PPP Romi Akan Gelar Mukernas

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-07-17

RMOL. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy dalam waktu dekat ini akan menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) II. Ketua Panita Pelaksana Mukernas II PPP, Iskandar Saihu mengatakan bahwa perhelatan yang akan berlangsung pada 19 Juli sampai 22 Juli 2017 di Jakarta itu akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila F Moelok, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso, dan Kepala Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir.  Disitu kata Iskandar, semua kader partai berlambang Ka\'bah yang hadir di Mukernas akan membahas berbagai isu hangat yang selama ini berkembang di tengah masyarakat luas.

"Baik itu isu politik, ekonomi, hukum, kesra seperti full day school, larangan minuman beralkohol, terorisme dan pemberantasan narkoba," kata Anggota Komisi VI DPR RI  ini dalam konferensi pers di kantor Seknas Bappilu PPP kubu Romahurmuziy, Tebet, Jakarta, Minggu (16/7).

Hadir juga dalam konferensi pers itu Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi. Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan Mukernas II merupakan salah satu ajang tepat untuk menunjukan bahwa kepengurusan versi kubunya telah sah di mata hukum. Hal itu sesuai dengan dibatalkannya putusan Mahkamah Agung (MA) tentang kepengurusan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Lebih lanjut Anggota Komisi II DPR RI ini mengharapkan bahwa di Mukernas II nanti, akan diputuskan calon presiden yang akan diusung PPP untuk menghadapi Pilpres 2019.

"Kemungkinan capres dari PPP akan dimunculkan juga," pungkasnya. [zul]

http://politik.rmol.co/read/2017/07/17/299332/PPP-Romi-Akan-Gelar-Mukernas-



Original Post

Arsul Sebut Djan Faridz Pengguni Liar DPP PPP

Media Online inilah.com
2017-07-17

INILAHCOM, Jakarta - Sekjen PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani mengatakan pihaknya siap dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait penyerangan kantor DPP PPP oleh sekelompok orang.

"Tentu (kami siap dipanggil), nanti kalau Polisi memanggil akan kami jelaskan, kami pun akan lapor balik, karena mereka adalah penghuni liar di kantor DPP PPP," kata Arsul kepada INILAHCOM, Minggu (16/7/2017) malam.

Arsul sebelumnya membantah jika pihaknya sebagai aktor intelektual di balik penggerudukan Kantor DPP PPP. Menurut Arsul, aksi itu terjadi karena suara akar rumput partai yang mendesak PPP kubu Djan Faridz agar berhenti menduduki kantor DPP PPP.

Sebab, kader bawah menilai Djan sudah tidak punya legalitas menjadi ketua umum PPP. Satu satu legalitas kepengurusan PPP Djan Farid adalah putusan kasasi Mahkamah Agung ( MA) nomor 601/2015, namun putusan itu dibatalkan MA dengan putusan PK No. 79/2017 pada Juni 2017 lalu. Kemudian Djan juga tidak pernah mendapat SK dari Kemenkum HAM.

"Maka tidak ada lagi apapun yang dipunyai Djan Faridz cs agar terus mengklaim diri sebagai pengurus DPP PPP dan mendatangi kantor DPP PPP," kata dia. ind

Untuk diketahui Kantor DPP PPP kubu Ketua Umum Djan Faridz didatangi oleh sejumlah orang tidak dikenal, terdapat 30 orang yang mendatangi kantor tersebut.

Peristiwa pengerudukkan terjadi sekitar pukul 02.00 WIB di kantor DPP PPP yang terletak di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (16/7/2017). Bahkan sejumlah orang yang datang ke kantor DPP PPP sempat adu mulut dengan pihak keamanan yang tengah berada di lokasi. ind

http://nasional.inilah.com/read/detail/2391326/arsul-sebut-djan-faridz-pengguni-liar-dpp-ppp



Original Post

Kantor PPP Djan Faridz Dilempari Batu

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 4
2017-7-17

Kantor PPP Djan Faridz Dilempari Batu

JAKARTA-Sekelompokorang tidak dikenal melakukan pelemparan batu ke Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz yang terletak di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, sekitar pukul 02.00 WIB dini hari kemarin.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Humphrey Djemat mengungkapkan, kantor tersebut diserang oleh puluhan orangyang datang dengan menggunakan mobil dan sepeda motor. "Diperkirakan yang datang itu 80 orang," ungkap Humphrey di Kantor DPP PPP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut dia, berdasarkan pantauan dari rekaman dosed circuit television (CCTV)8drm;, puluhan orang tersebut terlihat mendorong-dorong pintu gerbang yang terkunci sambil meneriaki orang di dalam kantor sembari melempar batu. "Di sini ada CCTV, jadi tidak akan ada kesulitan saya rasa," ujarnya.

Humphrey mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dia pun berharap polisi dapat segera melakukan penangkapan terhadap pelaku yang tak diketahui tersebut. Dengan begitu akan memberikan efek jera sehingga kejadian serupa tak terulang lagi. "Kami sudah la-

porkan ke Pokes Metro Jakarta Pusat dan nanti akan ke Polda Metro Jaya," ucapnya.

Humphrey pun meyakini jika pelemparan batu itu terkait konflik internal PPP. Hal tersebut terindikasi dengan datangnya pengacara dari kubu Romahurmuziy alias Romi ke Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. "Ini memang ada kaitannya aengan konflik PPP, karena pada saat pertama da tang i tu ada pengacaranya dari Romahurmuziy yang namanya Ad-rawi, yang sering juga ketemu di pengadilan. Dia bawa dokumen mungkin mau nunjukin bahwa dia punya putusan pengadilan dandiaberhakuntukkantorini, dan fotonya ada," ujarnya.

Tidak hanya itu, bukti lain adalah adanya saksi yakni penjaga kantor yang sempat berta-nyakepadasalah satuorangpada saat peristiwa pelemparan batu itu terjadi. Orang yang ditanya tersebut mengaku anak dari salah satu koleganya. "Ada satu lagi daripihak penjaga kami yang ngofcro/denganmereka, ternyata di situ ada namanya Andika Suharso Monoarfa, karena dia sendiri bilang waktu ditanya penjaga, diabilangSayaAn rfifaianaA- nya Suharso Monoarfa , jadi dia sendkingaku.Nah, itunantikita

liat di CCTV. Kalau dilihat, petunjuk ini ada kaitannya dengan konflik PPP dan kaitan Romahurmuziy," katanya.

Sementaraitu,NongLea,17, salah seorang yang mengaku korban akibat pelemparan batu berencana melakukan visumke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nong Lea merupakan petugas jaga di Kantor DPP PPP danmengakuterkenalemparan batu sehingga terluka di bagian wajah, tepatnya di bawah mata. "Ini kena lemparan batu. Mereka memaksa buka pagar, ada yang mau lempar dan lempar batu," ungkapnya.

Nong Lea yang sudah bertugas sejak 2016 itu mengatakan, sudah tiga kali penyerangan selama dirinya bekerja di kantor tersebut. "Habis ini ke RSCM, visum. Jadi sudah tiga kali penyerangan. Ini dua kali saya bertugas," katanya.

Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, pelemparan batu yang dilakukan sekelompok massa tak dikenal ke arah Kantor DPP PPP itu mengakibatkan beberapa kerusakan, khususnya di bagian kaca. Kaca yang terpasang di bagian kiri dan kanan gedung itu terlihat berlubang serta retak. Begitu

pula dengan kanopi gedung yang terbuat dari kaca, juga terlihat retak. Bahkan serakan pecahan kaca masuk hingga dalam gedung.

Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Kubu Romi, Arsul Sani, menepis tuduhan yang menyebut pihaknya sebagai aktor intelektual di balik penggerudukan Kantor DPP PPP. Menurut dia, penggerudukan tersebut merupakan suara akar rumput partai yang meminta PPP Djan Faridz un-tukberhenti menduduki kantor DPP PPP. "Pak Romi tidak tahu soal peristiwa itu, kami semua

tahunya banyak kader yang jengkel karena Djan cs sudah diminta baik-baik tidak pernah respons," ujarnya.

Dia mengatakan, satu-satunya legalitas kepengurusan PPPDjanFaridzadalahputusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 601/2015 dan tidak pernah mendapatkan SK Men-kumham. Putusan kasasi tersebut telah dibatalkan MA dengan putusan PK No 79/2017 pada Juni 2017. "Sehingga, tidak ada lagi apa pun yang dimiliki oleh Djan Faridz cs untuk terus mengklaim diri sebagai pengurus DPP PPP dan men-

duduki kantor pusat PPP di Jalan Doponegoro tersebut. Bahwa selain dibatalkannya legalitas Djan Faridz cs tersebut oleh putusan PK MA, PT TUN Jakarta juga menolak gugatan Djan Faridz cs untuk mem- batalkan SK Menkumham tentang kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016 di bawah Ketua Umum HM Romahurmuziy (Romi). Sehingga, SK Menkumham tentang kepengurusan DPP PPP dibawah Romi tersebut sah sepenuhnya,"katanya.

agie permadi/ mula akmal





Original Post

Konsekuensi Demokrasi

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 6
2017-7-17

Konsekuensi Demokrasi

Pemerintah dan DPRotoriter, paranoid, tidakdemokratis, dan berbagai pandangan buruk lain bertubi-tubi menghantam pemerintah dan DPRketika membuat beleid yang mengatur perihal organisasi massa (ormas). Berbagai demonstrasi, kritik melalui media massa maupun kemarahan yang dituangkan di media sosial pun tak habis-habisnya hadir. Masyarakat sipil seakan seiya sekata bahwa rezim pemerintah dan DPR seperti bersepakat untuk mengebiri demokrasi.

Kekhawatirannya satu hal, bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi pembeda dengan negara yang menganut demokrasi dan negara yang tidak demokratis akan terkikis. Bahkan bukan tidak mungkin kemewahan tersebut lenyap.

Situasi demikian bukan terjadi baru-baru ini ketika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 yang menggantikan UU Nomor 17/2013 tentang Ormas diterbitkan. Situasi yangdigambarkandiduaparagrafdiatasterjadipadasekitartahun2012-2013 ketikapemerintah mengajukan draf RUU Ormas ke DPR.

Sebagai respons terhadap kritik tersebut, beberapa jalan tengah diambil untuk menenangkan masyarakat sipil dan untuk menjaga agar pemerintah tidak memiliki amunisi untukberubah menjadi rezim yang represif, apalagi otoriter. Salah satujalan tengah yang cukup menenangkan adalah sekalipun pemerintah bisa membubarkan ormas, langkah yangdiambil cukup panjang. Bahkan bisa dikatakan cukupdemokratis.

Dalam UU tersebut, pemerintah harus mengeluarkan beberapa kali peringatan hingga akhirnya kalau tak juga diindahkan bisa membawa ormas terkait ke meja hijau. Hak demokrasi ormas pun masih dijaga karena proses pengadilan bisa dibawa sampai ke level kasasi di Mahkamah Agung.

Sekalipun masih kecewa, masyarakat setidaknya sedikit lega. Bayangan kelam nasib demokrasi jika rezim bisa membubarkan ormas secara sewenang-wenang setidaknya bisa sedikit berkurang. UU Nomor 17/2013 tentang Ormas yang disahkan di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya sekalipun diprotes karena membatasi ormas akhirnya bisa meregulasi ormas tetap dalam kerangka demokratis.

Namun, apa mau dikata, UU Ormas yang dirasa sudah cukup demokratis tersebut dianggap masih kurang luwes oleh rezim Presiden Jokowi. Selain beberapa poin penting yang diubah untuk kepentingan pemerintahan Jokowi, poin penting mengenai posisi ormas di depan hukum ketika rezim pemerintah tak berkenan dengan kehadirannya pun ditanggalkan. Pemerintah lewat Perppu Nomor 2/2017 ini berhak sesuka hatinya sesuai dengan penilaian subjektifhya memberangus ormas tertentu.

Jadi tidaklah mengherankan jika akhirnya mayoritas masyarakat sipil akan berteriak marah dan menjerit kecewa atas langkah Presiden Joko Widodo beserta para pembantunya di bidang poli tik hukum dan keamanan (polhukam). Apalagi selama ini bisa dikatakan kelompok masyarakat sipil umumnya sangat suportif dengan kebijakan rezim Presiden Jokowi.

Tidak mengherankan pula jika masyarakat khawatir ke depannya pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berujung pada pemerin tah yangbertindakberdasarkan Wee ancMis/ifce. Demokrasi itu justru untuk menghindari pola pikir like and dislike.

Alasan untuk menghambat ormas anti-Pancasila sangat bisa diterima, bahkan layak didukung. Sebab Pancasila adalah dasar NKRI dan siapa pun yang menolak Pancasila tak layak ber-NKRI. Namun menuduh suatu ormas tanpa memberi ruang untuk mengklarifikasi tuduhan lewat pengadilan sungguh langkah yang antidemokrasi, bahkan bisa jadi justru sangat tidak Pancasilais.

Tapi, syukurlah, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam salah satu diskusi di Jakarta (15/7) mengutarakan bahwa dalam waktu dekat ini belum akan ada ormas yang diberangus atau dibubarkan menggunakan perppu baru. Sekalipun perppulangsungberlakusetelahdiundangkan.pemerintah masih melihat-lihat dulu bagaimana penerimaan DPRyangbaru akan memasuki masa sidangselanjutnya pada 16 Agus tus.

Semoga segala kerumitan yang terjadi sebagai konsekuensi demokrasi yang kita pilih tidak sampai membuat pemerintah jadi tidakdemokratis.

REDAKSI





Original Post

Perppu Ormas Dinilai Kemunduran Demokrasi

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 5
2017-7-17

Perppu Ormas Dinilai Kemunduran Demokrasi

JAKARTA -Pro-kontra penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 makin tajam. Kedua belah pihak berpegang teguh pada argumentasi masing-masing tentang perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) itu.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman misalnya, menyesalkan langkah pemerintah menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 itu. Menurut dia, penyusunan UU Ormas tidak dilakukan secara sembarangan. Para anggota Dewan sangat berhati-hati saat membahas pasal yang mengatur mekanisme pembubaran partai dan ormas.

"Kami sangat berhati-hati dalam membuat undang-undang," ujar Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, kemarin.

Kehati-hatian itu seperti termaktub dalam pasal yang berisi mekanisme pembubaran sebuah ormas harus diawali dengan melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali. Bahkan pemerintah juga diperintahkan meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk memulai gugatan hukum. Bermodal fatwa MA itulah pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memintakejaksaanmendaftar-kan gugatan ke pengadilan terkait.

Pembubaran ormas baru bisa dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan. Namun, dengan terbitnya Perppu Ormas, seluruh mekanisme berlapis untuk membubarkan ormas pun dihapus.

Menurut Sohibul, dengan pemangkasan mekanisme melalui perppu tersebut, pemerintah seolah memiliki kewenangan tunggal untuk menaf-

sirkankelompokmanayangpro dan anti-Pancasila.

"Dalam kacamata demokrasi yangkitabangun, saya kira ini kemunduran," kata Sohibul.

Bukan hanya itu, Sohibul juga menilai bahwa penerbitan Perppu Ormas ini tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa pemerintah mengeluarkan sebuah perppu. "PKS menilai langkah pemerintah menerbitkan perppu adalah sebuah kesalahan. Seharusnya pemerintah- mengajukan amendemen Undang-Undang tentang Ormas meski prosesnya akan memakan waktu lebih lama," katanya.

Hal senada disampaikan Dewan Pembina Ikatan Lem-bagaMahasiswallmuSosialdan Politik Indonesia (ILMISPI) Ri-yanda Barmawi. Dia menilai ke putusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diduga sebagai kelanjutan atas langkah pemerintah yang telah merencanakan pembubaran salah satu or-

mas Islam, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pada Mei lalu. Bahkan pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto secara resmi telah mengumumkan proses pembubaran ormas Islam itu.

"Kami paham betul bahwa rezim Jokowi sangat takut dengan ormas ini. Salah satu ketakutannya terhadap HTI karena gencar menolak sistem demokrasi Indonesia dan dituding anti-Pancasila," kata Riyanda dalam sebuah diskusi di Kawasan Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan, pemerintah telah mengabaikan aspek hukum dalam isi perppu. Riyanda jugamengklaimtidakada mekanismehukumyangdiberi-kan terhadap ormas dan ini menandakan pemerintah lemah dalam berargumentasi secara hukum. "Rezim ini secara terang-terangan akan mengebiri hak berserikat bagi ormas," tegasnya.

Karena itu Riyanda menyarankan agar Presiden Jokowi mencabut Perppu Ormas. Sebab, kalau tidak, hal itu akan preseden buruk bagi Jokowi dan dikhawatirkan akan berdampak terhadap elektabilitas-nyapada Pilpres 2019.

"Saya pikir ini hal yang serius, silakan publik mengambil sikap, apakah Jokowi layak memimpin atau tidak," pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua DPR Setya Novanto menyerahkan telaah dan evaluasi dua perppu yang telah diterbitkan pemerintah tersebut kepada fraksi-fraksi di lembaga legislatif itu. "Nanti akan kami serahkan kepada fraksi-fraksi untuk bisa menelaah dan mengevaluasi," kata Setya Novanto kemarin.

SetyaNovantomengakudua perppu sudah disampaikan dan disinggung langsung oleh Presiden. Dia juga merespons pesan yang disampaikan Pre-

siden dengan akan melakukan tindak lanjut ke berbagai fraksi di DPR.

Sebelumnyapemerintahber-harap Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan danPerppuNomor2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat segera menjadi undang-undang.

"Mengenai perppu, kan ada Perppu 1 dan Perppu 2, tentunya pemerintah mengharapkan ini bisa segera diundangkan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/7).

Mengenai pertanyaan apakah perppu ini sudah sangat mendesak untuk kepentingan tersebut, Pramono mengata-

kan bahwa pemerintah penuh pertimbangan, perhitungan, dan kehati-hatian untuk menyampaikan dua perppu itu. "Karena memang sudah sangat dibutuhkan," imbuh Pramono.

Mengenai Perppu Ormas misalnya, kata Pramono, itu telah dilakukan dan dipersiapkan Menko Polhukam yang kemudian mendapatkan persetujuan Presiden. Sebab hal itu semata-mata untuk kepentingan bangsa.

"Tidak ada untuk kepentingan politik. Ini untuk kepentingan bangsa jangka panjang sehingga kalau kemudian pemerin tah menganggap harus ada langkah-langkah untuk itu, untuk kepentingan bangsa jangka panjang," tegasnya.

Mengenai banyaknya kritik atas penerbitanperppu tersebut, Pramonomengatakan bah wahai tersebut bagian dari penguatan langkah yangdilakukan.

"Kami meyakini, kalau semuanya sudah membaca itu, yang ingin kita selamatkan adalah ideologi bangsa. Yang ingin kita selamatkan adalah negara kesatuan bangsa. Yang ingin kita selamatkan adalah republik dalam jangka panjang," katanya.

Hal senada disampaikan Peneliti senior The Wahid Institute Rumadi Ahmad. Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan, pihaknya cukup mengikuti permasalahan ancaman ideologibangsa

hingga pemerintah mengusulkan diterbitkannya Perppu No 2 Tahun 2017. "NU mempunyai perhatianseriusterhadapkebang-saandanancamanideologinegara dan ini merupakan bagian tanggungjawab," kata Rumadi dalam diskusi di Kawasan Senayan.Ja-karta, kemarin.

Menurutnya, PBNU mempunyai sejarah besar dalam memerdekakan Indonesia. Oleh karenanya, PBNU juga mempunyai tanggung jawab besar apabila ada ancaman yang berpotensi menghancurkan negara. "Kami mempunyai tanggung j awab untukmemastikannegara ini berada di koridor kebang-saan,yakniPancasila,"ujamya.

dita angga/ sindonews/okezone





Original Post

Akuntabilitas Pemberantasan Korupsi

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 7
2017-7-17

Akuntabilitas Pemberantasan Korupsi

ROMLI ATMASASMITA

Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran

Di tengah hiruk-pikuk aktivitas Pansus Hak Angket saat ini muncul pendapat pro-kontra serta dukungan dari beberapa elemen masyarakat, termasuk para guru besar berbagai perguruan tinggi. Hiruk-pikuk dan dukung-mendukung sekitar status KPK, keberhasilan dan kelemahan KPK dalam melaksanakan UU RI Nomor 30/2002 dan UU RI Nomor 31/1999 yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan korupsi. Pendekatan makro pemberantasan korupsi tidak terletak pada isu pokok dari pro-kontra hak angket dengan berbagai macam alasannya, tetapi dari sisi outcome dibandingkan dengan output pemberantasan korupsi dalam konteks pencapaian kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Mengapa? Hal ini disebabkan negara RI adalah negara hukum kesejahteraan (Pasal 1 ayat (3) BAB I juncto Bab XIV Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945).

Amanat UUD 1945 tersebut harus dan wajib dilaksanakan pemerintah dan DPR RI serta kemen terian/lembaga(K/L) sehingga fokus seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional diarahkan pada tujuan utama bangun NKRI, bukan lainnya, dan tidak terkecuali termasuk program pemerintah, lembaga penegak hukum inklusif KPK di dalam melaksanakan perintah Konstitusi UUD 1945. Tujuan NKRI dalam bingkai konstitusi UUD 1945 tidaklah dapat dicapai bahkan tidak dijamin keberhasilannya hanya dengan pendekatan monistis, yaitu

normatif yang didasari paham positivisme hukum karena pendekatan klasik abad ke-15 yang diformalkan pada abad ke-18 tertinggaldari perkembangan peradaban dunia sejak pertengahan abad ke-19 sampai saat ini. Terlebih abad ke-20 adalah abad globalisasi perekonomian untuk mencapai kesejahteraan dunia dalam satu dunia bangsa-bangsa (world of nations). Intinya penjeraan, termasuk pemiskinan koruptor, bukan jaminan yang layak dan patut dimasukkan ke dalam program pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang dilaksanakan kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dari sudut empirik telah terbukti tujuan penjeraan dari ketiga lembaga penegak hukum tersebut tidak berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara.

positivisme hukum dengan tujuan penjeraan tersebut. Dari aspek cost and benefit ratio (CBR), biaya makan napi/ tahanan (bama) perorang/per hariRpl5.000danjumlahrata-rata napi/tahanan 160.000 orang, total bama mencapai Rp2,4 miliar per hari; hukuman penjara 2 tahun mencapai Rp57 miliar; semakin lama semakin meningkat signifikan dana APBN yang digerus oleh tujuan klasik hukum pidana (penjeraan). Bagaimana aspek moralitas dari hukuman, alih-alih terjadi pemulihan moralitas sosial masyarakat, khususnya narapidana/tahanan, yang terjadi demoralisasi seksual dalam kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan ekses negatiflainnya.termasuksiklus reddive semakin tidak pernah terputus.

Selama 2009-2014 (lima tahun, secara perincian) kejaksaan berhasil menyelamatkan/ mengembalikan kerugian keuangan negara senilai Rp6 triliun, kepolisian Rp2 triliun, danKPKRp728miliar.Adapun dana APBN ketiga lembaga negara tersebut mencapai Rp50 triliun secara keseluruhan termasuk KPK Rp3 triliun (laporan keuangan KPK 2009-2014).

Dari sudut aspek efisiensi, maksimisasi dan proprosiona-litas tujuan hukum pidana klasik-penjeraan lebih banyak mudaratdaripadakemaslahat-annya. Bahkan fakta keadaan di lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas sampai 75% telah terjadi kontraproduktif implementasi paham

Mengenai narapidana korupsi, fakta dibeberapa lembaga pemasyarakatan hanya berpindah tempat tidur saja tanpa efek jera yangmelekat, kecuali dendam dan rasa permusuhan, tobat tidak mencapai 0,1% dari seluruh narapidana korupsi, mengapa? Ada masalah ketidakadilan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan serta fakta telah terjadi abuse of power pada pemegang mandat undang-undang atas pemberantasan korupsi Data rasio gini (tingkat kemiskinan) dan crimerate di 22 kota/kabupaten se-Jawa Barat menunjukkan bahwa rasio gini tinggi di wilayah kota/kabupaten miliki crime rate tinggi sehingga sayamenarikkesimpulan

bahwa kejahatan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, bersumber pada ketidakadilan sosial inklusif kesejahteraan sosial Selama masalah ini tidak teratasi, selamaitupulakejahat-an sulit dicegah, apalagi hanya dengan penindakan, bukan solusi dari masalah, bahkan menciptakan masalah baru, ter-utamadilembagapemasyarakat-an. Perlu ada strategi baru- berbeda dari penindakan dalam pemberantasan korupsi-dan disarankan ke depankan strategi pencegahan di samping penindakan dengan tujuan penjeraan yang bermaslahat bagi masyarakat dan negara.

Strategi kedua, optimalisasi pidana denda dan pidana bersyarat serta pidana kerja sosial (jika RUU KUHP telah disahkan); pidana penjara hanya untuk kejahatan serius (terorisme, pembunuhan berencana, narkoba) sehingga beban negara untuk kehidupan di lembaga pemasyarakatan dengan segala ekses negatif dapat dikurangi secara signifikan. Khusus untuk korupsi, ketentuan Pasal 4 UU Tipikor dihapuskan untukmemasuk-kan kerugian keuangan negara secara optimal dengan pidana bersyarat dan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 di revisi cukup satu pasal saja dengan ancaman yang sama plus pidana bersyarat dan pidana denda tanpa pidana pengganti (kurungan atau denda)-diperkuat dengan perampasan aset tanpa penuntutan pidana. Strategi pencegahan dengan pembenahan proses rekrutmen, mutasi, dan promosi pegawai negeri yang didasarkan pada meritokrasi harus dilaksanakan konsisten dan berkesinambungan.

Perubahan strategi di atas merupakan pendekatan baru (yang diusulkan) memadukan antara pendekatan normatif dengan tujuan penjeraan fisik diubah menjadi penjeraan secara finansial dan efisiensi bekerjanya hukum pidana. Dengandemikiantidakmenjadi beban negara (liabilities) yang tidak perlu, melainkan harus memberikan kontribusi signifikan untuk pemasukan keuangan negara secara nyata.

ROMLI ATMASASMITA





Original Post

Kasus Mobile 8 Disidik Simpatindo Dipetieskan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-7-17

Kasus Mobile 8 Disidik Simpatindo Dipetieskan

KEJAGUNG jangan cuma fokus menampilkan penanganan kasus Mobile 8 yang dianggap politis ke publik. Lembaga yang dikomandoi M Prasetyo itu diminta menyelesaikan juga penyelidikan kasus dugaan korupsi penjualan saham PT Simpatindo, anak perusahaan PT Telkom, yang diduga berbau korupsi. Kasus yang diduga merugikan negara miliaran rupiah ini sudah setahun ditangani tapi belum ada perkembangan. Terkesan dipetieskan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Khadafi menjelaskan kasus dimaksud adalah akuisisi 99,5 persen saham PT Simpatindo senilai 32 juta dolar AS atau Rp 400 miliar. PT

Tiphone membeli saham tersebut dengan uang hasil penjualan saham sebanyak 25 persen yang nilainya Rp 1,3 triliun. Menariknya, yang membeli saham itu anak perusahaan PTTelkom yakni PINS. Jadi, sambung Uchok, ada dugaan PT Telkom kehilangan anak usahanya yang menguntungkan sekaligus uang ratusan juta karena saham PT Tiphone ternyata tidak menguntungkan. Sebaliknya, PT Tiphone mendapatkan keuntungan bisnis sekaligus dana segar.

"Kalau menyelidiki dengan cara yang biasa saja memang terlihat tidak ada penyimpangan. Makanya, penyelidikan harus dengan

cara yang canggih karena modus operandinya sangat canggih dan direncanakan dengan sangat matang," kata Uchok, saat dihubungi, kemarin.

Menurut Uchok, penanganan kasus ini juga menjadi ajang pembuktian kalau Kejagung tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Sebab, ada anggapan bahwa Kejagung menjadi alat untuk kepentingan partai politik. "Kalau kasus Mobile 8 yang diduga melibatkan Hary Tanoe saja ditangani cepat mengapa akuisisi PT Simpatindo ini seperti dipetieskan," tukasnya.

Namun, kalau memang Kejagung tidak sanggup menangani kasus ini sebaiknya segera lempar handuk dan menyerahkan kasus ini ke KPK. Penyidik dan strategi yang dimiliki KPKjauh lebih canggih dari Kejagung. "Saya kira KPK akan bertindak cepat menangani kasus ini. Tentunya, mereka akan segera memanggil pihak terkait seperti komisaris dan Direksi Telkom untuk diperiksa," tegasnya.

Sebelumnya, Federasi Serikat Pe-kerja-FSP BUMN Bersatu mendesak Kejagung yang sedang menyidik penjualan Simpatindo pada Tiphone yang diindikasikan adanya praktik korupsi dan merugikan negara tidak kempes di tengah jalan. Dugaan tindak pidana korupsi terhadap akuisisi sebanyak 99,5 persen saham PT Simpatindo Multi Media oleh PT Tiphone Mobil Indonesia Tbk sudah memasuki tahap pemeriksaan oleh BPK.

Kenapa sampai sekarang kasus tersebut belum berlanjut? Rakyat Merdeka mencoba menghubungi Kapuspenjum Kejagung M Rum lewat telepon. Namun, panggilan tersebut tak dijawab. Begitu juga dengan pesan pendek yang dikirim ke nomor ponselnya

Direktur Penyidikan Jampidus Fadil Zumhana pernah mengatakan, kasus tersebut belum berlanjut karena banyak kasus yang ditangani. Kata dia, Penyidik di Gedung Bundar memprioritaskan penanganan perkara yang masuk lebih dulu. "Semua

mendapatkan penanganan yang sama Tidak dibeda-bedakan,"kata Fadli, akhir tahun lalu. Fadil mengatakan kasus akuisisi Simpatindo masih didalami. Ia berjanji akan memantau perkembangan penyelidikan kasus ini.

Namun, sebelumnya JAM Pidsus Arminsyah mengatakan, pihaknya masih meneliti berbagai dokumen mengenai akuisisi Simpatindo oleh Tiphone. Untuk menemukan indikasi dugaan korupsi, jaksa telah meminta keterangan dari pihak terkait. "Persoalan ini mesti diselidiki dengan teliti," katanya.

Kejagung juga sudah meminta keterangan dari Achmad RK mengenai akuisisi Simpatindo oleh Tiphone. Pemanggilan Achmad RK atas perintah dari Fadil lewat surat panggilan bernomor 24/F.2/ FD.1/02/2016 yang diterbitkan Februari lalu. Untuk mendapatkan perhitungan resmi mengenai dugaan kerugian negara dalam perkara ini, kejaksaan meminta bantuan BPK.

Manajemen PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) memastikan tidak ada yang salah dengan akuisisi PT Simpatindo Multi Media. Semua proses pengambilalihan sahamnya telah melalui prosedur yang sesuai dan mumi karena latar belakang bisnis.

Corporate Secretary TELE Samuel Kurniawan menyatakan akuisisi tersebut merupakan transaksi bisnis biasa sesama perusahaan swasta. Tidak ada prosedur yang dilanggar," kata Samuel dalam keterangan resminya, akhir tahun lalu. Hal ini sekaligus membantah pihaknya mengambil keuntungan bisnis dari pencaplokan Simpatindo di mana dana akuisisinya berasal dari duit segar yang diperoleh dari penjualan 1,11 miliar atau 15% saham TELE ke PT PINS Indonesia, anak usaha Telkom. Dana segar yang diperoleh TELE dari divestasi ini sekitar Rp 1,39 triliun.

"Kami perusahaan publik, jadi setiap aksi korporasi yang kami lakukan dilakukan dengan transparan sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik di pasar modal maupun Indonesia secara umum," tegas Samuel.

BCG





Original Post

Resmi Jadi Terpidana, Choel Bakal Dipindah Ke Lapas Sukamiskin

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-7-17

Resmi Jadi Terpidana, Choel Bakal Dipindah Ke Lapas Sukamiskin

PEKAN ini, KPK akan mengeksekusi Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Adik bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng bakal menjalani masa hukumannya di lapas khusus narapidana kasus korupsi itu.

"Kita masih menunggu jaksa eksekutor yang tengah berada di luar kota. Bila sudah pulang dinas tentu pemindahan Choel Mallarangeng ini akan dilakukan," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.

Selama ini, Choel menjalani masa penahanan di Rutan Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya di Guntur, Jakarta Selatan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memutus Choel terbukti melakukan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor.

Hakim pun menghukumnya dipenjara 3 5 tahun penjara dan membayar denda Rp250 juta subsider subsider tiga bulan kurungan. Choel menyatakan menerima putusan ini.

"Ini kasus yang cukup panjang yang kami tangani, tepatnya KPK sendiri menetapkan tersangka terhadap Choel pada tahun 2015 lalu. Namun, baru pada Februari 2017 kami tahan dan dalam waktu dekat penahanan terhadap tersangka ini akan dipindahkan LP Sukamiskin," kata Ali.

Meski vonis itu lebih rendah

dibanding tuntutan jaksa. Ali Fikri mengaku pihaknya tidak akan mengajukan banding. Pasalnya, hukuman yang dijatuhkan hakim kepada Choel sudah memenuhi dua per tiga masa tahanan tuntutan jaksa.

Sebelumnya, jaksa meminta agar Choel divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan karena terbukti memperkaya diri sendiri dan kakaknya Rp2 miliar dan 550 ribu dolar AS dari proyek Hambalang.

"Kami menerima putusan tersebut karena pasal sudah sesuai dengan tuntutan kami. Pertimbangan hakim juga mengambil alih analisis yuridis jaksa dan terdakwa juga menerima vonis tersebut," ungkap Ali.

Lantaran KPK dan Choel tak mengajukan banding, perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hakim bisa langsung dilaksanakan. Kini status Choel menjadi terpidana.

Perkara Choel merupakan kelanjutan dari penyidikan KPK atas kasus korupsi proyek pembangunan P3SON Hambalang. Sebelumnya, KPK telah menjerat bekas Menpora Andi Mallarangeng, bekas Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar, Direktur PT Dutasari Citra Laras yaitu perusahaan subkontraktor proyek Hambalang, Mahfud Suroso, bekas Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor, dan bekas Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

byu





Original Post

Tutupi Kerugian Negara, Duit Kimia Farma TD Disita

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-7-17

Tutupi Kerugian Negara, Duit Kimia Farma TD Disita

Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menyita duit Rp 7,8 miliar dari PT Kimia Farma Trading Distribution (TO). Uang itu untuk menutupi kerugian negara kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kementerian Kesehatan tahun 2006.

DALAM kasus ini, penyidik telah menetapkan Manajer Trading PT Kimia Farma TD, Ateng Hermawan sebagai tersangka. Berkas perkara Ateng sudah dinyatakan lengkap alias P21 oleh kejaksaan.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim, Brigadir Jenderal Ahmad Wryagus membenarkan penyitaan duit Kimia Farma TD. Menurut dia, duit itu adalah salah satu bukti kasus ini.

Kepala Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komaris Martinus Sitompul menjelaskan,

penyitaan duit Kimia Farma TD juga untuk menindaklanjuti perkara Bambang Sardjono (BS), bekas Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan.

Bambang divonis bersalah turut serta melakukan korupsi dalam pengadaan Poliklinik Set, Poned Set, PHN set, Bidan Set, Sarana Posyandu dan Diagnostik Set yang merugikan negara Rp7,8 miliar.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum Bambang dihukum

3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider dua bulan kurungan.

Bambang tak dikenakan kewajiban membayar uang pengganti. Menurut majelis hakim, kewajiban itu akan dikenakan kepada pihak lain yang menikmati hasil korupsi ini.

Pria yang menduduki jabatan terakhir Staf Ahli Menteri Kesehatan itu memutuskan mengajukan banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menyatakan Bambang bersalah turut serta melakukan korupsi.

Hukuman Bambang diperberat menjadi 5 tahun. Sama seperti putusan pengadilan tingkat pertama. Bambang dikenakan denda Rp250 juta subsider dua bulan kurungan. Ia juga tak dikenakan kewajiban

membayar uang pengganti kerugian negara.

Dalam kasus ini, Bambang didakwa melakukan korupsi bersama Ketua Panitia Lelang Sengkut Pandega dan Ateng Hermawan, Manajer Trading PT Kimia Farma TD dalam pengadaan alat kesehatan berupa Poliklinik Set, Poned Set, PHN set, Bidan Set, Sarana Posyandu dan Diagnostik Set tahun anggaran 2006. Anggaran pengadaan itu mencapai Rp65,7 miliar.

Bambang mengarahkan Sengkut selaku Ketua Tim Pengadaan dan Tim Panitia Lelang untuk melaksanakan pengadaan alkes dengan menggunakan metode pemilihan langsung. Alasannya, waktunya sudah mepet dan alatnya hampir sama dengan pengadaan tahun 2005.

PT Kimia Farma TD dipilih sebagai rekanan pengadaan alkes dengan cara penunjukan langsung. Pengadaan tanpa lelang ini dianggap bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Untuk pengadaan alkes itu, Ditjen Binakesmas telah melakukan pembayaran 100 persen atau lunas kepada Kimia Farma TD. Ternyata, alat kesehatan dari Kimia Farma Farma TD tidak memenuhi spesifikasi sesuai kontrak.

Akibatnya pengadaan ini merugikan negara setidak-tidaknya Rp7.847.967.125 sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian dakwaan jaksa dalam perkara Bambang.

GPG





Original Post

Bekas Menkes Siti Fadilah Supari Syok Dihukum 4 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-7-17

Bekas Menkes Siti Fadilah Supari Syok Dihukum 4 Tahun Penjara

BEKAS Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 16 Juni 2017.

Siti juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, Siti terbukti menyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi." ujar ketua majelis hakim Ibnu Basuki saat

membacakan amar putusan.

Putusan itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK, yakni enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam pertimbangan yang memberatkan, majelis hakim menilai. Siti tidak mau mengakui perbuatan. Selain itu, perbuatan Siti tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.

Meski demikian. Siti bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum. Selain itu. Siti telah lanjut usia dan pernah berjasa dalam mengatasi wabah flu burung di Indonesia.

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Siti menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 5,7 miliar.

Menurut majelis hakim,dalam kegiatan pengadaan alkes untuk mengatasi KLB pada tahun 2005, Siti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung.

Ia juga meminta agar kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Mulya A Hasjmy, menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa. Selain itu. Siti juga dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 1,9 miliar.

Menurut jaksa, uang tersebut berasal dari Direktur Keuangan PT Graha Ismaya Sri Wahyuningsih berupa Mandiri Traveller Cheque (MTC) sejumlah 20 lembar senilai Rp 500 juta.

Kemudian, dari Rustam Syarifudin Pakaya yang diperoleh

dari Direktur Utama PT Graha Ismaya, Masrizal Achmad Syarif sejumlah Rp 1.375.OO0.OO0.

Uang tersebut terdiri dari 50 lembar MTC senilai Rp 1,2 miliar dan 1 lembar MTC senilai Rp 25 juta, dan 10 lembar MTC senilai Rp 100 juta.

Menurut hakim uang-uang tersebut diberikan karena Siti telah menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) I, serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai suplier pengadaan alkes I.

Siti terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Usai mendengarkan vonis, Siti mengisyaratkan tidak akan mengajukan banding. "Kayaknya tidak (banding) ya. Saya sudah mengira bahwa begitu saya sudah melihat keanehan dari fakta-fakta persidangan dan tuntutan. Lebih kaget lagi, ketika saya berharap hakim akan memilih salah satu dari dakwaan, temyata ini dua dakwaan," kata Siti.

"Saya sangat syok dan kecewa, fakta persidangan kok nggak dipakai. Kalau fakta persidangan dipakai tidak begini, apa gunanya sidang berkali-kali dengan biaya negara, fakta persidangan tidak dipakai sama sekali," keluh Siti.

gpg





Original Post

Menanti Vonis Pertama

Media Cetak Koran Tempo Halaman 1
2017-7-17

Menanti Vonis Pertama

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan membacakan putusan perkara dugaan korupsi e-KTPpada Kamis mendatang. Putusan ini menentukan bagi Setya Novanto yang disebut dalam berkas dakwaan. Berikut sejumlah fakta persidangan yang menyudutkan

Pertemuan Gran Melia Para terdakwa dan Setya Novanto bertemu pada Februari 2010 untuk membicarakan rencana proyek E- KTP. Setya dalam persidangan 6 April lalu membantah, dan mengklaim hanya sekali bertemu dengan Irman pada 2016.

Saat itu, selain saya dan Setya, ada Diah Anggraeni, Sugiharto, dan Andi Narogong. Keduanya (Setya dan Andi) sudah kenal."Irman, menepis bantahan Setya.

Meminta Terdakwa Bungkam

Dalam sidang 16 Maret 2017, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni mengaku pernah diminta Setya menyampaikan pesan kepada terdakwa Irman agar mengaku tak mengenal jika ditanya penyidik. Setya membantah.

Tolong sampaikan ke Innan, kalau ditanya, bilang saja tidak kenal saya. Diah Anggraeni, menirukan pesan Setya.

Pesan Setya Novanto kepada saya, melalui Diah Anggreini. Isi pesannya, kalau diperiksa KPK, tolong sampaikan Imtan enggak kenal Setya Novanto. Irman, mengkonfirmasi kesaksian Diah Anggraeni.

Orang Dekat Andi Narogong

Dalam persidangan 16 Maret politikus Golkar yang juga mantan Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Chaeruman Harahap, bersaksi tentang seringnya Andi Agustinus berada di DPR.

"Dia sering mengunjs proyek di DPU dan dekat dengan Setya Novanto, tapi sejauh mana saya enggak tahu. Chaeruman Harahap

Kongsi Bisnis dengan Andi Narogong

Hubungan bisnis Setya lewat anak dan keponakannya dengan Andi menjadi sorotan jaksa dalam sidang 6 April lalu.

"Tidak ada. Saya yakin tidak ada.

Setya Novanto, menjawab pertanyaan jaksa.

AGOENG WIJAYA / SUMBER DIOLAH PDAT





Original Post

Angket Ingin Menghancurkan KPK

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-7-17

Angket Ingin Menghancurkan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi berada dalam periode kritis di tengah gempuran Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Kendati dikritik dari pelbagai penjuru karena "dinilai berniat melemahkan komisi antikorupsi, politikus Senayan bergeming.

Dalam dua kali kesempatan, Tempo mewawancarai Ketua KPK Agus Rahardjo. Terakhir, Jumat pekan lalu, Agus yang didampingi Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief memastikan lem-

baganya tetap akan berfokus bekerja menuntaskan sejumlah kasus besar. Ini termasuk megakorupsi proyek e-KTP, yang pekan ini akan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. "Kami tidak akan mengecewakan publik. Kasus ini sangat besar," kata Agus ketika disinggung soal kabar rencana penerbitan surat penyidikan dan tersangka baru dalam kasus e-KTP.

KPK akan membuka penyidikan baru e-KTP. Bukti apa saja yang sudah dimiliki

untuk penetapan tersangka baru?

Agus Kami mencari bukti hingga ke luar negeri, bekerja sama dengan lembaga setempat. Ada sejumlah bukti penting di sana.

Kapan pengumpulan bukti untuk penyidikan baru itu?

Agus Sudah lama. Ada dua bulan lalu lah....

Lalu siapa dan kapan tersangka baru itu akan diumumkan?

Laode Tenang saja. Kalau yang sedang dikerjain ditulis, nanti akan ketahuan oleh yang lain.

Sebenarnya siapa-saja yang terlibat sudah terbuka sebagian di pengadilan. Saya pikir dalam sidang kelihatan semua peran orang tersebut, khususnya yang dimasukkan dalam tuntutan memenuhi Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tentang turut serta).

Penyidikan baru ini dikebut untuk menghadapi angket KPK di DPR?

Laode Kami tidak pernah berhenti, jadi tidak bisa juga bila disebut kejar-kejaran, tetapi bahwa kami punya target

waktu selama bekerja, baik untuk pengumpulan bukti maupun penyelesaian berkas, itu memang ada.

Apakah pimpinan KPK akan datang jika dipanggil Panitia Angket?

Agus Kami menunggu putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi yang sedang diajukan teman-teman pegawai KPK. Sebab, jika merujuk pada aturan, kami menafsirkan KPK bukan obyek hak angket. Maka kami lihat bagaimana pendapat MK.

Apakah adanya tersangka baru e-KTP nanti akan

meredam tekanan dari panitia angket?

Agus Saya malah melihatnya bukan sekadar itu. Kalau kita melihat yang agak tinggi sekali, kami melihat personel dan lembaga terkena oleh hak angket ini, dan ada usaha merevisi Undang-Undang KPK. Kalau dilihat dari isu itu, keberadaannya malah mau menghancurkan total. Proses di sana tidak akan mengurangi langkah kami untuk menyelesaikan penyidikan. Kami akan terus bekerja.

TIM TEMPO





Original Post

Penetapan Tersangka Baru E-KTP Tak Terpengaruh Angket

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-7-17

Penetapan Tersangka Baru E-KTP Tak Terpengaruh Angket

KPK telah melakukan gelar perkara untuk memulai penyidikan baru.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan pengembangan penyidikan kasus megakorupsi proyek e-KTP tak terpengaruh oleh tekanan hak angket yang kini bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. Juru bicara KPK. Febri Diansyah, mengatakan lembaganya saat ini sedang mengembangkan penyidikan terhadap sejumlah orang yang diduga turut serta ataupun menerima

aliran dana dalam kasus ini. "Penetapan tersangka akan dilakukan dengan basis hukum dan alat bukti,"kata Febri, kemarin.

Menurut Febri, dalam fakta-fakta selama persidangan, dua terdakwa awal perkara ini telah menjadi bukti kuat adanya keterlibatan sejumlah pihak dalam mengatur proyek yang merugikan negara Rp 2.3 triliun ini. "Kami sudah menyimpulkan dalam tuntutan dua terdakwa. Tentu setelah itu kami perlu finalisasi dan pastikan tentang bukti permulaan

yang cukup," kata Febri. Menurut dia, peran aktor dari DPR mengemuka dalam rangkaian panjang kasus e-KTP.

Dua terdakwa yang dimaksud Febri adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, dan anak buahnya, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sugiharto. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan menggelar sidang vonis terhadap keduanya, Kamis mendatang.

Kabar ihwal adanya tersangka baru e-KTP mencuat di tengah memanasnya polemik penggunaan hak angket oleh DPR ter-

hadap KPK. Selasa pekan lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan lembaganya akan segera mengumumkan tersangka baru itu pada bulan ini. "Gelar perkara sudah dilakukan, sudah diputuskan," kata dia, namun menolak membocorkan calon tersangka yang dimaksud.

Selain Irman dan Sugiharto, KPK telah menetapkan tersangka ketiga yang berlatar belakang pengusaha, yaitu Andi Agustinus alias Andi Narogong. Peran pengusaha konfeksi yang disebut-sebut dekat dengan Ketua DPR Setya Novanto ini sangat sentral dalam mengatur proyek, dari proses pembahasan anggaran di parlemen hingga penentuan pemenang tender. Nama Andi Agustinus dan Setya Novanto pun memenuhi isi berkas tuntutan Irman dan Sugiharto, terutama dalam pembuktian Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang unsur bersama-sama melakukan korupsi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap publik bersabar menunggu kelanjutan hasil pengembangan penyidikan kasus e-KTP. "Yang jelas kami tidak akan mengecewakan," kata Saut ketika disinggung soal status Setya Novanto dalam kasus ini. Adapun Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan sebagian peran Setya telah terungkap di pengadilan {Koran Tempo,

Sabtu, 15 Juli 2017).

Ketua Panitia Angket KPK Agun Gunandjar mengatakan mereka juga tidak terpengaruh oleh sikap yang diambil pimpinan KPK tersebut. "Bukan KPK saja yang bekerja, kami juga,kata dia. Rencananya,

pekan ini, Panitia Angket mendengarkan pendapat ahli hukum Mahfud Md. yang sebelumnya bersama 135 pakarhukum tata negara menyatakan penggunaan angket terhadap KPK cacat hukum.

MAYA AYU PUSPITASARI/MITRA TARIGAN/ Indri Maulidar





Original Post

PPP Kubu Djari dan Romahurmuziy Berebut Kantor

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2017-7-17

PPP Kubu Djari dan Romahurmuziy Berebut Kantor

Angkatan Muda Kabah kubu Romahurmuziy menyerang kantor yang selama ini dikuasai PPP kubu Djan Faridz.

JAKARTA - Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di Jalan Pangeran Diponegoro Jakarta dirusak oleh sekelompok orang kemarin dinihari. Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz, Humphrey Djemat. menduga perusakan dilakukan oleh Angkatan Muda Kabah yang dikerahkan Muhammad Romahurmuziy untuk menguasai kantor pusat partai ini.

Perusakan ini merupakan efek terbelahnya partai ini menjadi dua kubu PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan Ketua Umum Romahurmuziy dan PPP hasil Muktamar Jakarta de-

ngan. Ketua Umum Djan Faridz. Sejak pecah, kantor yang bertetangga dengan kantor pengurus pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dikuasai oleh PPP kubu Djan Faridz.

Humphrey mengatakan penyerang datang pada pukul 02.00 dan kepada polisi mereka mengakui berasal dari Angkatan Muda Kabah Muhammad Romahurmuziy. "Mereka bilang mau mengambil alih kantor ini," kata Humphrey di kantor DPP PPP, kemarin siang. Menurut Humphrey, massa yang menggeruduk kantor PPP berjumlah sekitar 80 orang. Mereka menumpang beberapa mobil dan mengendarai sepeda motor. Massa mengancam akan masuk kepada pen-

jaga kantor. "Tapi enam penjaga itu bertahan," kata Humphrey.

Menurut dia, massa melempari kantor PPP dengan batu sehingga beberapa sisi kaca kantor pecah. Tak lama setelah insiden itu, kata Humphrey, sejumlah anggota Kepolisian Sektor Menteng datang. Penyerangan berhenti sekitar pukul 03.00. Mereka juga memukulkan kayu kepada penjaga kantor. "Kami memvisum penjaga yang dipukul sebagai bukti ada kekerasan," kata dia. Berdasarkan pantauan Tempo, beberapa dinding kaca bagian timur dan utara rusak. Ada yang pecah, ada pula yang berlubang. Beberapa lampu di depan lobi rusak. Penjagaan di kantor ini pun diperketat.

Sekretaris Jenderal PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani, meminta PPP kubu Djan Faridz menghormati putusan Peninjauan Kembali Nomor 79 PK/Pdt. Sus-Parpol/2016 yang membatalkan putusan ka-

sasi Mahkamah Agung 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015. Putusan itu, kata Arsul, mengembalikan posisi Romahurmuziy untuk menduduki ketua umum.

Arsul menyatakan sudah menyurati Djan Faridz untuk menyerahkan kantor baik-baik. Namun kantor takkunjungdiserahkan.Me-nurut Arsul, ada desakan

dari seluruh struktur PPP dan akar rumput pendukung partai untuk mere"-butnya. "Mereka bilang, kalau DPP enggak bisa menangani, mereka yang akan menangani," kata Arsul.

Humphrey mengatakan kubunya tak mengakui klaim kemenangan kubu Romahurmuziy. Meski tidak mengakui, Humphrey tetap membuka pintu islah.

"Kami bersedia untuk islah," kata dia. Humphrey juga mempertanyakan sikap kubu Romahurmuziy yang melakukan pergantian antar-waktu politikus PPP kubu Djan di beberapa dewan perwakilan rakyat daerah untuk menyingkirkan kader PPP yang juga loyal kepada Djan Faridz.

DESTIANITA K/ Arkhelaus W.





Original Post

Rencana Pengusiran PPP Djan Sejak Lama

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2017-7-17

Rencana Pengusiran PPP Djan Sejak Lama

PENYERANGAN tiba-tiba kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemarin dini hari, diakui Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani dilakukan kelompok akar rumput dan organisasi sayap dari PPP. Menurut Arsul, massa merasa gerah karena pengurus PPP kubu Djan Faridz masih menetap di kantor DPP PPP yang terletak di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, tersebut.

"Mereka secara legalitas kan sudah tidak bisa di sana. Kalau mereka (kubu Ketua Umum Djan Faridz) melaporkan ke polisi, kami tinggal pertanyakan legalitas saja," ucap Arsul saat ditemui di acara diskusi tentang Perppu Ormas, di Senayan. Jakarta.

Arsul menyatakan kegusaran dari kelompok akar rumput dan organisasi sayap seperti

Angkatan Muda Kabah (AMK) dan Gerakan Pemuda Kabah (GPK) sudah dimulai sejak lama. Bahkan, rencana untuk pengusiran sudah ada beberapa bulan lalu. "Jadi, ibaratnya kami sebagai pemilik yang sah rumahnya sedang diduduki orang yang bukan penghuninya," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Arsul meminta PPP kubu Djan Faridz menghormati putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 79 PK/PDT. SUS-PARPOL/2016 yang membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 tanggal 2 November 2015. Konsekuensinya, Djan pun harus menyerahkan kantor DPP PPP kepada pengurus yang sah, yakni PPP yang diketuai Romahurmuziy.

Namun, PPP kubu Djan Faridz

tidak terima dengan penyerangan tersebut dan melapor ke Kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Laporan tersebut dibuat atas nama Triana Dewi Seroja, Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM PPP dengan nomor laporan polisi 1027/K/VII/2017/ Restro Jakpus, tertanggal 16 Juli 2017.

Wakil Ketua Umum DPP PPP kubu Djan, Humphrey Djemat, mengatakan dari rekaman CCTV, serangan dilakukan puluhan orang. Mereka mendorong-dorong pintu gerbang yang terkunci, meneriaki orang yang berada di dalam kantor, serta melakukan pelemparan batu hingga membuat sejumlah kaca jendela kantor pecah.

Humphrey berharap polisi bisa segera menyelidiki dan menangkap pelaku. "Usut tuntas siapa pun pelakunya dan

juga aktor intelektual yang menyuruh karena bukti-buktinya sudah cukup kuat," Humphrey seperti dikutip Metrotvnews. com, kemarin.

Ia mengakui penyerangan itu tidak lepas dari konflik di PPP. Meski begitu. Humphrey menyayangkan penggunaan cara premanisme dalam menyelesaikan masalah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan insiden penyerangan berlangsung beberapa saat. Anggota Polsek Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat langsung mendatangi lokasi untuk menenangkan massa.

Berkat dialog yang dilakukan anggota kepolisian. Argo mengatakan, massa mau membubarkan diri dan meninggalkan lokasi.

(Ric/P-1)





Original Post

Presiden tidak Perlu Campuri

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2017-7-17

Presiden tidak Perlu Campuri

Mendorong-dorong Presiden untuk mengintervensi pelaksanaan hak angket KPK oleh DPR sama saja ingin merusak hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Astri No vari a astri@mediaindonesia.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi, (KPK) diminta tidak khawatir menghadapi proses hak angket dari DPR RI. Berbagai kalangan, termasuk KPK, pun tidak perlu mendesak Presiden Joko Widodo turun

tangan untuk menghentikan proses tersebut, karena hal itu sama saja mengadu lembaga tinggi.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi, ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin. "Sebaiknya, KPK jangan meminta intervensi Presiden. Mendorong intervensi Presiden itu sama saja menghadap-hadapkan Presiden dengan DPR. Itu tidak bagus," ujar Taufiqulhadi.

Menurut Taufiqulhadi, mendorong Presiden berhadapan dengan legislatif juga lama-kelamaan dapat menghancurkan kekhasan sistem presidesial multipartai di Indonesia. Lagi pula ia menilai, KPK seharusnya tak perlu khawatir dan bisa menghadapi sendiri dengan lugas.

Jika tidak ada persoalan,

DPR tidak mungkin membawa hal tersebut ke pansus angket dan membuat-buat persoalan. Selain itu, ia juga memastikan proses angket akan berlangsung transparan di depan mata publik luas.

"Jangan khawatir. Mendorong-dorong presiden untuk intervensi, itu sikap tidak bertanggung jawab. Itu sama ingin merusak hubungan antara eksekutif dan legislatif. Menurut saya KPK saat ini berada dalam posisi gelap mata. Malah terlihat KPK ketakutan, takut terungkap. Ini hak angket, siapa pun tidak boleh intervensi," tandasnya.

Pada kesempatan terpisah, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan melakukan angket ialah hak sekaligus kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif. Kewenangan itu dalam rangka melaksanakan fungsi penga-

wasan yang diatur di dalam UUD 1945 dan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, tegas Yusril, tidak tepat apabila ada yang mengintervensi, termasuk meminta Presiden untuk mengintervensi Pansus Angket KPK. "Saya berpendapat permintaan seperti itu seyogianya tidak dilakukan KPK mengingat keberadaan KPK sebagai lembaga penegak hukum," ujarnya.

Hormati lembaga negara

Fokus pengawasan melalui penggunaan hak angket itu, lanjut Yusril, ialah terhadap kebijakan pemerintah, dan terhadap pelaksanaan norma suatu undang-undang. KPK dibentuk dengan undang-undang dan karena itu DPR dapat menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki sejauh manakah undang-undang itu telah dilak-

sanakan.

"Karena itu, hemat saya, marilah kita menghormati suatu lembaga negara, ketika mereka menjalankan tugas dan kewenangannya yang diberikan konstitusi. DPR sudah memutuskan penggunaan angket, tidak ada lembaga lain dapat menghentikan atau mengintervensi," papar Yusril.

Ditambahkan Yusril, intervensi hanya bisa dilakukan dengan amar putusan pengadilan yang setelah memeriksa suatu gugatan menyatakan, penggunaan hak angket tersebut dalam menyelidiki suatu kasus bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Pansus Hak Angket KPK dibentuk DPR untuk memastikan KPK dalam menjalankan tugas memberantas korupsi telah menaati prosedur dan aturan-aturan yang berlaku.

(P-l)





Original Post

Proses Perekrutan Hakim Tentukan Kualitas Lembaga

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-7-17

Proses Perekrutan Hakim Tentukan Kualitas Lembaga

JAKARTA, KOMPAS - Perekrutan calon hakim yang sedang dilakukan Mahkamah Agung tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan personel di lembaga peradilan. Proses perekrutan setelah tujuh tahun moratorium tersebut juga sangat menentukan kualitas lembaga peradilan pada masa depan.

Mahkamah Agung (MA) perlu memprioritaskan perekrutan calon-calon hakim muda berintegritas tinggi dalam proses seleksi yang sudah diumumkan sejak pekan lalu. MA pun didorong agar melibatkan Komisi Yudisial (KY) dalam proses pembinaan kode etik dan perilaku saat proses pendidikan hakim baru.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur di

Jakarta, Minggu (16/7), menuturkan, perekrutan hakim sangat menentukan kualitas mutu pengadilan pada masa depan. Rentang usia calon hakim tahun 2017 dengan hakim hasil perekrutan tahun 2009 juga akan memberikan warna tersendiri bagi lembaga peradilan nasional.

"Perekrutan hakim tahun ini adalah momentum untuk memutus kebiasaan suap dan korupsi yang kerap ditemui dilakukan oleh profesi yang bergerak di bidang hukum, seperti pengacara, jaksa, dan hakim," kata Isnur.

MA membuka kembali lowongan calon hakim sebanyak 1.684 orang pada 2017. Dari 1.684 calon hakim yang dibutuhkan, dibuka jalur perekrutan melalui pendaftaran dengan tiga formasi,

yaitu umum, lulusan cum laude, dan khusus untuk penempatan Papua dan Papua Barat (Kompas, 13/7).

Pelibatan pihak lain akan lebih menjamin akuntabilitas dan transparansi proses perekrutan. Selain melibatkan KY, MA juga bisa mengajak publik dan pemerhati peradilan untuk mengawal proses tersebut.

"Dari pengalaman terdahulu, banyak ditemui hakim-hakim baru merupakan titipan atau anak dan saudara pejabat Praktik kolusi ini menjatuhkan mental calon hakim lain yang sama-sama berjuang melalui mekanisme yang sama," katanya.

MA akan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri dalam pembuatan soal ujian dan Badan Kepegawaian Negara dalam tes

kemampuan bakat Setelah melewati nilai minimum kelulusan (passing grade), calon hakim yang berstatus calon pegawai negeri sipil harus melewati tahap wawancara.

Sistem komputer

Secara terpisah, Sekretaris MA Achmad Pudjoharsoyo mengatakan, MA memastikan proses berjalan transparan karena menggunakan sistem komputer sehingga hanya mereka yang memenuhi kualifikasi yang bisa lolos tes.

"Kalau ingin curang bisa saja, tetapi artinya harus mencurangi komputer. Materi ujian pun tidak sama antarpeserta sehingga upaya mencontek tidak bisa dilakukan. Kalau memang tidak lolos, ya, tidak lolos," kata Pudjo.

(REK)





Original Post

Rapat Permusyawaratan Hakim Dapat Jadi Celah Suap

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-7-17

Rapat Permusyawaratan Hakim Dapat Jadi Celah Suap

JAKARTA, KOMPAS - Belajar dari kasus suap yang menjadikan mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar sebagai terdakwa perkara tindak pidana korupsi, pelaksanaan rapat permusyawaratan hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi yang berulang-ulang tanpa batasan waktu dapat menjadi celah jual-beli perkara. Ketua MK Arief Hidayat diharapkan memberi perhatian pada mekanisme rapat permusyawaratan hakim agar perkara bisa lebih cepat diputuskan.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, yang dihubungi melalui telepon dari Jakarta, Minggu (16/7), menuturkan, penun-

tasan perkara secara efektif jadi salah satu hal yang patut diatasi Ketua MK Arief Hidayat pada periode kedua kepemimpinannya Sejumlah kasus yang lama diputus jadi contoh manajemen perkara di MK belum efektif dan memicu praktik suap.

"Idealnya RPH sekali saja dilakukan. RPH dilakukan ketika semua hakim sudah siap dengan pendapat hukumnya Jika hakim belum siap, sebaiknya RPH ditunda. Setelah RPH dilakukan, perkara langsung diputuskan," katanya

Dengan mekanisme RPH MK seperti saat ini, menurut Feri, jual-beli perkara mungkin saja terjadi karena selalu ada jeda

waktu bagi pihak-pihak berperkara untuk berusaha memengaruhi pendapat hakim sebelum RPH berikutnya digelar.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pengusaha Basuki Hariman didakwa menjanjikan uang Rp 2 miliar kepada Patrialis. Uang disiapkan untuk hakim yang berbeda pendapat dengan Patrialis dalam uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Kompas, 6/6).

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah mengatakan, selama ini proses pemberian putusan atas uji ma-

teri UU tidak dibatasi di MK.

Pertimbangan matang

Pembuatan putusan itu memerlukan pertimbangan matang. Guna menghasilkan pertimbangan hukum yang baik diperlukan waktu yang cukup bagi hakim untuk membaca perkara serta menelaah dan mengkajinya dengan berbagai teori dan filsafat hukum.

"Hakim memerlukan waktu untuk berkontemplasi dan berpikir jernih saat memeriksa suatu perkara Di MK sudah dijadwalkan sidang pada Selasa, Rabu, dan Kamis. Mekanisme semacam ini juga ada di MK negara-negara lain," ujar Guntur

(REK)





Original Post

Dua Kubu di PPP Berebut Kantor

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-7-17

Dua Kubu di PPP Berebut Kantor

JAKARTA, KOMPAS - Konflik dualisme kepengurusan di Partai Persatuan Pembangunan memasuki babak baru. Menjelang persiapan menyambut Pemilu 2019, kedua kubu kepengurusan berebut gedung kantor partai yang berada di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Perebutan yang berujung pada bentrok antara simpatisan kedua kubu ini berlanjut ke ranah hukum.

Bentrok perebutan kantor DPP PPP itu terjadi pada Minggu (16/7) dini hari antara kader dan simpatisan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy dan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Fa-ridz. Akibat peristiwa ini, kaca gedung pecah dan seorang penjaga keamanan terluka di pelipis.

Wakil Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, Minggu, mengatakan, bentrok terjadi antara sekelompok orang yang memaksa masuk ke kantor DPP PPP yang dikuasai oleh PPP Muktamar Jakarta. Puluhan orang itu, menurut dia, dihalangi oleh petugas keamanan kantor DPP yang sedang berjaga Bentrok pun pecah.

Ia mengatakan, kelompok orang yang mendatangi kantor DPP PPP adalah dari kubu PPP hasil Muktamar Surabaya "Mereka mau mengambil alih kantor, tetapi tidak berhasil. Saat ditanya, mereka mengaku dari kubu Romahurmuziy," katanya

Secara terpisah. Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Surabaya, Arsul Sani, mengatakan, kubu Djan Faridz tak punya legalitas untuk tetap menduduki

kantor DPP PPP. Pasalnya, putusan kasasi Mahkamah Agung yang jadi dasar legalitas kepengurusan Djan Faridz sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan peninjauan kembali pada Juni 2017.

Apalagi, saat ini telah memasuki masa persiapan pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Partai butuh kantor yang tetap untuk konsolidasi serta sebagai syarat verifikasi kepesertaan dalam pemilu.

Ia mengatakan, kubu Romahurmuziy sudah mencoba menyurati kubu Djan Faridz untuk menyerahkan gedung kantor seminggu sebelum Idul Fitri serta berhenti mengaku sebagai kepengurusan resmi DPP PPP. "Namun, sampai sekarang tidak ada respons atas surat-surat kami. Maka, tidak heran, itu memunculkan ketidakpuasan di antara

kader dan simpatisan akar rumput," kata ArsuL

Menurut dia, simpatisan dan kader PPP kubu Muktamar Surabaya berusaha mendatangi kantor DPP secara baik-baik, tetapi kantor itu justru dijaga oleh sekelompok orang. Humphrey menyatakan telah mengajukan laporan ke Kepolisian Resor Jakarta Pusat atas peristiwa bentrok tersebut Menanggapi hal itu, Arsul berujar, pihaknya juga akan melaporkan kubu Djan Faridz ke polisi karena menduduki properti partai tanpa hak dan dasar legalitas.

(AGE)





Original Post

Menjaga rahasia di audisi pembela hak asasi manusia

Media Online merdeka.com
2017-07-17

Seorang wanita berhijab menyambut kami di muka rumah kantor (rukan) Mitra Matraman Blok A 2 no 17, Jalan Matraman Raya no 148,Jakarta Timur, Kamis (6/7). Dia mempersilakan masuk setelah mengetahui maksud dan tujuan kedatangan kami siang itu.

"Bapak masih ada tamu," katanya sambil mempersilakan duduk.

Lantas perempuan itu tampak menelepon ke bagian lain dan memberitahu kedatangan kami. Tidak berselang lama, seorang perempuan paruh baya turun dari lantai atas menghampiri. Dengan ramah dia meminta kami menunggu. Wanita tersebut adalah istri dari anggota Pansel Komisioner Komnas HAM Makarim Wibisono.

Tepat pukul 15.45 Wib, kami dipersilakan menuju lantai dua. Dengan mengenakanbatik cokelat lengan pendek, Makarim menyambut kami dan mempersilakan duduk. Dua botol air mineral disajikan oleh istri Makarim.

"Lalu apa yang ingin diketahui soal calon anggota Komnas HAM?" kata dia memulai perbincangan.

Panitia seleksi (pansel) Komisioner Komnas HAM telah memilih 28 dari 60 orang calon komisioner Komnas HAM yang lolos seleksi tahap pertama. Dari 28 kandidat ini bakal kembali diseleksi menjadi 14 orang untuk diajukan ke DPR dan dipilih 7 orang sebagai komisioner Komnas HAM periode 2017-2022.

Dalam berkas itu tak ada lagi nama Zainal Abidin atau biasa disapa Zainal Petir. Dalam rekam jejaknya, dia diketahui sebagai Koordinator Bidang Advokasi Hukum FPI Jawa Tengah. Nama lain yang tersisih adalah mereka yang terafiliasi dengan partai politik yaitu Antun Joko Susmana, politisi PDIP dan Welya Safitri politisi PAN. Keduanya gagal duduk di kursi DPR saat Pemilihan Legislatif 2014.

Makarim menolak menjelaskan alasan Panitia Seleksi Komnas HAM mencoret nama-nama itu dan kandidat lain. Yang jelas, pengumuman mereka tereliminasi dalam proses seleksi hanya beberapa saat setelah koalisi penyelamat Komnas HAM menemukan nama kandidat komisioner Komnas HAM yang terindikasi bermasalah. Dia berkeras tak mau menyebutkan nama orang-orang yang bermasalah sekalipun mereka sudah digugurkan. Alasannya demi menjaga nama baik orang itu.

"Kesempatan di tempat-tempat lain akan terpengaruh, jadi oleh karena itu kita ingin confidentiality tetap terjaga. Orang itu juga tersisih dan kita juga tidak merendahkan nama baiknya dia," terang Makarim kepada merdeka.com di kantornya, Mitra Matraman, Jakarta Timur, Kamis (6/7).

Makarim melanjutkan ceritanya. Selama proses audisi, pansel Komnas HAM mengerahkan jaringannya untuk menelusuri rekam jejak calon pejuang hak asasi manusia. LSM bergerak, polisi menelusuri, Badan Intelijen Negara (BIN) mengamati, hingga Mahkamah Agung juga ikut turun tangan. Pansel tidak bisa bekerja sendiri dalam proses panjang ini. Data rekam jejak dan masukan dari pelbagai pihak, mutlak dibutuhkan agar tak salah memilih orang.

"Oleh karena itu kita menyebarkan bantuan ke banyak sumber-sumber yang juga melakukan tracking-tracking," kata pria berkacamata itu.

Setali tiga uang dengan Makarim, Ketua Pansel Komnas HAM Jimly Asshiddiqie juga menolak mengungkap alasan tersisihnya beberapa nama dalam proses seleksi. Termasuk kemungkinan karena rekam jejak mereka yang dinilai bermasalah. Dia hanya menegaskan bahwa di luar 28 nama yang sudah diumumkan, maka dinyatakan tidak lolos.

"Artinya yang lain tidak lolos. Jangan tanya-tanya (alasannya) kenapa mesti ditanya. Ya karena tidak lolos saja. Enggak boleh nanya detil gitu. Kan sudah diumumkan tidak lolos ya sudah," tegas Jimly dengan nada meninggi saat dihubungi Rabu (12/7).

Mantan Ketua MK itu menyatakan bahwa alasan tidak lolosnya beberapa kandidat, sifatnya rahasia dan tidak untuk dipublikasikan. Hak Pansel untuk tidak meloloskan kandidat yang dinilai tidak mumpuni maupun memenuhi persyaratan.

"Kenapa mau ikut-ikut rahasia orang. Itu kan tidak boleh kalau tidak memenuhi syarat ya sudah. Itu urusan kami yang menilainya."

Jimly menuturkan, tidak etis jika membuka alasan Pansel tidak meloloskan beberapa nama kandidat. Yang jelas, mereka tidak lolos setelah Pansel melihat berbagai pertimbangan. Termasuk rekam jejak para kandidat.

"Jangan gitu dong, ada etikanya enggak boleh itu. Mereka tidak masuk karena tidak memenuhi syarat. Tidak lolos tahap itu, ada track record segala macam, jadi tidak lolos. Titik itu saja," ucapnya.

Zaenal Abidin tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah langkahnya dalam seleksi komisioner Komnas HAM terhenti di tahap II. Tidak ada pemberitahuan apapun dari pansel mengenai alasan kegagalannya lolos ke tahap berikutnya. Dia tak ingin berprasangka buruk adanya desakan pada Pansel Komnas HAM untuk menghentikan langkahnya. Namun, kenyataannya memang ada pihak yang menyoal lolosnya Zaenal di tahap pertama. Jika alasannya karena statusnya anggota FPI, Zaenal menilai itu sebuah kesalahan besar.

"Tim seleksi salah atau yang mendesak tim seleksi yang tidak meloloskan kalau memang karena saya menyandang FPI itu salah besar. FPI kan bagian dari ormas, ormas itu dijamin di konstitusi kita," ujar Zaenal saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (11/7).

Zaenal sempat optimis langkahnya bakal mulus sebagai calon komisioner Komnas HAM. Semua proses dijalani mulai dari administrasi hingga tes wawancara. Tapi pansel punya keputusan sendiri. Namanya tidak masuk dalam daftar 28 kandidat yang lolos tahap ketiga. Dia masih bertanya-tanya, apakah kegagalannya karena statusnya sebagai bagian dari anggota FPI atau lantaran dianggap belum mumpuni.

"Karena kemarin kan banyak desakan saya enggak ngerti, terpengaruh karena desakan atau saya dianggap kurang kompeten," katanya sambil tertawa.

Kegagalan ini bukan pertama bagi Zaenal. Dia mengaku pernah mendaftarkan diri menjadi Komisioner Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Namun akhirnya gagal. Meski dua kali gagal, dia mengaku belum menyerah mewujudkan mimpi menjadi pejabat negara.

"Kan Kita harus opitimistis kalau mau menjadi pejabat negara," ucapnya menggebu-gebu. [noe]

http://www.merdeka.com/khas/menjaga-rahasia-di-audisi-pembela-hak-asasi-manusia.html



Original Post

Berharap Presiden Menguatkan KPK

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2017-7-17

Berharap Presiden Menguatkan KPK

UMBU T.W. PARIANGU

PADA 23 Mei 2000, pernah dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang diketuai mantan Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) Adi Andojo Soetjipto. Tim ini diberi mandat untuk menangani korupsi yang sulit pembuktiannya.

Saat tim lagi bersemangat menjalankan tugas elimi-nasi korupsi dengan mengajukan beberapa hakim

agung ke pengadilan, tim ini justru dibubarkan melalui sebuah judicial review Mahkamah Agung (MA).

Fakta di atas itulah yang kini menghantui KPK. Kalau ada kelemahan yang dilakukan KPK, harus diakui itu pasti ada. KPK juga kumpulan manusia biasa.

Seperti kita tahu, KPK pernah menahan besan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). KPKjuga kini sedang memeriksa adik ipar Presiden Jokowi terkait kasus suap pengurusan masalah pajak PT EKP. Kalau ada yang mengatakan KPK bekerja berdasar kepentingan politik tertentu, sebenarnya yang lebih tepat adalah KPK bekerja di bawah tekanan politik. Termasuk soal hak angket DPR yang ditujukan kepadanya hari-hari ini. Kenapa demikian? Sudah jelas bahwa desakan angket terhadap KPK tidak lain sebagai respons politik DPR terhadap indikasi terlihatnya beberapa politikus besar Senayan dalam kasus suap e-KTP, sebagaimana ditengarai ketua KPK beberapa waktu lalu.

Segala cara, termasuk meminta pendapatterhadappakar-pakarhukum yang terkesan memiliki "sentimen" terhadap KPK, dilakukan DPR untuk memperkuat legitimasi penembakan angket pada KPK. Ada yang mengatakan bahwa kedudukan KPK masuk dalam lembaga eksekutif sehingga pansus sah memberi angket buat KPK.

Otokritik

Lagi pula, politisi Senayan terlalu

opresif terhadap KPK tanpa melakukan oto kritik terhadap kinerjanya sendiri yangmasih minim di mata rakyat. Tak usah jauh-jauh, patokannya bisa diukur dari penyelesaian Pro-legnas Prioritas DPR. " Di antara 37 RUU Pro-legnas Prioritas pada 2015 yang dibuat DPR, yang selesai hanya 3. Begitu

pula, di antara 50 RUU Prolegnas prioritas di 2016, yang selesai hanya 9. Itu belum lagi potret politik transaksional dan korup yang dilakukan DPR yang tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Pernah anggota parlemen periode 1999-2004 dicatat sejarah sebagai anggota parlemen yang terkorup di Indonesia. Pada periode tersebut, parlemen seakan memiliki hak untuk mengatur sendiri pendapatan mereka sehingga panen koruptor terbanyak ada pada anggota parlemen periode tersebut {Surga Para Koruptor, 2004). Di periode 2014-2019, tabiat korup tersebut malah menjadi-jadi. Justru pada periode inilah, DPR paling getol melawan KPK.

Kita berharap presiden mampu membeton (memperkukuh) eksistensi KPK dengan mengambil sikap jelas dan tegas terhadap kondisi tersebut. Jangan biarkan situasi politik nasional menjadi inkondusif. Presiden bisa menyerukan kepada DPR untuk memberhentikan kerja Pansus Angket KPK, termasuk menyerukan kepada koalisi partai pendukung pemerintah yang mendukung angket untuk menarik diri dari proses angket di Senayan.

Rakyat ingin pemerintah mengambil sikap konkret, bukan normatif, terhadap segala bentuk niat pelemahan pemberantasan korupsi jika tak inginkorupsimenenggelamkan kapal negeri ini. (*)) Dosen FISIP Undana, Kupang

UMBU T.W. PARIANGU





Original Post

Media