Korupsi Terbongkar, PT DGI Kembalikan Uang Rp 15 Miliar

Media Online jpnn.com
2017-08-09

jpnn.com, JAKARTA - PT Duta Graha Indah (DGI) mengembalikan uang sebesar Rp 15 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengembalian uang itu terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumas Sakit (RS) Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali.

"Pihak PT DGI yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Kontruksi Enjiniring (PT. NKE) telah mengembalikan uang melalui rekening penitipan KPK sehubungan dengan kasus indikasi korupsi Udayana yang sedang kami proses saat ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (8/8).

Febri menjelaskan, pengembalian uang sekitar Rp 15 miliar ke rekening penitipan KPK itu akan masuk dalam berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut. "Jumlah kerugian keuangan negara secara pasti bergantung pada putusan pengadilan nantinya," papar Febri.

Dalam perkara itu, penyidik KPK juga menemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan PT DGI atau Nusa Kontruksi Enjiniring Tbk. Yaitu rekayasa dengan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan rekayasa untuk mengondisikan PT DGI sebagai pemenang tender proyek pembangunan RS Khusus Penyakit Infeksi Udayana.

Dalam dakwaan terhadap mantan Dirut PT DGI, Dudung Purwadi, disebutkan PT DGI diuntungkan dari proyek RS Alkes Universitas Udayana sebesar Rp 25 miliar. Dalam kasis itu pula KPK sempat memeriksa Sandiaga Uno.

Pengusaha muda yang akan segera dilantik sebagai wakil gubernur DKI Jakarta itu pernah menjadi komisaris di PT DGI. KPK menduga Sandiaga mengetahui dugaan kongkalikong sehingga PT DGI memperoleh proyek-proyek dari Permai Group milik M Nazaruddin.(put/JPC)

http://www.jpnn.com/news/korupsi-terbongkar-pt-dgi-kembalikan-uang-rp-15-miliar



Original Post

PT DGI kembalikan Rp15 miliar ke KPK

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-08-09

Jakarta (ANTARA News) - PT Duta Graha Indah (DGI) yang sudah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) Tbk sudah mengembalikan Rp15 miliar kepada KPK terkait penetapan korporasi tersebut sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

"Jadi setelah dicek ke penyidik ada pengembalian atau penitipan uang dari PT DGI kepada KPK karena sedang ada proses hukumyang saat ini sedang berjalan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

"Kita tahu ada PT DGI yang sekarang berubah menjadi PT NKE itu sudah ditetapkan sebagai tersangka korporasi pertama yang ditangani oleh KPK. Jadi ada penitipan terkait proyek di Udayana sekitar Rp15 miliar," tambah Febri.

Berdasarkan surat perintah penyidikan KPK Nomor Sprin.Dik-52/01/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 disebutkan bahwa PT DGI ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010.

Sangkaan terhadap PT DGI berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

"Tentu saja penitipan ini menjadi salah satu bukti yang akan masuk dalam berkas nanti. Setelah putusan barulah nanti ditentukan eksekusi yang akan dilakukan berapa kerugian keuangan negaranya dan siapa yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara itu, nanti ada di putusan hakim," ungkap Febri.

Namun Febri tidak menyebut mengapa hanya Rp15 miliar yang dikembalikan oleh PT DGI. Padahal dalam dakwaan mantan Direktur PT DGI Dudung Purwadi, disebutkan bahwa PT DGI mendapat keuntungan dari pembangunan RS khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 sebesar Rp6,78 miliar dan tahun anggaran 2010 sebesar Rp17,998 miliar sehingga totalnya adalah Rp24,778 miliar.

"Informasi yang saya terima, Rp15 miliar itu terkait dengan penanganan perkara," ungkap Febri.

Saat ini, penjualan saham PT DGI juga sudah dihentikan di Bursa Efek Indonesia sejak 19 Juli 2017.

Saat ini Direktur Utama dijabat oleh Djoko Eko Suprastowo, didampingi tiga direktur yaitu Harry Soesilo Alim, Yetti Heryati dan Ganda Kusuma sedangkan dalam jajaran Dewan Komisaris sebagai Presiden Komisaris adalah AM Hendropriyono, Soehandjono, Latief Effendi Setiono, Tjahjono Soerjodibroto dan Roy Edison Maningkas. Sementara kepemilikan saham dimiliki oleh Lintas Kebayoran Kota (33,03 persen).

Mantan Dirut PT DGI Dudung Purwadi didakwa bersama-sama dengan mantan bendahara partai Demokrat Muhammad Nazarudin dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Made Meregawa melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan RS khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana TA 2009 dan 2010 dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai rekanan sehingga memperkaya PT DGI pada 2009 setidaknya sebesar Rp6,78 miliar dan pada 2010 setidaknya Rp17,998 miliar dan memperkaya M Nazaruddin dan korporasi di bawah kendalinya sejumlah Rp10,29 miliar.

Sedangkan pada proyek pembangunan Wisma Atlit dan gedung serbaguna provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011, perbuatan Dudung menyebabkan PT DGI mendapat keuntungan sebesar Rp42,717 miliar dan memperkaya M Nazruddin sebesar Rp4,675 miliar serta Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlit Palembang (KPWA) Rizal Abdullah sebesar Rp500 juta sehingga seluruhnya merugikan negara sebesar Rp54,7 miliar.

Dalam perkara Wisma Atlet, bekas manajer pemasaran PT Duta Graha Indah El Idris divonis 2 tahun penjara dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games Palembang pada 2011.Editor: Suryanto

http://www.antaranews.com/berita/645584/pt-dgi-kembalikan-rp15-miliar-ke-kpk



Original Post

Labora Sitorus siap ajukan PK

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-08-09

Sorong (ANTARA News) - Perkara Labora Sitorus, mantan polisi yang divonis 15 tahun penjara karena pencucian uang dan illegal logging memasuki babak baru dengan menyatakan akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan hukumnya.

Berkaitan dengan PK putusan Labora Sitorus, tim kuasa hukumnya yang dipimpin Muchtar Pakpahan mendatangi Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat, Selasa, untuk melihat dan pemeriksaan berkas perkara Labora.

Muchtar Pakpahan mengatakan, kedatangannya bersama tim di Pengadilan dan beberapa pihak terkait di Kota Sorong untuk mengumpulkan data-data dengan tujuan mengajukan PK putusan Labora.

Dia mengatakan, pengumpulan data belum final namun data yang telah dikumpulkan sudah cukup kuat sebagai dasar untuk pengajuan PK.

"Kami belum bisa memastikan kapan mengajukan PK karena pengumpulan data masih terus berlanjut hingga mendapat data-data yang benar-benar akurat dan dapat dijadikan alasan kuat untuk PK," ujarnya.

Muchtar menilai banyak kejanggalan dalam perkara Labora Sitorus. Namun dia belum bisa menyebut kejanggalan tersebut karena pengumpulan data belum final.

Selain sebagai kuasa hukum,menurut Muchtar, dirinya adalah ketua serikat buruh yang sangat prihatin terhadap kasus Labora yang menyebabkan sekitar 600 orang kehilangan pekerjaan.

"Menciptakan lapangan kerja bagi 600 orang masyarakat tidaklah mudah. Sebab itu, kami mengupayakan agar ada keadilan yang sesungguhnya terhadap Laboraserta perusahaannya bisa beroperasi kembali menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ungkap dia. Editor: Suryanto

http://www.antaranews.com/berita/645583/labora-sitorus-siap-ajukan-pk



Original Post

Divonis 15 Tahun Penjara, Labora Sitorus Mau Ajukan PK

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-08-09

RMOL. Perkara Labora Sitorus memasuki babak baru. Mantan anggota polisi yang divonis 15 tahun penjara karena kasus pencucian uang dan illegal logging tersebut mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan hukumnya. Tim kuasa hukum Labora yang dipimpin Muchtar Pakpahan mendatangi Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat, Selasa (8/8). ,

Kedatangannya mereka beberapa pihak terkait di Kota Sorong untuk mengumpulkan data-data dengan tujuan mengajukan PK putusan Labora.

"Kami belum bisa memastikan kapan mengajukan PK karena pengumpulan data masih terus berlanjut hingga mendapat data-data yang benar-benar akurat dan dapat dijadikan alasan kuat untuk PK," ujar Muchtar seperti dilansir Antara.

Dia menilai banyak kejanggalan dalam perkara Labora Sitorus. Namun dia belum bisa menyebut kejanggalan tersebut karena pengumpulan data belum final.

Selain sebagai kuasa hukum, menurut Muchtar, dirinya adalah ketua serikat buruh yang sangat prihatin terhadap kasus Labora yang menyebabkan sekitar 600 orang kehilangan pekerjaan.

"Menciptakan lapangan kerja bagi 600 orang masyarakat tidaklah mudah. Sebab itu, kami mengupayakan agar ada keadilan yang sesungguhnya terhadap Labora serta perusahaannya bisa beroperasi kembali menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ungkap dia. [zul]

http://hukum.rmol.co/read/2017/08/09/302221/Divonis-15-Tahun-Penjara,-Labora-Sitorus-Mau-Ajukan-PK-



Original Post

Bareskrim Limpahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Cetak Sawah

Media Online metrotvnews.com
2017-08-09

Jakarta: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melimpahkan tersangka dugaan korupsi kasus program cetak aawah di Kabupaten Ketalang, Kalimantan Barat, di Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2012, Upik Rosalina Wasrin ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Pelimpahan dilakukan pada Selasa 8 Agustus 2017.

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Cahyono Wibowo menyebut, pelimpahan dilakukan hari ini, Selasa 8 Agustus 2017.






"Sumbernya berasal dari dana yang ada pada beberapa BUMN donatur," kata Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Cahyono Wibowo dalam keterangan tertulis.

Dia membeberkan, program cetak sawah dilakukan dan diinisiasi oleh Kementerian BUMN tahun 2012 oleh PR SHS dengan alokasi anggaran mencapai Rp317 miliar.

"Dari hasil investogasi diketahui nilai pekerjaan yang telah dibayarkan kepada pelaksana pekerjaan adalah Rp212 miliar," ungkapnya.

Rincian pekerjaan yang dilakukan meliputi pekerjaan jasa konsultasi studi kelayakan dan perencaan pembukaan lahan cetak sawah seluas 3.000 Ha oleh PT Indra Karya. Dia melanjutkan, pembukaan laham cetak sawah dan infrastruktur penunjang lainnya seluas 1.500 Ha dilakukan oleh PT Brantas Abipraya, untuk jasa konsultasj pengawas pembukaan lahan cetak sawah dan infrastruktur penunjang lainnya oleh PT Yodya Karya, dan pekerjaan pembukaan lahan cetak sawah dan infrastruktur penunjang lainnya seluas 1.500 Ha oleh PT Hutama Karya.

"Program kegiatan cetak sawah di Kabupaten Ketapang, diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, baik proses penyiapan anggaran, teknis cetak sawah maupun proses pengadaannya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp67 miliar," bebernya.

Selanjutnya ungkap dia, pihaknya telah menyita duit sebanyak Rp69 miliar. Dia mengatakan, penyitaan itu dilakukan untuk menyelamatjan uang negara. Sementara Upik adalah mantan Asisten Deputi PKBL Deputi RPS Kementerian BUMN sekaligus Ketua Tim Kerja Program BUMN 2012 serta Dirut PT Sang Hyang Seri.
(AZF)

http://news.metrotvnews.com/hukum/zNPdnBAN-bareskrim-limpahkan-tersangka-dan-barang-bukti-kasus-cetak-sawah



Original Post

Stop Kriminalisasi Konsumen

Media Cetak Koran Tempo Halaman 19
2017-8-9

Stop Kriminalisasi Konsumen

Kasus yang menyeret artis komika Muhadkly M.T. alias Acho menunjukkan posisi lemah konsumen di hadapan pengembang permukiman. Acho, yang mengungkapkan aspirasinya seputar apartemen tempat ia tinggal, malah dilaporkan ke penegak hukum dengan tuduhan pencemaran nama.

Kasus Acho berawal saat ia mempertanyakan komitmen pengembang perihal fasilitas ruang hijau seluas 10 hektare yang pernah dijanjikan dan belakangan sebagian disulap menjadi bangunan. Pertanyaan itu ia tulis di blog pribadinya pada 8 Maret 2015. Acho dan warga juga mempertanyakan mahalnya iuran pemeliharaan lingkungan, transparansi pengelolaannya, sampai soal pengenaan pajak bumi dan bangunan oleh pengelola.

Rupanya PT Duta Paramindo Sejahtera, pengelola apartemen Green Pramuka City, tak ingin menanggapi keluhan Acho dengan kepala dingin. Mereka memilih melaporkan Acho ke polisi dengan tudingan mencemarkan nama sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 310-311 KUHP. Seperti biasa, polisi begitu cekatan memproses laporan pengembang.

Respons pengelola dan pengembang semacam ini menunjukkan sikap arogan. Mereka terkesan tak ingin menyelesaikan keluhan Acho (dan warga), yang sesungguhnya bisa dilakukan lewat sebuah mediasi.

Harus diingat, langkah Acho menyampaikan keluhan itu dilindungi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen. Di sana disebutkan bahwa konsumen berhak didengarkan pendapat dan keluhannya. Undang-Undang tentang Rumah Susun pun memungkinkan langkah seperti yang dilakukan Acho ini. Juga tidak keliru Acho menuliskan keluhannya lewat media sosial, sepanjang yang ia utarakan adalah fakta dan bukan hoax.

Kriminalisasi semacam itu mau tak mau menimbulkan dugaan bahwa pengembang memang ingin membungkam suara konsumen yang kritis. Bukan tak mungkin langkah ini diambil mengikuti preseden beberapa kasus serupa sebelumnya. Salah satu yang terkenal adalah saat PT Duta Pertiwi-pengembang ruko di ITC Mangga Dua-menyeret Koe Seng Seng, salah satu pemilik ruko, ke pengadilan. Seng Seng waktu itu menulis surat pembaca ke media cetakmengeluhkan status tanah yang dibelinya. Kasus ini bergulir sampai ke Mahkamah Agung dan Seng Seng didenda Rp 1 miliar.

Berulangnya upaya kriminalisasi konsumen ini dikhawatirkan kian menebarkan rasa takut di kalangan warga untuk bereaksi jika mendapat pelayanan buruk. Padahal pengajuan penghuni perumahan dan apartemen saat ini cukup besar. Jumlah aduannya di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, misalnya, menduduki urutan kedua, sebesar 18 persen.

Tim jaksa penuntut yang sedang memeriksa kasus ini seharusnya menghentikan perkara dengan wewenang yang dimiliki. Pengembang serta penyedia produk dan jasa lainnya semestinya sadar bahwa pengaduan konsumen ini dilindungi undang-undang. Kejaksaan seharusnya memiliki akal sehat dan nurani. Konsumen yang menyuarakan haknya tak boleh dikriminalkan. Preseden kasus Koe Seng Seng tak boleh terulang.

REDAKSI





Original Post

Sulitnya Mencari Penerus Artidjo

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2017-8-9

Sulitnya Mencari Penerus Artidjo

SEBAB disebut sebagai wakil Tuhan, derajat hakim mestinya sangat tinggi, jauh di atas mereka yang bukan wakil Tuhan. Terlebih hakim agung, sudah sepantasnya mereka lebih tinggi lagi level kualitasnya, baik kualitas intelektual, integritas, imparsialitas, kenegarawanan, maupun pengelolaan yudisialnya. Mencari orang dengan derajat yang tinggi, bahkan amat tinggi seperti itu jelas tidak gampang. Fakta lapangan kerap berkebalikan dengan kebutuhan. Itu pula yang kini sedang terjadi di negeri ini.

Komisi Yudisial dan tim panel ahli yang tengah menyeleksi calon hakim agung mengeluh bahwa ada penurunan kualitas dari calon-calon yang kini sedang menghadapi tahap tes tahap akhir, yakni wawancara terbuka. Tak disangka, rupanya banyak hakim yang gelagapan ketika ditanya soal mendasar tentang teori dan filsafat hukum. Tak sedikit pula yang terdiam saat tim panel mengajukan pertanyaan sederhana terkait dengan kode etik profesi hakim.

Padahal, mestinya mereka punya pengetahuan mumpuni soal hukum karena jika mengacu pada Pasal 7 angka 6 UV Mahkamah Agung, calon hakim agung harus berpengalaman

sedikitnya 20 tahun, termasuk minimal 3 tahun menjadi hakim tinggi. Ada pula calon yang telah berkiprah sekian lama di lingkungan Mahkamah Agung, markasnya para hakim agung, tapi nyatanya banyak pertanyaan yang tak bisa mereka jawab dengan gamblang.

Pertanyaan kita, mau dibawa ke mana Mahkamah Agung bila level kualitas caloncalon hakim agungnya meragukan? Lantas bagaimana nasib peradilan di Indonesia kalau mutu para penjaga rn u r u a h -nya malah di bawah standar? Sejatinya, untuk mengantisipasi masalah kualitas, juga kuantitas calon, seleksi hakim agung tak dibatasi hanya untuk calon internal.

?

Calon dari luar alias hakim nonkarier dibolehkan ikut seleksi menjadi hakim agung.

Bahkan, ketika tahun lalu Komisi Yudisial mencoba door to door ke kampus-kampus untuk menggaet calon dari kalangan akademisi, responsnya sangat kurang. Dari fakta tersebut, ada dua hal yang mesti kita beri garis tebal. Pertama, internal Mahkamah Agung perlu memperkeras upaya pembenahan kualitas lembaga dan personal, tak hanya di tingkat bawah, tapi juga di level menengah dan atas. Ketika i mereka belum selesai di tingkat dasar kemampuan teknis dan intelektualitas, sulit kita berharap

mereka mampu menjaga komitmen dan integritas sebagai pengadil.

Lalu untuk mampu menarik calon-calon eksternal, rasanya para pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk serius mencari terobosan-terobosan brilian. Pola yang sekarang sudah terbukti tak mampu menarik orang-orang terbaik yang ada di luar lingkungan peradilan untuk masuk. Mesti ada langkah luar biasa untuk itu sembari bersama-sama pula menghilangkan sentimen antihakim nonkarier yang sampai sekarang masih bercokol di mahkamah.

Ambillah sosok Artidjo Alkostar sebagai patokan. Ia hakim agung yang berasal dari nonkarier yang kini justru disegani karena kemampuan, keberanian, dan integritasnya yang di atas rata-rata. Seluruh calon hakim agung, baik karier maupun nonkarier, sudah sepatutnya memasang takaran kemampuan, keberanian, integritas yang sama dengan Artidjo ketika kelak mereka menjadi hakim agung. Penegakan hukum di negeri ini masih jauh dari sempurna. Jelas kita membutuhkan pengadil, terutama hakim agung, yang semua sisi kualitasnya tak sekadar tinggi, tapi juga mumpuni.

REDAKSI





Original Post

DISOROT KAMERA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2017-8-9

DISOROT KAMERA

Bekas anggota DPR Partai Gerindra Rindoko Dahono Wingit meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, kemarin. Rindoko diperiksa sebagai saksi terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) dengan tersangka Setya Novanto.

PATRARIZKI SYAHPUTRA/RAKYAT MERDEKA





Original Post

Menteri Rini Klaim Pembentukan Holding BUMN Tak Ada Masalah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 15
2017-8-9

Menteri Rini Klaim Pembentukan Holding BUMN Tak Ada Masalah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengklaim proses pembentukan holding perusahaan pelat merah sudah tidak ada masalah dan bisa segera dilanjutkan.

SEBELUMNYA, penggabungan BUMN dalam satu induk usaha ini sempat terkendala akibat muncul gugatan uji materi di Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas (PT). Namun gugatan tersebut akhirnya ditolak MA.

Namun begitu, Rini menegaskan, pembentukan holding BUMN masih harus dibahas kembali bersama Komisi VI DPR, karena usulan pembahasan itu adalah inisiatif dari pemerintah dan DPR. Selain itu, dirinya juga masih belum bisa membahas holding BUMN di Senayan, dan kembali digantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Sekarang sudah tidak ada masalah karena gugatannya ditolak di MA. dan bisa segera terbentuk.Tapi akan ada pembahasan dulu di Komisi VI, kan kita mitra dengan DPR. Jadi, nanti Menteri Keuangan masih mewakili BUMN, kan ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk mewakili," kata Rini di Pulau Liran, Maluku Barat Daya, kemarin.

Menurutnya, pembahasan rencananya dilakukan dalam waktu dekat usai reses DPR berakhir. Di Komisi VI beberapa waktu lalu ada rapat kerja (raker). Mereka juga sudah bertanya-tanya soal pembentukan holding.

"Tentunya kita ingin menyelesaikan itu, jadi mereka mengusulkan setelah reses ini kita akan raker. Harapannya, rencana pembentukan BUMN dapat lebih matang sebelum dieksekusi pada berbagai sektor." tegas Rini.

Jangan Tergesa-gesa

Ketua BUMN Watch Naldy Nazar Haroen mengatakan, hingga saat ini konsep pembentukan holding masih belum matang 100 persen. Sehingga dikhawatirkan fungsi holding setelah terbentuk nanti jadi tidak maksimal.

"Kami minta Kementerian BUMN tidak tergesa-gesa membentuk holding BUMN di semua Uni bisnis. Kalau kita lihat, dari prosesnya saja tidak matang, buktinya belum ada satu pun holding BUMN yang terbentuk

di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo." kata Naldy kepada Rakyat Merdeka.

Berkaca dari pengalaman, perhatian pemerintah terhadap holding BUMN yang sudah terbentuk juga dinilai tidak maksimal. Hal ini terlihat masih adanya holding BUMN yang tidak akur saat menjalankan bisnis.

"Contoh, di Pupuk Indonesia, Semen Indonesia, atau PTPN yang bisnisnya masih sendiri-sendiri dan ada dirut masing-masing. Harusnya kalau sudah holding, direksinya dikecilkan, tunggal saja. Holding itu tidak sekadar menggabungkan beberapa perusahaan ke dalam satu induk usaha. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan matang," tegasnya.

Menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Ke-72, Menteri Rini Soemarno mengajak 14 perusahaan pelat merah meningkatkan kontribusinya membangun daerah-daerah terluar, salah satunya di Kabupaten Maluku Barat Daya.

"Dalam membangun sebuah daerah dibutuhkan investasi dan sinergi antar BUMN. BUMN diharapkan tidak hanya membantu dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) melainkan juga menanamkan modalnya. Untuk itu,kami selalu membuat program Sinergi BUMN untuk memaksimalkan peran BUMN dalam membangun daerah-daerah terjauh dan di perbatasan seperti di Kabupaten Maluku Barat Daya." ujar Rini.

Melalui program BUMN Hadir untuk Negeri, kumpulan BUMN ini juga menyerahkan sejumlah bantuan, antara lain bantuan renovasi gereja, sekolah, bantuan peralatan sekolah, mobil angkutan desa dan hasil bumi,renovasi perumahan,elektrifikasi rumah warga, sekolah dan lampu jalan, pembangunan sumur bor dan MCK. serta rehabilitasi perumahan guru.

Terlibat dalam kegiatan tersebut sejumlah BUMN, yakni Telkom, BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri. Jasa Raharja, Kimia Farma. Pertamina, PLN, dan Taspen. Pembangunan di Pulau Liran juga diharapkan dapat terlaksana dengan optimal atas dukungan BUMN sektor transportasi dan logistik, yakni Pos Indonesia, Pelni dan ASDP.

nov





Original Post

Calon Hakim Agung Dipuji-puji Netizen

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-8-9

Calon Hakim Agung Dipuji-puji Netizen

KOMISI Yudisial (KY) telah meloloskan 14 nama calon hakim agung dalam proses seleksi dan rekrutmen tahap III. Nama yang paling "menonjol" adalah Ali Hanafiah Selian. Alasannya, Ali diketahui sebagai calon hakim agung termiskin, dengan harga kurang dari Rp400 juta.

Berdasarkan data laporan harta kekayaan terakhiryang disetor Ali ke KPK, dosen UIN Jakarta ini memiliki rumah di Depok seharga Rp 308 juta.

Adapun kendaraan yang ia tumpangi senilai Rp 242 juta, yang terdiri atas Toyota Rush 2013 seharga Rp 215 juta dan dua sepeda motor. Ditambah

harta lainnya, Ali total memiliki harta Rp 655 juta. Namun, dengan utang Rp 265 juta, harta riil yang dimiliki Ali hanya sebesar Rp 390 juta.

Jumlah harta Ali kalah dibanding calon hakim agung lainnya. Contohnya, Gazalba Saleh yang diketahui memilik harta sekitar Rp 1,2 miliar. Atau Jaliansyah yang diketahui memiliki belasan rekening dan sejumlah tanah. Ditemui sejumlah media, kemarin, Ali mengaku sudah menjadi dosen sejak 2002 silam. Dia pertama mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta. Selain itu diajuga mengajar di sejumlah universitas lain seperti UPN Jakarta dan Universitas Pamulang. Penghasilan lain didapat Ali dari honor memberi ceramah keagamaan dan mengisi seminar. Penghasilan istri yang

bekerja sebagai karyawan di sebuah bank swasta juga menambah keuangan keluarga.

"Kalau ada jadwal, berapa pun honornya ya dateng. Jadi tidak pernah memikirkan honor, untuk dosen itu kecil sekali honornya, tapi bagi saya itu pengabdian, bagi muslim itu ibadah," tutur Ali yang meraih Sl dari Universitas Syah Kuala, Aceh.

Soal hartanya yang dikorek Pansel KY, Ali mempersilakannya. Dia pun tak malu menjadi calon hakim termiskin. "Saya kira bagus-bagus saja. Hakim agung kan pejabat negara, harus siap. Siap terbuka melaporkan kepada publik kekayaanya itukan memang pertanggungjawabannya. Ini bukan membuka aib orang. Kalau memang tidak siap ya jangan masuk ke ranah itu," tegasnya.

Menanggapi calon hakim agung termiskin ini, netizen menaruh harapan. Pembaca di link berita terkait

memuji Ali yang dinilai sederhana. "Mungkin itu lebih berkah," tulis akun @jokow2

Sementara pembaca dengan akun @ ahmadbasahir berharap Ali tetap istiqomah dalam kesederhanaannya sebagai akademisi. "Semoga amanah kalau terpilih dan tidan goyang dengan godaan," doanya.

Akun @tarsun juga berpandangan sama. Dia mewanti-wanti Ali. Jangan sampai nanti kalau sudah jadi hakim agung hartanya melejit. "Jadi puluhan milyar dan punya simpanan istri muda. Begitu kenyataan sekarang."

Sedangkan akun @joyl23 berpendapat lain. "Miskin saat ini bukan berarti tidak akan korupsi. Karena banyak orang tidak korupsi karena memang tidak punya kesempatan," ingat dia. Netizen @cintaindonesia2012 menambahkan. "Kaya atau miskin bukan ukuran. Yang harus terukur itu mental, moral dan ahlak."

Sementara itu, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta mendukung Ali. "Mungkin awalnya di kampus, aktif di lembaga kemasyarakatan atau bahkan ada beberapa dosen kita yang diminta oleh negara untuk bertugas di komisi-komisi, misalnya di Komnas HAM, KPAI. Nah, kita dari kampus itu kita support," kata Kepala Jurusan Hukum UIN, Halim di, Ciputat, Tangerang Selatan, kemarin.

Di mata koleganya, Ali dikenal sebagai orang yangs sederhana dan mudah bergaul. Selain itu, Ali juga menjadi dosen yang beranggung jawab. "Beliau orangnya juga sangat komunikatif," ujar Halim.

Malahan, saat seleksi hakim agung, Ali mengajak teman-temannya untuk ikut mendaftar. Ali bukannya takut dapat saingan, malah ia berharap semakin banyak yang mendaftar maka Mahkamah Agung akan semakin banyak peluang mendapatkan hakim agung yang profesional.

faq





Original Post

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2017-8-9

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

No. 489PdlG/2016PN JH-SI

IKLAN





Original Post

Bekas Kadisdik Jabar Dituntut 5 Tahun Bui

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-8-9

Bekas Kadisdik Jabar Dituntut 5 Tahun Bui

ASEP Hilman dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Bekas Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dinilai terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan buku aksara Sunda tahun 2010.

Menurut jaksa penuntut umum. Asep terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55 ayat Ike-1 KUHP, sebagaimana dakwaan primer.

Tuntutan ini sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yakni Asep tak berterus terang dan memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan. Perbuatan terdakwa merugikan negara dan mencoreng nama Dinas Pendidikan Jawa Barat. "Hal meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan," kata jaksa.

Kuasa hukum Asep menyatakan bakal menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa. Asep menambahkan, bakal menyusun sendiri pledoinya.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Endang Makmun memutuskan menunda sidang selama sepekan untuk memberikan kesempatan kepada Asep dan kuasa hukumnya membuat pledoi.

Pengadaan buku aksara Sunda dilakukan ketika Asep masih menjabat Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Awalnya, Asep mengaju-

kan anggaran Rp7 miliar. Belakangan direvisi. Asep selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan buku ini. Namun langsung menetapkan harga Rp4.7 miliar.

Tender pengadaan buku dimenangkan PT Gelora Megah. Tapi pengerjaannya diserahkan kepada CV Walatra.

Dalam kontrak disebutkan buku yang dicetak dan akan didistribusikan sebanyak 104.444 eksemplar. Namun rekanan hanya mendistribusikan 32.805 eksemplar.

Meski ada kekurangan jumlah buku. Asep tetap menandatangani berita acara serah terima pengerjaan pencetakan buku.

PT Gelora Megah Sejahtera lalu menerima pembayaran Rp4,7 miliar. Uang pembayaran diserahkan kepada diambil CV Walatra yang melakukan pencetakan buku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Kementerian Pendidikan, pengadaan buku aksara Sunda hanya menelan biaya Rp 767 juta. Terjadi kemahalan harga mencapai Rp 3,7 miliar.

Asep dianggap telah memperkaya orang lain atau korporasi yakni Adang Sutisna Halim, Direktur CV Walatra yang mengakibatkan negara merugi Rp 3,9 miliar, sebagaimana audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

byu





Original Post

Korupsi Bansos Penyertaan Modal, Herliyan Saleh Dipenjara 7,5 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-8-9

Korupsi Bansos Penyertaan Modal, Herliyan Saleh Dipenjara 7,5 Tahun

BEKAS Bupati Bengkalis Herliyan Saleh divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti korupsi dana bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2012 yang merugikan negara Rp 29 miliar. Herliyan juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta atau subsider 6 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Herliyan Saleh terbukti turut serta dalam tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsider," kata Ketua Majelis Hakim Marsudin Nainggolan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Selasa, 11 Oktober 2016.

Putusan hakim terhadap Herliyan Saleh tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Yusuf Luqita sebelumnya yang meminta majelis hakim menjatuhkan vonis 8,5 tahun dan denda Rp 500 juta.

Putusan yang sama juga diber-

ikan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Azrafiani Rauh dengan vonis 1 tahun 6 bulan, denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Keduanya diajukan ke persidangan atas kasus yang sama dengan berkas terpisah.

Putusan terhadap Azrafiani juga jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menghukum terdakwa 8 tahun 6 bulan.

"Terdakwa Azrafiani tidak terbukti menikmati uang korupsi sesuai dakwaan premier," ucap Hakim Marsudin.

Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa kedua terdakwa tidak terbukti memperoleh harta benda atau menikmati uang korupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair," kata Marsudin.

Namun hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan sekunder Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

"Terdakwa terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan sekunder, hakim sepakat menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan ."jelasnya.

Kasus korupsi bansos Bengkalis terjadi pada 2012. Anggaran bansos senilai Rp 272 miliar disalurkan kepada 2.000 lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan yang diduga fiktif, karena tak jelas jenis kegiatan dan tujuan sosialnya.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) men-

emukan adanya indikasi korupsi duit negara Rp 29 miliar dalam penyaluran dana bansos itu.

Dalam kasus ini, penyidik Polda Riau meminta keterangan dari 72 saksi, baik dari kalangan legislator maupun Pemerintah Kabupaten Bengkalis, tentang alokasi bansos untuk 2.000 lembaga sosial fiktif. Penyidik menduga korupsi dana bansos dilakukan secara berjemaah oleh para legislator dan bupati.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Pekanbaru juga memvonis lima anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 Jamal Abdillah, Purboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, dan Hudayat Tagor, bersalah dalam kasus ini.

Pada Kamis (16/2), Herliyan kembali divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Kali ini dalam perkara korupsi dana pernyertaan saham

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Bumi Laksana Jaya (PT BU).

"Menyatakan terdakwa Herliyan Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan beramama melakukan korupsi sebagaimana dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herliyan Saleh dengan pidana penjara selama enam tahun dikurangi terdakwa selama dalam masa penahanan dengan denda sebesar 200 juta rupiah dengan subsider tiga bulan kurungan," putus majelis hakim.

Pada 2011 lalu, PT BU mendapat penyertaan modal Rp 300 miliar. Sedianya dana itu untuk pembangunan dua unit pembangkit listrik di Bengkalis. Namun malah disalurkan ke sejumlah anak perusahaan PT BU. Akibat Pemkab Bengkalis mengalami kerugian Rp270 miliar.

gpg





Original Post

KY Mesti Tingkatkan Standar Calon Hakim Agung

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2017-8-9

KY Mesti Tingkatkan Standar Calon Hakim Agung

KY harus meningkatkan standar Calon Hakim Agung (CHA) yang diajukan ke parlemen. Hal itu agar preseden penolakan pada pemilihan sebelumnya, tidak terulang.

Tapi, peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar juga menilai, penolakan CHA oleh DPR merusak sistem dan kepastian hukum. Pasalnya, penolakan tidak diiringi alasan yang terukur. "Argumentasinya dibuat-buat," kata Erwin di Jakarta.

Dia mengharapkan, seleksi hakim agung pada 2017 dapat lebih didukung parlemen. Soalnya, proses panjang dan terbuka ini, telah menyita energi dan biaya yang besar dari negara.

Sedangkan Komisioner KY Maradaman Harahap mengakui, ada penurunan kualitas CHA. "Dibandingkan tahun-tahun lalu, rasanya ada penurunan sedikit," ucap Maradaman saat dihubungi.

Maradaman menyebutkan, ada CHA yang tak bisa menjawab sama sekali pertanyaan KY maupun tim panel ahli, ada yang menjawab ragu dan melenceng. Adapun materi yang kerap kali tidak bisa dijawab CHA, mulai soal pengetahuan teori hukum, filsafat hukum.

maupun kode etik.

Padahal, sambung Maradaman, dalam tes tertulis, para CHA dapat mengikutinya dengan baik. Dia pun berpendapat, hal itu kemungkinan soal waktu yang diberikan.

"Saat tes tertulis, mereka punya banyak waktu berpikir, mungkin di situ bisa bagus. Tapi kalau wawancara, hanya 90 menit. Setiap Komisioner hanya 10 menit bertanya. Mungkin CHA lupa dan sebagainya, tak sempat berpikir," tuturnya.

Terpisah, pengamat hukum dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jamin Ginting mengingatkan, hakim merupakan garda terakhir proses penegakan hukum. Sehingga, lanjutnya, uji kelayakan dan kepatutan CHA di DPR harus menghasilkan hakim agung yang benar-benar memiliki intergritas, tanggung jawab moral tinggi dan memiliki kualitas ilmu sesuai bidang yang akan ditempatinya.

"Hakim agung akan memeriksa perkara yang merupakan akhir perjalanan kasus, dalam tingkat kasasi maupun peninjauan kembali," ujarnya.

Jamin menambahkan, seseorang yang memiliki jabatan sebagai hakim sangat berpengaruh terhadap kekuasaan dan kesempatan yang dimilikinya. Terlebih jabatan hakim agung akan banyak sekali godaan yang datang.

"Kalau tak bisa menahan diri terhadap godaan-godaan, akhirnya mempertaruhkan jabatan tersebut. Inilah yang bisa mengakibatkan suap dan diterima, bisa jadi ada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK." tandasnya.

pyb





Original Post

Di Ruang Tembus Pandang 14 CHA Disaring Jadi Enam

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2017-8-9

Di Ruang Tembus Pandang 14 CHA Disaring Jadi Enam

Segera Diserahkan Ke DPR Setelah Sidang Pleno KY

Komisi Yudisial (KY) telah merampungkan wawancara terhadap calon hakim agung (CHA). Sebanyak 14 CHA diwawancara secara terbuka pada Rabu hingga Jumat, pekan lalu.

KY akan menyaring 14 CHA tersebut menjadi enam. Rapat pleno akan dilaksanakan pekan ini dan hasilnya diserahkan ke DPR. Tahun ini. Mahkamah Agung (MA) memerlukan enam hakim agung; dua hakim untuk kamar perdata, satu kamar pidana, satu kamar agama, satu kamar tata usaha negara (TUN) dan satu kamar militer.

Menjelang sore, Jumat lalu. Kolonel (CHK) Hidayat Manao, mendapat giliran terakhir dalam wawancara terbuka yang diselenggarakan KY. Mengenakan jas hitam, lengkap dengan kemeja dan dasi, Hidayat telah siap sebelum gilirannya tiba. Raut wajahnya menyiratkan keyakinan untuk menjawab tiap pertanyaan yang akan diajukan pewawancara.

Tiba gilirannya, dengan sigap Hidayat memasuki tempat wawancara yang digelar di Ruang Auditorium lantai 4, Gedung KY, Kramat, Jakarta Pusat. Perwira menengah (Pamen) TNI AD itu mengambil tempat duduk yang disediakan, lengkap dengan mejanya. Posisinya langsung berhadapan dengan tujuh anggota KY, ditambah dua orang pewawancara lainnya.

Di periode seleksi tahun ini, KY menggelar wawancara secara terbuka. Makanya, selain kursi dan meja untuk pewawan-

cara dan CHA, KY juga menyediakan puluhan kursi bagi pengunjung dari media massa maupun instansi lain. Dari pantauan, proses wawancara pun bisa dilihat dan suaranya samar terdengat dari luar auditorium yang kacanya tembus pandang.

Pertanyaan-demi pertanyaan pun dilontarkan pewawancara pada Hidayat. "Lembaga apa yang lebih tinggi posisinya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?" tanya pewawancara.

Hidayat merespon pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa MPR merupakan lembaga yang lebih tinggi dari DPR maupun DPD. "Dalam kedudukannya, berdasarkan hasil amandemen UUD 45, DPD hanya menyampaikan aspirasi dari dapilnya, dan memberikan rekomendasi tentang substansi permasalahan di dapilnya," ucap Hidayat.

Lebih lanjut, Hidayat kemudian ditanya mengenai hubungan antara profesinya sebagai

hakim dan sebagai prajurit TNI AD. Dia disinggung mengenai Sumpah Prajurit ke-3 yang menyebut, setiap prajurit harus taat pada perintah atasan. Padahal, sambung pewawancara, hakim harus mandiri.

Pertanyaan tersebut pun bisa dijawab dengan lugas oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi (Kadilmilti) Jakarta II itu. Menurut dia, dalam Sumpah Prajurit ke-3, prajurit TNI merupakan subjek. Kata dia, tidak ada masalah antara Sumpah Prajurit ke-3 dengan persidangan militer.

"Prakteknya di berbagai pengadilan, tidak ada hubungannya. Pengadilan militer merupakan ranah anggota yang bermasalah. Di persidangan, prajurit disidang dengan tegas dan adil. Pengalaman saya, tidak pernah ada masalah. Kalau memang bersalah, prajurit dihukum, kalau tidak terbukti, harus dibebaskan. Persidangan juga membantu satuan si prajurit," urainya.

Selanjutnya, Hidayat ditanyakan mengenai kewenangan pengadilan militer dalam memproses perkara tindak pidana

korupsi. Selain itu, Hidayat juga dicecar mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya oleh pewawancara, Wakil Ketua KY Sukma Violetta.

"Menurut saya, perkara korupsi di militer tetap bisa disidangkan di pengadilan militer. Pertama, karena personalitas sebagai prajurit militer. Kedua, karena kerugian yang timbul ada di militer. Seperti kasus alutsista yang dilakukan oleh prajurit, maka harus diproses di pengadilan militer karena kerugiannya di militer," jelasnya.

Namun, Hidayat gagal menjelaskan mengenai Trilogi Hakim yang ditanyakan pewawancara. Bukan hanya Hidayat, CHA Yudi Martono Wahyunadi pun gagal menjelaskan mengenai trilogi tersebut. Akhirnya, sekitar jam 16.45, Hidayat selesai diwawancara. Dia pun membacakan pakta integritas yang berisi lima butir, yang kemudian ditandatanganinya.

Sebelum Hidayat, 13 CHA lainnya telah diwawancara. Banyak pertanyaan yang sama dia-

jukan kepada para CHA tersebut. Namun, beberapa di antaranya tidak bisa menjawab teori dasar menjadi seorang hakim. Tapi bagi KY, kejujuran dan kerendahan hati adalah kunci utama menjadi hakim agung.

"Kita lebih menuntut soal, apakah nanti dalam proses interaksi sebagai seorang hakim pada saat diutus sebagai hakim agung, apakah memiliki karakter tetap seperti orang yang memiliki integritas, yaitu jujur apa adanya. Tidak menyembunyikan sesuatu yang tidak patut untuk disembunyikan," kata Juru Bicara KY, Farid Wajdi.

Kemudian, sambungnya, CHA juga harus memiliki sikap rendah hati. Yang lebih penting, memiliki kemampuan untuk me- manusiakan manusia lewat tindakan dan putusan-putusannya. Untuk mengetahui kejujuran dan rendah hati itu, KY mence- car hal-hal yang dinilai sepele. Padahal dari hal sepele itu, dapat dilihat karakter seseorang.

"Ya, kalau Itu termasuk digolongkan ke dalam integritas, kode etik kan menuntut pada kejujuran. Sebenarnya ada pertanyaan mengapa demikian di dalam forum terbuka. Ada pertanyaan hal-hal yang sepele, tapi dalam proses wawancara justru ditanyai," terang Farid.

Sebenarnya, tambah Farid, pihaknya sudah melakukan klasifikasi kepada calon. Tapi, menurutnya, KY juga ingin memastikan bahwa si calon mempunyai integritas tentang kejujuran. Jangan ada anggapan, bahwa calon hakim adalah orang yang berperilaku buruk, berprilaku tidak jujur dalam memperoleh harta kekayaan.

pyb





Original Post

Pemerintah Ingin Kesamaan Pemahaman

Media Cetak Kompas Halaman 19
2017-8-9

Pemerintah Ingin Kesamaan Pemahaman

ALOR, KOMPAS - Kementerian Badan Usaha Milik Negara segera menjelaskan pembentukan perusahaan induk kepada Komisi VI DPR Penjelasan kepada DPR dinilai penting setelah Mahkamah Agung menolak permohonan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Hal ttu disampaikan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, Selasa (8/8). "Penjelasan perlu diberikan agar DPR memiliki kesamaan pemahaman," kata Hambra.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke Pulau L an. Kabupaten Ma-

luku Barat Daya, Provinsi Maluku. Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan, pemerintah berencana, mengadakan rapat kerja dengan Komisi VI DPR untuk memberi masukan kepada DPR. "Pembentukan holding tidak masalah. Kami usulkan untuk mengadakan rapat kerja dan memberi masukan kepada Komisi VI," kata Rini. ,

Dalam raker itu, pemerintah akan diwakili oleh Menteri Keuangan. Menurut Hambra, dengan penolakan MA terhadap permohonan uji materi PP No 72/2016 oleh beberapa pihak, masalah pembentukan perusahaan induk BUMN tidak bermasalah dari sisi hukum. Pemerintah merasa perlu menjelaskan kepada Komisi VI DPR agar DPR juga memiliki kesamaan pema-

haman dan mendukung pembentukan perusahaan induk BUMN.

Seperti diberitakan, pembentukan perusahaan induk BUMN dinilai memiliki dasar hukum setelah MA menolak permohonan uji materi terhadap PP No 72/2016. Selanjutnya, pemerintah akan melanjutkan pembentukan sejumlah perusahaan induk BUMN yang sudah direncanakan (Kompas, 13/7).

Saat ini, pembahasan PP terkait pembentukan perusahaan induk di sektor minyak dan gas, yaitu PT Pertamina Gas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, sudah berjalan. Kementerian BUMN juga merencanakan pembentukan perusahaan induk antara lain di sektor pertambangan, perbankan dan keuangan, serta pangan.

(FER)





Original Post

Dana Parpol Buat Sengketa PPP Terus Berlanjut

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2017-8-9

Dana Parpol Buat Sengketa PPP Terus Berlanjut

DALAM berbagai kesempatan, Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) mengatakan dualisme di tubuh partai tersebut telah selesai setelah Kementerian Hukum dan HAM mengakui PPP hasil muktamar di Surabaya.

Dengan pengakuan pemerintah itu, Dirjen Polpum Kemendagri kemudian mengeluarkan edaran pencairan dana partai politik kepada PPP Romi dengan alasan bahwa status hukum PPP telah berkekuatan hukum tetap.

Koordinator Presidium Forum Studi Lintas (Fosil) Luthfi Amin menyayangkan hal itu. Faktanya, PPP Djan Faridz masih meng-

ajukan kasasi di MA sehingga dipastikan sengketa PPP itu belum berkekuatan hukum tetap.

Fakta belum in kracht (van gewijsde)-nya status hukum PPP diperkuat dengan dikeluarkannya surat dari Kemenkum dan HAM No AHU.4.AH.11.01-48 yang intinya menyampaikan sengketa PPP hingga per 3 Agustus 2017 belum berkekuatan hukum tetap sehingga PPP dianggap status quo. Dengan demikian, tidak boleh ada proses pengalihan aset dan pergantingan antarwaktu anggota legislatif.

"PPP Muktamar Jakarta telah membuat perlawanan hukum

dan menyatakan kasasi atas putusan PTTUN. Dengan sendirinya status PPP belum berkekuatan hukum tetap. Klaim Romi status PPP telah in kracht [van gewijsde) itu jelas membohongi publik. Perilaku politik yang tidak beretika seperti ini harus dihindarkan," kata Luthfi.

Luthfi mengapresiasi Kemenkum dan HAM yang cepat tanggap dengan mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa hingga saat ini status PPP belum berkekuatan hukum tetap.

"Jika dana partai politik sudah telanjur dicairkan, akan banyak kader PPP masuk penjara akibat

ketidakcermatan Dirjen Polpum Kemendagri tersebut," ujarnya.

Itu sebabnya Luthfi menyarankan Dirjen Polpum agar segera merevisi surat edaran pencairan bantuan partai politik ke PPP kubu Romi seiring dengan adanya surat pemberitahuan dari Kemenkum dan HAM tersebut. Hal itu bertujuan agar kondisi tersebut tidak berimbas pada kasus pidana.

Ketua Departemen Hukum DPP PPP versi Romi, yakni Arif Saudi, justru mengapresiasi langkah Dirjen Polpum soal penerbitan Surat No 213/2600/Polpum tersebut. Menurutnya, surat itu sudah

berdasarkan hukum dan bukan intervensi. Surat itu, menurutnya, sudah berdasarkan UU Partai Politik, yakni keabsahan suatu partai politik berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM. "PPP dengan Ketum Romi-lah yang memperoleh keabsahan dari Menteri Hukum dan HAM," ujar Arif.

Terkait dengan sengketa hukum perkara perdata, saat ini sudah ada putusan PK 79 atas putusan kasasi MA 601 yang berarti sengketa PPP sudah selesai. Pihak Djan Faridz, menurutnya, sudah tidak lagi mempunyai legal standing (kedudukan hukum).

(Nov/Ant/P-2)





Original Post

Densus Tipikor Polri Utamakan Cegah Korupsi

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-8-9

Densus Tipikor Polri Utamakan Cegah Korupsi

Polri memastikan kehadiran Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi mengutamakan pencegahan kasus korupsi di daerah. Oleh karena itu, Densus Tipikor Polri akan memiliki satuan tugas kewilayahan di setiap kepolisian daerah. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, Selasa (8/8), mengatakan, Densus Tipikor akan mendukung peran pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama menjangkau pengawasan di daerah yang belum maksimal dijalankan. Untuk itu, di tingkat pusat, Densus Tipikor akan dipimpin jenderal bintang dua Sementara di daerah akan ada satuan tugas yang dipimpin perwira menengah berpangkat komisaris besar. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, selain mengkaji Densus Tipikor, Polri juga perlu mengadopsi kinerja terbaik KPK.

(SAN)





Original Post

Tersangka Kasus Cetak Sawah Dilimpahkan

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-8-9

Tersangka Kasus Cetak Sawah Dilimpahkan

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI, Selasa (8/8), melakukan pelimpahan kasus korupsi cetak sawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tahun 2012, tahap kedua, yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung. Tersangka dalam kasus itu, yaitu mantan Direktur Utama PT Sang Hyang Sri, Upik Rosalina Wasrin, telah menjadi tahanan Kejagung. "Kami telah melakukan pelimpahan tahap II kasus itu pada Selasa ini. Kami pun berharap tim jaksa penuntut umum segera melakukan penuntutan ke pengadilan," kata Kepala Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Komisaris Besar Cahyono Wibowo di Jakarta, Selasa. Proyek tersebut merupakan hasil kerja sama sembilan badan usaha milik negara dengan anggaran sekitar Rp 212 miliar. Cahyono menyebutkan, kerugian negara akibat kasus itu mencapai sekitar Rp 67,9 miliar.

(SAN)





Original Post

KORUPSI PT DGI Titip Uang ke KPK

Media Cetak Kompas Halaman 8
2017-8-9

KORUPSI PT DGI Titip Uang ke KPK

JAKARTA, KOMPAS - Uang dugaan korupsi sebesar Rp 15 miliar dititipkan PT Duta Graha Indah, perusahaan tersangka korupsi sejumlah proyek pemerintah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang tersebut terkait proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana 2009-2010.

"Ada penitipan uang dari PT DGI (Duta Graha Indah) ke KPK karena sedang ada proses hukum saat ini yang sedang berjalan," kata Juru Bicara KPK Febri Di-ansyah di Jakarta, Selasa (8/8).

Sebelumnya dalam dakwaan terhadap mantan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, akhir Juli lalu, PT DGI disebutkan memperoleh keuntungan dengan memperkaya korporasi hingga Rp 67,3 miliar.

Keuntungan itu tidak semestinya diperoleh PT DGI. Pasalnya, selain perusahaan itu belum menyelesaikan pekerjaannya, juga tidak sesuai spesifikasi pekerjaan pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana, serta pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan tahun 2010-2011.

PT DGI yang berganti menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring sebelumnya diduga memperkaya diri dengan pembangunan rumah sakit Universitas Udayana sebesar Rp 24,6 miliar. PT DGI juga memperkaya diri dengan pembangunan Wisma Atlet di Sumsel sebesar Rp 42,7 miliar.

Menurut Febri, uang Rp 15 miliar yang dititipkan PT DGI menjadi salah satu bukti yang masuk berkas perkara. Namun, besaran kerugian akibat korupsi PT DGI itu akan ditentukan dalam putusan hakim. "Uang dititipkan ke KPK sampai kami memproses lebih lanjut, hingga ada keputusan berkekuatan hukum," ujarnya.

Sementara itu, dari penjelasan PT DGI ke KPK, uang Rp 15 miliar yang dititipkan merupakan uang untuk penanganan perkara. Namun, Febri tak merinci penanganan perkara itu.

(MDN)





Original Post

Jangan Kotori Niat Mulia Dana Desa

Media Cetak Kompas Halaman 8
2017-8-9

Jangan Kotori Niat Mulia Dana Desa

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu pekan lalu, seperti mengungkap gunung es persoalan dana desa. Penyimpangan dana desa yang melatari penangkapan itu hanya satu dari sedikit persoalan yang tampak di permukaan. Banyak persoalan yang belum terungkap.

Dana desa dan alokasinya mulai dikucurkan tahun 2015 oleh pemerintah. Pada tahapan awal, jumlah yang disalurkan sebesar Rp 20,77 triliun. Tahun 2016 alokasinya meningkat tajam, yaitu mencapai Rp 46.98 triliun. Tahun ini angkanya kembali naik hingga Rp 60 triliun. Tidak tertutup kemungkinan, pada 2018 alokasi dana desa ini akan ditingkatkan.

Dengan total sebesar Rp 60 triliun pada tahun ini, setiap desa berhak mendapat jatah sebesar Rp 800 juta dalam setahun untuk membangun desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, dan menanggulangi kemiskinan. Tujuannya, tidak ada lagi wilayah di Indonesia yang menyandang predikat daerah tertinggal atau daerah sangat tertinggal.

Namun, sayangnya, jumlah daerah tertinggal atau daerah sangat tertinggal tidak juga menurun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tingkat ketertinggalan daerah selain di Jawa dan Bali masih di atas 50 persen dari jumlah desa yang ada di pulau tersebut. Papua (97 persen), Maluku (85 persen), dan Kalimantan (84,8 persen) memegang peringkat tertinggi untuk jumlah desa yang masih tertinggal.

Tidak mengherankan karena dalam proses pengelolaannya, dana desa ternyata rentan diselewengkan oleh perangkat desa. Bahkan, ditengarai menjadi sumber korupsi baru di daerah mengingat mekanisme pengawasan dan kompetensi penyelenggara pemerintahan desa tidak dipersiapkan secara matang

untuk mengelola uang dalam jumlah besar tersebut

Modus

Dalam talkshow Satu Meja bertajuk "Modus Korupsi Dana Desa" yang dipandu Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo, Senin (7/8), Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyampaikan, KPK menangkap sejumlah modus yang disalahgunakan para perangkat desa disebabkan minimnya pengawasan dari hulu ke hilir, begitu pula sebaliknya. Pertama, dari bupati yang lebih dulu memotong anggaran sebelum ditransfer ke desa. Kedua, perencanaan dengan menggunakan pihak ketiga yang tidak sesuai aturan. Ketiga, pelaksanaannya bermasalah dengan menggelembungkan harga dalam pengadaan barang/jasa. Yang terakhir, laporan pertanggungjawabannya masih kacau dan dianggap hanya sebagai formalitas.

Merujuk desain besar dan bahasan linmas kementerian yang berwenang mengurus dana desa, sistem pengawasan diserahkan kepada inspektorat kabupaten. Pahala membeberkan, inspektorat daerah merupakan lembaga yang paling lemah. "Di KPK, laporan kasus paling jarang dari inspektorat. Saat ditanya ke inspektorat, mereka tahu ada kasus, tapi tidak lapor. Masalahnya di inspektorat itu, SDM, kompetensi, dan biaya operasionalnya kurang," katanya.

Hal ini tentu harus segera dituntaskan agar kejadian serupa tidak kembali berulang. Sebe-

lum peristiwa di Pamekasan, korupsi dana desa sudah dimulai di sejumlah daerah lain. Sosiolog pedesaan dari Institut Pertanian Bogor, Ivanovich Agusta, mengungkapkan, regulasi yang tidak terlalu rinci juga rawan memunculkan "wilayah abu-abu" dalam pengelolaan dana desa.

"Dari perencanaan, syaratnya seperti apa ini perlu diperjelas. Kualitasnya dengan harga harus seimbang. Di Nusa Tenggara, Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla) pernah melihat Ada jalan desa kenapa mahal, tapi kualitasnya tidak aspal. Seperti ini menjadi wilayah abu-abu lahan untuk korupsi. Jika tidak lewat regulasi, bisa juga lewat pelatihan perencanaan untuk perangkat desa diikuti pelaksanaan dan pelaporan," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR, He-tifah Sjaifudian, sepakat mengenai persoalan aturan yang belum jelas. Sinkronisasi antara aturan di pusat dan daerah belum berjalan sehingga terkadang ada lubang dalam proses pengelolaan dana desa. Ini yang akhirnya diisi dengan pemahaman setiap perangkat desa yang terbatas. "Tidak semua perangkat desa berniat memperkaya diri. Ada yang karena tidak tahu sehingga perlu dibina Patut diingat juga perekrutan pendamping desa jangan atas pertimbangan politis," ujar Hetifah.

300 laporan korupsi

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan. Ia pun se-

pakat untuk memperkuat pengawasan dan menambah anggaran untuk pengawasan. Kementerian Desa juga sudah memiliki Satuan Tugas Dana Desa yang dapat menindaklanjuti laporan dari masyarakat jika ada keluhan dan dugaan penyalahgunaan.

Hingga saat ini, ada 900 laporan yang masuk. Dari jumlah tersebut sebanyak 300 laporan diduga tindak pidana korupsi dan hanya 67 laporan yang maju sampai ke meja hijau. Namun, tidak sedikit pula yang berhasil. Eko memberikan contoh Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, yang berhasil mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan kreatif dan mampu menaikkan status desanya dari tertinggal menjadi desa maju.

Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono, membenarkan-

nya. Dari perencanaan hingga pelaporan dilakukan secara transparan sehingga masyarakat mengetahui target dan pencapaian pembangunan dari dana desa tersebut. Desa ini bahkan telah memiliki badan usaha milik desa yang pendapatannya pada 2016 mampu mencapai Rp 10,3 miliar.

Meski masih banyak masalah, bukan berarti dana desa tidak layak diberikan. Pemerintah hams memperbaiki penyaluran, pengawasan, dan perwuju-dannya Bagaimanapun, dana desa adalah niat mulia agar pembangunan juga dirasakan oleh mereka yang selama ini identik disebut rakyat kecil. Jangan pernah mengambu hak mereka. Jangan pernah mengorupsi dana desa

(RIANA A IBRAHIM)





Original Post

Pengadilan Korsel Hukum Mitsubishi Bayar Ganti Rugi

Media Cetak Kompas Halaman 10
2017-8-9

Pengadilan Korsel Hukum Mitsubishi Bayar Ganti Rugi

SEOUL, SELASA - Pengadilan Distrik Gwangju, Selasa (8/8), menghukum perusahaan industri berat asal Jepang, Mitsubishi, agar membayar ganti rugi kepada dua warga Korea Selatan bekas korban kerja paksa di perusahaan itu pada era kolonial Jepang tahun 1910-1945. Mitsubishi menyatakan banding atas putusan pengadilan tersebut

Dalam putusannya, pengadilan meminta Mitsubishi membayar 120 juta won atau setara 106.000 dollar AS (sekitar Rp 1,4 miliar) kepada Kim Young-ok (85). Perusahaan Jepang itu juga dihukum membayar 3,25 juta won (sekitar Rp 38,4 juta) kepada keluarga mendiang Choe Jeong-rye. Demikian dilaporkan sejumlah aktivis dan media.

Putusan seperti itu bukan yang pertama terjadi. Kendati perang sudah berakhir tahun 1945, tuntutan ganti rugi yang diajukan warga Korsel terhadap perusahaan-perusahaan Jepang terkait kasus-kasus pada era kolonial Jepang te. us terjadi.

Pada 2013, Mitsubishi juga dihukum membayar ganti rugi terkait gugatan lima bekas korban kerja paksa di perusahaan itu, masing-masing 150 juta won. Pengadilan banding memperkuat putusan Pengadilan Gwangju. Upaya kasasi yang diajukan Mitsubishi itu belum diputuskan.

"Kami menyambut baik putusan ini. Hal ini merupakan kemenangan para korban dan sanak saudara mereka," kata Lee Kuk-un, ketua kelompok aktivis pembela pekerja paksa.

Pada masa penjajahan Jepang 1910-1945, warga Korsel mengalami penderitaan berat akibat kekejaman dan kebrutalan Jepang. Ketika itu, warga Korea dilarang menggunakan bahasa mereka di sekolah-sekolah dan dipaksa memakai nama Jepang. Ratusan ribu warga Korea direkrut menjadi tentara, budak, dan perempuan penghibur.

Isu tersebut hingga kini masih terus hidup di antara kedua negara bertetangga tersebut kendati perang sudah berlalu lebih dari 70 tahun, dan banyak saksi hidup sudah meninggal. Para aktivis masih bersemangat membantu para korban dan keluarganya menuntut hak yang seharusnya mereka terima.

Tanpa dibayar

Gugatan terhadap Mitsubishi merupakan salah satu dari sekian banyak gugatan yang diajukan warga Korsel terhadap komunitas atau lembaga-lembaga di Jepang. Dalam gugatannya, mantan pekerja Mitsubishi menyatakan tidak menerima upah saat mereka mulai bekerja pada usia belasan. Penggugat ditempatkan di pabrik pesawat Mitsubishi di Nagoya tahun 1944 dengan janji akan mendapat gaji dan bisa sekolah di Jepang.

Pihak Mitsubishi mengaku belum menerima salinan putusan. Meski demikian, mereka berencana naik banding. "Begitu menerima putusan dan memastikan rinciannya, kami segera melanjutkan prosedur banding," demikian pernyataan Mitsubishi.

Kasus ini merupakan satu dari 14 kasus yang melibatkan lebih dari 1.000 korban yang menggugat Mitsubishi serta sejumlah perusahaan Jepang lain. Selain di Nagoya, Mitsubishi juga mempunyai pabrik di kota lain yang mempekerjakan warga Korsel. Inti tuntutan mereka sama, yakni meminta kompensasi atas kerja paksa selama masa perang.

Pemerintah Jepang menyatakan, perselisihan terkait era kolonial telah diselesaikan tahun 1965 saat hubungan diplomatik Jepang-Korsel dinormalisasi. Jepang menambahkan, pihaknya telah memberi pinjaman dan bantuan ekonomi sebesar 800 juta doUar AS, yang digunakan mendanai industrialisasi besar-besaran di Korsel.

(AFP/RET)





Original Post

Dua Orang Divonis 15 Bulan Penjara karena Korupsi Proyek Patung Yesus

Media Online kompascom
2017-08-09

MEDAN, - Murni Alan Sinaga dan Sondang M Pane terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi dalam proyek pembuatanpatung Yesus di perbukitan Siatasbarita, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Proyek tersebut bernilai Rp 6,2 miliar yang bersumber dari APBD Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013.

Perbuatan keduanya melanggar Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan, Nazar Effendi menjatuhkan vonis kepada terdakwa masing-masing 15 bulan penjara dan denda Rp 50 juta.

"Meski kedua terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, namun perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi," ucap Nazar sambil mengetuk palu, Selasa (8/8/2017).

Baca juga: Sakit, 1 Tersangka Korupsi Dana Desa Pamekasan Dirawat

Hukuman keduanya lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Tarutung, Simon Morrys Sihombing. Pada persidangan sebelumnya, jaksa menuntut keduanya dijatuhi hukuman masing-masing 18 bulan penjara, denda Rp 200 juta dan subsider enam bulan kurungan.

Dari dakwaan jaksa diketahui bahwa kedua terdakwa mengganti bahan dasar pembuatan patung yang seharusnya dari tembaga menjadi aluminium.

Murni selaku pelaksana kegiatan pembuatan patung tidak membuat dokumen selama mengerjakan proyek. Dia juga tidak mengetahui dan memahami spesifikasi teknis pembangunan patung, acuannya hanya gambar tender.

Pada persidangan sebelumnya dengan agenda pemeriksaan saksi, majelis hakim sempat memarahi saksi Budiman Gultom selaku mantan ketua panitia pembangunan patung karena tidak bisa membedakan tembaga dengan aluminium, padahal dirinya lulusan S2 teknik dan menjabat sebagai kepala dinas di Cipta Karya.

Dia juga mengaku tak banyak tahu proses pengajuan dokumen penawaran dan proses pelelangan yang diajukan empat perusahaan.

Saksi Rukmini Sitinjak mengatakan, empat berkas dokumen perusahaan yang diajukan ke panitia diwakili oleh dirinya sendiri. Empat berkas perusahaan yang diajukan mengikuti pelelangan adalah hanya berupa fotokopi dan semuanya ditandatanganinya. Dia juga memalsukan tanda tangan Direktur PT Kreasi Multy Poranc.

Mantan Kepala Dinas Cipta Karya Tongam Hutabarat dalam kesaksiannya mengakui, proyek pembangunan patung Yesus menggunakan APBD yang awalnya senilai Rp 25 miliar kemudian direvisi menjadi Rp 6,2 miliar.

Harga Rp 6,2 miliar hanya untuk membangun patung saja. Sedangkan bangunan pendukung seperti taman, gedung doa dan lainnya dimasukkan pada anggaran berikutnya.

Baca juga: Korupsi Dana Bansos, Mantan Anggota DPRD Sulsel Ditahan di Bandara

Tongam juga mengungkapkan, pertapakan tempat patung berdiri berada di dalam kawasan hutan lindung yang izinnya belum dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian, dia mengaku tidak tahu bahwa yang mengerjakan proyek bukan pemenang tender, yakni PT Kreasi Multy Poranc, melainkan terdakwa Murni Alan Sinaga.

"Tapi samanya kamu dengan terdakwa pergi ke Yogya untuk melihat pembuatan patung, kenapa bukan sama pemenang tender kalian pergi? Jangan pura-pura bodohlah," cerca hakim saat itu yang membuat saksi diam dan tertunduk.

Sementara itu, Direktur PT Kreasi Multi Poranc, Juvenri Hutabarat mengaku tidak mengetahui bahwa perusahaannya ikut proses tender dan menang. Alasannya, sejak 2009 dirinya tidak lagi mengurus perusahaannya.
Kompas TV Jimmy juga dilaporkan menelantarkan anak. Laporan diserahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (07/08)

http://regional.kompas.com/read/2017/08/09/05501901/dua-orang-divonis-15-bulan-penjara-karena-korupsi-proyek-patung-yesus



Original Post

Terdakwa Korupsi Patung Yesus Divonis 1,3 Tahun

Media Online republika.co.id
2017-08-09

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Dua terdakwa yakni Murni Alan Sinaga, dan Sondang M Pane, divonis masing-masing 1,3 tahun, di Pengadilan Tipikor Medan. Keduanya divonis bersalah dalam kasus korupsi pembuatan patung Yesus senilai Rp 6,2 miliar bersumber APBD Kabupaten Tapanuli Utara, tahun anggaran 2013.

Majelis Hakim Ketua Nazar Effendi, di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (8/8), dalam amar putusannya menyebutkan, kedua terdakwa tersebut, juga membayar denda masing-masing Rp 50 juta. "Kedua terdakwa melanggar Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana," kata Hakim Ketua Nazar Effendi.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa, tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan, hal-hal yang meringankan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Sebelumnya, JPU dari Kejaksaan Negeri Tarutung, Simon, dalam tuntutannya di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (18/7) menyebutkan, dua terdakwa korupsi pembangunan patung Yesus senilai Rp 6,2 miliar di Desa Simorangkir, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), dituntut masing-masing 1,5 tahun.

Selain itu, terdakwa Murni membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan. Sedangkan, terdakwa Sondang membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

JPU menyebutkan, terdakwa Murni, pelaksana kegiatan pembuatan patung tidak ada membuat dokumen selama pekerjaan proyek tersebut. Terdakwa juga tidak mengetahui dan memahami tentang spesifikasi teknis dari pelaksanaan pembangunan patung Yesus, karena acuannya hanyalah berupa gambar tender.

Kemudian, terdakwa Murni membuat campuran percobaan untuk menentukan komposisi bahan adukan sesuai mutu karakteristik beton dan bersama Sondang Pane membawanya ke Laboratorium USU untuk uji mutu. Setelah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, Murni melanjutkan proses pengecoran.

"Sedangkan terdakwa Sondang bersama dengan Tonggam Hutabarat, pengguna anggaran mengetahui ada pembuatan casing dan rangka patung Yesus yang dikerjakan Luhut L Panjaitan," kata Jaksa Simon.

Pembuatan patung yang dikerjakan oleh Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Taput hanya selesai 55,88 persen. Sebab, casing patung tidak sesuai dengan pesanan dan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak.

Ditetapkan di dalam dokumen kontrak harus menggunakan pelat tembaga. Namun, terdakwa menggunakan sebagian plat lembaga dicampur aluminium, sehingga penyedia barang dan jasa dilakukan pemutusan kontrak. "Bangunan patung Yesus dikategorikan sebagai gagal konstruksi," ucap jaksa Simon.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/08/oudef9396-terdakwa-korupsi-patung-yesus-divonis-13-tahun



Original Post

Sanksi Money Politics Lebih Bertaring

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2017-8-9

Sanksi Money Politics Lebih Bertaring

Draf Revisi Perbawaslu 13/2016 Rampung

JAKARTA Kerasnya aturan hukuman terhadap pelaku money politics dalam UU Pilkada tidak tecermin dalam pelaksanaan kontestasi Pilkada 2017 lalu. Itu tidak terlepas dari tum-pulnya Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur teknis penanganan administrasi politik uang.

Banyak pihak yang menilai, sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon dalam Perbawaslu 13 terkesan main-main. Sebab, untuk bisa diganjar sanksi tersebut, laporan dugaan money politics harus diadukan 60 hari sebelum pemungutan suara dilakukan. Padahal, faktanya, banyak politik transaksional dilakukan menjelang hari H pemungutan suara.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, perubahan draf Perbawaslu 13/2016 selesai dilakukan. Dalam draf yang baru, ketentuan laporan disampaikan 60 hari sebelum pemungutan suara diubah. "Batasan waktunya menjadi sampai hari H pemungutan suara," ujarnya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, kemarin (8/8).

Abhan menjelaskan, perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan pilkada sebelumnya. Ketentuan yang dahulu dinilai tidak efektif untuk menjerat pelaku politik uang. Sebab, aktivitas suap pemilu justru masif ketika menjelang hari pemungutan suara.

Saat ini draf sudah diajukan ke Komisi II DPR untuk dilakukan rapat konsultasi. Jika ndak ada aral melintang di parlemen, ketentuan tersebut berlaku pada Pilkada 2018. "Kalau disetujui, persoalan money politics bisa tereleminasi," imbuhnya.

Mantan Komisioner Bawaslu Jawa Tengah itu menerangkan, jika seorang pasangan calon terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi diskualifikasi, ada satu mekanisme banding yang tersedia. Yakni, mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA).

Direktur Eksekutif Perludem Titi Ang-graini menyambut baik perubahan itu. Menurut dia, dengan perubahan tersebut, upaya untuk mencari keadilan dalam pemilu lebih bisa terpenuhi. Dia pun berharap, DPR bisa memberikan lampu hijau terhadap aturan tersebut.

"Tidak ada alasal bagi DPR untuk menolak. Sebab, proses pilkada diuntungkan dengan proses yang lebih jujur dan adil. Aneh kalau nanti DPR menolak," ujarnya.

Hanya, Titi mengingatkan bahwa progresivitas aturan harus diikuti dengan peningkatan profesionalisme dan integritas jajaran bawaslu di seluruh Indonesia. Jika tidak, itu bisa berakibat kepada kekeliruan hukuman yang menimbulkan konflik.

Selain itu, lanjut dia, Bawaslu perlu membuat roadmap terkait dengan batasan waktu penanganan perkara untuk tingkat banding di Mahkamah Agung. "Supaya ada kepastian hukum dan tidak berlarut-larut" katanya.

(far/c4/fat)





Original Post

Pelamar CPNS Membeludak

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2017-8-9

Pelamar CPNS Membeludak

Hari Ke-8 Pendaftaran Lampaui 441 Ribu

JAKARTA Sudah lebih dari 441 ribu pelamar mendaftarkan diri untuk mengisi berbagai formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka memperebutkan 19 ribuan posisi CPNS baru di Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung (MA). Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan, jumlah pelamar terus bertambah secara cepat sejak dibuka pendaftaran pada 1 Agustus lalu.

"Tanggal 1 sampai 5 Agustus itu masa gedebak-gedebuknya. Banyak sekali yang mendaftarkan diri dan mengunggah berkas. Hingga sekarang sudah lebih dari 441 ribu pelamar," tutur Ridwan kepada Jawa Pos kemarin (8/8).

Sejauh ini, lanjut dia, proses pendaftaran dan pengunggahan berkas berjalan dengan lancar meski traffic-nya terbilang tinggi. Menurut Ridwan, sebelum pendaftaran on line dibuka, pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi. Yakni, dengan mengecilkan bandwidth laman bkn.go. id untuk memberikan ruang pada sscn. bkn.go. id. "Tapi temyata hal tersebut tidak perlu dilakukan. Saat ini kita sudah buka kembali bandwidth bkngo. id dan temyata tidak ada masalah pada pendaftaran dan unggah berkas," jelasnya.

Permasalahan justru muncul pada pengiriman berkas fisik. Menurut Ridwan, puluhan berkas yang seharusnya dilayangkan ke alamat yang tertera di lembar persyaratan nyasarke kantor BKN. Pihak BKN pun meminta para pelamar yang mengirimkan berkas fisik ke BKN untuk mengirim

ulang berkas tersebut ke alamat yang sudah ditentukan. "Ini sudah klir, berkas yang dikirim ke sini tidak akan diproses," ucapnya.

Selain masalah pengiriman berkas fisik, Ridwan mengingatkan para peserta untuk melakukan verifikasi nomor induk kependudukan (NIK). Menurut dia, 50 persen persoalan lamaran itu terletak di verifikasi NIK. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya sudah berbicara langsung dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Sebagaimana diwartakan, mulai 1-31 Agustus, masyarakat bisa mendaftar CPNS baru secara online. Lowongan yang tersedia cukup banyak. Yakni, mencapai 19.210 kursi. Perinciannya, kuota CPNS baru di MA sebanyak 1.684 kursi, semua untuk calon hakim. Sisanya 17.526 kursi di Kementerian Hukum dan HAM. Formasi paling banyak adalah sipir sejumlah 14 ribu orang dan analis keimigrasian 2.278 orang. Sisanya adalah jabatan teknis lainnya

(and/cl7/oki)





Original Post

Nyonya Meneer Pailit, Bagaimana Nasib Taman Djamoe Indonesia?

Media Online kompascom
2017-08-09

UNGARAN, - Pengadilan Niaga Semarang baru-baru ini menyatakan pabrik jamu legendaris PTNyonya Meneer pailit dan menyerahkan kewenangan pengelolannya kepada tim kurator. Lantas bagaimana nasib Taman Djamoe Indonesia (TDI) Nyonya Meneer yang berlokasi di Jl. Raya Semarang - Bawen Kilometer 28 Kelurahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang?

Saat Kompas.com mendatangi TDI, Selasa (8/8/2017) siang, suasananya sangat sepi. Dua pos satpam dibiarkan dalam keadaan kosong. Sementara di halamannya yang luas juga tidak nampak kendaraan yang parkir di sana.

Lebih jauh melangkah, sebuah bangunan bergaya minimalis modern gagah berdiri. Bendera merah putih masih berkibar satu tiang penuh. "Tutup" tertulis di pintu kaca bangunan tersebut.

"Sementara dalam proses banding, aktivitas di TDI ditutup dulu," ucap Koordinator TDI Nyonja Meneer, Endah Permata.

Wanita berhijab ini mengaku tidak tahu sampai kapan kebijakan penutupan ini akan berakhir. Namun yang jelas, akibat kebijakan itu pihaknya terpaksa membatalkan seluruh kunjungan dan booking order yang masuk ke TDI.

Padahal, booking order ke taman jamu pertama di Indonesia ini sudah masuk hingga bulan Oktober mendatang.

"Ada beberapa sekolah, ada dari Jawa Barat juga kita batalkan. Malah 3 September besok itu sudah di-booking untuk pernikahan, kasihan sebenarnya. Katanya sih nanti di sini yang megang kurator, saya enggak paham semacam itu," katanya.

Baca juga: Pailit, Aset PT Nyonya Meneer Akan Dilelang Untuk Bayar Utang

Endah sendiri merasa tidak percaya perusahaan tempatnya bekerja hampir 40 tahun ini menghadapi kemelut yang membuat bisnis pabrik jamu legendaris ini limbung. "Rasanya enggak pailit kok, betul," ucapnya.

Endah mengaku termasuk orang yang pertama dipercaya oleh keluarga besar Nyonya Meneer untuk merawat TDI. Awalnya, TDI merupakan kebun aneka tanaman jamu yang dikelola oleh Ibu Meneer dari tahun 1970. Hasilnya dipasok untuk keperluan produksi jamu Nyonya Meneer di Semarang.

Namun di tangan DR. Charles Saerang, generasi ketiga Ibu Meneer, kebun tanaman jamu seluas tiga hektar ini didesain ulang menjadi lebih nyaman dan indah untuk dinikmati. Tidak kurang dari 600 spesies tanaman jamu berkhasiat dari seluruh Indonesia ada di sini.

Kompas.com/ Syahrul Munir Taman Djamoe Indonesia (TDI) Nyonya Meneer yang berlokasi di Jl. Raya Semarang - Bawen Kilometer 28 Kelurahan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang tutup pascaPengadilan Niaga Semarang baru-baru ini menyatakan pabrik jamu legendaris PT Nyonya Meneer pailit, Jumat (4/8/2017) lalu.Tepat pada tanggal 28 Pebruari 2011, TDI diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan sejak saat itu dibuka untuk umum sebagai wisata edukasi.

Endah berharap, keberadaan TDI akan tetap dipertahankan dan bahkan bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Sebab TDI menurut Endah merupakan literasi alam bagi warisan kebudayaan kesehatan bangsa Indonesia, yaitu "Jamu".

"Harapan saya TDI tetap bisa berkembang, karena ini aset nasional untuk pendidikan. Karena disini banyak tanaman yang sudah kurang dikenali lagi oleh masyarakat, meskipun itu hanya rumput," ujarnya.

"Saya mulai dari tahun 80-an dari tanamannya segini (pendek) sampai besar-besar segini, apa hati saya tidak trenyuh?" ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

Baca juga: Pailit, Depot Jamu Nyonya Meneer Mulai Kehabisan Stok

Harapan agar TDI tetap eksis juga diutarakan oleh Beni (28) warga Kota Salatiga yang bertugas sebagai staf bagian taman.

Dia melihat, PT Nyonya Meneer adalah perusahaan yang konsisten menjaga "pakem" jamu nusantara sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Sedangkan keberadaan Taman Djamoe Indonesia, menurut Beni, penting untuk menjadi "kitab suci" bagi ilmu pengetahuan tentang jamu Indonesia.

"TDI sendiri ini adalah suatu tempat yang diprakarsai Nyonya Meneer yang difungsikan memang untuk menjaga informasi tentang tanaman obat dan jamu," kata Beni.

Komitmen Nyonya Meneer untuk menjaga TDI sebagai pusat informasi tentang tanaman jamu ini dibuktikan dengan membiarkan TDI tetap orisinal. Padahal dengan letaknya yang strategis di jalur utama Semarang-Solo, Nyonya Meneer bisa saja menambah berbagai wahana untuk lebih banyak menarik pengunjung.

"Dulu disini adalah kebun tanaman obat, yang notabene hasilnya disuplai ke pabrik. Cuma dirombak menjadi taman, ada pakemnya. Tidak boleh ada wahana, tidak boleh ada (fasilitas) wisata. Akhirnya terbatas pada wisata edukasi saja," ujarnya.

Beni berharap, Pemerintah ikut turun tangan sehingga putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan Nyonya Meneer pailit tidak berdampak pada eksistensi TDI.

"Taman jamu ini saat di renovasi dan diresmikan Bibit Waluyo, itupun di bawah KLH (Kementerian Lingkungan HIdup). Mungkin untuk solusinya akan ada peran dari Pemerintah," harapnya.
Kompas TV Perusahaan jamu legendaris Nyonya Meneer harus merumahkan karyawan dan terlilit utang Rp 89 miliar

http://regional.kompas.com/read/2017/08/09/07070051/nyonya-meneer-pailit-bagaimana-nasib-taman-djamoe-indonesia



Original Post

Media