Nasional Wakil Ketua MA Dilaporkan,Aliansi Advokat Siap Sokong Data ke KY RRI Portal Berita Radio Berjaringan Nasional dan Internasional

Media Online rri.co.id
2017-05-19

KBRN, Jakarta : Aliansi Advokat Muda Indonesia (AAMI) mendukung Komisi Yudisial (KY) dalam memproses laporan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suwardi. AAMI pun menyatakan siap memberikan tambahan data dan bukti kepada KY dengan harapan supaya Suwardi dapat dijatuhi sanksi, apabila terbukti bersalah.

"Kami memberikan dukungan agar dapat bersama membangun citra lembaga hukum yang bermartabat. Kedatangan kami murni penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, sehingga butuh penguatan terhadap KY," ujar Ketua AAMI Rizky Sianipar saat beraudiensi dengan Komisioner KY, Maradaman Harahap di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Rizky bersama 25 rekannya dari AAMI dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) menyambangi gedung KY untuk memberikan dukungan moril kepada lembaga tersebut dalam menangani kasus Suwardi. Wakil Ketua MA itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik, karena telah melantik dan menyumpah pimpinan DPD RI periode 2017-2019.

Rizky berpendapat bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pemilihan DPD yang diketuai Oesman Sapta Odang itu. Misalnya terkait dengan dasar hukum pemilihan dan pelantikan pimpinan DPD yakni Peraturan Tatib Nomor 1/2017. Padahal MA sendiri telah mengeluarkan Putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang membatalkan peraturan tersebut.

"AAMI menyatakan bahwa MA telah mengingkari putusan yang telah dikeluarkan sendiri. Oleh sebab itu, AAMI mendukung penuh KY untuk mencari bukti, data, fakta dan kebenaran," katanya.

"Kami berharap KY tidak serta merta menerima aduan tetapi segera melakukan tindakan cepat. Pelantikan itu illegal sehingga perlu diselidiki adanya pelanggaran kode etik atau tidak," timpal Sekjen AAMI, Sabar Daniel Hutahaean.

Menanggapi hal itu, Komisioner KY, Maradaman Harahap menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan yang diberikan AAMI kepada KY. Meski begitu, Maradaman mengungkapkan bahwa kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung, Suwardi ini sudah ditindaklanjuti oleh KY namun, masih dalam tahap analisis di tingkat panel.

"Kami berterima kasih, karena kami disemangati bukan didesak. Bahwa tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Agung ini perlu diketahui bahwa kami sudah pelajari, tapi ada mekanismenya. Sekarang sudah panel, menunggu sidang pleno," ungkap Maradaman.

Menurut dia, sidang pleno akan menentukan terbukti atau tidak Hakim Agung Suwardi melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang dilaporkan. Setelah itu, jika terbukti KY akan memberikan rekomendasi kepada MA disertai dengan sanksi yang sepadan. Oleh karena itu, lanjut dia sebelum ada putusan pleno, KY memberikan kesempatan kepada aliansi untuk memberikan dukungan data.

"Kasus ini sudah ditangani. Yang menentukan salah satu tidaknya itu ada di pleno, bukan panel," tandasnya.

Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh PBHI, tidak lama setelah Oesman Sapta cs dilantik sebagai pimpinan DPD RI. Para advokat yang tergabung dalam AAMI mendukung laporan tersebut. Mereka ramai-ramai menyambangi KY sambil mengenakan toga dan membawa karangan bunga sebagai wujud support penegakan hukum di Indonesia.

"Hari ini saya mau mengatakan seperti kami katakan sebelumnya bahwa laporan ini bukan personal tapi ini untuk keadilan dan proses penegakan hukum terkait independensi dan profesionalitas Mahkamah Agung," ujar Ketua PBHI Nasional, Totok Yulianto.

Sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia, MA perlu dibenahi. KY diharapkan bisa berperan dalam mengawal MA, dengan cara menindak tegas oknum hakim agung dan pejabat di bawahnya yang ikut bermain kasus. Sebab dalam catatan PBHI tidak sedikit hakim yang dilaporkan lantaran hal itu.

"Dukungan simbolik karangan bunga kepada KY agar lembaga ini lebih berani lagi menjaga marwah penegakan hukum supaya MA lebih bermartabat," kata Ketua PBHI Jakarta, Simon Fernando Tambunan. (SHS/DS)

http://rri.co.id/post/berita/394017/nasional/wakil_ketua_ma_dilaporkan_aliansi_advokat_siap_sokong_data_ke_ky.html



Original Post

SIGAP POLRI Polres Malang Usut Lelang Pengadaan Fasilitasi Bawang Merah Senilai Rp 4,7 Miliar RRI Portal Berita Radio Berjaringan Nasional dan Intern

Media Online rri.co.id
2017-05-19

KBRN, Malang : Satreskrim Polres Malang dalam hal ini Unit Tindak Pidana Korupsi bertindak cepat dalam mengusut adanya sinyalemen dugaan kecurangan dalam lelang pengadaan fasilitasi bawang merah pada dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Kabupaten Malang senilai Rp 4,7 miliar. Direktur CV Kinara Jaya Abadi yang beralamat di Dusun Glanggang RT10/RW03, Desa Glanggang, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Iwan Purdiana, hari ini, Kamis, (18/05/2017) dipanggil kepolisian, di Mapolres Malang. "Iya mas tadi kita melakukan klarifikasi, kita cek keabsahan dokumennya," ungkap Kapolres Malang, AKBP Yade Setiyawan Ujung kepada RRI, Kamis (18/05/2017) sore. Namun, Kapolres mengaku masih belum menerima laporan dari anggota yang melakukan klarifikasi. Disinggung apakah polisi juga akan melakukan pengecekan terhadap lelang fasilitasi bantuan bawang merah kepada petani senilai Rp 1,1 miliar pada 2016 lalu, sebab bersamaan dengan terbitnya SIUP kecil, CV Kinara Jaya Abadi pada 16 mei 2016, juga ditetapkan lolos pasca kualifikasi dalam lelang tersebut? Kapolres mengaku juga akan melakukan pendalaman. Sementara, Direktur CV Kinara Jaya Abadi Iwan Purdiana saat dikonfirmasi RRI melalui telepon selulernya, Kamis (18/05/2017) pukul 16.32 sedang tidak aktif. Nomor ponsel yang dihubungi sedang di luar jangkauan. (SP/DS)

http://rri.co.id/post/berita/394088/sigap_polri/polres_malang_usut_lelang_pengadaan_fasilitasi_bawang_merah_senilai_rp_47_miliar.html



Original Post

KY diminta tegas tegakkan kehormatan hakim

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-05-19

Jakarta (ANTRA News) - Komisi Yudisial (KY) diminta semakin tegas menjalankan wewenangnya sesuai UUD 1945 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di Indonesia.

Untuk kepentingan itu Aliansi Advokat Muda Indonesia (AAMI) mendukung KY untuk menindak oknum hakim yang terlibat dalam kasus pelanggaran etika hukum.

Ketua AAMI Rizky Sianipar di Jakarta, Kamis, mengatakan sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Indonesia, KY diharapkan dapat mengawal lembaga lain khususnya Mahkamah Agung (MA) agar tetap dalam koridor kewenangannya.

"KY diharapkan bisa berperan dalam mengawal MA, dengan cara menindak tegas oknum hakim agung dan pejabat di bawahnya yang ikut bermain kasus. Sebab dalam catatan PBHI tidak sedikit hakim yang dilaporkan lantaran hal itu," kata Rizky.

Rizky bersama 25 rekannya dari AAMI dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) menyambangi gedung KY untuk memberikan dukungan moril kepada lembaga tersebut dalam menangani kasus pelanggaran etika.

"Kami memberikan dukungan agar KY dapat bersama membangun citra lembaga hukum yang bermartabat. Kedatangan kami murni penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, sehingga butuh penguatan terhadap KY," ujarnya.

Salah satu kasus yang membuat pihaknya prihatin yakni adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua MA Suwardi yang telah melantik dan menyumpah pimpinan DPD RI periode 2017-2019.

Rizky berpendapat bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pemilihan DPD tersebut.

Misalnya terkait dengan dasar hukum pemilihan dan pelantikan pimpinan DPD yakni Peraturan Tata Tertib Nomor 1/2017. Padahal MA sendiri telah mengeluarkan Putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang membatalkan peraturan tersebut.

"AAMI menyatakan bahwa MA telah mengingkari putusan yang telah dikeluarkan sendiri. Oleh sebab itu, AAMI mendukung penuh KY untuk mencari bukti, data, fakta, dan kebenaran," katanya.

Pihaknya berharap KY tidak serta merta menerima aduan tetapi segera melakukan tindakan cepat.

"Pelantikan itu ilegal sehingga perlu diselidiki adanya pelanggaran kode etik atau tidak," timpal Sekjen AAMI, Sabar Daniel Hutahaean.

Menanggapi hal itu, Komisioner KY, Maradaman Harahap menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan yang diberikan AAMI kepada KY.

Meski begitu, Maradaman mengungkapkan bahwa kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung Suwardi sudah ditindaklanjuti oleh KY namun, masih dalam tahap analisis di tingkat panel.

"Sekarang sudah panel, menunggu sidang pleno," kata Maradaman.

Setelah itu, jika terbukti KY akan memberikan rekomendasi kepada MA disertai dengan sanksi yang sepadan.

Oleh karena itu, lanjut dia sebelum ada putusan pleno, KY memberikan kesempatan kepada aliansi untuk memberikan dukungan data.

(T.H016/B012)Editor: Ruslan Burhani

http://www.antaranews.com/berita/630104/ky-diminta-tegas-tegakkan-kehormatan-hakim



Original Post

Terjerat Isu Penyuapan, Presiden Brasil Menolak Diminta Resign

Media Online okezonecom
2017-05-19

BRASILIA \' Presiden Brasil Michel Temer menolak untuk mengundurkan diri setelah muncul isu keterlibatannya dalam penyuapan para saksi potensial yang dapat membantu penyelidikan korupsi di negara tersebut. Tuntutan pengunduran diri ini munc

Sebagaimana dikutip dari Reuters, Jumat (19/5/2017) Temer membantah keras tuduhan bahwa ia terlibat dalam penyuapan. Sang Presiden Brasil menegaskan kepada para anggota Parlemen Brasil, ia tidak akan diusir dari jabatannya.VIDEO: Kejam! Remaja Ini Masukkan Hewan Peliharaannya ke dalam MicrowaveMantan Presiden Brasil Hadapi Sidang Perdana Kasus Korupsi dengan Diantar Ribuan MassaDikeluarkan dari Penjara, Raja Minyak Brasil Berstatus Tahanan Rumah

Isu ini menyeruak ketika media O Globo mewartakan bahwa Temer bertemu dengan kepala perusahaan JBS SA, Joesley Batista, pada Maret. Batista merekam percakapan antaranya dirinya dan Temer yang mendiskusikan pembayaran ilegal demi menahan mantan Ketua DPR Eduardo Cunha agar ia tidak bersaksi terkait kasus korupsi.

Kepolisian Federal Brasil dilaporkan terus mengadakan penyelidikan mereka terkait kasus korupsi yang diduga dapat menyeret para sekutu Temer. Polisi Kota Curitiba telah menggeledah rumah orang kepercayaan Temer, Rodrigo Loures yang dituding menerima suap atas nama Temer. Loures membantah tuduhan tersebut.

Walau orang-orang sekitar Temer mulai terus diselidiki, ia tetap merasa tidak berbuat hal yang salah. “Kita perlu melihat apa yang Mahkamah Agung sampaikan dan menerima apakah rekaman itu sebagai bukti. Presiden benar-benar yakin tidak melakukan kejahatan, tapi itu harus diperjelas di mata semua orang,” ujar salah satu ajudan Temer.

Kasus korupsi ini sebenarnya berpusat pada penyelidikan selama tiga tahun terkait uang suap politik bernilai miliaran yang dibayarkan oleh perusahaan konstruksi terbesar di Brasil dengan imbalan kontrak-kontrak di pabrik minyak milik negara, Petrobas, serta perusahaan BUMN lainnya.

(emj)

http://index.okezone.com/read/2017/05/19/18/1694716/terjerat-isu-penyuapan-presiden-brasil-menolak-diminta-resign



Original Post

Pendukung Minta Pengadilan Tinggi Tangguhkan Penahanan Ahok - TV Liputan6.com

Media Online liputan6com
2017-05-19

Liputan6.com, Jakarta Puluhan massa pendukunggubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkumpul di depan Gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis siang. Mereka menuntut agar mantan bupati Belitung Timur itudibebaskan.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Malam SCTV, Kamis (18/5/2017), massa juga meminta agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan penangguhan penahanan untuk Ahok.

Untuk mengantisipasi aksi anarkis, polisi mengerahkan 50 personel untuk berjaga dan menyiagakan dua mobil meriam air.

Sementara itu, Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi menyatakan, hingga hari ini pengadilan belum juga menerima memori banding yang diajukan oleh Ahok.

Ahok dan kuasa hukumnya masih memiliki waktu hingga tanggal 23 Mei 2017 untuk melengkapi berkas perkara banding atau inzage. Selanjutnya, berkas akan diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Kalau dari pihak terdakwanyasampai sekarang belum. Tapi, boleh saja nanti mereka menyerahkannya setelah berkas itu sudah sampai di Pengadilan Tinggi," ucap Hasoloan Sianturi.

Di pihak lain, jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus Ahok telah mengajukan memori banding dan diterima pihak Pengadilan Jakarta Utara. Setelah berkas perkara banding dilengkapi maka akan segera diserahkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Saksikan video tuntutan pendukung Ahok selengkapnya berikut ini.

http://tv.liputan6.com/read/2956921/pendukung-minta-pengadilan-tinggi-tangguhkan-penahanan-ahok



Original Post

Pengusaha Penyuap Patrialis Segera Disidangkan

Media Online metrotvnews.com
2017-05-19

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkas perkara penyuap hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar sudah lengkap. Basuki Hariman (BHR) dan NG Fenny (NGF) akan segerang disidang.

"Hari ini dilakukan pelimpahan tahap dua untuk BHR dan NGF," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.






Peningkatan status dari penyidikan ke penuntutan ini diproses paling lama dalam 14 hari ke depan. Jaksa Penuntut KPK akan menyusun dakwaan dalam waktu tersebut.

Persidangan, kata Febri, rencananya akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tim Satuan Tugas KPK menangkap Patrialis dan Basuki Hariman, beserta NG Fenny dan Jamaluddin pada Rabu 25 Januari. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK menemukan sejumlah dokumen pembukuan dari perusahaan,voucher pembelian mata uang asing, dan draf perkara bernomor 129/PUU-XIII/2015.

Basuki sebagai pengusaha impor daging sapi diduga menyuap Patrialis melalui Kamaludin. Kamaludin adalah sohib Patrialis.

Suap diberikan agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014. Patrialis dijanjikan fee sebesar SGD200 ribu jika keinginan Basuki itu terpenuhi.

Penyuap hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, Basuki Hariman, sempat mengaku punya kepentingan terhadap uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Terhadap Basuki dan Feni, KPK mengenakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto ?Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(SCI)


OA_show(\'news_signature\');

http://news.metrotvnews.com/hukum/MkMjnevK-pengusaha-penyuap-patrialis-segera-disidangkan



Original Post

Dirut PT Sandipala Pernah Berisnis dengan Adik Gamawan

Media Online metrotvnews.com
2017-05-19

Jakarta: Bos perusahaan pelaksana tender proyek KTP-el mengaku sempat berbisnis dengan adik mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Bisnis yang dilakukan berupa jual beli ruko dan tanah.

Direktur Utama PT Sandipala Artha Putra Paulus Tannos mengaku bisnis ini dilakukan dengan adik Gamawan, Azmin Aulia. "Azmin kawan saya dan sudah kenal lama," kata Paulus dalam persidangan dugaan kasus korupsi KTP-el di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.






Jual-beli ini terjadi saat Paulus ingin menjual rukonya di Jalan Wijaya, Kebayoran, Jakarta. Bekas kantornya itu dijual ke Azmin seharga Rp3 miliar.

Tak hanya jual ruko, Paulus yang tengah butuh uang juga menjual tanahnya yang berada di Jalan Brawijaya. Azmin kemudian membeli tanah tersebut bersama dengan pengusaha Johnny G Plate.

"Harganya dua kali NJOP, kira-kira sekitar USD2 juta," kata dia.

Dirinya mengaku Azmin tak pernah turut campur dengan proyek KTP-el yang diikuti Paulus. Saat bertemu dan membicarakan proyek ini setelah Paulus menang, Azmin hanya mengucapkan selamat.

"Dia cuma bilang; bagus, selamat. Seperti itu saja," pungkas Paulus.
(SCI)


OA_show(\'news_signature\');

http://news.metrotvnews.com/hukum/zNPd0BzN-dirut-pt-sandipala-pernah-berisnis-dengan-adik-gamawan



Original Post

KY Tegaskan Tak Takut Usut Pelanggaran Wakil Ketua MA Yang Melantik Oesman Sapta Cs

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-05-19

RMOL. Komisi Yudisial (KY) mengaku akan mengusut tuntas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suwardi. Diketahui, Suwardi dilaporkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasional terkait pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indoensia periode 2017-2019 dengan Ketua DPD Oesma Sapta Odang (OSO).

Dalam waktu dekat, melalui rapat panel KY, keputusan untuk memanggil Suwandi akan segera disampaikan.

"Ini baru proses panel. Kalau panel berpendapat dilakukan pemanggilan terhadap terlapor, tentu akan dilakukan itu," kata Kepala Bidang Perekrutan Hakim Komisi Yudisial Maradaman Harahap kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/5).

"Siapapun orangnya, kalau dia salah, sekalipun Ketua MA, ya kami siap untuk memeriksa. Enggak usah meragukan keberanian kami di sini," tambah Maradaman.

Sebelumnya, PBHI Nasional telah melaporkan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Suwardi ke KY pada April lalu. Ketua PBHI Nasional Totok Yulianto menilai, lembaga yang tepat untuk melakukan kritik atau evaluasi terhadap MA adalah KY. [san]

http://hukum.rmol.co/read/2017/05/19/291980/KY-Tegaskan-Tak-Takut-Usut-Pelanggaran-Wakil-Ketua-MA-Yang-Melantik-Oesman-Sapta-Cs-



Original Post

Kabur sebagai Tersangka Penggelapan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2017-5-19

Kabur sebagai Tersangka Penggelapan

Paulus Tannos muncul lagi setelah lima tahun bersembunyi di Singapura. Kemarin, bos FT Sandipala Arthaputra- salah satu anggota konsorsium pemenang tender proyek e-KTP- itu memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, meski hanya lewat layar komunikasi jarak jauh.

Ketika Tempo menerbitkan edisi pertama laporan kisruh proyek e-KTP, awal Oktober 2011, sejumlah sumber menyebut Paulus sebagai salah satu pengusaha di balik penyiapan tender proyek senilai Rp 5,9 triliun ini. Sembilan bulan kemudian. Tempo menemui Paulus yang telah kabur ke Negeri Singa bersama istri dan kedua anaknya, meninggalkan apartemen mewah Ritz-Carlton di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, yang selama ini mereka tempati.

Dalam sidang, kemarin, Paulus mengatakan ingin hadir langsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. "Tapi saya takut keselamatan jiwa saya terancam," kata Paulus tanpa menyebutkan siapa yang mengancamnya. Dia hanya mengatakan muncul banyak masalah setelah proyek e-KTP berjalan, termasuk laporan ke kepolisian.

Pria 63 tahun itu memang bukan melarikan diri dari penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus e-KTP. Dia bersembunyi setelah kepolisian menetapkannya sebagai tersangka penipuan dan penggelapan. Polri pun pernah tercatat menempatkannya ke daftar buron di portal Interpol pada 6 Juni 2012.

Pelapor kasus tersebut adalah Andi Winata- putra taipan Tomy Winata- yang merupakan pemilik agen tunggal produsen keping (cip) ST-Micro, Oxel System Ltd. Paulus memesan 100 juta keping ST-Micro untuk ditanam ke kartu e-KTP, namun belakangan pesanan dibatalkan. Andi menuntut pembayaran keping yang telanjur diproduksi dan dikirim.

Paulus ternyata juga mencari utang karena, setelah ditetapkan sebagai pemenang tender konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia, kelabakan mencari bank penjamin uang muka pelaksanaan proyek. Berkat bantuan pengusaha Jack Budiman, Paulus mendapat bank guarantee dari Bank Artha Graha senilai Rp 700 miliar. Lagi-lagi kesepakatan bisnis tersebut gagal karena konsorsium menolak. Tapi Paulus dituding tetap menerima kucuran kredit dari bank tersebut sebesar Rp 200 miliar.

maya ayu i fransisco rosarians / agoeng wijaya





Original Post

Pencetak E-KTP Lupa Peran Setya

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2017-5-19

Pencetak E-KTP Lupa Peran Setya

Paulus Tannos meralat soal adanya pembahasan fee dengan Setya Novanto.

JAKARTA - Bos PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos, mengubah kesaksiannya tentang dua kali pertemuannya dengan Setya Novanto untuk membahas proyek e-KTP. Meski tak mencabut berita acara pemeriksaan (BAP), Paulus meralat keterangannya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa ada pembahasan komisi untuk Setya dalam pertemuan tersebut.

"Saya lupa, mungkin saat itu saya stres," kata Paulus lewat layar komunikasi jarak jauh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. "Saya mengalami banyak masalah di Singapura. Jadi, setelah diingat lagi, mungkin tidak seperti itu peristiwanya."

Paulus, yang berada di Singapura, bersaksi untuk terdakwa korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto-keduanya mantan petinggi Kementerian Dalam Negeri. PT Sandipala Arthaputra miliknya adalah anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia yang memenangi tender pengadaan e-KTP senilai Rp 5,84 triliun.

KPK, yang menyidik kasus ini sejak 2014, menyatakan korupsi dalam proyek tersebut merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Selain digelembungkan, dana proyek

diduga disetor ke penyelenggara negara, terutama yang terbesar ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014.

Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, KPK mencatat nama Ketua DPR Setya Novanto -kala itu Ketua Fraksi Partai Golkar-sebagai salah satu pihak yang bersama terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri dan orang lain, sehingga menyebabkan kerugian negara. Dakwaan menyebutkan soal adanya kesepakatan pembagian fee, antara lain jatah Setya dan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar Rp 574 miliar.

Paulus mengaku bertemu dua kali dengan Setya, yakni

di rumah Setya dan Equity Tower, SCBD, Jakarta Selatan. Dalam BAP yang dibacakan jaksa, kemarin, Paulus mengungkapkan bahwa dalam kedua pertemuan tersebut dibahas komisi untuk Setya dari konsorsium.

Paulus memastikan

telah membaca sebelum menandatangani BAP yang dibuat dalam pemeriksaan KPK di Singapura, November tahun lalu, tersebut. "Itu semua memang keterangan saya," kata dia.

Setya pernah membantah mengenal Paulus Tannos dan Andi Narogong saat ditemui Tempo, Desember lalu. Dia pun menampik kabar pernah membicarakan dan menerima

dana e-KTP. Bantahan serupa ia sampaikan saat menjadi saksi dalam perkara yang sama, 6 April lalu. "Saya pernah ketemu (Andi), waktu menawarkan kaus untuk partai. Itu saja."

Ditemui seusai persidangan, jaksa penuntut umum KPK AbdulBasirengganberkomentar banyak tentang berubahnya keterangan Paulus. Dia pun tak mau terburu-buru menyatakan Paulus dapat dijerat dengan pasal pemberian keterangan palsu seperti Miryam S. Haryani, yang mencabut BAP ketika bersaksi. "Banyak kesaksian di pengadilan yang kami perhatikan detailnya. Tentu akan didalami untuk tindakan lebih lanjut," kata Basir.

MAYA AYU

Fransisco Rosarians





Original Post

Remisi Urip 51 Bulan 60 Hari

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-5-19

Remisi Urip 51 Bulan 60 Hari

Syarpani Kasubag Publikasi Humas Ditjen Pemasyarakatan

Jaksa Urip Tri Gunawan bebas bersyarat. Bebasnya Urip memunculkan sejumlah pertanyaan. Sebab, Urip merupakan terdakwa kasus korupsi yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Namun, Urip sudah melenggang bebas sebelum masa hukuman 20 tahun terpenuhi. Kepala subbagian Publikasi Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Syarpani menceritakan proses pembebasan bersyarat jaksa Urip pada wartawan Republika Umar Mukhtar.

Bagaimana proses bebas bersyarat mantan Jaksa Urip?

Urip itu kan ditahannya pada 2008, masuk lapas. Terus yang bersangkutan itu sesuai dengan UU12/-1995 tentang pemasyarakatan di pasal 14, itu dicantumkan hak-hak narapidana, dari remisi hingga pembebasan bersyarat dan sebagainya.

Apa dasar hukum untuk membebaskan Urip secara bersyarat?

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 1999. Ada tiga PP yang mengatur pemberian bebas bersyarat PP 32/1999, PP 28/2006 dan PP 99/-2012. Urip telah memenuhi persyaratan. Karena, yang bersangkutan telah menjalani 2/3 pidana setelah diku-

rangi remisi. Kedua, yang bersangkutan berkelakuan baik selama di lapas sehingga yang bersangkutan diberikan bebas bersyarat. Kenapa beliau ini tidak termasuk dalam kategori PP 32/1999? Karena, walaupun kasus korupsi, dari yang bersangkutan itu tidak terdapat kerugian negara. Jadi, juga tidak memenuhi unsur dalam PP 28/2006.

Di putusan pengadilan dihukum 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Denda Rp 500 juta itu sudah dibayar yang bersangkutan sebanyak Rp 290 jutanva, sisanya dijalani pidana hukuman badan. Jadi, besarnya remisi itu, pada tahun pertama yang bersangkutan itu memperoleh 2 bulan, tahun ketiga memperoleh 3 bulan, dan seterusnya maksimal 6 bulan tiap tahunnya. Di-

tambah lagi remisi hari raya natalnya. Remisi yang diperoleh Urip selama 9 tahun itu adalah 51 bulan 60 hari.

Jadi, hukuman 20 tahun itu dikurangi 51 bulan 60 hari, itulah yang terdapat 2/3-nya kemarin. Setelah bebas bersyarat, para narapidana yang bebas bersyarat maka wajib lapor ke balai pemasyarakatan di Surakarta untuk saudara Urip, sampai 16 Desember 2023.

Apakah PP 99/2012 juga menjadi dasar hukum Urip dibebaskan bersyarat?

Peraturan perundang-undangan itu sejak dibuat kan berlakunya. Urip ini 2008. PP 99 itu tahun 2012 berlakunya. Ya jadi enggak masuk kategori itu. Jadi, PP itu berlakunya akhir 2012. Jadi, untuk kasus Urip Trigunawan, ini belum masuk PP 99/2012.

Tapi, bukankah PP 99/2012 untuk merevisi PP 32/1999?

Betul itu semua perbaikan, jadi PP 32/1999 diperbaiki lagi menjadi PP 28/2006, diperbaiki lagi menjadi PP 99/2012, tapi ini tetap diberlakukan sejak diberlakukan PP itu.

Ada anggapan Kemenkum-ham salah tafsir aturan pembebasan bersyarat Urip?

Penafsiran hukum yang mana, cek seluruh pembebasan bersyarat untuk 38 ribu narapidana itu, tentu akan sama. Pemberian bebas bersyarat adalah bagaimana kita menghargai terpidana di dalam lapas ya ng berkelakuan baik. Bayangkan saja, kalau orang dalam lapas itu selama 20 tahun tidak kita kasih reward, mau jadi apa keamanan dan ketertiban dalam lapas.

Kami di tahun 2015 telah membebaskan bersyarat kepada 38 ribu narapidana. Tolong dicatat, hanya salah satunya Urip ini. Tahun 2016 kita memberikan pembebasan bersyarat 28 ribu, pada 2017 ini sudah 700 kami memberikan bebas bersyarat yang kasus tindak pidana khusus ini sekitar 303 orang yang memperoleh remisi sampai Maret kemarin, mereka ini yang pidana khusus.

Pemerintah dianggap tidak serius berantas korupsi dengan pembebasan bersyarat Urip? Sekarang begini saja, penegak hukum ya hukum mati saja semua

koruptor, selesai. Jangan dibawa ke lapas. Iya dong, karena ketika masuk lapas, itu kan pembinaan. Kalau melanggar hukum kan sudah dituntut orang, tapi siapa yang menang melawan hak-hak itu karena kan diatur . UU. Yang buat UU kan siapa. DPR juga. Yang buat Keppres itu presiden itu nomor 174. Keputusan presiden tentang remisi. Kita ini hanya jalankan aturan.

Ada anggapan bahwa ini terkesan ada kongkalikong di antara Urip dan Ditjen Pemasyarakatan. Bagaimana sikap Kemenkum- ham?

Kalau semua orang dalam lapas bisa bayar duit, sudah enggak ada kasus korupsi itu masuk lapas. Kedua, pak menteri itu tegas, zero toleransi terhadap penyimpangan. Kita di 2015 sudah ada hukuman disiplin terhadap 200 pegawai, di 2016 ada 30 pegawai yang dapat hukuman disiplin, ringan, sedang, ataupun berat Jadi, kalau memang ada penyimpangan pasti akan ditindak. Kita enggak ada yang ditutup-tutupi. Silakan laporkan kalau ada penyimpangan.

ed agus rat





Original Post

KY Proses Laporan Pelanggaran Wakil Ketua MA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2017-5-19

KY Proses Laporan Pelanggaran Wakil Ketua MA

KOMISIONER Komisi Yudisial Maradaman Harahap memastikan pihaknya tetap mengedepankan netralitas ketika memproses pelbagai laporan masyarakat, khususnya yang menyangkut dugaan pelanggaran hakim di penjuru Tanah Air.

"Kami tegaskan bahwa KY tidak pernah takut. Salah satu tugas KY menerima laporan masyarakat, kemudian diklarifikasi dan investigasi untuk menyatakan benar tidaknya laporan," ujar Maradaman saat menggelar audiensi bersama Aliansi Advokat Muda Indonesia (AAMI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI Nasional) di Gedung KY, Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan itu, lanjut dia, KY mengapresiasi dukungan yang diberikan AAMI dan PBHI Nasional perihal proses penanganan perkara

pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi.

Suwardi dilaporkan PBHI Nasional karena telah melantik dan menyumpah pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019. Padahal, saat itu terjadi kontroversi mengenai putusan MA Nomor 20P/HUM/2017 yang telah membatalkan Peraturan Tata Tertib Nomor 1/2017 sebagai dasar hukum pemilihan dan pelantikan pimpinan DPD.

Menurut Maradaman, sejauh ini laporan tersebut sudah dalam tahap analisis di tingkat panel. Apabila telah rampung, sidang pleno yang berhak memutuskan benar atau salahnya. KYpun hanya berwenang memberikan rekomendasi itu kepada Ketua MA untuk kemudian

ditindaklanjuti secara internal.

"Kami sudah pelajari laporan dan tentu di sini ada mekanisme, serta tidak begitu saja dinyatakan salah. Sekalipun kami memutuskan hakim itu salah, namun KY hanya merekomendasikan dan bukan mengeksekusi. Intinya siapa pun itu, kita siap memeriksa dan jangan ragukan keberanian kami."

Ketua AAMI Rizky Sianipar, menambahkan kedatangan puluhan advokat muda itu semata-mata untuk memberikan dukungan kepada KY, termasuk menjaga citra lembaga penegak hukum yang bermartabat. Prinsipnya, hakim yang diduga melanggar kode etik dan terbukti bersalah wajib diberikan sanksi setimpal.

"AAMI menyatakan bahwa MA telah mengingkari putusan yang

telah dikeluarkan sendiri. Oleh sebab itu, AAMI mendukung penuh KY untuk mencari bukti, data, fakta, dan kebenaran. Pelaporan ini juga tidak terkait dengan konflik di DPD," ujarnya.

Senada disampaikan Ketua PBHI Nasional Totok Yulianto. Katanya, pelaporan yang dibuat April lalu itu tidak bersifat personal, namun lebih mengarah pada upaya keadilan dan penegakan hukum, khususnya bagi independensi serta profesionalitas Mahkamah Agung.

"KY diharapkan berani mengkritik dan mengevaluasi, jika ditemukan pelanggaran etik hakim. Di sini kami datang memberikan karangan bunga sebagai simbol dukungan agar KY bisa lebih berani menjaga marwah penegakan hukum," pungkasnya.

(Gol/P-4)





Original Post

DITUNTUT 7 TAHUN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2017-5-19

DITUNTUT 7 TAHUN

Terdakwa kasus dugaan suap Brotoseno (tengah) menggandeng ibunya seusai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Brotoseno dituntut 7 tahun penjara atas kasus suap terkait dengan cetak sawah. Ia dinilai telah menerima uang Rp1,9 miliar untuk penundaan pemeriksaan saksi di kasus cetak sawah.

MI/PUTRI ANISA





Original Post

Brotoseno Dituntut Tujuh Tahun

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2017-5-19

Brotoseno Dituntut Tujuh Tahun

MANTAN penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brotoseno dituntut hukuman tujuh tahun penjara dipotong masa tahanan dan denda Rp300 juta oleh jaksa penuntut umum (JPU). Tuntutan itu lebih berat ketimbang yang dikenakan terhadap dua terdakwa lainnya karena Brotoseno merupakan penegak hukum.

Brotoseno dinilai terbukti menerima suap Rpl,9 miliar untuk menunda pemeriksaan terhadap tersangka korupsi cetak sawah yang juga mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Ia membantu Leksi Mailowa Budiman dan Haris Abdul Haidar memproses penundaan pemeriksaan terhadap Dahlan yang kala itu sedang sakit. Leksi dan Haris yang juga terdakwa dalam perkara itu merupakan pengacara PT Jawa Pos National Network (JPNN), perusahaan yang 86% sahamnya dimiliki Dahlan Iskan.

Hal-hal yang memberatkan Brotoseno ialah posisinya sebagai mantan penyidik KPK dan penyidik di Bareskrim Mabes Polri. "Terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang

seharusnya ikut serta mencegah tindak pidana korupsi," kata JPU Ahmad dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin.

Suap pada Brotoseno diberikan dalam tiga tahap secara tunai oleh Leksi dan Haris. Kedua penyuap mengklaim uang itu diberikan sebagai pinjaman bagi Brotoseno yang kekurangan biaya untuk mengobati penyakit ginjal orangtuanya.

Dalam sidang sama, Leksi dan Haris dituntut hukuman pidana lima tahun penjara

dan denda Rp300 juta. Rekan Brotoseno di Bareskrim Mabes Polri, Dedi Setiawan Yunus, juga dituntut pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta karena mengetahui dan ikut menjadi sarana penyambung suap ke Brotoseno.

Seusai sidang Brotoseno lekas menghampiri sang ibunda yang selalu menemaninya saat sidang dan memeluknya. Tak ada sepatah kata pun terucap dari suami Angelina Sondakh itu. Pembacaan nota pembelaan terdakwa dijadwalkan Rabu (24/5).

(Put/P-1)





Original Post

Paulus Merasa Dicurangi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2017-5-19

Paulus Merasa Dicurangi

PNRI

menyubkontrakkkan pencetakan KTP-E kepada perusahaan asal Tiongkok dengan harga jauh lebih murah.

Putri Anisa Yuliani putrionisa@mediaindonesio.com

DIREKTUR Utama PT Sandipala Artha Putra Paulus Tannos mengungkapkan kekecewaan karena merasa dicurangi dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Jatah pengadaannya dipangkas dari semula 103 juta cip KTP-E menjadi tinggal 45 juta cip.

Kesaksian itu diungkapkan Paulus ketika memberikan keterangan melalui teleconference, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin. Paulus bersaksi di sidang dugaan korupsi proyek KTP-E dengan dengan terdakwa terdakwa mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto dan Direktur Jen-

deral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman.

PT Sandipala Artha Putra (SAP) merupakan salah satu anggota konsorsium pemenang proyek KTP-E bersama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Sucofindo, Quadra, dan LEN Industri.

Menurut Paulus, berdasarkan jatah awal 103 juta cip (60%) yang diberikan, pihaknya telah memesan mesin senilai US$20 juta dari Tiongkok dan Amerika Serikat. Mesin itu memiliki kapasitas cetak hingga 172 juta cip.

Dengan modal permesinan yang besar, Paulus mengatakan harga KTP-E dari SAP sebesar Rpl6 ribu- "Pada awalnya saat proyek baru dimulai baru sekitar 4 juta data dan secara sepihak secara tiba-tiba oleh Kementerian Dalam Negeri tanpa undang Sandipala diadakan rapat di kantor ibu Sekjen Kemendagri (Diah Ang-garaeni), sedangkan saya tidak diundang rapat itu."

Dalam rapat tersebut, lanjut Paulus, dibuat seolah-olah Sandipala tidak memenuhi kewajiban. Jatah dialihkan ke PNRI. Namun, kata Paulus, PNRI menyubkontrakkan ke pihak

lain dengan harga yang lebih murah. "Kartu ini dikerjakan pihak Tiongkok yang tidak perlu investasi mesin maka ini keuntungan yang besar untuk mereka."

Disela tangisan

Paulus menilai Irman dan Sugiharto berlaku profesional dalam proyek pengadaan KTP-E tersebut. Pemotongan

jatah Sandipala pun ia duga datang dari atasan keduanya. Di tengah kesaksian Paulus tersebut, terdengar Sugiharto menangis sesunggukan selama beberapa menit.

Tim kuasa hukum sempat mencoba menenangkannya hingga akhirnya tangis Sugiharto mereda dan ia menghapus airmatanya dengan tisu.

Selain Paulus, adik kandung

mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Afdal Noverman, juga memberi kesaksian, kemarin. Afdal menjelaskan soal pinjaman Rpl,5 miliar untuk Gamawan.

Ia menguatkan keterangan Gamawan sebelumnya bahwa uang tersebut untuk berobat kanker usus yang diderita Gamawan, membeli tanah, dan beternak. Uang dipinjam dalam

tiga kali kesempatan dan telah dikembalikan Gamawan.

Dalam dakwaan disebutkan pengusaha Andi Agustinus memberikan uang kepada Gamawan Fauzi melalui Afdal Noverman sejumlah US$2 juta dolar agar pelelangan KTP-E tidak dibatalkan Gamawan. Untuk memperlancar proses penetapan pemenang lelang, pada pertengahan Juni 2011,

Andi Agustinus kembali memberikan uang kepada Gamawan Fauzi melalui saudaranya, yaitu Azmin Aulia sejumlah US$2,5 juta dolar.

Pada 21 Juni 2011, Gamawan Fauzi berdasarkan nota dinas ketua panitia pengadaan menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp5,84 tribun.

(Mtvn/Ant/P-1)





Original Post

Saksi Akui Dua Kali Bertemu Setya Novanto

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-5-19

Saksi Akui Dua Kali Bertemu Setya Novanto

JAKARTA Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos mengakupernah dua kali bertemu dengan Setya Novanto selaku ketua Fraksi Partai Golkar saat itu untuk membahas proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Fakta tersebut diungkap Paulus Tanos saat bersaksi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin. Kesaksian Paulus tersebut dilakukan melalui telekonferensi karena yang bersangkutan se-dangberada di Singapura.

Paulus bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto atas perkara dugaan korupsi pengesahan anggaran dan pengadaan proyek e-KTP pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2011-2013.

Dalamkesaksiannya Paulus Tanos mengakui, PT Sandipala Arthaputra merupakan 1 dari 5 anggota konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI) pemenang tender proyek e-KTP. Dia membenarkan, dalam kontrakkonsorsium dengan Kemendagri, nilai per keping e-KTP sebesar Rpl6.000.

Perusahaan Paulus bertugas mencetak e-KTP dan personalisasi. Tapi perusahaan Paulus membuat e-KTP seharga Rpl9.000 per keping. Secara keseluruhan, perusahaannya mengerjakan 45 juta keping. "Ku-ranglebihSandipalaterimapem-bayaran Rp750 miliar. Dari ang-kaitu.kuranglebihdipotongma-najemen bersama 3%. Jadi sisanya (untuk Sandipala) Rp726 miliar. Dari angka itu, Rpl50

miliarmasih di tahan dengan alasan yang menurut saya dibuat-buat sehingga Sandipala (bersih menerima bayaran) hanya Rp670 miliar,"ungkap Paulus.

Untuk mendapatkan item pengerj aan dalam proyek e-KTP, Paulus mengaku beberapa kali bertemu dengan pejabat-pejabat Kemendagri saat itu seperti Irman dan Sugiharto serta Diah Anggraini selaku sekretaris jenderal Kemendagri.

Majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butar-butar mempertanyakanselainberte-mu pihak Kemendagri, apakah ada pihak lain yang ditemui Paulus. Paulus lantas mengaku pernah dua kali bertemu de-nganSetya Novanto saat masih menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Golkar. Pertemuan ber-langsungsaat perusahaan Pau-

lus bergabung dengan konsorsium Perum PNRI yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek e-KTP. "Terkait e-KTP, saya bertemu dengan Bapak Setya Novanto. Pada saat itu beliau mungkin saya rasa ketua Fraksi Golkar di DPR," ujar Paulus.

Pertemuan dengan Novanto terjadi karena ada andil tersangka Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong. "Dia(Novanto) tanya sekarang bagaimana proyeknya? Saya jelaskan baru dimulai, baru dipasang. Sandipala baru cetak sedikit kartu karena data yang tersedia terbatas. Setelah itu tiba-tiba ada telepon masuk ke Novanto dan dia mohon diri ke dalam," ungkap Paulus.

sabirlaluhu





Original Post

Izin Tambang Disorot

Media Cetak Kompas Halaman 26
2017-5-19

Izin Tambang Disorot

Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Tumpuan Harapan

BANJARBARU, KOMPAS Masalah pengelolaan sumber daya alam dan perizinan tambang di Kalimantan Selatan menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tata kelola harus dibenahi pemerintah daerah. Jika tidak kunjung selesai, KPK telah menyiapkan langkah penindakan. Masalah serupa terjadi di Kalimantan Timur.

"KPK akan terus memastikan komitmen pembenahan tata kelola di Kalimantan Selatan berkelanjutan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di Banjarbaru, Kamis 08/5).

Hasil kajian KPK tahun 2016 menemukan tumpang tindih hak guna usaha seluas 228.631 hektar (ha) pada izin pertambangan, 89.973 ha pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri, 21.213 ha izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, dan 7L080 ha pada kubah gambut

KPK juga menyoroti izin usaha pertambangan (IUP) di Kalsel. Per 2 Mei 2017, masih ada 351 IUP yang berstatus non clean and clear (non CnQ dari total 789 IUP. "Kami berharap tumpang

tindih segera diselesaikan," kata Saut

Penindakan

Menurut Saut KPK terus memantau perkembangan tata kelola sumber daya alam dan perizinan tambang di Kalsel. Bersama Pemprov Kalsel, KPK akan menyusun perencanaan langkah yang harus dilakukan secara bertahap. "Kami datang lagi ke Kalsel karena setelah satu tahun hampir tidak ada perubahan. Ke depan, kami pertimbangkan untuk masuk ke penindakan jika bukti-bukti cukup dan ada kerugian negara," katanya.

Jika tidak ada upaya luar biasa, berbagai pelanggaran terkait perizinan dan tumpang tindih lahan sulit diselesaikan. "Jika tidak segera diselesaikan, Kalsel akan makin tertinggal setelah sumber daya alamnya habis," ujar Saut

KPK mengajak semua kepala

daerah di Kalsel menandatangani komitmen rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi. Komitmen itu diharapkan dapat memastikan tata kelola di Kalsel bebas intervensi, pungutan liar, suap, gratifikasi, dan segala tindak pidana korupsi lain.

Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan mengatakan, pihaknya berkomitmen membenahi tata kelola sumber daya alam dan perizinan tambang di Kalsel untuk mencegah korupsi "Kami tidak mau terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum. Kami berkomitmen memberi layanan prima ke masyarakat" katanya.

Tumpuan harapan

Sementara itu. KPK menjadi satu-satunya instansi yang diharapkan pemerhati lingkungan untuk mempercepat perbaikan tata kelola tambang di Kalimantan Timur yang karut-marut Pemprov Kaltim dianggap hanya menggertak tanpa menindak.

Hal itu dikemukakan Carolus Tuah, juru bicara Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam, gabungan 10 LSM pemerhati lingkungan, Kamis. Menurut dia, semua rencana penindakan tegas terhadap IUP minerba bermasalah di Kaltim sebatas wacana jika tidak ada izin yang dicabut

Gubernur Kaltim Awang Fa-roek Ishak menyebut ada 826 dari L4O4 IUP yang berpotensi dicabut karena bermasalah. Luas 826 IUP itu 2,49 juta hektar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut ada 275 IUP di Kaltim yang tidak mengantongi sertifikat clear and clean (non-CnC

Menurut Tuah, gubernur wajib mencabut IUP, baik non-CnC maupun IUP yang berakhir masa berlakunya. Batas waktu evaluasi IUP berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba, berakhir 2 Januari 2017.

Sejak 2011, ada 27 anak tewas tercebur ke lubang eks tambang batubara. Dari seluruh kasus, hanya satu yang sampai tahap vonis, terkait tewasnya Eza (6) dan Erma (6). Kedua anak itu tercebur lubang eks tambang PT Panca Prima Mining, Desember 2011.

Namun, kontraktor hanya dihukum dua bulan. Lubang tambang belum juga direklamasi.

Belum lagi ketidakpatuhan membayar jaminan reklamasi

Awang mengatakan, tidak bisa terburu-buru mencabut IUP bermasalah. Harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk pengangguran.

(JUM/PRA)





Original Post

Fraksi PKS Resmi Tak Akan Kirim Anggota

Media Cetak Kompas Halaman 1
2017-5-19

Fraksi PKS Resmi Tak Akan Kirim Anggota

PANSUS ANGKET KPK

JAKARTA, KOMPAS - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang secara resmi telah menyatakan tidak akan mengirim anggotanya di panitia khusus angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan sikap Fraksi PKS ini, panitia angket mestinya tak dapat dibentuk

Hal itu terjadi karena Pasal 171 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyatakan, panitia khusus (pansus) angket harus diikuti semua unsur fraksi. Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, hal itu telah dibicarakan dan dipahami bersama dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Kamis (18/5), di Jakarta, yang dihadiri semua pemimpin fraksi dan unsur pimpinan DPR

"Ini bukan sekadar tafsir, tetapi ketentuan di tatib. Semua (fraksi) saat Bamus mendengarkan. Kita harus berpijak pada landasan hukum," kata Taufik seusai rapat Bamus, kemarin.

Selain di Tata Tertib DPR aturan serupa juga terdapat dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD, dan DPRD.

Sejauh ini, dari sepuluh fraksi di DPR hanya Fraksi PKS yang baru tegas menyatakan sikap. Sembilan fraksi lainnya belum secara resmi menyatakan sikap untuk mengirimkan atau tidak mengirimkan anggotanya. Terkait hal itu, keputusan pembentukan panitia khusus angket KPK ditunda pekan depan.

Anggota DPR dari PKS, Ansory Siregar, yang membacakan sikap PKS saat paripurna, menga-

takan, karena fraksinya tak mengirimkan anggota, pansus seharusnya tak bisa dibentuk. "Penggunaan hak angket DPR gugur dengan sendirinya," ujarnya.

Meski demikian, pandangan berbeda disampaikan fraksi lain. Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR Dadang Rusdiana mengatakan, karena angket telah disetujui dalam rapat paripurna, DPR harus membentuk pansus angket Dia menegaskan, Hanura akan mengirimkan anggotanya ke pansus angket

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate, meminta pimpinan DPR terlebih dulu mengo-munikasikan substansi angket kepada publik.

Usulan angket muncul setelah persidangan perkara korupsi KTP elektronik (KTP-el) di Pengadilan Tipikor Jakarta, 30 Maret 2017. Saat itu, penyidik KPK mengatakan, anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani, mengaku ditekan anggota Komisi III DPR agar mencabut berita acara pemeriksaan yang isinya tentang pembagian uang korupsi KTP-el ke anggota DPR Tekanan itu disebut dilakukan Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsuddin (Golkar), Desmond J Mahesa (Gerindra), Ma-sinton Pasaribu (PDI-P), dan Sa-rifuddin Sudding (Hanura).

Komisi III DPR pun memunculkan angket untuk meminta bagian rekaman pemeriksaan Miryam oleh KPK yang menyebutkan tekanan tersebut KPK menolak memberikannya karena bisa menghambat pengungkapan kasus korupsi KTP-eL

(AGE/APA)





Original Post

Kepala Unit III

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-5-19

Kepala Unit III

Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Ajun Komisaris Besar Raden Brotoseno hadir dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (18/5). Jaksa penuntut umum menuntut Brotoseno dengan tuntutan 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Brotoseno disidang terkait kasus suap cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat

KOMPAS ALIF ICHWAN





Original Post

Uang untuk Tunda Pemanggilan Dahlan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-5-19

Uang untuk Tunda Pemanggilan Dahlan

PEMBERANTASAN KORUPSI

JAKARTA, KOMPAS - Ajun Komisaris Besar Raden Brotoseno dituntut 7 tahun penjara karena dinilai jaksa terbukti melakukan pungutan liar senilai Rp 1,9 miliar terkait penyidikan kasus korupsi cetak sawah fiktif di Ketapang, Kalimantan Barat Pungli dilakukan guna menunda pemanggilan pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan, saksi dalam kasus tersebut

Hal itu dikemukakan jaksa penuntut umum saat membacakan tuntutan terhadap empat terdakwa pungli, Kamis (18/5), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Empat terdakwa itu Brotoseno (penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri), Komisaris Dedi Setiawan Yunus (penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri), Lexi Mailowa Budiman (pemilik Kafe Batik, Kemang Selatan), dan Harris Arthur Hedar (pengacara

Dahlan Iskan).

Broto juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan yang sama juga diajukan jaksa untuk Dedi Setiawan. Sementara Harris dan Lexi dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Sidang dipimpin Baslin Sinaga.

Jaksa Retno Liestyanti mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Brotoseno, yaitu posisinya selaku penegak hukum yang tidak memberi teladan baik. Terlebih lagi, ia adalah mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya menjadi contoh di kepolisian, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi

Pemberian uang Rp 1.9 miliar kepada Brotoseno itu diawali dengan adanya pertemuan antara Harris dan Lexi di Kafe Batik, Kemang, sekitar Juli 2016. Harris bertanya kepada Lexi apakah me-

miliki kenalan di Bareskrim Polri untuk mengurus penundaan pemanggilan Dahlan Iskan karena kliennya saat itu sedang sakit Dahlan dipanggil sebagai saksi dalam kasus cetak sawah di Ketapang. Sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara pada saat kasus ini terjadi, Dahlan yang menandatangani kontrak cetak sawah yang diduga fiktif tersebut

Tidak lama setelah pertemuan itu. Harris menyerahkan uang Rp 3 miliar kepada Lexi dengan catatan uang itu sebagai pinjaman. Lexi kemudian bertemu dengan Dedi yang diketahui juga sebagai penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dedi kemudian menghubungkan Lexi dengan Brotoseno.

Jaksa menilai, perbuatan Brotoseno dan Dedi melanggar Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

(REK)





Original Post

Pembahasan "Fee" dengan Novanto Dibantah

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-5-19

Pembahasan "Fee" dengan Novanto Dibantah

Dirut PT Sandipala Akui Bertemu Ketua Fraksi Golkar

JAKARTA, KOMPAS - Direktur Utama PT Sandipala Artha Putra, Paulus Tanos, mengakui pernah bertemu dua kali dengan Setya Novanto dengan difasilitasi Andi Agustinus alias Andi Narogong. Namun, ia membantah ada pembahasan tentang komitmen fee dalam proyek KTP elektronik.

Kesaksian Paulus yang dilakukan melalui telekonferensidi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (18/5), berbeda dengan keterangannya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, 17 November 2016. Paulus yang tinggal di Singapura pernah diperiksa di kantor komisi antirasuah Singapura (Singapore Corrupt Practices Investigation Bureau).

Di berita acara pemeriksaan, Paulus mengaku ada percakapan singkat antara dirinya. Andi, dan Novanto mengenai komitmen dalam proyek KTP-el. PT San-

dipala adalah salah satu anggota konsorsium Perum Percetakan Negara RI, pelaksana proyek KTP-el.

"Menurut keterangan Saudara, Setnov menanyakan perkembangan KTP-el Andi lalu menjawab kepada Setnov bahwa komitmennya tetap sesuai kesepakatan awal Apakah itu benar?" ujar jaksa KPK Abdul Basyir.

"Setelah saya ingat-ingat kembali, apa yang benar sebenarnya . seperti yang saya katakan di pengadilan ini, Pak Jaksa. Sebab, seingat saya tidak ada pembicaraan seperti itu," ujar Paulus

mengingkari keterangannya di BAP. Paulus dihadirkan sebagai saksi untuk dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Jaksa lalu mengonfrontasi kembali pengakuan Paulus mengenai peran Andi Narogong sebagai pengatur proyek KTP-eL Di dalam BAP, Paulus menyebut Andi adalah "orangnya" Novanto dan berperan mengatur proyek KTP-el. Namun, hal itu kembali dibantah Paulus.

"Setelah saya ingat-ingat kembali, saya tidak yakin bahwa Andi itu dekat atau kenal dengan Setnov. Saya pikir dia hanya ingin show off atau menyombongkan diri bahwa dia kenal dengan Setnov," lanjut Paulus.

"Lalu, atas dasar apa Saudara di dalam BAP mengatakan Andi Narogong adalah orang yang mengatur proyek KTP-el jika Saudara kemudian membantah keterangan itu di dalam persi-

dangan ini," ujar jaksa.

Atas pertanyaan itu. Paulus beralasan BAP dibuat dalam kondisi stres.

Namun, Paulus mengaku pernah bertemu dengan Novanto. Pertemuan pertama dilakukan di Jalan Wijaya 13, Jakarta, sedangkan pertemuan kedua dilakukan di SCBD Building. Menurut dia, Novanto memang menanyakan perkembangan proyek KTP-el. "Saya jelaskan bahwa proyek itu baru dimulai. Peralatan baru dipasang, data masih terbatas, baru dicetak sedikit sekali kartunya," ucapnya.

Sementara itu, dari sidang praperadilan, psikolog Ratih Ibrahim mengatakan, tidak ada tanda-tanda tekanan terhadap politisi Partai Hanura, Miryam S Haryani, dari penyidik KPK. Kesimpulan itu diperoleh setelah Ratih mengamati video rekaman pemeriksaan Miryam selama 10 jam.

(REK/1AN)





Original Post

Dukung Komisi Yudisial

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-5-19

Dukung Komisi Yudisial

Komisioner Komisi Yudisial, Maradaman Harahap (berbaju batik), menerima puluhan advokat muda yang tergabung dalam Koalisi Advokat Muda Indonesia (KAMI) serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (18/5). Kedatangan mereka untuk menyampaikan tambahan bukti kepada Komisi Yudisial dalam proses penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi saat pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah.

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Penyimpangan Penggunaan Dana Desa Masih Terjadi

Media Cetak Kompas Halaman 21
2017-5-19

Penyimpangan Penggunaan Dana Desa Masih Terjadi

JAKARTA, KOMPAS - Alokasi dana desa terus meningkat perlu dimanfaatkan dengan hati-hati. Penyimpangan dana desa berkisar 5-10 persen dari alokasi

Pada 2015, pemerintah mengalokasikan Rp 20 triliun untuk dana desa dan tahun berikutnya menjadi Rp 47 triliun. Tahun 2017, alokasi dana desa mencapai Rp 60 triliun. Presiden Joko Widodo meminta pengelolaan dana desa dilakukan sebaik-baiknya.

"Saya titip sebab Rp 60 triliun itu bukan sedikit Ini bisa menjadikan desa baik, tetapi juga bisa menjadikan kepala desa tersangka kalau cara-cara pengelolaannya tidak baik," tutur Presiden dalam pembukaan Rapat Koordinator Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2017 di Istana Negara Jakarta Kamis (18/5).

Hadir dalam acara ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappe-djs Bambaru PS Brodjonegoro.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, serta pimpinan KPK, Alexander Marwata.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana mengakui, masih ada penyimpangan dana desa Dari sampel di 260 desa, diketahui 5-10 persen dana desa digunakan tidak sesuai peruntukan.

Alexander Manvata menambahkan, sudah sekitar 300 pengadilan yang masuk ke KPK terkait penyimpangan penggunaan dana desa Namun, KPK tidak bisa menindaklanjuti sendiri karena kepala desa bukan pejabat negara Untuk itu, KPK melimpahkannya kepada aparat penegak hukum lainnya.

Alexander menyarankan ada mekanisme administratif yang cepat untuk penanganan pe-n\impangan dana desa. Hukuman bisa berupa pemberhentian kepala desa dan penggantian da-

na desa yang diselewengkan. Sebab, kata Alexander, penanganan pidana korupsi di pengadilan tipikor akan sangat tidak efektif dan memakan biaya besar yang tak seimbang dengan uang yang dikorupsi kepala desa.

Sistem keuangan

Untuk mengantisipasi kemungkinan penyimpangan, kata Ardan, disiapkan aplikasi sistem

keuangan desa yang didukung KPK dan Komisi XI DPR Aplikasi ini memudahkan penggunaan anggaran desa melalui transfer bank. Selain itu, pelaporannya pun sederhana Saat ini, 24.863 desa atau 33 persen dari 74.959 desa yang ada di Indonesia sudah menggunakan aplikasi ini.

Dalam rakomas, hadir 13 bupati dan 26 kepala desa yang pengelolaan keuangan desanya lebih menonjol. Presiden Joko Widodo sempat mewawancara dua kepala desa yakni Sugeng, kepala desa dari Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, dan Kadiman dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Menurut Sugeng, laporan keuangan di RT/RW sasaran pembangunan yang menggunakan dana desa pun diumumkan. Kadiman juga menceritakan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa Penentuan prioritas untuk penggunaan dana desa dilakukan bersama warga

(INA)





Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-5-19

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

IKLAN





Original Post

KY Tidak Akan Melindungi Hakim Yang Terbukti Melanggar Kode Etik Hakim

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-5-19

KY Tidak Akan Melindungi Hakim Yang Terbukti Melanggar Kode Etik Hakim

ALIANSI Advokat Muda Indonesia (AAMI) memberikan dukungan penuh kepada Komisi Yudisial (KY) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA), Suwardi.

Suwardi diduga melakukan pelanggaran kode etik karena melakukan pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia periode 2017-2019, dengan dasar Peraturan Tatib Nomor 1/2017. MA sendiri telah membatalkan Peraturan tersebut dengan dikeluarkannya Putusan MA Nomor 20P/HUM/2017. Berikut penjelasan Kepala Bidang Perekrutan Hakim KY, Maradaman Harahap.

Bagaimana tanggapan Anda

atas audiensi dan dukungan AAMI kepada KY dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik terhadap Suwardi ini?

Kami ucapkan terima kasih atas masukan dan dukungannya. Permasalahan terkait dengan Pak Wakil Ketua MA itu sendiri, sudah kami tangani dengan baik di sini. Kita tunggu saja kelanjutannya bagaimana.

Penyelidikannya sudah sampai mana?

Kami masih mempelajari laporan itu. Mekanismenya saat ini sudah sampai tahap panel. Tinggal nanti dibawa ke pleno atau tidak.

KY sudah menemukan belum indikasi pelanggarannya?

Tentu hasilnya tidak bisa saya

sampaikan di sini, karena itu merupakan rahasia. Tunggu saja hasilnya plenonya nanti bagaimana.

Tapi kami sampaikan, KY pasti tidak akan melindungi hakim yang terbukti melanggar kode etik. Sebab, menjaga marwah dan martabat hakim itu adalah kewajiban kami.

Tadi AAMI menyampaikan beberapa kejanggalan, dan menyatakan akan memberikan bukti. Itu bisa dimasukan juga dalam rapat pleno?

Bisa saja. KY siap menerima bukti tambahan, dan membawanya ke rapat pleno. Nanti tinggal tujuh orang anggota kami yang menilai, dan memutuskan. Bila terjadi perbedaan pendapat, maka diputuskan berdasarkan suara terbanyak.

Kalau sudah diputuskan melalui pleno lalu bagaimana?

Kami sampaikan hasilnya dalam bentuk rekomendasi kepada Pimpinan MA. Kemudian nanti ditindaklanjuti oleh mereka.

Tidak ada sanksi yang bisa diberikan oleh KY?"

Sekalipun kami sudah memutuskan seorang hakim bersalah dan merekomendasikan sanksi, itu hanya sebatas rekomendasi. Tidak bisa kami melaksanakan eksekusinya.

Rekomendasi KY itu pasti ditindaklanjuti enggak sih?

Ada kalanya ditindaklanjuti, dan ada kalanya tidak. Rekomendasi yang pasti ditindaklanjuti oleh MA itu yang betul - betul merupakan pelang-

garan perilaku, misalnya korupsi. Sebaliknya, rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh MA, biasanya karena dinilai sebagai masalah teknis.

Beberapa pihak sudah menggap dia bersalah, dan minta supaya disanksi?

Soal itu akan diketahui melalui rapat pleno nanti. Tapi K Y meminta agar masyarakat tidak memaksakan kehendak. Yakinlah KY tidak akan melindungi hakim jika memang dia terbukti melanggar.

Namun demikian, misal tidak ada bukti yang cukup, tolong jangan dipaksakan. Jangan menghujat hanya karena merasa sebaliknya.

Mari pelan-pelan tapi pasti mewujudkan peradilan yang agung.

nda





Original Post

REUS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR WUWUK TRININGSIH

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2017-5-19

REUS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR WUWUK TRININGSIH

WUWUK TRININGSIH

IKLAN





Original Post

TURUN DARI MOBIL

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-5-19

TURUN DARI MOBIL

Tersangka pemberi suap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Basuki Hariman keluar dari mobil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Basuki menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus suap terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK.

PATRARIZKI SYAHPUTRA/RM





Original Post

Jokowi Salah Kelola Duit Desa Bisa Jadi Tersangka

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2017-5-19

Jokowi Salah Kelola Duit Desa Bisa Jadi Tersangka

Presiden Joko Widodo tak memungkiri besarnya anggaran dana desa berpotensi diselewengkan. Karena itu, dia mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk berhati-hati dalam mengelola dana besar itu agar tidak menjadi tersangka korupsi.

HAL tersebut, dikatakan Jokowi saat membuka acara rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah di Istana Negara, kemarin.

"Dana desa yang kita gel-ontorkan itu besar. Tiap tahun terus melonjak. Makanya saya selalu mengingatkan pengelolaan anggaran dana desa harus hati-hati agar tidak jadi ter sangka korupsi," kata Jokowi di hadapan kepala desa dan bupati dari 13 Kabupaten di seluruh Indonesia.

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, pada 2015

anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp 20 triliun. Tahun berikutnya naik menjadi Rp 47 triliun, dan terus naik menjadi Rp 60 triliun pada 2017.

"Dana yang dikucurkan ini tujuannya untuk pembangunan desa. Jadi harus digunakan dengan sebaik-baiknya, dan saya titip Rp 60 triliun. Itu bukan uang yang sedikit, maka pengelolaannya harus baik agar menghasilkan output dan outcome yang baik," ujarnya.

Jokowi pun menyarankan agar dibuat sebuah sistem aplikasi

keuangan desa, yang berfungsi untuk melaporkan penggunaan dana desa kepada pemerintah pusat. Tujuannya, agar penggunaan anggaran desa bisa terpantau sekaligus untuk memperkecil penyelewengan anggaran.

"Dengan sistem ini saya kira laporan keuangan desa bisa lebih sederhana. Jadi tolong mulai dibangun sebuah sistem aplikasi keuangan desa yang simpel, yang sederhana. Karena saya lihat laporan penggunaan dana desa masih ruwet. Laporannya berlembar-Iembar dan sulit dipahami secara sederhana," tuturnya.

Belum lagi, lanjut dia, jika keruwetan laporan tersebut, disertai juga dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran desa, ini akan

membuat masalah baru.

"Jadi laporannya gak usah bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang, untuk apa? Enggak ada gunanya. Yang penting itu sekarang simpel, sederhana, gampang dicek, gampang dikontrol dan diawasi. Prinsipnya begitu," ucap bekas Walikota Solo itu.

Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan, tidak akan ragu untuk menindak tegas mereka yang menyelewengkan dana desa. Bahkan, dia akan mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peninjauan hasil pembangunan dari dana desa. "Jadi hati-hati. Saya bawa KPK untuk mengecek alokasi dana desa," katanya.

Karena itu, Jokowi kembali mengingatkan agar penggunaan dana desa harus melibatkan selu-

ruh warga dan transparan. Setiap warga berhak tahu jumlah dana yang diterima desa mereka dan digunakan untuk apa.

"Saya sudah berkali-kali berkunjung ke desa dan menanyakan perkembangan dana desa yang digunakan di tempat masyarakat tinggal. Hanya saja, masih banyak tidak tahu tentang dana desa. Makanya, aparat akan terus kita awasi agar anggaran yang sudah dikeluarkan di APBN kita, di APBD kita, betul-betul bermanfaat bagi rakyat," ujarnya.

Di tempat terpisah. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, sampai saat ini penyelewengan dana desa sangat tinggi, berasal dari laporan masyarakat.

dnu/net





Original Post

Eksepsi Bang Ipul Ditolak Hakim

Media Cetak Media Indonesia Halaman 28
2017-5-19

Eksepsi Bang Ipul Ditolak Hakim

HAKIM Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) dari artis dangdut Saiful Jamil. Hakim memutuskan untuk melanjutkan proses persidangan.

"Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum sah. Jadi, memerintahkan melanjutkan perkara ini dan mengadili tipikor dan melanjutkan perkara sampai putusan akhir," kata Ketua Majelis Hakim Baslin Sinaga di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Hakim menolak seluruh poin nota keberatan Bang Ipul, sapaan Saiful. Persidangan selanjutnya akin digelar untuk mendengar keterangan para saksi.

Jaksa Komisi Pemberantasn Korupsi bakal memanggil saksi mulai Rabu (24/5). Jaksa juga meminta hakim memutuskan jadwal sidang ditetapkan agar saksi-saksi bisa dihadirkan. Sejumlah saksi dan orang yang terkait dengan kasus Ipul sudah dibui.

Ipul diduga memberi suap ke Rohadi melalui kakaknya, Samsul Hidayatullah, dan dua kuasa hukumnya, Berthanatalia Ruruk dan Kasman Sangaji, agar putusan kasus pelecehan seksualnya diringankan Kasus itu terungkap saat tim KPK menangkap tangan Rohadi dan Berthanatalia pada Juni 2016. Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang dipimpin Ifa Sudewi memvonis Ipul 3 tahun penjara berdasarkan Pasal 292 KUHP, lebih rendah daripada tuntutan 7 tahun dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan.

(Mtvn/J-3)





Original Post

Tindak Tegas Jangan Hanya Retorika

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-5-19

Tindak Tegas Jangan Hanya Retorika

THE traditional function of state is to protect life and properties. Fungsi utama-sekaligus fungsi tradisional-negara ialah melindungi nyawa dan harta warganegaranya. Para ahli ilmu politik kemudian menambahkan satu lagi fungsi pokok negara, yaitu mensejahterahkan rakyat.

Jika negara tidak mampu melindungi nyawa dan harta warganya-konflik sektarian dan perang saudara pecah di mana-mana, dan jika negara tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, maka negara itu disebut "negara gagal". Failed state alias negara gagal. Max Weber, sosiolog masyur dari Jerman, mungkin ilmuwan sosial pertama yang memperkenalkan konsep "negara gagal".

Dengan konsep Weber, sejumlah ilmuwan politik dan sosial barat 15 ta-

hun yang lalu mengkategorikan Pakistan "negara gagal". Ketika itu pemerintah Pakistan-khususnya aparat keamanan- tidak lagi mampu melindungi keamanan warganegaranya Setiap hari kelompok-kelompok teroris melancarkan serangan dahsyat yang selalu menelan banyak korban jiwa. Pakistan terseret dalam kancah perang saudara Afghanistan. Sudan di benua Afrika kemudian disebut "negara gagal", karena pemerintah gagal total

mencegah perang saudara yang begitu dahsyat, sehingga ratusan ribu warga harus melarikan diri ke negara-negara tetangga untuk mencari perlindungan. Suriah kini mungkin juga pantas disebut "negara gagal". Konflik bersenjata antara berbagai kelompok yang berlangsung 5 tahun lebih telah menelan ratusan ribu nyawa. Sebagian wilayah negeri itu dikuasai oleh beragam kelompok oposisi.

Bisakah Indonesia dewasa ini terjerembab ke dalam "failed state7 Bisa! Jika pemerintah Jokowi masih saja bersikap "business as usual" melihat situasi sosial-politik yang begitu panas dan bertendensi kuat mau diseret oleh kelompok-kelompok tertentu ke jalur non-Pancasila, bangsa ini bakal torn

apart, pecah berantakan.

Sudah lama kita mendengar teriakan dari mana-mana bahwa negara HARUS hadir ditengah-tengah begitu banyak aksi kekerasan dan intoleransi yang melanda berbagai daerah, khususnya Jakarta. Aparat keamanan - Polri dan TNI - terkesan tidak berani bertindak. Jangan lupa. Polri dan TNI adalah representasi kuat negara. Jika aparat terkesan memble, itu berarti negara juga memble alias takut. Itulah salah satu ciri "negara gagal". Ya, negara gagal melindungi nyawa dan harta warganega-ranya, menciptakan ketenteraman dan kedamaian bagi setiap warganya tanpa kecuali.

Presiden Jokowi selama 7 bulan terakhir terlalu sering bertatap muka dengan pimpinan partai politik, pimpinan agama dan sebagainya. Dalam pertemuan, atau jamuan makan siang di Istana, topik yang dibahas pasti tentang situasi sosial-politik dalam negeri. Aneh bin ajaib, begitu sering pertemuan digelar, tetapi negara makin galau, situasi makin panas. Jelas sekali, pertemuan-pertemuan itu selama ini tidak efektif mewujudkan harapan dan impian Presiden. Apakah teori boomerang effect (dalam ilmu komunikasi) berlaku dalam hal ini? Makin saring Anda berkomunikasi, makin tumpul efeknya!

Sebelum berangkat ke Beijing dan selama 2 hari berada di Beijing, Presiden Jokowi

pasti terus-menerus memperoleh masukan dari para pembantu dekatnya tentang situasi dalam negeri. Sejumlah pihak bertanya-tanya Kenapa Presiden tidak menunda kunjungannya ke RKT mengingat situasi yang terus memanas di dalam negeri?

Namun, hanya sehari setelah tiba kembali di Tanah Ah\ Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan 8 tokoh lintas" agama. Semua pimpinan puncak agama yang diakui Negara hadir dalam pertemuan di Istana Merdeka itu. Kali ini pertemuan lebih serius. Presiden memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk mengemukakan pandangan dan masukannya tentang situasi politik dalam negeri, setelah Presiden memberikan kata pengantar.

Masukan dan harapan semua petinggi agama yang hadir di Istana Merdeka tanggal 16 Mei itu tidak banyak beda menyatakan kegalauan dan keprihatinan mereka melihat situasi terkini, serta berharap agar pemerintah berani mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menurunkan suhu politik, sekaligus mengamankan Pancasila dan NKRI.

Maka, keluarlah pernyataan Presiden Jokowi yang bernuansa tegas dan serius Memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan

persaudaraan. Presiden juga meminta supaya gesekan antar-kelompok di masyarakat segera dihentikan.

Pesan pertama, jelas sekali, lebih ditujukan kepada Kapolri dan Panglima TNI. Beranikah Jenderal Tito Karnavian dan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melaksanakan perintah Presiden - yang juga Panglima Tertinggi TNI - tersebut? Apakah kedua petinggi aparat keamanan ini betul-betul menerima perintah presiden itu secara ULTRA SERIUS ? Jika Kapolri tetap takut bertindak, kita desak presiden agar Kapolri segera diganti! Polri harus berani untuk secepatnya menuntaskan begitu banyak kasus dugaan kejahatan yang dilakukan oleh sosok-sosok tertentu yang dicurigai menjalankan "garis keras" dan yang suka mene-kan-nekan publik. Jika kasus Gubernur Jakarta, Pak Basuki, dikebut begitu cepat oleh Polri, kenapa kasus yang menimpa Habib Rizieq terkesan lamban sekali? Jika memang ada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang AD-ART-nya jelas-jelas menginginkan pergantian ideologi Pancasila atau mengubah Indonesia ke jalan kontra-Pancasila, kenapa pemerintah takut membubarkannya? Bukankah ketentuan perundang-undangan secara terang-benderang mengatakan semua organisasi ke-masarakatan harus berasaskan Pancasila? Bukankah Pancasila dan NKRI merupakan harga mati, sehingga dengan alasan

apa pun tidak boleh diotak-atik oleh kekuatan politik atau agama mana pun?

Mengenai pesan kedua presiden, supaya gesekan antarkelompok di masyaraka segera dihentikan, ini tentu PR yang tidak mudah, dan terutama ditujukan kepada pimpinan partai politik, agama, intelektual dan lain-lain pemangku kepentingan. Presiden Jokowi tidak boleh hanya mengeluarkan perintah, lalu no-action. Istana harus segera keluar dengan gagasan yang bersifat "Big Ben" untuk mewujudkan harapan kepala negara itu.

Dialog nasional mungkin salah satu altematif yang baik dicoba, tapi harus negara yang mengmbil inisiatif.

Alternatif kedua, semua kekuatan politik cool-down dan jangan lagi melancarkan aksi-aksi, termasuk aksi nyala lilin sekali pun. Caci-maki dan komentar "miring" juga harus dihenikan. Kabar-kabar di Medos yang jahat harus ditertibkan. Siapa yang melancarkan berita hoax pun harus segera dilacak identitas sumbernya, dan cepat diproses secara hukum. Biarkanlah kasus Ahok diselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum. Meski wajah penegakan hukum di negara kita kerap masih "bopeng", mau tidak mau kita harus percaya pada institusi hukum. Sebagai Negara Hukum, semua permasalahan memang harus diselesaikan secara hukum. Dan jangan pula ada aksi-aksi masif lagi unjuk untuk menekan Majelis

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI nanti. Cara ini pun sangat bertentangan dengan prinsip Hukum sebagai Panglima. Semua pihak harus ingat bahwa Indonesia negara hukum, bukan negara agama. Jangan lupa realita ini yang ditopang oleh historis panjang jauh sebelum kita merdeka.

Persatuan dan kesatuan bangsa harus dipelihara dan dijaga mati-matian. Bangsa yang pecah dan terkoyak-koyak jelas bangsa yang memenuhi kriteria "failed state", dan rentan sekali disusupi intervensi kekuatan asing. Hal ini diingatkan oleh Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. Tahun 1928 para pemimpin kita sudah bersumah di hadapan Allah Yang Maha Kuasa, bahwa kita bertumpah darah satu. Tanah Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sejak itu, kata Jenderal Ryamizard, mestinya tidak ada lagi istilah "orang Jawa", "orang Bali", "orang Cina", "orang Arab" dan sebagainya. Semua adalah orang Indonesia!

Kita sungguh berharap perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri dan Panglima TNI, perintah yang dikeluarkan setelah presiden berdialog dengan 8 pimpinan agama di Istana Merdeka, tidak lagi retorika sifatnya. Jika perintah tidak ditindakan-lanjuti secara rigid dan sungguh-sungguh, tidak mustahil Indonesia akan terus bergeser menuju Negara Gagal !

Oleh Prof DR Tjipta Lesmana

Dosen Sesko TNI

Prof DR Tjipta Lesmana





Original Post

Hari Ini, Praperadilan Miryam Sampai Pada Tahap Kesimpulan

Media Online kompascom
2017-05-19

JAKARTA, - Sidang lanjutan praperadilan yang diajukan mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2017). Agenda sidang sudah sampai pada tahap kesimpulan.

Baik KPK maupun pihak Miryam akan sama-sama menyampaikan kesimpulan.

Pada wawancara Kamis (18/5/2017), kedua pihak sama-sama yakin dengan dalil yang telah dikemukakan di muka persidangan sebelumnya.

Ketua Biro Hukum KPK, Setiadi mengatakan, KPK tetap pada argumen yang telah disampaikan di persidangan sebelumnya, bahwa penetapan tersangka terhadap Miryam atas dugaan pemberian keterangan tidak benar, sudah tepat.

"Kami tetap bertahan pada argumentasi kami bahwa penetapan tersangka pemohon (Miryam) adalah berdasarkan alat bukti yang cukup," kata Setiadi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

(

Heru Andeska, salah satu pengacara Miryam juga mengungkapkan hal senada. Semua dalil dari mulai awal sidang praperadilan akan dituangkan pada kesimpulan hari ini. Heru menyebut pihaknya optimis hakim mengabulkan praperadilan Miryam.

"Optimis dalil kami dan tetap optimis dengan gugatan praperadilan kami akan dikabulkan oleh Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan," ujar Heru.

Miryam sebelumnya mengajukan praperadilan terhadap KPK atas penetapannya sebagai tersangka dugaan pemberi keterangan palsu di Pengadilan Tipikor pada kasus e-KTP.

Miryam mengaku diancam penyidik untuk mengakui adanya pembagian yang kepada anggota DPR RI terkait proyek e-KTP. Karena merasa tertekan, Miryam beralasan terpaksa mengakui adanya pemberian uang hasil korupsi e-KTP.

(

Di persidangan Tipikor, Miryam membantah semua keterangan yang ia sampaikan soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP. Menurut dia, sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik.

Namun, Majelis hakim merasa ada yang janggal terhadap bantahan Miryam. Sebab, dalam BAP Miryam dapat menjelaskan secara rinci kronologi penerimaan uang dalam proyek e-KTP. Bahkan, Miryam menyebut nama-nama anggota DPR lain yang ikut menerima suap.

Hakim akhirnya sepakat untuk verbal lisan atau mengkonfrontir keterangan Miryam dengan penyidik. Meski sudah dikonfrontir dengan penyidik, Miryam tetap mencabut BAP.
Kompas TV KPK Kembali Periksa Miryam Haryani

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Dugaan Korupsi Proyek E-KTP

http://nasional.kompas.com/read/2017/05/19/06125731/hari.ini.praperadilan.miryam.sampai.pada.tahap.kesimpulan



Original Post

Kubu Henias Lobi Istana

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2017-5-19

Kubu Henias Lobi Istana

JAKARTA Pergolakan di tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih berlanjut Setelah dilengserkan oleh kubu Oesman Sapta Odang (OSO), kubu Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas terus bermanuver. Rencananya, kubu yang berisi sekitar 30 persen anggota DPD itu menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebenarnya, upaya melobi Istana dilakukan sejak April. Namun, menurut Hemas, belum ada kecocokan waktu pertemuan dengan presiden. "Rabu kemarin (17/5) rencana ketemu, tapi beliau (presiden. Red) belum bisa. Nanti diatur lagi," ujarnya kemarin (18/5).

Hemas menyebutkan, forum pertemuan dengan presiden

akan dimanfaatkan untuk menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya. Terutama proses pergantian kepemimpinan yang dinilai dilakukan secara paksa. "Kami akan jelaskan, DPD yang sekarang secara hukum tidak sah," katanya.

Selain lobi politik, Hemas menegaskan bahwa langkah hukum tetap dilakukan. Saat ini pihaknya masih berjuang di pengadilan tata usaha negara (PTUX) dengan menggugat keabsahan wakil ketua Mahkamah Agung (MA) yang memandu pengambilan sumpah Oesman Sapta Odang sebagai ketua DPD beberapa waktu lalu. Rencananya, putusan PTUN keluar 8 Juni mendatang.

(far/cl9/owi)





Original Post

Dirut Sandipala Akui Dua Kali Bertemu Setnov

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-5-19

Dirut Sandipala Akui Dua Kali Bertemu Setnov

JAKARTA Nama Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali disebut dalam sidang kasus korupsi e-KTP di pengadilan tipikor kemarin (18/5). Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos yang menjadi saksi mengaku dua kali bertemu Setnov setelah proyek yang diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun itu berjalan

Paulus melalui telekonferensi dari Singapura mengungkapkan, pertemuan pertama terjadi di rumah Setnov di Jalan Wijaya Mil, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, setelah proyek e-KTP berjalan pada 2011. Andi Agustinus alias Andi Narogong yang menggagas pertemuan tersebut terlambat datang karena terjebak kemacetan.

"Saya rasa Saudara Andi Agustinus ingin menyombongkan diri atau show off bahwa dia kenal dengan Bapak Setya Novanto," ujar Paulus yang mengaku takut datang ke Indonesia karena ada ancaman keselamatan dirinya.

Paulus diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman serta mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto.

Dalam pertemuan tersebut, Paulus memperkenalkan diri sebagai direktur PT Sandipala Arthaputra, bagian dari konsorsium Percetakan Negara Republik In-

donesia (PNRI), pemenang tender proyek e-KTP. Setnov pun menanyakan perkembangan proyek tersebut kepada Paulus.

"Saya jelaskan baru dimulai. Peralatan-peralatan baru dipasang. Sandipala (PT Sandipala Artaputra, Red) baru mencetak sedikit kartu karena data yang tersedia terbatas," imbuh Paulus.

Pertemuan kedua terjadi di Equity Building, kawasan SCBD Jakarta. Paulus berdalih pertemuan tersebut hanya papasan di lift dan tidak banyak yang dibicarakan. "Saya tidak ingat. Seingat saya, tak ada pembicaraan yang banyak karena Pak Novanto buru-buru ingin meninggalkan kantornya."

Namun, jaksa Abdul Basir langsung membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Paulus untuk mengingatkan dan mendetailkan penemuan tersebut Dalam BAP itu, Paulus menyebut Setnov menanyakan lagi perkembangan e-KTP dan produksi PT Sandipala.

Selain itu, masih dalam BAP, Paulus menduga Setnov menanyakan komitmen atau suatu hal dari dirinya. "Kemudian, Andi Narogong mengatakan kepada Setya Novanto, Wah masih sama

Pak dengan hasil pertemuan di Wijaya," kata jaksa.

Namun, Paulus menolak keterangan dalam BAP tersebut Meski dia sudah menandatangani berita acara di bawah sumpah.

Sandipala awalnya bertugas mencetak 103 juta e-KTP. Tetapi, jatah tersebut akhirnya dikurangi sampai dua kali dari 103 juta menjadi 60 juta dan terakhir hanya 45 juta. Jatah tersebut diambil PNUI. Jadi, pada Oktober 2013, PNRI punya porsi 127 juta dari semula hanya 68 juta.

Selain itu, dalam sidang tersebut terungkap bahwa sejak awal proyek; e-KTP diatur bahkan sampai supplier bahan. Mulai hologram, plastik, hingga chip. Untuk hologram misalnya, sejak awal ditunjuk PT Trisaksi Mustika Grafika dan PT Pura Barutama.

Paulus mengaku tidak punya banyak pilihan karena waktu pengerjaan terbilang mepet "Saya tidak coba perusahaan lain karena saat itu diburu waktu untuk selesaikan e-KTP sesuai jadwal," tegas Paulus. Sebagaimana diberitakan, kasus megakorupsi e-KTP diduga merugikan negara Rp 2,3 tribun.

(jun/c5/nw)





Original Post

Peduli Korupsi Melalui Peradilan Semu

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 25
2017-5-19

Peduli Korupsi Melalui Peradilan Semu

Kompetisi Peradilan Semu

KOMITMEN Ikatan Keluarga Alumi Sekolah Tinggi Hukum Bandung (IKA STHB) periode 2016-2020 untuk ikut membantu kampus meningkatkan kualitas lulusan mahasiswanya terus dilakukan. Salah satunya dengan menggelar Kompetisi Peradilan Semu Internal Piala Ketua IKA STHB ke III, di Kampus STHB Jalan Cihampelas No. 8 Bandung, Sabtu (13/5/2017).

KOMPETISI yang diikuti oleh lebih dari 100 mahasiwa semester enam ini mengambil tema "Meningkatkan Kepedulian Mahasiswa-Mahasiswi Hukum Dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Praktik Peradilan Semu".

Ketua IKA STHB Efran Helmi Juni mengatakan, tema tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab atau kepedulian alumni yang ingin membentuk karakter mahasiswa yang peduli terhadap korupsi.

"Ini bentuk kepedulian kami terhadap proses tindak pidana korupsi. Kami harus mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan mahasiswa dari awal sudah kami berikan pendidikan tentang bagaimana mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi," ucapnya.

Ditambahkan Efran, dilaksanakannya Kompetisi Peradilan Semu ini untuk memberikan satu ilmu terapan mengenai kemahiran hukum kepada mahasiswa mahasiswi semester akhir, terutama sebagai persiapan untuk skripsi. "Kami ingin memberikan pendidikan yang konkret di dunia hukum yang nanti akan dijalani para

mahasiswa setelah mereka lulus. Selain itu, kami juga ingin memberikan satu nilai tambah mengenai praktik-praktik peradilan secara sesungguhnya kepada mahasiswa," ujar Efran.

Dikatakan Efran, peradilan semu itu merupakan replika dari peradilan sesungguhnya, mengenai situasi dan kondisi ang sering dilihat dalam persidangan. "Jadi kami pindahkan dalam peradilan semu ini yang semuanya dipraktikkan oleh mahasiswa mulai dari hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa, panitera, hingga saksi dalam persidangan," ucapnya.

Selain melibatkan mahasiswa, kompetisi ini juga melibatkan para alumni yang bertindak sebagai juri. "Alumni STHB banyak yang menjadi jaksa, penasihat hukum, notaris, dan mereka kami libatkan sebagai juri. Ini sebagai bentuk kepedulian dari IKA STHB terhadap mahasiswa. Harapan kami, setelah mereka lulus dan menjadi sarjana, mereka sudah siap pakai. Inilah salah satu sasaran kami sehingga kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin," ucap Efran.

Rakernas

Selain menggelar Kompetisi

Peradilan Semu, IKA STHB juga sudah melaksanakan rapat kerja nasional (rakernas) yang berlangsung di Putri Gunung Cottage Lembang, Sabtu (13/5/2017). Rakernas ini dibuka oleh Ketua STHB Walter Wanggur.

Sekjen IKA STHB, Fadjar Hendrawan mengatakan, ada tiga poin digelarnya rakernas ini, yang pertama merupakan amanat dari konstitusi IKA STHB yang tertuang dalam AD-ART, yang merupakan kewajiban pengurus untuk melaksanakan rakernas.

Tang kedua menyampaikan laporan rencana kegiatan dari setiap-setiap bidang yang ada di IKA STHB, dan yang ketiga menyinergikan kegiatan-kegiatan yang ada di setiap bidang-bidang, sehingga tidak ada duplikasi kegiatan di antara bidang," ujar Fadjar.

Dikatakan Fadjar, program kerja IKA harus bersinergi dengan program kerja lembaga STHB, sehingga harus saling mendukung. "Kami sebagai alumni harus memberikan kontribusi bagi perkembangan STHB melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh IKA STHB," katanya.

(Ferry IP/TR")-





Original Post

Depok Tetap Pertahankan Pasar Kemirimuka

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 7
2017-5-19

Depok Tetap Pertahankan Pasar Kemirimuka

DEPOK, (PR).-

Pemerintah Kota Depok tetap akan mempertahankan keberadaan Pasar Kemirimuka yang terancam digusur, setelah pemerintah kalah dalam gugatan sengketa kepemilikan lahan. Pemkot mengupayakan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung.

"Kita sedang mencari no\iim (bukti) baru. Kalau memang ada, kita akan melakukkan gugatan baru," kata Wali Kota Depok M Idris Abdul Shomad selepas menghadiri peluncuran Webportal Pusat Informasi Perizinan UKM di Jalan Margonda, Kamis (18/5/2017).

Berbagai bukti baru, tuturnya, sedang dicari dan dikumpulkan pemkot. Idris mengatakan, upaya hukum yang dilakukan pemkot sudah maksimal dari pengadilan tingkat pertama hingga MA. Pemkot kalah dalam gugatan yang diajukan PT Petamburan Jaya Raya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan MA.

Idris menegaskan, upaya hukum dilakukan guna menyelamatkan lahan pencarian para pedagang Kemirimuka. "Kita ingin mengamankan para pedagang kita," ucapnya.

Dia mengungkapkan, terdapat sekitar 1.200 pedagang di pasar tersebut. "Dan ini mayoritas warga (dengan) KTP Depok," ujar Idris.

Penggusuran akan mematikan mata pencaharian warga yang berdagang di sana. "Mau ditaruh di mana pedagang (setelah digusur)? Mau dagang di mana?" tuturnya.

Meskipun Pemkot Depok kalah dalam kasasi di MA, Idris menyatakan memiliki bukti lahan Pasar Kemirimuka adalah tanah negara. "Kita masih mendapatkan surat (yang) menjelaskan bahwa tanah ini adalah tanah negara. Mereka (PT Petamburan) hanya pumB hak guna bangunan," ujar Idris.

HGB PT Petamburan, lanjutnya, sudah habis pada 1997 serta belum diperpanjang. "Kalau memang ini tanah negara, dia harus memperbarui izin HGB-nya," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna. Pradi memastikan pemkot bakal menjaga keberadaan Pasar Kemirimuka. "Kita akan berupaya mempertahankan keberadaan pasar tradisional," katanya dalam pesan singkat kepada "PR".

Rencana penggusuran Pasar Kemirimuka menuai kegelisahan para pedagang. Beberapa pedagang membentangkan spanduk berisi tuntutan agar pemkot mempertahankan pasar tersebut.

(Bambang Arifianto)***





Original Post

Bogor Bantu Pembebasan Lahan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 7
2017-5-19

Bogor Bantu Pembebasan Lahan

Ruas Tol Bogor-Cianjur-Sukabumi Terkendala di Bogor Selatan

CIBINONG, (PR).-Pemerintah Kota Bogor akan membantu menyelesaikan masalah pembebasan lahan untuk, pembangunan jalan tol Bogor-Cianjur-Sukabumi (Bocimi). Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengakui, salah satu hambatan dalam pembangunan sesi 1 adalah pembebasan tanah wakaf dan masjid di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

"Kta akan lakukan mediasi. Itu ton masalahnya dalam negosiasi harga, mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah pada yang bersangkutan," kata Usmar, Kamis (18/5/2017).

Lahan yang dibangun masjid di atasnya itu diketahui merupakan pemberian orangtua dari pemiliknya sekarang.

Usmar mengakui, pemilik lahan tersebut menginginkan uang ganti rugi di atas kesepakatan dengan pemerintah provinsi. Permintaan tersebut dianggap berlebihan karena yang bersangkutan diketahui telah mendapatkan uang yang cukup besar dari pembebasan lahan lain miliknya di dekat sana.

Selain tanah wakaf tersebut permasalahan lainnya berkaitan dengan dua bidang lahan yang dikasasi warga ke Mahkamah Agung dan relokasi lahan serta jaringan perusahaan daerah air minumsetempat.

Kedua lahan milik warga, menurut dia, sudah dikonsinyasi pembayarannya melalui pengadilan. Namun, pemiliknya malah melakukan kasasi karena tidak setuju dengan keputusan tersebut-

"Seharusnya sih sudah bisa dieksekusi. Tinggal menunggu perintah ketua pengadilan. Saya sudah komunikasi dengan ketua pengadilan minggu depan akan menggelar mediasi, sehingga plus minusnya akan kita per-

timbangkan. Bila perlu pengadilan nanti mengeluarkan perintah eksekusi," katanya.

Sementara itu, relokasi lahan milik PDAM, menurut Usmar, telah dibicarakan dengan direksi bersangkutan. Menurut pengakuan direksi PDAM kepadanya, proses pengukuran sedang dilakukan untuk menentukan lahan penggantinya.

Bahkan, ia meyakinkan tahap konstruksi sudah masuk lelang. "Kalau lokasi tanahnya aman, itu tinggal dikerjakan. Tak akan ada masalah," kata Usmar menargetkan relokasi segera.

Usmar sebelumnya mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa meninjau pembangunan jalan tol Bocimi, Rabu (17/5/2017). Iwa mengakui pembangunannya belum optimal akibat cuaca buruk dan masalah pembebasan lahan.

Iwa mendorong Pemerintah Kota Bogor menjelaskan alasan pembangunan jalan tol tersebut kepada pemilik lahan yang dimaksud. Selain itu, beberapa persen lahan di wilayah

Kabupaten Bogor juga belum dibebaskan. Para pemilik lahan di sana juga dianggap belum mengerti tujuan pembangunan jalan tol sehingga perlu dijelaskan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Lebih lanjut, Iwa menjelaskan pembangunan sesi 1 dari Gawi ke Cigom-bong sepanjang 15,35 kilometer baru mencapai sekitar 36 persen pada pertengahan Mei 2017. Sesuai dengan target awal, pembangunan sepanjang tujuh kilometer di antaranya diharapkan selesai pada Desember 2017 mendatang.

Sementara target pembangunan hingga Cigombong diperkirakan baru selesai pada Maret 2018. Bila permasalahan lahan tidak kunjung diselesaikan, Iwa pesimistis target pembangunan bisa mundur dari rencana.

Dalam kesempatan lain, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengharapkan pembangunan sesi 1 bisa diiringi pembebasan lahan untuk pembangunan sesi selanjutnya.

(Hilmi Abdul Halim)***





Original Post

Media