Daerah Personel Puspen TNI Ikuti Penyuluhan Hukum RRI Portal Berita Radio Berjaringan Nasional dan Internasional

Media Online rri.co.id
2017-05-16

KBRN, Jakarta: Sebanyak 105 personel di lingkungan Pusat Penerangan (Puspen) TNI, baik Prajurit, maupun PNS TNI mengikuti Penyuluhan Hukum dari Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI, bertempat di Aula Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI , Cilangkap , Jakarta Timur , Senin ( 15/5/2017 ). Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos.,M.Si. diwakili Kabidpenpas Puspen TNI Kolonel Inf Drs. Ketut Murda men gatakan, bahwa penyuluhan hukum di lingkungan Puspen TNI ini merupakan Program Kerja Babinkum TNI TA . 201 7 . "Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di jajaran Mabes TNI, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan hukum bagi personel dan PNS di lingkungan TNI," katanya. Pada kesempatan tersebut, Kadiswas Babinkum TNI Kolonel Chk Edi Imron selaku Ketua Tim Penyuluhan Hukum men yampaikan bahwa sesuai dengan perintah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, pada tahun 2016 TNI telah melaksanakan bersih-bersih Narkoba di lingkungan TNI. U ntuk tahun 2017 ini, Panglima TNI mengeluarkan perintah agar melaksanakan bersih-bersih Korupsi di lingkungan TNI. " Untuk memberantas korupsi di internal TNI, saat ini, TNI telah bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," jelas Kolonel Chk Edi Imron. Sementara itu, Kasubdislakluh Babinkum TNI Letkol Chk Timbul Wahyudi, S.H., M.AP . dalam paparannya menyampaikan materi UU No. 31 / 1999 yo UU No. 20 / 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal-Pasal yang terkait suap menyuap kepada prajurit dan PNS TNI. "Prajurit dan PNS TNI a gar tidak melakukan dan ikut memberantas suap-menyuap , tindak pidana korupsi , sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berhasil dengan baik ," ungkapnya. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pernah menyatakan bahwa, tahun 2017 sebagai tahun bersih-bersih dari korupsi bagi seluruh jajaran TNI. Jangan ada korupsi sekecil apapun di institusi TNI. Itulah komitmen TNI, sehingga prajurit TNI jangan berkhianat dengan komitmen itu. Pada kesempatan yang sama, Ka sub disrenmusmat Disluhkum Babinkum TNI Letkol Chk Irman Putra, S.FIL., S.H., M.H. memaparkan tentang tindak pidana asusila. Menurutnya, bentuk-bentuk perbuatan tindak pidana asusila meliputi, perbuatan cabul, perzinahan, pemerkosaan, b ersetubuh dengan anak di bawah umur, kumpul kebo, serta h omo atau l esbi, yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. "Penyebab t erjadinya perbuatan tindak pidana asusila , antara lain lupa diri, tidak dapat mengendalikan diri atau hawa nafsu yang berlebihan, keluarga yang tidak harmonis, tidak memahami koderat, pengaruh film, video, vcd porno, buku bacaan porno serta kurangnya keimanan dan ketaqwaan ," ujar Letkol Chk Irman Putra . Sesuai ST Panglima TNI No : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 bahwa, terhadap perbuatan hubungan suami istri di luar nikah yang sah, hubungan sesama jenis (homo sekssual/lesbian), hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana asusila dengan anak dibawah umur, diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan. (Puspen/Badar/Evie AD/AKS)

http://rri.co.id/post/berita/392810/daerah/personel_puspen_tni_ikuti_penyuluhan_hukum.html



Original Post

KPK Gali Pertemuan Imam Besar Istiqlal dengan Fadh A Rafiq - News Liputan6.com

Media Online liputan6com
2017-05-16

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari fakta-fakta baru dalam dugaan korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama yang menyeret Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq. Termasuk, soal pertemuan Fahd dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.

"Kami klarifikasi terkait suap Alquran dan pertemuan yang dihadiri saksi saat itu. Informasi yang muncul dalam fakta persidangan kami klarifikasi lebih lanjut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2017).

Febri mengatakan, pemeriksaan terhadap Nasaruddin dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirjen Bimas Islam dan mantan Wakil Menteri Agama.

Dalam persidangan dengan terdakwa Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya, nama Nasaruddin Umar sempat disebut oleh Fahd. Saat itu Fahd yang hadir sebagai saksi mengaku sempat bertemu dengan Nasaruddin untuk mengecek proyek-proyek di Kemenag pada 2011. Tahun tersebut merupakan tahun di mana proyek pengadaan Alquran dan laboratorium komputer tengah berjalan.

Dugaan lain yang menyebut keterlibatan Nasaruddin Umar dalam proyek ini lantaran KPK juga sudah memiliki sadapan percakapan antaran Zulkarnaen Djabar dengan Nasaruddin. Percakapan tersebut diduga membahas dua proyek yang sudah dikorupsi ini termasuk membahas tentang fee proyek tersebut.

Namun Febri belum mau menjelaskan lebih jauh. Menurutnya, fakta pertemuan dan percakapan yang sudah dimiliki oleh KPK tak bisa diungkap ke publik.

"Sebagaian fakta sudah muncul di persidangan. Tapi ini masih penyidikan, jadi tidak bisa kami konfirmas benar atau tidaknya. Pada prinsipnya yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk FEF dan pertemuan yang terjadi saat itu," kata Febri.

KPK telah menetapkan Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium di Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2011-2012. Fahd merupakan tersangka ketiga dalam perkara ini.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara serta denda sebesar Rp 300 juta subsider 1 bulan kurungan kepada Zulkarnaen Djabar. Sementara Dendy Prasetya, yang juga anak Zulkarnaen Djabar dihukum penjara 8 tahun dan denda Rp 300 juta.

KPK menduga FEF melanggar Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat 2 jo ayat 1 huruf b, lebih subsider Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 65 KUHP.

http://news.liputan6.com/read/2952645/kpk-gali-pertemuan-imam-besar-istiqlal-dengan-fadh-a-rafiq



Original Post

Keuntungan Perusahaan Paulus Tannos Terbesar dalam Konsorsium Proyek KTP-el

Media Online metrotvnews.com
2017-05-16

Jakarta: PT Sandipala Arthaputra meraup keuntungan hingga Rp145,8 miliar dari proyek pengadaan KTP-el. Laba yang dinikmati oleh perusahaan ini jauh di atas perusahaan lain dalam konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

PT Sandipala merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PNRI, pemenang tender proyek KTP-el. Perusahaan tersebut milik Paulus Tannos.






"Keuntungannya sekitar Rp140 sekian miliar. Laba bersih sekitar 27 persen," kata Fajri Agus Setiawan, Asisten Manajer PT Sandipala Arthaputra di persidangan perkara KTP-el, Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 15 Mei 2017.

Nilai keuntungan ini berasal dari pengadaan juta keping kartu pintar KTP-el. Nilai proyek yang dikerjakan perusahaan Paulus dalam proyek ini telah dibayarkan Rp381,24 miliar dengan tagihan yang belum diberikan sebesar Rp115,3 miliar, ditambah potongan Rp19,1 miliar untuk konsorsium.

Keuntungan ini berasal dari pekerjaan pembuatan blangko kosong KTP-el ditambah personalisasi kartu. "Jumlah blangko 51 juta sekian, dan personalisasi 48 juta sekian," ungkap dia.

Fajri juga membeberkan, harga pokok produksi (HPP) yang dikeluarkan oleh PT Sandipala untuk blangko kosong hanya Rp7.548. Jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pernyataan mantan Direktur Utama Perum PNRI yang menyebut biaya produksi blangko kosong mencapai Rp12.000 pada persidangan sebelumnya.

Belakangan dia juga baru tahu harga jual blangko KTP-el yang sudah dipersonalisasi ke Kementerian Dalam Negeri mencapai Rp16.000. Namun dia mengaku jumlah keuntungan yang diperoleh oleh PT Sandipala masih wajar.

Hal ini menjadi pertanyaan bagi majelis hakim, jaksa, dan penasehat hukum terdakwa. Sebab, keuntungan PT Sandipala melampaui rata-rata keuntungan perusahaan lain yang tergabung dalam konsorsium.

Saat menanyai tim keuangan dari perusahaan lain yang juga hadir, terungkap keuntungan rata-rata perusahaan dalam konsorsium hanya berkisar 6-15 persen.

Perum PNRI sendiri hanya meraup untung Rp107 miliar dari proyek KTP-el. Laba bersih mereka hanya sekitar enam persen dari jatah kontrak kerja mereka.

Satu badan usaha milik negara (BUMN) lain yang meraup untung dari proyek ini adalah PT Sucofindo dengan laba Rp8 miliar. Itu pun mereka raih setelah mendapat penambahan proyek dari proyek utama KTP-el.

Perusahaan lain, PT LEN Industri, bahkan merugi dari proyek ini. Neraca keuangan mereka minus sekitar Rp20 miliar. Mereka perlu menghabiskan 94 persen dari pembayaran yang nilainya Rp958,8 miliar untuk biaya produksi.

"Tapi kita dapat untung dari ToT (transfer teknologi). Kita subisidi silang yang mulia," ungkap Yani Kurniati, pejabat keuangan PT LEN Industri.

Hal ini menjadi pertanyaan dari jaksa dan hakim. Fajri mencoba menjelaskan bahwa keuntungan mereka itu belum dipotong pajak dan biaya lain.

"Ada PPN dan PPH-22. Lalu HPP yang kita pakai itu asumsi dolar Rp8.000. Kalau dolar naik, biaya produksi bertambah," dalihnya.

Paulus Tannos merupakan salah satu tokoh penting dalam proyek pengadaan KTP-el. Dia beberapa kali disebut saksi bermain dalam proyek. Salah satunya mengatur sistem biometrik.

Dia juga diketahui kenal dekat dengan terdakwa Sugiharto. Paulus juga diketahui sebagai rekan Andi Agustinus alias Andi Narogong.


(HUS)


OA_show(\'news_signature\');

http://news.metrotvnews.com/hukum/PNg4JG8b-keuntungan-perusahaan-paulus-tannos-terbesar-dalam-konsorsium-proyek-ktp-el



Original Post

Kadernya Tersangka Korupsi Alquran, Golkar Belum Percaya Dengan KPK

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-05-16

RMOL. Partai Golkar masih menganggap jika Ketua DPP Golkar Bidang Pemuda dan Olahraga Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq belum tentu melaukan korupsi pengadaan Al-Quran dan laboratorium di Kementerian Agama meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkannya menjadi tersangka. "Golkar belum akan mencopot Fahd dari kepengurusan partai. Kita kan menganut asas praduga tak bersalah. Sekarang baru tersangka, terdakwa saja belum. Kalau sudah ada keputusan hukum, baru kita mengambil langkah," ujar Ketua Harian Golkar Nurdin Halid usai rapat pleno di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (15/5) malam.

Menurut Nurdin, Golkar akan dengan tangan terbuka bila suatu saat dimintai bantuan hukum oleh Fahd. Namun Nurdin mengakui jika Fahd, hingga hari ini Fahd belum meminta bntuan hukum ke Golkar. Pasalnya kata dia, Fahd punya lembaga bantuan hukum sendiri dibawah organisasi sayap partai Golkar, Anak Muda Partai Golkar (AMPG).

"LBH AMPG itu yang sekarang membantu. Tapi kalau Fahd meminta kepada partai, tentu kita siapkan. Wajib hukumnya partai membela kadernya ketika mendapatkan masalah. Jangan cuma kader dibutuhkan hanya karena tenaganya dibutuhkan," demikian Nurdin.

Untuk diketahui, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengumumkan status tersangka Fahd dalam perkara korupsi Al-Quran. Fahd disebut menerima duit sekitar Rp 3,4 miliar diduga imbalan dalam pemulusan proyek pengadaan tersebut. Fahd dikenai Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 Ayat 2 juncto Ayat 1 huruf b dan/atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 kesatu KUHP dan Pasal 65 KUHP. [san]

http://hukum.rmol.co/read/2017/05/16/291514/Kadernya-Tersangka-Korupsi-Alquran,-Golkar-Belum-Percaya-Dengan-KPK-



Original Post

Calon Hakim Agung: Ini Daftar 29 Nama Yang Lolos

Media Online Bisnis.com
2017-05-16

Kantor Komisi Yudisial - setkab.go.id Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Yudisial merampungkan seleksi tahap 2 Hakim Agung. Dari 82 nama yang lolos administrasi, ditetapkan 29 nama untuk mengikuti tes kepribadian dan kesehatan.

Dari nama yang lolos tahap selanjutnya ini 20 orang berasal dari jalur karier dan 9 orang dari jalur nonkarier. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap mengatakan nantinya hanya ada enam nama yang akan dikirimkan ke DPR untuk meminta persetujuan. Jumlah ini sesuai dengan permintaan Mahkamah Agung yang terdiri dari satu hakim kamar pidana, dua hakim kamar perdata, satu hakim kamar agama, satu hakim kamar militer, dan satu hakim kamar tata usaha negara yang memiliki keahlian hukum perpajakan."Satu lowongan hanya diisi satu orang nama yang dikirim ke DPR," kata Maradam di Jakarta, Senin (15/5/2017).

mengharapkan masyarakat turut memberikan masukan akan rekam jejak Hakim Agung yang sering disebut wakil Tuhan di bumi ini. Berikut nama calon hakim agung yang lolos ke tahap tes wawancara dan tes kesehatan

Kamar Pidana1. Ansori Dr. H. S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jawa Timur 2. Binsar Siregar S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara 3. Gazalba Saleh Dr. S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 4. Reny Halida Ilham Malik Dr. Hj. S.H., M.H Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta 5. Suharto S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Yustisial/ Panmud Pidana Umum MARI 6. Syamsul Bahri S.H, M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang

Kamar Perdata 1. Arifin Rusli Hutagaol S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara 2. David Maruhum Lumban Tobing Dr. S.H., M.Kn. Pengacara 3. Moh. Eka Kartika E.M S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta 4. Muhammad Ali Hanafiah Selian Dr. S.H., M.H. Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 5. Muhammad Yunus Wahab Dr. Drs. S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang 6. Nardiman Dr. H. S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten 7. Pahala Simanjuntak S.H., M.H. Hakim Tinggi Yustisial Balitbangdiklatkumdil MARI 8. R. Murjiyanto Dr. S.H., M.Kn. Dosen Universitas Janabadra 9. Russedar S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat 10. Saparudin Hasibuan H. S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Kamar Agama 1. A. Choiri Dr. H. S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 2. Abdullah Prof. Dr. H. S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 3. Azizah Bajuber Dra. S.H., M.H. Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 4. Bahruddin Muhammad Dr. Drs. H. S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama NTB 5. Bunyamin Alamsyah Dr. H. S.H., M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 6. Firdaus Muhammad Arwan Drs. H. S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura 7. Jaliansyah Dr. H. S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah 8. Syamsul Anwar Drs. H. S.H., M.H. Hakim Tinggi Yustisial Balitbangdiklatkumdil MARI 9. Yasardin Dr. S.H., M. Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Kamar Tata Usaha Negara 1. Josner Simanjuntak Dr. S.H., M.H. Dosen Universitas Cendrawasih 2. Yodi Martono Wahyunadi Dr. H. S.H., M.H. Direktur Binganis dan Administrasi TUN MARI

Kamar Militer 1. Hidayat Manao Kol. CHK. S.H., M.H. Kepala DILMILTI II - Jakarta 2. Mulyono MayJend. Dr. S.H., S.IP., M.H. Dirjen Badilmiltun MA RI

http://kabar24.bisnis.com/read/20170516/16/653774/calon-hakim-agung-ini-daftar-29-nama-yang-lolos



Original Post

Politikus PAN Andi Taufan Tiro Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin - News Liputan6.com

Media Online liputan6com
2017-05-16

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Taufan Tiroyang telah divonis penjara sembilan tahun terkaitproyek pembangunan jalan milik Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku dan Maluku Utara dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

"Kami lakukan eksekusi terhadap ATT (Andi Taufan Tiro) yang sudah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor, sembilan tahun," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPKKuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2017).

Eksekusi dilakukan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan vonis terhadap Andi. Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Andi sembilan tahun penjara denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Hakim juga mencabut hak politik Andi dicabut selama lima tahun setelah menjalani hukuman pokok.

Andi terbukti menerima suap sebesar Rp 7,4 miliar. Suap tersebut berkaitan dengan program aspirasi anggota Komisi V DPR untuk proyek KemenPUPR di Maluku dan Maluku Utara.

Vonis yang diterima Andi lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK. Andi dituntut 13 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

http://news.liputan6.com/read/2952774/politikus-pan-andi-taufan-tiro-dieksekusi-ke-lapas-sukamiskin



Original Post

Choel Mallarangeng Meminta Kakaknya Diberi Jatah dari Proyek Hambalang

Media Online metrotvnews.com
2017-05-16

Jakarta: Andi ZulkarnaenChoelMallarangeng disebut meminta jatah untuk kakaknya, Andi Alfian Mallarangeng dalam proyek Hambalang. Hal ini diungkap oleh salah satu saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat Choel.

Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar mengakui hal itu saat ditanya Jaksa Penuntut KPK soal berita acara pemeriksaannya. Dalam BAP, Deddy mengaku pernah menangkap omongan Choel soal Andi yang tak pernah menerima apa-apa walau telah setahun menjabat.






"Saya tidak mengerti beliau (Choel) bicara apa. Tapi itu yang saya tangkap," kata Deddy saat ditanya Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 18 Mei 2017.

Kalimat ini terlontar sekitar bulan Juli 2010. Choel bertatap muka dengan Deddy dan sejumlah pejabat lainnya di sebuah restoran Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut hadir Sekretaris Menpora Wafid Muharram dan Staf Khusus Menpora Muhammad Fakhruddin.

Choel pun meminta Andi diberi biaya operasional. Permintaan ini kemudian disanggupi Wafid. Wafid pun diminta berkoordinasi dengan Fakhruddin.

Ia kemudian menyampaikan ke Wafid bila dana untuk Andi melalui Choel dianggarkan 18 persen dari nilai proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang. Wafid sudah mengakui hal ini dalam persidangan sebelumnya.


(HUS)


OA_show(\'news_signature\');

http://news.metrotvnews.com/hukum/Wb7Y26rK-choel-mallarangeng-meminta-kakaknya-diberi-jatah-dari-proyek-hambalang



Original Post

KPK belum terima terkait pembebasan Urip Tri Gunawan

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-05-16

Jakarta (ANTARA News) - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan pihaknya belum menerima surat dari Kementerian Hukum dan HAM soal keputusan pembebasan bersyarat mantan jaksa, Urip Tri Gunawan, terpidana kasus suap dan pemerasan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Ada surat yang dikirimkan ke KPK pada awal Mei ini tetapi itu permintaan penjelasan tentang pembayaran denda dan kemudian perhitungan dari denda itu sendiri. Jadi bukan permintaan persetujuan tentang pembebasan bersyarat dari Urip Tri Gunawan," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin.

KPK pun meminta Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan secara detil soal pemberian pembebasan bersyarat terhadap mantan Jaksa Urip Tri Gunawan itu.

"Yang kami ketahui vonis yang dijatuhkan terhadap terpidana Urip Tri Gunawan adalah 20 tahun dijatuhkan pada sekitar 2008 pada saat itu sampai kemudian di periode berikutnya berkekuatan hukum tetap jadi kalaupun sampai dengan saat ini telah dipotong masa tahanan tentu belum semua masa hukuman tersebut dilakukan," kata Febri.

Terkait pembebasan bersyarat itu, Febri menyatakan KPK meminta agar Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 harus ditegakkan dengan sepenuhnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ditetapkan ketika Menteri Hukum dan HAM dijabat oleh Amir Syamsudin.

PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur mengenai pemberian remisi terhadap narapidana. Narapidana untuk kasus-kasus pidana khusus tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana.

"Jadi itu berangkat dari pemahaman bahwa ada sikap yang khusus dari negara terhadap terpidana kasus korupsi, narkotika, terorisme sebagai sebuah kejahatan yang dipandang sangat serius. Itu yang pertama kali harus diperhatikan dan ditegakkan secara lurus tentu saja yang menegakkan ini adalah Kemenkumham dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan," tuturnya.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa ke depan perlu menjadi sikap bersama bagi penegak hukum, khususnya bagi hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di mana tentu saja pada proses persidangan untuk memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak dari narapidana.

"Salah satunya adalah pencabutan hak remisi atau pencabutan hak lain melalui putusan pengadilan sehingga wibawa dari putusan pengadilan yang sudah menjatuhkan hukuman maksimal itu memang benar-benar bisa dilaksanakan tanpa adanya diskresi-diskresi, tanpa adanya proses implementasi yang menimbulan perdebatan dari waktu ke waktu," ucap Febri.

Selain itu, kata dia, peran KPK sebagai penuntut umum juga akan kami bicarakan lebih lanjut apakah pencabutan hak remisi itu akan dimasukkan dalam tuntutan atau itu menjadi sebuah sikap atau kesepahaman bersama dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

KPK pun juga mempertanyakan soal Urip Tri Gunawan yang baru menjalani masa hukuman penjara sembilan tahun sudah diberikan pembebasan bersyarat.

"Bukan kah di Undang-Undang Pemasyarakatan misalnya diatur telah menjalani minimal 2/3 dari masa pidananya, nah apakah masa pidana yang dihitung itu 20 tahun atau setelah dipotong remisi atau potongan-potongan yang lain, tafsir ini perlu lebih dijelaskan karena kita bicara tentang akibatnya terhadap terpidana-terpidana kasus korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Jaksa Urip Tri Gunawan divonis 20 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider satu tahu kurungan dalam kasus suap dan pemerasan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Urip Tri Gunawan dinyatakan bebas bersyarat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada Jumat (12/5) lalu.Editor: Suryanto

http://www.antaranews.com/berita/629432/kpk-belum-terima-terkait-pembebasan-urip-tri-gunawan



Original Post

Banding Jaksa Penuntut Umum atas Vonis Ahok Dinilai tidak Relevan

Media Online republika.co.id
2017-05-16

REPUBLIKA.CO.ID, -- Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakir menilai upaya banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas vonis Hakim kepada terpidana penghinaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sangat tidak relevan.

"Jaksa harusnya setuju ketika hakim memvonis terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan jaksa. Maka apapun putusan yang dijatuhkan Hakim sebenarnya sudah tidak relevan bagi jaksa, untuk melakukan banding," ujarnya, Senin (15/5).

Sebab menurutnya, yang divonis hakim adalah terkait proses pembuktian. Kecuali menyangkut ancaman pidana yang diputus hakim lebih ringan dari dakwaan jaksa. Tapi ini proses pembuktian yang divonis hakim terbukti bersalah sesuai dakwaan.

"Jadi tidak relevan jaksa kemudian banding atas keputusan hakim ini," terangnya.

Padahal menurutnya, tidak jadi masalah juga ketika jaksa menuntut hukuman dua tahun dan hakim memutuskan menghukum lima tahun. Karena nanti ada hak terdakwa untuk mengajukan keberatan atau banding.

"Tapi kalau jaksa tidak terima terdakwa dihukum berat ini lucu. Repot juga peradilan kita," katanya.

Menurutn Mudzakir bila hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan jaksa, kemudian jaksa banding saja sudah tidak lazim. Apalgi ketika hakim memutus hukuman berat pada terdakwa dari tuntutan, dan jaksa banding. "Itu lebih lagi tidak lazim," terangnya.

Jadi, menurut Mudzakir ukurannya bukan ukuran jaksa, tapi hakim. Karena ukuran jaksa hanya bisa dipakai untuk jaksa. Ia pun mempertanyakan peran jaksa di kasus Ahok ini apakah sebagai Jaksa Penuntut Umum atau penuntut dari kejaksaan.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/16/oq0gm4365-banding-jaksa-penuntut-umum-atas-vonis-ahok-dinilai-tidak-relevan



Original Post

KORUPSI HAMBALANG

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-5-16

KORUPSI HAMBALANG

(Foto atas) Mantan anggota DPR Angelina Sondakh alias Angie (kiri) bersama terdakwa Andi Zulkarnain Mallarangeng atau Choel Mallarangeng seusai sidang lanjutan kasus korupsi Hambalang di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. (Foto bawah) Direktur Utama PT Dutasari Citralaras (DCL) Mahfud Suroso (depan) dan Direktur Utama PT Assa Nusa Indonesia Saul Paulus David Nelwan (belakang) seusai menjadi saksi kasus ini di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

redaksi





Original Post

Saksi Sebut Choel Terima Rp5 Miliar

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-5-16

Saksi Sebut Choel Terima Rp5 Miliar

KORUPSI HAMBALANG

JAKARTA Mantan Direktur Marketing Permai Group Mindo Rosalina Manulang alias Rosa menyebut Presiden Direktur Fox Indonesia Andi Zulkarnain Anwar, alias Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel, menerima Rp5 miliar.

Rosa merupakan mantan terpidana perkara suap pengurusan anggaran proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang yang diampu Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemen-pora). Permai Group merupakan perusahaan milik mantan anggota DPR dan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin alias Nazar.

Fakta peruntukan Rp5 miliar untuk Choel Mallarangeng diungkap Rosasaat dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untukbersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

Peruntukan dan penyerahan uang Rp5 miliar untuk Choel, ungkap Rosa, berasal dari penyampaian Nazar. Ceritanya, suatu waktu ada rapat di kantor

Permai Group dengan bagian keuangan. Sebelumnya Nazar mengambil uang dari kas perusahaan. Kemudian mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis menanyakan ke mana saja uangkeluar.

"Bu Yuli bilang ini uang ke mana saja. Kemudian Pak Nazar bilang tulis saja Rp5 miliar untuk Pak Choel. Waktu itu Pak Nazar yang ambil uang, ambil (dari) kas (perusahaan). Waktu itu dia minta rupiah. Ternyata ada separuh rupiah, ada separuh dolar Amerika. Yang dolar dia (Nazar) tukar-kan ke rupiah," ungkap Rosa di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Rosa menceritakan posisi perusahaan Nazar dalamproyek Hambalang. Awalnya, Nazar mengutus Rosagunamendapat-kan proyek Hambalang. Rosa membawa PT Duta Graha Indah (DGI) sebagai perusahaan untukmemenangkan Hambalang. PT DGI kini berubah nama jadi PT Nusa Konstruksi EnjineringTbk."Untukmenang sudah(dikucurkan)Rp21,5miliar totalnya. Sebetulnya waktu itu,

kata Pak Nazar, itu gelondongan. Itu termasuk Rp5 miliar untuk Pak Choel, kata Pak Nazar," ungkap Rosa.

Sementara itu, Angelina Patricia Pinkan Sondakh alias Angie mengaku menerima USD2.000 dari mantan Ketua KomisiXDPRdari Fraksi Partai Demokrat . Mahyuddin NS terkait pembahasan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Angie merupakan ter-pidanaperkarasuappengurus-an anggaran proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang yang diampu Kemenpora dan proyek-proyek sejumlah universitas yang diampu Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

Angie mengungkapkan, suatu waktu pada Januari 2010 dikabari sekretarisnya bahwa ada undangan dari Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharam. Angie diundang untuk bertemu denganAndiAhSanMallarangeng yang baru saja dilantik sebagai menpora. Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenpora.

Hadir dalam pertemuan Wakil Ketua Banggar DPR dari Partai Demokrat saat itu Mirwan Amir, anggota DPR sekaligus Bendahara Umum DPP Partai Demokrat saat itu M Nazaruddin alias Nazar (terpidana perkara WismaAtletdanTPPU).

Dalam perjalanan Nazar lantas menyampaikan ke seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, termasuk ke Angie, agar mengawal seluruh program dan anggaran yang diajukan kementerian yang menterinya dari Partai Demokrat. Angie ditugaskan khusus untuk proyek Wisma Atlet. Sedangkan khusus proyek Hambalang, Angie tidak in charge.

Dalam satu kesempatan saat akan reses DPR Angie menerima USD2.000 dari Mahyuddin NS. Hanya, Angie tidak mengetahui uang itu dari proyekmana. "Iyasayaterimapas mau reses (dari Mahyuddin). Saya tidak tahu dari proyek mana. Jadi tidak tahu terkait proyek Hambalang atau tidak. Itu semua anggota DPR dari Demokrat terima," paparnya.

sabir Ialuhu





Original Post

Harga Kartu E-KTP Dikatrol Dua Kali Lipat

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-5-16

Harga Kartu E-KTP Dikatrol Dua Kali Lipat

Seluruh Direksi PT Len Terima THR

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata telah mengatrol atau menggelembungkan harga satu keping kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Satu kartu yang seharusnya seharga Rp7.500 digelembungkan hingga Rp16.000.

Fakta tersebut diungkap Asisten Manajer Keuangan dan Akuntansi FT Sandipala Arthaputra Fajri Agus Setiawan saat dihadir-kanJaksaPenunrutUmum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakartakemarin.

Fajri Agus Setiawan bersama lima orang lainnya bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto atas perkara dugaan korupsi pengesahan anggaran

dan pengadaan proyek e-KTP pada Kemendagri 2011-2013. Lima saksi tersebut adalah Indri Mardiani selaku kepala Departemen Keuangan Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), Yani Kurniati selaku kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Len Industri (Persero), Haryoto selaku direktur produksi Perum PNRI, Rudiyanto selaku direktur utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

merangkap mantan wakil presiden PT Sucofindo Bidang Stategik Bisnis Unit Rekayasa dan Transportasi serta direktur komersial II PT Sucofindo 2012-2013, dan Andi Rachman selaku staf ICT PT Len Industri.

Fajri Agus Setiawan mengungkapkan, di PT Sandipala Arthapura dirinya bertugas pada akunting transaksi. PT Sandipala Arthaputra merupakan salah satu anggota konsorsium Perum PN RI yang menang proyek e-KTP. Sebagai anggota konsorsium, PT Sandipala Arthaputra menangani blangko e-KTP dan distribusi.

Menurut bagian produksi, seharusnyadicetaklebihdari51 juta keping e-KTP, sedangkan untukpersonalisasilebihdari48 juta. Nah, menurutdia, hargaper blangko e-KTP rupanya digelembungkan Kemendagri.

"Menurut hitungan kami, HPP (harga perkiraan produksi) yang saya hitung Rp7.500 per keping. Belakangan saya tahu sekitar Rpl6.000hargakontrak Kemendagri dengan konsorsium. Distribusi dilakukan melalui PT Pos Indonesia," tandas Fajri di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Untuk card reader e-KTP, lanjutnya, ada di Narogong, Bekasi, yang merupakan kantor dari tersangka Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam proyek e-KTP, menurut Fajri, didapatkan keuntungan dalam kurun 2011-2013 sekitar lebih dari Rpl40 miliar atau 27%.

Dari keuntungan tersebut, oleh jajaran direksi yakni Direktur Utama PT Sandipala

Arthaputra Paulus Tanos dan Direktur PT Sandipala Arthaputra Catherine Tannos, uang dialirkan ke beberapa perusahaan. Selainituadajugauangmasuk dari PT Mega Lestari Unggul serta uang yang diberikan PT Sandipala Arthaputra kepada PT Mega Lestari.

"Pernah ada aliran ke PT Mega Lestari. Saya tahunya setelah ada rekening koran dari BCA ada uang masuk. Atasan saya juga bilang ada uang dari MegaLestari.MegaLestarikalau punya siapa, saya enggak tahu. Yang saya dengar dari bagian legal, PakPauluspunpengurusdi sana," ungkapnya.

IndriMardianimenyatakan, konsorsium Perum PNRI me-nyubkontrakkan sebagian pekerjaan yang sudah dimenangi. Hal tersebut diketahui Indri dari catatan pengeluaran ke-

uangan PNRI ke sejumlah perusahaan. Di antaranya PT TrisaktiMustikaGrafikadanPT PURA Barutama. Bahkan, menurut Indri, dari hasil pembayaran yang diterima konsorsium kemudian dilakukan pemotongan 2-3% untuk mana-jemenbersama PNRI.

"Masing-masing anggota konsorsium dipotong Rp42 miliar. Sepengetahuan saya itu untuk operasional manajemen bersama. Semua sudah saya sampaikan ke penyidik. Ada juga permintaan tunai dalam jumlah besar. Secara keseluruhan sesuai audit, keuntungan PNRI mencapai Rp107 miliar sampai 2014," ungkap Indri.

Yani Kurniati mengatakan, PT Len Industri mengerjakan proyek e-KTP sebesar Rp950 miliar dalam kurun 2011-2012. Pekerjaan PT Len Industri untuk

pembelian barang seperti kamera, iris, dan printer. Dari angka tersebut setelah dikurangi beban produksi Rp870 miliar, memang ada keuntungan yang didapat PT Len Industri.

Bahkan sebesar Rp33 miliar dibayarkan untuk gaji. Dalam proyek ini, PT Len Industri memang melakukan pemotongan 2-3%. Dari angka keuntungan, pernah dikeluarkan Rp8 miliar untuk tunj angan hari raya (T H R) direksi. "Untuk pengeluaran dibuat form pengajuan, ditandatangani semua direksi dan diajukan ke bagian keuangan. Kalau anggaran ada diajukan ke keuangan.ltu(pengeluaranTHR Rp8 miliar) atas persetujuan direksi. Ada secara bertahap per RplOO juta. Ada 80 bukti pengeluaran. Dipecah karena kebijakan perusahaan," ungkap Yani.

sabir laluhu





Original Post

KPK Kecewa dengan Pembebasan Urip

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 5
2017-5-16

KPK Kecewa dengan Pembebasan Urip

JAKARTA- Mantan

jaksa pada Kejaksaan Agung (Kejagung) UripTri Gunawan sudah menghirup udara bebas sejak Jumat (1 2/5). Sebelumnya Urip dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dalam kasussuap penanganan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Urip Tri Gunawan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat setelah mendapatkan pembebasan bersyarat.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemen-kumham) I Wayan Dusak yang dimintai konfirmasi membenarkan hal tersebut. Hanya saja untuk alasan dan landasan pembebasan bersyarat Urip, Wayan mempersilakan KORAN SINDO mengonfirmasi ke Direktur Pembinaan Narapidana dan Pelatihan Kerja Produksi (Dirbinapilatkerpro) Ditjenpas Ilham Jaya.

"Betul. Karena (Urip) sudah memenuhi persyaratan dan tidak termasuk PP99. Untuk detailnya silakan kontak Dirbinapilatkerpro," kata Wayan kepa- da KORANSINDO kemarin.

Uri Tri Gunawan sebelumnya divonis hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) dengan pidana penjara selama 20 tahun. Sebelumnya Urip selaku jaksa pada Kejagung yang " menangani kasus BLBI terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap USD660.000 dari ArtalytaSuryaniatauAyin.

Ayin adalah orang kepercayaan obligor dan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim. Urip dan Ayin ditangkap KPK pada Februari 2008.

Direktur Pembinaan Narapidana dan Larikan Kerja Produksi (Dirbinapilatkerpro) Ditjenpas Ilham Jaya menyebutkan, tidak ada problem atau masalah mengenai pemberian pembebasan bersyarat (PB) terhadap Urip Tri Gunawan pada Jumat (12/5). Pasalnya, pemberian PB tersebut punya landasan yang kuat.

Di antaranya KUHP yang menyatakan bahwa narapidana yang sudah menjalani 2/3 dari masa hukuman itu bisa mendapat PB. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang me-

nyebutkan PB merupakan hak terpidana dan UU Nomor 12/1995 pada Pasal 14 tentang Pemasyarakatan yang juga menyebutkan narapidana berhak mendapatkan PB.

"Sebetulnya tidak ada masalah PB itu. Kan hak narapidana. Kalau kita tidak memberikan hak narapidana malah menjadi salah. Iya dong. Aturannya kan

ada. Kita tidak mungkin memberikan sesuatu kalau aturannya tidak ada," kata Ilham.

Dia mengakui secara kasatmata kalau dilihat dari pidana penjara 20 tahun, memang Urip baru menjalani masa pidana 9 tahun. Namun, menurut Ilham, sebelum pemberian PB, sebenarnya Urip sudah lebih dulu menerima remisi selama lebih

dari 51 bulan. Remisi tersebut mulai diterima Urip sejak 2008. Ilham menyatakan tidak sependapat dengan KPK yang mengatakan bahwa Urip terlalu cepat mendapat PB. "Lho kalau tidak secepat itu kalau memang aturanitusudahmemperboleh-kan, bagaimana kita sangat setuju sekali dan saya mendukung 100% pemberantasan korupsi.

Tapi masalahnya aturan itu diperbolehkan. Harus ditaati aturan itu (tentang remisi dan PB). Kalau saya tidak menaati aturan itu, saya justru salah dan saya nanti dianggap tidak memberikan hak narapidana. Jadi jangan salah itu," tandasnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, sepengetahuan KPK secara kelembagaan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada Urip Tri Gunawan adalah 20 tahun penjara sampai berkekuatan hukum tetap pada 2008. Kalaupun sampai saat ini setelah dipotong masa tahanan, tentu belum semua masa hukuman tersebut dilakukan atau dij alani Urip.

"Kalau kemudian ada alasan pembebasan bersyarat, saya kira perlu dilakukan sangat hati-hati dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Kemen-kumham perlu dearkan dan Dirjen Pemasyarakatan juga perlu menjelaskan kepada publik. Jadi ini bukan kepentingan KPK yang menangani kasus ini, tetapi kepentingan publik yang jauh lebih besar," tandas Febri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih

KPK, Jakarta, tadi malam.

Mantan pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK itu menggariskan, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Dirjenpas I Wayan Dusak perlu menjelaskan lebih detail dan terperinci kenapa sampai saat ini yang sekitar 9 tahun baru dijalani proses pidananya kemudian diberi PB. Padahal hukumannya 20 tahun.

Bukankah dalam UU Pemasyarakatan diatur bahwa narapidana yang mendapatkan BP itu minimal 2/3 sudah menjalani masa pidananya dari seluruh pidana penjaranya. "Apakah 2/3 masa pidananya yang dihitung 20 atau sudah dipotong remisi atau potongan lain. Tafsir ini perlu jauh lebih clear. Karena kita bicara tentang terpidana kasus korupsi," ujarnya.

Jangan sampai, lanjut Febri, kemudian pemerintah dinilai tidak konsisten. Di satu sisi bicara komitmen pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain ada keanehan yang ditemukan oleh publik. Terutama ketika hukuman 20 tahun, tetapi masih kurang setengah dari masa pidana kemudian diberi PB.

Bagi KPK, pemberian PB bagi Urip akan berisiko kurang baik jika tidak bisa dijelaskan oleh pihak Kemenkumham. "Bagi kami KPK, institusi yang menangani kasus ini yang sulit dalam melakukan OTT sampai persidangan, tentu saja kecewa jika kemudian vonisnya tidak bisa dijalankan secara maksimal. Benar ada ketentuan remi-si dan bebas bersyarat, tetapi tentu harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan rasa keadilan publik," tandasnya.

Dia mengungkapkan, pada awal Mei 2017, Menkumham mengirimkan surat ke KPK. Tapi isinya bukan tentangpem-berian PB kepada Urip. Menkumham hanya meminta penjelasan tentang pembayaran denda dan perhitungan denda t atas nama Urip. "Jadi, suratawal Mei 2017 itu bukan tentang pemberian pembebasan bersyarat. Saya kira itu perlu lebih dear. Tentu masyarakat bisa melihat lebih jauh pemerintah serius untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.

sabir Ialuhu





Original Post

Problematika Eksekusi Putusan TUN

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 7
2017-5-16

Problematika Eksekusi Putusan TUN

Ketua Ombudsman RI

Laporan dugaan malaad-ministrasi ke Ombudsman terus meningkat. Jika pada 2015 terdapat 6.859 laporan, pada 2016 menjadi 9.030. Untuk tahun2017 diperkirakan berjumlah lebih dari 15.000 laporan. Di antara laporan itu terkait dengan tidak dieksekusinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keseriusan Indonesia memastikan adanya perlindungan hak-hak warga negara di antaranya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kebijakan ini untuk menjamin warga negara terlindungi dari putusan sewenang-wenang dari mereka yang sedang memegang kekuasaan. PTUN adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencarikeadilanterhadapseng-keta tata usaha negara.

Dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor5/1986dinyatakanbah-wa sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian.

Indonesia adalah negara hukum yang di antaranya dicirikan oleh kehadiran pengadilan TUN.

Melalui pengadilan ini setiap warga negara dapat melakukan perlawanan terhadap putusan penguasa yang mungkin dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan wewenang.

Bahkan di era sekarang ini juga perlawanan terhadap putusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Cukup luas cakupan kebijakan yang masuk kategori ini.

Namun, dalam realitanya kerap kali putusan pengadilan TUN justru terkendala dalam eksekusinya. Di antara putusan TUN menjadi "macan ompong" karena tidak dijalankan oleh pihak yang kalah. Akibatnya, wibawa putusan TUN sering rendah. Bahkan tidak jarang memunculkan persoalan baru setelah putusan. Laporan masyarakat kepada Ombudsman, di antaranya oleh advokat, juga cenderung meningkat terkait putusan TUN yang tidak dieksekusi. Upaya pelapor sudah mentok, sudah melapor ke mana-mana namun putusan TUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) tetap tidak dijalankan. Publik tidakme-mahami problematika eksekusi itu, faktanya putusan TUN itu tidak dijalankan.

Problematika Putusan TUN

Persoalan utama pada putusan TUN adalah pada tataran eksekusinya. Di seluruh Indonesia banyak putusan TUN, bahkan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sekalipun, yang tidak dapat dieksekusi atau secara terang-terangan tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah Ada beberapa penyebab mengapa putusan TUN sering tidak dapat dieksekusi. Pertama, karena putusan terse-

but semata-mata didasarkan dan hanya mempertimbangkan aspek formal, padahal ada fakta yang sudah berubah.

Dalam kasus-kasus pemberhentian kepala daerah yang tanpa melalui proses di DPRD, misalnya, sering sudah ada pejabat pengganti. Memang apabila pelaksana tugas kepala daerahnya adalah pejabat struktural kementerian, mungkin tidak masalah. Problemnya, apabila pelaksana tiga kepala daerah adalah wakilnya, makapo-tensi masalah lebih besar. Sering kali hubungan kepala daerah dan wakilnya semakin meruncing mendekati pilkada kedua.

Memang pemberhentian itu dapat tanpa melalui mekanisme DPRD jika seorang kepala daerah didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pi- dana penjara paling sing- kat lima tahun, tindak pi- dana korupsi, tindakpida- na terorisme, makar, tin-dak pidana terhadap ke-amanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecahbelahNKRI (Pasal 83 [1]UU Pemda). Ada kepala daerah langsung diberhentikan tanpa melalui mekanisme DPRD, padahal tidak terlibat di antara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83(1) tersebut. Pengadilan TUN pasti memenangkan kepala daerah yang diberhentikan tanpa melalui proses DPRD karena tidakmasukkategoripidana tersebut.

Namun, muncul persoalan karena lazimnya sudahadakepa-la daerah dengan status pelaksana tugas atau malahpengganti yang sudah definitif yang sering dilingkari parpol pendukungnya. Sekalipun putusan TUN

memenangkan penggugat, dapat dipastikan sulit mengembalikannya dalam jabatan semula.

Implikasinya

Setidaknya ada dua implikasi pentingakibat sulitnya mengeksekusi putusan TUN tersebut. Pertama, wibawa dan kepercayaan publik terhadap peradilan TUN rendah. Kondisi ini memperburuk citra peradilan secara umum.

Padahal, sudah sejak lama institusi-institusi negara, ter-masukpengadilan.belummem-peroleh kepercayaan publik sebagaimana yang diharapkan.

Implikasi kedua, sangat mungkin akibat putusan TUN yangbermasalah dalam eksekusinya justru memunculkan masalah baru. Sudah pasti ada pihak yang dirugikan dalam kondisi tersebut. Pihak yang menang bahkan sampai pada tingkatan upaya hukum terakhir, gagal mendapatkan haknya sekalipun telah dimenangkan dalam beperkara di pengadilan melalui proses pan-

jang dan mahal.

Masalah baru justru memunculkan ketidakpastian hukum baik bagi pihak yang menang ataupun pihak yang kalah. Jika itu menyangkut suatu jabatan, pihak yang kalah mungkin sudah menduduki jabatannya dan biasanya bersikeras tidak ingin melepaskan jabatan tersebut.

Sebaliknya, pihak yang dimenangkan dalam putusan TUN seharusnya memperoleh kembali jabatan yang "memang haknya." Namun, akibat problem dalam implementasi putusan, kemenangannya hanya di atas kertas. Kondisi ini yang terkadang menimbulkan keributan dilapangan.

Perubahan ke Depan

Bagi mereka yang kecewa, Putusan TUN seringkali seperti macan ompongkarenalemahpe-negakannya (enforcement). Mestinya ada terobosan agar kondisi iniber-ubah di masa yang akan datang dan menghadirkan kewibawaan institusi hukum.Adabeberapaaltematif langkahyangmungkindapatdi-pertimbangkan. Langkah pertama, sebelum mengambil keputusan, hakim harus progresif dengan memperhatikan realitas di lapangan, jangan terlalu legalistik.

Selama ini seakan hakim hanya mempertimbangkan aspek formal, sama sekali tidak memperhatikan realitas dan berbagai perubahan yang sudah terjadi dalam suatu kasus.

Dalam hal seorang kepala daerah diberhentikan, misalnya, pemberhentian ini pastilah menyalahi prosedur apabila

dilakukan tanpa melalui pro-ses/mekanisme yang ada di DPRD.Artinya.pemberhentian itu harus atas usulan dari D P RD, kecuali karena terlibat kejahatan korupsi, misalnya.

Bagaimana jika seorang kepala daerah terlibat kejahatan di luar Pasal83 (l)sepertinarkoba dan langsung diberhentikan? Jika hanya berpegang kepada aturan formal, maka tindakan Mendagri salah dan kalah jika di-PTUN-kan. Padahal, narkoba adalah kejahatan luar biasa dan harus dihadapi dengan tindakan luar biasa pula. Hakim progresif tidak juga asal mengabulkan hanya karena terpenuhinya aspek formal. Misalnya terhadap objek suatu jabatan yang disengketakan yang senyatanya tinggal beberapa hari saja. Artinya, sekalipun dimenangkan, tetapi di saat putusan diterbitkan masa jabatan yang disengketakan itu sudah habis.

Alternatifnya, ada perintah kompensasi terhadap pihak yang menangkarenabatal menduduki jabatan. Jika pun memenangkan perkara, maka problemnya masa jabatan yang diperebutkan itu sudah lewat waktu. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang PTUN telah mengantisipasi kemungkinan ini. Bahwa jika tergugat tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada ketua pengadilan dan penggugat.

Dalam Pasal 117 juga ditentukan bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang telah mengirimkan putusan agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau

kompensasi lain yang diinginkannya. Artinya, pihak yang menang yang telah kehilangan jabatannya sepatutnya mendapatkan kompensasi agar putusan PTUN itu ada wibawanya. Langkah lain dengan cara mengumumkan di media massa siapa pejabat yang melecehkan putusan PTUN. Mungkin langkah ini efektif jika dapat mempermalukan pejabat tersebut dan sebagai sarana kontrol publik. Apalagijikapublikasi itu menjadi rujukan penilaian oleh atasan pejabat terkait.

Pasal 116 UU Nomor 51 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di antaranya menegaskan dua poin penting. Pertama.bagipejabatyang tidak melaksanakan putusan pengadilan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya kewajiban.

Kedua, di samping diumumkan di mediamassa cetak, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Seharusnya, pengadilan ada-lahlembagatertinggibidanghu-kum yang harus dipatuhi. Padahal beberapa lembaga negara yang lain "juga mengeluh" karena saran/rekomendasi mere-katerkadangtidakdipatuhioleh menteri/pimpinan lembaga negara. Kondisi ini juga merefleksikan rendahnya kepatuhan para birokrat kita terhadap hukum. Jangankan sekadar saran/ rekomendasi oleh lembaga, bahkan putusanpengadilansaja masih ada yang tidak dipatuhi oleh birokrat kita.

PROF AMZULIAN RIFAI PhD





Original Post

Bersaksi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2017-5-16

Bersaksi

Mantan anggota DPR, Angelina Sondakh, setelah bersaksi untuk terdakwa Andi Zulkarnain Mallarangeng, di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Choel didakwa menerima uang Rp A miliar dan USS 550 ribu terkait dengan proyek pembangunan tanjutan P3SON Hambalang.

TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO





Original Post

Banding Jaksa atas Vonis Ahok Didukung

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2017-5-16

Banding Jaksa atas Vonis Ahok Didukung

Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum menerima pengajuan banding jaksa.

Erwan Hermawan

erwan.hermawan@tempo.co.id

JAKARTA - Kejaksaan Agung berencana mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama- kini diberhentikan semen-

tara. Majelis hakim menghukum Ahok 2 tahun penjara, lebih berat ketimbang tuntutan jaksa yang hanya 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, sepekan lalu.

Ahli hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti, mengapresiasi langkah kejaksaan yang

akan mengajukan banding. "Saya kira perlu didukung untuk menguji apakah putusan yang diambil hakim sudah tepat dan forum untuk mengujinya adalah di tingkat banding," ujarnya, kemarin.

Menurut dia, konstruksi hukum antara Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbeda. Hakim memvonis Ahok dengan Pasal 156a tentang peno-daan agama, sedangkan jaksa menuntutnya dengan

pasal alternatif 156 karena menyatakan permusuhan atau kebencian atau penghinaan terhadap satu golongan. "Hakim memutuskan perkara berdasarkan keyakinan dan bukti-bukti yang menguatkan. Dan itu perlu diuji."

Lagi pula, Bivitri menambahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi ruang kepada jaksa untuk mengajukan banding jika putusan hakim tak sesuai dengan tuntutan jaksa. "Itu hak -jaksa sesuai dengan aturan," kata Bivitri.

Pengacara Ahok, Darwin Aritonang, mengatakan sudah sepatutnya jaksa mengajukan banding- seperti yang juga dilakukan kubunya. "Banding ini bukan semata-mata menolak putusan pengadilan negeri, melainkan ada muatan lain." kata Darwin.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir, berpendapat berbeda. Dia menyarankan agar tim jaksa penuntut umum membatalkan niatnya untuk mengajukan banding. Selain tak lazim. Mudzakir mengatakan hakim telah mengabulkan dakwaan jaksa, bahkan sanksinya lebih berat dari tuntutan. "Kalau hakim memvonis di bawah tuntutan, baru banding dan itu logis," katanya.

Mudzakir mengingatkan bahwa jaksa penuntut umum bukan pengacara negara yang melaksanakan perintah bosnya. Tapi jaksa yang mewakili kepentingan umum, terutama korban kejahatan, ketertiban umum, serta keutuhan bangsa dan negara. "Harus mencerminkan amanat -itu," ujar dia.

Juru bicara Kejaksaan Agung, Muhammad Rum, menolak memberi penjelasan perihal lanjutan sikap jaksa terhadap vonis untuk Ahok. "Belum ada perkembangan," ujar dia,

TAHAPAN BANDING

PENGACARA Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, I Wayan Sudiarta, mengungkapkan bahwa tim kuasa hukum sedang berembuk menyusun memori banding. "Kami menargetkan minggu depan sudah selesai. katanya, kemarin. Berikut ini tahap pengajuan banding.

kemarin. Ketika ditanya apa pertimbangannya, sehingga jaksa akan banding, lagi-lagi Rum bilang belum ada perkembangan. "Seperti kata Pak Prasetyo Jumat lalu saja."

Jumat lalu, Kepala Kejaksaan Agung M. Prasetyo mengatakan jaksa penuntut umum akan mengajukan banding terhadap vonis Ahok. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Ahok bersalah dalam perkara penistaan agama. Dalam pertimbangannya, hakim di antaranya menganggap perbuatan Ahok telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam. "Saya dengar terdakwa banding. Jaksa pun, sesuai dengan standar operasional prosedur, akan banding," kata Prasetyo.

Adapun juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi, menyilakan jika jaksa mengajukan banding. Tapi, kata dia, hingga saat ini pengadilan belum menerima surat atau pernyataan resmi dari jaksa soal rencana itu. "Nanti dilihat di kepaniteraan, apakah ada jaksa mengajukan banding," ujar dia.

Tidak Dapat Banding

1. Putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, sebagaimana diatur Pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Putusan praperadilan yang dimaksudkan Pasal 83 ayat (1) KUHAP.

Tenggat

Berdasarkan ketentuan Pasal 237 KUHAP, pengajuan memori banding tidak bersifat wajib "S elama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi."

IRSYAN HASYIM I WURAGIL

Erwan Hermawan





Original Post

Upaya Hemas Pertahankan Kekuasaan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2017-5-16

Upaya Hemas Pertahankan Kekuasaan

Irman Putra Sidin, kuasa hukum kubu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mengatakan proses gugatan terhadap Mahkamah Agung soal pelantikan Oesman Sapta Odang tetap berlanjut Sudah tiga kali sidang, 8 Juni akan ada putusan, ujarnya. Ini bukan gugatan pertama kubu Hemas untuk mempertahankan kursi kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah. Berikut ini di antaranya

Sebelum kisruh kepemimpinan, kubu Hemas telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD. DPR, dan DPRD untuk mempersoalkan masa jabatan pimpinan. Namun MK menolak perkara ini pada Pebruari lalu lantaran aturan masa jabatan diatur dalam tata tertib DPD.

Kubu Hemas pun mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan DPO Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib yang mengatur masa jabatan pimpinan hanya 2,5 tahun. Uji materi juga dilayangkan terhadap Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur surut masa jabatan pimpinan DPD. MA mengabulkannya pada Maret lalu dengan mengembalikan masa jabatan pimpinan DPD menjadi 5 tahun.

Meski masa jabatan pimpinan DPD kembali 5 tahun, kubu Oesman tetap melaksanakan sidang paripurna untuk pergantian kepemimpinan pada 4 April 2017. Dalam pemilihan, Oesman Sapta Odang terpilih sebagai ketua baru. Sebelum pelantikan, DPD kembali menerbitkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib yang menyesuaikan dengan putusan judicial review MA. Aturan baru ini pun kini kembali digugat kubu Hemas.

HUSSEIN ABRI DONGORAN





Original Post

DANA RESES 25 ANGGOTA DPD DIBEKUKAN

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2017-5-16

DANA RESES 25 ANGGOTA DPD DIBEKUKAN

Senator wajib meneken pengakuan kepemimpinan Oesman Sapta Odang jika ingin mencairkan duit.

Hussein Abri Dongoran

hussein. abri@tempo. co. id

JAKARTA - Kepemimpinan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah versi pelantikan April lalu kembali akan dilaporkan ke pengadilan. Kali ini, Ketua Umum Hanura tersebut dituding menabrak aturan karena membekukan dana reses bagi 25 anggota DPD yang tidak mengakui kepe-mimpinannya.Kami masih menunggu masa reses selesai untuk mengkaji langkah hukum itu," ujar anggota DPD, Muhammad Afnan Hadikusumo, kemarin.

Senator perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengatakan pembekuan dana reses itu berawal dari sidang paripurna pada 8 Mei lalu. Saat itu, kata dia, muncul persyaratan bagi anggota DPD yang ingin mendapatkan dana reses sekitar Rp 144 juta,

yakni wajib meneken surat pengakuan kepemimpinan Oesman, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis.

Dalam surat tersebut memang tertera dua syarat mendapatkan dana reses. Pertama, menyetujui pelaksanaan dan menghadiri Sidang Paripurna DPD RI di bawah pimpinan yang dilantik pada April lalu. Kedua, mengakui Peraturan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI.

Afnan menolak meneken surat tersebut lantaran menilai kepemimpinan Oesman masih bermasalah dan digugat di Mahkamah Agung. Walhasil, sejak reses dimulai pada 9 Mei lalu, dia merogoh kocek pribadi saat kembali menemui konstituen di daerah yang diwakilinya. Masa reses DPD bakal selesai pada 4 Juni mendatang. "Ini sangat arogan. Kalau tidak mengakui kepemimpinan Oesman, hak kami langsung dihalangi," ujarnya.

Hal serupa dialami anggota DPD asal Lampung, Anang Prihantoro. "Ini memalukan dan konyol. Belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia," ujarnya. Anang mengingatkan. Peraturan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD masih digugat dan disidangkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Peraturan tersebut menjadi celah bagi Oesman cs untuk memuluskan pergantian kepemimpinan DPD pada April lalu. Isinya disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung dalam judicial review peraturan sebelumnya yang menyatakan masa kepemimpinan DPD selama lima tahun, bukan 2,5 tahun. Padahal, dengan adanya putusan MA tersebut, komposisi pemimpin DPD seharusnya masih diisi oleh Mohammad Saleh (menggantikan Irman Gusman yang tersandung kasus suap), Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan Farouk

Muhammad.

Oesman Sapta Odang membantah pembekuan dana reses sebagai bentuk pemaksaan anggota DPD agar mengakui kepemimpinannya. Dia berdalih pembekuan dana reses dilakukan lantaran anggota DPD belum menyerahkan laporan reses periode sebelumnya. "Itu sudah keputusan paripurna," ujarnya. Oesman mempersilakan koleganya di DPD yang berencana menggugat keputusan tersebut. "Kami legal."

Ahli hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti, mengatakan langkah Oesman membekukan dana reses terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Beleid tersebut mewajibkan setiap anggota DPD menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, khususnya saat reses. Untuk menjalankannya, melekat hak anggota DPD mendapatkan dana reses. "Ini membuat DPD semakin tidak efektif karena tugas utama mereka mendengarkan kemauan masyarakat, terutama saat reses," ujarnya.

Hussein Abri Dongoran





Original Post

Calon Hakim Agung Didominasi Hakim Karier

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2017-5-16

Calon Hakim Agung Didominasi Hakim Karier

KOMISI Yudisial (KY) mengumumkan 29 orang yang lolos seleksi calon hakim agung tahap II dari total 80 pendaftar. Mayoritas didominasi hakim karier.

Selanjutnya bagi calon yang lulus seleksi kualitas berhak mengikuti tahap III, yaitu seleksi kepribadian dan kesehatan. Assessment kompetensi dan kepribadian akan dilaksanakan di Gedung KY pada 21-22 Mei 2017.

Materi yang diujikan pada seleksi kepribadian meliputi assessment kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat. Tes kesehatan akan dilaksanakan di

Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada 23-24 Mei 2017.

"Dari 88 orang yang mendaftar, yang lolos seleksi hanya 29 orang. Sebanyak 20 orang dari jalur hakim tinggi, 9 orang dari nonkarier, dari akademisi, dan praktisi, atau advokat dan sebagainya," kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap di kantornya, kemarin.

Pada proses tahap dua, jelasnya, hanya dua calon perempuan yang lolos ke tahap seleksi berikutnya. Kedua calon tersebut ialah Reny Halida Ilham Malik yang saat ini menjabat Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pi-

dana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Azizah Bajuber yang menjabat Hakim Tinggi Badan Pengawas MA.

"Dari empat kamar yang tersedia, hanya delapan calon perempuan dari awalnya 88 pendaftar, semuanya lolos administrasi, tapi yang lolos selanjutnya hanya dua orang. Jadi memang perbandingannya jauh. Padahal, kami sudah membuka kesempatan sebesar-besarnya," tandas Maradaman.

Selanjutnya, 29 orang tersebut akan mengikuti tahap lanjutan berupa tahap penelusuran jejak dan tes kesehatan. KY juga bekerja sama dengan

KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon hakim agung itu.

Seleksi calon hakim agung ini dilakukan untuk mengisi kekosongan enam jabatan hakim agung di Mahkamah Agung (MA) yang terdiri atas 1 orang di kamar pidana, 2 orang di kamar perdata, 1 orang di kamar agama, 1 orang di kamar militer, dan 1 orang di kamar tata usaha negara dengan keahlian bidang perpajakan.

"Untuk menelusuri rekam jejak beliau-beliau itu melalui LHKPN, siapa tahu ada aliran dana yang tidak wajar," pungkasnya.

(Pol/P-4)





Original Post

CALON HAKIM AGUNG

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2017-5-16

CALON HAKIM AGUNG

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap (tengah) didampingi Kepala Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Arie Sudihar (krti) dan Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Roejito menjelaskan hasil calon hakim agung di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, kemarin. Komisi Yudisial secara resmi meloloskan 29 calon hakim agung dari 82 peserta seleksi 2017.

MI / M IRFAN





Original Post

Saksi Akui Ada Mark-up KTP-E

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-5-16

Saksi Akui Ada Mark-up KTP-E

Harga satu keping KTP-E Rp7.500, tetapi dibayarkan sebesar Rpl6 ribu, sehingga ada mark-up Rp8.500.

DALAM sidang lanjutan korupsi proyek KTP-E, saksi Asisten Manajer Keuangan PT Sandipala Arthapura Fa-jri Agus Setiawan mengakui harga satu keping KTP-E yang dibuat pada 2011-20113 senilai Rp7.500.

Saat ia bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, jaksa KPK menanyakan nilai kontrak atau harga yang dibayarkan Kemendagri untuk satu keping KTP-E yang dicetak konsorsium.

"Saudara tahu kontrak Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) ke pemerintah satu kepingnya berapa?" tanya jaksa KPK Abdul Basir. Fajri menjawab, "Awalnya saya enggak tahu. Belakangan saya tahu sekitar Rpl6 ribu."

Menurut Fajri. dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu, perusahaannya meraup keuntungan sebesar Rpl40 miliar.

Keuntungan itu atas pencetakan KTP-E 2011-2013. "Keuntungannya sekitar Rpl40 sekian miliar. Laba bersih sekitar 27%," ujar Fajri.

Nilai keuntungan itu berasal dari pengadaan jutaan keping kartu pintar KTP-E.

Nilai proyek yang dikerjakan perusahaan milik Paulus Tanos dalam proyek itu telah dibayarkan Rp381,24 miliar dengan tagihan yang belum diberikan sebesar Rpll5,3 miliar plus potongan Rpl9,l miliar untuk konsorsium. Keuntungan itu berasal dari pekerjaan pembuatan blangko kosong KTP-E ditambah personalisasi kartu.

"Jumlah blangko 51 juta sekian dan personalisasi 48 juta sekian," ungkap dia.

Dia juga membeberkan harga pokok produksi yang dikeluarkan PT Sandipala Artha Putra untuk blangko kosong hanya Rp7.548. Jauh berbeda dengan pernyataan mantan Direktur Litama Perum PNRI yang menyebut biaya produksi blangko kosong mencapai Rpl2 ribu pada persidangan sebelumnya.

Saat menanyai tim keuangan dari perusahaan lain yang juga hadir, terungkap keuntungan rata-rata perusahaan dalam konsorsium hanya berkisar 6%-15%. Perum PNRI meraup untung RplO7 miliar dari proyek KTP-E. Laba bersih mereka hanya sekitar 6% dari kontrak jatah kerja mereka.

Merugi

Akan tetapi, PT LEN Industri bahkan terpaksa merugi dari proyek itu. Neraca keuangan mereka minus sekitar Rp20 miliar. Mereka perlu menghabiskan 94% dari pembayaran yang nilainya Rp958,8 miliar untuk biaya produksi.

Kepala Divisi Keuangan PT LEN Industri Yani Kurniati menyatakan perusahaannya rugi selama mengerjakan proyek KTP-E. Kerugian itu terjadi karena pembengkakan biaya untuk membeli barang dalam beban produksi langsung dan tak langsung. Sementara itu, anggaran yang diterima PT LEN saat itu sebesar Rp950 miliar.

Jaksa penuntut umum sempat tak percaya bahwa anggaran sebesar Rp950 miliar itu tak cukup untuk membiayai proyek KTP-E. Namun, Yani menjelaskan total anggaran itu habis untuk beban produksi langsung sekitar Rp870 miliar dan beban produksi tak langsung sekitar Rp33,95 miliar. Jumlah itu belum termasuk alokasi biaya tetap sebesar Rp52 miliar dan beban bunga sebesar Rp22 miliar.

"Total dari 2011 sampai 2012 itu sekitar Rp950 miliar sekian," kata dia.

Penyimpangan lainnya juga diungkapkan Kepala Departemen Keuangan PT PNRI Indri Mardiani.

Ia mengungkap soal adanya anggota konsorsium PNRI yang menyubkontrakkan sebagian pekerjaan tanpa persetujuan tertulis.

Indri mengaku mengetahui hal itu dari catatan pengeluaran keuangan PNRI ke sejumlah perusahaan, di antaranya PT Trisakti Mustika Grafika dan PT PURA Barutama.

(P-2) Astri Novaria



Original Post

Tuntutan Brotoseno kembali Ditunda

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-5-16

Tuntutan Brotoseno kembali Ditunda

SIDANG pembacaan tuntutan terhadap Raden Brotoseno kembali ditunda lantaran tim jaksa penuntut umum (JPU) belum menyelesaikan surat tuntutan perkara dugaan suap penanganan kasus dugaan korupsi cetak sawah.

Sebelumnya, sidang tuntutan Brotoseno ditunda pada 4 Mei 2017 karena alasan serupa.

"JPU belum siap dengan tuntutannya jadi 18 Mei 2017. Kalau tidak bisa juga di tanggal itu, silakan bikin surat pernyataan biar tidak disalahkan pimpinan. Saya rasa demikian-ya Pak, sidang ditutup," ujar Ketua Majelis Hakim Baslin Sinaga dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Pihak jaksa tidak bersedia memberikan keterangan soal belum selesainya surat tuntutan tersebut meskipun Brotoseno mengaku siap mengikuti proses hukum di persidangan.

Ta, kita ikuti agenda hakim saja pada 18 Mei," singkatnya.

Jaksa sebelumnya mendakwa Brotoseno menerima uang Rpl.9 miliar. Uang tersebut diterima Brotoseno dalam dua tahap pada Oktober 2016. yakni melalui perantara bernama Lexi Mailowa Budiman.

Selain itu, ditambah lima tiket pesawat kelas bisnis Yogyakarta-Jakarta senilai RplO juta terkait dengan penundaan pemanggilan Dahlan Iskan dalam kasus korupsi cetak sawah.

Menurut jaksa, Brotoseno menerima uang terkait dengan pengaturan jadwal pemeriksaan saksi dalam kasus proyek cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat.

Saat itu, Brotoseno menjadi penyidik pada Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan tersangka Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan Upik Rosalinawasrin serta membutuhkan keterangan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai saksi.

Atas perbuatan itu, Brotoseno diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau 5 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat ti) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) "ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah. Patut diduga, hadiah itu diberikan sebagai akibat telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

(Nov/P-2)





Original Post

Saksi Akui Antar Rp5 M ke Choel

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-5-16

Saksi Akui Antar Rp5 M ke Choel

Mantan anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh pun membenarkan ada bagi-bagi uang dari proyek Hambalang di DPR.

PEJABAT pembuat komit-

men dalam proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Deddy Kusdinar mengaku mengantarkan uang Rp5 miliar untuk Andi Zulkarnaen Mallarangeng (Choel Mallarangeng).

"Dalam BAP Saudara mengatakan dalam pertemuan antara Saudara, Pak Ilham, Pak Choel, Pak Fakhruddin, Saudara mengatakan, Pak ini jumlahnya RpS miliar, lalu ditanya Choel Ini berapa persen? dan dijawab Fakhruddin, Memang berapa persen? Kurang, dong? Ini benar BAP Saudara?"

tanya jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri di pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

"Iya, RpS miliar itu berdasarkan informasi dari staf," jawab Deddy yang menjadi saksi untuk Choel.

Dalam dakwaan disebutkan, mantan menteri pemuda dan olahraga yang juga abang Choel, Andi Alifian Mallarangeng, meminta fee sebesar 18% dalam pengadaan P3SON Hambalang yang nilai anggaran totalnya mencapai Rp2,5 triliun.

Untuk memenuhi permintaan fee itu. Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam (saat itu) lebih dulu menggunakan uang fee yang telah diterima dari Mindo Rosalina Manulang sebesar US$550 ribu (Rp5 miliar).

Uang itu diserahkan Deddy dan

M Fakhruddin kepada Choel di tempat tinggalnya di Jalan Yusuf Adiwinata No 29 Menteng, Jakarta Pusat.

Uang itu berasal dari Wafid Muharam yang mendapatkannya dari manajer pemasaran Permai Group Mindo Rosalina Manulang.

"Saya hanya diperintahkan," tambah Deddy.

"Dalam BAP Nomor IS, Saudara mengatakan, seingat saya, saya tidak tahu mengenai pembicaraan Pak Choel dan Arie Taufiequr-rahman di ruangan Pak Andi Mallarangeng, saat itu Pak Choel mengatakan proyek dilanjutkan. Setelah pertemuan itu Pak Wafid memerintahkan saya untuk mengawal P3SON Hambalang. betul?" tanya jaksa Ali.

"Pak Wafid yang menyampaikan

agar proyek dilanjutkan," jawab Deddy.

"Apakah saat itu Pak Menteri tidak ada?" tanya jaksa Ali.

"Tidak ada, ada tugas," jawab Deddy.

Deddy ialah terpidana kasus yang sama dengan Choel, yaitu korupsi proyek pembangunan lanjutan P3SON Hambalang yang sudah divonis enam tahun penjara dan denda RplOO juta subsider tiga bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp300 juta subsider enam bulan penjara.

Bagi-bagi uang

Mantan anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Patricia Pinkan Sondakh alias Angie pun mengakui ada bagi-bagi

uang dari P3SON Hambalang, Bogor, di DPR.

"Kalau tidak salah dapat US$2,000, tapi itu untuk orang Demokrat saja. Saya tidak tahu kalau dibagi ke semua," kata Angie juga disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Menurut jaksa Ali, ada dana Rpl,3 miliar yang mengalir ke Komisi V DPR. Akan tetapi, Angie mengaku tidak tahu mengenai hal itu.

"Kami tidak tahu secara spesifik menerima uang dari kasus per kasus apa. Karena saya dari Partai Demokrat, Nazar (Nazaruddin) menugasi si A untuk ke Kemenpora, kita tinggal dapat bagian, nah dapat uangnya dari Mahyudin (Ketua Komisi V saat itu)," ungkap Angie.

(P-2) / Astri Novaria





Original Post

Eks Wakil Menag Diperiksa KPK sebagai Saksi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-5-16

Eks Wakil Menag Diperiksa KPK sebagai Saksi

KPK memeriksa Wakil Menteri Agama 2011-2014 Nasaruddin Umar sebagai saksi dalam tindak pidana penyidikan korupsi pengurusan anggaran dan/atau pengadaan di Kementerian Agama Tahun Anggaran 2011-2012 dengan tersangka Fahd El Fouz.

Dimintai pendapat tentang Fahd. Pada waktu itu saya sudah menjadi wakil menteri. Jadi saya sudah tidak tahu-menahu banyak," kata Nasaruddin di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Ia mengaku, saat menjabat sebagai wakil menteri, dirinya sudah menjalankan tugas di luar negeri untuk membebaskan sekitar 200 WNI yang terancam hukuman mati.

"Jadi proses belakangan saya tidak tahu dan tidak ada tanda ta-

ngan apa pun. Tidak ada paraf apa pun. Yang pasti tidak ada aliran dana apa pun," kata Nasaruddin yang saat ini menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal.

Sebelumnya. KPK telah menahan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz

alias Fahd A Rafiq, tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan anggaran dan pengadaan Alquran.

"Kami lakukan penahanan terhadap tersangka Fahd El Fouz (FEF) terkait dengan kasus indikasi suap dalam dua proyek di Kementerian Agama. Kami melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

KPK meyakini sudah memenuhi Pasal 21 KUHAP soal bukti yang cukup dan beberapa alasan objektif dan subjektif terkait dengan penahanan terhadap Fahd El Fouz tersebut.

"Kita tahu ada dua orang yang pernah dijerat dalam kasus ini, sudah berkekuatan hukum tetap

dan beberapa fakta persidangan juga sudah cukup kuat untuk mengonfirmasi dugaan tindak pidana korupsi yang juga dilakukan Fahd El Fouz," imbuh Febri.

Pada Kamis (27/4), KPK mengumumkan Fahd sebagai tersangka ketiga dalam kasus tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji pengurusan anggaran dan/ atau pengadaan kitab suci Alquran pada APBN-P 2011 dan APBN 2012 serta pengadaan laboratorium komputer MTs TA 2011 di Kementerian Agama.

Dua tersangka lainnya yaitu mantan anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djahar yang divonis 15 tahun penjara dan anaknya, Dendy Prasetia, yang divonis delapan tahun penjara.

(Gol/Ant/P-2)





Original Post

SELEKSI HAKIM

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2017-5-16

SELEKSI HAKIM

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Maradaman Harahap (kanan) dan Kepala Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Arie Sudihat menyampaikan keterangan kepada awak media mengenai seleksi Calon Hakim Agung di Jakarta, kemarin. Komisi Yudisial secara resmi meloloskan 29 calon hakim agung dari 82 peserta seleksi tahun 2017.

ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA/KYE/17





Original Post

yati indra yati RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-5-16

yati indra yati RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

iklan





Original Post

Bos PT MTI Kecewa Permohonan JC Ditolak

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-16

Bos PT MTI Kecewa Permohonan JC Ditolak

Perkara Suap Proyek Satmon

DIREKTUR Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah kecewa Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) menolak permohonannya sebagai Justice Collaborator (JC) atau pelaku yang bekerja sama.

Hal itu dia ungkapkan dalam nota pembelaan (pledoi) sidang kasus suap proyek satellite monitoring (satmon) Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Pledoi dibacakan tim kuasa menyatakan Fahmi bukanlah pelaku utama dalam kasus ini. Pelaku utamanya adalah politisi PDIP, Ali Fahmi yang menjabat sebagai staf khusus Kepala Bakamla, Arie Soedewo. "Sudah sepatutnya pelaku utama dibebankan pada Ali Fahmi," kata Setiyono, kuasa hukum Fahmi Darmawansyah.

Menurut kuasa hukum. Fahmi mengikuti tender proyek di Bakamla atas arahan Ali Fahmi. Mulai dari syarat pengadaan proyek, menentukan imbalan untuk Bakamla sebesar 15 persen dari total nilai proyek, sampai tahap penentuan teknis pengadaan.

Ali Fahmi memastikan PT MTI akan menjadi pemenang lelang jika mengikuti arahan-

nya. Kepastian disampaikan sebelum lelang dibuka.

"Adanya inisiatif Ali Fahmi yang sengaja datang bertemu terdakwa di kantor terdakwa. Dia menawarkan proyek, tetapi terdakwa harus mengikuti arahan dirinya mengenai besaran persentase," sebut Setiyono.

Setiyono mempersoalkan jaksa penuntut umum KPK yang mampu menghadirkan Ali Fahmi dalam persidangan. Padahal, kesaksian Ali Fahmi penting untuk menguak kasus ini.

Dia juga menilai KPK tidak serius menghadirkan Ali Fahmi dalam persidangan, meski hakim sudah mengeluarkan penetapan pemanggilan sebagai saksi.

"Ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi dan tidak ada Sprindik baru untuk menetapkan Ali Fahmi sebagai tersangka perlu jadi catatan penting," ujar Setiyono.

Dalam sidang sebelumnya, JPU KPK menuntut Fahmi Darmawansyah dijatuhi hukuman penjara empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Fahmi dinilai terbukti menyuap pejabat (Bakamla) untuk mendapatkan proyek.

byu





Original Post

Bupati Tanggamus Sebut Dijebak Sahabat Dan Bekas Tim Sukse

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-16

Bupati Tanggamus Sebut Dijebak Sahabat Dan Bekas Tim Sukse

Perkara Suap Pengesahan APBD

BUPATI Tanggamus nonaktif. Bambang Kurniawan merasa dijebak dalam kasus pemberian uang kepada anggota DPRD untuk pengesahan APBD 2016.

"Saya memberikan uang kepada anggota dewan, karena mereka meminta terus-menerus. Setelah saya berikan, lalu dilaporkan (ke KPK). Saya dijebak," kata ambang membacakan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Lampung, kemarin.

Upaya menjebak dirinya dilakukan secara terstruktur. Pada 16 November 2015 saat mulai pembahasan APBD. Bambang menyebutkan didatangi utusan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Tim lobby menanyakan uang yang akan diberikan kepada anggota DPRD untuk pengesahan APBD. Namun Bambang tak menanggapi.

Pada 22 November 2015, sejumlah anggota Banggar bertemu di Hotel Spark. Jakarta. Mereka sepakat membuat rapat paripurna pengesahan APBD tak kuorum.

Dua hari kemudian, Bambang ditelepon anggota DPRD Pahlawan Usman yang menyarankan agar bertemu pimpinan fraksi untuk memastikan kebenaran rencana boikot rapat pengesahan APBD.

Pertemuan akhirnya digelar di rumah makan Pringsewu. Di pertemuan itu. Bambang mendapat kepastian rapat pengesahan APBD bakal lancar. Benar saja rapat 30 November 2015 berlangsung mulus.

Sepekan kemudian. Pahlawan meminta uang untuk 4

anggota Fraksi Kebangkitan Sejahtera. "Dengan alasan untuk menjaga hubungan baik bupati dengan anggota DPRD," kata Bambang menirukan dalih Pahlawan.

Bambang lalu menyerahkan Rp 130 juta kepada Pahlawan. Anggota DPRD lainnya mendengar kabar ini dan ikut meminta uang. "Sesuai saran Pahlawan Usman, saya juga memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Irwandi Suralaga. Herlan Adianto, Nursyahbana, Kurnain, Heri Ermawan. Hailina, dan Tah-zani." sebutnya. Uang itu berasal dari kocek pribadi.

Dikoordinir Nuzul Irsan, anggota DPRD yang menerima uang pergike Jakarta untuk lapor KPK. Bambang menyebut Nuzul adalah ketua tim suksesnya ketika pemilihan bupati 2013 lalu.

Pahlawan menyusul lapor ke KPK karena menerima uang dari Bambang. "Pahlawan Usman yang saya kenal sebagai sahabat itu. turut serta menjadi bagian dari skenario kelompok yang berniat menjatuhkan saya." kata Bambang yang mengungkapkan pernah membantu pencalegan Pahlawan pada 2014 lalu.

Lantaran itu. Bambang meminta KPK juga mengusut anggota DPRD yang menerima duit darinya. Permintaan sama disampaikan kuasa hukum Bambang, Fadli Nasution. Ia berharap KPK adil. "Kenapa tidak ada pihak penerima (uang) yang dijadikan tersangka? Pengembalian uang tidak serta-merta menghilangkan tindak pidana," ujarnya.

GPG





Original Post

Kurang Bukti, Eks Kepala BPPN Cabut Gugatan Terhadap KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-16

Kurang Bukti, Eks Kepala BPPN Cabut Gugatan Terhadap KPK

Praperadilan Kasus Surat Lunas BLBI

Bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung mencabut gugatannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PENCABUTAN itu dilakukan dalam sidang perdana praperadilan mengenai penetapan Syafruddin sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) obligor BLBI Sjamsul Nursalim. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Persidangan yang dipimpin hakim tunggal Rusdiyanto Loleh itu dibuka menjelang pukul 11 siang. Usai mengetuk palu pembukaan sidang. Rusdiyanto mempersilakan tim kuasa hukum bicara duluan.

Muhammad Ridwan, kuasa hukum Syafruddin menyampaikan mencabut permohonan praperadilan. Hakim Rusdiyanto pun menyetujuinya. "Permohonan tersebut dinyatakan tercabut," putusnya sambil mengetuk palu. Sidang yang berlangsung tak sampai seperempat jam itu kemudian ditutup.

Ridwan berdalih mencabut

gugatan terhadap KPK lantaran masih kurang bukti. "Kami akan menyempurnakan dulu permohonan (praperadilan ini). Ada informasi baru." ujarnya.

Ia akan melengkapi berkas gugatan dengan bukti yang menunjukkan KPK tak berwenang mengusut kasus terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Ini info penting. Jadi perlu dimasukkan untuk menyempurnakan surat permohonan (praperadilan)." tandasnya.

Untuk diketahui. Syafruddin mengajukan sejumlah tuntutan (petitum) dalam gugatan praperadilan terhadap KPK.

Ia meminta pengadilan membatalkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik-19/01/03/2017. tertanggal 20 Maret 2017 yang menetapkan dirinya sebagai tersangka.

"Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Perintah Penyidikan Nomor

Sprin.Dik -19/01/03/2017, tertanggal 20 Maret 2017 yang menetapkan pemohon Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka", tulis Syafruddin dalam surat tuntutan.

Ia juga meminta hakim menyatakan seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK tidak sah, termasuk penerbitan surat perintah penyidikan yang mencantumkan namanya sebagai tersangka.

"Termohon (KPK-red) tidak memiliki dua alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP dalam menetapkan pemohon tersangka dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi",dalih Syafruddin dalam surat tuntutan.

Syafruddin juga mempersoalkan proses penyelidikan kasus ini dianggap tidak berdasarkan hukum. Sebab, penyelidiknya dinilai tidak sesuai Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Lebih lanjut, Syafruddin me-

minta hakim menyatakan KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus ini. Ia beralasan kasus ini bukan perkara tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK. "Perkara a quo merupakan ranah hukum perdata yang harus diselesaikan oleh pengadilan umum dalam lingkup hukum perdata," sebutnya.

KPK, nilainya, tidak bisa melakukan penyidikan perkara yang terjadi sebelum lembaga itu berdiri. Syafruddin menyebut penerbitan SKL terhadap Sjamsul Nursalim termasuk dalam Perjanjian MSAA (Master of Settlement and Acquisition Agreement) yang diteken tanggal 21 September 1998.

Syafruddin beralasan menerbitkan SKL untuk Sjamsul Nursalim karena melaksanakan perintah jabatan (ambtelijk bevel) yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. "Sehingga Pasal 51 ayat 1 KUHP tidak dapat dipidana," ujarnya.

Terakhir dia meminta hakim menyatakan tidah sah surat per-

mintaan pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri, dan memerintahkan KPK mencabutnya.

Bagaimana reaksi KPK atas gugatan ini? Lewat jurubicaranya. Febri Diansyah. komisi antirasuah itu menyatakan bakal meladeni Syafruddin di pengadilan. "KPK siap menghadapi segala tuntutan hukum dari tersangka. Itu konsekuensi hukum yang logis dan perlu dihormati," ujar Febri.

Bekas aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menandaskan KPK sangat hati-hati melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL obligor Sjamsul Nursalim. KPK menaikkan status kasus ini ke penyidikan dan menetapkan Syafruddin sebagai tersangka lantaran telah memiliki alat bukti yang cukup.

Pihaknya akan menyiapkan argumen untuk mematahkan pendapat Syafruddin di pengadilan nanti, termasuk anggapan KPK tidak berwenang mengusut kasus ini. "Tapi kita akan serahkan (keputusannya) pada hakim. Apapun putusan akan dihormati," tandas Febri,

gpg





Original Post

Pelaku Suap Kasus BLBI, Ayin Urip Dapat Bebas Bersyarat

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-16

Pelaku Suap Kasus BLBI, Ayin Urip Dapat Bebas Bersyarat

PENGUSUTAN kasus BLBI Sjamsul Nursalim di Kejaksaan Agung diwarnai suap. KPK pun menciduk jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani alias Ayin dengan barang bukti uang 660 ribu dolar Amerika.

Pengusutan kasus BLBI oleh Kejagung dimulai pada 23 Juli 2007. Kejagung membentuk tim penyelidik yang terdiri 35 jaksa terbaik dari berbagai daerah. Tim dibagi dalam dua. Salah satu tim dipimpin Urip Tri Gunawan, bekas Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Bali. Tim Urip menangani kasus BLBI terkait BDNI.

Tim lain dipimpin Sriyono yang menangani BLBI terkait Bank Central Asia (BCA). Pada 30 Oktober 2007, tim yang diper-

caya menangani kasus BLBI itu diberi tenggat waktu selesainya penyelidikan pada 30 Oktober 2007. Tetapi, ternyata tidak bisa dipenuhi karena kesulitan memperoleh dokumen dan bukti.

Di tengah proses penyidikan kasus BLBI, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rachman ditengarai untuk kedua kalinya, setelah 2 September 2007, pergi ke Singapura, bukan melalui Bandara Soekarno-Hatta, tetapi melalui Batam. Sjamsul Nursalim tinggal di Singapura sejak 2001.

Di penghujung 2007, Kejagung memperpanjang penyelidikan selama dua bulan, yakni sampai 29 Februari 2008.

Pada 17 Januari 2008, Sjamsul

Nursalim dijadwal akan diperiksa gedung bundar Kejagung. Tapi hingga petang, eks pemilik BDNI itu tak datang. Pada petang itu, justru Artalyta Suryani datang dan langsung masuk gedung bundar.

Pada 15 Februari 2008. Ayin dikabarkan datang ke gedung bundar, bertepatan dengan hari ulang tahun JAM Pidsus Kemas Yahya. Tidak ada keterangan pasti apakah Ayin bertemu Kemas.

Dua hari menjelang pengumuman penghentian penyelidikan kasus BLBI Sjamsul Nursalim, pada 27 Februari 2008, Ayin dikabarkan sempat menemui Urip di ruang kerjanya di lantai III Nomor 7 di gedung bundar.

Pada batas akhir 29 Februari

2008. Kemas mengumumkan, penyelidikan kasus BLBI, terkait BDNI dan BCA, tidak menemukan perbuatan melawan hukum sehingga harus dihentikan.

Pada 2 Maret 2008 pukul 13.00, jaksa Urip meninggalkan hotel tempatnya menginap di kawasan Kota. Jakarta. Dia mengendarai mobil Toyota Kijang LGX silver berpelat nomor DK 1832 CF (Bali) menuju kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Petugas KPK yang sudah membuntutinya sejak 27 Februari mengekor dari belakang.

Pukul 14.00, Urip sampai dan masuk pintu gerbang rumah di Jalan Terusan Hang Lekir II. Kavling WG 9, RT 06 RW 09, Grogol Selatan, Simprug, Jakarta Selatan. Rumah itu milik

Sjamsul Nursalim.

Pukul 16.30, Mobil Urip keluar dan segera ditangkap petugas KPK. Di dalam mobilnya ditemukan kardus minuman ringan berisi uang 660 ribu dollar Amerika atau setara dengan Rp 6,1 miliar. Urip pun digelandang ke KPK. Penyidik KPK lalu menciduk Ayin yang sempat mengurung diri di kamar di lantai dua rumahnya.

Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya menghukum Ayin dijatuhi hukuman penjara 5 tahun karena menyuap Urip. Hukumannya tak berubah hingga kasasi. Di tingkat peninjauan kembali (PK), Ayin mendapat pemotongan hukuman menjadi 4,5 tahun penjara. Ayin bebas bersyarat pada 28 Januari

2011.

GPG





Original Post

Kalah di MA, Pasar Kemiri Muka Dikosongkan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2017-5-16

Kalah di MA, Pasar Kemiri Muka Dikosongkan

RIBUAN pedagang tradisional di Pasar Kemiri Muka. Kecamatan Beji. Kota Depok, resah. Tempat mereka mencari nafkah harus dikosongkan. Pemkot Depok kalah dalam sengketa kepemilikan lahan pasar tersebut dari PT Petamburan Jaya Raya (PJR).

"Kamis (18/5). pedagang tidak melakukan aktivitas di sana. Tempat itu akan dikosongkan tim eksekutor dari Pengadilan Negeri Kota Depok, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Polres Depok," ungkap Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kemiri Muka Sutisna, di Balai Kota Depok, kemarin.

Pengosongan pasar tradisional itu. kata Sutisna, diputus setelah kasasi PT PJR dikabulkan Mahkamah Agung (MA) selaku pemohon kasasi atas Pemkot Depok selaku termohon kasasi. Atas putusan tersebut, pedagang di sana resah karena disuruh mengosongkan kios oleh PT PJR selaku pe-

ngembang. Pihak pengembang tidak menawarkan alternatif lain.

Lantaran itu, sejumlah perwakilan pedagang dan pegawai UPT Pasar Kemiri Muka mengadu ke Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad, yang diterima Asisten Ekonomi Pembangunan Kota Depok Herman Hidayat. "Kami berharap Pemkot Depok bisa mencari solusi dan meminta PT PJR menunda pengosongan," ujar Sutisna.

Sutisna menegaskan sekitar 1.400 pedagang Pasar Kemiri Muka bakal kehilangan ekonomi atas pengosongan 1.260 kios/los di lahan seluas 2,6 ha tersebut. Penyaluran 62 pegawai UPT Pasar Kemiri Muka pun sampai saat ini tidak jelas.

Kepala Satuan Tugas APPSI Pasar Kemiri Muka Ncup Supriyatna menuding Pemkot Depok tidak berpihak terhadap pedagang tradisional. Dulu, pedagang Pasar Dewi Sartika (Pancoran Mas) dipindahkan secara paksa ke Pasar Kemiri Muka. "Setelah pindah para pedagang ini mau digusur lagi. Ini bukti Pemkot Depok tidak peduli akan keberadaan pasar tradisional."

Kepala Subbagian Hukum Pemkot Depok Lienda R. saat ditanya perihal kasus Pasar Kemiri Muka, belum mau memberikan keterangan. "Belum ada kabar. Kami mau rapat dulu di ruangan," kilahnya.

(KG/J-3)





Original Post

KPK Terluka, Rakyat Apalagi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-5-16

KPK Terluka, Rakyat Apalagi

URIP BEBAS

URIP Tri Gunawan bebas setelah menjalani 9 tahun hukuman di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Bekas jaksa di Kejagung ini dinyatakan bebas bersyarat, Jumat (12/5). Namun, bebasnya Urip diwarnai kritikan dari KPK dan publik dunia maya yang sudah terluka karena perilakunya.

Sekadar mengingatkan, Urip divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, September 2008. Urip terbukti bersalah dalam kasus suap dan pemerasan perkara Bantu-

an Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain kurungan, Urip wajib membayar denda Rp 500 juta lantaran telah menerima suap senilai 660 ribu dolar AS dari Artal) tu Suryani dalam

perkara tersebut.

Artinya, Urip baru menjalani hukumannya sekitar 9 tahun penjara dikurangi remisi sejak divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta

KPK menanggapi bebasnya Urip. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, setelah divonis, tanggungjawab terpidana berada di pundak Ditjen Pemasyarakatan. Namun, bebas bersy aratnya Urip melukai rasa keadilan publik.

"Jika ada seorang terpidana dihukum berat oleh pengadilan, kemudian belum menjalankan setengah saja dari masa hukuman dan sudah bisa menghirup udara bebas, saya kira itu bisa melukai rasa keadilan publik. Seingat saya 20 tahun ya dijatuhkan, seharusnya bisa

dilakukan semaksimal mungkin," ungkap Febri di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin.

Diingatkan Febri, pemberian remisi dan pemenuhan hak-hak terpidana harus hati-hati untuk terpidana korupsi. Karenanya, aturan-aturan yang dianggap meringankan para koruptor perlu dikaji ulang. Apalagi ada peraturan pemerintah (PP) Nomor 99 yang menyatakan pembatalan pemberian remisi atau pemberian pembebasan bersyarat dan hak-hak yang lain. "Ke depan memang ini harus ditinjau ulang. Jangan sampai ada citra yang kemudian terbentuk bahwa Kementerian Hukum dan HAM dan jajarannya sebenarnya tidak memperhatikan aspek-aspek keadilan publik terkait dengan terpidana kasus korupsi," jelasnya.

Menanggapi ini, netizen satu suara dengan KPK. Di Twitter, tweeps teru-

sik lantaran terpidana korupsi dengan mudah bebas. Apalagi kabarnya. Urip dapat remisi berkali-kali. "Remisi 5 tahun? Gile...Bisa dapat remisi 5 tahun. Enak banget," kicau @khengtie, senada dengan @rurisonatha. Wah diskonnya banyak ya, 11 tahun."

Akun @enestes mengkritik Ke-menkumham. "Hukuman Jaksa Urip 20 tahun. Baru 9 tahun kok bebas pak? Kalau alasan LP penuh, pelaku tindak pidana ringanlah yang dibebaskan. Pak @jokowi buruk untuk bapak," cuit dia. Akun @DjiddanIbnu menyindir. "Memang ueeenak di negri ini.. Inalil-lahi." Akun @BoyReng menambahkan. "Hahahahahaaaa... ajaibbb hukum dinegeri ini #GmnKoruptorBisaJera?" kicaunya

Kicauan @ArifNug51169042 juga mengkritik Kemenkumham. "Itulah aturan hukum d negeri ini.. Sistem di @

KemenkumhamRI jang harus dibenahi. Urip sekedar menjalani saja, seperti "warga binaan" lainnya." Sementara @ susyyulianti5 lebih pedas. "Bagaimana ini Menkumham Pemerintah, keadilan kami sebagai rakyat merasa diinjak-injak. Pediiih banget rasane."

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, I Wayan Dusak usai meresmikan galeri Pascomerdi Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Sabtu pekan lalu membenarkan kabar ini. Menurutnya bebas bersyarat Urip sudah sesuai prosedur. Meskipun Urip baru menjalani masa hukumannya sekitar 9 tahun penjara dikurangi remisi sejak divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta

"Itu hak mereka (bebas) terlepas dari kontroversi, memang waktunya mereka sudah bebas. Memenuhi syarat pembebasan bersyarat," ungkap dia

faq





Original Post

Penjelasan Calon Hakim Agung

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-5-16

Penjelasan Calon Hakim Agung

Kepala Biro Rekrutmen,Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Arie Sudihat (kiri) menyaksikan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap (tengah) serta Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Roedjito berjabat tangan seusai mengadakan jumpa pers di Gedung KY, Jakarta, Senin (15/5). Jumpa pers menjelaskan hasil seleksi kualitas calon hakim agung.

KOMPAS ALIF ICHWAN





Original Post

Choel Mallarangeng Diberi Rp 5 Miliar

Media Cetak Kompas Halaman 4
2017-5-16

Choel Mallarangeng Diberi Rp 5 Miliar

KORUPSI HAMBALANG

JAKARTA, KOMPAS - Mantan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kus-dinar, mengaku telah memberikan uang Rp 5 miliar kepada Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Deddy yang merupakan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora mengakui pemberian itu saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan terdakwa Choel, Senin (15/5). Deddy mengaku memberikan uang itu dengan petunjuk dari M Fakhruddin, Staf Khusus Menpora Andi Alfian Mallarangeng. Uang itu dimasukkan ke dalam kardus dan dikirim langsung oleh Deddy bersama Fakhruddin ke rumah ChoeL

"Saya tidak tahu uang di dalam kardus itu dari mana asalnya. Saya cuma diminta untuk mengirimkan uang itu kepada Pak Choel sehingga saya hanya memindahkan kardus itu dari dalam mobil saya ke mobil Pak Fakhruddin dan membawanya ke rumah Pak Choel," kata Deddy.

Belakangan, Deddy mengetahui bahwa uang Rp 5 miliar itu berasal dari Lisa Lukiwati (anggota asistensi proyek Hamba-lang). Tim asistensi itu bentukan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharam. Anggota tim

asistensi terdiri dari sejumlah pengusaha dan orang-orang kepercayaan Wafid, antara lain Saul Paulus Nelwan alias Paul Nel-wan, Lisa Lukiwati, dan Muhammad Arifin. Peran tim asistensi adalah untuk memudahkan pengurusan proyek Hambalang.

Mindo Rosalina Manulang, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, salah satu anak usaha Permai Group yang dikelola oleh Nazaruddin, kemarin juga bersaksi di dalam sidang yang dipimpin hakim Baslin Sinaga Ia mengaku disuruh Nazaruddin mengembalikan sejumlah uang kepada Paul yang sudah telanjur dikeluarkan untuk proyek Hambalang.

"Pak Nazaruddin berpesan, ka-sihkan saja uang kepada Paul Nelwan supaya dia tidak lagi ikut-ikutan dalam proyek Hambalang," kata Mindo. Proyek Hambalang memang jatuh ke-

pada Permai Group yang dikelola Nazaruddin. Paul menerima Rp 5 miliar dari Rosa.

Akan tetapi, Paul membantah bahwa uang yang diterimanya dari Rosa itu dipakai untuk kepentingan pribadi Uang tersebut, antara lain, dipakai oleh Paul untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor Wafid. "Uang itu, kata Pak Wafid, untuk keperluan kantor," ujarnya.

Wafid disebut sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menaikkan anggaran sarana olahraga di Hambalang dari yang semula Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun. Lobi-lobi dilakukan Wafid, antara lain, dengan mengalirkan uang ke sejumlah anggota DPR

Mantan anggota DPR, Angelina Sondakh, di dalam persidangan kemarin mengakui dirinya menerima uang 2.000 dollar Amerika Serikat dari Mahyudin, Ketua Komisi X DPR Selain dirinya, anggota Komisi X DPR juga disebut telah menerima uang tersebut

Di dalam kasus ini, Choel didakwa menjadi perantara penerimaan uang imbal balik atau fee proyek Hambalang. Uang itu diduga mengalir ke tangan Menpora Andi Mallarangeng yang juga kakak Choel. Keduanya divonis bersalah dalam kasus ini dan telah menjalani hukumr.ii. Andi divonis empat tahun penjara, sedangkan Deddy enam tahun penjara.

(REK)





Original Post

Ikut Konsorsium, PT LEN Malah Merugi

Media Cetak Kompas Halaman 4
2017-5-16

Ikut Konsorsium, PT LEN Malah Merugi

Uang Operasional KTP-el Tak Sesuai Ketentuan

JAKARTA, KOMPAS - PT LEN Industri, salah satu badan usaha milik negara yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia sebagai pemenang tender proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, diketahui menderita kerugian hingga miliaran rupiah.

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyinyalir ada aliran uang yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam pengelolaan keuangan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) terkait dengan proyek pengadaan KTP-el.

Fakta soal kerugian PT LEN ini terungkap dalam sidang lanjutan perkara korupsi KTP-el di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, Senin (15/5). Sidang menghadirkan enam saksi, yakni Haryoto (anggota staf direksi bidang pengembangan usaha PNRI), Andi Rahman (anggota staf PT LEN Industri), Rudiyanto (Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia Persero yang juga Wakil Presiden PT Sucofindo bidang bisnis

strategis di unit rekayasa dan transportasi, 2011-2013), Indri Mardiani (mantan koordinator bagian keuangan manajemen bersama Konsorsium PNRI), Yani Kurniati (Kepala Satuan Pengawas Internal PT LEN), serta Fajri Agus Setiawan (akuntan PT Sandipala Arthaputra).

Saksi Yani menuturkan, PT LEN mendapatkan uang dari Ke-mendagri Rp 958 miliar untuk pembelian alat-alat KTP-el, yakni kamera, perekam iris, dan printer. Dari jumlah itu. Rp 870 miliar dialokasikan untuk biaya produksi langsung dan sekitar Rp 34 miliar dialokasikan untuk biaya produksi tidak langsung. Total biaya produksi langsung dan tidak langsung itu Rp 904 miliar.

Akan tetapi, PT LEN masih harus membayar beban biaya bunga bank Rp 22 miliar dan beban

biaya tetap (fixed cost) Rp 52 miliar. Apabila dijumlahkan, PT LEN justru defisit pembiayaan sekitar Rp 20,9 miliar dari proyek tersebut.

"Sebelum dikurangi bunga bank dan fixed cost, kami memang untung. Namun, setelah dikurangi dua unsur itu, kami merugi," ujar Yani

Dalam sidang yang dipimpin hakim Jhon Halasan Butarbutar, jaksa mendapati ada sejumlah pengeluaran ganjil yang berlangsung pada 2011-2012 di konsorsium PNRI. Nilai uang yang dikeluarkan mencapai miliaran rupiah.

Catatan pengeluaran

Jaksa Abdul Basyir, antara lain, mempertanyakan adanya uang keluar Rp 8 miliar dari rekening operasional konsorsium PNRI pada 2012. "Ada catatan pengeluaran RP 8 miliar dari rekening operasional konsorsium, tahun 2012. Uang itu sebenarnya untuk apakah dan apakah ada catatan penggunaan uang itu bagi kebutuhan operasi konsorsium," tanyanya kepada Indri.

Indri mengatakan, uang Rp 8 miliar itu diambil dari rekening

operasional konsorsium atas permintaan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Konsorsium PNRI Agus Iswanto. Uang dikeluarkan bertahap melalui bukti pengeluaran yang nilainya masing-masing Rp 100 juta. Untuk mencatat pengeluaran Rp 8 miliar itu, Indri membuat 80 kuitansi.

Basyir juga menanyakan kepada Indri apakah dia mengetahui bahwa uang Rp 8 miliar yang dipecah dalam kuitansi senilai masing-masing Rp 100 juta itu. diduga telah dibagi-bagikan kepada direksi lain dan pihak yang terkait dengan proyek KTP-el. Indri mengaku tidak mengetahui dugaan tersebut

Pada Juli 2012, jaksa menemukan ada pengeluaran uang yang diduga di luar ketentuan operasional konsorsium senilai Rp 4 miliar. Uang itu dikeluarkan atas permintaan Abraham Mose, Direktur Pemasaran PT LEN Industri.

(REK)





Original Post

Mantan anggota DPR, Angelina Sondakh

Media Cetak Kompas Halaman 4
2017-5-16

Mantan anggota DPR, Angelina Sondakh

Mantan anggota DPR, Angelina Sondakh, menjadi salah seorang saksi yang dihadirkan dalam sidang kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (15/5). Angie bersaksi untuk terdakwa Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat

KOMPAS ALIF ICHWAN





Original Post

Keindonesiaan dan Keislaman

Media Cetak Kompas Halaman 6
2017-5-16

Keindonesiaan dan Keislaman

Di dalam BPUPKI (Mei-Juni 1945), muncullah pertentangan antara keindonesiaan dan keislaman, yakni ketika kalangan "nasionalis Islam" mengusulkan dasar negara Islam dan kalangan "nasionalis Pancasila" mengusulkan dasar negara Pancasila Komprominya ialah "Piagam Jakarta", yang di dalamnya terkandung dasar negara Pancasila dengan sila pertama "Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya".

Ternyata kompromi itu masih ditolak kalangan "non-Islam" pada 17 Agustus 1945. Maka, para tokoh Islam dengan lapang dada menyetujui dicoretnya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dan menyetujui rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Itulah keberhasilan awal dari upaya memadukan keindonesiaan dan keislaman.

Keberhasilan kedua upaya memadukan keindonesiaan dan keislaman ialah ketika para ulama di bawah pimpinan KH Hasyim Asyari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad (22 Oktober 1945), yang mengilhami dan mendorong para pemuda Muslim untuk bertempur melawan tentara Sekutu pada 10 November 1945. Jihad, sebuah istilah agama, digunakan untuk perjuangan bersifat kebangsaan.

Para tokoh Islam berhasil dalam perjuangan mendirikan Departemen Agama pada Januari 1946. Itu adalah keberhasilan ketiga upaya memadukan keindonesiaan dan keislaman.

Pada 1951, Menteri Agama KH A Wahid Hasyim dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Bahder Johan (keduanya dari Partai Masyumi) membuat nota kesepahaman tentang pendirian madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawi-yah, dan madrasah aliyah. Ini adalah keberhasilan keempat dalam memadukan keindonesiaan dan keislaman, yang memberi tempat bagi pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam dalam bentuk pesantren sebenarnya sudah aktif 500 tahun sebelum Belanda mendirikan sekolah di Hindia Belanda pada 1840, yang menjadi cikal bakal pendidikan nasional Indonesia.

Menerima asas Pancasila

Pertentangan antara keindonesiaan dan keislaman muncul kembali ketika partai-partai Islam (Masyumi, Partai NU, PSII, Perti, AKUT) memperjuangkan dasar negara Islam dalam Konstituante pada 1956-1959. Perjuangan itu gagal karena kalah dalam pemungutan suara.

Pertentangan antara keindonesiaan dan keislaman berlanjut dalam Pemilu 1971, ketika partai-partai Islam (Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti) berkampanye untuk memperjuangkan dasar negara Islam. ABRI dan aparat pemerintah Orde Baru berjuang untuk mengalahkan partai-partai Islam dengan segala cara. Kursi yang diperoleh partai-partai Islam jauh di bawah jumlah kursi pada Pemilu 1955. Berarti kedudukan partai-partai Islam di dalam DPR amat lemah.

Pada 1973 dilakukan pembahasan terhadap RUU Perkawinan, yang beberapa

pasal di dalamnya dianggap oleh para ulama bertentangan dengan hukum Islam. Yang paling penting ialah Pasal 2, yang rumusan awalnya ialah "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut UU ini". Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam KH Bisri Syansuri (murid KH Hasyim Asyari) menolak rumusan tersebut dan mengusulkan supaya diganti menjadi "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Kalangan non-Islam tentu saja menolak usul tersebut karena hal itu berarti menerima syariat Islam yang partikular ke dalam sistem perundang-undangan kita. Presiden Soeharto menyetujui usulan para ulama itu. Ini adalah keberhasilan kelima dalam upaya memadukan keindonesiaan dan keislaman.

Pemerintah pada awal 1980-an berusaha supaya Pancasila menjadi satu-satunya asas bagi parpol dan ormas yang ada di Indonesia. Menghadapi situasi seperti di atas, Syuriah PBNU membentuk sebuah tim untuk mengkaji "hubungan antara Islam dan Pancasila". Tim terdiri atas sejumlah ulama mumpuni yang dipimpin KH Ahmad Siddiq, alumnus Pesantren Tebuireng yang pernah mengaji langsung kepada KH Hasyim Asyari. Berdasar dokumen "Hubungan Islam Pancasila" yang disusun tim di atas, Muktamar NU 1984 di Situbondo memutuskan untuk menerima secara resmi Pancasila sebagai dasar negara. Langkah itu lalu diikuti oleh PPP dan semua ormas Islam, kecuali beberapa ormas yang jumlahnya amat sedikit Ini adalah keberhasilan keenam dari upaya memadukan keindonesiaan dan keislaman.

Pada 1989, DPR membahas RUU Peradilan Agama sebagai lanjutan dari UU No 14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kembali muncul konflik antara keindonesiaan dan keislaman sehingga terjadi perdebatan panas antara yang menyetujui dan menolak RUU tersebut Pada 29 Desember 1989, RUU tersebut disetujui menjadi UU No 7/1989. Muktamar NU 1989 di Pesantren Krapyak DI Yogyakarta menghargai pengesahan UU tersebut Ini adalah keberhasilan ketujuh dari upaya memadukan keindonesiaan dan keislaman.

Setelah itu, masih terdapat banyak lagi keberhasilan dalam memadukan keindonesiaan dan keislaman, seperti UU Perbankan Syariah, UU Haji, dan UU Wakaf. Selain itu, UU Sistem Pendidikan Nasional (2003) memasukkan pesantren ke dalam nomenklatur pendidikan Indonesia sehingga memberikan peluang lebih luas bagi pesantren untuk mengembangkan diri. Di dalam masyarakat kini tampak peningkatan minat masyarakat untuk mengirim siswa ke pesantren dan juga minat untuk mendirikan pesantren. Jumlah pesantren yang pada 1999 hampir 10.000 kini mendekati angka 30.000, yang keseluruhannya adalah milik swasta.

Kondisi mutakhir

Saat ini ada gejala munculnya kembali

konflik antara keindonesiaan dan keislaman. Gejala itu terjadi dalam kaitan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Ada kelompok yang menganggap bahwa merekalah yang "paling Islam" dan sebaliknya juga ada kelompok yang menganggap bahwa merekalah yang "paling Indonesia". Yang memilih Ahok-Djarot dianggap anti-Islam dan munafik, sedangkan yang memilih Anies-.Sandi dianggap anti-Indonesia, in-toleran, dan anti-kebinekaan. Kedua anggapan itu keliru.

Kalau kita pelajari kembali proses penyusunan UUD pada 1945, ada keinginan tokoh-tokoh Islam supaya presiden RI adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Setelah melalui musyawarah, tokoh-tokoh Islam yang menyusun UUD menyetujui bahwa syarat "harus beragama Islam" itu dibatalkan. Kesediaan tokoh dan umat Islam menghapus syarat harus beragama Islam bagi presiden sebenarnya sudah menunjukkan toleransi mereka.

Akan tetapi, mereka yang tidak memilih non-Muslim karena alasan keagamaan tidak bisa dianggap sebagai orang yang tidak toleran atau melanggar UUD atau merusak kebinekaan. Itu didasarkan pada Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Yang perlu dijaga ialah cara menyampaikan pendapat itu, jangan sampai memakai bahasa yang menyinggung atau mengandung nada kebencian. Juga perlu diperhatikan tempat dan waktu dalam menyampaikan pendapat tersebut

Sebenarnya konflik dalam kaitan pemilihan gubernur DKI Jakarta bukanlah antara umat Islam dan umat non-Islam. Akan tetapi, justru terjadi antara kelompok dalam umat Islam antara yang menyetujui calon non-Muslim dan yang menolak calon non-Muslim. Perbedaan pandangan itu terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap Surat Al-Maidah Ayat 51 dan sejumlah surat lain.

Di dalam kalangan Islam sejak abad pertama Hijriah sudah terdapat dua aliran besar dalam menafsirkan ayat-ayat suci. Aliran pertama berpendapat bahwa syariat Islam bersifat dogmatis dengan berpegang pada teks nash murni tanpa menggunakan potensi akui. Tokoh utama aliran ini adalah Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Amr bin Ash. Aliran kedua berpendapat bahwa syariat itu bersifat rasional, maka dalam menafsirkan teks suci, kita perlu mengoptimalkan penggunaan potensi akal. Tokoh-tokohnya ialah Abdullah bin Masud, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Menyikapi adanya dua kelompok seperti di atas, kedua pihak harus saling menghormati pilihan masing-masing. Tidak perlu saling menyalahkan, saling menyerang, atau saling mengejek.

Konflik keindonesiaan dan keislaman itu mungkin meluas pada Pilkada 2018. Kalau pada Pilpres 2019 konflik semacam itu masih terjadi, hal itu berpotensi mengancam persatuan Indonesia. Perlu ada upaya untuk meredamnya. Perlu dilakukan dialog antarkelompok di dalam Islam maupun dengan kalangan agama lain untuk meredamnya. Dalam dialog itu perlu dibahas dengan rinci apa yang dimaksud dengan "politisasi agama", apa yang dimaksud dengan "isu SARA" (suku, agama, ras, dan antargolongan). Dialog itu harus dilakukan dengan hati dan kepala dingin supaya dapat menghasilkan kesepakatan yang bisa diikuti dalam praksis sehari-hari. Memang perlu waktu yang cukup untuk bisa mendinginkan suasana.

Pertanyaannya siapa pihak yang akan memprakarsai dialog itu dan siapa tokoh yang akan mewakili kedua pihak? Berapa jumlahnya? Kapan saat yang tepat untuk memulai dialog? Di mana dialog itu diadakan? Pihak yang memprakarsai dialog ialah pihak yang dapat diterima oleh kedua kelompok. Ramadhan dan Syawal adalah saat yang tepat untuk mengadakan dialog. Tempatnya harus mendapat persetujuan kedua kelompok. Gedung MPR dan rumah di Jalan Imam Bonjol tempat para pendiri merumuskan naskah proklamasi pada Agustus 1945 dapat dijadikan alternatif tempat dialog diadakan.

Dalam dialog itu harus disampaikan secara jelas dan terbuka apa saja keinginan kedua kelompok dan apa saja yang tidak diinginkan oleh kedua kelompok Sejumlah keberhasilan memadukan keindonesiaan dan keislaman yang telah menjadi modal berharga bangsa Indonesia harus menjadi acuan di dalam dialog tersebut Kelompok yang seusai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Ahok mengeluarkan seruan untuk menjaga keindonesiaan perlu memahami bahwa yang juga perlu dijaga adalah keterpaduan keindonesiaan dan keislaman karena itu adalah faktor utama persatuan Indonesia.

SALAHUDDIN WAHID Pengasuh Pesantren Tebuireng

SALAHUDDIN WAHID





Original Post

Pendukung JokowiAhok Mulai Terbelah? nasional

Media Online inilah.com
2017-05-16

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat politik dari lembaga penelitian Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai di antara massa pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, juga terselip massa yang mulai tidak memandang buruk Presiden Joko Widodo.

Ini terbukti dengan adanya seruan bahwa rezim Jokowi lebih buruk dari SBY yang disampaikan seorang oratir saat massa Ahok berdemo di depan LP Cipinang beberapa jam setelah vonis bersalah dijatuhkan hakim kepada Ahok.

"Memang belakangan antara pendukung Jokowi dan Ahok mulai terpecah karena Ahok gagal dilindungi presiden. Namun citra presiden memantik sintemen positif bahwa tak terbukti Presidenn intervensi kasus Ahok atau melindungi Ahok seperti dugaan dan tuduhan selama ini santer terdengar ke telinga publik," katanya kepada INILAHCOM, Senin (15/5/2017).

"Adanya penegakan hukum dan keadilan dengan menangkap dan menahan penista agama, jelas presiden mendapat legitimasi dan bisa kembali memulihkan citra presiden di mata masyarakat bahwa presiden menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pengadilan dan tak akan melakukan intervensi terbukti," sambungnya.

Namun menurutnya sah saja jika ada yang mengatakan rezim Jokowi lebih buruk dari rezim SBY. Silahkan saja dibandingkan, bisa jadi itu suara hati dan refleks aspirasi suara warga yang selama ini terbendung.

"Yang sangat disayangkan ada yang mau mempidanakan kalau tak meminta maaf aktor yang orasi tersebut, ini betul rezim feodal kalau kebebasan berpendapat itu sudah dibungkam. Ini jelas kematian demokrasi dan harus kita lawan apabila ada yang mengkritik lalu dipidanakan," sesalnya.

Diketahui, pasca kekalahan di Pilgub DKI dan vonis 2 tahun penjara dalam kasus penistaan Agama, kini Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sedang mendapatkan anugerah politik yang luar biasa. Mungkin dia sendiri tidak menyangka akan terjadi seperti ini.

Hari-hari ini di berbagai kota di Indonesia para pendukungnya (Ahoker) turun ke jalan sambil penuntut pembebasan diri sang ketua.

Tak hanya di berbagai kota di Indonesia, fenomena tersebut juga terjadi di beberapa negara. Di Australia aksi mendukung Ahok berlangsung di Sydney, Canberra, Perth, Melbourne dan Adelaide. Di Washington DC dan San Fransisco, AS, juga berlangsung aksi serupa.

Masyarakat Indonesia di Kanada juga menggelar aksi serupa. Tak ketinggalan di beberapa kota di Belanda, juga Seoul (Korea Selatan) dan Taipei (Taiwan).

Kini, Ahok tidak hanya mendulang ketenaran hingga ke luar negeri, tetapi telah mendapatkan anugerah politik tertinggi, yakni fanatisme. Begitu cepat, dan sangat luar biasa.

Tapi belakangan hal-hal yang dianggap aneh mulai terxium. Diantaranya, apa yang dilakukan oleh para Ahoker di depan Rutan Cipinang dan kemudian pindah ke depan Markas Komando (Mako) Brimob di Kelapa Dua, Depok.

Mereka melakukan unjuk rasa yang menabrak semua aturan. Dari pagi sampai tengah malam. Dan, itu semua dibiarkan oleh aparat kepolisian. Bahkan, seorang Ahoker melakukan orasi yang mengecam rezim Jokowi lebih buruk dari rezim SBY.

Spekulasi pun muncul. Hal ini tidak dilakukan oleh para Ahoker murni. Ini pun dikaitkan dengan siapa yang meretas situs Tempo, siapa yang meng-hack situs pendaftaran SBMPTN 2017, siapa yang mengirim ribuan bunga dan balon ke Balai Kota DKI. Semua itu dianggap bukan dilakukan oleh para Ahoker murni.

Aksi ini diduga dilakukan kelompok-kelompok yang sedang memanfaatkan Ahoker untuk tujuan yang lebih besar. Salah satunya untuk mengadudomba Jokowi dan Ahok. Pasalnya lewat aksi ini terkesan telah terjadi pecah kongsi antara Jokowi dan Ahok. hpy

http://nasional.inilah.com/read/detail/2378971/pendukung-jokowi-ahok-mulai-terbelah



Original Post

Kasus Novel dan KPK

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 26
2017-5-16

Kasus Novel dan KPK

BAGI kita, saat ini diperlukan langkah-langkah tegas dari pemimpin negara untuk menunjukkan sikap tanpa tedeng aling-aling terhadap setiap usaha pelemahan gerakan antikorupsi. Presiden sudah saatnya menunjukkan isyarat lebih eksplisit agar kemudian muncul langkah konkret dan akseleratif untuk menjawab tanda tanya publik.

ITA mencermati pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yng memutuskan hanls terlibat dalam pengusutan kasus teror terhadap penyidik seniornya. Novel Baswedan. Sebagaimana diberitakan harian ini, Senin (1/5/2017), Juni Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keputusan itu diambil KPK lantaran sudah lebih dari sebulan sejak teror tersebut terjadi, Polda Metro Jaya belum mampu mengungkap pelaku serta otaknya.

Hal ini mengakibatkan kekecewaan baik dari KPK, Novel, serta keluarga Novel. Kekecewaan dari pihak keluarga inilah yang menjadi dasar pertimbangan KPK harus terlibat dalam pengusutan. "Kami dapatkan informasi bahwa pihak Novel dan keluarga cukup kecewa karena lebih dari sebulan, pelaku penyerangan belum terungkap. Ini concern bagi KPK untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang dilakukan," tutur Febri di Gedung KPK, Kuningan. Jakarta Selatan, Jumat (12/5/2017).

Meski begitu, Febri menya takan pihaknya akan tetap menghormati instruksi Presiden Jokowi yang telah memerintahkan kepolisian mengusut kasus ini.

Dalam waktu dekat, KPK akan berkoordinasi dengan kepolisian atau meminta presiden agar bisa terlibat langsung dalam mengusut teror. "Kita pastinya hormati Polri, tapi karena sudah lewat 30 hari, jadi kita perlu duduk bersama membahas rencana ke depan agar pelaku penyerangan bisa diproses lebih lanjut dan pikirkan bicara ke presiden," ucap Febri.

Bagi kita, saat ini diperlukan langkah-langkah tegas dari pemimpin negara untuk menunjukkan sikap tanpa tedeng aling-aling terhadap setiap usaha pelemahan gerakan antikorupsi. Presiden sudah saatnya menunjukkan isyarat lebih eksplisit agar kemudian muncul langkah konkret dan akseleratif untuk menjawab tanda tanya publik.

Kehadiran KPK merupakan antiklimaks dari ketidakpercayaan publik kepada penegak hukum formal, yakni kepolisian dan kejaksaan. KPK diharapkan menjadi penegak hukum yang independen dan punya keberanian tanpa intervensi apa pun untuk memberantas korupsi. Selama kepolisian dan kejaksaan belum mampu melakukan tugas secara maksimal, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, selama itu pula KPK akan terus ada. KPK diharapkan dapat menularkan kemampuan, independensi, dan kapabilitasnya kepada penegak hukum lainnya. KPK merupakan salah satu lembaga negara independen yang lahir setelah reformasi. Banyak lembaga negara yang lahir setelah reformasi, menyesuaikan dengan kebutuhan.

Namun demikian, kita juga tidak boleh menganggap KPK dan lembaga penegak hukum lainnya adalah orang-orang super yang tidak mungkin salah. Kita perlu mengkritisi lembaga-lembaga ini agar mereka tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya (abuse of power).

Dalam hal ini, baik institusi KPK maupun institusi penegak hukum lainnya harus bersama-sama bergandengan tangan mengusut kasus ini hingga tuntas. Karena kalau tidak, hari ini dan seterusnya para pelanggar hukum akan selalu merasa percaya diri menekan pihak penegak hukum. Jangan sampai masyarakat kita jadi terdidik untuk lebih takut melakukan apa yang benar ketimbang apa yang batil.

Posisi sebagai pelaku penegakan hukum memang beresiko di negeri ini. Apalagi bagi mereka rang betul-betul memegang integritas. Mulai dari penjegalan karier, intimidasi dan tekanan mental dari rekan sekerja hingga ancaman terhadap nyawa pribadi dan keluarga harus dihadapi. Sepertinya harga yang harus dibayar memang mahal. Tidak heran kalau sedikit yang mau mengambil jalan seperti ini.

Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mau memperjuangkan pembaruan ke arah yang lebih baik, bersih, dan lepas dari praktik-praktik koruptif memang tidak pernah mudah. Setidaknya upaya pembungkaman kepada mereka telah berlangsung lama dan amat kolosal. Namun demikian, Iata jangan sampai takut dan patah arang. Kita justru harus semakin tegar dan melangkah mantap terus maju menegakkan kebenaran.

Apa yang dialami Novel Baswedan hari ini sudah seharusnya menjadi wake up call bagi pemerintah untuk memulai penguatan lembaga hukum tipikor sekelas KPK. Musuh KPK bukan saja banyak secara jumlah, melainkan juga dalam hal kuasa dan dana. Perlindungan khusus harus diberikan kepada setiap abdi penegak hukum, baik penyelidik, penyidik, jaksa penuntut maupun hakim. Itulah hikmah yang harus kita petik saripatinya.***

redaksi





Original Post

Angie Saksi Hambalang

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2017-5-16

Angie Saksi Hambalang

ANGELINA Sondakh (kiri), mantan anggota DPR, bersama Andi Zulkarnain Mallarangeng atau Choel Mallarangeng di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (15/5). Choel jadi terdakwa kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Choel didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang Rp 4 miliar dan USD 550 ribu. (*)

IMAM HUSEIN JAWA POS





Original Post

Novel Bamukmin Yakin Penangguhan Penahanan Ahok Tak Bakal Dikabulkan

Media Online okezonecom
2017-05-16

JAKARTA - Petinggi Gerakan Nasional Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Habib Novel Bamukmin menyatakan akan mengawal terus kasus penistaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam kasus ini, Plt gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjadi penjamin penangguhan penahanan untuk membebaskan Ahok dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.Soal Penangguhan Penahanan Ahok, Habib Novel: Hukum Harus Tegak Tanpa Pandang BuluJK: Putusan Pengadilan Tak Pernah Senangkan Semua PihakOrasi Dukung Ahok Isinya Kritik Jokowi, Veronica Koman Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

"Tentunya saya akan melakukan perlawanan upaya mereka dalam penangguhan gubernur terdakwa," ujarnya kepada Okezone, Selasa (16/5/2017).

Ia yakin bahwa penangguhan penahanan tidak akan dikabulkan dalam perkara Ahok.

"Karena saya yakin tidak bisa keputusan hukum hakim diminta untuk penangguhan penahanan karena bukan proses penyidikan atau bahkan tahanan kota saja tidak boleh," paparnya.

Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta ini pun masih menunggu sikap Djarot apakah tetap melakukan penangguhan penahanan Ahok. Meski begitu, ia meyakini bahwa hal tersebut tidak akan terlaksana kecuali memang adanya arogansi kekuasaan.

"Kita lihat nanti dengan surat dari Djarot itu akan bisa terlaksana atau tidak dan rasanya tidak mungkin. Kecuali arogansi kekuasaan yang membabi buta dan itu adalah pelanggaran hukum," katanya.

(erh)

http://index.okezone.com/read/2017/05/16/338/1691901/novel-bamukmin-yakin-penangguhan-penahanan-ahok-tak-bakal-dikabulkan



Original Post

Seleksi Calon Hakim Agung, KY Gandeng KPK & PPATK

Media Online metrotvnews.com
2017-05-16

Jakarta: Komisi Yudisial (KY) akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam seleksi calon hakim agung (CHA) 2017. Kerja sama ini untuk menelusuri rekam jejak para calon hakim agung.

"KY sudah sejak lama bekerjasama dengan KPK dalam seleksi CHA untuk penelusuran rekam jejak," kata Ketua Bidang Rekruitmen Hakim KY Maradaman Harahap, Senin 15 Mei 2017.






Selain dengan KPK, KY juga akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon hakim agung.

Maradaman menambahkan, KY juga mengharapakan peran serta masyarakat dalam proses seleksi. Masyarakat diminta dapat memberikan informasi atau pendapat mengenai calon hakim agung.

Informasi tersebut terkait dengan integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon hakim agung yang telah dinyatakan lolos seleksi kualitas. "Informasi atau pendapat tertulis diharapkan dapat dikirimkan melalui surat elektronik atau dikirimkan ke kantor KY," ujarnya.

Informasi dan pendapat tertulis ini diharapkan dapat diterima oleh Tim Seleksi Calon Hakim Agung paling lambat pada 5 Juni, pukul 16.00 WIB. Seleksi ini untuk mengisi kekosongan enam jabatan hakim agung di Mahkamah Agung (MA) yang terdiri dari: satu orang kamar pidana, dua orang kamar perdata, satu orang kamar agama, satu orang kamar militer (berasal dari militer), dan satu orang kamar tata usaha negara (yang memiliki keahlian hukum perpajakan).

Dalam proses seleksi kali ini, tersisa 29 calon hakim agung. Dua di antaranya yakni hakim perempuan, yakni Reny Halida Ilham Malik dan Azizah Bajuber.

Reny adalah hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sedangkan Azizah saat ini menjabat sebagai hakim tinggi Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

"Dari empat kamar yang tersedia, hanya delapan calon perempuan dari awalnya 88 orang pendaftar, semuanya lolos administrasi. Akan tetapi, yang lolos (seleksi) tahap dua hanya dua orang," kata Maradaman.

Berdasarkan kamar yang dipilih, sebanyak 10 orang lolos seleksi kualitas di Kamar Perdata, enam orang lolos seleksi kualitas di Kamar Pidana, dua orang lolos seleksi kualitas di Kamar Tata Usaha Negara, sembilan orang lolos seleksi kualitas di Kamar Agama, dan dua orang lolos seleksi kualitas di Kamar Militer.

Dalam melakukan penilaian seleksi kualitas, kata Maradaman, KY dengan tim teknis menggunakan instrumen meliputi pembuatan karya tulis di tempat. (Antara)
(TRK)


OA_show(\'news_signature\');

http://news.metrotvnews.com/hukum/yNLeQjyb-seleksi-calon-hakim-agung-ky-gandeng-kpk-ppatk



Original Post

Polemik Bebas Bersyarat untuk Urip

Media Online metrotvnews.com
2017-05-16

Jakarta: Terpidana kasus suap penanganan skandal BLBI, Urip Tri Gunawan telah menghirup udara bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung pada Jumat, 12 Mei 2017. Mantan jaksa di Jampidsus Kejaksaan Agung itu resmi mendapatkan pembebasan bersyarat dari Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala Sub Publikasi dan Humas Ditjen PAS Kemenkumham, Syarpani, menjelaskan pemberian pembebasan bersyarat kepada Urip telah melalui berbagai pertimbangan. Salah satu yang diklaim oleh Syarpani, Urip telah menjalani dua pertiga masa penahanan dari hukuman 20 tahun penjara yang dijatuhkan hakim pada 2008 lalu.






Selain itu, Syarpani menyebut Urip telah membayar denda sebesar Rp290 juta dari denda maksimal Rp500 juta. Pembayaran denda ini, kata dia, sudah dikonversi pidananya, sehingga Urip memperoleh hak-hak yang tercantum dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Itu yang membuat yang bersangkutan bebas bersyarat pada Jumat lalu," kata Syarpani dalam program Primetime News Metro TV, Senin 15 Mei 2017.

Pemberian pembebasan bersyarat kepada Urip sontak menjadi polemik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusut kasus Urip mengaku terkejut dengan pembebasan bersyarat yang diterima Urip.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mempertanyakan soal keputusan tersebut. Ditjen PAS Kemenkumham, kata Febri, bertanggung jawab dan harus bisa menjelaskan kepada publik, apakah Urip benar-benar sudah menjalankan dua pertiga masa tahanan yang dijatuhkan oleh hakim.

Lembaga negara pimpinan Yasonna Laoly itu, lanjut Febri, perlu menjelaskan kapan remisi yang diberikan sampai bertahun-tahun dan apa dasar hukumnya. Selain itu, ia juga mempertanyakan soal pemberian remisi bertahun-tahun sehingga memotong masa hukuman.

Saat ini, angka dua pertiga menjalani masa hukuman penjara dinilai belum sepenuhnya jelas. "Apa angka dua pertiga yang diatur undang-undang itu maksudnya setelah menjalani masa hukuman yang diberikan oleh hakim? Itu artinya dua pertiga dari 20 tahun atau ditafsirkan berbeda. Ini perlu lebih clear," tegas Febri.

Lembaga anti-rasywah itu juga membantah jika pihak Kemenkumham telah berkonsultasi soal pemberian pembebasan bersyarat kepada Urip. Kemenkumham memang sempat bersurat dengan KPK pada awal Mei lalu tentang Urip, tapi, dalam surat itu hanya membahas terkait denda yang sudah dibayarkan oleh Urip.

Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Urip, lanjut Febri, dikhawatirkan malah akan menimbulkan kesan negatif di khalayak bahwa pemerintah dinilai tidak serius memberantas korupsi dan tidak sensitif dengan rasa keadilan publik. Terkait remisi dan pemotongan masa tahanan kepada terpidana kasus korupsi, menurutnya bukan hanya kepentingan KPK dan penegak hukum lainnya.

"Tapi ini kepentingan lebih mendasar bagi masyarakat terkait rasa keadilan, ketika pelaku korupsi keluar jauh-jauh hari sebelum masa hukuman selesai," ucap Febri.

Tidak kalah penting, lanjutnya, ada juga beberapa putusan kasus korupsi yang mencabut pemberian hak pemotongan masa tahanan. Hal ini perlu lebih dimaksimalkan ke depan dan menjadi kesadaran penuh bagi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar ada hukuman tambahan pencabutan hak-hak narapidana, ketika memang dalam proses persidangan tersangka bertele-tele, tidak kooperatif, dan kemudian merugikan bagi masyarakat.

Selain itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk KPK dan Kemenkumham juga harus duduk bersama dan membicarakan kembali soal komitmen pemberantasan korupsi. "Jadi, sikap kompromi terhadap terpidana korupsi harus disingkirkan dan tidak bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan," tegasnya.

Dorong Revisi PP 99 Tahun 2012

Polemik pembebasan bersyarat Urip tak lepas dari aturan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Febri mengatakan, ke depan, pemerintah perlu lebih jelas untuk menegakkan PP 99 yang kemudian membatasi sangat ketat pemberian remisi sampai dengan pembebasan bersyarat untuk terpidana, khususnya dalam kasus korupsi.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengatakan, rencana remisi dalam PP nomor 99 ini memang kerap mendatangkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, apalagi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, politikus PPP itu menyatakan perlunya rencana revisi aturan soal narapidana.

"Itu yang direncanakan, tapi di luar itu, dalam prolegnas 2015-2019 ada rencana untuk merevisi UU permasyarakatan," ungkap Arsul Sani.

Sementara itu, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan mengatakan, korupsi bersama kejahatan narkoba dan terorisme masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Karenanya, perlu undang-undang khusus yang benar-benar mengatur kasus-kasus tersebut.

Menurut dia pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat untuk narapidana tiga kejahatan luar biasa itu perlu dibuat sebuah parameter. Untuk para pelaku utama, atau otak di balik kejahatan, bisa saja aturan pemberian remisi diperketat.

"Kita setuju ada remisi, tapi misalnya ada aktor intelektual mendapatkan 20 tahun, sekarang dengan mudahdiobralkan harus ada parameternya," tutur Asep.

Lebih lanjut, Asep menilai selama ini tidak ada transparansi dari pemerintah soal pemberian pembebasan bersyarat. Selain itu, aturan soal pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat juga dinilai lebih baik diatur dalam undang-undang, ketimbang diatur dalam Kepres (Keputusan Presiden) atau sekadar PP.

"Nanti bisa ada penyalahgunaan, karena takutnya menyangkut kelompoknya atau partai yang sama akan menolong. Tapi, (jika) dalam undang-undang, diatur secara jelas, tegas, tuntas, tidak akan ada permainan," tandasnya.

Putusan 20 tahun kepada Urip oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada 4 September 2008 disebut sebagai salah satu putusan fenomenal dalam sejarah pengadilan perkara korupsi di Indonesia. Padahal, sebelumnya jaksa KPK hanya menuntut Urip dengan hukuman 15 tahun penjara.

Mantan ketua tim penyelidik kasus BLBI itu divonis bersalah dan terbukti menerima uang sebesar USD660 ribu dari Artalyta Suryani untuk melindungi Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dari penyelidikan kasus BLBI yang saat itu ditangani Kejaksaan Agung.


(HUS)


OA_show(\'news_signature\');

http://news.metrotvnews.com/hukum/GNGLMRdb-polemik-bebas-bersyarat-untuk-urip



Original Post

Soal Penangguhan Penahanan Ahok, Habib Novel: Hukum Harus Tegak Tanpa Pandang Bulu

Media Online okezonecom
2017-05-16

JAKARTA \' Pendukung terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tajahaja Purnama (Ahok) menuntut agar Ahok dibebaskan dari Rutan Mako Brimob. Terlebih lagi, Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengajukan penangguhan penahanan terhadap koleganya itu.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Bamukmin berharap hukum di Indonesia dapat berjalan dengan adil. Sehingga tidak menguntungkan sebelah pihak."Hukum harus tegak tanpa pandang bulu," ujarnya kepada Okezone, Selasa (16/5/2017).Novel Bamukmin Yakin Penangguhan Penahanan Ahok Tak Bakal DikabulkanJK: Putusan Pengadilan Tak Pernah Senangkan Semua PihakOrasi Dukung Ahok Isinya Kritik Jokowi, Veronica Koman Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Novel menambahkan, jika Ahok dibebaskan, maka akan bedampak negatif terhadap supremasi hukum. Alhasil, bakal banyak terpidana yang meminta hal serupa. “Dengan begitu para terpidana yang lain akan minta posisi yang sama," sambungnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memvonis Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara. Ia dianggap telah melakukan penodaan agama. (sym)
(erh)

http://index.okezone.com/read/2017/05/16/338/1691897/soal-penangguhan-penahanan-ahok-habib-novel-hukum-harus-tegak-tanpa-pandang-bulu



Original Post

Pemprov Minta Penangguhan Pelaksanaan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 29
2017-5-16

Pemprov Minta Penangguhan Pelaksanaan

PELAKSANAAN Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 53 Tahun 2016 yang ditujukan bagi para pelaku usaha apotek rakyat pada 17 Mei dinilai tidak logis. Selain minimnya jumlah pemilik apotek rakyat yang mendaftar pengalihan bentuk usaha menjadi apotek reguler atau toko obat, peraturan yang dikeluarkan menteri kesehatan tersebut sedang diujimaterikan di Mahkamah Agung (MA).

Hal tersebut membuat status permenkes itu berada dalam status qou alias belum jelas. Kemarin (15/5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI mengumpulkan sejumlah pihak seperti PD Pasar laya dan kepala pasar di wilayah DKI. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Edy Junaedi mengungkapkan, ada sejumlah poin penting yang disepakati dalam rapat itu.

Di antaranya, memohon penangguhan pelaksanaan permenkes tersebut kepada Kemenkes hingga 31 Mei 2017. "Kami sudah mengirimkan surat permohonan ke Kemenkes. Tujuannya, merespons masalah pelaksanaan permenkes tersebut yang terjadi di lapangan," katanya.

Dia menuturkan, aspirasi para pelaku usaha apotek rakyat menjadi alasan dikirimnya surat permintaan penangguhan waktu. Para pelaku usaha apotek rakyat di ibu kota menolak Permenkes Nomor 53 Tahun 2016. Selain itu, uji materi permenkes tersebut sedang bergulir di MA

Sejumlah pelaku usaha apotek rakyat bersedia mengubah bentuk usaha menjadi apotek reguler. Namun, mereka masih keberatan dengan beberapa persyaratan di dalam permenkes tersebut "Jadi, mereka belum benar-benar memutuskan. Karena hari ini (kemarin, Red) di Matraman, hanya ada 33 orang yang cuma konsultasi mengenai perizinan. Belum ada yang mendaftar," terangnya.

Terkait penangguhan pelaksanaan permenkes hingga 31 Mei 2017, kata Edy, dalam rentang waktu tersebut, pihaknya yakin masalah yang terjadi di lapangan soal penerapan permenkes itu dapat diselesaikan satu per satu.

Bahkan, ketika disinggung soal proses uji materi di MA yang mungkin berlangsung lama, dia optimistis penangguhan waktu tersebut cukup untuk menunggu hingga hasil uji materi selesai. "Semuanya sudah dipertimbangkan," ujarnya.

(dod/co5/mby)





Original Post

TOLAK JADI APOTEK REGULER ATAU TOKO OBAT

Media Cetak Jawa Pos Halaman 29
2017-5-16

TOLAK JADI APOTEK REGULER ATAU TOKO OBAT

Pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)

Nomor 53 Tahun 2016 untuk apotek rakyat terganjal masalah.

Permenkes yang dibuat untuk mencabut permenkes

sebelumnya, yakni Permenkes 284/Menkes/PER/III/2007

tentang Apotek Rakyat, itu ditolak para pedagang obat.

PERATURAN yang rencananya diberlakukan efektif mulai besok (17/5) tersebut tidak diindahkan sebagian besar pengusaha apotek rakyat di Jakarta. Mereka menolak ketika diminta mengalihkan usaha mereka dari apotek rakyat menjadi apotek regular atau toko obat.

Bahkan, selama beberapa bulan sosialisasi Permenkes 53/2016, mayoritas pengusaha apotek rakyat di ibu kota enggan melakukan registrasi utang izin pengalihan bentuk usaha di kantor-kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Mereka memilih untuk terus menjalankan usaha dalam bentuk apotek rakyat. Mereka kukuh menolak peraturan tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) Yoyon menjelaskan, pihaknya yang mewakili 95 apotek rakyat di pasar itu mengajukan uji materi (judicial review) terhadap Permenkes 53/2016 ke Mahkamah Agung (MA). Berkas pengajuan tersebut diterima MA pada 23 Maret 2017 dengan nomor perkara 26/PR/IH/26P/ HUM/2017.

Yoyon menerangkan, dalam berkas pengajuan itu, pihaknya keberatan terhadap sejumlah kebijakan dalam permenkes tersebut. Salah satunya, ada unsur pemaksaan kepada para

pelaku usaha apotek rakyat dengan meminta mengalihkan bentuk bisnisnya menjadi apotek regular atau toko obat. Hal itu, menurut dia, bakal menjadi bencana bagi mereka. Sebab, jika dialihkan menjadi toko obat, usaha para pedagang tersebut mengalami kemunduran seperti 20 tahun lalu.

"Kalau kami memilih jadi apotek reguler, biayanya sangat besar. Sebab, ada aturan yang ketat," kata Yoyon di Pasar Pramuka, Jakarta Timur (Jaktim), kemarin (15/5).

Dia menambahkan, untuk membuat apotek reguler, para pedagang harus memiliki kios atau tempat yang layak. Sementara itu, saat ini, pemilik apotek rakyat seperti di Pasar Pramuka hanya mempunyai kios berukuran 2x2 meter. "Masalah teknisnya, apotek reguler harus punya ruang tunggu dan lain-lain. Belum lagi masalah pengelolanya yang wajib ada apoteker dan asisten apoteker. Biayanya sangat besar," ungkapnya.

Penghapusan apotek rakyat melalui Permenkes Nomor 53 Tahun 2016 juga akan berimbas pada kesejahteraan keluarga. Saat memilih untuk mengubah bentuk usaha, para pedagang harus melakukan banyak

pemangkasan. Termasuk pemangkasan jumlah pegawai. Yoyon menuturkan, saat ini, orang yang menggantungkan hidup pada apotek rakyat di Pasar Pramuka sekitar 380 orang. Nah, jika seluruh pemilik apotek rakyat memutuskan untuk beralih menjadi toko obat, separo di antara jumlah pegawai tersebut menjadi penganggur.

"Sebab, dengan bentuk toko obat, otomatis pegawai yang dibutuhkan juga sedikit. Mereka akan menganggur. Bagaimana nasib keluarganya. Itu yang belum jelas," tutur Yoyon.

Kepala Pasar Pramuka Ajie Ruslan mengungkapkan, pihaknya pesimistis pemberlakuan Permenkes 53/2016 berjalan mulus. Sebab, hingga kemarin, hanya 15 pedagang di Pasar Pramuka yang mengambil formulir pengalihan bentuk usaha di kantornya. "Mereka cuma tanya-tanya soal persyaratannya. Belumadayangmendaftar," sambungnya.

Ajie menyatakan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta baru kemarin membuka kantor pelayanan pendaftaran pengalihan bentuk usaha apotek rakyat di Pasar Pramuka. "Nggak mungkin rasanya bisa berjalan pada 17 Mei. Sekarang tanggal berapa. Kenapa mereka (Dinas PTSP DKI) baru buka pelayanan di sini. Kenapa nggak dibuka sejak kemarin-kemarin," ucapnya,

(dod/col/mby)





Original Post

Kukuh Tolak Teken Surat Pernyataan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2017-5-16

Kukuh Tolak Teken Surat Pernyataan

Anggap Reses Tidak Terkait Dukungan kepada Ketua DPD

JAKARTA - Kisruh di internal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih jauh dari kata usai. Puluhan senator tetap menolak surat pernyataan yang berisi komitmen untuk mendukung program Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO). Meski dengan ancaman pembekuan dana reses sekalipun.

Anggota DPD Muhammad Aman Hadi-kusumo menegaskan, reses merupakan kewajiban bagi anggota dewan untuk bertemu konstituennya. Rakyat juga berhak bertemu dengan para wakilnya. "Semuanya diatur dalam Undang-Undang MD3," jelasnya.

Nah, dalam undang-undang (UU) tersebut juga dijelaskan hak keuangan anggota ketika reses. Kesetjenan wajib memfasilitasi keuangan anggota. Aman menyatakan, reses tidak berkaitan dengan pengakuan ataupun dukungan kepada ketua DPD. Ti-

dak pula ada kaitannya dengan kehadiran anggota pada rapat paripurna

Jika hal tersebut dikaitkan, reses yang dilakukan OSO perlu dipertanyakan. Sebab, dalam waktu 2,5 tahun, dia jarang hadir dalam rapat paripurna. "Lebih parah lagi ketika rapat alat kelengkapan," kata senator dari jogjakarta itu.

Sebagaimana diberitakan, setelah rapat paripurna DPD pada 8 Mei lalu, Setjen DPD menyebarkan fonnulir surat pernyataan kepada seluruh senator. Surat tersebut berisi kewajiban anggota DPD untuk menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan. Anggota yang tidak mengisi surat pernyataan dan tak hadir dalam sidang paripurna tidak akan mendapatkan dana reses.

Tak pelak, surat pernyataan itu memicu kritik dari pihak yang tidak mengakui kepemimpinan OSO. Anggota DPD Anang Prihantono mengatakan, yang dilakukan kubu OSO dengan menyebar surat per-

nyataan dan memaksa para senatormenanda-tanganinya merupakan akal-akalan. "Itu badut Badutisme," cetusnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (15/5).

Menurut Anang, OSO melakukan pendekatan kekuasaan untuk menundukkan senator yang berseberangan dengannya. "Kami sudah punya mekanisme. Yang mereka lakukan adalah mekanisme akal-akalan," tegasnya.

Hal tersebut juga merupakan dampak proses inkonstitusional dalam merebut kekuasaan. Sampai sekarang Anang menganggap kepemimpinan OSO dan dua wakilnya. Nono Sampono dan Darmayanti Lubis, ilegal. "Efek dari kepemimpinan ilegal ya seperti ini. Perbuatan yang dilakukan juga ilegal," tandas senator asal Lampung itu.

Mantan ketua umum Serikat Tani Indonesia (Sertani) tersebut menjelaskan, saat ini pihaknya masih mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA). Pihaknya meminta MA membatalkan

pelantikan pimpinan DPD dan membatalkan Taub Nomor 4 Tahun 2017 yang dianggap ilegal.

Karena itu, pihaknya tidak mungkin mengakui kepemimpinan OSO dengan meneken surat pernyataan tersebut. Sebab, jika mengakui OSO sebagai ketua DPD, otomatis pengajuan JR ke MA akan gugur. "Kami masih tetap menolak dan menganggapnya ilegal," tegasnya.

Terkait dengan dana reses yang tidak dicairkan, Anang menegaskan tetap akan menemui konstituennya. Ancaman tersebut tidak menghalanginya untuk menyerap aspirasi masyarakat. "Ya, cari pinjaman dana. Utang-utang lah" tuturnya.

Sementara itu, I Gede Pasek Suardika, senator pro-OSO, menerangkan bahwa penandatanganan surat pernyataan untuk hadir dalam rapat paripurna adalah bagian dalam penataan penggunaan uang negara. "Kami sepakat dengan kebijakan itu," ucapnya.

(Ium/c9/fal)





Original Post

KPK belum terima surat terkait pembebasan Urip Tri Gunawan

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-05-16

Jakarta (ANTARA News) - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan pihaknya belum menerima surat dari Kementerian Hukum dan HAM soal keputusan pembebasan bersyarat mantan jaksa, Urip Tri Gunawan, terpidana kasus suap dan pemerasan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Ada surat yang dikirimkan ke KPK pada awal Mei ini tetapi itu permintaan penjelasan tentang pembayaran denda dan kemudian perhitungan dari denda itu sendiri. Jadi bukan permintaan persetujuan tentang pembebasan bersyarat dari Urip Tri Gunawan," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin.

KPK pun meminta Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan secara detil soal pemberian pembebasan bersyarat terhadap mantan Jaksa Urip Tri Gunawan itu.

"Yang kami ketahui vonis yang dijatuhkan terhadap terpidana Urip Tri Gunawan adalah 20 tahun dijatuhkan pada sekitar 2008 pada saat itu sampai kemudian di periode berikutnya berkekuatan hukum tetap jadi kalaupun sampai dengan saat ini telah dipotong masa tahanan tentu belum semua masa hukuman tersebut dilakukan," kata Febri.

Terkait pembebasan bersyarat itu, Febri menyatakan KPK meminta agar Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 harus ditegakkan dengan sepenuhnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ditetapkan ketika Menteri Hukum dan HAM dijabat oleh Amir Syamsudin.

PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur mengenai pemberian remisi terhadap narapidana. Narapidana untuk kasus-kasus pidana khusus tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana.

"Jadi itu berangkat dari pemahaman bahwa ada sikap yang khusus dari negara terhadap terpidana kasus korupsi, narkotika, terorisme sebagai sebuah kejahatan yang dipandang sangat serius. Itu yang pertama kali harus diperhatikan dan ditegakkan secara lurus tentu saja yang menegakkan ini adalah Kemenkumham dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan," tuturnya.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa ke depan perlu menjadi sikap bersama bagi penegak hukum, khususnya bagi hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di mana tentu saja pada proses persidangan untuk memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak dari narapidana.

"Salah satunya adalah pencabutan hak remisi atau pencabutan hak lain melalui putusan pengadilan sehingga wibawa dari putusan pengadilan yang sudah menjatuhkan hukuman maksimal itu memang benar-benar bisa dilaksanakan tanpa adanya diskresi-diskresi, tanpa adanya proses implementasi yang menimbulan perdebatan dari waktu ke waktu," ucap Febri.

Selain itu, kata dia, peran KPK sebagai penuntut umum juga akan kami bicarakan lebih lanjut apakah pencabutan hak remisi itu akan dimasukkan dalam tuntutan atau itu menjadi sebuah sikap atau kesepahaman bersama dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

KPK pun juga mempertanyakan soal Urip Tri Gunawan yang baru menjalani masa hukuman penjara sembilan tahun sudah diberikan pembebasan bersyarat.

"Bukan kah di Undang-Undang Pemasyarakatan misalnya diatur telah menjalani minimal 2/3 dari masa pidananya, nah apakah masa pidana yang dihitung itu 20 tahun atau setelah dipotong remisi atau potongan-potongan yang lain, tafsir ini perlu lebih dijelaskan karena kita bicara tentang akibatnya terhadap terpidana-terpidana kasus korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Jaksa Urip Tri Gunawan divonis 20 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider satu tahu kurungan dalam kasus suap dan pemerasan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Urip Tri Gunawan dinyatakan bebas bersyarat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada Jumat (12/5) lalu.Editor: Suryanto

http://www.antaranews.com/berita/629432/kpk-belum-terima-surat-terkait-pembebasan-urip-tri-gunawan



Original Post

Personel Puspen TNI Ikut Penyuluhan Hukum

Media Online jpnn.com
2017-05-16

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 105 personel di lingkungan Pusat Penerangan (Puspen) TNI, baik Prajurit maupun PNS TNI mengikuti penyuluhan hukum dari Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/5/2017).

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto yang diwakili Kabidpenpas Puspen TNI Kolonel Inf. Ketut Murda mengatakan bahwa penyuluhan hukum di lingkungan Puspen TNI ini merupakan Program Kerja Babinkum TNI tahun 2017.

"Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di jajaran Mabes TNI, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan hukum bagi personel dan PNS di lingkungan TNI," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Kadiswas Babinkum TNI Kolonel Chk. Edi Imron selaku Ketua Tim Penyuluhan Hukum menyampaikan sesuai dengan perintah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, pada tahun 2016 TNI telah melaksanakan bersih-bersih narkoba di lingkungan TNI. Dan untuk tahun 2017 ini, Panglima TNI mengeluarkan perintah agar melaksanakan bersih-bersih Kkorupsi di lingkungan TNI.

"Untuk memberantas korupsi di internal TNI, saat ini TNI telah bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Kolonel Chk Edi Imron.

Sementara itu, Kasubdislakluh Babinkum TNI Letkol Chk Timbul Wahyudi dalam paparannya menyampaikan materi UU No. 31 tahun 1999 yo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal-Pasal yang terkait suap menyuap kepada prajurit dan PNS TNI.

"Prajurit dan PNS TNI agar tidak melakukan, dan ikut memberantas suap-menyuap, tindak pidana korupsi, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berhasil dengan baik," ucapnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pernah menyatakan bahwa, tahun 2017 sebagai tahun bersih-bersih dari korupsi bagi seluruh jajaran TNI. Jangan ada korupsi sekecil apapun di institusi TNI. Itulah komitmen TNI, sehingga prajurit TNI jangan berkhianat dengan komitmen itu.

http://www.jpnn.com/news/personel-puspen-tni-ikut-penyuluhan-hukum



Original Post

Hotman Paris Kritisi Pernyataan Todung soal "Overkill" Vonis Dua Tahun bagi Ahok

Media Online okezonecom
2017-05-16

JAKARTA - Pengacara senior Hotman Paris Hutapea menjelaskan bahwa hukum acara berbeda dengan subtansi kasus. Hal itu ia katakan menanggapi pernyataan Todung Mulya Lubis terkait vonis dua tahun penjara yang dialami Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Apabila Dr Mulya Lubis memahami praktek hukum acara pidana yang berbeda dengan subtansi pidananya maka seharusnya dia memikirkan acara agar pengadilan tinggi segera mempercepat menentukan sikap atas penangguhan," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa (16/5/2017).Ahok Divonis 2 Tahun, Warga Jakarta Diminta Buka Lembaran BaruNovel Bamukmin Yakin Penangguhan Penahanan Ahok Tak Bakal DikabulkanSoal Penangguhan Penahanan Ahok, Habib Novel: Hukum Harus Tegak Tanpa Pandang Bulu

Selanjutnya Hotman menjelaskan apabila jaksa penuntut umum (JPU) juga ajukan memori banding maka seharusnya semua keinginan tersebut langsung dilimpahkan berkasnya.

"Apabila JPU ada kekurangan dokumentasi agar disusulkan kemudian (praktek biasa)," paparnya.

Ia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan komentar yang mengaku membela keadilan namun tidak sesuai dengan praktek hukum acara pidana. Oleh karena itu, pernyataan Mulya Lubis adalah salah.

"Terlepas dari subtansi perkara vonis lebih besar dari tuntutan JPU adalah sah sesuai praktek hukum acara pidana bukan over kill," pungkasnya.

Sebelumnya, Todung Mulya Lubis menulis argumentasi terkait vonis Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus dugaan penistaan Agama. Melalui media sosailnya @TodungLubis menyebut bahwa kasus dugaan penodaan agama terhadap Ahok dinilai \'overkill\'.

"Upaya hukum banding segera dilakukan. Tapi mengatakan bahwa putusan kasus Ahok seperti \'an overkill\' tak keliru sama sekali," kicau akun @TodungLubis.

(kha)

http://index.okezone.com/read/2017/05/16/337/1691914/hotman-paris-kritisi-pernyataan-todung-soal-overkill-vonis-dua-tahun-bagi-ahok



Original Post

Media