JPU Sebut Politikus PKB Terima Suap Rp7 Miliar

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-7-14

JPU Sebut Politikus PKB Terima Suap Rp7 Miliar

JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa anggota sekaligus Ketua Kelompok Fraksi (Ka-poksi) PKB di Komisi V DPR Musa Zainuddin menerima suap Rp7 miliar.

Penerimaan tersebut secara gamblang dituangkan dalam dakwaan nomor DAK-39/24/07/ 2017 atas nama Musa Zainuddin yang dibacakan JPU yang dipimpin Wawan Yunarwanto dengan anggota Ariawan Agustiartono, Taufiq Ibnugroho, dan Riniyati Karnasih. Surat dakwaan itu dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

JPU Wawan Yunarwanto mengatakan, Musa Zainuddin selaku penyelenggara negara

dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR 2014-2019 yang berposisi tugas di Komisi V DPR, telah menerima suap dari terpidana Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. "Terdakwa (Musa) melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp7 miliar dari Abdul Khoir," ungkap Wawan.

Uang tersebut menggerakkan Musa selaku anggota Komisi V DPR 2014-2019 agar mengusulkan program tambahan belanja prioritas/opti-malisasi/optimasi/on top dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur Jalan Taniwel-Saleman dan Rekonstruksi Jalan Piru-Waisala di wilayah BPJN IX. "Dengan maksud agar proyek-proyek tersebut bisa dikerjakan PT

Windhu Tunggal Utama dan PT Cahaya Mas Perkasa," ujar Wawan.

Atas perbuatannya, Musa didakwa dengan Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(l) KUHPidana sebagaimana dalam dakVaan pertama atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Selepas diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim Masud untuk menanggapi dakwaan, Musa Zainuddin dan tim penasihat hukumnya mengaku akan mengajukan nota keberatan (eksepsi). "Yang Mulia, kami akan ajukan eksepsi. Kami minta waktu dua Minggu," ungkap tim penasihat hukum Bambang Hartono.

sabirlaluhu





Original Post

Ketua DPP Golkar Didakwa Terima Suap Rp3,411 Miliar

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-7-14

Ketua DPP Golkar Didakwa Terima Suap Rp3,411 Miliar

JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemuda dan Olahraga Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq menerima suap Rp3,411 miliar dalam pengadaan Alquran 2011-2012.

Hal tersebut dituangkan JPU dalam surat dakwaan atas nama Fahd yang dibacakan JPU diketuai Lie Putra Setiawan dengan anggota Nanang Suryadi, Bayu Satriyo, dan Heradian Salipi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

JPU Lie Putra Setiawan membeberkan, Fahd bersama dengan terpidana Zulkarnaen Djabar(saatkasusterjadimen-jabat anggota Komisi VIII DPR merangkap wakil bendahara umum DPP Partai Golkar) dan Dendy Prasetia Zulkarnaen

Putra (anak Zulkarnaen yang saat itu menjabat sebagai sekretaris jenderal Gema MKGR) telah melakukan perbuatan pidana kurun September hingga Desember 2011 di berbagai tempat.

"Yaitu beberapa kali menerima uang masing-masing sejumlah Rp4,74 miliar, Rp9,25 miliar, dan sejumlah Rp400 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rpl4,39 miliar atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari Abdul Kadir Alaydrus (direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia dan pemilik PT Adhi Aksara Abadi Indonesia)," ungkap JPU Lie.

Dari total nilai uang tersebut, Fahd menerima uang Rp3,411 miliar sebagai bagian sendiri. Dalam pengurusan dua proyek berbeda tersebut, Fahd, Zulkarnaen, dan Dendy, serta pihak lainnya

aktif melakukan pertemuan, lobi-lobi, intervensi, dan komunikasi dengan pejabat di Kemenag.

Atas perbuatannya, JPU mendakwa Fahd dengan Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(l) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) Kupidana sebagaimana dalam dakwaan pertama. Atau Pasal 11 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(l) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Setelah dakwaan dibacakan, Fahd mengaku tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi). "Saya mengakui bersalah dan siap dihukum," ujar Fahd di hadapan majelis hakim.

sabirlaluhu





Original Post

Mantan anggota Komisi II DPR

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-7-14

Mantan anggota Komisi II DPR

yang kini menjabat anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani saat menghadiri sidang perdana dengan agenda dakwaan kasus dugaan kesaksian palsu di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Miryam didakwa memberikan kesaksian palsu saat sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

KORAN SINDO/YULIANTO





Original Post

Miryam Terancam 12 Tahun Penjara

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-7-14

Miryam Terancam 12 Tahun Penjara

Keberatan Dakwaan JPU, Minta Perlindungan Pansus Angket KPK

JAKARTA -Terdakwa kasus kesaksian palsu Miryam S Haryani terancam hukuman 12 tahun penjara setelah didakwa melakukan perbuatan berlanjut dalam memberikan keterangan palsu berdasarkan Pasal 22 UU Pemberantasan Tipikor.

Hal tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan nomor 40/24/07/ 2017 atas nama mantan ang-gotaKomisi II DPRdan Banggar 2009-2014 yang kini anggota Komisi V dari Fraksi Partai Ha-nura, Miryam S Haryani.

Dakwaan dibacakan JPU yang diketuai Kresno Anto Wibowo dengan anggota Ikhsan Femandi Z, Luki Dwi Nugroho, dan Roy Riady di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin. Surat dakwaan atas nama Miryam hanya terdiri dari 5 lembar dan dibacakan tidak lebih dari 30 menit. Ini pun menjadi dakwaan tersingkat sepanjang sejarah kasus yang pernah ditangani KPK.

JPU Kresno Anto Wibowo mengatakan, perbuatan Miryam dilakukan kurun 23 hingga 30 Maret 2017 bertempat di Pengadilan Tipikor Jakarta atau tempat lainnya. Miryam didakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

"Dengan sengaja memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar, yaitu dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dengan mencabut semua keterangannya yang pernah diberi-

kan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan yang menerangkan bahwa antara lain, adanya penerimaan uang dari Sugiharto," ungkap JPU Kresno saat membacakan surat dakwaan.

Pencabutan BAP dilakukan Miryam dihadapkan persidangan dengan alasan pada saat pemeriksaan penyidikan telah ditekan dan diancam tiga penyidik KPK. Padahal alasan yang disampaikan tersebut tidak benar. Kresno menguraikan saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Irman daVi Sugiharto pada Kamis (23/3), terlebih dahulu Miryam disumpah sesuai agamanya bahwa akan memberikan keterangan yang benar.

Rupanya saat sidang, Miryam mencabut seluruh isi BAP setelah dikonfirmasi ketua majelis hakim atas keterangan dalam BAP tertanggal 1 Desember 2016, 7 Desember 2016,14 Desember 2016, dan 24 Januari 2017 yang diparaf dan ditandatangani Miryam.

Di sisi lain, Miryam membenarkan seluruh tanda tangan dan paraf yang dibubuh-kan. Pencabutan seluruh isi BAP karena Miryam mengaku ditekan dan diancam tiga penyidik.

"Menurut hakim, keterangan terdakwa dalam BAP sangat tuntut, sistematis, dan tidak mungkin bisa mengarang

seperti itu. Karena itu, kalau mencabutketeranganharus dengan alasan logis agar bisa diterima oleh hakim," ujar Kresno.

Meski sudah diperingatkan hakim, Miryam tetap konsisten ditekan dan diancam penyidik. JPU yang menangani perkara Irman dan Sugiharto kemudian menghadirkan tiga penyidik KPK, yakni Novel Bas-wedan, MI Susanto, dan A Da-manik pada Kamis (30/3). Novel, Susanto, dan Damanik kemudian dikonfrontasi dengan Miryam terkait ancaman dan tekanan dari penyidik seperti

yang ditudingkan Miryam.

Secara umum tiga penyidik memastikan tidakpernahmeng-ancam apalagi menekan Miryam, Dalam empat kali pemeriksaan, Miryam sudah membaca, memeriksa, dan mengoreksi keterangannya dalam BAP pada setiapakhir pemeriksaan.

Bagi JPU, keterangan yang disampaikan Miryam sebagai saksi di persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto adalah keterangan palsu. Karena bertentangan dengan tiga hal. Pertama, keterangan tiga penyidik. Kedua , bukti-bukti lain berupa

dokumen draf BAP yang telah dicoret-coret atau dikoreksi dengan tulisan tangan Miryam. Ketiga, rekaman video pemeriksaan yang menunjukkan tidak adanya tekanan dan ancaman tersebut. Keterangan Miryam bahwa tidak pernah menerima uang dari Sugiharto juga bertentangan dengan keterangan Sugiharto sebagai terdakwa yang menyatakan sudah memberikan sejumlah uang kepada Miryam.

"Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2011 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana," ujar Kresno.

Mengacuketentuan Pasal22 tersebut, Miryam terancam maksimal 12 tahun penjara. Dihadapkan majelis hakim, Miryam S Haryani keberatan dengan dakwaan JPU dan akan mengajukan eksepsi (nota keberatan). Seusai persidangan, Miryam mengaku tidak tahu apakah sebelumnya tim kuasa

hukumnya diberitakan lebih dulu atau tidak.

"Saya keberatan atas dakwaan yang dibuat jaksa. Karena keberatan itu, saya tidak mengatakan keterangan yang tidak benar sesuai Pasal 22 itu. Jadi saya nggak tahu keterangan mana yang merasa tidak benar itu menurut jaksa. Padahal saya sudah memberikan keterangan yang benar di pengadilan. Kalau misalnya keterangan benar ada di penyidikan, nah proses penyidikan yang saya jalani itu saya agak tertekan dan cukup stres waktu itu," ungkap Miryam.

Dia merasa paling dominan menekannya adalah Novel Baswedan. Kalaupun misalnya ada dugaan tekanan dari sejumlah anggota DPR seperti yang diutarakan Novel, maka Miryam mempertanyakan kenapa dia tidak diberikan perlindungan. "Kok didiamkan? Saya question lho. Pemeriksaan satu dan keempat ada jeda cukup lama itu saja," ujarnya.

Dia mengaku keberatan dengan keterangan Novel tersebut. Karena itu, dia sudah mengirimkan keberatan sebagai bentuk pengaduan ke Pansus HakAngketDPRterhadap KPK.

Aga Khan selaku ketua tim kuasahukumMiryammengaku sudah mengirimkan surat ter-baruke Pansus HakAngket DPR terhadap KPK. Isinya permohonan perlindungan hukum atas Miryam. "Kita sudah buat keberatan ke pansus mungkin hari ini sampai diterima surat saya. Kami mau menjelaskan penyitaan, penggeledahan, penetapan DPO, nanti bisa lihat bukti-bukti sudah ada, kita diam biar sidang kita buka," ungkapnya.

sabirlaluhu





Original Post

Integritas Harus Jadi Syarat Utama

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 4
2017-7-14

Integritas Harus Jadi Syarat Utama

JAKARTA Pemerintah berencana melakukan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 1.648 calon hakim pada Agustus mendatang. Penerimaan calon hakim ini akan diperuntukkan bagi tiga bidang peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Untuk menghasilkan calon hakim yang baik dan profesional, pemerintah diminta fokus pada sisi integritas dalam menentukan kriteria.

Pakar hukum tata negara Asep Warlan Yusuf mengatakan, dua hal yang menjadi syarat utama calon hakim, yakni kapasitas dan integritas. Kapasitas berkaitan dengan kesadaran calon hakim sebagai pengadil dan ikut mengembangkan ilmu hukum.

Sedangkan integritas ini jadi penting karena menyangkut komitmen hakim untuk menjalankan tugas dan mengabdi dengan baik. Terkadang ada hakim yang di awal kariernya bagus, namun dalam perjalanan integritas ternya ta luntur.

"Misalnya mereka akan dipindah, tapi menolak lalu akhirnyamelakukan suap. Ada juga setelah lama jadi hakim malah melakukan jual beli putusan," ujar dia.

Selain itu, juga penting bagi Mahkamah Agung (MA) meli-batkanKomisiYudisial(KY). KY dinilai lebih baik jika tidak difungsikan di hilir. Dia mengakui memang dalam aturan tugas KY adalah melakukan seleksi saat pemilihan hakim agung.

"Tugas KY juga menjaga kehormatan dan perilaku ha-

kim. KYbisamelakukannyase-jak awal seleksi jadi penafsirannya diperluas," ka taAsep.

Anggota Komisi III DPR Nasir Dj amilmengatakan, faktor integritas harus menjadi perhatian utama karena sampai sekarang ada saja oknum hakim yang menyalahgunakan kewenangannya. "MA sebagai user harus memastikan para calon hakim benar-benar tidak memiliki masalah. Integritas penting dan tidak bisa dinilai apa pun. Lembaga peradilan harus steril. Kalau intelektualnya, itu bisa ditingkatkan," ungkap dia.

Selain itu, jugaharus dipastikan dalam rekrutmen nanti bebas dari suap. "Jangan nanti diisi oleh orang-orang titipan. Ini ke depan malah akan merugikan MA sendiri," ujar dia.

dita angga





Original Post

Pemerintah Berharap Dukungan Wakil Rakyat

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 5
2017-7-14

Pemerintah Berharap Dukungan Wakil Rakyat

JAKARTA Pemerintah berharap DPR sejalan, terkait lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un-dang(Perppu) No. 2/2017ten-tang Organisasi Masyarakat (Ormas). Dengan begitu, DPR dapat menyetujui perppu tersebut untuk kemudian menjadi undang-undang (UU).

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, lahirnya perppu ini bukan hanya keinginan pemerintah, tapi juga dari tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait adanya organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Menurutnya, DPR juga mendengar keresahan masyarakat sehingga semestinya DPR satu suara dengan pemerintah.

"Pemerintah dengar. DPR pun mendengar aspirasi ini. Harapan kami, DPR bisa sejalan dengan kami. Tanpa ada kepentingan politik, semua mengacu pada kepentingan nasional dan keselamatan bangsa," kata Wiranto dalam diskusi media dengan tema Perppu Ormas di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, kemarin.

Wiranto mengatakan, perppu ini merupakan upaya pemerintah mencegah adanya gerakan yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika ti dak di tangani cepat, maka pemerintah akan terlambat menghadapi dampaknya. Dia juga yakin DPR tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi.

"DPRkan juga bangsa Indonesia. DPR juga tahu apa yang harus diputuskan. Kita tunggu saja nanti keputusan DPR. Kita tidak usah berandai-andai," tuturnya.

Dia mengatakan, lahirnya perppu tidakperlu dipermasalahkan dan diributkan karena

hal biasa dalam perundang-undangan di Indonesia. Apalagi tidak ada niat pemerintah memberangus demokrasi. "Ini juga bukan kesewenang-wenangan pemerintah karena yang dicabut izin ormasnya bisa mengajukan gugatan proses peradilan. Itu boleh-boleh saja," ujarnya.

Terkait dengan kewenangan mencabut izin ormas, Wiranto mengatakan hal itu diserahkan pada kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Seperti diketahui, Kemenkumham memiliki kewenangan memberikan izin badan hukum. Sementara Kemendagri yang memberikan izin terdaftar sebagai ormas. "Jadi, nanti yang mengeluarkan izin yang meneliti. Sepak terjangnya seperti apa. Apa tujuan negara dan asasnya. Kalau ada penyimpangan, izinnya dicabut," ungkap Wiranto.

Hal senada diungkapkan Direktur Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Dhahana Putra. Dia mengatakan, DPR akan menerima perppu itu dan tidak berpikir akan ditolak. "Perppu ini didasari oleh Pancasila dan UUD 1945. Ini poinnya. Kalau ditolak ada masalah di sana. Maka, saya yakin dan percaya

perppu ini akan diterima," ujarnya.

Terkait adanya uji materi ke Mahkamah Konstitusi, Dhahana menilai, hal tersebut wajar karena memang diatur mekanismenya dalam UU. Dia tidak mempermasalahkan jika perppu ini akan digugat. "Pemerintah sangat siap untuk menghadapi uji materi," tutur dia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Dodi Riyadmadji jugaberharap DPR membuka mata dan telinga terhadap bahaya gerakan penggantian dasar negara. Jika disetujui, perppu ormas selanjutnya akan menjadi UU Ormas yangbaru. "Saatinikan memangberlakuperppu. Tapi, keberlanjutan payung hukum ini masih menunggu keputusan DPR,"kata dia.

Pelaksana Tugas (Pit) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendagri ini mengaku, adanya perppu akan lebih memudahkan pemerintah memberikan sanksi bagi ormas-ormas yang melanggar aturan. Pasalnya, dalam UU No. 17/2013, pemberian sanksi memakan waktu lama dan proses yang rumit.

"Selain rumit dan panjang, pemerintah dihadapkan pada 344.039 ormas yang ada di Indonesia. Prosesnya bisa mencapai enam bulan untuk sampai ke Mahkamah Agung (MA),"kataDodi.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi terhadap Perppu No.2/2017. Dengan begitu, substansi yang ada dalam aturan tersebut bisa dipahami masyarakat secara komprehensif. "Kami akan maksimalkan sosialisasi. Termasuk jika ada yang dicabut izinnya karena apa sehingga tidak terulangkembali," katanya.

dita angga





Original Post

Didakwa Keterangan Palsu, Miryam Ngadu Ke Pansus KPK

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-07-14

RMOL. Terdakwa pemberi keterangan palsu dalam perkara korupsi proyek e-KTP Miryam S. Haryani mengadukan nasibnya ke Panitia Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai sidang, mantan anggota DPR RI itu mengaku telah membeberkan seluruh keberatannya terkait tuduhan KPK, melalui sebuah surat yang ditujukan kepada ketua Pansus KPK.

Menurut Miryam, dakwaan yang dibuat jaksa KPK adalah salah. Dirinya telah memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan, yakni adanya tekanan yang dilakukan penyidik saat memberi keterangan.

"Saya tidak tahu keterangan mana yang merasa tidak benar itu menurut jaksa, padahal saya sudah memberikan keterangan yang benar di pengadilan. Keberatan-keberatan saya sudah kirim sebagai pengaduan ke hak angket," jelas Miryam di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/7).

Menurut Miryam, dalam surat keberatan yang diberi judul Permohonan Perlindungan Hukum, dirinya menjelaskan proses hukum yang dilakukan KPK. Seperti tidak ada perlindungan saat dia mendapat ancaman yang diduga dari anggota DPR, serta mengenai tindakan KPK yang memasukkan namanya dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Kalau tekanan dari nama-nama itu misalnya kenapa tidak diberikan perlindungan kepada saya, kok saya didiamkan, jadi pertanyaan loh. Dan pemeriksaan satu dan ke empat ada jeda cukup lama, itu saja," ungkapnya.

Selain memberikan surat keberatan kepada Pansus KPK, Miryam juga bakal menghadirkan saksi ahli untuk menelisik tekanan psikologis yang diterimanya dalam rekaman video pemeriksaan penyidik KPK.

"Mungkin orang tertekan di video dan fisik berbeda," ujar Miryam.

Mantan politisi Partai Hanura tersebut didakwa memberi keterangan tidak benar saat menjadi saksi di sidang lanjutan proyek pengadaan kartu identitas elektonik (e-KTP). Menurut jaksa, Miryam sengaja memberikan kesaksian palsu serta mencabut seluruh Berita Acara Pemeriksaan.

Atas perbuatannya, Miryam didakwa melanggar pasal 22 junto pasal 35 ayat 1 UU 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dengan ancaman hukuman minimal tiga tahun dan maksimal 12 tahun penjara. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2017/07/14/299018/Didakwa-Keterangan-Palsu,-Miryam-Ngadu-Ke-Pansus-KPK-



Original Post

Fahd Didakwa Menerima Rp 3,4 Miliar

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-7-14

Fahd Didakwa Menerima Rp 3,4 Miliar

DIAN FATH RISALAH

JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz menerima suap Rp 3,4. miliar. Suap itu terkait pengadaan kitab suci Alquran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama 2011 -2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTS.

Fahd didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan mantan anggota DPR RI Zulkarnaen Jabar dan anaknya Dendy Prasetya. Menurut jaksa KPK Lie Setiawan, uang tersebut diberikan karena Fahd bersama Zulkarnaen dan Dendy menjadikan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang dalam pekerjaan pengadaan laboratorium komputer.

Ketiganya juga menjadikan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang dalam pekerjaan pengadaan kitab suci Alquran-pada 2011 dan kembali memenangkan PT Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang dalam pekerjaan pengadaan Alquran.

"Penerimaan itu bertentangan dengan kewajiban Zulkarnaen Djahar selaku anggota DPR dan penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi," ujar Lie di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor, Kemayoran. Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Jaksa KPK mendakwa Fahd dengan dua pasal alternatif, antara lain, Pasal 12 atau 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun pidana penjara.

Dalam proses penetapan pemenang lelang atas ketiga proyek tersebut, Zulkarnaen Djahar bersama terdakwa dan Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra memengaruhi pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan di Kementerian Agama RI agar memenangkan pihak tertentu yang mereka kehendaki. "Mengenai perhitungan fee telah dicatat oleh terdakwa pada secarik kertas," kata Lie. Dalam catatan tersebut, untuk proyek pengadaan laboratorium komputer tahun 2011 senilai Rp 31 miliar. Fahd mendapat jatah imbalan sebesar 3,25 persen. Dendy mendapat 2,25 persen dan Zulkarnaen sebesar enam persen.

Untuk proyek pengadaan Alquran pada 2011 senilai Rp 22 miliar. Fahd mendapat jatah imbalan lima persen, Dendy empat persen, dan Zulkarnaen 6,5 persen. Sementara, untuk proyek pengadaan Alquran pada 2012 senilai Rp 50 miliar, Fahd mendapat 3,25 persen, Dendy 2,25 persen, dan Zulkarnaen delapan persen. Ketiganya beberapa kali menerima uang masing-masing sejumlah Rp 4,74 miliar, Rp 9,25 miliar, Rp 400 juta. sehingga berjumlah Rp 14,39 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus selaku direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia.

Atas dakwaan tersebut, Fahd yang didampingi tim penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan. Sehingga, sidang pekan berikutnya mengagendakan pemeriksaan saksi.

ed agus raharjo





Original Post

Mi ry a m Terancam Pidana 12 Tahun

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-7-14

Mi ry a m Terancam Pidana 12 Tahun

DIAN FATH RISALAH

Miryam mengaku tertekan dan stres ditekan Novel

JAKARTA - Anggota DPR RI Miryam S Haryani menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus pemberian keterangan palsu sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek KTP-elektronik. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Miryam telah memberikan keterangan palsu dengan mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat penyidikan di KPK.

Selain itu, JPU KPK juga mendakwa Miryam atas keterangan membantah menerima uang dari Sugiharto. Keterangan Miryam dinilai bertentangan dengan keterangan Sugiharto yang menerangkan dirinya memberikan sejumlah uang ke Miryam. "Terhadap keterangan terdakwa yang tidak benar tersebut, penuntut umum mengajukan permintaan kepada hakim agar terdakwa ditetapkan sebagai pelaku pemberian keterangan palsu atau keterangan tidak benar," tegas JPU KPK Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/7).

JPU KPU mendakwa Miryam dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai

orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta.

Dalam surat dakwaan tertulis pada Kamis 23 Maret 2017 dan Kamis 30 Maret 2017, Miryam dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan paket penerapan KTP-el atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto. Sebelum memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan terlebih dahulu terdakwa bersumpah sesuai agama Kristen bahwa akan memberikan keterangan yang benar.

Dalam persidangan ketua majelis hakim menanyakan kembali pada terdakwa mengenai keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan. Keterangan politikus Partai Ha-nura itu tertuang dalam BAP 1 Desember 2016,7 Desember 2016,14 Desember 2016 dan 24 Januari 2017 yang diparaf dan ditandatangani terdakwa. Atas pertanyaan hakim, Miryam membenarkan paraf tandatangannya yang ada dalam semua BAP.

Namun, Miryam mencabut semua keterangan dalam BAP tersebut dengan alasan isinya tidak benar. Miryam mengaku pada saat penyidikan telah ditekan dan diancam 3 orang penyidik KPK yang memeriksanya. Mendengar jawaban terdakwa, ketua majelis hakim kembali mengingatkan agar Miryam memberikan keterangan yang benar di persidangan karena sudah disumpah.

Selain itu, menurut hakim keterangan terdakwa dalam BAP sangat runtut, sistematis tidak mungkin bisa

mengarang keterangan yang seperti itu, sehingga bila ingin mencabut keterangan harus dengan alasan logis agar bisa diterima hakim.

Pada Kamis 30 Maret 2017, JPU KPK menghadirkan kembali Miryam di persidangan KTP-el untuk dikon- frontir dengan tiga orang penyidik

KPK sebagai saksi verbalisan yaitu Novel Baswedan, M I Susanto dan A Damanik. Setelah diambil sumpah, ketiga penyidik KPK menerangkan tidak pernah melakukan penekanan dan pengancaman saat memeriksa terdakwa sebagai saksi. Dalam 4 kali pemeriksaan yang dituangkan dalam

BAP 1 Desember 2016, 7 Desember 2016, 14 Desember 2016 dan 24 Januari 2017, Miryam diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mengoreksi keterangannya setiap akhir pemeriksaan sebelum diparaf dan ditandatangani terdakwa.

Kresno mengatakan keterangan Miryam bertentangan dengan keterangan tiga orang penyidik KPK selaku saksi verbal lisan maupun bukti-bukti lain. Bukti itu berupa dokumen draft BAP yang telah dicorat-coret (dikoreksi) dengan tulisan tangan terdakwa maupun rekaman video pemeriksaan yang menunjukkan tidak adanya tekanan dan ancaman.

Miryam keberatan dengan dakwaan JPU KPK. Miryam membantah sudah memberi keterangan palsu seperti yang didakwakan JPU KPK. "Saya keberatan atas dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Saya tidak pernah memberi keterangan yang tidak benar sesuai Pasal 22 itu," ujar Miryam.

Menurutnya, keterangan yang disampaikannya saat menjadi saksi Irman dan Sugiharto merupakan keterangan sebenarnya. Sementara, apa yang ia jelaskan dalam BAP tidak benar lantaran ada tekanan dan intervensi oleh penyidik KPK.

"Proses penyidikan yang saya jalani itu saya merasa agak tertekan dan cukup stres ya. Terutama yang dominan yang menekan saya adalah Pak Novel," kata Miryam. Miryam akan mengajukan eksepsi pekan depan atas dakwaan JPU KPK.

ed agus raharjo





Original Post

Jaksa Agung Dukung Pansus

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-7-14

Jaksa Agung Dukung Pansus

ALI MANSUR. MABRUROH

Pegawai KPK gugat keabsahan Pansus ke MK

JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan dukungannya terhadap Panitia Khusus Hak Angket KPK. Menurut Prasetyo, kehadiran dari Pansus Hak Angket KPK memberikan dampak yang sangat positif, terlebih untuk perbaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami sangat mendukung apa yang telah dilakukan selama ini sekali lagi semata-mata untuk perbaikan (KPK)," ujar dia sesaat setelah pertemuan dengan Pansus Hak Angket KPK di Kejaksaan Agung, Kamis (13/7).

Prasetyo juga mengatakan agar semua pihak bisa menerima ini dengan lapang dada atas pembentukan Pansus Hak Angket KPK. "Saya harap semua pihak bisa menerima apa-apa positif yang dikerjakan untuk kepentingan dan perbaikan ini," kata dia menjelaskan.

Prasetyo juga menilai tidak ada sama sekali niatan Pansus Hak Angket KPK untuk mengkerdilkan KPK. Isu-isu pengerdilan, mendiskreditkan, melemahkan, dan membubarkan KPK adalah isu-isu yang menurut dia tidak benar. KPJC, kata dia, tetap akan dibutuhkan selama kasus korupsi masih marak di Indonesia.

"Kita tahu persis betapa masifnya, maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di negara kita ini yang memang berbeda dengan tindak pidana lainnya," ujar dia

Pansus, kata Prasetyo, diperuntukkan agar bagaimanapun kejahatan korupsi harus disikapi dengan baik dan benar. Pansus dalam pertemuan tersebut juga menyarankan bagaimana fungsi pencegahan itu juga harus ditingkatkan.

"Karena bagaimanapun dengan pencegahan, kita tidak mengharapkan tindakan korupsi itu berkembang begitu masif, bahkan agar bagaimana bisa dicegah sejak awal," ujar dia.

Pansus Hak Angket KPK, Kamis (13/7). mengunjungi Kejaksaan Agung. Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, itu membicarakan aturan-aturan penuntutan yang biasa digunakan jaksa.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket melakukan kunjungan ke sejumlah tempat. Yakni, Lapas Sukamiskin untuk memintai keterangan kepada koruptor, mengunjungi Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meminta pengawalan, dan ke Kejaksaan Agung.

Untuk Kejaksaan, sejumlah jaksa termasuk yang sering ditangkap oleh KPK. Dalam tiga tahun terakhir, setidaknya ada empart orang jaksa dari berbagai daerah di Indonesia yang ditangkap KPK.

"Intinya, kita ingin hubungan ke-embagaan ini berjalan, angket men-

jalankan fungsi penyelidikannya, ada hal yang terkait dengan kejaksaan yang terkait penuntutan," ujar Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar.

Pertemuan tersebut, membicarakan masalah tugas dan kewenangan dari Pansus Hak Angket KPK. Pertemuan tersebut juga membahas sinergitas kedua lembaga tersebut agar tugas Pansus dan Kejaksaan bisa bersinergi dengan baik. "Kami fokus menjalankan tugas dan kewenangan kami dalam melaksanakan hak angket."

Agun juga mengatakan, setelah agenda kunjungan dengan Kejakgung, Pansus belum memutuskan langkah berikutnya, apakah akan mengunjungi lembaga tertentu atau mengundang orang tertentu untuk didudukan dalam rapat Pansus Hak Angket KPK.

"Sampai hari ini kita belum memutuskan langkah-langkah berikutnya, nanti dibicarakan di intern, kita kan ada evaluasi mingguan," kata dia.

Pegawai KPK

Sementara, sejumlah pegawai KPK melawan Pansus Hak Angket KPK. Mereka melakukan perlawanan di jalur hukum dengan menguji keabsahan Pansus Hak Angket KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami ke MK untuk menguji kons-titusionalitas aturan yang menjadi dasar hukum angket terhadap KPK. Dari pendapat sejumlah ahli hukum

tata negara yang sudah dipelajari, kami yakin hak angket tidak dapat digunakan untuk lembaga independen seperti KPK," kata perwakilan pegawai KPK, Harun Al Rasyid, Kamis (13/7).

Apalagi, dalam sejumlah Putusan MK ditegaskan posisi KPK dan landas-

an konstitusional KPK yang menurut dia bukan termasuk ruang lingkup pemerintah. Hal ini salah satu yang akan diajukan ke MK. Harun berharap, sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK memberikan keputusan yang adil dan proporsional agar dapat meng-

hentikan kesemrawutan penggunaan kewenangan oleh lembaga tertentu.

"Karena Indonesia adalah negara hukum, maka kewenangan yang digunakan, termasuk kewenangan DPR, harus juga berdasarkan hukum", kata

Harun.

singgih wiryono ed muhammad hadi





Original Post

Giliran Politisi PKB Didakwa Terima Suap Rp 7 Miliar

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-07-14

RMOL. Mantan anggota Komisi V DPR RI Musa Zainuddin didakwa menerima uang Rp 7 miliar terkait proyek pembangunan infrastruktur jalan di Maluku dan Maluku Utara milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Uang diterima dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto menjelaskan, uang tersebut dimaksud agar Musa mau mengusulkan program prioritas dalam proyek pembangunan infrastruktur Jalan Taniwel-Saleman dan rekonstruksi Jalan Piru-Saisala di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Setelah usulan berhasil, perusahaan milik Abdul Khoir dan PT Cahaya Mas Perkasa yang dipimpin tersangka Soe Kok Seng alias Aseng bakal menjadi pelaksana proyek.

"Patut diduga uang tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melalukan sesuatu dalam jabatannya," ujar Jaksa Wawan saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/7).

Awalnya, pada September 2015 di Hotel Grand Mahakam, Jakarta, Musa diperkenalkan kepada Abdul Khoir oleh Amran HI Mustari selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara. Saat itu, Musa menyampaikan bahwa dirinya merupakan ketua kelompok Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi V menggantikan Mohamad Toha. Dalam kesempatan itu, Musa juga menyampaikan bahwa dirinya punya dana tambahan Rp 500 miliar yang bisa dialokasikan ke Maluku dan Maluku Utara.

Beberapa hari kemudian, Abdul Khoir dan Amran sepakat program Musa akan dikerjakan oleh Abdul Khoir dan Aseng yang meliputi proyek pembangunan Jalan Taniwel-Seleman senilai Rp 56 miliar dikerjakan oleh Aseng. Sementara rekonstruksi Jalan Piru-Waisala senilai Rp 52 miliar dikerjakan oleh Abdul Khoir.

"Dari proyek tersebut terdakwa menerima komitmen fee dari Abdul Khoir sebesar delapan persen dari nilai proyek, yakni proyek pembangunan Jalan Taniwel-Saleman sejumlah Rp 4,48 miliar dan proyek rekonstrukai Piru-Waisala Provinsi Maluku sejumlah Rp 3,52 miliar," ujar Jaksa Wawan.

Atas perbuatannya, Musa Zainuddin didakwa melanggar pasal 11 Undang-Undang 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2017/07/14/299021/Giliran-Politisi-PKB-Didakwa-Terima-Suap-Rp-7-Miliar-



Original Post

AAI Bahas Kualitas Advokat Bersama Mahkamah Agung

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-07-14

RMOL. Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia, DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) melakukan audiensi dan diskusi dengan para pemangku kepentingan, antara lain dengan Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia (BKS PTN Se-Indonesia) dan Mahkamah Agung RI. Dalam audiensi dan pertemuan dengan Mahkamah Agung pada Rabu (12/7), delegasi DPP AAI yang dipimpin oleh Ketua Umum Muhammad Ismak dan Ketua PPA R. Astuti Sitanggang membahas tentang keprihatinan DPP AAI terhadap standar penyelenggaraan PPA dari banyaknya organisasi advokat yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan informasi dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial M. Syarifuddin, AAI merupakan organisasi advokat pertama yang beraudiensi dengan Mahkamah Agung mengenai kepedulian dengan kondisi pendidikan profesi advokat," kata Muhammad Ismak dalam keterangannya, Jumat (14/7).

Dia menjelaskan, pembahasan bersama MA lebih dimaksudkan kepada peran MA melalui pengadilan tinggi di Indonesia untuk melakukan pengambilan sumpah kepada para advokat yang telah memenuhi persyaratan menjadi advokat, sesuai Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat.

"Sebelum pengambilan sumpah tersebut dilangsungkan, ada baiknya pengadilan tinggi memastikan kepada organisasi advokat tersebut bahwa setiap advokat yang akan diambil sumpah telah melaksanakan pendidikan profesi advokat, sesuai putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016," pinta Ismak.

Karena itu, DPP AAI mengusulkan kepada MA untuk menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung baru dengan adanya putusan MK 95/PUU-XIV/2016 tersebut, sebagaimana MA sebelumnya telah menerbitkan SKMA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang sejalan dengan putusan MK 36/PUU-XIII tanggal 29 September 2015 terkait pengambilan sumpah advokat oleh ketua pengadilan tinggi.

"SKMA baru tersebut merupakan suatu yang tak terpisahkan sebagai syarat pengambilan sumpah advokat oleh ketua pengadilan tinggi. Di mana, calon advokat wajib mengikuti pendidikan profesi sesuai standar kurikulum pendidikan profesi yang diatur oleh kementerian terkait yang membawahi perguruan tinggi hukum dan sejalan dengan isi putusan MK 95/PUU-XIV/2016," papar Ismak.

Pada 7-9 Juli lalu, bertempat di Hotel Aston, Denpasar, DPP AAI diundang oleh BKS PTN se-Indonesia untuk memberikan paparan mengenai pendidikan profesi advokat dari perspektif organisasi advokat.

Dalam kesempatan itu, Ismak menyatakan bahwa AAI merupakan organisasi advokat yang pertama kali menginisiasi pengkajian mengenai PPA dikaitkan dengan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan peraturan pelaksana lainnya.

"AAI sangat menyayangkan kondisi pendidikan profesi advokat yang saat ini dijalankan oleh organisasi advokat lainnya. Faktanya PPA tersebut diselenggarakan oleh masing-masing organisasi advokat tanpa kurikulum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan profesi," ujar Ismak.

Karena itu, salah satu rekomendasi terpenting yang telah disusun DPP AAI adalah PPA diselenggarakan oleh perguruan tinggi hukum atau sekolah tinggi hukum yang bekerja sama dengan organisasi profesi advokat untuk memenuhi level tujuh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres 8/2012.

"Dan ternyata rekomendasi tersebut kemudian sejalan dengan putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Mei 2017 yang pada intinya memutuskan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan profesi advokat, organisasi advokat harus bekerja sama dengan dengan perguruan tinggi dan fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang terakreditasi B," demikian Ismak. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2017/07/14/299024/AAI-Bahas-Kualitas-Advokat-Bersama-Mahkamah-Agung-



Original Post

Begini Alur Suap Yang Diterima Musa Zainuddin

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-07-14

RMOL. Terdakwa kasus suap Musa Zainuddin memerintahkan staf administrasinya yang bernama Mutakin sebagai perantara suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Dalam surat dakwaan, Musa memperkenalkan Mutakin kepada Jailani Parandy, seorang staf anggota DPR RI yang menjadi perantara Abdul Khoir. Perkenalan terjadi saat Jailani mendatangi kediaman Musa di Kalibata, Jakarta akhir Desember 2015. Saat itu, Musa memerintahkan Jailani untuk bertukar nomor telepon.

"Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Mutakin dan Jailani \'kalian kontak-kontakan ya\'," ujar Jaksa Wawan Yunarwanto saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/7).

Beberapa hari kemudian, Mutakin dan Jailani kembali bertemu di kawasan Komplek Perumahan DPR RI. Dalam pertemuan itulah Jailani menyerahkan dua tas ransel kepada Mutakin berisi uang Rp 7 miliar yang terdiri dari campuran mata uang rupiah dan dolar Singapura. Tanpa percakapan, keduanya berpisah ke tempat tujuan masing-masing.

"Mutakin kembali ke rumah dinas terdakwa dan meletakkan dua tas ransel berwarna hitam di dalam kamar tidur terdakwa. Setelah terdakwa kembali ke rumah dinas, terdakwa memanggil Mutakin dan menunjuk dua tas ransel tersebut sambil mengatakan \'ini ya\'," jelas Jaksa Wawan.

Musa sendiri didakwa menerima suap Rp 7 miliar dari komitmen komisi setelah mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB itu mengusulkan program prioritas dalam proyek pembangunan infrastruktur Jalan Taniwel-Saleman dan rekonstruksi Jalan Piru-Saisala di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Setelah usulan berhasil, perusahaan milik Abdul Khoir dan PT Cahaya Mas Perkasa yang dipimpin tersangka Soe Kok Seng alias Aseng bakal menjadi pelaksana proyek.

"Patut diduga uang tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," demikian Jaksa Wawan. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2017/07/14/299023/Begini-Alur-Suap-Yang-Diterima-Musa-Zainuddin-



Original Post

Ketua AMPG Pengaruhi Pejabat Kementerian Agama

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-7-14

Ketua AMPG Pengaruhi Pejabat Kementerian Agama

KETUA Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fadh El Fouz didakwa menerima Rp3,411 miliar dari pengusaha terkait pengadaan laboratorium komputer MTs tahun 2011 dan penggandaan Alquran tahun 2011-2012 di Kementerian Agama (Kemenag). Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Lie Putra Setiawan mengatakan Fadh El Fouz bersama-sama dengan Zulkarnaen Djahar selaku anggota DPR 2009-2014 menerima beberapa kali hadiah berjumlah Rpl4,39 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus.

"Karena Zulkarnaen Djahar selaku anggota Badan Anggaran DPR bersama-sama dengan terdakwa dan Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra (anak Zulkarnaen Djahar) telah menjadikan sejumlah perusahaan sebagai pemenang pengadaan laboratorium dan pengadaan Alquran," kata jaksa Lie Putra.

Para pemenang pengadaan ialah PT Batu Karya Mas sebagai pemenang pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah (MTs) tahun anggaran (TA) 2011, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang pekerjaan penggandaan Kitab Suci Alquran APBN-P TA 2011, dan PT Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang penggandaan kitab suci Alquran tahun anggaran 2012.

Perbuatan itu awalnya ter-

jadi saat terjadi pertemuan pada September 2011 di ruang kerja Zulkarnaen di Gedung Nusantara I DPR yang dihadiri Zulkarnaen Djahar, Fadh, dan Dendy Prasetia mengenai pengadaan laboratorium komputer MTs 2011 dan penggandaan Alquran tahun 2011 dan 2012 di Kementerian Agama.

"Proses pengadaan khususnya penetapan pemenang lelang atas ketiga pekerjaan tersebut, Zulkarnaen Djahar bersama-sama terdakwa dan-Dendy memengaruhi para pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan di Kemenag agar memenangkan pihak tertentu yang dikehendaki oleh mereka," lanjut jaksa Lie.

Atas dakwaan itu, Fadh mengakui seluruhnya. "Saya memahami dakwaan dan saya mengakui bersalah dan saya siap dihukum," kata Fadh.

Di sisi lain, Zulkarnaen dan Dendy sudah terlebih dahulu divonis masing-masing IS dan 8 tahun penjara pada 2013 lalu.

(Ant/P-5)





Original Post

Miryam Siap Ladeni KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-7-14

Miryam Siap Ladeni KPK

Miryam S Haryani mengklaim video milik lembaga

antirasywah tidak akan bisa menunjukkan ekspresi orang

yang sedang tertekan saat menjalani pemeriksaan.

Depo Iqbal Mahendra dero@medioindonesia.com

MANTAN anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani, sangat siap menghadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan membuka rekaman video saat dirinya diperiksa untuk penyidikan kasus megakorupsi proyek KTP elektronik (KTP-E).

Ia kini berstatus terdakwa kasus memberikan keterangan palsu saat persidangan dugaan tindak pidana korupsi KTP-E denganmencabut berita acara pemeriksaan (BAP) pada tahap penyidikan. "Silakan. Bagus itu," katanya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Miryam menyatakan dirinya memang tertekan saat menjalani penyidikan untuk mantan pejabat Kemendagri yang-kini berstatus terdakwa korupsi KTP-E, Irman dan Sugiharto. Ia pusing lantaran penyidik KPK Novel Baswedan mulutnya bau buah durian.

"Mungkin orang yang tertekan di video dengan orang yang tertekan di fisik berbeda dong, kalau misalnya ada orang, misalnya saat marah diam, tertekan itu kan tidak bisa dilihat dari tayangan video itu," ujarnya lagi.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Kresno Anto Wibowo saat pembacaan dakwaan mengatakan Miryam dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang

tidak benar dengan cara mencabut semua keterangannya dalam BAP.

"(Miryam) mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam BAP penyidikan yang menerangkan antara lain adanya penerimaan uang dari Sugiharto dengan alasan pada saat pemeriksaan penyidikan telah ditekan dan diancam oleh tiga orang penyidik KPK," ujar Kresno.

Pencabutan BAP itu terjadi dalam sidang pada 23 Maret 2017 saat Miryam menjadi saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dalam kasus dugaan korupsi KTP-E di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sudah diingatkan

Menurut jaksa Kresno, hakim ketika itu sudah mengingatkan Miryam agar memberikan keterangan yang benar di persidangan karena sudah disumpah. Hakim juga menilai keterangan Miryam dalam BAP sangat runut dan sistematis sehingga mustahil mengarang keterangan.

Pada persidangan 30 Maret 2017, JPU menghadirkan kembali Miryam di persidangan bersama 3 penyidik KPK, yaitu Novel Baswedan, MI Susanto, dan A Damanik. Para penyidik mengklaim tidak pernah melakukan penekanan dan pengancaman saat memeriksa Miryam sebagai saksi.

"Dalam 4 kali pemeriksaan pada 1, 7, 14 Desember 2016 dan 24 Januari 2017, kepada terdakwa (Miryam) diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa, dan mengoreksi keterangannya pada setiap akhir pemeriksaan sebelum di-paraf dan ditandatangani terdakwa," tegas jaksa Kresno.

Selain kesaksian lisan tiga penyidik KPK, perbuatan Miryam mencabut semua BAP juga bertentangan dengan bukti-bukti lain berupa dokumen draf BAP yang telah dicorat-coret atau dikoreksi dengan tulisan tangan Miryam maupun rekaman video pemeriksaan.

"Demikian pula keterangan terdakwa yang membantah penerimaan uang dari Sugiharto bertentangan dengan keterangan (terdakwa II kasus korupsi KTP-E) Sugiharto yang menerangkan telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa," lanjut Jaksa Kresno.

Miryam terancam pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. Miryam pun mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan itu. Sidang akan dilanjutkan pada 18 Juli 2017.

(Ant/P-5)





Original Post

Ade Komarudin Bantah Terima Suap

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-7-14

Ade Komarudin Bantah Terima Suap

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua DPR Ade Komarudin dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Ia menjadi saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Tidak ada yang berubah, waktu dipanggil untuk tersangka Irman dan Sugiharto, sekarang kan tersangkanya Andi Narogong. Pada waktu itu, saya juga menyampaikan tidak kenal Andi Narogong," kata Ade seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Andi Narogong sudah menjadi tersangka di KPK. Ia merupakan pengusaha rekanan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disebut-sebut berperan membagi-bagikan uang ke sejumlah anggota DPR demi memuluskan proyek KTP-E.

Ade pun membantah telah menerima aliran dana KTP-E dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman yang dikirim oleh Ketua Panitia Pengadaan Proyek KTP-E saat itu Drajat Wisnu Setyawan.

"Kan Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sudah tahu karena itu di persidangan. Dalam sidang Pak Drajat ditanya. Pak Drajat bilang tak tahu," ucap politikus Partai Golkar tersebut.

Dalam surat dakwaan milik Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, Ade Komarudin yang saat itu menjabat Sekretaris Fraksi Golkar juga disebut menerima total US$100 ribu terkait proyek KTP-E sebesar Rp5,95 triliun.

Selain Ade, KPK juga memeriksa mantan Ketua. Kelompok Fraksi iKapoksi) Partai Hanura di Komisi II DPR Djamal Aziz. Djamal mengaku tidak mengerti sama sekali soal proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-E).

"Ternyata saya itu tidak mengerti sama sekali tentang KTP-E ini. Soalnya saya Agus-

tus 2010 itu sudah pindah ke Komisi X DPR," kata Djamal sesuai diperiksa KPK. .

Ketika masih duduk di Komisi II DPR dirinya mengaku tidak berada di Panitia Kerja (Panja) Otonomi Daerah (Otda). Dalam dakwaan, Djamal Aziz disebut menerima US$37 ribu terkait proyek KTP-E. "Saya kebetulan di Panja Pertanahan di bawah BPN," ucap Djamal.

KPK juga memeriksa mantan Staf Dukcapil Kemendagri Yosep Sumartono untuk tersangka Markus Nari. Markus disangkakan memberi keterangan tidak benar pada persidangan KTP-E dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

(Dro/Ant/P-5)





Original Post

Memagari KPU dari Intervensi Hitam

Media Cetak Republika Halaman 18
2017-7-14

Memagari KPU dari Intervensi Hitam

Salah satu dampak buruk konsultasi mengikat adalah pemaksaan kepada KPU untuk mengakomodasi terpidana sebagai calon kepala daerah.

alah satu sejarah dalam dunia kepemiluan Indonesia tertoreh pada Senin, 10 Juli, pekan lalu. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan uji materi (judicial review) yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini boleh jadi merupakan uji materi pertama-yang diajukan oleh sebuah lembaga negara, dan jelas merupakan pertama kalinya .iaj ukan oleh lembaga penyelenggara pemilu

Hflang sejarah Republik ini. Ikhtiar yang cukup berhasil membangun/Treiya// untuk menjaga kemandirian KPU.

Uji materi tersebut diajukan oleh tujuh anggota KPU periode 2012-2017, sejak 22 September 2016. Cukup lama permohonan itu terkatung-katung, tidak jelas kapan akan diputus oleh Sang Penjaga Konstitusi. Bahkan, sampai masa jabatan mereka berakhir, dan tujuh anggota KPU periode 2017-2022 dilantik Presiden pada 11 April 2017 lalu, nasib permohonan tersebut tetap menggantung tanpa kabar berita.

Sebelum dan selama permohonan dilayangkan, perdebatan berlangsung marak di kalangan politikus, pegiat pemilu, maupun ahli hukum tata negara. Ada yang menilai KPU sebagai pelaksana undang-undang, tak pantas menguji materi sebuah undang-undang. Para anggota Komisi II DPR, yang menjadi mitra KPU pun berulang kali mencibir. Mereka berulang kali menyarankankan KPU membatalkan niatnya ke MK, dan membiarkan pihak lain yang mengajukan uji materi.

Persoalannya, tujuh anggota KPU saat itu menilai hanya KPU lah yang punya kedudukan hukum {legal standing) untuk mengajuk-

an uji materi. Karena, pasal yang diuji materi terkait dengan sifat kelembagaan KPU, dalam hal ini -kemandirian KPU yang tertera eksplisit dalam konstitusi. Sehingga, bila pihak lain yang mengajukan permohonan, maka sangat mungkin ditolak bukan karena substansinya, tapi karena persoalan legal standing. Sebuah kerugian, tentu saja.

Menyurati MK

Karena tak kunjung jelas kabarnya, pada Kamis, 22 Juni lalu, dua anggota KPU 2012-2017, Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro, mendatangi MK untuk menyerahkan surat meminta putusan uji materi Pasal 9 huruf a UU No 10/2016 segera dibacakan. Para pemohon menilai, status konsultasi-meng-ikat di pasal tersebut perlu segera dipastikan. Antara lain karena norma serupa bisa diselundupkan dalam RUU Pemilu yang tengah dibahas DPR, yang bisa membuat KPU bukan hanya akan didikte dalam soal pilkada, tapi juga dalam soal pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Hadar Gumay mengungkapkan, surat yang mereka antarkan langsung itu merupakan surat kedua kepada MK untuk meminta uji materi segera diputus. Surat pertama mereka kirimkan di akhir masa jabatan anggota KPU 2012-2017. Tak seperti surat pertama, surat kedua langsung diantarkan, dan diliput media massa. Dan, rupanya langkah tersebut efektif, karena membuat wacana publik bergulir kembali.

Pada hari-hari berikutnya, para pemohon kemudian terkaget-kaget, karena kurang dari 20 hari sejak surat diantarkan, MK membacakan putusannya. Dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016 terungkap bahwa permohonan tersebut dua kali dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) MK, yaitu pada 30 Mei dan 20 Juni. Itu artinya, saat surat diserahkan, sudah dua kali MK menggelar RPH, sehingga bisa segera dibacakan putusannya.

Namun, putusan tersebut yang dibacakan pada Senin, 10 Juli lalu, ternyata tak sepenuhnya mengabulkan permohonan tujuh komisioner KPU 2012-2017. Dalam amar putusannya, MK menyatakan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. MK menyatakan yang bertentangan dengan konstitusi hanya sepanjang frasa "...yang keputusannya bersifat mengikat." Frasa tersebut dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 9 yang diuji materi selengkapnya berbunyi "Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat."

Dengan demikian, KPU masih tetap wajib melakukan konsultasi segitiga dengan pemerintah dan DPR dalam menyusun dan menetapkan PKPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan. Hanya saja, keputusannya tak lagi mengikat. . Meski MK hanya mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan, para pemohon menyambutnya dengan lega. "Alhamdulillah, kemandirian KPU tetap terjaga dalam pembuatan peraturan dan pedoman teknis, tanpa intervensi dan tekanan dari lembaga

lain," kata anggota KPU periode 2012-2017, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, melalui pesan whatsapp. "Berkat support semuanya," tambahnya.

Pintu masuk mendikte KPU

Pasal 9 huruf a tersebut memang merupakan pintu masuk untuk mendikte KPU. Dan, itu sudah terlihat dengan sangat jelas ketika dalam sebuah rapat konsultasi, DPR memaksa KPU meloloskan orang berstatus terpidana percobaan menjadi calon kepala daerah. Sesuatu yang diduga dipicu oleh adanya sejumlah kandidat potensial partai yang hendak maju dalam Pilkada 2017, namun sedang tersangkut kasus hukum. Pemerintah, dalam suatu kesempatan, pernah menyatakan bahwa usulan itu bukan dari pemerintah, tapi murni berasal dari DPR.

Karena Pasal 9 huruf a menyatakan keputusan rapat konsultasi bersifat mengikat, maka mau tidak mau KPU harus menurutinya. KPU pun kemudian menuangkannya dalam PKPU Nomor 9/2016 tentang Pencalonan dalam Pilkada, pada 16 September 2016 lalu. Lampu hijau untuk terpidana itu diselipkan dalam Pasal 4 Ayat 4 huruf b PKPU, yang membuat tiga pengecualian bagi terpidana, yaitu a. calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 tahun; b. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa /euis); c. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

Sejak awal, KPU menentang keputusan tersebut. KPU menilai membolehkan terpidana jadi calon kepala daerah, justru bertentangan dengan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. KPU menilai larangan bagi terpidana dalam UU tersebut itu tak perlu ditafsirkan lagi, apalagi dibuat pengecualian, karena rumusannya tidak multitafsir.

Larangan terpidana menjadi calon kepala daerah tertera di Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Nomor 10/2016, yang selengkapnya berbunyi "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota... harus memenuhi persyaratan sebagai berikut g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

Sejak revisi UU Pilkada

Sebenarnya, wacana uji materi itu sudah tercetus saat DPR merevisi UU No 1/2015 tentang Pilkada -yang kemudian menjadi UU No 1O/2016. Draf revisi itu diserahkan pemerintah ke DPR pada Maret 2016. Tapi, dalam pembahasan draf ini yang berlangsung selama empat bulan, DPR tak pernah sekalipun secara resmi mengundang dan meminta pendapat KPU, termasuk soal Pasal 9 huruf a.

KPU memang pernah ikut membahas draf itu di salah satu hotel di Jakarta Pusat, tapi kedatangan KPU bukan karena undangan resmi, melainkan undangan lisan dari pemerintah. Kehadiran KPU saat itu pun dipersoalkan oleh para anggota Komisi II DPR. Karena kehadiran KPU ternyata atas undangan pemerintah, maka para anggota DPR hanya membolehkan anggota KPU yang hadir

menjadi peserta pasif, dan kalau pun berpendapat harus disampaikan melalui pemerintah.

Karena hasil revisi itu berisi pasal yang mengancam kemandirian KPU, sejumlah anggota KPU pun langsung mencetuskan niatnya untuk mengajukan uji materi. Pada Juni 2016 lalu, misalnya, Hadar Gumay mengungkapkan kepada Republika, bahwa mereka menunggu drafnya diundangkan. Dan, hasil revisi itu kemudian disahkan oleh Presiden menjadi UU No 10/2016 pada 1 Juli 2016. Namun, setelah aturan tersebut diundangkan, KPU ternyata tak langsung melayangkan gugatan, sampai berbulan-bulan kemudian.

Tapi, momentum itu akhirnya datang juga. Rapat konsultasi mengikat yang memaksa KPU mengakomodasi terpidana menjadi calon kepala daerah, serta berbagai intervensi lainnya, akhirnya membulatkan tekad para penyelenggara pemilu menguji materi UU No 10/2016. Sebuah langkah yang sesungguhnya tak lazim dilakukan lembaga negara, meski tak ada larangan untuk melakukannya. Uji materi dilayangkan pada 22 September 2016.

Mereka tak dipilih lagi

Uji materi itu membuat sebagian besar anggota Komisi II kebakaran jenggot. Mereka berulang kali meminta KPU membatalkan niatnya. Bahkan, permintaan itu disertai ancaman tak akan meloloskan lagi para anggota KPU, bila ikut seleksi calon anggota KPU. Siapa yang menjadi anggota KPU periode berikutnya memang berada di tangan DPR, karena ditentukan melaluiJt and proper test Komisi II.

Dari tujuh anggota KPU 2012-2017, lima orang ikut seleksi calon anggota KPU. Di tangan Tim Seleksi Anggota KPU dan Ba-waslu yang dipimpin para akademisi, lima nama itu lolos. Kelima nama itu termasuk dalam 14 nama yang disodorkan kepada Presiden, yang kemudian dikirimkan ke DPR untuk menjalaniyif and proper test. Selanjutnya, Komisi II DPR memilih tujuh dari 14 nama yang diajukan untuk mengisi KPU periode 2017-2022.

Saat fit and proper test berlangsung, soal uji materi UU No 10/2016 itu menjadi isu yang berulang kali ditanyakan. Sejumlah anggota Komisi II bahkan secara telanjang menyampaikan akan memilih lagi anggota KPU 2012-2017 untuk menjadi anggota KPU 2017-2022, asalkan mereka menyepakati substansi Pasal 9 huruf a UU No 10/2016. Maka, uji kepatutan pun kemudian bak berubah menjadi uji kepatuhan.

Itu antara lain terlihat dari kalimat yang digunakan seorang anggota Komisi II, Zulkifli Anwar (Fraksi Partai Demokrat), saat memberi pertanyaan kepada dua calon komisioner pejawat/petahana, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Arief Budiman. "Kalau Pak Ferry, Pak Budiman, sepakat [dengan Pasal 9 huruf a], saya pilih," katanya (Republika, 7 April 2017).

Namun, para komisioner pejawat ternyata memilih bersetia pada sikap dan pendirian. Maka, mereka pun dihempaskan secara dramatis. Betapa tidak, jumlah suara yang diberikan para anggota Komisi II kepada para komisioner pejawat, hanya seuprit. Prestasi mereka dalam melaksanakan Pemilu 2014, juga Pilkada Serentak 2015 dan 2017, tak lagi masuk dalam perhitungan.

Saat voting, Ferry Kurnia dan Ida Budhiati masing-masing hanya diberi satu suara, sedangkan Sigit Pamungkas empat suara. Yang masih mendapat suara dan lolos hanya Hasyim Asyari (54 suara) dan Arief Budiman (30 suara). Kendati terpilih, Arief Budiman menduduki posisi juru kunci (lihat tabel Hasil Pemilihan Calon Anggota KPU). Sebaliknya, Komisi II memilih seorang komisioner yang terang-terangan menyampaikan komitmen akan mengundurkan diri dari KPU jika lembaga itu sampai mengajukan uji materi atas UU yang dibuat Komisi II.

Begitulah, memperjuangkan independensi terkadang memang perlu pengorbanan.

OLEH HARUN HUSEIN





Original Post

MRT Dipastikan Rampung Tahun Depan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2017-7-14

MRT Dipastikan Rampung Tahun Depan

GUBERNUR DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan pengerjaan proyek mass rapid transit (MRT) secara fisik akan rampung tahun depan. Saat ini pengerjaan itu sudah mencapai 75%.

"Saya sampaikan kepada Presiden dalam ratas, saya jamin April-Mei semua pekerjaan sipil di jalan sudah tertata bagus," kata Djarot di Balai Kota, kemarin.

Djarot menjelaskan setidak-tidaknya pada akhir 2017 proyek MRT harus sudah mencapai 90%. Pekerjaan fisik itu di antaranya perbaikan jalan dan trotoar. "Kemudian Mei-Juni itu kereta datang, rangkaian datang dan diuji coba. Rencana kami Juli-Agustus uji

coba," terang dia.

Uji coba, lanjut Djarot, akan memakan waktu sekitar enam bulan. Jadi, ketika pelaksanaan Asian Games 2018 mendatang, MRT sudah bisa dipergunakan. "Tapi belum dibuka untuk masyarakat umum, untuk ofisial (Asian Games)," Imbuhnya.

Masih terkendala

Sejauh ini, kendala proyek MRT ialah pembebasan lahan untuk Stasiun Haji Nawi. Pemprov DKI sedang dalam proses banding ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan tanah di kawasan tersebut.

"Kami banding atas keputusan PTUN yang memenangkan penggugat yang mematok harga tanah 1 meter Rp60 juta.

padahal harga pembebasan lahan di sana paling tinggi Rp30 juta," kata Djarot.

Pada 14 Juni PN Jakarta Selatan menetapkan ganti rugi menjadi Rp60 juta per meter persegi. Putusan itu digugat banding oleh pemprov.

Idealnya, putusan akan keluar 30 hari setelah dokumen banding masuk. Namun, PT MRT enggan berspekulasi kapan proses hukum selesai.

Pihak MRT sudah menyiapkan rencana lain jika proses hukum tak kunjung selesai, Stasiun Haji Nawi tidak akan dibangun. Penumpang hanya bisa naik dari stasiun terdekat, yakni Stasiun Cipete atau Stasiun Blok A. "Lahan tidak available di titik itu tidak bisa dibangun apa pun," tegas Direktur Konstruksi PT MRT Silvia Halim.

(Aya/J-4)





Original Post

Jaksa Agung Gagal Dipecat

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2017-7-14

Jaksa Agung Gagal Dipecat

PENGADILAN Tinggi Venezuela gagal memecat Jaksa Agung Luisa Ortega - salah satu pengkri-tik paling keras Presiden Nicolas Madura - dan menyeretnya ke muka hukum hingga batas waktu yang diberikan berakhir. Rabu (12/7).

Ortega, 59, merupakan tokoh paling senior yang menentang Maduro saat ia menolak upaya untuk menyingkirkannya dari kekuasaan. Negara pengekspor minyak yang bergejolak itu telah dicekam kerusuhan mematikan lebih dari tiga bulan di tengah krisis ekonomi yang mencekik.

"Saya tidak melakukan kejahatan apa pun. Saya mengecam hakim yang mengadili saya karena mereka tidak sah," kata Ortega dalam sebuah wawancara radio. "Yang paling bisa mereka lakukan ialah membunuh saya, (tapi) saya tidak takut," tegasnya.

Seorang pengacara, Jesus Ollarves, mengatakan Mahkamah Agung memiliki hak untuk menetapkan waktu dalam mengambil keputusan. Ia mencatat bahwa undang-undang mengizinkan hingga 30 hari dalam kasus-kasus semacam ini.

"Mereka mungkin memerhatikan denyut nadi situasi politik sebelum memutuskan," kata Jesus Ollarves.

Ortega telah menuduh Mahkamah Agung propemerintah dan merongrong demokrasi melalui keputusan berumur pendek yang mengambil kekuasaan dari badan legislatif pimpinan oposisi. Dia juga menuding polisi telah membunuh demonstran.

(AFP/Hym/I-1)





Original Post

TUNTUTAN DITUNDA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2017-7-14

TUNTUTAN DITUNDA

Terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2013 Provinsi Sumsel yang juga Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Kemasyarakatan dan SDM Ikhwanuddin (kanan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumsel Laonma PL Tobing berjalan menuju kursi sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatra Selatan, kemarin. Pembacaan tuntutan ditunda karena JPU dari Kejaksaan Agung belum siap.

ANTARA/NOVA WAHYUDI





Original Post

TERSANGKA PENGATUR KEBOHONGAN MIRYAM AKAN BERTAMBAH

Media Cetak Koran Tempo Halaman 1
2017-7-14

TERSANGKA PENGATUR KEBOHONGAN MIRYAM AKAN BERTAMBAH

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mulai menyidangkan perkara dugaan kesaksian palsu dalam kasus megakorupsi proyek e-KTP, Miryam S. Haryani. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuding mantan anggota Komisi Pemenntahan Dewan Perwakilan Rakyat itu telah berbohong dengan menyatakan penyidik menekannya selama pemeriksaan.

Juru bicara KPK Febri Di-ansyah mengatakan, meski Miryam telah disidangkan, penyidik terus menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk anggota DPR, yang mendorong Miryam memberi kesaksian palsu. Hingga kini KPK baru menetapkan seorang tersangka penekan Miryam, yakni politikus Partai Golkar Markus Nari. "Kami memeriksa kasus ini (Kesaksian palsu) paralel dengan korupsi e-KTP. Sebelumnya, kami menemukan nama MN (Markus Nari) juga melalui cara ini," kata Ftebri kemarin.

Perkara ini menarik perhatian tak hanya karena pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam dianggap menghalangi penyidikan dugaan korupsi e-KTP, tapi juga lantaran memicu lahirnya Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR. Peran Miryam tergolong sentral dalam kasus e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu. Miryam diduga menjadi salah satu tokoh utama yang menerima dan membagikan fulus dari kontraktor dan tersangka ke sejumlah anggota parlemen.

Miryam mencabut BAP dalam persidangan korupsi e-KTP dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pada 23 Maret lalu. Dia menarik keterangannya-yang berisi detail korupsi dan aliran dana e-KTP ke anggota DPR-dengan dalih ditekan oleh penyidik selama pemeriksaan.

Sepekan kemudian, hakim memperhadapkan tudingan Miryam dengan tiga penyidik KPK dalam kasus ini, yakni Novel Baswedan, Irwan Susanto, dan Ambarita Damanik. Ketiga penyidik menampik tudingan Miryam. Sebaliknya, tiga penyidik tersebut menyebutkan bahwa Miryam, ketika mereka periksa, justru menyatakan ditekan oleh sejumlah koleganya di Senayan. Miryam, kata tiga penyidik itu, ditekan agar tak membeberkan informasi tentang korupsi e-KTP.

Keterangan tersebut memancing amarah sejumlah anggota Komisi Hukum DPR, yang lalu mengusulkan penggunaan hak angket terhadap KPK. Semula mereka bertujuan agar angket dapat memutar video pemeriksaan Miryam. Namun belakangan, ketika usul itu dikabulkan rapat paripurna DPR pada 28 April lalu, tujuan angket meluas, hendak menyelidiki tata kelola keuangan dan penyidikan KPK. Sejumlah kalangan pun menuding Pansus Hak Angket sejak awal hendak melemahkan KPK, bahkan menghalangi penyidikan e-KTP yang* hingga kini terus bergulir.

Menurut Ffebri, dakwaan kemarin sengaja tak membeberkan para pihak yang diduga menekan Miryam. "Saat ini semua masih dalam pemeriksaan," kata Ffebri, enggan membeberkan identitas orang yang dicurigai.

Seusai persidangan, Miryam berkukuh merasa tertekan dan stres selama pemeriksaan kasus e-KTP. "Dakwaan ini tidak cermat," kata dia. Sedangkan pengacara Miryam, Aga Khan, menyatakan telah mengirim surat kepada Pansus Hak Angket KPK untuk meminta perlindungan hukum atas klien nya.

FRANCISCO ROSARIANS/ MAYA AYU PUSPITASARI/ AGOENG



Original Post

Pajak Petani Tebu Batal Berlaku

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2017-7-14

Pajak Petani Tebu Batal Berlaku

Pengenaan pajak mencekik pendapatan petani tebu.

Putri Adityowati

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membatalkan rencana pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen kepada petard gula tebu. Rencana itu urung dilaksanakan setelah diprotes berbagai kalangan, dari petani tebu hingga Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Kemarin, 20 perwakilan anggota Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menuntut pembatalan PPN. Mereka bertemu dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dan beberapa pejabat lainnya. Setelah berdialog sekitar tiga jam, Ken memutuskan untuk menganulir rencananya.

Ken mengatakan PPN batal dikenakan kepada petani gula tebu lantaran omzet mereka berada di bawah standar pengusaha kena pajak (PKP), yakni Rp 4,8 miliar per tahun. Direktorat Jenderal Pajak juga akan memasukkan kembali tebu sebagai komoditas yang tidak dikenai pajak, seperti beras dan garam. "Agar produksi dalam negeri bisa meningkat dan bersaing dengan impor," kata dia.

Ken membantah jika dikatakan pembatalan ini akibat desakan pihak tertentu. Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan latar belakang rencana tersebut untuk membela konstituen mereka di

Malang, Jawa Timur.

Pungutan PPN 10 persen untuk gula tebu bermula dari gugatan Kamar Dagang dan Industri Indonesia ke Mahkamah Agung. Pada 25 februari 2014, Mahkamah Agung memenangkan gugatan tersebut. Pemerintah pun harus merevisi Peraturan PemerintahNomor3 ITahun 2007 tentang Pembebasan PPN untuk Barang Impor Strategis. Gula tebu, yang semula masuk dalam jenis barang bebas PPN, pun harus terkena PPN.

Setelah wacana pengenaan PPN muncul, Senin lalu, Enggartiasto menyatakan telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Enggar meminta Sri membatalkan pungutan PPN kepada petani. Tapi dia mempersilakan aparat pajak untuk menyasar pabrik gula, baik milik swasta maupun badan usaha milik negara. "Ini demi keberpihakan kepada petard," kata Enggar.

Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen, mengatakan pengenaan PPN terhadap gula memaksa pedagang mematok harga pokok petard serendah mungkin. Apalagi, kata Soemitro,pemerintah sudah mematok harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500 per kilogram, sehingga pendapatan petani semakin anjlok. "Pedagang akhirnya membebankan PPN kepada petani," kata dia.

Sekretaris Jenderal APTRI, Khabsyin, mengatakan selama ini petani merugi karena mendapat bibit tebu yang buruk, sehingga gula yang dihasil-

kan (rendemen) rendah. Rata-rata rendemen petani, kata dia, kini hanya 6,5 persen dari jumlah produksi 80 ton per hektare. Agar petani untung, rendemen minimal harus 10 persen dengan produksi 100 ton per hektare.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan timnya akan mengatur ulang daftar kebutuhan pokok strategis, termasuk gula pasir dan garam. Rancangan itu akan dimasukkan dalam peraturan pemerintah baru. Menurut Hestu, daftar acuan tersebut untuk menghindari tekanan pungutan pajak bagi petard.

Putri Adityowati





Original Post

Politikus PKB Didakwa Terima Suap Rp 7 Miliar

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2017-7-14

Politikus PKB Didakwa Terima Suap Rp 7 Miliar

Musa Zainuddin

mengajukan

eksepsi.

JAKARTA - Anggota Komisi V (Komisi Pekerjaan Umum) Dewan Perwakilan Rakyat, Musa Zainuddin, didakwa menerima suap Rp 7 miliar dari Direktur Utama PT Windhu TUnggal Utama, Abdul Khoir. Suap itu diberikanagar poli tikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut mengusulkan program aspirasi dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur jalan Taniwei-Saleman dan rekonstruksi jalan Piru-Waisala di wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) DC Maluku dan Maluku Utara.

"Terdakwa telah menerima hadiah atau janji padahal patut diduga hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,"kata jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Wawan Yunarwanto, saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Duit suap yang diberikan Direktur Utama PT Windhu Tungggal Utama, Abdul Khoir, itu bertujuan agar program aspirasi usulan Musa, yaitu pembangunan jalan Taniwei-Saleman senilai Rp 56 miliar dan proyek rekonstruksi Piru-Waisala, Maluku, senilai Rp 52 miliar diarahkan untuk dikerjakan oleh PT Windhu

Tunggal Utama dan PT Cahaya Mas Perkasa. Atas pengerjaan program aspirasi itu, Abdul Khoir mengalirkan duit 8 persen dari nilai masing-masing proyek kepada Musa. Sehingga total duit yang Musa terima adalah Rp 7 miliar.

Duit suap itu diserahkan melalui perantara Jailani, staf ahli Musa, di seputaran kompleks Perumahan Dinas DPR. Uang yang terdiri atas campuran uang rupiah dan dolar Singapura itu dikemas dalam dua tas ransel berwarna hitam. Atas perbuatannya, Musa didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suap ini berawal pada Juli 2015, saat Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Hi Mustary, menginformasikan kepada Abdul dan pengusaha Hong Arta John Alfred bahwa akan ada proyek di Maluku dan Maluku Utara dalam program aspirasi anggota Komisi V DPR tahun 2016. Amran lalu memperkenalkan Musa dengan Abdul. Beberapa hari kemudian, Abdul dan Amran menyetujui bahwa mereka akan memberikan fee kepada Musa.

Musa menyatakan keberatan

atas dakwaan jaksa KPK. "Yang Mulia, kami akan ajukan eksepsi. Kami minta waktu dua minggu," kata kuasa hukum Musa, Bambang Hartono, kepada majelis hakim, kemarin.

Majelis hakim yang dipimpin Masud menganggap waktu dua pekan itu terlalu lama untuk menyusun nota keberatan. "Sepertinya itu terlalu lama. Seminggu saja ya," ujar Masud.

Penyidik KPK menahan Musa pada 23 Februari lalu. Masa penahanannya sempat diperpanjang pada 22 April lalu untuk kepentingan pemeriksaan.

MAYA AYU/ AGUNG SEDAYU





Original Post

Potensi Bahaya Perpu Ormas

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-7-14

Potensi Bahaya Perpu Ormas

PEMERINTAH telah melakukan langkah keliru dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Alasan kegentingan yang melatari penerbitan perpu tersebut patut dipertanyakan, selain kehadirannya yang berpotensi mengekang demokrasi dan hak asasi warga negara.

Perpu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli lalu itu memuat perubahan signifikan atas Undang-Undang Ormas. Secara hukum, penerbitan perpu ini tak salah karena diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dari segi obyektivitas dan substansi, banyak persoalan di dalamnya. Faktor "kegentingan yang memaksa", yang menjadi prasyarat penerbitan perpu tersebut, bisa dipersoalkan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai kegentingan itu sudah terpenuhi. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-V1I/2009, perpu bisa diterbitkan bila undang-undang yang ada tak lagi memadai dan pembuatan aturan baru memakan waktu lama. Namun klaim itu lemah. Pemerintah bahkan bisa dianggap hanya mencari jalan pintas.

Situasi saat ini tak mencerminkan kegentingan. Tidak ada ormas di Indonesia yang secara nyata dan jelas melakukan gerakan yang mengancam kedaulatan negara. Kekosongan hukum juga tak tecermin di masyarakat. UU Ormas sudah memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan penertiban, termasuk pembubaran organisasi masyarakat lewat pengadilan Karena itu. sepantasnya Dewan Perwakilan Rakyat mencabut perpu ini saat membahasnya dalam masa persidangan berikutnya, sekitar September mendatang.

Salah satu pasal krusial dalam perpu ini mengatur penyederhanaan mekanisme proses pembubaran ormas. Peringatan tertulis untuk organisasi melanggar, yang semula ditetapkan tiga kali, dalam perpu dipangkas jadi sekali. Aturan baru ini juga memben kewenangan kepada pemerintah untuk langsung membubarkan ormas tanpa meminta pertimbangan Mahkamah Agung dan menunggu putusan pengadilan, seperti diatur dalam undang-undang lama. Prosedur baru ini memberi kewenangan tanpa batas kepada pemerintah. Hal itu rawan disalahgunakan untuk membungkam dan membubarkan ormas yang kritis terhadap pemerintah.

Pemerintah tak secara spesifik menyebutkan ormas yang jadi sasaran perpu ini. Tapi hal itu tak sulit ditebak. Pada Mei lalu pemerintah menyatakan akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang dianggap mengancam ideologi negara lantaran mengumandangkan tegaknya kepemimpinan Islam sejagat (khilafah), yang bertentangan dengan Pancasila. Tak mengherankan bila begitu perpu terbit, kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra, langsung menyatakan akan mengajukan judicial review.

Langkah menempuh jalur hukum itu pantas didukung. Hal tersebut bisa menjadi solusi terbaik sebelum DPR mencabut perpu itu.

REDAKSI





Original Post

Panitia Angket dan Penghinaan Pengadilan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-7-14

Panitia Angket dan Penghinaan Pengadilan

REZASYAWAWI

PENELITI HUKUM DAN

KEBIJAKAN TRANS

PARENCYINTER

NATIONAL INDONESIA

Laju Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang digagas Dewan Perwakilan Rakyat seperti tak terbendung. Berbagai penolakan dari kelompok masyarakat sipil dan ratusan guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia tampaknya tak menyurutkan langkah Dewan.

Target pertama Panitia adalah memeriksa bekas anggota DPR dari Partai Hanura mengenai proses hukum yang sedang berjalan, baik sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik maupun tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang peradilan.

Jika ditilik dari segi hukum, tindakan DPR bisa dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap pengadilan [contempt of court). Penghinaandapatdimaknai dalam dua hal (i) criminal contempt, yakni upaya untuk mengacaukan proses administrasi peradilan, (ii) civil contempt, yakni tidak mematuhi putusan dalam proses pengadilan {Smith and Hogan, Criminal Law, Third Edition).

Blacks Law Dictionary mendefinisikan penghinaan terhadap pengadilan sebagai perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan atau dinilai mengurangi martabat dan wibawa pengadilan. Penghinaan terhadap pengadilan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria (1) usaha untuk mempengaruhi suatu hasil dari pemeriksaan

peradilan,(2)tidakmematuhi perintah peradilan, (3) mengganggu proses

peradilan, (4) menimbulkan skandal bagi pengadilan, dan (5) tidak berkelakuan baik di pengadilan (Oemar Seno Adji, 2007).

Dalam konteks Panitia Angket, upaya yang dilakukan DPR dapat dinilai sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai mengganggu proses peradilan (obstruction of justice). Hasil penelitian Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) fakultas Hukum Universitas Andalas (2015) menyebutkan bahwa ada empat unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pengganggu proses peradilan. Unsur itu adalah

(a) tindakan tersebut "dapat" menyebabkan tertundanya proses hukum,

(b) pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya,

(c) pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi "hukum, dan (d) ada "motif" untuk melakukan tindakan yang dituduhkan.

Untuk itu, sebetulnya perbuatan mengganggu proses peradilan sangat mudah dibuktikan karena tidak mengharuskan perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu aki-

bat, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat pelaku untuk menghalangi proses hukum, yang dalam rumusan pidana disebut delik formil. Dalam praktiknya, pelaku banyak menggunakan masyarakat tertentu yang punya "kepentingan dengan kasus tersebut, menggunakan aparat penegak hukum, menggunakan jasa pengacara, atau menggunakan kekuatan politik.

Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan untuk menghambat laju Panitia Angket. Pertama, dengan cara konfrontatif. Dalam jangka waktu tertentu KPK harus berani menetapkan bahwa langkah politik Panitia dapat dikenai pasal tentang tindakan yang tergolong mengganggu proses peradilan.

Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi dapat dikenai pidana. Dalam konteks ini, ada dua unsur yang mudah dipenuhi. Pertama, unsur "merintangi" sebetulnya sudah terpenuhi karena

cukup dibuktikan ada upaya atau usaha untuk merintangi tanpa harus dibuktikan bahwa tujuan tersebut tercapai atau tidak. Kedua, secara langsung atau tidak langsung otomatis juga terpenuhi karena tindakan tersebut dilakukan langsung oleh terduga pelaku atau tidak secara langsung, tetapi melalui suatu instrumen politik atau pengaruh tertentu (R. Wiyono, 2012).

Kedua, instrumen perlindungan terhadap saksi atau saksi pelaku sepatutnya bisa mencegah terjadinya praktik intimidatif dalam mengungkap kasus korupsi. Akibatnya, pengaruh politik sudah mampu menjamah ruang-ruang persidangan yang seharusnya bebas dari pengaruh apa pun. Apalagi dalam hal kejahatan terorganisasi, peradilan akan sulit mengungkap bila sistem perlindungan saksi tak mampu melindungi setiap saksi. KPK dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang sebetulnya memiliki diskresi memberikan perlindungan yang bersifat darurat untuk melindungi saksi tanpa diminta oleh saksi itu sendiri, penasihat hukum, atau keluarganya.

Langkah ini mungkin akan berhadapan dengan arus politik yang begitu kuat melawan KPK. Namun pilihan itu harus diambil ketimbang pilihan soal kompromi politik yang justru melemahkan semangat pemberantasan korupsi.

REZASYAWAWI





Original Post

Ditjen Pajak Batalkan Niat Pungut PPN Gula

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 13
2017-7-14

Ditjen Pajak Batalkan Niat Pungut PPN Gula

Petani Tebu Curhat Produktivitas Turun

Gelombang protes dari petani tebu menolak rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gula sebesar 10 persen, berbuah manis. Pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.

KEMARIN, puluhan petani tebu menyambangi Kantor Ditjen Pajak, di Jakarta. Mereka menyampaikan protes terhadap rencana pemerintah mau mengenakan PPN gula sebesar 10 persen.

Kedatangan petani diterima Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi. Mereka menggelar pertemuan tertutup membahas polemik rencana pengenaan PPN gula.

Ketua Umum APTRI Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengungkapkan beberapa poin kesimpulan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.

"Poin pentingnya, petani tebu dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar tidak dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka pedagang tidak membebankan PPN yang terutang kepada petani," ungkap Soemitro.

Poin lainnya, lanjut Soemitro, Ditjen Pajak akan mengusulkan kebijakan penetapan gula petani sebagai barang kebutuhan pokok yang ditetapkan sebagai bukan barang kena pajak. Sehingga, nanti penyerahannya tidak dikenakan PPN.

Soemitro menuturkan, dengan adanya keputusan ini, tidak perlu lagi ada ketakutan dalam transaksi jual beli gula, apakah terkena PPN atau tidak. Sebab, seminggu lagi aturan yang me-

nyatakan gula tebu bebas PPN akan keluar.

"Mulai hari ini (kemarin) sudah tidak perlu ada keraguan lagi dalam transaksi penjualan gula tani yang dilakukan oleh petani kepada pedagang, sudah tidak terutang PPN," tegasnya.

Soemitro menjelaskan, pihaknya menolak pengenaan PPN. Karena, jika kebijakan tersebut diterapkan akan semakin membebani petani tebu. Selama tahun 2016, petani tebu merugi karena membengkaknya biaya yang dikeluarkan. Saat ini, produktivitas tanaman tebu nyaris di bawah 80 ton per hektare (ha) dan rendemen nyaris di bawah 7 persen. Biaya produksi per kilogram (kg) sudah mencapai Rp 9.500-Rp 10.500 per kg.

Kondisi ini terjadi dipengaruhi oleh modal kerja yang sulit, permasalahan bibit varitas unggul, dan infrastruktur irigasi. Padahal, petani gula tebu akan untung jika produktivitas 100 persen per ha dan rendemen mencapai 10 persen.

Ketua Umum Dewan Pembina APTRI Arum Sabil mengusulkan , untuk mengerek penerimaan pajak, pemerintah mengenakan PPN terhadap gula impor. "Kalau itu diterapkan, pemeritah mendapatkan pemasukan. Dan, mendukung daya saing petani tebu lokal," cetusnya.

Sedangkan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi berharap, den-

gan tidak dikenakannya PPN gula, produktivitas petani tebu meningkat. Menurutnya, petani bukan pengusaha kena pajak, karena omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar per tahun.

"Sebenarnya tidak hanya gula, usaha apa pun yang omzet Rp 4,8 miliar setahun itu tidak dikenakan PPN dengan tujuan agar produksi dalam negeri bisa meningkat," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, sebenarnya kebijakan PPN 10 persen atas

gula pasir dan produk pertanian atau perkebunan dijalankan lantaran adanya uji materi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2007. Aturan tersebut mengatur tentang barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Termasuk penyerahan barang hasil per-tanan dan perkebunan.

Suahasil mengungkapkan, pada awalnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang mengajukan uji materi atas PP Nomor 31 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas PP Nomor 12 Tahun 2001 tentang

Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN tersebut. Hal yang terjadi selanjutnya, Mahkamah Agung mengabulkan uji materi tersebut dan disimpulkan bahwa barang hasil pertanian dan perkebunan bukan lagi menjadi komoditas strategis.

Hal ini tertuang di pasal 16B Undang-Undang (UU) tentang PPN. "Konsekuensinya ya harus dipungut PPN 10 persen atas penyerahannya," ujar Suahasil, Senin (10/7).

kpj





Original Post

Jaksa Miryam Sempat Koreksi BAP Sebelum Bubuhkan Paraf

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-7-14

Jaksa Miryam Sempat Koreksi BAP Sebelum Bubuhkan Paraf

Kesaksian Palsu Di Sidang E-KTP

ANGGOTA DPR Miryam S Haryani didakwa memberikan keterangan palsu dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek e-KTP. Politisi Partai Hanura itu pun terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun.

"Terdakwa dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar," ujar jaksa pada KPK Kresno Anto Wibowo membacakan surat dakwaan terhadap Miryam di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Miryam, menurut jaksa, dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dengan cara mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus e-KTP.

Keterangan yang dicabut terkait penerimaan uang dari Sugiharto dengan dalih saat pemeriksaan penyidikan Miryam merasa ditekan dan diancam tiga penyidik KPK."Padahal alasan yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar," tegas jaksa.

Dalam surat dakwaan dijelaskan, Miryam pada Kamis, 23 Maret 2017, dihadirkan jaksa penuntut umum KPK sebagai saksi dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Miryam sebelum memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan terlebih dahulu bersumpah sesuai agama Kristen akan memberikan keterangan yang benar.

Dalam persidangan, ketua

majelis hakim bertanya kepada Miryam mengenai keterangan yang pernah diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan sebagaimana tertuang dalam BAPtanggal 1 Desember 2016, BAP tanggal 7 Desember 2016, BAP tanggal 14 Desember 2016, dan BAP tanggal 24 Januari 2017 yang diparaf dan ditandatangani terdakwa.

Meski mengakui tanda tangannya asli di BAP, Miryam menyatakan isi BAP tidak benar. Ia pun mencabut semua keterangannya di BAP.

Hakim kembali mengingatkan Miryam agar memberikan keterangan yang benar di persidangan karena sudah disumpah. Sebab, hakim menilai keterangan Miryam dalam BAP sangat runtut dan sistematis.

Hakim memperingatkan Miryam bisa dipidana bila memberikan keterangan yang tidak benar sebagai saksi. Namun Miryam bersikukuh dirinya ditekan dan diancam penyidik KPK saat pembuatan BAP.

Hakim pun memerintahkan jaksa KPK menghadirkan tiga penyidik yang pernah memeriksa terdakwa sebagai saksi verbalisan untuk dikonfrontir dengan Miryam.

Pada Kamis, 30 Maret 2017, penuntut umum menghadirkan kembali Miryam di persidangan e-KTP untuk dikonfrontir dengan tiga penyidik KPK Novel Baswedan, MI Susanto, dan A Damanik. Dalam persidangan, ketiga penyidik KPK menegaskan tidak pernah menekan dan mengancam saat memeriksa Miryam.

gpg





Original Post

Minta Fee Rp 14 M, Fahd Ngaku Bersalah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-7-14

Minta Fee Rp 14 M, Fahd Ngaku Bersalah

Perkara Korupsi Cetak Alquran

POLITISI Partai Golkar Fahd El Fouz didakwa menerima uang Rp 14,39 miliar dalam proyek pencetakan Alquran dan laboratorium komputer di madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012.

Uang tersebut diberikan Abdul Kadir Alaydrus, Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia dan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia.

Fahd bersama anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Zulkarnaen Djahar dan anaknya Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra, telah membantu Abdul Kadir memenangkan tender pencetakan Alquran tahun 2011-2012. Kemudian menggolkan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang proyek pengadaan laboratorium komputer.

"Terdakwa beberapa kali menerima uang masing-masing sejumlah R p4,74 miliar, sejumlah Rp 9.25 miliar, sejumlah Rp 400 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1439 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus," sebut Jaksa Lie Putra Setiawan membacakan surat dakwaan terhadap Fahd di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Jaksa menguraikan, sekitar September 2011 di ruang kerja Zulkarnaen di Gedung DPR Senayan dilakukan pertemuan antara Zulkarnaen, Dendy

dan Fahd. Dalam pertemuan itu. Zulkarnaen menginformasikan ada proyek laboratorium komputer dan pencetakan Alquran di Kementerian Agama. Zulkarnaen kemudian meminta Fahd menjadi broker proyek tersebut.

Fahd kemudian mengajak tiga koleganya, Vasko Ru-seimy, Syamsurachman dan Rizky Moelyoputro untuk ikut jadi perantara. Mereka sepakat menjadi perantara proyek dengan imbalan fee. "Mengenai perhitungan fee telah dicatat oleh terdakwa pada secarik kertas," ujar jaksa Lie.

Dalam catatan tersebut, untuk proyek pengadaan laboratorium komputer tahun

2011 senilai Rp 31 miliar. Fahd mendapat jatah imbalan sebesar 325 persen. Dendy mendapat 2,25 persen, dan Zulkarnaen sebesar 6 persen.

Untuk proyek pencetakan Alquran tahun 2011 senilai Rp 22 miliar, Fahd mendapat jatah imbalan 5 persen. Dendy sebesar 4 persen dan Zulkarnaen sebesar 63 persen.

Sedangkan, untuk proyek pencetakan Alquran tahun

2012 senilai Rp 50 miliar, Fahd mendapat jatah 3,25 persen. Dendy mendapat 2,25 persen dan Zulkarnaen sebesar 8 persen. "Terdakwa memperoleh bagian yang seluruhnya berjumlah Rp 3,411 miliar," jelas Jaksa Lie.

BYU





Original Post

Digiring Ke Rutan, Asisten Sekda DKI Tampak Pucat

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-7-14

Digiring Ke Rutan, Asisten Sekda DKI Tampak Pucat

Kasus Korupsi Dana Normalisasi Sungai

Kejaksaan Agung melimpahkan perkara dugaan korupsi dana normalisasi fungsi sungai, kali serta saluran penghubung di Jakarta Barat tahun 2013, ke penuntutan.

"Hari ini (kemarin-red) sudah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejagung ke penuntut umum," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, Reda Mantovani.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ditunjuk menjadi penuntut umum karena perkara ini terjadi di wilayahnya. Reda pun memutuskan menahan tersangka Fatahillah, bekas Walikota Jakarta Barat.

"Tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk mengulur waktu

penahanan tersangka. Apalagi status perkaranya sudah masuk tahap penuntutan," dalihnya.

Fatahillah yang kini menjabat Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI dijemput di Balaikota Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saat bekerja.

Pria yang masih mengenakan pakaian koko itu lalu dibawa ke Kejari Jakarta Barat untuk menjalani proses pelimpahan perkara. Usai proses itu. Fatahillah digiring keluar untuk dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Salemba.

Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Fatahillah saat hendak dibawa aparat kejaksaan ke rutan. Meski tak diborgol, wajahnya tampak pucat.

Reda menjelaskan Fatahillah diduga melakukan korupsi dana penertiban untuk normalisasi sungai, kali dan saluran penghubung ketika menjabat Walikota Jakarta Barat.

Saat menjabat Walikota Jakarta Barat, Fatahillah memerintahkan pembongkaran bangunan liar yang berada di atas saluran air penghubung dan bantaran kali.

"Pada tahun 2013 ada bangunan liar. Kegiatan tersebut dibersihkan agar tidak mengganggu jalannya air sungai di Jakarta

Barat," tutur dia.

Modus korupsi yang dilakukan Fatahillah adalah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penertiban agar dapat mencairkan anggaran. Akhirnya anggaran cair Rp 4,8 miliar.

Hanya sebagian anggaran yang digunakan untuk kegiatan itu. Sisanya dibagi-bagi. "Kalau kita lihat tindak pidana korupsi nggak mungkin sendirian. Itu namanya korupsi pasti ada jamaahnya," kata Reda.

Bersama Fatahillah, Sekretaris Kota Jakarta Barat Asril Marzuki juga ditetapkan sebagai tersangka kasiis ini. Berkas perkara Asril masih dilengkapi penyidik gedung bundar Kejaksaan Agung.

"Kejari Jakarta Barat hanya menerima pelimpahan perkara

untuk penuntut. Penyidikannya tergantung teman-teman penyidik Kejagung," kata Reda.

Kasus tersebut merupakan pengembangan penyidikan dugaan korupsi dana swakelola pengendalian banjir pada Suku Dinas Pekerja Umum Tata Air Jakarta Barat tahun 2013, 2014 dan 2015.

Praktik korupsi dana swakelola pengendalian banjir terjadi di hampir semua wilayah DKI. Puluhan pejabat terkait telah ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk kasus Fatahillah, Reda berjanji akan mempercepat penyusunan surat dakwaan agar perkara ini segera dilimpahkan ke pengadilan. Ia menargetkan Agustus perkara Fatahillah sudah mulai disidangkan.

GPG





Original Post

SIDANG PERDANA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-7-14

SIDANG PERDANA

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz (tengah) keluar ruangan usai menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

ANTARA FOTO/ROSA /AWWW17





Original Post

Fahd El Fouz Mengaku Bersalah di Persidangan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2017-7-14

Fahd El Fouz Mengaku Bersalah di Persidangan

JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Fahd El Fouz, menerima suap Rp 14,39 miliar dalam proyek pengadaan laboratorium komputer dan pengadaan salinan kitab suci Al-Quran. "Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa per-

buatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan," ujar jaksa penuntut umum pada KPK, Lie Putra Setiawan, saat membacakan dakwaan Fahd di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Dalam persidangan itu Fahd mengaku bersalah dan tidak keberatan atas dakwaan jaksa. Di hadapan majelis hakim, anak penyanyi dangdut A. Rafiq

itu menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi. "Saya menerima, Yang Mulia. Saya bersalah dan siap dihukum," kata dia.

Dalam dakwaan diuraikan bahwa uang suap itu diberikan secara bertahap sebanyak dua kali, yakni Rp 4,74 miliar dan Rp 9,25 miliar, sehingga total yang diberikan adalah Rp 14,39 miliar. Uanfitu merupakan fee bagi Fahd bersama anggota Badan Anggaran DPR,

Zulkarnaen Djahar dan Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra, yang mengatur kemenangan sejumlah perusahaan dalam tender proyek pengadaan di Kementerian Agama.

Perusahaan itu antara lain PT Baru Karya Mas sebagai pemenang pengadaan laboratorium komputer MTs tahun anggaran 2012, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia dalam penggandaan kitab suci Al-Quran

.tahun anggaran 2011, serta PT Sinergi Pustaka Indonesia dalam penggandaan kitab suci Al-Quran tahun anggaran 2012. Fahd bersama Zulkarnaen dan Dendy mempengaruhi para pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan di Kementerian Agama agar memenangkan ketiga perusahaan tersebut.

KPK menangkap Fahd pada akhir April lalu. Politikus Partai Golkar

itu diduga ikut cawe-cawe mengatur pemenang tender dengan menyuap pejabat Kementerian Agama, yaitu bekas Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam Ahmad Jauhari. Ahmad telah dihukum 10 tahun penjara sejak 2014. Zulkarnaen Jabar dan putranya, Dendy Prasetya, juga telah dihukum masing-masing 15 dan 8 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Pertengahan Agustus Diadili

Media Cetak Kompas Halaman 26
2017-7-14

Pertengahan Agustus Diadili

KORUPSI

JAKARTA, KOMPAS - Mantan Wali Kota Jakarta Barat Fatahillah akan mulai diadili pada pertengahan Agustus. Kamis (13/7), ia dibawa ke Rumah Tahanan Salemba

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakbar Reda Manthovani di ruang kerjanya, Kamis. "Dari Kejaksaan Agung dia dibawa ke kejaksaan negeri dan tiba pukul 1L00. Dari kejaksaan negeri dia kami bawa ke Rumah Tahanan Salemba pukul 13.00," tuturnya Fatahillah, lanjut Reda, didampingi tiga pengacaranya

Ketika ditanya apakah Fatahillah dipindahkan bersama ke-14 tersangka lainnya dalam kasus yang sama, Reda menjawab, "Hanya Fatahillah."

Bersama 14 tersangka lainnya, Fatahillah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi normalisasi kali dan saluran penghubung di Jakbar pada 2013 senilai Rp 66,6 miliar dengan kerugian negara diduga mencapai Rp 4,8 miliar.

Saat proyek tersebut dikerjakan, Fatahillah menjabat Kepala

Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Infrastruktur Pengendalian Banjir Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakbar.

"Normalisasi kali ini terkait dengan pembongkaran bangunan liar. Berdirinya bangunan liar ini dinilai mengganggu arus air dan menjadi sumber sampah yang dibuang ke kali serta saluran penghubung. Bangunan liar yang dibongkar ada di delapan kecamatan," papar Reda

Berkas perkara kasus ini sudah dinyatakan lengkap atau P-21. "Kalau nanti dia terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dia minimal mendapat ganjaran 4 tahun penjara Jika terjerat Pasal 3, dia hanya akan mendapat sanksi penjara minimal 1 tahun," tambahnya

"Tersangka dan berkas perkaranya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat karena wilayah ini merupakan locus delicti (tempat terjadinya suatu tindak pidana)," ujar Reda

Selanjutnya terhitung mulai

kemarin, Fatahillah akan menjalani masa tahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat Tim jaksa butuh waktu 1-2 pekan untuk membuat surat dakwaan. Pada pertengah-an Agustus menurut rencana sidang kasus ini bisa mulai.

Perketat sistem

Reda mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar kasus serupa tak terjadi lagi. "Caranya? Ya, perketat sistem pelaporan dan pendokumentasian setiap kegiatan proyek," katanya

Sepengamatannya, praktik korupsi yang terjadi di lingkungan pejabat daerah tidak saja dilakukan dengan menggelembungkan usulan pembiayaan (mark up) proyek, tetapi juga dengan mengajukan proyek serupa berulang ulang.

"Seperti proyek semi-fjktiflah. Obyek proyeknya mungkin ada, tetapi sengaja dibuat seperti pada kasus proyek penertiban bangunan liar. Baru tiga bulan ditertibkan, ditertibkan lagi. Jadi proyek lagi, dan seterusnya," ungkap Reda

(WIN)





Original Post

Fahd Didakwa Terima Rp 3,4 Miliar

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-7-14

Fahd Didakwa Terima Rp 3,4 Miliar

PEMBERANTASAN KORUPSI

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar Fahd El Fouz kembali menghadapi persidangan tindak pidana korupsi. Terpidana kasus suap terhadap anggota DPR tahun 2011 ini kembali didakwa menerima imbalan Rp 3,4 miliar dari tiga proyek di Kementerian Agama, salah satunya pengadaan kitab suci Al Quran.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (13/7), yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Haryono, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Lie Putra Setiawan, membacakan dakwaan terhadap Fahd.

Fahd didakwa terlibat dalam tiga proyek Kementerian Agama tahun 2011 dan 2012 bernilai Rp 113,1 miliar. Dia didakwa melanggar Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) dan Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Fahd melakukannya bersama anggota Badan Anggaran DPR periode 2009-2014, Zulkarnaen Djahar, dan Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra yang sudah divonis 15 tahun penjara dan 8 tahun penjara.

Lie menyampaikan, korupsi tersebut direncanakan oleh Zulkarnaen bersama Dendy dan Fahd di ruang kerja Zulkarnaen di Kompleks Parlemen, Senayan. Jakarta, September 2011. Mereka kemudian memengaruhi para pejabat Kemenag untuk memenangkan tiga perusahaan yang mereka rekomendasikan.

Fahd bersama Zulkarnaen dan Dendy menerima imbalan Rp 14,3 miliar, yang juga dibagikan

kepada sejumlah orang. Menurut Lie, atas perintah Zulkarnaen, Fahd menghubungi Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia Abdul Kadir Alaydrus untuk menawarkan pekerjaan pengadaan laboratorium komputer di madrasah tsanawiyah.

Komisi proyek

Namun, Kadir wajib memberi komisi 15 persen dari nilai proyek sebesar Rp 31 miliar kepada Zulkarnaen. Kadir pun menawarkan pekerjaan itu kepada Ahmad Maulana, pemilik PT Cahaya Gunung Mas, yang menggunakan PT Batu Karya Mas untuk mengikuti lelang di Kemenag.

Zulkarnaen menekan pejabat Kemenag dengan ancaman mutasi ke Papua jika tidak segera mengumumkan pemenang lelang. Ha] serupa juga terjadi dalam proyek pengadaan Al Quran tahun 2011 dan 2012.

(MDN)





Original Post

Miryam Ikut Mengoreksi BAP

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-7-14

Miryam Ikut Mengoreksi BAP

JAKARTA, KOMPAS - Miryam S Haryani, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Hanura, turut mengoreksi draf berita acara pemeriksaan saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tahun 2011-2012. Video rekaman pemeriksaan Miryam pun menunjukkan bahwa tidak ada paksaan selama pemeriksaan berlangsung.

Hal itu menjadi salah satu materi dalam dakwaan terhadap Miryam dalam perkara dugaan pemberian keterangan tidak benar yang dibacakan jaksa Komisis Pemperantasan Korupsi (KPK), Kresno Anto Wibowo, Kamis (13/7), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

Keterangan tidak benar yang dimaksud terkait dengan alasan Miryam mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) pada 23 Maret lalu saat diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil. Saat itu. Miryam mengaku ditekan dan diancam oleh tiga penyidik KPK selama menjalani peme- \ i.

riksaan sebagai saksi dalam kasus KTP-el.

Menurut Kresno, keterangan Miryam itu dibantah tiga penyidik KPK yang dihadirkan dalam persidangan pada 30 Maret lalu. Tiga penyidik, yaitu Novel Bas-wedan, MI Susanto, dan A Dama-nik, mengatakan tidak menekan atau mengancam Miryam.

Miryam diperiksa empat kali dan tertuang dalam empat BAP tertanggal 1 Desember 2016, 7 Desember 2016, 14 Desember 2016, dan 24 Januari 2017. Pada akhir pemeriksaan, Miryam disebut telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mengoreksi keterangannya

Bukti

Alasan Miryam menerima tekanan dari penyidik juga dinilai tidak sesuai dengan bukti dokumen draf BAP yang di dalamnya memuat beberapa coretan koreksi isi BAP yang merupakan.tulisan tangan Miryam. Bukti lain, rekaman \ideo pemeriksaan yang menunjukkan tidak adanya tekanan dan ancaman dari tiga penyidik KPK selama Miryam menjalani pemeriksaan.

"Kepada hakim (sidang korupsi KTP-el dengan terdakwa Irman dan Sugiharto), Miryam membenarkan paraf dan tanda

tangannya yang ada dalam semua BAP. Namun, terdakwa tetap mencabut keterangan yang pernah diberikan di BAP," kata Kresno.

Selain memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan korupsi KTP-el pada 23 Maret lalu, Miryam juga membantah menerima uang dari Sugiharto. Hal itu pun bertentangan dengan keterangan Sugiharto yang mengaku telah memberikan uang senilai Rp 5 miliar untuk pengurusan KTP-el di DPR.

Menanggapi keterangan tidak benar itu, jaksa KPK yang menangani korupsi KTP-el mengajukan permintaan kepada hakim agar Miryam ditetapkan sebagai pelaku keterangan palsu. Meskipun hakim tidak mengeluarkan penetapan, hakim mempersilakan jaksa melakukan pro ; ses hukum.

Miryam pun dijerat dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Atas dakwaan itu, Miryam akan mengajukan eksepsi dalam sidang lanjutan yang menurut rencana digelar pada 18 Juli.

(MDN)





Original Post

Mantan

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-7-14

Mantan

anggota DPR, Miryam S Haryani, menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani sidang perdana kasus dugaan pemberian keterangan palsu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (13/7). Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Miryam memberikan keterangan palsu saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

KOMPAS/ ALIF ICHWAN





Original Post

6 Tips dari KemenPAN-RB untuk pelamar CPNS 2017 lolos tes seleksi

Media Online merdeka.com
2017-07-14

Pemerintah, tahun ini, membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi jabatan penegakan hukum di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Jabatan ini menjadi prioritas mengingat adanya peningkatan beban kerja di kedua instansi tersebut, dan banyaknya PNS yang memasuki batas usia pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) dan 17.962 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM.

Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodir putra/putri lulusan terbaik (cumlaude) dan putra/putri Papua dan Papua Barat. Untuk lulusan cumlaude kuotanya sebanyak 468 orang, sedangkan putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.

Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui https://sscn.bkn.go.id pada tanggal 131 Agustus.

Seperti tahun sebelumnya, satu orang pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain SKD, juga dilakukan Seleksi kompetensi bidang (SKB).

Lalu bagaimana agar pelamar bisa berhasil lulus serangkaian seleksi yang dipersyaratkan? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk calon pelamar.

http://www.merdeka.com/uang/6-tips-dari-kemenpan-rb-untuk-pelamar-cpns-2017-lolos-tes-seleksi.html



Original Post

Suap Rp 7,9 Miliar ke Anggota Komisi V

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-7-14

Suap Rp 7,9 Miliar ke Anggota Komisi V

KORUPSI INFRASTRUKTUR

JAKARTA, KOMPAS - Suap kepada anggota Komisi V DPR untuk membantu memuluskan proyek jalan di Maluku bisa mencapai 8 persen dari total nilai proyek. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Musa Zainuddin, misalnya, didakwa menerima suap hingga Rp 7,9 miliar untuk membantu memuluskan program tambahan belanja pembangunan jalan di Maluku.

Musa menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (13/7), sebagai terdakwa penerima suap untuk memuluskan proyek jalan di Maluku. Sebelumnya, pada 2016, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti, divonis hukuman dalam perkara ini selama 4 tahun 6 bulan penjara

Perkara ini juga menjerat Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary, yang juga telah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.

Selain Damayanti dan "Musa, kasus ini juga diduga melibatkan Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Perkara ini berawal dari penangkapan KPK terhadap Damayanti yang menerima suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Dalam sidang, jaksa mendakwa Musa menerima imbalan atau bagian uang untuk dua paket pekerjaan jalan di Maluku. Imbalan diperoleh dari dua pengusaha, Abdul Khoir dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng, yang kini juga dalam proses persidangan.

Jaksa pada KPK, Wawan Yu-narwanto, menyampaikan, korupsi ini berangkat dari informasi yang disampaikan Amran kepada Khoir pada pertengahan 2015 bahwa ada program tambahan belanja optimalisasi dalam bentuk proyek pembangunan jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional DC Maluku. Untuk memperoleh paket pekerjaan dalam program itu, Amran me-

nyarankan Khoir untuk berkomunikasi dengan Komisi V DPR

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Masud, Wawan mengatakan, komunikasi itu pun mulai berlangsung pada September 2015, saat Musa baru dilantik sebagai anggota Komisi V DPR Saat itu, Khoir, Amran, dan Musa bertemu di Hotel Gran Mahakam, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Musa menyampaikan bahwa sebagai anggota Komisi V DPR, dia memperoleh jatah dana optimalisasi sebesar Rp 200 miliar dan tambahan dana aspirasi Rp 300 miliar yang akan dialokasikan ke Maluku.

Dari pertemuan itu kemudian disepakati dua paket pembangunan jalan di Maluku sebagai bagian dana aspirasi, yang akan dikerjakan oleh Khoir dan Aseng. "Pada saat itu pula disepakati, untuk memperoleh dua paket pekerjaan itu, Khoir memberikan imbalan sebesar 8 persen dari nilai proyek kepada Musa," ujar Wawan.

(MDN)





Original Post

Internal KPK Gugat Legalitas Hak Angket

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-7-14

Internal KPK Gugat Legalitas Hak Angket

DPR Pertanyakan Alasan Uji Materi

JAKARTA Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpindah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemarin (13/7) wadah pegawai (WP) KPK mendaftarkan gugatan uji materi pasal 79 ayat 3 UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, danDPRD(MD3) yang selama ini menjadi landasan hukum Pansus Hak Angket

Uji materi pasal tersebut diajukan sekitar 1.300 pegawai KPK. Pendaftaran gugatan diwakili lima orang. Yakni, Harun Al Rasyid (ketua H WP KPK), Novariza, Lakso Anindito, Hotam Tambunan, dan Yadyin (jaksa senior KPK). "Kami mengajukan permohonan ini terkait penafsiran pasal 79 ayat 3," kata Lakso Anindito kemarin.

Sebagai catatan, pasal 79 ayat 3 UU MD3 merupakan landasan pembentukan Pansus Hak Angket KPK. Pasal itu menyatakan, hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut para pegawai KPK, pasal tersebut bertentangan dengan pasal 28 D UUD 1945. Dalam pasal 28 D disebutkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Nah, klausul kepastian hukum di dalam pasal itulah yang menjadi poin utama pengajuan uji materi mereka. "Penafsiran (pasal 79 ayat 3) bertentangan dengan konsep negara hukum," ungkap Lakso.

WP komisi antirasuah beranggapan, pembentukan pansus

angket merupakan akibat penafsiran keliru anggota DPR terhadap pasal 79 ayat 3. "Ini (pasal 79 ayat 3) memberikan peluang bagi DPR untuk menafsirkan secara keliru pasal tersebut," ungkapnya.

Adabeberapapoin pertimbangan pegawai KPK menggugat pasal 79 ayat 3. Antara lain, pansus angket yang dibentuk melalui pasal itu kini digunakan untuk mengintervensi proses penegakan hukum di KPK. Hal itu dianggap menghambat visi pegawai KPK yang getol memberantas korupsi. "Kami bergabung ke KPK karena panggilan dalam upaya pemberantasan korupsi," tegasnya.

Selain itu, para pegawai KPK selaku pembayar pajak merasa dirugikan karena uang negara temyata telah digunakan untuk membiayai pansus angket.

Menurut Lakso, ke depan bukan hanya KPK yang terselamatkan bila permohonan tersebut dikabulkan MK. Tapi juga lembaga independen lain yang berpotensi diintervensi DPR. "Jadi, ini bukan hanya soal KPK, tetapi bagaimana menyelamatkan lembaga-lembaga lain yang seharusnya independen tetapi berpotensi untuk diintervensi," imbuhnya.

Sementara itu, pimpinan KPK mendukung pengajuan uji materi oleh para pegawai tersebut. Sebab, secara konstitusional, pegawai komisi antirasuah memiliki hak mengajukan uji materi. Apalagi menyangkut kepentingan seluruh pegawai dan lembaga KPK secara luas. "Sebab, memang secara

konstitusional, ya itu adalah hak-hak pegawai," ucap Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif.

Di sisi lain, dalam sidang di pengadilan tipikor kemarin, Miryam S. Haryani melakukan perlawanan terhadap KPK. Dia mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa KPK. Bahkan, anggota Komisi V DPR yang didakwa memberikan keterangan tidak benar dalam sidang kasus proyek e-KTP itu mengirimkan surat ke Pansus Hak Angket KPK untuk meminta perlindungan. "Kami sudah buat (surat) perlindungan hukum ke pansus. Mungkin suratnya sudah diterima," kata pengacara Miryam, Aga Khan.

Setelah sidang, Miryam yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan lantang menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut KPK. Politikus yang menjadi anggota Komisi II DPR saat kasus e-KTP bergulir itu merasa tidak menyampaikan keterangan sebagaimana yang didakwakan jaksa.

"Saya ndak tahu keterangan mana yang merasa ndak benar menurut jaksa," ujarnya percaya diri.

Sebagaimana diketahui, Miryam dijerat pasal 22 juncto pasal 35 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasar dakwaan jaksa, Miryam ditengarai melakukan perbuatan dengan sengaja tidak memberikan atau memberikan keterangan tidak benar.

Poin keterangan tidak benar menurut jaksa adalah ketika Miryam mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan yang membeberkan penerimaan uang dari terdakwa e-KTP Sugiharto dengan alasan ditekan dan diancam tiga penyidik KPK, yakni Novel Baswedan, Susanto, dan A. Damanik. "Saya memberikan keterangan yang benar di pengadilan," tegas Miryam.

Perempuan asal Indramayu itu merasa berkeberatan lantaran objek keterangan yang dimaksud jaksa tersebut tak jelas kapan dilakukan. Apakah saat di pengadilan atau ketika penyidikan.

Aga menambahkan, pihaknya juga akan mempersoalkan proses hukum lain yang dilakukan KPK. Antara lain, status Miryam yang sempat masuk daftar pencarian orang (DPO) serta beberapa penggeledahan oleh KPK. Penanganan kasus yang dianggap merugikan kliennya itu juga menjadi bahan laporan ke pansus hak angket.

Sementara itu. Pansus Hak Angket KPK merespons uji materi yang diajukan pegawai KPK. Wakil Ketua Pansus Taufiqulhadi menyatakan, uji materi ke MK merupakan hak setiap warga negara. Namun, pihaknya mempertanyakan alasan sekaligus legal standing pegawai mengajukan uji materi di MK. "Karena mereka bukan pihak yang dirugikan. Coba apa yang dirugikan? Kan sangat aneh," katanya kema-rin.

(tyo/lum/c5/agm)





Original Post

Rekrut 1.000 Dosen CPNS

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2017-7-14

Rekrut 1.000 Dosen CPNS

JAKARTA Kemenag bakal menyusul Kemenkum HAM serta Mahkamah Agung (MA) untuk merekrut CPNS baru. Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk formasi dosen.

Menurut surat yang beredar, kuota CPNS baru yang disiapkan mencapai 1.000 kursi. Kuota tersebut nanti disebar ke 71 unit perguruan tinggi di bawah Kemenag. Ada 1 1 kampus yang mendapatkan alokasi CPNS baru sebanyak masing-masing 20 orang. Kampus lainnya mendapatkan kuota 15 orang dan paling sedikit 10 orang.

"Tahap yang berlangsung saat ini adalah menentukan formasi," kata Kepala Biro Informasi dan Humas Kemenag Masruki. Pendaftaran baru dibuka jika sudah ada persetujuan dari Kementerian PAN-RB. Nanti Kemenag membentuk tim panitia seleksi sendiri.

(wan/clO/agm)





Original Post

Lahan Pasar Kemirimuka Merupakan Aset Negara

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 5
2017-7-14

Lahan Pasar Kemirimuka Merupakan Aset Negara

DEPOK, (PR).-

Pemerintah Kota Depok menyatakan rencana penggusuran Pasar Kemirimuka harus ditunda. Pasalnya, lahan pasar merupakan tanah negara. Bukti lahan pasar adalah aset negara menyeruak setelah Badan Pertanahan Nasional Kota Depok melakukan klarifikasi ke BPN Pusat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Wali Kota Depok M Idris Abdul Shomad mengatakan, BPN memiliki bukti berupa keterangan terkait keabsahan tanah negara tersebut. "Kalau dari sisi pemkot memang sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap) dari MA (Mahkamah Agung) untuk tidak ada kepemilikan pemkot (atas lahan Pasar Kemirimuka). Tetapi dari sisi BPN itu memang sedang ada klarifikasi ke BPN Pusat dalam hal ini juga Kementerian ATR terkait dengan status tanahnya," kata Idris, Kamis (13/7/2017).

Bila statusnya milik negara dan hak guna bangunan (HGB) sudah tak berlaku, pemerintah bisa mengajukan hak pengelolaan lahan (HPL). "Kalau sudah HPL, insyaallah para pedagang tenang lagi," ujarnya.

Menurut dia, pemkot sudah tak bisa lagi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) setelah kalah dalam gugatan sengketa lahan Pasar Kemirimuka. "Kita tidak punya novum (bukti baru)," ucap Idris.

Adanya dokumen BPN mengenai keterangan pasar adalah aset negara pun masih harus diklarifikasi terlebih dahulu. "Benar enggak ini penjelasan resmi BPN, kan belum ada, kita tunggu," ucap Idris. Upaja PK, tutur Idris, proses hukumnya juga lebih lama. "PK bisa setahun-tiga tahun," ucapnya.

Namun, munculnya dokumen itu memunculkan harapan bagi para pedagang Kemirimuka. Soalnya, rencana eksekusi mesti ditunda lagi. Idris bahkan menilai, adanya HPL bisa menggugurkan putusan MA yang membuat pasar tersebut lepas sebagai aset pemkot.

Untuk itu, Idris menegaskan, eksekusi tak bisa dilakukan dan ha-rus ditunda. Ihwal persoalan aset Kemirimuka muncul setelah pemkot kalah dalam sidang gugatan. PT Petamburan Jaya Raya mengklaim sebagai pemilik lahan pasar seluas 2,6 hektare.

Kekalahan pemerintah mempertahankan asetnya menuai kegelisahan para pedagang. Ancaman penggusuran kerap terdengar dan menghantui mereka. Putusan eksekusi oleh pengadilan akhirnya bisa ditunda hingga Lebaran kemarin. Selepas itu, ancaman penggusuran kembali mengintai para pedagang.

(Bambang Arifianto)





Original Post

Eksekusi Tanah Adat Cigugur Diundur

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 5
2017-7-14

Eksekusi Tanah Adat Cigugur Diundur

KUNINGAN, (PR).-

Pengadilan Negeri Kuningan mengundur pelaksanaan eksekusi tanah adat di Kelurahan/Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan hingga batas waktu tidak ditentukan. Sikap tersebut dituangkan dalam berita acara setelah ratusan orang berunjuk rasa di depan PN Kuningan menolak rencana eksekusi tanah adat, Kamis (13/7/2017).

Lahan adat di Cigugur rencananya dieksekusi pada Kamis (20/7/2017) terkait perkara antara Rd Djaka Rumanta-ka sebagai pemohon eksekusi dan E Kusnadi dan kawan-kawan sebagai termohon. Ketua LSM Gempur Okki Satrio yang juga Ais Pangampih Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan menyebutkan, luas tanah sengketa dalam perkara itu mencapai sekitar 2 ha, terbagi dalam dua girik.

"Satu girik hutan larangan di seputar lapangan sepak bola Cigugur di tepi jalan menuju Palutungan dan satu girik Mayasih mencakup area lahan seputar gedung Cagar Budaya Paseban Tri Panca Tunggal sampai seputar lahan bagian belakang gereja dan Rumah Sakit Sekarkamulyan Cigugur," katanya.

Eksekusi dilakukan setelah PN Kuningan memenangi gugatan Djaka Ru-mantaka, seorang bekas warga adat yang mengklaim tanah tersebut sebagai tanah warisan milik pribadi.

Padahal, menurut Girang Pangaping Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan yang mendiami lahan tersebut, tanah itu merupakan tanah adat sehingga kepemilikannya milik kelompok.

Okki menyebutkan, pengakuan surat

wasiat yang dipegang Djaka janggal karena tak ada satu pun saksi yang membenarkan keberadaan surat itu.

Menanggapi tuntutan itu, Ketua PN Kuningan Willy Istianawati menyatakan tidak bisa begitu saja memutuskan mengabulkan maupun menolak tuntutan warga. Dia perlu berkonsultasi dengan Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung RI.

Masalah tanah

Sementara itu, di Pangandaran, wartawan Kabar Priangan Agus Kusnadi melaporan, potensi permasalahan tanah di Kabupaten Pangandaran cukup besar. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kabupaten Pangandaran Bambang Samudra menilai, selain baru dimekarkan, Pangandaran juga merupakan daerah pariwisata se-

hingga banyak investor yang bakal masuk ke Pangandaran. Hal ini menyebabkan harga tanah meningkat.

"Apalagi banyak pemilik lahan yang berasal dari luar daerah. Ditambah lagi banyak lahan telantar akibat perusahaan yang tidak melakukan pembangunan sesuai perjanjian yang telah ditentukan sehingga lahan digunakan oleh warga. Di sinilah terjadi potensi konflik," kata Bambang.

Contoh paling konkret adalah adanya pengakuan atas kepemilikan lahan bersertifikat di lokasi pembangunan pengganti jembatan Ciputrapinggan di jalan nasional Kabupaten Pangandaran yang membuat pembangunan jalan terhambat.

Pagar dibongkar

Di Karawang, pagar beton yang menutup akses menuju Dusun Cijambe, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk-jambe Barat dalam waktu dekati bakal dibongkar Pemerintah Kabupaten Karawang karena pagar yang dibangun PT PL tersebut belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Asisten Daerah (Asda) Bidang Pemerintahan Samsuri mengatakan, Pemkab Karawang sudah melayangkan surat kepada PT PL agar membongkar sendiri pagarnya. Namun, surat itu tidak direspons oleh perusahaan. Pemagaran lahan yang dilakukan PT PL telah menutup jalan menuju permukiman warga. Akibatnya, warga setempat tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seca- ra leluasa.

(Dodo Rihanto, Nuryaman)





Original Post

Media