SIGAP POLRI Kapolres Bondowoso yang Baru Akui Belum Punya Program Prioritas RRI Portal Berita Radio Berjaringan Nasional dan Internasional

Media Online rri.co.id
2017-05-18

KBRN, Bondowoso : Kapolres Bondowoso, Jawa Timur, AKBP Taufik Herdiansyah Zainardi, S.I.K. masih akan mempelajari karakteristik Bondowoso secara utuh untuk menentukan skala prioritas yang akan menjadi program unggulan Kapolres. "Mungkin ada skala prioritas, saya masih mempelajari kondisi dan situasi di Bondowoso seperti apa, tentunya tidak perlu lama-lama," kata Kapolres, Kamis (17/5/2017). Menurut Kapolres yang baru menjabat pada 15 Mei 2017 ini, Bondowoso merupakan daerah wisata yang tentunya ada potensi angka kriminalitas meningkat. Sementara tugas polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan baik. "Daerah wisata itu berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, tapi kita masih akan mempelajarinya," ujarnya. Polisi yang pernah bertugas pada lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengemukakan, selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum juga harus dilakukan, khususnya tindak pidana korupsi (Tipikor). Namun yang lebih penting daripada penindakan hukum adalah upaya pencegahan atau preventif. "Dalam hal penegakan hukum tipikor ada langkah-langkah juga. Sebenarnya penegakan hukum itu adalah langkah terakhir. Ada upaya preventif dengan memberitahu hal yang tidak benar atau tidak baik. Di KPK pun kan tidak langsung penegakan hukum ada pendidikan masyarakat juga. Jadi saya akan lihat kondisi di Bondowoso itu seperti apa," ungkapnya. Menurutnya, penegakan hukum bukan semaunya, namun harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan humanis menjadi penting agar penegakan hukum berjalan seiring dengan kondusifitas suatu daerah. "Pendekatan humanis itu sangat perlu, di satu sisi penegakan hukum berjalan dan di satu sisi kondisi tetap kondusif," pungkasnya. (DA/HF)

http://rri.co.id/post/berita/393672/sigap_polri/kapolres_bondowoso_yang_baru_akui_belum_punya_program_prioritas.html



Original Post

Budaya Molek Ngglathek Ketemu Dhewek,Ingatkan Pejabat untuk Tidak Korupsi RRI Portal Berita Radio Berjaringan Nasional dan Internasional

Media Online rri.co.id
2017-05-18

KBRN, Purbalingga: Pertahanan Kusno Kantong untuk menjunjung tinggi kejujuran akhirnya tumbang. Ia tak mampu menahan godaan materi atas jabatannya sebagai seorang kepala urusan di sebuah desa. Tuntutan sang istri yang ingin tampil gemerlap dengan perhiasan emas dan sang anak yang meminta handphone terbaru semakin membuat Kusno menempuh jalan pintas.

Ia harus mempertaruhkan jabatannya demi uang. Ia pun menerima suap dari warganya yang hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga.

Sikap Kusno kantong sebagai pejabat dan pelayan masyarakat itu tergambarkan pada lakon Molek Ngglatek Ketemu Dewek .

Latihan pentas pertunjukkan rakyat yang dilakukan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) binaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga itu digelar di panggung seni Gelanggang Olah Raga (GOR) Mahesa Jenar, Kamis (11/5/2017) malam.

Latihan pementasan yang memadukan drama, komedi dan calung Banyumasan itu untuk menghadapi babak penyisihan seleksi FK Metra tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Brebes pada Jum at (19/5/2017) mendatang.

Sutradara pementasan Sutarko Gareng mengungkapkan, lakon Molek Ngglatek Ketemu Dewek mempunyai arti jika seseorang pejabat atau pelayan masyarakat yang memiliki wewenang dan menyalahgunakannya serta bersikap koruptif akhirnya akan menanggung akibatnya sendiri. Mereka harus menghadapi tuntutan tindak pidana dan harus menanggung akibat untuk dipenjara.

"Lakon itu kami sesuaikan dengan tema seleksi FK Metra tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan berlangsung di Kabupaten Brebes, pekan depan. Panitia dari Dinas Kominfo Provinsi Jateng mengarahkan tema Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi," kata Sutarko yang juga kepala SDN 1 Sidareja, Kecamatan Kaligondang.

Melalui lakon itu, lanjut Sutarko, pelaku seni ingin mengajak kepada para pejabat untuk mematuhi aturan agar tidak melanggar tindakan korupsi seperti yang tertuang pada Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. "Yang menerima suap dan yang menyuap juga sama-sama harus menanggung akibat hukum, oleh karenanya masyarakat juga jangan sampai melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang," ajak Sutarko.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga, Tri Gunawan Setyadi, SH, MH mengatakan, FK Metra merupakan sarana menyalurkan pesan-pesan atau informasi kepada masyarakat luas melalui media tradisional. "Dinkominfo memiliki tugas untuk mensosialisasikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, salah satunya melalui sarana media tradisional. Melalui FK Metra ini sekaligus untuk nguri-nguri budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat," katanya. (SPJ)



Ket foto : Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) binaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga menggelar latihan pementasan dengan lakon Molek Ngglatek ketemu Dewek di Gelanggang Olah Raga (GOR) Mahesa Jenar, Purbalingga. Latihan itu untuk menghadapi babak penyisihan dan seleksi FK Metra Tingkat Provinsi Jateng di Kabupaten Brebes, Jum at (19/5/2017) mendatang. (Spj/AKS)

http://rri.co.id/post/berita/391804/budaya/molek_ngglathek_ketemu_dhewek_ingatkan_pejabat_untuk_tidak_korupsi.html



Original Post

KPK Hadirkan Dua Ahli di Sidang Praperadilan Miryam Hari Ini

Media Online metrotvnews.com
2017-05-18

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyodorkan ahli untuk menguatkan argumentasinya di sidang praperadilan Miryam S Haryani. Sebanyak dua ahli disiapkan KPK untuk sidang lanjutan praperadilan Miryam, Kamis 18 Mei 2017.

"Kemungkinan dua orang ahli pidana. Akan menjelaskan terkait hukum materil dan formil ya," kata Anggota Biro Hukum KPK, Evi Laila Kholis usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 17 Mei 2017.






Selain menghadirkan dua ahli, KPK juga bakal menyerahkan alat bukti lain. Namun, Evi belum merinci bukti lain yang dimaksud.

"Apakah nanti di persidangan akan menghadirkan alat bukti pemeriksaan ataupun BAP, nanti," ucap Evi.

Yang jelas, salah satu yang diserahkan KPK, kata dia, adalah BAP Miryam. BAP hanya meliputi proses penyelidikan sampai penyidikan dugaan kasus keterangan palsu yang disematkan pada Miryam.

"BAP Hanya ditunjukkan. Tapi bukan semua BAP, hanya BAP yang terkait dengan ungkapan Miryam," kata Evi.

Hakim tunggal praperadilan Miryam, Asiadi Sembiring menjadwalkan sidang pada Kamis, 18 Mei berlangsung pukul 10.00 WIB. Asiadi minta kedua pihak dapat datang tepat waktu.

Pada persidangan, Rabu 17 Mei, menghadirkan dua ahli hukum pidana, yakni Chairul Huda dan Mudzakkir. Keduanya merupakan ahli yang dihadirkan kubu Miryam.

Butuh sekitar lima jam bagi pengacara Miryam, KPK, dan Hakim tunggal Asiadi Sembiring buat membedah keterangan juga pendapat dua ahli ini. Chairul dan Mudzakkir menerangkan sejumlah hal berkaitan hukum acara pidana menyangkut perkara Miryam.

Sejumlah keterangan keduanya, hampir seragam. Misalnya, soal penerapan Pasal 22 UU Tipikor yang dinilai kurang tepat dan bukan wewenang KPK. Terlebih, pengusutan dilakukan saat perkara inti yang menyeret Miryam, yakni kasus korupsi e-KTP, masih bergulir di Pengadilan. Menurut keduanya juga, perkara dugaan keterangan palsu mestinya lebih dulu menunggu perintah majelis hakim dalam perkara inti.

KPK menyangka Miryam melanggar Pasal 22 jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini diterapkan buntut dari pencabutan BAP Miryam saat bersaksi di pengadilan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.
(REN)


OA_show(\'news_signature\');

http://news.metrotvnews.com/hukum/4KZE4Z6k-kpk-hadirkan-dua-ahli-di-sidang-praperadilan-miryam-hari-ini



Original Post

Supaya cepat cerai, Aming \suap\ Evelyn dengan apartemen

Media Online merdeka.com
2017-05-18

Hingga kini sidang perceraian antara Aming dan Evelyn Nada Anjani masih terus bergulir. Perkembangan terbaru mengungkap fakta kalau pihak laki-laki menjanjikan sebuah apartemen apabila Evelyn menerima permohonan talaknya.

"Aming menawarkan apartemen sebelum menalak. Dia bilang: Apartemen saya kasih, jadi kamu tolong terima cerai saya," kata Evelyn menirukan ucapan suaminya yang terlontar beberapa bulan lalu.

Tentu saja sebagai seorang istri, Evelyn tak terima mendapat perlakuan seperti itu. "Aku bilang nggak bisa gitu. Aku punya perasaan, aku juga seorang perempuan. Jadi ya tunggu dulu sampai hatiku tenang, jangan mendadak mau cepet-cepet cerai, itu nggak bisa. Persiapan hati orang kan beda-beda," lanjut wanita berdarah Jepang-Indonesia ini saat ditemui di kawasan Kapten Tendean,Jakarta Selatan, Rabu (17/5).

"Sebenernya prinsip aku kalau sudah nikah ya bersama sampai mautmemisahkan. Karena jangankan menikah, aku nggak pernah berpikir bisa menikah. Jadi setelah aku beneran menikah, maunya sampai maut memisahkan. Tapi Kenyataannya kan nggak memihak," lanjutnya.

Mengingat keinginan menua bersama Aming tinggal harapan, Evelyn pun mengaku siap dengan kemungkinan terburuk yakni menjadi janda. Perihal apartemen, apabila kemauan suaminya seperti itu, dirinya bakal menerima dengan hati lapang.

"Kalau untuk nuntut dari aku sih nggak (dibelikan apartemen). Tapi kalau dia ikhlas ngasih, ya alhamdulillah. Ya udah kalau itu maunya dia (cerai dan memberi apartemen)," pungkasnya.

(kpl/abs/gtr)

http://www.merdeka.com/artis/supaya-cepat-cerai-aming-suap-evelyn-dengan-apartemen.html



Original Post

Fahd sebut nama ke penyidik, KPK kumpulkan bukti korupsi Alquran

Media Online merdeka.com
2017-05-18

Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) masih mengumpulkan bukti terkait kasus Pengadaan Alquran dan alat laboratorium di Kementerian Agama atas tersangka Fahd El Fouz. Usai diperiksa KPK, Selasa (16/5) kemarin, Fahd sempat menyebut sejumlah nama ke penyidik KPK, salah satunya politikus Golkar Priyo Budi Santoso.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan penyidik KPK saat ini tengah mengumpulkan keterangan dari para saksi dan tersangka. Namun, pihaknya memastikan akan menelusuri kasus tersebut dan semua yang terlibat.

"Saat ini yang terpenting untuk kita yaitu mengumpulkan keterangan saksi dan tersangka, setelah itu tentu kita pelajari terlebih dahulu, sekarang kami fokus untuk membuktikan indikasi dari perbuatan FEF (Fahd El Fouz) terlebih dahulu, sampai akhirnya nanti kita lanjutkan pada tahap selanjutnya hingga berujung ke persidangan," katanya ketika berbincang dengan merdeka.com di kantornya, Rabu (17/5).

Ketika disinggung apakah ke depannya KPK akan menetapkan tersangka baru dalam pusaran kasus tersebut, Febri tetap menjawab akan mengumpulkan bukti dari keterangan saksi dan tersangka terlebih dahulu.

"Saat ini kita enggak ngomong kemungkinan ke depan, yang kita pikirkan adalah kecukupan bukti terlebih dahulu, apakah bukti tersebut cukup atau tidak, kan domain penegak hukum seperti itu agar bisa dikembangkan lagi kasus yang sedang diselidiki," katanya.

Febri menjelaskan dalam mengumpulkan bukti, pihaknya tak hanya mengambil dari keterangan saksi, tapi bisa juga dari dokumen tertulis seperti surat dan lain sebagainya.

"Maka dari itulah kami memeriksa sejumlah keterangan dari saksi dan tersangka terlebih dahulu. Kemudian baru kita selidiki juga bukti lain seperti surat, petunjuk atau pun bukti keterangan ahli, dan nanti saat persidangan juga ada bukti keterangan dari terdakwa, itulah yang kita kumpulkan dengan sesolid dan semaksimal mungkin dalam menyelidiki sebuah kasus," katanya.

Sebelumnya, tersangka dugaankorupsi pengadaan Alquran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012, Fahd El Fouz usai menjalani pemeriksaan di KPK. Usai diperiksa, Fahd secara tegas bakal membongkar keterlibatan beberapa pihak dalam pusaran kasus ini.

"Pasti. Sudah saya ungkap semua di penyidikan. Lebih banyak tadi ke Pak Priyo tadi sama nanya soal album saya tadi," ujar Fahd seraya memasuki mobil tahanan KPK, Selasa (16/5).

Nama Nasaruddin Umar, selaku mantan menteri agama periode 2011-2014, Priyo Budi Santoso selaku mantan wakil ketua DPR periode 2009-2014 pun disebut-sebut berada dan terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Namun Fahd enggan menyebut secara rinci perihal kebenaran nama nama yang mencuat.

"Saya sudah ungkap semua di penyidik secara terbuka dan terang-benderang," tukasnya.

Nasar dan Priyo sebelumnya pernah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Namun keduanya kompak mengaku tidak tahu menahu mengenai proyek tersebut. [dan]

http://www.merdeka.com/peristiwa/fahd-sebut-nama-ke-penyidik-kpk-kumpulkan-bukti-korupsi-alquran.html



Original Post

Tim Sinkronisasi Siapkan Sejumlah Langkah Setop Reklamasi

Media Online metrotvnews.com
2017-05-18

Jakarta: Tim sinkronisasi yang dibentuk oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, sedang mempersiapkan sejumlah hal untuk menyetop proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

Anggota tim sinkronisasi, Marco Kusumawijaya mengatakan, sejauh ini tim baru membahas hal-hal yang dibutuhkan untuk menghentikan reklamasi. Soal sikap, mereka sudah tidak lagi mau kompromi.






"Kita akan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan membatalkan itu," kata Marco di Jalan Timor, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 17 Mei 2017.

Marco membeberkan, tim sinkronisasi sedang mengkaji apakah dalam menghentikan reklamasi cukup membutuhkan Surat Keputusan (SK) Gubernur atau perlu merevisi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Meski, Marco menilai Keppres itu sudah jelas memberikan wewenang pada gubernur untuk memberi izin.

"Wewenang izin itu ada di gubernurnya tapi kita biasa kalau ada Keppres saja langsung jalan padahal kan enggak bisa begitu juga," ucap dia.

Kemudian, soal reklamasi juga sepenuhnya belum selesai dibahas di pengadilan. Pemprov DKI Jakarta mengajukan banding terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatam nelayan terkait izin Pulau F.

"Sekarang masih ada kasus di pengadilan, sejauh apa, kasusnya seperti apa, itu yang harus kita ikuti," ujar Marco.

Selanjutnya, tim sinkronisasi perlu memikirkan matang-matang soal pemanfaatan pulau reklamasi yang sudah dibangun. Dari 17 pulau yang direncanakan, sudah ada empat pulau yang dibuat, yakni pulau C, D, G, dan N.

"Kalau mau dibongkar kan malah menimbulkan masalah baru jadi dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebesar-besarnya. Bagaimana kelanjutannya itu nanti, kita kan baru kerja seminggu, masih ada lima bulan," beber Marco.
(REN)


OA_show(\'news_signature\');

http://news.metrotvnews.com/hukum/GKdgWz4k-tim-sinkronisasi-siapkan-sejumlah-langkah-setop-reklamasi



Original Post

Kita adalah Satu

Media Cetak Republika Halaman 6
2017-5-18

Kita adalah Satu

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5). Dilanjutkan dengan pertemuan pada Rabu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa. Pesan dari dua pertemuan itu hampir sama dan merupakan langkah yang tepat pada momentum yang pas.

Di antara yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden pada Selasa adalah Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmi Faisal Zaini, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bakhri, Ketua Konferensi Wali Gereja Ignatius Suryo Hardjoatmodjo, dan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriette T Hutabarat-Lebang. Hadir pula Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia Hartati Murdaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia Uung Sendana L Linggarjati, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Maruf Amin.

Selepas pertemuan itu, Presiden menggelar jumpa pers. Presiden menekankan agar perdebatan yang mengemuka akhir-akhir ini di masyarakat segera diakhiri. Saling menghujat dan saling menjelekkan antarsesama anak bangsa agar disudahi demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kalaupun dalam beberapa hari terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta untuk dihentikan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5).

Menebar fitnah, saling mendemo, disebut Presiden sebagai kegiatan yang menghabiskan energi. Aktivitas yang sama sekali tidak produktif. Presiden menegaskan, kita adalah saudara, sebangsa, dan se-Tanah Air. Jokowi justru mengingatkan agar persaudaran antarmasyarakat lebih diperkuat.

Beberapa hari terakhir memang marak demonstrasi selepas putusan pengadilan terhadap kasus Basuki Tjahaja Purnama pada Selasa (9/5). Aksi demo itu bahkan menular di beberapa daerah, termasuk adanya penolakan kedatangan tokoh yang dianggap berlainan kubu. Bahkan, yang ironis adalah adanya ancaman untuk memerdekakan diri.

Sebagai respons atas aksi itu, Presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, untuk menindak tegas oknum yang bisa merusak persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul memang dijamin konstitusi, tapi kebebasan itu harus dalam bingkai norma-norma hukum yang berlaku di RI dan tetap menjaga kebinekaan. "Kalau tidak sesuai konstitusi, gebuk saja," kata Presiden.

Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, semua warga bangsa harus sepakat untuk memperkuat keindonesiaannya. Indonesia juga negara demokratis. Karena itu pula, jangan takut untuk menyampaikan aspirasi asalkan masih dalam batas koridor hukum. Aspirasi itu mesti disampaikan dengan cara santun, beradab, dan berakhlakul karimah.

Perbedaan pandangan mesti dilihat sebagai upaya untuk memahami persepsi pihak lain. Bukan ekspresi kebebasan yang justru melemahkan persatuan. Dialog kebangsaan bisa menjadi salah satu cara untuk mempererat dan memperekat ikatan nasionalisme.

Sebab, kebinekaan adalah given. Pemberian Tuhan. Sudah dari awal mula manusia tercipta dalam beragam suku, bangsa, budaya, dan keyakinan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah menjaga persatuan.

Dalam Alquran pun disebutkan, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Dan yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Takwa kepada Tuhan merupakan cermin nilai kemanusiaan yang tertinggi karena dengan bertakwa, seseorang tidak akan menyakiti orang lain, tidak akan merusak lingkungannya.

Indonesia beruntung karena memiliki dasar negara Pancasila. Pancasila merupakan satu dari empat pilar kebangsaan Indonesia. Tiga lainnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Karena itu, ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan dalam kebangsaan merupakan esensi dalam kehidupan berbangsa.

Mencermati perkembangan terkini, nilai kebangsaan kita memang sedang diuji. Siapakah yang mengkhianati empat pilar ini. Sikap Presiden dalam menjaga persatuan patut diapresiasi segenap komponen bangsa bahwa kita adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia.

REDAKSI





Original Post

Divonis

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2017-5-18

Divonis

Dua terdakwa kasus suap, Muhammad Adami Okta (kiri! dan Hardy Stefanus, di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Pengadilan memvonis 1 tahun 6 bulan penjara keduanya karena terbukti menyuap pejabat Badan Keamanan Laut dalam proyek satellite monitoring.

TEMPO/eko siswono





Original Post

Jaksa Perkara Ahok Serahkan Memori Banding

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2017-5-18

Jaksa Perkara Ahok Serahkan Memori Banding

"Bagi jaksa, penting untuk menegakkan profesionalisme."

JAKARTA - Jaksa penuntut umum kasus penodaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah menyerahkan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. "Selasa kemarin kami serahkan," ujar juru bicara Kejaksaan Tinggi

DKI Jakarta, Nirwan Nawawi, kemarin.

Sayangnya, Nirwan tak menjelaskan lebih lanjut isi memori banding yang diserahkan ke Pengadilan Negeri itu. Yang jelas, kata dia, "Satu alasan jaksa mengajukan banding adalah putusan majelis hakim yang memvonis Ahok 2 tahun penjara lebih berat ketimbang tuntutan jaksa."

Juru bicara Pengadilan

Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi, membenarkan adanya memori banding tersebut. Memori banding, kata dia, sudah diterima panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. "Saya diberi tahu kepaniteraan," ujar Hasoloan.

Selanjutnya, Hasoloan menjelaskan, jaksa diberi kesempatan memeriksa seluruh berkas perkara (image) sebelum diserahkan ke Pengadilan Tinggi. "Kalau tidak diperiksa, kami serahkan berkas ke Pengadilan Tinggi lang-

sung," katanya.

Ia memberi kesempatan kepada jaksa untuk memeriksa berkas selama 14 hari setelah keluar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal tersebut juga berlaku bagi kuasa hukum Ahok. "Mereka tidak datang image, kami kirim ke Pengadilan Tinggi," Hasoloan menegaskan.

Sama seperti jaksa, kuasa hukum Ahok mengajukan banding begitu majelis hakim menghukum kliennya 2 tahun penjara dalam sidang Selasa dua pekan lalu. Namun hingga saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum menerima memori banding dari kuasa hukum.

Tim kuasa hukum menyatakan masih menyusun memori banding. Selasa lalu, tim membesuk Ahok dan memberi rancangan memori banding kepada kliennya itu untuk dipelajari. "Kami datang memang berfokus mengerjakan memori banding," ujar Sirra Prayuna, penga-

cara Ahok.

Memori banding ini, kata dia, penting sebagai landasan perlawanan hukum terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Menurut dia. ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam memori banding yang akan diserahkan. Salah satunya, penilaian terhadap pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang terungkap dalam persidangan. "Apakah dimuat secara komprehensif atau tidak," ujarnya.

Ihwal pengajuan banding oleh jaksa, pakar hukum Refly Harun menilai langkah tersebut sah meski vonis hakim sudah lebih berat ketimbang tuntutan jaksa. "Karena, misalnya, Ahok dituntut dengan

pasal 156 lalu divonis Ia6a. seolah jaksa tidak profesional. Makanya bagi jaksa penting untuk menegakkan profesionalisme juga."

Refly menilai tidak ada unsur keberpihakan pada Ahok dalam keputusan jaksa mengajukan banding. Sebab, baik jaksa maupun Ahok memiliki kepentingan yang berbeda. Mereka, kata dia, paling tidak mempertahankan perspektif bahwa pasal yang terbukti dalam kasus Ahok bukanlah tentang penodaan agama, melainkan permusuhan terhadap golongan. Berdasarkan pertimbangan itulah jaksa sebelumnya menuntut agar Ahok dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

Erwan Hermawan





Original Post

Papua Nugini Relokasi Pencari Suaka di Pulau Marius

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2017-5-18

Papua Nugini Relokasi Pencari Suaka di Pulau Marius

PAPUA NUGINI - Pemerintah Papua Nugini menutup pusat penahanan atau detensi para pencari suaka Australia di Pulau Manus, Papua Nugini. Papua Nugini menyiapkan sejumlah opsi, di antara-.nya merelokasi mereka ke pusat transit di dekat Kota Lorengau atau kembali ke negara asal.

Menurut seorang pejabat imigrasi Papua Nugini, kamp pengungsi di Pulau Manus di sebelah utara daratan Papua Nugini akan ditutup pada 28 Mei

mendatang. Sisanya ditutup pada 30 Juni. "Listrik akan dimatikan dan barang-barang Anda akan direlokasi. Tidak ada yang diizinkan masuk," demikian bunyi surat yang dikeluarkan otoritas imigrasi Papua Nugini, kemarin.

Sejumlah pencari suaka menyatakan telah diberi informasi perihal keputusan tersebut dalam pertemuan Senin lalu. Mereka juga diberi tahu tidak akan dimukimkan ke Australia. "Anda tidak bisa tinggal di pusat pemrosesan regional.

Anda perlu mempertimbangkan pilihan, dan tidak ada yang akan bermukim di Australia," ujar otoritas Papua Nugini dalam siaran media berita Australia.

Pulau Manus dan Pulau Nauru-negara kecil seluas 21 kilometer persegi di kawasan Mikronesia- menjadi tempat bermukim para pencari suaka Australia sejak 2013. Sekitar 1.200 pria, wanita, dan anak-anak dari kawasan Timur Tengah dengan menggunakan perahu kayu mencari

suaka ke sejumlah negara, salah satunya Australia. Tapi Australia menerapkan kebijakan ketat yang intinya menolak para pencari suaka. Meski begitu, para pengungsi di kedua pulau itu mendapat bantuan dari Australia.

Penutupan Pulau Manus juga didasari putusan Mahkamah Agung Papua Nugini. Mahkamah

pada 27 April tahun lalu memerintahkan penutupan pusat detensi di Pulau Manus karena ilegal. Menteri Imigrasi Australia

Peter Button berkukuh menyatakan tak seorang pun di pusat detensi di Manus bisa ke Australia. Mereka harus tinggal di Papua Nugini atau kembali ke negara asal.

Behrouz Boochani, seorang warga Kurdi asal Iran yang telah empat tahun tinggal di Pulau Manus, lewat Twitter menyatakan penjara Manus penuh ketegangan. "Saya yakin para pengungsi akan menolak dan terpaksa melawan, yang dikhawatirkan berujung kerusuhan," kata

Boochani kepada ABC.

Sekitar 700 orang pengungsi telah diberi tahu bahwa mereka bisa memilih pindah ke Kota Lorengau, menetap di Papua Nugini, atau kembali ke negara asal. Dutton menjelaskan, sekitar 400 orang dapat kembali ke negara asal dan mendapat dana bantuan US$ 20 ribu (sekitar Rp 260 juta). Atau, menurut Dutton, mereka akan dikeluarkan oleh pemerintah Papua Nugini tanpa bantuan apa pun.

GUARDIAN | AL JAZEERA /THE NEW DAILY | SUHU LOPPIES





Original Post

Dua Penyetor Suap Bakamla Divonis 1,5 Tahun Bui

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2017-5-18

Dua Penyetor Suap Bakamla Divonis 1,5 Tahun Bui

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis dua terdakwa suap pengadaan satelit monitor Badan Keamanan Laut (Bakamla). Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus, hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda masing-masing Rp 100 juta. "Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim Frangki Tambuwun, kemarin.

Adami dan Hardy adalah anak buah bos PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah, yang juga didakwa terpisah dalam perkara ini. Keduanya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi

pada 14 Desember 2016 setelah menyetor duit senilai Rp 2 miliar kepada Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi, yang juga tersangka dalam kasus ini.

Putusan terhadap Adami dan Hardy lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta hakim memberi hukuman 2 tahun penjara. Menurut Frangki, putusan telah sesuai dengan pertimbangan hakim dari hasil mendengarkan keterangan saksi, pembelaan, hingga pemberian status terdakwa sebagai justice collaborator.

Sebelumnya, jaksa KPK, Kiki Ahmad Yani, meya-

kini keduanya terbukti bersama bosnya, Fahmi Darmawansyah, memberikan kompensasi kepada sejumlah pejabat Bakamla karena menang tender dalam proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 senilai Rp 222 miliar ini. Adami dan Hardy terbukti menyerahkan sejumlah duit kepada para pejabat Bakamla yang terlibat dalam proyek tersebut.

Adapun terhadap Fahmi, jaksa menuntut 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. KPK menolak permohonan suami selebritas Inneke Koesherawati ini sebagai justice collabora tor.

DANANG FIRMANTO /MURDINSAH





Original Post

Ingat, Kejagung Sudah Pernah SP3 Kasus Sjamsul Nursalim

Media Online jpnn.com
2017-05-18

Praktisi hukum yang juga alumni Leiden University Irfan Melayu mengatakan Kejaksaan Agung sudah pernah mengeluarkan surat perintah penyidikan kasus pemberian Surat Keterangan Lunas terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim.

SP3 kasus Sjamsul sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 215/Pid/Prap/2008/PT DKI 22 September 2008 yang mengabulkan banding Kejagung.

Menurut Irfan, Kejagung saat itu melihat tidak ada peraturan yang dilanggar dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim. Selain itu juga tidak ada kerugian negara. Pun demikian, UU nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional menyatakan obligor yang kooperatif dan telah melunasi hutangnya tidak lagi dituntut pidana.

"Kejaksaan Agung saat itu menyatakan Sjamsul Nursalim tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi," kata Irfan di Jakarta, Rabu (17/5).

Irfan menjelaskan SKL yang diterima Sjamsul dikeluarkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan dasar Undang-undang nomor 25 tahun 2000, TAP MPR, Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2002, keputusan Komute Kebijakan Sektor Keuangan dan rekomendasi Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Irfan menjelaskan, objek perkara yang ditangani Kejagung sama dengan yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Hanya saja, lanjut dia, sekarang ini KPK masuk mengusut lewat penyelenggara negara dengan menyasar mantan kepada BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Menurut Irfan, satu perkara yang sudah ditangani penegak hukum yang lain, seharusnya tidak boleh ditangani lembaga lainnya. Dalam penegakan hukum ada kaidah etis yang sudah disepakati KPK, Kejagung dan Polri.

"Membuka kembali kasus yang sudah ditangani pihak lain akan mendegradasi lembaga penegak hukum (Kejagung). Ini tidak elok," ungkapnya.

http://www.jpnn.com/news/ingat-kejagung-sudah-pernah-sp3-kasus-sjamsul-nursalim



Original Post

Kakanwil Pajak Jakarta Batalkan Tagihan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-5-18

Kakanwil Pajak Jakarta Batalkan Tagihan

SUAP PAJAK

JAKARTA, KOMPAS - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv menjanjikan membatalkan surat tagihan pajak yang dikenakan kepada PT EK Prima Indonesia. Padahal, PT EKP diduga melakukan pelanggaran perpajakan karena ditemukan ketidaksesuaian antara faktur pajak yang dimilikinya dan restitusi pajaknya.

Atas pelanggaran pajak ini, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) VI mengeluarkan surat tagihan pajak (STP) kepada PT EKP. Khusus untuk STP Pajak Pertambahan Nilai, ada tagihan yang harus dibayar PT EKP, yakni Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014 dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015 atau senilai total Rp 78 miliar.

Ihwal pembatalan STP PT EKP ini terungkap dalam sidang perkara suap pajak dengan terdakwa Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan Ditjen Pajak Handang Soekarno di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (17/5). Handang didakwa menerima uang 148.500 dollar Amerika Serikat dari Country Director Indonesia PT EKP Ramapanicker Rajamohanan Nair. Rajamohan-an menyuap Handang agar STP PT EKP dibatalkan.

Kepala KPP PMA VI Johnny Sirait saat menjadi saksi menyatakan PT EKP dinilai melakukan pelanggaran perpajakan. "Kami mendapati di lapangan ada perbedaan antara faktur pajaknya dan restitusi pajak yang diaju-Jffln," katarrrp.

Kejelasan tentang jenis usaha PT EKP juga diragukan kebenarannya karena tim yang diturunkan Johnny mendapati perusahaan itu tidak hanya ekspor kacang mede sebagaimana disebutkan dalam faktur pajaknya. Mereka juga berbisnis garmen atau bahan baku pakaian.

Johnny mengatakan telah mengingatkan PT EKP atas sejumlah kejanggalan itu. PT EKP disarankan mengikuti program pengampunan pajak (fax amnesty) sebelum program itu berakhir pada 31 Desember 2016. Akan tetapi, hingga 26 Desember 2016, perusahaan itu belum mengajukan pengampunan pajak. Se-lanjutnya, KPP PMA VI mengeluarkan STP kepada PT EKP.

Kebijakan mengeluarkan STP kepada PT EKP itu akhirnya dibatalkan atas perintah Haniv. Johnny mengaku tak pernah diberi tahu alasan pembatalan STP itu oleh Haniv. Selama wajib pajak belum mengikuti program pengampunan pajak, Johnny beranggapan tak ada larangan bagi kantor pajak mengeluarkan STP kepada wajib pajak

Mengenai kejanggalan faktur pajak PT EKP, Haniv membenarkan kesaksian Johnny tersebut "Saat disampaikan di depan Dirjen bahwa ada problem faktur fiktif, saya berpikir bahwa itu memang benar adanya sehingga wajar jika ada pemeriksaan bukti permulaan," katanya

Akan tetapi, Haniv tidak sepakat jika STP terhadap PT EKP diterbitkan. Menurut dia, penerbitan STP itu tidak sesuai prosedur. Angka STP Rp 78 miliar dianggap terlalu besar dan pengenaan STP pada pokok PPN seharusnya tidak diperbolehkan.

"Pak Mohan menemui saya dan mempertanyakan mengapa ia dikenai STP, sementara ia akan mengajukan pengampunan pajak. Penerbitan STP itu dianggap mengganggu upayanya mengajukan tax amnesty," kata Haniv.

Haniv mengatakan kepada Rajamohanan akan membatalkan STP tersebut Akan tetapi, Haniv tidak bisa memastikan kapan pembatalan STP itu bisa dilakukan. "Saya bilang akan meng-usahakannya karena STP itu memang salah prosedur, tetapi saya tidak bisa memastikan waktunya," kata Haniv.

Terkait dengan peran Handang. Haniv mengaku hanya sekali berbicara dengan Handang di dalam pertemuan di Istana Negara. "Saat itu ada acara mengenai tax amnesty di Istana. Lalu, saya bertemu Pak Arif (Arif Budi Sulistyo) yang mengatakan ingin berkenalan dengan Dirjen. Saya lalu memanggil Pak Handang dan mengenalkannya dengan Pak Arif untuk dibantu berkenalan dengan Pak Dirjen," ujarnya.

(REK)





Original Post

Hardi Stefanus (kedua dari kanan) dan M Adami Okta (kanan)

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-5-18

Hardi Stefanus (kedua dari kanan) dan M Adami Okta (kanan)

Berjabat tangan dengan jaksa penuntut umum seusai pembacaan vonis. Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (17/5), memvonis keduanya hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta atau subsider enam bulan kurungan karena menyuap pejabat Badan Keamanan Laut

KOMPAS ALIF ICHWAN





Original Post

Bubarkan HTI lewat Keppres

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2017-5-18

Bubarkan HTI lewat Keppres

PEMERINTAH tidak usah ragu menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Keppres ini dinilai ampuh menghentikan perdebatan dan juga dianggap lebih adil bagi HTI.

"Sudah bubarin saja (HTI) dengan keppres. Bismillah. Kalau ada kontroversi, silakan dibawa ke pengadilan," ujar Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie di Jakarta, kemarin.

Menurut Jimly, pembubaran HTI bisa langsung dilaksanakan setelah keppres diterbitkan meskipun belum ada keputusan mengikat dari pengadilan. Pesannya satu, melalui keppres sikap tegas pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang menolak Pancasila akan terlihat dengan tetap menempuh jalur hukum.

"Sebelum putusan pengadilan mengikat, keputusan presiden sudah harus dilaksanakan dulu. Kita harus tegas, siapa yang melanggar kesepakatan tertinggi, dia harus menerima dan bertanggung jawab secara hukum," tegasnya.

Ia menjelaskan sikap tegas pemerintah harus muncul dalam menghadapi persoalan ideologi bangsa. Ketika terdapat masyarakat yang menolak kesepakatan seluruh bangsa Indonesia, harus ditindak dengan tegas berdasarkan hukum yang berlaku.

"Nah, ini (HTI) melanggar kesepakatan. Sudah bilang kita ini bikin Pancasila, masih mau bikin negara lain, kan itu tidak sesuai kesepakatan. Dia terima akibat. Kita harus tegas," katanya.

Dia menjelaskan kebebasan yang menjadi hak warga negara didasarkan pada kesepakatan bersama, tidak boleh melanggar aturan yang sudah menjadi konsensus nasional.

"Ada yang setuju atau enggak setuju soal kedua. Cukup dibubarkan dengan keppres. Perppu tidak menyelesaikan masalah. Yang kita perlukan keputusan untuk membubarkan. Bismillah kita dukung," pungkasnya.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menilai rencana pembubaran HTI merupakan dampak dari pembiaran pemerintahan sebelumnya.

Teten mengatakan seharusnya sejak awal HTI dilarang berdiri sebagai organisasi karena menentang Pancasila. HTI disahkan sebagai perkumpulan berbadan hukum lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00282 .60.10.2014.

(Cah/Nur/Pol/X-10)





Original Post

KPK tidak Tunggu Vonis KTP-E

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-5-18

KPK tidak Tunggu Vonis KTP-E

KOMISI Pemberantasan Korupsi memastikan langkah hukum terhadap politikus Hanura Miryam S Haryani sudah tepat. Pengusutan tidak perlu menunggu vonis atas perkara korupsi pengadaan karni tanda penduduk elektronik (KTP-E).

Anggota Biro Hukum KPK, Evi Laila Kholis, mengatakan tidak ada ketentuan mengikat mengenai pengusutan kasus seperti itu harus menunggu vonis perkara pokok.

"Kalau memang ada. ditunjukkan ke kami bahwa itu harus menunggu (vonis hakim)," kata Evi seusai sidang praperadilan kasus Miryam, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Komisi antirasywah menjerat Miryam dengan Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tin-

dak Pidana Korupsi. Pasal itu berkenaan dengan pencabutan BAP oleh Miryam saat bersaksi di pengadilan tipikor atas perkara KTP-E dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Penggunaan pasal itu menjadi salah satu alasan Miryam menggugat KPK ke pengadilan. Kubu Miryam menilai KPK tidak berwenang mengusut itu. Terlebih, perkara inti, yakni korupsi KTP-E masih bergulir di pengadilan.

Dalam persidangan, kemarin, pakar hukum pidana yang dihadirkan kubu Miryam, Chairul Huda, menyatakan KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. "Kewenangan KPK pada tindak pidananya, bukan undang-undangnya. Titik beratnya ialah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada tipikor.

(Cah/P-3)





Original Post

Penyuap di Bakamla Divonis 1,5 Tahun Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-5-18

Penyuap di Bakamla Divonis 1,5 Tahun Penjara

Kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Namun, vonis itu jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa.

Astri Novaria

astri@medioindonesia.com

DUA terdakwa pemberi suap proyek pengadaan monitoring satellite senilai Rp222 miliar di Bakamla, yaitu mar/cefin/operasional PT Me-rial Esa Hardy Stefanus dan bagian operasional PT Merial Esa Muhammad Adami Okta, divonis pidana penjara masing-masing selama 1,5 tahun. Ketua Majelis Hakim Frangki Tumbuwun menegaskan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan serta membayar denda sebesar RplOO juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Frangki di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa ialah tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal-hal yang meringankan terdakwa ialah terdakwa ber-

sikap sopan, kooperatif di persidangan, memiliki tanggungan keluarga, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa membantu mengungkap pelaku lain yang memiliki peran yang lebih besar.

Lebih rendah

Vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut dua terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda RplOO juta subsider enam bulan kurungan.

Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta terbukti menyuap Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2016 sebesar SS100 ribu, USS88.500 ribu, 10 ribu euro, dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan denda RplOO j uta."

Frangki Tumbuwun

Ketua majelis hakim

Nofel Hasan SS104.500.

Hardy dan Muhammad juga menyuap Direktur Data dan Informasi Bakamla merangkap Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Bambang Udoyo sebesar SS105 ribu dan Kasubag TU Sestama Bakamla Tri Nanda Wicaksono Rpl20 juta sehingga total suap adalah SS309.500, USS88.500. 10 ribu

euro, dan Rpl20 juta.

Atas vonis majelis hakim itu, baik Muhammad maupun Hardy menerima putusan tersebut. Mereka tidak mengajukan banding. Sementara jaksa mengatakan akan meminta waktu untuk mempelajari hasil putusan.

"Saya dan penasihat hukum menerima putusan ini dan tidak mengajukan banding," kata Muhammad dan Hardy.

Sebelumnya, Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawan-syah, yang juga suami artis Inneke Koesherawati, dituntut empat tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Fahmi Darmawansyah juga menjabat sebagai Direktur PT Melati Technofo Indonesia.

Selain pidana penjara, JPU KPK menolak status justice collaborator (JC) yang diajukan Fahmi. Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, permohonan itu ditolak lantaran Fahmi ialah pihak pemberi suap atau aktor utama yang memberikan suap kepada sejumlah pejabat di lingkungan Bakamla.

"Menurut pertimbangan tim KPK, termasuk jaksa penuntut umum, pihak yang yang memberi (suap) adalah Fahmi Darmawansyah," kata Febri di Gedung KPK.

(Cah/Ant/P-5) / Astri Novaria





Original Post

Tim Sinkronisasi Maklumi Kesibukan Djarot

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2017-5-18

Tim Sinkronisasi Maklumi Kesibukan Djarot

Tim Sinkronisasi bentukan gubernur terpilih bersabar mendapat lampu hijau bertemu PU Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat

Sri Utami

ami@mediaindonesia. com

REALISASI janji kampanye pasangan gubernur terpilih Anies-Sandi sulit terlaksana pada tahun ini. Apalagi, Tim Sinkronisasi bentukan pasangan gubernur terpilih tersebut belum mendapat respons bertemu dengan Pelaksana Tugas (Pit) Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.

Di hari Anies-Sandi mengumumkan pembentukan Tim Sinkronisasi sepekan lalu, Djarot justru tidak tahu. Saat ditanya mengenai rencana pertemuan formal Djarot dengan Tim Sinkronisasi, dia selalu enggan menjawab dengan tegas. Alasannya, saat ini ia sedang sibuk.

Di mata anggota Tim Sinkronisasi, Marco Kusumawijaya, kesibukan Pit Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful Hidayat bisa dimaklumi. Sehingga sampai saat ini belum bisa menerima Tim Sinkronisasi.

"Pak Djarot pasti sibuk sekali. Biasanyakan beliau berdua, sekarang dia sendirian melaksanakan tugas," ujar Marco, di Jakarta, kemarin.

Marco menjelaskan, sejak awal penemuan itu (Tim Sinkronisasi)

digagas Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama saat bertemu dengan gubernur terpilih Anies-Sandi. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban kapan pertemuan itu dilakukan dari jangka waktu dua minggu yang diberikan. "Pada dasarnya yang meminta kami untuk datang dari mereka sebelumnya. Tapi, sekarang susah (bertemu)," ungkapnya.

Hingga saat ini Tim Sinkronisasi terus bekerja untuk mewujudkan semua program yang dijanjikan saat kampanye. "Kami baru kerja satu minggu. Masih ada lima bulan lagi. Jadi semua tim masih bekerja,"imbuhnya

Seperti diketahui, Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dirangkum dari hasil mus-renbang memasuki tahap konsultasi publik. Minggu terakhir Mei, RKPD akan ditetapkan sebagai peraturan gubernur (pergub). Setelah itu, RKPD akan menjadi acuan KUA-PPAS dan menjadi pedoman penyusunan APBD-P 2017.

Artinya, Anies-Sandi hanya memiliki waktu dua minggu lagi un-

tuk memasukkan 23 program janji mereka ke dalam mata anggaran APBD-P 2017.

Proyek reklamasi

Terkait keputusan Anies-Sandi untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, Tim Sinkronisasi masih mengkaji intru-men apa yang akan diambil untuk menghentikan proyek tersebut. "Banyak yang berharap pulau itu menjadi Kutan kota, permukiman nelayan, pantai terbuka agar semua orang bisa mengak-sesnya dengan gratis. Kami belum ada kesimpulan dan yang pasti panduannya untuk kepentingan umum,"ujar Marco.

Marco juga menerangkan beberapa pulau yang dikhususkan untuk komersial itulah yang ditolak. Termasuk tiga pulau yang sudah diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Pulau K. F, dan I.

"Tentu itu yang terus kami kaji. Apakah harus menggunakan SK gubernur, apakah harus meminta peninjauan kembali keputusan presiden yang dulu. Tapi, yang paling penting tentang otonomi

daerah dan di Kepres tahun 1995 pun menerangkan tentang wewenang izin tersebut," paparnya.

Di mata pengamat tata kota Nirwono Joga, Anies-Sandi harus segera mengumumkan rencana konret perubahan atas moratorium pulau reklamasi tersebut.

"Rencana konkretnya apa? Hams diputuskan segera pulau yang sudah ada tadi akan diapakan, tentu dengan peran serta masyarakat. Karena beberapa pulau ini sudah ada rukonya dan bangunan lain. Membongkar juga butuh biaya," terangnya.

Selain itu, sikap pemerintah pusat juga harus harus duduk bersama membahas kelangsungan fungsi pulau yang sudah dibuat tersebut. Joga menilai pengambilalihan oleh pemerintah pusat tidak akan menyelesaikan masalah, tanpa menyelesaikan lebih dulu masalah lain terkait penurun muka tanah setiap tahunnya.

"Pemerintah daerah yangharus melakukan penghentian bertahap pengambilan air tanah di pantai utara dan Jakarta. Permukiman, gedung harus berhenti total. Jika tidak ada penuruan muka tanah setiap tahunnya terus terjadi. Begitu pun dengan kondisi pencemaran air sungai harus segera diselesaikan," tandasnya.

(J-3) / Sri Utami





Original Post

KPK Ingin Lembaga Pemerintah Perkuat Pengawasan Internal

Media Online Bisnis.com
2017-05-18

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (kanan) didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah - Antara/Reno Esnir JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan perlunya kementerian dan lembaga pemerintah untuk memperkuat pengawasan internal sebagai langkah untuk mencegah terjadinya upaya korupsi dan gratifikasi.

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Rabu (17/5/2017). Dia mengatakan hal tersebut merespon fakta dalam persidangan KTP elektronik bahwa ada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menerima sejumlah uang dari panitia pelaksana lelang proyek pengadaan tersebut."Ya kalau masalah tidak bersih dari korupsi saya kira ini kan masalah pribadi masing-masing ya kita tidak bisa menjamin semua aparat sipil itu bersih kita tidak ada jaminan itu juga, ujarnya.

Karena itu, menurutnya, potensi untuk melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga berujung pada terjadinya tindak pidana korupsi termasuk gratifikasi selalu terbuka. Untuk mencegah tejradinya hal tersebut, menurutnya peran pengendalian internal harus diperkuat.

Sebagai contoh, jika tim pemeriksa dari BPK berjumlah lima orang, maka anggota tim itu harus saling mengontrol.

"Kalau lima-limanya sudah berkolusi, ada juga yang mengawasinya yakni supervisornya. Ada juga penanggung jawab audit sehingga kontrolnya berjenjang. Tapi kalau semua korupsi ya sudah bubarkan saja," paparnya.

Dia mengungkapkan meski fakta persidangan menyatakan ada petugas pemeriksa dari BPK yang menerima pemberian, KPK belum melakukan langkah yang lebih jauh untuk menyelidiki hal tersebut. Akan tetapi, pihak BPK bisa melakukan tindakan disiplin dengan melakukan penelusuran berdasarkan fakta persidangan kemudian melakukan konfirmasi dan memberikan tindakan disiplin kepada auditor yang bersangkutan.

http://kabar24.bisnis.com/read/20170518/16/654591/kpk-ingin-lembaga-pemerintah-perkuat-pengawasan-internal



Original Post

2 Penyuap Pejabat Bakamla Dianggap Justice Collaborator

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-18

2 Penyuap Pejabat Bakamla Dianggap Justice Collaborator

Divonis 1,5 Tahun Penjara

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, mengabulkan permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta. pelaku penyuapan pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Ketua majelis hakim. Franky Tumbuwan menilai kedua pegawai PT Melati Technofo Indonesia (MTI) itu telah membantu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap lebih jauh keterlibatan pihak lain dalam kasusnya.

"Menimbang selama proses hukum terdakwa telah membantu penyidik dalam mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar, maka majelis memberikan keringanan hukuman," sebut majelis dalam membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Dari Hard) dan Adami, KPK mengusut beberapa pejabat Bakamla yang menerima suap dalam proyek ini. Yakni

Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi. Direktur Data dan Informasi Bambang Udoyo,

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nofel Hasan, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Tri Nanda Wicaksono.

Majelis menilai Hardy dan Adami terbukti menyuap empat pejabat Bakamla agar PT MTI milik Fahmi Darmawansyah ditunjuk sebagai pemenang proyek pengadaan satelit monitoring. Keduanya berperan sebagai perantara suap.

Adapun besaran uang suap kepada Nofel Hasan senilai Rp 989,6 juta. Eko Susilo Hadi 198500 dolar Singapura. Bambang Utoyo 105.000 dolar Singapura, sementara untuk Tri Nanda Wicaksono Rp 120 juta.

Lantaran membantu penyuapan. Hardy dan Adami dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dan berlanjut. "Menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan ditambah denda Rp 100 juta subsider 6 bulan," putus majelis hakim.

Usai mendengarkan putusan. Hardy dan Adami menyatakan bisa menerima. Sementara jaksa penuntut umum KPK pikir-pikir.

byu





Original Post

Bos EK Prima Siapkan Rp 6 Miliar Termasuk Untuk Kepala Kanwil Pajak

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-18

Bos EK Prima Siapkan Rp 6 Miliar Termasuk Untuk Kepala Kanwil Pajak

KPK kembali memeriksa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv. Penyidik komisi antirasuah ingin mengklarifikasi dugaan Haniv terlibat kasus suap penghapusan tunggakan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan, saksi M Haniv diperiksa untuk tersangka Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak. Handang Soekarno.

Menurut dia, Haniv diduga mengetahui hal-hal terkait persoalan dan pengurusan pajak PT EK Prima. Penyidik ingin keterkaitan Haniv dengan suap kepada Handang. "Lewat keterangan saksi, diharapkan penyidik bisa menemukan dugaan keterlibatan pihak lainnya,"

katanya, 10 Maret 2017.

Febri mengemukakan, dugaan keterlibatan pihak lain pada kasus suap ini masih dikembangkan oleh penyidik. Tidak tertutup kemungkinan, tersangka bekerjasama dengan staf pajak maupun pejabat di kantor pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. . "Hal-hal terkait dugaan itu sedang ditelusuri penyidik. Jika bukti-bukti untuk menetapkan status tersangka baru sudah dianggap cukup, KPK pasti akan mengambil keputusan hukum," kata bekas Indonesia Corruption Watch itu.

Dikonfirmasi tentang peluang perubahan status Haniv dari saksi menjadi tersangka. Febri lagi-lagi belum bersedia memberikan keterangan spesifik. "Nanti, biarkan penyidik bekerja lebih dulu," ujar Febri.

Sebelumnya. Manager Finance

PT EK Prima Ekspor Indonesia Yuli Kanastren ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta mengungkapkan dirinya diperintah Rajamohanan Nair menyiapkan uang Rp 6 miliar untuk orang pajak.

Yuli dihadirkan sebagai saksi perkara perkara Rajamohanan, Country Director EK Prima. Di persidangan ia membeberkan uang Rp 6 miliar itu bukan hanya untuk Handang Soekarno. Tapi juga sudah termasuk untuk Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak Jakarta Khusus. Muhammad Haniv.

"Bapak (Rajamohanan) pernah WhatsApp, itu sudah termasuk Pak Haniv. Waktu itu Bapak bilang ini untuk Handang, tapi kalau bisa untuk Pak Haniv juga," tutur.

Meski demikian. Yuli tak tahu alasan Rajamohanan menyu-

ruhnya menyiapkan uang untuk Haniv. la berdalihkan hanya menjalankan instruksi dari bosnya.

Rajamohanan menjanjikan fee kepada Handang sebesar Rp 6 miliar untuk membereskan kewajiban pajak EK Prima. Namun, saat baru terjadi penyerahan pertama sebesar Rp 1,9 miliar, keduanya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam surat dakwaan, jaksa KPK mencantumkan isi pesan yang disampaikan Rajamohanan kepada Handang melalui aplikasi WhatsApp. Pesan tersebut berbunyi "Pak soal tadi max 6 termasuk Hnf mohon bisa diselesaikan trmksh".

Pemberian uang tersebut diduga diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi EK Prima.

Salah satunya adalah tunggakan pajak sebagaimana tercantum dalam surat tagihan pajak dan pertambahan nilai STP PPN tanggal 6 September 2016.

Tunggakan tersebut sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015.

Beberapa hari setelah Rajamohanan dan Handang bertemu untuk membicarakan kesepakatan pemberian uang di Hotel Sultan, Jakarta, Muhammad Haniv atas nama Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan pembatalan tagihan pajak EK Prima.

Dengan demikian, tunggakan pajak sebesar Rp 52 3 miliar untuk masa pajak Desember 2014. dan Rp 26.4 miliar untuk masa pajak Desember 2015. menjadi nihil

gpg





Original Post

Kepala KPP PMA Diminta Tidak Seret Pejabat Lain

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-18

Kepala KPP PMA Diminta Tidak Seret Pejabat Lain

Kasus Suap Penghapusan Pajak PT EK Prima

Bekas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) 6, Johnny Sirait mengungkapkan pernah diminta agar tak menyeret pihak lain dalam kasus suap penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Ia pun sempat di-briefing sebelum menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi kasus itu.

JOHNNY mengungkapkan hal itu ketika bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin. Dalam persidangan kasus suap ini, Handang Soekarno, bekas Kepala Subdit Bukti Permulaan, Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak menjadi terdakwanya.

"Apakah saksi saat memberikan keterangan ke KPK sempat dikoordinasikan oleh Dirjen?" tanya jaksa KPK Mochammad Takdir Suhan kepada Johnny.

Pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Muhammad Haniv, pegawai KPP PMA 6 Soniman Budiharjo, dan Supervisor KPP PMA 6 Munasri. Namun hanya Johnny yang mau buka mulut soal itu.

Johnny menuturkan pernah di-

panggil oleh tim bantuan hukum (bankum) Ditjen Pajak. Tim itu meminta dan mengarahkan agar jangan ada pihak lain yang ikut diseret dalam kasus ini. Bahkan, kata Johnny, stafnya juga ikut diarahkan agar memberikan kesaksian serupa.

"Cukup itu HS (Handang Soekarno) dan Pak Mohan (Ramapanicker Rajamohanan. Country Director PT EK Prima- red)." kata Johnny menyampaikan arahan tim bankum.

"Saya waktu itu marah, ngomong apa adanya. Jangan mau diarahkan. Karena kita sampai 2 kali, diarahkan seperti gini," ungkapnya.

Namun Johnny tak kenal tim bankum yang ingin mengarahkan kesaksiannya dalam pemeriksaan di KPK. Ia pun meminta

kepada anak buahnya yang juga bakal diperiksa KPK tak perlu menuruti arahan itu.

"Namanya lupa saya, orangnya gendut. Sama dengan staf saya ribut," kata Johnny yang kini dimutasi ke Sumatera Utara itu.

Pada kesempatan itu, Johnny juga mengungkapkan adanya intervensi dari atasannya dalam pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) kepada Rajamohanan.

Ia menuturkan, pencabutan PKP itu diatur dalam rapat khusus. "Setelah ketahuan ada 5 perusahaan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) dan 31 perusahaan importir kita cabut PKP," ujar Johnny.

Rapat yang digelar 3 Oktober 2016 itu dihadiri Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Saat itu, semua sepakat ada pencabutan PKP. "Memang didukung dasar hukum Undang Undang. Kalau ada penyalahgunaan bisa dicabut PKP-nya. Saya tahu persis itu pencabutan PKP itu sesuai prosedur. Saya pertanggung-jawabkan," tandas Johnny.

Hanya saja pada keesokan hari-

nya Johnny menyebut keputusan itu akhirnya dibatalkan. Hal itu berdasarkan instruksi dari Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

Instruksi tertulis mengenai pembatalan pencabutan PKP Rajamohanan baru diterima beberapa hari kemudian. "Kalau saya dapat tertulis 7 November 2016. Ada dapat telepon saya. Kakanwil minta dibatalkan semuanya," terang Johnny.

Saat dikonfrontir soal instruksi pencabutan PKP itu, Haniv menyebut hal itu dilakukan atas dasar perintah Dirjen Pajak. Alasannya ada pengusaha yang protes tentang pencabutan PKP itu.

"Waktu itu ada 40-an yang dicabut. Pengusaha datang ke saya. Lalu lapor ke Dirjen. Nggak bisa gitu aja dicabut.Akhirnya Dirjen perintahkan saya untuk keluarkan instruksi di depan pengusaha. Akhirnya saya keluarkan instruksi malam itu juga. Karena besoknya belum juga dibatalkan, saya telepon Johnny." jelas Haniv ketika dikonfrontir soal itu.

Soal surat baru diterima tang-

gal 7 November, Haniv menyebut sudah menyampaikan surat. Meski sempat berdebat alot dengan Johnny dia mengaku sebagai pihak yang memiliki kewenangan.

"Yang jelas surat sudah kita sampaikan. Dia bilang nggak jelas. Saya bilang sebagai kakanwil saya bilaang saya berwenang mengawasi," tegasnya.

Dalam persidangan Johnny menyebut Wahono Saputro, orang kepercayaan Haniv yang diutus agar membatalkan pencabutan PKP Rajamohanan.

Tapi apa tanggapan Haniv soal ini? "Saya tidak pernah memerintahkan Wahono spesifik, tapi semua pembatalan pajak," katanya.

Dalam kasus ini, Handang didakwa menerima suap 148300 dolar Amerika atau Rp 1 9 miliar. Suap itu pengurusan persoalan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Sementara persidangan Rajamohanan, penyuap Handang sudah selesai. Mohan divonis bersalah dan dihukum 3 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan.

gpg





Original Post

Puluhan Anti Pemerintah Venezuela Tewas Ditembak Polisi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2017-5-18

Puluhan Anti Pemerintah Venezuela Tewas Ditembak Polisi

AKSI protes anti pemerintah yang telah berlangsung selama enam pekan di Venezuela telah memakan korban 42 orang.

Kebanyakan korban tewas karena tertembak peluru polisi. Pada Selasa (17/5) saja, penyidik kepolisian merilis ada tiga orang yang tewas.

Dalam penyelidikan, seorang polisi ditahan karena membunuh seorang supir taksi berusia 33 tahun yang ditembak di tenggorokannya dalam aksi di

Tachira. Sedangkan dalam aksi di Barinas Senin lalu, seorang pemuda 17 tahun tewas tertembak di kepala, tidak diketahui siapa pelakunya.

"Sekelompok orang datang dan mulai menembak, melukai pemuda itu di otaknya." kata kantor penyidik Venezuela.

Seorang korban tewas lainnya yang diumumkan pada Selasa lalu adalah pria peserta aksi anti pemerintah di San Antonio.

Demonstrasi ratusan ribu orans

di berbagai kota Venezuela digelar menyusul perekonomian di negara itu yang kian terpuruk. Inflasi di negara itu mencapai tiga digit, kebutuhan pokok langka, dan jutaan orang terancam kelaparan. Tuntutan massa adalah dilakukannya pemilihan umum tahun ini. pembebasan tahanan politik, pembentukan saluran kemanusiaan untuk mengimpor obat-obatan ke Venezuela dan pembubaran Mahkamah Agung yang menyetujui keputusan 29 Maret soal pengam-

bilalihan kekuasan dari parlemen yang dikuasai oposisi.

Presiden Nicolas Maduro menuding oposisi atas krisis dan kematian di Venezuela. Dia mengatakan, kubu oposisi mencoba menggulingkannya dengan bantuan dari Amerika Serikat.

Dewan Keamanan PBB akan rapat tertutup untuk membahas keamanan di Venezuela atas permintaan AS. Ini adalah pertama kalinya DK PBB berdiskusi soal

Venezuela.

Reuters/DAY





Original Post

Sandi Komunikasi Korupsi kian Berkembang

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2017-5-18

Sandi Komunikasi Korupsi kian Berkembang

JAKARTA Para penegak hukum mulai Polri, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga lembaga peradilanharusbisamengan tisipasi tindak pidana korupsi yang menggunakan sandisan-di komunikasi yang terus me-nerus bermetamorfosis.

Hal tersebut mengemuka saat Sarasehan Pustaka KPK disertai peluncuran dan bedah buku "Metamorfosis Sandi Ko-munikasi Korupsi" karya jur-nalis KORAN SINDO Sabir La-luhu di Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin. Buku dibedah SabirLaluhu sebagai penulis, Hamdan Zoelva (mantan ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015), dan Effendi Gazali (pakar komunikasi politik) dengan dimodera-tori Juru Bicara KPK Febri Di-ansyah. Acara ini turut dihadiri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, perwakilan lembaga penegak hukum, perwakilan media massa dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Alexander Marwata menyatakan buku yangdi tulis SabirLaluhu sangat menarik. Buku ini mengingatkan penegak hukum jika pelaku korupsi akan selalu memperbarui modus operandi termasuk cara mereka berkomunikasi. "Buku ini mengingatkan supaya kami lebih progresif, karena koruptor itu kecenderungannya

kembalike pola lama, transaksi tunai. Buku ini menarik sekali dengan gaya tulisan khas wartawan," tandasnya.

Adabeberapahalyangmen-jadi poin penting yang ingin disampaikan Sabir Laluhu dalam buku tersebut. Di antaranya, buku ini bisa menjadi rujukan aparat penegak hukum dalam mengungkap sandi komunikasi dalam berbagai kasus korupsi. "Buku ini juga menjadi pengingat bagi KPK masih banyak kasus yang belum selesai dan harus dijawab oleh KPK. Mulai dari kasus SKRT sampai suap reklamasi Jakarta. Jadi, buku ini adalah pengingat agar KPK juga tidak lupa," ujar Sabir.

Effendi Gazali menyatakan selama tiga hari membaca buku yang ditulis Sabir Laluhu bisa didapatkan korelasi beberapa hal. Pertama, ada sekitar 181 istilah khusus atau sandi komunikasi korupsi de-nganbermacam ragam. Kedua, buku jelas mengutarakan tentang sandi kasus korupsi kian hari akan diperbaharui para pelakunya. Ketiga, analisis menggunakan perspektif komunikasi tetap digunakan.

"Bukujauhlebih kreatif dari sebelumnya yang saya bayangkan. Bisa menjadi masukan bagi penegak hukum, terutama KPK, karena ini menunjukkan praktik korupsi akan jauh lebih kreatif. Sandi-

sandi dalam buku ini saya kira nanti akan dipensiunkan oleh para pelaku berikutnya. Ten- tu harus diantisipasi KPK dan penegak hukum lain," ujar Effendi.

Hamdan Zoelva menyatakan, dari sisi hukum pidana, buku ini jelas memberikan masukan berharga. Bagi Hamdan, Sabir Laluhumenuliskan isinya dengan sangat detail, rinci, lengkap, dan utuh. Yang paling penting juga adalahbuku "Metamorfosis Sandi Komunikasi Korupsi" sudah mencantumkan kasus-kasus yang sudah diputus bersalah di pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap. Karena itu, buku ini tidak hanya dijadikan sebagai rujukan ilmiah dan reportase luar biasa, tapi juga harus menjadi pegangan dalam mengungkap kasus lainnya.

"Karena sandi tidak bisa terbukti secara hukum kalau tidak ada buktinya. Kalau sandi dipakai maka harusnya penegak hukum curiga. Buku ini menggambarkan penga-buran upaya pelaku white collar crime. Mereka adalah orang-orang yang cerdik dan pintar. Ke depan tentu harus bisa diantisipasi penggunaan sandi korupsi, karena sandi digunakan untuk mengelabui penegak hukum," tegas Hamdan.

zen teguh





Original Post

KPK Pastikan Tepat Tetapkan Miryam Sebagai Tersangka

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-5-18

KPK Pastikan Tepat Tetapkan Miryam Sebagai Tersangka

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sudah tepat menetapkan status tersangka atas anggota DPR Miryam S Haryani dalam kasus pemberian keterangan palsu. Apalagi pasal yang digunakan KPK un tuk menjerat adalah Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hal itu diungkapkan anggota Biro Hukum KPKEvi Laila Kholis saat menghadiri sidang gugatan praperadilan yang diajukan Miryam S Haryani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Menurut Evi, pasal tersebut memang tertuang dalam UU Tipikor dan sudah menjadi kewenangan lembaganya dalam menangani seseorang yang terjerat kasus pemberian keterangan palsu di suatu persidangan.

"Kalau kita terapkan Pasal 242 KUHP, bukan penyidik pemberantasan korupsi ten-

tunya yang menangani. Kalau penyidik pemberantasan korupsi yang menangani, kita akan memakai Pasal 22 UU Tipikor," tandas Evi.

Evi mengatakan, pihaknya sengaja menggunakan Pasal 22 UU Tipikor terhadap po-litikus Partai Hanura tersebut sebagai langkah memberangus praktik korupsi di Tanah Air. Merujuk definisi baik Pasal 22 UU Tipikor maupun Pa-sal242 KUHP.keduanya sama-sama mengatur soal dugaan keterangan tidak benar atau palsu.

Dan Pasal tersebut dipermasalahkan saksi ahli dari kubu Miryam yang menyatakan walaupun masuk dalam UU Tipikor, KPK dinilai tidak berwenang menerapkan pasal itu untuk Miryam lantaran masuk kategori tindak pidana lain.

Dalam persidangan praperadilan, Miryam menda-

tangkan dua ahli hukum pidana. Mereka adalah Chairul Huda dan Mudzakkir. Saksi ahli tersebut menanyakan keabsahan berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam yang menjadi alat bukti KPK untuk menjerat Miryam.

Hal tersebut terungkap, ketikapengacara Miryam, Mita Mulia, menanyakan apakah BAP kliennya telah meme-nuhi dasar alat bukti surat sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 KUHAP. Hal itu kemudian dijawab oleh saksi ahli, belum kuat. "Menurutahlibelumkuat sebagai alat bukti surat," ungkap Mudzakkir.

Menurut dia, pada dasarnya kualitas BAP akan menentukan kuat atau tidaknya BAP menjadi alat bukti surat. Namun pada kasus tersebut, BAP Miryam sedang menjadi objek uji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

sabir laluhu/okezone





Original Post

Dua Penyuap Pejabat Bakamla Divonis 1,5 Tahun Penjara

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-5-18

Dua Penyuap Pejabat Bakamla Divonis 1,5 Tahun Penjara

JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum dua pemberi suap kepadaparapejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan.

Dua terdakwa tersebut adalah pegawai Bagian Operasional Merial Esa Muhammad Adami Okta dan Marketing Operasional PT Merial Esa Hardy Stefanus.

Majelis hakim yang dipimpin Franky Tambuwun menyatakan, Adami dan Hardy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tipikor dalam delik pemberian suap secara berlanjut dan bersama dengan pemilik dan pengendali PT Meria Esa dan PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah alias Emi (sebelumnya dituntut empat tahuh).

Majelis menilai, Adamy dan Hardy serta Fahmi terbukti memberikan suap dengan sandi uang komando atau dana komando lebih dari Rp28 miliar. Pemberian bagi-

an pertama lebih dari Rp4,338 miliar kepada empat penyelenggara negara atau pegawai negeri di Bakamla. Pemberian kedua sebesar Rp24 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi alias Fahmi Onta alias Ali Onta selaku dalam kapasitas sebagai Narasumber Bidang Perencanaan dan Anggaran Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Arie Soe-dewo. Ali juga merupakan politikus PDI P sekaligus direktur utama PT Viva Kreasi Investindo.

Menurut Franky Tambuwun, majelis berkesimpulan bahwa benar seluruh uang suap untuk memenangkan PT MTI dalam pengadaan satelit monitoring di Bakamla dari APBN Perubahan 2016 dengan anggaranlebihRp222,43 miliar.

"Mengadili, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Adami dan terdakwa Hardy dengan penjara selama satu tahun enam bulan dan pidana denda RplOO juta subsider enam bulan kurungan," ungkap Franky saat membacakan amar pu-

tusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

Adami dan Hardy terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua. Majelis berpandangan, hukuman yang ringan ini karena majelis sependapat dengan JPU pada KPK bahwa Adami dan Hardy adalah justice collaborator (JC). Menurut majelis, JC tersebut disetujui karena dua terdakwa membuka dan membongkar akor lain yang perannya lebih besar.

Ada dua aktor besar menu-rutmajelisyanglayak dimintai pertanggungjawaban karena sudah terungkap dalam fakta persidangan dan diakui dua terdakwa. Mereka adalah Ali Fahmi dan kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Arie Soedewo.

Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus menyampaikan menerima putusan dan tidak mengajukan banding. "Sayamenerimahasil putusan ini dan tidak akan mengajukan banding," ungkap Adami.

sabir Iai uhu





Original Post

DPR Dukung Bentuk Tim Independen

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-5-18

DPR Dukung Bentuk Tim Independen

Polisi Telusuri Perkara yang Ditangani Novel Baswedan

JAKARTA -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung usulan pembentukan tim independen untuk mengusut tuntas kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan, DPR akan mendukung jika memang Presiden Joko Widodo(Jokowi) membentuk tim independen untuk mengungkap kasus yang menimpa Novel Baswedan. "Kita dukung dan kita usulkan adanya jembatan komunikasi link and match antara user KPK dengan aparatpenegakhukum. Masalah nanti tingkatannya seperti apa, itu wewenang kepolisian," tandas Taufik di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Taufik pun menyarankan, jika tim independen nantinya terbentuk, agar mengambil unsur dari masyarakat. Hal ini perlu untuk tetap menjaga independensi. "Seandainya tim independen diperlukan, tentunya itu harus melibatkan masyarakat yangindependen," paparnya.

Halsenada diungkapkan anggota Komisi III DPR Nasir Jamil. Menurut dia, desakan untuk membentuk tim independen tersebut wajar terjadi mengingat kasus ini sudah berlangsung lama. "Sejak awal saya sebenarnya setuju jika dibentuk tim independen untuk membantu percepatan serga menemukan master mind dan pelaku yang sebenarnya," ujar dia.

Nasir juga meminta, jika tim

ini terbentuk, harus diisi dengan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. "Tim ini tentu harus diisi oleh orang yang punya kapasitas, kompetensi, dan integritas. Soal kriteria orang dan apa saja tugasnya, tentu Presiden lebih tahu," tandasnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan aparat kepolisian bahwa ada risiko yang sangat tinggi apabila tidak mampu mengungkap teror yang menimpa Novel Baswedan. Risiko tinggi itu, menurut dia, lantaran kasus ini mendapatkan perhatian yang tinggi dari masyarakat yang menginginkan pelaku dan otak penyerangan segera ditangkap. "Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, pasti risikonya tinggi bagi pihak kepolisian jika tidak bisa mengungkap. Makanya kita dukung kepolisian," ungkap Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Sejauh ini, menurut Alex, KPK terus memantau perkembangan dari penyelidikan kasus tersebut. Bahkan KPK juga selalu siap jika polisi meminta informasi dan data guna membantu proses penyelidikan. "Bertanya, komunikasi pasti

berjalan sampai di mana perkembangannya, seperti apa, kan pasti nanya kira-kira apa info yang bisa kita bantu, kita koordinasi," tandasnya.

Alex juga menyatakan, untuk melindungi dan mengantisipasi serta memitigasi risiko penyerangan dan teror terhadap Novel Baswedan terulang di kemudian hari, KPK sudah dan akan melakukan sejumlah hal. Pertama , sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan mulai dari penyelidik, penyidik hinggajaksa.

"Beberapa jaksa yang menangani perkara-perkara yang kita nilai risikonya tinggi ada pengawalan juga, termasuk ke penyelidik dan penyidik. Kita juga sudah mengajukan izin penggunaan senjata api. Kita punya hampir 100 (senjata api) untuk penyelidik, penyidik yang menangani kasus yang kita nilai ada risikonya. Selain pengawalan dari aparat kepolisian, kita akanpersenjatai,"ujarnya.

Peraturan komisi (perkom) untuk mempersenjatai penyelidik, penyidik hingga jaksa KPK sebenarnya sudah ada. Saat periode 2015-2019 menjabat, para pimpinan sudah menawarkan hal tersebut. Tapi selama ini penyelidik danpenyidik merasa aman sehingga tidak mau memegang senjata api.

"(Dengan adanya kasus Novel) ada beberapa (yang mau dipersenjatai), tidak semua. Enggak mau ambil risiko juga, kalau tidak bisa mengendalikan emosi kan juga sulit. Kita tawarkan juga, tidaksemuamaukok. Saya juga tidakmau," ungkapnya.

Sementara itu Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Salah satunya dengan meneliti kasus-kasus korupsi yang pernah dan tengah ditangani Novel.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan akan memanggil sejumlah orang yang diduga sakit hati terhadap NoveL "Kita harus cari,kanNovelpemahmenangani kasus atau sedang menangani kasus. Nah, kita harus tanya itu, kasus-kasus yang sudah dita-nganiapasaja,"ungkapArgo.

Novel tercatat memang pernah menangani kasus-kasus besar di KPK. Salah satunya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Dalam kasus ini, Novel sempat dihadirkan sebagai saksi dalam sidangperkarakorupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kehadiran Novel untuk dimintai konfirmasi atas anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura MiryamSHaryaniyangmengaku ditekan saat memberikan keterangan di hadapan penyidik KP K. "Kasus-kasus itu misalnya e-KTP. Kita pun misalnya disuruh bantu untukrnencari.Itupunkitamela-kukanintmiu.YasepertilbuMir-yam kita interviu, kira-kira ada potensi enggak Ibu Miryam itu? Siapa yang menyuruh? Siapa yang melindungi? Itu perlu kita selidiki.butuhwaktuitu," ungkap Argo.

mula akmal/sabirlaluhu/helmi syarif





Original Post

Perbaikan Integritas Aparatur Sidoarjo Mendesak

Media Cetak Kompas Halaman 21
2017-5-18

Perbaikan Integritas Aparatur Sidoarjo Mendesak

PUNGUTAN LIAR

SIDOARJO, KOMPAS - Perbaikan integritas aparatur sipil negara di Kabupaten Sidoarjo mendesak dilakukan. Sebab, jumlah pegawai yang terjerat kasus korupsi terus bertambah.

Kepala Seksi Penatalaksanaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Djemanun Handoko terjaring operasi tangkap tangan saat melakukan pungli dalam pengurusan perpanjangan surat izin tenaga kerja asing, Selasa (16/5).

Pelaku ditangkap oleh tim Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, di Jalan Pahlawan, Sidoarjo. Saat itu, ia menerima uang dari seorang karyawan perusahaan swasta. Selanjutnya, pelaku dibawa ke kantor Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo untuk pe-merikaan lebih lanjut dan mencari alat bukti lain.

"Penyidik menemukan Rp 3 juta dalam amplop. Selain itu, ada ada surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo," ujar Kepala Polresta Sidoarjo Komisaris Besar Mohammad Anwar Nasir, Rabu (17/5).

Kepala Satuan Reskrim Polresta Sidoarjo Komisaris Muhammad Harris mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka memeras perusahaan distributor alat olahraga. Di perusahaan itu terdapat seorang tenaga kerja asing (TKA). Pelaku mengancam akan melaporkan keberadaan TKA itu kepada Satuan Tugas Pengawasan Orang Asing (POA).

"Supaya tidak ditindak, tersangka meminta sejumlah uang.

Nilai yang disepakati saat itu Rp 3 juta dan penyerahan uang dilakukan di sebuah pusat perbelanjaan modern di Sidoarjo." kata Harris.

Pelaku mengaku baru sekali memeras. Alasannya, ia baru menjabat sebagai Kasi Penatalaksanaan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Sidoarjo selama lima bulan. Namun, penyidik masih mendalami pengakuan pelaku karena diduga kuat ada korban pemerasan lainnya.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pungli, pelaku diduga kuat melanggar Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk sementara tersangka tidak ditahan.

Alasannya, ada permohonan penangguhan penahanan dari pihak keluar yang menjamin tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan kooperatif terhadap penyidik

Penangkapan Harris menambah panjang kasus pungli yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Sidoarjo. Empat hari sebelumnya, Jumat (12/5), tim saber pungli menangkap Anwar (55), staf administrasi di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Anwar diduga melakukan pungli dalam pengurusan surat izin usaha perusahaan (SIUP). Dalam SIUP itu terdapat beberapa surat izin termasuk izin pembuangan limbah. Penyidik menemukan uang tunai Rp 6,7 juta yang disembunyikan di dalam jok sepeda motor pelaku. Uang itu diduga hasil dari pungli dalam pengurusan izin tersebut

Efek jera

Selama Maret 2017, tim saber pungli telah menjerat lima oknum ASN Pemkab Sidoarjo karena terlibat pungli. Pelaksana Tugas Kepala Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Raden Prayudi terlibat pungli dalam pengurusan sertifikat tanah warga,

Kepala Unit Pelaksana Teknis dan dua pegawai Pasar Porong Baru terlibat pungli retribusi Sementara pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dina Kardina terlibat pungli dalam pengurusan perizinan.

Panjangnya daftar ASN Sidoarjo terjerat pungli ini menunjukkan masih rendahnya integritas aparatur pemerintah. ASN ini tidak jera meskipun tim saber pungli sudah menangkap rekan-rekan mereka Hal itu meng-

hambat upaya pemda membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, upaya pemerintah daerah mewujudkan pemerintahan yang baik, jujur, dan melayani masyarakat sudah banyak dila-

kukan. Akhir April lalu, pihaknya sudah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi. Senin (15/5), pemda melakukan penandatangan piagam Zona Integritas Kabupaten Sidoarjo disaksikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jatim serta Inspektorat Provinsi Jatim.

(NIK)





Original Post

Mobilisasi Massa Mesti Dihentikan

Media Cetak Republika Halaman 8
2017-5-18

Mobilisasi Massa Mesti Dihentikan

Umat Islam diajak berhati-hati dalam dialog internal.

JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung imbauan Presiden Joko Widodo mengenai situasi yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait potensi ketegangan setelah Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) divonis hukuman penjara.

"Imbauan Presiden dan pimpinan ormas lintas agama agar semua pihak menghentikan sikap gontok-gontokan dan demo-demo cukup positif. Muhammadiyah sejak awal menyerukan agar semua pihak di tubuh bangsa ini menahan diri untuk tidak melakukan mobilisasi dan politisasi massa pasca-Pilkada DKI Jakarta," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada Republika, Rabu (17/5).

Haedar melanjutkan, pemerintah juga mesti tegas dalam menegur pihak-pihak yang masih menyematkan stigma negatif atas putusan pengadilan. Setiap keberatan hendaknya disalurkan hanya melaluijalur hukum formal. "Jika tidak puas, lebih baik tempuh proses hukum, bukan politisasi dan mobilisasi massa," kata Haedar Nashir.

Muhammadiyah juga berharap kepolisian dan TNI lebih tegas terhadap pihak manapun yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara.

Di sini, Muhammadiyah meminta agar dukungan terhadap tokoh-tokoh tertentu tidak berujung pada ajakan separatisme. "Karena isu merdeka (dari NKRI) itu tergolong separatisme dan mengancam NKRI," ujar dia.

Berbagai aksi menuntut pembebasan Ahok marak selepas pembacaan putusan pengadilan pada Selasa (9/5) lalu. Selain di lokasi penahanan Ahok, aksi-aksi juga digelar di berbagai daerah. Meski tak berujung insiden, sejumlah gesekan dan ketegangan sempat terjadi. Penolakan kedatangan tokoh-tokoh yang dianggap saling berseberangan kubu juga terjadi di daerah-daerah. Selain itu, mencuat juga seruan melepaskan diri dari Indonesia di Sulawesi Utara.

Pada Selasa (16/5), Presiden mengundang para tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyerukan seluruh elemen masyarakat agar memperkuat persatuan dan meninggalkan sikap saling hasut. "Kalaupun dalam beberapa hari terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal tersebut, gesekan tersebut, untuk dihentikan," kata Presiden Jokowi menegaskan di Istana Merdeka, Selasa (16/5).

Selepas pertemuan itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mewakili ormasnya mengeluarkan sejumlah seruan. Di antaranya, mengajak semua pihak untuk menahan diri agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang menginginkan perpecahan bangsa. Selain itu, PBNU juga meminta pertentangan yang berlarut-larut dan berkepanjangan dihentikan.

"Sebagai negara hukum, kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan, apa pun keputusannya," kata Helmy. PBNU secara khusus mengajak kepada warga NU untuk membaca qunut nazilah, memperbanyak zikir, dan shalawat nabi sebagai bagian dari ikhtiar doa bagi terciptanya suatu tatanan masyarakat Indonesia yang damai, aman, dan tenteram.

Sementara itu, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) juga mendukung imbauan Presiden Joko Widodo bagi masyarakat untuk me-nyudahi gesekan-gesekan yang dapat memicu perpecahan. Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie juga meminta para tokoh umat Islam agar semakin mendukung keutuhan Indonesia. Dia berharap pembahasan internal masalah-masalah keumatan berlangsung tanpa menimbulkan polemik yang tak perlu.

Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Tengku Zulkarnain, juga mengapresiasi dan menyambut baik seruan Presiden. Menurutnya, dalam pandangan Islam, NKRI, dan UUD 1945 disebut juga sebagai "dahrul ahdi wa syahadah" atau negeri perjanjian dan pengakuan. Artinya, NKRI sebagai kesepakatan bentuk negara dan UUD 1945 sebagai dasar negara yang harus diakui.

Dia mengatakan, untuk menuju persatuan dan penghentian gesekan, dinamika kebangsaan tersebut perlu juga ditunjang oleh penegakan hukum yang benar-benar adil. Karena sampai kapan pun, kata dia, jika penegakan hukum belum berwibawa, cita-cita persatuan Indonesia tidak akan terwujud.

gumanti awaliyah/ed fitriyan zamzami / HASANUL RIZQA/ WAHYU SURYANA





Original Post

Eks Kanit Reskrim Divonis 5 Tahun

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2017-5-18

Eks Kanit Reskrim Divonis 5 Tahun

Terdakwa Terbukti Bersalah Telah Melakukan Pemerasan

BANDUNG, (PR).-

Mantan Kanit Reskrim Polsekta

Bandung Kidul Darius Elimanafe

divonis 5 tahun penjara oleh majelis

hakim Pengadilan Tipikor Bandung,

Rabu (17/5/2017). Putusan tersebut

lebih rendah satu tahun dari tuntutan

jaksa yang menuntut 6 tahun penjara.

"Mengadili. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun," ujar Hakim Ketua Mar-tahan Pasaribu saat membacakan putusannya.

Terdakwa terbukti secara sah melakukan pemerasan dalam penanganan kasus penganiayaan di Polsek Bandung Kidul. Selain vonis kurungan badan, terdakwa juga dikenakan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Menurut hakim, perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi korupsi. Terdakwa juga dinilai telah mencoreng nama baik institusi Polri.

Dalam uraiannya, majelis hakim menjelaskan, terdakwa terbukti melakukan pemerasan terhadap korban Tommy Sanjaya dengan meminta sejumlah uang atau barang untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang menjeratnya.

Seusai membacakan putusan, hakim memberikan kesempatan untuk menerima atau banding. Darius pun menyatakan banding atas putusan hakim tersebut sedangkan jaksa penuntut umum Wahyu Sudrajat memilih pikir-pikir.

Penasihat hukum Darius, Heri Supriadi menyatakan, uraian dalam putusan majelis hakim terlalu terpaku pada dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Sementara fakta persidangan diabaikan.

Heri juga berpendapat dalam kasus suap, pemberi dan penerima suap

harus dihukum. Sementara ini hanya penerima saja sementara pemberinya tidak dihukum. "Itulah alasan kenapa kami banding," ujar Heri Supriadi kepada wartawan.

Kasus ini bermula pada Rabu (5/10/2016). Saksi Tommy Sanjaya bersama Peramadani, Irvan, dan Jimen melakukan penganiayaan terhadap Santoso dan anaknya Antonius Santoso di kontrakan Santoso di Batununggal Lestari, lantaran belum mengembalikan uang sebesar Rp 6 miliar. Setelan kejadian tersebut, Santoso melaporkan Tommy ke Polsekta Bandung Kidul.

Terdakwa Darius bersama 11 orang timnya melakukan penangkapan terhadap Tommy di rumahnya di Jalan

Semar, Kecamatan Cicendo. Selain menangkap Tommy, beberapa barang milik Tommy juga disita, yakni mobil Mercy Type C 250, tas hitam, hape, laptop Apel Macbox, notebook Sony Vaio, dan 6 botol miras berbagai jenis. Namun sesampainya di Polsek Bandung Kidul, Darius tak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagai anggota Polri.

Terdakwa membawa saksi Tommy ke ruangan tertutup dan memarahi korban. Terdakwa mengaku bisa menyelesaikan kasusnya dengan syarat ada imbalan yang harus diberikan. "Kalau saya bantu, kamu mau ngasih apa ke saya? Saya mau Fortuner VRZ putih baru," ujarnya.

Saat itu saksi Tommy tidak me-

ngetahui maksud terdakwa. Saksi Tommy pun kemudian diberi nomor pribadi rahasia terdakwa. Keesokan harinya, paman saksi Tommy, Oeun Tjandra datang ke Polsekta Bandung Kidul menemui terdakwa untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan kasus keponakannya.

"Saat itu terdakwa meminta Tommy menyediakan Rp 1,2 miliar. Namun setelah tawar menawar disepakati Rp 1,05 miliar sebagai uang penyelesaian perkara dan uang damai kepada Santoso," katanya.

Saksi Tommy yang mengalami kerugian Rp 1,05 miliar akhirnya melaporkan kejadian (pemerasan) tersebut ke Propam Polda Jabar.

(Yedi Supriad)***





Original Post

Kepala Bappeda Litbang Diperiksa Delapan lam

Media Cetak Jawa Pos Halaman 9
2017-5-18

Kepala Bappeda Litbang Diperiksa Delapan lam

Didampingi Empat Penasihat Hukum

MAGETAN Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) sepatu PNS yang menyeret Sumarjoko terus menggelinding. Kemarin (17/5) kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Magetan itu kembali diperiksa tim penyidik kejaksaan negeri (kejari). Sumarjoko yang menjalani pemeriksaan selama delapan jam sejak pukul 10.00 mendapatkan pendampingan empat penasihat hukum (PH) dari tim Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Ngawi.

Kasipidsus Kejari Achmad Taufik Hidayat menjelaskan, fokus pemeriksaan adalah menggali lebih jauh peran Sumarjoko sebagai tersangka. Penetapan tersangka pada 10 Mei lalu berdasar alat bukti yang sudah cukup.

Mulai dokumen, keterangan saksi, hingga saksi ahli Bukti yang didapatkan tersebut mengarah pada dugaan bahwa posisi kepala bappeda litbang digunakan untuk merencanakan korupsi sepatu.

"Dalam hal ini, peran Sumarjoko sangat dominan sebagai pengambil kebijakan pengadaan dan penganggaran," katanya.

Pantauan Jawa Pos Radar Mage tan, Sumarjoko datang ke kejari dengan mengenakan kemeja kotak putih kombinasi merah dan hitam. Sekitar pukul 10.00, dia berada di ruang Kasipidsus dengan didampingi tiga di antara empat PH-nya. Kemudian, dia pindah ke ruang Kasi Intelijen sekitar pukul 11.30 untuk pemeriksaan lebih intens.

Taufik menyatakan, penyidik belum mengarah kemungkinan adanya tersangka baru dari pihak

yang mempunyai jabatan lebih tinggi dari Sumarjoko. Sejauh ini, pihaknya masih berfokus pada penyidikan pria 52 tahun tersebut. Keterangan yang telah didapatkan mulai didalami.

Bukan hanya Sumarjoko yang dimintai keterangan. Ada juga saksi dari sejumlah staf bappeda litbang, satuan kena perangkat daerah (SKPD), serta pihak perajin kulit "Karena itu, jika memang diperlukan, kami akan memperpanjang masa pe nanahanan dari yang sebelumnya 20 hari," paparnya.

Faisol, salah seorang PH Sumarjoko, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap kliennya sepenuhnya merupakan kewenangan jaksa penuntut umum (JPU). Pihaknya, terang dia, menghormati hal itu sebagai proses hukum.

Kendati demikian, rim PH punya hak dan kewajiban untuk memberikan masukan dalam penyidikan tersebut.

Juga, mengedepankan asas praduga tak bersalah. Disinggung soal alat bukti yang ditemukan penyidik, Faisol masih enggan berkomentar. Dia menyatakan masih perlu mempelajarinya.

"Langkah kami masih jauh. Kamijuga belum bisa memutuskan apakah akan mengambil penangguhan atau praperadilan," paparnya.

(cor/isd/c21/diq)





Original Post

Gelombang Penolakan Reklamasi Tinggi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 27
2017-5-18

Gelombang Penolakan Reklamasi Tinggi

KEBAYORAN LAMA Isu silang sengkarut pelaksanaan megaproyek reklamasi Teluk Jakarta terus mengemuka. Gelombang rakyat yang menolak pembangunan 17 pulau kian menjadi. Proyek tersebut diyakini proasing.

Pendiri Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap menjelaskan, sudah ada klaim publik bahwa terdapat upaya untuk melanggengkan kepentingan asing yang mengancam kehidupan pribumi di balik dukungan pemerintah terhadap reklamasi Teluk Jakarta "Tak sedikit yang menilai proyek itu mengancam kedaulatan," terangnya kepada lau w Pos kemarin (17/5).

Berdasar data yang dimiliki NSEAS, ada sepuluh pengembang yang terlibat dalam proyek 17 pulau buatan tersebut. Nanti, kata

Muchtar, harga properti paling rendah Rp 3,77 miliar, luas bangunan 128 meter persegi, dan tanah 90 meter persegi. "Siapa yang sanggup membeli?" ucapnya. Menurut dia, semua unit rumah di proyek itu diiklankan di Singapura, Taiwan, Hongkong, Macau, dan kota-kota lain di Tiongkok seperti Beijing.

"Info yang kami terima, semua unit habis terjual," ungkapnya. Dia menyatakan, isu pulau-pulau palsu di pesisir Jakarta kian dikenal sejak pasangan Anies Banvedan-Sandiaga Uno maju dan menang dalam Pilgub DKI 2017. Saat berkampanye, pasangan tersebut berjanji menghentikan program itu. Tetapi, kemudian, Kemenko Kemaritiman menegaskan proyek tersebut diambil alih pusat. Bahkan, ada klaim, jangan karena satu orang,

program itu dihentikan," ucapnya.

Pada 16 Mei. IRESS dan MPR mengadakan acara bertema Stop Program Reklamasi Teluk Jakarta. Muchtar menjelaskan, keynote speech acara tersebut adalah M. Amien Rais (UGM). Pembicaranya. antara lain, Muslim Muin (ITB), Sri Bintang Pamungkas (UI), Irvan Pulungan, M. Ramli, Marwan Batubara (IREES), dan Hanafi Rais. "Pada prinsipnya, semua sepakat menolak dan membatalkan program reklamasi. Mereka menantang Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan," ujarnya. "Bahkan, ada pihak yang sudah melaporkan pelanggaran HAM," sambungnya.

NSEAS meminta rezim Joko Widodo mengelola dan mengendalikan isu politik reklamasi agar tidak merembet ke isu tindak pidana korupsi reklamasi. Jika isu

korupsi merebak, muncul dampak negatif yang besar. Itu diyakini akan melanda eksistensi kekuasaan Joko Widodo.

Sementara itu, rim Anies-Sandi membuat rilis mengenai perkembangan isu reklamasi. Tepatnya, pada 17 Mei. Intinya, keterangan Anies dianggap sudah disalahgunakan beberapa pihak. Keterangan yang dimaksud adalah nasib pulau-pulau yang telanjur jadi. Anies diisukan akan menawarkan pengelolaan pulau-pulau yang sudah jadi ke tangan swasta. Setelah tim menyelidiki, diketahui, isu tersebut berasal dari media online. Tim menyebutkan, yang dijanjikan Anies selama kampanye adalah menghentikan reklamasi. Pulau-pulau yang telanjur jadi akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

(ydh/co5/fai)





Original Post

KPK Dalami 2 Hal Ini dalam Sidang Lanjutan Kasus e-KTP - News Liputan6.com

Media Online liputan6com
2017-05-18

Liputan6.com, Jakarta - Sidang kasus e-KTP kembali digelar Kamis (18/5/2017) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan delapan saksi.

Pada sidang lanjutan tersebut, KPK akan mendalami alokasi dana proyek Rp 5,9 triliun kepada sejumlah pihak.

"Sidang e-KTP, kami akan terus mendalami terkait proses pengadaan dan alokasi fee atau dana kepada sejumlah pihak," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Delapan orang yang akan bersaksi di sidang kasus e-KTP antara lain, Azmin Aulia yang merupakan adik dari mantan Menteri Dalam NegeriGamawan Fauzi,Direktur PT Sandipala ArthaputraPaulus Tannos,Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Ruddy Indrato Raden, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh.

Ada juga Kasubag Perbendaharaan Sesditjen Dukcapil Kemendagri Junaidi,Staf Kemendagri Endah Lestari, satu orang dari pihak swasta Afdal Noverman,dan Amilia Kusumawardani Adya Ratman.

Pada perkara ini, KPK telah menetapkan dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto sebagai tersangka. Kasus keduanya pun telah bergulir ke meja hijau.

Irman dan Sugiharto didakwa melakukan korupsi e-KTP secara bersama-sama hingga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Selain itu, KPK menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka ketiga kasus e-KTP. Andi diduga sebagai otak dari bancakan proyek senilai Rp 5,9 triliun ini.

http://news.liputan6.com/read/2955693/kpk-dalami-2-hal-ini-dalam-sidang-lanjutan-kasus-e-ktp



Original Post

Saat Jaksa Agung ogah disebut berpihak pada Ahok

Media Online merdeka.com
2017-05-18

Majelis Hakim PengadilanJakarta Utara telah menjatuhkan vonis dua tahun penjara untuk Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok). Mantan Bupati Belitung Timur itu langsung ditahan. Ahok dianggap terbukti secara sah telah melakukan penistaan agama saat berpidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu beberapa waktu silam.

Atas hal tersebut, Ahok beserta kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung sebagai induk institusi jaksa penuntut umum (JPU), yang di dalam sidang menutut Ahok, juga akan melayangkan banding atas vonis majelis hakim terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Meski banding terhadap vonis majelis hakim, Jaksa Agung HM Prasetya ogah disebut berpihak pada Ahok. Prasetya yang berasal dari partai NasDem ini berdalih hanya ingin mencari kebenaran materiil.

"Kalau Anda bertanya pada saya kalau banding ini Jaksa Agung berpihak pada Ahok, tidak seperti itu ya. Kita hanya ingin mencari kebenaran materil. Kita ingin meyakinkan siapa yang tepat dalam penerapan pasal-pasal itu," kata Prasetya di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (17/5) kemarin.

Dia mengatakan, memori banding sedang disusun. Setelah selesai akan segera dikirimkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Di sisi lain, Prasetyo mengatakan pihaknya juga akan melakukan kajian terhadap vonis Ahok termasuk permohonan banding dari tim kuasa hukum Ahok. Dia mengaku belum melihat 22 catatan yang akan menjadi materi banding Ahok.

"Belum (lihat). Nanti saya tanya jaksa PU-nya. Saya bukan jaksa PU-nya kan mereka yang bertugas menyusun memori banding," katanya.

Prasetyo tidak mempersoalkan vonis hakim tersebut. Menurutnya, keputusan hakim yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan hal yang biasa terjadi dalam persidangan.

Saat itu, JPU hanya menuntut satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan. Namun, saat sidang putusan Majelis Hakim justru memvonis Ahok dengan hukuman dua tahun penjara.

"Beda pendapat dengan hakim ya itu biasa terjadi, itu tidak jarang, sering terjadi," ujar Prasetyo.

Dia minta semua pihak untuk menghormati mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Termasuk rencana banding ke Pengadilan Tinggi yang akan dilakukan kubu Ahok.

"Jadi enggak ada istilah tekanan-tekanan," pungkas Prasetyo.

Pihak Kejaksaan belum mengajukan banding vonis Ahok ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebab, pihaknya harus melihat lebih dulu memori banding dari kubu Ahok.

Sebelumnya, pernyataan berbeda datang dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Noor Rachmad. Menurutnya, Kejagung telah resmi mengajukan banding vonis Ahok ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Senin (15/5) lalu.

"Sudah kemarin hari Senin," kata Noor Rachmad kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (16/5) kemarin.

Noor menjelaskan beberapa hal yang menjadi alasan Kejagung ikut mengajukan banding vonis Ahok ke Pengadilan Tinggi. Padahal, vonis Ahok jelas sudah lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut yang hanya menuntut Ahok satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan.

Menurut Noor, alasan pertama adalah Standar Operasional Prosedur (SOP). Artinya, pihak Kejagung harus mengajukan banding manakala terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan.

Kemudian, poin lain Korps Adhyaksa ini mengajukan banding adalah untuk mempertahankan hak kasasi Kejaksaan jika terdakwa melakukan perlawanan hukum sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Sehingga, kata dia, jika perkara ini sampai ke Mahkamah Agung, Kejaksaan pun memiliki hak yang sama dengan terdakwa untuk mengajukan kasasi.

"Artinya gini untuk mempertahankan hak kasasi Kejaksaan kalau pada akhirnya terdakwa kasasi sampai ke MA, Kejagung tidak kehilangan hak kasasi," pungkas Noor.

[msh]

http://www.merdeka.com/peristiwa/saat-jaksa-agung-ogah-disebut-berpihak-pada-ahok.html



Original Post

Satu Ahok Dipenjara, Akan Muncul AhokAhok Lain nasional

Media Online inilah.com
2017-05-18

INILAHCOM, Jakarta - Kelompok relawan Basuki Tjahaja Purnama Mania (Batman) optimis jika idolanya bakal segera bebas melalui upaya penangguhan penahanan yang sekarang sedang diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Kita tetap optimis," kata Ketua Umum Batman Immanuel Ebenezer kepada INILAHCOM, Rabu (17/5/2017).

Pria yang biasa disapa Noel ini juga mengingatkan, bahwa kasus Ahok merupakan simbol perjuangan mengingat kasusnya kental dengan nuansa politis."Ternyata keberpihakan itu mahal, tapi kami tetap optimis dengan bangsa ini. Akan ada Ahok-Ahok lainnya di bangsa ini," ungkapnya yakin.

Batman kata Noel, bakal terus mengawal proses penangguhan penahanan terhadap Ahok diputus oleh pengadilan. Mantan aktivis ini mengklaim, aksi seribu lilin dan karangan bunga yang digelar relawan Ahok tidak akan berhenti.

"Ini riil gerakan rakyat, Ahok sendiri saja tidak mampu menghalangi," tegasnya.

Pasca kekalahan di Pilgub DKI dan vonis 2 tahun penjara dalam kasus penistaan Agama, di berbagai kota di Indonesia para pendukungnya (Ahoker) turun ke jalan sambil penuntut pembebasan dirinya.

Tak hanya di berbagai kota di Indonesia, fenomena tersebut juga terjadi di beberapa negara. Tapi belakangan hal-hal yang dianggap aneh mulai tercium. Diantaranya, apa yang dilakukan oleh para Ahoker di depan Rutan Cipinang dan kemudian pindah ke depan Markas Komando (Mako) Brimob di Kelapa Dua, Depok. Mereka melakukan unjuk rasa yang menabrak semua aturan. Dari pagi sampai tengah malam. Dan, itu semua dibiarkan oleh aparat kepolisian. Bahkan, seorang Ahoker melakukan orasi yang mengecam rezim Jokowi lebih buruk dari rezim SBY.

http://nasional.inilah.com/read/detail/2379500/satu-ahok-dipenjara-akan-muncul-ahok-ahok-lain



Original Post

Media