Wali Kota Malang Ruangan Digeledah, Saya Tak Diinterogasi

Media Online Beritasatu
2017-08-10

Malang - Proses pemeriksaan dan penggeledahan oleh tim penyidik KPK di Balaikota Malang dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) berlangsung selama sekitar sembilan jam, Rabu (8/8) jam mulai pukul 09.30 WIB hingga pukul 18.30 WIB.

Tim penyidik KPK keluar meninggalkan ruang Balaikota Malang menuju mobil yang berada di halaman depan Balaikota Malang. Sedikitnya ada tiga koper yang dibawa oleh anggota KPK. Tidak ada tersangka yang dibawa oleh anggota KPK dan para penyidik juga enggan mengeluarkan pernyataan kepada awak media. Anggota KPK meninggalkan Balikota Malang menggunakan tiga mobil.

Wali Kota Malang H Moch Anton mengatakan ia belum bisa bicara tentang kasus yang sedang disidik KPK. Namun ia mengakui, saat pengeledahan di ruangannya berlangsung dirinya berada di ruang ajudan. Ia mengaku tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK kepada dirinya.

"Tidak ada pemeriksaan ke saya. Demi Allah, demi Rosul, saya tidak dimintai keterangan. Saya tidak tahu berkas apa yang diambil karena yang mendampingi tim penyidik KPK adalah pak Sekda (Sekretaris Daerah) Wasto," ujar Anton sebelum meninggalkan kantornya.

"Ruang saya hanya dipinjam untuk penataan berkas," tandas Anton.

Tim Penyidik KPK juga memeriksa ruang kerja Wasto, Asisten Perekonomian Setda Kota Malang Diah Ayu Kusumadewi, Asisten Pemerintahan Setda Kota Malang Abdul Malik, serta Asisten Pembangunan Setda Kota Malang Supranoto.

Selain itu, setidaknya ada tujuh titik perkantoran di lingkungan Pemkot Malang yang berada di luar Balaikota ikut digeledah Tim Penyidik KPK, di antaranya kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) di Jalan Bingkil 01, Sukun.

Selain itu kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di gedung perkantoran terpadu Pemkot Malang di Jalan Mayjen Sungkono, Kedungkandang, Kota Malang, juga -obok tim Penyidik KPK. Beberapa petugas di DPM-PTSP membenarkan, bahwa petugas KPK juga memeriksa Kepala DPM-PTSP Dr Jarot Edy Sulistyono yang kebetulan berada di tempat.

Jarot pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum digantikan oleh Hadi Santoso. Petugas KPK melakukan penggeledahan, namun tidak diketahui apa saja yang ikut diangkut dari ruang kerja Jarot.

TersangkaDi tempat terpisah ikut juga digeledah ruang kerja ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono yang selanjutnya oleh Ketua KPK Agus Rahardjo ditetapkan sebagai salah satu dari dua orang tersangka.

Sementara tersangka kedua hanya disebutkan sebagai pimpinan DPU PR Kota Malang ketika kasus tindak pidana korupsi itu terjadi.

Sayangnya, tidak disebutkan kasus yang mana yang menjerat Arief Wicaksono, karena sesuai laporan Malang Corruption Watch (MCW) ke KPK terdapat beberapa kasus korupsi, di antaranya proyek pembangunan yang bermasalah Jembatan Layang Kedungkandang, Terminal Arjosari, Pasar Gadang, Pasar Blimbing dan RSUD Kota Malang di Gadang.

Sementara itu Wakil Wali Kota Malang Sutiaji secara terpisah mengatakan, penyegelan beberapa ruangan di Balaikota Malang dilakukan sejak pukul 09.30 WIB. Ia sendiri urung memasuki ruang kerjanya karena disegel KPK.

"Tadi saya mau masuk kantor jam 09.00 WIB tahu-tahu sudah disegel. Akhirnya saya mendatangi undangan BPJS, dan ke Diskusi Ilmiah di UMM yang juga diikuti juru bicara KPK Febri Diansyah," ujar SutiajiKarena acara di UMM belum siap, ia balik untuk masuk kantor, dan penggeledahan sedang berlangsung secara tertutup.

Kepala DPU PR Kota Malang Hadi Santoso yang ditemui terpisah mengaku belum tahu, kasus apa yang sedang diperiksa KPK.

"Saya dengar kasus lama. Lha yang mana, saya tidak tahu," ujarnya sambil meminta wartawan menanyakannya ke KPK atau ke Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widiyanto.

Baik Febri Diansyah yang kebetulan berada di kampus UMM maupun Nur Widiyanto mengaku tidak mengetahui kasus yang tengah ditangani penyidik KPK.

"Kita welcome saja jika memang diperlukan KPK," ujar Nur Widyanto.
Sumber: Suara Pembaruan

http://www.beritasatu.com/nasional/446372-wali-kota-malang-ruangan-digeledah-saya-tak-diinterogasi.html



Original Post

Didakwa Bunuh Siswa, 3 Pendekar Silat Bebas

Media Online inilah.com
2017-08-10

INILAHCOM, Kediri - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri akhirnya menjatuhkan putusan bebas bagi tiga tersangka pendekar pencak silat yang saat melatih siswanya hingga mengakibatkan meninggal dunia.

Sementara itu pihak jaksa penuntut umum (JPU) akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, karena menganggap ada kesalahan prosedur saat latihan.

Ketua majelis hakim Imam Santoso menyatakan tiga terdakwa yakni Khoirudin, Mas Agus Hasanudin Pakih, dan Ageng Hartono, pelatih pencak silat persaudaraan setia hati terate (PSHT), bebas dari segala tuntutan hukum.

Alasannya, dakwaan jaksa pasal 80 ayat 3, undang-undang perlindungan anak, dengan tuntutan 14 tahun penjara dianggap tidak memenuhi syarat materiil oleh majelis hakim.

Dalam pertimbangan hakim, Kegiatan pencak silat SH Teratai sudah memiliki legalitas, dan keterangan saksi ahli menyatakan, bila dilatih secara terus menerus, pemukulan di bagian dada tidak menjadikan masalah.Untuk itu, pihaknya menjatuhkan putusan bebas dari jeratan hukum, dan merehabilitasi nama baik terdakwa.

Penasehat hukum terdakwa Wiyono SH mengaku keputusan hakim sudah tepat, karena berdasarkan fakta dipersidangan, dalil-dalil para penuntut umum dimentahkan oleh hakim.

Sementara itu, Iwan salah satu JPU mengaku akan melakukan kasasi, mengingat, terdakwa sebelumnya telah melakukan pemulukan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Selain itu, di daerah lain juga pernah mengalami kasus serupa, dan yurisprudensinya, terdakwa dihukum.

Untuk diketahui, persidangan ini dilakukan oleh majelis hakim yakni Imam Santoso, Agustinus, dan Fahmi Hari, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pukul 11.00 WIB. Sedangkan JPU yakni, Lestari dan Iwan. Untuk penasehat hukum, Wiyono, Eko Budiono, dan Agus.beritajatimul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2396852/didakwa-bunuh-siswa-3-pendekar-silat-bebas



Original Post

Korut Disebut Bebaskan Pastor Kanada yang Dihukum Kerja Paksa Seumur Hidup

Media Online okezonecom
2017-08-10

PYONGYANG \' Pastor Kanada yang sebelumnya dijatuhi hukuman kerja paksa seumur hidup di Korea Utara (Korut) dilaporkan telah dibebaskan atas dasar ‘kemanusiaan’. Kabar pembebasan ini diumumkan oleh media resmi Korut.

Sebagaimana dikutip dari New York Times, Kamis (10/8/2017), Pastor Lim Hyeon-soo dijatuhi hukuman kerja paksa pada Desember 2015 usai Mahkamah Agung Korut mendakwanya melakukan "plot subversif" dan kegiatan melawan negara.Tegas! China Siap Tanggung Dampak Sanksi PBB Terhadap KorutTravel Ban Diberlakukan, Warga AS Harus Tinggalkan Korut Sebelum 1 September\'>Travel Ban Diberlakukan, Warga AS Harus Tinggalkan Korut Sebelum 1 SeptemberNah Loh! Dapat Akses Internet, Elit Korut Ternyata Juga Gemar Nonton Porno

Lim dibebaskan pada Rabu 9 Agustus 2017 dan disinyalir ini memiliki hubungan dengan kondisi kesehatan pastor tersebut. Pasalnya sebelum pembebasan tersebut, juru bicara Perdana Menteri Kanada, Cameron Ahmad, sempat membahas mengenai kondisi Lim.

BACA JUGA: Warga AS yang Kunjungi Korut Terancam Paspornya Dicabut Pemerintah

BACA JUGA: \'Otto Warmbier Mendapatkan Balasan yang Setimpal\'

"Kesehatan dan kesejahteraan Pastor Lim tetap sangat penting bagi Pemerintah Kanada (mengingat) kami terus terlibat dalam kasus ini," ujar Ahmad kepada Guardian.

Hal yang sama juga disuarakan oleh keluarga sang pastor. Kepada media Kanada, keluarga Lim menyebut bahwa mereka semakin khawatir dengan keadaan sang pastor semenjak wafatnya mahasiswa Amerika Serikat, Otto Warmbier, pada Juni 2017 yang hanya berselang beberapa hari setelah ia dibebaskan dari penjara Korut.

BACA JUGA: Sempat Koma, Mahasiswa AS yang Dibebaskan Korut Akhirnya Meninggal

BACA JUGA: Aktivis Sebarkan Selebaran Terkait Mahasiswa AS yang Tewas ke Korut dengan Balon

Lim yang sudah mengunjungi Korut lebih dari 100 kali itu untuk melakukan misi kemanusiaan mendadak hilang kontak dengan kongregasinya setelah ia masuk ke Pyongyang pada awal 2015. Tidak lama kemudian, Lim muncul di konferensi pers dan mengaku berencana untuk menggulingkan kepemimpinan di Korut dengan merusak pemujaan terhadap Kim Jong-un.

Pada konferensi pers itu, Lim juga mengatakan bawa kantong-kantong makanan yang ia sumbangkan ke wilayah Korut memiliki tanda salib serta ungkapan dari alkitab. Para jaksa di Korut juga menuding Pastor Lim membantu memancing dan menculik warga Korut.
(emj)

http://news.okezone.com/read/2017/08/10/18/1753004/korut-disebut-bebaskan-pastor-kanada-yang-dihukum-kerja-paksa-seumur-hidup



Original Post

Ini Alasan Nazaruddin Ngotot Ingin Bertemu Pemilik PT DGI

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-08-10

RMOL. Mantan Direktur Marketing Permai Grup, Mindo Rosalina Manulang menjelaskan alasan Muhammad Nazaruddin marah-marah kepada PT Duta Graha Indah (PT DGI). Menurut Rosa, Nazar telah mengeluarkan uang pelicin agar Badan Anggaran DPR mau menyutujui anggaran proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009-2010, dan proyek pembangunan Wisma Atlet serta gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011 bisa disetujui.

Adapun anggaran untuk Wisma Atlet disetujui sebesar Rp190 miliar, sementara, pembangunan RS Udayana mendapat anggaran Rp40 miliar.

"Waktu itu, dia (Nazaruddin) sampaikan bahwa dia sudah setor ke semua anggota Banggar DPR termasuk semua di Komisi. Misalnya ke Komisi X DPR, kita setor dulu 7 persen, baru mereka sepakat diketok. Dulu masih jamannya Pak Jhoni Allen, lalu Pak Koster dan Ibu Angie," ujar Rosa saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

Meski telah mengeluarkan uang pelicin, PT DGI selaku pihak yang ditunjuk Nazar sebagai pelaksana proyek di RS Udayana tidak memenuhi persyaratan, yakni memberikan komisi sebesar 19 persen kepada Nazar untuk mengerjakan proyek tersebut. PT DGI hanya mampu membayar 13 persen dari total anggaran dengan alasan banyaknya perusahaan tersebut.

"Komitmennya tidak sesuai, makanya Bapak (Nazaruddin) marah-marah. Terus Pak Nazar bilang minta ketemu sama bosnya Idris dan Dudung. Pokoknya dia mau ketemu sama yang punya," ujar Rosa.

Sejurus dengan Rosa, Yulianis Wakil Direktur Keuangan Permai Grup yang juga dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa eks Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi, juga membenarkan bahwa PT DGI, belum dilakukan 100 persen. Menurut Yulianis, kekurangan itu untuk dua proyek yang dikerjakan PT DGI.

"Memang belum lunas 100 persen. Keburu kasus di April 2011. Sampai

Juli 2011 belum ada pelunasan dari PT DGI," ujar Yulianis. [zul]

http://hukum.rmol.co/read/2017/08/10/302403/Ini-Alasan-Nazaruddin-Ngotot-Ingin-Bertemu-Pemilik-PT-DGI-



Original Post

Tim Saber Pungli Tangkap Lurah Pelambuan

Media Online inilah.com
2017-08-10

INILAHCOM, Banjarmasin - Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar Polresta Banjarmasin mengamankan oknum Lurah Pelambuan berinisial RM yang diduga kuat melakukan pungli.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rabu, Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu diketahui bertempat di Kantor Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan, pada Selasa (8/8) sore sekitar pukul 15.30 WITA.

Tim Saber Pungli juga diketahui mendapatkan barang bukti pungli dan telah menyita berupa uang sebesar Rp4.400.00O.

Masih dari informasi yang didapat di lapangan, barang bukti uang tersebut diduga hasil pungli untuk pembuatan sopradik atau surat pernyataan pengadaan bidang tanah.

Adapun setiap pemohon sopradik diminta uang perorangnya sebanyak Rp500.000 dan saat OTT oleh polisi terdapat tujuh warga yang melakukan pengurusan melalui RT setempat.

Dari informasi tersebut Tim Saber Pungli Polresta Banjarmasin telah membawa Pejabat Lurah tersebut dan polisi juga meminta keterangan Sekretaris Lurah Pelambuan berinsial EW dan seorang stafnya HM.

Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Anjar Wicaksana Sik di Banjarmasin saat dikonfirmasi membenarkan adanya oknum lurah yang diamankan karena diduga terjaring OTT tersebut.

Namun Anjar enggan memberikan penjelasan lebih rinci dengan alasan masih proses pengembangan oleh Unit Tipikor Satreskrim Polresta Banjarmasin.tarul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2396850/tim-saber-pungli-tangkap-lurah-pelambuan



Original Post

Berkas Perkara Korupsi Tanah Pertamina Diserahkan ke Kejagung

Media Online metrotvnews.com
2017-08-10

Jakarta: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri telah menyerahkan berkas perkara tersangka Gathot Harsono ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Ini pelimpahan berkas tahap satu atas kasus dugaan korupsi penjualan tanah milik PT Pertamina di Simprug, Kebayoran Lama, tahun 2011.

"Ya benar, berkas perkara penjualan aset Pertamina kemarin sudah tahap satu ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi, Jakarta, Rabu 9 Agustus 2017.






Selain melimpahkan berkas tahap pertama, penyidik juga telah menyita barang bukti tanah seluas 1.088 meter persegi. Tanah yang menjadi polemik ini berlokasi di Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. "Tanahnya sudah disita," pungkas dia.

Sejumlah nama disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus penjualan aset berupa tanah milik PT Pertamina ini. Mereka di antaranya, mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan mantan Direktur Umum dan SDM PT Pertamina (Persero) Waluyo.

Bahkan, keduanya telah diperiksa penyidik pada Selasa 25 Juli 2017. Dua orang ini diminta keterangan mengenai rentetan penjualan tanah hingga merugikan keuangan negara mencapai Rp40,9 miliar.

Selain Karen dan Waluyo, ada dua pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Mereka adalah, Mayjen Haposan Silalahi sebagai pihak pertama yang membeli tanah tersebut dari tersangka Gathot Harsono selaku SVP Asset Management PT Pertamina (Persero).

Tanah itu dibeli Haposan dengan nilai Rp1,16 miliar padahal NJOP saat itu seharga Rp9,65 miliar. Namun, kepemilikan tanah itu tidak bertahan lama. Haposan meraup keuntungan dengan menjual tanah itu kepada seseorang bernama Lydia seharga Rp10,49 miliar.

Sebelum mencuat dan digarap Dittipikor Bareskrim, Staf Ahli Bidang Aset Pertamina Eko Djasa sempat melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini dilaporkan Eko ke KPK pada 10 April 2016 dengan tuduhan persekongkolan hingga merugikan Pertamina.

Dittipikor mulai menggarap kasus ini dengan menetapkan Harsono sebagai tersangka. Harsono ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan menggeledah kantor Pertaminadi Simprug.

Dari situ, petugas menyita satu unit komputer beserta CPU, dokumen fisik dan flashdisk diduga kuat berkaitan dengan kasus tersebut. Bahkan dari hasil audit BPK, akibat penjualan tanah itu negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp40,9 miliar.
(LDS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/8KyGy9Yb-berkas-perkara-korupsi-tanah-pertamina-diserahkan-ke-kejagung



Original Post

Erick Thohir Batal Jadi Saksi Perkara Korupsi Sosialisasi Asean Games

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-08-10

RMOL. Ketua Pelaksana Asian Games 2018 Erick Thohir batal hadir dalam sidang lanjutan perkara korupsi dalam kegiatan sosialisasi Asian Games 2018 pada tahun 2015. Sedianya, dia akan menjadi saksi untuk terdakwa Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Doddy Iswandi, Bendahara KOI Anjas Rivai dan Ikhwan Agus selaku penyedia jasa kegiatan.

Pengacara ketiga terdakwa, Alamsyah Hanafiah, menilai kesaksian Erick sangat diperlukan. Pasalnya, Erick merupakan pihak yang seharusnya menandatangani perjanjian antara, pejabat komitmen dari Kementerian Olah Raga terkait kegiatan sosialisasi Asian Games 2018.

"Karena Erick Tohir itu ketua Inascoc, karena uangnya itu untuk Inasgoc bukan untuk KOI. Jadi kita berharap, Erick Thohir harus hadir karena ketua penyelenggaranya dia, didalam Kepres, jadi dia wajib hadir," ujar Alamsyah saat ditemui di di Pengadilan Tipikor Jakarta, jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

Di kesempatan yang sama, JPU dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ery Syarifah menjelaskan pihaknya akan menjadwal ulang untuk menghadirkan Umum KOI itu. Dia memastikan tidak mengistimewakan saksi-saksi dalam persidangan.

"Nanti kita panggil, ini kan masih banyak saksi lainnya. Untuk waktu kita diskusikan dulu dengan tim," ujarnya

Selain Erick, Wakil Ketua KOI, Mudai Madang juga batal hadir untuk memberikan kesaksian. Adapun dalam sidang lanjutan perkara lanjutan perkara korupsi dalam kegiatan sosialisasi Asian Games 2018 pada tahun 2015 ini JPU menghadirkan empat orang saksi, yakni Erick Tohir, Mudai Madang, Indra Bayu dan Guntur Ferdinan selaku staf keuangan. Namun hanya Indra dan Guntur yang hadir memberikan kesaksian.

Penunjukan Erik sebagai Ketua Pelaksana Asian Games 2018 tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Asian Games 2018.

Asian Games 2018 bakal digelar pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 di Jakarta dan Palembang. Indonesia menjadi tuan rumah pesta olah raga negara-negara Asia untuk kedua kalinya setelah 1962 lalu.

Dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 ini,†sempat terjadi praktik korupsi dalam kegiatan sosialisasi Asian Games 2018 di enam kota pada 2015 yang telah menyeret tiga orang sebagai terdakwa.

Mereka adalah Sekretaris Jenderal KOI, Doddy Iswandi, Bendahara KOI Anjas Rivai dan Ikhwan Agus, penyedia jasa kegiatan.

Ketiganya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam sosialisasi kegiatan Asian Games 2018 yang berlangsung di enam kota di Indonesia. Mereka diduga menyelewengkan dana sebesar Rp10 Miliar dari pelaksanaan sosialisasi kegiatan tersebut. [zul]

http://hukum.rmol.co/read/2017/08/10/302410/Erick-Thohir-Batal-Jadi-Saksi-Perkara-Korupsi-Sosialisasi-Asean-Games-



Original Post

SBI WALUYO

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2017-8-10

SBI WALUYO

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

IKLAN





Original Post

Rumah Sekop

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2017-8-10

Rumah Sekop

PANITIA Angket KPK membuat kehebohan besar menuduh KPK punya rumah sekap. Benar atau tidak, besok lembaga anti-rasywah itu akan mengecek ke lapangan untuk memastikan keberadaan rumah sekap itu.

Rumah sekap, demikian dituduhkan, merupakan tempat saksi dikondisikan agar menuruti keinginan penyidik KPK. Menurut Panitia Angket KPK, di situlah KPK sengaja mengarahkan saksi palsu untuk menjerat tokoh tertentu.

Adanya rumah sekap itu diungkapkan Niko Panji Tirtayasa kepada Panitia Angket KPK. Niko saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Sebaliknya, menurut KPK Niko pernah meminta perlindungan sebagai saksi.

Tidak otomatis diberikan. Setelah dianalisis, permohonan dikabulkan, bekerja sama dengan kepolisian, Niko ditempatkan di safe house. Selain itu, sesuai Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, KPK juga memberi biaya hidup kepada keluarga Niko.

Tentu saja KPK menepis tuduhan punya rumah sekap. KPK bahkan menyayangkan sekali anggota DPR tidak bisa membedakan safe house untuk perlindungan saksi dengan rumah sekap.

Punya* safe house merupakan keniscayaan bagi KPK. Sebab, KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi yang memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Namun, benarkah KPK punya rumah sekap? Rasanya sulit dipercaya bahwa anggota DPR sedemikian bodoh sehingga tidak bisa membedakan safe house dengan rumah sekap.

Panitia Angket KPK kiranya tidak sebodoh itu. tetapi tidak tertutup kemungkinan berkacamata kuda cenderung menampung keburukan KPK. Bahkan dipersepsikan hanya mencari-cari kesalahan KPK. Karena itu, baiklah perkara rumah sekap dan safe house itu ditilik dari tiga jurusan.

Pertama, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan antara lain pada keterbukaan dan akuntabilitas. Sesungguhnya terjadi kontradiksi bila dua asas itu serentak diterapkan kepada urusan safe house. Safe house menjadi benar-benar sa/e/aman bila tetap menjadi tempat rahasia untuk melindungi saksi. Rumah itu tidak boleh diketahui publik, termasuk tidak boleh diketahui Panitia Angket KPK. Karena itu, asas keterbukaan tidak dapat diterapkan.

Akan tetapi, kini muncul tuduhan KPK punya rum=jh sekap. Tidakkah safe house itu yang dituduh berfungsi ganda juga menjadi rumah sekap? Satu rumah dwifungsi? Dalam hal ini kiranya asas akuntabilitas perlu dimenangkan terhadap asas keterbukaan. Untuk menepis tuduhan yang luar biasa itu, KPK membuka rumah itu untuk disidak Panitia Angket KPK.

Tentu saja setelah rumah itu disidak. praktis menjadi terbuka, hilang kerahasiaannya, dan karena itu safe house itu tidak boleh lagi dipakai untuk melindungi saksi. KPK harus punya safe house yang lain.

Kedua, Panitia Angket KPK mengajak ICW untuk bersama-sama memeriksa benar tidaknya nyanyian Niko Panji Tirtayasa. ICW menjadi saksi apakah rumah sekap itu hanya karangan, kebohongan. Kalau ternyata kebohongan, ICW segera melaporkan Niko ke Bareskrim dan Panitia Angket KPK membubarkan diri saja secepatnya.

Ketiga, sekali menyidik KPK tidak boleh menghentikannya. Dengan mengutip kalimat lengkap seorang pakar, Semua perkara yang disidik KPK dengan bukti permulaan yang cukup harus berlanjut ke angkat penuntutan di pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain itu, proses persidangannya harus cepat, maksimal 240 hari kerja telah berkekuatan hukum tetap (kasasi).

Semua perintah undang-undang itu, di satu pihak mestinya menuntut KPK berhati-hati, tetapi juga di lain pihak demi pencapaian tujuan kiranya dapat membuat KPK "memaksakan diri untuk tidak bisa lain membawa sebuah perkara ke Tipikor. Tidakkah dalam hal itu kemungkinan terjadi malapraktik berupa rumah sekap seperti dituduhkan?

Sekali lagi sulit memercayai tuduhan itu. Kendati demikian, tidak cukup ditangkis semata dengan kata-kata. Tuduhan itu harus dipatahkan dengan pembuktian. Karena itu, baiklah Panitia Angket KPK bersama ICW bersama-sama ke lapangan untuk membuktikan benar tidaknya tuduhan itu.

Saur Hutabarat





Original Post

7 Persen Dana Proyek Alat Kesehatan Disetor ke DPR

Media Cetak Koran Tempo Halaman 31
2017-8-10

7 Persen Dana Proyek Alat Kesehatan Disetor ke DPR

PT Duta Graha Indah (DGI) mengembalikan duit Rp 15 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

JAKARTA - Mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina, membeberkan jatah fee untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali, tahun anggaran 2009-2011. Dia mengatakan fee sebesar 7 persen dari nilai proyek Rp 40 miliar tersebut

diserahkan oleh bos Permai Group. Muhammad Nazaruddin, ke anggota Badan Anggaran dan Komisi Pendidikan DPR.

"Nazaruddin yang langsung bilang kalau duitnya sudah diberikan supaya proyek diberikan pada PT DGI," kata Mindo saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Mindo memberikan keterangan sebagai

saksi dalam persidangan terhadap terdakwa mantan Direktur Utama PT DGI, Dudung Purwadi. Dalam

perkara ini, Dudung didakwa telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Nazaruddin serta mantan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana, Made Meregawa. Dudung juga diduga memperkaya PT DGI sebesar Rp 6,780 mi liarpada 2009 dan sebesar Rp 17,9 miliar untuk 2010. Dia juga memperkaya Nazaruddin dan korporasinya, yaitu PT Anak Negeri, PT Anugrah Nusantara, dan Grup Permai, hingga Rp 10,2 miliar. .

Mindo membenarkan adanya aliran uang dari PT DGI yang kini bernama PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE) kepada Nazaruddin dan Permai Group. Menurut dia, setelah pemberian fee kepada DPR, Nazaruddin menagih jatah 19 persen dari nilai proyek sebagai akumulasi penalangan duit fee DPR dan fee pribadi. Namun, menurut dia, PT DGI mengalami kesulitan keuangan sehingga hanya membayarkan 15 persen atau sekitar Rp 7 miliar.

Mantan pegawai Permai

Group, Yulianis, juga membenarkan adanya setoran uang dari PT DGI ke Permai Group. Namun, hingga 2011, awal penyelidikan KPK, PT DGI belum pernah melunasi pembayaran fee ke Permai Group. Menurut dia, tunggakan pembayaran fee tercatat sebagai utang PT DGI dalam laporan keuangan Grup Permai. Namun pemasukan atau pembayaran fee sebelumnya sengaja dicatat dalam laporan yang berbeda. "Memang belum lunas seratus persen," kata dia.

Sebelumnya, Muhammad Nazaruddin memang kerap mengatakan adanya aliran duit dari proyek alat kesehatan tersebut kepada sejumlah nama di DPR. Dia mengklaim duit tersebut mengalir ke sejumlah kantong di Badan Anggaran dan Komisi Pendidikan yang membahas dan mengabulkan anggaran proyek tersebut. "Duitnya pernah dikumpulkan di Fraksi Demokrat," kata Nazaruddin saat diperiksa KPK, Maret 2015.

Dudung membantah terlibat dalam pemberian jatah uang proyek ke Parlemen Senayan. Dia juga mengklaim tak pernah hadir dalam pertemuan di Hotel Ritz-Carlton pada 2008-2009,

yang berisi pengaturan proyek tersebut. Menurut Dudung, dia tak pernah bertemu, berkomunikasi, atau membicarakan fee dengan orang-orang yang diduga hadir, yaitu Nazaruddin, Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan mantan Komisaris PTDGI Sandiaga Uno.

"Saya tak pernah punya komitmen (janji pembayaran fee) kepada siapa pun. Justru saya merasa diancam untuk membayar komitmen 15 persen yang tak pernah saya ketahui," kata Dudung.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, mengatakan PT DGI telah menitipkan uang senilai Rp 15 miliar ke dalam rekening penitipan KPK. Namun, menurut dia, uang tersebut belum tentu hasil korupsi karena masih akan menunggu proses persidangan terhadap Dudung. Selain itu, hakim belum menentukan siapa yang harus membayar kerugian negara dari proyek tersebut (Dudung atau PT DGI).

"Uang tersebut akan menjadi barang bukti yang masuk berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut," kata Febri.

MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Bekas Ketua MK Mangkir Jadi Saksi, Jaksa Bacakan BAP

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-8-10

Bekas Ketua MK Mangkir Jadi Saksi, Jaksa Bacakan BAP

JAKSA penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, dalam perkara terdakwa Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun.

Pembacaan BAP pada sidang Rabu. 9 Agustus 2017, dilakukan karena Akil Mochtar tak dapat hadir sebagai saksi perkara suap sengketa pilkada di MK.

"Akil Mochtar sudah kami panggil secara sah. Namun ada surat balasan dari rumah sakit bahwa beliau (Akil) masih sakit, tensinya tinggi," ujar Jaksa Kiki Ahmad Yani di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Menurut Kiki. BAP Akil Mochtar sudah sah dan ditandatangani. Selain itu. Akil Mochtar juga sudah bersumpah sebelumnya, sehingga jaksa berhak membacakan BAP Akil.

Ketua majelis hakim Ibnu Basuki Widodo mengizinkan jaksa membacakan BAP Akil Mochtar, dan terdakwa diberikan kesempatan membantah atau memberi komentar.

Jaksa lantas membacakan keterangan Akil Mochtar di BAP. Di antaranya mengenai hubungan Akil dengan terdakwa Samsu. Dalam BAP itu. Akil mengatakan ia tidak memiliki hubungan keluarga dengan Samsu.

Jaksa juga membacakan penjelasan Akil mengenai pu-

tusan sengketa pilkada Buton sehingga harus dilakukan pemilihan ulang. Menurut Akil, putusan itu telah melalui mekanisme permusyawaratan hakim panel.

"Poin 12, saksi menjelaskan tentang alasan Pilkada Buton dilakukan pilkada ulang. Saksi menjawab Saya melakukan musyawarah dengan hakim panel, kami bertiga, saya. Ali, dan Hamdan Zoelva. Hasil rapat disampaikan pada 2011, KPUD buton harus melaksanakan Pilkada ulang," kata jaksa membacakan BAP Akil.

Dalam perkara ini. Samsu Umar Abdul Samiun didakwa menyuap Akil Mochtar terkait perkara sengketa hasil pilkada Kabupaten Buton di MK pada 2011. Samsu menyuap Rpl miliar agar dia bisa dinyatakan sebagai pemenang pilkada Kabupaten Buton.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton menetapkan pasangan nomor urut 3. Agus Feisal dan Yaudu Salam, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton terpilih pada 10 Agustus 2011.

Atas penetapan tersebut. Samsu keberatan dan mengajukan gugatan pilkada ke MK. Hasilnya, keputusan KPU Kabupaten Buton itu dibatalkan. Atas perbuatannya menyuap Akil. Samsu didakwa melanggar Pasal 6 ayat 1 a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

byu





Original Post

KASIH JEMPOL

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-8-10

KASIH JEMPOL

Mantan Ketua DPR Marzuki Alie seusai menjalani pemenksaan di gedung KPK, Jakarta, kemarin. Marzuki Alie diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik.

PATRARIZKI SYAHPUTRA/RM





Original Post

KPK Sarankan Ganti Aturan Dana Desa

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-8-10

KPK Sarankan Ganti Aturan Dana Desa

JAKARTA - Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, terkait kepengurusan dana desa, KPK merekomendasikan untuk mengganti mesin atau aturan yang menaungi tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan. Sebab, ditengarai ada potensi tindak pidana korupsi penyelewengan dana desa yang sudah terjadi di beberapa wilayah.

"Salah satu rekomendasi saya nanti, kita dalam reformasi birokrasi tidak hanya direfor-masi, tetapi juga harus ganti mesin," ujar Agus di Jakarta, Rabu

(9/8).

Agus menjelaskan, ganti mesin yang ia maksud adalah pembenahan di setiap kementerian agar tidak tumpang tindih dan lebih sederhana. Salah satunya adalah sistem yang mendorong adanya check and balance. "Sekarang ini kewenangannya juga tidak jelas," ucapnya.

Menurut Agus, pembenahan dapat dilakukan secara mendasar, seperti pembenahan dalam kelembagaan, tata kelola, dan sistem. Agus melanjutkan, saat ini sistem pengelolaan internal terkait pengelolaan dana desa juga belum berjalan dengan semestinya.

"KPK tidak pernah loh teri-

ma laporan dari inspektorat. Jadi, pengawasan internal juga harus didorong. Misalkan di kabupaten, jangan bertanggung jawab ke bupati. Kalau di provinsi, jangan ke gubernur. Kan inspektorat jenderal di Amerika bertanggung jawab ke presiden kan? Jadi, hal-hal seperti itu dibenahi secara mendasar."

Pemeriksaan perdana

Tersangka kasus penerima suap dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Rudi Indra Prasetya (RUD), menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Ini adalah kali pertama Kajari Kabupaten Pamekasan tersebut menjalani pemeriksaan

di gedung KPK.

Usai menjalani pemeriksaan dengan penyidik Rudi tidak mengucapkan satu patah kata pun. Saat pemeriksaan, ia juga didampingi Ade Yuliawan yang merupakan kuasa hukum Rudi. Ade mengatakan kepada wartawan, kliennya hanya menjalani pengambilan sampel suara.

"Tadi lebih ke pencocokan suara. Mungkin nanti suaranya dicocokkan dengan hasil telepon," ungkap Ade di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8).

Ade menambahkan, saat ini penyidik masih melakulan pemeriksaan awal dan belum masuk dalam materi perkara. Ia pun belum membaca berita acara

pemeriksaan (BAP) kliennya.

Sebelumnya, pada Rabu (2/8), KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang diduga menyuap kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebesar Rp 250 juta. Suap tersebut diduga untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam perkara tindak pidana korupsi proyek infrastruktur. Proyek senilai Rp 100 juta tersebut menggunakan dana desa.

Adapun pasal yang disang-kakan kepada pihak yang diduga memberi, yaitu SUT, AGM, dan NS, yaitu Pasal 5 ayat 1 huruf (a)

atau (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-i KUHP.

Kemudian, pasal yang diberikan terhadap ASY yang merupakan pihak yang diduga pemberi atau yang menganjurkan memberi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-i atau ke-2

KUHP. ed muhammad hafil

DIAN FATH RISALAH





Original Post

Pengelola Parkir Wajib Ganti Kendaraan Hilang, Helm Juga

Media Online jpnn.com
2017-08-10

jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih sering terjadi di Bandarlampung. Salah satu lokasi empuk pelaku curanmor adalah tempat parkir.

Sebenarnya, telah ada regulasi kuat sebagai langkah pencegahan yang juga membuat pemilik kendaraan merasa lebih nyaman. Yakni ketentuan bahwa para pengelola parkir tidak bisa seenaknya lepas tanggung jawab terhadap kendaraan bermotor yang hilang saat diparkir.

Hal tersebut mengacu putusan Mahkamah Agung (MA) lewat peninjauan kembali (PK) tertanggal 21 April 2010.

Di mana setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan tersebut.

Akademisi Hukum dari Universitas Lampung (Unila) Budiono menegaskan, penyedia atau pengelola layanan parkir memang wajib bertanggung jawab atas kendaraan. Tidak hanya itu, mereka juga bertanggung jawab atas seluruh barang yang ada di kendaraan.

"Saya kira putusan MA yang mengharuskan setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan berdasarkan ketetapan yang ada itu adil. Kalau ada yang hilang ya seharusnya mereka mengganti," ujar Budiono saat dimintai pandangannya atas putusan MA terkait pengelolaan parkir.

Pencurian helm misalnya, kasus yang banyak terjadi saat ini, kebanyakan penyedia layanan jasa parkir merasa tak bertanggung jawab.

Lebih-lebih jika yang hilang adalah kendaraan, konsumen seolah tak bisa meminta tanggung jawab pada pengelola.

http://www.jpnn.com/news/pengelola-parkir-wajib-ganti-kendaraan-hilang-helm-juga



Original Post

Setelah Balai Kota, Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Digeledah KPK

Media Online kompascom
2017-08-10

MALANG, - PenyidikKomisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggeledah rumah dinasKetua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono yang ada di Jalan R Panji Soeroso, Kota Malang, Rabu (9/8/2017) malam.

Informasi yang didapat Kompas.com, penggeledahan dimulai sejak sore. Tidak diketahui jumlah penyidik yang ada di dalam rumah dinas tersebut.

Penyidik KPK kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 22.47 WIB menggunakan empat mobil.

Baca juga:Kantornya Digeledah, Wali Kota Malang Anggap Penyidik KPK sebagai Tamu

Arief Wicaksono yang sebelumnya disebut sudah menjadi tersangka dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi di Kota Malang tidak ikut dalam rombongan penyidik. Arief yang merupakan ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tetap berada di tempat setelah penyidik KPK meninggalkan kediaman dinasnya.

"Istirahat di dalam. Capek," kata anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, Priyatmoko Oetomo di lokasi saat ditanya keberadaan Arief.

Menurutnya, kasus yang tengah didalami oleh KPK terkait dengan APBD Kota Malang tahun 2015. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti indikasi tindak pidana korupsinya. "Secara persis saya tidak tahu," katanya.

DPC PDI Perjuangan, menurutnya, akan terus mendampingi Arief.

"Pasti pendampingan hukum," ujarnya.

Baca juga: 9 Jam Geledah Balai Kota Malang, KPK Sita Buku APBD Tahun 2015

Penggeledahan di rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang itu merupakan rangkaian penggeledahan di Kota Malang oleh penyidik KPK. Selain di rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, KPK juga menggeledah Balai Kota Malang, termasuk ruang Wali Kota Malang M Anton, ruang Wakil Wali Kota Malang Sutiaji dan ruang Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto.

Selain itu, penyidik KPK juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Malang serta kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizianan Satu Pintu Kota Malang.
Kompas TV KPK: Kami Tetapkan 1 Tersangka

http://regional.kompas.com/read/2017/08/10/05263781/setelah-balai-kota-rumah-dinas-ketua-dprd-kota-malang-digeledah-kpk



Original Post

KPK pun Jadi Bahan Fitnah

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2017-8-10

KPK pun Jadi Bahan Fitnah

MENGGENCARKAN!!! Pukul 10.00 pagi tadi,,, KPK dan Polisi grebek rumah Sandi Uno terkait kasus korupsi dari 600 rumah sakit dengan nilai fantastis 194 miliar,,,,ternyata dibalik wajah santunnya dia! Breaking News. Begitulah metadeskripsi yang terpampang ketika sebuah artikel dari blog breakingnewsterkini. blogspot.co.id disebar di sejumlah grup WhatsApp.

Kalimat yang dicetak tebal (bold) tersebut tentu sangat eye-catching. Ketika link itu diklik, Anda akan diarahkan ke sebuah artikel yang di dalamnya terdapat sebuah foto penyelidik KPK sedang melakukan penggeledahan di sebuah rumah.

Jawa Pos langsung bisa mendeteksi bahwa informasi itu hoax. Sebab, foto yang dipasang bukan rumah Sandiaga Uno atau Sandi Uno. Rumah itu merupakan tempat tinggal Gubernur (nonaktif) Sulawesi Tenggara Nur Alam di Jalan Mikasa D2, Patra Kuningan, Jakarta Selatan.

Nur Alam memang terjerat perkara dan ditangani KPK. Rumahnya pernah digeledah sesaat setelah dia ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Agustus 2016. Entah bagaimana ide menjadikan foto rumah Nur Alam itu sebagai hoax untuk Sandiaga Uno. Padahal, Sandi tidak pernah ngontrak atau ngekos di rumah Nur Alam.

Dari penelusuran Jawa Pos, blog breakingnewsterkini tersebut mencomot foto portal berita tempo.co. Pencomotan itu dilakukan dengan cara screenshot. Itu bisa dilihat dari nama file foto di breakingnewsterkini.

Foto yang sama pernah dijadikan bahan hoax, tapi korbannya partner Sandi, Anies Baswedan.

Saat itu ada informasi hoax yang disebarkan bahwa KPK menjemput paksa Anies Baswedan di rumahnya karena tersandung korupsi dana Frankfurt Book Fair.

Informasi hoax serupa sebenarnya mulai menyebar menjelang putaran kedua pilkada DKI Jakarta pada 20 April lalu. Bukan hanya blog breakingnewsterkini. blogspot.co. id yang menyebarkan. Ada pula blog-blog lain yang kepemilikannya sulit dideteksi.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah memastikan tak ada penggeledahan rumah Sandiaga Uno. "Udah saya cek. Tidak benar informasi itu," katanya. Sandi memang pernah diperiksa KPK. Tapi, kapasitasnya hanya saksi atas perkara korupsi yang berkaitan dengan PT Duta Graha Indah (DGI). Sandi memberikan keterangan untuk melengkapi berkas perkara tersangka

mantan Dirut PT DGI Dudung Purwadi.

Dudung terjerat perkara korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2011. Sandi memang pernah menjabat komisaris PT DGI, yang kini berubah menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering.

Febri mengatakan, PT NKE telah mengembalikan uang melalui rekening penitipan KPK. Uang tersebut terkait dengan indikasi korupsi di Universitas Udayana. Uang yang ditiupkan sekitar Rp 15 miliar. Pengembalian tersebut akan masuk berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut.

"Jumlah kerugian keuangan negara secara pasti bergantung pada putusan pengadilan nantinya," terang mantan aktivis Indonesia CorruptionWatch (ICW) itu.

(gun/syn/eko/cl9/fat)





Original Post

Santo Berpotensi Tersangka

Media Cetak Jawa Pos Halaman 21
2017-8-10

Santo Berpotensi Tersangka

Rekomendasi Hakim di Sidang Korupsi Sudin Tata Air Jakbar

KEMAYORAN - Kasus korupsi berjamaah di Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat pada 2013 terus bergulir. Sidang tindak pidana korupsi (tipikor) menghadirkan dua terdakwa.

Yaitu, mantan Wali Kota Jakarta Barat Fatahillah dan Sekretaris Kota

(Sekko) Jakarta Barat Azril Marzuki, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kemayoran, kemarin (9/8).

Fatahillah dan Asril menjalani sidang secara bergantian di ruang sidang Wirjono Prodjodikoro di lantai 2 gedung pengadilan. Majelis hakim yang menyidang keduanya sama. Yakni, Fahzal Hendry selaku ketua majelis hakim serta dua anggotanya. Sahlan Effendy dan Sukartono

Sidang perdana dijalani untuk terdakwa Fatahillah dengan agenda pembacaan eksepsi dari dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Bara.t pada sidang sebelumnya, Rabu (2/8). Dalam agenda eksepsi tersebut, di hadapan majelis hakim, Fachmi -kuasa hukum Fatahiliah-menyatakan bahwa dakwaan yang disampaikan JPU pada sidang sebelumnya tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Fachmi menyatakan, dakwaan yang disampaikan JPU tidak menyebutkan secara gamblang kesalahan atau tindak pidana korupsi yang dilakukan Fatahillah dalam proyek refungsionalisasi kali atau sungai dan saluran penghubung (PHB) di Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat pada 2013. Dia melanjutkan, dakwaan yang disusun JPU juga tidak menguraikan kejadian sesungguhnya secara jelas dan cermat. "Bahwa terdakwa (Fatahillah, Red) tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum di bawah undang-undang (UU)," katanya.

Selain itu, Fachmi mengungkapkan, selama penyidikan oleh

kejaksaan, kliennya tidak diizinkan menghadirkan saksi ahli yang dapat meringankan kasusnya. Karena itu, Fachmi meminta majelis hakim menolak seluruh dakwaan yang disampaikan JPU. "Menyatakan memohon majelis hakim tidak menerima seluruh dakwaan dan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat materiil dan formil. Dan, membebankan seluruh biaya persidangan kepada pihak penuntut," tuturnya.

Terhadap eksepsi tersebut, kubu JPU yang diwakili Salman hanya menyatakan akan memberikan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa. Tanggapan itu disampaikan pada sidang lanjutan yang rencananya digelar pada Rabu (16/8).

Setelah menyidang Fatahillah, majelis hakim melanjutkan persidangan untuk terdakwa Asril. Pria yang didakwa JPU ikut membagi-bagikan uang Rp 2,4 miliar dari total kerugian negara Rp 4,8 miliar kepada delapan camat dan pejabat lain dalam proyek refungsionalisasi kali atau sungai di Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat pada 2013 tersebut menjalani sidang kedua kemarin. Agendanya, mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan JPU.

Lima saksi tersebut adalah mantan Kepala Kanpeko Jakarta Barat Windriasanti, mantan Kasubid Prasarana Sarana dan Lingkungan Hidup Kanpeko Jakarta Barat Agusman Simarmata, serta Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Suci Handayani. Lalu, Kasi Pemeliharaan Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat Santo dan Asisten Deputi Bidang Permukiman DKI Jakarta yang juga mantan Sekko Administrasi Jakarta Barat Syamsuddin Lologau. Mereka dimintai keterangan secara bersamaan setelah disumpah majelis hakim.

Salah seorang saksi yang hadir dalam sidang, Santo, dicecar JPU dan majelis hakim. Sebab, JPU dan majelis hakim menilai Santo sangat berperan dalam merencanakan pembagian uang negara Rp 4,8 miliar dari total anggaran untuk proyek tersebut kepada para pejabat dan pamong. Nilai total proyek adalah Rp 12 miliar.

Dalam salah satu keterangannya, Santo tidak menampik bahwa dirinya ikut merencanakan pembagian uang Rp 2,4 miliar kepada sejumlah pejabat di dalam ruang kerja Asril pada 2013 silam. Dia juga berdalih bahwa Rp 2,4

miliar yang dibagi-bagikan kepada delapan camat dan para pejabat lain adalah dana penunjang untuk menjalankan proyek refungsionalisasi kali dan sungai, khususnya untuk penertiban.

Di antaranya, Rp 80 juta untuk setiap camat, satpol PP (Rp 500 juta), wali kota Jakarta Barat (Rp 560 juta), hingga LSM (Rp 20 juta). Dia menjelaskan, dana tersebut sudah dihitung berdasar pembagian wilayah yang akan digarap atau ditertibkan tiap-tiap penerima uang itu.

Namun, keterangan tersebut dianggap ganjil oleh majelis hakim. Sebab, jika pelaksanaan proyek itu di lapangan hanya dijalankan camat, mengapa ada uang yang diberikan kepada pihak selain camat dengan dalih ikut melakukan proyek tersebut. "UangRp80juta ini katanya untukDP proyek untuk tiap-tiap wilayahnya. Lha ini ada LSM, memangnya LSM wilayah pekerjaannya di mana? Lalu, uang juga diberikan kepada wali kota, memangnya wali kota wilayah pekerjaannya di sebelah mana kok ikut dikasih duit juga," ucap Fahzal, ketua majelis hakim.

Selain itu, hakim menyatakan bahwa tujuan bagi-bagi uang Rp 2,4 miliar tersebut tidak masuk akal.

Hakim menilai dana yang menurut keterangan Santo untuk penertiban itu seharusnya tidak ada. "Karena penertiban itu wewenangnya satpol PP dan satpol PP punya anggaran sendiri," ucapnya.

Karena kuatnya unsur keterlibatan berdasar keterangan Santo dalam

korupsi berjamaah tersebut di muka pengadilan kemarin, hakim pun merekomendasikan status Santo dinaikkan sebagai tersangka Kamu ikut merencanakan Hw. Kamu bisa kena pasal, bisa naik tersangka. Tapi, itu terserah sama jaksa nanti bagaimana," tegas Fahzal.

Di luar persidangan, Salman, anggota JPU, menyatakan bahwa pihaknya tidak mau buru-buru menetapkan Santo sebagai tersangka baru seperti yang direkomendasikan hakim. Dia akan melihat jalannya persidangan lebih dulu. "Nanti dulu lah itu," ucapnya.

(dod/co3/ilo)





Original Post

Media