Meski Terus \Diserang\, KPK tak akan Melunak Lawan Korupsi

Media Online republika.co.id
2017-09-11

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan, KPK tidak akan pernah berhenti melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi meskipun banyak tekanan berbagai pihak untuk membekukan KPK.

"Yang pasti KPK tidak akan berhenti. Jangan pernah berpikir tekanan dan serangan akan membuat KPK melunak dalam menangani kasus korupsi," ujar Febri, Ahad (10/9).

Saat ini, sambung Febri, KPK sedang menangani beberapa kasus besar seperti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dan kasus BLBI yang juga merugikan negara lebih dari Rp 3,7 triliun.

"Apakah ada pihak-pihak yang ingin kasus tersebut dihentikan? Jika memang ada, tentu yang paling diuntungkan adalah para koruptor," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jusuf Kalla menilai KPK harus bisa melakukan perbaikan dan menyelesaikan masalah internal. Kalla tak menampik jika desas desus ada perselisihan internal KPK sedang menyeruak.

Namun, Kalla tak mengetahui persis apa persoalan internal KPK. Hanya saja, ia meminta agar persoalan internal KPK bisa selesai.

Kalla menilai, penguatan internal dan kekompakan menjadi modal dan kewajiban yang harus dilakukan oleh KPK. Sebab menurutnya, jika KPK hendak semakin kuat dan besar tidak boleh ada perselisihan internal. Ia juga mengatakan perbedaan pendapat wajar terjadi, namun ia berharap jangan sampai ada perselisihan yang berkepanjangan.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/11/ow2orh-meski-terus-diserang-kpk-tak-akan-melunak-lawan-korupsi



Original Post

Meski Terus \Diserang\, KPK tak akan Berhenti Lawan Korupsi

Media Online republika.co.id
2017-09-11

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan, KPK tidak akan pernah berhenti melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi meskipun banyak tekanan berbagai pihak untuk membekukan KPK.

"Yang pasti KPK tidak akan berhenti. Jangan pernah berpikir tekanan dan serangan akan membuat KPK melunak dalam menangani kasus korupsi," ujar Febri, Ahad (10/9).

Saat ini, sambung Febri, KPK sedang menangani beberapa kasus besar seperti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dan kasus BLBI yang juga merugikan negara lebih dari Rp 3,7 triliun.

"Apakah ada pihak-pihak yang ingin kasus tersebut dihentikan? Jika memang ada, tentu yang paling diuntungkan adalah para koruptor," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jusuf Kalla menilai KPK harus bisa melakukan perbaikan dan menyelesaikan masalah internal. Kalla tak menampik jika desas desus ada perselisihan internal KPK sedang menyeruak.

Namun, Kalla tak mengetahui persis apa persoalan internal KPK. Hanya saja, ia meminta agar persoalan internal KPK bisa selesai.

Kalla menilai, penguatan internal dan kekompakan menjadi modal dan kewajiban yang harus dilakukan oleh KPK. Sebab menurutnya, jika KPK hendak semakin kuat dan besar tidak boleh ada perselisihan internal. Ia juga mengatakan perbedaan pendapat wajar terjadi, namun ia berharap jangan sampai ada perselisihan yang berkepanjangan.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/11/ow2orh-meski-terus-diserang-kpk-tak-akan-berhenti-lawan-korupsi



Original Post

OJK Ungkap Modus Baru Investasi Ilegal

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 15
2017-9-11

OJK Ungkap Modus Baru Investasi Ilegal

BOGOR Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan sepanjang 2017 telah menghentikan kegiatan investasi tidak berizin oleh 44 entitas. OJK pun mengungkapkan ada beberapa modus baru investasi ilegal yang hadir.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, ada investasi uang untuk menawarkan profit sangat tinggi sekitar 30% per bulan. "Jadi seakan-akan seperti perdagangan berjangka, tapi mereka menawarkan imbal hasil yang 30% per bulan tanpa berisiko," kata Tongam saat pelatihan wartawan OJK di Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Selanjutnya investasi emas, tetapi produk emasnya tidak diberikan kepada nasabah. Artinya, produk emas tersebut tetap ditinggal di entitas tersebut. Sementara nasabah memperoleh keuntungan 5% per bulannya. "Kemudian ada investasi perumahan. Jadi mereka memberikan rumah kalau kita membayar Rp6,5 juta. Nah, enam bulan kemudian kita dapat Rp800 juta. Dari mana uangnya? Itu tentu dari merekrut orang," katanya.

Selain itu, ada juga yang membuat dan mengopi laman legal menjadi tidak legal. Seperti contoh, laman perusahaan investasi legal diubah menjadi yang malah menawarkan investasi ilegal. Karena itu, dia pun mengimbau kepada masyarakat agar jangan percaya dengan

investasiyangmemberikan janji diluar batas kewajaran.

OJK juga menegaskan, pemerintah tidak akan menanggung kerugian akibat investasi ilegal karena hal itu tidak ada dasar hukumnya. Menurutnya, terdapat tren di masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal kemudian meminta agar ganti rugi bisa ditangani pemerintah.

"Pemerintah itu tidak akan menalangi uang orang-orang yang investasi ilegal karena ti-dakada dasar hukumnya. Tidak ada regulasi yang mengatur pemerintah mengganti," ujarnya.

Terkait dengan kasus First Travel, menurut dia, semua pihak sebaiknya menghormati dan menungguprosesperadilanyang sedang berjalan. "Bareskrim sudah menyita aset-asetnya sehingga nanti pengembalian asetnya tergantung pada putusan pengadilan nanti," ungkap dia.

Nasabah juga sudah memo-honkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan niaga. Apabila tidak berhasil perdamaiannya, maka First Travel bisa berujungpailit

Satgas Waspada Investasi juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memitigasi risiko kerugian masyarakat dan me-

manggil perusahaan-perusahaan biro perjalanan umrah. "Kita harapkan Kementerian Agama melaksanakan tugas dengan baik. Satgas juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama memitigasi risiko dengan memanggil biro perjalanan umrah," ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan memanggil 11 entitas yang diduga melakukan investasi ilegal. Rencananya 11 perusahaan diduga tidak memiliki izin usaha tersebut akan dipanggil otoritas investasi tersebut untuk dimintai klarifikasi pada 19 September 2017.

"Kami dapat laporan dari masyarakat lewat media sosial, seperti facebook, WhatsApp soal adanya indikasi perusahaan investasi bodong," kata dia.

Tongam menuturkan, ke-11 entitas tersebut menawarkan produk investasi yangberagam, salah satunya adalah money game. "Ada MLM (Multi Level Marketing), tapi tanpa izin. Nanti akan kami analisis lagi, kamilihat. Maka kalau memang dia tidak ada izin dan kegiatannya berpotensi merugikan, kita hentikan. Tanggal 19 kalau dia tidak datang, kita panggil lagi nanti,"katadia.

kunthi fahmar sandy





Original Post

Taksi Online Tetap Perlu Peraturan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 22
2017-9-11

Taksi Online Tetap Perlu Peraturan

SEBULAN berjalan setelah pembatalan Permenhub No26/2017, suasana di jalan raya di mana taksi online dan taksi meter beroperasi masih kondusif. Suasana ini patut disyukuri. Meski demikian, kekosongan peraturan ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Taksi online itu harus diatur. Di negara mana pun, hal itu diatur. Sekarang ini taksi online memang masih bebas, tapi lama kelamaan jika tidak diatur keadaannya menjadi tidak sehat, kata Ellen Tangkudung, Ketua Komisi Hukum dan Humas Dewa Transportasi Kota (DKT) DKI Jakarta, Selasa (5/9).

Menurut Ellen, tidak fair jika taksi meter diatur harus pakai pelat kuning, bayarpajak, dan seterusnya, sedangkan taksi online bebas beroperasi tidak terkena peraturan. Kondisiini, menurutnya, tidak berimbang. Sekarang memang belum terasa dampaknya karena orangmasih melihat taksi online itu membuka kesempatan orang untuk berusaha tanpa aturan yang ketat. Namun, kalau misalnya taksi meter atau taksi konvensional tidak kuat bersaing dan akhirnya mati, para mitra online atau para driver itu juga yangakan rugi karena taksion/me akan memonopoli.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan melalui Pit Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat menyatakan, putusan Mahkamah Agung yangmembatalkan berlakunya Permenhub No 26/2017 sebenarnya juga berdampak pada operator tsksionline. Karena dengan pencabutan peraturan itu, taksiorc/me jadi tidak punya dasar hukum untuk beroperasi. Kemenhub

saat ini tengah menggodok peraturan baru tentang taksi online dengan mengundang masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk juga dari operator-operator taksi online. Waktu yang tersisa untuk menyusun peraturan revisrPermenhub i tu tinggal dua bulan lagi sampai 1 November 2017. "Kita ingin menyelesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya," tegas Hindro Surahmat.

Mengenai peraturan yang baru nantinya, Ellen Tangkudung berharap pemerintah mempersiapkannya jauh lebih baik dengan dukungan tim legal yang andal agar tidak terjadi lagi gugatan yangberujungpadapembatalan peraturan yang telah ditetapkan. Seperti diberitakan sebelumnya, enam orang pengemudi taksi online mengajukan gugatan melalui Mahkamah Agungdan MA akhirnya mengabulkan gugatan mereka karena dinilai Permenhub No 26/2017bertentangan dengan UU Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah serta UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain menyelesaikan persoalan hukum tentang taksi online, menurut Ellen Tangkudung, pemerintah juga harus menyediakan sarana angkutan umum massal yang mencukupi bagi masyarakat. Saya menyoroti alternatif angkutan massal ini hal yang sangat penting. Sebab, kalau tidak ada angkutan massal yang cukup, orang akan memilih angkutan amum kecil, seperti taksi online. "Kalau itu dibiarkan, makin banyak taksi online yang beroperasi dan akhirnya jalanan akan macetpenuh dengan mobil-mobil kecil," tambahnya. wahyu sibarani





Original Post

Ahmad Doli Melawan Keputusan Pengurus Golkar"

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2017-9-11

Ahmad Doli Melawan Keputusan Pengurus Golkar"

JAKARTA - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, akan mengadukan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar yang memecatnya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Doh mengatakan dua nama yang akan diadukan adalah Ketua Umum Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. "Pemecatan saya ini termasuk pelanggaran HAM." kata Doli kepada Tempo, kemarin. Selain mengadu ke

Komnas HAM. kader muda partai berlambang beringin ini terus menggalang dukungan untuk melawan pemecatannya. Ia tengah mengumpulkan sejumlah berkas untuk mengadu ke Mahkamah Partai. Dia menilai pemecatan terhadap dirinya tidak sesuai prosedur. Dia juga sedang mempertimbangkan untuk menggugat ke pengadilan. Doli mencontohkan, dia tidak pernah menerima surat teguran sebelum dipecat. Aturan organisasi juga

menyebutkan pemberian sanksi pemecatan harus didahului dengan investigasi khusus yang melibatkan Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Penasihat untuk menelaah potensi pelanggaran berat yang dilakukan kader. Sedangkan Doli hanya menerima surat peringatan dan surat pemecatan, masing-masing bertanggal 23 Agustus dan 29 Agustus lalu.

Pemecatan diumumkan Idrus Marham pada

30 Agustus, atau sepekan setelah Doli mengadu ke Komisi Yudisial. Doli melaporkan adanya pertemuan antara tersangka korupsi e-KTP, Setya Novanto, dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam sebuah acara disertasi di Surabaya, akhir Juli lalu.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, mengatakan pemecatan Doli tidak pernah dibicarakan di Dewan Kehormatan. Namun ia telah meng-

klarifikasi proses pemecatan Doli kepada Idrus. "Katanya Ketua Umum sudah mendapat persetujuan semua stakeholder" ujar Akbar.

Sekretaris JenderalPartai Golkar, Idrus Marham, mengatakan Doli berhak mengadu ke Komnas HAM dan Mahkamah Partai karena dipecat. "Tapi yang kami lakukan (pemecatan) sudah sesuai aturan."

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, mengatakan

tidak ada pertemuan khusus antara Setya Novanto dan Harta Ali di Surabaya. Menurut dia, Hatta hadir hanya sebagai penguji disertasi Adies Kadir, anggota DPR dari Fraksi Golkar, di Universitas 17 Agustus 1945. "Selaku penguji tentunya duduk di kursi penguji.Tapi undangan untuk Komisi IH datang semua, bahkan dari Komisi Yudisial juga ada yang datang," ujarnya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | A WISNU





Original Post

Berkas Penyidikan Setya Novanto Dikebut

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2017-9-11

Berkas Penyidikan Setya Novanto Dikebut

Penyidik untuk pertama kalinya memeriksa Setya sebagai tersangka korupsi e-KTP hari ini.

Indri Maulidar

indri.maulidar@tempo.co.id

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menuntaskan pemberkasan tersangka megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik {e-KTP), Setya Novanto. Hari ini penyidik akan memeriksa Setya untuk pertama kalinyasejak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juli lalu.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan surat panggilan kepada Setya telah dikirim ke rumah Setya pada Rabu pekan lalu. "Berkas penyidikannya sedang dirampungkan," kata Agus, kemarin.

Setya adalah tersangka keempat dalam perkara dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Dua tersangka pertama-Irman dan Sugiharto, keduanya man-

tan pejabat Kementerian Dalam Negeri -telah dipidana masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara karena terbukti korup

dalam proyek senilai Rp 5,84 triliun ini. Adapun tersangka ketiga, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, kini telah didak-

wa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Setya berulang kali dipanggil

penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Adapun untuk menjerat Setya, KPK sedikitnya telah memeriksa 108 saksi untuk menguatkan bukti keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar tersebut dalam pengaturan perencanaan proyek pada 2010.

Sejumlah nama yang dipanggil tak jauh berbeda dengan daftar saksi dalam berkas perkara Irman, Sugiharto, dan Andi. Latar belakang mereka bervariasi, seperti mantan dan anggota DPR, pejabat dan pegawai Kementerian Dalam Negeri, karyawan badan usaha milik negara, serta pegawai dan petinggi perusahaan swasta-termasuk konsorsium pemenang tender. Belakangan, ada beberapa saksi baru yang dipanggil, antara lain pengacara Elza Syarief dan Rudi Alfonso serta dua notaris, yakni Indah Wahyumukti dan Fedris.

Dalam berbagai kesempatan, termasuk saat

bersaksi di persidangan, Setya menampik tudingan terlibat dalam korupsi e-KTP. Dia juga telah memohon praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangka dirinya oleh KPK. Rencananya, sidang perdana praperadilan digelar Selasa besok.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, berharap Setya hadir dalam pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. "Publik dapat menilai kepatuhan hukum karena surat pemanggilan sudah disampaikan secara patut," kata dia. Febri enggan berkomentar ketika disinggung mengenai kemungkinan KPK menahan Setya seusai pemeriksaan. "Kami bicara pemeriksaan dulu."

Febri memastikan pemeriksaan Setya hari ini tak diintervensi permohonan praperadilan Setya. Begitu juga sebaliknya, kata Febri, sidang praperadilan itu tidak akan menghentikan penyidikan terhadap Setya.

Sekretarisjenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan Setya telah menerima surat panggilan KPK dan berencana memenuhi jadwal pemeriksaan hari ini. "Kalau tidak sakit dan tidak ada halangan apa pun pasti akan hadir," kata Idrus.

Indri Maulidar





Original Post

BOS BERINGIN DI PERKARA E-KTP

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2017-9-11

BOS BERINGIN DI PERKARA E-KTP

Nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah mencuat sejak Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyelidiki dugaan korupsi proyek e-KTP. KPK akhirnya menyimpulkan adanya bukti kuat keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut sebagai tersangka pada 17 Juli lalu. Berikut mi perjalanan Setya dalam kasus tersebut

13 Desember

Setya diperiksa untuk pertama kali sebagai saksi kasus KTP elektronik. Dia dicecar perihal sejumlah pertemuan yang dihadirinya dalam proses pengaturan dan pembahasan proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut

10 Januari

Setya menjalani pemenksaan kedua sebagai saksi kasus KTP elektronik. Sebelumnya, Setya direncanakan menjalani pemeriksaan pada 4 Januan 2017. Namun saat itu dia masih berada di Amerika Serikat

6 April

Setya hadir sebagai saksi dua terdakwa kasus KTP elektronik, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam persidangan tersebut Setya sempat dicecar jaksa KPK soal keberadaan perusahaan bersama pengusaha Andi Narogong.

11 April

KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah Setya ke luar negeri hingga enam bulan. KPK mengklaim pencegahan itu sebagai upaya untuk mempercepat proses pemenksaan kasus KTP elektronik.

14 Juli

Setya menjalani pemenksaan pertama sebagai saksi kasus KTP elektronik dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

wfmmmmmmm

17 Juli

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus KTP elektronik. Setya diduga menyalahgunakan kewenangan dan menenma keuntungan dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut

4 September

Tiga kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana rencananya dilakukan pada 12 September mendatang.

FRANSISCO ROSAHARIANS





Original Post

Pencabutan Sanksi Pulau G Beri Kepastian Hukum

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2017-9-11

Pencabutan Sanksi Pulau G Beri Kepastian Hukum

LANGKAH pemerintah pusat mencabut moratorium proyek reklamasi di Teluk Jakarta sudah tepat. Pencabutan moratorium akan memberikan kepastian hukum kepada para pengembang.

"Moratorium selama ini hanya merupakan keputusan politik, [adi langkah pencabutan itu sudah layak dilakukan karena selama ini tidak memiliki dasar hukum. Ini memang harus diperjuangkan," ujar Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, kemarin.

Apalagi, lanjutnya, Mahkamah Agung (MA) juga telah menolak kasasi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) terkait izin proyek reklamasi Pulau G.

Keputusan MA tersebut telah menjadi landasan hukum yang kuat serta menetap sehingga pemerintah harus mematuhinya. "Ini kan artinya tidak ada permasalahan dalam izin proyek Pulau G. Izin Pulau G sah, jadi serta-merta harus dilanjutkan kembali proyeknya," jelas Irman.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kehutanan telah mencabut moratorium reklamasi pada Pulau C dan D yang dikembangkan PT Kapuk Naga Indah. Pengembang tersebut dinilai telah memenuhi 11 syarat, di antaranya perbaikan amdal dan izin lingkungan, yang ditetapkan KLH untuk melanjutkan rekla-masinya.

Adapun moratorium pembangunan Pulau G dijanjikan pemerintah segera dicabut, selambatnya dalam dua

minggu ke depan. Saat ini PT Muara Wisesa Samudra dalam tahap akhir untuk mendapatkan izin lingkungan sebagaimana syarat dari KLH.

"Mengenai moratorium Pulau G akan kita putuskan pada 20 September 2017. Kita akan cabut (moratorium reklamasi)," tegas Menteri Koordinator Maritim Luhut Panjaitan seusai sidang dengan Menteri KLH dan Gubernur DKI di Kemenko Maritim, Rabu (6/9).

Menurut Gubernur DKI Jakarta Djarot S Hidayat, reklamasi Teluk Jakarta harus dilanjutkan untuk mendorong perekonomian Jakarta. "Di negara mana pun ada reklamasi. Jika proyek ini dihentikan, ya bagaimana dong? Pemerintah akan melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta," tegasnya.

Djarot beralasan keputusan MA yang menolak gugatan sejumlah LSM terkait pembangunan Pulau G semakin memperkuat langkah pemerintah melanjutkan proyek reklamasi. "Keputusan MA sudah inkracht dan ini menjadi dasar pencabutan moratorium Pulau G," imbuh Djarot

(Mal/J-2)





Original Post

Pelamar CPNS Diprediksi Membeludak

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 6
2017-9-11

Pelamar CPNS Diprediksi Membeludak

Pendaftaran Tahap II Dibuka Hari Ini

JAKARTA- Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) gelombang kedua dibuka hari ini. Pelamar untuktahap kedua ini diprediksi membeludak dibandingkan sebelumnya yang mencapai satu juta lebih.

Asasi Manusia (Kemenkum-ham), pemerintah membuka kembali seleksi CPNS di 60 ke-menterian/lembaga dan 1 pemerintah provinsi dengan jumlah formasi mencapai 17.928. Formasi yang diberikan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utarasebanyak500, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk kementerian/lem-baga sebanyak 17.428.

"Untuk dua instansi pendaftar mencapai angka satu juta lebih (1.146.853). Inibisaduakali atau tiga kali lipatnya," ungkap dia.

Ridwan mengatakan, kuali-

Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, peningkatan jumlah pelamar sangat mungkin terjadi karena formasi dan kualifikasi CPNS tahap kedua lebih bervariasi.

"Saya kira akan lebih banyak (pelamar CPNS) dibanding sebelumnya yang hanya dua instansi. Sekarang ada 61 instansi sehingga pilihannya lebih banyak," kata dia saat dihubungi kemarin.

Setelah membuka seleksi CPNS Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan Hak

fikasi pendidikan yang juga lebih bervariasi akan menarik banyak pelamar. Jika sebelumnya hanya disyaratkan pada kualifikasi pendidikan tertentu, kini mular dari SM K sampai jenjang pendidikan strata 2 (S-2) akan ikutambilbagian.

"Lowongan untuk teman-teman SMK akan banyak di instansi seperti Kementerian Perhubungan. Lalu, ada tenaga penyelamat di SAR. Lowongan dosen, lowongan untuk lulusan biologi, sarjana hukum, dan lain-lain," jelas dia.

Selain itu, PNS juga dinilai masihmenjadi salah satupeker-jaan yang banyak diminati masyarakat Indonesia. Sudah bisa diprediksi antusiasmenya akan tinggi. "(PNS) Cukup menjadi favorit, jadi akan banyak peminatnya," ungkap dia.

Lebih lanjut Ridwan menga-takan.sistempendaftaranon/ine

BKN pun diperkuat lagi mengingat pada proses pendaftaran CPNSsebelumnya.haripertama dan kedua merupakan puncak pendaftaran. Pendaftaran dimulai pukul 10.00 di situs httpsJ/sscn.hkn.go.id.

"Kita perkuat lagi. Kita juga

libatkan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara) untuk ikut turun tangan. Termasuk telkom juga sudah standby," ucap dia.

Ridwan menambahkan, dari 61 instansi yang membuka formasi CPNS masih ada yang belum mengunggah persyaratan kepada BKN. Pihaknya kini bekerja agar semuanya bisa tepat waktu.

"Instansiyangbelum upload, maka jelas tidak ada di pendaftaran. Ditunggu dulu. Jika belum, yang penting buat akun terlebih dahulu. Nanti tinggal upload berkas," tutur dia.

Sebelum itu Karo Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Herman Suryatman meminta peminat seleksi CPNS tidak terburu-buru mendaftar. Waktu pendaftaran disediakan

cukup lama sehingga tidak menumpuk pada hari pertama.

"Pendaftaran dibuka pada 11 September 2017dan di tutup pada 25 September 2017. Pelamar hanya bisa melamar di satu formasi," kata dia.

Para pelamar pun diminta lebih cermat dalam mempersiapkan segala yang dipersyaratkan oleh masing-masing instansi. Apalagi, dokumen yang dipersyaratkan setiap instansi berbeda-beda.

Herman juga mengatakan, bagi pelamar yang sudah mendaftar pada CPNS tahap pertama dan gagal bisa berpartisipasi pada gelombang ini. Pelamar yang dinyatakan lolos administrasi di MA dan Kemen-kumham juga diperbolehkan .mendaftar lagi.

Sementara itu, pelamar seleksi CPNS Kemenkumham yang lolos seleksi administrasi

akan menjalani seleksi kompetensi dasar (SKD). SKD untuk kualifikasi pendidikan sarjana/ dokter/dokter spesialis akan digelar mulai hari ini.

KetuaPanitiaSeleksi(Pansel) CPNS Kemenkumham Bambang Ran tam Sari wan to mengatakan, jumlah pelamar yang akan mengikuti seleksi hari ini mencapai 220.445.

"SKD untuk sarjana/dok-ter/dokter spesialis dilakukan hartini padall Septembersam-pai 16 September secara serentak," kata dia kemarin.

Bambang mengatakan, se-galainfrastrukturdidaerahtelah dipersiapkan secara matang. Mulai dari tempat, komputer, sistem.sampaidukunganjaring-an dan listrik. SKD yang digelar menggunakan sistem computer assisted test (CAT) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

dita angga





Original Post

Jualan Ahok sampai ke AS

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2017-9-11

Jualan Ahok sampai ke AS

SELAMA hampir sebulan, sejak 7 September 2017, wartawan Media Indonesia Usman Kansong mengikuti program 2017 Seniorjournalists Seminar(2017 SJS)di Amerika Serikat, Filipina, dan Maroko. Program yang dihelat East-West Center, Honolulu, AS, dan diikuti 12 jurnalis dari berbagai negara itu membahas keberagaman dan kebebasan beragama. Mulai hari ini hingga beberapa edisi ke depan Media Indonesia menurunkan laporan Usman Kansong dari arena seminar tersebut.

"SEPERTINYA belum move on, jualan Ahok sampai ke US." Begitu komentar salah satu teman atas posting-an saya di laman Facebook saya. Saya menulis bahwa satu hal menarik dalam presentasi saya di 2017 Senior Journalists Seminar (2017 SJS) di Washington yang diselenggarakan East-West Center ialah diskusi tentang Basuki Tjahaja

Purnama.

Program 2017 SJS yang berlangsung di AS, Filipina, dan Maroko itu bertemakan keberagaman dan segala tetek-be-ngeknya, termasuk kebebasan beragama serta perlindungan dan representasi kelompok minoritas dalam politik dan pemerintahan. Setiap peserta mesti mempresentasikan tema tersebut dalam konteks negara

masing-masing.

Saya mau tidak mau harus menyinggung-atau jualan dalam bahasa teman di Facebook tadi-perkara Ahok dalam presentasi saya.

Maklum, perkara Ahok di Pilkada DKI 2017 rupanya telah mengglobal. Media internasional ramai-ramai memberitakannya hingga beberapa hari seusaf pilkada DKI. USA Today menulis berita dengan judul terjemahan bebasnya Pemilih Muslim Memecat Gubernur Jakarta yang Kristen. BBC menurunkan laporan di bawah judul Gubernur Kristen Menyerah dari Kompetitor Muslim. Al-)azeera dalam laporannya, meski tidak selugas USA Today dan BBC, tak meng-

abaikan sentimen identitas dalam riuh Pilkada DKI.

Bahkan hingga belakangan ini, masih ada media internasional yang menyinggung Pilkada DKI 2017 itu. Majalah The Economist edisi 26 Agustus-lSeptember 2017, misalnya,

menyinggung kasus Ahok dalam laporan utamanya yang berjudul The Puzzle of Political Islam. Dalam bahasa teman di Facebook tadi, The Economist belum move on.

THE Economist menulis Mungkin tanda paling mengganggu dari kekuatan minoritas kalangan islamis datang pada April ketika petahana yang amat populer, Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal sebagai Ahok, kalah dalam pemilihan Gubernur DKI. Kalangan islamis pendukung pesaingnya, Anies Baswedan, mengatakan kepada pemilih muslim bahwa haram memilih pemimpin bukan muslim.

Ketika Ahok mencoba berargumentasi terhadap klaim tersebut, video yang direkayasa menjadikan seolah-olah Ahok melecehkan kitab suci. Ia kemudian dituduh menodai agama, kalah dalam pilkada dan sekarang dipenjara.

Saya, sebagaimana The Economist, masih meminjam istilah teman di Facebook tadi, belum bisa move on. Dalam presentasi saya yang berjudul Indonesian Islam, saya menyinggung perkara Ahok dalam satu atau dua kalimat saja. Namun, satu atau dua kalimat itulah yang mengundang pertanyaan, menjadi

bahan diskusi.

Jane Norman, wartawan Austra lian Broadcasting Corporation, ber tanya apakah perkara Ahok bersifat kasuistis. Saya menjawab diplomatis bahwa saya dan mungkin kebanyakan orang Indonesia berharap perkara Ahok kasuistis, hanya terjadi pada pemilihan Gubernur DKI di Pilkada 2017.

Joseph Neff, penulis pada The News Observer, North Carolina, AS, bertanya apakah kaum minoritas bisa menjadi presiden atau kepala daerah. Saya menjawab bahwa sejumlah orang Tionghoa menjadi bupati atau wakil bupati, seperti Ahok yang pernah menjadi Bupati Belitung Timur.

Terkait dengan presiden, saya mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan presiden ialah orang Indonesia, tak peduli agama, etnik, atau gendernya. Sebutan presiden ialah orang Indonesia mepipakan kemajuan karena sebelumnya Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan presiden ialah orang Indonesia asli.

Namun, saya melanjutkan ja-

waban secara diplomatis bahwa kelihatannya masih diperlukan waktu panjang bagi orang Indonesia untuk menerima presiden dari kalangan minoritas.

Begitulah, perkara Ahok menjadi magnet tersendiri. Bukan cuma dalam pemberitaan atau diskusi, fenomena Ahok juga menarik banyak orang untuk menelitinya secara ilmiah.

Di program doktor ilmu komunikasi Universitas Indonesia angkatan 2016, misalnya, ada tiga mahasiswa yang meneliti kasus Ahok untuk disertasi mereka. Satu mahasiswa menelitinya dengan menggunakan teori post-truth atau pascakebenaran.

Satu mahasiswa menelitinya dengan menggunakan teori media-tisasi politik agama. Satu mahasiswa lainnya meneliti dengan perspektif wacana pemimpin seiman di media sosial.

Lalu, apakah saya, The Economist, dan para mahasiswa S-3 tersebut bisa dikatakan menjual kasus Ahok dan belum bisa move on? Wallahu-alam.

(Usman Kansong/X-5)





Original Post

Presiden Diminta Turun Tangan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-9-11

Presiden Diminta Turun Tangan

Kerentanan lembaga peradilan dari praktik korupsi disebabkan model pengawasan hakim yang tidak ketat, bahkan cenderung tanpa pengawasan.

Rudy Polycarpus

rudy@mediomdonesia.com

KONSEP pencegahan melalui sistem pengawasan dan pembinaan internal oleh Mahkamah Agung (MA) sudah tidak efektif diterapkan terhadap aparatur peradilan. Hal itu terbukti dengan masih ada saja hakim yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini.

Demikian disampaikan hakim agung Gayus Lumbuun ketika dihubungi, kemarin. Menurut Gayus, saat ini telah terjadi kedaruratan integritas di tubuh peradilan yang harus diatasi dengan kepemimpinan langsung dari presiden.

"Presiden sebagai kepala negara diharapkan ikut melakukan pembenahan terhadap seluruh aparatur peradilan dari hakim, panitera, pegawai administrasi, termasuk pimpinan di semua strata dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga MA," tandasnya. Gayus menyebut aparat pengadilan kerap tidak mengindahkan norma-norma yang ada. Hanya orang-orang yang punya kepentingan, menurut Gayus, yang tidak melihat kegentingan di tubuh peradilan.

Ia berpendapat, pembenahan bersifat represif harus ditempuh dengan melalukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi secara radikal tubuh peradilan hanya dapat dilakukan jika Presiden Joko Widodo turun tangan langsung.

"Pembenahan dengan konsep ini akan efektif bila dipimpin oleh Presiden mengingat keadaan peradilan saat ini dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat peradilan Indonesia," ujar Gayus.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Arad Caesar menilai lembaga peradilan masih sangat rentan praktik korupsi. Kerentanan tersebut terjadi karena model pengawasan hakim tidak dibangun dengan ketat, bahkan cenderung tanpa pengawasan.

"Juga mengindikasikan buruknya proses pembinaan hakim. Mahkamah Agung gagal menanamkan nilai integritas pada hakim melalui proses pembinaan," ujarnya ketika dihubungi, kemarin.

Tertangkapnya sejumlah hakim, sambung Arad, alih-alih menjadi momentum mendorong perbaikan di lembaga peradilan, MA malah terkesan membiarkan tanpa melakukan perubahan signifikan.

Akibatnya, hakim nakal terus melakukan aksi mereka.

Gandeng tiga pihak

Untuk mengatasi krisis integritas di tubuh peradilan, dibutuhkan evaluasi proses rekrutmen dan pembinaan hakim. Menurut Arad, proses tersebut harus dilakukan dengan bekerja sama dengan KPK, Komisi Yudisial, juga melibatkan pemerintah.

Merumuskan strategi pembenahan pengadilan, terang Arad, menjadi sebuah keniscayaan jika tidak ingin ada lagi hakim yang korupsi.

"Apakah proses rekrutmen dapat menjaring hakim tipikor yang berintegritas? Lalu apakah pembinaan hakim berhasil menanamkan nilai integritas pada hakim? Secara lebih utuh evaluasi dilakukan untuk memetakan wilayah yang rawan penyelewengan," ujar Arad.

Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum MA Abdullah menyatakan penangkapan terbaru KPK di Bengkulu terhadap aparat peradilan merupakan tindak lanjut laporan dari MA. Hal itu menunjukkan MA serius menjalankan proses pengawasan internal.

(P-l)





Original Post

Moratorium Reklamasi Dicabut Kepastian Hukum Jadi Jelas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-9-11

Moratorium Reklamasi Dicabut Kepastian Hukum Jadi Jelas

LANGKAH pemerintah pusat mencabut moratorium proyek Reklamasi di Teluk Jakarta dinilai sudah tepat. Pakar hukum tata Negara Irman Putra Sidin raenyatakan, pencabutan moratorium akan memberikan kepastian hukum kepada para pengembang.

"Moratorium selama ini hanya merupakan keputusan politik. Jadi langkah pencabutan itu sudah layak dilakukan karena selama ini tidak memiliki dasar hukumnya. Ini memang harus diperjuangkan," ujarnya, di Jakarta.

Apalagi, kata Irman, Mahkamah Agung (MA) juga telah menolak kasasi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) terkait izin proyek reklamasi Pulau G. Keputusan MA tersebut telah menjadi landasan hukum yang kuat serta menetap sehingga pemerintah harus mematuhinya.

"Ini kan artinya tidak ada permasalahan dalam izin proyek Pulau G. Izin Pulau G sah, jadi serta-merta harus dilanjutkan kembali proyeknya," ujar Irman, yang juga berprofesi sebagai advokat.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) telah mencabut moratorium reklamasi pada pulau C dan D yang dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah (KNI).

Pengembang tersebut dinilai telah memenuhi 11 syarat, diantaranya perbaikan amdal dan izin lingkungan, yang ditetapkan oleh KLH untuk melanjutkan reklamasinya.

Sementara itu, moratorium pembangunan pulau G dijanjikan pemerintah akan segera dicabut dalam dua minggu ke depan. Saat ini PT Muara Wisesa Samudra (MWS) dalam tahap akhir untuk mendapatkan izin lingkungan sebagaimana syarat dari KLH.

"Mengenai moratorium pulau G akan kita putuskan pada 20 September 2017. Kita akan cabut (moratorium reklamasi)." tegas Menteri Koordinator Maritim Luhut Panjaitan usai sidang dengan menteri KLH dan Gubernur DKI di Kemenko Maritim, Rabu (6/9).

Gubernur DKI Jakarta Djarot S. Hidayat menegaskan, reklamasi teluk Jakarta harus dilanjutkan untuk mendorong perekonomian Jakarta. "Di negara mana pun selalu ada reklamasi. Jika ini dihentikan ya gimana dong. Pemerintah akan melanjutkan reklamasi teluk Jakarta," tegasnya dalam berbagai kesempatan.

Djarot menyatakan bahwa keputusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan sejumlah LSM terkait pembangunan pulau G semakin memperkuat langkah pemerintah melanjutkan proyek ini.

BSH





Original Post

Pemerintah Tidak Mau Menuntaskan Kasus Munir, Apakah Mereka Melindungi Pelaku?

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-9-11

Pemerintah Tidak Mau Menuntaskan Kasus Munir, Apakah Mereka Melindungi Pelaku?

SUCIWATI, Istri Aktivis HAM Almarhum Munir Said Thalib

SUCIWATI berencana mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung untuk membuka lagi kasus pembunuhan Munir. Seperti diketahui, sebelumnya Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menyatakan berkas rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir tak wajib dibuka pemerintah.

Gugatan untuk membuka berkas TPF kasus Munir ini masuk meja hijau sebagai tindaklanjut dari keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang meminta pemerintah membuka dokumen TPF Munir ke publik. Berikut ini pernyataan Suciwati terkait putusan kasasi Mahkamah Agung

Dalam persidangan kasasi Mahkamah Agung memutuskan pemerintah tak wajib membuka berkas hasil rekomendasi TPF kematian suami Anda. Bagaimana Anda menanggapi putusan itu?

Menurut saya sih penolakan kasasi tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman majelis hakim kasasi dalam menilai pentingnya suatu informasi publik bagi masyarakat.

Apa alasan Anda sehingga menilai majelis hakim kurang

memahami tentang pentingnya informasi publik bagi masyarakat?

Sederhananya saja, merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, yang mengeluarkan itu kan presiden. Di situ ada pasal 9 yang bunyinya itu merekomendasikan isi TPF itu harus dipublikasikan ke masyarakat.

Jadi kemudian PTUN, MA mengabulkan bahwa pemerintah tidak wajib, kok saya melihatnya hukum ini seperti dipermainkan, sebagai alat permainan buat mereka, melegalkan sebuah tata kelola yang buruk. Jelas ini salah, kenapa kok masih diterusin.

Menurut Anda harusnya bagaimana dong yang benar itu?

Kalau saya merujuk kepada penegakan hukum ya seharusnya seperti itu, wong yang mengeluarkan itu kan presiden. Apa tidak membaca Keppresnya. Apalagi KIP juga menyatakan bahwa ini sah dan (hasil investigasi TPF) harus dipublikasikan. Nah itu kan menunjukan pendidikan politik di Indonesia tidak se-

hat karena pemerintah seperti menunjukkan sikap arogansi. Mungkin mereka tidak baca Keppres itu, tapi itu kan membuat malu juga. Jadi pertama itu adalah tanggung jawab Setneg untuk menyimpan dokumen yang terhubung dengan presiden dan itu tidak ada dan itu dilegalkan oleh PTUN, nah itu sangat memalukan. Seolah-olah, enggak apa-apa kamu (Setneg) tidak menyimpan itu.Terus apa dong kerja mereka. Jika dokumen itu saja hilang, bagaimana dong dokumen yang lainnya. Untuk itu, kredibilitas mereka dipertanyakan.

Lantas ke depannya langkah hukum apa yang akan tempuh?

Sebenarnya hari ini (Jumat, 9/9) kita ingin bertemu dengan Ombudsman tapi sayangnya Ombudsman hilangnya mau raker. Tapi nyatanya, kita melihat menemui Jokowi untuk membicarakan infrastruktur atau apa gitu. Jadi ada kebohongan lagi gitu, kok semuanya seperti melakukan konspirasi yang dilakukan secara sistematis oleh lembaga-lembaga yang harusnya independen, justru melahirkan otoritan yang baru. Kalau sudah begini rakyatnya tidak

dipedulikan, karena ini presiden punya kekuasaan, mereka lebih punya kepentingan. Terus mereka bohong, hilangnya raker tahunya tidak. Namun pastinya kita mengarah ke Peninjaun Kembali, tapi itu kan tidak mudah. Kita pelajari, kita baca, kalau ada kita akan PK.

Kemarin kan kita sudah melihat huru-hara dari bekas presiden dan presiden hari ini mereka saling tuding bahwa yang lalu menyimpan. Yang pentingkan, bahwa yang lalu ini sudah menyerahkan itu kopian, lalu validasinya sudah ditanyakan kepada ketua TPF, dan sudah diserahkan kepada Johan Budi. Hari ini kalau mau bicara soal dokumen sebenarnya itu sudah tidak relevan lagi. Ini soal ketidakmauan pemerintah untuk menyelesaikannya.

Intinya kita melihatnya, kalau pemerintah hari ini tidak mau menyelesaikan atau menuntaskan kasus Munir, apakah mereka melindungi para pelaku pembunuh Munir? Berarti mereka para pembunuh Munir dong? Yang pastinya kan secara sederhana masyarakat akan melihat seperti itu.

Lantas langkah apa saja yang akan ditempuh Anda

bersama aktivis lainnya agar pemerintah serius menuntaskan kasus Munir ini?

Iya kita dorong terus pemerintah dan meyakinkan, bahwa kasus ini diperhatikan oleh nasional maupun internasional. Kalau pemerintah hari ini tidak peduli, maka ini akan menjadi beban sejarah terus. Seperti halnya kasus-kasus HAM yang lain, itu kan menjadi beban sejarah. Nah sementara ini kan kasus Munir yang paling mudah, sudah mengerucut ke mana. Yang paling mudah saja tidak mau diselesaikan apalagi yang paling sulit. Pastinya kita akan dorong, tentunya akan ada ruang-ruang untuk mengingatkan pemerintah terus. Sebab ini cara kita mencintai, kalau orang mencintai pemerintah yang salah, itu kan sama saja membuat otorian yang baru, menciptakan diktator yang baru.

Makanya kami terus lakukan dalam aksi kamisan. mengingat ingatan, menolak lupa dan banyak lagi. Itu apa artinya? Anak muda sekarang juga sudah mulai sadar dengan apa yang diton-tonkan oleh negara, muak juga kalau sudah begini.

Saya pikir mereka orang cerdas yang mau mengenal sejarah, dan tidak mau terjebak pada

sejarah yang dipertontonkan oleh pemerintah yang menghilangkan dokumen, dilegalisasi lewat pengadilan, itu kan sangat

memalukan sekali, mengangkat orang bermasalah. Ya kita dorong terus pemerintah, itulah cara kita mencintai.

nnm





Original Post

Bendahara Dishub Kotim Dihukum 18 Bulan Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-11

Bendahara Dishub Kotim Dihukum 18 Bulan Penjara

BENDAHARA Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur (Dishub-Kotim), Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Riadi Junniardi divonis 18 bulan penjara serta denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya menyatakan, terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan jasa servis Dishub Kotim RplO7 juta. Pada kasus ini, terdakwa secara sengaja membuat laporan keuangan fiktif.

Akibat tindakan menyim-pangkan APBD Kotim 2015, hakim memutus, terdakwa layak dihukum penjara selama 18 bulan dan denda Rp50 juta. Vonis tersebut, tak terpaut jauh dari tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya, JPU meminta Riadi dihukum 18 bulan penjara serta denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Meski hakim mengurangi subsider dari tuntutan yang diajukan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotim belum mengambil sikap. "Kami masih pikir-pikir. Kami masih konsultasi kepada pimpinan apakah terima atau banding." kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi-Pidsus) Kejari Kotim,

Hendriansyah.

Hal senada juga dilakukan terdakwa. Sejauh ini, sebut dia, masih menyatakan pikir-pikir. Selama persidangan. Riadi dinilai kooperatif. Dia mengembalikan uang yang dianggap sebagai kerugian negara. Atas sikap tersebut, majelis hakim pun menilai tidak perlu lagi membebankan terdakwa dengan hukuman membayar uang pengganti.

Penasihat hukum Riadi, Fachri Mashuri sebelumnya berencana melaporkan lagi kasus tersebut kepada polisi dan jaksa. Pelaporan dipicu adanya pejabat lain yang terlibat kasus ini. Namun, setelah vonis Riadi dijatuhkan, pelaporan tersebut belum dilakukan.

"Kami memang sebenarnya tidak terima dengan hasil putusan itu. tetapi ya sudahlah. Belum ada rencana melaporkan kembali," tandasnya.

Dia mengaku kliennya hanya korban. Mmurutnya, ada tiga pejabat yang bakal ikut diseret ke ranah hukum. "Untuk saat ini, kami menunggu keputusan bersama dari semua keluarga, bagaimana nantinya." Ditambahkan, pada prinsipnya, sesugguhnya pihaknya masih berupaya mencari keadilan yang sebenarnya.

byu





Original Post

Pejabat Kemendes Dan BPK Diperiksa

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-11

Pejabat Kemendes Dan BPK Diperiksa

KPK memeriksa tiga saksi perkara suap pada pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tiga saksi itu berasal dari internal BPK.

Kepala Biro (Karo) Humas KPK Febri Diansyah menyatakan, KPK berusaha memastikan teknis dan mekanisme penyuapan, sekaligus motivasi pemberian suap kepada tersangka pejabat BPK.

"Penyidik tengah berupaya menggali semua hal yang berkaitan dengan penyuapan tersebut," katanya. Hanya saja, fokus penyidikan kini lebih diarahkan pada pihak lain yang diduga terlibat kasus itu.

Saksi yang diperiksa adalah

Sri Rahaju Pantjaningrum, PNS BPK RI, Andi Bonanganom, auditor BPK, dan Fitriyadi, Kasubdin II BPK. Ketiganya diduga mengetahui teknis audit dan ketentuan pemberian status penggunaan anggaran di kementerian maupun lembaga pemerintah.

"Saksi diperiksa untuk tersangka RSG, auditor BPK RI dalam perkara suap terkait Pemberian Opini WTP di Kemendes PDTT TA 2016."

Febri belum bersedia memaparkan secara spesifik, hal apa saja yang diklarifikasi kepada saksi-saksi. Yang jelas, sambungnya, pemeriksaan bertujuan melengkapi berkas perkara

tersangka.

Dikemukakan, rangkaian pemeriksaan saksi tersebut merupakan kelanjutan dari pemeriksaan tujuh saksi yang diperiksa Senin (10/7). Tujuh saksi tersebut masing-masing adalah Nunung Puji Rahayu dan Mardi, staf di Setjen Kemendes PDTT., Sussi Yustina, staf di Setjen PKP Kemendes PDTT, Adi Setianto, staf Karo Keuangan Kemendes PDTT, Rijalul Ihwan, staf Setjen PDT, Deta, staf Setjen PDT, dan Mohamad Natsir, wiraswasta.

"Ketujuh saksi diperiksa untuk tersangka RSG." Dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat tersangka yakni. Irjen

Kemendes PDTT, Sugito; Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo serta dua Auditor BPK RI, Rochmadi Sapto Giri, dan Ali Sadli.

Sugito diduga menyuap Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli sebesar Rp240 juta. Suap diberikan melalui Jarot Budi Prabowo dengan target agar Kemendes mendapat opini WTP dari BPK terkait laporan keuangan tahun 2016.

Atas perbuatannya, Sugito dan Jarot Budi Prabowo yang diduga sebagai pemberi suap dituduh melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) hurub b atau pasal 13 Undang-undang

Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli yang diduga sebagai penerima suap, dituduh melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

gpg





Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT FITS GERALD NANGKONG

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2017-9-11

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT FITS GERALD NANGKONG

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

IKLAN





Original Post

KY Usulkan Pemeriksaan Bersama terhadap 26 Putusan Pengadilan

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-9-11

KY Usulkan Pemeriksaan Bersama terhadap 26 Putusan Pengadilan

Komisi Yudisial mengusulkan pemeriksaan bersama dengan Mahkamah Agung terhadap 26 putusan hakim yang diduga melanggar kode etik dan beririsan dengan tindak pidana seperti suap dan gratifikasi. KY secara internal akan membahas mengenai 26 putusan hakim yang bermasalah secara teknis yudisial dan etika pada Senin (11/9), di Jakarta. Pemeriksaan bersama itu untuk mengantisipasi alasan teknis yudisial yang kerap dikemukakan hakim terkait pertimbangan-pertimbangan hukum yang janggal di dalam putusan mereka KY kerap terganjal alasan itu. Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, pemeriksaan bersama dimungkinkan untuk dilakukan karena sudah ada peraturan bersama antara MA dan KY sejak 2011.

(REK)





Original Post

MA Perkuat Pembinaan

Media Cetak Kompas Halaman 4
2017-9-11

MA Perkuat Pembinaan

Ketua Pengadilan Bertanggung Jawab atas Setiap Pelanggaran

JAKARTA, KOMPAS - Menyusul beruntunnya penangkapan aparat pengadilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung berjanji akan memperkuat pembinaan terhadap hakim dan pegawai pengadilan sebagai salah satu upaya menekan praktik korupsi di lingkungannya

Pembinaan secara berjenjang dan melekat akan dilakukan Mahkamah Agung (MA). Setiap pimpinan pengadilan kini diwajibkan melakukan pembinaan melalui rapat-rapat intensif berkala untuk menjaga dan mengawasi kinerja hakim.

Juru Bicara MA Suhadi, Minggu (10/9), di Jakarta, mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respons atas maraknya penangkapan aparat peradilan, baik dari jajaran panitera, sekretariat, maupun hakim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Badan Pengawasan MA akan diterjunkan untuk memeriksa setiap kepala pengadilan yang bawahannya melakukan pelanggaran etik dan pidana.

"Setiap bulan harus ada evaluasi kinerja oleh ketua pengadilan terhadap hakim dan para staf. Panitera bertanggung jawab mengawasi staf yudisial, yakni para panitera pengganti. Adapun Sekretaris bertanggung jawab mengawasi staf administrasi, umum, kepegawaian, dan keuangan," kata Suhadi.

Pekan lalu, KPK menangkap Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Dewi Suryana dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, Hendra Kurniawan. Sebelumnya, tepatnya akhir Agustus, KPK menangkap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi.

"Kalau ada anak buah kedapatan melakukan pelanggaran, pimpinan pengadilan juga dimintai pertanggungjawaban," ujarnya.

Terkait dengan penangkapan Dewi, MA telah menonaktifkan Ketua PN Bengkulu Kaswanto. Kaswanto pun harus menjalani pemeriksaan oleh Bawas MA.

Kerja sama dilanjutkan

Di samping memperketat pengawasan berjenjang, MA juga akan meneruskan kerja sama dengan KPK dalam menjerat hakim-hakim nakal. Sebelumnya, Ketua Muda Bidang Pengawasan MA Sunarto mengatakan, MA akan menyerahkan informasi terkait dugaan tindak pidana, an-

tara lain suap dan gratifikasi, yang dilakukan aparat pengadilan ke KPK.

"Kami ingatkan lapi kepada para hakim agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik dan tindak pidana. Kalau ada yang melakukan hal itu, kami tidak segan untuk menindak," ujarnya.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, mengatakan, MA tidak cukup hanya menyerahkan penangkapan hakim yang melanggar pidana kepada penegak hukum. Namun, MA harus memperbaiki sistem secara holistik, antara lain dengan menciptakan lingkungan yang ideal bagi hakim untuk bekerja secara independen.

"Kesejahteraan hakim perlu mendapat perhatian supaya mereka tidak mudah tergoda suap," ujarnya.

Di sisi lain, pembenahan peradilan mensyaratkan tidak hanya hakim yang bersih, tetapi juga kesadaran hukum aparat peradilan lainnya, termasuk advokat dan masyarakat. Peran advokat yang ingin menyuap hakim sudah hampir menjadi pola umum dalam korupsi peradilan.

"Peran Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal juga harus ditingkatkan. Dengan infrastruktur yang dimiliki Komisi Yudisial, seharusnya lembaga itu bisa bekerja lebih optimal. Data

yang dimiliki lembaga itu bisa diolah dan disampaikan kepada publik untuk menunjukkan perkembangan pengawasan hakim," katanya.

Ancaman masih besar

Hingga kini tekanan ataupun ancaman terhadap pelapor dan saksi kasus korupsi masih sangat besar. Korupsi yang kerap melibatkan sejumlah pihak membuat kekuatan perlawanan terhadap penindakan korupsi juga besar, termasuk kepada orang yang berusaha mengung-kapnya.

Hingga kini, setidaknya ada 100 saksi kasus korupsi yang dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bahkan, menurut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, ada beberapa saksi korupsi yang .dilindungi LPSK sejak 2012.

"Tekanan terhadap saksi dan pelapor korupsi ini sangat besar dan sering mereka harus menjadi saksi untuk kasus korupsi lainnya. Karena satu pelaku itu tidak hanya terkait satu tindak pidana korupsi, tetapi beberapa tindak korupsi," jelasnya.

Haris juga menyebutkan adanya pelapor korupsi yang menjadi korban penganiayaan. Menurut dia, setidaknya ada dua aktivis antikorupsi yang menjadi korban penganiayaan karena melaporkan dugaan korupsi pejabat di daerah tertentu.

(REK/MDN)





Original Post

Tim Saber Pungli Tangkap Dosen

Media Cetak Kompas Halaman 15
2017-9-11

Tim Saber Pungli Tangkap Dosen

Jadi Joki Skripsi Mahasiswa di Palangkaraya

PALANGKARAYA, KOMPAS - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Kalimantan Tengah menangkap SMD, salah satu dosen di Universitas Palangkaraya. SMD diduga menjadi joki skripsi beberapa mahasiswa tingkat akhir. Ia ditangkap saat berada di ruang kerjanya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Ajun Komisaris Besar Pambudi Rahayu mengatakan, operasi tersebut dilakukan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). "Saat ini sudah kami tahan dan masih kami periksa dan kami min{ai keterangan," kata Pambudi, Sabtu (9/9).

Pambudi menjelaskan, awalnya, pihaknya mendapatkan laporan dari beberapa mahasiswa soal perbuatan SMD yang diduga meminta uang untuk pembuatan skripsi. SMD merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Palangkaraya (UPR).

"Ia ditangkap karena persoalan pembuatan skripsi. Lebih dalamnya tunggu hasil pemeriksaan saja," kata Pambudi.

Dari keterangan mahasiswa yang membuat laporan, SMD mematok harga pembuatan skripsi mulai dari Rp 6 juta hing-

ga Rp 8 juta. Tarif itu sudah termasuk biaya konsultasi.

Kasus pungli tersebut, kata Pambudi, ditangani oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalteng. Pambudi menambahkan, awalnya SMD ditahan bersama dengan anggota stafnya. Namun, setelah diselidiki, anggota staf SMD dibebaskan karena tidak ada keterlibatan dengan kasus tersebut.

Menolak bertemu

Menanggapi hal itu, Wakil Rektor I UPR Bidang Akademik I Nyoman Sudyana mengaku belum mendapatkan informasi apa pun dari kepolisian atau anggota stafnya di UPR Menurut Nyoman, kalau memang itu tindak pidana, pihaknya menyerahkan kepada pihak berwajib.

"Sampai sekarang belum ada informasi apa pun. Coba nanti kami telusuri lagi," kata Nyoman saat dihubungi melalui telepon seluler pada Minggu (10/9).

Rektor UPR Ferdinand tidak bersedia memberikan keterangan soal kasus tersebut Ia menolak bertemu wartawan saat didatangi di ruang kerjanya pada Jumat (8/9).

Petrik (23), salah satu mahasiswa FKIP-UPR, mengatakan, praktik joki skripsi dan pungutan liar di UPR sudah berlangsung lama. Selain joki skripsi, ada juga dosen yang meminta uang untuk bisa menaikkan nilai mahasiswa. "Kasusnya tahun 2013." kata Petrik.

Saat itu, kata Petrik, oknum yang meminta uang kepada mahasiswa langsung diturunkan dari jabatannya. "Kami laporkan hal itu kepada rektorat dan langsung ditindak," ujarnya.

Lembaga pendidikan di Kalimantan Tengah mendapatkan predikat buruk oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalteng. Pada April lalu, Ombudsman RI perwakilan Kalteng mencatat terdapat 150 laporan buruknya pelayanan publik dari instansi-instansi di Kalimantan Tengah. Sebanyak 80 kasus di antaranya sedang dalam proses persidangan dan penyelidikan dalam tindak pidana korupsi dan mala-administrasi.

"Lembaga pendidikan dilaporkan terutama korupsinya," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah Thoeseng T Asang.

(IDO)





Original Post

DAHLAN ISKAN DIVONIS BEBAS

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 25
2017-9-11

DAHLAN ISKAN DIVONIS BEBAS

PENGADILAN Tinggi Surabaya mengabulkan permohonan banding mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Dahlan dianggap tak terbukti bersalah dalam perkara pelepasan aset badan usaha milik Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha.

"Sudah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada pekan lalu menjelang Idul Adha," kata juru bicara Pengadilan Tinggi Surabaya, Untung Widarto, pada Selasa pekan lalu. Putusan itu tak bulat karena salah satu anggota majelis berbeda pendapat.

Vonis bebas tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menghukum Dahlan dua tahun penjara. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan permohonan kasasi atas vonis bebas tersebut. "Kami yakin Pak Dahlan terbukti melakukan korupsi," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Richard Marpaung.

Redaksi





Original Post

HAKIM BENGKULU TERSANGKA SUAP

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 25
2017-9-11

HAKIM BENGKULU TERSANGKA SUAP

KOMISI Pemberantasan Korupsi menetapkan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Dewi Suryana, sebagai tersangka suap pengurusan perkara. Dewi menjadi tersangka setelah tertangkap tangan menerima suap Rp 125 juta untuk meringankan putusan kasus Wilson, pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu.

Wilson duduk di kursi pesakitan dengan tuduhan melakukan korupsi dalam kegiatan rutin tahun anggaran 2013 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Bengkulu hingga merugi-

kan negara Rp 500 juta. "Pemberian uang dilakukan agar hakim menjatuhkan hukuman ringan," ujar Wakil Ketua KPK Ba-saria Panjaitan.

Pertengahan Agustus lalu, majelis hakim yang salah satunya beranggotakan Dewi Suryana memvonis Wilson 1 tahun (i bulan penjara. Vonis ini hanya lebih ringan 3 bulan ketimbang tuntutan jaksa. KPK juga menangkap panitera pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, Hendra Kurniawan, dan terduga pemberi suap Syuhada! nl Islamy. Atas peristiwa ini, Mahkamah Agung menonaktifkan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kaswanto

Redaksi





Original Post

REKENING GENDUT PEJABAT KECIL

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 28
2017-9-11

REKENING GENDUT PEJABAT KECIL

Komisi antikorupsi menyelidiki rekening mencurigakan pejabat Bea dan Cukai. Proses reformasi belum tuntas.

KOMISI Pemberantasan Korupsi mesti mengusut serius dugaan gratifikasi pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kasus yang juga ditangani kepolisian itu melibatkan pejabat yang sudah lama dicurigai. Jika telah mendapatkan bukti kuat, KPK tak perlu ragu mengambil alih kasus ini.

Kasus itu bermula dari rekening mencurigakan yang diduga dimiliki Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea-Cukai Jawa Timur II Ahmad Dedi. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea-Cukai Marunda, Jakarta. Ahmad Dedi ditengarai mempunyai duit mencapai Rp 31,6 miliar yang disebar di rekening anggota keluarganya. Jumlah harta itu amat mencurigakan lantaran ia hanyalah pejabat eselon III.

Penyidik KPK perlu segera berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, yang juga menelisik perkara itu. Proses pengusutan di kepolisian terkesan janggal karena hingga kini belum ada penetapan tersangka kendati kasus itu sudah sampai tahap penyidikan. Ahmad Dedi baru menjadi saksi.

Bukan hanya soal rekening mencurigakan, nama Dedi sebelumnya dikaitkan dengan kasus penyelundupan 24 truk minuman keras, pada 2014. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat itu menyita puluhan truk minuman keras tersebut. Tapi proses hukum terhadap kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 52 miliar itu menguap begitu saja.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memang dikenal rawan suap. Dalam dua tahun terakhir, tercatat 179 kasus penyalahgunaan fasilitas kepabeanan dilakukan pegawai Bea dan Cukai di berbagai daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencanangkan reformasi di lembaga itu. Reformasi ini meliputi pe-

ningkatan mutu dan kecepatan pelayanan, pengawasan terhadap pegawai, serta penindakan terhadap pegawai yang nakal. Tapi langkah ini rupanya belum optimal.

Itu perlunya penegak hukum turun tangan. Pemberantasan suap di lembaga yang menampung penerimaan negara ini amat penting. Jika suap bisa diberantas, penerimaan bea dan cukai akan lebih optimal. Apalagi target penerimaan bea-cukai yang dipatok pemerintah tak pernah tercapai dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2015, penerimaannya hanya mencapai 92,5 persen dari target, dan tahun lalu 97,15 persen dari target sebesar Rp 183,9 triliun. Sampai Mei lalu, penerimaan bea-cukai tahun ini baru 45,5 persen dari target Rp 191,23 triliun.

Kasus dugaan suap impor daging sapi yang kini ditangani komisi antikorupsi juga menunjukkan korupsi masih merajalela di Bea-Cukai. Dugaan itu terungkap dalam sidang kasus Basuki Hariman yang didakwa menyuap hakim konstitusi, Patrialis Akbar. Komisi antikorupsi telah memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai Bea-Cukai untuk membongkar dugaan suap impor daging sapi itu.

Sejak awal KPK memang menyelidiki kasus penyelundupan daging sapi dengan cara antara lain melakukan penyadapan. Saat itulah penyidik mencium kasus lain suap ke hakim konstitusi. Kasus suap hakim sudah terbongkar dan sebagian pelaku telah divonis. Adapun kasus penyelundupan daging sapi hingga sekarang masih tahap penyelidikan.

KPK perlu membongkar tuntas suap impor daging sapi dan kasus Ahmad Dedi. Pemerintah semestinya mendorong KPK bertindak tegas jika ada indikasi polisi lamban menangani perkara Ahmad Dedi. Sesuai dengan undang-undang, komisi antikorupsi berwenang mengawasi-bahkan mengambil aiih-kasus korupsi yang diusut penegak hukum lain.

Redaksi





Original Post

BOLA PANAS ATURAN REKLAMASI

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 40
2017-9-11

BOLA PANAS ATURAN REKLAMASI

Gubernur DKI Jakarta meminta dukungan agar rancangan peraturan daerah tentang reklamasi bisa dibahas kembali. Tak ada yang mendukung.

SELAMA empat bulan terakhir. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyurati banyak orang dan banyak lembaga agar membahas kembali aturan-aturan reklamasi. Tak satu pun lembaga yang ia surati bersedia membahas kembali "bola panas" ini.

Soalnya, Badan Pertanahan Nasional sudah maju lebih jauh. Kantor Pertanah-anjakarta Utara menerbitkan hak pengelolaan lahan (HPL) untuk Pulau D pada Juni lalu, disusul terbitnya surat hak guna bangunan (HGB) sebulan kemudian. "Sehingga dua rancangan peraturan daerah tentang reklamasi ini mendesak dibahas lagi," kata Djarot pekan lalu.

Dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang disinggung Djarot tersebut adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Rancangan ini akan menjadi alas hukum pemerintah Jakarta untuk mengutip kontribusi tambahan sebesar 15 persen tiap meter persegi pulau buatan di Telukjakartaitu.

Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Muadzin Mungkasa mengatakan HGB Pulau D hampa jika tak ada dua aturan itu. Soalnya, PT Kapuk Naga Indah, pengembang pulau itu, tak akan bisa mendirikan bangunan tanpa dua aturan ini. "Cantol-an izin mendirikan bangunan di pulau reklamasi ada di aturan itu," ujar Oswar.

Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Uta-i i l.i Ln i.i mengatur tata bangunan di pulau reklamasi, yakni soal koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ga-

ris sempadan jalan, serta hal teknis lain yang terkait dengan pembangunan fisik. "Tanpa perda ini, peruntukan pulau tidak jelas," Oswar menambahkan.

Sejatinya, dua rancangan peraturan itu sudah masuk agenda rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta pada pertengahan Maret 2016. DPRD batal mengesahkan dua aturan sejoli itu karena ada yang diam-diam mengubah isi pasal 110. Klausul yang berubah itu mengatur soal kontribusi tambahan.

Dalam rancangan yang akan disahkan, DPRD sebenarnya sudah sepakat dengan usul pemerintah DKIJakartabahwa pengembang 17 pulau reklamasi dikenai kontribusi tambahan 15 persen dari nilai jual obyek pajak tanah komersial yang terjual. Dalam draf yang beredar saat rapat paripurna, angka tersebut turun menjadi 5 persen.

Pemerintah DKI dan DPRD pun bersitegang. Siapa yang mengotak-atik draf tersebut terjawab sebulan kemudian. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Mohammad Sanusi saat sedang menerima suap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Agung Podomoro, lewat anak usahanya, PT Muara Wisesa Samudra, merupakan pemegang konsesi reklamasi Pulau G seluas 160 hektare.

Ketika bersaksi untuk Ariesman dalam persidangan pertengahan Juli tahun lalu, Sanusi mengatakan suap Ariesman sebesar Rp 2 miliar itu adalah upah dia mengganti kontribusi tambahan dari 15 menjadi 5 persen. "Pengusaha berkeluh-kesah 15 persen berat sekali," ujarnya.

Jika mengacu pada pajak Pantai Indah Kapuk di sebelah Pulau G, nilai pajak ta-

nah di sana diperkirakan Rp 25 juta per meter persegi. Dengan begitu, pemerintah DKI bakal mendapat Rp 48 triliun dari sepuluh perusahaan yang membangun 17 pulau.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Sanusi dan Ariesman pada awal September tahun lalu 3 tahun penjara untuk Ariesman dan 2 tahun untuk Sanusi. Akibat ada suap dalam penentuan kontribusi tambahan itu, DPRD Jakarta memilih tidak meneruskan pembahas-

an dua raperda tersebut.

Djarot ingin menghidupkan kembali pembahasan itu sebelum ia lengser pada Oktober nanti. Awal Juli lalu, Djarot ber-surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi rrfeminta pendapat soal kemungkinan melanjutkan pembahasan dua raperda itu. Menurut dia, anggota DPRD yang tertangkap KPK tidak ada sangkut-pautnya dengan pembahasan aturan soal reklamasi.

Surat Djarot itu memancing reaksi politikus di DPRD. Pada awaljuli lalu, mereka menggelar rapat di ruang rapat Ketua DPRD DKI, tanpa kehadiran tuan rumah. Ketua DPRD Prasetyo Edi dan Wakil Ke-

tua Muhammad Taufik sedang tak ada.

Pendapat ketua-ketua fraksi awalnya tak padu. Ketua Fraksi Golkar Asraf Ali cenderung setuju rancangan aturan reklamasi kembali dibahas. "Untuk melindungi nelayan dan memastikan mereka mendapat tempat di pulau reklamasi," katanya. Asraf mengatakan raperda akan mengunci pengembang agar tidak sewenang-wenang.

Penolakan membahas raperda itu datang dari Gerindra. Ketua fraksi partai itu, Abdul Ghoni, mengatakan menolak pembahasan karena tidak ada alasan kuat bagi pemerintah untuk melanjutkan pembahasan peraturan daerah. "Seba-

gai partai pengusung gubernur terpilih, kami jelas menolak," ujar Abdul.

Perdebatan berhenti setelah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan Dewan harus berpegang pada hasil rapat gabungan penghentian pembahasan raperda. Rapat gabungan yang dipicu penangkapan Sanusi itu menghentikan pembahasan karena ada penolakan reklamasi oleh nelayan dan masyarakat sekitar pulau.

Djarot menyayangkan sikap DPRD DKI Jakarta yang menolak membahas kembali aturan reklamasi. Menurut dia, dengan aturan itu, pemerintah bisa melindungi nelayan dari dampak reklamasi. Djarot kian masygul karena, kata dia, KPK juga tidak kunjung membalas suratnya.

Kepada wartawan, Ketua KPK Agus Rahardjo malah curiga ada kejanggalan dengan terbitnya sertifikat HGB untuk Pulau D dalam masa moratorium reklamasi oleh pemerintah pusat. "Kami sedang mempelajari kejanggalannya," ujar Agus di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Selasa dua pekan lalu.

Ketua Tim Sinkronisasi Kerja Gubernur Anies Baswedan, Sudirman Said, juga melihat kejanggalan. Ketika ia mengadakan rapat dengan semua dinas DKI membahas reklamasi pada awal Juni lalu, soal HGB dan HPL tak masuk pembahasan. Kepala-kepala dinas asyik melakukan presentasi tentang dasar hukum, perizinan tiap pulau, dan pemaparan pengembangan pesisir Jakarta.

Menurut Sudirman, Tim Sinkronisasi sengaja tidak banyak berbicara ketika dimintai pendapat tentang pembangunan pulau buatan itu, apalagi jika sudah berhubungan dengan soal teknis reklamasi.

Sudirman mengatakan Anies Baswe-dan-Sandiaga Uno tetap pada posisi semula yang menjadi modal kampanyenya menyingkirkan pasangan Basuki Tjaha-ja Purnanfa-Djarot Syaiful Hidayat menolak reklamasi. "Saya sampaikan kepada pemerintah, saat ini sedang masa transisi," ujar Sudirman. "Tidak elok pemimpin yang akan habis masa jabatannya memutus kebijakan jangka panjang."

SYAILENDRA PERSADA. ANGELINA ANJAR SAWITRI





Original Post

Jaksa Agung sebut penghilangan kewenangan penindakan KPK oleh pansus masih wacana

Media Online merdeka.com
2017-09-11

Pansus hak angket dikabarkan membuka peluang merekomendasikan menghilangkan kewenangan penindakan kasuskorupsi oleh KPK. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, hal itu masih sebatas wacana.

"Ini kan masih wacana yah masih rekomendasikan. Kita baru akan laksanakan apa apa yang diputuskan UU," ucapnya usai menghadiri peluncuran buku Ngeri-Ngeri Sedap di Cafe Leon,Jakarta Selatan, Minggu (10/9).

Hingga saat ini, belum ada putusan terkait penghilangan kewenangan tersebut. Sebagai lembaga negara yang taat terhadap konstitusi dan UU, Prasetyo mengakui akan melaksanakan jika kewenangan penanganan kasus korupsi dialihkan ke Kejaksaan Agung.

"Ketentuan dalam UU tentunya itu menjadi kewajiban kita selaku aparat penegak hukum, apa pun keputusan UU akan dijalankan. Karena sekarang belum punya putusan masih wacana kita lihat saja nanti. Kita belum boleh mendahului itu," ucapnya.

Prasetyo juga memastikan selama ini tidak terjadi tumpang tindih penanganan kasus korupsi antara Kejaksaan Agung dan KPK. Kedua lembaga tersebut berjalan pada koridornya masing-masing sesuai dengan regulasi yang ada.

"Enggak ada, enggak ada. Selama masing masing itu mematuhi regulasi yang ada, UU yang ada yah kita harapkan tidak tumpang tindih. Yang penting kita harus bersinergi dengan sinergitas itu diharapkan maksimal," kata dia.

Politikus Partai NasDem ini melihat KPK memiliki fungsi supervisi, koordinasi dan pencegahan atas tindakan korupsi. Namun, fungsi itu belum dilaksanakan secara maksimal sehingga perlu ada pembenahan di internal KPK.

"Masih perlu perbaikan lagi, perlu pembenahan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan peluang munculnya rekomendasi penghilangan kewenangan penindakan KPK masih terbuka. Kewenangan penindakan akan dilimpahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Dengan begitu, nantinya KPK sudah tidak lagi memiliki hak untuk menyelidik, menyidik dan menuntut kasus-kasus korupsi.

Lembaga antirasuah itu hanya memiliki fungsi supervisi dan koordinasi ke lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka pemberantasan korupsi.

"Berbagai kemungkinan semuanya bisa. Dari a-z itu bisa," kata Agun di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).

Agun menuding KPK telah melanggar nota kesepahaman soal pedoman bersama dalam penanganan tindak pidana korupsi yang diteken KPK, Kejaksaan Agung, dan Kapolri.

Contohnya terlihat dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap dua jaksa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur atas dugaan suap yang menyeret nama Kajari Pamekasan nonaktif, Rudi Indra Prasetya.

Dua Jaksa tersebut langsung ditangkap, diborgol dan dibawa ke Jakarta. Namun, sehari kemudian dua jaksa tersebut dibebaskan karena tidak terbukti terlibat suap.

"Yang tentunya dalam praktiknya ternyata berdasarkan laporan yang disampaikan dari forum kemarin yang disampaikan persatuan jaksa indonesia, nyata sekali bahwa nota kesepahaman yang di tanda tangani pimpinan KPK, Pak Tito maupun Pak Prasetyo sudah dilanggar," tegasnya.

Padahal, dalam MoU itu telah diatur soal ketentuan kewajiban setiap lembaga penegak hukum yang ingin memanggil, menggeledah atau memeriksa salah satu anggota penegak hukum lainnya memberi tahu ke pimpinan lembaga terkait.

"Seharusnya dalam nota kesepahaman itu, apabila terjadi di antara sesama lembaga penegak hukum, pimpinan diberi tahu. bahkan untuk menggeledah, menyita segala macam sudah ada kesepahaman. Ini nyata sekali," ujar Agun. [rzk]

http://www.merdeka.com/peristiwa/jaksa-agung-sebut-penghilangan-kewenangan-penindakan-kpk-oleh-pansus-masih-wacana.html



Original Post

TOLAK U PAYA Lemahkan KPK!

Media Cetak Republika Halaman 24
2017-9-11

TOLAK U PAYA Lemahkan KPK!

Oleh Nurul S Hamami

Bila wacana peniadaan fungsi penindakan terwujud, maka semakin menguatkan dugaan pelemahan KPK oleh sebagian anggota Dewan benar adanya.

Masinton Prasibu, politikus PDI Perjuangan yagn wakil ketua Panitia Khusus DPR Angket Komisi Pemberantasan korupsi mendatangi kantor KPK, Jakarta, senin (4/9) lalu. Dia membawa sekoper ujuan kedatangannya meminta sebagai tersangka dan ditahan ;a antikorupsi itu.

sejam, apa yang diinginkan Masinton gagal menjadi kenyataan. Tak satu pun pimpinan KPK yang menemui dirinya. Anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri) ini pun meninggalkan Gedug KPK. Kepada wartawan, Masinton mengatakan alasan kedatangannya untuk mempertanyakan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang berencana menggunakan pasal "menghalangi proses penyidikan dan persidangan perkara di KPK" terhadap Pansus Hak Angket KPK. Dia menyanggah pernyataan Agus tidak sesuai dengan fakta dan asal tuduh, serta menebar ancaman kepada wakil rakyat. Sebelumnya, Agus memang pernah mengatakan akan mempertimbangkan menggunakan pasal "obstruction of justice" terhadap Pansus Hak Angket KPKbila menghambat proses penyidikan KPK dalam menangani kasus-kasus besar. "Kamijuga sudah mempertimbangkan kalau begini terus, ini yang namanya obstruction of justice kan bisa kami terapkan karena kami sedang menangani kasus yang besar kemudian selalu dihambat," kata dia di gedung KPK,

Jakarta, Kamis (31/8).

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta.

Saat ini KPK sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka menggunakan Pasal 21 tersebut karena dianggap merintangi proses penyidikan kasus KTP-elektronik. Tersangkanya adalah anggota DPR Markus Nari. Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar (Dapil Sulsel III) ini juga telah ditetapkan menjadi salah satu tersangka kasus korupsi KTP-elektronik yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Kasus KTP-el

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el) adalah kasus besar yang sekarang sedang ditangani oleh KPK. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam korupsi pengadaan proyek KTP-el tahun 2011-2013 ini. Adapun nilai proyek mencapai Rp5,9 triliu,.

Penetapan tersangka sudah dilakukan sejak 2014. KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto, sebagai tersangka pada Selasa, 22 April 2014. Dia dinyatakan terbukti bersalah dan divonis lima tahun penjara pada Kamis, 20 Juli lalu.

KPK kemudian menetapkan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, sebagai tersangka kedua kasus KTP-el ini pada Jumat (30/9/ 2016). Selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Irman sejak Rabu (21/12/16). Dalam persidangan, Irman juga dinyatakan terbukti melakukan korupsi dan diganjar hukuman penjara selama tujuh tahun pada hari yang sama dengan vonis terhadap Sugiharto.

Selain Irman dan Sugiharto, KPKjuga telah menetapkan tiga tersangka lain yakni pengusaha Andi Narogong pada 23 Maret

2017, Ketua DPR yang juga Ketua Partai Golkar Setya Novanto pada 17 Juh 2017, dan politikus Golkar Markus Nari pada 19 Juli 2017. KPKjuga menyebut tidak tertutup kemungkinan ada lagi tersangka baru dalam kasus ini. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR 2009-2014 disebut-sebut ikut menerima uang sebagai/ee dari proyek KTP-el.

Pada 5 April 2017, KPK telah lebih dulu menjadikan politikus Partai Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka pemberian keterangan palsu. Dia diduga memberikan keterangan palsu dalam upaya KPK mengungkap kasus korupsi KTP-el ini. Menurut KPK, Miryam dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan terhadap terdakwa Iman dan Sugiharto.

Di persidangan, Miryam membantah semua keterangan yang dia sampaikan kepada penyidik KPK dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terkait para penerima uang hasil proyek KTP-el. Sebelumnya, di BAP dia menjelaskan pembagian uang dari hasil dugaan korupsi proyek tersebut.

Menurut Miryam, pembagian uang ke sejumlah anggota DPR 2009-2014 terkait proyek KTP-el sebagaimana dia ungkapkan kepada penyidik, tidak pernah ada. Bahkan, Miryam mengaku mendapat ancaman dari penyidik dalam proses BAP. Meskipun telah dikonfrontasi dengan tiga penyidik KPK -termasuk Novel Baswedan, Miryam tetap membantah adanya aliran uang ke beberapa anggota Dewan.

Di persidangan, Kamis (30/3/2017), Novel mengatakan Miryam mengaku"diancam sejumlah anggota DPR 2009-2014. Dia diminta untuk tidak menyebutkan adanya pemberian uang kepada anggota DPR terkait proyek KPT-el. Adanya ancaman tersebut diungkapkan Miryam kepada penyidik saat kali pertama diperiksa KPK pada 1 Desember 2016. Novel kemudian menyebut sejumlah nama yang kini masih duduk di DPR berdasarkan pengakuan Miryam yang sebelum menjadi tersangka adalah anggota Komisi V DPR 2014-2019. Miryam tetap menyangkal dan mencabut BAP.

Penyebutan adanya tekanan itulah yang memunculkan protes dari anggota Komisi III dan meminta KPK membuka rekaman keterangan Miryam di BAP. Namun, permintaan tersebut ditolak KPK. Komisi III puh bereaksi dengan memutuskan akan menggulirkan hak angket usai rapat dengar pendapat dengan KPK, Rabu (19/4). Betul saja, pada Jumat (28/4) hak angket diusulkan di sidang paripurna DPR dan dengan cepat disahkan lewat ketuk palu oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang. Selanjutnya dibentuk panitia khusus hak angket KPK yang diketuai oleh Agun Gunanjar Sudarsa dari Golkar.

Para pengusul beralasan, hak angket digulirkan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Namun, sudah bukan rahasia lagi bahwa hak tersebut diusulkan oleh DPR setelah KPK sebelumnya menolak permintaan DPR -tepatnya Komisi III- membuka rekaman pemeriksaan Miryam yang disebut-sebut melibatkan sejumlan anggota Dewan. KPK berprinsip, bila permintaan tersebut dipenuhi maka dapat mengganggu proses penyidikan yang masih berlangsung.

Namun, pembentukan Pansus Hak Angket KPK menuai kontroversi. Bahkan, tidak semua fraksi di DPR menyetujui dan mengirimkan wakilnya sebagai anggota pansus. Pembentukan pansus diduga merupakan sebuah "perlawanan" dari sejumah anggota Dewan dan dalam upaya untuk melemahkan KPK. Penolakan KPK terhadap permintan

DPR untuk memberikan rekaman pengakuan Miryam kepada penyidik, hanyalah pintu masuk untuk mempreteli kewenangan KPK.

Penggunaan hak angket terhadap KPK juga dipertanyakan. Sebagaimana diketahui, hak angket merupakan satu dari tiga hak yang melekat di tubuh DPR. Dua yang lain yakni hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Tercantum dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara rang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Membaca yang tersurat dalam UU MD3, dengan kata lain hak angket merupakan instrumen yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga legislatif untuk mengawasi pelaksanaan UU/kebijakan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Semestinya tidak ada alasan untuk mengajukan hak angket terhadap KPK. Ini karena KPK secara legal formal bukanlah lembaga eksekutif atau pemerintah. Dia hanyalah lembaga publik seperti halnya komisi-komisi lain yang ada di negara ini.

Rekomendasi pelemahan

Pansus Hak Angket KPK sudah bekerja sejak Juni lalu dengan melakukan sejumlah kunjungan -termasuk menemui narapidana korupsi di LP Sukamiskin, Bandung-dan rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak. Hasil kerja mereka kabarnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 28 September mendatang dalam bentuk rekomendasi.

Salah satu rekomendasi Pansus adalah wewacanakan untuk meniadakan kewenangan penindakan oleh KPK. Kewenangan penindakan tersebut nantinya akan dilimpahkan ke kepolisian dan kejaksaan. Artinya, bila kewenangan tersebut dipangkas, maka KPK tak lagi memiliki hak untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut kasus-kasus korupsi. Dengan kata lain, KPK hanya memiliki fungsi supervisi dan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan terkait kasus-kasus korupsi.

Bila wacana tersebut menjadi rekomendasi Pansus, maka semakin menguatkan dugaan bahwa upaya untuk melemahkan KPK oleh sebagian anggota Dewan memang benar adanya. Pansus Hak Angket KPK hanyalah akal-akalan untuk merevisi UU KPK dengan menghilangkan fungsi penindakan oleh KPK.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, dinamika kerja Pansus Hak Angket KPK menampakkan asumsi banyak pihak tentang motif yang sebenarnya dari pembentukan Pansus Angket ini, yakni menyebar opini destruktif tentang KPK untuk melegitimasi sejumlah langkah perubahan regulasi yang melemahkan KPK.

Pemanggilan jaksa dan hakim dalam proses pengumpulan informasi, menurut Hendardi, secara eksplisit telah memben-turkan organ-organ penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Suara yang melemahkan KPK pun bukan hanya datang dari Pansus, tetapi juga dari organisasi penegak hukum lainnya. "Sangat disesalkan organ-organ tersebut hadir dan terlibat dalam proses politik mengadili KPK," kata dia dalam keterangan pers, Rabu (6/9).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera yang juga Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, bahkan mengingatkan agar Pansus Hak Angket KPK bentukan DPR tetap bertujuan sesuai janji awalnya, yakni menguatkan KPK bukan melemahkan.

"Karena dulu pansus hilangnya tidak untuk melemahkan KPK berarti kan untuk menguatkan KPK, ya seharusnya begitu," kata Hidayat di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Ahad(3/9).

Upaya-upaya untuk melemahkan KPK sejatinya memang harus ditolak. Pemerintahan Jokowi-JK harus aktif untuk ikut mencegah pelemahan itu, dengan mendorong agar partai-partai pendukung pemerintah tidak ikut-ikutan melemahkan KPK. Partai-partai di luar pemerintahan saja siap menga-dang bila Pansus hanya akal-akalan untuk melemahkan KPK.

Redaksi





Original Post

Korupsi Masih Siaga T

Media Cetak Republika Halaman 25
2017-9-11

Korupsi Masih Siaga T

Kerja KPK memunculkan harapan akan terkikisnya budaya korupsi di negeri ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT)

terhadap terduga korupsi. Kali ini seorang nitera pengganti dan dua orang hakim ladilan Negeri Tindak Pidana Korupsi lu yang ditangkap pada Rabu (6/9) ikan lalu. KPK mengamankan para sejumlah uang dari lokasi ,penang

engkulu tersebut menambah panjang daftar penegak hukum yang terjerat kasus korupsi di provinsi itu. Sebelumnya pada 8 Juni KPK menangkap tangan Kasi III Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba. Setahun sebelumnya, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu, sekaligus hakim tipikor Janner Purba dan hakim ad hoc Pengadilan Negeri Bengkulu Toton yang ditangkap.

Selain menangkap tangan penegak hukum yang diduga meneria uang suap, KPK pada 20 Juni lalu juga menangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lily Mardani Maddari. Keduanya diduga menerima suap dari seorang pengusaha yang juga ditahan saat OTT terhadap Lily di kediaman pribadinya.

Hanya berselang empat hari sebelumnya KPK juga melakukan OTT di Mojokerto, Jawa Timur. Enam orang diamankan, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto dan tiga pimpinan DPRD Mojokerto.

Suap di Mojokerto dilakukan agar DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 Miliar. Penyidik mengamankan uang total Rp 470 juta dalam OTT ini.

KPK pada 29 Agustus juga menangkap Wali Kota Tegal Siti Mashita terkait dugaan suap pengelolaan dana Jasa Kesehatan di RSUD Kardinah, Kota Tegal. Selain itu, Marshita juga diduga menerima "fee" proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal Tahun Anggaran 2017.

Seperti dikutip Antara, Mashita yang tercatat sebagai kader Partai Golkar dituduh menerima suap sejak Januari hingga Agustus 2017 dengan jumlah total mencapai Rps.i miliar. Penyidik KPK juga menetapkan tersangka Amir Mirza Hutagalung yang diduga sebagai orang dekat wali kota sebagai penerima suap dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Cahyo Supriadi sebagai pemberi suap.

Rangkaian penangkapan pejabat negara dan penegak hukum oleh KPK dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa korupsi di negeri ini masih dalam kondisi "siaga 1". Ibarat bencana alam, status korupsi di Indonesia sekarang ini masih perlu penanganan ekstra keras dan luar biasa. Dalam situasi siaga 1 ini kehadiran KPK masih diperlukan dalam upaya memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Oleh karenanya upaya-upaya pelemahan KPK dengan melucuti kewenangannya harus ditolak mentah-mentah.

Mampu penuhi harapan

Pada periode sebelumnya, KPK bahkan berhasil menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar. Dia diduga menerima uang terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Di kediaman dinas Ketua MK, 2 Oktober 2013, penyidik KPK menyita uang dolar Singapura, perkiraan sementara (saat itu), senilai Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar. Uang itu merupakan pemberian CHN dan CN kepada Akil yang diduga terkait sengketa pilkada di kabupaten tersebut.

Senin, 30 Juni 2014. Akil diganjar hukuman penjara seumur hidup dalam dugaan

tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan sepuluh sengketa pilkada di MK dan tindak pidana pencucian uang. Mantan politikus Partai Golkar itu juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 152,07 miliar. Putusan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung pada 23 Februari 2015 dengan menolak kasasi yang diajukan Akil.

Ganjaran hukuman seumur hidup kepada Akil tak juga membuat jera hakim konstitusi Patrialis Akbar. Mantan menteri hukum dan HAM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Politikus Partai Amanat Nasional ini ditangkap tangan oleh KPK di Jakarta pada 25 Januari 2017. Dia ditangkap dengan dugaan menerima suap terkait dengan Judicial Review 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pada Senin (4/9) lalu Patrialis diganjar hukuman delapan tahun penjara ditambah denda Rp3OO juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti menerima suap sebesar 10 ribu dolar AS dan Rp4,O43 juta untuk mempengaruhi putusan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Patrialis Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata ketua majelis hakim Nawawi Pamolango dj

pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin. "Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama delapan tahun ditambah denda Rp3oo juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama tiga bulan kurungan.

"Tuntutan itu lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Patrialis divonis 12,5 tahun penjara ditambah dengan Rpsoo juta subsider 6 bulan kurungan.

Penangkapan Akil dan Patrialis yang dilanjutkan dengan pembuktian jaksa KPK di pengadilan, dapat dikatakan merupakan bukti KPK mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai lembaga pemberantasan korupsi. KPK tidak pandang bulu dan tidak "berdamai" kepada koruptor sekalipun seorang pejabat tinggi negara.

Justru kinerja seperti itulah yang harus diperlihatkan oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Ini agar rakyat juga semakin percaya bahwa hukum berlaku sama bagi setiap warga negara. Apalagi, ketua MK adalah pejabat tinggi negara yang merupakan benteng terakhir pencari keadilan sehingga harus memberikan contoh terbaik dalam hal integritas.

Akil Mochtar bukan satu-satunya pejabat tinggi penyelenggara negara yang tindak pidana korupsinya berhasil dibuktikan oleh KPK di pengadilan. Sebelumnya lembaga ini juga berhasil membuktikan tindak pidana korupsi pejabat tinggi di lingkungan Polri, hakim, jaksa, mantan duta besar, pejabat pajak, menteri kabinet, pemimpin partai politik, politikus di DPR dan DPRD, serta kepala/wakil kepala daerah.

Kerja KPK tersebut memunculkan harapan akan terkikisnya budaya korupsi di negeri ini. Terlebih pemberantasan korupsi dilakukan langsung dari "bagian kepala". Pasalnya, para pejabat peyelenggara negara seharusnya memberikan contoh yang baik berupa pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik. Bukan sebaliknya, malah ikut berasyik-masyuk dengan tindakan korupsi. Kinerja ini sekaligus melahirkan harapan akan kondisi Indonesia yang lebih baik, yang semakin bersih dan nol korupsi.

Kinerja bagus yang ditunjukkan oleh KPK selama ini sedikit banyak membantu terdongkraknya Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia di 2014. CPI diluncurkan setiap tahunnya oleh Transparency International (TI) agar masyarakat dunia bertindak bersama-sama untuk menghentikan korupsi sehingga kesejahteraan warga dunia tercapai dan perekonomian tumbuh merata. Sejak diluncurkan pada 1995, CPI digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi.

Mengutip laman resmi TI Indonesia, pada 2014 skor CPI Indonesia sebesar 34 dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang

diukur. Skor CPI Indonesia 2014 naik 2 poin, sementara peringkat naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan skor dan peringkat CPI 2014 ini patut diapresiasi sebagai kerja bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Di 2014 secara global terdapat lima negara yang memiliki skor tertinggi dan menjadi lima negara tebersih dari korupsi. Negara-negara tersebut adalah Denmark (skor 92), Selandia Baru (91), Finlandia (89), Swedia (87), dan Swiss (86). Sedangkan lima negara yang memiliki skor terendah atau negara terkorup adalah Somalia (8), Korea Utara (8), Sudan (11), Afghanistan (12), dan Sudan Selatan (15). Semakin tinggi skor semakin rendah tingkat risiko korupsinya.

"Selama ini kinerja pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia perlu mendapatkan apresiasi dengan hasil CPI tahun 2014 ini. Hal yang sama juga dengan masyarakat sipil yang aktif dalam ikut serta memberikan pendidikan politik bagi warga negara tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi." ucap Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia di Jakarta, 3 Desember 2014.

Dijelaskan Dadang, Pemilu 2014 merupakan momentum bagi para politikus dan warga untuk berdemokrasi. Sementara, Survei Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu yang dilakukan KPK tahun 2013, menghasilkan 71 persen responden paham bahwa praktik politik uang dalam pemilu merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Bahkan nyaris seluruh responden (92 persen) menyatakan bahwa pemimpin dan politikus yang tersangkut kasus korupsi merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia.

Sedangkan, Skor CPI Indonesia pada 2016 yakni 37 dari rentang O-ioo. Pada 2015, skor CPI Indonesia ada di angka 36. "Kenaikan sektor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Dadang di Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Tolak pelemahan

Apa pun upaya yang dilakukan untuk melemahkan pemberantasan korupsi sudah seharusnya ditolak. Bangsa ini masih sarat dengan penyelenggara negara yang bergelimang harta dari hasil korupsi. Tak heran bila Majelis Permusyawaratan Rakyat pada awal pecahnya reformasi politik di bulan Mei 1998 memprioritaskan keluarnya Ketetapan MPR tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebab, diakui seluruh komponen masyarakat kala itu, korupsi telah menjadi penyakit akut dan menahun sejak negara ini berdiri. Praktik KKN itulah yang ikut menjadikan bangsa kian terpuruk tatkala badai krisis moneter menyerang.

KPK pun lahir dari rahim Reformasi. Berdasarkan amanat Tap MPR tentang pemberantasan KKN itulah lembaga antirasuah ini berdiri dengan payung hukum UU KPK yang dibuat di periode pertama DPR era Reformasi. Kehadiran KPK diharapkan mampu menjangkau koruptor-koruptor kelas kakap yang selama ini bebas berkeliaran.

Hasil kerja KPK dapat dibilang bagus dan sesuai dengan harapan -meski tentu saja masih ada kekurangan di sana-sini. Tercatat, sudah banyak penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah berhasil dibawa ke pengadilan dan telah dipenjarakan karena terbukti melakukan korupsi. Puluhan kasus korupsi yang lain sudah menunggu giliran untuk disidangkan dan beberapa lagi bahkan masih dalam persidangan.

Oleh karenanya agak aneh bila anggota Dewan yang menjadi penyambung aspirasi rakyat malah mewacanakan ingin mengurangi kewenangan KPK dan merevisi UU KPK. Padahal, jelas-jelas masyarakat memberi dukungan kepada keberadaan KPK dan menolak segala upaya untuk melemahkan lembaga ini. Kalaupun harus direvisi, maka tidak pada hal-hal yang melemahkan. Namun, sebaliknya yakni justru yang memperkuat peran KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemberantas korupsi.

NURUL SHAMAMI





Original Post

REKENING MISTERIUS PEJABAT PABEAN

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 66
2017-9-11

REKENING MISTERIUS PEJABAT PABEAN

Seorang pejabat eselon III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diduga memiliki rekening dengan transaksi puluhan miliar rupiah yang tak wajar. Polisi masuk menyidik ketika Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyelidiki kasus ini.

RUMAH dua lantai berkelir kombinasi abu-abu, hitam, dan putih di Jalan Daksina-pati Barat III, Rawamangun, Jakarta Timur, itu tampak paling jembar dibanding bangunan lain di sekitarnya. Dari pagar besinya yang tinggi, terlihat tiga mobil terparkir di halaman rumah dan garasi. Tiga mobil itu adalah Chevrolet Captiva silver dengan nomor polisi B-19-DED, Jeep hijau B-19-DC, dan Suzuki Swift merah burgundy B-4-MBU.

Rumah yang berada di pojok pintu masuk jalan buntu itu adalah milik pegawai pajak eselon Illa, Ahmad Dedi. Alamatnya klop dengan alamat rumah yang tertera di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dedi ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 23 Desember 2014. Sugito, salah satu petugas keamanan di kawasan tersebut, menguatkan bahwa Ahmad Dedi pemilik rumah itu. "Iya rumah Pak Dedi, pegawai Bea-Cukai," ujarnya Rabu pekan lalu.

Menurut laporan harta kekayaan Dedi ke komisi antikorupsi itu, rumah tersebut memiliki luas 217 meter persegi. Adapun total luas tanahnya yang dilaporkan 550 meter persegi. Dedi melaporkan tanah dan bangunan itu berasal dari hibah dengan tahun perolehan pada 2007. Adapun nilai tanah dan bangunan yang tercantum dalam laporan kekayaan 2014 itu sebesar Rp 1,53 miliar. Nilainya sama seperti tercantum dalam laporan kekayaan Dedi sebelumnya

ke KPK pada 16Juli 2012.

Kendati ada tiga mobil terparkir di halaman dan garasi, Sugito mengatakan rumah itu sedang ditinggalkan pemiliknya. Dedi, menurut dia, belum pulang dari kantornya di Malang. Sejak 27 Maret lalu, Dedi menjadi Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, yang kantornya berlokasi di Kota Malang. Adapun istri Dedi, Elida Hanum Lubis, kata Sugito, tengah berada di Cawang, Jakarta Timur. "Ibu sedang menjaga minimarketnya di salah satu apartemen di Cawang."

Dengan penghasilan tak sampai Rp 25 juta per bulan, kekayaan Dedi bisa mencapai miliaran rupiah. Menurut laporan kekayaan ke KPK pada 2014, ia memiliki total harta senilai Rp 5,9 miliar. Ini belum termasuk tiga mobil tadi. Dalam laporan kekayaan itu, Dedi hanya mencantumkan kepemilikan tiga mobil Toyota Avanza, Suzuki, dan Ford Escape. Minimarket di Cawang, jika itu milik istrinya, juga tak masuk dalam laporan tersebut.

Laporan kekayaan itu dibuat ketika Dedi menjabat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Marunda, Jakarta Utara, pada 2012-2015. Pada periode ini juga, lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 1993 itu diduga memiliki transaksi tak wajar di rekeningnya. Laporan rekening tak wajar ini sudah dikantongi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, KPK, dan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI.

Menurut dokumen yang diperoleh Tempo, selama periode itu, rekening Dedi per-

nah menerima aliran dana dari seorang diduga perantara yang menampung aliran duit dari perusahaan importir. Transaksi lain dengan jumlah puluhan miliar rupiah, berupa transfer dari para pengusaha importir, terjadi di rekening istri dan adik Dedi, Muhammad Dimyath, yang merupakan pemilik PT Prakarsa 81. Rekening perusahaan ini juga menampung puluhan miliar rupiah duit dari belasan importir.

Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian cepat menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan pada April lalu. Dedi dan sejumlah orang yang terkait dengan kepemilikan rekening tak wajar sudah diperiksa. Kasus ini dilaporkan kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri pada 6 April lalu. Satu hari berselang, kasus itu sudah naik ke tahap penyidikan. Dan polisi sudah menyiapkan jerat suap atau gratifikasi untuk Dedi. "Tinggal mencari tersangkanya saja," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul.

KPK, yang menerima laporan sebulan lebih awal dibanding Kepolisian, justru masih menyelidiki kasus ini. Komisi antikorupsi ini sempat memanggil Dedi, tapi yang bersangkutan tak datang dengan alasan sedang menjalankan ibadah umrah di Mekah. KPK kembali memanggil pria 46 tahun itu pada akhir Juli lalu, tapi ia kembali mangkir. Begitu juga istrinya, Elida. "Ini kan masih tahap awal," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.

Kementerian Keuangan juga tengah menyelidiki dugaan kepemilikan rekening mencurigakan Dedi. Sejak dimulainya proses penyelidikan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai "memarkir" Dedi ke kantor Bea-Cukai Malang, yang tidak menangani urusan pelayanan impor. "Selama proses klarifikasi, dia diparkir di Malang sehingga tak lagi berhubungan dengan pelayanan impor," ujar Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati kepada Tempo, pertengahan Agustus lalu.

Sumiyati menyatakan kasus Dedi tidak sederhana. Karena itu, tim inspektorat membutuhkan waktu lama untuk meminta klarifikasi ke berbagai pihak. Termasuk klarifikasi tentang temuan akta perusahaan PT Prakarsa 81 tadi yang diduga berkaitan dengan Dedi. "Kami mendalami tentang informasi tersebut," ucapnya. "Inspektorat jenderal sudah mengerjakan, kami tidak tidur, tapi memang belum selesai."

Tim Inspektorat Jenderal selalu melaporkan perkembangan kasus ini ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Beliau memberi arahan, dan langsung kami tindak lanjuti bersama unit terkait," ujar Sumiyati.

Sejak dipindah ke Malang, Dedi masih sering berada di Jakarta. Salah satu alasannya, menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Dedi harus mondar-mandir ke Bareskrim untuk diperiksa dalam kasus tersebut. "Tentunya kalau dipanggil, ya, dia mesti tinggal kantor kan ya," ujar Heru.

Dedi membenarkan pernah diperiksa Bareskrim dalam kasus dugaan rekening tak wajarnya itu dan pernah dipanggil KPK tapi beralasan tak bisa hadir karena sedang umrah. Pemanggilan oleh KPK berikutnya,

menurut Dedi, bentrok dengan jadwal pemeriksaan di Bareskrim.

Adapun tentang dugaan kepemilikan rekening tak wajar, Dedi membantah keras tuduhan tersebut. "Saya tidak pernah menerima uang dari pengusaha terkait kepabeanan. Kami tidak ada hubungan apa pun dengan PT Prakarsa 81. Nama mereka (Elida dan Dimyath) dimasukkan ke perusahaan tersebut tanpa ada pemberitahuan," katanya.

TIGA perusahaan yang kerap mengalirkan duit kepada jaringan Dedi ternyata ber- kantor di rumah toko yang sama di Manyar| Megah Indah Plaza K 20-21, Surabaya. Saat didatangi Tempo, Rabu pekan lalu, di bagi-

an atas ruko di dua blok itu terpampang tulisan besar "PT Dwi Tunggal Mulia Kimia". Tepat di atas tiap terali, terdapat tulisan "PT Indojaya dan PT Cakrawala".

Ketiga perusahaan tersebut tercatat pernah menyetor ke rekening Sugianto dan Windy Rianing. Dalam dokumen pendaftaran-rekening di salah satu bank swasta, Sugianto mengaku sebagai pemilik PT Prakarsa 81. Total dana di 16 rekening atas nama dia sebesar Rp 31,612 miliar selama 2011-2015.

Seperti tertera di akta notaris, PT Prakarsa 81 beralamat di Jalan Utan Kayu Nomor 48, Jakarta Timur. Ketika Tempo mendatangi alamat tersebut pada pertengahan Agustus lalu, PT Prakarsa 81 ternyata tak berkantor di sana. Tempat itu merupakan

lokasi gedung pertemuan dan kantor notaris. Sesuai dengan kartu tanda penduduk dan surat izin mengemudi, Sugianto mencantumkan alamat yang sama dengan PT Prakarsa 81.

Sedangkan Windy merupakan marketing perusahaan kosmetik dan supervisor di perusahaan kontraktor PT Jaya Abadi di Surabaya. Dana di salah satu rekeningnya sebesar Rp 3,12 miliar.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, Donny, selaku pemilik CV Dwi Tunggal Jaya dan PT Dwi Tunggal Kimia Mulia, merupakan salah satu pengusaha yang pernah menyetor Rp 1,26 miliar ke Sugianto. Sedangkan dana yang dikirimkan Julian kepada Sugianto sebesar Rp 2,155 miliar. Transaksi tersebut terjadi seiama 2011-2015. Selain kepada Sugianto, Donny diduga pernah mengirim dana ke Windy sebesar Rp 150 juta.

Seorang pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatakan Sugianto dan

Windy diduga sebagai perantara pemberian dana untuk Dedi guna membantu meloloskan barang impor bermasalah. Modusnya, menurut dia, meloloskan jenis dan jumlah barang dalam kontainer yang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB), memberitahukan harga barang impor lebih rendah sehingga pembayaran pajak impornya menjadi rendah, serta membantu memasukkan barang larangan dan yang dibatasi importasinya. "Dia membantu tak hanya di Marunda, tapi juga di tempat lain," ujarnya.

PT Dwi Tunggal, misalnya, pernah bermasalah di Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada 2015. Kala itu, perusahaan tersebut hendak mengirim barang dari Singapura dan masuk ke Bandara Ngurah Rai sebanyak empat kontainer dengan PIB spare part. Ketika di Bea-Cukai Bandara, barang tersebut lolos. Namun, setelah keluar, polisi mengejar truk kontainer itu, dan isinya ternyata barang elektronik, seperti laptop, telepon seluler, dan iPad. "Ini me-nyelundup lewat Bandara," ucap pejabat tadi.

Dua kali Tempo mendatangi tiga perusahaan itu pada awal September lalu, Donny dan Julian tak pernah ada di tempat. Lely, yang mengaku anggota staf administrasi tiga perusahaan itu, mengatakan mereka sedang ke luar dan tidak tahu kapan keduanya kembali ke kantor. "Boseora ono, metu. (Bosnya tidak ada, keluar)," ujar Lely.

Ditanya tentang hubungan PT Dwi dengan kedua perusahaan itu, Lely enggan menjelaskan. Meski begitu, berdasarkan pengamatan Tempo, menuju kantor PT Indojaya dan PT Cakrawala harus melewati satu pintu yang sama dengan PT Dwi. Tempo pun menitipkan surat permohonan wawancara kepada Julian dan Donny, tapi hingga Jumat pekan lalu tak direspons.

Begitu juga Windy. Ketika Tempo dua kali menyambangi rumahnya di Jalan Tenggi-lis Lama IV-C/10, Surabaya, ia sedang tak berada di sana. Pun saat didatangi ke kantornya di PT Bukit Jaya Abadi di Surabaya, Windy tak ada di tempat.

Adapun Dedi membantah mengenal Sugianto dan Windy. Dia juga menyangkal menerima aliran dana terkait dengan kepabeanan melalui dua orang itu. "Saya tidak pernah menerima uang dari pengusaha melalui Sugianto, Elida, dan Dimyath atau melalui siapa pun," ucap Dedi.

LINDA TRIANITA. SYAILENDRA PERSADA. NUR HADI ISURABAYAI, EKO WIDIANTO IMALANGI





Original Post

SAYA TAK PERNAH TERIMA UANG DARI PENGUSAHA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 71
2017-9-11

SAYA TAK PERNAH TERIMA UANG DARI PENGUSAHA

KEMENTERIAN Keuangan tengah menyelidiki dugaan kepemilikan rekening mencurigakan milik Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II Ahmad Dedi. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI bahkan sudah memeriksa dia. Komisi Pemberantasan Korupsi juga sempat memanggil Dedi, tapi dia tak datang.

Rekening mencurigakan milik pejabat eselon Illa itu terdeteksi karena transaksi tak wajar sepanjang 2012-2015. Pada periode itu, Dedi menjabat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Marunda, Jakarta Utara.

Sejak akhir Agustus lalu, Tempo berupaya menemuinya untuk mengkonfirmasi tuduhan itu. Disambangi dua kali ke kantornya di MalangJawaTimur, ia tak ada di tempat. Anak buahnya, Mohammad Sulthon Junaidhi, mengatakan Dedi sedang bertugas ke kantor Bea dan Cukai pusat. Dua kali Tempo juga mendatangi rumahnya dijalan Daksinapati, Rawamangun, Jakarta Timur, tapi ia selalu tak berada di sana.

Dedi tak bersedia diwawancarai karena ibunya meninggal di Medan. Ia hanya bersedia menjawab pertanyaan Tempo seputar dugaan aliran uang dari importir melalui surat elektronik pada 24 Agustus lalu.

Benarkah Anda dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi tapi Anda tidak hadir de

nu. in .ii,is.in sedang umrah?

Saya dan pihak-pihak terkait dengan saya sudah diambil keterangannya dan sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Mengapa Anda mangkir?

Saya tidak pernah mangkir atas pemang- gilan dari KPK karena pada saat itu saya sedang menjalani proses pemberian kete-5 rangan sebagai saksi di Direktorat Tindak

Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Benarkah Anda pemilik PT Prakarsa 81 dengan direktur utama istri Anda, Elida Ha num Lubis, dan adik Anda, Muhammad Dimyath?

PT Prakarsa 81 bukan punya saya dan tidak ada hubungan apa pun dengan saya atau Elida Hanum Lubis atau Muhammad Dimyath karena nama mereka hanya dimasukkan ke perusahaan tersebut tanpa adanya pemberitahuan, tanpa adanya penyetoran modal apa pun, dan tanpa adanya kehadiran mereka dalam proses pen-

dirian perusahaan tersebut. Saya, Elida Hanum Lubis, dan Muhammad Dimyath tidak pernah mengetahui dan tidak pernah ikut dalam kegiatan apa pun yang dilakukan PT Prakarsa 81.

Anda kenal dengan Sugianto, pemilik PT Prakarsa 81?

Saya tidak pernah mengenal nama Sugianto dalam hal adanya hubungan secara formal ataupun nonformal atau dalam hubungan kegiatan apa pun yang menyangkut secara pribadi ataupun posisi saya sebagai pegawai di Bea-Cukai.

Benarkah Anda, melalui Sugianto, Elida, dan Dimyath, banyak menerima uang dari pengusaha yang terkait dengan kepabeanan?

Saya tidak pernah menerima uang dari pengusaha yang terkait dengan kepabeanan melalui Sugianto, Elida, dan Dimyath atau melalui siapa pun.

Uang itu ditransfer lebih dulu ke rekening atas nama Windy Rianing Praptiwi, baru setelah itu dikirim ke rekening Anda. Siapa Windy Rianing?

Saya tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan orang bernama Windy Rianing.

Apakah benar Anda pernah dilaporkan ke Direktorat Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan?

Tidak pernah ada laporan ke Direktorat Kepatuhan Internal.

Pada Maret lalu. Anda dimutasi ke kantor wilayah Malajig. Benarkah lebih dari tiga bulan Anda tak menunaikan tugas tersebut?

Saat dimutasi, saya sudah mendapatkan surat perintah dari pimpinan untuk melakukan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di luar wilayah kerja Kantor Wilayah Bea dan Cukai Malang.

redaksi





Original Post

Media