PT Nyonya Meneer Resmi Kasasi Putusan Pailit

Media Online republika.co.id
2017-08-12

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- PT Nyonya Meneer resmi mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Semarang yang membatalkan putusan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga pabrik jamu tersebut dinyatakan pailit. "Secara resmi pada 10 Agustus kami menyerahkan memori kasasi," kata kuasa hukum PT Nyonya Meneer La Ode Kudus di Semarang, Jumat (11/8).

Menurut dia, terdapat sejumlah alasan dalam memori kasasi yang diajukan tersebut. Ia menjelaskan putusan hakim pengadilan niaga tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Putusan pengadilan pada 2015 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang disepakati oleh para kreditor serta PT Nyonya Meneer sebagai debitor. Dalam putusan tersebut, Hendrianto Bambang Santoso sebagai salah satu kreditor yang menggugat putusan tersebut hingga Nyonya Meneer pailit juga turut menandatangi kesepakatan damai itu.

Selama ini, lanjut dia, PT Nyonya Meneer selalu memenuhi kewajiban membayar utang sesuai putusan PKPU. "Dibayar dalam jangka waktu lima tahun dengan cara dicicil. Namun dalam putusan PKPU tidak dijelaskan bagaimana mekanisme menyicilnya," katanya. "Selama ini Nyonya Meneer selalui memenuhi kewajibannya kepada para kreditor," katanya.

Atas pengajuan kasasi tersebut, Kurator pada kepailitan PT Nyonya Meneer Wahyu Hidayat mempersilakan debitor melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan pailit itu. Meski demikian, kata dia, hukum acara kepailitan tetap berjalan.

Kurator, lanjut dia, bekerja berdasarkan atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. "Dalam kepailitan tidak ada lagi upaya perdamaian," katanya.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga Semarang memutus pailit PT Nyonya Meneer melalui sidang pada 3 Agustus 2017. Pengadilan membatalkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diputus Pengadilan Niaga Semarang pada 2015.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/12/ouj8cr384-pt-nyonya-meneer-resmi-kasasi-putusan-pailit



Original Post

Doli Sebut Novanto Bakal Lolos dari eKTP

Media Online inilah.com
2017-08-12

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia menyebut jika Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan lolos dari kasus dugaan korupsi e-KTP.

Dia menduga nasib Novanto akan sama dengan kasus-kasus dugaan korupsi sebelumnya yang pernah menyeret nama Ketua DPR tersebut.

Doli mengaku kabar lolosnya Novanto dari kasus e-KTP sudah tersebat dikalangan elit politik khususnya di DPR. Bahkan kalangan anggota dewan di Senayan berani bertaruh dengan nasib Novanto tersebut.

Doli menyebutkan salah satu informasi yang diperolehnya untuk menguatkan dugaan Novanto akan lolos adalah ketika politisi Golkar yang juga Anggota Komisi III DPR, Adies Kadir mempertemukan Setya Novanto dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) pada acara sidang terbuka disertasinya akhir Juli lalu.

"Kita semua pun terkejut saat itu, kenapa tiba-tiba Setyanovanto bisa bersandingan dengan Ketua Mahkamah Agung sebagai penguji disertasi. Padahal dari latar belakang disiplin ilmu dan strata akademik Setya Novanto tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang diujikan," imbuhnya.

Dia menambahkan pertemuan itu patut diduga upaya pembicaraan dan pendekatan yang dilakukan oleh Setya Novanto kepada Ketua Mahkamah Agung.

"Mungkin karena salah satu peristiwa itulah kenapa Setyanovanto dan orang-orang yang mendukungnya yakin sekali bahwa yang bersangkutan akan lolos. Bayangkan betapa yakinnya mereka sampai ada yang berani taruhan," paparnya.

Atas informasi itu, GMPG telah melayangkan surat kepada Ketua Komisi Yudisial (KY) untuk dapat segera merespon dan ditindaklanjutinya.

"Kami juga akan segera mendatangi Ketua Mahkamah Agung untuk meminta klarifikasi atas informasi tersebut," pungkasnya.jatul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2397342/doli-sebut-novanto-bakal-lolos-dari-e-ktp



Original Post

Kasus e-KTP, Andi Narogong Jalani Sidang Perdana Senin Besok

Media Online Detikcom
2017-08-12

Jakarta - Pengadilan tindak pidana korupsi sudah mengeluarkan jadwal persidangan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Tersangka kasus e-KTP itu akan menjalani sidang perdana Senin depan.

"Sidang untuk terdakwa Andi Agustinus direncanakan akan dilakukan pada 14 Agustus," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (11/8/2017).

Dalam 3 hari mendatang, Andi akan menjalani sidang dakwaan, menyusul proses hukum 2 tersangka e-KTP sebelumnya, Irman dan Sugiharto.

"Jadi di tanggal 14 Agustus mulai dilakukan sidang perdana untuk pembacaan dakwaan. Nanti bisa kita cermati bersama-sama kawal proses persidangan ini agar penuntasan kasus KTP elektronik bisa segera dilakukan," kata Febri.

Andi merupakan tersangka ketiga yang ditetapkan KPK terkait kasus e-KTP. Dua tersangka pertama, yaitu Irman dan Sugiharto, telah menjalani sidang dan telah divonis.

Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Andi disebut berperan dominan dalam penganggaran dan pengadaan dalam proyek itu. Andi juga disebut membagikan uang kepada para anggota DPR serta seluruh elemen dalam proyek itu.
(nif/idh)

https://news.detik.com/berita/d-3596531/kasus-e-ktp-andi-narogong-jalani-sidang-perdana-senin-besok



Original Post

Saksi Koruptor Tambah Kekuatan Pansus Angket KPK, Kok Bisa?

Media Online jurnalnasional.com
2017-08-12

Pansus Angket KPK bersama Miko kunjungi Safe House KPK

Jakarta - Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku dapat kekuatan dari Miko Panji Tirtayasa yang juga sebagai saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Bagaimana bisa?

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, keterangan yang disampaikan keponakan terpidana kasus suap hakim MK, Muhtar Efendi tersebut memperkuat penyelidikan Pansus Angket KPK.

"Keterangan yang disampaikan saudara Miko semakin menambah kekuatan Pansus," kata Agun, saat melakukan kunjungan safe house, di Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (11/8).

Hal itu, kata Agun, terkait keterangan Miko soal adanya ancaman dan safe house atau rumah aman untuk saksi tersangka korupsi. Menurutnya, kesaksian Miko akan dikonfrontasi dengan pihak KPK dan sejumlah nama yang disebutkan.

"Pada waktunya kita juga akan melakukan konfrontasi dengan pihak KPK termasuk dengan sejumlah orang," terangnya.

Sebab, kata Agun, rumah aman yang selama ini disampaikan pihak KPK tidak sesuai dengan bukti di lapangan. Dimana, Pansus Angket KPK menilai rumah tersebut sebagai tempat penyekapan.

"Ternyata yang diutarakan Jubir KPK, pimpinan KPK tentang safe house, kalau lihat kenyataan faktanya itu bukan safe house, bukan rumah aman. Karena rumah aman itu ada dalam UU saksi dan korban," tegasnya.

Diketahui, Miko merupakan saksi kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Meski berlakangan Miko mengaku keterangan yang disampaikan dalam persidangan kasus suap hakim MK tersebut adalah bohong.

Miko juga merupakan keponakan dari Muhtar Efendi sebagai terpidana kasus suap Hakim MK. Akibat kesaksiannya, Akil Mochtar dan Muhtar Efendi mendekam di Lapas Sukamiskin.

Belakangan, Miko mengaku terpaksa memberikan keterangan bohong dalam kasus suap Akil Mochtar, karena ancaman penyidik KPK Novel Baswedan. Selain itu, Miko juga mendapat tawaran yang menggiurkan dan akan mendapat bayaran dengan transfer dana dari pihak KPK dan pihak lain.

http://www.jurnas.com/artikel/20055/Saksi-Koruptor-Tambah-Kekuatan-Pansus-Angket-KPK-Kok-Bisa/



Original Post

KPK Cegah Sekda Dumai ke Luar Negeri

Media Online republika.co.id
2017-08-12

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah Sekretaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau M Nasir ke luar negeri terkait kebutuhan penyidikan. M Nasir (MNS) yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013-2015 dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar (HOS) telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dproyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Tahun Anggaran 2013-2015.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/8) malam menyatakan KPK mencegah bepergian ke luar negeri untuk kedua tersangka, M Nasir (MNS) dan Hobby Siregar (HOS) selama enam bulan ke depan sejak 21 Juli 2017. "Hal itu terkait kebutuhan penyidikan bila sewaktu-waktu kedua tersangka akan diperiksa dan tidak sedang berada di luar negeri," kata Febri.

KPK menetapkan Sekretaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau M Nasir (MNS) sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Tahun Anggaran 2013-2015. Sebelumnya, M Nasir (MNS) menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013-2015 terkait kasus tersebut.

"KPK menetapkan dua tersangka terkait kasus tersebut, yaitu Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis M Nasir (MNS) 2013-2015 dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar (HOS)," kata Febri saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Febri menjelaskan keduanya diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negata atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015. "Diduga terkait kerugian negara sekurangnya Rp 80 miliar," kata Febri.

KPK menyangkakan kepada keduanya melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sebelumnya, M Nasir batal berangkat dari Embarkasi Haji Batam Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu (5/8) karena telah dicekal oleh KPK.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/12/oujest384-kpk-cegah-sekda-dumai-ke-luar-negeri



Original Post

Nyonya Meneer resmi kasasi putusan pailit

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-08-12

Semarang (ANTARA News) - PT Nyonya Meneer resmi mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Semarang yang membatalkan putusan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga pabrik jamu tersebut dinyatakan pailit.

"Secara resmi pada 10 Agustus kami menyerahkan memori kasasi," kata kuasa hukum PT Nyonya Meneer, La Ode Kudus, di Semarang, Jumat.

Menurut dia, terdapat sejumlah alasan dalam memori kasasi yang diajukan itu.

Ia menjelaskan putusan hakim pengadilan niaga tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Putusan pengadilan pada 2015 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang disepakati para kreditor serta PT Nyonya Meneer sebagai debitor.

Dalam putusan tersebut, Hendrianto Santoso, sebagai salah satu kreditor yang menggugat putusan itu, hingga Nyonya Meneer pailit juga turut menandatangi kesepakatan damai itu.

Selama ini, lanjut dia, PT Nyonya Meneer selalu memenuhi kewajiban membayar utang sesuai putusan PKPU.

"Dibayar dalam jangka waktu lima tahun dengan cara dicicil. Namun dalam putusan PKPU tidak dijelaskan bagaimana mekanisme menyicilnya," katanya.

"Selama ini Nyonya Meneer selalui memenuhi kewajibannya kepada para kreditor," katanya.

Atas pengajuan kasasi tersebut, Kurator pada kepailitan PT Nyonya Meneer, Wahyu Hidayat, mempersilakan debitor melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan pailit itu.

Meski demikian, kata dia, hukum acara kepailitan tetap berjalan.

Kurator, lanjut dia, bekerja berdasarkan atas UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. "Dalam kepailitan tidak ada lagi upaya perdamaian," katanya.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga Semarang memutus pailit PT Nyonya Meneer melalui sidang pada 3 Agustus 2017.

Pengadilan membatalkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diputus Pengadilan Niaga Semarang pada 2015.Nyonya Meneer sebagai pabrik jamu telah berdiri sejak 1919. Editor: Ade Marboen

http://www.antaranews.com/berita/646245/nyonya-meneer-resmi-kasasi-putusan-pailit



Original Post

KPK Geledah 10 Lokasi terkait Korupsi Jalan di Bengkalis

Media Online liputan6com
2017-08-12

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekda Dumai Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar sebagai tersangka kasus suap jalan di Bengkalis Provinsi Riau.

Untuk kebutuhan pengembangan penyidikan, penyidik menggeledah 10 lokasi.

"Selama 3 hari dari Senin sampai Rabu (7-9 Agustus 2017), penyidik menggeledah di tiga daerah yaitu Pekanbaru pada 7 Agustus, Bengkalis pada 8 Agustus, Dumai dan Pulau Rupat pada 9 Agustus," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat 11 Agustus 2017.

Dari tiga daerah tersebut, kata Febri, penyidik menggeledah di 10 lokasi. Di Pekanbaru penyidik melakukan penggeledahan di rumah mantan Bupati Kabupaten Bengkalis Herlyan Saleh dan rumah tersangka MNS (Muhammad Nasir).

Di Kabupaten Bengkalis, penyidik menggeledah Kantor Dinas PU, Kantor Pemda, Kantor LPSE, dan rumah salah satu saksi. Di Kota Dumai, penyidik menggeladah rumah saksi, dan penyegelan ruangan di rumah Dinas Sekda Dumai.

Sedangkan di Pulau Rupat Kabupaten Bengkulu, penyidik menggeledah Kantor PT Mawatindo Road Construction dan rumah saksi.

"Dari lokasi penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik berupa HP, harddisk , dan dua sepeda motor dari PT Mawatindo," ucap Febri.

KPK menduga Muhammad Nasir dan Hobby Siregar, secara sah telah melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekenomian negara dalam proyek jalan di Bengkalis.

"Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 80 miliar," jelas Febri.

KPK menyangka keduanya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Saksikan video menarik di bawah ini

http://news.liputan6.com/read/3055256/kpk-geledah-10-lokasi-terkait-korupsi-jalan-di-bengkalis



Original Post

Reklamasi Pulau G Jalan Terus

Media Cetak Republika Halaman 10
2017-8-12

Reklamasi Pulau G Jalan Terus

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi yang diajukan sekelompok nelayan atas putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta terhadap izin reklamasi Pulau G. Putusan banding PTTUN tersebut memenangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyambut baik dan bersyukur putusan MA di tingkat kasasi. Kemenangan ini kian meyakinkan Djarot untuk meneruskan reklamasi di Teluk Jakarta tersebut. Mantan wali kota Blitar dua periode ini meyakini, tak ada yang salah dengan reklamasi.

"Begini oh ya, semua negara itu pasti ada reklamasi. Kalau ini dihentikan gimana, kan gitu. Menang ya (reklamasi) terus dong, alhamdulillah," kata Djarot di Balai Kota, Jumat (11/8).

Djarot melanjutkan, keluarnya putusan dengan nomor register 92 K/TUN/LH/2017 ini meyakin-kannya untuk segera melanjutkan reklamasi Pulau G. Pemprov DKI, kata dia, akan segera menyiapkan segala keperluan untuk kelanjutan proyek yang menimbulkan polemik di era kepemimpinan gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Disiapin betul, dimonitor betul. Kalau sudah seperti itu, ya saya minta dorong supaya itu segera dilanjutkan," katanya.

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saefullah berharap, moratorium atas reklamasi Teluk Jakarta segera dicabut. Hal itu untuk memastikan bahwa kegiatan administratif dan fisik, khususnya di Pulau G, bisa dilanjutkan. "Kegiatan administratif kami sekarang jalan terus. Kemudian, yang fisiknya, kalau moratoriumnya sudah dicabut, itu ada kegiatan fisik. Kan sayang buang waktu ini," ujar dia.

MA dalam putusannya pada 21 Juni 2017 dengan nomor register 92 K/TUN/LH/2017 menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan kelompok nelayan, Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, dan WALHI atas putusan PTTUN yang memenangkan Pemprov DKI. Dan yang tergugat dalam permohonan kasasi ini adalah Gubernur DKI dan PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang Pulau G.

Dalam putusan banding tentang gugatan izin reklamasi Pulau G dari PTTUN Jakarta pada 25 Oktober 2016, PTTUN Jakarta menyatakan menolak gugatan para nelayan selaku pihak terbanding. Pengadilan juga menghukum para nelayan membayar biaya perkara di peradilan tingkat banding sebesar Rp 250 ribu.

Para nelayan di pesisir utara Jakarta sebelumnya menggugat mantan gubernur DKI Ahok atas izin reklamasi Pulau G yang diberikan kepada PT Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan Agung Podomoro Group). Mereka menilai, penerbitan izin tersebut sarat dengan pelanggaran hukum karena tidak mengikuti prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Pada peradilan tingkat pertama, para nelayan berhasil memenangkan gugatan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta lewat putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT bertanggal 31 Mei 2016 menyatakan, Pemprov DKI bersalah. Majelis hakim di pengadilan itu juga menyatakan mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta No 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Tak puas dengan putusan PTUN, Pemprov DKI lantas mengajukan banding ke PTTUN Jakarta. Di peradilan tingkat banding tersebut, Pemprov DKI keluar sebagai pemenangnya.

endro yuwanto





Original Post

Kuasai Lahan Relokasi Korban Lumpur Lapindo, Divonis 3 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-8-12

Kuasai Lahan Relokasi Korban Lumpur Lapindo, Divonis 3 Tahun Penjara

KETUA tim pembebasan lahan Perumahan Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Sunarto bin Somad divonis 3 tahun penjara.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menilai Sunarto terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai dan menjual Tanah Kas Desa (TKD) seluas 2,9 hektar dari 10 hektar lahan yang telah dibebaskan untuk relokasi korban lumpur Lapindo.

Dalam sidang yang dipimpin hakim Yudi Prasetyo itu Sunarto juga diganjar denda Rp 100 juta subsider 2 bulan pen-jara dan uang pengganti nihil.

"Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer. Terdakwa terbukti dalam dakwaan subsider secara dan sah secara bersama sama melakukan tindak pidana korupsi penjualan TKD di Dusun Kedungkampil, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Kami juga menetapkan terdakwa tetap di dalam tahanan," putus Yudi.

Selain itu, Yudi memerintahkan agar lahan seluas 2,9 hektar di belakang Perumahan Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong yang terdiri dari 22 sertifikat atas nama Sunarto dirampas untuk negara sebagai pengganti TKD di blok

Waru dan blok Kretek.

"Itulah keputusan majelis hakim. Terdakwa dan JPU bisa tidak sependapat dengan majelis hakim. Yakni dengan mengajukan upaya banding. Karena ada waktu 7 hari tenang. Kalau tidak mengajukan upaya hukum (banding) dianggap putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap," kata Yudi.

Mendengarkan putusan itu, terdakwa yang juga pensiunan karyawan PT Phokpan Karun Gempol itu tertunduk lesu. Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Sunarto menyatakan pikir-pikir.

Sementara tim JPU, yang terdiri dari Wahid, Wahyu dan Wido Utomo tidak bisa menerima putusan itu. Jaksa Wahid langsung menyampaikan upaya banding.

"Tim penuntut umum usai mendengarkan putusan yang dibacakan majelis hakim, saat ini juga penuntut umum menyatakan banding," katanya.

Putusan ini,jauh lebih ringan daru tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta Sunarto dihukum 6,5 penjara.

Diketahui dalam perkara penjualan TKD 2,9 hektar ini, ada 2 terdakwa. Selain Sunarto ada terdakwa lain yakni notaris Rosidah SH. Namun untuk proses persidangan Rosidah masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi.

byu





Original Post

Anggota DPR Fayakhun Diperiksa Soal Aliran Dana

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-8-12

Anggota DPR Fayakhun Diperiksa Soal Aliran Dana

KPK mulai mengusut keterlibatan politisi Senayan dalam kasus suap proyek pengadaan satellite monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla). Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi dipanggil dan dipaeriksa.

Menurut Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, Fayakhun diperiksa untuk perkara tersangka Nofel Hasan. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla.

Bersamaan, KPK juga memeriksa pihak swasta Abu Djaja Buyamin. "Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NH (Nofel)," kata Febri.

Sebelumnya, dalam persidangan kasus ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah.

Perusahaan Fahmi Darmawansyah menjadi pemenang tender proyek satellite monitoring di Bakamla. Untuk mendapatkan proyek itu. Fahmi

Darmawansyah menggelontorkan duit hingga Rp 24 miliar.

Uang itu diserahkan dua anak buahnya, Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus, kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. Ali Fahmi adalah staf ahli bidang anggaran Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo.

Dalam BAP Fahmi Darmawansyah, disebutkan sejumlah nama yang diduga turut menerima uang terkait proyek ini. Mereka adalah politisi PDIP Eva Sundari. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Bertus Mer-las, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakun Andriadi, pejabat Bappenas hingga Kementerian Keuangan.

"Di awal itu Saudara Fahmi Ali menghubungi langsung (Fayakhun). Saya tidak tahu cerita awal hubungi Saudara Fayakhun , entah apa pembicaraannya di pertengahan jalan, sepertinya mereka clash," kata Fahmi Darmawansyah saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, 7 April 2017.

Fahmi Darmawansyah hanya mengetahui Ali Fahmi memberikan instruksi kepada Fayakhun terkait proyek satellite monitoring Bakamla. "Ada instruksi Fahmi Ali entah gimana, tapi di perjalanan terakhir itu ternyata mereka ribut. Banyak konflik itu," kata Fahmi Darmawansyah.

Saat ditanya apakah ada aliran uang ke Fayakhun, Fahmi tidak menampiknya. "Sepertinya ada. atas instruksi Fahmi Ali," ungkap suami artis Inneke Koes-herawati itu.

Febri tak menampik pemeriksaan terhadap Fayakhun terkait aliran dana. Menurut dia, penyidik tentu memiliki alasan untuk memanggil Fayakhun. "Tunggu saja hasil penyidikan." katanya.

Usai "menjalani pemeriksaan selama lima jam. Fayakhun yang mengenakan kemeja putih menolak berkomentar mengenai dugaan adanya aliran dana proyek. "Saya sudah bertemu dengan pemeriksa, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan," tuturnya seraya bergegas masuk

mobil Toyota Innova hitam B 2980 SKH.

Sebelumnya, Fayakhun pernah dikonfirmasi wartawan mengenai aliran dana ini. Ia juga menolak buka mulut. "Saya siap jelaskan di persidangan," katanya lewat pesan singkat seperti dikutip situs internet.

Kasus suap ini terbongkar ketika KPK menangkap tangan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi pada 14 Desember 2016 lalu. KPK juga menangkap Hardy Stefanus dan M Adami Okta. dua anak buah Fahmi Darmawansyah.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, komisi antikorupsi mengamankan Rp2 miliar dalam bentuk mata uang dolar Amerika dan dolar Singapura dari tangan Eko. Uang tersebut diduga terkait pengadaan proyek tersebut.

Eko dan Nofel pun ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Dia disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara itu, Fahmi, Hardy dan Adami dijadikan tersangka pemberi suap. Mereka dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Dalam perkembangannya. Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Udoyo ditetapkan sebagai tersangka oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Laksma Bambang adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan satellite monitoring Bakamla.

Puspom TNI sempat menggeledah kediaman Laksma Bambang. Dari sana, mereka menemukan barang bukti berupa uang 80 ribu dolar Singapura dan 15 ribu dolar Amerika yang diduga masih berkaitan dengan kasus yang disidik KPK.

gpg





Original Post

Pemprov DKI Teruskan Reklamasi Pulau G

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2017-8-12

Pemprov DKI Teruskan Reklamasi Pulau G

PEMERINTAH Provinsi DKI akan melanjutkan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Hal itu ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat setelah mengetahui hasil putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan nelayan atas putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta soal izin reklamasi Pulau G.

"Semua negara itu pasti ada reklamasi. Kalau ini dihentikan, gimana, kan begitu. Menang ya (reklamasi) terus dong, alhamdulillah," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin.

. Djarot menegaskan akan menyiapkan proses reklamasi dengan baik.

Berdasarkan website MA, kemarin, putusan tersebut diketukpalukan hakim agung Yulius sebagai ketua majelis dibantu hakim agung Yosran dan hakim agung Irfan Fachruddin sebagai anggota majelis. Putusan kasasi yang tere-gistrasi dengan No 92 K/ TUN/LH/2017 diketukpalukan pada 19 Juni 2017.

Mencermati pertimbangan hakim PT TUN Jakarta dalam perkara Nomor 228/B /2016/PT TUN JKT hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil, demikian petikan putusan kasasi MA.

Gugatan tersebut diajukan warga bernama Nur Saepudin, Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Sebelumnya, para penggugat itu memenangi gugatan pada 31 Mei 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Akan tetapi, pada tingkat banding yang disidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, putusan para penggugat ditolak hakim dan hakim memenangkan Gubernur DKI.

Hingga di tingkat kasasi, putusan itu pun tetap menguatkan putusan PT TUN Jakarta.

(Aya/X-4)





Original Post

Atase KBRI Didakwa Terima Fee

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2017-8-12

Atase KBRI Didakwa Terima Fee

ATASE Imigrasi Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur 2013-2016 Dwi Widodo didakwa menerima fee Rp524,35 juta, voucer hotel Rpl0,807 juta serta 63.500 ringgit (sekitar Rpl97 juta) sebagai imbalan pengurusan calling visa dan pembuatan paspor dengan metode reach out.

Hal itu disampaikan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Suhermanto dalam sidang perdana dengan terdakwa Dwi, kemarin. Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta itu mengagendakan pembacaan dakwaan.

"Terdakwa menerima hadiah serta menerima uang dari Satya Rajasa Pane sebagai imbalan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan calling visa di KBRI Kuala Lumpur dari negara-negara rawan dan pembuatan paspor dengan metode reach out," kata Arif.

Negara rawan yang dimaksud ialah Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Niger, Nigeria, Pakistan, dan Somalia. Pemohon harus dosen atau pengajar, mahasiswa, tenaga ahli, investor atau pekerja tingkat manajer beserta keluarganya yang berada di negara lain.

"Pemohon calling visa melalui perusahaan penjamin ternyata berprofesi sebagai pedagang. Terdakwa tetap mengeluarkan brafaks (berita faksimile) untuk pemohon calling visa meskipun tidak melakukan penelitian keabsahan, keaslian, dan kebenaran kelengkapan persyaratan calling visa dengan meminta imbalan kepada perusahaan-perusahaan sponsor atau penjamin," ujar jaksa.

Terdakwa mengenal Satya Rajasa Pane sebagai mantan pegawai KBRI yang diberhentikan karena per-caloan dokumen KBRI. Satya meminta pekerjaan pengurusan paspor kepada terdakwa yang kemudian disanggupi Dwi.

Terdakwa yang menyarankan Satya menggunakan metode reach out, yakni metode pelayanan pengurusan paspor bagi TKI di Malaysia" yang paspornya hilang, rusak, atau tidak memiliki paspor yang dilakukan di luar KBRI Kuala Lumpur.

"Satya diminta mengumpulkan TKI minimal 50 hinggga maksimal 200 o-rang per hari dengan menggunakan perusahaan Malaysia. Tarifnya sendiri ditentukan sebesar RM250 per paspor di luar biaya PNBP. Satya juga mengambil keuntungan pribadinya menetapkan tarif kepada agen-agen TKI sebesar RM350 per paspor dengan bagian perusahaan Euro Jasmine Resources sebesar RM10 per paspor," jelas Wawan.

Dwi didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

(Dro/P-5)





Original Post

5 Saksi Diperiksa untuk Tersangka Novanto

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2017-8-12

5 Saksi Diperiksa untuk Tersangka Novanto

KPK kemarin kembali memanggil sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Lima saksi dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus tersebut dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto.

Mereka yang dipanggil antara lain, pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Arief Sartono, PNS Dirjen Dukcapil Kemendagri Pringgo Hadi Tjahyono. Kabag Fasilitas Pelayanan Publik PT Sucofindo Nur Effendi, serta dua dosen ITB Maman Budiman dan Mochamad Sukrisno Mardiyanto.

"Kelimanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SN (Setya Novanto)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Arief dan Maman sebelumnya juga pernah diperiksa sebagai

saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus ini, Andi Agustinus alias Andi Narogong pada Mei lalu. Andi merupakan pengusaha pemenang tender proyek KTP-E senilai Rp5,9 triliun.

Selain itu, Arief beserta Sukrisno dan Pringgo Hadi juga sempat dihadirkan di persidangan kasus KTP-E dengan dua terdakwa. Irman dan Sugiharto pada 13 April 2017.

Setya Novanto merupakan tersangka keempat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. Dari pihak eksekutif, KPK telah menetapkan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto sebagai terdakwa.

Baik Irman dan Sugiharto sudah dijatuhi vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun. KPK mengajukan banding karena putusan majelis hakim dinilai tidak

komprehensif.

Novanto diduga melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemarin, pengacara Elza Syarief juga mendatangi KPK terkait

kasus KTP-E. Elza yang datang bersama pengacara Farhat Abbas diperiksa dalam kapasitas saksi untuk tersangka Markus Nari.

Elza mengaku tidak mengenal Markus Nari maupun tersangka Andi Agustinus. "Jangankan kenal, lihat mukanya saja saya enggak tahu. Ya saya enggak tahu saya memberi kesaksian apa lagi, gitu?," ujarnya.

la mengaku sedianya pemeriksaan berlangsung pada Senin (31/7). Namun, lantaran sakit dan terpaksa menjalani perawatan, Elza meminta agar dibolehkan mengagendakan ulang jadwal pemeriksaan tersebut.

Farhat menambahkan, ia hadir mendampingi Elza yang kebetulan terlihat kurang sehat. Farhat berharap pemeriksaan itu tidak ditunda, harus dipaksakan untuk segera diselesaikan pada hari yang sama.

(Gol/P-2)





Original Post

Wanita Haid tidak lagi di Kandang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2017-8-12

Wanita Haid tidak lagi di Kandang

SUNGGUH malang nasib kaum perempuan di Nepal. Selama berabad-abad, di sejumlah wilayah di negara itu, perempuan yang sedang haid harus merasakan pengalaman pahit terusir dari rumah.

Mereka sengaja diisolasi orangtua dan keluarga. Praktik pengasingan perempuan di masa haid terkait dengan tradisi kuno Hindu yang dianut masyarakat setempat.

Pemahaman itu dikenal dengan sebutan chhaupadi. Hal terburuk, isolasi bisa mengakibatkan kaum hawa di negara itu setiap bulannya berakhir di kandang sapi atau gudang yang kotor.

Walaupun Mahkamah Agung pada 2005 lalu telah mengeluarkan putusan yang melarang praktik tersebut, chhaupadi tetap berlangsung terutama di wilayah barat Nepal yang terpencil. Pengasingan itu berisiko karena mereka bisa diperkosa para pria jahat dan diserang binatang buas.

Seperti terjadi bulan lalu, seorang gadis berusia 19 tahun di Distrik Dailekh tewas karena gigitan ular berbisa setelah dia dipaksa tidur di gudang. Sebelumnya, pada Desember 2016. Roshani Tiruwa, 15, ditemukan tewas karena lemas di gubuk berlumpur berventilasi minim di Distrik Achham.

Sebagian masyarakat setempat percaya mereka akan mengalami malapetaka seperti bencana alam jika anak gadis dan perempuan dewasa tidak diasingkan saat menstruasi. Selama haid. mereka tidak diizinkan minum susu dan hanya diberi sedikit makanan sampai menstruasi berakhir.

Tapi, kini kaum perempuan di negara itu bisa tersenyum dan berharap negara bisa mengakhiri praktik chhaupadi secara total. Pasalnya, parlemen sudah

menyetujui sebuah undang-undang (UU) pidana baru, pada Rabu (9/8).

UU itu memberlakukan hukuman penjara selama tiga bulan dan denda 3.000 rupee Nepal, atau sekitar USS29 kepada orang yang memberlakukan kebiasaan itu.

"Parlemen telah mengeluarkan sebuah undang-undang baru yang memperlakukan chhaupadi sebagai tindakan kriminal," kata Krishna Bhakta Pokharel, ketua panel parlemen yang menyelesaikan undang-undang tersebut.

Menurutnya, dalam UU tersebut diatur siapa pun yang memaksa perempuan melakukan pengasingan selama menstruasi, kini dapat dihukum penjara selama tiga bulan. UU itu mulai diberlakukan tahun ini.

Tapi, sebelumnya pihak

berwenang terlebih dahulu akan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat sebelum memberlakukan tindakan keras.

Kalangan aktivis menyambut baik lahirnya UU baru itu. Mereka menilai regulasi itu sebagai langkah positif untuk mengekang apa yang mereka sebut sebagai praktik yang tak manusiawi.

Karena itu, para aktivis meminta pihak berwenang dan juru kampanye serius memberlakukannya tanpa pandang bulu. "Pelaku kampanye, masyarakat, dan perempuan harus tetap waspada dan melaporkan jika masih terjadi chhaupadi," kata Ketua Aliansi Nasional untuk Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan, Renu Rajbhandari.

(The Guardian/Ant/Hym/1-4)





Original Post

Rumah Aman untuk Saksi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2017-8-12

Rumah Aman untuk Saksi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tak bisa secara sepihak memberikan atau memaksa seorang saksi atau pelapor kasus tindak pidana korupsi ikut program pengawasan dan perlindungan. Tapi lembaga antirasuah itu wajib memberikan jaminan keselamatan fisik dan nafkah jika ada saksi atau pelapor yang mendapat ancaman. Ini dasarnya

1. PASAL 15 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK.

Ht

KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Penerapan

Pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian.

Penggantian identitas pelapor selama persembunyian.

Melakukan "evakuasi", termasuk perlindungan hukum, yang diterjemahkan sebagai rumah aman.

2. PASAL 5 AYAT (1) HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

hfc

Saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara.

3. PASAL 1 ANGKA 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Nt

Perlindungan adalah segal upaya pemenuhan hak dar pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Periindunga Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Penerapan

Memberikan perlindungan melalui rumah aman.

Memberikan perlindungan fisik melalui pengawal poli

Memberikan bantuan nafk sesuai dengan ketentuan.

TEKS FRANSISCO ROSAHANS





Original Post

KPK Pertanyakan Motif Panitia Angket Menyoalkan Rumah Aman

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2017-8-12

KPK Pertanyakan Motif Panitia Angket Menyoalkan Rumah Aman

DPR mengancam memanggil paksa pimpinan KPK jika tak memenuhi panggilan panitia angket.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan motif Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat dan saksi kasus korupsi, Miko Panji Tirtayasa, mengembangkan isu rumah aman (safe house) sebagai tempat pe-nyekapan. Padahal Miko mendapat fasilitas rumah aman dan pengawalan polisi setelah meminta perlindungan kepada KPK dalam kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitiisi Akil Mochtar. "Bagi KPK, manuver seperti ini tak penting. Energi kami lebih baik disalurkan pada penanganan perkara KTP elektronik dan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.

Menurut Febri, Miko terdaftar sebagai salah seorang saksi saat KPK menetapkan kerabatnya, Muhtar Ependy, sebagai tersangka kasus suap Akil Mochtar. Miko diduga mendapat ancaman serius hingga risiko pembunuhan dari orang-orang di sekitar perkara tersebut. KPK kemudian mengabulkan permohonan dengan menyewakan rumah sebagai tempat persembunyian Miko.

Selama masa perlindung-, an, KPK meminta polisi selalu mengawal Miko setiap keluar dari lokasi rumah aman. Miko juga masih bisa beraktivitas bebas dalam pengawasan polisi. Selain itu, menurut Febri, KPK memberikan bantuan uang sebagai ganti nafkah karena Miko tidak bekerja selama menjadi saksi dan dalam persembunyian.

Namun, Febri mengatakan, istri Miko melaporkan adanya pelanggaran soal perjanjian perlindungan yang dilakukan suaminya. KPK kemudian mencabut seluruh perlindungan terhadap Miko. "Kami tak tahu apa alasan atau siapa yang menyuruh Miko mengatakan telah terjadi penyekapan,"ujar Febri.

Panitia angket dan Miko memang telah mengunjungi rumah aman yang sempat disewa KPK, yaitu satu unit apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan satu rumah di kawasan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Dalam rumah berukuran 100 meter persegi tersebut. Miko mengklaim telah disekap sejak Mei 2013 hingga Februari 2015.

Di lokasi tersebut, keponakan Muhtar Ependy itu menuduh penyidik KPK Novel Baswedan telah mengarahkan untuk bersaksi palsu dalam kasus suap hakim MK. "Timbul pertanyaan kemudian, apakah (Miko) memang diamankan untuk perlindungan fisik atau cuci otak." kata anggota panitia angket.TeukuTaufiqulhadi. "Pelanggaran hak asasi kalau menyekap seseorang tanpa boleh berinteraksi dengan orang lain."

Sebelumnya, pansus angket telah bermanuver dengan meminta audit Badan Pemeriksa Keuangan tentang keuangan KPK, menggali informasi dari para terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, serta memeriksa sejumlah saksi kontroversial, seperti anak buah Nazaruddin, Yulianis; Muhtar Ependv; dan Miko. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan panitia angket telah mengirim surat panggilan dan pemeriksaan kepada pimpinan KPK. Menurut rencana, lima pimpinan KPK tersebut menjalani pemeriksaan panitia pada masa sidang setelah masa reses selesai. 15 Agustus mendatang.

Menurut perhitungan Fahri, pimpinan KPK akan dijadwalkan hadir dalam pemeriksaan sekitar pertengahan September 2017. "Surat sudah di meja pimpinan DPR. Proses akan dilakukan seusai masa reses," kata Fahri. "Harus datang. Jika tidak datang, pansus mengancam memanggil paksa pimpinan KPK."

ARKHELAUS W./ IRSYAN HASYIM



Original Post

Agar Angka Perceraian Turun

Media Cetak Media Indonesia Halaman 17
2017-8-12

Agar Angka Perceraian Turun

Program ini diharapkan memberi kesiapan mental dan wawasan kepada para calon pengantin sebelum menikah.

ANGKA perceraian yang tinggi memotivasi Kementerian Agama untuk mengharuskan para calon pengantin untuk lulus kursus pengantin sebelum menikah. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa calon pengantin harus mengikuti pendidikan pra-nikah yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama (KUA). "Grafik (perceraian) terus meningkat. Adanya kecenderungan generasi muda menganggap pernikahan sesuatu yang biasa saja. Di sini terli-

hat hilangnya kesucian dari pernikahan yang seharusnya dimaknai dengan baik sehingga tetap terjaga," tegas Menag Lukman saat menghadiri pembukaan acara Koordinasi Penguatan Fungsi Agama dalam Pembangunan Nasional di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, telah terjadi degradasi pemaknaan terhadap pernikahan di kalangan generasi muda sehingga perceraian menjadi sesuatu yang lumrah. Karena itu, para calon pengantin perlu diberikan edukasi wawasan dan pemahaman yang cukup mengenai perkawinan.

Menag menginginkan

kursus pengantin didorong menjadi syarat pengajuan pernikahan. "Pasangan yang ingin menikah nantinya harus punya sertifikat pendidikan pranikah. Kesiapan finansial penting, tapi kesiapan pemahaman terkait rumah tangga juga tidak kalah penting," tegasnya.

Pendidikan pranikah sudah dilaksanakan di 16 provinsi. Menag mengakui belum semua wilayah tercakup karena anggaran terbatas.

Materi kursus

Dalam kursus pranikah itu, pasangan calon pengantin akan mendapatkan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang kerumahtanggaan, hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal lain yang menyangkut hubungan dengan AJ-Khaliq secara vertikal dan dengan lingkungannya se-

cara horizontal. Pada kursus juga ada materi bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi di rumah tangga (manajemen konflik).

Kemenag sudah mengantongi bahan kursus. Hal itu disebabkan materi pengajaran kursus pranikah dibuat dengan melibatkan antara lain BKKBN, Kemenkes, dan pengamat hubungan keluarga.

Lukman menyebutkan, nantinya setiap orang yang mengikuti program kursus pranikah itu akan diberikan sertifikat. Menteri Lukman berharap, program tersebut bisa memberikan kesiapan mental dan wawasan kepada calon pengantin.

Secara terpisah, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menilai kursus ini penting karena akan meningkatkan kualitas penduduk. "Ya, itu

memang sejalan dengan program BKKBN, yaitu KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga). Kita menggelorakan program KB bukan saja untuk pengendalian kuantitas penduduk, melainkan peningkatan kualitas penduduk."

Untuk kursus, BKKBN menyiapkan materi berupa buku panduan untuk calon pengantin. BKKBN di berbagai provinsi menyelenggarakan pelatihan bagi para petugas Kemenag tentang buku tersebut dan materi KKBPK.

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada 2010-2014, dari sekitar 2 juta pasangan menikah, hampir 300 ribu (15%) bercerai. Sementara itu, data BPS menunjukkan peningkatan perceraian dari 2013 sebanyak 324.247; 344.237 (2014); dan 347.256 pada 2015. (Ths/H-D

Indriyani Astuti





Original Post

Korporasi Rawan Jadi Korban Sistem Korup

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-8-12

Korporasi Rawan Jadi Korban Sistem Korup

KORUPSI sudah mewabah di Tanah Air. Saat ini, tidak sedikit korporasi terserempet kasus rasuah. Sistem yang koruptif, dinilai sebagai penyebab utama banyak perusahaan terlibat korupsi.

Demikian analisis pakar hukum korporasi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Yudo Muryanto.

"Demi mendapatkan proyek, pimpinan perusahaan atau proyek seringkali harus berkompromi dengan situasi. Kondisi inilah yang membuat banyak perusahaan tidak bisa menolak untuk memberi suap, karena ini soal hidup mati perusahaan juga," ujarnya.

Yudo memberi contoh persidangan tindak pidana korupsi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, (9/8), dengan tersangka Dudung, mantan Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI). Dalam persidangan terungkap, Muhammad Nazaruddin meminta uang komisi dari proyek yang diberikan ke DGI.

Dalam kesaksiannya, bekas Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina mengungkapkan. Nazaruddin meminta fee proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Universitas Udayana Bali sebesar 19 persen dari nilai proyek antara tahun 2009-2011 sebesar Rp 40 miliar.

PT Anak Negeri merupakan anak usaha Permai Group, sebuah entitas bisnis milik Nazaruddin, mantan anggota DPR. Group Permai memiliki belasan anak perusahaan yang digunakan Nazaruddin untuk menyalurkan proyek-proyek milik pemerintah ke perusahaan rekanan.

"Nazaruddin sudah memberikan fee dari DGI ke anggota DPR lain sebesar Rp 7 miliar. Setelah itu dia menagih fee ke DGI, tapi hanya dibayar 15 persen dari nilai proyek," ungkap Mindo di persidangan Dudung (9/8).

Nazaruddin, melalui grup Permai diketahui mendapatkan lebih dari 160 proyek pemerintah. Proyek-proyek itu kemudian disalurkan ke banyak perusahaan rekanan. Sebagai kompensasi. Nazaruddin mengutip fee berkisar 20-40 persen, tergantung nilai proyeknya.

Bercermin dari kasus itu, Yudo menambahkan, penanganan korupsi yang melibatkan pengurus korporasi seharusnya tidak sampai mengorbankan nasib perusahaan. Terlebih lagi, jika perusahaan tersebut menjadi tumpuan hajat hidup bagi para karyawan.

"Pengadilan mestinya akan bijaksana dalam mengambil keputusan hukum terkait kasus korupsi korporasi. Kan tidak mungkin juga hakim atau pemerintah akan menanggung hidup karyawan yang perusahaannya dibubarkan karena kesalahan satu dua pengurus," terang pengajar di Fakultas Hukum UNS ini.

Yudo menyarankan, untuk mencegah terjadinya korupsi korporasi, KPK seharusnya mendorong fungsi pencegahan. Terutama, berkaitan dengan proses pengadaan barang yang selama ini sering menjadi pintu masuk terjadinya korupsi.

Menurutnya, fungsi pencegahan ini penting untuk menciptakan perubahan sistem yang koruptif tadi. Bila sistemnya masih sama, maka perusahaan-perusahaan yang didesain untuk mengutip suap seperti milik Nazaruddin dan Andi Narogong, dalam kasus korupsi e KTP akan terus eksis.

"Yang penting diawasi itu adalah perusahaan yang didesain untuk korupsi. Karena sebaik apapun perusahaannya, akan sulit menghindari praktek korupsi jika sistemnya korup. Ini yang sebenarnya harus jadi fokus aparat penegak hukum," tegasnya.

bsh





Original Post

Penyidikan KTP el Tidak Terganggu

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-8-12

Penyidikan KTP el Tidak Terganggu

Saksi Johannes Marliem Meninggal di AS

JAKARTA, KOMPAS - Penyidikan dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tidak terganggu dengan kematian Johannes Marliem, salah seorang saksi kasus ini. Johannes adalah salah satu saksi yang dilibatkan dalam Tim Fatmawati, kelompok yang diduga mengatur pemenang tender.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan informasi soal kematian Johannes dari otoritas Amerika Serikat. Johannes dikabarkan meninggal di Los Angeles, AS. "Kami baru diberi tahu otoritas Amerika Serikat Dicurigai (kematiannya) karena bunuh diri," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Jumat (11/8).

Saat ditanya apakah KPK akan meminta bantuan otoritas hukum di AS seperti Biro Investigasi Federal AS (FBI) untuk menyelidiki penyebab kematian Johannes, Laode enggan menjawab. Namun, menurut Laode,- penyidikan kasus dugaan korupsi KTP-el tidak akan terganggu dengan kematian Johannes. "Dia memang saksi. Tetapi, kami tetap jalan. Tak terlalu berpengaruh," kata Laode.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah mengatakan, selama penyidikan kasus dugaan korupsi KTP-el, Johannes tidak pernah berada di Indonesia.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Johannes sudah bukan berstatus sebagai warga negara Indonesia sejak Oktober 2014. Kedutaan Besar RI di Washington DC kata Retno, sedang mencari informasi lebih lanjut tentang peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya Johannes.

"Menlu RI telah melakukan komunikasi dengan Dubes RI di Washington dan diperoleh informasi yang bersangkutan su-

dah menjadi warga negara AS per Oktober 2014," kata Retno.

Bukti kuat

KPK tidak terlalu khawatir kematian Johannes bakal mengganggu proses penyidikan KTP elektronik Febri kembali menegaskan, KPK tetap memiliki bukti yang kuat ihwal keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus ini. "Dalam konteks penanganan perkara KTP elektronik, penyidik sudah memiliki bukti yang kuat sehingga tidak akan mengganggu proses," kata Febri

Peran Johannes dalam perkara korupsi KTP-el ini pernah dipaparkan jaksa dalam sidang dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Berdasarkan analisis yuridis dalam berkas tuntutan yang disusun jaksa KPK terhadap Irman dan Sugiharto, Johannes disebut pernah dibawa pengusaha Andi Agustinus, yang juga tersangka kasus ini, untuk diperkenalkan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan Komisi II DPR di sebuah restoran di Jakarta. Ia diperkenalkan sebagai penyedia produk Automated Finger Print Identification System (AFIS) merek L-l yang bisa digunakan uYituk KTP-el.

Selanjutnya, Johannes mulai dilibatkan dalam sejumlah pertemuan. Salah satunya saat pembentukan Tim Fatmawati di salah satu rumah toko (ruko) yang berada di kawasan Fatmawati, Ja-

karta Selatan. Ruko di Fatmawati ini diketahui milik Andi. Tim Fatmawati inilah yang kemudian menyepakati adanya tiga konsorsium untuk ikut lelang proyek KTP-el. Dari pertemuan-pertemuan Tim Fatmawati pula muncul arahan kepada panitia lelang agar memenangkan konsorsium yang menggunakan produk milik Johannes.

Johannes pun disebut memperoleh keunturigan sebesar 14,8 juta dollar AS dan Rp 25,2 miliar dari penjualan produknya. Selain itu, Johannes juga disebut membiayai tim teknis proyek KTP-el dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengikuti kegiatan Biometric Conference di Amerika Serikat pada 2012. Biaya tersebut dari keuntungan yang diperolehnya.

Hal ini pun dibenarkan salah satu anggota tim teknis BPPT, Tri Sampurno, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 13 April 2017. Tri mengaku diberi uang sebesar 20.000 dollar AS yang kemudian diserahkan kepada ketua tim teknis Husni Fahmi karena merasa uang tersebut tidak layak diterimanya karena bukan berasal dari Kementerian Dalam Negeri.

Dari perkembangan penyidikan kasus ini, pemeriksaan saksi untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto masih terus berlanjut Sebanyak 42 saksi telah diperiksa terkait keterlibatan Novanto. Beberapa di antaranya adalah anggota dan mantan anggota DPR seperti Chairuman Harahap, Melchias Markus Me-keng, Rindoko Dahono Wingit, dan Marzuki Alie.

KPK juga telah menyerahkan berkas dakwaan terhadap Andi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Menurut rencana. Andi akan disidangkan 14 Agustus.

(IAN/BEN/IAS)





Original Post

DKI dan Penggugat Tunggu Salinan Putusan

Media Cetak Kompas Halaman 28
2017-8-12

DKI dan Penggugat Tunggu Salinan Putusan

JAKARTA. KOMPAS - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikap pasif atas putusan Mahkamah Agung dengan tidak menerima atau menolak kasasi yang diajukan pihak penggugat terkait izin pembangunan Pulau G. Baik pihak Pemprov DKI maupun pihak penggugat masih menunggu salinan putusan MA ini.

Dalam kasasi ini, pihak pemohon I adalah Nur Saepudin dan Tri Sutrisno, pemohon H perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), dan pemohon III Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Penggugat mempermasalahkan izin reklamasi Pulau G dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa sebagai pengembang.

Penolakan kasasi itu tertuang dalam putusan MA Nomor 92 K/TUN/LH/2017 yang diputus 19 Juni 2017. Putusan telah dikirim ke pengadilan pengaju dengan keterangan permohonan kasasi pemohon I tidak dapat diterima serta menolak permohonan kasasi pemohon II dan III.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, keputusan pasif itu juga dikarenakan Pemprov belum melihat putusan Mahkamah Agung tersebut. "Paling cepat tiga bulan baru sampai pemberitahuannya. Kan, mereka juga ada prosedurnya," ujarnya, Jumat (11/8).

Tigor Hutapea, kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), mengatakan, pihaknya masih menunggu salinan putusan MA dan akan mempelajari dasar keputusan hakim sebelum menentukan sikap. Menurut dia, persoalan bersifat prosedural karena hakim bukan mengalahkan substansi dalam permohonan kasasi mereka, melainkan menolak kasasi. "Jika, misalnya, ada kesalahan pertimbangan atau yang lainnya kami mencoba cari kemungkinan upaya PK (peninjauan kembali)." ujarnya.

Sebelum sampai di MA, PTUN Jakarta mencabut izin reklamasi Pulau G dan memerintahkan Gubernur DKI Jakarta menunda reklamasi. Pada 17 Oktober 2016, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mencabut putusan PTUN serta menyatakan reklamasi Pulau G sah dan legal.

(DEA/JOG)





Original Post

Arief Tersangka Dua Kasus Suap

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2017-8-12

Arief Tersangka Dua Kasus Suap

KPK Juga Tangani Korupsi di Bengkalis

JAKARTA Penetapan Ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya untuk satu kasus, melainkan dua kasus. Yakni, kasus dugaan suap pembahasan APBDP Malang 2015 dan kasus dugaan suap penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD 2016.

Dari dua kasus tersebut, Arief diduga menerima suap Rp 950 juta. Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah menjelaskan, Arief ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembahasan APBDP Malang 2015 bersama mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (sekarang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Jarot Edy Sulistiyo no. "Diduga MAW (Arief, Red) menerima uang Rp 700 juta

(dari Jarot, Red)," ujar Febri kemarin (11/8).

Untuk kasus dugaan suap penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Malang 2016, KPK juga menetapkan seorang tersangka dari unsur swasta. Yakni, Komisaris PT ENK Hendrawan Maruszaman. Dalam kasus tersebut, Arief diduga menerima suap Rp 250 juta dari Hendrawan. "Nilai proyek sebesar Rp 98 miliar," jelasnya.

Anggaran sebesar itu digelontorkan secara bertahap sesuai j enis proyek yang masuk kategori multiyears. "Dari 2016 sampai 2018," ucap Febri. Sesuai keterangan Wali Kota Malang Moch. Anton, penganggaran proyek pembangunan jembatan yang dimulai sejak 2012 sudah dihentikan pada 2015. Diduga kuat Hendrawan menyuap Arief agar perusahaannya bisa menggantikan PT Nugraha Adi Taruna (PT NAT) yang sebelumnya menggarap proyek tersebut.

Atas perbuatannya, KPK me-

nyangkakan Arief telah melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 1 1 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sangkaan tersebut berlaku untuk dua dugaan kasus suap yang

menyeret Arief sehingga dijadikan tersangka oleh KPK.

Sementara itu, Jarot dan Hendrawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP. "Sebagai pemberi suap," terang Febri.

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu pun menyampaikan, sampai kemarin penyidik masih menggeledah sejumlah tempat di Malang. "Dilakukan sejak Rabu (9/8)," imbuh Febri. Pasca menggeledah Balai Kota Malang, kantor DPRD Kota Malang, dan beberapa lokasi lainnya, kemarin penyidik KPK menggeledah kantor Bappeda Kota Malang dan kantor ULP.

Dari penggeledahan yang sudah dilakukan, KPK menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, dokumen APBDP Malang 2015 dan barang bukti elektronik seperti telepon genggam. "Milik pejabat pemkot dan DPRD Kota Malang," ungkap Febri. Lembaga antirasuah itu juga menyita barang bukti dalam bentuk uang. Yakni, uang sebesar Rp 20 juta, SGD 955, dan RM 911. Seluruhnya berasal dari rumah dinas Arief. Menurut Febri, tidak menutup kemungkinan ada nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka.

(syn/cl7/nvr)





Original Post

Gugatan Menang, Djarot Senang

Media Cetak Jawa Pos Halaman 21
2017-8-12

Gugatan Menang, Djarot Senang

GAMBIR Reklamasi pulau di pantai utara Jakarta penuh polemik. Meski dalam masa moratorium, gugatan terus membanjiri Pemprov DKI atas izin reklamasi tersebut Pemprov kembali memenangkan gugatan atas Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan, Yayasan Wahana lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan

perorangan Nur Saepudin.

Sekadar informasi, ketiga pihak awalnya menggugat pemprov karena memberikan izin prinsip pelaksanaan kepada pengembang Pulau G, yakni Agung Podomoro, di pengadilan tata usaha negara (PTUN)

Saat itu, PTUN memenangkan gugatan ketiganya. Namun, pemprov mengajukan banding ke PT TUNdan memenangkannya. Mengetahui kalah, ketiganya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi tersebut.

Gubernur DKI Djarot Saiful Hidajat menyambut baik kemenangan tersebut. "Ya menang dong. Gini ya, semua negara pasti ada reklamasi. Kalau dihentikan bagaimana?" katanya. Karena itu, dia berharap proyek reklamasi bisa segera dilanjutkan.

Terkait langkah selanjutnya, Djarot menyerahkannya kepada Biro Hukum

DKI. Meski begitu, dia meminta kasus tersebut terus dimonitor.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah menyatakan, sebagai pemenang, pihaknya akan menunggu langkah pihak yang kalah. "Tinggal menunggu ada upaya peninjauan kembali (PK) atau tidak. Kecuali kami yang kalah, baru susun langkah tindak lanjut," katanya. Bila tidak ada langkah dari pihak yang kalah, pemprov tinggal menunggu putusan inkrah dari MA.

Terkait kemenangan pemprov kali ini, Yayan menyatakan, dirinya belum menerima salinan putusannya. Menurut dia, salinan dari pengadilan maupun mahkamah cukup memakan waktu. Dia lantas mencontohkan

kasus yang dimenangkan pemprov pada April 2017. "Salinannya kemenangan April lalu, baru kami terima kemarin. ladi, paling cepat tiga bulan. Mereka kan ada prosedurnya untuk menginformasikan secara resmi, harus kirim ke PN dan PT dulu, baru kepada kami," jelasnya.

Soal gugatan, kata dia, bukan hanya Pulau G yang digugat. Pulau F, I, dan K juga mengalami hal yang sama. Namun, gugatan ketiga pulau masih dalam proses banding. "Kalau K, I, dan F, kami yang kalah dan ajukan banding. Masih dalam proses," terangnya.

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta Andono Warih

menyambut baik putusan tersebut "Karni menghormati putusan itu sampai titik akhir. Kalau dinilai sudah sesuai, ya berarti memang sudah sesuai," katanya.

Andono menyatakan, perbaikan amdal Pulau G sudah dibahas. Namun, pembahasan itu masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Sebab, pemerintah pusat belum mencabut moratorium proyek reklamasi di DKI. "Sekarang pembahasannya sudah kami lakukan, tapi ini belum final betul. Kami sedang konfirmasi apa-apa yang sudah disampaikan kementerian apakah sudah sejalan dengan maksud yang diberikan atau belum," ungkapnya.

(rya/co5/ind)





Original Post

Batasan Wewenang KPK Jadi Hambatan Penanganan Korupsi Dana Desa

Media Online kompascom
2017-08-12

JAKARTA, - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan, belum banyaknya kasus dugaan korupsidana desa yang bisa ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satunya dikarenakan batasan kewenangan.

"KPK punya batasan wewenang di Pasal 11 Undang-undang KPK," kata peneliti ICW Egi Primayogha di Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf C, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan aparat penegak hukum, peyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

"Kepala desa enggak masuk, karena bukan domain KPK," katanya.

Pasal 11 juga menyebutkan, KPK bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

"Kenapa Pamekasan bisa ditindak KPK? Karena ada rentetan kejadian yang melibatkan kepala desa, inspektorat, ada Kejaksaan Negeri yang notabene penegak hukum, dan Bupati yang itu adalah penyelenggara negara," kata dia.

"Makanya KPK bisa masuk, walaupun nominalnya bukan Rp 1 miliar," imbuh Egi.

Tak bisanya KPK masuk menelusuri korupsi dana desa ini dinilai sebagai penyebab masifnya penyalahgunaan wewenang itu.

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dari 2016 hingga pertengahan 2017, terdapat 110 korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 pelaku.

Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sedikitnya Rp 30 miliar. Dari segi aktor, 107 dari 139 pelaku merupakan Kades
Kompas TV Tim Reskrim Polres Merangin, Jambi, meringkus empat pelaku perampokan dana desa.

http://nasional.kompas.com/read/2017/08/12/05315411/batasan-wewenang-kpk-jadi-hambatan-penanganan-korupsi-dana-desa



Original Post

Kenyatta kembali Terpilih Sebagai Presiden Kenya

Media Online republika.co.id
2017-08-12

REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBi -- Presiden Kenya Uhuru Kenyatta, Jumat (11/8) dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden setelah meraih 8,20 juta (54,27 persen) suara dibandingkan 6,76 (44,74) suara yang diperoleh saingan utamanya, Raila Odinga. Hasil penghitungan muncul setelah proses pemilihan berlangsung secara menegangkan dan ditandai dengan keputusan oposisi untuk memboikot.

"Dengan ini saya menyatakan Yang Mulia Uhuru Kenyatta sebagai presiden terpilih dan Yang Mulia William Ruto sebagai wakil presiden terpilih," kata Wafula Chebukati, ketua komisi pemilihan independen Kenya (IEBC).

Presiden Kenyatta mendapat perolehan terbanyak dari total 15.04 juta suara yang masuk saat pemungutan suara, menurut Chebukati. "Kami bertekad untuk memastikan bahwa pemilihan ini dilakukan secara bebas dan adil," kata Chebukati pada ajang, yang diboikot oleh oposisi itu.

"Kami yakin bahwa bagaimana pemilihan ini telah berlangsung akan membawa Kenya ke tingkat demokrasi yang matang," ujarnya.

Para pemimpin oposisi Aliansi Tertinggi Nasional (NASA) sebelumnya mengatakan bahwa badan pemilihan itu mencegah mereka untuk mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung guna menentang hasil pemilihan. Setidaknya ada 19,6 juta orang yang terdaftar untuk memberikan suara dalam pemilihan.

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/08/12/oujl4r384-kenyatta-kembali-terpilih-sebagai-presiden-kenya



Original Post

Siapa Johanes Marliem, Saksi Kunci Korupsi KTP-El

Media Online republika.co.id
2017-08-12

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu saksi kunci kasus KTP-El, Johanes Marliem, meninggal dunia di Amerika Serikat. Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (11/8) kemarin juga membenarkan tentang meninggalnya Marliem tapi tidak mengetahui informasi detailnya.

Marliem diduga tewas karena bunuh diri di rumah sewaannya di Beverly Grove, Los Angeles, California, Amerika Serikat, Kamis (10/8) pagi waktu setempat. Ia tewas dengan menyisakan luka tembak. Namun siapa sangka, nama Marliem yang sebelumnya tak pernah muncul di Tanah Air, kini mendadak jadi sorotan media massa. Terlebih setelah kabar tewasnya di Amerika.

Nama Johanes Marliem mulai dikenal khalayak saat media massa memberitakan soal adanya keterlibatan Marliem pada kasus korupsi proyek KTP-El yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Terutama saat nama itu tertera dalam surat dakwaan kasus KTP-El.

Marliem, dalam dakwaan, disebut sebagai salah satu pihak yang diperkaya oleh Irman dan Sugiharto sebagai terdakwa yang kini telah divonis hukuman penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, Irene Putri, dalam pembacaan dakwaannya menyatakan Irman dan Sugiharto telah memperkaya 76 orang.

"(Mantan Mendagri) Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, Ketua Panitia Pengadaan Dradjat Wisno Setyawan dan 6 orang anggotanya, Ketua Tim Teknis Husni Fahmi dan 5 orang anggota," tutur dia dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, 9 Maret 2017 lalu.

Nama Johanes Marliem bergabung dengan para politikus yang disebut sebagai pihak yang diperkaya oleh Irman dan Sugiharto. Di antaranya, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsir Lindrung, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko.

Salah satu staf di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tri Sampurno sempat menjadi saksi kasus KTP-El pada 13 April lalu. Ia mengatakan sempat berangkat ke Amerika Serikat atas ajakan Johanes Marliem, penyedia produk automated finger print identification system merk L-1 pada proyek KTP-El.

Tri mengaku berangkat ke Amerika bersama Husni Fahmi, seorang staf lain di BPPT. Keberangkatan ke Amerika ini untuk ikut menghadiri acara seminar Biometric Consortium Conference pada 2012. Selama tujuh hari mereka di sana.

Seluruh kebutuhan di sana, mulai dari penginapan hingga akomodasi, ditanggung oleh Marliem. Dalam kesaksiannya di sidang KTP-El pada Kamis (13/4), Tri yang bekerja sebagai perekayasa muda di BPPT ini mengaku mendapat uang sebesar 20 ribu dolar AS setelah mengikuti acara di Amerika itu.

"20 ribu dolar AS. Yang menerima adalah saya. Waktu itu pagi hari, kami akan berangkat ke bandara, saya terima dari pegawainya Johanes Marliem. 20 ribu ini saya berikan ke Husni Fahmi," kata dia di PN Tipikor Jakarta 13 April lalu.

Untuk diketahui, dalam surat dakwaan, Tri, Husni, dan Marliem merupakan pihak yang ikut membicarakan soal rencana menghadapi tender proyek KTP-El di ruko milik Andi Narogong di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan.

Dalam dakwaan, sekitar Mei hingga Juni 2010, para terdakwa Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kemendagri, mengadakan pertemuan dengan pihak swasta yang akan mengerjakan proyek KTP-El. Salah satunya adalah Johannes Marliem selaku penyedia produk automated finger print identification system merk L-1.

Terkait penetapan spesifikasi teknis, terdakwa Irman disebutkan dalam dakwaan bahwah telah mengarahkan terdakwa Sugiharto dan Johanes Richard Tanjaya dan tim teknis untuk membuat spesifikasi teknis dengan mengarah ke salah satu produk tertentu. Yakni dengan secara langsung menyebut merek.

Untuk pengadaan Automated Fingerprint Identification System , menggunakan produk L-1 Identity Solutions seperti yang ditawarkan Johanes Marliem. Pengadaan printer menggunakan merk Fargo HDP 500 dan untuk hardware menggunakan merk Hewlett Packard (HP) seperti yang ditawarkan Berman Jandry.

Marliem diketahui merupakan direktur Biomorf Lone LLC. Perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan layanan teknologi biometrik. Selain itu, dia juga mendirikan Marliem Consulting sebagai perusahaan konsultan di bidang layanan teknologi biometrik yang digunakan dalam sebuah tanda identitas.

Dalam situs resmi perusahaan tersebut, Marliem menjabat posisi Executive Director. Perusahaan tersebut berbasis di Minneapolis, Amerika Serikat.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/12/oujrjb328-siapa-johanes-marliem-saksi-kunci-korupsi-ktpel



Original Post

Nyonya Meneer Ajukan Kasasi Putusan Pailit

Media Online Beritasatu
2017-08-12

Semarang - PT Nyonya Meneer resmi mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Semarang yang membatalkan putusan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga pabrik jamu tersebut dinyatakan pailit.

"Secara resmi pada 10 Agustus kami menyerahkan memori kasasi," kata kuasa hukum PT Nyonya Meneer La Ode Kudus di Semarang, Jumat (11/8).

Menurut dia, terdapat sejumlah alasan dalam memori kasasi yang diajukan tersebut.

Ia menjelaskan putusan hakim pengadilan niaga tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Putusan pengadilan pada 2015 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang disepakati oleh para kreditor serta PT Nyonya Meneer sebagai debitor.

Dalam putusan tersebut, Hendrianto Bambang Santoso sebagai salah satu kreditor yang menggugat putusan tersebut hingga Nyonya Meneer pailit juga turut menandatangi kesepakatan damai itu.

Selama ini, lanjut dia, PT Nyonya Meneer selalu memenuhi kewajiban membayar utang sesuai putusan PKPU.

"Dibayar dalam jangka waktu 5 tahun dengan cara dicicil. Namun dalam putusan PKPU tidak dijelaskan bagaimana mekanisme menyicilnya," katanya.

"Selama ini Nyonya Meneer selalui memenuhi kewajibannya kepada para kreditor," katanya.

Atas pengajuan kasasi tersebut, Kurator pada kepailitan PT Nyonya Meneer Wahyu Hidayat mempersilakan debitor melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan pailit itu.

Meski demikian, kata dia, hukum acara kepailitan tetap berjalan.

Kurator, lanjut dia, bekerja berdasarkan atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

"Dalam kepailitan tidak ada lagi upaya perdamaian," katanya.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga Semarang memutus pailit PT Nyonya Meneer melalui sidang pada 3 Agustus 2017.

Pengadilan membatalkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diputus Pengadilan Niaga Semarang pada 2015.
Sumber: ANTARA

http://www.beritasatu.com/bisnis/446781-nyonya-meneer-ajukan-kasasi-putusan-pailit.html



Original Post

Media