KPK akan buka rekaman penyidikan usai eksepsi Miryam ditolak

Media Online merdeka.com
2017-08-08

Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) telah menolak eksepsi dari tersangka kasus pemberi keterangan palsu dipersidangan kasus e-KTP Miryam S Haryani. Mendengar ada putusan tersebut, Komisi Permberantasan Korupsi (KPK) menyambut dengan positif.

"Kita dapat info Hakim Tipikor menolak eksepsi Miryam dan tentu saja bagi kami ini hal yang positif. Ke depan proses persidangan kasus Miryam akan masuk ke tahap pembuktian," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan,Jakarta Selatan, Senin (7/8).

Dia agenda sidang selanjutnya di kasus Miryam, KPK juga akan segera membuka video rekaman penyidikan Miryam ketika di interogasi perihal keterkaitannya dengan kasus e-KTP. Tambah mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu, pengadilan merupakan tempat yang paling tepat untuk membuka remakan penyidikan dari Miryam.

"KPK akan hadirkan bukti-bukti yang ada termasuk rekaman proses pemeriksaan Miryam yang sempat menjadi persoalan sebelum pansus angket dimunculkan. Jadi kalo ada pihak-pihak tertentu yang ingin membuktikan dan mendengar apa yang disampaikan pada proses pemeriksaan Miryam dalam kasus e-KTP maka pengadilan adalah tempat yang paling tepat karena memang proses hukum harus dipisahkan dari proses politik," ungkapnya.

Sebelumnya, majelis Hakim memutuskan menolak seluruh keberatan tim kuasa hukum terdakwa memberikan keterangan palsu dalam sidangkorupsi e-KTP, Miryam S Haryani. Diketuai oleh ketua majelis hakim Franky Tambuwun, menyatakan surat dakwaan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah secara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

"Menimbang bahwa menolak seluruh keberatan tim kuasa hukum terdakwa, atas putusan tersebut majelis hakim bependapat surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK sah menurut hukum," ucap ketua majelis hakim Franky di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Majelis hakim menilai, keberatan Miryam melalui tim kuasa hukum tidak beralasan. Salah satu poin keberatan tim kuasa hukum politisi Hanura itu adalah kasus pokok yang menjadikan Miryam sebagai tersangka belum selesai atau berkekuatan tetap.

Menurutnya, jaksa penuntut umum bisa mendakwa seseorang atas dakwaan tindak pidana memberikan keterangan palsu meski perkara pokok dari kasus tersebut belum berkekuatan tetap.

"Majelis hakim tidak sependapat. Tidak ada ketentuan harus menunggu proses hukum lain selesai," ujarnya. [gil]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-akan-buka-rekaman-penyidikan-usai-eksepsi-miryam-ditolak.html



Original Post

YLBHI gugat SK Gubernur Jateng soal penambangan Semen Rembang

Media Online merdeka.com
2017-08-08

Proyek penambangan kapur milik PT Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Senin (7/8) digugat oleh aktivis gabungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), LBH Semarang serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Dalam gugatannya, Walhi menuding Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bernomor 660.1/4 tahun 2017 telah cacat hukum.

Ahli hukum dan lingkungan dari Universitas Taruma NegaraJakarta Ahmad Redi mengungkapkan, keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menerbitkan izin penambangan bahan baku semen untuk Semen Indonesia (PT. SI) di Rembang, Jawa Tengah tidak tepat. Alasannya, aturan tersebut tidak mendasarkan diri dari persyaratan dalam dokumen asal.

"Kalau kemudian buat izin baru ya ngawal dari awal, membuat kerangka acuan, Amdal dan seterusnya, itu menurut saya sesuai tertib administrasi lingkungan," tegas Redi usai menghadiri sidang gugatan pabrik Semen Indonesia (PT.SI) Rembang di PTUN, Semarang, Jawa Tengah Senin (7/8).

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sempat mencabut izin sesuai perintah MA dalam putusan peninjauan kembali (PK) nomor 99 PK/TUN/2016. Namun, Ganjar menerbitkan lagi SK baru nomor 660.1/4 tahun 2017 dengan mencabut keputusannya yang lama soal penambangan Semen Indonesia (PT.SI).

Redi menjelaskan sidang gugatan hari ini dimulai dari agenda pemeriksaan berkas gugatan awal. Sidang dipimpin oleh Ketua Hakim PTUN Diyah Widiastuti dengan menghadirkan penggugat Nur Hayati dari Walhi serta pejabat dari Biro Hukum Pemprov Jateng.

Redi menjelaskan perubahan addendum dalam izin lingkungan pertambangan sudah diatur dalam UU Lingkungan Hidup berikut Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya.

Sehingga, menurut Redi, jika ada syarat perubahan yang tidak mencantumkan pada putusan pengadilan, maka SK Gubernur tidak sesuai dengan asas pemerintahan dan UU lingkungan.

"Terbitnya addendum itu menurut saya bentuk kesewenang-wenangan. Apalagi, kebijakannya di luar putusan pengadilan," tegasnya.

Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah Iwanudin Iskandar mengklaim upaya menerbitkan addendum baru bagi Semen Indonesia sudah sah dan putusan Mahkamah Agung (MA).

"Ini menjalankan perintah putusan MA tahun 2016. Sah atau tidak, mari diuji," tandasnya.

Sidang gugatan berikutnya akan digelar pekan depan lagi dengan pembacaan agenda penelitian dan putusan atas kasus tersebut. [noe]

http://www.merdeka.com/peristiwa/ylbhi-gugat-sk-gubernur-jateng-soal-penambangan-semen-rembang.html



Original Post

Lagi, Ketua Komisi III DPR Tegaskan Dukung Polri Bentuk Densus Anti-Korupsi

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-08-08

RMOL. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo kembali menyatakan dukungan terhadap rencana Polri membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Dia pun yakin, keberadaan Densus nanti akan efektif memberantas dan mencegah korupsi sampai ke pelosok-pelosok daerah. Sebab, Polri memiliki jaringan yang sangat luas untuk menjalankan tugas.

Menurut Bambang, keberadaan Densus Tipikor ini sudah ditunggu tugas yang mendesak untuk ditangani, yaitu pencegahan korupsi dana desa. Dengan pengawasan Densus, dana desa yang jumlahnya mencapai ratusan triliun, diharapkan benar-benar dapat digunakan dengan tepat.

"Densus Tipikor Mabes Polri layak mengemban tugas pencegahan korupsi dana desa. Densus Tipikor diyakini mampu mengemban tugas ini karena jelajah kerja dan operasi Polri sangat luas dan mampu menjangkau hingga pelosok desa," ucap politisi Golkar ini, kemarin.

Karena itu, kata Bambang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan seluruh jajarannya perlu mengambil inisiatif tentang strategi dan pendekatan dalam rangka mengamankan penyaluran dan pemanfaatan dana desa. Inisiatif itu hendaknya dituangkan dalam proposal tugas pokok dan fungsi Densus Tipikor.

Inisiatif ini, lanjut Bambang, amat penting. Sebab, penyaluran dan pemanfaatan dana desa selama ini minim pengawasan. Sejauh ini, Pemerintah hanya mengerahkan satu instrumen untuk mengamankan dana desa, yakni Satuan Tugas Dana Desa yang dikerahkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Penguatan kebijakan dana desa tidak cukup dengan evaluasi menyeluruh pada aspek aspek tata kelola, mekanisme penyaluran, hingga kejelasan pemanfaatannya. Kebijakan dana desa harus diperkuat dengan pengawasan," jelasnya.

Dalam catatan Bambang, dana desa yang sudah disalurkan mendekati Rp 127 triliun. Makanya, sangat janggal jika dana ratusan triliun rupiah itu tidak didukung dengan pengawasan. "Niat bersama untuk membangkitkan dan memaksimalkan potensi ekonomi desa akan berantakan jika kebijakan dana desa diterapkan dengan asal-asalan pula."

Dengan lebih dari 74 ribu desa yang berpotensi mendapatkan dana desa, tambah Bambang, tentu diperlukan institusi pengawasan dengan jaringan yang luas hingga ke desa-desa. Daya jelajah seluas itu hanya ada di Polri. Maka, konteks pengawasan dana desa itu relevan dikaitkan dengan rencana Polri membentuk Densus Tipikor.

"Apalagi, rencananya, Densus Tipikor akan dihadirkan pada semua Polda. Tidak ada salahnya jika Pemerintah memberi kepercayaan kepada Densus Tipikor untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dana desa," tandasnya. [zul]

http://hukum.rmol.co/read/2017/08/08/302033/Lagi,-Ketua-Komisi-III-DPR-Tegaskan-Dukung-Polri-Bentuk-Densus-Anti-Korupsi-



Original Post

KPK Ajukan Banding Vonis Irman dan Sugiharto

Media Online republika.co.id
2017-08-08

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding terhadap vonis mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto dalam kasus korupsi KTP elektronik.

"Sudah diajukan ke pengadilan minggu lalu oleh penuntut umum KPK. Poin utamanya adalah beberapa fakta di persidangan yang bisa dari keterangan saksi atau bukti-bukti lain yang menurut pandangan tim penuntut umum belum dipertimbangkan oleh hakim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/8).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta pada 20 Juli 2017 menjatuhkan hukuman penjara tujuh tahun kepada Irman dan lima tahun penjara kepada Sugiharto dalam perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-El). Menurut Febri, konsekuensi dari belum dipertimbangkannya sejumlah fakta persidangan itu adalah hilangnya beberapa nama pada putusan Irman dan Sugiharto. "Itu yang perlu diargumentasikan dalam berkas banding yang diajukan penuntut umum," kata Febri.

Ia juga menyatakan dalam proses banding itu KPK berharap nantinya hakim pada tingkat yang lebih tinggi baik di Pengadilan Tinggi bahkan hingga di Mahkamah Agung mempertimbangkan secara lebih komprehensif.

"Sehingga kita bisa tahu siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus KTP-el ini termasuk sejumlah indikasi aliran dana kepada sejumlah pihak," ucap Febri.

Dalam putusan Irman dan Sugiharto, majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjelaskan sejumlah penerima aliran dana proyek KTP-Elektronik yang berasal dari anggota DPR, pengacara, anggota konsorsium, staf Kementerian Dalam Negeri hingga pihak-pihak lain terkait proyek sebesar Rp 5,95 triliun itu. "Sejak penganggaran dan pengadaan barang dan jasa KTP-E, terdakwa I Irman dan terdakwa II Sugiharto telah menerima uang sebagai berikut, pertama Irman menerima uang 300 ribu dolar AS yang berasal dari Andi Agustinus alias Andi Narogong dan 200 ribu dolar AS dari terdakwa II. Terdakwa II menerima 30 ribu dolar AS dari Paulus Tannos dan uang 20 ribu dolar AS yang berasal dari Johanes Marliem yang sebagian uang dibelikan Honda Jazz seharga Rp150 juta," kata anggota majelis hakim Anwar dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7).

Selain kedua terdakwa, masih ada pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan yaitu:

1. Miryam S Haryani sejumlah 1,2 juta dolar AS

2. Diah Angraini 500 ribu dolar AS

3. Markus Nari 400 ribu dolar as atau Rp 4 miliar

4. Ade Komarudin 100 ribu dolar AS

5. Hotma Sitompul 400 ribu dolar AS

6. Husni Fahmi 20 ribu dolar AS dan Rp 30 juta

7. Drajat Wisnu 40 ribu dolar AS dan Rp 25 juta

8. Enam orang anggota panitia lelang masing-masing Rp 10 juta

9. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN masing-masing Rp1 miliar dan untuk kepentingan "gathering" dan SBI sejumlah Rp 1 miliar

10. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta

11. Mahmud Toha Rp 30 juta

12. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137,989 miliar

13. Perum PNRI Rp 107,710 miliar

14. PT Sandipala Artha Putra Rp 145,851 miliar

15. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding companty PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 148,863 miliar

16. PT LEN Industri Rp 3,415 miliar

17. PT Sucofindo sejumlah Rp 8,231 miliar

18. PT Quadra Solution Rp 79 miliar.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/08/oubsxc382-kpk-ajukan-banding-vonis-irman-dan-sugiharto



Original Post

KPK Ajukan Banding Vonis KTP Elektronik

Media Online Bisnis.com
2017-08-08

Juru Bicara KPK Febri Diansyah - Antara/Sigid Kurniawan Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan banding terkait dengan putusan pengadilan atas kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan badan penegak hukum itu mengajukan banding karena menurut ada sejumlah fakta-fakta di persidangan baik itu keterangan saksi atau bukti bukti yang belum dipertimbangkan oleh hakim, sehingga ada beberapa nama yang belum muncul di putusan di tingkat pertama tersebut."Dalam proses banding ini kita berharap nantinya hakim di tingkat yang lebih tinggi baik di pengadilan tinggi bahkan hingga di Mahkamah Agung mempertimbangkan secara lebih komprehensif, sehingga kita bisa tahu siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP ini termasuk sejumlah indikasi aliran dana kepada sejumlah pihak," paparnya pada Senin (7/8/2017).

Dalam persidangan 20 Juli 2017, dua terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik divonis masing-masing 7 dan 5 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Majelis hakim yang dimpimpin oleh John Halasan Butarbutar menyatakan bahwa terdakwa I, Irman, mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 2011-2013 dinyatakan bersalah sehingga divonis hukuman penjara selama 7 tahun dan denda Rp500 juta subsider kurungan selama 6 bulan.

"Menjatuhkan hukuman kepada erdakwa II Sugiharto, Pejabat Pembuat Komitmen divonis hukuman penjara selama 5 tahun dan denda Rp400 juta subsider kurungan 6 bulan penjara," paparnya.

Kepada para terdakwa juga dijatuhkan hukuman pidana tambahan kepada Sugiharto berupa mengembalikan uang sebesar US$500.000 dikurangi pengembalian uang sebesar US$300.000dan Rp50 juta yang telah dilakukan sebelum persidangan.

Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkracht terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, maka jaksa berhak menyita harta benda milik terdakwa untuk selanjutnya dilelang.

Jika harta benda tersebut dianggap tidak mencukupi maka terdakwa harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun.

Sementara itu, terdakwa II dikenakan hukuman pidana tambahan yakni mengembalikan uang sebesar US$50.000 dikurangi pengembalian uang US$30.000 yang telah dilakukan sebelum pelaksanaan sidang, serta mobil Honda Jazz seharga Rp150 juta.

Mirip seperti Irman, jika tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut maka Sugiharto akan dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun.

Menurut majelis hakim, hal-hal yang memberatkan para terdakwa yakni perbuatan para terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi, merugikan negara dan masyarakat pada umumnya lantara KTP elektronik merupakan program penting strategis dan perbuatan para terdakwa berdampak pada masyarakat luas di mana masih banyak warga yang hingga saat ini belum memliki KTP elektronik.

Adapun hal-hal yang meringankan para terdakwa yakni bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, megakui perbuatannya, mengembalikan sebagian uang terkait hasil korupsi dan mengajukan diri sebagai justice collabolator yang juga disetujui oleh majelis hakim.

Dalam amar putusan, majelis hakim menilai kedua terdakwa terkait erat dalam upaya penerimaan dan pemberian gratifikasi dalam proses penganggaran proyek KTP elektronik di DPR pada 2011-2013.

Mereka juga terbukti terlibat melakukan upaya mengarahkan atau sengaja memenangkan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Majelis hakim menilai terjadi kolusi yang dilakukan oleh kedua terdakwa bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong, pihak swasta yang menalangi anggaran pembahasan di DPR, serta Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, untuk memenangkan pihak tertentu dalam tender proyek.

http://kabar24.bisnis.com/read/20170808/16/678902/kpk-ajukan-banding-vonis-ktp-elektronik



Original Post

KPK Peroleh Bukti dari Penggeledahan di Pamekasan

Media Online metrotvnews.com
2017-08-08

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggalian fakta dan bukti seputar kasus dugaan suap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Tim Satuan Tugas KPK menggeledah sejumlah tempat di Pamekasan sejak Jumat, 4 Agustus 2017.

KPK melakukan penggeledahan selama dua hari berturut-turut. Empat tempat di Pamekasan yang terdiri dari Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Kantor Inspektorat dan Kantor Kepala Kejaksaan Negeri jadi objek penggeledahan.






Pada hari Sabtu, Tim Satgas melakukan penggeledahan di Kantor Desa Dassok, Pademawu, Pamekasan.

"Pada hari Sabtu, penyidik juga memeriksa empat saksi dari unsur PNS Pemerintah Kabupaten Pamekasan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Senin 7 Agustus 2017.

Selama sepekan ini, KPK akan fokus menganalisa bukti yang ditemukan. Mereka juga akan mengkonfirmasi temuan dokumen dan data elektronik selama penggeledahan.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii beserta jajaran di Inspektorat Kabupaten dan kepala desa dicokok dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu, 2 Agustus 2017. Mereka diduga sengaja menyuap Kajari Rudy Indra Prasetya karena takut korupsi dana desa terungkap publik.

Kepala Desa Agus Mulyadi dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat ke Kejari Pamekasan karena diduga menggelapkan proyek dana desa senilai Rp100 juta. Pemerintah Kabupaten Pamekasan berusaha mengamankan penyelidikan kasus yang tengah berjalan.

Achmad memerintahkan Inspektur Pemerintah Kabupaten Sutjipto Utomo untuk bernegosiasi dengan Kajari Rudy Indra. Upayapenghapusankasus dihargai sebesar Rp250 juta.

Sebagai pemberi suap Agus, Sutjipto, dan Noer disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ahmad sebagai pihak pemberi atau yang mengajukan memberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 KUHP.

Sebagai penerima, Rudy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Desa Agus Mulyadi dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat ke Kejari Pamekasan karena diduga menggelapkan proyek dana desa senilai Rp100 juta. Pemerintah Kabupaten Pamekasan berusaha mengamankan penyelidikan kasus yang tengah berjalan.

Achmad memerintahkan Inspektur Pemerintah Kabupaten Sutjipto Utomo untuk bernegosiasi dengan Kajari Rudy Indra. Upayapenghapusankasus dihargai sebesar Rp250 juta.

Sebagai pemberi suap Agus, Sutjipto dan Noer disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ahmad sebagai pihak pemberi atau yang mengajukan memberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2 KUHP.

Sebagai penerima, Rudy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/gNQlWJYK-kpk-peroleh-bukti-dari-penggeledahan-di-pamekasan



Original Post

KPK Ajukan Banding Putusan Irman dan Sugiharto

Media Online metrotvnews.com
2017-08-08

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan persidangan dua terdakwa perkara korupsi proyek KTP elektronik, Irman dan Sugiharto. Pengajuan banding ini terkait dengan sejumlah fakta sidang yang akhirnya tidak masuk ke dalam putusan.

"Kami berharap hakim di tingkat lebih tinggi, baik Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung lebih komprehensif," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin 7 Agustus 2017.






Febri menyebut, berkas putusan Irman dan Sugiharto tidak memasukkan sejumlah individu dan korporasi secara komprehensif. Padahal, ada bukti dan fakta yang menyebut aliran dana mengalir ke sejumlah pihak yang lebih banyak dari hasil putusan.

Dalam putusan perkara korupsi KTP-el, sejumlah nama hilang. Padahal dakwaan yang disampaikan Tim Jaksa KPK menjabarkan aliran dana kepada sejumlah pejabat, swasta, dan anggota DPR.

Putusan Majelis Hakim yang dipimpin oleh John Halasan Butarbutar hanya menyebut tiga nama anggota DPR yang menerima uang haram proyek senilai Rp5,9 triliun. Mereka adalah Miryam S Haryanu, Markus Nari dan, Ade Komarudin.

Politikus Hanura Miryam disebut menerima USD1,2 juta. Sementara itu Markus menerima USD400 ribu dan Rp4 miliar. Ade Komarudin sebagai Sekretaris Fraksi Golkar menerima USD100 ribu.

Sementara itu, korporasi yang diuntungkan dalam proyek ini juga tak diterangkan secara mendetail. Padahal, dalam dakwaan disebutkan negara merugi Rp2,3 triliun karena harga tender tidak wajar.
(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/wkBALpqb-kpk-ajukan-banding-putusan-irman-dan-sugiharto



Original Post

Pembelaan Miryam Tak Terbukti

Media Cetak Koran Tempo Halaman 29
2017-8-8

Pembelaan Miryam Tak Terbukti

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak seluruh pembelaan terdakwa kasus kesaksian palsu dalam persidangan kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Miryam Haryani. Hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) telah memenuhi syarat formil dan materiil yang ada dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

"(Dakwaan) sah menurut hukum serta dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini," kata ketua majelis hakim, Franki Tambuwun, di persidangan, kemarin.

KPK mendakwa Miryam dengan Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi karenamemberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan e-KTP atas terdakwa Irmarj dan Sugiharto. Dalam sidang tersebut, Miryam mencabut seluruh berita acara pemeriksaannya dengan dalih memberikan keterangan di bawah intervensi tiga penyidik KPK. Keterangan Miryam itu lantas dibantah oleh jaksa KPK dengan menghadirkan tiga penyidik, sekaligus menampilkan rekaman pemeriksaan.

Miryam sempat menolak pemeriksaan sebagai tersangka dan menghilang hingga akhirnya KPK meminta polisi menetapkan dia sebagai buron. Pada awal Mei lalu, polisi menangkap Miryam di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Bersama kuasa hukumnya, dia kembali melawan KPK dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi hakim tunggal Asiadi Sembiring justru memutus sah penetapan tersangka tersebut.

Dalam sidang pekan lalu, Miryam mengajukan nota pembelaan yang isinya menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi tidak berwenang menyidangkan kasusnya. Alasannya, perkara keterangan palsu merupakan ranah pengadilan umum.

Jaksa penuntut umum KPK, Kresno Anto Wibowo, mengatakan kasus Miryam masuk Pengadilan Tipikor karena tindak pidana keterangan palsu yang dia lakukan berkaitan dengan perkara korupsi. "Surat dakwaan yang kami buat sama sekali tidak menyimpang," ujarnya.

Seusai persidangan, Miryam mengaku tidak putus asa meski hakim menolak eksepsinya. "Saya enjoy saja," katanya, kemarin. "Saya akan mengikuti proses hukum dan mempersiapkan sidang-sidang berikutnya. Hakim yang akan menilai mana yang benar dan salah."

FRANSISCO / MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

PENERIMA DANA E-KTP HILANG, KPK BANDING

Media Cetak Koran Tempo Halaman 29
2017-8-8

PENERIMA DANA E-KTP HILANG, KPK BANDING

Majelis hakim dinilai mengabaikan informasi penting.

Fransisco Rosarians

frandsco@tempo.co.id

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding terhadap putusan persidangan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dengan terpidana Irman dan Sugiharto-

keduanya bekas pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan upaya banding itu bukan tentang bobot vonis yang dijatuhkan majelis hakim, melainkan tidak masuknya sejumlah informasi penting dalam putusan sidang.

"Kami menilai ada sejumlah nama dan informasi yang belum masuk

dalam putusan. Hal itu penting dan berkaitan dengan proses hukum selanjutnya, sehingga bisa utuh," kata Febri saat ditemui, kemarin.

Dalam persidangan pada 20 Juli lalu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan seluruh proses pengadaan e-KTP terbukti telah dikorupsi. Hakim pun menguatkan bahwa proyek senilai Rp 5,84 triliun itu merugikan negara Rp 2,3 triliun. Majelis yang dipimpin hakim Jhon Halasan Butarbutar

itu lantas memvonis bersalah Irman dan Sugiharto. Irman, sebagai kuasa pengguna anggaran proyek e- KTP, divonis 7 tahun penjara dan denda Rp -100 juta. Sedangkan Sugiharto, pejabat pembuat komitmen, dihukum 5 tahun bui dan denda Rp 400 juta. Vonis itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum dari KPK.

Namun, dalam amar putusan, majelis hakim menilai praktik kolusi pengaturan proyek KTP elektronik hanya dilakukan oleh Irman, Sugiharto, bekas Sekretaris Jenderal Kemdagri Diah Anggraeni, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, calon peserta lelang, serta sejumlah anggota konsorsium. Sedangkan nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, yang diduga mengatur korupsi e-KTP dan menerima Rp 574 miliar, tidak dimasukkan.

Majelis hakim juga hanya menyebut tiga nama dari puluhan anggota DPR yang namanya masuk sejak dakwaan hingga tun-

tutan. Ketiganya adalah mantan anggota Komisi Pemerintahan Miryam Haryani, Markus Nari, serta bekas Ketua DPR Ade Komarudin. Padahal Miryam diduga telah menyalurkan uang ke seluruh pimpinan dan anggota Komisi Pemerintahan DPR kala itu. Duit proyek juga sejak awal disisihkan untuk Setya hingga Rp 574 miliar.

"Kami berharap hakim banding akan melihat kembali fakta yang muncul dan mempertimbangkannya, sehingga putusannya lebih utuh," kata Febri.

Kuasa hukum Irman dan Sugiharto, Soesilo Ari wibowo, enggan mengomentari keputusan banding KPK. Ia hanya mengatakan kedua kliennya memilih meneri-

ma vonis hakim. "Irman dan Sugiharto sudah menegaskan tak banding," kata dra.

Hingga saat ini, KPK sudah menjerat empat orang dalam kasus ini. Selain Irman dan Sugiharto, Setya dan pengusaha Andi Narogong telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin, berkas Andi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan para penyidik KPK terus maraton memeriksa sejumlah saksi untuk Setya.

Setya membantah terlibat dan menerima duit proyek e-KTP. Ia menyatakan siap mengikuti proses hukum. "Sebagai warga negara, saya mengikuti proses hukum."

Fransisco Rosarians





Original Post

KPK positif banding atas vonis terdakwa korupsi KTP-E

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-08-08

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding terhadap vonis mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto dalam kasus korupsi KTP elektronik.

"Sudah diajukan ke pengadilan minggu lalu oleh penuntut umum KPK. Poin utamanya adalah beberapa fakta di persidangan yang bisa dari keterangan saksi atau bukti-bukti lain yang menurut pandangan tim penuntut umum belum dipertimbangkan oleh hakim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta pada 20 Juli 2017 menjatuhkan hukuman penjara tujuh tahun kepada Irman dan lima tahun penjara kepada Sugiharto dalam perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-E).

Menurut Febri, konsekuensi dari belum dipertimbangkannya sejumlah fakta persidangan itu adalah hilangnya beberapa nama pada putusan Irman dan Sugiharto.

"Itu yang perlu diargumentasikan dalam berkas banding yang diajukan penuntut umum," kata Febri.

Ia juga menyatakan dalam proses banding itu KPK berharap nantinya hakim pada tingkat yang lebih tinggi baik di Pengadilan Tinggi bahkan hingga Mahkamah Agung mempertimbangkan secara lebih komprehensif.

"Sehingga kita bisa tahu siapa sajapihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus KTP-e ini termasuk sejumlah indikasi aliran dana kepada sejumlah pihak," ucap Febri.

Dalam putusan Irman dan Sugiharto, majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjelaskan sejumlah penerima aliran dana proyek KTP-Elektronik yang berasal dari anggota DPR, pengacara, anggota konsorsium, staf Kementerian Dalam Negeri hingga pihak-pihak lain terkait proyek sebesar Rp5,95 triliun itu.

"Sejak penganggaran dan pengadaan barang dan jasa KTP-E, terdakwa I Irman dan terdakwa II Sugiharto telah menerima uang sebagai berikut, pertama Irman menerima uang 300 ribu dolar AS yang berasal dari Andi Agustinus alias Andi Narogong dan 200 ribu dolar AS dari terdakwa II. Terdakwa II menerima 30 ribu dolar AS dari Paulus Tannos dan uang 20 ribu dolar AS yang berasal dari Johanes Marliem yang sebagian uang dibelikan Honda Jazz seharga Rp150 juta," kata anggota majelis hakim Anwar dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7).

Selain kedua terdakwa, masih ada pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan yaitu:

1. Miryam S Haryani sejumlah 1,2 juta dolar AS
2. Diah Angraini 500 ribu dolar AS
3. Markus Nari 400 ribu dolar as atau Rp4 miliar
4. Ade Komarudin 100 ribu dolar AS
5. Hotma Sitompul 400 ribu dolar AS
6. Husni Fahmi 20 ribu dolar AS dan Rp30 juta
7. Drajat Wisnu 40 ribu dolar AS dan Rp25 juta
8. Enam orang anggota panitia lelang masing-masing Rp10 juta
9. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN masing-masing Rp1 miliar dan untuk kepentingan "gathering" dan SBI sejumlah Rp1 miliar
10. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta
11. Mahmud Toha Rp30 juta
12. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp137,989 miliar
13. Perum PNRI Rp107,710 miliar
14. PT Sandipala Artha Putra Rp145,851 miliar
15. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding companty PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148,863 miliar
16. PT LEN Industri Rp3,415 miliar
17. PT Sucofindo sejumlah Rp8,231 miliar
18. PT Quadra Solution Rp79 miliar.Editor: Suryanto

http://www.antaranews.com/berita/645322/kpk-positif-banding-atas-vonis-terdakwa-korupsi-ktp-e



Original Post

BPK Pertanyakan Dasar Kontribusi Tambahan Reklamasi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-8-8

BPK Pertanyakan Dasar Kontribusi Tambahan Reklamasi

Pemerintah DKI melirik perda lama sebagai payung hukum.

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta memperingatkan kebijakan pemerintah Jakarta vans memungut kontribusi tambahan dari pengembang pulau reklamasi. Dalam audit atas laporan keuangan DKI 01ti. BPK menvatakan pemerintah belum memi-liki dasar hukum yang menjadi landasan penerimaan tambahan kontribusi reklamasi tersebut.

"BPK merekomendasikan agar gubernur segera mengevaluasi dan berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta mengenai penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta," begitu BPK DKI menuliskan dalam laporannya yang terbit pada akhir Mei lalu.

Menurut juru bicara BPK RI. Yudi Ramdhan, pemerintah Jakarta harus menjawab rekomendasi itu dalam waktu 60 hari setelah menerima hasil audit. "Mereka harus menindaklanjuti rekomendasi kami," tutur dia ketika dihubungi Tempo, kemarin.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, menyatakan akan meneruskan isi rekomendasi BPK DKI itu ke DPRD. Dia justru mempertanyakan sikap Dewan vang tak kunjung memba-

has Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Padahal, raperda reklamasi itu akan mengatur ihwal besaran tambahan kontribusi dari pengembang.

"Barang (draf raperda) sudah ada. kok enggak dibahas-bahas?" kata dia, yang hingga kemarin masih menjadi pelaksana harian Gubernur Jakarta. Dia merujuk pada terhentinya pembahasan raperda reklamasi sejak adanya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua Komisi Pembangunan DPRD Jakarta, Mohamad Sanusi, pada akhir Maret 2016.

Saefullah juga mengirim pesan ke BPK bahwa, sebelum serah-terima kontribusi tambahan berupa infrastruktur dari pengembang, pemerintah melalui tim independen menaksir nilai tambahan kontribusi itu. "Dia (pengembang) mengerjakan apa dan dalam rangka apa, itu sudah jelas," ujarnya.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI, Gamal Sinurat, menambahkan, Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta merupakan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana

Proyek di Darat

Chief Executive Officer PT Muara Wisesa Samudra, Halim Kumala, mengatakan kontribusi tambahan /ang sudah disetor sebagai syarat pembangunan Pulau G di perairan Teluk Jakarta senilai Rp 380 miliar. Seluruhnya dalam bentuk proyek fisik. Anak perusahaan Agung Podomoro Land itu, antara lain, telah membangun rumah susun sewa Daan Mogot di Jakarta Barat seniiai.Rp 89,6 miliar.

Kontribusi tambahan berupa pembangunan di daratan itu lebih besar lagi jika digabung dengan yang diberikan PT Jaladri Eka Pakci, pemegang izin reklamasi Pulau I, yangjuga anak perusahaan Agung Podomoro Land, Nilai totalnya, berdasarkan penuturan Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land ketika bersaksi di persidangan tindak pidana korupsi dalam perkara suap raperda reklamasi pada September tahun lalu, mencapai Rp 1.6 triliun.

Laporan BPK tak merinci nilai kontribusi tamCahan itu, tapi memuat lebih banyak daftar pengembang yang berkomitmen menyetor kontribusi tambahan.

Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Sepanjang belum ada pengesahan atas raperda yang baru, dia menuturkan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 masih berlaku. "Nanti kami cek, apakah perda yang ada sekarang bisa dijadikan payung hukum untuk menerima itu (tambahan kontribusi)," katanya.

Chief Executive Officer PT Muara Wisesa Samudra, Halim Kumala, mengatakan sebagian tambahan kontribusi telah diselesaikan oleh pengembang Pulau G di Teluk Jakarta tersebut. Anak perusahaan Agung Podomoro Land itu telah mengeluarkan biaya sekitar Rp 380 miliar untuk memberi tambahan kontribusi berupa pembangunan sejumlah jalan inspeksi dan infrastruktur lainnya. "Tapi nilainya harus di-appraisal oleh konsultan penilai yang ditunjuk DKI," katanya.

Peringatan dari BPK senada dengan yang pernah disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo pada tahun lalu. Di antara persidangan kasus suap untuk" Sanusi dan Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land dan PT Jaladri Eka Paksi (pemegang izin reklamasi Pulau I), Agus menyatakan kontribusi tambahan semestinya diatur dalam peraturan daerah. "Birokrat tak boleh bertindak tanpa acuan hukum," kata dia saat itu.

LARISSA HUDA

Gangsar Parikesit





Original Post

Proyek di Darat

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-8-8

Proyek di Darat

Chief Executive Officer PT Muara Wisesa Samudra, Halim Kumala, mengatakan kontribusi tambahan yang sudah disetor sebagai syarat pembangunan Pulau G di perairan Teluk Jakarta senilai Rp 380 miliar. Seluruhnya dalam bentuk proyek fisik. Anak perusahaan Agung Podomoro Land itu, antara lain, telah membangun rumah susun sewa Daan Mogot di Jakarta Barat seniiai.Rp 89,6 miliar.

Kontribusi tambahan berupa pembangunan di daratan itu lebih besar lagi jika digabung dengan yang diberikan PT Jaladri Eka Pakci, pemegang izin reklamasi Pulau I, yangjuga anak perusahaan Agung Podomoro Land, Nilai totalnya, berdasarkan penuturan Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land ketika bersaksi di persidangan tindak pidana korupsi dalam perkara suap raperda reklamasi pada September tahun lalu, mencapai Rp 1.6 triliun.

Laporan BPK tak merinci nilai kontribusi tamCahan itu, tapi memuat lebih banyak daftar pengembang yang berkomitmen menyetor kontribusi tambahan.

REDAKSI





Original Post

Sulitnya Mencari Penerus Artidjo

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2017-8-8

Sulitnya Mencari Penerus Artidjo

SEBAB disebut sebagai wakil Tuhan, derajat hakim mestinya sangat tinggi, jauh di atas mereka yang bukan wakil Tuhan. Terlebih hakim agung, sudah sepantasnya mereka lebih tinggi lagi level kualitasnya, baik kualitas intelek-tual, integritas, imparsialitas, kenegarawanan, maupun pengelolaan yudisialnya.

Mencari orang dengan derajat yang tinggi, bahkan amat tinggi, seperti itu jelas tidak gampang. Fakta lapangan kerap berkebalikan dengan kebutuhan. Itu pula yang kini sedang terjadi di negeri ini. Komisi Yudisial dan tim panel ahli yang tengah menyeleksi calon hakim agung mengeluh bahwa ada penurunan kualitas dari calon-calon yang kini sedang menghadapi tahap tes tahap akhir, yakni wawancara terbuka.

Tak disangka, rupanya banyak hakim yang gelagapan ketika ditanya soal mendasar tentang teori dan filsafat hukum. Tak sedikit pula yang terdiam saat tim panel mengajukan pertanyaan sederhana terkait dengan kode etik profesi hakim. Padahal, mestinya mereka punya pengetahuan mumpuni soal hukum karena jika mengacu pada Pasal 7 angka 6 UU Mahkamah Agung, calon hakim agung harus berpengalaman sedikitnya 20 tahun, termasuk minimal 3 tahun menjadi hakim tinggi.

Ada pula calon yang telah berkiprah sekian lama di lingkungan Mahkamah Agung, markasnya para hakim agung, tapi nyatanya banyak pertanyaan yang tak bisa mereka jawab dengan gamblang. Pertanyaan kita, mau dibawa ke mana Mahkamah Agung bila level kualitas calon-calon hakim agungnya meragukan? Lantas bagaimana nasib peradilan di Indonesia kalau mutu para penjaga muruahnya malah di bawah standar?

Sejatinya, untuk mengantisipasi masalah kualitas, juga kuantitas calon, seleksi hakim agung tak dibatasi hanya untuk calon internal. Calon dari luar abas hakim nonkarier dibolehkan ikut seleksi menjadi hakim agung. Akan tetapi, ternyata tak banyak pendekar hukum atau para guru besar hukum yang tertarik menjadi hakim agung. Bahkan, ketika tahun lalu Komisi Yudisial mencoba door to door ke kampus-kampus untuk menggaet calon dari kalangan akademisi, responsnya sangat kurang.

Dari fakta tersebut, ada dua hal yang mesti kita beri garis tebal. Pertama, internal Mahkamah Agung perlu memper-keras upaya pembenahan kualitas lembaga dan personal, tak hanya di tingkat bawah, tapi juga di level menengah dan atas. Ketika mereka belum selesai di tingkat dasar kemampuan teknis dan intelektualitas, sulit kita berharap mereka mampu menjaga komitmen dan integritas sebagai pengadil.

Lalu untuk mampu menarik calon-calon eksternal, rasanya para pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk serius mencari terobosan-terobosan brilian. Pola yang sekarang sudah terbukti tak mampu menarik orang-orang terbaik yang ada di luar lingkungan peradilan untuk masuk. Mesti ada langkah luar biasa untuk itu sembari bersama-sama pula menghilangkan sentimen antihakim nonkarier yang sampai sekarang masih bercokol di mahkamah.

Ambillah sosok Artidjo Alkostar sebagai patokan. Ia hakim agung yang berasal dari nonkarier yang kini justru disegani karena kemampuan, keberanian, dan integritasnya yang di atas rata-rata. Seluruh calon hakim agung, baik karier maupun nonkarier, sudah sepatutnya memasang takaran kemampuan, keberanian, integritas yang sama dengan Artidjo ketika kelak mereka menjadi hakim agung.

Penegakan hukum di negeri ini masih jauh dari sempurna. Jelas kita membutuhkan pengadil, terutama hakim agung, yang semua sisi kualitasnya tak sekadar tinggi, tapi juga mumpuni.

redaksi





Original Post

Komisi Yudisial Bersiap Jemput Bola

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2017-8-8

Komisi Yudisial Bersiap Jemput Bola

Perekrutan calon

hakim agung dapat

menggunakan pihak

ketiga untuk menelusuri

rekam jejak para calon,

bukan hanya sebagai

pewawancara.

PROSES seleksi hakim agung tahun ini masih jauh dari kuantitas dan kualitas yang diharapkan. Kondisi tersebut cenderung terus terjadi di tiap perekrutan yang dDakukan Komisi Yudisial (KY).

Untuk mengatasinya, Komisioner KY Maradaman Harahap mengatakan pihaknya akan mulai melakukan aksi jemput bola demi menjaring lebih banyak calon-calon berkualitas. "Sebenarnya di daerah banyak yang bagus-bagus, kami sering ketemu saat melakukan kunjungan, tapi banyak yang enggan mendaftar," ucap Maradaman saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Proses rekrutmen itu akan disertai sosialisasi yang gencar dari KY. Diharapkan, keyakinan para calon makin meninggi untuk mendaftar. Sebaliknya, KY berharap hakim yang kurang kompeten tidak ikut mendaftar proses seleksi.

Maradaman mengakui pola perekrutan yang diterapkan saat ini kurang mampu memenuhi kuota kebutuhan Mahkamah Agung. Selain karena proses yang ketat, Maradaman menyatakan tidak mungkin standar kualitas yang sudah ditentukan diturunkan, hanya karena tidak banyak calon pada saat proses seleksi.

"Kami tetap berpegang pada kualitas dan integritas seorang calon, jika dia tidak mengerti istilah umum dalam persidangan, tidak akan mungkin kita loloskan, bisa jadi bahan tertawaan," ucapnya.

Saat ini, KY masih akan melakukan sidang pleno untuk membahas 14 calon hakim agung yang telah melewati proses wawancara akhir pekan lalu. Menuru Maradaman, kemungkinan besar kali ini pun KY tidak dapat memenuhi kebutuhan MA. "Belum lagi mereka akan kita berikan ke DPR, di sana juga akan dilakukan seleksi dan kemungkinan ada yang tidak lolos."

Para calon yang lolos tahap wawancara yang juga merupakan tahap akhir seleksi di KY, akan diajukan ke DPR sebelum 18 Agustus mendatang. Mereka bakal mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk mengisi

enam posisi hakim agung.

Praktisi hukum dari Universitas Indonesia Chudry Sitompul menyarankan agar perekrutan calon hakim agung mendatang juga melibatkan pihak ketiga. "Pihak ketiga itu ibaratnya detektif. Mereka nantinya yang meng-interview para hakim, seperti mencari tahu rekam jejak dari pengacara, rekan sejawat, bagaimana putusan-putusannya selama menjadi hakim, dan lain-lain," ujar

Chudry ketika dihubungi kemarin.

Pihak ketiga bisa berasal dari para mantan hakim agung, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat yang dinilai objektif.

Tetap menarik

Lebih jauh, Chudry menilai sejauh ini posisi hakim agung tetap menarik. Minimnya pendaftar calon hakim agung diduga karena pihak yang akan mewawancarai

menganggap dirinya lebih pintar dari hakim tersebut, seperti menyangkut persoalan teknis dalam peradilan.

"Padahal dalam hal teknis sudah tentu yang paham itu, ya hakim yang bersangkutan. Makanya, seleksi perlu melibatkan para mantan hakim agung atau orang yang pasti tahu ini putusan begini atau perkara begitu dengan putusan yang seperti itu," tutup dia.

(Gol/P-1)/ RlCHALDO Y HARIANDjA





Original Post

Kasus Pupuk Urea Perhutani kian Terkuak

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-8-8

Kasus Pupuk Urea Perhutani kian Terkuak

KPK kemarin melanjutkan pemeriksaan untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani unit I Jawa Tengah tahun 2010-2011.

Kali ini KPK memanggil sejumlah pegawai Perum Perhutani sebagai saksi untuk tersangka Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Periode 2010-2011 Heru Siswanto (HSW).

"Kami memanggil empat karyawan Perum Perhutani unit 1 Jawa Tengah sebagai saksi untuk mendalami peranan Heru Siswanto (HSW) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani unit I Jawa Tengah tahun 2010 - 2011," jelas juru bicara KPK Febri Diansyah.

Dalam kasus korupsi tersebut KPK telah menetapkan lima tersangka. Tiga orang merupakan tersangka dalam kasus korupsi tahun 2010 -2011.

Mereka ialah Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Periode 2010-2011 Heru Siswanto, Direktur Utama PT Berdikari periode 2010-2012 Asep Sudrajat Sanusi, dan Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah periode 2010-2011 Bambang Wuryanto.

Adapun untuk kasus korupsi pengadaan pupuk urea tablet periode 2012-2013 KPK menetapkan dua tersangka Direktur Utama PT Berdikari Persero periode 2012-2013 Librato El Arif dan Kepala Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah periode 2012-2013 Teguh Hadi Siswanto.

Dalam kasus itu negara mengalami kerugian RplO miliar. Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk di PT Berdikari Persero.

Sebelumnya pada Jumat lalu Bambang Wuryanto diputuskan ditahan penyidik KPK. "Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Bambang Wuryanto selama 20 hari pertama di Rutan Pomdam Jaya Guntur," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyu, Jumat (4/8).

Bambang kini ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama. KPK juga telah menahan empat tersangka lainnya dalam kasus tersebut. Heru Siswanto (HSW) ditahan pada Kamis (3/8) di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama.

Tiga tersangka lainnya, yaitu LEA (Librato El Arif), THS (Teguh Hadi Siswanto), dan ASS (Asep Sudrajat Sanusi) ditahan pada Jumat (28/7). Ketiganya juga ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur.

(Dro/Ant/P-2)





Original Post

KPK Kembangkan Penyidikan Kasus Aseng

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-8-8

KPK Kembangkan Penyidikan Kasus Aseng

KPK menerima putusan terhadap Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng yang terbukti memberikan suap kepada tiga anggota Komisi V DPR dan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary.

Namun, KPK tetap mengembangkan penyidikan kasus tersebut. "KPK menerima vonis terhadap Aseng karena putusan dan tuntutan dipandang cukup proporsional," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Pada sidang 31 Juli 2017, majelis hakim pengadilan tipikor memvonis Aseng dengan hukuman empat tahun penjara ditambah denda Rpl 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Aseng, sejak pekan lalu juga sudah menyatakan menerima putusan tersebut.

Aseng terbukti bersama-sama dengan Abdul Khoir selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama memberikan uang kepada anggota Komisi V dari fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti, ketua kelompok fraksi Komisi V PKB Musa Zainudin, Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia, dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary senilai total USS427.027, S$328.377 dan Rpl3,8 miliar.

Vonis itu lebih rendah jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut agar Aseng

divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Menurut Febri, KPK terus mengembangkan kasus ini. Sejauh ini penanganan kasus PUPR ini masih terus berjalan. Ada penyidikan yang sedang berproses dan fakta-fakta persidangan dan perkembangan informasi di penyidikan akan terus dicermati.

Biayai kampanye pilkada dalam perkara ini, Aseng dan Abdul Khoir menyuap untuk mengupayakan proyek-proyek dari program aspirasi DPR disalurkan untuk proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Pertama, pemberian uang untuk Damayanti digunakan

untuk membantu membiayai kampanye pemilihan kepala daerah yang diusung PDI-Perjuangan.

Aseng bersama Abdul Khoir dan Hong Artha John Alfred memberikan Rp330 juta sehingga totalnya Rpl miliar dan ditukar menjadi US$72.727 yang diserahkan kepada staf Damayanti, Dessy Ariyati Edwin di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jakarta Selatan.

Kedua, pemberian uang kepada Musa Zainuddin untuk proyek pembangunan jalan Pim-Waisala senilai Rp50,44 miliar proyek pembangunan jalan Taniwel-Saleman senilai RpS4,32 miliar yang akan dikerjakan Aseng.

(Dro/Ant/P-2)





Original Post

Peran 3 Kadis Kasus DPRD Jatim Didalami

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-8-8

Peran 3 Kadis Kasus DPRD Jatim Didalami

KPK akan memeriksa tiga kepala dinas dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pelaksanaan tugas, pengawasan, dan pemantauan oleh DPRD Jatim terhadap pelaksanaan perda dan penggunaan anggaran di Provinsi Jatim tahun 2017.

"Tiga orang itu diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka terkait kasus suap di DPRD Provinsi Jatim," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Tiga kepala dinas yang akan diperiksa itu, yakni Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatim Mochamad Samsul Arifien untuk tersangka M Kabil Mubarok (MKM).

Selanjutnya Kepala Dinas In-

dustri dan Perdagangan Provinsi Jatim M Ardi Prasetiawan dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim Heru Tjahjono untuk tersangka Mochamad Basuki (MB).

Sebelumnya dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap tiga tersangka.

"Hari ini dilakukan pelimpahan tahap dua dari penyidikan ke penuntutan untuk tersangka Bambang Heryanto (BH), Anang Basuki Rahmat (ABR), dan

Rohayati (ROH) dalam kasus indikasi suap terhadap anggota DPRD Jatim," imbuh Febri.

Febri mengatakan ketiga ter-

sangka itu pada Kamis (3/8) dibawa ke Surabaya untuk dititipkan sementara di Rutan Medaeng Sidoarjo sambil menunggu jadwal sidang.

KPK sejauh ini sudah menetapkan tujuh tersangka terkait kasus tersebut. Enam orang itu diamankan dalam operasi tangkap Tangan di kantor DPRD Provinsi Jatim, Dinas Pertanian Surabaya, dan kediaman Kadis Peternakan di Jalan Prigen Malang (5/6) 2017.

Enam orang yang diamankan itu Kepala Dinas (Kadis) Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra Mochamad Basuki, dua

orang staf DPRD Provinsi Jawa Timur Rahman Agung dan Santoso, Kadis Pertanian Provinsi Jawa Timur Bambang Heryanto dan ajudan Kadis Pertanian Anang Basuki Rahmat.

Basuki diduga menerima RplSO juta sebagai uang triwulanan dari bagian komitmen Rp600 juta yang diberikan per tahun dari para kadis yang bermitra dengan Komisi B terkait pengawasan penggunaan anggaran Provinsi Jatim. Uang Rpl50 juta itu diterima Rahman Agung dari Anang Basuki Rahmat yang merupakan ajudan Kadis Pertanian pemprov Jatim, Bambang Heryanto.

(Dro/Ant/P-2





Original Post

Andi Narogong Segera Diadili

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-8-8

Andi Narogong Segera Diadili

Hilangnya sejumlah nama dalam vonis hakim terhadap Irman dan Sugiharto mendorong KPK untuk mengajukan banding.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melimpahkan berkas Andi Agustinus alias Andi Narogong ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-E). Persidangan akan digelar setelah mendapatkan penetapan jadwal dari pengadilan.

"Berkas (perkara Andi Narogong) sekitar 5.000 halaman," terang juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin. Febri menjelaskan di dalam berkas tersebut termuat lebih dari 6.000 barang bukti. Saksi yang termaktub dalam berkas itu mencapai 150 saksi dengan 8 saksi ahli.

Febri mengungkapkan untuk menyelesaikan kasus KTP-E ini pengawalan publik sangat diperlukan. "Ini merupakan babak selanjutnya dari proses hukum kasus KTP-E. Andi adalah terdakwa ketiga yang akan kita ajukan ke persidangan," terang Febri.

Menurut KPK, Andi diduga menjadi orang yang mengatur proyek KTP-E dari tahap pembahasan anggaran, penentuan pemenang lelang, hingga tahap pengadaan.

Dua terdakwa sebelumnya, yakni mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto, telah medapatkan vonis pengadilan. Irman dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Sugiharto divonis 5 tahun bui.

Beberapa saksi dalam persidangan Irman dan Sugiharto sebelumnya menyatakan bahwa Andi ialah teman dekat Ketua DPR Setya Novanto. Novanto juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut. Setelah itu disusul

anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Markus Nari.

Dalam pertimbangan putusan terhadap Irman dan Sugiharto, majelis hakim menyebut tiga nama anggota DPR, yakni Markus Nari, politikus Hanura Miryam Haryani, dan mantan Ketua DPR Ade Komarudin yang menerima dana proyek KTP-E. Puluhan nama lain yang termuat dalam dakwaan KPK serta disebut dalam persidangan tidak muncul.

Misalnya saja Melchias Marcus Mekeng yang menerima US$1,4 juta, Olly Don-dokambey yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara (US$1,2 juta), Ganjar Pranowo yang kini Gubernur Jawa Tengah (US$52O ribu), serta Yasonna Laoly yang kini menteri hukum dan HAM {US$84 ribu).

Begitu juga mantan Mendagri Gamawan Fauzi yang dalam tuntutan disebut menerima US$4,5 juta dan Rp50 juta. Nama Anas Urbaningrum yang oleh jaksa disebut meraup US$5,5 juta dan mantan Ketua DPR Marzuki Alie yang disebut menerima Rp20 miliar pun hilang.

Ajukan banding

Kemarin, KPK menyatakan mengajukan banding terhadap vonis Irman dan Sugiharto

"Banding dilakukan karena menurut KPK ada sejumlah fakta-fakta di persidangan baik itu keterangan saksi maupun bukti-bukti yang belum dipertimbangkan hakim sehingga ada beberapa nama yang belum muncul di putusan pada tingkat pertama tersebut," jelas Febri.

KPK berharap dalam proses banding, bahkan bila perlu sampai tingkat Mahkamah Agung, hakim mempertimbangkan secara lebih komprehensif fakta-fakta yang telah terbuka. "Sehingga kita bisa tahu siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus KTP-E ini termasuk indikasi aliran dana kepada sejumlah pihak," terang Febri.

(Ant/P-1)/ Dero Iqbal Mahendra





Original Post

PLEIDOI BASUKI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-8-8

PLEIDOI BASUKI

Terdakwa kasus dugaan suap hakim konstitusi Basuki Hariman (tengah) dipeluk keluarga setelah menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam pleidoinya, Basuki mengaku menyerahkan uang US$50 ribu kepada terdakwa Kamaluddin melalui Ng Fenny yang belakangan diketahui uang tersebut untuk digunakan terdakwa Patrialis Akbar yang saat itu menjabat hakim Mahkamah Konstitusi.

mi/susanto





Original Post

Hakim Tegaskan Kasus Miryam Ranah Tipikor

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-8-8

Hakim Tegaskan Kasus Miryam Ranah Tipikor

SELURUH eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Miryam S Haryani ditolak majelis hakim. Miryam pun tidak mempersoalkan hal itu dan mengaku siap menjalani proses persidangan atas kasus yang membelitnya.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Franky Tambuwun, menilai surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara yang dibuat tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah memenuhi syarat formal dan material.

"Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum tidak mempunyai alasan hukum yang sah dan harus ditolak. Mengadili, menolak keberatan seluruhnya," ujar Franky saat memimpin sidang dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta,

kemarin.

Hakim menegaskan perkara yang menimpa politikus Partai Hanura itu sepenuhnya menjadi wewenang peradilan tipikor. Hal itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 22 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni seseorang tidak boleh menghalang-halangi kelancaran pengungkapan kasus korupsi.

Namun, melalui eksepsi-nya Miryam menyatakan perkara tersebut sejatinya masuk ranah peradilan umum dan bukan tipikor. Miryam merupakan terdakwa kasus pemberian keterangan tidak benar dalam perkara korupsi proyek KTP-E.

Pada kesempatan itu hakim juga menolak eksepsi terdakwa yang menyebut surat dakwaan tidak sah dan minta dibebaskan

dari segala tuntutan.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Miryam mengatakan penetapan tersangka seharusnya tetap menunggu hingga putusan terhadap terdakwa kasus KTP-E, Irman dan Sugiharto, dibacakan.

Hakim memandang Pasal 22 UU

Tipikor tidak menyatakan bahwa seseorang atau terdakwa dapat dibawa ke persidangan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya, penafsiran kuasa hukum terdakwa perihal pasal tersebut ialah keliru.

Seusai mendengarkan putusan sela itu, Miryam mengaku tetap menghormati pandangan hakim dan siap mengikuti proses hukum hingga tuntas. Ia pun yakin kebenaran bakal terungkap dari keterangan sejumlah saksi yang selama ini telah dihadirkan.

"Saya enggak masalah ditolak. Enjoy saja, mana yang benar dan mana yang salah biar peradilan yang tahu saksinya. Saya menghormati peradilan dan sekarang mempersiapkan sidang-sidang berikutnya," tandas Miryam.

(Gol/P-4)





Original Post

PUTUSAN SELA MIRYAM

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-8-8

PUTUSAN SELA MIRYAM

Terdakwa kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus KTP-E Miryam S Haryani berbicara kepada pers seusai menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam sidang itu majelis hakim menolak seluruh keberatan terdakwa dan menyatakan surat dakwaan dari jaksa KPK telah memenuhi syarat formal dan material serta sah dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara.

ANTARA/SiGID KURNIAWAN





Original Post

KPK Analisis Hasil Penggeledahan

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-8-8

KPK Analisis Hasil Penggeledahan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berfokus menganalisis hasil penggeledahan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dugaan suap terkait penanganan kasus penyalahgunaan dana desa di Dassok yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

"Pekan ini, penyidik berfokus melakukan analisis dari hasil penggeledahan dan rencananya pemeriksaan kasus ini akan diawali dengan pemeriksaan terhadap para tersangka hingga akhir pekan ini untuk mengonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Senin (7/8).

Febri menjelaskan, KPK pada Jumat (4/8) pukul 15.00-21.00 WIB menggeledah empat lokasi terkait kasus tersebut, yaitu kantor bupati Pamekasan, rumah dinas bupati Pamekasan, kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan.

"Kemudian, pada Sabtu (5/8), penyidik menggeledah satu lokasi lainnya, yaitu Kantor Desa Dassok. Prosesnya berlangsung setengah hari, sekitar pukul 13.00-17.00 WIB," kata Febri.

Febri mengatakan, dari lokasi-lokasi yang digeledah tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan ba-

rang bukti elektronik. Selain melakukan penggeledahan, kata dia, KPK pada Sabtu (5/8) juga melanjutkan kegiatan di Pamekasan dengan melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi dari unsur PNS Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Polres Pamekasan. "Keempatnya diperiksa untuk seluruh tersangka terkait kasus tersebut," ucap

Febri.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) para pejabat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan diduga menyuap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebesar Rp 250 juta pada Rabu (2/8).

Suap tersebut diduga untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kejaksaan negeri dalam perkara tindak pidana korupsi proyek infrastruktur. Proyek senilai Rp 100 juta tersebut menggunakan dana desa.

Adapun pasal yang disangkakan pihak diduga memberi SUT, AGM, dan NS disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf

(a) atau (b) atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-i KUHP.

Kemudian, pasal yang diberikan terhadap ASY yang merupakan pihak yang diduga sebagai pemberi atau yang

menganjurkan memberi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-

Iatau ke-2 KUHP.

Pihak yang diduga penerima RUD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal

IIUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

muhammad hafit





Original Post

Istri Anggota DPR Bawa Foto Mega

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-8-8

Istri Anggota DPR Bawa Foto Mega

LAPORKAN SUAMINYA SELINGKUH KE MKD

ISTRI anggota DPR Fraksi PDIP Jimmy Demianus Ijie dari Papua Barat, Yunike Howay ngelaporin suaminya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Yunike menuding Jimmy membawa perempuan lain yang bukan istrinya saat dilantik menjadi anggota DPR pada 18 Juli lalu.

Tiba di MKD sekira pukul 14.00 WIB, Yunike memasukkan berkas laporan dengan barang bukti ke loket sekretariat MKD. Laporan Yunike langsung diterima staf. Ada dua tudingan Yunike kepada suaminya Yakni dugaan selingkuh dengan perempuan lain dan

"Berpartai selingkuh. Berpolitik selingkuh. Beristri selingkuh."

@muktiabadi

dugaan penelantaran anak.

"Penelantaran anak. Karena beliau meninggalkan rumah satu tahun. Bahkan saya melahirkan anak nomor tiga pada Februari 2015 di rumah sakit Bunda Menteng, beliau tidak datang melihat. Justru selingkuhannya ini juga hamil dan melahirkan bulan Juni 2015. Kami tak terima beliau membawa selingkuhan ke gedung anggota dewan

yang terhormat saat pelantikan," curhat Yunike di Kompleks DPR, kemarin.

Sebelum berkas diserahkan, Yunike menunjukkan bukti foto-foto pernikahannya dengan Jimmy kepada pewarta. Dalam foto itu , Yunike mengenakan gaun pernikahan berwarna putih dan Jimmy mengenakan setelan jas hitam. Di samping Jimmy, berdiri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Ini foto nikah saya. Waktu itu dihadiri Ibu Mega," ujarnya.

Sekretaris F-PDIP Bambang Wur-

yanto tak bisa berkomentar banyak lantaran belum melakukan konfirmasi kepada Jimmy. "Laporan dari MKD kami juga belum dapat. Jadi kami lihat dulu, mempelajari masalah. Tak bisa serta-merta melakukan judgement, tidak bisa," kata Bambang.

Pandangan berbeda dilontarkan anggota Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari. Dia mengaku kaget atas dilaporkannya Jimmy. Sebab, yang dia tau, Jimmy sudah bercerai dari sang istri. "Yang aku tahu sudah pisah," ujar Eva seperti dilantik detik.com.

Dia juga mengaku hadir saat acara pernikahan Jimmy dengan Yunike. Eva juga pernah bertanya ke Jimmy soal Yunike. "Aku tanya bagaimana istrimu? Lalu mukanya murung, sudah pisah mbak, dia minta cerai. Karena mukanya

sumpek, aku enggak lanjut (bertanya). Dia curhat ke aku tahun lalu, bojone purik (istrinya pergi dari rumah). Jadi sekarang justru aku kaget karena setahuku mereka sudah pisahan," tuturnya.

Eva mengimbau agar Jimmy dan Yunike menyelesaikan masalah secara baik-baik. Keduanya diminta untuk memprioritaskan kepentingan anak-anak mereka. "Karena ini menyangkut anak, usulku sih mereka musyawarah. Cari jalan keluar," sarannya.

Di Twitter, dugaan selingkuh anggota DPR ini jadi pergunjingan. Seperti biasa, netizen langsung menghakimi Jimmy dan menjelek-jelekkan anggota DPR. "Berpartai selingkuh. Berpolitik selingkuh. Beristri selingkuh," sindri @ muktiabadi disamber @pandaoraiemu. "Lainnya. Lainnya. Mana lainnya." Akun @HengkiRoro miris. "Miriiss, penelantaran keluarga."

Tweeps @tohir20 menilai memang begitulah kelakuan anggota DPR. "Itu

biasa bu, uang sudah banyak, kedudukan ada, ya kalau ga kuat iman cari sayur sop, masa sayur asem terus. Gitu kali," cuit dia disambut @choirsdal. "Belum terbukti bisa bekerja untuk rakyat, udah kelihatan belang keluarganya."

Sementara akun @mboyl967 pesimistis laporan akan ditindaklanjuti. "Apresiasi untuk ibu melaporkan suami ibu ke MKD DPR. Tapi yaa bu jangan banyak berharap bisa kelir. Wong di situ tempatnya bersandiwara ibu."

Di link berita terkait, pembaca @antobar menyarankan Yunike meninggalkan suaminya. "Tingalin aja Bu, nanti selesai jadi anggota DPR jadi pengangguran lagi, Ibu kan sebagi dokter spesialis anak bisa hidup tanpa dia."

Pembaca bernama Adrian Ariobimo menilai, ini hanya salah satu yang terungkap. Yang tidak terungkap banyak. "Kayak gunung es, jangan bangga menjadi wakil rakyat kalo kelakuan nya kayak gini," tulisnya menghakimi

disamber pembaca berakun Hamba Allah, "Andaikan dari PKS pasti yang komentar udah beratus ratus," tulisnya.

Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku akan memverifikasi aduan tersebut usai reses. "Setiap laporan pasti diterima dan diverifikasi, apakah cukup secara administratif memenuhi unsur atau tidak. Kalau sudah begitu baru kita putuskan," ungkap Dasco.

Dasco enggan berkomentar soal Jimmy yang baru saja dilantik menjadi anggota DPR pada sidang paripurna 18 Juli kemarin lantaran kasasinya baru dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait kasus yang sempat menjeratnya "Kalau soal status hukum, kan sudah menjalani proses hukum dan terbukti tidak bersalah. Itu kan kebijakan partai untuk pelantikan dan sudah disetujui oleh pimpinan DPR dan Presiden sehingga bisa dilantik," tutur

DaSCO.

FAQ/NET





Original Post

Mencegah Korupsi Dana Desa

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 11
2017-8-8

Mencegah Korupsi Dana Desa

BAMBANG SOESATYO

Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Vresidium Nasional KAHMI 2012-2017

Pada akhirnya, kebijakan dana desa harus mengadopsi prinsip kehati-hatian {prudent) agar niat menggerakkan perekonomian desa tidak menjadi target bagi para pelaku tindak pidana korupsi (tipikor). Tata kelola, pemanfaatan, dan pengawasan dana desa harus diperbaiki.

Tidak ada yang salah dengan kebijakan dana desa. Olehkarena itu, banyak pemerintah daerah lalai terhadap desa, negara me-mangharusberaniprogresif dalam politik membangun desa. Alokasi dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tiga tahun ter-akhirini patut dipahamisebagai kebijakanprogresifpemerintah dalam membangkitkan dan memaksimal potensi ekonomi ribuan desa di tanah air. Akan tetapi, atas nama asas manfaat dan pertanggungjawaban ke-uangannegara, pemerin tah tidak boleh jor-joran dalam menggelontorkan dana desa.

Kearifan atau kehati-hatian menjadi sebuah keharusan. Dalamkonteks ini, pemerintah- jugaBadanAnggarandiDPRRI- perlu belajar dari kegagalan sejumlah pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memaksimalkan pemanfaatan anggaran. Hingga paruh pertama tahun ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat simpanan pemerin tah daerah di perbankan pada akhir Juni 2017 berjumlah Rp222,6 triliun terdiri dari giro, deposito, dan tabungan. Selain itu, pemerintah juga perlu melihat penyebab kegagalan berkembangnya sebagian besar da-erahotonombaruhasilpemekar-an. Dua indikator ini menjelaskan bahwa ratusan triliun dana negara yang dialokasikan ke da-

erah belum bisa dimanfaatkan secara efektif.

Berdasarkan kecenderungan yang terbaca dari dua indikator itu, kehati-hatian dalam mencairkan dana desa menjadi sangat beralasan. Pemerintah harus yakin terlebihdulubahwa desa penerima dana harus sudah siap dari aspek tata kelola, prioritas pemanfaatan, hingga keterbukaan aparatur desa untuk diawasi oleh warga desa. Alokasi dana desa terus meningkat. Sejak diterapkan tiga tahun lalu, jumlah dana desayang sudah dicairkanmen-dekati Rpl27 triliun. Jelas bukan j umlah yang kecil.

Hingga pertengahan tahun ini, pemerin tah telahmencairkan dana desa tahap I Rp 3 3 triliun atau sekitar 55% dari total pagu dana desa dalam APBN 2017 yang mencapai Rp60 triliun. Dana tersebut diberikan kepada 398 desa dari total 434 desa yang mendapatkan anggaran. Targetpencairan tahap I tidak tercapai karena masih banyak desa belum memenuhi syarat pengajuan laporan kepada pemerintah daerah yang kemudian diteruskan ke pusat. Bahkan, Kemenkeu juga menemukan dana yang diendapkan dulu di bank alias tidak langsung ditransfer ke desa penerima.

Pemerintah juga ha-rus menyikapi kecenderungan terus bertambahnya jumlah desa, setelah pemerintah menerapkan kebijakan dana desa. Kementerian Keuangan pernah mengemukakan harapan agar Kementerian Dalam Negeri bisa mencegah penambahan jumlah desabaruhasilpemekaran. Jumlah desa yang bertambah akan mengganggu anggaran negara. Permintaan Kemenkeu itu merupakan respons atas banjirnya permintaan pemekaran desa. Tahun 2016, Kemendagri menerima 1.800 permohonan pemekaran menjadi desa baru. Dalam menghitung kebutuhan anggaran dana desa, Kemenkeu berpatokan pada jumlah 74.000

desa sesuai dengan data Kemendagri.

Untuk memperkecil kegagalan dana desa, pemerintah tidak cukup hanya dengan memberi dana. Standar dan kualitas pemerintahan desa hendaknya juga ditingkatkan. Terutama pada aspek kapabilitas, kapasitas, dan kompetensi Artinya, oleh karena pada desa era sekarang juga mengelola dana APBN, sangat ideal jika syarat menjadi kepala desa juga ditingkatkan.

Untuk meningkatkan standar dan kualitas pemerintahan desa, pemerintah hendaknya hadir dalam proses pemilihan kepala desa. Fungsi pemerintah dalam proses ituadalah mem-fa ina. Satu hal pasti, jabatan kepala desa kini diminatibegitu banyak orang. Padahal sebelum lahimya kebijakan dana desa, nyaris tak adayangpeduli dengan jabatan itu karena tidakadauntungnya.

Pengawasan

Kendati diapresiasi, kebijakan dana desa yang minim pengawasan memang sudah menimbulkan kekhawatiran sejak awal. Sejak akhir tahunpertama dana desa dicairkan, sudah banyak cerita beredar tentang dugaan penyimpangan dalam pemanfaatan dana desa itu. Akan tetapi, mungkin karena cerita tersebut berkembang di

desa-desa sehingga luput dari perhatian para elite di kota.

Gejala itu kemudian terkonfirmasi dengan penangkapan Bupati Pamekasan dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan olehKPK. KPKlakfmenggoreng" kasus penyalahgunaan dana desa yang dilaporkan masyarakat itu hinggamenjadi isu nasional.

Kisah dari Pamekasan ini boleh disebut sebagai contoh. Sebab kasus dengan modus yang hampir sama terjadi di desa-desa lainnya. Jumlah laporan masyarakat setidaknya sudah mengi-ndikasi kecenderungan tersebut.

Hingga pekan-pekan terakhir ini, KPK sedikitnya sudah menerima 362 laporan mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa. Sedangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyerahkan 60 laporan penyelewengan dana desa kepada KPK. Kementerian ini juga menerima 200 laporan pelanggaran administrasi dari 600 laporan tentang dugaan penyelewengan dana desa.

Banyaknya laporan itu menjadi bukti bahwa potensi korupsi dalam penyaluran dana desa tinggi. Dana desa bahkan sudah menjadi target para pelaku tipikor. Mereka masuk ke pelosok-pelosok desa, mendekati aparatur desa untuk memperkaya proyek. Tipikor dalam pengelolaan dana desa sangat terbuka karena minimnya pengawasan. Selama ini pemerin tah hanyamengerah-kan satu instrumen un tukmeng-amankandanadesa.yakniSatuan Tugas Dana Desa yang dikerahkan Kementerian Desa. Upaya pencegahan lainnya adalah sosialisasipengelolaan dana desa yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, KPK, serta BPKP (Badan Pengawasan Ke-uangan dan Pembangunan).

Jelas bahwa upaya pencegahan tipikor dana desa itu belum cukup. Jangan lupa desa sekaranginikedatangan banyak

orang kota yang juga ingin menikmati dana desa. Mereka adalah calon-calon pelaku tipikor yang menargetkan dana desa karena peluang di kota semakin kecil. Mereka mampu mengelabui Satuan Tugas Dana Desa. Gerombolan seperti inilah yang perlu diwaspadai.

"Pencegahan korupsi dana harus dimulai dengan evaluasi menyeluruh pada aspek tata kelola dan tata cara penyaluran hingga kejelasan pemanfaatannya. Setelah itu, dilengkapi dengan satu institusi pengawasan. Tidak bisa diterima akal sehat, jika dana desa yang mencapai ratusan trili un rupiah itu tidak didukung dengan institusi pengawasan. Niat bersama membangkitkan dan memak- simalkan potensi ekonomi desa akan berantakan jika kebijakan dana desa diterapkan dengan asal-asalan pula.

Kebijakan dana tampaknya akan sulit dihentikan karena pemerintah tidak ingin kehilangan simpati dari warga di puluhan ribu desa itu. Karena kebijakan ini akan berlanjut, pemerintah harus lebih serius dalam mengawasi dana desa. Jangan menyederhanakan masalah, pun jangan pula minimalis. Keberhasilan dana desa membuat pemerintah makin populer. Sebaliknya, akibat kegagalan dana desa pun harus ditanggung pemerintah.

Dengan lebih dari 74 ribu desa yang berpotensi mendapatkan dana desa, tentu diperlukan institusi pengawasan dengan jaringan luas hingga ke desa-desa. Daya jelajah seluas itu hanya ada di Polri. Karena itu, konteks pengawasan dana desaiturelevan untuk dikaitkan dengan rencana Polri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Tipikor. Apalagi rencananya Densus Tipikor akan dihadirkan pada semua kepolisian daerah (polda).

Tidak ada salahnya jika pemerintah segera ikut mendorong mewujudkan terbentuknya Densus Tipikor dan memberi kepercayaan kepada Densus TipikorMabes Polriber-sama kejaksaan untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dana desa.

BAMBANG SOESATYO





Original Post

Yusril Pertajam Argumentasi Prosedur Pembentukan Perppu Ormas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2017-8-8

Yusril Pertajam Argumentasi Prosedur Pembentukan Perppu Ormas

EKS juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto kembali menjalani sidang uji materi atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Ada beberapa perubahan yang dilakukan, terutama terkait uji formil terhadap Perppu tersebut.

Kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, dalam perbaikan ini pihaknya telah mem-pertam argumentasi dalam aspek formil gugatannya. Uji formil yang diajukan adalah prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Perppu Ormas yang pihaknya anggap bertentangan dengan Pasal 22 ayat 1 UUD 1945, karena tidak ada ikhwal kegentingan yang memaksa memungkinkan Presiden mengeluarkan suatu Perppu.

"Apakah yang dimaksud keadaan memaksa itu? Pemerintah terdesak untuk melakukan suatu tindakan tetapi ada kevakuman hukum, undang-undangnya ada tapi sangat tidak memadai, atau kalau pun undang-undang disiapkan akan memakan waktu lama. Dalam perbaikan ini kami menjelaskan satu persatu konsideran dari ketentuan tersebut, sampai titik munculnya kelemahan sehingga tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Perppu," ujarnya di MK, kemarin.

Salah satu titik lemahnya, lanjut Yusril, adalah pembentukan Perppu ini menghapus kewenangan badan pengadilan untuk menilai suatu ormas yang dianggap menyebarkan paham bertentangan pancasila. Padahal, kehadiran pihak ketiga untuk menilai apakah suatu organisasi bertentangan dengan nilai-nilai

NKRI atau tidak sangat diperlukan. Tujuannya supaya bisa memberikan penilaian yang objektif, tentang apakah suatu lembaga melanggar atau tidak.

"Ibaratnya pemerintah dan ormas itu dua orang yang berselisih. Harus ada pihak ketiga sebagai penengah, dalam hal ini pengadilan. Tapi kini semuanya dielemenir oleh Perppu dan semuanya menjadi kewenangan Pemerintah," sesalnya.

Menurut dia, jika pemerintah benar-benar terdesak untuk segera menyikapi bahaya paham radikal, seharusnya Perppu yang diterbitkan cukup untuk memperpendek proses pengadilan. Dengan demikian pemerintah dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menghadapi ormas yang dianggap berbahaya itu.

"Misalnya tetapkan di Perppu, kalau pngadilan harus mengeluarkan putusan dalam sebulan. Banding dan kasasi selesai dalam 15 hari, dan untuk sementara pemerintah bisa membubarkan ormasnya. Tapi dibubarkan tetap atau dihidupkan kembali tergantung pengadilan," usulnya.

Atas dasar itu, Yusril menyatakan, pihaknya tidak bisa memenuhi nasehat hakim untuk menjadikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Perppu sebagai baru uji. Alasannya, ketentuan dalam uu tersebut sangat sumir, karena hanya mengatakan kedudukan Perppu setingkat UU, dan yang

diatur dalam UU tersebut ialah pembentukan UU bukan prosedur pembentukan Perppu.

"Di sana dinyatakan bahwa secara lebih lanjut tentang pembentukan Perppu diatur dengan perpres. Masalahnya Perpres itu mungkin belum ada sampai saat ini. Andai pun ada, tidak bisa jadi batu uji di MK," terangnya.

Selain mempertajam argumentasi formil, Yusril juga mengganti pemohon yang semula mengatasnamakan organisasi HTI, , menjadi perseorangan dalam.hal ini Ismail Yusanto sebagai warga negara Indonesia. Alasan pergantian tersebut, permohonan diajukan saat HTI masih tercatat sebagai organisasi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, per tanggal 19 Juli 2017, Kemenkumham secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan berisi pencabutan status badan hukum HTI dan pembubaran organisasi itu karena dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Ismail Yusanto merupakan juru bicara HTI saat organisasi tersebut belum dibubarkan Pemerintah. Kini, dirinya mengklaim sebagai anggota sekaligus Sekretaris Umum HTI.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya menyiasati hal tersebut terkait kemungkinan kedudukan hukum (legal standing) HTI yang akan dipertanyakan dengan melakukan pergantian pemohon.

"Nanti ujung-ujungnya argumentasi kami diterima tapi permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena organisasi sudah dibubarkan. Menghindari itu saja," kata dia.

TIM





Original Post

Dakwaan Jaksa Sah, Hakim Tolak Semua Eksepsi Miryam

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-8-8

Dakwaan Jaksa Sah, Hakim Tolak Semua Eksepsi Miryam

Perkara Kesaksian Palsu

MAJELIS hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan jaksa KPK menghadirkan saksi-saksi perkara keterangan palsu dalam sidang korupsi e-KTP dengan terdakwa Miryam S Haryani.

Perintah itu disampaikan setelah majelis hakim menolak seluruh keberatan atau eksepsi pihak Miryam atas dakwaan jaksa. "Mengadili menolak keberatan tim penasihat hukum Miryam S. Haryani untuk seluruhnya," kata ketua majelis hakim Frangki Tambuwun membacakan putusan sela.

Frangki menyatakan dakwaan jaksa telah memenuhi syarat formal dan material sesuai ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP. "Dan sah menurut hukum serta dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini," katanya.

Miryam sebelumnya mengajukan keberatan atas dakwaan karena menilai perkara keterangan palsu bukan kewenangan Pengadilan Tipikor, melainkan ranah peradilan umum.

Menurut majelis hakim, adanya Pasal 22 UU Pemberantasan Tipikor-yang didakwaan kepada Miryam-untuk

kepentingan memperlancar penyidikan perkara korupsi. "Keberatan penasihat hukum yang mengatakan pengadilan Tipikor tidak berwenang tidak mempunyai alasan hukum sah dan harus ditolak," kata Frangki.

Miryam juga keberatan karena perkara pokok yang menjadikannya terdakwa, yakni korupsi e-KTP. belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga jaksa tak berwenang memproses dirinya sebagai terdakwa pemberi keterangan palsu.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan proses hukum perkara Miryam tak perlu menunggu kasus korupsi e-KTP diputus dan berkekuatan hukum tetap. "Tak ada ketentuan harus menunggu perkara lain selesai. Oleh karenanya keberatan itu tidak beralasan dan harus ditolak," putus Frangki.

Majelis hakim memutuskan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara Miryam. Majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara Miryam berdasarkan dakwaan jaksa.

byu





Original Post

Basuki Ngaku Kasih 50 Ribu Dolar Ke Orang Dekat Patrialis

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-8-8

Basuki Ngaku Kasih 50 Ribu Dolar Ke Orang Dekat Patrialis

DIREKTUR CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman mengaku pernah diminta uang oleh Kamaluddin, orang dekat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Ia lalu memberikan 50 ribu dolar Amerika.

Pengakuan itu disampaikan Basuki dalam pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

"Memang benar Kamal pernah meminta uang pada saya. Saya siapkan uang untuk keperluan pribadi Kamal 20.000 dolar Amerika, 10.000 dolar, 20.000 dolar. Tetapi saya tidak tahu peruntukannya, kalau ada yang ke Patrialis itu di luar sepengetahuan saya," kilah Basuki.

Basuki menyatakan tak pernah berniat menyuap Patrialis Akbar terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK. Ia berdalih bertemu Patrialis semata-mata untuk mengetahui sejauh mana progres uji materi itu di MK.

Ia mengakui pertemuannya dengan Patrialis difasilitasi Kamaluddin. "Saat dikenalkan Patrialis, saya menyambut baik karena dapat informasi yang valid. Banyak rumor yang muncul cukup lama judicial review (uji materi-red) nggak diputus. Pak Patrialis selalu melarang saya bawa tas atau uang, tidak tebersit dalam pikiran saya untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada beliau," kata Basuki.

Basuki keberatan dengan dakwaan jaksa penuntut umum

(JPU) KPK bahwa dirinya menjanjikan uang Rp2 miliar kepada Patrialis jika uji materi diterima.

Dia mengaku Kamaluddin pernah meminta uang Rp2 miliar itu karena mencari informasi mengenai uji materi UU Peternakan dan Kesehatan di MK.

"Namun saya merasa hal tersebut sangat berlebihan dan saya urungkan niat saya dan uang Rp2 mliliar yang sempat saya tukarkan menjadi Dolar Singapura 211.300 untuk kemudian sejumlah 200 ribu yang saya gunakan untuk Saudara Ng Fenny berobat dan sisanya sebanyak 11.300 saya simpan di brankas kantor," ujar Basuki.

Sebelumnya, JPU KPK menuntut Basuki dipenjara 11 tahun, dan denda Rpl miliar subsider 6 bulan kurungan. Basuki dinilai terbukti memberikan uang kepada Patrialis lewat Kamaluddin sebesar 10 ribu dolar Amerika, 20 ribu dolar, 10 ribu dolar dan Rp4 juta. Serta menjanjikan Rp2 miliar jika uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dikabulkan.

UU ini memperbolehkan impor daging kerbau dari India. Meski bukan pemohon uji materi. Basuki berkepentingan jika judicial review UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dikabulkan.

Akibat dibukanya keran impor daging kerbau dari India, omzet perusahaan-perusahaan Basuki berkurang. Selama ini. Basuki mengimpor daging sapi dari Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat.

byu





Original Post

Kesaksian Staf Protokoler Sudutkan Bekas Gubernur Junaidi Hamsyah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-8-8

Kesaksian Staf Protokoler Sudutkan Bekas Gubernur Junaidi Hamsyah

GUBERNUR Bengkulu Ridwan Bukti dan istrinya diciduk KPK lantaran menerima suap terkait proyek peningkatan jalan. Penangkapan ini menambah panjang daftar gubernur Bumi Rafflesia yang terjerat kasus korupsi.

Sebelumnya, Agusrin Maryono Najamuddin diberhentikan pada 14 April 2012 karena terjerat kasus korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sempat bebas di pengadilan tingkat pertama, MA memvonis Agusrin bersalah di tingkat kasasi. Agusrin pun dihukum 4 tahun penjara dalam kasus yang merugikan negara Rp213 miliar itu.

Junaidi Hamsyah, wakil Agus-

rin naik jadi gubernur pada 17 Mei 2012. Niat Junaidi ikut pemilihan gubernur (pilgub) Bengkulu kandas, setelah dia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Mabes Polri.

Junaidi diduga korupsi dana honor Tim Pembina Rumah Sakit Daerah M Yunus, Bengkulu. Dua tahun menyandang status tersangka, pada 12 Juli 2017 Junaidi ditahan.

Perkara Junaidi mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu. Rabu 2 Agustus 2017. Junaidi didakwa melakukan korupsi melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 junto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPjunto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Junaidi mendakwa memper-

kaya diri atau orang lain secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Modusnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Tim Pembina Rumah Sakit M Yunus. Berdasarkan SK itu. Junaidi yang menjadi Tim Pembina berhak menerima honor.

SK Gubernur yang diterbitkan Junaidi itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor61 Tahun 2007 tengang Dewan Pengawas. Berdasarkan Permendagri itu. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak mengenal tim pembina.

Akibat SK itu. Rumah Sakit M Yunus Bengkulu mengeluarkan dana Rp5.4 miliar untuk membayar honor tim pembina.

Termasuk honor untuk Junaidi.

Kemarin, sidang perkara Junaidi memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi. Ada empat saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Mereka yakni bekas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Staf Biro Hukum Setda Bengkulu, staf protokoler hingga asisten pribadi Junaidi.

Dalam sidang. Asnawi A Lamat, bekas Sekda Provinsi Bengkulu menjelaskan, proses perubahan status Rumah Sakit M Yunus yang awalnya dikelola secara swadana menjadi BLUD. Asnawi pernah menjadi Tim Pembina RS M Yunus sewaktu menjabat Asisten I Setda Provinsi Bengkulu.

Bekas Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum

Setda Provinsi Bengkulu, Har-men Hanifah mengakui pernah mengkaji perubahan status RS M Yunus menjadi BLUD. Termasuk mengenai pembentukan Tim Pembina RS M Yunus.

Kesaksian yang memojokkan Junaidi disampaikan Fitrawan, staf protokoler. Ia mengungkapkan, pernah menerima uang dari Darmawi, staf Bagian Keuangan RS M Yunus. Uang itu merupakan honor Junaidi sebagai Tim Pembina RS M Yunus. Fitrawan lalu menyerahkan uang honor itu kepada Erwan, Asisten Pribadi Junaidi.

Menanggapi kesaksian itu. Junaidi berdalih tak tahu asal duit yang diterimanya. Ia be-ralibi asisten pribadi dan staf protokoler tak pernah mencatat uang yang masuk,

gpg





Original Post

Geledah Kantor Kontraktor, KPK Sita Dokumen Dua Koper

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-8-8

Geledah Kantor Kontraktor, KPK Sita Dokumen Dua Koper

Kasus Suap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah kantor Jhoni Wijaya, penyuap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Kali ini penyidik menyasar kantor Jhoni di Kota Padang, Sumatera Barat.

KANTOR pusat dua perusahaan Jhoni, PT Statika Mitra Sarana dan PT Sarana Mitra Saudara berada di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 89, Kota Padang.

Dalam penggeledahan ini, penyidik KPK dikawal polisi. Kepala Polres Kota Padang, Komisaris Besar Chairul Aziz mengaku hanya membantu pengamanan.

Dari k-antor Jhoni, penyidik mengangkut sejumlah barang bukti. "Ada dua koper dokumen yang dibawa penyidik dalam penggeledahan itu," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah.

Dokumen-dokumen itu terkait dengan proyek jalan di Bengkulu

yang digarap perusahaan Jhoni selaku kontraktornya. "Pada pokoknya, berhubungan dengan asal-usul dana suap. Kita tunggu saja hasil penelitian dokumennya terlebih dulu," ujarnya.

Sebelumnya, KPK pernah menggeledah dua rumah Jhoni di Kota Bengkulu. Serta kantor PT Statika Mitra Sarana di RT 10 RW 03 Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Rejang Lebong.

Penggeledahan juga dilakukan di kantor Rico Dian Sari di Kota Bengkulu, kantor gubernur, rumah pribadi dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lili Martiani diamankan KPK pada 20 Juni 2017 karena diduga menerima suap. Pada hari yang sama, penyidik juga mengamankan tiga orang dari swasta dengan barang bukti uang.

KPK akhirnya menetapkan empat tersangka kasus suap ini. "Setelah melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Gubernur Bengkulu terkait dengan fee proyek dan, meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka," beber Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat keterangan pers 21 Juni 2017.

Diduga sebagai penerima,

kata Alexander, yaitu Gubernur Bengkulu Bengkulu Ridwan Mukti (RM), Lily Martiani Maddari (LMM) istri Ridwan Mukti dan Rico Dian Sari (RDS) berprofesi sebagai pengusaha. "Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Direktur PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya (JHW)," urainya.

Menurut Alexander, kasus ini bermula dari pemberian uang terkait fee proyek yang dimenangkan PT SMS di Provinsi Bengkulu. Fee tersebut merupakan bagian dari komitmen 10 persen per proyek yang harus diberikan kepada Gubernur Bengkulu melalui istrinya.

Alexander mengatakan dari dua proyek yang dimenangkan PT SMS. Gubernur Ridwan Mukti dijanjikan Rp4,7 miliar (setelah dipotong pajak) dari

dua proyek di Kabupaten Rejang Lebong. "Yaitu proyek pembangunan atau peningkatan jalan TES-Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp37 miliar dan proyek pembangunan atau peningkatan jalan Curuk Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp 16 miliar," kata Alexander.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan uang senilai Rpl miliar dalam pecahan Rp 100.000 di dalam rumah Ridwan Mukti yang sebelumnya disimpan di dalam brankas.

Tim KPK juga menyita uang senilai Rp26O juta dalam pecahan Rp 100.000 dan Rp50.000 dalam tas ransel di hotel tempat Jhoni Wijaya menginap di Kota Bengkulu,

gpg





Original Post

Di Solo, MK se-Asia Cari Presiden AACC Yang Baru

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2017-8-8

Di Solo, MK se-Asia Cari Presiden AACC Yang Baru

ACARA Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenisnya se-Asia (Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/ AACC) dibuka Ketua MK RI Arief Hidayat di Solo, Jawa Tengah, Senin (7/8).

Acara diawali meeting of the secretary general yang dipimpin Sekjen MK RI M Guntur Hamzah, diikuti 12 negara, yaitu Indonesia, Afghanistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Turki, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Rusia, Thailand, Kyrgyzstan dan Myanmar.

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, pertemuan AACC di Solo bertujuan memilih presiden baru, setelah Presiden ACC dijabat Indonesia selama satu periode atau dua tahun. "Karena saat kongres di Bali belum ada yang siap dan bersifat emergency, akhirnya jabatan diperpanjang hingga satu tahun ke depan. Agustus ini, waktu perpanjangan sudah habis. Sebagai gantinya akan dicari Presiden ACC yang baru," ujar Arief.

Menurut Arief, sejak AACC berdiri, sudah ada tiga presiden dari tiga negara yang menjabat. Pertama, Korea Selatan selama dua tahun, selanjutnya Turki dua tahun dan Indonesia dua tahun. "Tapi, Indonesia diperpanjang satu tahun karena saat itu belum ada satu pun negara yang siap memimpin," ujar Arief.

Selain itu, kata Arief, dalam pertemuan ini akan dibahas soal sekretariat permanen yang saat ini telah ada di tiga negara, yaitu Indonesia (Jakarta) yang berfungsi sebagai organisasi, koordinasi dan perencanaan. Kemudian, Korea Selatan (Seoul) berfungsi sebagai riset dan development. Berikutnya, Turki (Ankara) yang diberi tugas untuk pusat pendidikan peradilan bagi seluruh hakim anggota AACC.

Pertemuan ini, juga bertujuan untuk pengembangan organisasi dan kembali kepada semangat Dasasila. Bandung 1955 yang dicetuskan pertama

kali oleh Presiden Soekarno. "Dalam pertemuan ini juga akan dilakukan MoU dengan Presiden Asosiasi MK se- Afrika (CCGA) untuk kerjasama yang Iebih erat," lanjut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang ini.

Arief menjelaskan, tema yang diusung dalam pertemuan di Solo adalah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi dan demokrasi dalam masyarakat majemuk.

Indonesia, lanjut Arief, telah mempunyai pengalaman sejak lama dalam mengelola masyarakat yang majemuk, mulai Budi Oetomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 hingga founding fathers tahun 1945. "Yang penting, bagaimana kita bisa mengelola negara yang demokratis dengan ideologi Pancasila di tengah masyarakat yang heterogen," tandasnya.

Presiden, kata dia, juga telah meresmikan hari lahir Pancasila 1 Juni dan membentuk lembaga pengamalan Pancasila. "Jadi, MK di seluruh Asia bisa ikut membangun negara yang demokratis berdasarkan idiologi negara masing-masing, sesuai dengan kehidupan masyarakat yang heterogen," ucap Arief.

Yang penting, menurut Arief, pertemuan AACC di Solo mempunyai tiga tujuan, yaitu pertemuan simposium internasional, pembahasan organisasi AACC dan memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi dan pariwisata Indonesia.

Sekjen MK M Guntur Hamzah menambahkan, hasil pertemuan Sekjen MK se-Asia memutuskan untuk mengaktifkan sekretariat permanen yang ada di tiga negara. "Hasil laporan dari tiga negara itu, semua telah berjalan dengan baik," ujar Guntur.

Selain itu, kata Guntur, juga dibahas tentang perlunya liaison officer (LO) yang bertugas menghubungkan dua lembaga untuk berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan antarlembaga setiap sekretariat permanen melalui website, sehingga semua anggota bisa mudah melakukan komunikasi dan kerjasama untuk kepentingan AACC ini.

Juga dibahas rekomendasi untuk pemilihan Presiden AACC yang baru dalam pertemuan Board of Meeting pada Selasa, 8 Agustus. "Kami menawarkan 5 cara pemilihan presiden," kata Guntur.

Dia menjelaskan, pemilihan pertama secara sukarela. Bila

tidak bisa, akan menggunakan cara regional. Bila tidak bisa, melalui joint presiden. Bila tidak bisa, dengan cara alphabet atau abjad. "Ini dinamis, bisa A to Z atau sebaliknya," ujarnya.

Bilapun cara ini tetap tidak bisa, Guntur tidak mempermasalahkan dan organisasi AACC akan tetap jalan terus yang dikoordinasikan oleh permanen secretariat di tiga negara. "Berdasarkan usulan dari beberapa negara, mereka minta Malaysia menjadi Presiden AACC," ujarnya.

Namun, Malaysia belum secara tegas menyetujuan usulan dari beberapa anggota AACC, karena akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Malaysia untuk menentukan apakan usulan tersebut disetujui atau tidak. Hari ini keputusannya.

Hal lainnya, sambung Guntur, keikutsertaan AACC dalam World Conference yang akan digelar bulan September di Lithuania sudah disepakati, bahwa Korea akan bertindak sebagai keynote speakers, Azarbaijan sebagai moderator dan Indonesia sebagai reporter. "Yang akan berangkat Hakim Konstitusi Maria Farida," sebutnya.

tim





Original Post

Densus Tipikor Dapat Cegah Korupsi Dana Desa

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2017-8-8

Densus Tipikor Dapat Cegah Korupsi Dana Desa

KETUA Komisi III DPR Bambang Soesatyo kembali menyatakan dukungan terhadap rencana Polri membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Dia pun yakin, keberadaan Densus nanti akan efektif memberantas dan mencegah korupsi sampai ke pelosok-pelosok daerah. Sebab, Polri memiliki jaringan yang sangat luas untuk menjalankan tugas.

Menurut Bambang, keberadaan Densus Tipikor ini sudah ditunggu tugas yang mendesak untuk ditangani, yaitu pencegahan korupsi dana desa. Dengan pengawasan Densus, dana desa yang jumlahnya mencapai ratusan triliun, diharapkan benar-benar dapat digunakan dengan tepat.

"Densus Tipikor Mabes Polri layak mengemban tugas pencegahan korupsi dana desa. Densus Tipikor diyakini mampu mengemban tugas ini karena jelajah kerja dan operasi Polri sangat luas dan mampu menjangkau hingga pelosok desa," ucap politisi Golkar ini, kemarin.

Karena itu, kata Bambang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan seluruh jajarannya perlu mengambil inisiatif tentang strategi dan pendekatan da-

lam rangka mengamankan penyaluran dan pemanfaatan dana desa. Inisiatif itu hendaknya dituangkan dalam proposal tugas pokok dan fungsi Densus Tipikor.

Inisiatif ini, lanjut Bambang, amat penting. Sebab, penyaluran dan pemanfaatan dana desa selama ini minim pengawasan. Sejauh ini, Pemerintah hanya mengerahkan satu instrumen untuk mengamankan dana desa, yakni Satuan Tugas Dana Desa yang dikerahkan oleh Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Penguatan kebijakan dana desa tidak cukup dengan evaluasi menyeluruh pada aspek aspek tata kelola, mekanisme penyaluran, hingga kejelasan pemanfaatannya. Kebijakan dana desa harus diperkuat dengan pengawasan," jelasnya.

Dalam catatan Bambang, dana desa yang sudah disalurkan mendekati Rp 127 triliun. Makanya, sangat janggal jika dana ratusan triliun rupiah itu tidak didukung dengan pengawasan.

"Niat bersama untuk membangkitkan dan memaksimalkan potensi ekonomi desa akan berantakan jika kebijakan dana desa diterapkan dengan asal-asalan pula."

Dengan lebih dari 74 ribu desa yang berpotensi mendapatkan dana desa, tambah Bambang, tentu diperlukan institusi pengawasan dengan jaringan yang luas hingga ke desa-desa. Daya jelajah seluas itu hanya ada di Polri. Maka, konteks pengawasan dana desa itu relevan dikaitkan dengan rencana Polri membentuk Densus Tipikor.

"Apalagi, rencananya, Densus Tipikor akan dihadirkan pada semua Polda. Tidak ada salahnya jika Pemerintah memberi kepercayaan kepada Densus Tipikor untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dana desa," tandasnya.

usu





Original Post

Saat Rumah Aman Juga Dipertanyakan...

Media Cetak Kompas Halaman 8
2017-8-8

Saat Rumah Aman Juga Dipertanyakan...

Upaya Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menguji kewenangan dan keberadaan KPK tak berhenti. Kali ini, mereka menjadwalkan mendatangi rumah sekap milik KPK, seperti disebut Miko Panji Tirtayasa, salah satu saksi dalam kasus yang ditangani KPK dan narasumber Panitia Angket DPR, baru-baru ini.

Tujuannya, seperti diungkapkan anggota Panitia Angket KPK, Mukhamad Misbakhun, untuk memastikan ada atau tidaknya rumah sekap tersebut. Sebelumnya, saat menanggapi kesaksian Miko. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, panitia angket harus bisa membedakan antara rumah aman (safe house) dan rumah sekap. Febri menegaskan, yang ada adalah rumah aman, bukan rumah sekap.

Dalam Collins English Dictionary, pengertian safe house atau rumah aman adalah tempat seseorang yang bisa menetap untuk sementara dan merasa terlindungi. Biasanya rumah aman diperuntukkan bagi kepentingan penegakan hukum, bahkan saksi penting dan korban dalam perkara tindak pidana.

Rumah aman, dalam penegakan hukum di Indonesia, bertujuan memberikan perlindungan bagi saksi, pelapor, dan korban. Sejumlah regulasi lintas lembaga pun ditetapkan untuk mengatur keberadaan rumah aman tersebut meskipun secara implisit tak disebutkan jenis perlindungan itu. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi, KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan terjadinya tindak pidana korupsi

Pada bagian penjelasan pasal itu disebutkan, pemberian perlindungan melingkupi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau evakuasi termasuk perlindungan hukum. Bentuk evakuasi ini yang kemudian mengarah pada pembentukan dan penempatan seseorang di rumah aman. Ini tak jauh beda dengan tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005. Begitu pula dengan peraturan internal kepolisian lainnya

Pasal 12 A UU No 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jelas dituliskan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berwenang mengelola rumah aman milik lembaga tersebut. Di Amerika Serikat, keberadaan rumah aman untuk melindungi saksi dan korban juga sesuatu yang wajar dan dicantum-

k

kan dalam aturan umum US Code.

Penggunaan rumah aman tak bisa semena-mena. Tiap lembaga, termasuk KPK, punya aturan. Untuk pidana korupsi, tim KPK memberikan perlindungan selama ada permohonan saksi atau pelapor yang terancam. Penempatan di rumah aman adalah langkah terakhir perlindungan saat keamanan saksi atau pelapor tak terjamin. Tahapan awal perlindungan dilakukan dengan pemantauan. Selanjutnya, perlindungan dalam bentuk pemasangan kamera pemantau (CCTV) di rumah saksi, selain pengawalan ketat

Adapun rumah aman yang dimiliki KPK itu bersifat tak tetap. Selama ada yang membutuhkan. KPK akan mencari rumah aman sesuai surat keputusan pimpinan KPK. Lokasi rumah pun disesuaikan situasi fisikJan psikologis saksi serta perkembangan perkara "Tidak pernah tetap. Bisa di apartemen. Bisa juga di rumah, sesuai kebutuhan. Yang pasti, untuk angka (biayanya) sesuai standar," ujar Febri. Untuk apartemen, misalnya, paling tidak dicari yang punya dua kamar tidur untuk saksi atau pelapor dan pengawalnya Begitu pula rumah. Kondisinya dicari yang memadai untuk ditinggali. Harga sewa pun sesuai kondisi lokasi.

Lima orang

Sejak berdiri hingga kini, setidaknya ada lima orang yang pernah dilindungi di rumah aman KPK. Selain Miko dalam perkara suap pemilihan kepala daerah terkait mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, ada juga Yu-lianis dalam perkara korupsi bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

Saat seseorang dievakuasi di rumah aman, kegiatan yang dilakukannya jadi terbatas dan diawasi. Namun, tim KPK tak akan menghalangi jika yang bersangkutan ingin berkumpul bersama keluarga dalam jangka waktu tertentu. Terkait itu, petugas bisa mengantar dan menjemputnya kembali. Perlindungan akan berakhir jika yang bersangkutan merasa sudah cukup aman. KPK akan menghentikan atau menurunkan tingkat perlindungannya Seperti yang dialami Miko, ia meminta KPK mencabut perlindungannya karena dinilai cukup.

Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein mengatakan, perlindungan terhadap saksi, pelapor, dan korban patut diperhatikan. Sebab, dari orang-orang inilah kebenaran terungkap. Karena itu, diperlukan persepsi dan kesadaran penegak hukum untuk mengantisipasi ancaman dari pihak yang merasa terganggu.

(RIANA A IBRAHIM)





Original Post

SIDANG MIRYAM S HARYANI

Media Cetak Kompas Halaman 8
2017-8-8

SIDANG MIRYAM S HARYANI

Miryam S Haryani, terdakwa dalam kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus KTP elektronik, menghadiri persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (7/8). Majelis hakim menolak seluruh keberatan (eksepsi") terdakwa bahwa persidangan harus menunggu hasil persidangan KTP elektronik.

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Sidang dugaan suap

Media Cetak Kompas Halaman 8
2017-8-8

Sidang dugaan suap

terkait uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan terdakwa mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar (kedua dari kanan), kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (7/8). Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan pakar hukum pidana Chairul Huda (kiri).

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Janji Pemberian Uang Diakui

Media Cetak Kompas Halaman 8
2017-8-8

Janji Pemberian Uang Diakui

Importir Sanggup Beri Rp 2 Miliar kepada Patrialis

JAKARTA, KOMPAS - Janji imbalan-Rp 2 miliar dari importir daging Basuki Hariman kepada mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, untuk mengurus uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan diakui Kamaludin dibicarakan langsung dengan Patrialis.

Pengakuan itu disampaikan Kamaludin yang juga orang dekat Patrialis dalam sidang pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Se-nin (7/8). Kamaludin mengaku, saat dirinya menyampaikan kesanggupan Basuki memberikan imbalan Rp 2 miliar. Patrialis juga mengatakan agar Basuki diberi kesempatan mencari hakim MK yang lain untuk memengaruhi putusan uji materi.

"Saya sampaikan kesanggupan Basuki (memberikan imbalan) sebesar Rp 2 miliar kepada Patrialis. Patrialis pun menyampaikan kepada saya untuk memberikan kesempatan bagi Basuki mencari pihak lain. Tak lama kemudian. Patrialis mencari orang untuk membantu Basuki," kata Kamaludin.

Kamaludin menyatakan me-nyesal atas semua tindakan yang telah dia lakukan dengan menjadi perantara antara Basuki dan Patrialis dalam pengurusan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kese-

hatan Hewan. Ia juga mengakui telah menerima uang50.000 dollar AS dari Basuki dan 10.000 dollar AS di antaranya diberikan kepada Patrialis.

"Saya akui, apa yang saya perbuat adalah suatu kesalahan. Saya sungguh menyesali perbuatan saya ini. Saya mohon jaksa menuntut saya sesuai kesalahan yang pernah £aya perbuat dan hukuman yang seringan-ringan-nya Saya menyesali peristiwa ini," tutur Kamaludin.

Dibantah

Namun, pembicaraan terkait janji imbalan Rp 2 miliar itu dibantah Patrialis. Saat diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara ini, Patrialis mengatakan, dirinya malah mempertanyakan janji uang Rp 2 miliar itu. Ini karena janji uang itu, menurut dia, hanya muncul dalam pikiran Kamaludin. "Saya juga ada tanda tanya besar soal uang Rp 2 miliar itu," ucapnya.

Patrialis mengaku tak pernah menerima imbalan apa pun dari Basuki agar uji materi UU Pe-

ternakan dan Kesehatan Hewan dapat segera disidangkan dan diputuskan oleh MK. Terkait uang 10.000 dollar AS yang diterima untuk biaya perjalanan umrah, uang itu diakui Patrialis sebagai pelunasan utang dari Kamaludin. Patrialis mengatakan tak tahu bahwa uang itu berasal dari Basuki.

Bahkan, kegiatannya bermain golf di Batam pada September 2016, menurut Patrialis, dibiayai MK untuk transportasi dan hotel. Sementara biaya bermain golf ditanggung rekannya, Yunas.

Saat kembali bermain golf di Batam pada Oktober, Patrialis menyebutkan, biaya keberangkatan dari Jakarta ke Batam ditanggung rekannya yang juga mantan hakim MK, Hamdan Zoelva. Adapun biaya kepulangannya ditanggung Kamaludin. "Namun, saya juga baru mengetahui belakangan dari jaksa bahwa kepulangan itu dibiayai Kamaludin," ujarnya

Dari beberapa persidangan sebelumnya telah diungkap bahwa sejumlah uang yang diberikan Basuki kepada Kamaludin dengan total nilai 50.000 dollar AS itu di antaranya untuk membiayai kegiatan Patrialis bermain golf dan umrah.

Dalam salah satu persidangan juga diungkap, Patrialis memberikan sejumlah uang kepada rekan perempuannya, Anggita, sebesar 500 dollar AS. Saat di-

hadirkan sebagai saksi, Anggita mengaku sejak mengenal Patrialis pada September 2016 atau pada rentang waktu yang sama saat Patrialis membantu Basuki mengurus uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, dia memperoleh sejumlah hadiah dari Patrialis, di antaranya-mobil Nissan March dan pakaian.

Sementara Basuki selaku terdakwa pemberi suap membantah bahwa inisiatif memberikan sejurnlah uang kepada Patrialis itu datang dari dirinya. Dalam sidang

dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi), Senin pagi, Basuki mengatakan, pemberian uang terjadi atas permintaan Kamaludin.

Basuki menambahkan, dirinya tak pernah menjanjikan pemberian Rp 2 miliar untuk Patrialis. Sebaliknya; uang itu akan digunakan untuk pengobatan anggota stafnya, Ng Fenny, yang juga terdakwa dalam kasus ini.

Basuki mengatakan, tuntutan hukuman 11 tahun penjara oleh jaksa terlampau berat bagi diri-

nya, istri, dan kedua anaknya "Saya mohon majelis hakim dapat memberikan keputusan terbaik karena saya menanggung hidup istri dan dua anak saya," ucapnya.

Pada persidangan sebelumnya, selain Basuki, jaksa pada KPK, Lie Putra Setiawan, juga menuntut Ng Fenny dengan hukuman 10 tahun 6 bulan penjara. Jaksa menyatakan, Basuki dan Ng Fenny terbukti telah memberikan uang kepada Patrialis melalui Kamaludin. Basuki juga dituntut

membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, sedangkan Ng Fenny dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ng Fenny saat menyampaikan nota pembelaannya menuturkan, semua perbuatannya merupakan bagian dari tugasnya sebagai sekretaris pribadi Basuki. Tindakannya sebatas melaksanakan perintah Basuki. "Saya mohon majelis hakim memberikan keputusan yang sesuai dan adil," katanya

(MDN)





Original Post

KPK Siap Putar Rekaman Penyidikan Miryam Haryani di Sidang

Media Online liputan6com
2017-08-08

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak eksepsi terdakwa perkara pemberian keterangan palsu dalam sidang e-KTP Miryam S Haryani.

"Kami dapat informasi hakim di Pengadilan Tipikor menolak eksepsi Miryam. Bagi kami ini positif, karena ke depan akan masuk tahap pembuktian," ujar Juru Bicara KPK Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Febri mengatakan, dengan berlanjutnya persidangan Miryam, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka rekaman penyidikan terhadap politikus Hanura tersebut.

Setidaknya, dengan membuka rekaman penyidikan tersebut, KPK bisa membuktikan terkait ada atau tidaknya dugaan penekanan oleh penyidik terhadap Miryam.

"Dalam tahap pembuktian akan kami putar rekaman pemeriksaan Miryam yang sempat jadi persoalan sebelum Pansus Angket KPK dibentuk," kata dia.

Febri juga mengatakan siap untuk menghadirkan para penyidik yang diduga menekan Miryam dalam persidangan berikutnya.

"Kami ingin buktikan apa yang terjadi saat pemeriksaan. Mari simak bersama proses hukum pada Miryam karena ini terkait perkara e-KTP," terang Febri.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menolak eksepsi penasehat hukum Miryam S Haryani. Majelis menyatakan surat dakwaan terhadap mantan Bendum Hanura tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP.

"Majelis berpendapat dakwaan sudah memenuhi Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP," kata Hakim Franku Tambuwun di Pengadilan Tipikor, Senin (7/8/2017).

Saksikan video menarik di bawah ini

http://news.liputan6.com/read/3050253/kpk-siap-putar-rekaman-penyidikan-miryam-haryani-di-sidang



Original Post

Suami Aktris Ratu Felisha Diperiksa KPK

Media Online metrotvnews.com
2017-08-08

Jakarta: Pengacara Arie Pujianto diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suami dari aktris cantik Ratu Felisha ini ditanya seputar bukti yang diperoleh dari rumah keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahya.

"Penyidik mengklarifikasi barang bukti elektronik yang disita saat penggeledahan saksi Irvanto sebelumnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 7 Agustus 2017.






Arie diperiksa sebagai saksi atas Setya Novanto yang menjadi tersangka dugaan korupsi proyek KTP elektronik bernilai Rp5,9 triliun. Namun Febri enggan menyebut lebih lanjut peran Arie terkait kasus ini.

Sejumlah pengacara acap diperiksa sebagai saksi untuk Novanto. Sebut saja Elza Syarief, Anton Taufik hingga Arie.

Novanto melalui Andi diduga telah mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa KTP-el. KPK menetapkan Setya sebagai tersangka berdasarkan fakta persidangan dengan dua terdakwa Irman dan Sugiharto.

Berdasarkan fakta persidangan, korupsi KTP-el diduga telah direncanakan sejak proses percananaan yang terjadi dalam dua tahap, penganggaran dan proses pengadaan barang dan jasa.

Setya Novanto merupakan tersangka keempat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. Dari pihak eksekutif, KPK telah menetapkan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Baik Irman dan Sugiharto sudah dijatuhi vonis di pengadilan. Namun KPK mengajukan banding karena putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dinilai tidak komprehensif.

Novanto diduga melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/lKYMdJXK-suami-aktris-ratu-felisha-diperiksa-kpk



Original Post

Densus Tipikor Polri Mabes Polri Perlu Didorong untuk Kembangkan Strategi Amankan Ratusan Triliun Rupiah Dana Desa

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-08-08

RMOL. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo kembali menyatakan dukungan terhadap rencana Polri membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Dia pun yakin, keberadaan Densus nanti akan efektif memberantas dan mencegah korupsi sampai ke pelosok-pelosok daerah. Sebab, Polri memiliki jaringan yang sangat luas untuk menjalankan tugas.

Menurut Bambang, keberadaan Densus Tipikor ini sudah ditunggu tugas yang mendesak untuk ditangani, yaitu pencegahan korupsi dana desa. Dengan pengawasan Densus, dana desa yang jumlahnya mencapai ratusan triliun, diharapkan benar-benar dapat digunakan dengan tepat.

"Densus Tipikor Mabes Polri layak mengemban tugas pencegahan korupsi dana desa. Densus Tipikor diyakini mampu mengemban tugas ini karena jelajah kerja dan operasi Polri sangat luas dan mampu menjangkau hingga pelosok desa," ucap politisi Golkar ini, kemarin.

Karena itu, kata Bambang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan seluruh jajarannya perlu mengambil inisiatif tentang strategi dan pendekatan dalam rangka mengamankan penyaluran dan pemanfaatan dana desa. Inisiatif itu hendaknya dituangkan dalam proposal tugas pokok dan fungsi Densus Tipikor.

Inisiatif ini, lanjut Bambang, amat penting. Sebab, penyaluran dan pemanfaatan dana desa selama ini minim pengawasan. Sejauh ini, Pemerintah hanya mengerahkan satu instrumen untuk mengamankan dana desa, yakni Satuan Tugas Dana Desa yang dikerahkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Penguatan kebijakan dana desa tidak cukup dengan evaluasi menyeluruh pada aspek aspek tata kelola, mekanisme penyaluran, hingga kejelasan pemanfaatannya. Kebijakan dana desa harus diperkuat dengan pengawasan," jelasnya.

Dalam catatan Bambang, dana desa yang sudah disalurkan mendekati Rp 127 triliun. Makanya, sangat janggal jika dana ratusan triliun rupiah itu tidak didukung dengan pengawasan. "Niat bersama untuk membangkitkan dan memaksimalkan potensi ekonomi desa akan berantakan jika kebijakan dana desa diterapkan dengan asal-asalan pula."

Dengan lebih dari 74 ribu desa yang berpotensi mendapatkan dana desa, tambah Bambang, tentu diperlukan institusi pengawasan dengan jaringan yang luas hingga ke desa-desa. Daya jelajah seluas itu hanya ada di Polri. Maka, konteks pengawasan dana desa itu relevan dikaitkan dengan rencana Polri membentuk Densus Tipikor.

"Apalagi, rencananya, Densus Tipikor akan dihadirkan pada semua Polda. Tidak ada salahnya jika Pemerintah memberi kepercayaan kepada Densus Tipikor untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dana desa," tandasnya. [zul]

http://hukum.rmol.co/read/2017/08/08/302033/Densus-Tipikor-Polri-Mabes-Polri-Perlu-Didorong-untuk-Kembangkan-Strategi-Amankan-Ratusan-Triliun-Rupiah-Dana-Desa-



Original Post

PENDAFTARAN CPNS: Tanya Apa Saja, Jawabannya Ada Di Sini

Media Online Bisnis.com
2017-08-08

Kabar24.com, JAKARTA - Tahapan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 di dua instansi pemerintah yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA) sudah memasuki hari ke-8 pada hari ini, Selasa (8/8/2017).



Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, tahapan pendaftaran secara online melalui portal resmi https//sscn.bkn.go.id akan berakhir pada 26 Agustus untuk MA dan 31 Agustus untuk Kemenkumham.



Selama 8 hari berjalannya masa pendaftaran online tersebut, ada beragam pertanyaan seputar proses pendaftaran yang diadukan oleh pelamar baik melalui saluran online yakni media sosial, email dan website maupun saluran offline yakni mendatangi helpdesk di BKN, Kementerian PAN-RB, Kemenkumham dan MA.



Beberapa ragam pertanyaan itu misalnya menanyakan soal buruknya koneksi internet, sebagaimana dikeluhkan oleh akun rizalistis di Twitter.



"Hallo min, kok situs http//sscn.bkn.go.id nggak bisa dibuka? Kasian yg di wilayah Maluku Utara sama Papua dong! rizalistis



Akun lelymarce, mempertanyakan teknis mengunduh surat pernyataan. "Selamat pagi min, nggak bisa mengunduh surat pernyataan di situs https//sscn.bkn.go.id Gimnaa caranya biar bisa unduhkemenkumhamRI lelymarce.



Ada beberapa pelamar yang menanyakan perihal kesalahan data. "Mau tanya, apa bisa saya ulang daftar lagi di http//sscn.bkn.go.id lagi, karena saya ada kesalahan dengan tanggal lahir ijazah cpnskumham2017," tanya ArystaDede.



Sebenarnya pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengantisipasi sebagian besar masalah atau kendala yang dipertanyakan oleh para pelamar dengan menyediakan kolom Tanya Jawab (Question and Answer/Q) di portal https//sscn.bkn.go.id.



Di situ terangkum dengan rinci seputar proses pendaftaran hingga pada tahap pengumuman hasil seleksi dalam bentuk Tanya Jawab. Untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu terjadi, ada baiknya para pelamar menyimaknya dengan baik, berikut ini uraiann



A. Pendaftaran



Apakah SSCN itu?

SSCN atau Sistem Seleksi CPNS Nasional adalah situs resmi pendaftaran CPNS secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi CPNS ke seluruh Instansi baik Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagai Panitia Seleksi CPNS Nasional. SSCN dapat diakses dengan alamat https//sscn.bkn.go.id



Berapa Batas Usia Pelamar CPNS Tahun 2017? BACA JUGAPENDAFTARAN CPNS 5 Kesalahan Utama Saat Registrasi. Ini Solusinya PENDAFTARAN CPNS Ikuti Langkah-Langkah ini Agar Lolos Seleksi Administrasi Dokter OZ Indonesia Meninggal Inikah Sifat dan Karakter Wanita Idaman almarhum dr Ryan Thamrin? Batas usia pelamar CPNS Tahun 2017 sesuai dengan pengumuman persyaratan pada masing-masing instansi.



Bagaimana jika data Kependudukan dan Catatan Sipil saya tidak sesuai dengan ijazah?

Hubungi Kantor DUKCAPIL sesuai alamat KTP untuk melakukan perbaikan data sesuai dengan dokumen resmi yang Anda miliki.



Apakah saya dapat melamar lebih dari 1 (satu) instansi?

Untuk formasi CPNS tahun 2017, setiap pelamar CPNS dapat mendaftar 1 (satu) formasi jabatan pada 1 (satu) instansi dalam 1 (satu) kali periode pendaftaran.



Apakah saya dapat melamar lebih dari 1 (satu) jabatan?

Untuk formasi CPNS tahun 2017, setiap pelamar CPNS dapat mendaftar 1 (satu) formasi jabatan pada 1 (satu) instansi dalam 1 (satu) kali periode pendaftaran.



Apakah yang dimaksud periode pendaftaran?

Periode pendaftaran adalah satu kurun waktu tertentu dimana ada beberapa instansi yang membuka pendaftaran pada saat yang bersamaan.



Bagaimana jika saya mengalami kendala pendaftaran pada Instansi yang menggunakan portal mandiri?

Silahkan mengubungi Call Center atau Customer Care Instansi.



Apakah yang dimaksud dengan portal mandiri?

Portal mandiri adalah web pendaftaran CPNS online yang dimiliki oleh instansi yang membuka pendaftaran CPNS.



Bagaimana jika kode Captcha tidak terbaca atau tidak tampil?

Lakukan clear history kemudian refresh browser Anda dengan tekan (ctrl f5).



Bagaimana jika data tempat lahir saya tidak ada di referensi?

Data tempat lahir yang digunakan sampai pada Daerah Tingkat II (Kab/Kota) pada saat anda lahir dan bukan data wilayah pemekaran saat ini. Pastikan data tempat lahir yang anda ketikkan benar.

Jika masih membutuhkan penambahan referensi maka anda dapat melakukan permintaan penambahan data tempat lahir dengan mengklik link tombol HelpDesk HelpDesk SSCN 2017.



Tidak ada tombol "DAFTAR" pada formulir pendaftaran, apa yang harus saya lakukan?

Jadwal pendaftaran belum dibuka atau sudah ditutup di SSCN, hubungi Instansi untuk informasi lebih lanjut.



Pada saat login SSCN, muncul konfirmasi "User Tidak Ditemukan", bagaimana solusinya?

Cek kembali Kartu Informasi Akun SSCN Anda, pastikan username yang anda ketik sesuai dengan username pada Kartu tersebut. Jika masih muncul informasi "User Tidak Ditemukan" maka anda dapat menghubungi HelpDesk SSCN 2017.



Pada saat login SSCN, muncul konfirmasi "User Tidak Ditemukan", bagaimana solusinya?

Kami akan melakukan pengecekan pada database SSCN 2017, untuk itu kami membutuhkan beberapa dokumen (FC KTP, KK) sebagai bukti pencarian data. Anda dapat menghubungi HelpDesk SSCN 2017.



Pada saat login SSCN, muncul konfirmasi "Password Salah", bagaimana solusinya?

Cek kembali Kartu Informasi Akun SSCN Anda untuk memastikan User dan Password sudah terdaftar ke SSCN. Silahkan menuju HelpDesk SSCN 2017.



Sudah melakukan pendaftaran akun SSCN 2017, apakah bisa langsung login untuk melanjutkan pengisian biodata pendaftaran?

Setelah anda melakukan pendaftaran akun SSCN 2017, maka anda dapat langsung melakukan pengisian biodata pendaftaran dengan login menggunakan NIK dan password yang sudah dibuat.



Dapatkah saya mengganti/membatalkan instansi yang telah saya pilih?

Anda tidak dapat mengganti instansi yang telah anda pilih apabila anda sudah menekan tombol kirim.



B. Perbaikan data



Apakah boleh memperbaiki data yang sudah dikirim?



Anda TIDAK DAPAT memperbaiki data yang sudah di kirim, sehingga agar anda BERHATI-HATI dalam mengisi data. Apabila ternyata masih ada data yang perlu diperbaiki setelah dikirim maka data tersebut dapat diperbaiki pada saat setelah lulus ujian dan akan proses pemberkasan untuk penetapan NIP.



Bagaimana cara mengubah pilihan instansi pendaftaran?

Jika anda belum melakukan "simpan" pendaftaran maka anda masih dapat merubah pilihan instansi yang dilamar, namun jika anda telah selesai melakukan pendaftaran maka anda TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERUBAHAN pilihan instansi yg dilamar.



C. Kartu



Bagaimana jika hasil cetak Kartu Informasi Akun SSCN tidak sesuai dengan isian?

Lakukan clear history kemudian refresh browser Anda dengan tekan (ctrl f5).



Bagaimana jika hasil cetak Kartu Pendaftaran SSCN 2017 tidak sesuai dengan isian?

Lakukan clear history kemudian refresh browser Anda dengan tekan (ctrl f5).



Bagaimana cara mencetak ulang Kartu Informasi Akun SSCN 2017?

Silahkan lakukan Log In ke portal SSCN dengan menggunakan NIK dan password yang telah Anda daftarkan pilih menu Riwayat



Bagaimana cara mencetak ulang Kartu Pendaftaran SSCN 2017?

Silahkan lakukan Log In ke portal SSCN dengan menggunakan NIK dan password yang telah Anda daftarkan pilih menu Riwayat



Bagaimana cara mencetak ulang Kartu Peserta Ujian CPNS 2017?

Silahkan lakukan Log In ke portal SSCN dengan menggunakan NIK dan password yang telah Anda daftarkan pilih menu Riwayat



D. Dokumen



Tidak bisa upload (unggah) dokumen?

Pastikan ukuran file yang akan di upload tidak melebihi 300 Kb per file, format file dalam bentuk PDF, apabila melebihi ukuran tersebut maka dengan otomatis file atau berkas yang akan anda upload atau kirim akan gagal atau ditolak



Bagaimana cara upload (unggah) dokumen persyaratan?

Pastikan ukuran file yang akan di upload tidak melebihi 300 Kb, format file dalam bentuk PDF, selanjutnya buka link BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN SSCN 2017 v.1



Berapa ukuran file yang diupload?

1. Pas Foto berwarna maksimal 200 Kb

2. Dokumen lain maksimal 300 Kb per dokumen



Bagaimana agar proses upload dokumen dapat lebih cepat?

Bersihkan cache, cookies (riwayat history) sehingga kita bisa lebih cepat dalam proses upload, gunakan koneksi internet yang cukup besar atau paket internet yang menyediakan space bandwith besar supaya dalam pengiriman file atau berkas bisa berjalan lancar dan sesuai dengan kuota yang telah disediakan.



Dokumen apa saja yang harus di upload?

Persyaratan dokumen apa saja yang harus di upload dapat di lihat pada pengumuman pendaftaran instansi.



Saya sudah melamar secara online, apakah perlu mengirimkan berkas fisik untuk seleksi administrasi?

Anda dapat memperhatikan pengumuman dan menyiapkan berkas-berkas tersebut ketika dibutuhkan pada tahapan tes tertentu.



Bagaimana jika kartu pendaftaran atau kartu ujian saya hilang?

Anda dapat mencetak ulang Kartu Informasi Akun, Kartu Pendaftaran SSCN, Kartu Peserta Ujian melalui login ke portal SSCN.



E.Koneksi



Bagaimana jika aplikasi yang diakses lambat?

Pastikan koneksi internet Anda dalam kondisi stabil. Pastikan layanan internet yang digunakan mempunyai cukup bandwidth.



F.Aduan



Apakah ada biaya pendaftaran CPNS?

Pendaftaran CPNS ini tidak dikenakan biaya. Segera laporkan apabila ada oknum yang meminta sejumlah uang.



Ada oknum yang meminta sejumlah uang untuk dapat meloloskan seleksi CPNS.

Hati-hati penipuan!!! Segera laporkan kepada Panselnas BKN atau pihak berwajib.

http://kabar24.bisnis.com/read/20170808/15/678973/pendaftaran-cpns-tanya-apa-saja-jawabannya-ada-di-sini



Original Post

Cabut Kewarganegaraan Lelaki Arab-Israel

Media Cetak Jawa Pos Halaman 14
2017-8-8

Cabut Kewarganegaraan Lelaki Arab-Israel

JERUSALEM Alaa Raed Ahmad Zayoud harus membayar mahal atas tindak penusukan yang dilakukannya pada Oktober 2015. Minggu (6/8) Pengadilan Distrik Haifa, Israel, mencabut kewarganegaraan pemuda 22 tahun tersebut. Itu merupakan hukuman tambahan karena Juni lalu pengadilan menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada pria Arab-Israel tersebut.

Warga Arab-Israel adalah penduduk Palestina yang tinggal di Israel. Mereka adalah orang-orang yang menolak meninggalkan tanah mereka saat Israel dibentuk pada 1948. Jumlah penduduk Arab-Israel mencapai 1,4 juta jiwa atau 18 persen dari keseluruhan populasi negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu tersebut.

Kewarganegaraan Zayoud tersebut dicabut atas permintaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Israel Aryeh Deri. Itu adalah kasus pencabutan kewarganegaraan pertama di Israel. Alasannya, Zayoud dinilai terlibat dalam aktivitas terorisme karena menabrak prajurit perempuan Israel dan menusuk tiga orang lainnya di dekat Kibbutz Gan Shmuel, Hadera.

Berdasar perundang-undangan di Israel, Mendagri memang boleh mencabut kewarganegaraan penduduk yang terlibat aksi teror.

"Bagi setiap penduduk, selain

hak, ada komitmen. Salah satu komitmen yang penting adalah untuk tetap setia pada negara," ujar Hakim Pengadilan Distrik Haifa Avraham Elyakim saat membacakan putusan.

Saat Zayoud bebas nanti, dia harus memperpanjang status kewarganegaraan sementara yang diberikan pemerintah secara berkala. Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentu punya hak untuk menolak perpanjangan itu.

Keputusan Pengadilan Distrik Haifa tersebut langsung mendapatkan sorotan. Dalam cuitan di akun Twitter-nya, Direktur Human Rights Watch (HRW) untuk wilayah Israel dan Palestina Omar Shakir menuliskan bahwa keputusan pengadilan itu melanggar hukum internasional serta bakal membuat Zayoud stateless alias tak memiliki kewarganegaraan.

Kelompok HAM dan lembaga hukum menegaskan, pencabutan kewarganegaraan itu adalah preseden buruk. Mereka akan mengajukan gugatan atas putusan itu ke Mahkamah Agung (MA) Israel. MA pernah menolak pencabutan kewarganegaraan ekstremis sayap kanan Yigal Amir. Pelaku pembunuhan PM Israel Yitzhak Rabin pada 1995 itu dihukum seumur hidup.

(Reuters/AFP/TheTimes Oflsrael sha /c16/any)





Original Post

KPK Bakal Buka Rekaman Pemeriksaan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 16
2017-8-8

KPK Bakal Buka Rekaman Pemeriksaan

Hakim Tolak Eksepsi, Sidang Miryam Berlanjut

JAKARTA Majelis hakim pengadilan tipikor menolak eksepsi terdakwa Miryam S. Haryani. Keputusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perkara yang menyeret mantan anggota Komisi II DPR itu berlanjut ke tahap berikutnya. Yakni, pemeriksaan saksi dan pembuktian perkara dugaan memberikan keterangan tidak benar dalam sidang e-KTP.

Melalui sidang putusan sela kemarin (7/8), majelis hakim menolak keberatan tim penasihat hukum Miryam yang dibacakan pada sidang eksepsi Senin lalu (24/7). Dalam sidang tersebut, penasihat hukum Miryam menyampaikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK berada dalam yuris-

diksi tindak pidana umum (tipidum). Tidak dalam yurisdiksi tipikor.

Namun, Hakim Ketua Franky Tam-buwun menyatakan, dakwaan JPU KPK tertanggal 3 Juli 2017 yang dimaksud penasihat hukum Miryam sudah memenuhi syarat formal dan materiil. Itu sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP. "Dan sah menurut hukum serta dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara (dugaan memberikan keterangan tidak benar, Red)," ungkap dia.

Franky menegaskan, pengadilan tipikor berwenang mengadili Miryam dalam perkara tersebut. Dalam sidang yang berlangsung singkat itu, dia menetapkan bahwa majelis hakim bakal melanjutkan pemeriksaan perkara Miryam. "Dengan tetap berdasar pada surat dakwaan JPU KPK tertanggal 3

Juli 2017," terangnya. Artinya, sidang berlanjut pada proses selanjutnya.

Menanggapi putusan sela tersebut, Miryam tidak ambil pusing. Dia berjanji taat pada putusan yang sudah dibacakan. "Saya mengikuti proses hukum. Menghormati peradilan," kata dia. Meski tidak menjelaskan secara detail, perempuan berkacamata itu memastikan bakal mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang berikutnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, keputusan majelis hakim menolak eksepsi Miryam sangat positif bagi KPK. Dalam sidang selanjutnya, lembaga antirasuah bakal menghadirkan seluruh bukti yang dibutuhkan. "Termasuk rekaman pemeriksaan Miryam yang sempat menjadi persoalan sebelum Pansus Angket (KPK) dimunculkan," imbuh nya.

(syn/clO/oki)





Original Post

Korupsi Normalisasi Sungai Terencana

Media Cetak Jawa Pos Halaman 25
2017-8-8

Korupsi Normalisasi Sungai Terencana

Anggaran Swakelola Rentan Diakali Sudin

GAMBIR - Kasus dugaan tindak pidana korupsi normalisasi sungai dan kali penghubung Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat 2013 dianggap terencana. Sebab, proyek tersebut dilakukan secara swakelola oleh semua suku dinas (sudin) di lima

wilayah Jakarta.

Anggaran normalisasi, kata Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria, sangat besar untuk dikelola sudin. Seharusnya, mesti ada pengawasan dari dinas terkait untuk penggunaan uang besar. "Kan itu anggaran

swakelola. Semuanya sudin yang atur. Jadi, semau dia. Itu sangat rawan kegiatan fiktif. Jakarta Barat, contohnya," katanya kepada Jawa Posdi Gambir, Jakarta Pusat, kemarin (7/8). Iman menjelaskan, swakelola

merupakan pengadaan barang dan jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. Jadi, pengawasannya sangat lemah karena

dikelola mandiri oleh instansi terkait pemegang proyek.

"Kami tidak kaget pada kasus di Jakarta Barat. Saya prediksi kasus serupa merembet ke sudin-sudin Iain," jelasnya

Menurut dia, dari pengertian tersebut, terlihat bahwa swakelola bersifat mandiri dan dikerjakan sendiri, tidak melalui penyedia. Jadi, bila tetap menggunakan penyedia barang dan jasa seperti toko, kontraktor, konsultan, tenaga ahli dari swasta, PT, dan CV, itu bukan swakelola.

Iman menerangkan, sudin belum bisa mengerjakan proyek-proyek besar secara swakelola. Mekanisme tersebut harus dilakukan secara detail dan terperinci karena anggarannya besar. Biasanya, jelas dia, sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan penghitungan secara terperinci dan detail. Semua barang dan jasa juga ditentukan lebih dulu.

Sebab, jika itu tidak dilakukan, timbul ketidakpastian dan risiko yang besar. "Sudin kaget diberi uang besar. Tapi, tidak bisa sudin saja yang disalahkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga harus bertanggung jawab. Kenapa? Pengawasan anggaran dan

perencanaan mereka lemah," tuturnya.

Terkait pembahasan anggaran swakelola di komisi D sebagai mitra kerja Sudin Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta (sebelumnya bernama Sudin Tata Air DKI lakarta), Iman menyatakan bahwa anggaran swakelola sulit diawasi. Sebab, semuanya diserahkan ke sudin atau instasi terkait. Saat pembahasan, mereka juga memastikan sanggup menjalankan dan bertanggung jawab. "Ya, sudah. Kami pun tidak masuk ke wilayah teknis pengerjaan. Itu kewenangan sudin," tuturnya. "Saya dukung kasus ini diusut tuntas," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kota (Dekot) DKI Jakarta Ferry Iswan mengungkapkan, korupsi sudah menjadi fenomena yang biasa dijumpai di Jakarta. Pelakunya memang tidak jauh dari pemerintahan.

Ferry menilai kasus korupsi pada Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat pada 2013 yang menyeret mantan Wali Kota Jakarta Barat Fatahillah dan Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Barat Asril

Marzuki sebagai terdakwa patut disayangkan. Belum lagi dugaan adanya keterlibatan sejumlah pejabat Iain dalam bancakan dana proyek refungsionalisasi kali dan sungai di Jakarta Barat senilai Rp 66,6 miliar tersebut. Menurut dia, hal itu disebabkan sistem pengawasan kebijakan dan penggunaan anggaran di tingkat pemerintah kota masih sangat rendah.

Ferry menjelaskan, dewan kota yang dibentuk berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 207 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI dan sederet payung hukum lain belum sepenuhnya berperan dalam menjalankan fungsinya. Salah satunya, fungsi pengawasan atau monitoring terhadap kinerja pemerintah kota hingga penggunaan anggaran.

"Sejak dibentuk dan ditetapkan melalui SK, pemerintah tidak pernah lagi melakukan penguatan terhadap dewan kota. Sampai saat ini, dewan kota tidak memiliki kapasitas untuk mengawasi dan mengakses anggaran di

pemerintah kota seperti DPRD," kata Ferry kemarin.

Karena itu, dia berharap pemerintah memberikan tambahan kewenangan dan akses kepada dewan kota untuk lebih berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat pemerintah kota. Mengingat, anggaran yang digelontorkan pemprov untuk tiap-tiap wilayah di DKI Jakarta cukup besar. "Pemkot juga belum legawa menerima dewan kota untuk mengawasi kinerja mereka. Selama ini, dewan kota hanya bekerja secara improvisasi dan spekulasi," tuturnya.

Selain itu. Ferry memberikan masukan agar ke depan tidak ada lagi wali kota atau pejabat lain di tingkat pemerintah kota yang terjerat kasus korupsi. Di antaranya, diadakan penataran atau sosialisasi terhadap para pejabat dan keluarga pejabat soal tindak pidana korupsi serta kontrol gaya hidup. "Sekarang lurah saja sudah bisa beli mobil Pajero. Itu luar biasa. Gaya hidupnya sudah gila banget kan" tuturnya.

(riz/dod/co3/ilo)





Original Post

Presiden Minta Survei Efektivitas Dana Desa

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2017-8-8

Presiden Minta Survei Efektivitas Dana Desa

JAKARTA, (PR).-

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo melakukan survei terkait dengan efektivitas dana desa. Eko mengungkapkan hal tersebut setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (7/8/2017). Pertemuan yang berlangsung tertutup itu juga dijadwalkan dihadiri oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

"Kami akan segera lakukan survei. Badan Pusat Statistik juga akan melakukan survei terkait dengan potensi desa, September nanti," katanya.

Meskipun Jokowi menginstruksikan adanya evaluasi melalui survei terhadap efektivitas dana desa, Eko mengatakan, adanya dana desa selama ini tergolong efektif. Hal itu merujuk kepada perkembangan pembangunan jalan desa dan penahan longsor. Dia menyebutkan, ada pembangunan jalan total sepanjang 66.000 kilometer dan 33.000 unit penahan longsor yang anggaran pembangunannya bersumber dari dana desa.

Menurut dia, pembangunan penahan longsor berpengaruh kepada menurunnya kejadian tanah longsor di beberapa wila- . yah di Indonesia. "Sebelumnya, kejadian tanah longsor di Indonesia banyak. Sementara tahun lalu, yang curah hujannya tinggi, hanya ada tiga kejadian tanah longsor. Itu beberapa nyawa terselamatkan," ujarnya.

Eko juga menyebutkan adanya penambahan jumlah desa penerima dana. Tahun lalu, terdapat 74.754 desa yang menerima dana tersebut, tetapi tahun ini mencapai 74.910 de-

sa. Tingkat penyerapan anggaran pun meningkat. Pada tahun 2015, tingkat penyerapan mencapai 82% dan pada tahun 2016 naik menjadi 97%. "Itu naik signifikan. Artinya, secara administratif, masyarakat desa sudah mampu mengelola dana desa," tuturnya.

Ia mengungkapkan, total dana desa yang digelontorkan pada tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun. Setiap satu desa diesti-masikan bisa mendapatkan dana desa sampai Rp 800 juta. Awal diluncurkan, pada 2015, alokasi dana desa mencapai Rp 20 triliun. Pada tahun 2016, total dana itu meningkat menjadi Rp 47 triliun. Dengan demikian, dalam tiga tahun terakhir, sudah Rp 127 triliun dana digelontorkan ke desa-desa.

Berharap dukungan

Terkait dengan potensi korupsi, Eko mengatakan, ia berharap ada dukungan masyarakat untuk turut mengawasi pengelolaan dana desa. Satuan tugas (satgas) terkait dengan pengawasan dana desa telah dibentuk dan masyarakat bisa menghubungi mereka di nomor 1500040. Satgas juga bisa dimanfaatkan oleh kepala desa bila ada pihak-pihak yang mencoba melakukan kriminalisasi.

Seperti diberitakan, belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam perkara penanganan tindak pidana korupsi alokasi dana desa. Aparatur pemkab dan kepala desa pun ikut menjadi tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah Inspektur Daerah Kabupaten

Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Bagian Administrasi pada Inspektorat Pamekasan Noer Solehhoddin, dan Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi. Satu lagi pejabat yang dijadikan tersangka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya.

Eko menyatakan, ada sebagian lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kerap mencari kesempatan dalam kesempitan untuk bisa ikut menikmati kucuran dana desa. "Kepala desa jangan takut (dengan LSM). Kalau ada pihak yang meng-kriminalisasi kepala desa, jangan segan-segan telefon Satgas Dana Desa. Kami akan lakukan pendampingan," ujarnya.

Ia mengungkapkan, saat ini, pemerintah telah memonitor desa yang dinilai rawan menyelewengkan dana tersebut. Beberapa desa di Sumatra Utara,

Madura, dan pegunungan Papua terpantau ada yang rawan penyelewengan dana desa. "Pola penyelewengannya macam-macam. Ada yang berbentuk pemotongan, proyek ditentukan secara tidak semestinya, dan sebagainya," katanya.

Presiden Joko Widodo sempat menyatakan keprihatinannya terhadap penyelewengan dana desa tersebut. Ia berharap, dana desa -yang pada dasarnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat itu- tidak disalahgunakan. "Saya selalu sampaikan bahwa manajemen dana desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik. Ada pendampingan. Selain itu, harus ada pengawasan yang terus-menerus karena ini terkait uang yang besar sekali," katanya di sela-sela kunjungan kerja di Bali, Jumat (4/8/2017) lalu.

(Muhammad Ashari)***





Original Post

Akhirnya, Kubu Saipul Jamil Pilih Terima Vonis Hakim

Media Online jpnn.com
2017-08-08

jpnn.com - SAIPUL Jamil telah divonis oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta dalam perkara suap terhadap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Putusan dibacakan pada 31 Juli lalu. Setelah mendengarkan putusan, pria yang karib disapa Ipul itu menyatakan pikir-pikir apakah melakukan banding atau tidak.

Hakim memberikan waktu berpikir selama tujuh hari.

Setelah memikirkan dengan matang, kubu Ipul memutuskan menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"(Kubu Ipul) menerima," kata salah satu kuasa hukum Ipul, Tito Hananta Kusuma ketika dikonfirmasi, Senin (7/8).

Tito menjelaskan, alasan mereka menerima vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena ingin fokus melakukan uji materi terhadap Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang pelaksanaan putusan pengadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tito mengatakan, pengajuan uji materi ke MK akan dilakukan bulan depan.

"Kami mau fokus uji MK. Mau ganti agenda (menjadi) perjuangan hukum," ucapnya.

http://www.jpnn.com/news/akhirnya-kubu-saipul-jamil-pilih-terima-vonis-hakim



Original Post

JAKSA penuntut umum (kiri) membacakan tuntutan terhadap terdakwa Asep Hilman

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2017-8-8

JAKSA penuntut umum (kiri) membacakan tuntutan terhadap terdakwa Asep Hilman

JAKSA penuntut umum (kiri) membacakan tuntutan terhadap terdakwa Asep Hilman pada sidang kasus dugaan korupsi pengadaan buku "Aksara Sunda" di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (7/8/2017). Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat tersebut dituntut lima tahun penjara.*

YEDI SUFRIADI/"PR"





Original Post

Asep Hilman Dituntut Lima Tahun Penjara

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2017-8-8

Asep Hilman Dituntut Lima Tahun Penjara

BANDUNG, (PR).-

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Asep Hilman dituntut lima tahun penjara pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (7/8/2017). Menurut jaksa penuntut umum, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tipikor.

Selain menuntut kurungan badan, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda senilai Rp 200 juta. "Apabila tidak membayar denda yang ditetapkan, diberikan hukuman kurungan penjara selama tiga bulan," ujar jaksa, saat membaca amar tuntutan.

Jaksa menyatakan, tuntutan tersebut berdasarkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dan merugikan keuangan negara. Sementara hal yang meringankan, terdakwa dinilai bersikap sopan dan mematuhi tata tertib di dalam ruangan persidangan.

Jaksa menyatakan terdakwa telah melakukan korupsi pengadaan buku Aksara Sunda di Dinas Pendidikan Jabar. Perbuatan terdakwa telah terbukti, salah satunya menandatangani dokumen proyek tersebut.

Atas tuntutan jaksa tersebut, kuasa hukum terdakwa, Saim Aksinudin, Endang Rohendi, dan Cece akan segera melayangkan nota pembelaan (pledoi) pada sidang yang akan dilaksanakan pekan depan. Seusai membacakan tuntutan, pimpinan sidang hakim Endang Makmun mengundur sidang untuk dilanjutkan pekan depan.

Seusai sidang, anggota tim penasihat hukum terdakwa Saim Aksinudin menyatakan tuntutan jaksa tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan. "Pasal 2 itu bunyinya perbuatan melawan hukum karena menandatangani proyek. Perbuatan melawan hukum bagaimana? Tanda tangan yang dibubuhkan dalam proyek itu bukan tanda tangan Asep Hilman," katanya.

Selain itu, saat proyek berjalan Asep

Hilman sedang dalam pelatihan kepemimpinan, bahkan dibebaskan dalam segala tugasnya termasuk proyek buku aksara Sunda. Kemudian dia menolak proyek buku aksara Sunda tersebut "Semua sudah tertuang dalam fakta persidangan tetapi dalam tuntutan jauh berbeda," ujarnya.

Kalau begitu caranya, menurut anggota tim pengacara lainnya, Endang Rohendi, berkesimpulan bahwa jaksa telah

berbuat arogan karena membuat tuntutan tanpa fakta persidangan. "Semua orang tahu Asep Hilman sedang dalam pendidikan, tidak menandatangani proyek dan tidak mengerjakan proyek, tetapi dituntut seperti itu," tuturnya.

Menurut Endang dan Cece, tidak haram jika jaksa menuntut bebas kalau faktanya harus bebas. Hal itu karena pasal yang menjadi dasar tuntutan tidak jelas. "Kalau dasarnya karena tanda tangan, penerima pekerjaan buku aksara Sunda menandatangani juga tetapi tidak dipersoalkan. Sementara Asep Hilman tidak tanda tangan malah dipersoalkan. Kalau begini mah bukan penegakan hukum," ujar Endang.

Hal sama juga dikatakan Saim Aksinudin yang menyebutkan bahwa tanda tangan Asep Hilman sudah diuji di Puslabfor Mabes Polri. Yang bersangkutan melaporkan pemalsuan tanda tangan ke Polda Jabar karena tidak merasa menandatangani proyek aksara Sunda.

Hasilnya sudah jelas dipaparkan ahli dari Puslabfor bahwa hasilnya tidak identik. Kemudian ahli juga sudah menjelaskan bahwa pihak Kejati Jabar juga mengirim surat untuk menguji tanda tangan tersebut, hasilnya tetap noniden-tik. "Jadi jaksa juga sudah tahu bahwa itu bukan tanda tangan Asep Hilman karena sudah dikirim hasilnya, tetapi jaksa seolah memandang sebelah mata hasil Puslabfor tersebut," ujarnya.

Menurut Saim, seharusnya semua menaati hasil dari Puslabfor tersebut karena Puslabfor ini diakui negara, proyustisia semua harus taat. (Yedi Supriadi)***





Original Post

Media