Negara Belum Hadir

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 6
2017-5-15

Negara Belum Hadir

Lima hari setelah ditahannya Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di Mako Brimob, Depok, para simpatisan masih belum bisa menerima hasil putusan pengadilan. Pendukung Ahok secara rutin melakukan aksi demonstrasi dengan menyalakan lilinsebagai simbol keprihatinan putusan hakim. Aksi yang dilakukan di beberapa kota pada malam hari tentu melanggar Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 9/2008. Bunyi ayat tersebut mengatur tentang batasan waktu yang dibolehkan untuk melakukan aksi demonstrasi antara pukul6 pagi hingga pukul 6 sore di tempat terbuka. Sementara di tempat tertutup aksi demonstrasi dilakukan antara pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam.

Selain menabrakaturanPerkap.aksiitujugabertentangan dengan hukum karena memprotes putusan hakim yang berkekuatan hukum. Itu artinya, aksi yang dilakukan melanggar hukum dua kali. Tetapi, apa daya, aparat hukum dalam hal ini juga gagal menegakkan hukum sehingga aksi meluas ke berbagai daerah. Akibatnya, sejumlah massa yang merasa terganggu dengan aksi tersebut ikut menurunkan massa dan berujung pada benturan massa. Di mana kewibawaan penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian selaku pengendali keamanan?

Bukan hanya itu, pemerintah pusat, mulai dari tingkat elite hingga kementerianyangmengaturbidangpolitik,hukum,dankeamananjuga tidak mengantisipasikegiatanmassayangmenolakhasilsidanghingga kemudian kasus ini berlarut-larut. Kini, semua mata tertuju pada elite pemerintah, adakah upaya yang dilakukan untuk menghindari karut-marut kondisi perpecahan bangsa yang sudah di depan mata? Kondisi massa yang kini saling berhadapan jangan disepelekan. Kondisi ini sudah mengganggu kehidupan sosial masyarakat karenabanyakpihak muJaisalingcurigahinggamudahmemprovokasidanterprovokasioleh aksiyangmengatasnamakan suku, agama, ras, dan golongan.

Pemerintah bisa saja meminta bantuan kepada partai politik pendukungnya, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat untuk meredam aksi massa. Negara juga memiliki intelijen yang bisa meminimalisasi aksi massa di beberapa daerah yang rawan akan isu SARA. Bahkan, melalui Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat bisa melakukan koordinasi dengan kepala-kepala daerah untuk turun ke masyarakat melakukan pencegahan aksi demonstrasi dan menaati putusan hakim. Berbagai sosialisasi ke masyarakat untuk meredam kasus Ahok harus bisa dilakukan secepatnya sehingga kondisi stabilitas ekonomi tidak ikut terganggu.

Memangtidakdapatdimungkiristabilitaspolitikdankeamanan saat ini sangat membutuhkan perhatian. Setelah putusan majelis hakim yangmemvonis Ahokdua tahun penjara menjadi pemicu aksi sejumlahpendukungyangtidakbisamenerimakeputusan tersebut. Padahal, Ahoksendirisudahrnemintakepadapendukungnya untuk menerima putusan hakim. Namun, ketidakpuasan pendukung diluapkan melalui sejumlah aksi yang tidak dapat diantisipasi oleh pemerintah. Atas aksi yang semakin meluas ini pertanyaannya adalah ke mana Presiden Jokowi dan jajarannya?

Kebijakan pemerintah untuk mendinginkan suasana sungguh sangatdibutuhkan.Pernyataandaripejabatnegarayangmenyejukkan dan menenangkan juga sudah dinanti, termasuk langkah tegas pemerintah bila ada pihak-pihak yang mencoba menolak dan melanggar aturan hukum. Harus diingat, kasus Ahok tak lepas dari politikkarenayangbersangkutanadalah salah satukandidatGubemur DKI Jakarta. Kekalahan Ahok melalui suara rakyat DKI seharusnya dihormati dan menjadi bukti kematangan demokrasi. Putusan hakim terhadap Ahok juga harus ditaati karena sudah melalui proses persidangan selama hampir empat bulan. Berbagai bukti inilah yang seharusnya menjadi bekal negara untuk hadir ke masyarakat dan memberikanpemahamanbahwasegalabentukperselisihantelahusai.

Sudah saatnya semua pihak mengakhiri pertikaian karena perbedaan pandangan politik tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk memecah persatuan atas nama suku, agama, ras, dan golongan. Elite pusat hingga partai pun harus bisa meredam isu politik yang nyaris memecah belah anak bangsa. Butuh kehadiran negara di tengah masyarakat karena sejatinya negara menjadi pegangan rakyat dalam menjalankari pesta demokrasi yang aman, damai, dan senantiasa menjaga kebinekaan. Bukan hanya ki ta, seluruhduniasaatini sedang menatap ujian kematangan demokrasi di Indonesia.

redaksi





Original Post

Demonstran Tunggangi Kuda untuk Tutup Akses Jalan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 15
2017-5-15

Demonstran Tunggangi Kuda untuk Tutup Akses Jalan

WARGA Venezuela kembali berunjuk rasa menentang Presiden Nicolas Maduro. Kali mi, warga berbondong-bondong melakukan aksi protes dengan mengendarai sepeda motor, mobil, dan menunggang kuda untuk menutup jalan-jalan utama di berbagai kota.

Demonstrasi tersebut direspons pasukan keamanan dengan menembakkan gas air mata. Pemerintah mengambil tindakan tegas membubarkan para pendemo agar unjuk rasa tidak meluas.

Seperti di Kota Valencia, tentara memblokade gerak maju para demonstran. Di Ibu Kota Caracas, pengunjuk rasa yang berniat menutup jalan utama sepanjang 25 km menuju Negara Bagian Pantai Vargas dibubarkan secara paksa dengan tembakan gas air mata.

Di Kota San Cristobal, para pengunjuk rasa sempat menahan dua polisi selama 10 jam. Massa menyekap kedua anggota kepolisian tersebut di sebuah rumah untuk menuntut pembebasan rekan-rekan mereka yang ditahan aparat. Anggota Ombudsman Negara Tarek William Saab mengungkapkan kedua polisi itu akhirnya dapat dibebaskan setelah dia turun tangan bernegosiasi dengan para demonstran.

Gelombang unjuk rasa di Venezuela terus berlangsung

karena Presiden Maduro berniat merombak konstitusi, yaitu memilih sendiri para majelis setelah Mahkamah Agung mencabut majelis nasional yang dikendalikan oposisi.

Langkah itu ditengarai sebagai akal-akalan Maduro untuk menunda pemilihan umum. Dalam kepemimpinan Maduro. Venezuela terperosok ke dalam jurang krisis ekonomi. Akibatnya, warga di negara kaya minyak itu kekurangan pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Sebanyak 38 orang tewas dan ratusan lainnya terluka sejak demonstrasi pertama

kali muncul pada 1 April 2017.

"Kami akan terus mencari cara untuk melakukan demonstrasi," kata Rafael Galvis, 46, sopir truk yang membawa massa.

Anggota parlemen dari kubu oposisi Freddy Guevara mengatakan dia dan kelompoknya akan bertahan dan tetap tinggal di jalan.

Di sisi lain, para pendukung pemerintah juga menggelar unjuk rasa dengan berkumpul di pusat Kota Caracas untuk mendukung 500 anggota dewan yang diusulkan menata ulang konstitusi.

(AFP/Ire/M)





Original Post

Polisi Bidik Tersangka Lain

Media Cetak Koran Tempo Halaman 29
2017-5-15

Polisi Bidik Tersangka Lain

KORUPSI DANA HIBAH PRAMUKA

Dailly baru saja bebas dari penjara.

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal Polri masih mengembangkan penyidikan terhadap dugaan korupsi dana hibah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta 2014-2015. Mereka sebelumnya menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni mantan Wakil Kepala Bidang Keuangan, Usaha, serta Sarana dan Prasarana Kwartir Jakarta, Deily Indi-rayati.

"Penyidik masih mendalami pihak-pihak yang terkait dengan perbuatan Deily," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto kepada Tempo melalui pesan elektronik, Jumat lalu.

Kepolisian sejauh ini baru menetapkan Deily sebagai tersangka korupsi dana hibah Kwartir Jakarta senilai total Rp 13,6 miliar tersebut. Penetapan dibuat pada 28 April lalu. Deily, kata Setyo, dijerat dengan Pasal 2 atauPasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Menurut keterangan mantan pengurus Kwartir

Jakarta kepada Tempo, Januari lalu, Deily pernah memerintahkan pengurus Kwartir mencairkan sisa anggaran 2014 senilai Rp 1,3 miliar. Uang itu ditarik secara tunai menggunakan cek dari Bank DKI pada 29 Desember 2014.

Pencairan sisa anggaran itu, kata dia, diketahui oleh Ketua Kwartir Jakarta Sylviana Murni."Dalam cek itu terdapat dua tanda tangan (tanda tangan Sylviana dan Deily)," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Sub-Direktorat I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim, Komisaris Besar Ade Deriyan, juga pernah mengatakan Sylviana seharusnya mengetahui penggunaan dana hibah Pramuka Jakarta. "Karena dia menjabat Ketua Kwartir Daerah," tuturnya.

Saat kepolisian mulai menyelidiki dugaan korupsi dana hibah itu pada Januari lalu, Deily berada di penjara Pondok Bambu, Jakarta Timur. Deily dibui sejak pertengahan 2016 karena terbukti mengkorupsi anggaran rehabilitasi gedung SMP 187 Kalideres saat menjabat Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

Namun saat ini Deily sudah bebas."Sejak beberapa waktu lalu sudah bebas,"

tutur Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pondok Bambu, Ika Yu-santi.

Deily belum bisa dimintai tanggapan ihwal

penetapannya kembali sebagai tersangka selepas dari penjara. Sambungan ke dua nomor telepon tak ada yang berbalas. Adapun Ketua Kwartir

Pramuka Jakarta Sylviana Mumi mengaku baru mengetahui penetapan Deily sebagai tersangka. Menurut dia, Deily tidak pernah merugikan Kwartir semasa

menjabat pengurus.

Sylviana membenarkan dirinya pernah menandatangani laporan-laporan kegiatandan pertanggungjawaban Kwartir."Kalau saya tanda tangan, itu fakta, tapi seluruh kegiatannya memang benar adanya (tidak ada manipulasi)," ujarnya.

Penggunaan dana hibah, tutur Sylviana, telah sesuai dengan proposal yang diajukan. Kwartir Jakarta telah mengembalikan sisa dana hibah tahun 2014-2015 kepada pemerintah Jakarta sebesar Rp 836 juta. "Apalagi laporan pertanggungjawaban kami sudah diaudit oleh auditor independen," kata mantan kandidat Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara itu, juru bicara BPK Raden Yudi Ramdan menyatakan segera menyerahkan hasil audit keuangan Kwartir Jakarta ke kepolisian. "Sekarang masih dalam proses penghitungan potensi kerugiannya," ujarnya.

Gangsar Parikesit





Original Post

MA Dinilai Enggan Wujudkan Transparansi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-5-15

MA Dinilai Enggan Wujudkan Transparansi

PROMOSI jabatan untuk tiga majelis hakim dalam kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membuat Komisi Yudisial (KY) kembali menyuarakan pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab (.shared responsibility) antara KY dan Mahkamah Agung (MA).

Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW). Donal Fariz, mengatakan selama ini sistem satu atap yang berjalan di MA sangat tertutup dan tidak ada sistem check and balance.

Menurutnya, MA seharusnya tidak menolak pembagian peran. "Konsep sharing ini bagian dari membangun peradilan yang lebih baik dan transparan. Tidak sepantasnya MA menolak itu," ujar Donal saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Terlebih, langkah MA yang melakukan promosi hakim kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki mendapat kritik tajam dari KY di tengah kontroversi putusannya. Ia menganggap konsep pembagian peran sangat efektif untuk direalisasikan.

"Iya, sangat efektif. Peradilan satu atap membuat MA jadi sangat tertutup. Rekrutmen dan promosi atau mutasi selama ini tertutup dengan standar yang tidak jelas. Misalnya, mutasi dan promosi terhadap hakim yang menyidang perkara Ahok," pungkasnya.

Tiga hakim yang mendapatkan promosi ialah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dwiarso Budi Santiarto, Jupriyadi, dan Abdul Rosyad.

Sebelumnya, MA menyatakan menolak sistem itu

masuk draf RUU Jabatan Hakim atau revisi UU Mahkamah Agung. "MA tidak mengenal shared responsibility. Kita tetap menolak jika itu masuk RUU." ujar Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi.

Ketua Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember. Bayu Dwi Anggono, menyebut tata kelola hakim amburadul.

"Di negara kita, manajemen hakim, mulai rekrutmen, pembinaan, pengawasan, hingga pemberhentian dilakukan Mahkamah Agung (MA). Di sisi lain, MA juga mengurusi perkara. Di negara lain, itu sudah dipisahkan, MA mengurusi perkara, sedangkan KY mengurusi manajemen hakim. Jadi, ada pembagian tanggung jawab yang jelas," jelas Bayu.

(Nov/P-4)





Original Post

Memproteksi NKRI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 8
2017-5-15

Memproteksi NKRI

PEMBUBARAN Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pada 8 Mei lalu menuai polemik di masyarakat. Pernyataan yang semula dianggap merupakan sikap tegas pemerintah Joko Widodo malah direspons sebagai sikap kegamangan pemerintah dalam memproteksi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Problem utama ialah pada posisi pemerintah yang cenderung bersikap kompromi dalam ranah politik-hukum. Pada satu sisi, pemerintah tidak ingin terlihat bersikap otoriter dengan melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum. Pada sisi lain, pemerintah kesulitan mengontrol pergerakan aktivitas HTI yang semakin menggeliat. Sudah sejak lama banyak kalangan memperingatkan pemerintah akan bahaya HTI vis-a-vis NKRI. Sekarang HTI sudah merasuk ke kalangan aktivitas kampus, halakah, pejabat, bahkan purnawirawan militer.

Kegamangan itu semakin terlihat ketika pemerintah khawatir dianggap melukai hati para tokoh Islam sehingga bisa memicu aksi massa Islam jilid terikutnya. Pengumuman Menko Polhukam Wiranto sehari sebelum vonis kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibaca khalayak sebagai langkah kompromi pembubaran HTI seolah ditukar dengan vonis 2 tahun penjara untuk Ahok.

Pemerintah tentu saja membantah kesan di atas. Namun, mengapa pengumuman Menko Polhukam dilakukan sehari sebelum vonis Ahok? Kalkulasi politik apa yang tengah dihitung pemerintahan Jokowi? Kita tahu selama ini gerakan Islam di belakang tuntutan kasus Ahok berhadapan dengan mereka yang mengangkat isu kebinekaan dan menjaga NKRI.

Suara dukungan dari MUI menjadi penting bagi langkah pemerintah membubarkan HTI. Kesan pemerintah meninggalkan umat Islam menjadi terhapus oleh dukungan itu. Apalagi keesokan harinya vonis Ahok disambut dengan pekik takbir sebagai tanda sukacita GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI). Pada saat yang sama, pembubaran HTI membawa pesan bahwa pemerintah tetap komitmen menjaga NKRI. Dua hari itu (8 dan 9 Mei) pemerintah Jokowi memainkan kartunya untuk mendulang simpati aksi umat Islam sekaligus mereka yang hendak memproteksi NKRI. Pemerintah cukup cerdik hanya membubarkan HTI dan tidak menyasar pada pembubaran FPI (Front Pembela Islam), yang bisa memancing reaksi luas.

Berhentilah memandang persoalan HTI ini semata dari sudut kalkulasi politik. Melawan ideologi yang hendak mengganti Pancasila tidak bisa dilakukan dengan sikap gamang. Taruhannya terlalu berat untuk anak-bangsa!

GP Ansor yang selama ini berhadapan langsung dengan massa HTI merasa pengumuman yang dilakukan Wiranto itu telah menegaskan kehadiran negara. Sebelumnya banyak kiai yang menganggap pemerintah dan TNI/Polri membiarkan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) berhadap-hadapan dengan HTI. Pembiaran itu membuat eskalasi konflik meningkat di tengah masyarakat.

Belum lagi banyak pejabat daerah ataupun petinggi militer yang bukan saja menerima resmi kunjungan HTI, melainkan juga malah terlibat menghadiri acara HTI. Stasiun televisi resmi milik pemerintah juga pernah menyiarkan langsung kegiatan HTI. Bayangkan, gerakan yang hendak mengganti NKRI dengan ideologi dan sistem khilafah malah dirawat aparat pemerintah dan oknum satuan militer/kepolisian, dan Banser seolah dibiarkan bergerak sendirian menjaga NKRI berhadapan dengan HTI. Sekali lagi, pengumuman Wiranto dianggap sebagai jawaban dari keluhan ini dan pemerintah terlihat tengah menarik garis tegas dengan HTI.

Akan tetapi, pengumuman Wiranto tidak serta-merta membubarkan HTI secara resmi. Berbeda dengan pemerintahan Orde Baru, pemerintah di era reformasi terjebak dalam semangat kebebasan ekspresi, berkumpul, berpendapat, dan berserikat. Bandul kebebasan bergerak dari satu titik ekstrem pengekangan di masa Orde Baru menuju ke titik ekstrem lainnya yaitu kebebasan, yang dianggap sementara kalangan telah kebablasan. Kesalahan terbesar pemerintah sebelumnya yang telah melegalisasi keberadaan HTI sebagai ormas, tanpa menyimak dengan teliti platform dan ideologi HTI, kini harus dibayar dengan mahal. Mencabut keputusan itu ternyata tidak semudah memencet tombol delete di smartphone.

Sedari awal seharusnya HTI tidak dapat disahkan sebagai ormas karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang berbunyi, Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 194S. Karena mereka sudah telanjur disahkan sebagai ormas, pemerintah harus

menempuh prosedur berliku.

Dalam Pasal 59 UU Nomor 17 Tahun 2013 dijelaskan tentang larangan bagi sebuah ormas, yakni melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan. Dalam Pasal 60 disebutkan, pemerintah bisa membubarkan suatu ormas berbadan hukum melalui beberapa tahapan, yakni pemberian sanksi administratif berupa tiga kali peringatan tertulis. Secara berjenjang peringatan itu bisa memakan waktu tiga bulan.

Sementara itu, dalam Pasal 64 UU Nomor 17 Tahun 2013 diterangkan, apabila surat peringatan ketiga tidak dihiraukan, pemerintah bisa menghentikan bantuan dana dan melarang ormas tersebut melakukan ke-

giatan selama enam bulan. Jika ormas tersebut berskala nasional, perlu mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Selanjutnya, apabila dalam waktu 14 hari tidak ada pertimbangan dari Mahkamah Agung, pemerintah berhak menghentikan sementara kegiatan ormas tersebut.

Pasal 68 menerangkan, apabila ormas tetap melakukan kegiatan setelah diberhentikan sementara, pemerintah dapat mencabut status badan hukum setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Proses di pengadilan negeri memakan waktu paling lama dua bulan. Keputusan pengadilan negeri hanya bisa dimintakan kasasi, tidak melalui banding. Proses kasasi dalam UU Ormas memakan waktu 40 hari dan keputusan kasasi harus ditetapkan Mahkamah Agung dalam jangka waktu 60 hari.

Penyelundup demokrasi

Semua proses berliku ini memakan waktu tidak kurang dari 15 bulan. Pernyataan Menko Polhukam pada 8 Mei belum dihitung karena proses 15 bulan ini baru dihitung sejak dilayangkannya peringatan pertama, yang entah kapan akan dikirimkan ke HTI. Pembubaran resmi HTI tersandera oleh prosedur hukum yang berliku.

Pada titik itu, HTI muncul sebagai penyelundup demokrasi. HTI yang sejatinya menolak demokrasi, karena dianggap sebagai sistem kufur, justru bergantungan untuk hidup pada tali kebebasan yang disediakan demokrasi. HTI lupa bahwa pada masa khilafah dulu, yang namanya pelarangan, pembubaran, dan penangkapan itu hal biasa yang dilakukan para khalifah. Misalnya peristiwa mihnah yang melibatkan Imam Ahmad bin Hambal terjadi pada saat pemerintahan Dinasti Abbasiyyah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah al-Mamun. al-Mu"tashim, dan al-Watsiq.

Ini artinya HTI bisa dengan mudah dilarang khalifah seandainya kita saat ini berada pada masa khilafah. Jaminan konstitusi akan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat itu hanya untuk mereka yang memang menerima Pancasila dan UUD 1945. Kalau HTI menolak keduanya, mengapa masih berharap mendapat jaminan hidup dan kebebasan dari sistem yang mereka kafir-kafirkan? Menjadi ironis HTI tumbuh berkembang dalam era demokrasi untuk perlahan kelak membunuh demokrasi Pancasila. Tidak bisa polos dan naif menghadapi kelompok penyelundup demokrasi Pertanyaannya, sejauh mana demokrasi bisa menoleransi gerakan yang hendak menghabisinya?

Pemerintah terlihat gamang menjawab pertanyaan itu. Pernyataan Wiranto hanya menyatakan kehendak pemerintah membubarkan HTI, tetapi prosesnya diserahkan kepada pengadilan. Regulasi yang ada dianggap menjerat satu kaki pemerintah dan pemerintah menyerahkan kaki satunya lagi kepada badan peradilan. Alih-alih bersama parlemen merevisi peraturan perundang-undangan

untuk menarik bandul kebebasan ke tengah, pemerintah malah melempar bola panas ke pengadilan untuk memproteksi NKRI.

Pengadilan juga memiliki problemnya sendiri. Pada satu sisi peradilan memiliki kewenangan independen, tapi pada sisi lain akuntabilitas peradilan tidak berjalan beriringan. Sama dengan bandul kebebasan di atas, palu peradilan berayun dari satu titik ekstrem intervensi dan pengekangan di masa Orde Baru menuju titik ekstrem lainnya di masa reformasi, yaitu kebebasan mutlak minus akuntabilitas. Dengan kata lain, ada kemungkinan upaya pemerintah membubarkan HTI kandas di tangan palu hakim. Pemerintah tidak bisa sepenuhnya menggantungkan nasib NKRI pada palu hakim. Bahkan ketika pemerintah mengikuti semua langkah prosedural pun, keputusan pengadilan bisa saja mengejutkan dan pemerintah harus menerima apa pun keputusan itu.

Strategi pemerintah untuk melakukan kompromi politik-hukum, pembiaran eskalasi konflik di masyarakat, dan lalu melempar bola panas ke lembaga lain untuk memberi keputusan akan dibaca sebagai langkah gamang pemerintah. Pemerintah seharusnya melakukan langkah proteksi-strategis pada level kebijakan dan intervensi spsial-budaya pada tataran masyarakat. Berhentilah memandang persoalan HTI ini semata dari sudut kalkulasi politik. Melawan ideologi yang hendak mengganti Pancasila tidak bisa dilakukan dengan sikap gamang. Taruhannya terlalu berat untuk anak-bangsa!

Nadirsyah Hosen

Dosen Senior Fakultas Hukum, Monash University, Australia

Nadirsyah Hosen





Original Post

Pulanglah Rizieq

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2017-5-15

Pulanglah Rizieq

KETELADANAN tampaknya merupakan barang mahal di era ini. Tokoh-tokoh yang menjadi anutan kelompok masyarakat kerap tidak mampu memberikan contoh yang baik sebagai warga negara yang taat aturan dan hukum. Bagi sebagian tokoh, lebih mudah menuntut orang lain untuk mematuhi norma-norma ketimbang menunjukkan sikap paruh ketika harus menghadapi proses hukum itu sendiri.

Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab, salah satunya. Perilaku Rizieq yang sudah dua kali sengaja mangkir dari panggilan penegak hukum merupakan indikasi minimnya keteladanan sebagai tokoh. Padahal, itu baru terkait dengan satu perkara yang membelitnya. Masih ada enam perkara hukum lainnya yang tengah dihadapi Rizieq. Ia tersangka dalam perkara dugaan penodaan Pancasila dan terlapor pada dua perkara penodaan agama, dua perkara fitnah gambar palu arit di lembar uang kertas RI, serta penguasaan tanah ilegal.

Terakhir, Rizieq tersangkut kasus pornografi. Bukannya menghadapi, Rizieq memilih berumrah dan sibuk dengan urusan pribadi di luar negeri. Ia mungkin lupa bahwa selama dirinya masih menyandang kewarganegaraan Indonesia, ia terikat hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Ketokohan, gelar, ataupun profesi tidak lantas menjadikan orang mendapatkan keistimewaan. Sesuai dengan konstitusi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut sistem peradilan kita, Rizieq berkesempatan memberikan klarifikasi sekaligus membuktikan ia memang tidak bersalah. Justru dengan selalu menghindar, timbul praduga bahwa Rizieq menyadari ia bersalah sehingga sulit lolos dari jeruji. Mangkirnya Rizieq pun membuat berbagai opini semakin liar berkembang. Pandangan-pandangan yang dituangkan dalam berbagai media komunikasi beseli-weran mengaduk-aduk emosi.

Bila terus berlangsung, bukan ti-

dak mungkin sebagian masyarakat akan terhasut. Dengan sikapnya sekarang, Rizieq bahkan seperti menunggu gerakan masif para pendukung dan simpatisan untuk membela dirinya melalui pengadilan massa. Rizieq perlu belajar dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kendati merasa tidak bersalah, tidak sekali pun Ahok mangkir dari proses hukum.

Seluruh tahapan ia jalani hingga putusan pengadilan tingkat pertama memvonisnya dua tahun penjara, jauh lebih berat ketimbang tuntutan jaksa pidana satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Ahok bahkan meminta aksi unjuk rasa yang digelar menuntut pembebasan dirinya dihentikan. Sistem hukum dibuat untuk ditegakkan, bukan untuk diinjak-injak.

Dunia penegakan hukum dan peradilan menjunjung moto yang tegas dan berani. Keadilan harus ditegakkan walau langit runtuh, begitu bunyinya. Jadi, pulanglah Rizieq, hadapi proses hukum yang menjerat Anda. Percuma menunggu sampai langit runtuh.

redaksi





Original Post

Hentikan Perdebatan Menjurus SARA

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 1
2017-5-15

Hentikan Perdebatan Menjurus SARA

JAKARTA Semuaelemenbangsaha-rus mengakhiri perdebatan-perdebat-an yang menjurus persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting untuk mengawal pembangunan di Indonesia.

"Sebagai negara Pancasila, kita harus menghentikan perdebatan yang menjurus SARA," ujar Ketua Umum DPPPartaiPerindoHaryTanoesoedibjo (HT) di Jakarta kemarin.

HTberharapsemuakomponen bangsa menjaga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Mari satukan hati dan pikiran untuk persatuan dan kesatuan bangsa," ujar dia.

Pro-kontra yang berkembang setelah vonis Pengadilan Negeri (PN) Jakar-

ta Utaraterhadap Basuki TjahajaPuma-ma alias Ahok cenderung mengkhawatirkan. Sejumlah aksi yang digelar di antaranya bahkan mendramatisasi isu SARA. Jika hal tersebut tidak dihentikan, akan sangat membahayakan karena memperuncing konflik antar-masyarakat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak semua pihak untuk tidak mendramatisasi keadaan, terlebih persoalan yangmengandungSARA. Dramatisasi sering memperluas masalah, yang akhirnya menimbulkan kepanikan maupun kesan suasana gawat.

"Maka, hendaknya perlu dihentikan pikiran-pikiran yang cenderung mendramatisasi keadaan disertai

pandangan yang ekstrem, provokatif, dan berlebihan. Kembalilah ke pandangan yang moderat, objektif,

dan mengirim pesan damai serta positif," ucap dia.

Haedar meyakini setiap masalah dapat dicarikan solusi bersama dalam suasana yang lebih normal. Menurut dia, bangsa ini telah melewati banyak rintangan dan masalah besar sehingga memiliki modal sosial yang relatif cukup untuk melewati berbagai masalah. "Di sinilah pentingnya kedewasaan, kearifan, kejujuran, dan kecerdasan para pemimpin negeri," kata dia.

Sejumlah politisi mendorong pemerintah untuk menengahi friksi di tengah masyarakat pascaputusan pengadilan terhadap Ahok. Semua komponen bangsa sebaiknya segera mengakhiri perbedaan dan sikap prokontra atas putusan tersebut.

"Kami mendesak dan mengimbau para pimpinan nasional baik dari kalangan pemerintah, politik, ormas, maupun pimpinan keagamaan untuk jangan larut terhadap agenda pecah belah persatuan dan kesatuan, serta penghancuran kebinekaan dan Pancasila yang dilakukan oleh kepentingan asing," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai GerindraArief Pouyono.

Menurut Arief, sudah saatnya semua pihak tidak lagi berkutat dalam perbedaan, melainkan harus bersatu untuk membangun kedaulatan negara dalam ekonomi, politik, dan sosial demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Dia juga meminta masyarakat untuk menghentikan aksi saling balas.

"Kalau ada ketidakpuasan, kita serahkan saja pada proses hukum yang berlaku seperti dalam kasus Ahok misalnya atau kasus lain yang bersentuhan dengan politik dan sosial," tandas dia.

Hal senada diungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Demokrat Dede Macan Yusuf Effendi. Diamengatakan, dalam berbagai kunjungannya ke sejumlah daerah di Indonesia, banyak masyarakat di daerah seperti Lampung, Lombok, Cirebon, dan Bandung menanyakan tentang situasi di Ibu Kotaterkaitkondisipolitikyang belakangan ini tensinya semakin meningkat, khususnya usai Pilkada DKI Jakarta. "Ada kekhawatiran juga memanasnya politik di Ibu Kota akan berimbas ke daerah lain. Ini amat tidak diharapkan karena masyarakat ingin hidup rukun dan tenteram," kata dia.

Karena itu, Dede berharap polarisasi yang tajam antara komunitas masyarakat di Ibu Kota tidak diduplikasi ke wilayah-wilayah lain yang juga memiliki kemajemukan yang sama dalam suku atau agama. Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan tenggang rasa sehingga lebih berhati-hati dalam bertindak. "Situasi ini tidak boleh dibiarkan

berlarut-larut oleh pemerintah karena pada kondisi terburuk bisa menimbulkan gesekan sosial," tegas dia.

Karena itu, dia berharap pemerintah segera melakukan langkah proaktif untuk meredakan ketegangan dengan mengedepankan jalan dialog di antara masyarakat. Tindakan tepat bila pemerintah mengintensifkan dialog dua pihak masyarakat yang berseberangan. Jangan sampai tindakan represif kepada masyarakat dijadikan sebagai langkah prioritas. "Kita tidak ingin pula masyarakat dibentur-benturkan oleh pihak yang bisa memperkeruh 1 keadaan. Kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi," Otuturdia.

Terlebih, dia menambahkan, Indonesia punya pengalaman masa lalu yang cukup gemilang dalam menyelesaikan konflik komunal horizon tal di beberapa daerah. "Semoga pengalaman masa lalu itu bisa kita jadikan referensiuntukmenjagakoridu-sivitas kerukunan sosial kita hari ini. Karena tantangan global ke depan semakin berat, jangan sampai energi bangsa terkuras oleh dinamika politik dan hukum semata," kata dia.

kiswondari/rahmat sahid/sindonews / HARYTANOESOEDIBJO





Original Post

PEMBEBASAN JAKSA URIP JANGGAL

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2017-5-15

PEMBEBASAN JAKSA URIP JANGGAL

Total remisi 5 tahun dipertanyakan.

francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Pegiat antikorupsi dan ahli pidana mempertanyakan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membebaskan Urip Tri Gunawan, terpidana 20 tahun perkara suap penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Lalola Easter Kaban, menilai pembebasan mantan jaksa tersebut janggal. "Ini tidak masuk akal. Apa pertimbangan terpidana kasus korupsi besar bisa bebas bersyarat bahkan sebelum menjalani separuh dari masa hukumannya?" kata Lalola kepada Tempo, kemarin. ICW menuntut pemerin-

tah membeberkan jumlah remisi yang diterima Urip selama ini.

Pada Jumat pekan lalu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan status bebas bersyarat kepada Urip. Mahkamah Agung menguatkan putusan 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta terhadap Urip karena menerima suap sebesar USS 660 ribu dari Artalyta Suryani, orang dekat obligor BLBI Sjamsul Nursalim.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Urip pada awal Maret 2008. Beberapa hari sebelum operasi tangkap tangan tersebut, Kejaksaan Agung mengumumkan penghentian penyelidikan kasus Sjamsul. Kala itu, Urip

adalah ketua tim jaksa penyelidik BLBI.

Lalola mengungkapkan, dalam penjelasan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur status bebas bersyarat bisa diberikan hanya kepada narapidana yang sudah menjalani dua per tiga masa hukuman. Selain itu, narapidana tersebut harus memperoleh predikat berkelakuan baik minimal selama sembilan bulan terakhir sebelum tanggal pembebasan bersyarat.

Berdasarkan aturan ini, kata Lalola, Urip bahkan belum genap menjalani separuh masa hukuman penjaranya yang seharusnya berakhir pada 2028. "Pembebasan Urip menjadi bukti pemerintah tak berpihak pada pemberantasan korupsi," kata dia.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Dusak mengklaim sebaliknya. Urip, kata dia, telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menerima pembebasan bersyarat. Berdasarkan hitungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, masa hukuman Urip yang seharusnya berakhir pada 2028 turun menjadi 2023 setelah dikurangi total remisi yang diterimanya selama sembilan tahun penjara. "Terlepas dari kontroversi, waktunya dia sudah bebas," ucap dia.

Menurut juru bicara Direktorat Jenderal Pema-

syarakatan Syarpani, Urip telah memenuhi syarat menjalani dua pertiga masa hukum pada 2017 jika mengacu pada total vonisnya yang berakhir pada 2023. Selain itu, menurut dia. Urip telah membayar denda Rp 290 juta dari total Rp 500 juta yang ditetapkan pengadilan. "Kami konsultasi kepada KPK tentang pelunasan denda ini. Dan, tak ada masalah, karena sisanya dilunasi dengan hukuman penjara beberapa bulan," ujar Syarpani.

Pengamat hukum pidana, Agustinus Pohan, menilai perlakuan pemerintah terhadap Urip istimewa. Menurut dia, seorang terpidana yang telah menerima banyak remisi tak selayaknya mendapat pembebasan bersyarat. Apalagi, dia mengingatkan, jenis kasus yang menjerat Urip termasuk kejahatan khusus oleh aparat penegak hukum.

Agustinus pun heran lantaran pemerintah memberikan total remisi lima tahun kepada Urip hanya dalam kurun sembilan tahun masa hukuman penjara. Menurut dia, seorang terpidana dalam satu tahun hanya menerima dua kah remisi, yaitu perayaan keagamaan dan hari kemerdekaan. Potongan masa hukuman itu pun hanya sekitar dua bulan.

IQBUTUZUUIN

Fransisco Rosarians





Original Post

Pelajaran Ahok

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-5-15

Pelajaran Ahok

PERISTIWA geger peradilan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan buku ilmu pengetahuan sejarah yang harus jadi bacaan bagi generasi masa depan, entah itu ang akan tampil memangku jabatan politik maupun menjalani kehidupan sebagai warga biasa. Sungguh banyak pelajaran berharga dari kasus Ahok ini.

Pelajaran dimulai dari keharusan seorang pejabat publik untuk selalu menjaga lisan-nya dari keseo lidah, apalagi berulang-ulang yang dapat menyinggung perasaan dasar satu keyakinan tertentu. Karena akibat ketersinggungan ini, bahkan dirasakan oleh yang merasakan sebagai bentuk penistaan keyakinan, akan memicu gelombang demonstrasi

yang melibatkan jumlah masa besar. Jumlah masa besar ini dapat menjadi sebuah biaya ekonomi dan sosial yang amat mahal harganya, apalagi jika aksi masa besar ini semakin menggurita di berbagai daerah dan memberita citra yang kurang elok di mata Internasional. Di kira kita menjadi negara yang penuh dengan tidak kestabilan. Apalagi dalam kacamata ekonomi citra tersebut dapat menurunkan minat investasi dari asing.

Bagi warga sejatinya mengambil pembelajaran betapa harga ekonomi karena gonjang-ganjing ini begitu mahal. Kita semua harus segera menenangkan diri dan menarik diri dari aktivitas yang hanya membuat kondisi politik, sosial, dan ekonomi tidak kondusif. Kita harus sama-sama bahu membahu membangun suatu iklim yang ramah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak hanya bersama mampu mencipta suasana kehidupan yang baik untuk kita, tetapi juga untuk siapa saja dari dunia internasional yang ingin hadir, ingin datang, bermukim, dan berbisnis

di Indonesia Manusia menjadi surga bagi para pelancong untuk berpariwisata dan juga bagi para pengusaha untuk berwiraswasta Dan surga itu kita semua yang harus menciptakan nya. Indonesia adalah surga bukan semata wacana tapi perlahan harus mengejawantah di dalam realita kehidupan sehari-hari warga penduduk dunia. Ini sungguh bukan gagasan utopia atau cuma hayalan belaka tapi sungguh ini adalah agenda kita bersama sebagai anak bangsa

Karena agenda bersama maka semua harus pada halaman yang sama Baik membacanya maupun memulai pekerjaanya. Tidak bisa memulai semua dengan pikiran dan langkah yang berbeda karena kalau tidak ada kesepahaman dan kekompakan maka selain tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan kemana-mana.

Gerakan ini harus dipimpin oleh seorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diatas rata-rata segalanya semuanya Tidak bisa oleh seorang yang biasa-biasa dan tidak punya keistimewaan baik dari ilmunya maupun pengalamanya Besar harapan pemimpin yang demikian segera hadir di bumi pertiwi ini.

Redaksi





Original Post

Ulama Se-Jabar Kecam Vonis Dahlan Iskan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 6
2017-5-15

Ulama Se-Jabar Kecam Vonis Dahlan Iskan

PURWAKARTA Ulama se-Jawa Barat mengecam keras vonis atas Dahlan Iskan. Pernyataan tersebut disampaikan sejumlah ulama di hadapan nbuan santri dan mustami dalam acara Riadoh Kubro, di Masjid Baiturro-him, Desa Plered. Kecamatan Plered. Minggu (14/5/2017). KH Miftah Fauzi tokoh ulama Jawa Barat merasa kecewa terhadap pemerintah. Menurut Miftah vonis terhadap Dahlan Iskan merupakan sebuah kemunduran penegakan hukum. "Bagaimana rakyat akan percaya apabila penegakan hukum sudah tidak benar. Hukum di Indbnesia itu tumpul ke kawan, tapi tajam ke lawan. Kami menduga ada kandungan polibk di dalamnya. ucap kiai jebolan pesantren Miftahul Huda Manonjaya tersebut Hal senada disampaikan oleh Ustaz Sofian Sauri. Sofian merupakan Ketua Pondok Pesantren Miftahul Huda. Dia mengaku, beberapa kali bertemu dengan Dahlan Iskan. Menurut dia sosok Dahlan Iskan adalah spsok yang baik. Kami mengajak kepada pawsantri untuk merapatkan barisan. Hukum sudah menjadi alat kepentingan. Hukum sudah tidak mengenal yang mana yang baik dan yang tidak baik." ujarnya. Seperti diketahui Dahlan Iskan mendapatkan vonis 2 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo beberapa waktu lalu.Hakim Ketua M Tahsin menyatakan Dahlan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama.

(MIM)





Original Post

Jaksa Hadirkan 7 Saksi di Sidang Lanjutan Kasus E-KTP Hari Ini - News Liputan6.com

Media Online liputan6com
2017-05-15

Liputan6.com, Jakarta - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik atau e-KTP kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin hari ini.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) berencana akan menghadirkan tujuh saksi untuk terdakwa mantan Pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Salah satu saksi yang akan dipanggil adalah Mario Cornelio Bernardo, keponakan sekaligus pengacara di kantor hukum milik Hotma Sitompul.

Selain Mario, enam saksi lainnya yang akan dihadirkan adalah Haryoto selaku Direktur Produksi Perum PNRI dan Indri Mardiani yang juga karyawan di perusahaan yang menjadi Kepala Konsorsium pemenang lelang e-KTP PNRI.

"Andi Rachman (karyawan PT LEN Industri), Rudiyanto (Dirut PT Biro Klasifikasi Indonesia (persero)), Yani Kurniati (Kepala SPI PT LEN Industri), Fajri Agus Setiawan (Karyawan PT Shandipala Arthaputra)," ujar Humas Pengadilan Tipikor Yohanes Priana, Minggu 14 Mei 2017.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemanggilan terhadap ketujuh saksi tersebut untuk mengungkap teknis pengadaan proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

"Kami masih mendalami soal teknis pengadaan e-KTP dalam sidang kali ini," katanya saat dikonfirmasi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua mantan Pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto sebagai tersangka. Irman dan Sugiharto didakwa korupsi e-KTP secara bersama-sama hingga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Tersangka ketiga yang ditetapkan oleh KPK yakni Andi Agustinus, alias Andi Narogong. Andi diduga sebagai otak dari bancakan proyek senilai Rp 5,9 triliun ini.

Tersangka lain yakni Miryam S Haryani, Miryam ditetapkan sebagai tersangka pemberi keterangan palsu dalam persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

http://news.liputan6.com/read/2951007/jaksa-hadirkan-7-saksi-di-sidang-lanjutan-kasus-e-ktp-hari-ini



Original Post

VONIS PENISTAAN AGAMA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 20
2017-5-15

VONIS PENISTAAN AGAMA

PENGADILAN Negerijakarta Utara menjatuhkan hukuman dua tahun penjara untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam sidang Selasa pekan lalu, majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi San-Harto menilai Ahok bersalah dalam kasus penodaan agama. "Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata hakim.

Putusan itu lebih berat ketimbang tuntutan jaksa yang hanya meminta hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Vonis ini kontan memicu pro dan kontra. Sejumlah kalangan menilai vonis bersalah yang mengacu pada Pasal 156-a Kilah Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak tepat. Apalagi Ahok langsung ditahan hari itu juga. Posisinya diisi Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Kasus penistaan agama dengan nuansa serupa pernah diulas di majalah Tempo edisi 20 April 1991 dalam tulisan berjudul "Arswendo, Tanpa Maaf". Tulisan ini mengulas vonis terhadap Pemimpin Redaksi Tabloid Monitor Arswendo Atmowiloto yang divonis lima tahun karena dianggap bersalah menghina agama Islam.

Sepekan menjelang Idul Fitri, majelis hakim Pengadilan Negerijakarta Pusat yang diketuai Sarwono memvonis Wendo dengan hukuman maksimal dari ancaman Pasal 156a KUHP. Vonis itu terkait dengan angket "Kagum SJuta" yang dimuat di Monitor dan menghebohkan umat Islam setahun sebelumnya. Angket itu menempatkan Nabi Muhammad pada peringkat ke-11, di bawah ranking Presiden Soeharto, Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie, bahkan di bawah Wendo, yang menempati posisi ke-10. Gara-gara angket itu, Wendo didera "hu-

kuman" yang tak ke-palang banyak dan berat, la dipecat dari Persatuan Wartawan Indonesia, dicopot dari semua jabatan di Gramedia (grup perusahaan yang menerbitkan Monitor), sampai akhirnya surat izin usaha penerbitan pers medianya itu dicabut.

Dalam pleidoinya, baik Wendo maupun tim pengacaranya yang diketuai Oemar Seno Adji menegaskan sudah berkali-kali meminta maaf kepada umat Islam dan sekaligus memohon keringanan hukuman. Menurut Wendo, "musibah" angket itu

sama sekali tak disengaja. Oemar menganggap Wendo tak bisa disebut sengaja menghina Nabi Muhammad. Sebab, Wendo mengaku lalai dan penghinaan dalam KUHP itu harus berupa pernyataan kasar.

Oemar juga menilai tuntutan hukuman untuk Wendo terlalu berat. Dia mencontohkan, di luar negeri, kasus delik agama paling banter dihukum enam bulan. Oemar mengkritik penanganan kasus dengan masa persidangan yang terhitung cepat ini tak lepas dari tekanan massa di luar pengadilan.

Semua pembelaan Wendo dan pengacaranya gagal meyakinkan majelis hakim. Dalam putusannya, hakim menegaskan bahwa angket yang dibuat Wendo terbukti telah merendahkan derajat Nabi Muhammad. Perbuatan itu, kata majelis hakim, terhitung penghinaan terhadap agama Islam dengan menggunakan penerbitan pers.

Selain itu, menurut hakim, sesuai dengan yurisprudensi vonis Mahkamah Agung pada 14 Juli 1976, penghinaan tak perlu berbentuk pernyataan kasar. "Menempatkan posisi Nabi seperti manusia biasa itu sudah menyinggung agama Islam. Tak perlu sampai mengatakan Nabi bodoh dan sebagainya," ujar hakim Sarwono.

Wendo, kata majelis, juga terbukti sengaja menodai agama Islam. Sebab, sewaktu angket itu akan dimuat, dua orang bawahannya sudah memperingatkan agar nama Nabi Muhammad tak usah dicantumkan.

Kesalahan Wendo makin berat karena, selaku pemimpin redaksi, dia dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pelaku sesuai dengan ketentuan KUHP. Artinya, majelis mengesampingkan pertanggungjawaban pidana Wendo secara formal yang bisa dilimpahkan kepada bawahan seperti diatur Undang-Undang Pokok Pers.

Ketika mendengar vonis hakim, Arswendo yang bersetelan abu-abu tampak berusaha tenang dan menorehkan angka hukuman pada catatan hariannya. Sepekan menjelang Idul Fitri, tampaknya tak tersisa maaf buat Wendo.

REDAKSI





Original Post

TERDAKWA SUAP BAKAMLA DITUNTUT 4 TAHUN

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 25
2017-5-15

TERDAKWA SUAP BAKAMLA DITUNTUT 4 TAHUN

JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Direktur PT Merlal Esa, Fahmi Darmawansyah, empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta. "Menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Kiki Ahmad Yani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu pekan lalu.

Menurut Jaksa, Fahmi terbukti menyuap empat pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla). Menurut Jaksa, pemberian uang tersebut untuk memenangkan perusahaan Fahmi dalam pengadaan monitoring satelit sendal Rp 222 miliar. Proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016.

REDAKSI





Original Post

BAHAYA PASAL PENISTAAN AGAMA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 27
2017-5-15

BAHAYA PASAL PENISTAAN AGAMA

PERTANYAAN ekstrem setelah Basuki Tjahaja Purnama dihukum adalah benarkah Indonesia sedang menuju negara teokrasi. Vonis dua tahun penjara buat Gubernur Jakarta yang dinyatakan bersalah menodai agama itu telah mencederai reputasi Indonesia sebagai negara demokratis, moderat, dan toleran.

Masalah berpusat pada pasal penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini sangat mudah disalahgunakan, salah satunya untuk kepentingan politik. Aturan inilah yang dipakai Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menghukum Basuki. Tidak ada perbedaan pendapat pada lima hakim yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Dwiarso Budi Santiarto-yang sehari setelah vonis dipromosikan sebagai hakim tinggi.

Jaksa awalnya mendakwa Ahok menodai agama, melanggar Pasal 156-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasarnya adalah ucapan Ahok yang menyitir Surat Al-Maidah ayat 51 ketika berpidato di Kepulauan Seribu pada September tahun lalu. Ketika itu, Basuki telah resmi menjadi calon gubernur berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Sejumlah lembaga survei menempatkan mereka sebagai kandidat terkuat.

Terlepas dari tepat atau tidak diucapkan dalam acara Gubernur, pernyataan Ahok itu bukanlah penistaan agama. Tuduhan penis-taan datang setelah video rekaman acara itu diunggah ke media sosial, dipotong di luar konteks, oleh pemilik akun Buni Yani, dosen sebuah perguruan tinggi di Jakarta yang kini menjadi tersangka perkara penyebaran ujaran kebencian.

Dalam persidangan, jaksa gagal menemukan bukti penistaan agama oleh Ahok. Dalam tuntutan, jaksa menghapus Pasal 156-a dan hanya menyatakan Ahok melanggar Pasal 156 pengungkapan perasaan permusuhan terhadap golongan. Tuntutannya satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Penerapan pasal ini pun tetap terasa dipaksakan. Sebab, jika jaksa mengakui dakwaannya tidak kuat, semestinya Ahok dituntut bebas. Karena itu, wajar jika muncul pertanyaan bagaimana hakim bisa menyatakan terjadi penodaan agama jika fakta persidangan tidak menyatakan hal tersebut?

Pengadilan tinggi sebagai judexfactie atau Mahkamah Agung sebagai judexjuris semestinya mengoreksi putusan tersebut. Apalagi sejak awal kasus ini sebenarnya tak layak disidangkan. Perkara ini diajukan karena tekanan massa yang sangat besar.

Awalnya adalah polisi yang menetapkan Ahok sebagai tersangka tak lama setelah demo besar pada 4 November 2016. Lewat gelar perkara yang supercepat, penetapan sebagai tersangka itu sejatinya melanggar keputusan Kepala Polri perihal penundaan pengusutan perkara yang melibatkan kandidat pilkada hingga proses pemilihan usai. Menetapkan Ahok sebagai tersangka untuk meredakan aksi massa, polisi malah berhadapan dengan demonstrasi lebih besar pada 2 Desember 2016.

Gentar oleh aksi massa, penegak hukum seperti kerbau dicocok hidungnya. Setelah pemeriksaan polisi rampung, jaksa segera pula mengirim berkas ke pengadilan. Hakim meng-genapi proses pengadilan sesat tersebut. Para penyangga hukum seperti melupakan doktrin fiat just Hia ruat cae/imi-walau langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Otoritas mereka sebagai penegak hukum runtuh di hadapan tekanan massa.

Ahok bukan satu-satunya korban penggunaan pasal karet penistaan agama. Wartawan Arswendo Atmowiloto, untuk menyebut salah satunya, pernah pula masuk bui karena dianggap menghina Nabi Muhammad lewat sebuah jajak pendapat di tabloid Monitor. Pasal dengan definisi lentur ini bisa dipakai siapa pun untuk melempar seseorang ke dalam bui. Di masa depan, mereka yang mempertanyakan definisi-definisi dalam agama pun bisa dijerat dengan pasal penodaan agama.

Pemerintah dan DPR semestinya mengamendemen pasal yang lazimnya digunakan di negara-negara teokrasi itu. Pasal itu tidak cocok digunakan di negara demokratis karena, antara lain, melanggar kebebasan berekspresi. Negara harus melindungi hak asasi yang paling hakiki tersebut. Mereka yang mendiskusikan, termasuk Mengkritik dan mempertanyakan dalil-dalil agama, tidak sepatutnya dikriminalkan.

Dalam praktiknya, tuduhan penghinaan agama pun bisa dijadikan alasan melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Kita sudah banyak melihat serangan kelompok mayoritas terhadap, antara lain, penganut Syiah atau Ahmadiyah, yang dituduh menyebarkan aliran sesat. Sudah saatnya negara ini, yang dibangun untuk "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia", menghapus pasal karet tersebut.

Pengadilan Tinggi Jakarta sepatutnya membebaskan Ahok. Ia semestinya juga menjadi korban terakhir dari aturan produk kolonial itu.

REDAKSI





Original Post

Hakim Antigertak Antisuap

Media Cetak Sindo Weekly Halaman 16
2017-5-15

Hakim Antigertak Antisuap

Ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus Ahok dikenal jujur dan bersahaja. Siapa dia?

PENAMPILANNYA selalu tenang dan tegas, bahkan terkesan dingin, dalam memimpin sidang. Ia tak sungkan menegur pengunjung sidang yang berisik. Selalu lugas saat bertanya kepada terdakwa dan saksi. Begitu juga saat menjawab pertanyaan dan permintaan jaksa atau kuasa hukum. Lebih dari itu, ia memimpin sidang kasus-kasus penting, kasus yang menjadi sorotan publik. Pria berkumis itu tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Padahal, saban sidang digelar selalu diiringi demonstrasi besar di jalan-jalan.

Dialah Dwiarso Budi Santiarto, ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Caci-maki juga pujian dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara itu pasca-dirinya mengetuk palu vonis Ahok dua tahun penjara. Ini adalah sebuah putusan yang mungkin di luar dugaan banyak orang mengingat jaksa

hanya menuntut satu tahun penjara dengan dua tahun percobaan. "Hakim berani dan merdeka dalam memutuskan," san-jung Pedri Kasman, Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah.

Ilham Bintang yang dikenal sebagai raja infotainment di Indonesia dalam catatannya menggambarkan Dwi sebagai sosok yang sederhana. Ia beserta istrinya tinggal di rumah dinas dan saban hari menggunakan angkutan umum untuk pergi ke Kantor PN Jakarta Utara di Jalan Gadjah Mada, Jakarta Pusat. Pria kelahiran Surabaya 55 tahun lalu itu dikenal punya integritas tinggi, antigertak, dan antisuap. Sehari selepas persidangan dugaan penodaan agama, Mahkamah Agung mempromosikan lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar.

Sebagai hakim, Inoenk-sapaan akrabnya-punya banyak pengalaman memimpin kasus besar. Mantan Asisten/Sekretaris Mahkamah Agung ini sewaktu bertugas

sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus hukuman seumur hidup untuk koruptor BLBI.

Saat di Semarang, ia menangani kasus sengketa lahan seluas 237 hektare antara Pemprov Jawa Tengah dan PT Indo Perkasa Utama serta dugaan proyek pembangunan perumahan bersubsidi oleh Bupati Karanganyar Rina Iriani. Setiap memutus perkara, ia selalu detail dan berani berbeda pendapat dengan jaksa. Seperti dalam perkara Rina, ia menolak tuntutan jaksa untuk mencabut hak politik terdakwa. "Pemidanaan bukan sarana balas dendam, melainkan pembelajaran," terangnya saat menjatuhkan vonis, Februari 2015.

Pada April 2014, Dwiarso menangani kasus Asmadinata, eks hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang. Asmadinata terbukti bersalah karena telah ikut serta melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama dengan Heru Kisbandono dan Kartini Marpaung. Atas perbuatannya, Asmadinata diwajibkan membayar denda sebesar Rp2oo juta atau setara dua bulan kurungan.

Mahkamah Agung menempatkan Inoenk di Kelas 1 a Khusus. Sebelumnya, ia pernah memimpin sejumlah pengadilan negeri di beberapa daerah. Pada 2014, Inoenk merupakan Ketua PN Semarang. Pernah juga ia bertugas di Depok. Kemudian, pada Juli 2016, ia dilantik dan langsung mengikuti Lemhanas.

Suami Yanti dan ayah dua anak, Rio dan Anya ini, sampai sekarang masih tinggal di rumah dinas. Putranya, Rio (Si ITB dan S2 UI) saat ini tinggal di jepang untuk bekerja sebagai pelayan toko. Sementara, Anya (Hukum Unpar), kini bekerja sebagai pegawai pajak di Palangka Raya. Ada kisah menarik dari putra-putri Inoenk ketika terjadi penangkapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tempo hari. Kompak mereka meminta Inoenk berhenti jadi hakim karena merasa malu dengan profesi ayahnya. Mereka berdua juga kompak menyatakan biarlah mereka yang bekerja untuk menopang ekonomi orang tuanya.

Dosen favorit Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu Selasa pekan lalu membuktikan dirinya memang hakim yang berintegritas tinggi. Ia mengambil keputusan melampaui tuntutan jaksa. Ahok dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum penjara 2 tahun. Ahok langsung ditahan di LP Cipinang.

Fahmi W Bahtiar





Original Post

Dahulukan Persatuan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 26
2017-5-15

Dahulukan Persatuan

AKSI berbalas pantun yang kurang elok yang berlangsung selama dan setelah proses pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta terus berlanjut. Perlu ikhtiar yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa sebagai dampak dari mengeskalasinya perbedaan itu.

SEPERTI sudah bisa diterka sebelumnya, putusan pengadilan terhadap Basuki Tjahaja Purnama tak akan memuaskan siapa pun. Putusan itu tak berhasil menghentikan perbedaan pendapat yang tengah berlangsung di masyarakat. Reaksi yang muncul menyusul putusan itu menguatkan pandangan bahwa ketidakstabilan situasi sosial ini masih akan dipelihara hingga pemilihan presiden tahun 2019 mendatang.

Setelah hakim memvonis Ahok -panggilan Basuki Tjahaja Purnama-dua tahun penjara, kedua kubu mengungkapkan ketidakpuasannya. Kubu yang satu menilai putusan itu terlalu ringan lantaran kasus penodaan sejenis dihukum tak kurang dari lima tahun. Sebaliknya, kubu kedua berpegang erat pada pandangan bahwa Ahok tak bersalah sehingga tak layak dihukum. Dengan demikian, hukuman dua tahun itu pun dinilainya terlalu berat.

Kubu kedua mereaksi putusan itu dengan membanjiri Ahok karangan bunga. Kubu pertama mereaksi reaksi itu dengan menuduh bahwa pengiriman karangan bunga itu melulu rekayasa dan akal-akalan. Kubu kedua juga mendatangi sel tempat Ahok ditahan untuk menunjukkan rasa simpatinya. Kubu pertama mereaksinya dengan menyebut para pendukung Ahok sebagai gagal move on. Hingga Sabtu (13/5/2017) semalam, simpatisan kubu kedua menggelar aksi menyalakan ribuan lilin di berbagai kota, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Aksi dibalas dengan aksi, reaksi dibalas dengan reaksi. Hoax dibalas pula dengan hoax. Banyak yang miris melihat Indonesia seperti tengah bergerak ke arah perpecahan. Mereka yang mencoba berkepala dingin, satu demi satu perlahan menepi. Sebagian di antaranya khawatir dituding bersimpati terhadap kubu yang lain.

Tentu saja, tak relevan menyalahkan atau membenarkan salah satu simpatisan kubu saja. Simpatisan kubu pertama ada benarnya tapi juga tak luput dari kesalahan. Demikian sebaliknya, kubu kedua juga bukannya tak ada salahnya atau tak ada benarnya. Tudingan menyebarkan hoalcs misalnya, bisa dikenakan baik terhadap simpatisan kubu pertama maupun kubu kedua. Termasuk berkata-kata kasar atau menyakitkan, semua hal itu bisa dengan mudah ditemukan contohnya dilakukan oleh simpatisan kedua kubu.

Dikatakan tak relevan karena ada yang lebih penting yang harus dijadikan prioritas perhatian saat ini, yaitu persatuan bangsa. Perbedaan pandangan itu, bagaimanapun, sepertinya hampir tak terjembatani lagi. Tak ada yang mau mengalah dengan alasan pendapat dan keyakinannya masing-masing. Alih-alih mengalah, yang muncul adalah pelabelan dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Pada gilirannya, rasa sakit hati dari kata-kata itulah yang jauh lebih berbahaya lagi. Kata-kata yang menyakitkan hati itu akan lebih lama menetap dan bisa terakumulasi menjadi benci dan dendam.

Mengapa persatuan bangsa menjadi penting? Ikrar berbangsa satu, bangsa Indonesia adalah pilihan yang disampaikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dengan ikrar itu pula Indonesia terbebas dari politik divide et impera yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda dengan negara-negara bonekanya. Dengan ikrar itu pula. Indonesia berhasil mengatasi berbagai masalah di tanah air dengan tetap tegak berdiri sebagai sebuah bangsa.

Ikrar itu pula yang berhasil mencegah Indonesia dari tercerai-berai seperti negara-negara lainm-a. Ibarat berumah tangga, ikrar itu merupakan komitmen untuk menghadapi berbagai kendala secara bersama-sama dalam pahit atau manis, suka maupun duka. Dengan kata lain, ikrar itu jadi senjata yang sangat ampuh dalam mengatasi perbedaan dengan cara membuang jauh-jauh solusi bercerai.

Ikrar itu penting bukan cuma buat kubu yang kalah. Ikrar semacam itu juga seharusnya jadi pegangan kubu yang menang. Mereka yang menang dalam kontestasi pemilihan, tentu tak akan nyaman memimpin sebagian warga yang memendam bara dengki di lubuk hatinya

Oleh karena itu, adalah penting memenangi kontestasi pemilihan dengan cara-cara yang bermartabat, bukan dengan kampanye hitam dan sejenisnya yang menyakitkan hati. Dengan kata lain, kemenangan bukan tujuan utama pemilihan kepala daerah. Tujuan utama memilih pemimpin adalah.memilih sosok yang bisa membawa rakyat dan wilayahnya ke arah kemakmuran dan ketenteraman. Bagaimana bisa terlaksana kalau yang tersisa dari perhelatan pemilihan kepala daerah adalah bara benci dan dendam di sebagian hati warganya?***

REDAKSI





Original Post

Jakarta setelah Vonis Ahok

Media Cetak Sindo Weekly Halaman 12
2017-5-15

Jakarta setelah Vonis Ahok

Djarot resmi diangkat menjadi Pit Gubernur DKI Jakarta menggantikan Ahok sampai Oktober 2017. Djarot bertekad mempercepat penyelesaian pekerjaan yang ditinggalkan Ahok.

TAK ada raut bahagia pada diri Djarot Saiful Hidayat pada Selasa sore, pekan lalu. Ia tampak tegang saat menyambut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sewaktu berjalan bersama Tjahjo ke arah Balai Agung, wajah Djarot begitu datar. Padahal, sore ini, Tjahjo akan menyerahkan surat tugas kepada Djarot untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Pit) Gubernur DKI Jakarta. Djarot menjadi Pit Gubernur DKI karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama divonis dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama.

Serah terima surat tugas berlangsung begitu cepat. Tjahjo dan Djarot melakukan serah terima itu dari atas panggung. Keduanya bersalaman sambil memegang surat tugas tersebut. Proses singkat itu menandakan Djarot resmi sebagai Pit Gubernur DKI Jakarta. Kini, status Djarot bukan sekadar wakil gubernur. Djarot kini menggantikan posisi Ahok. Namun, tetap saja, tak ada senyum di wajah Djarot.

"Kemendagri sudah menyerahkan surat tugas supaya tidak ada kekosongan pe-

merintahan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat," ujar Djarot. Mantan Wali Kota Blitar itu menjelaskan, penunjukan dirinya tersebut telah ia sampaikan saat mengunjungi Ahok di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur.

Ahok menitipkan pesan padanya untuk tetap melakukan pelayanan secara maksimal terhadap warga Ibu Kota. Selain itu, Ahok juga meminta agar dirinya segera melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempercepat sejumlah program yang tengah direalisasikan. "Pesan beliau tetap pelayanan harus lebih baik, tetap bekerja maksimal, segera lakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait untuk mempercepat beberapa program yang sedang berjaian," tegasnya.

Setelah resmi menjabat sebagai Pit Gubernur DKI, Djarot melakukan rapat koordinasi, mulai dari Sekretaris Daerah Saefullah, jajaran asisten, serta Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Rapat koordinasi tersebut

untuk mengambil langkah dalam upaya percepatan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). "(Rapat itu) untuk mengambil langkah-langkah untuk percepatan, terutama di dalam penyusunan APBD Perubahan dan RAPBD 2018," jelasnya.

Di sisi lain, Djarot juga akan berupaya mempercepat pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang ada di Ibu Kota. "Program yang kami kebut sekarang ini banyak. Salah satunya, yaitu proyek Simpang Susun Semanggi yang ditargetkan rampung pada Agustus 2017," katanya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga terus mempercepat pembangunan Koridor 13 Transjakarta dan

ditargetkan pada 22 Juni 2017 sudah dapat dioperasikan.

Lebih jauh lagi, pihaknya juga akan terus berupaya mengisi sejumlah rumah susun (rusun) yang masih kosong dengan sistem undian karena permintaan warga untuk bisa menempati rusun semakin tinggi.

Pemprov juga akan berupaya menyelesaikan pembangunan pusat grosir yang diberi nama "JakGrosir" di Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan tujuan mengendalikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan. "Namun, yang paling penting adalah fokus untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017 sekaligus APBD DKI Jakarta 2018. Ini penting sekali," ujarnya.

Selanjutnya, ia juga akan berkonsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan venue untuk Asian Games 2018. Tugas Pemprov DKI dalam Asian Games adalah menyiapkan venue equestrian (arena balap kuda), venue velodrome (arena balap sepeda), dan transportasi massal light rail transit (LRT) atau kereta ringan cepat.

Jakarta akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games 2018 bersama Kota Palembang. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan pembangunan dua venue berstandar internasional dan transportasi massal pendukung berupa kereta ringan cepat (LRT).

Ketiga proyek penunjang Asian Games ini dibangun oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro)-BUMD DKI yang bergerak di bidang properti dan pembangunan.

Djarot optimistis ketiganya siap digunakan untuk Asian Games 2018. Apalagi, lanjutnya, yang mengerjakan pembangunan fisik ketika fasilitas penunjang untuk Asian Games adalah PT Wijaka Karya (Wika) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan ini sudah mempunyai pengalaman dalam bidang properti.

Pasca-peluncuran LRT pada 22 Juni 2016 lalu, Jakpro telah melakukan serangkaian kegiatan persiapan pembangunan LRT Jakarta. Pekerjaan fisik LRT pun sudah dimulai sejak akhir tahun lalu. Hingga saat ini, pembangunan LRT sudah mencapai hampir 5% dan Pemprov DKI tetap optimistis LRT dapat beroperasi sebelum Asian Games 2018.

Pemprov DKI akan mengembangkan LRT hingga sembilan koridor. Untuk saat ini, PT Jakpro baru mengerjakan pembangunan proyek LRT Jakarta koridor I (Fase I) dengan rute Kelapa Gading hingga Velodrome.

Untuk berkuda, pembangunan fisik telah

berjalan dan diprediksikan akan selesai pada akhir November. Total dana yang dialokasikan untuk pembangunan venue ini sebesar RP417 miliar.

Setelah pembangunan selesai, akan dilanjutkan dengan pelaksanaan test event yang akan dilakukan sebanyak lima kali, mulai dari Desember 2017 hingga Juni 2018.

Sementara Velodrome, pembangunannya telah mencapai 40%. Pembangunan lebih cepat empat persen dari jadwal yang telah ditentukan.

Pengerjaan fisik ve/odromeinitelahdimulai sejak Juni 2016. Ditargetkan pengerjaan fisik dapat rampung pada Juni 2018. la sendiri yakin target akan terpenuhi melihat pengerjaan

fisik sekarang sudah lebih cepat dibandingkan rencana yang sudah ditetapkan.

Program lainnya yang harus diselesaikan adalah pembangunan trotoar dan infrastruktur perkotaan. Djarot mengatakan tetap fokus melanjutkan normalisasi sungai. "Begitu juga dengan Kartu Jakarta Lansia. Kita tetap akan verifikasi untuk bisa memberikan pelayanan kepada lansia yang tidak mampu," jelasnya.

Vonis 2 Tahun

Kursi pengunjung sudah terisi penuh ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memasuki ruangan itu melalui pintu samping, la mengenakan batik Sang Seng, batik khas Demaan, Kudus, Jawa Tengah, berwarna putih biru. Rupanya

Ahok telah mempersiapkan dirinya akan berduka. Dahulu, yakni pada dekade 1940-an, batik jenis ini biasanya dikenakan oleh masyarakat Tionghoa untuk berkabung.

Benar saja, suasana auditorium Gedung D Kementerian Pertanian, tempat sidang penistaan agama, Selasa pekan lalu itu diliputi suasana tak menentu. Majelis hakim mengetukkan palunya, pertanda menghukum mantan Bupati Belitung Timur itu dua tahun penjara. "Memerintahkan terdakwa agar ditahan," ujar Dwiarso Budi San-tiarto, Ketua Majelis Hakim, dalam bagian dari surat putusan setebal 630 lembar.

Hari itu Ahok mendapatkan keadilan. Namun, kuasa hukumnya, Sirra Prayuna,

yang sebelum vonis mengatakan berkata yakin "akan menghormati apapun putusan hakim" mendadak berbalik arah. "Kita kecewa, makanya kita banding," ujar I Wayan Sidharta, pengacara Ahok yang lain.

Tommy Sihotang, pengacara Ahok lainnya lagi, juga mengatakan hal senada. Dia kecewa dengan putusan hakim yang tidak sama dengan tuntutan jaksa. "Hakim berusaha membuktikan kesalahan Pak Ahok," sergahnya.

Menurutnya, vonis itu kontradiktif dengan isi pertimbangan yang menyatakan kliennya kooperatif, jujur, dan sopan. Namun, hakim tetap menyatakan Ahok harus ditahan. "Kalau kami bilang ada politicking dalam kasus ini, (kami) tetap bilang seperti itu," tandasnya kesal.

redaksi

Selasa itu menjadi musibah bagi Ahok dan pendukungnya. Di ruangan berukuran 35x15 meter itu, mata sebagian pengunjung tampak berkaca-kaca. Sebagian lagi menarik napas lega. Apa yang terjadi di Jalan R.M. Harsono, Jakarta Selatan, lebih emosional lagi. Para pendukung Ahok yang selama hakim membacakan keputusannya asyik menari poco-poco, mendadak berubah menjadi tangis histeris begitu dari pengeras suara koordinator lapangan (korlap) aksi mengumumkan berita duka Ahok divonis dua tahun penjara.

Pukul 11.54 WIB mobil tahanan yang membawa Ahok tiba di Rutan Cipinang, Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur. Petugas rutan dan polisi tampak bersiaga di lokasi. Petugas kepolisian mengenakan rompi antipeluru dan senjata laras panjang. Begitu turun dari mobil tahanan, Ahok sempat mengacungkan dua jari tangan kanannya.

Saat matahari tepat di ubun-ubun, ratusan pendukung Ahok yang tadinya di Jalan R.M. Harsono sudah berpindah ke Cipinang. Mereka meneriakkan yel-yel "bebaskan Ahok, tangkap Riziek". Jalan Raya Bekasi pun lumpuh. Mereka menggoyang-goyangkan pintu besi seakan hendak menjebol hotel prodeo itu.

Massa baru membubarkan diri pukul 21.30 setelah Djarot Saiful Hidayat, tandem Ahok dalam Pilkada lalu, datang menemui mereka. "Kalau kalian cinta Ahok, setelah ini saya minta pulang," bujuknya. Sebagian massa bubar meninggalkan sampah, sebagian kecil lagi menginap di trotoar depan rutan.

Keesokan harinya, dengan alasan keamanan dan untuk kenyamanan tahanan lain, Ahok dipindahkan ke Rutan Mako Brimob Kepala Dua, Depok. Aksi tak juga berhenti. Siang hari, para pendukung Ahok

melakukan aksi di Kelapa Dua. Malamnya, mereka menggelar aksi dengan menyalakan lilin di Tugu Proklamasi, Jakarta. Aksi ini juga digelar di beberapa kota, seperti Jayapura, Kupang, Yogyakarta, Batam, dan Toraja Utara.

Itu di dunia nyata. Di dunia maya tak kalah seru. Media sosial diwarnai protes, caci maki, dan kekecewaan para Ahokers. "Para hakim yang sengaja tidak adil, saat mati nanti tempatnya di kerak neraka. Kalau Ahok jelas di surga," tulis Ade Armando, dengan huruf kapital di akun Facebook miliknya. "Saya juga menganggap para hakim yang menghukum Ahok itu dungu dan tolol. Namun, hidup harus jalan terus. Sabar dan ikhlas ya..." bunyi status dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia itu.

Kekecewaan para Ahokers pantas meluap. Soalnya, vonis hakim pada sidang ke-21 ini menjadi kekalahan Ahok kedua setelah Pilkada 19 April silam keok melawan Anies Baswedan. Kini, vonis dua tahun penjara dan penahanan langsung membuat Ahok juga kehilangan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang mestinya ia jalani sampai Oktober 2017. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Djarot sebagai pelaksana tugas sampai gubernur baru dilantik. "Supaya pemerintahan di DKI berjalan," kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Di sisi lain, aksi solidaritas terus berlangsung. Para Ahokers meramaikan aksi di Balai Kota maupun di Kelapa Dua. Tim kuasa hukum Ahok juga terus berupaya agar penahanan kliennya ditangguhkan. Djarot mengajukan diri sebagai penjamin. Selain itu, ada nama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Djarot mengungkapkan masih banyak tokoh yang

mau menjadi penjamin. "Mudah-mudahan Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan," kata mantan Wali Kota Blitar itu. Para relawan pun bertekad mengumpulkan 10.000 KTP untuk turut menjadi penjamin Ahok.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sejauh ini belum bersikap mengenai permintaan penangguhan penahanan itu. Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Johanes Suhadi menjelaskan PT belum menerima berkas perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lagi pula, pihak PT juga belum menetapkan susunan dari majelis hakim yang akan menangani permintaan banding dari kuasa hukum Ahok itu.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai majelis hakim sudah cukup independen dalam proses persidangan. Putusan hakim yang memilih menggunakan Pasal 156 a tidak masalah karena pasal itu masih berlaku da-

lam hukum positif di Indonesia. Pasal itu juga tercantum dalam dakwaan. "Ini bukan ul-trapetita atau melebihi gugatan," terangnya kepada SINDO Weekly, Rabu pekan lalu.

Fickar juga menerangkan mengenai tudingan vonis ini yang mengakomodasi tekanan kelompok masyarakat selama proses persidangan. Menurutnya, dalam sistem civil law yang dianut Indonesia, hakim berhak untuk menggali rasa keadilan di masyarakat terkait proses banding. Ia juga menambahkan, biasanya PT akan memutuskan dalam rentang waktu masa penahanan, yakni 30 hari ditambah 60 hari. "Seharusnya, kuasa hukum langsung mencatatkan banding di kepaniteraan, jadi Ahok tidak bisa dieksekusi," ujarnya.

Toh, rupanya kerja para hakim ini dianggap Mahkamah Agung lumayan ciamik. Buktinya, beberapa hari setelah mengetuk palu sidang Ahok, Dwiarso Budi Santiarto yang tadinya Ketua Pengadilan Negeri Jakar-

ta Utara mendapat promosi jabatan menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. Dua anggota majelis hakim, Abdul Rosyad dan Jupriyadi, juga mendapat promosi jabatan. Rosyad mendapat promosi sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu dan Jupriyadi menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bandung. "Iya itu sudah sesuai proses seleksi," ujar Ridwan Mansyur, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Rosyad sebelumnya menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sedangkan Jupriyadi menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun, dua hakim lainnya, yakni Didik Wuryanto dan I Wayan Wirjana, belum mendapat promosi.

Di sisi lain, Ahok akan tetap dikenang dengan program-programnya yang ia tinggalkan. Djarot diharapkan bisa menuntaskan impian eks Bupati Belitung Timur itu.

Fahmi W. Bahtiar dan Miftah H. Yusufpati





Original Post

Bekas Kepala DKP Maluku Divonis 1 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-15

Bekas Kepala DKP Maluku Divonis 1 Tahun Penjara

Perkara Korupsi Alat Pancing

BEKAS Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Bastian Mainassy bakal lebih lama mendekam di penjara. Pasalnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon kembali memvonis Bastian bersalah melakukan korupsi. Kali ini dalam perkara pengadaan sarana pancing tonda.

"Menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001." putus majelis hakim yang diketuai Samsidar Nawawi dengan anggota RA Didi Ismiatun dan Hery Leliantono.

Bastian pun divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Adapun pertimbangan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan neptisme.

Sedangkan yang meringankan terdakwa berlaku sopan dan jujur serta mengakui perbuatannya, dan memiliki tanggungan keluarga. Ia juga telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,14 miliar.

Majelis hakim berpendapat, meski terdakwa telah mengem-balikan kerugian keuangan negara, tidak menghapus pidana. Lantaran itu. Bastian harus dihukum.

Kasus yang menjerat Bastian terjadi pada 2011 lalu. Saat itu. Dinas Kelautan dan Perikanan

Maluku menganggarkan dana Rp 13.8 miliar untuk pengadaan 228 paket sarana pancing tonda.

Bantuan sarana pancing itu akan dibagi-bagian kepada sejumlah kota dan kabupaten di Maluku. Yakni Kota Ambon 24 paket senilai Rp 13 miliar. Kabupaten Seram Bagian Barat 12 paket senilai Rp696 juta. Kabupaten Buru 21 paket senilai Rpl miliar. Kabupaten Aru II ada 20 paket senilai Rp 1 miliar, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 11 paket senilai Rp981 juta.

Untuk pengadaan ini. Dinas Kelautan dan Perikanan melibatkan 16 kontraktor. Namun dalam pengadaannya, tidak dilakukan survei untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS).

"Harusnya terdakwa melakukan survei lapangan dan mencari pembanding harga baru dilakukan penentuan HPS sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,14 miliar," sebut majelis hakim.

Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Bastian dihukum 5 tahun penjara. Jaksa penuntut umum Rolly Manampiring dan lrkham Ohoiulun dari Kejaksaan Tinggi Maluku pun pikir-pikir atas vonis ini.

Pada Mei tahun lalu, Bastin juga divonis bersalah dalam perkara korupsi pengadaan kapal penangkap ikan 15 GT dan 30 GT. Ia pun dihukum 5 tahun penjara, dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Vonis ini dijatuhkan majelis hakim yang diketuai RA Didi Ismiatun dengan anggota Samsida Nawawi dan Hery Liliantoro.

byu





Original Post

KPK Beberkan Aliran Dana Untuk DPR Di Surat Dakwaan Irman-Sugiharto

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-15

KPK Beberkan Aliran Dana Untuk DPR Di Surat Dakwaan Irman-Sugiharto

KPK menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka kasus e-KTP. Surat perintah penyidikan atas nama Andi telah ditandatangani pimpinan KPK.

"Sudah teken (sprindik Andi Narogong)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kamis, 23 Maret 2017.

KPK merumuskan peran Andi dalam korupsi e-KTP dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Andi diduga memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR. Misalnya kepada Anas Urbaningrum yang pada 2010 menjabat Ketua Fraksi Demokrat DPR, Andi memberikan uang sebesar USD 500 ribu

dan USD 2 juta.

Nama-nama besar lainnya juga disebut menerima uang dari Andi, di antaranya Ganjar Pranowo selaku bekas Wakil Ketua Komisi II sejumlah 500 ribu dolar Amerika dan Agun Gunanjar sebagai bekas anggota badan anggaran senilai USD 1 juta.

Andi beberapa kali juga memberikan sejumlah uang kepada pimpinan Banggar DPR, Melchias Mekeng sejumlah USD 1,4 juta dan dua wakil ketua Banggar, Mirwan Amir dan OUy Dondokambey masing-masing USD 1,2 juta, serta Tamsil Linrung USD 700 ribu.

Serangkaian pertemuan antara

Irman, Sugiharto dan Diah di beberapa kesempatan, salah satunya dilakukan di Ruko milik Andi di Graha Mas Fatmawati Blok B Nomor 33-35, Jakarta Selatan.

Andi juga disebut membayar orang-orang yang bekerja di ruko itu-yang disebut sebagai Tim Fatmawati sejumlah Rp 480 juta untuk dibagikan kepada lima pegawainya. Hal itu dilakukan untuk merumuskan tiga konsorsium besar, di mana di masing-masing konsorsium terdapat perusahaan milik Andi.

Pada Desember 2010, di Ruko Fatmawati, tercatat Andi juga pernah bertemu Sugiharto, Nazarudin dan panitia pengadaan proyek. Drajat Wisnu

Setyawan. Andi membagikan kembali sejumlah uang kepada Irman, Diah, dan Sugiharto.

Sugiharto menerima uang sebesar USD 775 ribu dari Andi untuk dibagikan kepada Drajat. Irman, Diah dan Sugiharto.

Pada Maret 2011 Andi pernah memberikan uang kepada Gamawan Fauzi melalui adiknya. Afdal Noverman. sejumlah USD 2 juta.

"Setelah menetapkan dua tersangka (Irman dan Sugiharto-red) dan mengajukan di persidangan, KPK dengan bukti permulaan cukup menetapkan satu orang tersangka dengan inisial AA (Andi Agustinus-red)." kata Wakil Ketua KPK

Alexander Marwata.

Alex mengungkapkan, tersangka bersama Irman dan Sugiharto diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri atau korporasi.

"AA diduga berperan aktif dalam menganggarkan barang dan jasa e-KTP, dia juga aktif melakukan pertemuan dengan terdakwa (Irman dan Sugirharto-red) juga pejabat di Kemendagri." terangnya.

KPK telah menyeret Irman dan Sugiharto, dua bekas pejabat Kemendagri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Keduanya telah menjadi terdakwa perkara korupsi proyek e-KTP.

GPG





Original Post

Artis Bekas Menteri Latah Jadi Calon Kepala Daerah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2017-5-15

Artis Bekas Menteri Latah Jadi Calon Kepala Daerah

Terinspirasi Rano Karno Dan Anies Baswedan

Ketika Rano Karno menang di Pilkada Tangerang, banyak artis ikut-ikutan jadi calon kepala daerah atau sekadar wakilnya. Bahkan, sekarang, banyak bekas menteri ikut-ikutan nyalon kepala daerah. Inilah yang disebut latah politik.

KINI ketika bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memenangkan Pilgub DKI seolah-olah latah itu menjangkiti para bekas menteri di republik ini.

"Perilaku ini bisa dibilang latah politik, seperti halnya partai berusaha mencari artis maju pilkada. Kini sasarannya adalah bekas menteri untuk diusung dalam pilkada. Tentunya ini karena parpol malas mencari kader alternatif." kata peneliti senior Political Communication Institute (Polcom) Afdal Mak-kuraga Putra kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Afdal berpendapat, setidaknya para menteri yang maju dinilai bisa menjadi peraup suara cukup untuk memenangkan pilkada. "Memang tidak bisa dipungkiri, bekas menteri bisa jadi vote getter. Parpol tidak perlu bersusah payah karena mereka (bekas menteri) sudah mengantongi popularitas." ujarnya.

Di sisi lain, jelas Afdal, keinginan para bekas menteri maju di kancah pilkada menujukkan ada

kemandegan dan keterputusan dalam pengkaderan pemimpin dari partai politik.

"Ya. terkesan kader itu lagi-itu lagi. Ini menimbulkan kesan partai politik miskin kader. Bisa juga dibaca sebagai jalan pintas bagi partai. Mengingat nama-nama bekas menteri itu setidaknya popularitas masih dingat publik, dan punya modal, baik finansial maupun modal sosial. Partai enggan kerja keras dalam mempromosikan kader lain jang bisa jadi lebih baik dan lebih berkualitas," bebernya.

Di Jawa Tengah (Jateng), aku Afdal, memang saat ini belum ada kader mampu menyaingi popularitas incumbent Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Akibatnya, partai politik berpikir keras untuk mengusung calon yang bisa bersaing dengan Ganjar. Mungkin, tokoh sekelas menteri bisa jadi lawan Ganjar. Misalnya, mulai melirik bekas Menteri ESDM Sudirman Said dan bekas Menteri Desa PDT Marwan Jafar.

"Ketika berhadapan dengan

tokoh kuat dalam pilkada apalagi incumbent, maka perlu dicari lawan sebanding, maka muncul tokoh seperti Sudirman Said dan Marwan Jafar." jelasnya.

Melihat hasil manis diraih bekas menteri adalam memenangkan Pilgub DKI. kata Afdal. tentu ada harapan besar bagi parpol mengusung bekas menteri di Pilkada 2018.

"Kasus Anies Baswedan menang Pilkada DKI. sebenarnya tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain. Faktor kemenangan Anies tidak terlepas dari kasus hukum dihadapi gubernur petahana. Sedangkan kalau di kaitkan dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo disebut-sebut dalam perkara E-KTP. belum dapat menggoyahkannya. Hingga kini Ganjar masih calon kuat di Pilgub Jateng." papar Pengamat Politik dan kebijakan publik Universitas Mercu Buana ini.

Afdal menilai, popularitas para menteri yang akan maju pilkada memang masih jauh. "Bahkan survei-survei popularitas dan elektabilitas belum ada menyebut nama-nama mereka. Yang menarik sebenarnya adalah PDIP belum memutuskan siapa calon Gubernur Jateng. Jadi posisi Ganjar juga belum aman." tambahnya.

Bila status Ganjar bermasalah,

kata Afdal, PDI pasti akan mencari altematif lain. Nah ini bisa jadi bumerang bagi PDIP karena partai moncong putih belum memiliki kader setangguh Ganjar.

"Yang perlu diperhatikan kemungkinan muncul faktor efek domino kasus Ahok dan Rano Karno. Calon incumbent yang diusung PDIP ini gagal memenangi Pilkada DKI dan Banten." tambahnya.

Sebelumnya. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah siapkan Marwan Jafar, bekas menteri Jokowi untuk diusung di Pilgub Jateng 2018.

Ketum Dewan Pimpinan Partai (DPP) PKB Muhaimin Iskandar memastikan mengusung kader terbaiknya, bekas Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Pilgub Jateng 2018. Kepastian ini disampaikan langsung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar seusai melantik pengurus Koordinator Cabang (Korcab) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMU) Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja. Semarang. Jateng. Kamis (125).

"Kami sudah menyiapkan Pak Marwan menjadi calon gubernur, tinggal mencari teman koalisi sekaligus pasangan dari parpol lain. Kami akan terus

tawarkan ke partai-partai lain untuk berkoalisi dengan PKB." ujar Cak Imin. sapaan akrab Muhaimin Iskandar.

PKB memang harus berkoalisi dengan partai lain untuk bersaing mengusung calon di Pilkada Jateng 2018. Hal ini dikarenakan kuota kursi dimiliki PKB di DPRD Provinsi Jateng tidak memenuhi syarat untuk mengusung calon tunggal pada pilgub nanti. Diketahui. PKB hanya memiliki 13 kursi di DPRD Jateng. Kuota ini masih kurang tujuh kursi bagi parpol yang ingin mengusung calon tunggal pada Pilkada 2018. sesuai syarat ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saat ini kami intens komunikasi dengan parpol-parpol lain. Semua parpol kami jajaki. Tinggal mana nanti bersedia berkoalisi dengan kami mengusung Pak Marwan sebagai cagub." beber Cak Imin.

Pernyataan Cak Imin cukup mengejutkan mengingat sebelumnya ia mengatakan. PKB hanya cukup mengincar posisi Jateng 2 atau wakil gubernur pada Pilgub Jateng 2018.

Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat membuka Konsolidasi Ketua Umum PKB dan Anggota DPRD se-Jateng dan DIY di Semarang, pertengahan Maret lalu.

edy





Original Post

VONIS KEJUTAN UNTUK BASUKU

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 74
2017-5-15

VONIS KEJUTAN UNTUK BASUKU

LAPORAN UTAMA

HAKIM MEMVONIS BASUKI TJAHAJA PURNAMA

BERSALAH DALAM KASUS PENODAAN AGAMA.

MENDAPAT HUKUMAN LEBIH BERAT DARIPADA

TUNTUTAN JAKSA, GUBERNUR JAKARTA ITU

LANGSUNG PULA DITAHAN.

DRAMA MENJELANG DAN SETELAH VONIS

JANGGAL ITU DIKETUK.

KEJADIANNYA berlangsung cepat, di luar perkiraan Basuki Tjahaja Purnama serta tim pengacaranya. Sesaat setelah ma-jelishakim Pengadilan Ne-gerijakarta Utara memvonis Basuki bersalah, Selasa pekan lalu, jaksa mengajak Basuki ke luar ruang sidang. "Ayo, kita ngobrol di belakang," kata seorang jaksa. Bukannya dibawa ke ruangan lain, Basuki ternyata digiring masuk ke mobil Barracuda yang menunggu di tempat parkir. Putusan hakim memang memerintahkan Basuki langsung ditahan.

Tim pengacara tak menyangka Basuki akan dibawa secepat itu. Manya Sirra Pra-yuna, satu dari belasan pengacara, yang segera menyadari bahwa kliennya tiba-tiba "menghilang". Ia berhasil mengejar dan masuk ke mobil Barracuda. Sebelum naik mobil, Sirra bahkan sempat mence-car jaksa, "Mestinya tunggu dulu. Bos. Secara administrasi kan belum bisa ditahan." Tapi tim jaksa berkukuh membawa Ahok. "Kami sudah ada petikan putusan ini," kata seorang jaksa. Pengacara lain tak sempat menyusul karena Basuki langsung dilarikan ke Cipinang.

Di dalam mobil antihuru-hara, menurut Sirra, Basuki mengungkapkan kege-ramannya. "Apa kan#u bilang ke Wu. Ra. Qua sudah menduga gua pasti dihukum," kata Basuki seperti ditirukan Sirra. Sesekali bercanda, sepanjang perjalanan, Basuki selanjutnya lebih banyak terdiam.

Majelis hakim yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto menyatakan Basuki terbukti melanggar Pasal 156-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis hakim menilai pernyataan Basuki soal Surat AIMaidah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada September tahun lalu merupakan penodaan terhadap agama Islam. Hakim mengganjar Basuki dengan hukuman dua tahun penjara.

Vonis ini mengejutkan Basuki dan pengacaranya. Berbeda dengan kelaziman, vonis hakim lebih berat daripada tuntutan jaksa. Dalam sidang 20 April lalu, jaksa penuntut umum yang dipimpin Ali Mukartono menyatakan Basuki tidak terbukti menodai agama seperti diatur Pasal 156-a KUHP. Basuki hanya dianggap terbukti memusuhi golongan tertentu, seperti diatur Pasal 156 KUI IP. Kala itu, jaksa menuntut hakim meng-

hukum Basuki satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Dengan tuntutan seperti itu, Basuki tak harus mendekam di penjara. Dengan syarat, selama dua tahun masa percobaan, Basuki tak melakukan tindak pidana apa pun. Ternyata putusan hakim berbicara lain.

SEHARI sebelum sidang vonis. Basuki mengisi hampir sepenuh harinya dengan kegiatan sebagai gubernur di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan. Di sela rapat kerja, ia juga menyinggung kasusnya. "Sudah 21 kali sidang. Mau ngapain lagi? Besok cuma mendengarkan hakim," kata Basuki kepada wartawan di Balai Kota. Ia juga mengaku sudah pasrah sejak sidang pertama kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menurut Basuki, ia dijadikan tersangka dalam waktu yang terbilang cepat. Jaksa pun bergegas melimpahkan berkas ke pengadilan. Itu semakin menguatkan keyakinan Basuki bahwa pengadilannya berlangsung di bawah tekanan massa. "Ini politik saja. Yang penting kan Basuki enggak jadi gubernur lagi," ujarnya. Setelah kalah dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, masa tugas Basuki akan berakhir Oktober mendatang.

Toh, di kalangan tim pengacara Basuki, sempat muncul optimisme bahwa putusan hakim akan berpihak pada mereka. Itu terutama setelah tim pengacara men-

dengar tuntutan jaksa. Bahkan, kata Darwin Aritonang, salah satu pengacara Basuki, ada koleganya yang menyebut Basuki berpeluang lolos. "Yang terbayang, hukumannya maksimal sama dengan tuntutan jaksa," kata Darwin.

Pada hari pembacaan vonis, tim pengacara sudah berkumpul sebelum jadwal sidang di gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, pukul 09.00. Dua kelompok massa, pendukung dan anti-Basu-ki, sudah memadati area di sekitar tempat sidang. Adapun Basuki baru tiba ketika sidang hampir dimulai, la tak sempat berdiskusi lagi dengan penasihat hukumnya.

Sirra Prayuna melihat tanda-tanda bahwa kliennya akan dijerat Pasal 156-a KUHP ketika hakim mulai membacakan pertimbangan dari putusan setebal 636 halaman itu. Benar saja, keyakinan Sirra bahwa kliennya akan lolos seketika runtuh ketika hakim membaca amar putusan.

Majelis hakim menanyakan sikap terdakwa atas putusan itu. Basuki berkonsultasi kepada tim pengacara, yang menyarankan dia mengajukan permohonan banding. "Kalau tidak, putusan akan langsung dijalankan," ujar Darwin. Basuki mendengarkan masukan itu. Setelah berdiskusi sekitar tiga menit, Basuki kembali ke kursi terdakwa. "Saya mengajukan banding," katanya.

Kepada Tempo, hakim Dwiarso me-

ngatakan majelis hakim memutus perkara penodaan agama secara independen. Bahkan, menurut dia, majelis hakim pun tak berkonsultasi dengan Mahkamah Agung. "Bisa dipecat saya. Itu seperti anak sekolah mau ujian bertanya kepada gurunya," tutur Dwiarso, Kamis pekan lalu. Tapi, ketika ditanya bagaimana putusan itu dibuat, Dwiarso tak bersedia menjelaskannya. "Yangjelas, sepakat bulat," ujarnya. Anggota majelis hakim lainnya, Jupriyanto, mengatakan hal yang sama, "Sangat bulat."

Tim pengacara Basuki memprotes langkah jaksa yang langsung menahan kliennya. Pengacara merujuk pada Pasal 238 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. "Penetapan yang dibuat pengadilan negeri tak berlaku jika terdakwa mengajukan banding," ujar Darwin.

Tak mau kalah cepat oleh jaksa, pada hari yang sama, tim pengacara memperkuat upaya banding dengan mengajukan permohonan resmi. Darwin bersama seorang koleganya bergegas ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. "Kalau permohonan lisan saja, kami khawatir akan diperdebatkan," kata Darwin, yang mengantar surat resmi permohonan banding.

Berangkat dari Ragunan, Jakarta Selatan, pukul 11.00, Darwin tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, pada pukul 13.00. Karena kantor lamanya direnovasi, Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk sementara memakai bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di pengadilan, Darwin juga meminta petikan putusan melalui surat yang ditulis tangan. "Surat permohonan banding akan dipakai untuk membebaskan Pak Basuki. Sedangkan surat permintaan petikan untuk menyusun memori banding," ujar Darwin. Setelah urusan administrasi di pengadilan selesai, Darwin segera menyusul ke Cipinang.

Rombongan jaksa yang membawa Basuki telah tiba di Cipinang sekitar pukul 13.00. Awalnya, Basuki dibawa ke ruang administrasi Rumah Tahanan Cipinang. Di tempat ini, Basuki dicek identitasnya, dicocokkan orangnya, dan dibuatkan berita acara. Seusai pemeriksaan administrasi, Basuki tak lantas masuk sel tahanan.

Ketika Darwin tiba di Cipinang, sekitar pukul 16.00, Basuki sudah ditemani anggota keluarga, termasuk istrinya, Vero-nika Tan. Mereka berada di ruang tamu yang bersebelahan dengan ruang kepala rumah tahanan. Darwin menemui Basuki dan menyampaikan tanda register permohonan banding dari pengadilan negeri. Tim pengacara juga menjelaskan bahwa Basuki semestinya tak ditahan begitu dia resmi mengajukan permohonan banding. "Kalau tak ada alasan, kita di luar saja," kata Basuki kala itu. "Nanti masuk lagi kalau sudah ada suratnya."

Pengacara membawa bukti permohonan banding ke Kepala Rumah Tahanan Cipinang Asep Sunandar. "Apa dasar kalian menahan klien kami?" ujar Darwin sambil menunjukkan surat permohonan banding itu. "Sabarlah, kami lagi menunggu," kata Asep. Yang ditunggu Asep rupanya surat penetapan penahanan Basuki dari Pengadilan Tinggi DKIJakarta.

Empat jam kemudian, sekitar pukul 20.00, Asep Sunandar baru mendapatkan surat yang dinantikannya. "Ini, sudah ada dari pengadilan tinggi." Basuki dan tim pengacaranya membaca surat penetapan penahanan dari pengadilan tinggi yang ditandatangani panitera muda pidana bernama Suprapto itu. "Oh, ya sudah. Berarti dari tadi memang tak

ada dasarnya," ujar Basuki.

Di luar Rumah Tahanan Cipinang, sejak siang, massa berdatangan untuk menyampaikan dukungan kepada Basuki. Melihat massa yang terus membesar, Kepala Kepolisian Resor Jakarta Timur Komisaris Besar Andry Wibowo menemui pengacara Basuki, la meminta Basuki menenangkan massa, Pengacara mempersilakan Andry menyampaikan langsung permintaan itu kepada Basuki. Namun Basuki menolak permintaan polisi. "Sepanjang aspiraiil, enggak ribut, biarin sajalah," kata Basuki seperti ditirukan Darwin.

Selama Basuki di Cipinang, tim pengacara menunggu di ruangan kepala rumah tahanan. Sedangkan Basuki berada di ruangan sebelahnya. Ia ditemani Vero-nika; adiknya, fifi lety Indra; dan empat ajudannya. "Bapak sih biasa saja. Tapi dia mengkhawatirkan keluarga, khususnya anak dan istrinya," ujar seorang ajudan Basuki.

Ketika massa pendukung Basuki memadati halaman depan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, di lini masa media sosial tersebar surat elektronik yang seolah-olah dibual Basuki. "Dengan berat hati, pada saal yang sama dalam keyakinan yang kuat terhadap istri saya, maka saya memohon kesediaan istri saya untuk membacakan surat ini bagi Anda semua." Itulah penggalan isi pesan tersebut.

Darwin memastikan surat itu tak ditulis Basuki. Sejak siang sampai malam itu, Basuki tak sempat menulis surat. Selain mengobrol bersama keluarganya, Basuki menemui banyak tokoh yang datang ke Cipinang untuk memberi dukungan.

Sekitar pukul 23.00, misalnya, politikus Partai Persatuan Pembangunan, Djan Faridz, datang menjenguk Basuki. Setelah Djan Parldz, giliran Djarot Saiful Hidayat, calon wakil gubernur yang mendampingi Basuki dalam pemilihan kepala daerah DKI, kembali datang menjenguk. Itu kunjungan kedua Djarot, setelah siang harinya.

Kepada wartawan keesokan harinya, Djarot bercerita, malam itu malah Basuki yang memberi dia semangat. Basuki juga menyarankan Djarot menempati rumah dinas gubernur di Jalan Taman Suropati. "Tempati aja itu. Biar cepet. Taman Suropati ke Balai Kota kan dekat, daripada dari Kuningan," ujar Basuki. Djarot menimpali dengan mengatakan, "Enggaklah. Teri-

ma kasih."

Beberapa jam setelah Basuki divonis bersalah dan ditahan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Djarot sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Semestinya, setelah pelantikan, segala fasilitas yang sebelumnya dinikmati Basuki sebagai gubernur ditarik, termasuk ajudan. Namun, menurut sumber Tempo di keluarga dekat Basuki, Djarot berinisiatif menugasi sebagian ajudan gubernur tetap menjaga Basuki selama di tahanan. Selain itu, pada kunjungan kedua ke Cipinang, Djarot menyatakan kesediaannya menjadi penjamin agar Basuki tak ditahan. Ketika ditanyai soal bantuan ajudan untuk Basuki, Djarot menjawab, "Saya tidak tahu."

PENGACARA dan keluarga Basuki rupanya tidak sreg dengan kondisi Rumah Tahanan Cipinang. Mereka khawatir terhadap keselamatan Basuki bila terus ditahan di sana. Mereka pun menyampaikan usul itu kepada Djan Faridz. "Mending dipindah, Pak Ketua," kata Darwin. "Kalau mau lebih steril, ya, di Mako Brimob."

Permintaan pengacara dan keluarga untuk memindahkan Basuki mendapat respons setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mendatangi Rumah Tahanan Cipinang. Dalam sebuah foto yang beredar, Yasonna, yang juga politikus PDI Perjuangan, tampak duduk di dekat Basuki. PDI Perjuangan merupakan partai pengusung pasangan Basuki-Djarot dalam pemilihan kepala daerah DKIJakarta.

Kepada Yasonna, keluarga dan pengacara kembali menyampaikan kekhawatiran mereka soal keselamatan Basuki. Mereka sampai meminta izin akan terus menginap di Cipinang jika Basuki tak dipindahkan. Permintaan keluarga dan pengacara tak sia-sia. Rabu dinihari, sekitar pukul 00.45, Basuki keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Dia dibawa ke rumah tahanan di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok. Veroni-ka, Fifi, dan seorang pengacara, 1 Wayan Sudirta, ikut mengantarkan Basuki ke Kelapa Dua.

Pagi harinya, ketika ditanyai wartawan, Yasonna menjelaskan bahwa pemindahan Basuki itu karena alasan keamanan. "Di dalam Cipinang itu juga ada teroris," ujar Yasonna. "Setelah kami li-

hat data, banyak juga yang tak memilih Basuki." Di samping itu, menurut Yasonna, kondisi lalu lintas di depan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang menjadi pertimbangan pemindahan. Pendukung Basuki yang terus berdatangan ke gerbang rumah tahanan, kata dia, "Berpotensi mengganggu lalu lintas."

Setelah masuk ke Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, Basuki menjalani masa adaptasi hingga awal pekan ini. Petugas Rumah Tahanan Brimob hanya mengizinkan orang dekat yang namanya didaftarkan Basuki untuk menjenguk. Basuki ditahan di sel berukuran 2x3 meter, tanpa tempat tidur, dan tak berpenye-juk udara, "la hanya tahanan biasa," ucap Kepala Bagian Operasional Korps Brimob Komisaris Besar Waris Agono.

Meski masih sulit menjenguk, massa pendukungnya tetap berdatangan ke Kelapa Dua. Rabu pekan lalu, misalnya, ratusan orang datang membawa karangan bunga. Merekajuga berorasi memberikan dukungan kepada Basuki. Pada malam harinya, pendukung Basuki juga menggelar "Aksi Solidaritas 1.000 Lilin" di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Aksi solidaritas kemudian menyusul di sejumlah daerah, seperti di Manado, Surabaya, Kupang, dan Manokwari.

Polisi sudah meminta warga tak datang ke Markas Komando Brimob. Namun itu tak menyurutkan orang memberi dukungan. Kamis pekan lalu, ketika massa terus berdatangan. Basuki sampai mem-

berikan imbauan melalui pengeras suara. "Demi kebaikan saya, lebih baik teman-teman membubarkan diri. Kondisi saya sehat dan baik," kata Basuki.

Sambil menyiapkan memori banding, tim pengacara memohon penangguhan penahanan Basuki. Surat permohonan penangguhan penahanan disampaikan ke Pengadilan Tinggi UKI Jakarta, Selasa pekan lalu. Setidaknya ada empat tokoh yang menjaminkan diri untuk pembebasan Basuki. Mereka adalah Ujan Fa-ridz, Djarot S. Hidayat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan pengacara senior Todung Mulya Lubis.

Jumat pekan lalu, 1 Wayan Sudirta dan tim pengacara Basuki mendatangi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menanyakan nasib permohonan penangguhan penahanan. Mereka diterima Kepala Humas Johanes Suhadi dan wakilnya, James Butar-butar. Tapi Wayan dan kawan-kawan pulang dengan tangan hampa, "Pengadilan tinggi mengatakan penangguhan penahanan merupakan kewenangan majelis," ujar Darwin. Dimintai konfirmasi, Johanes mengatakan majelis hakim banding perkara Basuki belum dibentuk.

ABDUL MANAN / LINDA TRIANITA / GADIMAKITAN, LARISSA HUDA, FRISKI RIANA, IMAM HAMDI





Original Post

PERKARA PERDANA PENODAAN AGAMA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 80
2017-5-15

PERKARA PERDANA PENODAAN AGAMA

la menjadi ketua majelis hakim yang menghukum Basuki dua tahun penjara. Sepanjang kariernya lebih banyak menangani kasus perdata.

MENGENAKAN jaket krem yang membalut sebagian kemeja biru kotak-kotak-nya, Dwiarso Budi Santiarto mening-silkan gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan

Gajah Mada, Rabu pekan lalu. Sejak Mei 2016, pria 55 tahun ini memimpin Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berkantor sementara di gedung tersebut. Kantor Pengadilan Jakarta Utara kini tengah direnovasi.

Sore itu, Dwiarso hendak menuju rumahnya di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Menghindari macet, ia akan naik bus

Transjakarta sampai Terminal Blok M. Di sana, seperti hari-hari biasa, istrinya akan menjemput dia dengan mobil.

Ketika melewati gerbang pengadilan, Dwiarso membalas anggukan seorang petugas keamanan pengadilan yang tengah berjaga di sana. Di trotoar jalan, seorang lelaki tiba-tiba menepuk punggung hakim kelahiran Madiun, 14 Maret 1962,

itu. "Terima kasih telah menjalankan tugas dengan baik," kata lelaki itu. Dwiar-so berhenti sebentar, lalu tersenyum. "Orang biasalah," ujar sang hakim ketika Tempo bertanya ihwal identitas orang itu. Dwiarso lalu berjalan ke arah halte busway Sawah Besar. Sebelum sampai halte, hakim ini berhenti di kios koran dan membeli harian Jawa Pos. Halaman depan surat kabar itu memuat foto tim hoki Jawa Timur untuk Pekan Olahraga Nasional Jakarta 1985. Dwiarso menunjuk salah seorang pemain hoki di foto tersebut. "Nah, ini saya," katanya. Ketika ma-

sih muda, Dwiarso memang menjadi atlet hoki di Jawa Timur.

Beberapa hari terakhir, bekas Ketua Pengadilan Negeri Semarang ini memang menjadi sorotan media. Selasa pekan lalu, Dwiarso memimpin majelis hakim yang menghukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dua tahun penjara dalam kasus penoda-an agama.

Dwiarso juga yang mengucapkan putusan majelis agar jaksa langsung menahan Basuki. Putusan berisi perintah penahanan ini dipersoalkan tim pengacara Basuki karena sebelumnya majelis hakim tak memerintahkan jaksa menahan terdakwa. Sewaktu kasus ini berada di kepolisian dan kejaksaan, Ahok juga tidak ditahan.

Bagi Dwiarso, kasus Ahok merupakan perkara penodaan agama pertama yang ia tangani. Sebelumnya, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ia lebih banyak menangani kasus perdata. Itu sesuai dengan latar belakang pendidikannya ketika kuliah di Universitas Airlangga. Kala itu, Dwiarso berkonsentrasi mendalami ilmu hukum perdata. Ketika menempuh jenjang

magister di Universitas Gadjah Mada, pria yang menjadi hakim sejak 1991 ini mengambil kuliah hukum bisnis.

Sewaktu bertugas di Semarang, Dwi-arso lebih banyak menangani kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu yang dia tangani adalah kasus korupsi dana subsidi perumahan dengan terdakwa mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih. Dwiarso memvonis Rina bersalah dan menjatuhkan hukuman enam tahun penjara.

Pengacara Rina pernah melaporkan Dwiarso ke Komisi Yudisial. Alasannya, Dwiarso memerintahkan penahanan Rina ketika sidang sudah memasuki pemeriksaan saksi. Di awal persidangan, Dwiarso tak memerintahkan jaksa menahan Rina. Begitu tahu akan ditahan, Rina langsung pingsan. Pengacara menuding Dwiarso sewenang-wenang karena menahan Rina yang selalu kooperatif di persidangan.

Di pengadilan yang sama, Dwiarso juga memegang perkara suap hakim Asmadinata. Sang terdakwa merupakan kolega Dwiarso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Hakim ad hoc itu didakwa menerima hadiah ketika menangani perkara suap pengaturan vonis bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Grobogan, Jawa Tengah, M. Yaeni. Majelis yang dipimpin Dwiarso menghukum Yaeni lima tahun penja-ra-dari tuntutan sebelas tahun yang diminta jaksa.

Sewaktu bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 2003, Dwiarso menjadi anggota majelis hakim dalam kasus perbuatan tak menyenangkan terhadap Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Bambang Harymurti. Terdakwa kasus ini adalah David Tjiu alias A Miauw, yang ikut bersama massa penggeruduk kantor Tempo di Jalan Proklamasi 72, Jakarta Pusat. Aksi itu buntut laporan utama Tempo, "Ada Tomy di Tenabang". Majelis hakim memvonisbebas David.

Menurut Dwiarso, kasus Ahok merupakan pengalaman pertama dia menangani perkara penodaan agama. Sebagai ketua pengadilan, Dwiarso menunjuk dirinya sebagai ketua merangkap anggota majelis hakim kasus itu. "Ini kan terdakwanya orang terkenal, seorang pejabat," kata Dwiarso menjelaskan alasan memimpin majelis tersebut,

gadimakitan





Original Post

TAK ADA YANG MENEKAN KAMI

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 81
2017-5-15

TAK ADA YANG MENEKAN KAMI

HAKIM Dwiarso Budi Santiarto bersedia diwawancarai Tempo pada Rabu sore pekan lalu. Wawancara dilakukan di bus Transjakarta selama satu jam ketika sang hakim hendak pulang. Kepada Gadi Makitan dari Tempo, Dwiarso meminta beberapa keterangannya tidak dikutip alias off the record.

Ada pro dan kontra atas persidangan Basuki. Bagaimana Anda menghadapi tekanan massa yang berunjuk rasa setiap kali sidang digelar?

Tekanan memang besar, tapi polisi juga banyak. Tidak apa-apa. Saya percaya kepada Yang Di Atas.

Kasus Ahok Juga ramai diperbincangkan di media sosial....

Saya Mgaptek (gagap teknologi), jadi enggak baca media sosial. Itu enaknya. Hanya baca koran dan nonton televisi.

Pernah mendapat teror selama menangani kasus Ahok? Tidak.

Sebagai ketua pengadilan, bagaimana Anda memilih majelis hakim perkara Ini?

Saya memilih hakim dengan agama yang bermacam-macam. Selain Islam, ada satu yang Kristen, Pakjoseph (Joseph V. Rahantoknam). Namun, di tengah perjalanan, beliau dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal. Beliau digantikan Pak Didik (Didik Wuryanto). Setelah Pakjoseph meninggal, tinggal satu yang bukan muslim, yaitu Pak Wayan (I Wayan Wirjana).

Bagaimana hakim bermusyawarah untuk menentukan vonis dua tahun?

Wah, janganlah itu ditanya. Yang jelas, tidak ada dissenting opinion.

Anda sempat berkonsultasi dengan Mahkamah Agung sebelum membuat putusan?

Ya enggaklah. Bisa dipecat saya. Itu seperti anak sekolah mau ujian bertanya kepada gurunya.

Selain massa, ada pihak yang menekan majelis hakim ketika memutus perkara Ini?

Tidak ada yang menekan kami. Kalau itu, saya berani disumpah.

Anda pernah dihubungi seseorang ketika menangani kasus Ini?

Memang ada nomor tak dikenal yang menelepon saya. Tapi, karena tak mengangkatnya, saya tidak tahu siapa. Mungkin saja itu nawarin kartu kredit.

Sebelumnya, Ahok tidak pernah ditahan. Kenapa Anda memutus la ditahan setelah vonisnya diketuk?

Nah, itu enggak boleh didiskusikan. Jangan. Nanti disemprit Komisi Yudisial.

Sejumlah pihak menuntut pasal penodaan agama dihapus. Anda memandang pasal itu seperti apa?

Saya ini aliran positivis. Kalau itu dihapnis, tidak berlaku, ya sudah. Tapi, kalau masih ada, lalu ada dakwaan itu, ya saya gunakan. Seperti pasal 156a ini, kan, sudah diuji di Mahkamah Konstitusi, dan ditolak. Saya tidak boleh menggunakan pertimbangan sendiri, seperti bahwa ini pasal karetlah, tidak demokratislah. Selama itu masih berlaku, saya harus taat.

REDAKSI





Original Post

SUSAHNYA MENJINAKKAN ISU POLITIK

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 85
2017-5-15

SUSAHNYA MENJINAKKAN ISU POLITIK

KENAIKAN suhu politik menjelang Pemilihan Umum 2019 seperti awan gelap yang dapat menghambat tanda-tanda awal pemulihan ekonomi kita tahun ini. Setelah kalah dalam pemilihan, pekan lalu hantaman tambahan menimpa Gubernur DKI Jakarta sampai Oktober, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia menghadapi putusan pengadilan dua tahun penjara yang kontroversial atas tuduhan penistaan agama.

Ini yang memicu ketegangan antara para pendukung Ahok dan kelompok penentang menjelang dan sesudah keputusan pengadilan. Pada hari itu polisi menutup beberapa jalan utama di sekitar gedung pengadilan, sehingga lalu lintas diarahkan ke jalur lain, yang menambah keruwetan dan kemacetan lalu lintas Jakarta. Mengantisipasi ketegangan ini, sehari sebelum putusan pengadilan, pemerintah membubarkan salah satu organisasi kemasyarakatan yang selama ini kerasmenye-rukan agar Ahok segera dipenjarakan, yakni Hizbut Tahrir Indonesia. Organisasi yang bertujuan mendirikan khilafah ini dianggap kerap meruncingkan ketegangan di antara masyarakat serta mengancam keamanan, ketertiban, dan persatuan negara.

Dengan kejadian di atas, tingkat ketidakpastian politik meningkat. Buntutnya tentu saja berdampak negatif terhadap upaya menaikkan investasi, yang sangat diharapkan jadi pendorong pemulihan ekonomi kita.

Namun kekhawatiran ini rupanya belum terlalu terasa di pasar uang ataupun pasar saham kita. Rupiah "hanya" melemah sedikit ke angka 13.360 per dolar Amerika Serikat pada 10 Mei dari level 13.300 dua hari sebelumnya, dan indeks harga saham gabungan beringsut turun ke angka 5.650 dari 5.700 pada periode sama. Sentimen positif ekonomi masih terasa dari pertumbuhan kuartal pertama yang lebih baik daripada perkiraan. Angka pemerintah terbaru menunjukkan pertum-

buhan ekonomi mencapai 5,01 persen pada kuartal pertama tahun ini (dibanding kuartal pertama tuhun lalu). Perbaikan ini didorong oleh panen yang lebih awal akibat cuaca, juga kenaikan pembelanjaan karena kegiatan pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah, serta naiknya angka ekspor.

Awan lain yang berpotensi menghambat pemulihan pertumbuhan adalah kenaikan inflasi, terutama dengan tibanya bulan Ramadan beberapa minggu lagi. Selama Bulan Suci, pemerintah akan memantau ketat harga bahan pangan dan memastikan cukupnya pengadaan untuk memenuhi sisi permintaan yang selalu membesar pada bulan puasa. Inflasi sepanjang April dari bulan sebelumnya relatif rendah pada tingkat 0,09 persen. Kenaikan tarif listrik merupakan penyebab terbesar, tapi ketika itu tingkat harga pangan pokok cukup dapat dikendalikan.

Ekonom cenderung lebih khawatir terhadap inflasi tahun ini, mengingat dampak dari pemulihan ekonomi, kenaikan harga beberapa sumber energi, serta potensi naiknya harga pangan di luar perkiraan. Mereka menduga bahwa faktor-faktor ini yang menyebabkan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakannya (tingkat repo 7 hari) pada level 4,75 persen.

Bagi pemerintah mana pun, mengatasi inflasi jauh lebih mudah ketimbang menangani naiknya ketegangan politik menjelang pemilihan umum. Kemampuan pemerintah akan diuji dalam mengatasi inflasi pada bulan puasa ini serta dampak dari kenaikan harga berapa sumber energi yang ditentukan pemerintah. Sedangkan di sisi politik, ujian bagi pemerintah adalah seberapa jauh mampu meredam timbul dan melebarnya isu sektarian dan primordialisme yang punya daya rusak besar bagi masyarakat. Tantangan politik ini yang akan jauh lebih berat ketimbang menjinakkan inflasi pada sisa tahun ini.KONTRIBUTOR TEMPO

MANGGI HABIR





Original Post

Media