Setya Novanto Ingin Penyelesaian Kasus E-KTP Dipercepat

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-07-15

RMOL. Meski belum pulih benar dari sakit, Ketua DPR Setya Novanto berinisiatif memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa atas tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus korupsi e-KTP, Jumat (14/7). Novanto datang karena ingin membantu KPK mempercepat penyelesaian kasus e-KTP. Ketua Umum Golkar ini tiba di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada pukul 9.45 pagi. Dengan menumpang mobil Toyota Fortuner hitam, Novanto datang ditemani Sekjen Golkar Idrus Marham dan Ketua DPP Golkar Yahya Zaini.

Sebelum memasuki Gedung KPK, Novanto sempat menyapa para pewarta yang telah menunggunya sejak pagi hari.

"Saya masuk dulu ya, nanti-nanti," katanya sambil menebar senyum.

Sekitar pukul 3.30 sore, pemeriksaan terhadap Setya Novanto selesai. Meski cukup lama, Novanto tetap nampak santai. Saat dikerumuni para wartawan yang menanyainya ihwal proses pemeriksaan, dia juga tetap santai.

"Saya dimintai keterangan sebagai saksi dari tersangka Andi Agustinus. Saya jelaskan semua yang saya ketahui dan yang saya ingat sebagaimana yang juga telah saya sampaikan dalam persidangan. Alhamdulillah , semua pertanyaan penyidik yang memiliki subtansi dalam kasus ini telah saya jelaskan semua," jawabnya, kembali sambil tersenyum.

Dalam persidangan di Tipikor sebelumnya, Novanto mengaku tidak kenal Andi Narogong dalam urusan proyek e-KTP. Novanto, yang saat itu menjabat Bendahara Umum Golkar, mengaku pernah bertemu dengan Andi yang menawarkan kaos dan atribut partai untuk kampanye.

Andi Narogong juga menyatakan sama. Dalam persidangan kasus e-KTP untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, Andi Narogong membantah semua keterangan kedua terdakwa itu mengenai pertemuan dengan Novanto di beberapa tempat untuk membahas proyek E-KTP.

Andi Narogong, yang dikenal sebagai sutradara kasus e-KTP, mengaku cuma dua kali bertemu Novanto. Namun, yang dibahas bukan soal e-KTP, melainkan hanya menawarkan kaos dan atribut Partai Golkar untuk kampanye. Waktu itu, tawaran Andi ditolak Novanto dengan alasan terlalu mahal. [ian]

http://politik.rmol.co/read/2017/07/15/299155/Setya-Novanto-Ingin-Penyelesaian-Kasus-E-KTP-Dipercepat-



Original Post

Mendes PDTT dikonfirmasi laporan keuangan di Kementeriannya

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-07-15

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi terkait laporan keuangan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Eko Putro Sandjojo dalam penyidikan tindak korupsi suap terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan RI.

KPK pada Jumat (14/7) memeriksa Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo sebagai saksi untuk tersangka Rochmadi Saptogiri (RSG) dalam pemyidikan tindak pidana korupsi suap terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016.

"Kami konfirmasi terkait dengan laporan keuangan di Kemendes PDTT dan proses koordinasi antara Kemendes PDTT dengan BPK dalam proses audit," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Selain itu, KPK juga mendalami hubungan Eko Putro Sandjojo dengan Rochmadi Saptogiri.

"Dengan Pak Rochmadi saya hanya bertemu dalam acara-acara. Demi untuk memperbaiki administrasi kementerian, saya bersama pimpinan KPK, pimpinan BPK, Kemen PAN, pimpinan BPKP, beberapa kali mengadakan acara semacam pencerahan ke karyawan. Dalam acara itu pimpinan BPK datang, biasanya Pak Rochmadi datang. Saya kenal di situ," kata Eko seusai diperiksa sebagai saksi di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Eko diperiksa untuk tersangka Rochmadi dalam penyidikan kasus dugaan suap terhadap pejabat BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT tahun 2016.

Ia pun membantah pernah bertemu dengan Rochmadi secara khusus untuk membicarakan mengenai opini WTP terhadap Kemendes PDTT dari BPK.

"Saya bertemu khusus Pak Rochmadi tidak pernah. Kalau bertemu di pertemuan pencerahan beberapa kali saya bertemu, dua kali bertemu," ungkap Eko.

Eko pun menilai bahwa untuk mendapatkan opini WTP tidak perlu orang jenius.

"Atau tidak perlu harus kerja. Asal kita sesuai dengan waktunya, sesuai apa yang dicatat, harusnya (mendapat) WTP. Sebelumnya kita belum WTP karena banyak serah terima tidak dilaksanakan, proses tidak dicatat dengan baik, sekarang dibantu BPKP kita lakukan perbaikan. Makanya perbaikan kementerian saya masuk salah satu paling cepat perbaikannya ya," ungkap Eko.

Eko juga mengaku tidak tahu soal dugaan pengumpulan uang dari para dirjen Kemendes PDTT untuk diberikan kepada auditor BPK.

KPK telah menetapkan Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dan Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi itu berupa pemberian hadiah atau janji terkait pemeriksaan laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016 untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan dilakukan gelar perkara siang tadi disimpulkan ada dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan keuangan Kemendes tahun 2016, dan KPK meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu (27/5).

Empat tersangka itu adalah SUG (Sugito) selaku Irjen Kemendes, JBP (Jarot Budi Prabowo) eselon 3 Kemendes, RSG (Rochmadi Saptogiri) eselon 1 di BPK dan ALS (Ali Sadli) auditor BPK.

Sebagai pihak pemberi, Sugito dan Jarot disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan sebagai penerima Rochmadi dan Ali disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau 5 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Keempat orang tersebut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat (26/5) di gedung BPK dan Kemendes PDTT.Editor: Tasrief Tarmizi

http://www.antaranews.com/berita/640398/mendes-pdtt-dikonfirmasi-laporan-keuangan-di-kementeriannya



Original Post

Mantan Wali Kota Jakarta Barat ditahan Kejagung

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-07-15

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Wali Kota Jakarta Barat yang kini menjabat Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Fatahillah, Jumat malam, ditahan penyidik Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi refungsionalisasi sungai dan saluran penghubung 2013 yang merugikan keuangan negara Rp66,6 miliar.

"Tersangka ditahan oleh penuntut umum pada tahap penuntutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor: Print-5112/O.1.12/Ft.1/07/2017 tanggal 13 Juli 2017 di Rumah Tahanan Negara Salemba selama 20 hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Jakarta, Jumat malam.

Tersangka dan barang bukti dugaan korupsi tersebut, telah dilimpahkan dari penyidikan ke penuntutan.

Penyidik menetapkan Fatahillah sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-33/F.2/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017

Penahanan dilakukan dengan alasan objektif, tersangka diancam pidana penjara lebih dari lima tahun,dan alasan subjektiftersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga dapat mempersulit pemeriksaan penyidikan atau menghambat penyelesaian penyidikan perkara dimaksud.

Tersangka F disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa kerugian keuangan negara senilai Rp4,8 miliar, berdasarkan hasil audit BPKP, katanya.

Sampai sekarang penyidik telah memeriksa sebanyak 32 saksi, tegasnya.Editor: Tasrief Tarmizi

http://www.antaranews.com/berita/640396/mantan-wali-kota-jakarta-barat-ditahan-kejagung



Original Post

Kejagung Tahan Mantan Walikota Jakarta Barat

Media Online metrotvnews.com
2017-07-15

Metrotvnews.com Jakarta: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Fatahilla ditahan penyidik Kejaksaan Agung pada Jumat 14 Juli 2017 malam. Fatahilla ditahan karena diduga korupsi refungsional sungai dan saluran penghunung tahun 2013 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp66,6 miliar.

"Tersangka ditahan oleh penuntut umum pada tahap penuntutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor: Print-5112/O.1.12/Ft.1/07/2017 tanggal 13 Juli 2017 di Rumah Tahanan Negara Salemba selama 20 hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Jakarta, seperti dilansir Antara, Santu 15 Juli 2017






Tersangka dan barang bukti dugaan korupsi tersebut, telah dilimpahkan dari penyidikan ke penuntutan. Penyidik menetapkan Fatahillah sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-33/F.2/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017

"Penahanan dilakukan dengan alasan objektif, tersangka diancam pidana penjara lebih dari lima tahun, dan alasan subjektif tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga dapat mempersulit pemeriksaan penyidikan atau menghambat penyelesaian penyidikan perkara dimaksud," ujar dia.

Tersangka yang juga mantan Wali Kota Jakarta Barat disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa kerugian keuangan negara senilai Rp4,8 miliar, berdasarkan hasilaudit BPKP

"Sampai sekarang penyidik telah memeriksa sebanyak 32 saksi," tegas Rum.
(SCI)


OA_show(\'news_signature\');

http://news.metrotvnews.com/hukum/0kpJ8j6N-kejagung-tahan-mantan-walikota-jakarta-barat



Original Post

Anda Belum Lunasi Pajak, Hatihati Masuk Penjara

Media Online inilah.com
2017-07-15

INILAHCOM, Jakarta - Kalau Anda masih punya tanggungan pajak, sebaiknya segera dilunasi. Kalau tidak Anda bisa dikenai sanksi berat berupa penjara.

Ceritanya, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara yang memiliki kesepakatan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenhukham, serta Kepolisian RI, pada Rabu 12 Juli 2017 menyandera salah satu wajib pajak (WP) berinisial ED di Lapas Salemba, Jakarta.

Penahanan EB selaku pemegang saham PT MMKU yang bergerak di bidang pertambangan emas dan perak, lantaran mengemplang pajak senilai Rp2,37 miliar. Pajak yang belum dibayarnya berupa pajak penghasilan serta pajak bumi dan bangunan sejak 2013, 2015, dan 2016.

"Ini gajzeling pertama yang dilakukan di Kalimantan yang memiliki 3 Kanwil. Agak nervous (gugup), tapi bisa berjalan lancar berkat bantuan semua pihak," papar Simon Jaya, Kepala Kanwil Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Penerapan gijzeling atau penyanderaan terhadap EB ini, kata Simon, dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani sejumlah tahapan. Pihak DJP Kalimantan Timur dan Utara, telah melayangkan surat tagukan, surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan.

Hanya saja, EB bergeming. Dengan kata lain, dirinya tak menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajiban pajaknya. Upaya persuasif yang dilakukan DJP juga tidak membuahkan hasil. Atas sikap tersebut, DJP Kalimantan Timur dan Utara, memutuskan untuk melakukan penyanderaan. "Dipenjara sehari saja, setelah 16 jam kemudian kita lepaskan karena sudah membayar kewajibannya. Demi hukum kami lepaskan. Ini untuk memperingatkan wajib pajak saja," kata Simon.

Kata Simon, penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan, apabila utang pajak dan biaya penagihan dibayar lunas. Atau jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pada Kamis (13/7/2017), EB telah melunasi seluruh tunggakan pajak dan biaya penagihan sehingga yang bersangkutan telah dibebaskan dari penyanderaan. ipe

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2391065/anda-belum-lunasi-pajak-hati-hati-masuk-penjara



Original Post

Mantan Wali Kota Jakarta Barat Ditahan Kejagung

Media Online republika.co.id
2017-07-15

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wali Kota Jakarta Barat yang kini menjabat Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Fatahillah, Jumat (14/7) malam, ditahan penyidik Kejaksaan Agung. Dia ditahan untuk dugaan korupsi refungsionalisasi sungai dan saluran penghubung 2013 yang merugikan keuangan negara Rp 66,6 miliar.

"Tersangka ditahan oleh penuntut umum pada tahap penuntutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor: Print-5112/O.1.12/Ft.1/07/2017 tanggal 13 Juli 2017 di Rumah Tahanan Negara Salemba selama 20 hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum.

Tersangka dan barang bukti dugaan korupsi tersebut, telah dilimpahkan dari penyidikan ke penuntutan. Penyidik menetapkan Fatahillah sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-33/F.2/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017

Penahanan dilakukan dengan alasan objektif, tersangka diancam pidana penjara lebih dari lima tahun, dan alasan subjektif tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga dapat mempersulit pemeriksaan penyidikan atau menghambat penyelesaian penyidikan perkara dimaksud.

Tersangka F disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sampai sekarang penyidik telah memeriksa sebanyak 32 saksi, tegasnya.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/15/ot3j1l368-mantan-wali-kota-jakarta-barat-ditahan-kejagung



Original Post

PT DGI Jadi Tersangka Korporasi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2017-7-15

PT DGI Jadi Tersangka Korporasi

Pemimpin KPK menyatakan status tersangka pada korporasi bukan hal baru karena pernah dilakukan Kejaksaan Agung.

Nur Aivanm

oh/onnismedioindonesio.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Duta Graha Indah (DGI), yang kini bernama PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), sebagai tersangka pertama korporasi.

Hal itu terungkap dari surat panggilan Nomor Spgi-3471/23/07/2017 kepada mantan Komisaris PT DGI, Sandiaga Uno. Isinya, Sandiaga dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata

Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010 yang dilakukan tersangka PT Duta Graha Indah Tbk yang telah berubah menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) Tbk.

Sandiaga pun kemarin telah memenuhi panggilan KPK. "Memenuhi panggilan KPK mengenai posisi saya sebagai mantan komisaris di PT Nusa Konstruksi Enjiniring," kata Sandiaga saat tiba di Gedung KPK sambil menunjukkan surat pemanggilan terhadap dirinya. Dalam surat itu, tercantum pula surat perintah penyidikan dengan Nomor Sprin.Dik-52 /01/07/2017 tanggal 5 Juli.

PT Duta Graha Indah Tbk dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 21 Tahun 2001 atas perubahan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saat dikonfirmasikan menyangkut pemanggilan dirinya terkait penetapan tersangka PT DGI, Sandiaga enggan berkomentar. "Detailnya bisa ditanyakan ke KPK," ucapnya seusai diperiksa.

la hanya menyampaikan bahwa pertanyaan yang diajukan penyidik sama dengan pemeriksaan pada Mei lalu.

Saat dimintai tanggapannya terkait dengan penetapan tersangka terhadap PT DGI, Sandiaga menjawab akan tetap mendukung langkah penegakan hukum dan gerakan membersihkan praktik dunia usaha dan pemerintah dari korupsi. "Kita dukung terus," tambahnya.

Sandiaga pun mengatakan siap hadir dalam persidangan atas tersangka mantan Direktur PT DGI Dudung Purwadi bila dibutuhkan sebagai saksi.

Dia mengaku tidak bertanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dilakukan PT DGI atau yang sudah berubah menjadi PT NKE.

"Saya mengikuti dan bertanggung jawab untuk proyek-proyek yang dilakukan PT NKE, tapi saya hanya bertanggung jawab memberikan masukan di bidang ekonomi makro, ekonomi terkini, dan tren pasar modal. Saya masih mencoba berhubungan dan berkoordinasi dengan PT Nusa Konstruksi Enjiniring-nya," tambah Sandiaga.

Sandiaga mengaku mulai menjadi komisaris sejak 2007 sebelum perusahaan itu tercatat di bursa efek sampai 2015 saat ia mulai masuk ke dunia politik.

Bukan hal baru

Sementara itu. pemimpin KPK. Laode M Syarif, menyatakan status tersangka pada korporasi sebenarnya bukan hal baru karena sebelumnya juga pernah dilakukan Kejaksaan Agung. Bertambahnya tersangka korupsi korporasi itu menunjukkan koordinasi yang baik atas tanggung jawab pidana korporasi.

"Ini babak baru yang sebenarnya bukan barang baru karena Kejaksaan Agung sudah memulainya duluan. Ini bentuk koordinasi atas tanggung jawab korporasi." tegasnya seusai proses pengucapan sumpah jabatan Ketua MK di Gedung MK, jakarta, kemarin.

KPK sebelumnya memang menjelaskan akan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi untuk memidanakan korporasi. (Put/Ant/X-11)

Nur AivanNI





Original Post

KPK Dalami Peran Mendes

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2017-7-15

KPK Dalami Peran Mendes

KPK mendalami hubungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dengan auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri.

"Dengan Pak Rochmadi saya hanya bertemu dalam acara-acara. Demi untuk memperbaiki administrasi kementerian, saya bersama pimpinan KPK, pimpinan BPK, Kemenpan, pimpinan BPKP, beberapa kali mengadakan acara semacam pencerahan ke karyawan. Dalam acara itu pimpinan BPK datang, biasanya Pak Rochmadi datang. Saya kenal di situ," kata Eko seusai diperiksa sebagai saksi di gedung KPK Jakarta, kemarin.

Eko diperiksa untuk tersangka Rochmadi dalam penyidikan kasus dugaan suap terhadap pejabat BPK terkait

pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT tahun 2016.

Ia pun membantah pernah bertemu dengan Rochmadi secara khusus untuk membicarakan opini WTP terhadap Kemendes PDTT dari BPK. "Saya bertemu khusus Pak Rochmadi tidak pernah. Kalau bertemu di pertemuan pencerahan beberapa kali saya bertemu, dua kali bertemu," ungkap Eko.

Eko pun menilai bahwa untuk mendapatkan opini WTP tidak perlu orang je-nius. "Atau tidak perlu harus kerja. Asal kita sesuai dengan waktunya, sesuai apa yang dicatat, harusnya (mendapat) WTP," ungkap Eko.

Eko juga mengaku tidak tahu soal dugaan pengumpulan uang dari para dirjen Kemendes PDTT untuk diberikan kepada auditor BPK.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri dan Irjen Kemendes PDTT Sugito pada Jumat (26/5), KPK menyita Rp40 juta sebagai bagian komitmen suap Rp240 juta untuk mendapatkan opini WTP terhadap anggaran Kemendes PDTT tahun 2016.

Di ruangan Rochmadi juga ditemukan uang Rpl,145 miliar dan 3.000 dolar AS yang belum diketahui kaitannya dengan kasus tersebut.

KPK menetapkan empat o-rang tersangka dalam kasus ini, yaitu sebagai" pemberi suap ialah Irjen Kemendes PDTT Sugito dan pejabat eselon 3 Kemendes Jarot Budi Prabowo yang disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebagai pihak penerima suap ialah Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri yang merupakan pejabat eselon 1 dan auditor BPK Ali Sadli.

Keduanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau 5 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saat ini Sugito dan Jarot ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, Rochadi ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur dan Ali ditahan rutan KPK di Guntur.

(Nur/Ant/P-4)





Original Post

Ketua MA Pastikan Perekrutan Terbuka

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-7-15

Ketua MA Pastikan Perekrutan Terbuka

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali memastikan perekrutan hakim tingkat pertama akan dilakukan secara terbuka Selain diumumkan secara daring, perekrutan itu juga melibatkan perguruan tinggi negeri dalam pembuatan soalnya. "Kami menggandeng banyak pihak, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami berharap peserta rekrutmen hakim ini banyak sehingga lebih berpotensi untuk merekrut calon hakim yang berkualitas," kata Hatta yang ditemui seusai menghadiri pengucapan sumpah jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Jumat (14/7), di Jakarta/Me-nurut Hatta, perekrutan hakim kali ini sangat krusial mengingat ada kekurangan sedikitnya 4.000 hakim di MA dan lingkungan peradilan di bawahnya.

(REK)





Original Post

Keterangan Saksi di Persidangan Dikonfirmasi ke Novanto

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-7-15

Keterangan Saksi di Persidangan Dikonfirmasi ke Novanto

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami peran Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Namanya berulang kali disebut dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagai salah seorang yang diduga memahami proyek bernilai Rp 5,9 triliun ini.

KPK memeriksa Novanto sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi KTP-el untuk tersangka Andi Agustinus, Jumat (14/7). Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, pemeriksaan terhadap Novanto untuk mengklarifikasi informasi yang diperoleh dari saksi lain ataupun fakta persidangan terkait dengan perannya dalam pengadaan

KTP-el ini. "Fakta-fakta yang ada tersebut kami dalami lebih lanjut dan kami sesuaikan," ujar Febri di Jakarta.

Dari persidangan perkara ini, politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap, saat bersaksi menyebutkan, pertemuannya dengan Andi terjadi di ruangan Novanto. Andi adalah pengusaha.yang diduga menyuap pejabat dan anggota DPR terkait pengadaan KTP-el.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini juga mengungkap sejumlah pertemuan tidak resmi-dengan Novanto. Salah satunya di Hotel Mulia. Saat itu, Novanto menitip pesan kepada Diah untuk disampaikan kepada Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Si-

pil Kemendagri. I;i pesan itu adalah Irman hann berpura-pura tidak mengenal drinya.

Selain Novanto keponakannya yang merupakan bekas Direktur PT Murakabi Seahtera Irvanto Hendra Pambudi juga diperiksa. Seusai menjalan pemeriksaan selama lima jam, Novanto tidak banyak berkomaitar. Novanto hanya menebar senyum sambil berusaha menerolos kerumunan wartawan yang sidah menanti-nya. "Sama, pemeriksaannya sama seperti yang sudah-sudah," jawab Novanto singkat sambil menganggukkan kepala, berbeda saat ia diperiksa pertama kali untuk kasus ini.

Satu jam berselaig, keponakan Novanto selesai dperiksa. Sama seperti Novanto, Irvanto hanya menggelengkan kqjala ketika di-

tanya mengenai aliran dana dan sejumlah rapat antarkonsorsium yang disebut melibatkan dirinya saat itu.

Sementara itu, menurut Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, setidaknya ada sekitar 3 juta KTP-el yang belum terdistribusi hingga kini. Pemerintah menargetkan, sampai akhir tahun, semua KTP-el harus sudah diterima masyarakat sebagai bekal untuk pemilihan kepala daerah pada 2018.

(IAN/RAM)





Original Post

Korporasi Jadi Tersangka Korupsi

Media Cetak Kompas Halaman 4
2017-7-15

Korporasi Jadi Tersangka Korupsi

JAKARTA, KOMPAS - Upaya pemidanaan korporasi mulai dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 terbit sekitar 6 bulan lalu. Perusahaan pertama yang dijerat oleh KPK adalah PT Duta Graha Indah terkait dengan sejumlah proyek pemerintah.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif di Jakarta, Jumat (14/7), mengonfirmasi hal itu. "Iya, ini yang pertama di KPK," ujar Laode.

Untuk menyidik korupsi yang dilakukan PT Duta Graha Indah (DGI) ini, KPK kemarin memeriksa pengusaha yang juga wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno. Surat panggilan pemeriksaan terhadap Sandiaga tertulis bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PT DGI. Sandiaga diperiksa sehubungan dengan kapasitasnya sebagai Komisaris PT Nusa Konstruksi Enjiniring, nama baru dari PT DGI.

Materi pertanyaan yang diajukan kepada Sandiaga tidak ja-

uh berbeda dengan proses serupa yang dijalaninya pada 23 Mei lalu. Saat itu, ia dimintai keterangan untuk bekas Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009.

"Sama pertanyaannya dengan yang diberikan pada Mei lala Jawaban saya juga sama. Saya juga tegaskan bahwa mengenai pertemuan (dengan Nazaruddin) itu bisa dikatakan fitnah. Pertemuan itu tidak pernah terjadi. Sebagai komisaris saat itu di DGI, saya tak pernah menangani proyek tersebut Saya hanya memberikan masukan mengenai ekonomi makro, ekonomi terkini, dan tren pasar modal," turur Sandiaga.

Dudung ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp 50 miliar ini. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sendiri me-

nyampaikan pernah berjumpa dengan Sandiaga untuk membahas proyek. Nazaruddin pun memperoleh imbalan Rp 23,1 miliar atas jasanya membantu meloloskan PT DGI untuk memenangkan sejumlah proyek.

Nama PT DGI muncul saat manajer pemasarannya, Mohammad El Idris, menjalani proses hukum terkait dengan proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang. Dalam dakwaan milik Idris itu, perusahaan ini disebut memberikan suap kepada sejumlah pihak untuk memenangkan lelang proyek senilai Rp 191 miliar.

Proyek yang diperoleh pun bukan hanya pembangunan wisma atlet PT DGI juga mengerjakan proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya Tahap 3, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dar-masraya, Gedung Cardiac RS Adam Malik Medan. Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, dan RSUD Ponorogo.

(IAN)





Original Post

Perlu Perbaikan Internal

Media Cetak Kompas Halaman 4
2017-7-15

Perlu Perbaikan Internal

Masa Jabatan Arief sebagai Ketua MK Berakhir April 2018

JAKARTA, KOMPAS - Perbaikan internal untuk mengembalikan kredibilitas seusai dilanda sejumlah persoalan jadi tantangan ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Arief Hidayat. Ia diharapkan mampu memanfaatkan sembilan bulan waktu tersisa karena masa jabatannya sebagai hakim MK berakhir 2018.

Dalam rapat pleno tertutup pada Jumat (14/7), Arief terpilih secara aklamasi sebagai ketua MK untuk periode 2017-2020. Namun, Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah mengatakan, masa jabatan Arief sebagai ketua MK praktis hanya sekitar sembilan bulan karena masa jabatan sebagai hakim konstitusi akan berakhir pada 1 April 2018. Arief menjadi hakim MK sejak 1 April 2013.

Setelah terpilih secara aklamasi, Arief mengucapkan sumpah sebagai ketua MK dalam sidang pleno khusus yang disaksikan delapan hakim konstitusi lain. Se-

jumlah pejabat hadir, antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarit

Pengajar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jen-tera, Bivitri Susanti, mengatakan, masa jabatan kedua Arief harus dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan perubahan yang berarti bagi MK Identifikasi masalah harus dilakukan untuk me-

mulai suatu perbaikan menyeluruh di institusi pengadil norma tersebut.

"Harus ada evaluasi tertulis problem di MK dan lalu langkah untuk menghadapinya. Ketua baru jangan hanya meneruskan yang sudah jalan seperti biasa, tetapi perlu memikirkan perbaikan ke depan. Misalnya, jangan terulang pencurian berkas di MK atau penangkapan hakim karena korupsi," kata Bivitri.

HaMm konstitusi pun semestinya memiliki standar etik lebih tinggi daripada lembaga lain karena hakim MK merupakan penjaga konstitusi. Penangkapan mantan hakim MK, Patrialis Akbar, misalnya, harus dilihat sebagai pembelajaran berharga bagi MK

Pertimbangan eksplisit

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, seusai menghadiri pengucapan sumpah Ketua MK Arief Hidayat berharap MK di bawah

kepemimpinan Arief melakukan perbaikan putusan dan kelembagaan. "Kami berharap MK dalam memberikan pertimbangan hukum pada uji materi UU eksplisit dan tuntas. Contoh eksplisit dan tuntas yang tidak terjadi ialah dalam putusan tentang pemilu serentak, tidak disertai pertimbangan apakah presidential threshold dihapus atau tetap bisa dipertahankan. Akibatnya , meninggalkan perdebatan di parlemen karena ada dua tafsir," fiturnya.

Sementara itu, Arief mengatakan, dalam masa jabatan kedua sebagai ketua MK evaluasi, termasuk dalam percepatan penyelesaian perkara, akan dilakukan.

(REK)





Original Post

PT DGI Korporasi Pertama

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-7-15

PT DGI Korporasi Pertama

Tersangka Korupsi

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sejarah baru selama berdiri sejak 14 tahun lalu dengan menersangkakan korporasi. Adalah PT Duta Graha Indah (DGI) yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 5 Juli 2017.

Hal tersebut mengemuka saat mantan Komisaris PT DGI Sandiaga Salahuddin Uno memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi sekitar pukul 10.01 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/7). Sembari memberikanketerang-an atas pemanggilan pemeriksaan, Sandiaga menunjukkan suratpanggilanyangditekenpe-nyidik tertanggal 7 Juli 2017.

Dalam surat panggilan tersebut tertuang lima dasar pemanggilan terhadap Sandiaga, di antaranya laporan perkembangan penyidikan nomor LPP-09/23/05/2017 tertanggal 25 Mei 2017. "Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakitlnfeksidan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010, yang dilakukan oleh tersangka PT Duta Graha Indah (yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk) selaku konstruksi PT Duta Graha Indah," bunyi lanjutan petikan surat tersebut.

Perbuatan PT DGI itu sebagaimana dimaksuddalamPasal2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah de-

ngan UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif tidak membantah isi dalam suratpanggilan atas nama Sandiaga Salahuddin Uno. Dia membenarkan, PT DGI yang sudah bersalin nama jadi PT Nusa Konstruksi Engineering sudah ditetapkan sebagai tersang-kasebagaimanadengansprindik dan pasal-pasal dalam isi surat tersebut. Syarif mengakui penetapan PT DGI sebagai tersangka korporasi memang pertama kali dalamsejarah KPK. "Iya. Ini yang pertama di KPK. Detail tanyakan ke Febri," ujar Syarif lewat pesan singkat Jumatsore.

Penerapan pidana korporasi terhadap PT DGI bagi KPK adalah tindak lanjut dan buah dari hasil diterbitkan dan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13/ 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Selain itu, juga merupakan manifestasi pidana korporasi yang melakukan korupsi dalam Pasal 2 0 UU Pemberantasan Tipikor.

Dalam keterangannya kepada para jurnalis, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan alhamdulillah pada Jumat (14/7/ 2017) ini dia memenuhi panggilan dari KPKmengenai posisi-

nya sebagai mantan komisaris di PT Nusa Konstruksi Engineering. "Kebetulan saya sudah berikan keterangan lengkap bulan Mei. Namun ada panggilan lagi. Sebagai warga negara yang baik tentunya pa-tuhhukum. Tentunya saya akan penuhi panggilan ini dan memberikan keterangan apa pun yang akan diminta oleh KPK secara full dan kooperatif," kata Sandiagasebelum pemeriksaan di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sandiaga tampak merampungkan pemeriksaan pukul 11.15 WIB. Dia mengaku pemeriksaan lancar dan penyidik bertindak profesional. Sebenarnya, pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan sama saat pemeriksaanMeilalaYangpaling utama memang terkait PT DGI. "Dan saya selalu sampaikan, kami mendukunglangkahyangdilaku-kan KPK untuk memastikan penegakan hukum yang antikorupsi, tanpa tebang pilih. Dan secara komunikasi, kami sampaikan terus dukung KPK," ujar Sandi

Dia mengaku memang diperiksa sebagai saksi. Tapi untuk tersangka siapa dan apakah PT

DGI sudah ditetapkan sebagai tersangka, Sandiaga enggan mengungkapkan. Dia menyerahkan sepenuhnya ke KPK un-tukmemberikanketerangan resmi. Toh kalaupun benar PT DGI ditetapkan sebagai tersangka, Sandiagatetapmengakumendu-kung langkah-langkah penegakan hukum. "Gerakan membersihkan praktik dunia usaha dan pemerintah dari korupsi kita dukung terus," imbuhnya.

Sandiaga menjelaskan, dia masuk sebagai komisaris PT DGI sejak 2007 sebelum perusahaan go public hingga berubah nama PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Di perusahaan yang sudah beralih nama pun, Sandiaga memastikan hanya sampai 2015. "Saya sudah jelaskan karena saya aktif ber-politikmulai2015. Menjunjung tinggi prinsip good governance, saya memutuskan untuk mundur darijabatan saya dikorpora-si itu yang saya lakukan 2015 termasuk di Nusa Konstruksi Engineering," bebernya.

Nama PT DGI menjadi terkenal setelah kasus suap pengurusan anggaran dan pembangunan WismaAtletSEAGamesXXVIJa-kabaring, Palembang, Sumatera 2011meledak.PTDGIdibawaeks terpidana MindoRosalinaManu-lang alias Rosa selaku direktur marketing Permai Group dan direktur pemasaran PT AnakNege-riuntukmemenangkan sejumlah proyek, di antaranya pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI dan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat2010-2012.

sabirlaluhu





Original Post

Otoritarianisme Perppu Ormas

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 4
2017-7-15

Otoritarianisme Perppu Ormas

Pada 10 Juli lalu, Presiden Jokowi secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan Undang-Undang No 17/ 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tujuannya, tak lain agar pemerintah dengan mudah dapat membubarkan ormas-ormas yang asas dan kegiatannya dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sejak rencana pembentukannya, langkah menerbitkan Perppu telah mendapat banyak sanggahan. Sebab, keadaan darurat hukum terkait ormas sebagai alasan subjektif pembentukan Perppubelumlah terjadi.

Presiden tentu dapat berkelit dari sanggahan itu dengan alasan, pembentukan Perppu adalah hak presiden sesuai Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945. Telah terjadi atau tidaknya keadaan "kegentingan yang memaksa" merupakan haksubjektif presiden menentukannya. Bila hendak meminta objektifikasi atas sikap sang presiden, silakan tunggu pembahasan Perppu oleh DPR pada persidangan berikutnya.

Masalahnya tentu tidak sesederhana itu. Betapa pun besarnya kekuasaan presiden, dia tetap harus menjalankan sesuai konstitusi. Kekuasaan pemerintahan mesti dilaksanakan dalam semangat penghormatan terhadap hukum dan HAM. Sebab, UUD 1945 secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, HAM di j amin dan dilindungi dari segala kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks itu, kehadiran Perppu ini menarik untuk dikaji lebihjauh.

Kerancuan Berpikir

Perppu ini lahir dari kerancuan berpikir dalam meletakkan kondisi keamanan negara dan

kondisi darurat ke dalam kerangka hukum darurat yang disediakan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945. Kerancuan dimaksud dapat dibaca dalam penjelasan yang dituangkan dalam Penjelasan Umum Perppu tersebut. Pertama, terbitnya Perppu karena adanya pengecualian kewajiban melindungi HAM disebabkan keadaan darurat. Keadaan darurat dimaksud diatur dalam sejumlah UU terkait HAM dan dilandaskan pada Pasal 22 Ayat (l)UUD1945sertaPasal4Inter-national Covenant on Civil and PoliticalRights(ICCPR).

Dijadikannya Pasal 4 angka 1ICCPR sebagai justifikasi pembentukan Perppu tidak lain karena hendak dijadikan alasan pembenar untuk mengadopsi norma-norma yang menyimpang dari kewajiban negara menghormati HAM dalam UUD 1945, khususnya hak berserikat dan berkumpul. Sementara keadaan darurat sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 ICCPRsamasekalitidakataube-lum terjadi hingga saat ini.

Jadi, walaupun Pasal 4 ICCPR dikutip secara utuh dalam Penjelasan Umum, Pembentuk Perppu jelas telah melakukan kekeliruan serius. Sebab, keadaan darurat yang dimak-suddalamlCCPRadalahkondisi di mana sebuah negara tengah mengalami keadaan darurat yang mengancam kehidupan dan keberadaannya. Keadaan darurat tersebut harus diumumkan secara resmi oleh ne-garadandiberlakukanhanyase-mentara waktu. Dalam waktu yang ditetapkan sebagai keadaan darurat itulah negara diperbolehkan mengambil langkah-langkah yang menyimpang dari kewajibannya menghormati HAM, termasuk denganmener-bitkan Perppu. Adapun penyimpangan itu hanya semata un tuk mengatasi keadaan daru-ratyangterjadi.

Jika kehadiran Perppu Ormas ini dalam bingkai keadaan darurat yang dimaksud Pasal 4 ICCPR, kapan keadaan darurat itu telah diumumkan presiden? Bagaimana status daruratnya?

Dari dan hingga kapan keadaan darurat diberlakukan?

Bila pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijelaskan, lalu atas dasar apa maksud keadaan darurat sebagaimana diatur Pasal 4 ICCPR digunakan sebagai latar belakang menetapkan Perppu? Bila tidak ada relevansinya, alasan darurat mana yang membenarkan Perppu ini dapat memuat ketentuan yang menghilangkan hak warga untuk mendapatkan perlindungan danjaminankepas ti-an hukum atas hak berserikat dan berkumpul mereka?

Kedua, walaupun penentuan keadaan kegentingan memaksa merupakan hak subjektif presiden, namun MK dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/ 2009tetapmemberikanpandu-an terkait tiga keadaan yang mesti dipenuhi dalam menerbitkan Perppu. Dari tiga keadaan yang disyaratkan MK, tidak satu pun di an taranya yang telah dipenuhi, termasuk keadaan terjadinya kekosongan hukum. Sebab, berbagai alasan darurat yang dikemukakan seperti tindakan permusuhan dan menyebar kebencian yang potensial menimbulkan konflik sosial an-tarmasyarakat, semuanya masih dapat diselesaikan dengan instrumen hukum yang ada.

Ketiga, dalam Penjelasan Umum juga dikemukakan, pembentukan Perppu ditujukan untuk membedakan sekaligus melindungi ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan tersebut j elas tidakkonsisten dengan materi muatan UU Ormas yang diubah melalui Perppu. Sebab, materi yang diubah justru yang berhubungan de-

ngan prosedur penjatuhan sanksi dan pembubaran, bukan soalperlindungan. Di mana, pemerintah tanpa harus melalui prosedur peradilan, dapat menjatuhkan sanksi pembubaran terhadap ormas yang menurut persepsi mereka bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jangankan perlindungan, yang ada justru ancaman pembubaran atas alasan subjektif rezim berkuasa.

Pintu Otoritarianisme Baru

Secara substansi, muatan Perppu ini akan menjadi tempat lahimya otoritarianisme baru. Setidaknya ada dua alasan mengapa dikatakan demikian. Pertama, pembentukan UU Ormas berangkat dari filosofi bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul mesti dilakukan dalam rangka tertib hukum dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara Perppuhadir dengan semangat perlindungan terhadap kedaulatan negara.

Perbedaan dasar filosofis tersebut menunjukkan bahwa Perppu ini hadir untuk memperkuat peran pemerintah dalam membatasi dan menghilangkan hak-hak warga negara. Demi alasan melindungi kedaulatan negara, jaminan hak atas perlindungan hukum terhadap hak berserikat dan berkumpul diabaikan. Bila sudah demikian, alasan menjaga kedaulatan negara akan menjadi sarana melanggengkan kedaulatan penguasa dalam suasana kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang dimaktubkan pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 hanya sebatas bungkus, sementara substansi pelaksanaan kekuasaan tertinggi sepenuhnya ada pada orang yang tengah memegang kekuasaanpemerin tahan.

Kedua, upaya melanggengkan kedaulatan penguasa tersebut pun terkonfirmasi dengan dihilangkannya peran pengadilan dalam menilaibenaratau tidaknya tuduhan pelanggaran yang dialamatkan kepada ormas. Prosedur dan tahapan penjatuhan sanksi yang sebe-

lumnya melibatkan Mahkamah Agung dihapus melalui Perppu. Artinya, proses peradilan sebagai sarana klarifikasi dan konfirmasi bagi si tertuduh tidak tersedia lagi. Penjatuhan sanksi pembubaran sepenuhnya menjadi wewenangpemerintah tanpa ada ruang pembelaan diriba-gi ormas dianggap melanggar.

Pada ranah itu, terbitnya Perppu bukan hendak mengisi kekosonganhukum, melainkan mengubah tatanan hukum yang awalnya bersifat responsif bagi hidup danberkembangnya hak berserikat dan berkumpul menjadi tatanan hukum bercorak otoritarian.

Berbagai persoalan sekitar Perppu sebagaimana dibentangkan di atas merupakan fakta betapa kehadiran regulasi ini tidak memiliki pijakan konstitusi yang jelas. Alih-alih itu, keberadaannya justru bertentangan dengan semangat negara hukum demokratis yang melindungi HAM sebagaimana terkandung dalam UUD 1945.

Kalaulah semangat penerbitan Perppu ini untuk memperpendek birokrasi penjatuhan sanksi, seharusnya regulasi darurat ini tidak menghilangkan peran lembaga peradilan. Pengadilan tetap harus diberi ruang untuk menilai apakah tuduhan pemerintah atas ormas benar atau tidak. Pada saatyang sama, melalui proses peradilan pula ormas diberi hak untuk membela diri. Keberadaan pengadilan dalam penjatuhan sanksi merupakan satu-satunya jalan untuk menjauhkan pemerintah dari jebakan bertindak sewenang-wenang.

Dengan segala kelemahan substantif yang dikandungnya, kelak ketika DPR menentukan sikap, Perppu ini mesti ditolak jadi UU. Bila sebaliknya, artinya DPR turut merestui hidupnya otoritarianisme baru dalam re-publikberkedaulatanrakyatini.

Selain itu, Perppu ini juga sangat layak diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Sebagai pengawal hak konstitusional warga negara, MK memiliki peran amat strategis guna menjaga agar UU dan Perppu tidak menyimpangi konstitusi. Pada saat yang sama, juga harus memastikan bahwa HAM yang dijamin konstitusi tidak digadaikan pada rezim hu-kumyangbercorakotoritarian.

KHAIRUL FAHMI

KHAIRUL FAHMI





Original Post

Duta Graha Indah Tersangka Korupsi Korporasi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2017-7-15

Duta Graha Indah Tersangka Korupsi Korporasi

KPK memeriksa Sandiaga Uno.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan PT Duta Graha Indah sebagai tersangka kasus korupsi. PT Duta menjadi korporasi pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Ada sejarah baru di KPK hari ini. Kami sudah mulai -menetapkan korporasi sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, kemarin. Langkah ini merupakan babak baru bagi KPK dalam pemberantasan korupsi.

Penetapan tersangka ini juga berkaitan dengan pernyataan KPK yang mulai menjerat korporasi dalam tindak pidana korupsi menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. "Ini tindak lanjut dari koordinasi tentang tanggung jawab pidana korporasi itu," kata Laode.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan KPK serius dan sangat hati-hati dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat korporasi. "Karena itu company, harus hati-hati," ujarnya. Alasannya, akan banyak pihak yang terkena dampak, seperti pekerja hingga investor.

PT Duta menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan rumah sakit Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. Perusahaan tersebut kini telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE).

Kemarin KPK juga memanggil dan memeriksa mantan komisaris PT Duta, Sandiaga Uno. Pengusaha yang baru terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta itu diperiksa sebagai saksi bagi PT Duta.

Selepas diperiksa, Sandi mengatakan tidak mengetahui dan terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan itu. "Posisi kami sebagai komisaris tidak pernah menangani

proyek-proyek, tapi dimintai keterangan - mengenai ekonomi makro dan perkembangan perusahaan," ujarnya.

Menanggapi penetapan tersangka PT DGI, Sandi mengaku mendukungnya. Menurut dia, langkah-langkah penegakan hukum KPK harus didorong. "Gerakan membersihkan praktik dunia usaha dan pemerintah dari korupsi kami dukung terus," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT Duta, Dudung Purwadi; Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana, Made Meregawa; dan Direktur PT Mahkota Negara, Marisi Matondang.

PT Mahkota adalah perusahaan yang memenangi tender dalam pengadaan alat kesehatan senilai Rp 16 miliar di Universitas Udayana. KPK menemukan ada indikasi penggelembungan harga yang menyebabkan negara rugi hingga Rp 7 miliar. PT Duta terlibat karena menjadi pelaksana proyek yang dimenangi oleh PT Mahkota.

Nama mantanBendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, juga disebut dalam kasus ini. Sebab, perusahaan miliknya, yaitu Permai Group, disebut memiliki saham di PT Mahkota. KPK juga menemukan adan3 r a aliran dana dari Permai Group ke perusahaan tersebut.

MITRA TARIGAN | ADITYA BUDIMAN





Original Post

Siap Beperkara di Pengadilan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2017-7-15

Siap Beperkara di Pengadilan

BagiPandiyana fcersengxetade"=.n Perum Perumnas di pengadilan bukanlah nal baru. Pria yang tinggal di blok Dahlia rumah S.sun sewa Bumi Cengkareng Indah itu sejak 1996, bersama penghuni lainnya, pernah bersengketa dengan Perumnas ihwal Kenaikan tarif sewa pada 2004.

Sengketa itu bermula dari keterangan kenaikan taTf sewa sebesar 200 persen yang dikeluarkan Perumnas. Para penghuni di blok Dahlia, Seruni, Aster, dan Melati kemudian menggugat kenaikan tarif sewa itu karena tidak ada sosialisasi.

Pada 2009, Mahkamah-------

Agung menolak peninjauan kembali yang diminta oleh Perumnas. Para penghuni memenangi sengketa itu dan tanf sewa batal naik. .

Bermodalkan pengalaman itu. Pandiyana dan para penghuni di blok Dahlia siap beperkara kembali jika Perumnas nekat hendak merelokasi mereka ke Paoing Panjang. "Kami optimistis akan menang dalam pengadilan," tutur dia.

Rumah Susun Sewa Bumi Cengkareng Indah dibangun pada 1995 dan mulai dipasarkan dan dihuni pada 1996. Rumah susun sewa itu ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tarif sewanya relatif terjangkau. Sebagai contoh, sewa unit di lantai 4 sebesar Rp 135 ribu per bulan. Itu belum termasuk tarif (istrik, air, dan gas.

Sekitar 1.600 keluarga tinggal di Rumah Susun Sewa Bumi Cengkareng Indah yang menempati empat blok Dahlia (8 tower), Melati (8), Seruni (8), dan Aster (8). Ada 24 RT dan 1 RW di Bumi Cengkareng Indah.

GANGSAR PARIKESIT





Original Post

Arief Hidayat Kembali Pimpin MK

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-7-15

Arief Hidayat Kembali Pimpin MK

DIANERIKANUGRAHENY

JAKARTA Arief Hidayat kembali terpilih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk masa jabatan 2017-2020. Arief terpilih secara aklamasi melalui musyawarah mufakat yang digelar sembilan hakim konstitusi pada Jumat (14/7).

"Para hakim sepakat memperpanjang kepemimpinan saya sebagai ketua MK. Ini bersamaan dengan habisnya masa keanggotaan saya sebagai hakim konstitusi," ujar Arief dalam konferensi pers di gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat siang.

Arief menjelaskan, keter-pilihan dirinya berdasarkan musyawarah dalam rapat pleno tertutup sejak pukul 08.30 WIB. Menurut Arief, musyawarah berlangsung lebih kurang tiga jam.

"Pemilihan berjalan hampir tiga jam melalui musyawarah mufakat. Tidak perlu voting terbuka," kata Arief.

Usai penetapan Arief sebagai ketua MK, dia mengucapkan sumpah di hadapan Mahkamah (delapan orang hakim konstitusi) sebagai ketua MK untuk periode 2017-2020.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Arief.

Pengucapan sumpah ini disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat negara. Antara lain Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua KPK Laode Syarief, Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, dan Wakil Ketua Komisi III Asrul Sani.

Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat MK Ru-biyo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan mekanisme voting jika pemilihan ketua secara aklamasi tidak menemui kata sepakat. Voting akan dilakukan secara terbuka.

Menurut Rubiyo, sembilan hakim konstitusi memulai sidang pleno hakim secara tertutup sejak pukul 08.30 WIB. Sidang ini dilakukan untuk memilih ketua secara musyawarah (aklamasi).

"Apabila tidak tercapai aklamasi nanti akan dilakukan voting di ruang sidang panel. Kami sudah siapkan tempatnya dan pelaksanaannya boleh diliput media," ujar Rubiyo.

Dia melanjutkan, voting dilakukan dengan metode separuh jumlah suara plus satu. Artinya, suara diambil dari sembilan hakim konstitusi yang melakukan rapat pleno.

"Kalau ada sembilan terpenuhi (hakim konstitusi), maka yang mendapat lima suara akan jadi (terpilih). Misal nanti tercapai belum tercapai akan diulang periode putaran pertama kedua dan seterusnya sebagaimana diatur dalam peraturan MK Nomor 3 Tahun 2012," ujarnya.

Sebanyak sembilan hakim konstitusi melakukan rapat pleno untuk memilih ketua MK pada Jumat pagi. Kesembilan hakim tersebut yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, Maria Farida Indriati, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra.

Pemilihan ini dilakukan menyusul habisnya masa jabatan ketua MK saat ini, Arief Hidayat. Masa jabatan Arief Hidayat sebagai ketua MK dimulai sejak 14 Januri 2015. Sesuai dengan peraturan MK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa masa jabatan ketua dan wakilnya adalah dua tahun enam bulan sejak hakim konstitusi diangkat menjadi ketua atau wakil

ketua MK. Bed muhammad hafil

DIAN ERIKA NUGRAHENY





Original Post

Mempersoalkan Perppu Pembubaran Ormas

Media Cetak Republika Halaman 7
2017-7-15

Mempersoalkan Perppu Pembubaran Ormas

MIMIN DWI HARTONO Staf Senior Komnas HAM

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2/2017 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah diberlakukan sejak 10 Juli 2017.

Namun, perppu ini berpotensi mengancam penikmatan HAM (human rights enjoyment) yang dijamin di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Khususnya, hak atas keyakinan politik (Pasal 23 ayat i), hak untuk berpendapat (Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 25), hak untuk ber-serikat/berkumpul (Pasal 24 ayat 1 dan 2), dan hak atas keadilan (Pasal 17).

Ini karena perppu tersebut menghapuskan 18 pasal terkait mekanisme pembubaran ormas yang sebelumnya diatur di dalam UU Ormas. Di dalam UU Ormas, penerapan sanksi dilakukan melalui beberapa tahap.

Yaitu, peringatan tertulis (Pasal 62-63), penghentian bantuan dan penghentian sementara kegiatan (Pasal 64), pencabutan surat keterangan terdaftar atau badan hukum (Pasal 67-69), dan pembubaran (Pasal 70-71).

Di dalam perppu, pembubaran cukup oleh keputusan Menteri Hukum dan HAM melalui pencabutan status badan hukum (Pasal 61 ayat (i)jo Pasal Pasal 80A). Ormas mempunyai waktu tujuh hari memberikan klarifikasi atas peringatan pemerintah, lebih dari itu akan dibubarkan.

Dengan hanya melalui keputusan menteri, penilaian apakah ormas melanggar atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 akan sangat subjektif dan berpotensi melanggar HAM karena hanya diputuskan sepihak berdasarkan kacamata pemerintah.

Di dalam UU Ormas, telah diatur jangka waktu atau lamanya proses pengadilan dari permohonan hingga putusan. Pada Pasal 71 diatur bahwa permohonan pembubaran ormas sudah harus diputus pengadilan negeri selama 60 hari dan bisa diperpanjang 20 hari atas persetujuan Mahkamah Agung (MA).

Jika berkeberatan dengan putusan pengadilan negeri, tergugat bisa langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam tempo 14 hari sejak putusan diterima. MA harus memberikan putusan dalam tempo 60 hari sejak permohonan kasasi dicatat (Pasal 77 ayat 2).

Dengan demikian, proses hukum pembubaran ormas hanya akan memakan waktu kurang lebih sekitar 150 hari atau lima bulan. Dengan begitu, alasan bahwa proses pengadilan akan berbelit dan panjang menjadi alasan yang absurd.

Penegasian HAM

Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan perppu ini langkah pemerintah untuk membubarkan ormas yang menurutnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 akan lebih mudah dan sederhana? Bagi ormas yang merasa dibubarkan secara sewenang-wenang dan melawan hukum, bisa memperkarakan di pengadilan.

Saat ini, terdapat 344.039 ormas yang terdaftar di Kemendagri dan/atau Kemenkum-ham. Mekanisme due process of law sebagai inti dari negara hukum dan menjunjung tinggi HAM telah dinegasikan dengan alasan teknis, yaitu terlalu lama dan panjang.

Dengan membubarkan ormas hanya berdasarkan keputusan pemerintah, akan menutup ruang adanya dialog, partisipasi, dan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan ormas-ormas.

Selain itu, jangkauan larangan atas ormas juga diperluas dan sumir (subjektif), yaitu tidak hanya ormas yang menyebarkan ajaran ateis, marxisme/leninisme, namun juga tindakan ormas yang menyalahgunakan suku, agama, ras, dan antargolongan (Pasal 59 ayat 3, huruf a) dan ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila (Pasal 59 ayat 4, huruf c).

Instrumen HAM menegaskan, hak untuk berkeyakinan, berekspresi, dan berserikat/ berkumpul dapat dibatasi, di antaranya, atas nama kepentingan umum, keamanan nasional, dan moral.

Pembatasan itu bisa berarti menguranginya melalui pengaturan yang legal, jelas, dan terukur. Hal ini telah diatur di Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 jo Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Sebenarnya, mekanisme pembubaran ormas sebagaimana diatur di dalam UU tentang Ormas sudah tepat, yaitu melalui pembinaan (peringatan) dan pembubaran melalui pengadilan.

Dengan terbitnya perppu yang menghapuskan ketentuan fundamental tentang mekanisme pembubaran ormas itu maka esensi dari negara hukum yang menjunjung tinggi HAM menjadi tercoreng.

Adapun alasan pemerintah menerbitkan perppu adalah untuk kepentingan bangsa harus dijelaskan secara sahih dan objektif, kepentingan bangsa apa yang terancam berikut bukti-buktinya.

Dalam konteks ini, forum yang tepat dan legitimate untuk mengujinya adalah hakim di pengadilan, melalui pemeriksaan yangfair, terbuka, independen, dan objektif.

Ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf a perppu yang berbunyi ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan atas dasar suku, ras, agama, dan antargolongan juga berpotensi mengancam hak-hak sipil yang bisa bermuara pada kriminalisasi.

Hal ini karena di dalam penjelasannya diuraikan bahwa yang dimaksud dengan tindakan permusuhan adalah ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk ke penyelenggara negara.

Dikhawatirkan, ketentuan itu menjadi pasal karet yang bisa menjerat aktivis atau ormas yang kritis dan oposisi atas kebijakan para penyelenggara negara.

Lebih jauh, Perppu Nomor 2/2017 juga akan menjadi target judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) karena diduga melanggar hak konstitusional warga yang dijamin oleh Pasal 28E ayat 3 UUD 1945.

Pelarangan atas paham dan organisasi adalah langkah dan hal yang tidak mudah karena di antaranya terkait dengan sejarah, psikologi, emosi, keyakinan, dan ideologi yang tidak bisa dilarang begitu saja.

Oleh karena itu, alih-alih menyelesaikan persoalan, perppu ini akan menimbulkan persoalan dan masalah baru bagi pemerintah karena menegasikan hukum dan HAM. Untuk itu, langkah yudisial memperkarakan perppu ini ke Mahkamah Konstitusi dan melalui mekanisme politik sangat dimungkinkan.

MIMIN DWI HARTONO





Original Post

Dibuang Ahok, Dipungut Djarot

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-7-15

Dibuang Ahok, Dipungut Djarot

LUBUK sama, tapi beda ikannya. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersahabat dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, dalam pendekatan kepemimpinan, mereka berbeda.

Sejumlah pejabat yang pernah distafkan Ahok karena dianggap bermasalah justru diberdayakan Djarot mengisi posisi kunci. Djarot beralasan pengangkatan itu murni untuk membantu dirinya mengurus masalah di Pemprov DKI.

Salah satu pejabat yang difungsikan kembali ialah Lasro Marbun, mantan Kepala Inspektorat DKI. Lasro diajak masuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Peranan TGUPP strategis sebagai ahli yang memberikan pandangan dan solusi soal kebijakan kepada Gubernur DKI.

Sebelumnya, Ahok mendepak Larso karena diduga berbohong

dalam kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Larso mengaku tidak tahu-menahu mengenai anggaran UPS.

Namun, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Alex Usman terungkap bahwa Lasro yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI mengetahui anggaran tersebut, tetapi tidak melarang.

Ahok yang semula membanggakan Larso karena memiliki daya ingat tajam dan pengetahuan luas lantas menggusur ayah dua anak itu pada 2016. Dasar Larso, enggak ada matinye. Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, menyambutnya dengan tangan terbuka.

Beberapa bulan mengabdi, Bupati Humbang Hasundutan memercayai dan melantiknya menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada 3 Januari 2017.

Berakhirlah pengabdian pegawai negeri yang sudah berkarier selama 29 tahun (1987- 2016) itu di Pemprov DKI. Ternyata tidaklah demikian.

Setelah setahun berkarier di kota kelahirannya Kabupaten Humbang Hasundutan, bintangnya kembali terlihat di gegap gempitanya Ibu Kota.

Djarot mengajaknya bergabung dalam TGUPP. Mantan Wah Kota Blitar tersebut menilai pribadi Larso sebenarnya lurus dan jujur. "Karena itu kami perlukan dia (Larso) untuk percepatan di bidang pengawasan," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, kemarin.

Lasro yang dihubungi seusai pelantikan 13 Juli di Balai Kota mengatakan dirinya kembali mengabdi sebagai PNS karena alasan keluarga. "Keluarga saya di sini semua. Jadi saya kembali ke Jakarta," singkat Lasro.

Dua pejabat yang tergusur di era

Ahok juga turut dipanggil Djarot ke gelanggang pengabdian. Mereka ialah mantan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Ika Lestari Adji yang diduga bermasalah dalam kasus beli lahan di Cengkareng yang ternyata mink Pemprov DKI sendiri.

Pejabat satu ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto, dibuang Joko Widodo semasa menjabat Gubernur DKI. Taufik dituding tersangkut dalam kecurangan seleksi terbuka pada lelang jabatan kepala SMA dan SMK di DKI Jakarta.

Akankah ketiga mantan pejabat itu menjadi trisula tajam dalam pemerintahan Djarot yang tinggal empat bulan lagi? Atau justru tumpul dan menjadi beban pemerintahan.

Djarot menanggapinya dengan optimistis. u Bu Ika lama di rusun, lama di dinas sosial, pemikiran-pemikirannya kami butuhkan. Sama juga halnya dengan Pak Taufik dan Pak Larso, kami akan manfaatkan kemampuan mereka," tutupnya.

(Mathias Brahmana/MTVN/J-1)





Original Post

Tiongkok Didesak Bebaskan Janda Liu

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2017-7-15

Tiongkok Didesak Bebaskan Janda Liu

Pemerintah Tiongkok membatasi kontak Liu Xia dengan dunia luar dan keberadaannya tidak diketahui sejak suaminya, Liu Xiaobo, meninggal Kamis (13/7). Semua kontak dengannya terputus dalam 48 jam terakhir.

Irene Harty irene@mediaindonesia.com

TIONGKOK menghadapi tekanan internasional untuk membebaskan Liu Xia, janda peraih Nobel Perdamaian Liu Xiaobo yang meninggal di rumah sakit. Kamis (13/7). Rezim komunis itu dikecam lantaran menolak mengizinkan aktivis prodemokrasi tersebut meninggalkan negara itu untuk berobat hingga menemui ajal.

Amerika Serikat dan Uni Eropa mendesak pemerintahan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menetapkan janda Liu itu menjalani tahanan rumah sejak 2010 karena tidak boleh pergi dari Tiongkok.

Dokter-dokter pemerintah Tiongkok mengatakan Xia mendampingi Liu di saat-saat terakhir perjuangannya melawan kanker hati di rumah sakit, sebulan setelah ia dipindahkan dari penjara ke rumah sakit di Kota Shenyang hingga Liu meninggal karena kanker hati. Kamis (13/7). Liu dipenjara pada 2008 setelah

membantu menulis petisi yang menyerukan reformasi demokratis. Dia dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena subversi setahun

kemudian.

Sebelum meninggal, Liu meminta istrinya yang berusia 56 tahun untuk hidup dengan baik. Na-

mun pihak berwenang membatasi kontaknya dengan dunia luar dan keberadaannya tidak diketahui sejak suaminya meninggal.

"Saya meminta pemerintah Tiongkok membebaskan Liu Xia dari tahanan rumah dan mengizinkannya meninggalkan Tiongkok, sesuai dengan keinginannya," kata Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson.

UE mendesak Beijing mengizinkan Xia dan keluarganya memakamkan veteran demonstrasi Lapangan Tiananmen 1989 itu

sesuai dengan keinginan mereka.

Jared Genser. pengacara AS yang mewakili Liu, mengatakan semua kontak dengan Liu Xia telah terputus dalam 48 jam terakhir. "Saya sangat khawatir dengan yang terjadi saat ini. Dunia harus bergerak dan memobilisasi agar dia (Liu Xia) bisa pergi dan memakamkan suaminya di tempat yang diinginkannya," kata Genser kepada CAW.

Orangtua Liu Xia meninggal tahun lalu dan penyair yang tidak pernah tertarik itu menderita depresi. "Setelah kematian Liu Xiaobo, tujuan terpenting kami ialah menyelamatkan Liu Xia dari penderitaan," ujar aktivis Hu Jia yang bersama kelompoknya akan menggunakan opini publik agar Partai Komunis China (PKC) membuka pintu kebebasan bagi Xia.

Protes,

Di sisi lain, kritik negara-negara Barat atas penanganan Liu dikecam pemerintah Tiongkok, terutama setelah Inggris dan Jerman juga ikut mengecam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang menegaskan dokter-dokter pemerintah telah berjuang keras untuk merawatnya.

"Tiongkok adalah negara hukum. Penanganan kasus Liu Xiaobo termasuk dalam urusan dalam negeri Tiongkok, dan negara-negara asing tidak berhak berkomentar yang tidak benar," kata Geng seperti dikutip kantor berita resmi Xinhua.

Dia menegaskan Tiongkok juga tidak akan melakukan peninjauan kembali izin bepergian untuk janda Liu. "Kami menuntut pertanggungjawaban negara-negara yang telah berujar tanpa tanggung jawab," tambahnya.

Tiongkok juga telah mengajukan protes kepada Jerman, Prancis, dan komisaris tinggi hak asasi manusia PBB setelah mencampuri kedaulatan yudisial. Negeri Tirai Bambu juga mencibir pemberian hadiah Nobel Perdamaian untuk Liu sebagai sebuah penistaan. (AFP/Ire/1-1)

Irene Harty





Original Post

Larangan Masuk ke AS "Diperlunak"

Media Cetak Kompas Halaman 10
2017-7-15

Larangan Masuk ke AS "Diperlunak"

PERINTAH EKSEKUTIF TRUMP

WASHINGTON, JUMAT -Hakim federal di Hawaii, AS, memenangi gugatan terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump yang melarang kedatangan warga dari enam negara Muslim. Daftar kerabat dari warga AS yang boleh masuk ke negeri itu boleh diperluas dengan tambahan kakek-nenek, mertua, dan seterusnya.

Keputusan Hakim Derrick Watson, Kamis (14/7), merupakan kemenangan bagi kubu yang menentang keputusan Trump, yang dinilai melanggar konstitusi AS dan secara khusus menargetkan warga Muslim. Trump mengeluarkan keputusannya itu pada Januari dan selama lima bulan terakhir terjadi perlawanan masif di level masyarakat dan institusi hukum.

Pada 29 Juni, Mahkamah Agung memberlakukan 90 hari larangan sementara bagi pendatang dari Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman, serta larangan selama 120 hari bagi pengungsi. Sidang pengadilan tentang hal ini akan berlangsung Oktober.

Trump juga menyebutkan, hanya mereka dari enam negara itu yang memiliki "hubungan bonafide" dengan warga AS, yang dapat diizinkan masuk. Trump mendefinisikannya sebagai

orangtua, suami atau istri, anak, menantu, kakak, dan adik.

Namun, hakim Watson menemukan bahwa pemerintah telah secara sempit mendefinisikan "hubungan bonafide". "Apa yang disebut keluarga dekat termasuk juga kakek-nenek," ujarnya

Ia kemudian memerintahkan pihak Keamanan Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri untuk tidak menerapkan larangan bagi "kakek, nenek, cucu, ipar, paman, bibi, sepupu, keponakan". Selain itu, pengungsi yang telah dijamin penempatannya oleh agensi di AS juga tidak boleh dilarang masuk ke negara ita

Jaksa Agung untuk Hawaii Douglas Chin, yang melakukan gugatan terhadap kebijakan Trump, gembira dengan putusan itu. "Banyak anggota keluarga yang telah terpisah. Pengadilan menunjukkan bahwa Perintah Eksekutif tak memiliki dasar untuk menghentikan terorisme dan ini hanyalah alasan untuk diskriminasi yang tidak konstitusional dan ilegal," kata Chin.

(AP/AFP/MYR)





Original Post

Digempur, KPK Unjuk Gigi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-7-15

Digempur, KPK Unjuk Gigi

TERSANGKAKAN KORPORASI

DI tengah gempuran dari Pansus Hak Angket, KPK membuat gebrakan baru. Komisi antirasuah ini unjuk gigi dengan menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka adalah PT Duta Graha Indah Tbk (DGI). Perusahaan yang kini bernama PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk ini dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit khusus Infeksi Universitas Udayana tahun 2009-2010. Ditetapkannya korporasi sebagai tersangka ini terungkap dari surat panggilan yang diterima Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno.

Sandiaga, kemarin, diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu. Tiba di Gedung KPK pukul 10 pagi, dia memperlihatkan surat panggilan dengan nomor SPGL/3471/23/07/2017 kepada wartawan. Di surat itu, pada poin kelima tertera, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru tanggal 5 Juli 2017. Sprindik itu bemomorkan 52/01/07/2017. Pada paragraf ketiga disebutkan Sandiaga dimintai keterangan sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan pekerjaan pembangunan rumah sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana

tahun anggaran 2009-2010. Di situlah nama tersangka dicantumkan.

"Dengan tersangka PT Duta Graha Indah Tbk (yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk) selaku kontruksi PT Duta Graha Indah, Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat I dan atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001," tulis surat yang dibuat pada 7 Juli 2017 itu. Sandiaga sendiri merupakan bekas Komisaris PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.

Usai diperiksa selama hampir dua jam, dia tak mau membeberkan apakah pemeriksaannya untuk melengkapi penyidikan dengan tersangka PT DGI atau tersangka lain. Putra Mien Uno ini juga ogah menanggapi langkah KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka.

Dia hanya memastikan mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. "Kami akan tetap mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan gerakan membersihkan praktik dunia usaha dan pemerintah dari korupsi, kita dukung terus," tegasnya.

Dalam kasus ini, KPK juga sudah menetapkan eks Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi sebagai tersangka. Pada 3 Juli lalu, KPK sudah mengumumkan pemberkasan untuk telah rampung. Dudung disangkakan

Pasal 2 ayat I atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membenarkan, komisinya sudah menetapkan PT DGI sebagai tersangka. Dia menyebut penetapan tersangka kepada korporasi ini sejarah baru di lembaganya. "Ada sejarah baru di KPK hari ini. Kita sudah mulai menetapkan korporasi sebagai tersangka kalau dulu belum pernah terjadi korporasi ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Hari ini kita mulai babak baru itu," tuturnya di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi akhir tahun 2016. Perma ini mengidentifikasi kesalahan korporasi

baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Pertama, apabila kejahatan dilakukan untuk memberikan manfaat atau keuntungan maupun untuk kepentingan korporasi. Kedua, apabila korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana Ketiga, apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan termasuk mencegah dampak yang lebih besar setelah terjadi tindak pidana.

PT DGI menjadi korporasi pertama yang ditetapkan sebagai tersangka setelah penerbitan Perma itu. "Ini sekaligus tindaklanjut dari kordinasi tentang tanggung jawab pidana korporasi," ujar Syarif. Menurut dia, meski kali pertama dilakukan KPK, namun menjerat korporasi sebagai tersangka korupsi sudah lebih dulu dilakukan Kejaksaan. "Bukan hal yang baru karena di Kejaksaan sudah ada dua perusahaan yang terjerat pidana korupsi," tuturnya.

Nama PT DGI sudah kerap kali ber-

gaung dalam beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK. Nama perusahaan ini mulai mencuat dalam kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang. PT DGI juga diketahui bermitra dengan Permai Group milik eks Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin untuk menggarap sejumlah proyek pemerintah yang didanai APBN.

Dalam dakwaan yang disusun Jaksa KPK kepada Nazaruddin selaku terdakwa perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) disebutkan, proyek-proyek pemerintah yang digarap PT DGI dari Nazaruddin di antaranya, proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya tahap 3, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dar-masraya, Gedung Cardiac dan paviliun RS Adam Malik Medan, dan proyek Wisma Atlet Jakabaring Palembang. Nazaruddin pun mendapat imbalan sebesar Rp 23,1 miliar dari PT DGI atas proyek-proyek tersebut.

okt





Original Post

Hawaii Ubah Larangan Imigrasi AS

Media Cetak Republika Halaman 8
2017-7-15

Hawaii Ubah Larangan Imigrasi AS

KAMRAN DIKARMA

WASHINGTON -Hakim federal di Hanolulu, Hawaii, Amerika Serikat (AS), Derrick Watson, telah memutuskan mengizinkan kakek, nenek, dan kerabat lain dari enam negara mayoritas Muslim untuk memasuki AS. Putusan ini berarti memperlonggar larangan imigrasi AS terhadap enam negara mayoritas Muslim yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

Negara Bagian Hawaii telah meminta Watson untuk menafsirkan putusan Mahkamah Agung AS tertanggal 25 Juni yang menghidupkan kembali perintah eksekutif Trump tentang larangan perjalanan dari enam negara mayoritas Muslim. Mahkamah Agung AS melarang para pendatang dari Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman selama 90 hari dan 120 hari bagi pengungsi.

Mahkamah Agung AS bulan lalu mengatakan bahwa larangan ini dapat diberlakukan, dengan sejumlah perubahan dari perintah eksekutif awal. Dengan perubahan itu, setiap orang dari enam negara terkait yang memiliki hubungan bonafide atau dapat dipercaya dengan orang atau entitas di AS, tidak dapat dilarang memasuki negara tersebut

Pemerintahan Trump kemudian menafsirkan keputusan Mahkamah Agung dengan mengizinkan pasangan, orang tua, anak-anak, tunangan, dan saudara kandung untuk memasuki AS. Sedangkan kakek dan kerabat lainnya, seperti cucu\ keponakan, ipar, paman, bibi, dilarang masuk AS.

Watson mengkritik keras penafsiran dan definisi yang dibuat pemerintahan Trump terkait keputusan Mahkamah Agung tersebut. Menurut dia, penafsiran dan definisi yang diambil pemerintahan Trump terhadap hubungan keluarga merupakan sebuah antitesis akal sehat.

"Akal sehat, misalnya, menentukan bahwa anggota keluarga dekat didefinisikan untuk menyertakan kakek dan nenek. Mereka adalah lambang anggota keluarga dekat," ujar Watson.

Jaksa Agung Hawaii Douglas Chin mengaku mendukung keputusan Watson. "Perintah Trump adalah dalih untuk diskriminasi ilegal. Anggota keluarga telah terpisah dan orang-orang sudah cukup menderita," ujarnya.

Melanie Nezer, wakil presiden kelompok advokasi pengungsi global HIAS, mengatakan bahwa keputusan tersebut semestinya dapat kembali merangkul kalangan pengungsi dari enam negara mayoritas Muslim untuk bermukim di AS. Di luar batas angka 50 ribu yang telah ditetapkan oleh perintah eksekutif Trump.

Direktur Proyek Bantuan Pengungsi Internasional Becca Heller menyatakan sangat mengapresiasi keputusan hakim federal Hawaii. "Kami sangat senang bahwa ribuan orang akan dipertemukan kembali dengan anggota keluarga mereka,"

ujar Heller.

reuters ed yeyen rostiyani

KAMRAN DIKARMA





Original Post

Langkah Pegawai KPK Mengajukan Uji Materi Hak Angket DPR, Keinginan Mereka Sendiri

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-7-15

Langkah Pegawai KPK Mengajukan Uji Materi Hak Angket DPR, Keinginan Mereka Sendiri

LAODE M SYARIF, Wakil Ketua KPK

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan DPR menggunakan hak angket terhadap KPK. Alasan mereka melakukan hal itu adalah karena sejumlah ahli hukum tata negara beranggapan hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang itu tidak dapat digunakan kepada lembaga independen, seperti KPK.

BEBERAPA putusan MK pun dianggap telah menegaskan posisi dan landasan konstitusional KPK. Mereka meyakini KPK tidak termasuk dalam ruang lingkup lembaga Pemerintah. Berikut penuturan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif terkait manuver DPR mengajukan hak angket;

Tanggapan Anda terhadap langkah yang diambil pegawai KPK untuk menentang hak angket DPR itu?

Langkah pegawai karena keinginan mereka sendiri, dan bersifat independen, bukan atas dorongan pimpinan. Tapi pimpinan merestui judicial review tersebut.

Lho mengapa pimpinan cuma memberikan restu saja, tanpa ikut mem-back upnya ?

Karena memang secara konstitusional ya itu adalah hak-hak pegawai KPK, karena itu yang menyangkut, yang berhubungan dengan kerja-kerja KPK.

Dan Saya pikir banyak sekali lagi orang-orang yang ingin judicial review supaya jadi terang kewenangan KPK serta DPR.

Menurut mereka tak tepat DPR menggunakan hak angket kepada KPK. Anda setuju?

Pendapat mereka itu kan didasarkan pada pandangan ahli hukum tata negara yang kami mintai pendapatnya. Dan pendapat itu memang sama seperti pemikiran kami.

Banyak kalangan menilai manuver DPR menggunakan hak angket kepada KPK dipicu oleh progress penanganan perkara KTP elektronik (e-KTP). Hingga kini perkembangan dari pemeriksaan perkara itu sendiri sampai mana?

Pemeriksaan tetap berjalan seperti biasa, tetap berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah ditetapkan, planning dan strategi. Kelanjutan penyelidikan e-KTP hasilnya saya belum tahu, karena pemeriksaan terus berlangsung.

Apakah akan ada Jumat keramat lagi?

Jumat keramat tidak ada, Jumatnya biasa saja.

Soal lain. PT Nusa Konstruksi Enjiniring kan baru saja ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Baru kali ini KPK menetapkan korporasi sebagai tersangka. Apa saja sih alasannya?

Saya menyambut baik penetapan itu, karena ini artinya ada sejarah baru KPK hari ini. Belum pernah terjadi korporasi

dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, maka hari ini KPK mulai babak baru itu.

Bukankah sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) pernah menetapkan korporasi sebagai tersangka?

Betul, di kejaksaan sudah ada dua perusahaan yang terkena pidana korupsi.

KPK akan mulai, ini juga sekaligus juga implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (MA) tentang tanggung jawab pidana korporasi. Jari patut disyukuri.

Sangkaan apa yang akan diterapkan?

Saya belum bisa memberitahu secara detail tentang itu. Nanti akan di-update, karena kebetulan saya belum sempat meneliti secara menyeluruh.

nda





Original Post

Hakim Batalkan Penyitaan Rumah Mendiang Walikota

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-7-15

Hakim Batalkan Penyitaan Rumah Mendiang Walikota

Korupsi Dana Politeknik Aceh

HAKIM tunggal Pengadilan Negeri Banda Aceh Eddy mengabulkan seluruh permohonan praperadilan ahli waris mendiang Mawardi Nurdin atas penyitaan rumah yang dilakukan kejaksaan.

"Menetapkan rumah yang terletak di Jalan Prada Utama, Kecamatan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh kepemilikannya bukan dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusan perkara terpidana Elfina," kata Eddy.

Eddy memerintahkan Kejaksaan Negeri Banda Aceh mencabut berita acara penyitaan rumah bekas Walikota Banda Aceh itu dan mengembalikannya kepada ahli waris.

"Putusan ini akan berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya hukum terhadap putusan ini," kata Eddy usai membaca putusan praperadilan.

Kepala Kejakaan Negeri Banda Aceh Husni Thamrin belum mau berkomentar atas putusan ini. Ia beralasan masih menunggu salinan putusan dari pengadilan.

Husni menjelaskan, kejaksaan menyita rumah bekas mendiang Mawardi mengacu putusan putuan pengadilan perkara korupsi dana yayasan Politeknik Banda Aceh yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Kalau salinan putusan pra-

peradilan sudah diterima,kami bakal minta fatwa ke Mahkamah Agung," katanya.

Penyitaan rumah mending Walikota Banda Aceh ini dilakukan pada awal Juni lalu. Penyitaan dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Banda Aceh, Muhammad Zulfan disaksikan ahli waris Mawardi.

Setelah mengecek kondisi rumah, tim kejaksaan lalu menyegel pagar dan menempeh selebaran bahwa rumah ini bakal dilelang.

"Kita mengeksekusi aset yang masuk dalam penyitaan perkara tindak pidana korupsi Politeknik Aceh dengan terpidana Elfina," kata Zulfan.

Ia mengungkapkan, putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan rumah ini adalah barang bukti kasus korupsi dana Yayasan Politeknik Aceh tahun 2011-2012 yang merugikan negara Rp2,3 miliar. Rencananya, rumah ini bakal dilelang untuk menutupi kerugian negara itu.

Kasus korupsi ini menjerat Elfina (Bendahara Yayasan). Ramli Rasyid (Ketua Yayasan), Zainal Hanafi (Direktur Politeknik) dan Sibran (Ketua Unit Pelaksana Politeknik).

Pada 2011-2012. Politeknik Aceh menerima dana hibah dari Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rpl 1,06 miliar.

byu





Original Post

Bos Indonesia Antique Divonis 7 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-7-15

Bos Indonesia Antique Divonis 7 Tahun Penjara

Kredit Macet Rp10,5 Miliar

DIREKTUR Utama PT Indonesia Antique (IA) Wahyu Hanggono divonis 7 tahun penjara dalam perkara korupsi kredit macet di BRI dan Bank Mandiri Surakarta.

Selain itu. Wahyu juga dikenakan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan serta dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rpl ,4 miliar subsider satu tahun penjara.

"Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi dalam kasus kredit fiktif." kata ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Antonius Widijantono.

Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan hukuman adalah perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara, tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa, serta terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa dinilai sopan selama menjalani persidangan dan memiliki tanggungan keluarga.

Atas putusan ini. Wahyu menyatakan masih pikir-pikir. "Masih ada waktu tujuh hari sebelum memutuskan menerima atau banding ke Pengadilan Tinggi. Namun, kami mengingatkan apabila mengajukan banding, hukuman bisa lebih ringan atau malah lebih berat,"

kata hakim Antonius.

Pada perkara ini. Wahyu didakwa korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus yang menjerat Wahyu terjadi pada 2011 lalu. Wahyu mengajukan kredit ke BRI dan. Bank Mandiri Surakarta dengan mengatasnamakan 21 anak buahnya.

Untuk mendapatkan kredit. Wahyu mengagunkan sertifikat tanah, mesin, deposito, dan jaminan asuransi kredit. Kredit RplO.5 miliar dari BRI dan Mandiri akhirnya cair.

Belakangan, Wahyu tak bisa mengembalikan pinjamannya. Kredit dari bank ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Wahyu akhirnya pailit. Duit kredit Rpl0,5 miliar dari BRI dan Bank Mandiri amblas.

Pada hampir bersamaan. Wahyu mengajukan kredit Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Semarang sebesar Rpl 1,61 miliar.

Kredit ini juga macet. Wahyu pun diseret ke meja hijau. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang akhirnya menghukum Wahyu dipenjara 6.5 tahun.

Wahyu juga dikenakan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan, serta membayar uang pengganti kerugian negara Rpl 1,61 miliar subsider 1 tahun kurungan.

byu





Original Post

Diperiksa KPK, Mendes Eko Tak Tahu Soal Saweran Duit

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-7-15

Diperiksa KPK, Mendes Eko Tak Tahu Soal Saweran Duit

Kasus Penyuapan Auditor BPK

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo terseret kasus pemberian suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

KEMARIN. Eko dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka Rochmadi Saptogiri. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK. Pemeriksaan saksi Mendes ditujukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka RS," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Menurut dia. pemeriksaan ini untuk mengungkap dugaan adanya skenario untuk menyuap auditor agar Kementerian Desa mendapat opini baik dalam pemeriksaan BPK. serta siapa saja pihak yang terlibat.

Namun Febri menolak mengungkapkan isi pemeriksaan terhadap Menteri Desa. Ia juga belum bisa memberikan penjelasan mengenai dugaan Menteri Desa pernah bertemu dengan tersangka.

"Semua hal yang berkaitan dengan suap itu sedang didalami. Termasuk adanya pertemuan tersangka dengan saksi-saksi pejabat Kementerian PDT," kata bekas aktivis Indonesia Corruption Watch itu.

Usai menjalani pemeriksaan 5 jam. Menteri Eko mengaku kenal dengan auditor BPK yang menjadi tersangka kasus suap ini.

"Dengan Pak Rochmadi saya hanya bertemu dalam acara-acara," ujarnya.

Acara yang dimaksud terkait upaya peningkatan sistem administrasi maupun penganggaran lembaga dan kementerian.

"Demi untuk memperbaiki administrasi kementerian, saya bersama pimpinan KPK, pimpinan BPK, Kementerian PAN

(Pendayagunaan Aparatur Negara), pimpinan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), beberapa kali mengadakan acara semacam pencerahan ke karyawan. Dalam acara itu, pimpinan BPK datang. Biasanya Pak Rochmadi datang. Saya kenal di situ," tuturnya.

Menurut Eko, dirinya tak pernah melakukan pertemuan khusus dengan Rochmadi. "Kalau bertemu di pertemuan pencerahan beberapa kali saya bertemu. Dua kali bertemu," bebernya.

Eko membantah dirinya terlibat penyuapan agar Kementerian Desa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Menurut dia, mudah untuk mendapatkan penilaian itu. "Asal kita sesuai dengan waktunya, sesuai apa yang dicatat, harusnya mendapat WTP. Sebelumnya, kita belum WTP karena banyak serah terima (kegiatan) tidak dilaksanakan. Proses tidak dicatat dengan baik," ujarnya.

Ditanya mengenai dugaan adanya saweran duit dari pejabat Kementerian Desa untuk mendapatkan opini WTP, Eko mengaku tak tahu menahu.

Dugaan mengenai saweran ini dikemukakan Ketua KPK Agus Rahardjo. "Kelihatannya saweran itu. Dari dalam (Kementerian Desa), dikumpulin banyak. Kelihatannya minta dari dirjen-dirjen." ujar Agus.

Namun Agus masih belum mengungkap secara detail perihal dugaannya tersebut. Pihaknya sejauh ini masih terus mencari bukti-bukti yang ada untuk kemungkinan menjerat pihak lain dalam kasus pemberian opini WTP pada laporan keuangan Kementerian Desa tahun 2016.

Minggu 28 Mei 2017, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Rochmadi Saptogiri dan ruangan eselon I BPK Ali Sadli. Dari penggeledahan tersebut penyidik menyita barang bukti elektronik dan uang miliaran rupiah dalam brankas.

Penggeledahan kedua dilakukan di kantor Kementerian Desa. Penggeledahan dilakukan di ruangan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Sugito dan pejabat eselon III Kementerian Desa Jarot Budi Prabowo. Penyidik menyita uang ratusan juta rupiah. Asal uang itu masih ditelusuri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka yaitu sebagai pemberi suap adalah Sugito dan Jarot Budi Prabowo. Keduanya disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 64 ayat 1 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak penerima suap adalah Rochmadi Saptogiri Ali Sadli. Keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 5 ayat 2 VV Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 64 ayat I KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

gpg





Original Post

Digebukin Sani-sini Pansus KPK Cuek Bebek

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2017-7-15

Digebukin Sani-sini Pansus KPK Cuek Bebek

KRITIKAN terhadap Pansus Hak Angket KPK terus berdatangan. Mulai dari aktivis, akademisi, Ormas, sampai musisi, menyampaikan kritikan pedas kepada Pansus. Namun, Pansus cuek saja dengan kritikan itu. Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar menyatakan, pihaknya akan terus bekerja sampai selesai.

Kemarin, Pansus kedatangan dua organisasi yang menyatakan dukungan ke KPK dan mengkritik kerja Pansus. Dua organisasi itu adalah Pemuda Muhammadiyah dan Aliansi Pemuda Cinta Indonesia (APCI). Agun menerima kedatangan dua organisasi itu dengan santai.

Dalam pertemuan itu. Direktur Madrasah Anti-Korupsi Pemuda Muhammadiyah Virgo Sulianto Sohardi menyerahkan penolakan lebih dari 45 orang ter-

hadap upaya pelemahan KPK. Penolakan itu didapat dari penggalangan melalui petisi online di situsweb change.org.

"Kami menggalang melalui petisi online yang saya buka sejak Saudara Fahri (Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah) mengetuk palu menyetujui Hak Angket. Suara ini tidak lebih banyak dari suara Bapak-bapak yang didapat dari Pemilu. Ini suara kecil, 45.111 ribu suara yang menyatakan penolakan terhadap Hak Angket," ucapnya sambil menyerahkan penolakan itu.

Agun pun menerima secara simbolis penolakan tersebut. "Kami menampung aspirasi dari semua elemen masyarakat," ucapnya.

Namun, pihaknya memastikan, kerja Pansus tidak bisa dihentikan. Alasannya, pembentukan Pansus sudah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Dia pun memastikan, Pansus tidak akan memperlemah KPK. "Tidak ada niat untuk melemahkan. Semangatnya menjaga cita-cita reformasi. Pansus dipastikan bergerak sesuai koridor hukum yang berlaku," ucap Agun.

Perwakilan APCI Tubagus Tirtayasa sangsi Pansus KPK menyelesaikan tugasnya. Menurut Tirta, berkaca dari sejumlah Pansus yang telah dilakukan DPR, berakhir tanpa kejelasan. "Kami juga melihat ada kepentingan yang dipolitisir dalam Angket ini ."Atanya.

Untuk hindari upayapoliti-sasi dalam Pansus Hak Angket KPK, dia pun menantang Agun cs membuat surat pernyataan tertulis yang menjamin bahwa setiap anggota Pansus bebas dari

kejahatan korupsi.

"Kami perlu pernyataan bahwa anggota kalian (Pansus) tidak satu pun terlibat korupsi," tanian gnya.

Tirta mengatakan, kepercayaan dirinya dan masyarakat kepada DPR sudah hampir tidak ada. Karena itu, jangan sampai upaya penyelidikan KPK oleh DPR dilakukan oleh orang-orang yang terlibat kasus korupsi.

Agun tidak mengiyakan tantangan itu. Dia hanya menepis tudingan yang menyebut Pansus ingin menganggu dan menghalangi proses pemberantasan korupsi. Menurutnya, semua kinerja yang dilakukan Pansus hanya dalam rangka pengawasan. Dia pun memastikan Pansus mendukung semua tugas pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK.

kal





Original Post

Novanto Ingin Mempercepat Penyelesaian Kasus E-KTP

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2017-7-15

Novanto Ingin Mempercepat Penyelesaian Kasus E-KTP

Penuhi Panggilan KPK Saat Sakit

Meski belum pulih benar dari sakit, kemarin, Ketua DPR Setya Novanto berinisiatif memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa atas tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus korupsi e-KTP. Novanto datang karena ingin membantu KPK mempercepat penyelesaian kasus e-KTP.

KETUA Umum Golkar ini tiba di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada pukul 9.45 pagi. Dengan menumpang mobil Toyota Fortuner hitam, Novanto datang ditemani Sekjen Golkar Idrus Marham dan Ketua DPP Golkar Yahya Zaini.

Sebelum memasuki Gedung KPK, Novanto sempat menyapa para pewarta yang telah

menunggunya sejak pagi hari. "Saya masuk dulu ya, nanti-nanti," katanya sambil menebar senyum.

Sekitar pukul 3.30 sore, pemeriksaan terhadap Setya Novanto selesai. Meski cukup lama, Novanto tetap nampak santai. Saat dikerumuni para wartawan yang menanyainya ihwal proses pemeriksaan, dia juga tetap santai.

"Saya dimintai keterangan sebagai saksi dari tersangka Andi Agustinus. Saya jelaskan semua yang saya ketahui dan yang saya ingat sebagaimana yang juga telah saya sampaikan dalam persidangan. Alhamdulillah, semua pertanyaan penyidik yang memiliki subtansi dalam kasus ini telah saya jelaskan semua," jawabnya, kembali sambil tersenyum.

Dalam persidangan di Tipikor sebelumnya, Novanto mengaku tidak kenal Andi Narogong dalam urusan proyek e-KTP. Novanto, yang saat itu menjabat Bendahara Umum Golkar, mengaku pernah bertemu dengan Andi yang menawarkan kaos dan atribut partai untuk kampanye.

Andi Narogong juga menya-

takan sama. Dalam persidangan kasus e-KTP untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, Andi Narogong membantah semua keterangan kedua terdakwa itu mengenai pertemuan dengan Novanto di beberapa tempat untuk membahas proyek E-KTP. Andi Narogong, yang dikenal sebagai sutradara kasus e-KTP, mengaku cuma dua kali bertemu Novanto. Namun, yang dibahas bukan soal e-KTP, melainkan hanya menawarkan kaos dan atribut Partai Golkar untuk kampanye. Waktu itu, tawaran Andi ditolak Novanto dengan alasan terlalu mahal.

Pernyataan Andi Narogong juga diperkuat saksi kunci kasus e-KTP Paulus Tanos, saat bersaksi mela-

lui telekonference dari Singapura, untuk Pengadilan Tipikor. Paulus mengaku, dalam dua kali pertemuan dengan Novanto yang digagas oleh Andi Narogong, tidak menghasilkan apa-apa alias sia-sia. Sebab, Novanto tidak mau bicara bahkan terlihat menghindar saat dirinya menanyakan proyek e-KTP.

Paulus bahkan mengaku kecewa dengan Andi Narogong yang menginisiasi pertemuan dengan Novanto saat itu. Sebab, Andi tidak pernah ikut menemui Novanto. Paulus Tanos bahkan menuding Andi Narogong mencatut nama ovanto dengan mengaku-ngaku kenal dekat, agar perusahaannya dapat ikut tender proyek e-KTP.

KAL





Original Post

Ingin Ikut CPNS? Gaji Pokok yang Ditawarkan Rp2,5 Juta untuk Tamatan SMA!

Media Online okezonecom
2017-07-15

JAKARTA - Pemerintah resmi membuka penerimaan 19.210 calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2017. Jumlah tersebut terdiri dari 1.684 CPNS di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan 17.526 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Jika dilihat, setiap kali lowongan CPNS dibuka, antusias masyarakat untuk mendaftar sangat tinggi. Bahkan, ada yang bilang bahwa jadi PNS hidup menjadi sejahtera.Tips Lulus Tes CPNS 2017, Ini Bocoran Soalnya!Penerimaan 19.210 CPNS, Cek Informasi Persyaratan dan Jadwal Seleksi di Sini!Cum Laude dan Putra-putri Terbaik Papua Dapat Jalur Prioritas\'>Penerimaan CPNS 2017, Cum Laude dan Putra-putri Terbaik Papua Dapat Jalur Prioritas

Sebenarnya berapa pendapatan atau gaji yang diterima jika jadi PNS, utamanya di lowongan yang sedang buka, yakni di Kemenkumham dan MA?

Kepala Bagian Komunikasi dan Informasi Publik Suwardi mengatakan, sebenarnya gaji pokok CPNS untuk semua instansi negara sama saja. Hanya untuk CPNS disesuaikan dengan level pendidikannya.

"Kalau SLTA itu di kisaran Rp2,5 juta, sementara untuk tingkat S-1 Rp3 juta. Itu gaji pokok belum tunjangan," ujarnya saat dihubungi Okezone.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, pelaksanaan seleksi CPNS ini dialakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya. Sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun.

Untuk itu, kata Asman, mendaftar dan ikutilah persyaratan yang sudah ditetapkan. Jangan memercayai apabila ada pihak-pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam penerimaan CPNS.

"Informasi resmi terkait pendaftaran dan penjadwalan bisa diakses mulai hari ini, paling lambat jam 24.00 WIB. Bisa dilihat juga di situs www.menpan.go.id, atau situs BKN di https:sscn.bkn.go.id. Selain itu di mahkamahagung.go.id, dan kemenkumham2017.go.id," tuturnya.

Dia menambahkan, seperti halnya tahun sebelumnya, satu orang pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem computer assisted test (CAT). Selain SKD, juga dilakukan seleksi kompetensi bidang (SKB).

"Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui https:sscn.bkn.go.I\'d pada 1-31 Agustus," tuturnya.

Berikut ini formasi calon PNS yang bisa didaftar:

1. Untuk MA dibuka 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dengan kualifikasi sarjana hukum, syariah, dan hukum Islam.

2. Untuk Kemenkumham dibuka 17.526 calon PNS untuk 21 jabatan yang terdiri dari:

a. 14.000 untuk penjaga tahanan dengan kualifikasi SLTA sederajat yang menguasai komputer.

b. 2.278 untuk analisis keimigrasian dengan kualifikasi sarjana/S-1 dari beberapa jurusan.

c. 1.248 untuk 19 jabatan teknis lain dengan kualifikasi Sarjana/S-1 dan D-3 dari beberapa jurusan.
(rzy)

http://economy.okezone.com/read/2017/07/14/20/1736675/ingin-ikut-cpns-gaji-pokok-yang-ditawarkan-rp2-5-juta-untuk-tamatan-sma



Original Post

Terlibat Kasus Refungsionalisasi Sungai, Mantan Wali Kota Jakbar Ditahan

Media Online okezonecom
2017-07-15

JAKARTA \' Mantan Wali Kota Jakarta Barat yang kini menjabat Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Fatahillah, pada Jumat 14 Juli malam ditahan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam dugaan korupsi refungsionalisasi sungai dan saluran penghubung 2013 yang merugikan keuangan negara Rp66,6 miliar.

"Tersangka ditahan oleh penuntut umum pada tahap penuntutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor Print-5112/O.1.12/Ft.1/07/2017 tanggal 13 Juli 2017 di Rumah Tahanan Negara Salemba selama 20 hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Muhammad Rum di Jakarta, Jumat malam.Usut Penyertaan Modal PDAM, KPK Periksa Pejabat Dinas PU KendariKorupsi Dana Pembangunan Jalan, Mantan Kadis Perhubungan Karo DiadiliKorupsi BBM, Pejabat Pemkot Medan Dibui 1 Tahun Penjara

Tersangka dan barang bukti dugaan korupsi tersebut telah dilimpahkan dari penyidikan ke penuntutan.

Penyidik menetapkan Fatahillah sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-33/F.2/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 Penahanan dilakukan dengan alasan objektif, tersangka diancam pidana penjara lebih dari lima tahun, dan alasan subjektif tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga dapat mempersulit pemeriksaan penyidikan atau menghambat penyelesaian penyidikan perkara dimaksud.

Tersangka F disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Bahwa kerugian keuangan negara senilai Rp4,8 miliar, berdasarkan hasil audit BPKP. Sampai sekarang penyidik telah memeriksa sebanyak 32 saksi," tegas Rum.

(han)

http://news.okezone.com/read/2017/07/15/338/1736921/terlibat-kasus-refungsionalisasi-sungai-mantan-wali-kota-jakbar-ditahan



Original Post

Mantan Karyawan PT Cipaganti Unjuk Rasa

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 3
2017-7-15

Mantan Karyawan PT Cipaganti Unjuk Rasa

BANDUNG Puluhan mantan karyawan PT Cipaganti/Civa Mahariika Nusantara Corpora (CMNC) berunjuk rasa di halaman Lintas Shuttle, kawasan pusat perbelanjaan Bandung Trade Center Kota Bandung. Jumat (14/7/ 2017). Mereka mempertanyakan kelanjutan hak karyawan setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit "Dalam aksi kah mi kami hendak mempertanyakan tentang kejelasan dugaan penggunaan aset PT CMNC yang ada kaitannya dengan hak kami dan tuntutarvtuntutan lainnya," ujar indra, salah seorang perwakilan pengunjuk rasa. Dia menuturkan, langkah yang dilakukan mantan karyawan ini berkaitan dengan dinyatakan pailrtnya Cipaganti. Perusahaan tersebut kemudian diambil alih oleh PT CMNC. Dalam perkembangannya, perusahaan tersebut juga dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri jakarta Pusat No lll/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada 2 Mei 2017. Sebagai konsekuensinya, sejumlah karyawan diberhentikan. Pemutusan hubungan kerja tersebut, kata Indra, belum menyelesaikan hak-hak karyawan, seperti sisa gaji, pesangon, serta jaminan hari tua. JHT juga tidak bisa dibayarkan karena perusahaan sudah menunggak selama satu tahun. Manajemen perusahaan belum bisa dimintai keterangan terkait unjuk rasa tersebut

(JP)





Original Post

Pemerintah Depok Haras Ajukan PK

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 5
2017-7-15

Pemerintah Depok Haras Ajukan PK

Sengketa Lahan Pasar Kemirimuka

DEPOK, (PR).-

Keberadaan bukti keterangan Pasar Kemirimuka berdiri di tanah negara tak otomatis menggugurkan putusan kasasi Mahkamah Agung terkait sengketa lahan pasar tersebut. Pemerintah Kota Depok harus tetap mengajukan upaya peninjauan kembali dengan novum atau bukti baru.

"Prinsipnya adalah ketika si objek (perkara gugatan) sedang diproses hukum, proses itulah yang harus diikuti, jika ada sesuatu yang lain yang berkenaan dengan objek, harus dibawa (juga) ke proses hukum," kata Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani saat dihubungi, Jumat (14/7/-2017). Pernyataan Julius terkait komentar Wali Kota Depok M Idris Abdul Shomad mengenai status Pasar Kemirimuka di Mar-go Hotel, Kamis (13/7/2017).

Idris mengakui proses hukum pasar tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (in-krah) setelah pemkot kalah dalam kasasi di

Mahkamah Agung. Namun, Badan Pertanahan Nasional memiliki bukti bahwa lahan pasar merupakan tanah negara. Jika status-ma aset negara dan hak guna bangunan sudah berlaku, pemerintah bisa mengajukan hak pengelolaan lahan (HPL).

Menurutnra, HPL menggugurkan putusan hakim sehingga pemkot tak perlu lagi mengajukan PK. Diajuga menilai proses PK membutuhkan waktu yang lama.

Julius tak habis pikir dengan pandangan Wali Kota Depok tersebut. Sebab, terbitnya HPL tak serta-merta menggugurkan putusan MA. Pandangan Idris justru bertentangan dengan asas hukum resjudicata pro ve-ritate habetur, jika ada suatu putusan hukum pengadilan, itu yang dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang mengatakannya salah.

Dengan demikian, putusan kasasi MA hanya bisa digugurkan dengan PK. "Pemkot harusnya menjadikan surat (keterangan) BPN itu sebagai novum kalau surat belum

pernah menjadi materi bukti di pengadilan negeri sampai kasasi," tutur Julius.

Dalih proses PK makan waktu lama juga tak bisa diterima. "Itu tidak bisa ditentukan, tergantung beban perkara MA," ucapnya.

Julius mencontohkan, sengketa lahan pembangunan pabrik Semen di Rembang, Jawa Tengah bisa diputus dalam tempo kurang dari tiga bulan. Pemkot diminta mengevaluasi kinerja bagian hukummu.

Harapan agar pemkot mempertahankan Pasar Kemirimuka disampaikan warganya, Angga (34). "Kasihan para pedagang yang mencari nafkah," ujarnya. Keberadaan Pasar Kemirimuka juga sudah cukup tua dan terkait erat dengan sejarah kota.

Seperti diketahui, Pemkot Depok kalah terus dalam persidangan sengketa lahan Pasar Kemirimuka di Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Mahkamah Agung. Pemkot kalah dalam gugatan yang diajukan PT Petamburan Jaya Raya.

(Bambang Arifianto)





Original Post

KPK Janji Tidak Akan Kecewakan Publik

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-7-15

KPK Janji Tidak Akan Kecewakan Publik

Setnov Penuhi Panggilan Pemeriksaan Kasus E-KTP

JAKARTA - Harapan publik agar KPK segera menuntaskan kasus

kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) masih jauh panggang dari api. Sampai kemarin, mereka belum menetapkan tersangka baru kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta publik bersabar. Sebab, penanganan perkara e-KTP masih berjalan. Dia memastikan KPK tidak bakal mengecewakan harapan masyarakat "Tidak akan mengecewakan publik, kami kan digaji untuk itu. Iya kari? Cuma sekali lagi harus ada proses, itu saja," ungkapnya di gedung KPK kemarin (14/7).

Tuntutan masyarakat agar KPK segera mengusut nama-nama yang diduga terlibat dalam korupsi berjamaah e-KTP menguat seiring pemeriksaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto (Setnov) di KPKkemarin. Pemeriksaan ketua umum Partai Golkar itu "dikawal" puluhan mahasiswa dan para alumnus Universitas Indonesia (Ul).

Insiden kecil sempat terjadi ketika para mahasiswa menghadang mobil pribadi Setnov

yang hendak keluar dari halaman KPK. Mereka meminta KPK menuntaskan kasus e-KTP yang diduga melibatkan Setnov. "Mendesak KPK tuntaskan kasus hukum korupsi e-KTP dengan menetapkan semua pelaku," kata Ketua Ikatan Alumni (Huni) UI Arief Budhy Hardono.

Terkait besarnya tuntutan masyarakat terhadap pengusutan kasus e-KTP, termasuk keterlibatan Setnov, Saut memastikan hal tersebut hanya menunggu waktu. Khusus Setnov, penyidik kemarin menanyakan sejumlah pertanyaan. Di antaranya tentang sejumlah pertemuan dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, tersangka ketiga dalam kasus e-KTP. "Kita tunggu waktunya saja," janjinya.

Soal kabar bahwa surat perintah baru penyidikan (sprindik) untuk tersangka baru e-KTP sudah keluar, Saut tidak mau berkomentar. "Saya nggak mau ngomong itu. Pokoknya, kalian tunggu

saja dulu. Yang jelas, kami tidak akan mengecewakan," ungkap pria yang mahir bermain saksofon tersebut. "Kami ingin semuanya baik," imbuhnya.

Setnov datang ke KPK setelah pekan lalu tidak bisa memenuhi panggilan. Mantan ketua Fraksi Partai Golkar itu diperiksa selama 4,5 jam oleh penyidik KPK. Dia didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham. Hanya, Setnov enggan berkomentar ketika awak media menanyakan perihal pemeriksaannya.

Sebagaiman diketahui, Setnov disebutkan dalam tuntutan jaksa KPK sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana korupsi e-KTP. Dia bersama Irman, Sugiharto, Dyah Anggraeni, Andi Narogong, Isnu Edhi Wijaya, dan Drajat Wisnu Setyawan didalilkan jaksa sebagai pihak yang memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan perbuatan tindak pidana.

(tyo/c10/ang)





Original Post

FOKUS: CPNS Hakim, Sarjana Syariah hingga Penyandang Disabilitas

Media Online okezonecom
2017-07-15

PEMERINTAH kembali membuka seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk putra-putri bangsa. Tidak tanggung-tanggung, kali ini pemerintah membutuhkan belasan ribu aparatur negara. Seleksi kali ini pun diprioritaskan untuk mengisi jabatan terkait penegakan hukum di Mahkamah Agung (MA) serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal itu menjadi prioritas mengingat adanya peningkatan beban kerja di kedua instansi tersebut, dan banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun.

Pemerintah membuka pendaftaran CPNS bagi calon hakim dari lulusan sarjana hukum, sarjana syariah, dan sarjana hukum Islam. Harus WNI serta umur yang diperbolehkan minimal 22 tahun dan maksimal 32 tahun per 1 Desember 2017. Sebelum pembukaan seleksi ini, Kemenpan-RB bersama MA dan instansi terkait lainnya sudah melakukan kajian mendalam, sehingga dipastikan tidak bertentangan dengan aturan perundangan dalam rekruitmen calon hakim.Reshuffle Kabinet Kerja Kembali Bergulir, Siapa Pantas Diganti?\'>FOKUS: Isu Reshuffle Kabinet Kerja Kembali Bergulir, Siapa Pantas Diganti?FOKUS: Ormas Anti-Pancasila dan Penyelesaiannya Melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017FOKUS: Tito Karnavian, Kapolri Termuda dan Wacana Pensiun Dini

(Baca: Pemerintah Buka Lowongan Sebanyak 19.210 CPNS, Mulai dari Hakim hingga Penjaga Lapas)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan, seleksi CPNS calon hakim dilakukan melalui tiga jalur yakni umum, lulusan cumlaude, dan afirmasi untuk putra-putri Papua serta Papua Barat. Formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara (TUN). Pada posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah, dan sarjana hukum Islam.

"Rekruitmen ini dilakukan untuk calon hakim dari jalur CPNS, jadi tidak ada masalah. Untuk formasi umum, dialokasikan 1.484 kursi, dengan rincian yakni 907 formasi untuk cakim pada peradilan umum, 543 formasi untuk cakim pada peradilan agama, dan 34 formasi untuk cakim pada peradilan TUN," ujar Asman, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian PAN-RB, Jumat (14/7/2017).

Sementara untuk lulusan cumlaude terdapat 168 formasi, dengan rincian 103 formasi untuk cakim pada peradilan umum, 62 formasi untuk cakim pada peradilan agama, dan 3 formasi untuk cakim pada peradilan TUN.

"Untuk formasi khusus putra-putri Papua dan Papua Barat, kuotanya 32 kursi, yakni 20 untuk cakim pada peradilan umum, 11 kursi untuk cakim pada peradilan agama, dan 1 formasi untuk cakim pada peradilan TUN," tuturnya.

(Baca: Catat! Ini Syarat Pendaftaran CPNS untuk Calon Hakim)



Lalu bagi sarjana syariah atau sarjana hukum Islam hanya dapat mendaftar untuk calon hakim pada peradilan agama. Sedangkan sarjana hukum dapat mendaftar untuk cakim pada ketiga peradilan. Formasi tersebut diakomodasi menjadi tiga bagian yakni formasi umum, formasi cumlaude, dan formasi khusus Papua serta Papua Barat," ujar Menpan-RB.

"Sedangkan untuk formasi sarjana cumlaude memang ditujukan untuk lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dengan kualifikasi pendidikan dari PTN atau swasta yang terakreditasi A dengan program studi yang terakreditasi A dari BAN PT," tuturnya.

Menpan-RB Asman Abnur melanjutkan, analis kemigrasian kuotanya sebanyak 2.278 kursi dengan kualifikasi S-1 dari beberapa jurusan, dan untuk 19 jabatan teknis lain dialokasikan 1.248 kursi dengan kualifikasi S-1 dan D-III dari beberapa jurusan.

"Secara keseluruhan, Kemenkumham mengalokasikan 346 sarjana cumlaude, 280 putra-putri Papua dan papua Barat, serta satu orang penyandang disabilitas, yakni pada jabatan analis perlindungan hak-hak sipil dan HAM," ujar Menpan-RB.

Jika pelamar sudah mencukupi persyaratan tersebut, kata Asman, bisa segera dipersiapkan untuk mengajukan lamaran. Jangan lupa, melakukan registrasi online melalui https:sscn.bkn.go.id mulai 1\'26 Agustus 2017. "Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat menghubungi call center seleksi cakim MA pada nomor 082110891729 atau melalui menu helpdesk pada SSCN BKN," jelasnya.

(Baca: Hatta Ali: Mahkamah Agung Masih Butuh 4.000 Orang Hakim)

Sementara itu Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengungkapkan bahwa berdasarkan beban kerja MA maka pengadilan Indonesia masih kekurangan 4.000 hakim. "Sebenarnya MA masih membutuhkan 4.000 hakim. Tapi saat ini yang diberikan (kuota rekrutmen hakim) baru 1.684 hakim," ujar Hatta usai menghadiri pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta.

Hatta kemudian berharap seleksi CPNS hakim yang akan dilaksanakan pada Agustus 2017 dapat mencapai target 1.684 hakim. "Sehingga beban para hakim yang ada di daerah dapat diringankan," tambah dia.

Ia melanjutkan, kondisi pengadilan Indonesia saat ini mengalami krisis kekurangan hakim. Hatta menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerbitkan surat keputusan (SK) untuk 86 pengadilan di Tanah Air, namun hingga kini belum dapat sepenuhnya beroperasi karena tidak adanya sumber daya hakim. "Oleh karena itu, mudah-mudahan rekrutmen ini dapat mengisi pengadilan yang akan kita resmikan," jelas Hatta.

MA sendiri telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) Nomor 2 Tahun 2017 yang berisi tentang pelaksanaan pengadaan hakim secara internal, setelah mendapat penetapan kebutuhan CPNS oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(han)

http://news.okezone.com/read/2017/07/15/337/1736972/fokus-cpns-hakim-sarjana-syariah-hingga-penyandang-disabilitas



Original Post

KATA MEREKA: Bertarung di Lubang Jarum PNS, Semoga Tak Ada yang Main Belakang

Media Online okezonecom
2017-07-15

JAKARTA - Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengumumkan bahwa ada penambahan pegawai negeri sipil (PNS) untuk calon hakim. Untuk itu, pemerintah mengundang putra dan putri terbaik bangsa untuk mengikuti seleksi calon hakim tersebut.

"Sudah disetujui untuk formasi tambahan PNS calon hakim. Nantinya akan dilakukan tes dan pengumuman dilaksanakan hari ini, besok, dan malam nanti sudah ada di website Mahkamah Agung (MA) jumlah formasi 2017 calon hakim sebanyak 1.684 orang," ujar Menpan-RB Asman Abnur, di kantornya, Jakarta, belum lama.

Asman menegaskan, masyarakat diingatkan untuk tidak lagi percaya kepada siapa pun orang yang bisa memasukkan anaknya menjadi PNS. Pasalnya, hal itu sekarang tidak mungkin terjadi karena sistem rekrutmen PNS telah diperbaiki.

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 20/2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017, pemerintah menetapkan tiga kelompok materi soal SKD. Ketiga kelompok soal dimaksud adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB Suwardi mengatakan, agar lolos ke tahapan berikutnya, peserta seleksi harus lolos atau ambang batas (passing grade) yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB.

Meski dibukanya lowongan CPNS kali ini terbatas hanya untuk profesi di bidang hukum, tak sedikit orang yang bercita-cita menjadi PNS. Seperti kata mereka berikut ini.



1. Winda Putri (24) Karyawan Swasta

Kalau dibuka lowongan saya berminat, karena itu adalah suatu peluang yang besar buat saya.

Ya, selain tergiur dengan jabatan sebagai PNS, saya juga ingin mendapatkan gaji yang tetap dari pemerintah

Jadi PNS sangat sulit dikarenakan lowongan CPNS bukan hanya ratusan orang saja. Melainkan ribuan orang dari seluruh Indonesia menginginkan menjadi PNS.

Seperti kasus yg pernah saya temukan, memang ada oknum yang curang seperti menyogok untuk menjadi PNS. Saya harap pemerintah lebih tegas dalam menyeleksi CPNS agar tidak terjadi penyogokan. Karena Indonesia sangat membutuhkan tenaga kerja yang mumpuni, kalo CPNS dengan mudahnya diproses dengan sistem penyogokan, saya rasa Indonesia akan terus menjadi negara berkembang.



2. Alif Nur (23) Freelance

Saya tidak berminat lamar jadi PNS. Karena saya memiliki sentimen negatif soal lowongan CPNS.

Saya juga tidak tergiur dengan gaji yang ditawarkan. Walaupun digaji tinggi namun PNS sering dijadikan alat politisasi oleh penguasa, menjadi PNS sama dengan terjerat oleh penguasa.

Menurut saya tidak sulit untuk menjadi PNS selama kita memiliki koneksi dan sulit bila hanya mengandalkan kemampuan dan keberuntungan.

Sudah pasti seleksi CPNS rawan disalahgunakan. Karena seleksi-seleksi seperti itu, bukan hanya PNS saja, memang rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, baik yang memiliki koneksi yang real maupun tipu-tipu.

(rzy)

http://economy.okezone.com/read/2017/07/14/320/1736720/kata-mereka-bertarung-di-lubang-jarum-pns-semoga-tak-ada-yang-main-belakang



Original Post

Media