KPK Buru Rp3,7 Triliun dari Sjamsul Nursalim nasional

Media Online inilah.com
2017-05-17

INILAHCOM, Jakarta - Penyidik KPK membuka peluang menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemidanaan Korporasi dalam mengusut korupsi pemberian SKL BLBI obligor Sjamsul Nursalim.

Hal tersebut dilakukan KPK untuk mengembalikan uang negara senilai Rp3,7 triliun atas penerbitan SKL BLBI Bank Dagang Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

"Penyidik sedang mempertimbangkan secara serius untuk menerapkan ketentuan-ketentuan di pidana korporasi sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan asset recovery," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (16/5/2017).

Namun, Perma MA itu bakal diterapkan bukan terhadap BDNI. Melainkan kepada perusahaan milik Sjamsul yang diduga ikut menerima aliran BLBI. Salah satunya perusahaan Sjamsul yang tengah diincar KPK adalah Gadjah Tunggal Tbk.

Tidak dijeratnya BDNI dengan Perma MA itu lantaran bank tersebut sudah tutup akibat krisis ekonomi 1997-1998.

Hal ini dimungkinkan karena berdasar Pasal 8 ayat (1) Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana.

Akan tetapi terhadap aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Febri, dengan Perma Pidana Korporasi, KPK akan memetakan dan menelusuri aset-aset milik Sjamsul yang berasal dari korupsi SKL BLBI ini.

"Jadi pemetaan aset obligor yang ada di Indonesia akan dilakukan oleh penyidik ini adalah salah satu bagian dari strategi memaksimalkan aset recovey yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi penyidik sedang mempertimbangkan secara serius untuk menerapakan pidana korporasi sejauh mana itu nanti bisa diterapkan terutama untuk mengejar aset-aset atau pihak-pihak yang diuntungkan dari indikasi korupsi BLBI dengan kerugian negara sekitar Rp3,7 triliun itu," ujar dia.

Selain itu, KPK juga akan memburu aset Sjamsul yang berada di luar negeri. Untuk itu, KPK akan bekerjasama dengan otoritas penegak hukum di luar negeri sesuai dengan United Nation Convention Anti-Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia.

"Dalam hal terdapat aset di luar negeri tentu saja kerja sama internasional akan dilakukan baik dengan jaringan yang di sudah ada yang sudah dibangun oleh KPK atau kerja sama internasional lainnya yang sudah difasilitasi seseuai dengan UNCAC yang sudah kita ratifikasi akan dilakukan kerja sama internasional untuk memaksimalkan aset recovery dan pengumpulan bukti yang lainnya," tambahnya. ton

http://nasional.inilah.com/read/detail/2379175/kpk-buru-rp37-triliun-dari-sjamsul-nursalim



Original Post

Khilafah Ginandjar Kartasasmita Ngawur Berat

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-05-17

GINANJAR Kartasasmita mengirim tulisan apik dari Boston soal khilafat. Masalahnya gebyah uyah, kata orang Jawa. Yang dimaksud adalah khilafahnya HTI yang baru dibubarkan Menkopolhukam Jenderal Wiranto, pekan lalu dengan tuduhan anti-Pancasila. Tapi dalam tulisan yang dikirim Ginandjar, karena pukul rata, semua istilah khilafah kena, hingga ke ISIS. Padahal, istilah itu merupakan terminologi dalam Al Qur-an dan Hadits, sejarah Islam, sejarah dunia, dan sejarah NKRI.

Akan halnya HTI, menurut hukum, prosedur pembubaran HTI, tak memenuhi syarat. Jadi masih panjang perjalanan pembubaran HTI di Pengadilan.

Pembubaran itu kontra produktif. Timingnya tak tepat. Yaitu di kala Bani Islam sedang berfriksi dengan Bani Kotak, sang penguasa, soal Ahok. Praktis jurus Wiranto terbaca sebagai bagian dari beleid serangan terhadap Bani Islam soal Congbi yang membuat umat Islam seantero nusantara tahu surat Al Maidah 51, yang tadinya tak tahu. Sudah pasti ke depan Islamisme menguat secara signifikan yang niscaya pula menyulitkan para sekular.

Beleid yang ceroboh, pembubaran dilepas pada saat Bani Islam sedang senafas sepenanggungan melintasi sektarianismenya melawan Congbi. Setelah ikut Orde Baru sekian lamanya menangani konflik ideologis, ternyata Wiranto belum lulus juga. Tak boleh sewenang-wenang!

Belum selesai kasus Separatis Papua Merdeka, muncul Separatis Minahasa, dengan segala ekspresinya. Itu wajib ditindak. Yaitu, sepanjang masih dalam bentuk recht idea (gagasan hukum) melawan Pancasila, NKRI, dilindungi HAM. Tetapi ketika diekspresikan seperti Papua Merdeka dan Minahasa Merdeka adalah melanggar hukum makar. Khilafatnya HTI masih taraf recht idea. Belum konsep politik. Walau banyak suara dari NU yang ingin membubarkan HTI, juga sekadar diskursus akibat gesekan kegiatan di lapangan. Tak berarti PBNU bersedia menjadi balak enam dalam pembubaran HTI. Kata Cak Su, Wasekjen PBNU, pemerintah jangan minta diurusi PBNU. Jangan dibalik. Negara yang harus mengurusi kita, bukan kita yang mengurusi penguasa.

Betul Cak Su. Penguasa memiliki obligation (kewajiban negara), sedang rakyat memiliki rights (hak), kata Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM.

Tampaknya PBNU sudah menarik diri soal pembubaran HTI. Disadari bahwa dengan mudah rezim melakukan pembubaran ormas, seperti kepada HTi. Berikutnya ormas mana lagi yang menyusul dibubarkan ketika berseberangan dengan pemerintah. Samalah dengan Orde Baru. Padahal khilafahnya HTI, baru recht idea.

Datanya, Hizbut Tahrir di banyak negara dibubarkan, kecuali di Inggris dan Amerika. Tapi pembubarannya karena ideologi tersebut sudah menjadi ekspresi. Saya lebih setuju dengan tulisan mantan Waketum PBNU, As\'ad, yang juga mantan Direktur BIN soal HTI, harus dipisahkan mana Hizbut Tahrir mana Ikhwanul Muslimin.

Menanggapi Ginandjar

Ada baiknya kilas balik agar tidak gebyah uyah. Setahu saya, setelah Yani Alama bersaudara menggulingkan Sultan Mahmud II, Old Ottoman Empire tahun 1917, tak ada despotisme dan segala caci maki Kartasasmita terhadap khilafat di artikelnya yang dikirim kepada Kolonel Hascaryo yang dishare ke saya.

Yani membatalkan UU Khilafat, yaitu Din U Devlet, dengan alasan UU itu yang membuat kemunduran Islam, di antaranya yang terpenting, ada pasal yang menyebut "Sultan tak berdosa" yang membuat emperor tak terkontrol menyitir Prof Harun Nasution.

Setelah Din U Devlet dibatalkan, pemerintahan Young Ottoman Empire (Ostmany Muda), tidak lagi despot dan fokus ke kebangkitan kejayaan Islam. Gerakan Young Ottoman (tiga bersaudara) ini fenomenal. Jenderal Pasha bersaudara mengajak Jerman berkerjasama untuk mengambil alih kekuasaan dunia dari Agama Kristen.

Saat itu, agama adalah sumber kekuasaan. Dan kekuasaan yang bertarung adalah kekuasaan Kristen versus kekuasaan Islam, sejak tragedi Bizantium hingga Reinaissance. Jelas saja tak ada konsep negara bangsa (nation state) waktu itu karena memang belum ada (Ginandjar membandingkan yang tak ada dengan yang ada (fakta) sehingga sulit dicerna publik). Piagam Madinah yang lalu diobrak-abrik untuk mencari pembenaran tentang Ukhuwwah Islamiah, Ukhuwwah Bashoriah, dan Ukhuwwah Wathoniah sebagai konsep demokrasi Barat. Ya ngawur. Sebab, hukum Islam tidak mengadobsi hukum Roman. Itu sebuah kesalahan Dinasti Umayyah, mengutip Prof Abdullahi Naim.

Pada abad-abad terakhir, ada 3 kerajaan Islam: 1. Moghul di India, 2. Persia, 3. Ostmani (Turki). Moghul dan Persia sudah jatuh ke kolonial karena kalah perang. Hanya Turki yang masih merdeka. Oleh karena itu, Turki menjadi pusat khilafah Islamiah dunia, pusat kekuasaan Islam dunia. Islam Hindia Belanda juga berpusat ke sana.

Pembunuhan terhadap Alexander Balkan memicu perang agama yg kemudian dikenal sebagai Perang Dunia Pertama (PD 1). Balkan artinya darah kemenangan. Ostmani Muda (belum ada nama Turki yang berasal dari Attaturk) bekerjasama dengan Jerman, disebut Entente (negara penyerang) melawan sekutu yang disebut Detente (negara bertahan).

Perang ini selesai tahun 1924, Entente kalah dan berada di bawah perjanjian Versailles. Sejak itu, semua kekuasaan Islam jatuh ke kolonial.

Sejak Ostmani Muda, Khilafat tak ada buruknya. Berada di tangan kaum muda idealis, Yeniseri diubah menjadi mesin perang. Yeniseri adalah tentara penjaga agama semasa Old Ottoman Empire (Ostmani tua). Old terakhir adalah Sultan Mahmud II yang digulingkan Young.

Setelah Young dikuasai kolonial, bentuk dinasti diubah menjadi republik oleh kolonial yang mengangkat Kolonel Kemal Attaturk (si Turki) menjadi presiden.

Otomatis kekuasaan khilafat bubar. Dewan Mahkamah Agung Islam diusir kolonial dari Turki, dan pindah ke Mesir, diusir lagi dari Mesir, pindah lagi ke Saudi (Ibnu Saud adalah anggota Mahkamah Agung Islam yang mengangkatnya menjadi calon Putra Mahkota Khilafah bersama Rasyid Ridho karena berdarah murni Kuraisy) di masa Muhammad Abduh ketuanya.

Di tangan Ibnu Saud, Dewan Mahkamah Agung Islam lenyap tak tentu rimbanya sampai kini. Tapi Dewan Mahkamah Agung Islam bermetamorfosis menjadi OKI kini. Dewan Mahkamah Agung Islam tadinya adalah jelmaan Pan Islamisme, kemudian Pan Arabisme. Cita-citanya adalah mengembalikan kejayaan Islam yang telah diimplementasikan oleh Yani Alama dan mengobarkan perang Sabil.

Setelah Attaturk berkuasa, sekularisme berhasil dilakukan berkat dukungan Detente, terutama Perancis yang mengenalkan demokrasi Barat dan kapitalisme ala Jean Baptis Say. Jelas paradok dengan khilafat yang proletariat (sosialime Islam). Bukan paradok baru itu. Melainkan metode untuk melumpuhkan kekuatan Turki. Setelah Erdogan jadi Presiden Turki, merujuk Dr Alfian Alfian tentang PKP, ruling party, Islam Politik Indonesia juga ikutan.

Komite Hijaz

Potongan sejarah dari Young ke Kemal Attaturk itulah yang menjadi rujukan Islam Hindia Belanda.

Akibat pindahnya Dewan Mahkamah Agung Islam ke Saudi, Islam Hindia Belanda membentuk Komite Hijaz. Di sini keterbatan penghulu NU, KH Hasyim Ashari, juga KH Muhammad Dahlan (Muhammadiyah), Cokroaminoto (SI), Haji Agus Salim, dst.

Komite Hijaz ini bermisi, agar Ibnu Saud tidak mengubah fatwa untuk Islam Hindia Belanda di mana pada saat itu sedang pesat-pesatnya berkembang mazdhab Wahabi di Saudi sebagai madzhab negara.

Komite Hijaz berangkat ke Saudi dan bertemu dengan Ibnu Saud. Tapi hanya dua dari tiga permohonan yang dikabulkan. Yaitu: (1) imam sholat Masjidil Haram, bergantian dengan 4 mazdhab. (2) penghancuran peninggalan Islam di haramain dihentikan. Sedang untuk tidak mengubah fatwa islam, tak dikabulkan.

Maka tahun 1926, ulama mendirikan Nahdlatul Ulama, yg berbeda dengan Wahabi, dan tidak lagi merujuk fatwa dewan Mahkamah Agung Islam, sementara ribuan ulama dibunuh oleh rezim Ibnu Saud karena menolak menjadi Wahabi.

Soal negara transnasional, adalah bab yang lain. Ayat 30 Al Baqoroh memang menyebut bumi saja. Tapi menurut Prof. Aqib Suminto, khilafah dalam surat itu hanya dimakomkan kepada Nabi Adam AS dan Nabi Dawud AS. Tidak kepada Nabi Muhammad SAW. Perdebatan mulai antara tekstual versus kontekstual.

Dalam faktanya ketika Sekutu Barat pemenang PD II mengumumkan, "Bangsa terjajah boleh memilih, mendirikan negara merdeka atau akan ikut kolonialnya" bangsa Arab tidak kembali ke khilafahnya Pan Islamisme maupun Pan Arabisme, tetapi membentuk negara merdeka sendiri-sendiri. Jadilah negara teluk kecil-kecil yang doyan berperang sesama.

Masalah baru muncul. Nasionalisme apa yang digunakan negara-negara baru terbentuk di Teluk yang sebelumnya adalah nasionalisme Islam mondial. Mahkamah Agung Islam menerbitkan fatwa bahwa nasionalisme yang tadinya berdasarkan peradaban berganti menjadi nasionalisme berdasar kebudayaan.

Nasionalisme Saudi berdasarkan ikatan kultural Arab Saudi. Mesir dengan kultural Mesir, Iraq dengan kulrural Iraq, dst.

Yang dimaksud peradaban adalah civilization ialah agama. Yg dimaksud kebudayaan ialah kultur (culture). Jadi dengan fatwa tersebut, nasionalisme internasinaonalized berhenti.

Bung Karno Versus Natsir

Berangkat dari perdebatan nasionalisme Turki ini pula yang menjadi tema diskursus antara Bung Karno versus Mohammad Natsir ketika merancang Pancasila di BPUPKI dan PPKI menurut Prof Yusril Ihza Mahendra.

Bung Karno menghasilkan Pancasila 1 Juni 1945 yang belum lama dibuatkan Keppresnya oleh Presiden Jokowi. Sedang Natsir menghasilkan Pancasila 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta. Jika 1 Juni menuju republik sosialis, yang 22 Juni menuju republik Islam.

Tentu saja pertarungan tekstual versus kontekstual khilafat tak berhenti. Sebab khilafat digunakan setelah Rasulullah mangkat. Yaitu kepemimpinan Khulafaurrasyidun (Khalifah Abu Bakar, Umar, Usman, Ali), berakar pada Syariah Islam surat 54 Al Qur-an.

Setelah berlalunya 4 khalifah, berganti dengan bentuk dinasti, Muawiyyah, lalu Abbasiyah, khilafat terus digunakan selama 1300 tahun dengan varian yang lebih rapi dalam simbol amirul mukminin, kepala negara sekaligus kepala agama. Baru belakangan berubah sejak Revolusi Perancis mengenalkan separation of power dari recht idea Protestan. [***]

Penulis adalam mantan Anggota Komisi Hukum DPR dan saat ini menjabat Wakil Sekretaris Pemimpin Pusat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU.

http://politik.rmol.co/read/2017/05/17/291653/Khilafah-Ginandjar-Kartasasmita-Ngawur-Berat-



Original Post

KPK perpanjang masa penahanan Fahd El Fouz

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-05-17

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka tindak pidana korupsi pengurusan anggaran dan pengadaan di Kementerian Agama Tahun Anggaran 2011-2012, Fahd El Fouz.

"Hari ini dilakukan perpanjangan masa penahanan untuk tersangka FEF (Fahd El Fouz) selama 40 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, dalam penyidikan kasus tersebut, KPK mendalami pertemuan antara mantan Wakil Menteri Agama periode 2011-2014 Nasaruddin Umar dengan Fahd El Fouz yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

"Yang bersangkutan kami panggil hari ini sebagai saksi, yaitu mantan Wakil Menteri Agama tetapi dalam kapasitas sebagai mantan Dirjen Bimas Islam pada saat itu," kata Febri, Senin (15/5).

Febri menyatakan KPK mengklarifikasi beberapa hal kepada Nasaruddin terkait indikasi suap dengan tersangka Fahd El Fouz.

"Jadi misalnya kami klarifikasi tentang pertemuan-pertemuan yang diduga juga dihadiri oleh saksi pada saat itu tentu kami dalami juga apa yang dibicarakan pada saat pertemuan tersebut," katanya.

Kemudian, kata dia, KPK juga mengklarifikasi kepada saksi beberapa informasi yang sudah muncul dalam fakta persidangan dengan dua terdakwa sebelumnya.

"Karena memang kasus dengan tersangka Fahd El Fouz yang sedang kami proses saat ini adalah kelanjutan dari dua orang yang sudah kami proses sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap," ucap Febri.

Sementara Nasaruddin Umar mengaku tidak tahu banyak soal korupsi pengurusan anggaran dan/atau pengadaan di Kementerian Agama itu.

"Dimintai pendapat tentang saudara Fahd. Pada waktu itu saya sudah menjadi Wakil Menteri. Jadi saya sudah tidak tahu-menahu banyak," kata Nasaruddin sesuai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Ia mengaku pada saat menjabat sebagai Wakil Menteri dirinya sudah menjalankan tugas di luar negeri untuk membebaskan sekitar 200 warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati.

"Jadi proses belakangan saya tidak tahu dan tidak ada tanda tangan apa pun, tidak ada paraf apa pun, yang yang pasti tidak ada aliran dana apa pun," kata Nasaruddin yang saat ini menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Sebelumnya, KPK telah melakukan penahanan terhadap Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan anggaran dan pengadaan Al Quran.

Sementara, dua pelaku lainnya sudah dijatuhi vonis yaitu mantan Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar yang divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider satu bulan kurungan dan anaknya Dendy Prasetia yang divonis delapan tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider satu bulan kurungan.

Indikasi kerugian negara dalam perkara ini adalah Rp3,4 miliar.

Fahd disangkakan pasal 12 huruf b jo pasal 18 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam perkara ini Zulkarnaen, Dendy dan Fahd menerima Rp14,39 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus sebagai commitment fee sebesar Rp4,74 miliar untuk pengadaan laboratorium komputer dan Alquran pada 2011 dan 2012 sejumlah Rp9,25 miliar, ditambah Rp400 juta karena berhasil memperjuangkan anggaran dalam APBN Perubahan.

Zulkarnaen Djabar menurut hakim terbukti memperjuangkan anggaran Kementerian Agama dalam APBN Perubahan 2011 sebesar Rp3 triliun, termasuk pengadaan Alquran sebesar Rp22 miliar direvisi menjadi Rp22,8 miliar dan anggaran laboratorium komputer MTs sebesar Rp40 miliar, sehingga ia memperjuangkan total anggaran Kemenag sebesar Rp130 miliar termasuk anggaran buku keagamaan sebesar Rp59 miliar padahal usul awal adalah Rp9 miliar.

Selanjutnya Zulkarnaen, Dendy, dan Fahd El Fouz yang saat itu menjabat sebagai Ketua Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) melakukan intervensi kepada pejabat Kemenag untuk memenangkan PT Batu Karya Mas dalam proyek pengadaan laboratorium komputer MTs dan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (PT A31) dalam proyek penggandaan Al Quran 2011.

Fahd adalah narapidana pemberian suap kepada mantan anggota badan anggaran dari Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati terkait bantuan pengalokasian anggaran bidang infratstruktur jalan pada Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 2011 untuk Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah dan sudah divonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta.Editor: Tasrief Tarmizi

http://www.antaranews.com/berita/629640/kpk-perpanjang-masa-penahanan-fahd-el-fouz



Original Post

Ratusan Warga Berkumpul Siap Bubarkan Aksi 1.000 Lilin

Media Online jpnn.com
2017-05-17

jpnn.com, PADANG - Sempat beredar kabar di media sosial akan berlangsung aksi menyalakan 1.000 lilin sebagai bentuk dukungan untuk Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di kawasan Tugu Gempa, Kota Padang, Senin (15/5) malam.

Nyatanya, hingga malam tidak ada aksi seperti yang direncanakan. Polisi berjanji akan melakukan pembubaran jika aksi tersebut sampai dilakukan karena dianggap bisa mengganggu kerukunan warga.

Pantauan Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Senin (15/5) sekitar pukul 20.00 ratusan orang yang terdiri dari warga, aktivis Indonesyam Muslim Care atau Lembaga Kemanusiaan yang aktif di bidang dakwah, petugas Satpol PP dan kepolisian terlihat berkumpul di sekitar Tugu Gempa Padang untuk antisipasi agar aksi tersebut tidak berlangsung.

Direktur Indonesyam Muslim Care Abu Sholeh Al Anshary mengatakan umat muslim di Padang sangat menolak adanya kegiatan aksi bakar 1.000 lilin yang informasinya beredar di medsos.

"Kenapa kasus Ahok dibawa ke Padang, cukup di Jakarta saja. Ini sepertinya ada gerakan masif dari kelompok tertentu yang ingin memancing," ujarnya.

Selama ini, kata Abu Sholeh, tidak ada yang menghina kelompok tertentu di Padang. "Kita tidak pernah menghina mereka, ingat negeri ini negeri para ulama dan mujahid, jika memancing terus para muslimin akan bergerak. Di Padang semua orang saling toleran, saling menghargai selama ini tidak pernah ada yang dizalimi," tegasnya.

Jika malam itu ada aksi bakar 1.000 lilin, pihaknya akan membubarkan dengan baik-baik.

Lurah Belakang Tangsi M Sidik yang juga memantau di kawasan Tugu Gempa menyebutkan, dirinya dapat informasi akan adanya aksi bakar 1.000 lilin dari media sosial.

http://www.jpnn.com/news/ratusan-warga-berkumpul-siap-bubarkan-aksi-1000-lilin



Original Post

Perkara korupsi KPU Banjar dilimpahkan ke Kejaksaan

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-05-17

Banjarmasin (ANTARA News) - Perkara dugaan korupsi KPU Kabupaten Banjar tahun anggaran 2013 dengan tersangka Sekretaris KPUD setempat H Gusti Muhammad Ihsan Perdana yang ditangani Subdit 3 Tipikor Ditkrimsus Polda Kalsel kini sampai pada tahap P21, atau dilimpahkan ke kejaksaan

"Berdasarkan petunjuk Jaksa Peneliti, maka perkara ini dinyatakan P21. Jadi penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti selanjutnya penyidikan selesai dan beralih ke tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan nantinya," kata Kapolda Kalsel Brigjen Pol Rachmat Mulyana di Banjarmasin, Selasa.

Dikatakannya, Gusti Muhammad Ihsan Perdana ditetapkan sebagai tersangka lantaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diduga telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN.

Bukan itu saja perbuatan tersangka juga dianggap telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 2001 Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No: 190/PMK.05/2012 Tentang Cara Pembayaran APBN.

Tersangka juga dianggap melakukan intervensi pengelolaan anggaran dengan tidak memfungsikan PPK PPSPM yang bertugas untuk memeriksa, menguji dan memverifikasi material terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai aturan.

Modus tersangka yakni melakukan pembayaran kegiatan pengadaan barang fiktif, pembayaran kegiatan dengan mark up dan pembuatan pertanggungjawaban palsu.

Untuk barang bukti yang disita di antaranya SK Sekretaris KPU Banjar, kwitansi ATK 425 lembar, SPPD 410 lembar, kwitansi hotel, kwitansi iklan, SP2D 451 lembar, DIPA, rekening koran serta bukti pembayaran honor PPK atau PPS selama delapan bulan," ucap Kapolda Kalsel.

Sedangkan aset yang disita yang diduga hasil tindak pidana korupsi dari tersangka berupa satu unit toko beserta sertifikat hak milik senilai Rp 650.000.000 dan uang sebesar Rp 61.773.000. Sedangkan kerugian negara mencapai Rp 3.579.739.250.

"Pasal yang dilanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas

Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP," tuturnya saat ekspose perkara ke awak media.

Usai ekspose perkara yang dilakukan oleh Kapolda Kalsel,tersangka dan sejumlah berkas barang bukti diserahkan penyidik ke Kejaksaan Tinggi Kalsel, nampak Kasubdit 3 Tipikor AKBP Winardi Prabowo memimpin langsung proses penyerahan tersebut.

(T.G007/H005)Editor: Ruslan Burhani

http://www.antaranews.com/berita/629644/perkara-korupsi-kpu-banjar-dilimpahkan-ke-kejaksaan



Original Post

KPK Percaya Diri Menghadapi Praperadilan Miryam

Media Online metrotvnews.com
2017-05-17

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku percaya diri untuk menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Miryam S. Haryani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK mengaku sudah mengantongi alat bukti permulaan yang cukup dan bukti petunjuk untuk terkait kasus yang menyeret politikus Partai Hanura tersebut.






"Jadi bukti-bukti sudah dimiliki KPK kemudian meningkatkan status MSH sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa 16 Mei 2017.

Bukti permulaan dimiliki oleh KPK yakni surat, alat bukti saksi, dan bukti autentik lainnya. Sedangkan bukti petunjuk yang dipegang penyidik KPK berupa video sidang perkara KTP-el dan rekaman pemeriksaan Miryam di tahap penyidikan.

Bukti-bukti itu yang menjadi dasar KPK menjerat Miryam dengan dugaan pemberian keterangan tidak benar dalam kasus KTP-el. Lengkapnya alat bukti ini pula yang membuat KPK menang di praperadilan.

"Pada hari kedua saat ini, KPK sudah sampaikan jawaban di pengadilan terkait salah satu poin yang disampaikan oleh pemohon yakni terkait alat bukti," tegas Febri.

Tim Biro Hukum KPK telah membeberkan sejumlah bukti yang digunakan untuk menyeret Miryam. Ada tiga bukti yang dipaparkan dalam sidang praperadilan hari ini.

Pertama, alat bukti surat, meliputi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam, tulisan tangan Miryam saat dimintai keterangan dalam penyidikan, dan konsep atau revisi BAP oleh Miryam.

Kedua, alat bukti saksi. Sejumlah orang, kata Setiadi, telah diperiksa, antara lain Elsa Syarief dalam perkara Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Yosep Sumartono dalam perkara terdakwa kasus korupsi KTP-el Irman dan Sugiharto.

Ketiga, alat bukti petunjuk. Rekaman video kesaksian Miryam persidangan Tipikor kasus KTP-el dan rekaman pemeriksaan saat penyidikan jadi modal tambahan KPK menjerat Miryam.
(DEN)


OA_show(\'news_signature\');

http://news.metrotvnews.com/hukum/GKdgWwEk-kpk-percaya-diri-menghadapi-praperadilan-miryam



Original Post

Jokowi Minta Gesekan Disudahi

Media Cetak Republika Halaman 1
2017-5-17

Jokowi Minta Gesekan Disudahi

Jokowi meminta penolakan dan saling unjuk rasa disudahi.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara soal ketegangan di masyarakat selepas dipenjarakannya terpidana peno-daan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Presiden meminta agar gesekan-gesekan di masyarakat setelah kejadian tersebut disudahi.

"Kalaupun dalam beberapa hari terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat. mulai saat ini saya minta hal tersebut, gesekan tersebut untuk dihentikan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5).

Presiden mengingatkan persaudaraan antarmasyarakat agar Iebih diperkuat. Ia pun meminta, agar masyarakat tidak saling menghujat dan menjelekkan satu sama lain demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Jangan saling fitnah karena kita ini adalah saudara, jangan saling menolak karena kita ini adalah saudara, jangan kita saling mendemo habis energi kita untuk hal yang tidak produktif itu. Kita adalah saudara-sau-

dara sebangsa dan se-Tanah Air," ujarnya menegaskan.

Berbagai aksi menuntut pembebasan Ahok marak selepas pembacaan putusan pengadilan pada Selasa (9/5) lalu. Selain di lokasi penahanan Ahok, aksi-aksi juga digelar di berbagai daerah. Meski tidak berujung insiden, sejumlah gesekan dan ketegangan sempat terjadi. Penolakan. kedatangan tokoh-tokoh yang dianggap saling berseberangan kubu juga terjadi di daerah-daerah.

Seruan yang disampaikan Jokowi kemarin selepas pertemuannya dengan sejumlah pejabat negara dan tokoh lintas agama di Istana Negara. Di antara yang ia temui adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmi Faishal Zaini, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bakhti, Ketua Konferensi Wali Gereja Ignatius Suryo Hardjoatmodjo, dan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriette T Hutabarat-Lebang.

Selain itu, hadir pula Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia Hartati Murdaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia Uung Sendana L Linggarjati, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Maruf Amin.

Dalam kesempatan kemarin, Presiden juga menginstruksikan Kapolri serta Panglima TNI menindak tegas oknum-oknum yang mengganggu persatuan NKRI, serta yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Presiden menegaskan, meskipun kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul dijamin oleh konstitusi, tetapi kebebasan tersebut harus sesuai dengan hukum juga Pancasila serta UUD 1945.

"Dan harus berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika," katanya. Dalam aksi-aksi

mendukung Ahok di sejumlah daerah, sebelumnya memang sempat te-lontar sentimen-senti-men memisahkan diri dari NKRI.

Kiai Maruf mengatakan, setiap majelis dan ormas keagamaan sepakat dengan pemerintah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. "Kami mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya, yang dapat menimbulkan terjadinya konflik di masyaarakat," kata Kiai Maruf di Istana Negara.

Kiai Maruf menjelaskan, tidak ada pihak mana pun yang enggan memperkuat rasa kebangsaan Indo-

nesia dan menguatkan persaudaraan sebangsa se-Tanah Air. Dia juga mengimbau masyarakat tidak takut menyampaikan aspirasi, karena Indonesia adalah negara yang demokratis.

Syaratnya, warga yang hendak menyampaikan pendapatnya harus mematuhi koridor hukum. "Kesantunan, keadaban, dan dengan cara yang akhlakul karimah tetap harus dikedepankan," ujarnya.

Ke depannya, menurut Kiai Maruf, semua majelis dan ormas keagamaan akan berusaha memperbanyak dialog kebangsaan dengan kalangan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan agar rasa kebangsaan masyarakat semakin kuat dan keutuhan bangsa semakin terjamin.

Sedangkan Sekjen PBNU Helmi Faishal Zaini menyampaikan, dalam pertemuan kemarin dibahas terkait perkembangan situasi nasional. "Membahas perkembangan situasi nasional dan memupuk kembali kebersamaan antarpemeluk agama," kata Helmi.

Menurut dia, perbedaan pandangan yang kian tajam di masyarakat tidak lepas dari ekspresi kebebasan masing-masing. "Kami menduga karena hari ini, ekspresi kebebasan itu melahirkan perdebatan yang melelahkan, padahal harusnya melahirkan persatuan, mempererat ukhuwah," kata dia.

ed fitriyan zamzami





Original Post

KPK Pelajari Pembebasan Urip Tri Gunawan

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-5-17

KPK Pelajari Pembebasan Urip Tri Gunawan

Pemberian remisi bisa menjadi preseden tidak baik.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat terkait pembebasan bersyarat terpidana Urip Tri Gunawan. Mantan jaksa yang terbukti menerima suap terkait kasus BLBI ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat sejak 2008.

Surat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) itu menanyakan denda yang dibayarkan dan konversi denda. "Kami belum merespons, mengecek, mempertimbangkan banyak hal. Jadi, kalau dibsebut sudah dikonsultasikan ke KPK, sudah seizin KPK, saya kira itu tidak tepat," ujar Juru Bicara KPK Febri Dian-syah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/5).

Komisi antirasuah itu sedang mempelajari dan akan mengoordinasikan hal ini lebih lanjut. Febri mengatakan, pemberian remisi bisa menjadi preseden tidak baik.

Meski diatur dalam peraturan perundang-undangan, remisi harus mempertimbangkan keseriusan berbagai pihak yang menilai korupsi sebagai kejahatan serius. "Jika sudah dua per tiga menjalani masa pidana ketentuan minimal, kemudian harus dibebaskan, tentu harus ada sebab atau syarat-syarat lain," kata dia.

KPK menilai, pembebasan terpidana merupakan wewenang Kemenkumhami Namun, PP Nomor 99 Tahun 2012 sudah jelas mengatur hukuman tambahan. Begitu juga Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan KUHP yang mengatur soal hak tambahan pencabutan hak-hak terpidana. Pemberian

hukuman seberat-beratnya bertujuan untuk memberikan efek jera, agar jangan ada lagi aparatur negara atau masyarakat yang berani terlibat korupsi.

Siapa pun harus mempertimbangkan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dengan serius. Febri menegaskan, jangan sampai ada kesan bahwa remisi diberikan secara sama rata terhadap terpidana umum dan terpidana korupsi.

KPK tidak ada kompromi soal efek jera bagi terpidana korupsi. Dalam mengawasi pelaksanaan hukuman, Kemenkumham diharapkan bertindak maksimal. Jangan sampai, ada kemunduran dalam pemberantasan korupsi.

Ia juga mengatakan, perlunya ketegasan memberikan pesan baik yang kuat kepada masyarakat. KPK berharap agar remisi ini tak membuat citra pemerintah tercoreng. "Jangan sampai kemudian ada citra yang terbentuk bahwa Kemenkumham atau bagian jajaran eksekutif sebenarnya tidak memperhatikan aspek rasa keadilan publik terkait dengan terpidana kasus korupsi itu," kata dia.

Sementara itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo enggan menanggapi Urip yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Dia mengatakan, persoalan Urip sudah bukan menjadi domain Kejaksaan Agung.

Diajuga meminta agar tidak mengaitkan lagi Kejaksaan Agung dengan Urip. "Dia sudah diberhentikan dari kejaksaan," ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham memberikan pembebasan bersyarat kepada mantan jaksa Urip pada Jumat (12/5). Urip sendiri divonis menjalani hukum 20 tahun penjara serta membayar denda Rp 500 juta, lantaran telah menerima suap senilai 660 ribu dolar AS dari Arta-lyta Suryani (Ayirf).

jf,. Bantuan itu diberikan kepada Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 20 tahun bui terhadap Urip pada 28 November 2008. Mahkamah Agung, pada 11 Maret 2009, juga menolak permohonan kasasi Urip.

ed erdy nasrul





Original Post

SUAP HAKIM MK

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-5-17

SUAP HAKIM MK

Tersangka dugaan suap hakim MK Samsu Umar Abdul Samiun

meninggalkan KPK usai pemeriksaan di Jakarta, Selasa 116/5). Bupati Buton nonaktif itu diperiksa sebagai tersangka dugaan suap Hakim MK Akil Mochtar pada penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Buton 2011/2012.

WIHDAN HIDAYAT/REPUBLIKA





Original Post

Putusan Hakim Kasus Ahok Ditanggapi Berbeda

Media Cetak Republika Halaman 6
2017-5-17

Putusan Hakim Kasus Ahok Ditanggapi Berbeda

Sidang keputusan hakim kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan yang berbeda di masyarakat. Ada yang tetap menghormati keputusan hakim dan ada yang menolak.

Hal ini membuat kondisi negeri ini semakin karut-marut dan memancing perpecahan rakyat. Hal ini akan terus terjadi jika standar keadilan yang ada di masyarakat kurang jelas. S*ebab, keadilan yang disandarkan pada logika manusia tentu berbeda-beda.

Sebaiknya, pemerintah segera mencari solusi yang tepat dalam mendefisinikan keadilan. Hanya dengan mengunakan standar keadilan Sang Pencipta, penduduk negeri ini akan bersatu sehingga tidak mudah terpecah, apalagi jika ada faktor kepentingan yang ikut mendompleng.

Afkar Adya Surya

Jering, Sidorejo, Godean, Sleman, DI Yogyakarta

Afkar Adya Surya





Original Post

Menag Hormati Proses Hukum Ahok

Media Cetak Republika Halaman 9
2017-5-17

Menag Hormati Proses Hukum Ahok

PANGKAL PINANG - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengadakan dialog dengan sejumlah tokoh agama di Hotel Novotel, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Selasa (16/5). Dalam acara tersebut, para tokoh yang hadir sempat menyinggung kasus penodaan agama yang ramai diperbincangkan di Jakarta.

Dalam kasusitu, Lukman mengungkapkan pandangan terkait kasus dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama tersebut. "Kasus Jakarta tadi yang ditanyakan. Ini kan belum selesai, belum final putusannya. Karena pihak Pak Ahok masih banding, ya kita tunggu saja proses peradilan tinggi berikutnya," ujarnya.

Lukman pun mengimbau kepada masyarakat yang senang dengan keputusan vonis majelis hakim beberapa waktu lalu untuk tidak terlalu senang. Begitu juga dengan para pendukung Ahok agar tidak terus-menerus melakukan aksi bakar lilin.

"Yang senang dengan keputusan ini jangan terlalu berlebihan mengungkapakan kesenang-annya, kegembiraannya. Sebalik-

nya yang sedih, yang kecewa, juga tidak perlu larut dengan kekecewaannya apalagi sampai mengerahkan masa sampai berhari-hari," ujar Lukman.

Menurut dia, kedua belah pihak harus sama-sama menahan diri dan menyerahkan pada proses hukum. Apa pun hasilnya nanti, kata Lukman, kedua belah pihak juga harus terikat dengan kesepakatan untuk menyerahkan kepada hukum tersebut. "Jadi, itu pandangan saya," kata alumnus Pondok Pesantren Gontor tersebut.

Majelis hakim telah memvonis Ahok dengan hukuman penjara dua tahun. Namun, Ahok mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Saat ini, PT DKI Jakarta masih menunggu salinan putusan dan berkas banding dari PN Jakarta Utara. Dengan demikian, proses penangguhan penahanan Ahok belum dapat diproses.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, makar yang terjadi di Minahasa memanfaatkan kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Menurut dia, perpecahan tersebut adalah lanjutan bentuk provokasi atas vonis yang

diterima Ahok. "Ini sebuah kondisi yang menunggangi isu Ahok karena dilakukan dengan provokasi (jika) Ahok ditahan, ya (maka) Minahasa merdeka," ujarnya saat dihubungi Republika, Selasa (16/5).

Menurut dia, masalah yang dibawa Ahok dijadikan alasan untuk melakukan separatisme. Makar dengan menunggangi isu vonis Ahok, kata Hidayat, merupakan sebuah kejahatan. "Menunggangi kasus Ahok untuk kepentingan separatisme adalah sebuah kejahatan," ujarnya menjelaskan.

Seharusnya, kata dia, polisi betul-betul meluruskan tindakan makar demi tegaknya hukum di NKRI. "Ini sudah jelas-jelas akan melakukan tindakan kemerdekaan, justru Kapolri malah mengatakan akan melakukan pendekatan persuasif," ujar politikus PKS ini.

HNW menilai, pendekatan persuasif yang dipilih Polri untuk kasus makar Minahasa adalah langkah yang tidak tepat. Pendekatan tersebut, kata dia, justru satu pendekatan yang tidak mencerminkan tentang adanya keadilan.

singgih wiryono ed muhammad iqbal





Original Post

Objek Gugatan Miryam tak Tepat

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-5-17

Objek Gugatan Miryam tak Tepat

Komisi

Pemberantasan Korupsi sudah berulang kali menjerat tersangka dengan Pasal 22 JJU Tipikor.

GOLDA EKSA

goldo@mediaindonesia.com

POLITIKUS Partai Hanu-ra Miryam S Haryani menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi lewat jalur praperadilan. KPK dianggap tidak berwenang menyidik tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu di pengadilan.

Namun, Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menilai alasan Miryam itu tidak tepat untuk dimasukkan sebagai objek praperadilan. Dasarnya, kata dia, Pasal 77 KUHAP sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X1I/2014 tanggal 28 April 2015. Dasar lainnya, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Berdasarkan ketentuan itu, jelas Setiadi, objek praperadilan hanya terkait dengan proses penyidikan, penetapan tersangka, penggeledahan, hingga penahanan. Karena itu, pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus objek gugatan Miryam.

"Gugatan tentang pasal yang menjeratnya itu sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima pengadilan," tegas Setiadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin. KPK menjerat Miryam dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Gugatan tentang pasal yang menjeratnya itu sepatutnya ditolak."

Setiadi

Kepala Biro Hukum KPK

Miryam disangka memberikan keterangan palsu di pengadilan tipikor terkait dengan perkara korupsi proyek pengadaan KTP-E dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Miryam ditetapkan sebagai tersangka karena ia mencabut seluruh berita acara pemeriksaan (BAP) dalam perkara tersebut.

Menurut Setiadi, KPK punya dasar hukum yang kuat untuk menetapkan Miryam ( seba-gai tersangka karena komisi antirasywah dibentuk untuk memberantas korupsi. Pasal 22 UU Tipikor yang digunakan menjerat Miryam, kata dia, masuk tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diatur da-

lam Pasal 6 huruf c UU KPK.

Lagi pula, lanjutnya, dalam Bab III Pasal 22 UU Tipikor mengatur soal tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Karena itu, KPK menyimpulkan apa yang dilakukan Miryam masuk ke kategori tindak pidana korupsi.

Kasus tipikor yang menggunakan Pasal 22, ucap Setiadi, bukan kali pertama. Sejumlah kasus yang dijerat pasal itu, antara lain, kasus Muhtar Ep-pendy. Pengadilan tipikor menyatakan Muhtar terbukti bersalah merintangi penyidikan dan memberikan keterangan palsu terkait dengan perkara suap penanganan sengketa pilkada yang melibatkan Akil Mochtar. Pasal yang sama juga diterapkan dalam kasus Romi Herton pada 2015, H Budi Alju-fri pada 2015, dan Said Faisal Muchlis pada 2014.

Tidak sama

Pengacara Miryam, Aga Khan, berkukuh kasus kliennya berbeda dengan Muhtar Ependy. Dalam kasus Muhtar, kata dia, perkara intinya sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Sementara itu, dalam kasus Miryam, perkara intinya korupsi KTP-E masih dalam proses persidangan. "Kalau kita ini beda, perkara intinya belum putus, kan? Belum penuntutan, masih pemeriksaan saksi-saksi," jelas Aga.

Untuk memperkuat argumentasi hukum tersebut, dalam sidang lanjutan hari ini, tim pengacara Miryam bakal menghadirkan dua saksi ahli.

(Mtvn/P-3)





Original Post

Dramaturgi Ahok dan Keindonesiaan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 6
2017-5-17

Dramaturgi Ahok dan Keindonesiaan

Babak demi babak drama politik yang melibatkan Ahok terus bergulir, tak kunjung usai. Setelah divonis penjara dua tahun oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu atas kasus penistaan agama, kegaduhan politik kembali mencuat, setelah sebelumnya terus memanas karena dinamika politik yang berlangsung dalam Pilkada DKI. Nama Ahok sepertinya menjadi jaminan atau mungkin bisa dibaca sebagai patokan bagaimana politik dalam kontestasi itu berlangsung. G ambaran bahwa politik itu "mencekam", "menistakan", "menjatuhkan" bahkan "membunuh karakter" menjadi kian tak terelakkan. "Politik itu kejam", demikian dominan awam melihatnya.

Tak bisa disalahkan memang, bahwa politik kontestasi membawa konsekuensi yang cukup besar dalam banyak hal. Salah satu di antaranya terkait polarisasi dukungan yang mengarah pada kulturisasi personal. Alhasil polarisasi ini menciptakankonfrontasisosial yang dalam kasus Ahok ini sudah melewati batas kesadaran dalam berpolitik yang konstruktif (mencerdaskan). Jika sebagian masih menganggap hal ini adalah ekses berkepanjangan dari periode kepemimpinan Jakarta sebelumnya dan pilpres 2014, itu bisa dan sangat mungkin dicari hubungannya. Tetapi menjelaskan bagaimana dramaturgi ini berlangsung, itu cukup kompleks.

Menilai dramaturgi Ahok

memang tidak bisa hanya dipandang vis a vis semata. Penjelasan logis atas dramaturgi ini harus dilihatlebih dalam lagi dari akar permasalahan yang muncul. Namun, merogoh lebih dalam untuk maksud memahami bagaimana dramaturgi ini muncul dan berlangsung itu juga tidak mudah. Hal ini karena setiap aspek yang terlibat saling berkelindandanmembangun jalan cerita yang semakin rumit. Dengan kata lain, dramaturgi ini tidak lagi soal kalkulasi pilkada, tetapisudahjauhdariitu mencakup hubungan sosial kemanusiaan dalam bingkai keindonesiaan.

Akar Masalah

Akar masalah pertama atas dramaturgi Ahok ini berakar darikonstruksikekuasaanyang dibangun dan menopangsegala potensi yang muncul, terutama dalamkerangka mengamankan dan mengembangkan kontinuitas kekuasaan yang ada saat ini. Mempertahankankekuasa-an merupakan bagian dari proses politik. Maka agar mampu bertahan, segala potensi yang dimiliki dan sumber daya yang melekat dalam kekuasaan akan dioptimalkan, termasuk membangun citra politik.

Publik yang sejatinya lebih berperan sebagai penikmat politik hanya dominan mengonsumsiapa yang disodorkan. Daya kritis yang kerap dibangun sebetulnya lebih mengikuti penalaran yang-diakui atau tidak-terbentuk dari pencitraan yang dipertontonkan. Namun, tidak juga bisa disalahkan karena citra dan politik ibarat dua kakakadik kandungyang tidak bisa saling dipisahkan.

Rentetan drama ini juga ti-

dak lepas dari skenario "sangsu-tradara" agar citra yang dihasilkan bisa menyelusup dalam pikiran publik, dan lebih dari itu bisa memengaruhi publik untuk ikut terlibat dalam drama yang dimainkan. Pilkada DKI adalah ruang interaksinya sehingga tak pelak Pilkada D KI pe-nuh dengan riuh rendah masyarakat Indonesia, tak hanya masyarakat Jakarta, yang saling mengintegrasikan diri di dalamnya.

Yang ingin dikatakan adalah, poli tikkontestasi yang ditopang oleh kapitalisasi pencitraan yang terlampau wah, rentan terhadap daya kritis publik. Karena setiap penilaian akan selalu dikonstruksikan ber-dasar-kan "apa yang diinginkan sang sutradara", danbukan berbasiskan pada fakta yang ada. Masalahnya, sinetronisasi politik kontestasi hampir selalu ber-

langsung sepanjang usia pilkada langsung ini dimulai. Politik kontestasi yang berlangsung dominan berorientasi hasil telah mengabaikan proses yang mengidealkan politik yang mendidik dan mencerdaskan. Akar masalah kedua adalah adanya kecenderungan pengabaian terhadap nilai-nilai fundamental atas keyakinan mayoritas penduduk, tak hanya Jakarta melainkan juga Indonesia. Upaya yang dilakukan bahkan sangat mungkin dapat dibaca sebagai upaya mende-gradasikan dan meng-alienasikan keyakinan publik dari ruangpoli-tik. Sayangnya, yang disasar justru adalah agama yang banyak diimani. Ah ok pun offside dengan menyinggung sisi paling sensitif dari iman umat, maka reaksi pun terjadi.

Akibatnya, muncullah sikap oposisi dari umat Islam atas sikap offside Ahok tersebut. Eksesnya, Pilkada DKI menjadi ajang penghakiman bagi Ahok. Bagi banyak po-litisi,

terlebih dengan dukungan sebesar-besarnya dari sumber daya dan kekuasaan yang dimiliki, seperti yang diperoleh Ahok, fakta kekalahan di politik kontestasi seperti pilkada menjadi pukulan telakpalingironis. Fakta ini sekaligus pula menjelaskan bahwa kepentingan politik takseharusnya dibangun diatas sensitivitas keyakinan publik, apa pun keyakinannya.

Menghadirkan Keindonesiaan

Pertanyaannya, bagaimana memosisikan Indonesia dan menghadirkan keindonesiaan dalam kerangka yang lebih substantif? Bahwa menghadirkan keindonesiaan tidak ditentukan oleh menang atau kalah dipilkada. Pilkada hanya satu langkah dari panjangnya langkah yang harus ditempuh untuk memberi makna lain atas keindonesiaan. Olehkare-na itu, tak cukup bijak bilama-nakekalahan di Pilkada DKI dikonstruksikan sebagai kekalahan demokrasi. Bahkan diwacanakan sebagai kekalahan Indonesia dari kelompok yang tak sebangun dengan Pancasila, N KRI, dan kebinekaan.

Maka jargon-jargon menjaga Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagainya tampak menjadi sangat politis karena didorongoleh semangat mendukung Ahok, tidak murni dalam kerangka memperjuangkan nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri. Kalau begini, dikhawatirkan ini justru menjadi tak sepadan dengan upaya di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang jelas lebih utama di atas golongan atau kelompok mana pun.

Karena itu, kunci utama untuk ini semua adalah setiap golongan dan kelompok harus mampu menahan diri untuk tidak melampaui keterlibatan dari sesuatu yang bisa memicu persengketaan yang lebih besar. Kesepakatan bangsa ini atas Pancasila, NKRI, dan kebinekaan sudah selesai. Mendikotomikan diri dalam golongan tertentu, dan bahkan mengarahkan pada politik kontestasi di Pilkada DKI, jelas sudah tidak relevan bagi keindonesiaan. Indonesia perlu pengawalan lebih utuh dan bukan sekadar parsial dari keterlibatan atas dukungan politik saja.

IDIL AKBAR





Original Post

Jaksa Perkara Ahok Telah Ajukan Banding

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2017-5-17

Jaksa Perkara Ahok Telah Ajukan Banding

Pengacara menyerahkan memori banding kepada Ahok untuk dipelajari.

JAKARTA - Jaksa penuntut umum terpidana penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah melayangkan pengajuan banding kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. "Sudah disampaikan Senin lalu," ujar juru bicara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Mawawi, kemarin.

Nirwan mengatakan permohonan itu sudah tertuang dalam akta permintaan banding yang ditandatangani oleh jaksa penuntut umum dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saat ini. kata dia, permintaan ban-

ding jaksa sudah terdaftar di Pengadilan Negeri.

Menurut Nirwan, salah satu alasan pengajuan banding adalah putusan hakim tak sesuai dengan tuntut jaksa. Berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa bisa mengajukan banding apabila vonis hakim tak sesuai dengan tuntutan jaksa. "Jaksa dan terdakwa bisa melakukan upaya hukum," kata dia.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Ahok bersalah dalam perkara penodaan agama. Hakim menilai Ahok melanggar Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

divonis 2 tahun. Vonis itu lebih tinggi daripada tuntutan jaksa, yang hanya meminta Ahok dihukum 1 tahun penjara dan 2 tahun percobaan.

Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi, mem-, benarkan bahwa jaksa penuntut umum telah mengajukan banding. "Mereka sudah datang ke panitera Senin lalu untuk mengajukan banding atas putusan dengan terdakwa Ahok," kata dia. Tapi, kata dia, jaksa belum menyerahkan memori bandingnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pengacara Ahok, Darwin Aritonang, menyatakan tim kuasa hukum belum diberi tahu soal jaksa yang mengajukan banding. Ia menilai apa yang akan dilakukan jaksa tak perlu diapresiasi karena sudah

sepatutnya banding diajukan. "Banding ini bukan semata-mata menolak putusan pengadilan negeri," kata dia.

Tim kuasa hukum Ahok tengah menyusun memori banding. Salah satu pengacara, I Wayan Sudirta, menyebutkan ada 22 hal dalam memori banding yang akan diserahkan ke Pengadilan Tinggi DKi. Jumlah itu, kata dia, mungkin bertambah.

Wayan bersama sepuluh penasihat hukum Ahok lainnya mendatangi Markas Komando Brigade Mobil, Depok, Jawa Barat, kemarin. Selain membesuk, mereka memberikan memori banding kepada kliennya untuk dipelajari. Kami datang memang berfokus untuk mengerjakan memori banding, 1 ujar Sirra Prayuna, pengacara Ahok lainnya.

Memori banding ini, kata Wayan, penting untuk men-

jadi landasan dalam upaya perlawanan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam memori banding yang akan diserahkan. Salah satunya, memori banding dibuat untuk menilai pertimbangan-pertimbangan majelis yang terungkap di persidangan itu, "Apakah dimuat secara komperensif atau tidak."

Selain itu, Ahok langsung ditahan selepas menjalani persidangan. "Penahanan Ahok dimuat di halaman 615-616 (putusan hakim) tapi tidak ada satu pun yang menyebutkan alasan mengapa dia ditahan." kata Wayan. Kalau dasarnya alasan yang mengkhawatirkan, kata dia, dalam putusan harus muncul kata "mengkhawatirkan" itu.

IMAM HAMDI

Erwan Hermawan





Original Post

Bocah Perempuan Tunggu Izin Aborsi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 15
2017-5-17

Bocah Perempuan Tunggu Izin Aborsi

ROHTAK, INDIA

PENGADILAN India dalam waktu dekat akan memutuskan nasib seorang bocah perempuan berusia 10 tahun. Hakim akan bersidang untuk pemberian izin aborsi terhadap gadis belia yang hamil setelah diperkosa berulang kali.

"Pengadilan yang akan memutuskan, apakah anak perempuan itu bisa melakukan aborsi atau tidak," kata polisi setempat. Kisah tragis bocah itu berawal saat sering ditinggal di rumah ketika ibunya bekerja di proyek konstruksi. Pelaku, ayah tiri korban, me-merkosanya berulang kali.

Perbuatan biadab tersebut terungkap pekan lalu. "Kami telah mengajukan permohonan ke pengadilan agar korban mendapatkan izin aborsi," kata Pankaj Nain, Kepala Polisi Distrik Rohtak Negara Bagian Haryana, India utara.

Kini, lanjutnya, masa depan anak perempuan itu ada di ta-ngan pengadilan. Mereka yang mengajukan petisan ialah para korban perkosaan dan perdagangan manusia. Para perempuan itu meminta pengadilan agar memberikan izin aborsi kepada para korban dengan masa kehamilan tidak lebih dari 20 pekan.

Namun, sejumlah aktivis mengatakan pembatasan itu harus diperluas hingga 24 minggu karena korban pemerkosaan sering kali terlambat melaporkan kehamilan.

Merujuk ke kasus yang pernah terjadi, di 2015, Mahkamah Agung India telah mengizinkan seorang korban perkosaan berusia 14 tahun untuk menggugurkan janin setelah batas waktu 20 pekan.

(AFP/Hym/M)





Original Post

Perma Tipiringtak Maksimal

Media Cetak Republika Halaman 17
2017-5-17

Perma Tipiringtak Maksimal

Kelebihan kapasitas menjadi salah satu penyebab utama masalah di rutan dan lapas. Pihak rutan dan lapas selaku lembaga yang menampung "orang-orang" bermasalah tak bisa menolak kedatangan mereka. Untuk mencegah kedatangan calon napi dan tahanan, lembaga penegak hukum menjadi salah satu pihak yang sangat berperan.

Sebenarnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan agar pelaku kasus tindak pidana ringan itipinng! tidak perlu ditahan dan dijebloskan ke penjara. Hal itu terdapat dalam Peraturan MA (Permai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan. Hal ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi jumlah penghuni di rutan dan lapas. Namun, ternyata peraturan itu tidak

sepenuhnya dijalankan.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA, akibat tak maksimalnya penerapan perma tersebut, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tetap menangani perkara tipiring dengan prosedur biasa. Ia mengingatkan kembali adanya nota kesepahaman antara MA dengan kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham terkait pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2012 itu.

"Faktanya, permohonan kasasi atas perkara tipiring masih menumpuk di meja hakim agung," kata Ridwan belum lama ini.

Dalam perkara tipiring, proses

persidangannya singkat, hakimnya tunggal, terdakwanya tak perlu ditahan, dan prosesnya cukup sampai tingkat banding. Menurut Ridwan, penanganan perkara tipiring ini untuk membatasi perkara tindak pidana anak, kerugian korban di bawah Rp 2,5 juta, pengguna narkoba, termasuk dimungkinkannya penyelesaian perkara di luar pengadilan.

"Namun, selama ini kasus yang dikategorikan tipiring seolah dianggap kasus berat sehingga merugikan terdakwa karena proses persidangan berlangsung lama," kata Ridwan. Akibatnya, yang dirugikan adalah semua lembaga penegak hukum. Beban penyidik

di kepolisian bertambah, kejaksaan juga bertambah, dan beban di tingkat pengadilan juga bertambah banyak.

Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian dan kejaksaan, Ridwan menyebutkan bahwa alasan memproses perkara yang semestinya ringan menjadi dakwaan yang lebih berat karena khawatir pelaku kejahatan tipiring itu menjadi bebas. "Polisi alasannya takut terdakwanya bebas," kata Ridwan.

Ridwan memberi solusi bahwa untuk merealisasikan perma itu adalah dengan mencontoh pengadilan di Singapura. Di sana, jika ada kejahatan kecil dan ringan, sidangnya cuma se-

kali dan langsung selesai sehingga tidak ada penahanan sampai beberapa minggu atau bulan. "Jadi, misalnya ditangkap, langsung diperiksa dan dibawa ke pengadilan. Modelnya mirip seperti sidang tilang," kata Ridwan.

Menurut Ridwan, masalah ini dikembalikan ke masing-masing lembaga. Mereka sudahmenandatangani nota kesepakatan dan siap menjalankan aturan ini.

Sedangkan, Menkumham Yasonna H Laolyjuga berharap definisi penghukuman" dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat lebih disesuaikan. "Paradigma kita tentang penghukuman harus betul-betul dengan konsep restorative justice. Yang kecil-kecil, janganlah. Tipiring, sudahlah, kerja sosial saja," katanya

muhammad halil





Original Post

Lima berita layak baca, presiden bertemu tokoh lintas agama hingga Firza jadi tersangka

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-05-17

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo secara mendadak menggelar pertemuan tokoh lintas agama, Polda Metro Jaya menetapkan status Firza Husein dari saksi menjadi tersangka, kelanjutan kasus Ahok, perkembangan kesehatan Novel Baswedan dan update mengenai serangan virus ransomware menjadi berita-berita kemarin yang masih layak baca.

1. Presiden mendadak gelar pertemuan tokoh lintas agama

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo secara mendadak menggelar pertemuan tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja merampungkan kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah sekitar pukul 11.00 WIB.

Pada sekitar pukul 12.00 WIB kemudian diumumkan agenda terbaru Presiden Jokowi yakni pertemuan tokoh lintas agama pada pukul 14.00 WIB.

Pertemuan tersebut digelar di Istana Merdeka dan tampak dihadiri oleh delapan tokoh lintas agama di antaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

Baca beritanya di sini.

Baca juga: Tokoh lintas agama dukung pemerintah hentikan konflik

2. Polisi tetapkan Firza Husein sebagai tersangka

Jakarta (ANTARA News) - Polda Metro Jaya menetapkan status Firza Husein dari saksi menjadi tersangka setelah pemeriksaan yang berlangsung sejak Selasa pagi ini.

“Dan dari hasil gelar perkara ini, peningkatan status saksi FHM menjadi tersangka,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, kepada wartawan di Jakarta, Selasa malam.

Lebih lengkap di sini.

3. Arsul Sani : banding JPU Ahok harus berdasarkan kebijakanJakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan upaya banding yang dilakukan jaksa penuntut umum atas vonis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus berdasarkan kebijakan Kejaksaan Agung.

"Selama ini yang kita ketahui kebijakan banding yang ditetapkan kejaksaan apabila vonis hakim kurang dari 2/3 tuntutan jaksa. Untuk kasus Ahok perlu ada policy," ujar Arsul di Jakarta, Selasa.

Arsul mengatakan kebijakan dari kejaksaan diperlukan agar langkah banding yang ditempuh JPU menjadi berdasar dan tidak diskriminatif.

Baca berita lengkapnya di sini.

Baca juga: Sejumlah pejabat DKI kunjungi Ahok4. Novel Baswedan akan jalani operasi membran sel mata

Jakarta (ANTARA News) - Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, penyidik KPK yang tertimpa musibah disiram air keras ke wajahnya oleh seseorang, Novel Baswedan, akan menjalani operasi membran sel mata.

"Pada Selasa dini hari dilakukan pengambilan foto thorax. Di hari sebelumnya dilakukan pengecekan kornea. Hal ini merupakan bagian dari persiapan rencana pelaksanaan operasi membran sel pada mata Novel Baswedan," kata Diansyah, di Jakarta, Selasa.

Baca berinya di sini.

5. Serangan virus wannacry di RS Dharmais teratasiJakarta (ANTARA News) - Pihak Rumah Sakit Dharmais menyatakan bahwa efek serangan virus ransomware wannacry pada sistem komputerisasi rumah sakit tersebut telah berhasil diatasi, dan data-data yang sempat hilang sudah dipulihkan dari cadangan.

Informasi tersebut diketahui dari hasil penyelidikan Polri di RS tersebut.

"Beberapa data dan rekam kesehatan hilang tapi sudah bisa diantisipasi dan dikembalikan lagi," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya di sini.

Baca juga: Ransomware WannaCry berhubungan dengan Korea Utara?Editor: Ruslan Burhani

http://www.antaranews.com/berita/629665/lima-berita-layak-baca-presiden-bertemu-tokoh-lintas-agama-hingga-firza-jadi-tersangka



Original Post

Pidana Korporasi untuk Buru Aset Obligor BLBI

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-5-17

Pidana Korporasi untuk Buru Aset Obligor BLBI

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mempertimbangkan penerapan pidana korporasi dalam penanganan dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank. Indonesia Upaya ini nantinya dilakukan untuk memaksimalkan pemulihan aset hingga triliunan rupiah yang hilang akibat pe-nyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

KPK memprioritaskan pengembalian aset dari hasil korupsi BLBI. "Kami memprioritaskan pengembalian aset dari hasil kejahatan ini. Pemetaan aset para obligor yang ada di Indonesia segera dilakukan. Tidak harus menunggu orang diproses, pengembalian aset juga penting," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta Selasa (16/5).

Sementara itu, untuk sebaran aset di luar negeri, KPK akan bekerja sama dengan lembaga antikorupsi di negara-negara lain. Langkahnya pun akan disesuaikan dengan mekanisme yang memungkinkan di Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) ataupun cara lain yang diterapkan di dunia internasional.

Belum lama ini. KPK kembali membuka perkara BLBI dengan menetapkan tersangka baru, yaitu mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsjad Temenggung. Pada 2008, KPK sudah mendalami perkara ini setelah menangkap orang dekat obligor BLBI, Sjamsul Nursalim, yakni Artalyta Suryani yang menyuap Urip Tri Gunawan yang saat itu menjadi Ketua Tim Penyelidik Kasus BLBI Kejaksaan Agung. Namun, pe-

nangkapan Artalyta dan Urip saat itu tak sampai dikembangkan ke kasus korupsi BLBI. Meskipun suap yang diberikan Artalyta ke Urip dimaksudkan agar Sjamsul tak terjerat hukum dalam kasus BLBI.

Kasus korupsi BLBI sempat ditangani Kejaksaan Agung. Namun, pengembalian uang negara dari penyidikan kasus ini dinilai tidak maksimal.

Febri menyampaikan ada indikasi kerugian negara hingga Rp 3,7 triliun dalam kasus korupsi BLBI. "Ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu memproses orang dan memaksimalkan pengembalian aset hasil kejahatan tersebut. Namun, tidak mudah. Yang terjadi pada sekitar 1998 juga harus ditelusuri ulang," kata Febri.

Dengan adanya pasal yang mengatur mengenai pidana korporasi, langkah mengejar pihak-pihak yang diuntungkan agar mengembalikan uang negara tersebut dapat dilakukan. "Di dalam UU Tipikor disebut bisa perorangan, bisa juga korporasi. Karena itu, penyidik mulai menggunakan delik korporasi," lanjut Febri.

Secara terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun, mengapresiasi langkah KPK menerapkan pidana korporasi dalam kasus dugaan korupsi BLBI. Menurut dia penerapan pidana korporasi ini memiliki potensi besar pengembalian uang negara yang selama ini dinikmati para koruptor. "Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya juga sudah diberikan ruang untuk itu," kata Tama

(IAN)





Original Post

Penegakan Hukum

Media Cetak Kompas Halaman 7
2017-5-17

Penegakan Hukum

Berdasarkan Indeks Rule of Law 2015 yang dikeluarkan World Justice Project, penegakan hukum Indonesia berada di peringkat ke-52 dari 102 negara. Masyarakat tentu berharap ada reformasi hukum dari Presiden Joko Widodo.

Tajuk Rencana Kompas, 9 Mei 2016, mengutip tulisan Azyumardi Azra yang mengungkap pernyataan Profesor Gan Goodpaster, bahwa sistem hukum Indonesia tidak bisa memberikan keputusan jujur, tetapi boleh jadi bisa dipercaya untuk melindungi kegiatan-kegiatan korup.

Lihat saja fakta-fakta di bawah ini. Hukuman bagi Wawan, koruptor dan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. la didakwa korupsi Rp 9 miliar lebih dan hanya dihukum 1 tahun penjara. Bandingkan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dengan kasus suap korupsi, yang dihukum penjara seumur hidup.

Ketua DPR Australia Bronwyn Bishop, Mei 2015, meletakkan jabatan untuk mengakhiri kontroversi. Ia dituduh menggunakan uang rakyat untuk menyewa helikopter dari Melbourne ke Geelong yang hanya berjarak 75 kilometer. Saat yang sama. Perdana Menteri Korea Selatan Lee Wan-koo yang terlibat kasus korupsi juga meletakkan jabatan.

Ketua DPR Setya Novanto, namanya disebut dalam kasus "papa minta saham" dan diduga terlibat kasus korupsi KTP-el. Ia kini dicegah KPK ke luar negeri.

Berbagai cara terus dilakukan untuk melemahkan KPK, dari upaya revisi UU KPK, hak angket di DPR, hingga penyiraman air keras ke penyidik KPK, Novel Baswedan.

Komisi Yudisial mendalami laporan dugaan pelanggaran etik pada Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi yang memandu sumpah jabatan dalam pelantikan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah.

Polda Metro Jaya diberitakan akan menjemput paksa Rizieq Shihab karena sudah dua kali mangkir saat dipanggil sebagai saksi dalam kasus pornografi. Di berbagai media, banyak ucapannya tentang Pancasila dan agama lain yang tidak pantas. Sebagai warga negara, ia jelas wajib mempertanggungjawabkan ucapan dan perbuatannya

Apakah hukuman dua tahun penjara atas penodaan agama bagi Basuki Tjahaja Purnama ada unsur politik dan tekanan massa? Hanya Tuhan yang tahu.

Yang pasti, setelah 72 tahun merdeka, kini saatnya reformasi hukum dan penegakan hukum dilaksanakan tanpa pandang bulu, termasuk dengan menyediakan abdi dan penegak hukum yang profesional, jujur, dan tidak korup.

ARIFIN PASARIBU Kompleks PT HII, Kelapa Gading Timur, Jakarta 14240

ARIFIN PASARIBU





Original Post

Tidak Kenal BI dan Bonie Laksmana

Media Cetak Jawa Pos Halaman 9
2017-5-17

Tidak Kenal BI dan Bonie Laksmana

Pengakuan Dirut Pemenang Tender PBM

SIDOARJO Sidang dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) berlanjut kemarin (16/5). Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menghadirkan Dirut PT Iince Romauli Raya (LRR) Tonggung Napitupulu dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo. PT LRR adalah pemenang tender pembangunan PBM.

Tonggung didatangkan bersama lima saksi lain. Untuk mendukung keterangannya, dia diperiksa dengan Direksi PT Lince Romauli Raya/PT LRR 2006-2011MardinZendrato.

Tonggung ditanya tentang awal mula keterlibatan PT LRR dalam pembangunan PBM. Termasuk dalam dua kali penggantian dua kuasa direksi. Pria yang seluruh rambutnya berwarna putih itu banyak menjawab tidak ingat

sehingga sempat menyulitkan JPU dalam pembuktian.

Namun, pria asal Medan, Sumatera Utara, tersebut lantas menjelaskan mekanisme pembentukan cabang PT LRR. Setiap orang, ujar dia, bisa mengajukan permohonan pengajuan pendirian cabang perusahaan di daerah. Dalam penunjukan kuasa direksi di tiap daerah, dilakukan pengesahan di notaris. Termasuk dalam penunjukan Musa Supriyanto, mantan kuasa direksi PT LRR di Madiun.

Semua urusan dan risiko ditanggung Musa. "Semuanya diatur Musa Supriyanto dan Mardin Zendrato. Saya tidak mengenal BI ataupun anaknya, Bonie Laksmana," ungkapnya.

Kendati demikian, dia mengaku pernah diundang Musa dan Mardin untuk tanda tangan kontrak pembangunan PBM di Surabaya. Ada juga kesepakatan pemberian fee 1 persen jika pengerjaan proyek selesai.

Namun, hal tersebut, lanjut Tonggung, tidak ditepati Musa. Dia hanya menda-

patkan Rp 315 juta dari Musa. Semua digunakan untuk operasional perusahaan. "Itu memang aturan sebagai cabang dengan catatan harus selesai proyeknya. Namun, perjanjiannya tidak tertulis," terangnya.

JPU KPK bertanya kepada Tonggung tentang alasan dua kali pergantian kuasa direksi PT Lince. Pada pergantian pertama, dia menjelaskan, Musa digantikan Ali Fauzi karena pengerjaannya terlambat.

Dia mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan telepon teguran dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Madiun. Namun, dia mengaku tidak pernah mencari tahu ke mana Musa menghilang. "Hanya, saya mengutus anak buah untuk mengecek progres pengerjaan di Madiun," tuturnya.

Pria yang juga berstatus narapidana korupsi itu menjelaskan, dirinya pernah dipanggil penyidik di kejaksaan Madiun. Namun, saat itu Berry Simpson yang dipercaya Tonggung berhasil menyelesaikan masalah tersebut.

Tidak lama kemudian, Berry diangkat menggantikan posisi Ali Fauzi. Namun, karena kesulitan mencairkan dana retensi yang nilainya mencapai Rp 3,5 miliar, Berry lantas diganti denganSuharyono. "Suharyono-lah yang berhasil mencairkan dana itu," tutur Tonggung.

Pria yang ditahan di Lapas Jambi tersebut mengaku tidak mengetahui secara jelas ke mana uang retensi yang telah dicairkan. Termasuk aliran yang diduga ke BI. Tapi,

dia mengaku mendapatkan bagian Rp 175 juta dari dana retensi itu.

Selanjutnya, saksi lainnya, Direktur PT Profil Emas Konsultan Indah Pujias-tuti, ditanya mengenai kapasitasnya sebagai konsultan perencanaan. Termasuk bagaimana mereka menentukan pembangunan ulung PBM.

Ditemui setelah sidang, JPU KPK Feby Dwiyandospendy menyayangkan sikap PT LRR yang mengerjakan proyek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seharusnya, perusahaan yang menandatangani kontrakbertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberlangsungan proyek.

Namun, yang dilakukan PT LRR hanyalah menjual bendera. Keanehan lain seperti mepetnya waktu pengerjaan proyek dan penandatanganan kerja sama juga digarisbawahi Feby. Dia menduga, kontrak hanya menjadi legalitas belaka. Selain itu, kontrak diduga sudah dikondisikan BI.

(aji/ c22/diq)





Original Post

Tersangka; Firza Ditahan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2017-5-17

Tersangka; Firza Ditahan

Kasus Chat Porno dengan Rizieq Shihab

JAKARTA Kasus chat pomo dan foto syur yang menyeret Firza Husein dan Ketua FPI Muhammad Rizieq Shihab memasuki babak baru. Kemarin (16/5) Polda Metro Jaya menetapkan Firza sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Firza diperiksa selama 10 jam. Tepatnya mulai pukul 10.00 hingga pukul 20.00. Seusai pemeriksaan, dia langsung ditahan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono membenarkan hal tersebut. Dalam keterangan resmi, Argo menyebutkan, penetapan status itu berdasar alat bukti yang kuat. Ada dua alat bukti. Yaitu, ada laporan yang masuk dan ung-gahan foto syur serta chat porno

yang asli. "Jadi, kami menetapkan tersangka tidak sembarangan," tegas dia di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tadi malam (16/5).

Lantas, untuk Rizieq, sambung Argo, pihaknya belum mengubah status pemimpin FPI itu. Dia mengatakan, Rizieq masih berstatus saksi terlapor. "Masih sebagai saksi, belum tersangka seperti Firza," ungkapnya. "Kami masih dal atni untuk status Rizieq. Tunggu penyidik," tambahnya.

Mantan Kabidhumas Polda Jawa Timur itu enggan membeberkan secara detail alasan penyidik tidak menjadikan Rizieq sebagai tersangka. Dia mengungkapkan, hal tersebut tengah dalam pengembangan.

Firza dijerat dengan pasal 4 ayat 1 juncto pasal 29 dan atau pasal 32 UU Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi dan atau pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 UU ITE. Ancaman hukumannya lima tahun penjara. Argo mengatakan, Firza bakal menginap di hotel prodeo Mapolda Metro jaya

untuk sementara waktu. "Penyidik punya waktu 1x24 jam untuk memeriksa lebih lanjut si Firza ini. Maksimal sampai Rabu pukul 22.00 (17/5)," jelasnya.

Argo mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bakal berkoordinasi dengan polisi di Makkah, Arab Saudi. Sebab, Rizieq diketahui tengah berada di sana. "Kami polisi dapat kabar bahwa Rizieq ada di sana, Makkah. Kami tidak bisa langsung jemput paksa. Sebab, beda undang-undang juga," tegasnya. "Untuk red notice, polisi tidak bisa keluarkan karena hal itu hanya untuk tersangka. Rizieq kan masih saksi," sambungnya.

Terpisah, kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Pawiro, menyebut tindakan polisi kepada kliennya bermuatan unsur balas dendam. Dia mengatakan, permasalahan yang menimpa Rizieq punya

kaitan dengan vonis Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penistaan agama.

"Reaksi pendukung Ahok terhadap putusan pengadilan tersebut kemudian semakin dialamatkan kepada Habib Rizieq. Didukung juga dengan penguasa sekarang ini, yakni kepolisian untuk mengungkit kembali kasus chat seks," tutur dia.

Dia menyatakan, pihaknya bertanya-tanya mengapa Rizieq yang dikejar polisi, bukan pembuat dan pengunggah foto dalam website. Menurut dia, berdasar pasal 4 ayat I juncto pasal 29 juncto pasal 32 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan pasal 27 (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pengunggah atau penyebar foto tidak senonoh yang dikejar,

(sam/cll/ang)





Original Post

Penahanan Fahd El Fouz Diperpanjang 40 Hari ke Depan - News Liputan6.com

Media Online liputan6com
2017-05-17

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama (Kemenag) Fahd El Fouzalias Fahd A Rafiq.

"Masa penahanan FEF (Fahd El Fouz) diperpanjang selama 40 hari ke depan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 16 Mei 2017.

Perpanjangan penahanan terhadap Fahd guna memudahkan penyidik untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab, diduga banyak pihak yang ikut menikmati aliran dana haram tersebut.

Fahd sendiri hari ini juga diperiksa oleh KPK. Fahd mengaku sudah mengungkap kepada penyidik pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini. Salah satu pihak yang disebut Fahd adalah mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

KPK menetapkan Fahd El Fouzatau Fahd A Rafiq sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium di Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2011-2012. Fahd merupakan tersangka ketiga dalam perkara ini.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengetuk palu untuk dua tersangka lain yaitu Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya.

KPK menduga Fahd melanggar Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat 2 jo ayat 1 huruf b, lebih subsider Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 65 KUHP.

http://news.liputan6.com/read/2953997/penahanan-fahd-el-fouz-diperpanjang-40-hari-ke-depan



Original Post

Kondisi Saat Ini Muncul Akibat Kegagalan Penegak Hukum Menangani Kasus Ahok

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-5-17

Kondisi Saat Ini Muncul Akibat Kegagalan Penegak Hukum Menangani Kasus Ahok

ADHIE M MASSARDI, Juru Bicara Presiden Era Abdurrahman Wahid

Aktivis Komite Indonesia Bangkit dan Gerakan Indonesia Bersih ini prihatin melihat kondisi bangsa yang terancam tercabik disulut kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia bilang citra Indonesia di mata dunia jadi negatif akibat kasus tersebut.

Berikut penuturan Adhie M Massardi terkait kasus Ahok;

Bagaimana Anda melihat perkembangan kasus Ahok yang saat ini justru makin memanas?

Akibat seorang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) citra bangsa Indonesia di dunia internasional menjadi negatif, seolah-olah bangsa Indonesia dikuasai fanatik agama. Citra miring ini makin menguat setelah muncul pemberitaan kekalahan Ahok di Pilkada DKI dan terbitnya vonis hakim kasus penistaan agama oleh Ahok dikait-kaitkan dengan aksi-aksi menuntut penegakan hukum dan keadilan yang di-

lakukan oleh umat Islam.

Sebenarnya siapa yang menjadi pemicu dari buruknya keadaan saat ini?

Kondisi saat ini muncul akibat kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam menangani kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ahok. Ada banyak indikasi pidana yang melibatkan Ahok tetapi didiamkan baik oleh KPK. Polri dan Kejaksaan Agung.

Lho mengapa dalam hal ini Anda juga menyebut KPK. memangnya apa kaitannya KPK dengan kondisi sekarang ini?

Pertama. KPK tidak masuk ke

ranah pidana untuk menggarap kasus-kasus korupsi di Balaikota yang diduga melibatkan Ahok.

Memangnya kasus korupsi apa yang diduga melibatkan Ahok?

Seperti kasus reklamasi. Transjakarta. Sumber waras, pembelian lahan Cengkareng, dan trilunan rupiah dana nonbudgeter dari para pengembang. Hampir semua kasus besar yang ditangani KPK di luar operasi tangkap tangan berasal dari hasil audit BPK. Tapi giliran audit BPK melibatkan Ahok, kenapa KPK menolaknya. Kalau saja dari awal KPK masuk ke ranah ini dan tidak takut dengan dasar lebih mementingkan kemaslahatan bangsa dan kelangsungan NKRI, pasti tidak akan muncul penistaan agama dan kasus-kasus lainnya.

Apa yang membuat KPK

enggan menindaklanjuti dugaan kasus-kasus korupsi itu?

Selama ini ada anggapan salah di benak KPK terhadap Ahok. Ahok dianggap bersih hanya karena aparat penegak hukum tidak pernah menjeratnya. Ini anggapan salah. Padahal kan bersih dari korupsi itu karena tidak melakukan, bukan karena tidak ditangkap. Jadi. KPK punya andil besar merusak citra bangsa di dunia internasional.

Tadi Anda katakan KPK, Polri dan Kejaksaan. Nah sekarang apa porsi Polri dalam perkara Ahok ini?

Hal y ang sama dipertontonkan Polri. Kalau saja Polri betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, mestinya mereka memproses kasus Ahok tanpa harus menunggu aksi-aksi besar dari umat Islam. Tapi ternyata kan yang terlihat tidak begitu. Muncul kesan kuat

polisi malah membiarkan dan melindungi Ahok.

Kalau Kejaksaan bagaimana?

Nah begitu juga dengan Kejaksaan Agung. Korps Adhyaksa dibawah kendali HM Prasetyo tidak berani menahan Ahok selama proses persidangan kasus penistaan agama berlangsung, sebagaimana dilakukan terhadap terduga penista agama lainnya. Belakangan, jaksa malah membuat kontroversi dengan membuat tuntutan ringan. Inilah yang menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Perlu dicatat bahwa umat Islam yang merespon persoalan Ahok adalah umat Islam yang biasa-biasa saja, rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam. Mereka bersikap reaktif terhadap kasus Ahok karena dalam banyak kasus dugaan tindak pidana Ahok selalu lolos, mulai dari pelanggaran HAM. penggusuran dan lain-lainnya.

ONO





Original Post

Ditjen Pemasyarakatan Baca Dong PP 99/2012

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-17

Ditjen Pemasyarakatan Baca Dong PP 99/2012

Jaksa Urip Bebas Bersyarat

JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Febri Diansyah meminta Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 dalam memberikan remisi kepada narapidana (napi) kasus korupsi.

Hal itu menanggapi pemberian bebas bersyarat kepada bekas jaksa Urip Tri Gunawan, terpidana kasus suap pengusutan kasus BLBI. Urip dikeluarkan dari penjara padahal belum menjalani setengah masa hukuman. Ini terjadi karena dia mendapat remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, ditetapkan ketika Menteri Hukum dan HAM dijabat Amir Syamsudin.

PP itu mengatur mengenai pemberian remisi terhadap narapidana. Narapidana untuk kasus-kasus pidana khusus dan serius, menurut Febri, seharusnya tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana.

"Jadi itu berangkat dari

pemahaman bahwa ada sikap yang khusus dari negara terhadap terpidana kasus korupsi, narkotika, terorisme sebagai sebuah kejahatan yang dipandang sangat serius. Itu yang pertama kali harus diperhatikan dan ditegakkan secara lurus. Tentu saja yang menegakkan ini adalah Kemenkum HAM dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan," tutur Febri.

Febri pun meminta, ke depan perlu pemahaman sikap bersama diantara penegak hukum, khususnya hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak dari narapidana.

"Salah satunya adalah pencabutan hak remisi atau pencabutan hak lain melalui putusan pengadilan. Sehingga wibawa dari putusan pengadilan yang sudah menjatuhkan hukuman maksimal itu memang benar-benar bisa dilaksanakan tanpa adanya diskresi-diskresi, tanpa adanya proses implementasi yang menimbulan perdebatan dari waktu ke waktu," ucap Febri.

Sebelumnya, bekas Jaksa Urip Tri Gunawan divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider satu tahu kurungan dalam perkara suap pengusutan kasus BLBI Sjamsul Nursalim.

byu





Original Post

KPK Beberkan Tiga Alat Bukti Untuk Jerat Miryam

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-17

KPK Beberkan Tiga Alat Bukti Untuk Jerat Miryam

Praperadilan Kasus Kesaksian Palsu

KPK membeberkan tentang latar belakang penetapan Miryam S Haryani sebagai tersangka dugaan pemberian kesaksian palsu kasus e-KTP.

Awalnya. Miryam mencabut semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) mengenai kasus itu ketika bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, pemohon (Miryam) telah mencabut keterangan dalam BAP dengan menyatakan telah mendapat tekanan dari penyidik termohon (KPK)." kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi membacakan jawaban atas gugatan praperadilan Miryam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Untuk menyanggah pengakuan Miryam. jaksa KPK menghadirkan tiga penyidik memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan Miryam. Dari video rekaman pemeriksaan. Setiadi menyebut Miryam tidak mendapatkan tekanan secara fisik ataupun mengalami muntah-muntah.

"Video rekaman pemeriksaan pemohon pada tahap penyidikan untuk menunjukkan bahwa tidak ada penekanan baik fisik maupun psikis kepada pemohon." sebut Setiadi.

Untuk menetapkan Miryam sebagai tersangka. KPK telah mendapatkan beberapa alat bukti. Pertama, alat bukti surat. Yakni BAP Miryam. tulisan tangan Miryam saat dimintai keterangan dalam penyidikan.

dan tulisan tangan Miryam yang merevisi isi BAP dirinya.

Alat bukti kedua adalah saksi. Dalam kasus ini, KPK telah meminta keterangan Elza Syarief dan Yosep Sumartono.

Terakhir, alat bukti petunjuk. Rekaman kesaksian Miryam di persidangan kasus e-KTP dan rekaman pemeriksaan Miryam saat penyidikan kasus e-KTP.

Lantaran itu. KPK menganggap proses penetapan Miryam sudah memenuhi prosedur . Setiadi menilai dalil Miryam yang menyatakan KPK tak mengantongi bukti yang cukup adalah tidak berdasar. "Oleh karena itu sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan," tegas Setiadi.

Setiadi juga membantah KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka menggunakan Pasal 174 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Saat persidangan kasus e-KTP. majelis hakim telah mempersilakan KPK melakukan tindakan terhadap Miryam yang dinilai memberikan keterangan palsu ketika bersaksi.

Untuk itu, KPK menjerat Miryam dengan Pasal 22 junto Pasal 35 UU Pemberantasan Tipikor. Pasal itu menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

gpg





Original Post

Mangkir Lagi, Politisi PAN Diminta Kooperatif

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-17

Mangkir Lagi, Politisi PAN Diminta Kooperatif

Kasus Korupsi Proyek Cetak Al Quran

Anggota DPR Dewi Coryati kembali tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Sedianya, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu bakal dikorek soal kasus korupsi proyek cetak Al Quran di Kementerian Agama tahun 2011 dan 2012.

KEPALA Biro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan Dewi mangkir untuk menjalani pemeriksaan. Penyidik pun bakal melayangkan surat panggilan untuk Dewi.

"KPK mengimbau saksi DC (Dewi Coryati) kooperatif kepada penyidik." kata Febri. Menurut dia. penyidik bisa menjemput De wi jika tak datang pada panggilan berikutnya.

Bukan pertama kali Dewi mangkir diperiksa. Pekan lalu, anggota Komisi VIII DPR periode 2009-2014 itu dijadwalkan diperiksa pada Rabu, 10 Mei 2017. Namun dia tak datang.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Bengkulu itu baru nongol di markas KPK di Kuningan. Jakarta Selatan dua hari kemudian. Jumat 12 Mei 2017.

Kemarin, tersangka kasus ini. Fahd E Fouz A Rafiq kembali menjalani pemeriksaan lanjutan. Ketua Umum Angkatan Mudah Partai Golkar itu blak-blakan mengenai isi pemeriksaan dirinya. "Penyidik menanyakan aliran-aliran dana yang diduga diperoleh pihak lain," ungkapnya.

Dia pun membenarkan adanya pembagian duit dari hasil proyek cetak Al Quran. Menurut dia. keterangan soal itu sudah disampaikan kepada penyidik.

Disinggung mengenai adanya jatah untuk anggota DPR yang meloloskan anggaran proyek. Fahd enggan menjelaskan. "Kita tunggu saja di persidangan." elaknya.

Menurut Febri, usai pemeriksaan para saksi KPK memutuskan memperpanjang masa penahanan tersangka Fahd. "Penahanan ter-

sangka FEF diperpanjang untuk 40 hari ke depan." katanya.

Fahd ditetapkan sebagai tersangka pada 27 April 2017 lantaran diduga menerima uang Rp3.4 miliar dari proyek cetak Al Quran. Anak pedangdut A Rafiq itu diduga menerima duit proyek ini bersama politisi Partai Golkar Zulkarnaen Djahar dan anaknya, Dendy Prasetya.

Pada kasus ini. Zulkarnaen divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider satu bulan kuningan. Sedangkan Dendy, anak Zulkarnaen .divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider satu bulan kurungan.

Pasangan bapak dan anak itu terbukti menerima uang fee atau komisi Rp 4,7 miliar dari PT Batu Karya Mas. Perusahaan itu memberikan komisi karena dibantu dalam memenangkan tender proyek pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsa-nawiyah tahun anggaran 2011.

Selain itu. Zulkarnaen dan Dendy terbukti memenangkan PT Sinergi Pustaka Indonesia

dalam tender proyek penggandaan Al Quran tahun anggaran 2012. Pada proyek ini keduanya mendapat uang senilai Rp 9,6 miliar. Fahd diduga menerima uang dari dua proyek itu.

Ketika persidangan kasus ini 2014 lalu. Zulkarnaen Djahar mengaku diminta diminta Fahd untuk melobi Dirjen Bimas Islam Namun. Zulkarnaen menyarankan Fahd agar melobi lewat Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR saat itu.

"Saya bilang Fahd, kenapa nggak Priyo saja, biar lebih kuat," kata Zulkarnaen ketik bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta 17 Februari 2014.

Fahd meminta tolong pada Zulkarnaen karena perusahaan yang dibawa Fahd yakni PT Adhi Aksara Abadi Indonesia terancam kalah dari PT Macanan Jaya Cemerlang (MJC), yang menurunkan harga dalam proyek Al Quran.

Namun. menurut Zulkarnaen, Fahd ingin lobi-lobi tersebut segera dilakukan ke pejabat Kementerian Agama. Fahd

menolak saran Zulkarnaen untuk melobi lewat Priyo.

Zulkarnaen akhirnya menghubungi pejabat Kemenag dan mengatakan bahwa PT Macanan membanting harga dan khawatir akan ada salah cetak Al Quran.

Zulkarnaen juga mengatakan bahwa PT Adhi Aksara perusahaan telah berpengalaman dalam pencetakan Al Quran. "Saya bicara poin informasi dari Fahd. Ada pelelangan Al Quran, ada info saya sebagai anggota (DPR) berkewajiban mengetahui ada perusahaan yang banting harga, itu PT Macanan." terangnya.

Dalam surat dakwaan yang disusun jaksa KPK. Fahd bersama Dendy Prasetia pernah bertemu sejumlah pejabat Ditjen Bimas Islam Kemenag. Fahd mengaku sebagai utusan Zulkarnaen dan mengatakan pekerjaan proyek tersebut akan diserahkan padanya.

Kemudian, menurut jaksa, pejabat Ditjen Bimas Islam menyatakan siap membantu pelaksanaan proyek tersebut.

gpg





Original Post

Fahd Arafiq Pernah Jadi Calo Anggaran Infrastruktur Daerah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-17

Fahd Arafiq Pernah Jadi Calo Anggaran Infrastruktur Daerah

FAHD El Fouz A Rafiq pernah menjadi pesakitan di KPK. Ia pun dijebloskan ke penjara karena divonis bersalah dalam kasus suap pengurusan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) di DPR.

Fahd bersama Haris Andi Surachman terbukti menyuap anggota DPR dari Fraksi PAN. Wa Ode Nurhayati untuk meloloskan proposal alokasi DPID untuk tiga kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam pada APBN 2011.

Fahd divonis 2.5 tahun penjara oleh majelis hakim pada 11 Desember 2012. Dia pun bebas bersyarat pada 23 Agustus 2014 lalu.

Sementara. Haris divonis 2 tahun penjara. Dalam putusannya, majelis berpendapat Haris terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim Purwono Edi Santoso menguraikan, peristiwa pidana itu bermula ketika Haris ber-

temu Fahd El Fouz di DPR sekitar September 2011. Haris diminta Fahd mencarikan anggota Banggar DPR yang dapat mengupayakan Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah sebagai penerima DPID tahun anggaran 2011.

Haris menyanggupi permintaan Fahd. Kemudian, ia menghubungi Syarif Achmad selaku staf Wa Ode Nurhayati (WON) Center. Setelah berhasil menghubungi Syarif. Haris meminta tolong agar Syarif dapat memfasilitasi keinginan Fahd . untuk bertemu dengan Wa Ode. Beberapa hari kemudian. Haris bertemu Syarif dan Wa Ode.

Purwono melanjutkan. Haris menyampaikan permintaan Fahd di dalam pertemuan itu. Wa Ode menyanggupi dan meminta masing-masing daerah menyiapkan proposal. Sekitar awal Oktober 2010, Fahd kembali meminta ketiga kabupaten itu diupayakan sebagai daerah penerima DPID, masing-masing sebesar Rp40 miliar.

Namun. Wa Ode meminta komitmen fee enam persen dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing kabupaten. Fahd kemudian menghubungi seorang pengusaha di Aceh bernama Zamzami untuk menyiapkan proposal. Fahd juga meminta Zamzami menyediakan dana Rp7 34 miliar sebagaimana permintaan Wa Ode.

Setelah menerima uang dari Zamzami, Fahd menghubungi Kepala Dinas PU Kabupaten Bener Meriah, Armaida. Fahd meminta Armaida menyiapkan proposal dan dana Rp5.65 miliar untuk pengurusan alokasi anggaran DPID Kabupaten Bener Meriah. Armaida menyanggupi dengan menyetorkan Rp5,64 miliar ke rekening Fahd.

Menurut Purwono, dalam rangka memenuhi permintaan Fahd, pihak dari Kabupaten Aceh Besar. Pidie Jaya, dan Bener Meriah membuat proposal DPID sebesar Rp50 miliar, Rp226.291 miliar, dan Rp50 miliar. Ketiga proposal itu diser-

ahkan Fahd kepada Haris. Fahd mengirimkan uang kepada Haris untuk memenuhi komitmen dengan Wa Ode.

Selanjutnya, Fahd mentransfer uang itu ke rekening tabungan Haris di Bank Mandiri secara bertahap. Pertama, tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp2 miliar dan Rpl miliar. Kedua, tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp2 miliar. Ketiga, tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rpl miliar, sehingga seluruhnya berjumlah Rp6 miliar.

Sebagai realisasi komitmen fee enam persen. Haris menyerahkan uang Rp5J miliar kepada Wa Ode melalui Sefa Yulanda. Sefa menyetorkan Rp525 miliar ke rekening Wa Ode secara bertahap dalam rentang waktu tanggal 13 Oktober sampai 25 Oktober 2010. Atas perintah Wa Ode. Sefa menyetorkan Rp250 juta sisanya ke rekening Syarif.

Terkait alokasi DPID Kabupaten Minahasa, sekitar Oktober 2010. Purwono melanjutkan. Haris bertemu Wa Ode di

Gedung DPR. Haris menyampaikan permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu agar Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima DPID tahun anggaran 2011 sebesar Rpl5 miliar.

Wa Ode meminta Haris menyiapkan proposal dan dana Rp750 juta. Haris menerima transfer Rp9O0 juta dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tinneke Henrietha melalui Saul Paulus David Nelwan. Direktur PT Gemini Indah MaestroAbram Noach Mambu. dan Direktur PT Trinity Sukses Gilbert Mogot Tewu Wantalangi.

"Setelah menerima proposal DPID Kabupaten Minahasa sebesar Rp35JI5 miliar. Haris menyerahkan uang Rp750 juta kepada Wa Ode Nurhayati melalui Sefa Yolanda. Uang Rp750 juta disetorkan Sefa Yolanda ke rekening Wa Ode Nurhayati secara bertahap pada 27 Oktober 2010 Rp500 juta dan 1 November 2010 Rp250 juta," ujar Purwono.

GPG





Original Post

USAI DIPERIKSA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-17

USAI DIPERIKSA

Tersangka kasus dugaan suap hakim MK yang juga Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Dia diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan suap kepada Hakim MK Akil Mochtar pada penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Buton di MK pada 2011/2012.

PATRIZKI SYAHPUTRA /RM





Original Post

KPK Nilai Pembebasan Bersyarat Mantan Jaksa Urip Sebagai Preseden Buruk

Media Online okezonecom
2017-05-17

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap pemberian status bebas bersyarat Ditjen Pemasyarakatan (Ditjen Pas) terhadap mantan Jaksa Urip Tri Gunawan sebagai preseden buruk kedepan terhadap penegakan hukum.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai bentuk kekecewaan atas pemberian bebas bersyarat terhadap terpidana suap perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tersebut. Padahal, Urip divonis 20 tahun penjara atas perbuatannya.Pembebasan Bersyarat Mantan Jaksa Urip Dinilai Kacaukan Sistem Hukum TipikorPembebasan Bersyarat Mantan Jaksa Urip Dinilai Tidak TransparanMantan Jaksa Urip Bebas Bersyarat, KPK: Jangan Sama Rata Terpidana Umum dengan Koruptor!

‎"Dan yang pasti terkait dengan pembebasan bersyarat ini dapat menjadi preseden yang tidak baik kedepan kalau diteruskan dengan pemberian-pemberian remisi atau pembebasan bersayarat‎," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa 16 Mei 2017.

Meskipun terdapat aturan didalam Undang-Undang yang mengatur 2/3 masa tahanan, namun, kata Febri, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 99 terdapat kekhususan atau keseriusan untuk melakukan pemberantasan korupsi.

"Sehingga bukan ketentuan minimal yang diambil. Karena kalau kita baca Undang-Undang, 2/3 menjalani masa pidana tersebut adalah ketentuan yang minimal," jelasnya.

"Jadi tidak harus 2/3 menjalani masa pidana kemudian harus dibebaskan karena ada syarat-syarat yang lain, konsen-konsen lain yang perlu juga diperhatikan," imbuh Febri.

Sebelumnya diketahui, Pengadilan Negeri Tindak Pidana‎ Korupsi (Tipikor) Jakarta resmi menjatuhkan vonis terhadap Urip Tri Gunawan selama 20 tahun penjara, pada 4 September 2008.

Putusan tersebut pun telah berkekuatan hukum tetap atau incrakht didukung keputusan dari Mahkamah Agung (MA) setelah Urip mengajukan kasasi dan kalah. Namun, Urip ternyata hanya menjalani sembilan tahun penjara setelah mendapat pembebasan bersyarat dari Ditjen Pas.

Dalam kasusnya, Urip terbukti menerima suap dari Artalyta Suryani alias Ayin sebesar USD660.000 untuk melindungi pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dari penyelidikan kasus korupsi BLBI yang ditangani Kejagung waktu itu.

(ulu)

http://index.okezone.com/read/2017/05/17/337/1692790/kpk-nilai-pembebasan-bersyarat-mantan-jaksa-urip-sebagai-preseden-buruk



Original Post

Bongkar Kasus BLBI, Ini Target KPK Selanjutnya

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-05-17

RMOL. Penyidik Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) selajutnya akan menarget pihak yang mendapat keuntungan dari penyalahgunaan dana kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Fokus yang diutamakan adalah pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari BLBI ini. Tentu saja kita akan telusuri aset-aset baik pribadi atau perusahaan. Maka KPK akan menelusuri lebih jauh lagi baik di Indonesia ataupun aset di luar negeri," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Selasa (16/5).

Jika nanti dalam penelusuran aset dibutuhkan delik korporasi untuk memproses, maka KPK mempertimbangkan pertanggungjawaban korporasi sesusai delik korporasi yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016.

:Korporasi bisa menjadi sarana tindak pidana. Baik dalam menyembunyikan hasil kejahatan, maupun mendapat keuntungan dari tindak pidana,"jelas Febri.

Dalam kasus BLBI imbuh Febri, KPK terlebih dahulu memproses keterangan beberapa saksi dan tersangka. Termasuk di dalamnya pelacakan keberadaan orang yang berkaitan, beserta aset yang terkait kasus ini, sebelum akhirnya memutuskan menggunakan pidana korporasi.

"Tujuan penerapannya fokus kepada pemulihan aset dari kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut. Jadi ada dimensi penting yaitu tujuan asset recovery, karena itu kita kerja paralel. Jadi tidak harus menunggu orangnya dulu. Dibutuhkan pemetaan dan kalau ditemukan aset dikuasai koorporasi maka tidak tertutup kemungkinan adanya delik korporasi," demikian Febri. [san]

http://hukum.rmol.co/read/2017/05/17/291665/Bongkar-Kasus-BLBI,-Ini-Target-KPK-Selanjutnya-



Original Post

SARA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-5-17

SARA

JELANG Pilkada serentak 2018 di 171 daerah, sulit dibayangkan kalau SARA tampil mendominasi isu kampanye. Kalau eskalasi pilkada serentak 2018 meningkat, dampaknya bahkan bisa berlanjut ke Pilpres 2019. Bahaya.

Di Bandung misalnya, Pilgub Jawa Barat mulai discrempei-serempet isu SARA. Ridwan Kamil yang menjadi salah satu bakal kandidat cagub Jabar meradang karena disebut sudah menerbitkan 300 surat izin pembangunan rumah ibadah non-muslim selama menjabat Walikota Bandung.

Ridwan membantah dengan mengatakan bahwa pihaknya hanya mengeluarkan 10 izin rumah ibadah; lirrm masjid, tiga gereja dan dua vihara.

Itu baru Jawa Barat. Bagaimana dengan Pilkada serentak di PO daerah lainnya, isu SARA bisa saja tampil dengan varian Iain sesuai karakter lokal.

Pilkada serentak 2018 rencananya digelar pada 28 Juni 2018 dari Aceh sampai Papua; 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Tahapan Pilkada akan dimulai Agustus 2016, atau tiga bulan lagi.

Tiga bulan ke depan bukanlah waktu yang lama, sementara suhu politik Jakarta diperkirakan masih panas. Selain (Ahok)-Djarot baru mengakhiri masa tugasnya pada Oktober 2017, Ahok juga masih menunggu putusan banding atas vonis 2 tahun penjara yang diterimanya.

Belum jelas, kapan kasus Ahok diputus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sementara di beberapa daerah aksi lilin terus berlangsung, bahkan ada yang melontarkan ancaman memerdekakan diri.

Dalam situasi, kondisi, suhu dan atmosfer seperti inilah (SARA ditambah isu komunisme dan radikalisme) tahapan Pilkada serentak 171 daerah di Indonesia akan berlangsung.

Istilah SARA pertama kali dilontarkan Laksamana Sudomo saat dia menjabat Panglima Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) pada 1978-1983.

Saat itu pemerintah Soeharto mencium adanya bahaya akibat perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) di masyarakat

Di era Orba, mengangkat isu SARA

langsung dicap sebagai subversif.. Orba benar-benar membungkam keragaman dengan sangat keras dan terstruktur, sementara akar masalahnya tak ditangani dengan baik.

Di era reformasi, bisul itu pecah. Apalagi di zaman teknologi seperti sekarang, isu SARA membanjiri media sosial. Ketika masyarakat belum dewasa, budaya dan etika tulis-menulis juga masih minim, semua orang seolah keluar dari kerangkeng. menuangkan pikirannya dengan hanya memencet tuts handphone atau komputer. Ketika posting SARA tersebar luas, apalagi isunya "seksi" langsung heboh dan viral. Ini sangat berbahaya.

Menghadapi kondisi ini, pemerintah meminta semua pihak menahan diri supaya isu SARA tidak meledak dan membakar bangsa ini.

Pertanyaannya apakah imbauan ini akan efektif kalau ketidakadilan, ketimpangan, korupsi, merasa paling superior dan benar sendiri, meluasnya ketidakpercayaan terhadap hukum, serta perasaan tidak berdaya di sebagian masyarakat masih menghinggapi bangsa ini?

Inilah PR besarnya bukan sekadar menahan diri, tapi juga introspeksi diri dan menata diri, juga buat pemerintah. Buatlah "sesuatu" sebelum isu dan fenomena ini tumbuh subur dan menemui momentumnya jelang Pilkada atau Pilpres. Sekali lagi, bahaya .

Catatan Supratman





Original Post

Komitmen Antikorupsi Diteken di Ruang DPRD

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 7
2017-5-17

Komitmen Antikorupsi Diteken di Ruang DPRD

SUKABUMI, (PR).-

. Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz mengeluarkan ultimatum agar seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi untuk bekerja secara optimal. Muraz tidak akan memberikan toleransi terhadap bawahannya yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut diungkapkan Mohammad Muraz sesuai dengan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam percepatan pembangunan di Ruang Rapat DPRD Kota Sukabumi, Selasa (16/5/2017).

"Kami mengultimatum seluruh pejabat tidak melakukan korupsi. Selain tidak bertanggungjawab, memberikan wewenang sepenuhnya kepada pihak penegak hukum untuk memeriksanya," kata Muraz.

Muraz menegaskan akan memberikan sanksi tegas bila pejabatnya terbukti melakukan tindakan tidak terpuji. "Silakan itu, tanggung jawab masing-masing. Kalau urusan korupsi, tidak akan kita berikan tolerasi," katanya.

Menurut Muraz, pencegahan korupsi harus dimulai dari hati nu-rani masing-masing. Apalagi, berbagai upaya pencegahan telah dilakukan dengan berbagai bentuk sosialisasi dalam berbagai kegiatan. "Termasuk gratifikasi dan janji-janji juga bisa masuk dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kita berharap agar semua pegawai di seluruh SKPD berkomitmen tidak melakukan korupsi dalam berbagai kegiatan yang didanai dari APBD," katanya,

Implementasinya, lanjut Muraz, Pemkot Sukabumi dan DPRD sudah menandatangani komitmen pencegahan tindakan korupsi sehingga secara faktual sudah dituangkan dalam bentuk pertanggungjawaban moral. "Kalau sudah ditandantangani, harus dilaksanakan tanpa kecuali," katanya.

Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemkot Sukabumi. Melalui penandatanganan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi diharapkan dapat mencegah aparat melakukan tindakan tidak terpuji.

"Saya sangat sepakat apa yang tertuang dalam kesepakatan. Tadi kita, DPRD dan Pemkot Sukabumi, sudah menandatangani kesepakatan dan komitmen bersama mencegah serta memberantas korupsi dalam rangka percepatan pembangunan di Kota Sukabumi," kata Yunus.

Yunus pun sudah mengingatkan seluruh jajaran di DPRD agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan uang negara. Ia tidak berharap pelaksana kegiatan pembangunan tersandung kasus hukum.

(Ahmad Rayadie)





Original Post

Sungkan Lapor, Gunakan Fasilitas KWS

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 27
2017-5-17

Sungkan Lapor, Gunakan Fasilitas KWS

REDAKSI bekerja sama

dengan Komisi

Pemberantasan Korupsi

(KPK) membuka ruang

publik bagi masyarakat

yang ingin bertanya

seputar masalah hukum

dan hal-hal yang terkait

dengan masalah korupsi.

Pertanyaan dikirim ke

suratpembaca@pikiran-

rakyat.com dan akan

dijawab oleh Tim KPK.

HALO Saudara N di Jakarta. Melengkapi penjelasan kami sebelumnya atas pertanyaan Saudara tentang pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, khususnya aspek kerahasiaan laporan Saudara, Anda punya alternatif medium pelaporan selain yang sudah dijelaskan sebelumnya.

KPK mengembangkan sistem pelaporan daring (online) KPK Whistleblowers System (KWS). Melalui KWS, hanya Anda dan petugas penerima laporan yang mengetahui laporan Anda.

Anda bisa saja melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atasan Anda kepada bagian pengawasan internal di tempat Anda bekerja. Akan tetapi, apakah ada jaminan bahwa identi-

tas Anda akan terjaga kerahasiaannya?

Untuk Anda yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tetapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap karena kebetulan Anda kenal dengan pelakunya, misalnya atasan, teman sekerja, atau pihak lainnya yang berada di lingkaran Anda, Anda bisa menggunakan fasilitas KWS ini.

Sistem ini secara teknis menjaga anonimitas Anda. Agar lebih menjamin kerahasiaan, Anda perlu memperhatikan beberapa hal berikut.

Tidak mengisi data pribadi atau informasi yang memungkinkan bagi orang lain melakukan pelacakan siapa Anda seperti nama Anda atau hubungan Anda dengan pelaku-pelaku.

Hindari penggunaan komputer kantor Anda jika pengaduan yang akan Anda berikan melibatkan pihak-pihak di dalam kantor Anda.

KPK akan merahasiakan informasi pribadi Anda sebagai whis-

tleblower, KPK hanya fokus pada kasus yang dilaporkan. Dengan menjadi whistleblower bagi KPK, kerahasiaan identitas Anda akan dijamin oleh KPK. Dengan medium ini, Anda bisa menjadi whistleblower bagi KPK di mana saja Anda berada.

Apa itu whistleblower? Yaitu seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja dan-dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

Berikut ini tahapan yang akan Anda lalui untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

1.Anda harus masuk ke laman KWS, yaitu https//kws.kpk.go.-id/.

2.Jika ingin membuat pengaduan dugaan tindak pidana korupsi untuk pertama kali, Anda klik tombol "kirim pengaduan". Jika Anda sudah pernah membuat pengaduan dugaan tindak pidana korupsi sebelumnya, Anda bisa

langsung login.

3.Ketika Anda klik tombol "kirim pengaduan", Anda akan diminta agar mengisi form pengaduan. Anda dapat menjelaskan uraian pengaduan pada kolom yang disediakan dan informasi tentang pihak-pihak yang diduga terlibat.

4.Demikian juga jika Anda ingin melampirkan file data atau dokumen pendukung, Anda bisa langsung menambahkan file atau dokumen pendukung tersebut.

5.Setelah Anda memastikan semuanya terisi lengkap, Anda klik tombol kirim, petugas penerima laporan akan memproses laporan Anda.

6.Sebaliknya, jika Anda sudah pernah membuat pengaduan dugaan tindak pidana korupsi sebelumnya dan ingin menambah- kan informasi tersebut atau memonitor laporan, Anda dapat klik tombol login. Ketika Anda login, Anda akan diminta agar mengisi informasi yang Anda buat sebagai identitas Anda. Masukkan user-name dan password yang pernah

Anda buat. Anda pun akan terhubung ke media komunikasi.

Media komunikasi adalah saluran komunikasi antara pelapor dan KPK. Anda dapat terus berhubungan dengan KPK untuk melengkapi informasi Anda atau memonitor laporan Anda dengan menggunakan media komunikasi ini. Berikut ini bagaimana caranya Anda dapat menggunakan media komunikasi.

Buat username dan password yang Anda ketahui sendiri.

Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas Anda.

Catat dan simpan dengan baik username dan password.

Jika laporan Anda memenuhi kriteria yang ditetapkan, petugas KPK akan menghubungi Anda melalui media komunikasi ini untuk proses lanjut penanganan pengaduan.

Demikian penjelasan kami. Semoga menjawab keraguan Anda. Melihat dugaan tindak pidana korupsi? lihat, lawan, laporkan!

(Tim KPK)





Original Post

Saat Djarot dan Pejabat DKI Bersama-sama Jenguk Ahok...

Media Online kompascom
2017-05-17

JAKARTA, - Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dijenguk Pelaksana Tugas Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dan para pejabat DKI yang menjadi anak buahnya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Djarot berangkat ke Mako Brimob, tempat Ahok ditahan, langsung dari lokasi kegiatan pertamanya di Ancol.

Djarot tiba di Mako Brimob sekitar pukul 10.30 WIB dan keluar pada pukul 11.53 WIB. Djarot keluar tanpa menyampaikan sepatah kata pun kepada awak media.

Setelah itu, dia tidak lagi kembali ke Balai Kota DKI Jakarta. Namun, Djarot sempat menyampaikan pandangannya tentang kasus Ahok ketika menghadiri acara pembekalam tim "Ketuk Pintu Layani dengan Hati" di Ancol.

Djarot menilai, Ahok diperlakukan tidak adil usai mendapat vonis hakim dalam kasus penodaan agama.

(Baca juga:

Menurut Djarot, banyak orang hanya melihat kekurangan Ahok tanpa mengingat hasil kerja yang sudah dia lakukan di Jakarta.

"Saya tidak bisa terima dia (Ahok) diperlakukan seperti seorang kriminal, begitu di-dor (divonis bersalah), langsung masuk tahanan. Ini sangat tidak manusiawi, seakan-akan yang dia lakukan selama ini tidak ada harganya," ujar Djarot.

Bagi Djarot, Ahok telah melakukan banyak hal untuk menyelesaikan beragam masalah di DKI Jakarta. Hidup Ahok, kata Djarot, dicurahkan untuk melayani warga.

"Terus terang saja secara pribadi saya geram, Pak Ahok itu sudah banyak melakukan tindakan-tindakan yang positif. Saya tahu betul kerjanya luar biasa. Pulang kantor jam 21.00, jam 22.00, itupun masih membawa berkas," ucap Djarot.

Ia mengaku menjenguk Ahok untuk menyampaikan salam dari semua orang kepada rekan kerjanya itu.

"Saya membawa salamnya teman-teman semua kepada Pak Ahok. Semoga Pak Ahok diberikan kesabaran, kesehatan, dan kekuatan," ujar Djarot.

Sementara itu, para pejabat DKI datang berombongan dengan menggunakan bus ke Mako Brimob.

Mereka yang datang adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan jajaran wali kota, seperti Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi, dan Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo.

Usai menjenguk, Saefullah sempat menceritakan apa yang disampaikan Ahok selama di Mako Brimob. Menurut dia, Ahok menyampaikan pesan-pesannya soal program perumahan rakyat kecil.

"Pesannya itu rumah untuk perumahan orang-orang yang miskin, terutama program rumah di Cilincing diteruskan. Kan kemarin ada bedah rumah itu diteruskan dengan dana CSR," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (16/5/2017).

Kata Saefullah, Ahok sudah berbicara tentang hal-hal teknis terkait masalah itu. Ahok menyarankan agar Pemprov DKI membeli alat dan material bangunan menggunakan APBD DKI 2018 nanti.

Nantinya, pegawai harian lepas (PHL) Pemprov DKI bisa melakukan bedah rumah warga miskin yang membutuhkan.

"Nanti dikerjakan oleh pasukan pelangi. Kemarin kan sudah dilatih, ada sertifikasi mengecat, nanti mungkin ada sertifikasi pertukangan," ujar Saefullah.

(Baca juga:

Kata Saefullah, pembicaraan itu terjadi satu arah. Dia menyimpulkan bahwa Ahok dalam keadaan sehat dari cara Ahok berbicara.

Meskipun demikian, menurut dia, secara fisik Ahok tampak lebih kurus. Selain itu, Saefullah mengatakan bahwa Ahok sudah ikhlas menetap di sel.

"Tadi dia bilang dia sudah menyiapkan hatinya dua tahun di situ. Sempat keluar ungkapan seperti itu," ujar Saefullah.
Kompas TV Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menjenguk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Ahok Divonis 2 Tahun

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/17/07175101/saat.djarot.dan.pejabat.dki.bersama



Original Post

Hari Ini, Pengacara Hadirkan Saksi Ahli dalam Praperadilan Miryam

Media Online kompascom
2017-05-17

JAKARTA, - Sidang praperadilan yang diajukan mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali digelar hari ini, Rabu (17/5/2017).

Pihak pengacara Miryam rencananya menghadirkan bukti dan saksi ahli dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.

Mita Mulia, salah satu pengacara Miryam mengatakan yang dihadirkan hari ini oleh pihaknya yakni bukti tertulis berupa surat dan juga ahli.

Ahli yang dihadirkan yakni ahli hukum pidana yang terkait UU Tipikor dan hukum acara.

"Karena yang kita bicara sekarang ini pokoknya adalah prosedur penetapan tersangka yang tidak sesuai hukum acara," kata Mita, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2017).

Fokus sidang hari ini akan menjawab argumentasi dari KPK. Pihak Miryam akan memperkuat dalil mereka.

"Kita juga akan sekaligus membuktikan bahwa dalil-dalil kami yang lebih tepat," ujar Mita.

(

Soal niat pihaknya menghadiri Miryam langsung di persidangan praperadilan, Mita merasa belum perlu.

Sementara itu, sidang hari ini merupakan yang ketiga kalinya. Miryam mengajukan praperadilan terhadap KPK atas penetapannya sebagai tersangka dugaan pemberi keterangan palsu di Pengadilan Tipikor pada kasus e-KTP.

Dua sidang sebelumnya yakni mengenai pembacaan permohonan praperadilan dari pihak Miryam dan eksepsi dari KPK.

Dalam pembacaan permohonan, pengacara Miryam salah satunya menganggap penetapan Miryam sebagai tersangka tidak sah karena hanya berdasarkan satu alat bukti.

KPK juga dianggap tidak memiliki kewenangan menetapkan Miryam sebagai tersangka atas dugaan memberikan keterangan palsu. Menurut tim pengacara Miryam, kasus hukum kliennya masuk ke wilayah pidana umum.

(

Namun, dalam eksepsi, KPK membantah menetapkan Miryam hanya dengan satu alat bukti. Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menyatakan KPK punya lebih dari dua alat bukti. Alat bukti pertama adalah alat bukti sura. Kemudian kedua adalah ada alat bukti saksi. Yang ketiga ialah alat bukti petunjuk meliputi rekaman video.

KPK juga membantah tidak berwenang menetapkan Miryam sebagai tersangka. KPK menganggap memiliki dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan keterangan palsu Miryam berdasarkan Pasal 22 UU Jo Pasal 35 UU Tindak Pidana Korupsi.

Miryam sebelumnya diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan dua terdakwa Irman dan Sugiharto.

Atas perbuatannya, Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Miryam membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP. Dalam BAP itu, Miryam menjelaskan pembagian uang dalam kasus e-KTP.

Menurut dia, sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik.

Miryam bahkan mengaku diancam oleh penyidik KPK saat melengkapi BAP. Namun, Majelis hakim merasa ada yang janggal terhadap bantahan Miryam. Sebab, dalam BAP Miryam dapat menjelaskan secara rinci kronologi penerimaan uang dalam proyek e-KTP.

Bahkan, Miryam menyebut nama-nama anggota DPR lain yang ikut menerima suap. Meski dikonfrontasi oleh tiga penyidik KPK, Miryam tetap pada keterangannya sejak awal persidangan.
Kompas TV Kuasa hukum pemohon menilai, penetapan tersangka Miryam S Haryani menyalahi pasal 174 KUHAP.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Dugaan Korupsi Proyek E-KTP

http://nasional.kompas.com/read/2017/05/17/07072951/hari.ini.pengacara.hadirkan.saksi.ahli.dalam.praperadilan.miryam



Original Post

Komisi III DPR Harap Banding Jaksa Ahok Bukan Diskriminatif - News Liputan6.com

Media Online liputan6com
2017-05-17

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan mengajukan banding terkait vonis 2 tahun penjara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengharapkan, banding tersebut berdasarkan kebijakan Kejagung.

"Selama ini yang kita ketahui kebijakan banding yang ditetapkan kejaksaan apabila vonis hakim kurang dari 2/3 tuntutan jaksa. Untuk kasus Ahok perlu ada policy," ujar Arsul di Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017, dilansir Antara.

Kebijakan dari kejaksaan, ia mengatakan, diperlukan agar langkah banding yang ditempuh JPU menjadi berdasar dan tidak diskriminatif. "Jangan di kasus Ahok JPU banding, lalu di kasus lain tidak banding. Diskriminatif," ujar dia.

Sebelumnya Ahok divonis dua tahun penjara atas kasus penodaan agama. Kuasa hukum Ahok telah menyatakan akan mengajukan banding atas vonis tersebut agar kliennya memperoleh keringanan.

Di sisi lain Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyatakan akan mengajukan banding atas vonis hakim.

JPU mendakwa Ahok dengan dua dakwaan alternatif, yakni Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP. Jaksa menyebut Ahok terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP pada dakwaan subsider.

Sementara majelis hakim menyatakan Ahok terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana dakwaan primer dengan Pasal 156a huruf a KUHP.

http://news.liputan6.com/read/2954048/komisi-iii-dpr-harap-banding-jaksa-ahok-bukan-diskriminatif



Original Post

Ikutan Banding Kasus Ahok, Jaksa Diminta Kembali ke Tupoksi

Media Online okezonecom
2017-05-17

JAKARTA \' Pakar hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mustolih Siradj, berpendapat tim jaksa penuntut umum (JPU) semestinya kembali ke tugas pokok dan fungsinya serta bebas dari upaya politisasi dalam kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Tim jaksa kasus Ahok harus kembali ke tupoksinya dan bebas dari instrumen serta upaya politisasi," kata Mustolih saat dihubungi beberapa waktu lalu.Ikutan Banding, Jaksa Diminta Tak Buat Kesan Berpihak pada AhokAhok Divonis 2 Tahun, Warga Jakarta Diminta Buka Lembaran BaruOverkill" Vonis Dua Tahun bagi Ahok\'>Hotman Paris Kritisi Pernyataan Todung soal "Overkill" Vonis Dua Tahun bagi Ahok

 

Ia mengatakan hal itu menanggapi rencana JPU yang akan mengajukan banding atas vonis Ahok yang telah dijatuhkan majelis hakim.

Alasan tim JPU mengajukan banding di antaranya untuk menguji pembuktian kualifikasi pasal yang dikenakan ke Ahok. Korps Adhyaksa masih berkeras Ahok melakukan pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian terhadap golongan rakyat.

Mustolih menjelaskan, biasanya jaksa akan melakukan upaya banding bilamana tuntutannya dan putusan hakim terjadi selisih masa hukuman yang terpaut jauh.

"Misalnya jaksa menuntut terdakwa 8 tahun, tapi vonisnya hanya 1 tahun. Tetapi dalam kasus Ahok, antara tuntutan jaksa dengan hukuman hampir tidak terjadi ketimpangan. Jaksa menuntut 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan, vonis hakim 2 tahun," ungkap dia.

Karena itu, menurutnya jaksa harus kembali kepada tugas pokok dan fungsinya serta terbebas dari intervensi pihak manapun dalam rangka menegakkan keadilan.

"Jaksa bertugas membawa marwah korban, bukan malah menjadi perpanjangan terdakwa yang membuat rasa keadilan dapat terkoyak. Agar masyarakat tidak bersyakwasangka dan berprasangka (prejudice). Komisi Kejaksaan (Komjak) harus turun tangan dan secara aktif mengawasi tim jaksa kasus ini," tutupnya.

Sebelumnya, JPU menuntut mendakwa Ahok dengan 2 dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156 a huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP. Jaksa kemudian menuntut Ahok 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Korps Adhyaksa juga menyatakan Ahok terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 156 KUHP pada dakwaan subsider. Ia dituntut atas pidana yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

Sementara itu, majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto menyatakan Ahok terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana dakwaan primer.

Ia dinyatakan terbukti melakukan penodaan agama yang ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 156 a KUHP, berbeda dengan tuntutan jaksa. Akhirnya, Ahok pun diganjar hukuman 2 tahun penjara dan kini tengah mendekam di balik jeruji besi di Mako Brimob.

(erh)

http://index.okezone.com/read/2017/05/17/338/1692816/ikutan-banding-kasus-ahok-jaksa-diminta-kembali-ke-tupoksi



Original Post

Sidang praperadilan, KPK akan buka video pemeriksaan Miryam

Media Online merdeka.com
2017-05-17

Sidang praperadilan penetapan Miryam S Haryani sebagai tersangka pemberian keterangan palsu akan kembali digelar hari ini, Rabu (17/5) di Pengadilan NegeriJakarta Selatan. Hari ini, tim kuasa hukum Miryam akan membawa bukti dan saksi ahli. Sedangkan untuk sidang selanjutnya, giliran tim biro hukum Komisi Pemberantasankorupsi (KPK) akan menunjukkan bukti pemeriksaan Miryam.

Tim biro hukum KPK akan memperlihatkan transkrip, video, dan suara saat Miryam menjalani pemeriksaan. Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pada saat pemeriksaan itu tidak ada intimidasi atau ancaman dari penyidik KPK kepada Miryam. Bukti pemeriksaan Miryam ini juga yang membuat heboh DPR hingga muncul wacana hak angket untuk KPK.

Sebelum KPK, kubu Miryam akan lebih dulu menunjukkan alat bukti dan menghadirkan dua ahli. Alat bukti yang dimaksud adalah surat serta cuplikan video yang menyatakan hakim Tipikor menolak permintaan jaksa KPK untuk menetapkan Miryam menjadi tersangka pemberian keterangan palsu.

"Kami akan mengajukan alat-alat bukti besok (17/5), yang meliputi bukti-bukti tertulis, bukti surat yang dimaksud bukti surat itu adalah seluruh bukti tertulis dan juga ahli, kami akan hadirkan dua orang ahli besok yang fokus nya akan pada jawab menjawab mengenai argumentasi termohon dan kita juga sekaligus akan membuktikan bahwa dalil-dalil kami yang lebih tepat" ujar salah seorang anggota tim kuasa hukum Miryam, Mita Mulia.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Miryam telah menyampaikan isi gugatannya yang pada pokoknya meminta status tersangka Miryam dinyatakan tidak sah. Politisi Partai Hanura ini mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (21/4). Miryam menggugat karena KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka memberikan keterangan tidak benar dalam sidang dugaan korupsi proyek e-KTP 23 Maret 2017. [noe]

http://www.merdeka.com/peristiwa/sidang-praperadilan-kpk-akan-buka-video-pemeriksaan-miryam.html



Original Post

Media