Mendagri Penyeleweng Dana Desa Dipecat

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-8-11

Mendagri Penyeleweng Dana Desa Dipecat

DIAN ERIKA NU6RAHENY DIAN FATH RISALAH

JAKARTA - Pemerintah akan menindak tegas kepala desa dan aparat desa yang melakukan penyelewengan terhadap dana desa. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, kepala maupun aparat desa yang terbukti melakukan penyelewengan dana desa dapat dikenai sanksi pemecatan.

Tjahjo mengatakan, Kemendagri akan mengirimkan radiogram kepada seluruh gubernur dan bupati terkait pengelolaan dana desa. Pesan tersebut untuk menegaskan sistem pengawasan dana desa. "Kalau ada kepala desa atau perangkat desa bermain-main dengan dana desa, maka pecat. Itu prinsipnya," tegas Tjahjo saat rapat koordinasi pengawasan dana desa di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (1O/8).

Pemerintah kecewa dengan keterlibatan bupati, inspektorat, dan kejaksaan dalam kasus korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan. Semestinya, kata Tjahjo, jajaran pemerintah dan penegak hukum tersebut melakukan pengawasan terhadap dana desa. Tapi, ini kok malah terlibat. Peristiwa di Pamekasan ini sebaiknya menjadi contoh bagi kepala desa-kepala desa

yang lain," tambah Tjahjo.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah menginstruksikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menangani kasus penyelewengan dana desa meskipun nilainya kecil. Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo membeberkan, ada sekitar 300 laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Laporan ini terkait dengan kesalahan administratif dan pengelolaan dana desa. Laporan ini masuk selama 2017. Sebagian laporan yang masuk berupa kesalahan administratif yang dilakukan kepala atau aparat desa.

Eko Putro menegaskan, seluruh laporan sudah dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. Sebanyak 60 laporan sudah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tentu, KPK juga akan melakukan proses (penanganan)," lanjut dia.

Jumlah laporan dugaan penyelewengan dana desa tahun ini turun dibanding laporan pada 2016 lalu. Eko Putro mengungkap, tahun sebelumnya, Kementerian Desa PDTT menerima sekitar 900 laporan dugaan tindak pidana korupsi oleh kepala desa. Dari jumlah itu, sekitar 234 kasus sudah diserahkan kepada KPK, 167

kasus diserahkan kepada pihak kepolisian. "Sebanyak 67 kasus sudah divonis," ujarnya.

Pemerintah pusat tidak menoleransi latar belakang pendidikan kepala desa membuat pengelolaan dana desa tidak maksimal. Menurut Eko, sekitar 40 persen kepala desa di Indonesia hanya lulus pendidikan tingkat dasar (SD) dan menengah pertama (SMP).

Eko menegaskan, meskipun hanya lulusan SD dan SMP, kepala desa bisa belajar memahami struktur pengelolaan program dana desa. Proses pembelajaran ini dibuktikan dengan perkembangan besaran serapan dana desa yang digulirkan pemerintah sejak 2015 lalu. Pada 2015 lalu pemerintah menganggarkan dana desa sekitar Rp 20,8 triliun yang hanya mampu terserap 82 persen.

Jumlah dana desa yang digulirkan pada 2016 oleh pemerintah naik menjadi sekitar Rp 46,98 triliun. Peningkatan besaran dana desa ini juga diikuti peningkatan penyerapan oleh desa. Pada 2016 tingkat penyerapan dana desa sekitar 97 persen. "Maka, mereka (kepala desa) bisa belajar," tambahnya. Eko mengakui, seluruh kepala desa berpotensi untuk melakukan penyelewengan dana desa.

DIAN ERIKA NU6RAHENY DIAN FATH RISALAH/ antara ed agus raharjo





Original Post

DIPERIKSA

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-8-11

DIPERIKSA

Anggota DPR Melchias Marcus Mekeng berjalan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/8). Mekeng diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el).

PRAYOGI/REPUBLIKA





Original Post

Mendes Akui Banyak Perangkat Desa Mainkan Duit Negara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2017-8-11

Mendes Akui Banyak Perangkat Desa Mainkan Duit Negara

Di Depan Mendagri

Pemerintah akan menangkap para pejabat desa yang masih saja nakal, mengambil keuntungan dari duit negara. Masih banyak perangkat desa yang masih main-main dengan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat. Terlebih dengan nilainya yang luar biasa besar mencapai Rp 60 triliun.

"Kasus Pamekasan ini bukan yang terakhir. Karena masih ada pemangku kepentingan di daerah yang masih main-main di dana desa." kata Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Eko Putro Sandjojo usai rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, kemarin.

Karena itu, Eko mengingatkan akan menjebloskan para pemangku kepentingan yang masih nakal, mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dari dana desa. "Saya ingatkan lagi kepada perangkat desa jangan main-main dengan dana desa. Kita akan tangkap dan seret keteralis besi," tegas Eko.

Eko mengungkap, ada 932 laporan pengaduan mengenai dana desa pada tahun 2016. Ke-mendes sudah meneruskan lapo-

rannya ke KPK sebanyak 200 laporan. 167 ke kepolisian dan sisanya hanya masalah administrasi. Sementarahingga Agustus tahun ini. Kemendes menerima 300 pengaduan yang masih terus dipantau Satgas Dana Desa pimpinan Bibit Samad Rianto.

Dia menjelaskan, permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa sebenarnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penerima dana desa yang mencapai 74.910 desa. Namun begitu, ia tetap melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa. "Penyelewengan dana desa adalah korupsi. Ya kita tangani korupsinya," tegasnya.

Terkait banyaknya perangkat desa yang berpendidikan SD dan SMP, Eko mengakui, 40 persen

kepala desa di Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar dan menengah. Namun, hal tersebut bukanlah alasan untuk meragukan kemampuan desa untuk mengelola dana desa.

"Mereka bisa belajar. Melihat dana desa 2015 yang jumlahnya Rp20,8 triliun, karena baru pertama yang terserap cuma 82 persen dan dinaikkan oleh Bapak Presiden tahun 2016 menjadi Rp46.98 triliun, naik ke 97

persen." ujarnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ijazah SD maupun SMP tidak menjadi persoalan, karena para kepala desa bisa belajar dan bisa dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia/Mampu men-gorganisir perangkat desanya, mampu untuk bekerja dengan baik." katanya.

Kemudian, soal masalah tindak pidana korupsi itu tidak hanya dilakukan para kepala desa. tapi persoalan itu mesti dilakukan oleh pejabat tinggi di pemerintah pusat. "Soal masih ada case mentalitas, tak hanya perangkat desa. pejabat tinggi pun juga bisa," tuturnya

Menteri dari PDI Perjuangan itu mengakui, selama ini pengawasan dana desa masih minim. Buktinya, masih terjadi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait Alokasi Dana Desa (ADD) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Menurutnya, Presiden Jokowi juga sudah mengarahkan agar pengawasan dana desa dimaksimalkan. Salah satunya,dengan pelibatan masyarakat untuk

mengawasi dana desa.

"Pengawasan keuangan sudah dilaksanakan. Pak Mendes minta agar segera dievaluasi. termasuk bapak presiden minta aktivitas dana desa itu untuk dijaga," ucapnya.

Mantan anggota DPR ini mengatakan, pihaknya berharap agar kasus di Pamekasan tidak akan terulang lagi. "Mudah-mudahan dengan kasus kemarin itu jangan sampai ada kasus yang sama," jelas Tjahjo.

Diketahui. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pamekasan dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam operasi tangkap tangan terkait dana desa. Disinyalir mereka telah merugikan uang negara sebesar Rp 250 juta.

Selain itu, penyidik KPK juga menjerat Kepala Inspektorat Pemkab Pemekasan, Sucipto Utomo dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Rudi Indra Prasetya, serta Kepala Desa Dasok, Kecamatan Pademawu Agus Mulyadi dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Pemkab Pamekasan Noer Sollehhodin.

qar





Original Post

KPK Lakukan Supervisi Kasus Cetak Sawah

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-8-11

KPK Lakukan Supervisi Kasus Cetak Sawah

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan gelar perkara bersama terkait perkara dugaan korupsi konstruksi cetak sawah yang tengah ditangani polisi. Langkah ini merupakan bagian dari koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK dengan Polri sejak 2016 untuk kasus ini. "Dengan kegiatan ini, diharapkan perkara yang sedang ditangani tidak berhenti pada tersangka yang ada saat ini. Kami merasa perlu hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan perkara kepada pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (10/8). Saat ini sudah ada satu tersangka, yaitu Upik Rosalina Wasrin, mantan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri. yang berkasnya dinyatakan lengkap oleh jaksa dalam kasus yang merugikan negara Rp 67,9 miliar. Penangkapan penyidik Polri, Brotoseno, juga pecahan dari perkara ini.

(IAN)





Original Post

Anggaran Bertambah Rp 50 Miliar

Media Cetak Kompas Halaman 8
2017-8-11

Anggaran Bertambah Rp 50 Miliar

JAKARTA, KOMPAS - Aliran dana korupsi proyek pengadaan Al Quran di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012 sempat ditujukan untuk membangun pesantren yang sedang digagas salah satu pejabat kementerian tersebut Aliran uang hasil korupsi proyek pengadaan Al Quran ini bisa mengalir ke pejabat Kementerian Agama karena anggaran untuk tahun 2012 berhasil ditambah hingga Rp 50 miliar lebih.

Pengakuan soal aliran dana hasil korupsi yang sempat hendak digunakan membangun pesantren ini diungkapkan mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam Kementerian Agama Abdul Karim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (10/8). Karim menjadi saksi dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Fahd El Fouz, politikus Partai Golkar. Kendati demikian. Karim mengaku tidak mengetahui alasan usulan penambahan anggaran tersebut.

Menurut Karim, ada perintah dari Kepala Biro Perencanaan pada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Syamsuddin dan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulkarnaen Dja-bar, untuk membuat surat usulan penambahan anggaran untuk di-rektoratnya. "Saya tanyakan kepada Sekjen Kemenag saat itu, jawabannya itu sudah menjadi RKP (rencana kerja pemerin-

tah)-nya Kemenag," ujar Karim. Mengacu pada dakwaan, proyek pengadaan Al Quran dipatok dengan dana sebesar Rp 22,8 miliar pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama pada 2011. Tahun berikutnya, biaya pengadaan hanya Rp 9 miliar, tetapi kemudian bertambah menjadi Rp 59,3 miliar.

Membantu

Namun, setelah ada penambahan anggaran tersebut Karim mengaku diberi uang oleh perwakilan dari PT Adhi Aksara Abadi Indonesia yang kemudian menjadi pemenang lelang, yaitu Ali Djufrie dan Abdul Kadir Alaydrus. Karim pun beberapa kali dihubungi oleh utusan Zulkarnaen untuk memenangkan perusahaan Ali ini.

"Ada uang kan yang Bapak terima. Berapa itu?" tanya Ketua Majelis Hakim Suhartoyo.

"Ada 17.000 dollar (Amerika Serikat). Saat itu saya menolak, tidak mau terima, terus saya dipaksa," jawab Karim.

"Uang mengalir ke Bapak apakah ini imbas dari adanya perubahan anggaran Rp 9 miliar menjadi Rp 59 miliar?" kejar Suhartoyo yang dijawab tidak tahu oleh Karim.

"Jadi, uang apa yang diterima?" tanya Suhartoyo lagi.

"Itu yang diberikan ke saya, syukuran saja untuk membantu perjuangan bapak katanya. Ka-

rena saya kan bilang ada pembangunan pesantren. Lalu beliau (Ali Djufrie) bilang ya sudah buat bangun pesantren. Saya kaitkan dengan pembangunan pesantren karena perusahaan yang mengerjakan Al Quran itu bilang bosnya ingin mewakafkan tanah, lalu saya bilang sedang membangun," kata Karim.

Akan tetapi, uang yang pernah diterimanya tersebut kini sudah dikembalikan. Karim pun tidak mengetahui bahwa ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan persoalan dalam proses pengadaan penggandaan Al Quran pada tahun 2011-2012 tersebut

Sementara itu, mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Affandi Mochtar dituding berbohong oleh Fahd. Hal itu diungkapkan Fahd ketika diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk menanggapi kesaksian para saksi yang hadir saat itu. "Saksi Affandi ini kebohongannya 70 persen, Yang Mulia," ujar Fahd.

Pernyataan ini muncul akibat kesaksian Affandi yang menuturkan tekanan hanya datang dari Partai Golkar. Menurut Fahd, campur tangan dalam proyek ini dilakukan sejumlah partai politik lain. seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partaf Persatuan Pembangunan.

(IAN)





Original Post

KPK Periksa Mekeng

Media Cetak Kompas Halaman 8
2017-8-11

KPK Periksa Mekeng

Anggota DPR, Melchias Marcus Mekeng (tengah), yang selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (10/8), bersiap meninggalkan Gedung KPK. Melchias Mekeng diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik).

KO.MPAS ALIF ICHWAN





Original Post

Tersangka Korupsi Alquran Dijuluki Santri Dan Anak Jin

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-8-11

Tersangka Korupsi Alquran Dijuluki Santri Dan Anak Jin

ADA-ada saja kode dan julukan para pelaku korupsi proyek pengadaan Al-quran dan laboratorium komputer. Di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin terungkap, Fahd El Fouz yang jadi salah satu tersangka diberi julukan "santri" dan "anak jin". Ada juga kode seperti "pengajian" dan "murtad".

Julukan "santri", diungkapkan Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Affandi Mochtar saat ditanya jaksa soal istilah itu.

Menurut Affandi, dirinya mengetahui istilah "santri" dari eks anggota komisi VIII DPR Zulkarnaen Djahar. Zulkarnaen, sudah dibui duluan dalam kasus ini. "Zulkarnaen bilang

nanti ada santri yang mau ketemu Anda," tutur Affandi.

"Santri itu siapa, apakah Anda tahu?" tanya jaksa Lie Putra Setiawan. Affandi pun menjawab, santri adalah julukan bagi dua orang, yakni Fahd dan Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra, anak Zulkarnaen, yang diduga sebagai perantara suap antara perusahaan pemenang tender dengan Kemenag.

Kemudian, setelah keduanya datang ke kantor Kemenag, Zulkarnaen kembali menghubunginya. "Dia tanya, 1 Sudah ada santri-santri yang datang atau belum? Saya jawab sudah," imbuhnya. "Kemudian dijawab Pak Zulkarnaen, tolong dibantu ya."

Pertemuan itu terjadi pada September 2011. Dalam pertemuan. Fahd dan Dendy menyampaikan, mereka kompeten dalam bidang komputer. Selain itu, mereka juga menyampaikan perusahaan pengadaan paket pekerjaan komputer di Kemenag adalah milik Zulkarnaen Djahar.

Fahd dan Dendy pun minta agar Affandi membantu pihak yang dikehendaki Zulkarnaen Djabar menjadi pemenangnya. Permintaan ini langsung direspons positif oleh Affandi dengan memanggil panitia pengadaan, Bagus Natanegara, untuk memberi

penjelasan lebih rinci terkait kegiatan pengadaan tersebut.

Jaksa juga bertanya soal istilah atau kode lain seperti "pengajian" dan "murtad" kepada Affandi. Affandi mengungkapkan, pengajian adalah pembahasan tentang lelang proyek. Sementara murtad adalah mangkir dari kesepakatan yang sudah ada

Dalam surat dakwaan, istilah murtad dilontarkan Zulkarnaen kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Keme-nag Mohammad Zen. Menurut Affandi, saat itu Zen sempat tidak meloloskan permintaan Zulkarnaen untuk menetapkan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang lelang. "Tapi akhirnya perusahaan itu tetap menang," tuturnya

Sementarajulukan Fahd yang kedua yakni anakjin, terungkap dari kesaksian Mohammad Zen. Julukan anakjin itu diketahuinya saat berkomunikasi de-

ngan Kasubag Perlengkapan Umum Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Bagus Natanegara

Menurut Zen. Bagus menyatakan kepadanya, bakal ada "anakjin" yang akan menemuinya. Tak lama, Fahd datang ke ruangan Zen. Ditanya jaksa, Zen mengaku tidak tahu menahu latar belakang pemberian istilah anak jin kepada Fahd.

Selain kedua orang itu, ada satu orang lagi yang bersaksi, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam di Kementerian Agama saat proyek itu terjadi, Abdul Karim. Menurutnya, Fahd yang memperkenalkan diri sebagai utusan Zulkarnaen meminta pihaknya agar memenangkan perusahaan tertentu dalam pengerjaan proyek itu.

Saat diberi kesempatan menanggapi kesaksian, Fahd bertanya kepada Affandi, apakah ada orang dari partai lain yang mengintervensi proyek itu selain Zulkarnaen yang berasal dari Partai Golkar. Affandi menjawab, "saya tidak

merasakan".

Fahd kemudian mencecar Affandi dengan menyebut beberapa nama. Di antaranya, Said Abdullah dari PDIP, Nurul Iman Mustofa dari Demokrat, dan Jazuli Juwaini dari PKS.

"Pernah ditelepon Said Muhammad PDIP? Ada bahasan Saya sudah rapatkan dengan adinda semua.Adinda ini maksudnya adalah saya, pernah?" tanya Fahd. Affandi mengaku lupa.

"Lalu Nurul Iman Mustofa?" cecar Fahd yang lagi-lagi dijawab lupa oleh Affandi. "Jazuli Juwaini?" sambung Fahd. "Saya lupa, tidak ingat," Affandi mengulang jawabannya.

Fahd pun tampak kesal. "Ini lupa semua Yang Mulia Bagaimana yang mulia," protes Fahd kepada majelis hakim. Hakim pun mengingatkan Fahd dia tidak bisa memaksa saksi. Fahd juga sempat protes kepada jaksa Kemudian, dia meminta Affandi untuk buka-bukaan. Dia tak mau dikorbankan sendirian. "Anda harus jujur biar terbuka, jangan saja sendiri yang men-

jadi korban. Tingkat kebohongan Pak Affandi 70 persen," tegasnya

Dalam kasus ini. Fahd didakwa bersama-sama dengan anggota Badan Anggaran DPR Zulkarnaen Djahar dan anaknya, Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra. Ketiganya disebut menerima suap sebesar Rp 14,3 miliar karena menjadikan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang dalam pekerjaan pengadaan laboratorium komputer.

Kemudian, menjadikan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang dalam pekerjaan pengadaan kitab suci Alquran tahun 2011. Selain itu, memenangkan PT Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang dalam pekerjaan pengadaan Alquran tahun 2012. Kasus ini juga menyeret nama Priyo Budi Santoso. Bekas wakil ketua DPR Periode 2009-2014 itu disebut turut menerima jatah terkait proyek pengadaan Alquran untuk tahun 2012. Uang tersebut diserahkan langsung oleh Fahd melalui adik Priyo, di ke-diamannva.

okt





Original Post

Karena Menstruasi Bukan Kejahatan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 7
2017-8-11

Karena Menstruasi Bukan Kejahatan

KATHMANDU Dalam waktu dekat, tak ada lagi cerita remaja perempuan yang harus kedinginan dan tidur di gubuk kecil serta jauh dari keluarga. Sebab, Rabu (9/8) parlemen satu suara mendukung undang-undang (ITU) yang melarang chhaupadi, budaya Hindu kuno untuk mengasingkan perempuan yang tengah haid maupun nifas. Praktik tersebut masih dilangsungkan di wilayah-wilayah pedalaman Nepal.

Sebenarnya, Mahkamah Agung (MA) melarang chtiaupadi sejak 2005. Tapi, karena tidak ada hukuman yang jelas, budaya yang berjalan selama puluhan tahun itu tetap berlangsung. "Perempuan yang sedang menstruasi atau setelah melahirkan seharusnya tidak menjalani chhaupadi atau didiskriminasi, tidak disentuh dan diperlakukan dengan cara tidak manusiawi lainnya, bunyi penggalan isi UU tersebut

Mereka yang melanggar bakal dipenjara tiga bulan atau didenda 3 ribu rupee (Rp 390 ribu). Bisa juga hukumannya penjara plus denda. Peraturan perundang-undangan itu berlaku secepatnya.

Tradisi chhaupadi sungguh tak manusiawi. Penduduk Nepal yang masih menjalani ritual itu beranggapan bahwa perempuan yang sedang haid dan nifas dianggap najis serta membawa sial. Karena itu, para perempuan yang hanya menjalankan ko-dratnya itu wajib diasingkan jauh dari permukiman penduduk. Selama masih mengeluarkan darah, mereka harus tinggal di gubuk seadanya yang minim ventilasi atau sering disebut chhau goth.

Tak cukup sampai di situ, mereka juga dilarang menyentuh banyak hal. Alasannya, yang disentuh bisa sakit dan ternak-ternak bakal mati.

(BBC/Kathmandu-Post/Aljazeera/sha/c)9/any)





Original Post

Mendagri Segera Berhentikan Bupati Pamekasan Tersangka Korupsi

Media Online liputan6com
2017-08-11

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sudah menyiapkan Surat Keputusan atau SK, pemberhentian Bupati PamekasanAhmad Syafii pasca-ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Udah disiapkan SK-nya," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2017.

Mengenai kapan waktunya, Tjahjo menyebut akan segera dilakukan. Dia mengatakan, Wakil Bupati Pamekasan akan menggantikan Ahmad Syafii.

"Karena dia ditahan, saya udah teken SK-nya kalau enggak salah, kita serahkan gubernur, nanti yang melantik gubernur. Mungkin minggu ini wakilnya naik," Tjahjo menandaskan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

"Setelah pemeriksaan awal adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Mereka adalah Bupati Pamekasan Ahmad Syafii (ASY), Kajari PamekasanRudi Indra Prasetya (RUD), Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo (SUT), Kades Dasok Agus Mulyadi (AGM), dan Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan Noer Solehhoddin (NS).

Dalam kasus ini, para pejabat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan diduga memberikan janji atau hadiah, kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan sebesar Rp 250 juta.

Suap diberikan untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejari, dalam korupsi proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta yang menggunakan dana desa.

Saksikan video menarik berikut ini

http://news.liputan6.com/read/3053911/mendagri-segera-berhentikan-bupati-pamekasan-tersangka-korupsi



Original Post

Dua Tim Kuasa Hukum Rebutan Bacakan Eksepsi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-8-11

Dua Tim Kuasa Hukum Rebutan Bacakan Eksepsi

KETUA majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Bonar Harianja geleng-geleng kepala atas ulah dua tim kuasa hukum Asisten I Sekretaris Kota Makassar, M Sabri. Dua tim kuasa hukum rebutan membacakan nota keberataan atau eksepsi atas dakwaan jaksa.

Tim kuasa hukum yang diketuai Yusuf Gunco ngotot eksepsi versinya yang dibacakan. "Pengacara terdiri dari dua tim, tapi nota keberatan yang dibacakan hanya satu. Yang lainnya jadi pertimbangan majelis hakim juga," usul Yusuf.

Tim yang lain keberatan. Tak ingin terjadi cekcok antar tim kuasa hukum. Bonar memutuskan menskorsing sidang. Ia menyarankan kedua tim kuasa hukum berembuk mengenai eksepsi yang akan dibacakan.

"Ini pertama dalam sejarah (ada dua eksepsi). Pedoman hukum acara pidana kita hanya satu (eksepsi). Kenapa tidak disatukan saja? Berunding dulu eksepsi mana yang akan dibacakan." kata Bonar sebelum menjeda sidang.

Dalam perkara ini. Sabri didakwa melakukan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa. Kecamatan Tallo, Kota Makassar tahun 2015 lalu.

Lahan itu menjadi jalan akses menuju proyek New Port Makassar yang digarap PT Pembangunan Perumahan (Persero). Muncul dua orang yang mengklaim pemilik lahan itu Rusdin dan Jay anti. Kedua mengklaim punya surat hak menggarap lahan yang diperoleh sejak 2003.

Mengatasnamakan Pemerintah Kota Makassar. Sabri melobi PT PP agar menyewa lahan yang diklaim milik Rusdin dan Jayanti supaya proyek tak terganggu. PT PP akhirnya setuju menyewa lahan itu dengan harga Rp500 juta untuk jangka waktu setahun.

Mencium adanya penyimpangan. Kejaksaan Tinggi Sulsel melakukan penyelidikan. Ternyata lahan yang diklaim milik Rusdin dan Jayanti masih berupa lautan pada tahun 2003. Reklamasi baru dilakukan pada 2013.

Keduanya lalu ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan. Sabri juga ditetapkan tersangka. Kasus ini merugikan negara Rp500 juta.

Pada 10 Juli 2017 lalu.Sabri dipanggil ke Kejati Sulsel. Usai melakukan pemeriksaan selama 5 jam. penyidik kejaksaan memutuskan menjebloskan Sabri ke Lapas Klas IA Makassar.

byu





Original Post

Jadi Pemutus Perkara Tingkat Akhir, Rawan Godaan Suap

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-8-11

Jadi Pemutus Perkara Tingkat Akhir, Rawan Godaan Suap

PENELITI Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natos-mal meminta Komisi Yudisial meningkatkan standar seleksi calon hakim agung.

Menurutnya, hakim agung merupakan garda terakhir proses penegakan hukum. "Kualitas hakim agung sangat diper-lukan. karena hakim agung akan memeriksa perkara yang merupakan akhir perjalanan kasus, baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali," sebut Erwin.

Erwin menambahkan, sebagai pemutus perkara tingkat akhir, hakim anggota rawan godaan suap. Banyak pihak yang ingin melobi hakim agung agar bisa memenangkan perkara.

"Kalau tak bisa menahan diri terhadap godaan-godaan. akhirnya mempertaruhkan jabatan tersebut. Inilah yang bisa mengakibatkan suap dan diterima, bisa jadi ada operasi tangkap tangan yang sering dilakukan

Komisi Pemberantasan Korupsi," ujarnya.

Erwin menilai terjadi penurunan kualitas calon hakim agung yang mengikuti seleksi. Ia menyebutkan ada calon yang tidak bisa menjawab pertanyaan tim panel ahli. Bahkan, banyak yang menjawab ragu dan melenceng dari pertanyaan yang diajukan.

Beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan teori hukum, filsafat hukum, maupun kode etik, tak mampu dijawab oleh calon hakim agung. Padahal. ungkap Erwin, pada tes saat tertulis, mereka bisa menjawabnya.

Erwin menduga keterbatasan waktu yang diberikan membuat calon tak bisa menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan dari tim panel ahli.

"Tapi memang seorang calon hakim agung harus menguasai materi dengan baik, sehingga waktu seharusnya bukan masalah," ujarnya.

byu





Original Post

Ada anak jin di korupsi Alquran

Media Online merdeka.com
2017-08-11

Kasuskorupsi pengadaan Alquran diduga melibatkan banyak pihak. Bahkan terdakwa Fahd El Fouz pernah menyebut politikus Golkar Priyo Budi Santoso dan seluruh anggota DPR di Komisi VIII DPR terlibat dalam korupsi itu.

Dalam kasus ini, Fahd El Fouz bukanlah terdakwa pertama. Sebab, sebelumnya, pada 2013 lalu, Pengadilan TipikorJakarta telah menjatuhkan vonis terhadap anggota DPR dari Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra.

Zulkarnaen divonis dengan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 1 bulan kurungan. Sementara Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra divonis pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Kemudian pada 2014, Pengadilan Tipikor memvonis Ahmad Jauhari, mantan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, dengan hukuman 8 tahun penjara. Putusan ini lantas diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 22 Agustus 2014. Vonis ini tidak berubah karena Mahkamah Agung (MA) menolak kasasinya.

Kini tiga tahun berselang, Fahd El Fouz yang merupakan putra dari musisi dangdut Almarhum A Rafiq, duduk di kursi pesakitan. Sejumlah fakta baru pun terungkap di persidangan. Salah satunya adalah soal istilah-istilah yang digunakan untuk memuluskan proyek korup tersebut.

Dalam persidangan kemarin, terungkap Fahd mendapat istilah anak jin. Hal itu diungkap Ketua Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Agama, Mohammad Zen, dalam kesaksiannya.

Awalnya, Zen ditanya jaksa KPK, Lie Putra Setyawan apakah pernah diancam oleh Fahd. Dia pun mengaku hanya didatangi dan didesak agar segera mengumumkan pemenang tender proyek pengadaan Alquran tahun 2012. Desakan juga datang dari pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut, Bagus Natanegara. Di saat itulah Bagus mengistilahkan kepadanya bahwa Fahd adalah anak jin.

"Cuma didatangi minta segera diumumkan. Pak Bagus bilang ada anaknya jin," kata Zen saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).

Meski demikian, Zen mengaku tidak tahu menahu latar belakang pemberian istilah anak jin kepada Fahd. Selain istilah anak jin, dalam kasus ini muncul juga istilah pengajian, murtad dan lain sebagainya.

Istilah-istilah tersebut pernah diungkapkan oleh mantan Kabiro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Syamsudin, saat hadir dalam persidangan untuk kasus yang sama dengan terdakwa Zulkarnaen Djabar.

"Santri itu urusan pak itu istilah terdakwa Sabtu kepada Fahd El Fouz," kata Syamsuddin.

Menurut Samsudin, Fahd berkali-kali bertandang ke kantornya untuk mengatakan soal anggaran. Hal itu lantaran Zulkarnaen mendesaknya agar segera memasukkan usulan anggaran yang diperjuangkan di badan anggaran DPR.

Sementara Affandi yang juga pernah menjadi saksi untuk terdakwa Zulkarnaen Mungkap kan istilah pengajian dalam sidang, dia menjelaskan istilah artinya pembahasan soal lelang proyek.

"Itu artinya pembahasan soal lelang proyek," kata Affandi.

Sementara istilah murtad yang dimaksud dalam kasus ini adalah mangkir dari kesepakatan yang sudah ada. [dan]

http://www.merdeka.com/peristiwa/ada-anak-jin-di-korupsi-alquran.html



Original Post

Media