Ancam Anggota DPR, Polisi Akan Panggil Ketua KPK

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-09-10

RMOL. Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Rikhwanto memastikan Polri akan menerima semua laporan masyarakat, termasuk rencana anggota DPR RI yang ingin melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Agus Rahardjo dinilai anggota DPR telah mengeluarkan ancaman karena ingin menjerat seluruh Anggota Pansus Hak Angket DPR untuk KPK dengan pasal 21 UU Tipikor yang dianggap menghalang-halangi proses penanganan kasus E-KTP.

"Pada prinsipnya semua orang sama kedudukannya dimata hukum, Polri akan menerima, menganalisa laporan tersebut apakah memenuhi unsur pidana", ujar Rikwanto kepada wartawan disela-sela acara Diklat Komunikator Politik Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9).

Lebih lanjut, Rikwanto memastikan Polri akan memanggil semua pihak yang terkait mulai dari pelapor, saksi dan juga Agus Raharjo. Jika hasil analisa laporan tersebut memiliki unsur pidana, Polri tidak bisa menolak untuk mengelar penyelidikan.

"Jika ada cukup unsur pidana, kemudian pelapor menuntut masalah itu, maka polisi menindaklanjutinya, tidak bisa menolak. Tapi kita tunggu saja laporannya," ujar Rikwanto.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR RI, Asrul Sani yang juga anggota Pansus Angket KPK berencana melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo, yang telah mengancam akan menjerat seluruh Anggota Pansus Hak Angket DPR untuk KPK dengan Pasal 21 UU Tipikor karena dianggap menghalang-halangi proses penanganan kasus E-KTP.

Menurut Asrul ancaman yang dilotarkan mantan kepala LKPP itu tidak tepat. Politisi PPP itu juga telah menyiapkan pasal untuk melaporkan balik Agus ke pihak kepolisian.

Wacana ini semakin menguat di internal Komisi III DPR RI, lantaran pernyataan Agus tersebut dinilai abuse of power seorang pimpinan institusi penegak hukum di Indonesia.

Aksi dan tindakan Agus Raharjo ini, juga dipastikan tidak sejalan dengan garis kebijakan Presiden Joko Widodo, yang memastikan tidak ada lembaga negara yang absolute dan tidak bisa di kontrol.

"Sebetulnya Pak Jokowi sudah mengingatkan KPK dalam pidatonya 16 Agustus 2017 lalu, dimana Beliau mengatakan bahwa tidak ada lembaga yang absolute atau tidak bisa di kontrol," kata Asrul Sani di komplek DPR, Jakarta, Senin (4/9). [san]

http://hukum.rmol.co/read/2017/09/10/306419/Ancam-Anggota-DPR,-Polisi-Akan-Panggil-Ketua-KPK-



Original Post

Pemerintah tak tanggung kerugian investasi ilegal

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-09-10

Bogor (ANTARA News) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung kerugian akibat investasi ilegal karena hal tersebut tidak ada dasar hukumnya.

"Penyelenggaraan negara ini berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila ada kerugian yang terjadi akibat investasi ilegal maka pemerintah tidak akan menanggung," kata Tongam ditemui dalam lokakarya Otoritas Jasa Keuangan di Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Ia mengatakan terdapat trend di masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal kemudian meminta agar ganti rugi dapat ditangani oleh pemerintah.

"Pemerintah itu tidak akan menalangi uang orang-orang yang investasi ilegal, karena tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada regulasi yang mengatur pemerintah mengganti, misalnya, uang First Travel," ucap Tongam.

Terkait dengan kasus First Travel, Tongam mengatakan semua pihak ada baiknya menghormati dan menunggu proses peradilan yang sedang berjalan.

"Bareskrim sudah menyita aset-asetnya, sehingga nanti pengembalian asetnya tergantung pada putusan pengadilan nanti," kata Tongam

Ia juga menjelaskan nasabah juga sudah memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan niaga. Apabila tidak berhasil perdamaiannya, maka First Travel dapat berujung pailit.

"Saat ini yang perlu dilakukan adalah menghormati proses hukum dari First Travel," ucap Tongam.

Ia menegaskan Satgas Waspada Investasi juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memitigasi risiko kerugian masyarakat dan memanggil perusahaan-perusahaan biro perjalanan umrah yang terindikasi melakukan kegiatan bisnis semacam First Travel.

"Ada biro perjalanan yang tidak ada izin, namun melakukan kegiatan umrah dengan menginduk pada yang mempunyai izin. Ini yang perlu ditertibkan," kata Tongam.Editor: Suryanto

http://www.antaranews.com/berita/651669/pemerintah-tak-tanggung-kerugian-investasi-ilegal



Original Post

KPK Kantongi Bukti Suap PT Aquamarine Divindo Inspection dari Tiga Hakim PN Jaksel

Media Online jurnalnasional.com
2017-09-10

Direktur Utama PT Aquamarine Divindo Inspection Yunus Nafik

Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/9/2017). Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengamanan perkara perdata yang melibatkan PT Aquamarine Divindo Inspection dan Eastern Jason Fabrication Services Pte Ltd.

Ketiga hakim tersebut yakni hakim Djarwanto, Djoko Indriyanto, dan Agus Widodo. Ketiganya diperiksa sebagai saksi tersangka panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tarmizi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah pemeriksaan terhadap ketiga hakim tersebut untuk mendalami rangkaian peradilan kasus perdata tersebut. Tak hanya itu, penyidik juga mendalami menggali soal indikasi pemberian hadiah atau janji kepada panitera. Dari pemeriksaan itu, lembaga antikorupsi telah mengantongi informasi serta bukti tambahan.

"Penyidik menggali soal bagaimana proses pengambilan keputusan dalam rangkaian peradilan kasus perdata tersebut. Intinya para saksi kami dalami apa yang didengar, apa yang dilihat. Kami belum bisa menyampaikan secara rinci terkait hal ini," ungkap Febri Diansyah di kantornya, Jakarta.

Selain tiga hakim, penyidik KPK juga memeriksa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), I Gede Ngurah Arya Winaya. Usai menjalani pemeriksaan, Gede tak membantah ada perubahan susunan anggota majelis hakim dalam perkara yang ditangani Tarmizi.

Menurutnya, pergantian susunan terjadi saat proses persidangan masih berjalan. Itu, kata Gede, diputuskan oleh Ketua PN Jaksel, Aroziduhu Waruwu.

"Itu karena hakimnya dipindah tugaskan, ke mananya saya lupa. Kemudian hakimnya diganti. Iya itu keputusan ketua pengadilan yang punya kewenangan," ungkap dia.

Sedangkan yang menentukan Tarmizi sebagai panitera pengganti dalam perkara itu, ungkap Gede, bukan dirinya. Menurut Gede yang mentukan adalah wakilnya.

"Wakil saya waktu itu, kebetulan saya waktu itu lagi sakit, opnam di (RS) Pondok Indah," tutur dia.

Sementara itu, Hakim Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, Djoko Indiarto memilih bungkam soal kasus dugaan suap yang menjerat anak buahnya jadi pesakitan.

" Ini kan materi penyidikan, nanti tanyakan saja pada KPK ya, itu kan domainnya beliau," ucap dia sebelum meninggalkan gedung KPK.

Djoko pun enggan berkomentar saat dikonfirmasi apakah dirinya melihat kejanggalan selama proses persidangan serta melihat dugaan suap di kasus tersebut. Ia juga menepis mengetahui adanya proses dugaan suap menyuap tersebut.

"Saya tidak bisa komentari itu , tanyakan saja ke Humas KPK," kata dia.

Terkait pemeriksaan hari ini, ia mengaku dicecar sekitar 20 pertanyaan. Salah satunya seputar proses persidangan perkara perdata itu.

"Tadi yang ditanyakan proses persidangan, CV saya dan tugas tugas saya termasuk proses persidangan bagaimana ," tandas Djoko.

Seperti diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka kasus tersebut. Ketiganya yakni Panitera Pengganti PN Jaksel, Tarmizi dan kuasa hukum PT Aquamarine, Akhmad Zaini , dan Yunus Nafik, Dirut PT Aquamarine Divindo Inspection.

Tarmizi diduga menerima suap sebesar Rp 425 juta dari Akhmad Zaini agar PN Jaksel menolak gugatan perdata yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection yang dinilai telah wanprestasi atau cedera janji lantaran tak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Ketiga tersangka itu telah dijebloskan ke sel tahanan berbeda. Tarmizi ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Akhmad Zaini ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Sementara Yunus Nafik dijebloskan ke sel tahanan di Rutan Polres Jakarta Pusat.

http://www.jurnas.com/artikel/21520/KPK-Kantongi-Bukti-Suap-PT-Aquamarine-Divindo-Inspection-dari-Tiga-Hakim-PN-Jaksel/



Original Post

10-9-2003 Menlu Swedia Jadi Korban Penusukan Saat Belanja

Media Online liputan6com
2017-09-10

Liputan6.com, Stockholm - Hari itu, 10 September 2003, warga Swedia digemparkan oleh tragedi penusukan terhadap Menteri Luar Negerinya, Anna Lindh diserang oleh orang tak dikenal saat ia tengah berbelanja di department store Ibukota Stockholm.

Seperti dimuat BBC, kejadian terjadi sekitar jam 16.00 sore waktu setempat. Ketika itu, Ibu Menteri sedang bersama seorang temannya di Toko Nordiska Kompaniet, tanpa pengamanan bodyguard atau pengawal. Kedua wanita itu tengah asyik melihat barang-barang yang hendak di beli.

Kemudian, secara tak terduga, seorang pria bertubuh besar datang menghampiri Lindh. Sontak menusuk Bu Menteri berkali-kali. Kemudian lelaki tinggi yang mengenakan topi jenis peaked dan jaket militer itu kabur melarikan diri, sehingga luput dari perhatian petugas keamanan setempat.

Lindh saat itu juga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Karolinska untuk mendapatkan perawatan intensif. Ibu dua anak itu menjalani operasi selama sembilan jam. Namun nahas, Menlu Lindh tak terselamatkan. Ia meninggal dunia pada 11 September, sehari kemudian setelah penusukan.

Perdana Menteri Swedia Goran Persson menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kepergian Lindh. "Swedia telah kehilangan putri terbaik. Sangat sulit untuk menerima dan mengerti kenapa hal ini bisa terjadi." Sementara itu, keamanan diperketat di sejumlah kantor pejabat.

Lindh menjabat sebagai Menlu Swedia sejak 1998. Prestasinya cukup gemilang sehingga membuat sejumlah pengamat meramalkan akan menjadi Perdana Menteri Swedia di masa depan menggantikan Goeran Persson. Menjelang hayatnya, Lindh yang berasal dari Partai Sosial Demokratis sangat sibuk mengampanyekan agar negaranya menggunakan Euro, mata uang tunggal Uni Eropa.

Polisi menangkap tersangka bernama Mijailo Mijailovic, pria berusia 25 tahun keturunan Serbia. Saat persidangan, ia mengaku mendapat bisikan gaib untuk menusuk Bu Menteri.

Dari keterangan tersebut dan sejumlah tes psikologi, psikiater menyatakan Mijailovic menderita gangguan jiwa. Namun demikian, ia tetap divonis penjara seumur hidup pada Maret 2014. Tapi pada akhirnya, Mahkamah Agung membatalkan vonis tersebut dan memutuskan untuk mengirim Mijailovic ke pusat rehabilitasi penyakit jiwa.

Muncul dugaan, penusukan terhadap Menteri lindh disinyalir karena ia aktif menyuarakan Euro, terlebih namanya melambung dan diyakini akan menjadi Perdana Menteri Swedia selanjutnya, menggantikan Goran Persson. Namun hingga vonis terhadap tersangka dijatuhkan, tidak ada bukti yang mendukung dugaan tersebut.

Insiden penyerangan terhadap Lindh ini mengingatkan kembali memori warga Swedia atas tragedi pembunuhan yang menimpa Perdana Menteri Olof pada tahun 1986. Olof yang sedang bersama istri dan anaknya, ditembak di bagian belakang, di lokasi jalan yang sama dengan penusukan Lindh. Olof tewas karena terluka parah akibat peluru menghujam tubuhnya.

Sejarah lain mencatat pada 10 September 1897, seorang pengemudi taksi bernama George Smith (25), menjadi orang pertama yang ditangkap karena mabuk saat menyetir. Selain itu, kejadian lainnya yang juga terjadi di hari yang sama tahun berbeda adalah, kecelakaan dua buah jet di Zagreb, Yugoslavia. Tabrakan udara yang terjadi pada 1976 itu menyebabkan 176 orang tewas.

http://global.liputan6.com/read/3088579/10-9-2003-menlu-swedia-jadi-korban-penusukan-saat-belanja



Original Post

Jangan Kuatir, Pertamina tak Bisa Bangkrut

Media Online republika.co.id
2017-09-10

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman

Ketika krisis fiskal 1983, Pertamina korporasi terkuat, penyumbang 70% APBN. Ketika krisis bulan Juli 1997, Pertamina tak ikut bangkrut. Juga ketika growth economic slowdown 2008, Pertamina tetap perkasa.

Ringkasnya, sampai logo \'kuda laut\'-nya diubah, Pertamina satu-satunya perusahaan negara terbesar dan berkuasa. Namun, setelah kuda laut diubah, baru terdengar istilah rugi, berikut muncul masalah GCG (good corporate governance) karena go public.

GCG didasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) UU BUMN, "tujuan BUMN adalah mengejar keuntungan". Dan, 17 buah UU yang berkaitan dengan BUMN, 80% terbitan rezim Reformasi, termasuk UU BUMN. Pelanggaran terhadap GCG adalah pelanggaran hukum. Ini yang dicari Perma No 13 tahun 2016 tentang penanganan kejahatan korporasi quasy criminal property law.

Menurut UU BUMN, penguasanya dua orang, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan (UU Keuangan Negara). Mereka yang tentukan naik turunnya ROA dan ROE, ukuran utama kinerja BUMN. Karena itu, cashflow Pertamina yang kacau saat ini, dalam kendali Sri Mulyani, sedang beleidnya di Rini Suwandi. Karenanya Pertamina tak bisa bangkrut. Paling pol, berurusan dengan Densus Tipikor dan KPK seperti Prof Rubi Andini yang mengubah wajah Pertamina kini.

PSO Paradoks

Pertama, karena piutang di Pemerintah belum dibayar lebih Rp 40 triliun. Kedua, PSO yang selalu dimenangi Pertamina, terus merugi. Ketiga, tekor dari one price BBM (harga sama se Indonesia), yang harus ditanggung sendirian oleh Pertamina, nombok Rp 800 miliar saat ini, dan pada akhir November 2018, Rp 3 triliun. Karena one price itu hanya didasarkan perintah lisan Presiden, tak ada dasar hukumnya, maka resikonya tak ditanggung APBN, melainkan Pertamina ansich. Utang aja lagi, nanti dibayar dengan penyertaan modal dan pengampunan pajak.

Dari skema BPH Migas yang saya peroleh dari Salamudin Daeng, tender PSO dihilangkan saja, diubah penugasan kepada Pertamina, seperti pola penugasan pengadaan Gas 3 Kg. Sebab, menurut saya, masih berguna bagi rakyat konsentrasi ke Ayat 1, Pasal 33 UUD 1945. Pertamina memang bolak-balik rugi, tapi tidak pernah bangkrut dan Direksi Pertamina tak perlu kuatir bangkrut sepanjang hasilnya untuk menciptakan keadilan bagi seluruh stake holder.

PSO memakai mekanisme neolib, mekanisme pasar, kompetisi. Tapi dengan harga yang didikte. Yang besar dengan yang kecil disuruh bertanding, pemenangnya raksasa yang itu-itu juga, antara lain Pertamina, termasuk beauty contesnya. Tak fairplay. Hari gini bohong-bohongan, dihapus saja PSO legacy rezim Yudhoyono itu.

Masalah baru muncul karena pompa bensin yang booking Premium tekor Rp 170 tiap liter yang harga jualnya Rp 6.500, sementara end user pindah ke Pertalite yang lebih menguntungkan karena spreadnya cuma Rp 1. 000. Jika Premium mau diselamatkan, hapus Pertalite!

Kemarin, tokoh-tokoh IRESS, INFID, ITW, dan AEPI berjumpa di Pulau Dua, sepakat agar PSO premium diganti penugasan pemerintah. Tender bohong-bohongan diclosing, agar negara tidak hoax. Dua hari sebelumnya saya ketemu Faisal, ketua federasi karyawan yang gusar karena dituding banjingan oleh Panja Komisi 7 DPR. Yang bajingan siapa? Pertamina, Pemerintah, atau DPR? Triumviraat, detournement du pavoir, saya kira tiga-tiganya, pemain minyak sejak reformasi.

Strategis, Tender Tak Harus

Menurut Keppres 80 dan turunannya tender PSO itu tak harus karena barang strategis. Tender PSO mengacu RAPBN 2018 yang malah sudah diratifikasi, merujuk UU No.22/2001 tentang Migas, PP NO. 36/2004 dan Peraturan BPH Migas No.09/P/BPH Migas/XII/2005.

Itu menurut IRESS perlu diubah, dari swasta ke BUMN. Apa berani Presiden Jokowi menerbitkan diskresi? Bagus untuk pencitraan, Mister Presiden. Tapi dari mana Presiden akan ambil kekurangannya jika dibuat penugasan? Menurut UU No 17 harus dimasukkan ke APBN 2018. Nah, RAPBNP nya sudah lewat. Jadi, keruk Pertamina lagi.

Harga variabel BBM PSO ditetapkan oleh pemerintah per quartal, mengikuti formula Perpres No 191/2014 tadi, variannya dapat berubah tiap saat di bawah kontrol Pemerintah, kurs, dan harga internasional. Jika naik 25%, kontraktor dipastikan buntung karena harga hasil tender tetap tak berubah dalam kurun 1 tahun kontrak itu.

Hanya Pertamina yang bisa menjalankan kondisi itu, maka tender dihapus saja. Karena tak logis, kecuali menguntungkan ekonomi rente Triumviraat doang.

Mantan Anggota Komisi III DPR dan Ketum Indonesia Tax Watch.

http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/09/10/ow1e2w385-jangan-kuatir-pertamina-tak-bisa-bangkrut



Original Post

Lonjakan Pendaftar CPNS Perlu Diantisipasi

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2017-9-10

Lonjakan Pendaftar CPNS Perlu Diantisipasi

Lowongan di 61 Instansi Pemerintah Dibuka Besok

JAKARTA- Pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahap kedua untuk 61 instansi pemerintah akan dibuka mulai besok, Senin (11/9).

Pada seleksi CPNS tahap kedua ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta mengantisipasi lonjakan jumlah peserta yang berpotensi menghadirkan sejumlah gangguan saat pendaftaran dengan menggunakan sistem online.

Mengacu pendaftaran seleksi CPNS tahap pertama untuk Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung yangpesertanyamencapailebih

1 juta, pendaftar untuk tahap kedua ini diprediksi akan naik hingga berkali-kali lipat. Sementara waktu yang tersedia bagi peserta untuk mendaftar hanya dua pekan, yakni dari 11 September hingga 25 September 2017.

Ombudsman RI mengingatkan BKN agar menjamin kemudahan akses bagi peserta. Kendala yang ditemui peserta pada seleksi tahappertamaharusjadi

bahan evaluasi. Pada tahap pertama lalu, salah satu kendala yang menonjol adalah sulitnya verifikasi nomor induk kependudukan (NIK) saatpeserta melakukan registrasi.

"Apalagi ini fcanpeserta jauh lebih besar t sangatbanyak. Bisa dibayangkan apakah penyelenggaraan mampu secara serentak memudahkan masyarakat mengakses kalau satu-satunya sistem online yang digunakan," ujar anggota Ombudsman Ninik Rahayu saat dihubungi kemarin.

Ninik juga menekankan pada penggunaan sistem computer assisted test (CAT) yang dinilai masih menyulitkan pe-

serta, terutama saat pengambilan formulir, pengisian formulir, hingga mengunggah dokumen yang semua hanya dilakukan dengan cara online.

Dia menyarankan agar ada pilihan lain bagi peserta untuk bisa memastikan dokumen yang dikirimkannya sampai ke panitia dan memenuhi persyaratan misalnya dengan cara manual. "Meski kita tahu latar belakang penggunaan sistem online adalah agar tidak ada kontak langsung pendaftar dengan panitia pelaksana. Tapi, kita harus paham juga terkadang ada sejumlah hambatan saat peserta mengikuti prosesnya," ungkap dia.

Sebab itu, Ninik mengingatkan BKN perlu membuka unit pengaduan di internal kemen-terianlembagayangmelakukan proses rekrutmen. Setiap pengaduan harus mendapat respons dan jawaban yang dapat mene-nangkanpesertates.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pada proses rekrutmen CPNS tahap pertama masih ditemukan perlakuan diskriminatif, terutama kepada pesertapenyandangdisabilitas.

Jumlah formasi yang dibuka pada penerimaan CPNS tahap kedua ini sebanyak 17.928 untuk 60 instansi ditambah formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara sebanyak 500 orang.

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengingatkan calon peserta seleksi CPNS untuk menyiapkan dokumen sejak awal demi memperlancar pendaftaran secara online.

Hal itu penting mengingat syarat-syarat yang harus dipenuhi pelamar berbeda-beda untuk setiap instansi dan jabatan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Herman Suryat-man mengatakan, proses pendaftaran, akan dilakukan secara online melalui situs BKN, sscn.bkn.go.id. Saat mendaftar

pelamar harus memasukkan NIK, nomor KK, dan NIKkepala keluarga.

Herman mengatakan, sejauh ini banyak pelamar yang bermasalah saat mengisikan ttIK"dan nomor KK sehingga berharap masalah tersebut tidak terjadi lagi. "Kalau bermasalah, segerahubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat," kata Herman.

Herman mengingatkan pelamar yang sudah pernah mendaftar pada penerimaan tahap pertama namun gagal, diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya.

dian ramdhani/ant





Original Post

Presiden Tak Setujui Pelemahan KPK

Media Cetak Kompas Halaman 1
2017-9-10

Presiden Tak Setujui Pelemahan KPK

Korupsi Masih Merajalela

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo berkomitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden pasti tak menyetujui usulan untuk melemahkan KPK meskipun desakan melucuti kewenangan lembaga itu mengemuka dari usulan Panitia Angket Parlemen terhadap KPK.

Presiden Joko Widodo pada prinsipnya mendukung segala upaya pemberantasan korupsi, termasuk dengan memperkuat KPK. Pemberantasan korupsi masuk dalam sembilan program prioritas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang dikenal dengan Nawacita. Poin keempat Nawa-cita berbunyi, "Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya."

Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP, Sabtu (9/9) di Jakarta, menegaskan, sesuai yang disampaikan Presiden berkali-kali kepada publik, memperkuat upaya pemberantasan korupsi adalah prinsip. "Presiden telah menegaskan sikapnya berkali-kali untuk mendukung pemberantasan korupsi dan memperkuat KPK. Presiden pasti tak setuju jika ada upaya melemahkan KPK, apalagi sampai membubarkan KPK," kata Johan.

Wakil Presiden M Jusuf Kalla menambahkan, keinginan sejumlah anggota DPR membekukan atau bahkan membubarkan KPK tak akan terwujud. Wapres tegas menyatakan, pemerintah tetap akan mempertahankan KPK, bahkan menginginkan adanya penguatan di lembaga itu.

Menurut Kalla, membekukan sebuah lembaga yang didirikan berdasarkan undang-undang (UU) bukanlah perkara mudah. Begitu pula KPK yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. DPR tak bisa sepihak memutuskan pengurangan kewenangan, apalagi sampai membekukan KPK Penyusunan, perubahan, dan penghapusan sebuah UU harus melalui persetujuan bersama DPR dengan pemerintah.

Pemerintah masih ingin mempertahankan KPK "Kalau mau mengubah UU itu harus (per-

setujuan) pemerintah dengan DPR Pemerintah dalam posisi ingin mempertahankan KPK. Jadi, (pembekuan) KPK tak mungkin terjadi kalau antara DPR dan pemerintah tidak sepaham," ujar Kalla di sela-sela lawatannya ke Astana, Kazakhstan, Sabtu, sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Anita Yossihara

Menjaga kekompakan

Namun, Kalla berpesan agar KPK menjaga kekompakan. Jangan sampai muncul perbedaan pandangan, apalagi friksi, di tubuh KPK "Harapan kami adalah KPK memperbaiki masalah yang terjadi KPK juga harus kompak, jangan terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu," katanya.

Mantan anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK Komaruddin Hidayat, yang menyertai lawatan Kalla ke Kazakhstan, juga menilai KPK harus tetap dipertahankan. Sampai saat ini korupsi di Indonesia masih merajalela Kinerja lembaga hukum lain juga belum optimal, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi.

"KPK lahir untuk mengurangi korupsi, tetapi sekarang ini belum surut korupsinya. Selain itu, andai kata dibubarkan, apakah penegak hukum lain yang fundamental, yakni kepolisian dan kejaksaan, sudah baik kinerjanya? Kalau belum, ya, ini kemunduran untuk pemberantasan korupsi," katanya.

Sampai saat ini, rekomendasi Panitia Angket DPR pun belum rampung. Terkait usulan isi rekomendasi panitia angket yang terlihat akan meniadakan komisi itu, Johan mengatakan, "Panitia Angket DPR tetap ranah DPR, dan Presiden tidak mau mencampuri urusan legislatif."

Tuntutan agar Presiden

berkomitmen memperkuat KPK mengemuka karena mayoritas anggota panitia angket adalah fraksi partai politik pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Presiden semestinya yang paling berkepentingan menjaga agar tidak ada korupsi di negara ini. Presiden juga punya instrumen untuk kocok ulang parpol yang tidak mendukung pemberantasan korupsi di kabinet," kata Deputi Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan.

Mekanisme pengawasan

PDI-P sebagai salah satu partai yang menginisiasi hak angket DPR terhadap KPK menyatakan, sejak awal, angket dijalankan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan 1 DPR guna mening-

katkan kinerja KPK dan mendorong kerja sama antarlembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto melalui rilis media menyatakan, partainya tak berada di posisi meminta pembubaran atau pembekuan KPK. Pernyataan Hasto ini untuk meluruskan pernyataan anggota panitia angket dari Fraksi PDI-P, Henry Yosodiningrat, terkait usulan pembekuan sementara KPK. "Partai tidak berada di posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Hasto.

Sebelumnya, menurut Henry, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama. "Maka, jika perlu, untuk semen-

tara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dahulu," kata Henry (Kompas, 9/9).

Sinergi

Secara terpisah, pimpinan Polri dan KPK akan terus meningkatkan komunikasi untuk mengatasi sejumlah masalah di antara kedua lembaga penegak hukum itu. Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, Polri tidak akan proaktif terhadap sejumlah usulan panitia angket terkait masa depan peran dan tugas KPK. Polri pun tidak akan mencampuri upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang terus dilakukan KPK.

"Khusus KPK, Polri ingin sinergi Polri dengan KPK semakin baik di masa mendatang," ujar Tito.

Terkait dua laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan penyidik KPK, Novel

Baswedan, oleh anggota Polri, yaitu Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman dan Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Komisaris Besar Erwanto Kurniadi, Tito mengatakan, permasalahan itu telah dibahas dalam pertemuan antarpimpinan.

Tidak hanya Kepala Polri, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin juga telah menemui komisioner KPK membahas dua laporan itu. Dalam pertemuan itu, kata Tito, kedua pemimpin lembaga berupaya mencari solusi yang adil.

"Mekanisme melalui pertemuan telah kami lakukan untuk menyelesaikan sejumlah masalah. Kami sudah beberapa kali bertemu untuk melihat solusi yang baik, win-win solution," ujar nya.

(INA/SAN/*)





Original Post

Golkar Novanto Akan Penuhi Panggilan

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-9-10

Golkar Novanto Akan Penuhi Panggilan

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kemungkinan besar akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Senin (11/9). Berbagai proses hukum yang tengah dijalani Novanto tidak akan memengaruhi operasional dan kinerja partai.

Konfirmasi kehadiran Novanto disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di sela-sela Pendidikan dan Pelatihan Komunikator Nasional Partai Golkar, Sabtu (9/9), di Jakarta. Menurut Idrus, Novanto selama ini telah akomodatif dan kooperatif terhadap proses hukum yang disangkakan kepadanya.

Hal itu ditunjukkan dengan memenuhi panggilan sebagai saksi kasus dugaan korupsi KTP-el, baik dalam proses penyidikan di KPK maupun saksi pada persidangan perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Idrus sempat mendampingi Novanto dalam pemeriksaan di KPK itu. Idrus meng-

ungkapkan, dirinya telah menerima informasi bahwa surat panggilan pemeriksaan itu telah diterima Novanto.

"Saya pastikan Pak Novanto, kalau tidak ada apa-apa, akan hadir. Dia sangat akomodatif terhadap proses hukum, selama ini juga hadir dalam pemeriksaan di KPK," kata Idrus.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah mengirim surat panggilan kepada Novanto pada pekan lalu untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el.

KPK, lanjut Febri, saat ini sudah mengantongi semakin banyak- bukti korupsi proyek KTP-el. "Sejak Juli sampai dengan sekarang, kan, buktinya sudah jauh lebih kuat Kami sudah periksa lebih dari 110 saksi untuk tersangka SN. Penggeledahan juga cukup banyak kami lakukan. Bukti baru kami dapatkan di penggeledahan itu, termasuk bukti-bukti yang belum ada di kasus Irman dan Sugiharto," kata Febri.

Jadwal pemeriksaan Novanto sebagai tersangka hanya sehari

sebelum sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Novanto mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan statusnya sebagai tersangka.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan Novanto ditahan KPK, Idrus menegaskan, situasi itu tidak akan mengganggu situasi internal partai. Ia menjelaskan, dirinya dan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid akan menjalankan tugas-tugas kepartaian andai Novanto ditahan. "Meskipun ketua umum mengalami situasi tertentu, tata kerja kami tidak akan terganggu," katanya.

Wakil Sekjen Partai Golkar Tb Ace Hasan Syadzily menambahkan, Partai Golkar akan menunggu dinamika proses hukum yang tengah berjalan sebelum menentukan kebijakan terkait posisi ketua umum.

(SAN)





Original Post

Presiden Didesak Tegur Menteri Yasonna Laoly

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2017-9-10

Presiden Didesak Tegur Menteri Yasonna Laoly

Kendati putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) sudah jelas menguatkan hasil Muktamar Jakarta, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) belum juga merespon dengan mencabut Surat Keputusan (SK) Romahurmuziy dan menerbitkan SK Djan Faridz.

UNTUK itu. Presiden Jokowi selaku pemimpin pemerintahan untuk memanggil dan menegur Yasonna Laoly karena mengabaikan kewajiban hukum dari putusan PK MA dan Mahkamah Partai PPP.

Demikian desakan yang dilontarkan bekas hakim MK, Arsyad Sanusi saat diwawancarai Rakyat Merdeka, pekan kemarin. Kata Arsyad, kasus dualisme kepengurusan di PPP jika dilihat dari fakta hukum dan keputusan hukum yang ada, sebenarnya sudah usai dengan sahnya kepengurusan hasil Muktamar Jakarta.

Namun, fakta hukum diabai-

kan oleh Menkumham sebagai pihak yang bertanggungjawab mengeluarkan SK bagi partai politik. Untuk itu, jika merunut pada proses yang ada dan jika Menkumham tetap tidak merespon maka dimungkinkan PTUN memanggil Presiden, karena nanti finalnya pada Presiden.

"Kalau permohonan Mahkamah Partai PPP tidak direspon oleh Menkumham, maka, ujung-ujungnya nanti proses tindakan hukum selanjutnya tata usaha negara sampai Presiden. Presiden harus menegur Menkumham, karena itu kewajiban hukumnya," ungkap Arsyad meyakinkan.

Terlepas dari kasus politik yang ada, ujar Arsyad, jangan campurkan masalah hukum dengan politik yang berkembang saat ini. Dalam arti, jika pemerintah khususnya Menkumham taat pada hukum yang berlaku maka Putusan PK MA harus dihormati, putusan Mahkamah Partai harus hormati.

"Harusnya Menteri Yasonna mencabut SK Romy dan menerbitkan SK baru, itu jika taat pada hukum, tapi yang ada mengabaikan kewajiban hukum."

Menjadi kewajiban hukum bagi pejabat negara untuk melaksanakan kewajiban hukumnya. Sebab Mahkamah Partai sebagai keputusan tertinggi dalam AD/ ART dikuatkan dengan putusan PK MA.

Diterangkan dia, dengan penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor M.HH-03.

AH. 11.Ol. Tahun 2016 dimaksud, Menkumham telah mengabaikan hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jakarta yang telah memilih kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah pimpinan H. Djan Faridz selaku Ketua Umum, periode 2014-2019.

Menteri Hukum dan HAM telah mengabaikan keabsahan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta yang diadakan berdasarkan Putusan Mahkamah Partai DPPPPPNomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014.

Yasonna telah mengabaikan otoritas suatu Mahkamah Partai Politik yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, sebagaimana dimaksud Pasal 32.

ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Hal keabsahan dan otoritas suatu Mahkamah Partai Politik juga dirujuk dalam pertimbangan hukum (ten aanzien van het recht) Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 79/PK/Pdt.Sus-Parpol/2016, tanggal 12Juni2017 (= halaman 121).

Dilanjutkan, bahwa 2 SK yang di keluarkan oleh Menkumham itu semuanya mendasarkan legal basik dalam putusan MA 504 yang tidak ada dalam amar putusan Aquo, yang mana dalam pertimbangan SK 03 tersebut Menkumham berdalih dalam pertimbangannya bahwa Alasan dokumen pendaftaran Djan Faridz belum lengkap faktanya sudah sudah dilengkapin ada bukti-bukti dokumentasi untuk mengisi kekosongan pengurus PPP.

ren





Original Post

Pegawai BPR Lampung Divonis 2,5 Tahun Bui

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-10

Pegawai BPR Lampung Divonis 2,5 Tahun Bui

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Lampung menghukum penjara dua tahun enam bulan pada pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lampung, Nur Hasanah. Majelis hakim menilai, terdakwa terbukti melakukan penggelapan dana milik bank.

Ketua majelis Hakim Novian Saputra menilai terdakwa melakukan penggelapan uang setoran milik pegawai Kecamatan Gunungsugih sejak tahun 2014 hingga 2016.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama dua tahun enam bulan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi," sebut Hakim Novian di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.

Selain itu, terdakwa juga diharuskan membayar pidana denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan penjara. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp66 juta.

"Jika terdakwa tidak membayar, diganti dengan kurungan penjara selama satu tahun tiga bulan," sebut hakim.

Kendati demikian, putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Nur Hasanah dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan.

Majelis menyatakan, Nur Hasanah terbukti melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20

Tahun 2001.

Sementara Jaksa Penuntut Umum Guntoro Janjang, mengatakan pihaknya akan pikir-pikir atas putusan tersebut. Guntoro beralasan, tim jaksa harus berkonsultasi lebih dahulu dengan pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya. Sedangkan Nur Hasanah, mengaku pihaknya menerima putusan tersebut.

Korupsi ini bermula ketika Nur Hasanah menjabat sebagai bendahara Kecamatan Gunungsugih pada periode 2014-2016. Ketika itu, Kecamatan Gunungsugih menjalin kerja sama dengan BPR-Syariah (BPR-S) Rajasa, bank milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

"Sebanyak 20 pegawai kecamatan mengajukan pinjaman ke BPR-S Rajasa dengan besaran bervariasi Rp5 juta hingga Rp30 juta. Pembayaran pinjaman dilakukan bertahap dengan cara dipotong gaji oleh bendahara" kata jaksa Guntoro.

Ternyata, lanjut Guntoro, Nur Hasanah selaku bendahara yang sudah memotong gaji pegawai kecamatan tidak menyetorkan uang para pegawai ke BPRS Rajasa sebesar Rp86 juta. Selama proses penyidikan, Nur Hasanah menitipkan uang pengganti kerugian Rp20 juta sehingga total kerugian negara sebesar Rp66 juta.

"Selama proses pembayaran yang dilakukan para pegawai Kecamatan Gunungsugih, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BPR Syariah," katanya.

byu





Original Post

Hakim Yang Bermasalah, Kok UU KPK Yang Direvisi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-10

Hakim Yang Bermasalah, Kok UU KPK Yang Direvisi

KOALISI Pemantau Peradilan menilai. Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT-KPK) terhadap hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu Dewi Suryana dan Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan menambah deret panjang daftar penegak hukum yang tersangkut korupsi.

Anggota Koalisi yang juga peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Ara-dila Caesar mencatat, sudah tujuh hakim Tipikor yang dijerat kasus korupsi. Kondisi ini menunjukkan penegak hukim kian sulit diandalkan dalam memberantas korupsi dan mengindikasikan lembaga pengadilan sangat rentan melakukan praktik korupsi.

Kerentanan tersebut, menurutnya, terjadi karena model pengawasan hakim tidak dibangun dengan ketat bahkan cenderung tanpa pengawasan. "Selain itu hal ini juga mengindikasikan buruknya proses pembinaan hakim. Mahkamah Agung gagal menanamkan nilai integritas pada hakim melalui proses pembinaan," katanya.

Menurut Aradila,tertangkapnya hakim yang melakukan korupsi menunjukkan Mahkamah Agung (MA) tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong perbaikan di lembaga peradilan. MA justru terkesan membiarkan

tanpa melakukan perubahan yang signifikan. Di sisi lain, Aradila menyayangkan Ikatan Hakim Indonesia yang justru mendukung revisi Undang-Undang KPK.

"Sikap ini sangat disayangkan karena dapat ditafsirkan sebagai semangat yang tidak mendukung kerja pemberantasan korupsi," imbuhnya.

Aradila menambahkan, sangat ironis hakim tipikor yang seharusnya mengadili perkara korupsi justru menjadi bagian pelaku yang melakukan korupsi. Karenanya perlu ada evaluasi mendalam terkait kinerja Pengadilan Tipikor.

"Selain itu harus pula mengevaluasi proses rekrutmen dan pembinaan hakim. Apakah proses rekrutmen telah dapat menjaring hakim tipikor yang memiliki integritas. Serta apakah pembinaan hakim berhasil menanamkan nilai integritas kepada hakim,khususnya hakim tipikor," terangnya.

Aradila menandaskan evaluasi harus dilakukan untuk memetakan wilayah yang rawan penyelewengan hakim atau panitera. Hal ini harus dilakukan dengan bekerja sama dengan KPK, Komisi Yudisial dan juga melibatkan pemerintah.

"Merumuskan strategi pembenahan pengadilan adalah sebuah keharusan jika tidak ingin ada hakim yang ditangkap karena korupsi," beber Aradila.

byu





Original Post

Diduga, Suap Ini Bukan Yang Pertama

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-10

Diduga, Suap Ini Bukan Yang Pertama

KPK memeriksa tersangka Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (PP-PN) Jakarta Selatan Tarmizi. Fokus pemeriksaan berkaitan dengan asal-usul cek dan dana suap Rp 425 juta yang diterima tersangka.

Kepala Biro (Karo) Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan, pemeriksaan tersangka Tarmizi dilakukan untuk kedua kalinya. "Pemeriksaan kali ini bertujuan mengklarifikasi keterangan saksi-saksi, doku--men, serta alat bukti lainnya," katanya.

Hal paling krusial yang menjadi agenda penyidik, antara lain, bagaimana teknis penerimaan suap penanganan perkara dilakukan. Selebihnya, penyidik berupaya mendapat kepastian seputar siapa pihak yang memberikan dana suap tersebut.

Diklarifikasi, kenapa tersangka Tarmizi sempat mengembalikan cek Rp250 juta yang disampai-

kan oleh tersangka pengacara PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) Achmad Zaini, Febri menyatakan, pada penjelasan sebelumnya tersangka menyatakan bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan. "Pengembaluan cek dilakukan karena tak bisa dicairkan."

Selanjutnya, menjawab pertanyaan apakah hal itu hanyalah dalih tersangka yang kuatir atau takut upaya mencairkan cek terendus penegak hukum, Febri belum mau menjabarkan. Yang jelas, begitu cek dikembalikan pada Achmad Zaini, tersangka Achmad Zaini pun langsung mencairkan cek tersebut dan cek lainnya senilai RplOO juta.

Setelah itu. Akhmad Zaini memasukkan uang tersebut ke rekening BCA miliknya. "Kemudian dia melakukan transaksi pemindahbukuan antar rekening BCA di Bank BCA Ampera dari rekening milknya ke rekening TJ

sebesar Rp 300 juta."

Febri menduga, suap sebesar Rp 300 juta ini bukan yang pertama kali diterima Tarmizi dari Achmad Zaini. Sebelumnya, Achmad Zaini juga sudah dua kali memberikan suap kepada Tarmizi melalui transfer antar-rekening BCA ke rekening saksi Teddy Junaedi sebesar Rp25 juta dan RplOO juta sejak Juni 2017.

"Diduga total penerimaannya Rp425 juta," katanya.

Untuk itulah, sambung dia, penyidik perlu mengorek keterangan Tarmizi seputar penyerahan-uang dari saksi Teddy Junaedi kepadanya. Termasuk, bagaimana hubungan maupun peranan saksi Teddy Junaedi dalam kasus ini. Terlebih, saksi ini berprofesi sebagai office boy.

"Bagaimana pegawai honorer itu bisa memiliki akses terhadap penanganan perkara yang nota bene menjadi tanggungjawab Panitera Pengganti.

Sehari sebelumnya, KPK sempat memeriksa dua saksi. Keduanya adalah General Manager PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) Rachmadi Satriya Permana serta Manajer Keuangan dan SDM PT ADI, Isnaini Rohmawati.

Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tarmizi. Febri yang diminta menjelaskan, apakah kedua saksi diminta memaparkan teknis persiapan dana suap penanganan perkara PT ADI, lagi-lagi menolak menguraikan materi pemeriksaan secara detil.

Diketahui, perkara korupsi terkait suap-menyuap penanganan perkara ini terjadi ketika tersangka Tarmizi menangani perkara perdata antara PT Eeastem Jason Fabrication Service (EJFS) selaku penggugat versus PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) selaku tergugat.

Terkait kasus tersebut, KPK telah menetapkan tiga tersangka, masing-masing tersangka ialah Achmad Zaini, Tarmizi, dan Direktur Utama PT ADI, Yunus Nafik. Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah menggeledah lima lokasi antara lain rumah tersangka Yunus Nafik, rumah saksi, kantor PT ADI di Sidoarjo Jawa Timur, ruang kerja tersangka Tarmizi di kantor PN Jakarta Selatan, dan rumah tersangka Tarmizi di daerah Depok, Jawa Barat.

Diduga, suap Rp 425 juta dari Achmad Zaini digelintorkan agar PN Jakarta Selatan menolak gugatan perdata yang diajukan PT EJFS Ltd pada PT ADI. Gugatan diajukan atas pertimbangan adanya cedera janji atau wanprestasi oleh PT ADI yang tak menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat senilai 7,6 juta dollar Amerika dan 131 ribu dollar Singapura.

gpg





Original Post

KPK Korek Dugaan Keterlibatan Tiga Hakim PN Jakarta Selatan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-10

KPK Korek Dugaan Keterlibatan Tiga Hakim PN Jakarta Selatan

KPK mengkonfrontir keterangan tiga tersangka kasus suap jual-beli putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Penyidik juga mengklarifikasi keterangan tiga hakim dan satu Panitera Pengganti (PP).

KEPALA Biro Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan, jajarannya sedang menghimpun bukti-bukti seputar mekanisme pengambilan putusan perkara gugatan perdata terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI).

"Penyidik ingin memastikan bagaimana perkara gugatan perdata itu didaftarkan, diproses hingga tahap pengambilan putusan" katanya.

Oleh sebab itu, penyidik merasa perlu memeriksa saksi-saksi dari lingkup majelis hakim maupun PP yang menangani perkara. "Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tiga hakim dan satu orang Panitera pengganti. Saat ini, kesaksian empat orang tersebut masih dipelajari penyidik.

Tiga hakim yang sudah men-

jalani pemeriksaan antara lain, Djoko Irwanto, Darwanto, dan Agus Widodo. Satu PP PN Jakarta Selatan yang ikut diperiksa, Jumat (8/9) lalu ialah I Gede Ngurah Arya Winarya.

Saksi-saksi itu merupakan orang yang menangani perkara gugatan perdata Eastern Jason Fabrication Service Pte Ltd terhadap PT ADI. Pada kasus ini. Eastern menggugat PT ADI dengan meminta ganti rugi se-nilai 7,6 juta dollar Amerika dan 131 ribu dollar Singapura.

Namun saat perkara bergulir di pengadilan, PP PN Jakarta Selatan Tarmizi tertangkap tangan menerima suap dari kuasa hukum PT ADI yakni Akhmad Zaini. Diduga, suap senilai Rp425 juta diberikan kepada Tarmizi dengan

tujuan agar hakim mengabulkan gugatan rekonvensi PT ADI.

"Ini sedang didalami, apakah hakim-hakim itu benar-benar mengetahui suap yang berkaitan dengan perkara tersebut atau tidak," ucapnya.

Ditambahkan, KPK berupaya menggali informasi dari hakim-hakim seputat pengambilan keputusan dalam rangkaian persidangan kasus tersebut.

Meski demikian, bebernya, KPK belum menemukan indikasi adanya keterlibatan hakin-hakim dalam kasus suap yang melibatkan PP PN Jakarta Selatan Tarmizi. "Sejauh ini belum ada dugaan keterlibatan hakim-hakim. Kita masih kembangkan hasil pemeriksaannya."

Demikian pula ketika diminta menjabarkan apa peranan saksi PP PN Jakarta Selatan I Gede Ngurah Arya Winarya, Febri menolak menguraikan substansi pemeriksaan secara spesifik. Intinya, lanjut dia, pemeriksaan saksi-saksi hakim dan PP itu berhubungan dengan penan-

ganan perkara sekalugus adanya informasi seputar pergantian majelis hakim.

"KPK masih fokus pada persoalan pemberian suap," sergahnya.

Selebihnya, Febri memastikan, untuk percepatan proses pemberkasan perkara tersangka, penyidik telah mengkonfrontir keterangan tiga tersangka kasus ini. Dinyatakan, tersangka Tarmizi sudah diperiksa untuk tersangka Akhmad Zaini dan tersangka Direktur Utama PT ADI Yunus Nafik. Tersangka Yunus Nafik juga diperiksa untuk tersangka Tarmizi.

Selanjutnya, pada kesempatan konfrontir yang dilakukan Jumat (8/9), KPK memeriksa tersangka Akhmad Zaini untuk tersangka Yunus Nafik.

"Masing-masing tersangka diperiksa dalam kapasitas saksi untuk tersangka lainnya." Tapi begitu disinggung mengenai hasil konfrontir keterangan tersebut, Febri mengaku belum memperoleh keterangan tambahan.

Saat diklarifikasi, apa benar

upaya konfrontir dilaksanakan untuk menyingkap asal-usul dana suap serta skenario pemberian cek yang sebelumnya diterima tersangka Tarmizi, lagi-lagi Febri minta waktu untuk menanyakan hal tersebut pada penyidik terlebih dahulu. "Nanti akan ditanyakan lebih dulu pada penyidik," tuturnya.

Diketahui, kasus ini mencuat ketika KPK menangkap PN Jakarta Selatan, Tamrizi dan Kuasa Hukum PT ADI, Akhmad Zaini, di PN Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2017. Tiga orang lain yang saat itu ikut ditangkap waktu itu adalah Teddy Junaedi, office boy PN Jakarta Selatan; Fajar Gora, kuasa hukum PT ADI; dan Solihan, supir rental yang disewa Akhmad.

Penyidik pun menyita uang suap Rp425 juta yang diberikan melalui transfer bank dari rekening pribadi Akhmad Zaini dalam tiga kesempatan. Diduga, total dana suap yang awalnya disepakati kedua belah pihak adalah Rp400 juta.

gpg





Original Post

Pidana Perdata Kasus First Travel Bisa Bersamaan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2017-9-10

Pidana Perdata Kasus First Travel Bisa Bersamaan

MESKI ditangani dua institusi hukum yang berbeda, kasus First Travel bisa berjalan bersama-sama. Hal ini ditegaskan pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar.

Menurutnya, kasus pidana ditangani Polri. Sedangkan untuk perdata ditangani pengadilan. Abdul menambahkan, dalam kasus pidana, barang bukti yang kuat dalam perkara ini adalah laporan para korban. "Selain itu, ada aset. Kedudukan aset dalam kasus pidana, statusnya sebagai barang bukti," ujar Abdul.

Namun, lanjut Abdul, penanganan dari dua institusi tersebut tidak akan saling mengganggu. Malahan, hal tersebut justru bisa berkesinambungan. "Semua bisa berjalan, aset itu hanya berstatus barang bukti yang bisa digunakan jika diperlukan proses perdata," imbuhnya.

Terkait keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), pengacara jamaah korban First Travel Rieski Rahmadiyansah menyesalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan PKPU. Putusan yang bisa berujung pada pemailitan itu, dianggap merugikan jamaah.

"Putusan ini membunuh mimpi jamaah yang masih berharap diberangkatkan ke Tanah Suci," sesalnya.

Putusan hakim memberi

tenggat 270 hari kepada First Travel untuk mengembalikan uang agar terhindar dari pemailitan. Menurutnya, jamaah tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut.

"Jamaah tidak punya legal standing mengajukan gugatan tersebut. Kenapa bisa dikabulkan? Dalam praktik hukum, gugatan PKPU lazimnya digunakan untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang antara kreditur dan debitur," tegasnya.

Dampak dari putusan itu, kata Rieski, First Travel bisa dipailitkan dan kesempatan para anggota jamaah untuk berangkat umrah hilang. Kerugian yang dialami jamaah, nantinya hanya akan diganti dari hasil lelang aset.

"Nilai ganti ruginya itu pasti menyusut banyak. Apalagi, setelan dipotong kewajiban kepada kreditur, denda, gaji pegawai, dan biaya kurator," urainya.

Rieski menilai, penyelesaian masalah jamaah, tak bisa dilepaskan dari peran pemerintah, khususnya Kementerian Agama, yang telah mencabut izin operasi First Travel sejak 1 Agustus lalu. Dia dan para anggota jamaah berencana menggelar aksi nasional setelah Menteri Agama pulang dari Tanah Suci.

"Kami masih menunggu itikad baik dari kementerian untuk menyelesaikan masalah ini," tuntasnya.

pyb





Original Post

Komisi Yudisial Pembinaan Hakim Di MA Tidak Jalan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2017-9-10

Komisi Yudisial Pembinaan Hakim Di MA Tidak Jalan

KOMISI Yudisial (KY) menyesalkan adanya aparat penegak hukum yang kembali terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini merupakan bukti bahwa sistem pengawasan di Mahkamah Agung (MA) tidak berjalan baik.

Hal itu dikatakan Juru bicara KY Farid Wajdi, Jakarta. Menurut Farid, para aparat hukum yang terciduk KPK tak bisa lagi disebut "oknum" lantaran kejadian terus berulang. Rentang waktunya pun tidak terpaut jauh. Ia menilai pimpinan MA perlu melakukan bersih-bersih dan pembenahan internal.

Farid mengingatkan, satu bulan lalu, KPK juga telah menangkap panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi. Berdasarkan catatan KY, terdapat 28 aparat pengadilan (hakim, panitera, dan pegawai lainnya) yang terjaring operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penyebabnya bukan lagi karena oknum. Tapi ada sistem pembinaan yang tidak berjalan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Ada sistem pembinaan yang tidak jalan di MA," ujarnya.

Berdasarkan catatan KY pada 2016, terdapat 28 orang aparat pengadilan dari berbagai unsur jabatan yang ditangkap KPK, mulai dari hakim.

panitera, maupun pegawai pengadilan.

Fakta ini, lanjut Farid, membuktikan bahwa sistem pengawasan MA terhadap sekitar 7.600 hakim dan 22.000 aparatur pengadilan serta 840 pengadilan tidak berjalan dengan baik.

KY berharap Pimpinan MA serius melakukan upaya bersih-bersih dan pembenahan internal lembaganya. Sebab, jika terus berulang, citra MA yang akan tercoreng dan publik semakin tak percaya.

"MA harus mampu meyakinkan dirinya dan publik bahwa perbuatan merendahkan profesi dan lembaga peradilan adalah perbuatan tercela dan juga biang pengkhianatan yang mesti dicari jalan keluarnya," kata Farid.

Diketahui, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang, termasuk hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (6/9) malam. Ketujuh orang tersebut ditangkap di Bogor dan Bengkulu.

"Benar OTT kita lakukan mulai dari kemarin malam di Bengkulu dan Bogor. Jadi ada sejumlah pihak yang kita amankan. Ada sekitar tujuh orang dari informasi yang kita dapatkan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, kemarin.

qar





Original Post

Kapolri Minta Lembaga Negara Tak Berbenturan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2017-9-10

Kapolri Minta Lembaga Negara Tak Berbenturan

JAKARTA Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara terkait polemik Pansus Hak Angket DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia memandang perlu ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua lembaga negara itu.

Mantan Kapolda Papua tersebut menyatakan, Polri menghormati dua lembaga, baik KPK maupun DPR. Polri tidak ingin berbenturan dengan lembaga mana pun, termasuk KPK. "Polri inginnya sinergi," jelasnya di Jakarta kemarin.

Tentunya, lanjut dia, saat ada masalah antarlembaga, perlu ada pertemuan dengan unsur pimpinan. Pada Polri, bila ada masalah, Wakapolri Komjen Syafruddin ketemu dengan pimpinan KPK. "Pertemuan itu untuk melihat adanya win-win solution? imbuhnya.

Dia juga menyinggung penyidik KPK yang terbelah. Menurut dia, masalah tersebut sebenarnya berkaitan dengan internal KPK. Namun, Polri berharap semua pimpinan KPK bisa menjadi orang tua untuk semua penyidik. "Bisa menjadi bapak dan ibu untuk semua anak-anak (penyidik) kita," terangnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, langkah Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman yang melaporkan Novel Baswedan merupakan masalah personal "Seseorang melaporkan orang yang dirasa merugikannya," tuturnya.

Saat ini akan ada sejumlah saksi yang dipanggil terkait laporan tersebut. Baik dari pelapor maupun penyidik lain yang mengerti masalah itu. "Polda Metro yang menangani ini," jelas jenderal

Tito Karnavian

berbintang satu tersebut.

Apakah mungkin dilakukan mediasi antar keduanya? Dia menerangkan, itu merupakan masalah hukum. Adakah mediasi atau tidak tentu diserahkan kepada yang berkaitan.

Sementara itu, Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, laporan antar penyidik KPK tersebut tentu akan ditelaah untuk mer. asrikan layak ditindaklanjuti atau tidak. "Kalau tidak layak, tentu tidak dilanjutkan," papar mantan Kalemdikpol tersebut Walau sudah ada surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), belum tentu terdapat pidana dalam kasus tersebut. "Jangan berkesimpulan dulu," tegasnya.

Menurut dia, seharusnya masalah tersebut diselesaikan di internal KPK. "Masalah ini domain KPK, Aris dan Novel itu penyidik KPK. Bukan anak buah Kapolri," tuturnya. Sebelumnya, Dirdik KPK Brigjen Aris Budiman melaporkan Novel atas dugaan pencemaran nama baik. Bukan hanya itu, Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Wadir Tipikor) Bareskrim Kombespol Erwanto Kurniadi juga melaporkan Novel atas dugaan yang sama.

(idr/clO/old)





Original Post

Hakim PN Bengkulu Ditangkap, Pengawasan Peradilan Kembali Jadi Sorotan

Media Online kompascom
2017-09-10

JAKARTA, - Penangkapan hakim pada Pengadilan Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana, dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Hendra Kurniawan, dinilai dapat terjadi karena lemahnya pengawasan peradilan.

Secara kelembagaan atau fungsional, pengawasan menjadi tanggung jawab Badan Pengawasan pada Mahkamah Agung (Bawas MA). Namun, pengawasan itu menjadi satu persoalan krusial.

Peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Liza Farihah menjelaskan, ada ratusan satuan kerja yang terdiri dari hakim, panitera, dan pegawai pengadilan lainnya yang harus diawasi oleh Bawas MA.

"Bawas yang letaknya di pusat dengan sumber daya manusia dan anggaran terbatas, diminta untuk mengawasi hampir 900 satuan kerja, tentu bukan pekerjaan mudah," kata Liza saat dihubungi, Sabtu (9/9/2017).

"Apalagi yang diawasi bukan hanya perilaku, melainkan seluruh bidang mulai dari administrasi perkara, administrasi persidangan, keuangan, dan lainnya," ujar dia.

Di sisi lain, lanjut Liza, terkait pengawasan dikenal juga istilah pengawasan melekat. Pengawasan ini dilakukan oleh atasan kepada bawahan secara rutin, baik berupa tindakan preventif maupun represif.

Pengawasan melekat sudah diatur dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 8/2016.

"Bila (pimpinan) tak melakukan pengawasan dengan baik, maka akan dikenakan sanksi," kata Liza.

Namun demikian, menurut Liza, dalam penerapannya selama ini pengawasan melekat sangat kurang tertib. Padahal, pengawasan dari atasan kepada bawahannya ini menjadi penambal dari pengawasan fungsional.

"Untuk kasus OTT Bengkulu ini, Ketua PN Bengkulu dinonaktifkan. Menurut saya, ini erat kaitannya dengan implementasi Perma ini," kata Liza.

Sementara, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi menyampaikan, berdasarkan catatan KY sejak 2016 hingga kini, terdapat 28 orang aparat pengadilan dari berbagai unsur jabatan yang ditangkap KPK, mulai dari hakim, panitera, maupun pegawai pengadilan.

Satu bulan lalu, KPK juga telah menangkap panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi.

Menurut KY, kata Farid, sebagai induk dari lbaga peradilan maka MA perlu selalu mengambil langkah-langkah tegas atas setiap pelanggaran yang dilakukan aparat pengadilan.

Misalnya seperti yang dilakukan MA atas kasus suap hakim dan panitera di PN Bengkulu, yakni menonaktifkan sementara Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Kaswanto. Dengan demikian, pelanggaran-pelangaran dapat ditekan.

"Model sanksi yang demikian jadi pelajaran bagi pihak lain agar senantiasa tidak bosan melakukan pembinaan sekaligus memberi keteladanan dalam melakoni profesinya," kata Farid saat dihubungi, Jumat (8/9/2017).

KPK menangkap hakim anggota Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Dewi Suryana, panitera pengganti di PN Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan, dan seorang PNS bernama Syuhadatul Islamy, di Bengkulu pada Rabu (6/9/2017) pukul 21.00 WIB.

Kemudian, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dewi Suryana dan Hendra Kurniawan diduga menerima suap dari Syuhadatul Islamy. Diduga, suap tersebut diberikan Syuhadatul guna memengaruhi putusan hakim.
Kompas TV Ini Hasil Survei Anti Korupsi Tahun 2017

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Korupsi hakim PN Bengkulu

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/10/06422221/hakim-pn-bengkulu-ditangkap-pengawasan-peradilan-kembali-jadi-sorotan



Original Post

Larang Motor Melintas di Jalan Protokol

Media Cetak Jawa Pos Halaman 25
2017-9-10

Larang Motor Melintas di Jalan Protokol

Keputusan Pemprov DKI membatalkan uji coba pembatasan motor di ruas Jalan M.H. Thamrin- Sudirman diapresiasi masyarakat. Terutama pengguna motor. Namun, pengendara roda dua belum bisa tenang. Mengapa?

TAK lama setelah Pemprov DKI

mengumumkan pembatalan uji coba pembatasan motor di ruas Jalan M.H. Thamrin-Sudirman, publik dikejutkan oleh salinan Peraturan Gubernur (Pergub) DM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik. Mengapa terkejut? Sebab, pergub yang disetujui pada 8 Maret 2017 tersebut diketahui publik melalui anggota Komisi B DPRD DKI pada Kamis (7/9).

Pergub itulah yang mengatur pembatasan motor di ruas Jalan M.H. Thamrin-Sudirman. Pergub tersebut memperbarui pergub sebelumnya. Yakni, Pergub Nomor 195 Tahun 2015 dan Pergub Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas* Sepeda Motor.

Pemprov seolah membiarkan publik bertanya-tanya mengenai pergub yang seharusnya menjadi payung hukum pembatasan motor di Jalan M.H. Thamrin- Sudirman. Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Matthew Michele Lenggu menyayangkan sikap Pemprov DKI yang seakan-akan menyembunyikan pergub itu dari publik. Padahal, masyarakat berhak tahu sehingga bisa ikut mempelajari dan mengkaji.

"Kalau disembunyikan, artinya, saat pembuatan pergub tersebut, pemerintah tidak melibatkan masyarakat. Saya pun baru tahu pergub ini dari kawan-kawan aktivis," kata Matthew kemarin (9/9).

Pria berkacamata itu menuturkan, hal tersebut menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidajat yang tinggal hitungan minggu. Ini tidak baik bagi pemerintahan, seperti sembunyi-sembunyi. Seharusnya, pemerintah melibatkan masyarakat atau melakukan public hearing. Pemerintah harus menyerap aspirasi masyarakat, terutama pengguna motor, sebelum membuat pergub ini, ucap Matthew.

Menurut dia, meski terkesan ditutup-tutupi, pergub yang lahir pada masa pemerintahan Gubernur DKI Basuki T. Purnama

atau Ahok tersebut tetap memiliki legalitas saat diberlakukan. Namun, kelayakan pergub atau kebijakan tidak hanya dilihat dari legalitas, tetapi juga hal lain. Misalnya, efektivitas pergub dalam mengurangi kemacetan dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembuatan pergub itu. "Tentu, kami akan kaji, baik melalui uji materi di Mahkamah Agung (MA) maupun pengujian di tingkat eksekutif. Kami berharap bisa bertemu dengan pemprov dan meminta mencabut pergub ini karena isinya diskriminatif," tegas Matthew.

Rio Octaviani dari Road Safety Association (RSA) Indonesia menyebutkan, Pergub Nomor 25 Tahun 2017 merupakan pergub tersembunyi. Sebab, masyarakat, khususnya pengendara motor, di Jakarta seolah dibiarkan ndak mengetahui isi pergub tersebut Padahal, mereka menjadi objeknya. Rio mengungkapkan, yang lebih mengejutkan, dalam pergub itu, disebutkan bahwa ada sembilan ruas di Jakarta yang steril dari motor. Poin itu tercantum pada pasal 7. Disebutkan, selain Jalan Sudirman dan Thamrin, ruas jalan lain seperti Medan Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Gatot Subroto, Sisingamangaraja, dan H.R. Rasuna Said terlarang untuk kendaraan roda dua.

Bukan hanya itu, lanjut Rio, di ruas-ruas jalan itu, juga diberlakukan sistem jalan berbayar elektronik. "Mengapa motor tidak boleh lewat? Apakah pengendara motor dianggap tidak mampu bayar untuk melintas di sana? Mau lewat mana lagi pengendara motor kalau Rasuna Said ditutup?" paparnya.

Karena itu, Rio menyatakan, perjuangan Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Motor (Gampar) belum berhenti. Meski aksi damai menolak pembatasan motor di Jalan Thamrin-Sudirman urung dilaksanakan. "Sebab, pergubnya masih ada. Perjuangan kami belum berakhir," tegasnya

, (dod/col/mby)





Original Post

Media