Pencegahan Korupsi Disebut Romli Gagal, KPK: Datanya Tak Akurat

Media Online Detikcom
2017-07-13

Jakarta - Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menyatakan KPK gagal mencegah tindak pidana korupsi karena hanya fokus pada penindakan. KPK menyanggah dengan menyebut sumber data pernyataan tersebut tidak akurat.

"Gagal itu tentu harus ada indikatornya. Dari informasi yang kita terima indikator tersebut memiliki ketidakakuratan data," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Rabu (12/7/2017).

Baca juga: Romli Atmasasmita: Utamakan Penindakan, KPK Gagal Cegah Korupsi
Febri kemudian menyebut upaya kerja sama pencegahan yang dilakukan KPK di berbagai sektor patut diperhitungkan. Satu di antaranya ialah pencegahan di sumber daya alam sektor minyak dan gas yang sampai bisa menyelamatkan kerugian keuangan atau potensi keuangan negara triliunan rupiah.

"Dan juga di sektor tambang misalnya ketika kita bekerja sama dengan pihak Dirjen Pajak dan statement Kementerian ESDM dan banyak Kementerian lain sebenarnya yang sudah dilakukan. Bahkan kita sudah pernah masuk di persoalan pengelolaan haji, namun ketika rekomendasi diberikan dan tidak ditindaklanjuti atau tidak diterima rekomendasi tersebut, dan ditemukan indikasi korupsi, tetap kita lakukan ini bentuk sinergisitas antara pencegahan dengan penindakan," papar Febri.

Kekeliruan lainnya adalah persepsi soal peningkatan laporan gratifikasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Padahal peningkatan ini bisa dikorelasikan dengan semakin tingginya pemahaman soal gratifikasi sehingga muncul kesadaran melapor ke KPK.

"Kalau Undang-Undangnya dibaca secara hati-hati, terus dibaca sebagai meningkatnya kepatuhan pegawai negeri dan penyelenggara negara melaporkan gratifikasi. Jadi memang perlu hati-hati membaca data-data yang ada agar tidak terjadi kesimpulan-kesimpulan yang keliru," jelas Febri.
(nif/dhn)

https://news.detik.com/berita/d-3558058/pencegahan-korupsi-disebut-romli-gagal-kpk-datanya-tak-akurat



Original Post

Bantah prof Romli, KPK beberkan kesuksesan pencegahan korupsi

Media Online merdeka.com
2017-07-13

Dalam rapat dengar pendapat Panitia Khusus (pansus) angket Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) kemarin (11/7), ahli hukum pidana Prof Romli Atmasasmita menilai, KPK telah gagal melakukan pencegahankorupsi. Menanggapi hal tersebut, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan, pendapat KPK gagal dalam mencegah korupsi itu tidak sesuai dengan data dan kinerja KPK selama ini.

"Gagal itu tentu harus ada indikatornya, dari informasi yang kita terima, indikator tersebut memiliki ketidakakuratan data," kata, Febri, di Gedung KPK, Kuningan,Jakarta Selatan, Rabu (12/7).

Menurutnya, sudah ada pencegahan korupsi yang dilakukan oleh penyidik KPK dan itu berhasil. Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mencontohkan, salah satu kasus korupsi yang berhasil dicegah oleh KPK.

"Upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK di sektor sumber daya alam di sektor migas yang sampai bisa menyelamatkan kerugian keuangan atau potensi keuangan negara triliunan rupiah dan juga di sektor tambang misalnya, ketika kita bekerja sama dengan pihak Dirjen pajak dan Kementerian ESDM dan banyak Kementerian lain," ungkapnya.

Selain itu, sebenarnya, kata Febri, KPK juga telah melakukan pencegahan korupsi untuk pengelolaan Haji, namun itu tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah yang bersangkutan. Dia juga menambahkan, saat ini juga tingkat kesadaran para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melaporkan tindak gratifikasi langsung ke KPK.

"Para pegawai negeri dan penyelenggara negara lebih banyak melaporkan gratifikasi dari tahun ke tahun itu artinya mereka lebih paham dengan gratifikasi dan lebih sadar untuk melapor ke KPK. Jadi memang perlu hati-hati membaca data-data yang ada agar tidak terjadi kesimpulan-kesimpulan yang keliru," pungkasnya.

Sebelumnya, di rapat dengan pendapat pansus angket KPK Romli menilai KPK gagal dalam mencegah tindak pidana korupsi. Bahkan Romli mengatakan, semua usaha pencegahan tindak pidana korupsi dari KPK itu hanya sebuah seremonial.

"Intinya, saya lihat KPK lebih mementingkan penindakan daripada pencegahan. Semua yang pencegahan itu hanya seremonial," kata Romli di hadapan anggota Pansus di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7). [rnd]

http://www.merdeka.com/peristiwa/bantah-prof-romli-kpk-beberkan-kesuksesan-pencegahan-korupsi.html



Original Post

Dalam 7 Tahun, 3 Gubernur Bengkulu Jadi Pesakitan

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-07-13

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta istri Lily Martiani Maddari, juga Rico Dian Sari selaku dirut PT Rico Putra Selatan dan Jhony Wijaya yang merupakan dirut PT Mitra Statika Mitra Sarana pada 30 Juni 2017. Dari hasil operasi, KPK mengamankan uang tunai dalam pecahan rupiah senilai Rp 1 miliar.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk pelaksana tugas terhadap Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah atas dasar UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengingat Gubernur Ridwan Mukti sudah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan oleh KPK.

Korupsi yang melibatkan gubernur bukan kali pertama terjadi di Provinsi Bengkulu. Data yang dihimpun RMOLBengkulu.com , sudah ada dua kasus korupsi lainnya yang menjerat pejabat gubernur sebelum Ridwan Mukti.

Di mana, pada tahun 2012, Agusrin Maryono Najamuddin menjadi gubernur Bengkulu pertama yang dinyatakan terbukti melakukan korupsi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Tanah Bangunan yang merugikan negara Rp 21,3 miliar. Kemudian, Agusrin divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sebelumnya, Agusrin divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh majelis yang diketuai Syariffudin. Agusrin dinyatakan tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pada 17 Desember 2012, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik Junaidi Hamsyah sebagai gubernur Bengkulu definitif menyusul adanya keputusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali Agusrin.

Hampir selama tiga tahun menjabat, kembali gubernur Bengkulu tersandung korupsi. Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri menetapkan status tersangka terhadap Junaidi dalam kasus korupsi penerbitan surat keputusan pembayaran honor Tim Dewan Pembina RSUD M. Yunus tahun 2011 yang nilainya mencapai Rp 5,4 miliar.

Pada pelimpahan tahap dua oleh Mabes Polri ke Kejaksaan Negeri Bengkulu, akhirnya mantan gubernur yang juga sebagai ustadz tersebut resmi ditahan di Rutan Kelas IIB Bengkulu. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2017/07/13/298869/Dalam-7-Tahun,-3-Gubernur-Bengkulu-Jadi-Pesakitan-



Original Post

Diakui, Damayanti Dan Yudi Widiana Di Lingkaran Suap Proyek PUPR

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-07-13

RMOL. Terdakwa Soe Kok Seng alias Aseng mengaku kenal dengan mantan Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia dan mantan anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti. Keduanya merupakan pihak yang berada di lingkaran korupsi proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut Aseng, terpidana Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir yang memperkenalkannya dengan Damayanti. Dia mengaku pernah bertemu dua kali dengan Damayanti di Plaza Senayan sekitar September atau Oktober 2015. Pertemuan selanjutnya terjadi pada 2016.

Setelah pertemuan pertama, Abdul Khoir meminta bantuan agar dirinya ikut berkontribusi untuk keperluan Damayanti kampanye PDI Perjuangan di Pilkada 2015. Kala itu, Aseng telah mengenal Damayanti dan kemudian memberikan uang Rp 330 juta kepada Abdul Khoir.

"Jadi, sudah dikasih dulu, agak lama baru diminta partisipasi dari saya, sudah saya ikut saja. Saya berteman dengan Abdul Khoir dan Alfred (direktur PT sharleen Jaya Hong Arta Jhon Alfred), jadi ikut saja," jelas Aseng dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta (Rabu, 12/7).

Lebih lanjut, Aseng menjelaskan, perkenalannya dengan Yudi Widiana berkat M. Kurniawan, seorang anggota DPRD Bekasi. Melalui Kurniawan, Aseng memercayakan pengurusan proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku selatan dari program aspirasi Yudi.

"Kadang-kadang ditelepon, Kurniawan cuma bilang \'bapak kita Pak Y\'," ujar Aseng.

Aseng sendiri didakwa memberikan uang kepada anggota Komisi V DPR yakni Damayanti, Musa Zainudin, Yudi Widiana serta Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX daerah Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustari.

Suap yang diberikan Aseng kepada Damayanti, Musa, Yudi dan Amran dengan rincian USD 72.727, Rp 2,8 miliar, USD 103.780, Rp 2 miliar, dan SGD 103.509. Kemudian sebesar SGD 121.088, Rp 2 miliar, Rp 2 miliar, Rp 2,5 miliar, USD 214.300, USD 140 ribu, Rp 500 juta, dan Rp 2 miliar. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2017/07/13/298868/Diakui,-Damayanti-Dan-Yudi-Widiana-Di-Lingkaran-Suap-Proyek-PUPR-



Original Post

KPK dalami proses penentuan opini kasus Kemendes-BPK

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-07-13

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal proses penentuan opini dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terhadap pejabat BPK RI terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016.

"Kami mendalami dari berbagai saksi yang kami periksa bagaimana proses penentuan opini, misalnya untuk melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Terkait pemeriksaan saksi yang dilakukan sampai saat ini, Febri menyatakan KPK masih mengkonfirmasi temuan-temuan atau informasi yang ada di Kemendes PDTT terkait audit yang dilakukan BPK RI.

"Karena di tahun-tahun sebelumnya itu terdapat sejumlah temuan di sana dan hasil audit itu prosesnya seperti apa," ucap Febri.

KPK pada Rabu (12/7) memeriksa tiga saksi dalam penyidikan kasus tersebut untuk tersangka Rochmadi Saptogiri (RSG).

Tiga orang yang diperiksa itu, yakni Kasubtim 2 BPK RI Fitriyadi, Auditor BPK RI Andi Bonanganom, dan PNS pada BPK RI Sri Rahaju Pantjaningrum.

KPK telah menetapkan Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dan Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi itu berupa pemberian hadiah atau janji terkait pemeriksaan laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016 untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan dilakukan gelar perkara siang tadi disimpulkan ada dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan keuangan Kemendes tahun 2016, dan KPK meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu (27/5).

Empat tersangka itu adalah SUG (Sugito) selaku Irjen Kemendes, JBP (Jarot Budi Prabowo) eselon 3 Kemendes, RSG (Rochmadi Saptogiri) eselon 1 di BPK dan ALS (Ali Sadli) auditor BPK.

Sebagai pihak pemberi Sugito dan Jarot disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan sebagai penerima Rochmadi dan Ali disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau 5 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Keempat orang tersebut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat (26/5) di gedung BPK dan Kemendes PDTT.Editor: B Kunto Wibisono

http://www.antaranews.com/berita/639979/kpk-dalami-proses-penentuan-opini-kasus-kemendes-bpk



Original Post

Bedah Organ KPK Yudisial atau Eksekutif?

Media Online inilah.com
2017-07-13

INILAHCOM, Jakarta - Pansus Hak Angket KPK terus bergulir di Parlemen. Dalam perkembangannya, publik dibawa dalam perdebatan apakah KPK merupakan lembaga yang bisa dijadikan obyek Hak Angket. Konkretnya, apakah KPK merupakan organ yudisial atau organ eksekutif?

Dua pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD mewakili dua pendapat yang saling diametral. Satu pihak berpendapat bahwa KPK merupakan lembaga penegak hukum yang masuk dalam rumpun eksekutif, namun di sisi lain berpendapat KPK merupakan lembaga yudisial. Implikasi atas pendapat tersebut menjurus pada pertanyaan apakah DPR berwenang melakukan penyelidikan terhadap KPK.

Yusril Ihza Mahendra saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus Hak Angket KPK awal pekan ini menyebutkan kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan secara umum masuk dalam rumpun eksekutif. Ia menepis anggapan bila KPK masuk dalam kategori lembaga yudikatif karena tidak memiliki kewenangan untuk mengadili. Begitu juga lembaga legislatif karena KPK tidak memiliki kewenangan membuat undang-undang.

"Apakah masuk badan eksekutif? Jawab saya iya, karena tugas pokok KPK seperti amanat UU No 31 Tahun 1999 dalam waktu dua tahun paling lambat setelah berlakunya UU No 31/tahun 1999 sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi. Jadi jelas," tegas mantan Menteri Hukum dan HAM ini.

Sementara Mahfud MD menilai sebaliknya. KPK bukanlah lembaga pemerintah yang bisa dijadikan obyek penyelidikan di DPR. Ia menyebut sejumlah lembaga yang tidak bisa dijadikan obyek Hak Angket seperti KPU, Komnas HAM termasuk KPK. "KPU, KPK, Komnas HAM bukan lembaga pemerintah. Dalam pandangan kami, itu tidak bisa dijadikan subjek yang dikenakan Hak Angket," kata Mahfud dalam sebuah kesempatan.

Mahfud menambahkan merujuk ketentuan di UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang bisa dijadikan obyek Hak Angket merupakan kebijakan pemerintah terkait dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana dalam praktik bernegara posisi lembaga KPK selama ini? Bila melihat sejarah KPK sejak awal berdiri hingga saat ini, hubungan KPK dengan lembaga parlemen merupakan seperti hubungan sisi koin mata uang. Keduanya memiliki hubungan yang saling terkait.

Mulai soal kinerja KPK, selama ini DPR melalui Komisi III merupakan mitra kerja yang mengawasi kinerja KPK. Sepak terjang KPK selalu diawasi oleh DPR melalui berbagai instrumen yang dimiliki seperti rapat kerja (raker) antara Komisi III DPR dengan KPK. Hal itu pula menjadi bagian dari fungsi parlemen dalam bidang pengawasan.

Tidak hanya soal kinerja, dalam urusan penganggaran, KPK juga harus berurusan dengan Komisi III DPR. Masih ingat soal perdebatan tanda bintang saat KPK mengusulkan pembangunan gedung baru KPK? Tanda bintang yang berarti penundaan pencairan anggaran saat itu berujung pada aksi publik dengan menggelar saweran bertajuk "koin untuk KPK" pada tahun 2012 lalu. Situasi itu mengonfirmasi soal urusan anggaran, KPK sangat tergantung kepada DPR.

Situasi tersebut berbeda 180 derajat dengan yang dialami Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Hubungan DPR dengan kedua lembaga yudisial tersebut tidak dalam rangka mengawasi. Maka dalam praktik yang terjadi, DPR bila pun bertemu dengan MK maupun MA sifatnya konsultatif bukan korektif seperti DPR kepada KPK.

Pembahasan anggaran MA dan MK di DPR dilakukan oleh pejabat sekretariat jenderal masing-masing lembaga yudisial tersebut. Berbeda dengan KPK, dalam pembahasan anggaran, perwakilan komisioner KPK selalu hadir bersama pihak pejabat Sekretariat Jenderal KPK.

Praktik kenegaraan tersebut bila dihadirkan dalam situasi saat ini terkait hiruk pikuk angket KPK, sebenarnya tak perlu berbusa-busa untuk menjelaskan soal "jenis kelamin" lembaga KPK apakah masuk dalam rumpun eksekutif atau yudisial. Karena dalam kenyataannya, KPK merupakan lembaga yang berlaku layaknya eksekutif seperti lembaga-lembaga lainnya mitra kerja Parlemen.

Situasi demikian secara simplistis dapat dengan tegas disebut, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang masuk dalam rumpun eksekutif. Pengawasan DPR terhadap KPK, pembahasan anggaran DPR bersama KPK menegaskan memang lembaga ini berjenis kelamin eksekutif.

Maka, instrumen konstitusional yang dimiliki DPR tak terkecuali Hak Angket, secara inherent juga bisa diterapkan untuk melakukan penyelidikan terhadap kinerja KPK. Tidak bisa hak yang dimiliki DPR seperti hak budget, hak pengawasan diterapkan secara parsial ke KPK. Namun hak konstitusional lainnya seperti hak angket tidak boleh diterapkan kepada KPK.

Apalagi, karakteritsik lembaga independen yang masuk rumpun eksekutif dalam praktiknya pernah menjadi obyek angket DPR RI. DPR RI periode 2004-2009 lalu juga pernah menggelar hak angket tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak terlepas dari kinerja KPU dalam Pemilu 2009. Kala itu tak ada satu guru besar yang melakukan protes membela KPU. Ke mana mereka kala itu? mdr

http://nasional.inilah.com/read/detail/2390538/bedah-organ-kpk-yudisial-atau-eksekutif



Original Post

Yusril tolak Perppu Ormas: Badan hukum dicabut atas dasar pengadilan

Media Online merdeka.com
2017-07-13

Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Yusril, ada contrarius actus yang tidak bisa diterapkan.

Contrarius actus adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkan.

"Contoh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) mengesahkan perseroan terbatas. Apakah Menteri Hukum dan HAM bisa mencabut, lalu saya bikin PT, sudah kaya. Terus Menkum HAM enggak senang sama saya terus mencabut. Itu tidak bisa. Karena badan hukum itu dicabut atas dasar pengadilan," jelas Yusril di Kantor DPP HTI, Pancoran,Jakarta, Rabu (12/7).

Yusril mengaku akan meminta kepada majelis hakim untuk mengeluarkan putusan sela. Sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum final, lanjut Yusril, maka keputusan yang mencabut status badan hukum yang berakibat pembubaran kepada HTI, itu ditunda pelaksanaannya.

"Sampai ada keputusan Mahkamah Agung yang memiliki keputusan hukum tetap," jelas dia.

"Kita tetap melawan, bahwa teman-teman mau demo silakan. Demo kan hak, asal kita tidak melakukan tindakan merusak. Pelihara lah nama HTI yang baik, jangan sampai bertentangan dengan hukum dan ajaran Islam," tegas Yusril. [ded]

http://www.merdeka.com/peristiwa/yusril-tolak-perppu-ormas-badan-hukum-dicabut-atas-dasar-pengadilan.html



Original Post

Bapak Y Bekingi Anggota DPRD Jualan Proyek

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-07-13

RMOL. Anggota DPRD Bekasi M. Kurniawan menyamarkan pihak yang diduga bisa mengurus proyek pembangunan jalan di Maluku dari program aspirasi DPR RI dengan istilah \'Bapak kita, Pak Y\'. Hal itu terungkap setelah Komisaris PT Cahaya Mas perkasa Soe Kok Seng alias Aseng menjalani sidang sebagai terdakwa kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/7).

Menurut Aseng, Kurniawan merupakan pihak yang mengurus program aspirasi Komisi V DPR agar jatuh ke proyek jalan di Maluku. Sepanjang komunikasi dirinya dengan Kurniawan, sesekali politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut \'Bapak kita, Pak Y.\' Diduga, inisial Y tersebut merupakan orang yang mendukung langkah Kurniawan agar anggaran program aspirasi jatuh ke proyek jalan di Maluku.

Meski demikian, Aseng tidak mempedulikan siapa pihak di belakang Kurniawan, lantaran dirinya selalu memberikan uang kepada Kurniawan.

"Bapak kita, saya tidak terlalu pahami, tidak terlalu peduli soal bapak kita. Bagi saya yang penting sudah ada anggaran di situ, kadang-kadang beliau (Kurniawan) minta uang ke saya," ungkap Aseng.

Mendengar pernyataan tersebut, majelis hakim yang diketuai Mas\'ud mengingatkan Aseng untuk memberikan keterangan dengan benar. Sebab, dalam pandangan hakim, tidak mungkin seorang pengusaha memberikan uang dengan jumlah fantastis tanpa mengetahui peruntukkannya.

"Kasus ini sudah terang, Damayanti sudah inkrah, jadi tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Dari awal sudah saya ingatkan ceritakan apa adanya. Masak tidak tahu bapak kita siapa, itu orang tidak waras kalau tidak tahu. Siapa yang dimaksud Kurniawan, Yudi atau Musa atau Amran," tegas Hakim Mas\'ud kepada Aseng.

"Begini yang mulia, saya tidak tanya Kurniawan \'bapak kita\' itu siapa. Saya kasih ke Kurniawan karena Kurniawan komplain dia yang urus itu masuk ke Maluku," jawab Aseng.

Dalam surat dakwaan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan Aseng beberapa kali menyerahkan uang untuk mantan Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia melalui Kurniawan. Pemberian pertama sebesar Rp 2 miliar pada Mei 2015, beberapa hari kemudian di bulan yang sama Aseng kembali menyerahkan Rp 2 miliar.

Selanjutnya pada Desember 2015, Aseng memberikan Rp 2,5 miliar untuk Yudi melalui Kurniawan. Uang tersebut diambil di kamar hotel Ibis Budget, Cikini, Jakarta tempat Aseng menginap. Kemudian pada 30 Desember 2015 diberikan sebesar USD 214.300 atau setara Rp 3 miliar. Setelah itu pada 17 Januari 2016, Aseng kembali menyerahkan uang ke Yudi melalui Kurniawan sebesar USD 140 ribu.

Uang tersebut merupakan biaya komitmen yang diberikan Aseng agar perusahaannya dapat menggarap proyek program aspirasi jatah Yudi di Maluku. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2017/07/13/298871/Bapak-Y-Bekingi-Anggota-DPRD-Jualan-Proyek-



Original Post

Akan Gugat ke MK, Yusril: Ada Pasal Karet Dalam Perppu Ormas

Media Online Detikcom
2017-07-13

Jakarta - Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2017 tentang Ormas. Menurutnya, ada pasal karet dalam Perppu itu.

"Yang sangat mengkhawatirkan kami adalah pasal 59 ayat 4 bahwa dikatakan ormas dilarang untuk menganut, menyebarkan faham yang bertentangan dengan Pancasila," ucap Yusril kepada wartawan di Kantor DPP HTI, Jalan Prof. Soepomo, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Bagi Yusril, pasal itu adalah pasal karet karena penafsiran bertentangan dengan Pancasila berbagai macam. Tak dijelaskan secara jelas hal seperti apa yang merupakan pelanggaran terhadap Pancasila.

"Kami anggap bahwa pasal ini karet, karena secara singkat diatur bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan dengan Pancasila yang seperti apa? Ada dijelaskan sedikit antara lain atheisme, fasisme, komunisme dan seterusnya. Itu kan hanya contoh saja," ujar Yusril.

Selain itu, ada pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan KUHP. Yusril memberi contoh adanya hukuman yang berbeda pada ormas yang melakukan SARA.

"Ada ketidakjelasan dan ketumpangtindihan pasal-pasal ini. Ormas yang melakukan penodaan terhadap agama, ras dan lain-lain itu juga di pasal 126 dari KUHP tapi sanksi hukumnya berbeda. Jadi yang mana yang mau dipakai. Jadi ini tidak menjamin adanya suatu kepastian hukum," ucap Yuslir.

Selain itu, HTI mempermasalahkan ada hukuman kepada ormas dan personal. Baginya hal itu tidak jelas dan mengakibatkan banyak orang masuk penjara.

"Di satu pihak ia mengatur kejahatan korporasi di lain pihak ia mengatur sanksi bagi orang yang menjadi anggota organisasi itu. Bisa bayangkan bila ormas itu punya satu juta anggota," Kata Yusril.

Karena itulah, HTI akan menggugat Perppu tersebut kepada MK. Mengajak beberapa ormas lain, mereka akan mengajukannya pada Senin (17/7).

"Kami sudah mendalami Perppu ini dan menuangkannya dalam bentuk tulisan yaitu permohonan pengujian materi kepada MK yang tadi kami bicara dengan pimpinan HTI dan akan disampaikan pada Senin yang akan datang," ucap Yusril.

HTI pun menyiapkan cara lain agar tidak dibubarkan oleh pemerintah selama persidangan. Mereka akan meminta majelis hakim mengeluarkan putusan sela.

"Saya tentu akan meminta kepada majelis hakim untuk mengeluarkan putusan sela. Sebelum putusan ini belum memiliki kekuatan hukum final, maka keputusan Menkumham yang mencabut status badan hukum yang berakibat pembubaran kepada HTI, itu ditunda pelaksanaannya sampai ada keputusan mahkamah agung yang memiliki keputusan hukum tetap," ujar Yusril.

Yusril Sebut Menkum Tak Bisa Cabut Lembaga Berbadan Hukum

Selain itu, Yusril juga menyebut bila Perppu tersebut menganut asas contralius actus. "Jadi, asas itu asas untuk melakukan tindakan yang sebaliknya, misalnya kalau Menteri Hukum dan HAM berwenang menerbitkan surat keputusan pengesahan HTI sebagai badan hukum, maka dapat menerbitkan keputusan mencabut status badan hukum HTI," ujar Yusril.

Namun, hal tersebut hanya berlaku pada hal yang administrasi seperti pengangkatan pegawai. Sedangkan tidak bisa membatalkan sebuah badan hukum.

"Ini dalam pengertian surat yang bersifat administratif saya mengangkat pegawai, saya bewenang dong memberhentikan pegawai itu. Tapi pertanyaannya? KUA berwenang mengeluarkan surat keterangan nikah, apakah dia berwenaanhg mencabut? Itu kacau balau," ujar Yusril.

"Atau contoh Menteri Hukum dan HAM mengesahkan Perseroan Terbatas (PT). Apakah Menteri Hukum dan HAM bisa mencabut. Lalu saya bikin PT, sudah kaya. Terus Menteri Hukum dan HAM nggak seneng sama saya terus mencabut. Itu tidak bisa," sambung Yusril.
(aik/dhn)

https://news.detik.com/berita/d-3558080/akan-gugat-ke-mk-yusril-ada-pasal-karet-dalam-perppu-ormas



Original Post

KPK Dalami Proses Penentuan Opini WTP Kemendes PDTT

Media Online okezonecom
2017-07-13

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal proses penentuan opini dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terhadap pejabat BPK RI terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016.

"Kami mendalami dari berbagai saksi yang kami periksa bagaimana proses penentuan opini, misalnya untuk melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu 12 Juli 2017.Usut Suap WTP Kemendes, KPK Periksa Dua Pegawai BPKDalami Kasus Suap Auditor BPK, KPK Periksa Enam Staf Kemendes PDTTTelusuri Suap Auditor BPK, KPK Panggil Empat Direktur Ditjen PDT

Terkait pemeriksaan saksi yang dilakukan sampai saat ini, Febri menyatakan KPK masih mengkonfirmasi temuan-temuan atau informasi yang ada di Kemendes PDTT terkait audit yang dilakukan BPK RI.

"Karena di tahun-tahun sebelumnya itu terdapat sejumlah temuan di sana dan hasil audit itu prosesnya seperti apa," ucap Febri.

KPK pada Rabu 12 Juli 2017 memeriksa tiga saksi dalam penyidikan kasus tersebut untuk tersangka Rochmadi Saptogiri (RSG).

Tiga orang yang diperiksa itu, yakni Kasubtim 2 BPK RI Fitriyadi, Auditor BPK RI Andi Bonanganom, dan PNS pada BPK RI Sri Rahaju Pantjaningrum.

KPK telah menetapkan Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dan Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi itu berupa pemberian hadiah atau janji terkait pemeriksaan laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016 untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan dilakukan gelar perkara siang tadi disimpulkan ada dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan keuangan Kemendes tahun 2016, dan KPK meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu 27 Mei 2017.

Empat tersangka itu adalah SUG (Sugito) selaku Irjen Kemendes, JBP (Jarot Budi Prabowo) eselon 3 Kemendes, RSG (Rochmadi Saptogiri) eselon 1 di BPK dan ALS (Ali Sadli) auditor BPK.

Sebagai pihak pemberi Sugito dan Jarot disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan sebagai penerima Rochmadi dan Ali disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau 5 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Keempat orang tersebut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat 26 Mei 2017 di gedung BPK dan Kemendes PDTT.

(ulu)

http://news.okezone.com/read/2017/07/13/337/1735001/kpk-dalami-proses-penentuan-opini-wtp-kemendes-pdtt



Original Post

KPK Periksa 10 Anggota DPRD Mojokerto Terkait Kasus Suap

Media Online republika.co.id
2017-07-13

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 10 Anggota DPRD Kota Mojokerto sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Tahun 2017.

"Untuk pemeriksaan di daerah, penyidik hari ini memeriksa 10 orang saksi, 10 orang itu adalah anggota DPRD Kota Mojokerto. Ini merupakan pemeriksaan dalam proses penyidikan sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan yang kami lakukan sebelumnya di Mojokerto," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/7).

Pemeriksaan terhadap 10 Anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut dilakukan di Mapolresta Mojokerto. Febri menyatakan KPK dalam minggu ini akan melakukan pemeriksaan kembali secara intensif terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Mojokerto. "Kami mengklarifikasi dan mengonfirmasi lebih lanjut proses pembahasan anggaran di sana dan indikasi aliran dana terkait dengan proses penganggaran tersebut," kata Febri.

Sebelumnya dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Selasa (11/7) juga telah memeriksa Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno sebagai saksi. Terhadap Suyitno, KPK juga mengkonfirmasi dan mendalami lebih lanjut bagaimana proses pembahasan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2017 tersebut. KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu sebagai pihak penerima Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo (PNO), Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq (UF), dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani (ABF)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/6).

Sementara sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto (WF) sebagai tersangka. KPK juga mengamankan dua orang perantara berinisial H dan T dalam operasi tangkap tangan tersebut, namun sampai saat ini status dua orang itu masih sebagai saksi.

"Penyidik mengamankan uang total Rp 470 juta dari berbagai pihak. Diduga uang senilai Rp 300 juta merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Kadis Dinas PUPR kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto agar anggota DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai sekitar Rp 13 miliar," kata Basaria.

Sedangkan, kata Basaria, uang senilai Rp 170 juta diduga terkait komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya. "Uang tersebut diamankan dari antara lain Rp 140 juta ditemukan di mobil Wiwiet Febryanto (WF), Rp300 juta ditemukan di mobil perantara H, dan Rp 30 juta dari tangan perantara T," kata Basaria.

Untuk kepentingan pengamanan barang bukti, KPK melakukan penyegelan beberapa ruangan di kantor DPRD Kota Mojokerto dan Dinas PUPR Kota Mojokerto. Sebagai pihak yang diduga pemberi Wiwiet Febryanto (WF) disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sementara sebagai yang diduga penerima Purnomo (PNO), Umar Faruq (UF), dan Abdullah Fanani (ABF) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/13/oszq8a382-kpk-periksa-10-anggota-dprd-mojokerto-terkait-kasus-suap



Original Post

Terdakwa E-KTP Minta Dibebaskan Dari Pidana Uang Pengganti

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-07-13

RMOL. Terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan kartu identitas elektronik (e-KTP) Irman berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tidak memberikan hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti. Menurutnya, secara keseluruhan uang yang pernah diterima dari proyek e-KTP telah dikembalikan ke negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, sejumlah uang yang dibeberkan jaksa dalam surat tuntutan tidak semua dinikmatinya. Irman mengaku hanya menikmati uang dari Andi Narogong sejumlah USD 300 ribu dan telah disetor ke rekening penampung KPK di BRI pada 8 Februari 2017.

Selanjutnya, Rp 50 juta yang dipakai untuk keperluan pribadi dari USD 200 ribu dari Sugiharto untuk keperluan penalangan pembiayaan Tim Supervisi e-KTP yang dikelola Suciati selaku mantan kasubbag Tata Usaha Pimpinan Ditjen Dukcapil. Uang tersebut, telah disetor ke rekening penampung KPK pada 14 Desember 2016.

"Jumlah uang yang saya setorkan telah sesuai hasil pemeriksaan dan petunjuk penyidik KPK dan sesuai keterangan saksi. Saya mohon kiranya majelis hakim bisa bebaskan saya dari uang pengganti," jelas Irman saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/7).

Irman menjelaskan, uang sebesar USD 573.700 ribu, Rp 2.298.750.000 serta SGD 6 ribu yang dibeberkan jaksa KPK dalam surat tuntutan tidak pernah dinikmatinya, melainkan dikelola oleh Suciati untuk keperluan penalangan pembiayaan Tim Supervisi e-KTP yang sangat diperlukan dalam kelancaran dan suksesnya proyek e-KTP. Bahkan, sebagian uang tersebut mengalir ke mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini dan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

"Kepada Diah Anggraini sejumlah Rp 22.500.000 dan Gamawan Fauzi sejumlah Rp 50 juta," ujarnya.

Jaksa KPK menuntut Irman dan Sugiharto masing-masing tujuh tahun dan lima tahun penjara. Selain itu, kedua terdakwa juga dituntut untuk membayar denda. Irman dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan Sugiharto dituntut membayar denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan.

Menurut jaksa, kedua terdakwa terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI untuk tahun anggaran 2011-2013. Selain itu, keduanya terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek e-KTP. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2017/07/13/298875/Terdakwa-E-KTP-Minta-Dibebaskan-Dari-Pidana-Uang-Pengganti-



Original Post

Setuju Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas Tapi…

Media Online jpnn.com
2017-07-13

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi menilai kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan jalan konstitusional bagi pemerintah.

Paling tidak untuk melakukan tindakan yang dalam persepktif pemerintah belum memiliki dasar hukum atau dasar hukum yang tersedia belum memadai.

"Jadi perppu ini langsung berlaku tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR. Apalagi terkait keabsahan, pemerintah merupakan pihak yang memiliki otoritas mendefinisikan ancaman keberbahayaan dari suatu organisasi masyarakat berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki," ujar Hendardi di Jakarta, Rabu (12/7).

Selain itu, secara prinsipil kata Hendardi, pembubaran ormas juga dimungkinkan untuk dilakukan dalam perspektif hak asasi manusia. Namun perlu diingat, pembubaran harus dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Karena itu, meski kini perppu telah hadir sebagai pengganti UU Nomor 17/2013, Hendardi berharap mekanisme pembubaran ormas tetap dilakukan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dan tetap menyediakan mekanisme keberatan melalui badan peradilan.

"Karena dalam konstruksi negara hukum demokratis, setiap kerja dan produk organ negara harus bisa divalidasi dan periksa oleh organ negara lain sebagai manifestasi kontrol dan keseimbangan (check and balances)," ujar Hendardi.(gir/jpnn)

http://www.jpnn.com/news/setuju-pemerintah-bisa-bubarkan-ormas-tapi



Original Post

Perppu Ormas Bentuk Kediktatoran Gaya Baru

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-07-13

RMOL. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dengan hadirnya perppu terjadi perubahan sekaligus penghapusan pada beberapa pasal dalam UU 17/2013. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pembentukan Perppu Keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru.

"Semangat tersebut dapat kita lihat dari beberapa hal. Misalnya saja, perppu tersebut menghapuskan pasal 68 UU 17/2013 yang mengatur ketentuan pembubaran ormas melalui mekanisme lembaga peradilan. Begitu pun pasal 65 yang mewajibkan pemerintah untuk meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam hal penjatuhan sanksi terhadap ormas juga dihapuskan," jelasnya kepada redaksi, Kamis (13/7).

Bahkan, lanjut Fadli, spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap ormas sebagaimana sebelumnya diatur dalam pasal 60 juga ditiadakan. Perppu tersebut juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap ormas yang dinilai melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 62.

"Artinya, kehadiran perppu tersebut selain memberikan kewenangan yang semakin tanpa batas kepada pemerintah. Juga tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan pembinaan terhadap ormas. Ini kemunduran total dalam demokrasi kita," bebernya.

Fadli juga mempertanyakan ihwal kegentingan dalam perppu. Yang jika merujuk pada konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945 dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Perppu, di mana perppu dikeluarkan dalam suatu kondisi kegentingan yang memaksa.

"Pertanyaannya sekarang adakah kondisi kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah membutuhkan perppu. Kegentingan ini harus didefinisikan secara objektif. Tidak bisa parsial," katanya.

Justru sebaliknya, Fadli memandang adanya perppu akan memunculkan keresahan baru di tengah masyarakat. Perppu sarat ancaman terhadap kebebasan berserikat yang sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 dan 28E. Perppu juga mengandung semangat yang sangat jauh dari semangat demokrasi.

"Perppu tersebut berpotensi menjadi alat kesewenangan pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang kritis terhadap pemerintah, tanpa harus melalui mekanisme persidangan lembaga peradilan. Dan hal itu berbahaya bagi jaminan keberlangsungan kebebasan berserikat di Indonesia," jelasnya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menekankan bahwa menurut UU MD3 pasal 71, DPR berwenang untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap perppu yang diajukan pemerintah. Artinya, jika berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan merugikan masyarakat, DPR memiliki dasar untuk menolak perrpu tersebut.

"Menurut saya, perppu diktator ini harus ditolak," tegas Fadli. [wah]

http://politik.rmol.co/read/2017/07/13/298878/Perppu-Ormas-Bentuk-Kediktatoran-Gaya-Baru-



Original Post

Sidang Saipul Jamil.

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2017-7-13

Sidang Saipul Jamil.

Terdakwa kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Saipul Jamil, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi ahli.

REDAKSI





Original Post

DKI Siapkan Skema Kerja Sama Bangun Sumber Waras

Media Cetak Koran Tempo Halaman 29
2017-7-13

DKI Siapkan Skema Kerja Sama Bangun Sumber Waras

Diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar Rp 5 triliun.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan membentuk tim persiapan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. "Pembentukan tim itu baru disampaikan Pak Gubernur, Senin kemarin, dalam rapat pimpinan," ujar Sekretaris Daerah Saefullah saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Tim ini nantinya berisi gabungan dari berbagai

satuan kerja perangkat daerah, di antaranya Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Lingkungan Hidup. Saefullah mengatakan tim tersebut bertugas menyusun studi kelayakan.

Pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras direncanakan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Saefullah mengatakan pembangunan tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab,

kata dia, saat ini beban pembangunan sudah cukup berat. "Kalau APBD takut mengganggu postur karena banyak beban pembangunan, seperti LRT dan MRT," ujar dia.

Menurut Saefullah, mekanisme KPBU tersebut memungkinkan pemerintah bekerja dengan pihak swasta dalam membangun dan mengelola Rumah Sakit Sumber Waras. "Cara tersebut sudah pernah dilakukan pemerintah Jawa Timur dalam mengelola air," ujarnya.

Pembangunan rumah sakit itu, kata Saefullah, penting karena berdampak langsung kepada masyarakat, terutama untuk penderita kanker, jantung, paru-

paru, dan otak. Menurut dia, jumlah penderita penyakit tersebut cukup signifikan, sampai banyak pasien yang antre di rumah sakit.

Pemerintah memperkirakan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 5 triliun hanya untuk pembangunan fisik dan alat-alat kesehatan. Namun, sampai saat ini, belum ada calon badan usaha yang akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI, Tuty Kusu-mawati, menambahkan, setelah studi kelayakan dari tim KPBU rampung, dokumen tersebut akan ditawarkan kepada badan usaha. Badan usaha bisa berasal dari swasta atau milik negara. "Tergantung peminatnya," kata dia. Studi kelayakan diharapkan rampung enam bulan ke depan.

Wakil Gubernur DKI terpilih, Sandiaga Uno, mengatakan masih membicarakan kelanjutan proyek ini dengan tim sinkronisasi. Dia belum bisa menyatakan apakah akan melanjutkan atau menghentikan proyek ini. "Itu nanti detailnya dibicarakan setelah Oktober," kata dia.

Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras, Abraham Tedjanegara, mengatakan, setelah dibeli oleh DKI, pihaknya telah mengosongkan rumah sakit tersebut. "Tahun lalu sudah kosong," kata dia. Abraham

mengatakan pihaknya sempat beberapa kali melihat orang sedang mengukur lahan yang telah dibeli DKI itu. "Mungkin insinyur-insinyurnya," kata dia.

Sejak direncanakan dibangun pada 2015, hingga kini belum ada pembangunan di lahan tersebut. Pembangunannya mandek lantaran Badan Pemeriksa

Keuangan menyatakan ada kesalahan prosedur oleh DKI dalam pembelian lahan senilai Rp 800 miliar itu. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menemukan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,64 hektare tersebut.

CITRA/LARISSA





Original Post

Mukernas Partai Kabah Bakal Undang Presiden Dan Menteri

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2017-7-13

Mukernas Partai Kabah Bakal Undang Presiden Dan Menteri

Kumpulkan 1.400 Kader Di Ancol

Pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) dan PTTUN Jakarta, internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertambah solid dan kompak. Dalam waktu dekat PPP di bawah komando Romahurmuziy akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Mer- cure Ancol, Jakarta Utara, 19-21 Juli.

DALAM acara akbar tersebut, PPP hasil Muktamar Pondok Gede akan mengumpulkan seluruh pengurus DPP, DPW, anggota DPRD tingkat I dan II serta DPR RI. Tak hanya itu, seluruh majelis pakar, dewan pertimbangan dan susunan kepengurusan akan diundang.

"Kalau ditotal dan data sementara itu ada 1.400 orang yang akan hadir dalam acara Mukernas nanti," ungkap Ketua SC Muktamar PPP Irgan Chairul Mahfiz kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Selain para pengurus inti, di Mukernas juga akan dihadiri para menteri dan berbagai pimpinan lembaga negara. Kata Irgan, dari konfirmasi kehadiran ada menteri sosial, menteri keuangan, menteri perindustrian, menteri bidang hukum dan HAM, BNPT

lalu ormas PBNU.

Yang lebih menggembirakan, lanjut dia, Mukernas nanti Presiden Jokowi juga diundang untuk menutup acara pada tanggal 21 Juli siang. "Kita juga hadirkan presiden pada penutupan. Pukul 2 siang," katanya.

Sedangkan untuk agenda yang dibahas, Irgan membeberkan jika di Mukernas nanti berbagai isu akan menjadi perhatian PPP mulai dari masalah politik, sosial dan hukum.

"Untuk aspek politik seperti perkembangan RUU Pemilu, persiapan pilkada dan Pilpres yang dilakukan secara serentak, berikutnya membahas verifikasi partai," bebernya.

Sedangkan aspek sosial yang kemungkian akan dibahas masalah kesehatan, tenaga kerja Indonesia, miras, dan masalah

kontemporer lainnya.

Senada, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara mengatakan selain Mukernas, acara di Ancol juga dalam rangka bimbingan teknis bagi seluruh anggota DPRD I, II, dan DPR.

Bimbingan teknis dikhususkan kepada anggota dewan dalam rangka meningkatkan

kapasitas diri baik parlemen maupun di masyarakat.

Wakil Ketua Umum PPP Tamam B Achda mengungkapkan jika Mukernas sebagai ajang untuk menyatukan seluruh komponen pendukung PPP dalam menghadapi berbagai agenda politik di masa depan.

Bagi dia, komunikasi dan konsolidasi menjadi penting ditengah persaingan dan tantangan partai politik yang begitu ketat dan penuh dengan intrik. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain untuk membangun dan meningkatkan PPP di pemilu mendatang selain bersatu padu.

"Jaga kesolidan dan kekompakan untuk meraih apa yang dicita-citakan. Target akan sulit terealisasi jika kita tidak kerja keras dan bersatu dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan yang menghadang," katanya.

Untuk itu, dia pun mengharapkan kepada Djan Faridz Cs untuk menyudahi perselisihan dan konflik yang ada selama ini. Sebab, jika masih mendahulukan

kepentingan ego masing-masing sulit bagi partai untuk maju dan besar.

"Alangkah indahnya jika kita bisa sama-sama menatap masa depan PPP lebih baik. Teman-teman welcome sama mereka (Djan Cs). Akan lebih baik jika sebelum Mukernas, islah sudah bisa dilaksanakan," harapnya.

Seperti diketahui. Mahkamah Agung (MA) membatalkan hasil muktamar dan kepengurusan PPP kubu Djan Faridz. Batalnya kepengurusan PPP kubu Djan diputus melalui Pengajuan Kembali (PK) yang diajukan kubu Romy.

Berdasarkan putusan MA dengan No register 79 PK/Pdt. Sus-Parpol/2016 yang dipublis di web resmi Mahkamah Agung memutuskan PK kubu Romy dikabulkan.

Sedangkan majelis hakim yang memutuskan yakni hakim Takdir Rahmadi, Sudrajat Dimyati, dan H.M Syarifuddin dalam amar putusannya dikabulkan PK Romy. Sedangkan waktu diputuskan perkara ini pada 12 Juni 2017.

REN





Original Post

Aseng Ikut Nyumbang Dana Kampanye Calon PDIP Di Pilkada 2015

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-7-13

Aseng Ikut Nyumbang Dana Kampanye Calon PDIP Di Pilkada 2015

Perkara Suap Proyek Jalan

KOMISARIS PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng mengaku pernah menyumbang dana kampanye calon kepala daerah yang diusung PDIP pada pilkada ser-entah 2015 lalu. Ia urunan dengan Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir dan Hong Arta John Alfred, Direktur Utama PT Sharleen Jaya (Jeco Group).

Pengakuan itu disampaikan Aseng ketika dimintai keterangan sebagai terdakwa kasus suap proyek jalan di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku-Maluku Utara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

"Saya diminta Alfred dan Khoir, mau partisipasi apa tidak (menyumbang dana kampanye)? Saya bilang ikut saja. UrunanRp330juta,Rpl miliar dibagi tiga, saya, Khoir dan Alfred," tutur Aseng dalam .

Aseng mengetahui uang urunan Rp I miliar akan diberikan kepada anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti. Aseng mengelak uang itu dianggap sebagai bagian suap untuk memperoleh proyek jatah anggota DPR di BPJN IX. "Saya tidak ada tujuan apa-apa uang itu," katanya.

Dalam persidangan kasus suap dengan terdakwa Abdul Khoir, telah terungkap adanya sumbangan dana kampanye untuk calon kepala daerah PDIP. Khoir menyerahkan sumbangan Rp I miliar hasil urunan kepada Damayanti.

"Pada waktu itu saya tidak punya uang, dan sepakat untuk patungan saya dengan Pak Aseng, dan Pak Alfred. Uangnya dari Pak Alfred, saya pinjam dan sudah saya kembalikan," kata Khoir dalam kesaksiannya.

Damayanti lalu menyerahkan uang Rp300 juta kepada calon Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Kemudian Rp300 juta lagi untuk pasangan calon kepala daerah Kendal, Widya Karni Susanti dan Muhammad Ihlami.

Sisa Rp400 juta dibagi bertiga. Damayanti Rp200 juta. Dua orang Damayanti yakni Dessy Ariyanti Edwin dan Julia Prasetyarini masing-masing RplOO juta.

Aseng juga mengaku dimintai uang Khoir untuk diberikan kepada Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi V DPR Musa Zainuddin dan Kepala BPJN IX Amran HI Mustary.

Uang Untuk Pak Y

Untuk mendapatkan proyek jatah Wakil Ketua Komisi V dari PKS Yudi Widiana Adia, Aseng mengontak M Kurniawan, anggota DPRD Kota Bekasi dari PKS. Sebelumnya, Kurniawan adalah staf Yudi di DPR.

Di persidangan kemarin, jaksa mencecar percakapan telepon antara Aseng dengan Kurniawan. Dalam percakapan itu, ada istilah "Bapak Kita" dan "Pak Y" yang dilontarkan Kurniawan.

Aseng mengaku istilah "Pak Y" ada kaitan dengan Yudi Widiana Adia. "Kurniawan kan staf khusus Pak Yudi. Di telepon ia sering bilang Pak Y," tutur Aseng. Aseng kemudian menyerahkan uang suap untuk Yudi lewat Kurniawan.

Dalam kasus ini, Aseng didakwa menyuap sejumlah anggota Komisi V DPR dan Kepala BPJN IX untuk mendapatkan proyek jalan jatah anggota Dewan di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016.

Duit yang telah digelontorkan Aseng Cs untuk keperluan itu yakni 72.727 dolar Amerika, Rp 2,8 miliar, 103.780 dolar Singapura, Rp 2 miliar, 103.509 dolar Singapura, 121.088 dolar Singapura, Rp 2 miliar. Rp 2 miliar (dalam bentuk rupiah dan dolar AS), Rp 23 miliar, 214.300 dolar AS, 140.000 dolar AS, Rp 500 juta. Rp 2 miliar (dalam mata uang dolar AS). Uang itu dibagikan kepada Damayanti Wisnu Putranti, Musa Zainuddin, Yudi Widiana Adia, dan Amran HI Mustary.

BYU





Original Post

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PT SENTOSA SEGARA MULIA SHIPPING

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2017-7-13

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PT SENTOSA SEGARA MULIA SHIPPING

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

IKLAN





Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PT SAPUJAGAD JATI PERKASA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2017-7-13

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PT SAPUJAGAD JATI PERKASA

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PT SAPUJAGAD JATI PERKASA

IKLAN





Original Post

Perppu Ormas Digugat ke MK

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 1
2017-7-13

Perppu Ormas Digugat ke MK

JAKARTA- Pemerintah akhimyamener-bitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Sejumlah pihak mengkritisi diterbitkannya perppu tersebut karena dinilai bisa mencederai semangat demokrasi. Adapun ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan mengajukan uji materi perppu tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menko Polhukam Wiranto menegaskan perppu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 itu bertujuan mengantisipasi kegiatan ormas yangdinilaimengancameksistensibangsa dan menimbulkan konflik.

Pembubaran ormas anti-Pancasila akan lebih sederhana dengan terbitnya perppu ini. Berdasarkan perppu itu, menteri hukum dan HAM berwenang

melalaikan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum terhadap ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

"Organisasi mana yang akan dibubarkan bukan hari ini saya umumkan. Nanti dari Kemenkumham juga ada dan sebagian yayasan di Kemendagri. Itu nanti, lembaga yang mengeluarkan izin akan meneliti itu, mendapatkan laporan dari berbagai pihak, data-data aktual lapangan, danbukti-buktinyanyata,"kata Wiranto di kantor Menko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Berbeda dengan UU Ormas yang mem-beriperingatan tertulis tigakali, perppuini hanyamemberiperingatansatu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

Selain itu, putusan pengadilan yang disyaratkan untuk membubarkan ormas sebagaimana dicantumkan pada Pasal 68 UU Ormas telah dihapus dalam perppu ini. Artinya, pemerintah tidak lagi memerlukan pengadilan untuk membubarkan ormas.

Wiranto pun berharap masyarakat tak perlu khawatir ataspenerbitanPerpputentang Ormas. Perppu yang dikeluarkan bukan untuk membatasi kegiatan atau kebebasan ormas. "Perppu dikeluarkan untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah berkewajiban menjaga keutuhan negara ini dengan mencegah meluasnya ormas yang anti-Pancasila," tegasnya.

Wiranto pun tidak secara gamblang menyebut bahwa perppu ini dikeluarkan untuk membubarkan HTI yang telah diumumkan sejak 8 Mei lalu. Dia hanya menegaskan bahwa perppu ini tidak bermaksud mendiskreditkan ormas Islam. "Jangan sampai ada prasangka perppu ini ingin memisahkan pemerintah dan masyarakat Islam, bukan sama sekali," tegasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yakin perppu tersebut tidak akan digugat. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah merupakan sebuah prinsip ber-negara."Iniprinsipnegara tidak boleh kalah terhadap organisasi apa pun yang bertentangan dengan ideologi negara," katanya diJakartakemarin.

Dia menegaskan bahwa siapa pun yangberada di NKRI harus taat pada konstitusi, termasuk ormas-ormas yang ada. "Soaldia (ormas)yangaliranagamaharus mengikuti dan taat kepada aj aran agamanya iya. Bagi ormas yang bermasyarakat, dia harus taat kepada UU, prinsip Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu harga mati," tuturnya.

Kemunduran Demokrasi

Adapun Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan Perppu

tentang Keormasan merupakan bentuk kediktatoran gaya baru. Semangat tersebut tampak dari beberapa hal. Misalnya perppu tersebut menghapuskan Pasal 68 UU No.17 Tahun 2013yangmengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan. Begitu pun pasal 65, yang mewajibkan pemerintah untuk meminta pertimbangan hukum dari MA dalam hal pen-jatuhan sanksi terhadap ormas, juga dihapuskan.

Bahkan, sambungnya, spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam pasal 60, juga sudah ditiadakan. Perppu tersebut juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap ormas yang dinilai melakukan pelanggaran, yang mana hal ini sebelumnya diatur dalam Pasal 62UUNo.l7Tahun2013.

"Artinya, kehadiran perppu tersebutselainmemberikanke-wenangan yang semakin tanpa batas kepada pemerintah, juga tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan pembinaan terhadap ormas. Inikemundur-an total dalam demokrasi kita," papar Fadli Zon melalui keterangan tertulisnya. Fadli Zon

juga mempertanyakan ihwal kegentingan dalam perppu itu.

Senada, Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto mengatakan, dengan Perppu Ormas, pembubaran ormas kini tak lagi perlu melalui jalur pengadilan. Namun, PAN menilai seharusnya pembubaran ormas ditempuh melalui jalan pengadilan. "Perppukamibelumbaca secara menyeluruh ya isinya. Tapi kalau Perppu untuk membubarkan ormas, sebaiknyapembubar-an itu melalui pengadilan," ungkapnya.

Yandri beralasan, pembubaran ormas yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila di pengadilan lebih objektif. "Jadi kalau dalam UU Ormas Nomor 17/2013 dianggap ribet pemerintah, itu bisa disederhanakan, bukan pemerintah sebagai eksekutor. Kalau misalnya melalui jalur pengadilan, akan terhindar faktor yangsangat subjektif," jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra akan mengajukan uji materi Perppu Ormas ke MK. "HTI memutuskan memberi kuasa kepada Ihza-Ihza Law Firm, untuk mengajukan permohonan uji materiil atas perppu tersebut

yang diyakini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," ucapnya melalui keterangan tertulis.

Menurutnya, langkah yang-ditempuh HTI akan diikuti beberapa ormas lain. Ormas-ormas yang akan menggugat berpandangan bahwa perppu ini merupakan kemunduran demokrasi. Namun, Yusril tidak menyebutkan ormas apa saja yang akan mengajukan gugatan. "Perppu ini membuka peluang untuk pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan ormas yang secara subjektif dianggap pemerintah bertentangan dengan Pancasila tanpa me-laluiprosesperadilan,"jelasnya.

Yusril mengatakan kewenangan absolut pemerintah untuk membubarkan ormas secara sepihak sebagaimana diatur dalam Perppu.No 2 Tahun 2017, bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain pertimbangan di atas, Yusril berpendapat tidak cukup alasan bagi presiden untuk menerbitkan perppu sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 45. "Perppu hanya bisa diterbitkan dalam hal-ikhwal kegentingan yang memaksa," ujarnya.

binti mufarida/mula akmal / dita angga





Original Post

Terdakwa KTP-E Akui Gagal Lawan Intervensi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-7-13

Terdakwa KTP-E Akui Gagal Lawan Intervensi

Proyek KTP-E seharusnya berjalan tanpa bagi-bagi uang. Rencana itu mulai terganjal setelah Irman bertemu dengan Ketua Komisi II DPR kala itu, Burhanuddin Napitupulu, sekitar Februari 2010.

Dero Iqbal Mahendra dero@mediaindonesia. com

TERDAKWA I kasus korupsi KTP elektronik (KTP-E) Irman menye-sal karena dirinya tak mampu menolak intervensi sejumlah pihak dalam pengadaan proyek KTP-E di Kemen-dagri periode 2011-2012.

"Saya juga sangat menyesal atas ketidakmampuan saya menghindarkan diri dari berbagai intervensi yang mengganggu kelancaran pelaksanaan KTP-E, yang mencemari niat baik saya dalam program KTP-E," ujar mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri itu di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Sidang tersebut mengagendakan pembacaaan nota pembelaan (pleidoi). Namun, Irman tidak menjelaskan siapa saja pihak-pihak yang telah mengintervensi dirinya. Dalam perkara ini, ia dituntut 7 tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Saya juga sangat menyesal karena uang yang saya terima dari Andi Agustinus alias Andi Narogong yang dititipkan ke (Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri) Sugiharto tidak langsung saya kembalikan," cetus dia.

Selain dituntut pidana penjara dan uang denda, Irman juga dituntut jaksa agar mengembalikan uang pengganti sejumlah US$273,700 dan Rp2,248

miliar serta SS6.000. Terkait kewajiban itu, ia mengaku keberatan.

"Uang yang saya terima, pertama berasal dari Andi Agustinus sejumlah US$300 ribu. Uang tersebut telah saya setorkan ke rekening penampungan KPK pada 4 Februari 2017," imbuh dia.

Uang kedua, katanya, berasal dari Sugiharto sebesar US$200 ribu untuk menalangi pembayaran tim supervisi KTP-E. Dari seluruh uang itu, sejumlah Rp50 juta terpakai untuk pribadi dan sudah disetor ke KPK pada 14 Desember 2016.

"Jumlah uang yang saya setorkan sudah sesuai dengan petunjuk dan pemeriksaan penyidik KPK dan dikonfirmasi kepada saksi-saksi, kiranya Yang Mulia dapat membebaskan saya dari kewajiban membayar uang pengganti," katanya.

Duit honor

Terdakwa II Sugiharto dituntut 5 tahun penjara ditambah

denda sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan serta kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp500 juta subsider 1 tahun penjara. Senada dengan Irman, Sugiharto juga menolak membayar uang pengganti.

Meski mengakui pernah memberikan uang Rp460 juta kepada pihak-pihak, Sugiharto mengklaim uang itu berasal dari honornya sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri sebesar Rp230 juta.

Sementara itu, uang titipan Irman sebesar US$30 ribu untuk diberikan kepada Bistok Simbolon dan uang pinjaman US$20 ribu dolar yang sudah dikembalikan ke KPK. Bistok Simbolon ialah Deputi Bidang Politik dan Keamanan pada Sekretariat Kabinet era Susilo Bambang Yudhoyono.

"Maka dengan kerendahan hati, saya mohon Yang Mulia Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri saya," katanya.

KPK juga memeriksa Vidi Gunawan, adik Andi Narogong, dalam penyidikan tindak pidana korupsi merintangi penyidikan, persidangan, dan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan KTP-E.

Vidi Gunawan pernah ditugaskan untuk mengantarkan uang ke berbagai tempat. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Dero Iqbal Mahendra/ (P-S)





Original Post

Aseng Akui Suap Bapak Kita

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-7-13

Aseng Akui Suap Bapak Kita

KOMISARIS PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng yang menjadi terdakwa suap anggota DPR mengakui telah menyuap Pak Y atau Bapak Kita yang diduga merupakan sandi untuk anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Yudi Widiana.

Hal itu dikatakan Aseng saat menjalani pemeriksaan terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin. Menurutnya, duit buat Yudi diberikan melalui Kurniawan yang merupakan anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS.

"Kurniawan di telepon hanya mengatakan Bapak Kita

atau Pak Y. Sampai keluar nama Pak Yudi, itu baru saya tahu di persidangan. Karena Kurniawan mengatakan (uang) ke Pak.Yudi ka,rena Kurniawan staf khusus atau apanya Pak Yudi," kata Aseng menjawab jaksa.

Aseng didakwa memberikan suap senilai US$427,027, SS328.377, dan Rpl3,8 miliar kepada tiga anggota Komisi V DPR yaitu Damayanti Wisnu Putranti, Musa Zainuddin, dan Yudi Widiana. Aseng juga didakwa memberi uang ke bekas Kepala BPJN IX Maluku-Maluku Utara Amran Hi Mustary.

Pemberian uang kepada Yudi Widiana terkait dengan

program aspirasi 2015-2016.

Jaksa penuntut umum KPK Arin Karniasari tidak puas dengan pernyataan Aseng. Ia terus mencecar Aseng dengan pertanyaan apakah Kurniawan yang merupakan anggota DPRD di Bekasi memiliki kewenangan mengurus anggaran di Kementerian PU-Pera.

"Karena dia minta, saya kasih saja," jawab Aseng.

"Kan mengeluarkan uang banyak. Masak tidak peduli uang itu untuk siapa?" tanya jaksa Arin.

Aseng mengatakan dirinya tidak terlalu memahami Bapak Kita dan tidak mempedulikan.

"Tidak peduli dengan Bapak Kita yang penting sudah ada anggaran di Kementerian PU Pera. Baru kadang-kadang Kurniawan minta uang. Di situ lalu saya berikan saja," jawab Aseng lagi.

Ketua Majelis Hakim Masud mengaku heran karena Aseng begitu mudah memberikan uang untuk orang yang tidak dikenal. Masud meminta Aseng berbicara jujur karena Damayanti dan Abdul -Khoir (penyuap Damayanti) sudah dijatuhi vonis.

Aseng kembali mengatakan tidak mengetahui Pak Y. Ia minta majelis hakim bertanya langsung ke Kurniawan.

(Ant/P-5)





Original Post

Terdakwa Mengaku Kucurkan Uang Suap

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-7-13

Terdakwa Mengaku Kucurkan Uang Suap

SUAP PROYEK KEMENTERIAN PU PR

JAKARTA Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan perolehan proyek-proyek infrastruktur dari program aspirasi sejumlah anggota Komisi V DPR yang disahkan dalam APBN 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Komisaris Utama PT Cahaya-mas Perkasa So Kok Seng alias Tan Frenky Tanaya alias Aseng mengaku pernah mengucurkan uang suap untuk tiga kepentingan.

Pertama, untuk pengurusan perolehan proyek-proyek infrastruktur dari program aspirasi sejumlah anggota Komisi V DPR yang disahkan dalam APBN 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam bentuk proyek-proyek jalan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kedua, untuk memenuhi permintaan pengurusan kasus di KPK karena Aseng menjadi target KPK. Ketiga, membantu dana untuk kampanye kepala daerah yang di-usiingPDIPpada2015.

Fakta tersebut diungkap Aseng saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin. Fakta tersebut meluncur berkali-kali setelah Aseng dicecar jaksa penuntut umum (JPU) di KPKyangdipimpin Iskandar Marwanto dan majelis hakim yang diketuai Masud.

Aseng membenarkan sudah memberikan uang kepada terpidana anggota Komisi V DPRdariFraksiPDIPyangkini dipecat, Damayanti Wisnu Putranti sekitar Rp330 juta. Sebelum uang dikucurkan, dia bertemu dengan Direktur Utama PTWindhuTunggalUtama (WTU) Abdul Khoir dan Di-

rektur PT Sharleen Raya (Jeco Group) HongArta John Alfred.

Khoir dan Alfred bercerita ada permintaan uang Rpl miliar dari Damayanti. Ketiganya kemudian mengumpulkan uang dari kocek masing-masing. Semua uang tersebut dikumpulkan di Khoir baru kemudian disampaikan kepada Damayanti. "Itu sumbangan untuk pilkada. Saya tahu Bu Damayanti anggota Komisi V. (Sebelumnya) bertemu perta 1 ma kali (dengan Damayanti) bulan sembilan atau sepuluh pada 2015," ungkap Aseng.

Aseng mengaku mengenal anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS 2009-2014 yang juga mantan staf honorer Fraksi PKS di DPR Muhammad Kurniawan. Aseng juga mengatakan pernah menyodorkan usulan proyek jalan sebagai bentuk program aspirasi Komisi V lewat Kurniawan sejak 2015. Belakangan, Aseng baru mengetahui bahwa proyek program aspirasi itu milik anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia (tersangka penerima suap).

Dalam percakapan Aseng dengan Kurniawan muncul sandi bapak kita dan bapak Y. JPU sempat menanyakan

maksudnya serta sandi lain, yakni bapak X, bapak Z, dan bapak W. JPU mengonfirmasi apakah benar sandi bapak Y dan bapak kita adalah perujuk bagi Yudi Widiana Adia.

"Kalau telepon Kurniawan cuma selalu bilang Bapak Kita danPakY.Sayajugaenggakter-lalupaham. Menurut saya juga enggakterlalupenting. Saya tidak terlalu peduli bapak kita. Kandia(Kurniawan)bilangsu-paya diurus ke anggaran Maluku. Yang penting sudah ada anggaran di situ. Yang tahu pasti (maksudsandibapakkita danbapakY) Kurniawan,"ung-kap Aseng.

Hanya saja, menurut dia, dalam satu perjalanan pesawat dariAmbon, Malukuke Jakarta pada Agustus 2015, dirinya pernah bertemu dengan seseorang. Namun, dia saat itu tidak tahu orang tersebut adalah Yudi Widiana Adia.

Lebih lanjut, Aseng mengatakan, sudah memberikan uang belasan miliar kepada Kurniawan. Di antaranya Rp5 miliar untuk pengurusan program aspirasi. "Saya kasih ke Kurniawan. Karena dia yang urus itu ke Maluku. Ke mana (uang diteruskan) saya enggak tahu," paparnya.

Ketua JPU Iskandar Marwanto mempertanyakanalas-an penyerahan uang dalam bentuk USD140.000 atau setara hampir Rp3 miliar kepada Kurniawan pada 17 Januari 2016.

Aseng menyebutkan, sebelum penyerahan uang tersebut, Kurniawan lebih dulu menelepon bahwa dirinya sudah menjadi target KPK. Karenanya, untuk pengamanan status dan kasus Aseng di KPK, maka harus disediakan uang.

sabir laluhu





Original Post

Terdakwa Pastikan Keterlibatan Gamawan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-7-13

Terdakwa Pastikan Keterlibatan Gamawan

Sebut Terima Uang Proyek E-KTP

JAKARTA -Terdakwa perkara dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) 2011 -2012 Irman memastikan adanya keterlibatan dan penerimaan uang oleh mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Selain itu dia menyebut adanya keterlibatan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Diah Anggraini. Hal tersebut dituangkan dalam nota pembelaan (pleidoi) yang dibacakan dua terdakwa kasus ini, Irman dan Sugiharto, secara bergantian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

Irman dan Sugiharto merupakan terdakwa penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan anggaran dan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2012 (hingga pembayaran terakhir pada 2013 sebesar Rp5,599 triliun berdasarkan adendum kontrak kesembilan pada 2013). Akibatnya negara dirugikan lebih dari Rp2,314 triliun.

Sebelumnya Irman selaku direktur jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (dirjen Dukcapil) Kemendagridankua-sa pengguna anggaran (KPA) dituntut pidana penjara selama 7 tahun. Adapun Sugiharto selaku direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PLAK) Ditjen Dukcapil dan pejabat pembuat ko-

mitmen (PPK) dituntut selama 5 tahun.

Irman mengaku sudah mendapat intervensi dari pihak-pihak tertentu yang kemudian mengganggu kelancaran pelaksanaan e-KTP. Namun Irman dalam pleidoi tidak secara spesifik menyebutkan siapa saja pihak-pihak yang melakukan intervensi itu. Irman jugameng-aku sudah menerima uang dari Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong (tersangka) yang lebih dulu dititipkan ke Sugiharto.

. "Saya juga sangat menyesal karena uang yang saya terima dari Andi Agustinus tidak langsung saya kembalikan dan saya juga menyesal atas ketidakmampuan saya menghindarkan diri dari berbagai intervensi. Namun uang yang saya terima dan saya pergunakan untuk kepentingan lain di luar kepentingan pembiayaan program e-KTP telah saya kembalikan dengan menyetorkannya kerekeningpenampungan KPK di Bank BRI," ungkap Irman.

Dari keseluruhan uang yang diterima Irman seperti tuntutan JPU, yakni USD573.700, lebih dari Rp2,298 miliar, dan 6.000

dolar Singapura, Irman mengakui hanya menerima secara pribadi sebesar USD500.000 (dari Andi Narogong dalam dua tahap USD300.000 dan USD200.000) dan Rp50 juta. Berdasarkan keterangan Sugiharto, sebenarnya USD573.700 dan 6.000 dolar Singapura tersebut merupakan bagian dari USD200.000 yang diserahkan Narogong.

Untuk angka Rp2,298 miliar, lanjut Irman, terpecah dalam dua bagian tidak pernah diterimanya. Sebesar Rpl miliar tidak pernah diterima Irman baik lewat Yoseph Sumartono maupun Sugiharto. Sisanya lebih dari Rpl,298 miliar yang dikelola Suciati (staf Ditjen Dukcapil) sebenarnya masuk di dalamnya angka USD200.000 yang berasal dari Narogong tadi. "Diserahkan kepada Diah Anggraini sejumlah Rp22,5juta . dan Gamawan Fauzi sejumlah Rp50 juta," tandas Irman.

Selepas persidangan, Irman membuka siapa saja pihak-pihak yang melakukan intervensi dan diduga menerima uang dari hasil proyek e-KTP. Yang jelas di antaranya dari unsur DPR seperti Komisi II dan Kemendagri serta Andi Narogong. Dia mengakui dalam pleidoinya tidak dicantumkan nama Setya Novan-toselakuketuaFraksiPartaiGol-kar saat itu. Namun, menurut dia, berdasarkan keterangannya saat pemeriksaan sebagai terdakwa, dugaan keterlibatan Setya Novanto sudah dibuka.

"Jadi DPR (Setya Novanto) menggunakan pengusaha yang namanya Andi Narogong. Kalau

uang ke Pak Gamawan itu menggunakan uang talangan," ujarnya.

Adapun Sugiharto dalam pleidoinya tidak menyebutkan permintaan dan penyerahan uangke sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 yang bersumber dari Andi Narogong seperti saat pemeriksaan terdakwa. Sugiharto hanya menyebutkan penerimaan uangun tuk dirinyasendiri dan pengalokasiannya.

Sugiharto mengakui menyalurkan Rp460 juta kurun November hingga Desember 2012. Ada enam pihak yangme-nerima uang tersebut. Pertama, Ani Miryanti selaku korwil II sosialisasi dan supervisi e-KTP sebesar Rp50 juta. Kedua, ketua panitia pengadaan e-KTP Drajat Wisnu Setyawan sebesar Rp25 juta. Ketiga, Wisnu Wibowo selaku kepala Bagian Perencanaan Kemendagri Rp30 juta. Keempat, Husni Fahmi selaku ketua tim teknis e-KTP dan perekayasapadaBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebesar Rp30 juta.

Kelima, Ruddy Indrato Raden selaku ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Dukcapil sebanyak Rp30 juta. Keenam, Heru Basuki selaku kasubdit Pelayanan Informasi Direktorat PIAK sebesar Rp40 juta sebagai pengembalian pinjaman pribadi Sugiharto. Enam penerima uang tersebut sudah mengembalikan uangnya ke negara melalui KPK berdasarkan bukti-bukti setoran ke rekening penampungan KPK.

sabirlaluhu





Original Post

PKPU Kontroversial Bisa Direvisi

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 4
2017-7-13

PKPU Kontroversial Bisa Direvisi

JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa merevisi kembali sejumlah aturan pelaksanaan pilkada yang dianggap bertentangan dengan aturan perundangan. Hal tersebut menyusul dihapusnya frasa "mengikat" pada Pasal 9A Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui pasalini.KPU sebelumnya wajib atau terikat untuk melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi rapat konsultasi yang dilakukan dengan DPR dan pemerintah.

Pada pembuatan Peraturan KPU (PKPU) untuk Pilkada 2017, ada sejumlah pasal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, tetapi terpak-

sa diakomodasi oleh KPU atas rekomendasi DPR. Salah satunya mengenai terpidana percobaan yang dapat mendaftarkan dirisebagaicalonkepala. daerah. Mengacu aturan UU Pilkada, seharusnya terpidana percobaan ini tidak boleh mencalonkan diri di pilkada karena sifatnyabelummenjadimantan terpidana.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, setelah MKmengem-balikan kemandirian KPU perlu dilakukanpelurusanatasaturan yang dinilai menyimpang demi mengembalikan posisi penyelenggara pada tempatnya.

"Tentu bisa diubah kembali sesuai dengan apa yang dipu-

tuskan oleh MK. Saya pikir itulah yang (seharusnya) dilaksanakan. Jangan sampaikepen-tingan politik, parpol di dewan membelenggu penyelenggara," ujarnya.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perlu-dem) Fadli Ramadhanil menilai langkah tepat apabila KPU mengkaji ulang sejumlah peraturan kontroversial yang dulu dipaksakan oleh DPR. "Momentum putusan MK ini memang menjadi alas pijak yang .baik untuk memperbaiki seluruh PKPU. Kepentingan elite politik bisa merusak kemandirian KPU dalam menyusun peraturan," ucap Fadli kemarin.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, usulan untuk me-

ngubah pasal pada PKPU yang bertentangan dengan UU bisa saja dilakukan, meski dia mengingatkan bahwa pasal-pasal yang ada saat ini masih tetap berlaku untuk proses Pilkada 2018. "Nanti kita lihat (akan direvisi atau tidak), kita akan rapat (soal) itu," ujar Arief diJakartakemarin.

Dia juga mengingatkan bahwa untuk pasal terpidana percobaan yang diperbolehkan mendaftarkan sebagai calon pilkada sesungguhnya telahdiajukanuji materi (judicial review ) oleh pihak tertentu di Mahkamah Agung (MA). KPU menurut dia dalam posisi siap menerima apa pun putusan yang dikeluarkan oleh MA nanti.

dianramdhani





Original Post

Saipul Jamil Akui Suap Keringanan Vonis

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 5
2017-7-13

Saipul Jamil Akui Suap Keringanan Vonis

JAKARTA -Pedangdut Saipul Jamil akhirnya mengakui telah menyetujui pengucuran uang suap lewat kakak kandung dan manajernya, Samsul Hidayatullah. Suap tersebut untuk memperingan vonis penjara terhadapnya atas kasus asusila.

Pengakuan tersebut meluncur dari Saipul Jamil saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin. Dalam pemeriksaan ter-dakwaini, JPU memutarkanre-kamanpercakapanantaraSaipul dengan Samsul. Rekaman yang sama pernah diputarkan saat Saipul bersaksi untuk terdakwa atau terpidanasebelumnya.

Sebelumnya Saipul Jamil didakwa memberikan suap Rp250 juta kepada Hakim Ifa Sudewi melalui Rohadi (divonis tujuh tahun penjara) selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta (PN Jakut). Hakim Ifa saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakut sekaligus merupakan ketua majelis hakim yang menyidangkan dan memutus perkara dugaan pencabutan anak dibawah umur denganterdakwaSaipulJamildi PNJakut.

Pemberian suap yang dila-kukanbersama dengan Kasman Sangaji alias Kasman (ketua tim kuasa hukum Saipul, divonis tiga tahun enam bulan), Berthanatalia Ruruk Kariman (anggota tim kuasa hukum Saipul, divonis dua tahun enam bulan), dan Samsul Hidaya-

tullah (kakak kandung sekaligus manajer Saipul, divonis dua tahun) untuk memengaruhi putusan perkara Nomor 454/Pidsus/2016/PN JKT.UT R atas nama Saipul Jamil yang diserahkan kepada majelis hakim dipimpin Ifa Sudewi untuk diadili.

Tujuannya agar Saipul memperoleh putusan pidana seringan-ringannya. Dalam keterangannya sebagai terdakwa, Saipul menyatakan, sebenarnya tidak mengetahui sepak terjang Berthanatalia Ruruk Kariman yang melobi Hakim Ifa dan Rohadi. Berthanatalia juga tidak melaporkan kepada Saipul.

Hanya saja, Saipul mengakui, menerima informasi dari Samsul terkait pengurusan putusan perkara dan alokasi uang, seperti yang diperbincangkan Saipul dan Samsul dalam sadapan percakapan diputarkan dan ditunjukkan transkripnya oleh JPU pada persidangan kemarin.

"Jadi, saya dapat informasi baru saya tanyakan. Inisiatif (informasi pengurusan putusan dan rencana penyediaan uang ada) dari Pak Samsul," ungkap Saipul di hadapan majelis hakim.

Dalam percakapan Samsul

dan Saipul, terdengar di antaranya bahwa keduanya membicarakan sudah ada hasil positif terkait pengurusan perkara. Samsul menyampaikan ada tiga majelis yang belum sepakat memvonis Saipul dengan pidana satu tahun seperti diinginkan pihak pengacara. Kisaran putusan sekitar 2-3 tahun.

Samsul mengabarkan juga bahwa Hakim Ifa setuju penerapan Pasal 292 sesuai dakwaan alternatif kedua. Dalam percakapan keduanya muncul sandi "sampah" sebagai perujuk bagi hakim. Samsul juga me-nyandikan Berthanatalia dengan "ibu". Dalam percakapan karena belum disetujui ma-yo-ritas hakim, maka Samsul mengutarakan belum setuju pem-beriangope atau Rp500 juta.

Saipul mengatakan, me-mangbenar sudah memberikan kuasa kepada Samsul untuk mencairkan uang Rp565 juta. Namun, Saipul tidak mengetahui berapa uang yang disodorkan Samsul kepada Berthanalia untuk diteruskan kepada Rohadi. Berdasarkan dakwaanSai-pul dan putusan empat terdak-wasebelumnya.uangyang diserahkan Samsul kepada Berthanatalia adalah Rp300 juta. Dari angka tersebut, Berthanatalia memberikan Rp250jutakepada Rohadi, sedangkan sisanya Rp50 juta untuk jatah tim pengacara.

Sambil menangis, Saipul mengakui kesalahan perbuatannya dalarri menyetujui pemberian uang suap. Dia berharap majelis hakim memberi-

kan vonis yang berkeadilan. Apalagi terkait pidana dugaan pencabulan anak di bawah umur, Saipul baru menjalani 1,5 tahun dan ditambah lagi saat ini hartanya sudah ludes.

"Lima tahun untuk saya berat Yang Mulia. Yang Mulia dan JPU saya minta keadilan. Yang penting Yang Mulia, saya tidak mau hidup meminta-minta kepada orang. Saya minta kepada Allah, jadi mudahkan ini adalah kasus yang terakhir untuk saya. Karena pertama, saya juga pernah diadili. Terus terang, un tukduduk di kursiini, sangat mengerikan bagi saya. Saya nggak pernah mimpi Yang Mulia masuk pengadilan lagi. Itu saja, saya minta mohon semoga harapannya, saya bisa dituntut bebas sama JPU dan saya ingin berusaha jadi warga negara yang baik, taat hukum. Kalau saya dianggap salah, abang saya dianggap salah, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya," ujarnya sambil menangis.

Ketua Majelis Hakim Baslin Sinaga menyatakan, setelah pemeriksaan Saipul sebagai terdakwa, maka menjadi kewajiban dari penuntut umum un tukmengajukan tuntutan.

JPU Afni Carolina mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan dan membacakan tuntutan atas nama Saipul kurang lebih satupekan. "Kita tentukan tuntutan pidana tanggal 19 Juli, hari Rabu. Untuk nota pembelaan (pleidoi) tanggal 26 Juli. Jadi mungkin akan diputus tanggal 31 Juli," ungkap Hakim Baslin.

sabit Ialuhu





Original Post

Perppu Ormas Dikritisi

Media Cetak Republika Halaman 8
2017-7-13

Perppu Ormas Dikritisi

FAUZIAH MURSID, DEBBIE SUTRISNO

Perppu dinilai memberikan kewenangan tanpa batas kepada pemerintah.

JAKARTA - Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dikritik pimpinan DPR. Secara substantif, perppu dinilai mengarah pada model kediktatoran gaya baru. "Misalnya saja perppu tersebut menghapuskan Pasal 68 UUNo 17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran ormas melalui mekanisme lembaga peradilan," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Jakarta, Rabu (12/7).

Hal ini, menurut dia, berpotensi menjadi alat kesewenangan pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang kritis terhadap pemerintah tanpa harus melalui mekanisme persidangan lembaga peradilan. Ini berbahaya bagi jaminan keberlangsungan kebebasan berserikat di Indonesia.

Fadli menjelaskan, Rerppu ini syarat ancaman terhadap kebebasan berserikat yang sudah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 dan 28E. Perppu ini juga mengandung semangat yang sangat jauh dari semangat demokrasi.

Pasal-pasal lain yang dikritisi adalah pasal 65 yang menghapuskan kewajiban pemerintah untuk meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam hal penjatuhan sanksi terhadap ormas. Tidak hanya itu, spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap ormas, sebagaimana sebe-

lumnya diatur dalam pasal 60, juga sudah ditiadakan.

Perppu ini, menurut Fadli, juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Padahal, hal tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU NoX7/2Oi3. "Ini kemunduran total dalam demokrasi kita," kata Fadli.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, menurut UU MD3 Pasal 71, DPR berwenang untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap perppu yang diajukan pemerintah. Artinya, jika berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan merugikan masyarakat, DPR memiliki dasar untuk menolak perppu tersebut.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengingatkan syarat kegentingan seharusnya menjadi landasan penerbitan perppu. Ia pun mengingatkan agar ke depan perppu tidak dengan mudah diterbitkan oleh pemerintah tanpa kegentingan tertentu. Taufik mengaku khawatir, jika perppu mudah dikeluarkan, tetapi kemudian ditolak DPR maka kredibilitas pemerintah dipertanyakan.

Meskipun begitu, dia mendukung

penerbitan perppu untuk membubarkan ormas radikal oleh pemerintah. Menurut Taufik, dukungan tersebut selama perppu itu diterbitkan dalam kaitan komitmen untuk membereskan ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak berpendapat, aturan terkait dengan pembubaran ormas sah saja jika dilakukan demi menjaga Indonesia. Artinya, pembubaran dibolehkan asal ormas yang bersangkutan tidak bersesuaian dengan identitas kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila dan NKRI atau memiliki karakter anarkis dan mengancam kerukunan.

Namun, menurut Dahnil, upaya pembubaran tersebut tentu harus tetap ditempuh dengan cara formal-konsti-tusional melalui mekanisme hukum, yakni melalui pengadilan. Jangan sampai pemerintah justru bertindak represif seperti era Orde Baru.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, meski nantinya ada ormas yang dibubarkan oleh pemerintah, akses ke media sosial masih bisa dilakukan. Asalkan konten yang disajikan media sosial tersebut tidak bertentangan dengan SARA dan merugikan pihak lain. "Kita mengacu-nya ada UU ITE," ujar Rudiantara, Rabu (12/6).

Dia menjelaskan, pemblokiran terhadap konten di media sosial baru bisa dilakukan jika konten yang disajikan ormas tidak sesuai dengan UU ITE. Ketidaksesuaian tersebut pun harus melibatkan pihak ketiga, seperti Polri atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

rahma sudstya ed muhammad iqbal

FAUZIAH MURSID/ DEBBIE SUTRISNO





Original Post

Pemerintah Tertibkan Ormas

Media Cetak Kompas Halaman 1
2017-7-13

Pemerintah Tertibkan Ormas

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Dinilai Abaikan Asas Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ini untuk mencegah penyebaran ideologi anti-Pancasila yang dilakukan sejumlah ormas.

Perppu ini didukung sebagian kalangan, seperti Nahdlatul Ulama (NU). Namun, penerbitan perppu ini juga dinilai mengabaikan asas-asas demokrasi.

Perppu No 2/2017 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (10/7). Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, di Jakarta, Rabu (12/7), menjelaskan, perppu itu hadir karena pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas tidak memadai sebagai landasan hukum untuk mencegah kehadiran ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah menilai UU Ormas memiliki dua kelemahan utama untuk mencegah penyebaran ideologi anti-Pancasila yang dilakukan sejumlah ormas, yaitu tidak terwadahinya asas hukum administrasi contrarius ac-tus yang memberikan kewenangan kepada lembaga yang mengeluarkan izin dan mengesahkan ormas untuk memiliki wewenang

pula untuk mencabut atau membatalkan izin itu. Lalu, UU Ormas juga memiliki rumusan sempit terkait ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila.

"Kehadiran perppu bukan untuk membatasi kebebasan ormas, bukan pula tindak kesewenang-wenangan, melainkan semata untuk merawat persatuan, kesatuan, dan eksistensi bangsa," ujar Wiranto.

Wiranto menambahkan, perppu bertujuan mengantisipasi penyalahgunaan kebebasan yang diberikan kepada ormas. Pemerintah berharap DPR menerima perppu ini sebagai langkah untuk menjaga kerekatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Di Indonesia, ada 344.039 ormas yang beraktivitas, tetapi andai 100 saja yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tentu ini berbahaya sehingga perlu ada penindakan yang lebih tegas dan nyata," kata Wiranto.

Secara terpisah, Wakil Ketua

(Sambungan dari halaman 1)

DPR Bidang Politik Hukum dan Keamanan Fadli Zon menilai Perppu No 2/2017 sebagai bentuk kediktatoran gaya bara DPR sebaiknya menolak perppu itu.

Kemunduran

Menurut Fadli, Perppu No 2/2017 akan memunculkan keresahan di masyarakat. Kebebasan berserikat yang dijamin dalam UUD 1945 menjadi terancam. Ia mengkhawatirkan perppu itu berpotensi menjadi alat kesewenangan pemerintah untuk membubarkan ormas yang kritis terhadap pemerintah tanpa harus melalui mekanisme persidangan lembaga peradilan. "Perppu ini mengandung semangat yang sangat jauh dari demokrasi. Perppu diktator ini harus ditolak," katanya

Hal itu, menurut Fadli, terlihat contohnya dari penghapusan Pasal 68 UU No 17/2013 yang mengatur ketentuan pembubaran ormas melalui mekanisme peradilan. Perppu juga mengatur Pasal 54 yang mewajibkan pemerintah meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA) sebelum menjatuhkan sanksi terhadap ormas.

"Bahkan, spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap ormas juga ditiadakan. Perppu ini tidak lagi memiliki semangat pembinaan kepada ormas. Ini kemunduran total dalam

demokrasi kita," ucap Fadli.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta publik tidak terlalu khawatir dengan Perppu No 2/2017. Dia mengibaratkan ketentuan itu sebagai cara menertibkan ormas agar tetap bergerak sesuai dengan izin pendiriannya. Aturan ini juga bisa diibaratkan sebagai cara untuk menertibkan seorang mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi.

"Ada mahasiswa yang tak sesuai dengan aturan perkuliahan, boleh dipecat. Ada organisasi yang tidak sesuai dengan izinnya, ya, pasti ditindak. Ada perusahaan tak sesuai dengan izin operasionalnya, ya, bisa dibubarkan. Sama itu, biasa saja," kata Kalla.

Menurut Kalla, perppu mendesak dibutuhkan karena sesuai dengan kondisi sosial politik yang sedang berkembang di masyarakat secara nasional. Dinamika inilah yang, menurut Kalla, belum bisa diakomodasi oleh ketentuan lama "Kalau (membuat aturan baru) lewat undang-undang biasa, lama pembahasannya, sedangkan kondisi nasional ini perlu (segera)," katanya

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ar-sul Sani mengatakan, partai di koalisi pendukung pemerintah siap mendukung dan menyetujui perppu ita Ia beranggapan, perppu itu dibutuhkan agar pemerintah lebih tegas dalam menertibkan ormas yang mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia

Berhak mencabut

Mekanisme membubarkan lewat pengadilan yang diatur dalam UU Ormas, ujarnya, menggunakan logika terbalik. Sesungguhnya, pemerintah yang berhak mengesankan suatu ormas yang mempunyai hak untuk mencabut keabsahan ormas itu.

"Ketika kemudian syarat keabsahan tidak terpenuhi karena keadaan tertentu, kenapa harus pemerintah yang izin ke pengadilan untuk membatalkan keabsahan itu? Seharusnya pemerintah boleh mencabut dulu, baru pihak yang merasa dicabut itu yang ke pengadilan," kata Arsul.

Namun, menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan Asep War-Ian Yusuf, penerbitan perppu ha-rus memenuhi adanya bukti hukum dan bukti empiris. Bukti hukum dibutuhkan apabila UU tak memadai mencegah pelanggaran hukum, lalu bukti empiris diperlukan ketika kondisi sudah genting dan memaksa

Namun, tambah Asep, kedua bukti itu belum terpenuhi dalam penerbitan Perppu No 2/2017. UU Ormas masih memadai untuk menindak aktivitas ormas yang bertentangan dengan hukum di Indonesia

"Aturan-aturan yang tercantum dalam perppu justru menghilangkan sentuhan demokrasi dan asas hukum yang tercantum

dalam UU Ormas," kata Asep.

Sementara penerbitan perppu itu didukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas menyebutkan, NU menilai langkah pemerintah sangat tepat, konstitusional, dan aspiratif.

Langkah pemerintah itu sesuai dengan pemikiran 14 ormas yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam, yang di dalamnya termasuk PBNU.

"PBNU mendukung penuh terbitnya Perppu No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebab akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal tanpa memberangus hak konstitusional ormas. Seperti dimaklumi, belakangan penyebaran paham radikalisme di Indonesia terjadi masif dan terstruktur. Kalau dibiarkan, akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI," kata Robikin Emhas.

(SAN/AGE/NDY/INA/IW/REK/HAR)





Original Post

Perusahaan Induk Sesuai Aturan Hukum

Media Cetak Kompas Halaman 18
2017-7-13

Perusahaan Induk Sesuai Aturan Hukum

JAKARTA, KOMPAS - Pembentukan perusahaan induk badan usaha milik negara atau BUMN dinilai memiliki dasar hukum setelah Mahkamah Agung menolak permohonan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Selanjutnya, pemerintah akan melanjutkan pembentukan sejumlah perusahaan induk BUMN yang sudah direncanakan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal, Rabu (12/7), di Jakarta "MA menolak permohonan uji materi PP No 72/2016. Artinya, dasar hukum pembentukan holding tidak salah," kata Hambra.

Karena itu, lanjut Hambra, pihaknya akan menyiapkan lang-

kah-langkah untuk melanjutkan pembentukan perusahaan induk. Dengan itu, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan bisa membicarakan lebih lanjut dan menentukan langkah-langkah.

Hambra menambahkan, saat ini pembahasan peraturan pemerintah (PP) terkait pembentukan perusahaan induk di sektor minyak dan gas, yaitu PT Pertamina Gas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan perusahaan induk PT Pertamina sudah berjalan. Pembahasan PP itu sudah dilakukan di Kementerian Keuangan dan disinkronisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk efisiensi

Selain itu, pemerintah, terutama Kementerian BUMN, juga berencana membentuk perusahaan induk di sektor pangan,

perbankan dan keuangan, jalan tol, perumahan, pertambangan, serta kemaritiman.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik mengungkapkan, pembentukan perusahaan induk merupakan kebijakan pemerintah. PT Pertamina siap melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Elia Massa menambahkan, pembentukan perusahaan induk, terutama PT Pertagas dan PT PGN, jelas bisa meningkatkan efisiensi dalam bisnis. Apalagi, PT Pertagas dan PT PGN memiliki basis bisnis yang sama, yaitu pendistribusian gas. Dalam salinan putusan MA terkait permohonan uji materi PP No 72/2016, permohonan uji materi itu terkait ketentuan Pasal 2 Ayat (2b) dan ketentuan Pasal 2A Ayat (1) dan (2).

(FER)





Original Post

Aseng Berikan Imbalan kepada Politisi PKS

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-7-13

Aseng Berikan Imbalan kepada Politisi PKS

JAKARTA, KOMPAS - Direktur PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng, secara berturut-turut memberikan /ee terkait dua proyek pembangunan jalan di Maluku selama 2015 kepada dua politisi Partai Keadilan Sejahtera. Uang" itu diberikan agar dirinya memperoleh paket pekerjaan yang diajukan melalui program aspirasi DPR tahun 2015 dan 2016.

Uang diberikan kepada Yudi Widiana Adia, anggota Komisi V DPR dari PKS. Yudi memiliki jatah mengajukan usulan program aspirasi DPR untuk proyek pembangunan di Maluku kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Guna memuluskan niatnya. Aseng dibantu oleh Muhamad Kurniawan, anggota DPRD Bekasi dari Fraksi PKS.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (12/7), Aseng yang diperiksa sebagai terdakwa mengaku memberikan imbalan Rp 4 miliar untuk Yudi terkait proyek dua ruas jalan dan satu

jembatan di Maluku tahun 2015 senilai Rp 56 miliar. Imbalan sebesar itu diserahkan melalui Kurniawan pada Mei 2015 dalam dua tahap.

Tak lama setelah pemberian imbalan, Aseng kembali memperoleh penawaran paket pekerjaan dari Kurniawan untuk tahun 2016. Menanggapi penawaran tersebut, Aseng kemudian meminta daftar paket proyek jalan yang akan diusulkan untuk 2016 kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku. Dari daftar itu, Aseng mengajukan pembangunan jalan Pasahari-Kobisonta dengan anggaran Rp 50 miliar, pelebaran jalan Kobisonta-Pasahari dengan anggaran Rp 50 miliar, dan pelebaran jalan Kobison-ta-Bonggoi Bula dengan anggaran Rp 40,5 miliar.

Untuk proyek pekerjaan dengan total anggaran Rp 140,5 miliar itu, Kurniawan meminta bagian 5 persen atau senilai Rp 7,5 miliar.

Selama proses itu, Aseng mengatakan akhirnya dipertemukan dengan Yudi oleh Kur-

niawan. Lewat layanan pesan singkat (SMS), menurut Aseng, Kurniawan menyebut "bapak kita" akan datang ke Ambon pada pertengahan 2015. Aseng pun diminta untuk menemuinya.

Terkait istilah bapak kita. Aseng memberikan keterangan berbelit dan tak mengakui bahwa bapak kita itu adalah Yudi. "Saya tidak tahu siapa bapak kita. Kurniawan tak menjelaskan," kata Aseng.

Ketua Majelis Hakim Masud pun mengingatkan Aseng agar menyampaikan keterangan dengan jujur. Aseng kemudian kembali memberikan keterangan bahwa bapak kita yang dimaksud Kurniawan adalah Yudi. Saat Yudi datang ke Ambon, Aseng diperkenalkan Kurniawan kepada Yudi.

Sejumlah pihak telah dipidana dalam kasus ini, di antaranya mantan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti, serta Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional DC Wilayah Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Musta-ry.

(MDN)





Original Post

Irman Minta Tak Dihukum Uang Pengganti

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-7-13

Irman Minta Tak Dihukum Uang Pengganti

KORUPSI KTP ELEKTRONIK

JAKARTA, KOMPAS - Dua terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012, Irman dan Sugiharto, meminta hukuman seringan mungkin. Keduanya menyatakan menyesal terlibat dalam korupsi yang merugikan negara Rp 2,5 triliun ini.

Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dalam sidang lanjutan dengan agenda pembelaan terdakwa, Rabu (12/7), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, minta kewajibannya membayar uang pengganti dibatalkan.

Sebelumnya, jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Irman dengan pidana 7 tahun penjara serta membayar uang pengganti 273.700 dollar AS, 6.000 dollar Singapura, dan Rp 2,2 miliar. Sementara Sugiharto, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Ke-

pendudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, dituntut hukuman penjara 5 tahun dan membayar uang pengganti Rp 500 juta

Irman menyampaikan, dirinya memang menerima uang dari Sugiharto sebesar 200.000 dollar AS, 73.700 dollar AS, dan 6.000 dollar Singapura Sebanyak 200.000 dollar AS digunakan untuk tim supervisi KTP-el. Uang selebihnya diserahkan kepada anggota staf Kemendagri bernama Suciati untuk dikelola guna pengurusan KTP-el.

Irman mengakui, dirinya menerima uang Rp 50 juta dari Suciati untuk kepentingan pribadi. Terkait dengan itu, ia telah mengembalikan uang tersebut bersama sejumlah uang lain yang turut diterima sebesar 300.000 dollar AS ke rekening KPK di Bank Rakyat Indonesia

"Bahwa jumlah uang yang saya

setorkan sudah sesuai dengan hasil penyidikan KPK dan telah dikonfirmasi saksi terkait. Saya mohon Yang Mulia kiranya dapat membebaskan saya dari pembayaran uang pengganti," kata Irman.

Dalam persidangan ini, Irman hadir dalam kondisi sehat Sebelumnya, Senin lalu, Irman tak dapat menghadiri persidangan akibat muntaber dan sakit lambung yang membuatnya harus dirawat di RSPAD Gatot Soebroto.

Sementara Sugiharto dalam pembelaannya mengatakan merasa malu dan berjanji tak akan melakukan perbuatan serupa

Kamis ini, persidangan kasus korupsi KTP-el akan memasuki babak baru. Menurut rencana anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani, yang diduga memberikan keterangan tidak benar terkait kasus KTP-el, akan mulai disidangkan.

(MDN)





Original Post

Inilah Formasi Untuk Calon Hakim

Media Online jpnn.com
2017-07-13

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah membuka kesempatan bagi lulusan Sarjana Hukum untuk menjadi Calon Hakim (cakim). Jabatan tersebut akan ditugaskan pada tiga lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Urusan Administrasi MA Aco Nur mengatakan bahwa saat ini sedang mengalami krisis hakim.

"Benar-benar sangat kurang," ujarnya saat jumpa pers di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara (TUN).

Untuk posisi cakim ini, kualifikasi hanya untuk Sarjana Hukum, Sarjana Syar iah dan Sarjana Hukum Islam.

Formasi tersebut diakomodir menjadi tiga bagian, yakni formasi umum, formasi cumlaude, dan formasi khusus Papua dan Papua Barat.

Masyarakat bisa memilih melalui ketiga formasi tersebut.

Untuk formasi umum, disediakan 1.484 kursi, dengan rincian yakni 907 formasi untuk cakim pada peradilan umum, 543 formasi untuk cakim pada peradilan agama, dan 34 formasi untuk cakim pada peradilan TUN.

Sementara untuk formasi cumlaude, terdapat 168 formasi, dengan rincian yakni 103 formasi untuk cakim pada peradilan umum, 62 formasi untuk cakim pada peradilan agama, dan tiga formasi untuk cakim pada peradilan TUN.

http://www.jpnn.com/news/inilah-formasi-untuk-calon-hakim



Original Post

Tunggu dulu

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2017-7-13

Tunggu dulu

PEMIUKsebuah restoran di dekat Kota Florence, Italia dikenakan denda sebesar 2.000 euro plus biaya hukum 3.000 euro. Semua gara-gara lobster yang belum diolah ditaruh di dalam tumpukan es. Demikian putusan pengadilan tertinggi Italia, belum lama ini. Seperti disitat dari Huffington Post, perkara itu dilaporkan oleh kelompok pembela hak binatang. Menurut mereka, ketika ditaruh di dalam tumpukan es, lobster tersiksa. Hakim mengabulkan gugatan tersebut hatta menjatuhkan hukuman denda kepada pemilik restoran. Walakin, sebagai solusi, hakim menyarankan, sebelum diolah, lobster sebaiknya disimpan di dalam tangki air beroksigen.

REDAKSI





Original Post

Saeful Dituntut 5 Tahun Penjara

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2017-7-13

Saeful Dituntut 5 Tahun Penjara

BANDUNG Ketua Panitia Pengadaan Buku Aksara Sunda Disdik Jabar, Saeful Rohman, dituntut 5 tahun penjara serta uang pengganti Rp 200 juta, subsider 3 bulan penjara, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (12/7/2017). Jaksa penuntut umum Arnold Siahaan menilai, Saeful terbukti melakukan korupsi dan melanggar pasal 2 (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 (1) ke-1 KUH Pidana. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan terdakwa tidak patuh terhadap program pemerintah dalam pemberantasan korupsi sehingga merugikan negara Rp 3.9 miliar. Namun, kerugian itu tidak dinikmati Saeful, tetapi oleh Adang Walatra yang sudah meninggal dunia. Jaksa menjelaskan, Saeful Rohman dan Asep Hilman didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan buku Aksara Sunda yang merugikan negara Rp 3,9 miliar yang terjadi tahun 2010.

(YS)*





Original Post

MANTAN Wali

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2017-7-13

MANTAN Wali

Kota Cimahi Atty Suharti meneteskan air mata seusai mengikuti sidang lanjutan perkara dugaan suap proyek pembangunan Pasar Atas Barokah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (12/7/2017). Atty mengalami kesakitan hingga akhirnya majelis hakim Sri Mumpuni menunda sidang hingga Rabu pekan depan.*

REDAKSI





Original Post

Atty Tiba-tiba Kesakitan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2017-7-13

Atty Tiba-tiba Kesakitan

Saat Saksi Sedang Dicecar Soal Aliran Dana Komisi Proyek

BANDUNG, (PR).-

Mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti

tidak bisa melanjutkan persidangan

kasus korupsi yang melilitnya. Atty

tiba-tiba kesakitan sehingga majelis

hakim Sri Mumpuni menunda sidang

hingga Rabu pekan depan.

"Saya tidak kuat lagi. Saya tidak kuat melanjutkan persidangan," ujar Atty di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (12/7/2017).

Suara Atty pun lirih dan sesekali batuk. Atty terlihat murung seperti sedang menahan sakit. Melihat hal itu, ketua majelis hakim Sri Mumpuni tidak bisa berbuat banyak, selain menunda persidangan.

Padahal, saat itu ada seorang saksi yaitu Dairul yang sedang diperiksa.

Selain Dairul, ada saksi lainnya yaitu Yana. Dairul adalah perantara yang mengenalkan Itoc Tochija dengan terdakwa Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi.

Penasihat hukum Atty meminta majelis hakim mengizinkan kliennya menjalani rawat inap di rumah sakit. Namun, hakim tidak mengizinkan, karena terkait pengawalan.

Sebenarnya, saat Atty tiba-tiba kesakitan, suasana sidang sedang memanas. Kala itu, saksi Yana sedang ditekan untuk memberi penjelasan detail soal aliran dana.

Yana menuturkan, awalnya dia disuruh Itoc untuk mencarikan rekanan dalam membangun Pasar Atas. Dia lalu berhubungan dengan Dairul. Sejak itulah keduanya intens berhubungan dengan Itoc.

Hakim Sri Mumpuni lalu bertanya posisi Itoc yang bukan wali kota, tetapi mengatur proyek pembangunan di Cimahi. Dairul menjelaskan bahwa

Itoc adalah suaminya Atty, Wali Kota Cimahi saat itu. Itoc-lah yang mengurus proyek-proyek di Cimahi.

Dairul menuturkan, pernah digelar rapat soal pembangunan Pasar Atas di BITC (Cimahi Teknopark). Isinya membahas komitmen komisi dari pembangunan proyek itu.

Menurut Yana dan Dairul, komisi 13% dari nilai proyek muncul dari Itoc. "Pak Itoc yang menulis di whiteboard mengenai komitmen 13% dari nilai proyek Rp 135 miliar," ujar Yana yang diiyakan Dairul.

Yana menuturkan, dalam rapat itu, Itoc memerinci komisi 13% tersebut. "Sebanyak 7% untuk sumbangan sukarela dalam Bu Atty yang mencalonkan kembali sebagai Wali Kota Cimahi. Lalu, 3% akan dibagikan kepada kepala dinas, kepala ULP, dan uang pengamanan, masing-masing 1%. Sisa 3% dibagi bertiga yaitu saya, Dairul, dan Itoc," katanya.

Sebelumnya, pengusaha sudah

memberikan dana komisi tersebut. Dari total permintaan Rp 2 miliar, sudah direalisasikan Rp 1,9 miliar.

Uang tersebut dialokasikan kepada DPRD Kota Cimahi. Yana dan Daini] pun kebagian masing-masing Rp 100 juta.

Itoc menggelar beberapa kali pertemuan yang membahas soal proyek-proyek di Cimahi, salah satunya pada 31 Desember 2015. Saat itu Itoc bertemu Triwara Dhanu Brata alias Ade. Itoc menawarkan proyek pembangunan gedung Technopark dan proyek jalan layang Padasuka. Itoc langsung meminta komisi 13% dari nilai proyek technopark.

Kemudian ada juga pertemuan soal proyek Pasar Atas yang berlangsung di sebuah rumah makan di Jalan Pasteur, Kota Bandung.

Itoc bertemu Triswara Dhanu dan Hebdriza Soleh Gunadi. Dua orang ini juga menjadi terdakwa.

(Yedi Supriadi)





Original Post

Nasional - KPK Dalami Proses Penentuan Opini Kasus Kemendes-BPK |

Media Online rri.co.id
2017-07-13

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal proses penentuan opini dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terhadap pejabat BPK RI terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016.

"Kami mendalami dari berbagai saksi yang kami periksa bagaimana proses penentuan opini, misalnya untuk melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Terkait pemeriksaan saksi yang dilakukan sampai saat ini, Febri menyatakan KPK masih mengkonfirmasi temuan-temuan atau informasi yang ada di Kemendes PDTT terkait audit yang dilakukan BPK RI.

"Karena di tahun-tahun sebelumnya itu terdapat sejumlah temuan di sana dan hasil audit itu prosesnya seperti apa," ucap Febri.

KPK pada Rabu (12/7) memeriksa tiga saksi dalam penyidikan kasus tersebut untuk tersangka Rochmadi Saptogiri (RSG).

Tiga orang yang diperiksa itu, yakni Kasubtim 2 BPK RI Fitriyadi, Auditor BPK RI Andi Bonanganom, dan PNS pada BPK RI Sri Rahaju Pantjaningrum.

KPK telah menetapkan Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dan Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi itu berupa pemberian hadiah atau janji terkait pemeriksaan laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016 untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan dilakukan gelar perkara siang tadi disimpulkan ada dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan keuangan Kemendes tahun 2016, dan KPK meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu (27/5).

Empat tersangka itu adalah SUG (Sugito) selaku Irjen Kemendes, JBP (Jarot Budi Prabowo) eselon 3 Kemendes, RSG (Rochmadi Saptogiri) eselon 1 di BPK dan ALS (Ali Sadli) auditor BPK.

Sebagai pihak pemberi Sugito dan Jarot disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan sebagai penerima Rochmadi dan Ali disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau 5 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Keempat orang tersebut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat (26/5) di gedung BPK dan Kemendes PDTT. (Ant/DS)

http://rri.co.id/post/berita/411793/nasional/kpk_dalami_proses_penentuan_opini_kasus_kemendesbpk.html



Original Post

Perppu Ormas Rawan Gugatan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-7-13

Perppu Ormas Rawan Gugatan

Pembubaran Tak Lagi Melalui Pengadilan

JAKARTA - Pemerintah mengambil jalan pintas terhadap mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas). Kini pembubaran ormas yang dianggap anti-

Pancasila tidak perlu menempuh jalur pengadilan

Cukup dengan sekali peringatan dan diabaikan, kegiatan ormas bisa langsung dihentikan pemerintah dan diikuti pembubaran.

Mekanisme baru pembubaran ormas itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 "tertun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Menko Polhukam Wiranto mengumumkan penerbitan perppu baru tersebut kemarin (12/7).

lsi perppu itu tak ubahnya aturan bypass mekanisme pembubaran ormas. Bagaimana tidak, pemerintah menghapus sejumlah pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan status badan hukum ormas dalam UU Nomor 17Tahun2013, mulai pasal 63 sampai 80. Sebagai gantinya, pemerintah mengubah isi pasal 60,61, dan 62.

Dengan demikian, mekanisme pembubaran ormas menjadi lebih ringkas. "Mekanismenya jelas berubah," kata Wiranto.

Pasal 60 Perppu Ormas menyatakan, ormas yang melanggar ketentuan dapat dijatuhi sanksi administratif dan pidana Secara lebih terperinci, sanksi administratif diatur dalam pasal 61. Yakni, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, serta pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum ormas.

Sanksi terakhir dapat dilakukan

kementerian, lembaga, atau instansi yang menerbitkan izin pembentukan ormas pasca keluarnya surat peringatan pertama yang kemudian disusul sanksi penghentian kegiatan. "Tatkala yang diberi izin ngawur, yang diberi izin nga-co, yang diberi izin tidak sesuai dengan kesepakatan semula," terang Wiranto.

Berbeda dengan ketentuan dalam UU Ormas, surat peringatan dalam Perppu Ormas hanya dikeluarkan sekali. Itu pun dengan jangka waktu sepekan. Hal tersebut dijabarkan dalam pasal 62 yang juga ubahan pasal serupa dalam UU Ormas. Dengan pasal 60,61, dan 62 Perppu Ormas, mekanisme pemberian sanksi sampai pencabutan status badan hukum ormas tidak membutuhkan waktu lama.

Bahkan, pemerintah tidak perlu meminta pertimbangan Mahkamah Agung (MA), DPR, kejaksaan, maupun kepolisian untuk menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 65 Perppu Ormas. Pemerintah juga tidak perlu melalui tahap di meja hijau sampai keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang disebut dalam Perppu Ormas, Wiranto menyatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemen-dagri) juga punya kewenangan memberikan sanksi dan mencabut status badan hukum ormas. "Sebagian nanti di Kementerian Dalam

Negeri," katanya.

Menurut Wiranto, bypass pembubaran ormas itu sesuai dengan asas hukum administrasi contario actus yang sebelumnya tidak dikena] dalam UU Ormas. Asas hukum tersebut menyatakan, yang berwenang mencabut atau membatalkan izin adalah lembaga yang mengeluarkan izin.

Wiranto menegaskan, asas hukum itu tidak terwadahi dalam UU Ormas. Selain itu, UU tersebut dianggap sudah tidak memadai sebagai benteng dari ideologi anti-Pancasila. Karena itu, pemerintah menerbitkan perppu.

Dia pun menekankan, pemerintah tidak sembarangan menerbitkan Perppu Ormas. Semua sudah melalui kajian yang mendalam dan komprehensif. Pemerintah, lanjut Wiranto, sama sekali tidak memiliki niat untuk membatasi ormas. Apalagi ormas Islam. "Bukan, sama sekali bukan."

Berdasar data yang berhasil dihimpun Kemenko Polhukam, jumlah ormas di Indonesia saat ini mencapai 344.039. "Beraktivitas dalam segala bidang kehidupan. Baik tingkat nasional maupun daerah," jelas jenderal TNI purnawirawan itu. Pemerintah punya kewajiban memberdayakan seluruh ormas itu sehingga bisa berkontribusi positif untuk negara.

Namun, belakangan pemerintah melihat ada ormas yang melaksanakan kegiatan di luar ketentuan. Bahkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membenarkan bahwa Perppu Ormas dibuat untuk memangkas mekanisme pemberian sanksi dan pencabutan status badan hukum ormas yang diatur dalam UU Ormas. Dengan aturan itu, pembubaran ormas membutuhkan waktu lama. Padahal, menurut JK, saat ini dibutuhkan aturan yang mempercepat pembubaran ormas anti-Pancasila.

"Kondisi nasional ini perlu, tapi itu kan sesuai undang-undang juga. Saya kira itu hanya cara," ujarnya setelah membuka simposium nasional di Gedung Nusantara IV kompleks DPR, kemarin.

Dia menuturkan, pembubaran ormas merupakan hal biasa. Tidak berbeda dengan pencabutan izin perusahaan. Bila perusahaan yang telah diberi izin melanggar ketentuan, pemerintah mencabut izinnya.

"Biasa-biasa, apa sajalah. Ada mahasiswa tidak sesuai dengan aturan, boleh dipecat. Ada organisasi yang tidak sesuai dengan izinnya, ya pasti tindak," ujar JK.

Sebelumnya, dorongan pembentukan Perppu Ormas muncul dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang terdiri atas 14 ormas Islam. Salah satunya PB NU.

Ketua PB NU Robikin Emhas menilai Presiden Joko Widodo sangat aspiratif. "Sudah tepat dan konstitusional," terangnya kepada Jawa Pos kemarin.

Dia menyatakan, organisasinya mendukung penuh penerbitan Perppu Ormas. Dia pun sepakat

dengan JK. Aturan tersebut, kata dia, akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal tanpa memberangus hak-hak konstitusional ormas.

BukanhanyaNUMuhammadiyah pun turut menyoroti aturan baru yang dikeluarkan pemerintah itu. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, pihaknya sepakat dengan pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila, anarkistis, dan mengancam kerukunan di masyarakat.

Namun, berkaitan dengan mekanisme, pembubaran ormas tetap harus ditempuh dengan cara formal konstitusional, yaitu melalui pengadilan. Jangan sampai pemerintah bertindak represif seperti era Orde Baru.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan salah satu ormas yang dinilai berseberangan dehgan Pancasila. Organisasi ter-

sebut dinilai membahayakan NKRI serta merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, Pemuda Muhammadiyah juga mendukung niat pemerintah membubarkan HTI yang sudah disampaikan lebih dulu.

Berkaitan dengan hal itu, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto kembali berlainan sikap dengan pemerintah. Dia mengecam penerbitan Perppu Ormas. Menurut dia, perppu tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah terhadap ormas. Terlebih, sejak awal pemerintah telah berniat membubarkan HTI dan segala aktivitasnya.

Ismail menjelaskan, UU Ormas sudah dibuat sedemikian rupa, termasuk dalam hal prosedur pembubaran. Itu dimaksudkan untuk melindungi ormas dari kezaliman pemerintah yang ingin membubarkan ormas tanpa dasar yang jelas. "Ketika ketentuan itu diubah,

apalagi dengan menghilangkan mekanisme pengadilan, pemerintah jelas sengaja akan bertindak zalim," ujarnya kemarin.

Ismail juga sepakat dengan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas. Pemerintah telah menjadi contoh buruk dalam ketaatan pada UU. Ketika UU dirasa menyulitkan pemerintah, dibuatlah perppu. "Bersama Prof Yusril, kami akan gugat perppu itu ke MK (Mahkamah Konstitusi)," tambahnya.

Yusril pun memastikan bahwa gugatan segera diajukan ke MK. HTI sudah memberikan kuasa kepada pihaknya untuk mengajukan permohonan uji materi perppu tersebut. Sebab, perppu itu diyakini bertentangan dengan UUD 1945.

(bay/byu/jun/lum/syn/agm)





Original Post

Hari Ini Giliran Sidang Miryam

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-7-13

Hari Ini Giliran Sidang Miryam

Kasus E-KTP, Dua Terdakwa Minta Keringanan Hukuman

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mempercepat penuntasan proses hukum terkait perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Selain menuntut terdakwa Irman dan Sugiharto, komisi antirasuah itu akan memulai sidang perdana terhadap Miryam S. Haryani di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini (13/7)

"Akan kami perlihatkan kepada publik video rekaman pemeriksaan yang menyebutkan sejumlah nama (penekan Miryam, Red) dan video pemeriksaan Miryam sebagai saksi saat itu," terangnya.

Sementara itu, terdakwa e-KTP Irman dan Sugiharto akhirnya membacakan nota pembelaan (pleidoi) di hadapan majelis hakim kemarin. Agenda yang sempat tertunda karena Irman dirawat lima hari di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta tersebut diwarnai isak tangis para terdakwa yang membacakan pleidoi.

Sugiharto misalnya. Mantan direktur pengelolaan informasi administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu sesenggukan ketika membacakan kesimpulan pembelaannya. "Saya mohon maaf atas kejadian ini. Terutama kepada istri, anak, dan cucu. Saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan aturan," ujarnya sambil terisak.

Irman dan Sugiharto meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya. Sebab, keduanya secara resmi telah menjadiyMsftce collaborator (JC) untuk membantu KPK membongkar kasus e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun.

Sebelumnya JPU KPK menuntut Irman hukuman 7 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta. Sedangkan Sugiharto dituntut 5 tahun serta denda Rp 400 juta.

Perkembangan Angket KPK

Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di gedung utama Mabes Polri kemarin (12/7). Dalam pertemuan itu, pansus meminta mendapatkan perlindungan dari Polri untuk aktivitasnya dalam hak angket.

Sebelumnya DPR sempat melontarkan keinginan agar Polri menjemput paksa Miryam S. Haryani dari KPK. Namun, pertemuan membahas keinginan tersebut bakal sia-sia karena terkunci dengan gugatan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dimulai sekitar pukul 12.00, pertemuan berlangsung secara tertutup. Setelah lebih dari dua jam, barulah anggota pansus keluar. Ketua Pansus Angket KPK DPR Agun Gunandjar menjelaskan, pansus datang dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi untuk meminta dukungan Polri dalam tugas penyelidikan angket yang dilakukan. Sehingga angket itu bisa berjalan efektif dan efisien. "Tidak malah menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif" ujarnya.

Bentuk dukungan tersebut bisa berupa perlindungan terhadap setiap narasumber, ahli, serta anggota pansus dan bahkan perlindungan dari mobilisasi massa. "Kami ini tidak ingin menimbulkan kegaduhan," ucap nya.

(tyo/idi7c9/agm)





Original Post

Menanti 'waktu pas' ala KPK umumkan tersangka baru korupsi e-KTP

Media Online merdeka.com
2017-07-13

Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) terus menggeber pengusutan kasuskorupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Apalagi dalam persidangan, banyak fakta yang terungkap jika aliran dana mengucur ke sejumlah anggota DPR periode 2009-2014.

Jika tidak ada arang melintang, komisi yang bertugas memberangus korupsi itu bakal segera mengumumkan nama tersangka baru dalam kasus tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus mega korupsi tersebut. Pengumuman tersangka baru akan diumumkan KPK bulan ini.

Kepastian itu setelah penyidik melakukan gelar perkara dan telah ada keputusan dari jajaran pimpinan KPK dalam hasil gelar perkara tersebut.

"Gelar perkara sudah dilakukan, sudah diputuskan, mungkin akan segera kita umumkan," kata Agus, Selasa (11/7) lalu.

Agus menyatakan pengumuman tersangka baru dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu akan dilakukan bulan ini. Namun demikian, dia enggan membeberkan kapan waktu tepatnya.

"Iya (bulan ini)," ujarnya singkat.

Dia juga enggan membeberkan identitas orang yang berpotensi dijadikan tersangka. Dia menjelaskan butuh minimal dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status seseorang menjadi tersangka. Selain itu, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka cukup bervariatif, meski dalam perkara yang sama.

"Alat bukti kan untuk setiap orang berbeda," katanya.

Sementara itu, di kesempatan dan waktu berbeda, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang enggan berkomentar mengenai adanya tersangka baru dalam kasus itu. Saat dikonfirmasi mengenai sudah adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) terkait nama tersangka dari kalangan politikus, Saut meminta semua pihak bersabar. Dia menyatakan, KPK akan membeberkan semuanya pada waktu yang tepat.

"Enggak boleh ngomong itu dulu ya. Nanti juga akan dijelaskan jika waktunya sudah pas, sabar dulu, saya tidak bisa jawab," kata Saut saat ditemui di Gedung Dirjen Bea dan Cukai,Jakarta Timur, Rabu (12/7) kemarin.

Ketika ditanya Sprindik Ketua DPR RI, Setya Novanto apakah sudah keluar seminggu lalu, dia pun tetap enggan menjawab kepada awak media.

"Enggak boleh, saya enggak boleh ngomong itu," katanya.

Usai Lebaran, KPK telah memanggil sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 untuk dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong. Mereka yang memenuhi panggilan KPK antara lain; Agun Gunanjar, Olly Dondokambey, Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Abdul Malik Haramain, Teguh Juwarno, Taufiq Effendi, Melchias Marcus Mekeng, Marzuki Alie, dan Tamsil Linrung. Nama-nama tersebut diperiksa KPK dengan jadwal waktu yang berbeda.

Sementara itu, yang tak memenuhi panggilan KPK yakni mantan Ketua DPR Ade Komarudin dan Ketua DPR Setya Novanto. Untuk Ade Komarudin seharusnya menjalani pemeriksaan pada Selasa (20/6). Namun yang bersangkutan tak hadir. Pria yang disapa Akom itu mengirimkan surat ke KPK yang berisi pemberitahuan tak bisa memenuhi panggilan KPK karena tengah menjalani pemeriksaan kesehatan.

KPK kemudian memanggil ulang Akom dan istri Netty Marliza pada Senin (3/7). Namun yang bersangkutan tak bisa hadir dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada penyidik KPK. Pemanggilang ulang pun dijadwalkan akan kembalin dilakukan KPK.

Sementara, Setya Novanto dipanggil KPK pada Jumat (7/7) lalu. Namun ketua umum Partai Golkar itu tak hadir. Kabiro Kesetjenan DPR Hani Tahaptari mengatakan, Setya Novanto tidak dapat hadir karena sakit vertigo.

Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham memastikan Setnov akan memenuhi panggilan KPK pada undangan berikutnya untuk memberikan keterangan. "Kita tunggu dan kita doakan agar supaya Pak Setnov kesehatannya pulih kembali dan tentu bila ada panggilan dari KPK akan memenuhi," kata Idrus di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Minggu (9/7).

Nama-nama di atas tersebut termaktub dalam surat dakwaan dan tuntutan milik dua terdakwa sebelumnya, Irman; mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan Sugiharto; mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Kemendagri. Mereka disebut telah menerima sejumlah uang dari Andi Narogong sebagai kompensasi agar proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun bisa berjalan mulus.

Peran Andi menjadi sorotan saat nama Setya Novanto selalu dikaitkan dengannya. Selama proses persidangan sejumlah saksi mengatakan Andi Narogong adalah orang dekat Setya Novanto. Bahkan dalam proyek e-KTP, Setya yang menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar saat itu menyerahkan urusan proyek kepada Andi, meski Andi tidak ikut serta secara langsung dalam pengerjaan proyek tersebut.

Kesaksian terdakwa Irman menandaskan fakta tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat.

"Saya diajak ke ruang ketua fraksi Golkar sama Andi. Saya diajak menemui Pak Setya Novanto," ujar Irman saat menyampaikan kesaksiannya sebagai terdakwa dalam sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (12/6).

Dia menceritakan maksud Andi menemui Setya untuk meminta kepastian soal pembahasan anggaran di DPR.

"Pak Nov bagaimana nih anggaran biar Pak Irman enggak ragu-ragu," kata Andi kepada Setya Novanto seperti yang disampaikan Irman dalam persidangan.

"Ini sedang kita koordinasikan. Perkembangannya nanti dengan Andi," jawab Setya.

Adanya pertemuan di ruang Setya menindaklanjuti kedatangan Andi ke kantor Irman guna membahas proyek yang akhirnya merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Rencana kedatangan Andi sudah diketahui oleh Irman setelah dia dipanggil oleh mantan Ketua Komisi II DPR, Burhanudin Napitupulu dan menjelaskan pengerjaan proyek tersebut butuh perhatian kepada komisi II DPR. Perhatian dalam pembahasan ini diakui Irman adalah permintaan uang sebagai pelicin agar pengerjaan proyek bisa lancar. [dan]

http://www.merdeka.com/peristiwa/menanti-waktu-pas-ala-kpk-umumkan-tersangka-baru-korupsi-e-ktp.html



Original Post

Situasi Laut China Selatan setahun pascaputusan PCA

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-07-13

Jakarta (ANTARA News) - Situasi Laut China Selatan setahun setelah putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) PBB di Den Haag, Belanda,masih rumit, karena China terus melakukan berbagai kegiatan di wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan keprihatinan masyarakat di kawasan itu.

Apa hasil-hasil keputusan PCA itu? Pada tanggal 12 Juli 2016, PCA memutuskan tidak mengakui "garis-garis berbentuk U" di wilayah Laut China Selatan yang diklaim sebagai wilayah teritorial China dan memenuhi Filipina sebagai penggugat. Mahkamah itu menyatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum, dan menolak "hak sejarah" dari China di Laut China Selatan.

Keputusan itu juga jelas mengidentifikasi bahwa pulau buatan China yang dibangun di atas terumbu karang di Laut China Selatan tidak dapat dianggap sebagai zona ekonomi eksklusif 200 mil.

PCA telah menetapkan bahwa China telah melanggar kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusif melalui kegiatan-kegiatan, seperti memblokir kapal penangkap ikan Filipina, membangun pulau buatan, dan hak-hak memancing di Scarborough Shoal.

Segera setelah putusan PCA keluar, Beijing menanggapinya dengan mengumumkan "tidak dapat menerima dan tidak mengakui" putusan tersebut. Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan Nasional, dan banyak media resmi di negara itu secara bersamaan mendukung keputusan pemerintahnya untuk menolaknya.

Dalih penolakan mereka ialah pulau-pulau dan batu-batu. Kawasan itu dikendalikan dengan zona ekonomi eksklusif dan para nelayanya telah beroperasi di sana selama 2.000 tahun.

Keputusan mahkamah itu memiliki dasar hukum internasional yang penting, UNCLOS 1982. Semua negara di kawasan itu, termasuk China, telah menandatangani dan meratifikasi konvensi ini dan dokumen ini memiliki dasar hukum umum untuk penyelesaian sengketa maritim.

China telah mengklalim seluruh wilayah Laut China Selatan miliknya, sementara Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan juga mengklaim sebagian kawasan strategis itu menjadi teritorial mereka. Hingga kini, wilayah itu masih dipersengekatan para pihak dan cara-cara diplomasi ditempuh.

Aktivitas China

Dengan dukungan kekuatan yang sangat kuat dan fasilitas paling modern, dalam kurun waktu 2014 s.d. 2015, China telah membangun pulau-pulau buatan di Laut China Selatan. Dikabarkan total pertambahan luas oleh China di Kepualauan Spratly adalah sekitar 1.300 hektare. Ini adalah skala pekerjaan yang dapat dikatakan terbesar di planet ini dan tidak pernah ada tandingannya.

Aktivitas selanjutnya yang dilakukan China ialah membangun dua bandara utama di Cross Island dengan landasan pacu sepanjang lebih dari 3.000 meter, melayani naik-turunnya pesawat pengebom strategis milikya.

Di pulau-pulau dekatnya China telah membangun hanggar-hanggar, radar frekuensi tinggi yang memiliki kemampuan untuk mengontrol setiap pesawat, kapal asing yang melintasi Selat Malaka dan Laut China Selatan.

Secara paralel dengan kegiatan konstruksi pangkalan militer, China juga membangun pekerjaan sipil, seperti klinik kesehatan, pusat bantuan, penyelamatan di laut, dasar jasa kelautan, perbaikan kecil, pompa minyak, tanker, membangun mercusuar, pusat penelitian- penelitian ilmiah kelautan dan lingkungan.

Mereka mengatakan bahwa membangun fasilitas-fasilitas sipil tidak hanya melayani kebutuhan China sendiri, tetapi juga semua kapal internasional.

Namun, aktivitas China itu yang tetap berjalan walaupun PCA telah mengeluarkan keputusannya. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi.

Reaksi Masyarakat Internasional

Setelah pembicaraan tahunan dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di Sydney, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson memperingatkan China agar tidak menggunakan kekuatan ekonomi untuk menghindari tanggung jawab internasional Beijing di Laut China Selatan.

Tillerson juga menegaskan pernyataan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis yang memprotes kegiatan pembangunan China di Laut China Selatan, yang diperdebatkan.

"Amerika Serikat dan Australia menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan, serta penggunaan yang sah di laut, terutama di Laut China Selatan dan di tempat lain, untuk memastikan operasi normal tatanan hukum berdasarkan aturan. Kami menentang pembangunan kegiatan pulau buatan dan militerisasidi perairan internasional," kata Menlu AS.

Menurut dia, aktivitas China di Laut China Selatan sangat mengkhawatirkan dan dapat menjadi ancaman bagi ekonomi global jika Bejing mengendalikan akses ke wilayah perairan itu yang sangat vital bagi militer dan perdagangan besar.

Selain AS, negara-negara lain, seperti Jepang, Australia, dan Prancis sangat prihatin atas tindakan China setelah PAC mengeluarkan keputusan tersebut. Negara-negara ini menginginkan China berperilaku secara bertanggung jawab sebagai kekuatan utama dalam rangka menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.

Untuk ASEAN, isu Laut China Selatan telah menimbulkan perpecahan di antara beberapa negara anggotanya. Menghadapi perkembangan yang kompleks di kawasan, 10 negara anggota perhimpunan ini memerlukan solidaritas di antara sesama. Nilai-nilai yang telah dibangun bersama selama ini telah menjadi keberhasilan ASEAN yang diakui di dunia. Oleh karena itu, jika masalah Laut China Selatan tidak diselesaikan dengan baik, tidak mustahil pembangunan organisasi ini pada masa depan akan terpengaruh.

ASEAN dan China harus segera mencapai Tata Perilaku (COC) mengikat, komprehensif, bermakna, dan menjadi alat yang efektif untuk mencegah konflik dan menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, dan keselamatan di wilayah tersebut.

Pada tanggal 18 Mei, ASEAN dan China telah mengadakan pertemuan tingkat pejabat senior ASEAN-China mengenai Implementasi Deklarasi XIV tentang Tata Perilaku Para Pihak (DOC) di Laut China Selatan (DOC) di China.

Pada pertemuan itu, para pihak mencatat hasil kelompok kerja DOC/COC mengenai kerangka rancangan COC, dan setuju untuk menyerahkan draf ke Konferensi Menteri ASEAN-China pada bulan Agustus sebagai pertimbangan dan arahan. Adopsi resmi kerangka untuk COC akan berlangsung pada bulan November di Filipina yang menjabat keketuan ASEAN tahun ini.

Mereka menegaskan untuk terus melanjutkan dialog dan konsultasi dalam rangka mempercepat proses DOC/COC demi memelihara dialog dan kerja sama bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan.Editor: B Kunto Wibisono

http://www.antaranews.com/berita/640013/situasi-laut-china-selatan-setahun-pascaputusan-pca



Original Post

Sidang Perdana Miryam dan Rekaman Penyidikan yang Segera Dibuka

Media Online Detikcom
2017-07-13

Jakarta - Miryam S Haryani akan menjalani sidang perdana kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang e-KTP hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dari jadwal di PN Tipikor Jakarta, Miryam akan menjalani sidang perdana pada hari ini, Kamis (13/7/2017). Agenda sidang yaitu pembacaan surat dakwaan.

Kasus Miryam ini memang menjadi sorotan lantaran muncul tudingan bila yang menekannya adalah para anggota DPR hingga akhirnya bergulirlah hak angket. Namun pada Selasa (11/7), Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bila rekaman penyidikan Miryam akan dibuka dalam sidang.

Agus ingin publik tahu siapa yang sebenarnya berbohong.

"Itu justru yang akan saya dulukan (soal rekaman). Tolong supaya nanti rakyat melihat pada waktu itu nanti diperdengarkan di pengadilan. Mari kita dengarkan bersama-sama apakah KPK berbohong atau tidak," ucap Agus.

Problematika terkait rekaman itu memang cukup pelik. DPR beralasan ingin mendengarkan rekaman tersebut lantaran disebutkan bila ada anggota DPR yang menekan Miryam. Sementara, Miryam sendiri membantahnya lalu ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan pemberian keterangan palsu.

Sangkaan tersebut disebut KPK diberikan Miryam saat persidangan dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Penetapan tersangka ini tindak lanjut KPK setelah Miryam saat dihadirkan sebagai saksi pada persidangan 23 Maret 2017 mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Sambil menangis terisak, Miryam mencabut BAP soal bagi-bagi duit.

Pada 30 Maret 2017, Miryam yang dikonfrontasi dengan penyidik KPK di persidangan menyatakan tetap mencabut keterangan dalam BAP karena mengaku diancam penyidik saat diperiksa.

Padahal penyidik KPK yang dikonfrontasi dalam persidangan menegaskan tidak ada penekanan saat proses pemeriksaan. Miryam di persidangan menyebut tidak tahu menahu soal dugaan korupsi e-KTP termasuk dugaan bagi-bagi duit di Senayan sebagaimana dakwaan jaksa KPK.

KPK menjerat Miryam dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(dhn/dhn)

https://news.detik.com/berita/d-3558141/sidang-perdana-miryam-dan-rekaman-penyidikan-yang-segera-dibuka



Original Post

Tewas Saat Minum Kopi: Pembunuhan Mirna dan Kasus Firman Pasuruan

Media Online Detikcom
2017-07-13

Jakarta - Publik dikejutkan dengan peristiwa tewasnya remaja bernama Firman Hidayat (16) saat menikmati minuman kopi yang dicampur es. Hal tersebut seakan mengingatkan kembali pada kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

Firman yang merupakan siswa kelas 1 di salah satu SMK swasta di Kota Pasuruan, Jawa Timur, jatuh dari kursi saat menikmati es cappuccino pada Rabu (12/7) kemarin. Setelah ambruk, Firman diketahui meninggal dunia.

Yang menjadi perhatian adalah gejala kejang-kejang yang dialami Firman sebelum meninggal dunia. Gejala tersebut sama dengan yang dialami oleh Mirna sesaat setelah meminum es kopi Vietnam yang telah dicampur dengan sianida.

Peristiwa saat Firman mengalami kejang-kejang diungkapkan oleh rekannya Eki Firman Maulana (15) yang juga ikut memesan es kopi tersebut. Menurutnya, sebelum jatuh dan meninggal tidak ada gejala aneh pada korban.

"Tadi (korban) datang ke sini duluan, langsung pesan minuman. Saat saya datang minumannya sudah mau habis. Saya lalu pesan minuman juga. Tak lama kemudian, dia jatuh dan meninggal," kata Eki Firman Maulana.

"Sempat kejang-kejang," sambungnya.

Mirip dengan kasus pembunuhan Mirna, Mirna juga awalnya bersama dengan temannya Hani dan Jessica, bertemu di Kafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu, 6 Januari 2016 lalu. Setelah menyeruput es kopi Vietnam pesanannya, Mirna tiba-tiba kejang-kejang hingga akhirnya meninggal dunia.

Polisi dari Polres Pasuruan Jawa Timur telah melakukan visum untuk mengetahui penyebab kematian Firman. "Jenazah korban kami bawa ke kamar mayat RSUD dr Soedarsono untuk divisum," kata Kanit Pidana Umum Polres Pasuruan Kota, Ipda Hajir Sujalmo di lokasi, Rabu (12/7/).

Namun, pihak keluarga menolak autopsi untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kematian itu. Keluarga Firman juga belakangan telah mengikhlaskan kepergiannya.

"Keluarganya menolak autopsi. Kakaknya yang mewakili keluarga karena kedua orang tua korban sedang sakit," jelas Ipda Hajir.

Peristiwa kematian Firman tersebut sepertinya tidak akan terkuak. Karena pihak keluarga Firman meminta polisi untuk menghentikan kasus tersebut.

"Atas permintaan keluarga penyelidikan dihentikan. Keluarga diwakili kakaknya sudah tanda-tangan surat pernyataan, menerima kejadian ini sebagai musibah. Keluarganya mengatakan semuanya sudah atas kehendak Allah," tutur Ipda Hajir.

Kembali ke kasus Mirna, polisi lalu mengusut kasus kematiannya dengan memeriksa sejumlah saksi, dari pegawai kafe, Jessica, Hani, orang tua Mirna, suami Mirna, saudara kembar Mirna, sampai beberapa saksi ahli sejak 7 Januari hingga 28 Januari. Polisi juga melakukan autopsi jasad Mirna dan uji laboratorium untuk mencari tahu penyebab kematian Mirna. Polisi mendapati zat korosif di lambung Mirna. Zat itu adalah racun sianida, yang menjadi penyebab tewasnya Mirna.

Akhirnya berdasarkan alat bukti yang cukup, Jessica Wongso ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka pada Jumat, 29 Januari 2016. Surat penangkapan atas Jessica dikeluarkan. Polisi mencari Jessica untuk proses penyidikan.

Sidang perdana Jessica Wongso digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta, pada Rabu, 15 Juni 2016. Terakhir, permohononan kasasi dari Jessica Wongso ditolak Mahkamah Agung. Jessica tetap divonis hukuman 20 tahun penjara karena melakukan pembunuhan berencana atas Wayan Mirna Salihin.
(fdu/dhn)

https://news.detik.com/berita/d-3558119/tewas-saat-minum-kopi-pembunuhan-mirna-dan-kasus-firman-pasuruan



Original Post

Kasus Korupsi, Mantan Gubernur Bengkulu Ditahan

Media Online Beritasatu
2017-07-13

Bengkulu - Mantan Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah (JH), Rabu (12/7), ditahan di rumah tahanan (Rutan) Malbero, setelah Kejari setempat menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu.

JH ditetapkan tersangka oleh penyidik Mabes Polri dua tahun lalu dalam kasus dugaan korupsi dana honorer pegawai rumah sakit umum (RSU) M Yunus, Bengkulu, sebesar Rp5,4 miliar.

Sebelum ditahan di Rutan kelas IIA Malbero, Kota Bengkulu, JH sempat menjalani pemeriksaan beberapa jam di kantor Kejari setempat.

Seusai menjalani pemeriksaan di kantor Kejari Bengkulu, sekitar pukul 14.00 WIB, JH didampingi pengacaranya, Muspani SH bersama penyidik Kejari setempat langsung naik mobil tanahan menuju Rutan Malbero.

Dalam kesempatan tersebut juga terlihat beberapa penyidik dari Mabes Polri di kantor Kejari setempat sambil memeriksa secara cemat berkas acara pemeriksaan (BAP) sebelum membawa JH ke Rutan Malbero.

Sebelum dibawak ke Rutan Malbero, JH mengatakan, pelimpahan berkas perkara ini merupakan proses hukum yang harus dilalui dan tidak dapat dipungkiri.

"Jadi, sebagai warga negara yang baik harus menghormati dan mengikuti proses hukum. Proses hukum dalam perkara ini harus saya ikuti," ujarnya sambil masuk ke dalam mobil tahanan Kejari Bengkulu.

Sementara itu, Kepala Kejari Bengkulu, Made Sudarmawan membenarkan pihaknya telah menerima berkas perkara kasus dugaan korupsi dana honorer pegawai RSUD M Yunus Bengkulu dari penyidik Mabes Polri.

"Berkas perkara kasus dugaan korupsi RSU M YUnus Bengkulu sebesar Rp 5,4 miliar yang kita terima dari Mabes Polri sudah lengkap dan tersangkanya mantab Gubernur Bengkulu, JH kita tahan di Rutan Malbero untuk kelancaran proses penyidikan selanjutnya," ujarnya.

Made menambahkan, tersangka JH akan ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penelitian barang bukti dan pemeriksaan tersangka. Namun, jika pemeriksaan barang bukti dan tersangka belum tuntas, maka bisa diperpanjang kedua selama 20 hari lagi," ujarnya.

Alasan penyidik menahan tersangka selain untuk memperlancar proses penyidikan selanjutnya juga mengantisipasi tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatan yang sama.

"Kasus dugaan korupsi ini segera kita limpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu untuk disidangkan dalam waktu dekat. Karena itu, proses penyidikan segera dituntaskan secepatnya," ujarnya.

Tersangka JH dijerat Undang-Undang (UU) No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 2 dan 3 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Seperti diketahui dalam kasus dugaan korupsi dana hororer di RSU M Yunus Bengkulu sebesar Rp 5,4 milir itu, penyidik Polda Bengkulu telah menetapkan beberapa orang tersangka, termasuk mantan gubernur JH.

Dari beberapa tersangka itu, 3 orang di antaranya sudah divonis dan dijatuhi hukuman penjara oleh majelis hakim PN Bengkulu. Mereka adalah mantan Dirut RSU Yunus Bengkulu, Zulman Zuhri Amran, mantan bendaraha RSU Yunus Hisar C Sihotang, mantan staf keuangan, Darmawi.

Sedangkan satu tersangka lagi mantan Dirut RSU M Yunus Bengkulu, Yusdi Zahrias Tazar, tapi belum sempat kasusnya di sidangkan di PN Bengkulu, tersangka telah meninggal dunia dan tersangka lainnya, mantan Gubernur Bengkulu, JH.

Saat ini, ada 3 mantan Gubernur Bengkulu yang tersandung kasus korupsi, yakni Gubernur Agusrin M Najamudin kasus korupsi dana pajak PBHTB sebesar Rp 27 miliar, Junaidi Hamsyah kasus dugaan korupsi honor RSU M Yunus Bengkulu sebesar Rp 5,4 miliar dan Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti terjaring OTT KPK terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kabupaten Rejang Lebong senilai Rp 1 miliar.
Sumber: Suara Pembaruan

http://www.beritasatu.com/nasional/441231-kasus-korupsi-mantan-gubernur-bengkulu-ditahan.html



Original Post

Media