Duit Rp2 Miliar Mengalir ke Rudi Alfonso dari Perusahaan Pelaksana Proyek KTP-el

Media Online metrotvnews.com
2017-09-12

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Direktur PT Quadra Solutions Ahmad Fauzi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Fauzi bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el).

KPK mengonfirmasi mengenai barang bukti berupa kertas tagihan dan bukti transfer kepada Fauzi. Dalam bukti tersebut, PT Quadra diketahui menyetorkan duit Rp2 miliar kepada Persekutuan Alfonso and Partner.






"Apa saksi tahu Rudi Alfonso? Apa kenal dengan Samsul Huda?" kata Jaksa pada KPK, Taufiq Ibnugroho kepada Fauzi di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin 11 September 2017.

Namun, Fauzi mengaku tidak tahu dan tak kenal dengan Rudi Alfonso maupun Samsul Huda. Ia juga mengaku lupa ada tidaknya kaitan antara PT Quadra dengan kantor advokasi yang dipimpin Rudi Alfonso.

"Coba ingat, kami punya bukti dan ada tanda tangan saksi di dalam bukti. Nanti akan kami tunjukkan," kata jaksa Taufiq.

Taufiq mengatakan, pembayaran uang lebih dari Rp2 miliar itu dilakukan lewat transfer bank. Pembayaran yang dilakukan pada 2013 itu diduga terkait uang konsultasi hukum.

PT Quadra Solutions adalah salah satu perusahaan yang menjadi pelaksana proyek KTP-elektronik. PT Quadra tergabung dalam Konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), sebagai pemenang tender.

Saat uang Rp2 miliar itu diberikan, KPK belum menyelidiki kasus korupsi dalam pengadaan KTP-el.

Untuk informasi, Samsul Huda diketahui saat ini menjadi penasehat hukum terdakwa Andi Narogong. Sementara, Rudi Alfonso menjadi pengacara Ketua DPR Setya Novanto di kasus yang sama.
(DHI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/8N0e7Jrb-duit-rp2-miliar-mengalir-ke-rudi-alfonso-dari-perusahaan-pelaksana-proyek-ktp-el



Original Post

Gayus Minta Presiden Turun Tangan Benahi Tsunami Peradilan

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-09-12

RMOL. Hakim Agung Gayus Lumbuun sangat prihatin dengan kembalinya ada hakim dan panitera yang ditangkap KPK gara-gara melakukan jual beli perkara dan menerima suap. Menurutnya, kondisi tersebut menggambarkan telah terjadi tsunami di dunia peradilan. Akhir-akhir ini, kasus hakim dan panitera terlibat kasus korupsi cukup marak. Yang teranyar, KPK menangkap hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Dewi Suryana. Dua minggu sebelumnya, KPK menangkap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tarmizi.

"Kembali ditangkapkan hakim dan panitera oleh KPK merupakan kegoncangan yang luar biasa di dunia peradilan. Ini sudah terjadi untuk kesekian kalinya. Sudah berulang-ulang. Maka, pantas ini disebut sebagai tsunami dunia peradilan. Karena, ini sudah gawat darurat. Sebagian hakim, baik di tingkat bawah maupun tingkat atas, telah berbuat anomali terhadap Undang-Undang, kode etik dan pedoman prilaku hakim, serta norma-norma yang ada," ucapnya saat dihubungi (Senin, 11/9).

Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa dunia peradilan sudah sangat parah. Masyarakat sudah merasakan keparahan itu. "Hanya orang-orang yang punya kepentingan di dalam keadaan dunia peradilan seperti saat ini yang tidak merasakan bahwa tsunami sedang terjadi di dunia peradilan kita," kata Guru Besar Hukum Administrasi Negara ini.

Sebenarnya, Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki instrumen pengawasan dan pembinaan bagi hakim-hakim dan para aparatur pengadilan lainnya. MA juga sudah maksimal melakukannya. Namun, pengawasan dan pembinaan dari internal MA sudah tidak efektif. Buktinya, semakin banyak saja hakim dan panitra yang ditangkap KPK.

Untuk mengatasi hal ini, dia mengusulkan ada pembenahan dan evaluasi yang bersifat menyeluruh. Jika tidak, publik tidak akan percaya lagi dengan dunia peradilan.

Evaluasi itu menyangkut semua aparatur peradilan. Termasuk pimpinan-pimpinan di setiap tingkatan pengadilan. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, juga Mahkamah Agung harus dievaluasi. Yang jelek diganti dan yang bagus dipertahankan.

"Karena ini sudah darurat, Presiden diharapkan turun tangan untuk menanganinya. Sebagai kepala negara, Presiden punya wewenang melakukan evaluasi itu. Sekali lagi, ini sudah sangat gawat darurat. Jika dibiarkan, upaya Presiden melakukan pembangunan ekonomi tidak akan berdampak banyak. Sebab, masyarakat tidak percaya lagi dengan dunia peradilan. Ingat, hukum juga bagian penting dalam pembangunan. Dengan evaluasi ini, diharapkan kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan bisa dipulihkan," katanya.

Dalam evaluasi itu, tambahnya, Presiden bisa membentuk tim evaluasi nasional. Tim ini bisa berasal dari dari internal MA, KY (Komisi Yudisial), akademisi, praktisi, dan masyarakat, tapi dikomandoi oleh Presiden sebagai kepala negara. Tim ini nantinya mengecek, ada laporan tidak terhadap para hakim dan panitra di seluruh daerah.

Dia yakin, evaluasi ini tidak terlalu ekstrim. â€"Tidak. Di Georgia, semua hakim pernah diberhentikan, kemudian diganti dengan yang baru. Hong Kong juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi, kalau hanya evaluasi, tidak masalah. Ini penting dilakukan untuk perbaikan dunia peradilan kita. Dengan evaluasi seperti ini, kita bisa punya strutur baru. Orang-orangnya bisa saja sebagian berasal dari yang lama, tapi semangatnya dalam peradilan baru. Ini juga seusai blue print MA 2010-2035," tandasnya. [zul]

http://hukum.rmol.co/read/2017/09/12/306676/Gayus-Minta-Presiden-Turun-Tangan-Benahi-Tsunami-Peradilan-



Original Post

Diam Saat Diberitakan Korupsi, Chairuman: Permainan Seseorang

Media Online Detikcom
2017-09-12

Jakarta - Ketua majelis hakim Jhon Halasan Butar Butar heran mengapa Chairuman Harahap diam saja saat diberitakan menerima uang korupsi. Chairuman memilih diam agar isu tidak semakin berkembang.

Menurutnya ini permainan seseorang. Barulah jika memang diusut pihak berwajib, Chairuman akan menyampaikan pembelaan.

"Kalau ini, waduh banyak sekali (berita) yang berseliweran macam-macam. Kalau satu per satu kita tanggapi semua makin senang orang membuat itu. Ini permainan seseorang," kata Chairuman Harahap di saat bersaksi untuk Andi Narogong di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (11/9/2017).

Dia berpikir jika terpancing berita semacam ini, justru menimbulkan efek berbalik. "Karena pertimbangan saya kalau bereaksi ini akan menjadi (seperti) \'silakan saja diusut\'. Kan gitu, Pak. Nah itu kan bisa kepada penyidik," ungkapnya.

Berita itu sebelumnya disebut hakim yang mengulang pernyataan Jaksa Penuntut untuk KPK, berawal dari gambar yang tersebar lewat pesan singkat. Kemudian salah satu media mengangkatnya sebagai berita.

"Karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan (berawal) dari chat yang menyebar begitu saja. Kepada siapa kita akan menuntut?" tangkal Chairuman saat hakim menunjukkan keheranannya atas sikap abai eks pimpinan Komisi II di DPR.

Chairuman mendapatkan salinan gambar bagan dengan nama orang yang menerima aliran duit, dari seorang wartawan. Namun, secara tegas ia membantah berita tersebut di peesidangan.

"Saya tidak tahu apa semuanya. Tapi kan itu berita di Tempo. Tapi tidak ada yang membantah. Bukan hanya saya yang nerima itu disebutkan. Saya baca gitu, nggak bener. Itu termasuk siapa nama-nama itu, nggak bener itu," ungkapnya.

Hakim kembali mencecar Chairuman dengan pertanyaan lain. Mengapa Chairuman tidak merasa terusik kehidupan sosialnya akibat pemberitaan tersebut, selayaknya orang lain.

"Kalau inilah ngomong, itulah ngomong, waduh kapan pula, dia nggak pernah ketemu saya. Kalau saya bantah, saya masuk perangkap dia untuk bisa beratensi," imbuh politisi Golkar ini.
(nif/jor)

https://news.detik.com/berita/d-3638498/diam-saat-diberitakan-korupsi-chairuman-permainan-seseorang



Original Post

Pelamar Formasi Kemenkeu Tertinggi

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 6
2017-9-12

Pelamar Formasi Kemenkeu Tertinggi

Hari Pertama, Jumlah Pendaftar CPNS Tahap II Sudah Melebihi Kuota

JAKARTA-Antusiasme masyarakat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS)terlihat pada hari pertama pendaftaran kemarin. Jumlah pelamar yang mendaftar secara online sudah mencapai 35.289 orang.

Formasi yang paling banyak peminatnya adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Jumlah pelamar untuk Kemenkeu sebanyak 8.314 orang, sedangkan CPNS yang akah diterima instansi ini sebanyak 2.880. Adapun pelamar untuk Kemenkes mencapai 7.537, sedangkan formasi yangtersedia sebanyak 1.000.

"Terdapat lima instansi di hari pertama dengan pelamar terbanyak. Masing-masing telah melebihi dari formasi yang disediakan," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Hana Wibisana di Jakarta kemarin.

Selain dua kementerian tersebut, tiga instansi berikutnya dengan pelamar tertinggi yakni Kementerian Pendidikan dengan pelamar 4.103 (formasi yang tersedia 300), Kejaksaan Agung dengan jumlah pelamar 1.795 (formasi yang tersedia 1.000), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan jumlah pelamar 1.280 (formasi yang diterima 300).

Pendaftaran CPNS tahap kedua ini akan berlangsung selama dua pekan, yakni 11-25 September 2017. Sebanyak 61 instansi membuka lowongan pegawai pada tahap kedua ini dengan total formasi sebanyak 17.928.

Lonjakan jumlah pendaftar CPNS ini sudah diantisipasi BKN, termasuk menyediakan server yang memadai dan tidak mudah down meskipun diakses secara bersamaan oleh jutaan calon pelamar.

"Kita sudah antisipasi agar sistem tidak down. Untuk sebelumnya sudah cukup baik tidak seperti 2014, kita sempat down lima hari. Apalagi kalau tidak buru-buru melamar di hari pertama," paparnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah membuka lowongan CPNS tahap pertama untuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA). Proses seleksi berkas sudah selesai dan sejak kemarin sudah memasuki tes tahap berikutnya, yakni seleksi kompetensi dasar (SKD).

Bima mengatakan, secara keseluruhan pertumbuhan PNS yang ada saat ini masih minus, yakni jumlah yang direkrut masih lebih sedikit dibanding

jumlah yangpensiun.

"Setiap tahun bisa mencapai 150.000 yangpensiun.Terakhir dilakukan penerimaan CPNS pada 2014," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan SKD CPNS Kemenkumham

menunjukkan kesenjangan sumber daya manusia (SDM) antardaerah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pada hari pertama SKD kemarin hasil yang dicapai pesertabervariasi antardaerah. Terlihat jelas bahwa tingkat kelulusan masih didominasi peserta dari Pulau Jawa.

"Paling tinggi DKI Jakarta, lalu Jawa Barat, Banten dan Jateng. Khusus DKI dan Jateng ini di kisaran 20% yang lolos. Adapun NTT (Nusa Tenggara Timur), dari 120 peserta seleksi hanya 4 yang lolos atau 3,3% saja. Papua sangat rendah sekali, tapi ada kuota khusus putra-putri Papua," jelasnya.

Seperti diketahui, SKD yang digelar menggunakan sistem computer assisted test (CAT) milik BKN. Dengan sistem ini, langsung diketahui siapa saja peserta yangakanloloske tahap berikutnya.

Yasonna mengatakan, kesenjangan yang ditunjukkan dari SKD CPNS Kemenkum-

ham dapat menjadi bahan evaluasi untuk seleksi CPNS berikutnya. Selain itu, juga bisa untuk evaluasi bagi sistem pen-didikanyangadasaatini. Hasil tersebut menurut dia sekaligus menunjukkan pendidikan di daerah lain dan di Jawa tidaklah sama.

"Ini kita akan sampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke-mendikbud). Ini bisa dievaluasi per daerah. Kesenjangan ini masalah kita bersama," ungkapnya.

Pada hari pertama menunjukkan tingkat kelulusan masih kecil, namun Yasonna tetap optimistis banyak peserta yang akan lolos ke tahap berikutnya, meski tidak akan merata dan didominasi peserta dari Pulau Jawa.

"Maksimal yang diterima tiga kali dari formasi. Dari Jawa Tengah dan DKI Jakarta masih banyak, bisa kita pindah ke daerah. Tapiharapan kami, daerah juga bisa memenuhi kuota ini," paparnya.

Terkait pelaksanaan SKD, politikus PDI Perjuangan ini mengatakan secara umum berjalan lancar. Namun, ada kendala teknis di dua daerah yakni Jawa Tengah dan Jawa Barat.

"Ini sudah teratasi. Ini menunjukkan semua sudah siap. Kami juga jamin meskipun ada kendala ini tidak akan merugikan peserta seleksi," ujar dia.

Sementaraitu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memastikan tidak ada yang bisa mengubah hasil SKD CAT pada seleksi CPNS ini. Dia menjamin dengan sistem seleksi terbuka seperti sekarang ini tidak ada pihak yang bisa membantu seseorang untuk lolos.

"Sekarang tahapnya sangat ketat. Dengan sistem sekarang ini, kita bisa memperoleh pegawai ASN pilihan," ujarnya melalui pernyataan tertulis kemarin.

dita angga





Original Post

Pembenahan Represif bagi Aparat Peradilan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2017-9-12

Pembenahan Represif bagi Aparat Peradilan

UNTUK kesekian kalinya, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim dan aparat pengadilan kembali terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pekan lalu, menangkap tangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Dewi Suryana, dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, Hendra Kurniawan.

Dewi Suryana ditangkap KPK atas dugaan

menerima suap terkait dengan vonis persidangan korupsi di Dinas Pengelolaan Aset Bengkulu. Dalam kasus itu, vonis sudah dijatuhkan terhadap terdakwa Wilson dengan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara. Atas vonis ringan tersebut, Dewi Suryana diduga menerima uang suap sebesar Rpl25 juta.

Kita tentu prihatin, bahkan sangat prihatin, dengan tertangkapnya lagi hakim dan aparat pengadilan dalam dugaan kasus suap terkait dengan perkara. Yang jauh lebih memprihatinkan ialah, selain sebagai hakim yang jelas-jelas merupakan aparat penegak hukum, mereka merupakan aparat penegak-hukum yang mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Peristiwa itu tentu sangat menghentak nurani dan kesadaran kita. Bagaimana mungkin hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi justru terlibat jauh dan bahkan memelopori perilaku tindak pidana korupsi itu sendiri? Hal tersebut sepintas terkesan seperti kejadian yang sangat tidak masuk akal. Akan tetapi, nyatanya ia sudah menjadi fakta yang sangat telanjang dan terus berulang.

Sejak KPK berdiri pada 2002, tercatat sudah ada 16 hakim di bawah Mahkamah Agung (MA) dan sembilan aparat pengadilan serta pegawai MA yang terjaring OTT oleh KPK. Mereka yang ditangkap KPK, sekali lagi, bukan hanya hakim karier, melainkan juga hakim nonkarier atau ad hoc tindak pidana korupsi.

Jumlah penangkapan terhadap hakim sebanyak itu jelas sudah terlampau banyak, apalagi bila asumsi bahwa jumlah hakim dan aparat peradilan yang tertangkap tangan itu merupakan gejala gunung es benar adanya. Artinya, praktik patgulipat yang berlangsung di bawah permukaan dan lolos dari pantauan KPK jauh lebih banyak lagi.

Artinya, penangkapan demi penangkapan oleh petugas KPK ternyata tidak membuat aparat penegak hukum, khususnya hakim, merasa jera. Ada saja hakim yang merangkap profesi sebagai penjual vonis.

Gejala ini tentu sangat mengerikan. Kita geram karena hakim yang bertugas sebagai benteng terakhir keadilan dan kebenaran ternyata tidak berfungsi menjaga gawang peradilan. Sebaliknya, ada di antara mereka yang justru secara aktif ikut bertindak sebagai pencetak gol* kasus korupsi. Mereka rela menggadaikan kehormatan dan kemuliaan sebagai pengawal keadilan karena godaan uang.

Karena itu, kita melihat bahwa sesuatu yang sangat salah masih saja berlangsung di dunia peradilan, khususnya di kalangan para hakim yang berada di bawah pembinaan MA. Kita pun sepakat dengan pernyataan hakim agung Gayus Lumbuun yang menyebut dunia peradilan saat ini berada dalam kondisi darurat. Dunia peradilan kita disebutnya tengah mengalami tsunami.

Untuk mengatasi kondisi darurat dunia peradilan itu, kita menuntut lembaga Mahkamah Agung benar-benar turun tangan mengatasi situasi. Kita ingin visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, yang ditetapkan para pemimpin MA, benar-benar diimplementasikan.

Karena itu, pembenahan yang bersifat represif harus dilakukan MA. Evaluasi menyeluruh kepada aparatur dan pimpinan dari semua strata peradilan pun tidak boleh lagi ditawar-tawar.

REDAKSI





Original Post

Jaksa Agung Tolak Bergabung dalam Densus Tipikor

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2017-9-12

Jaksa Agung Tolak Bergabung dalam Densus Tipikor

JAKSA Agung, HM Prasetyo, menolak untuk wacana yang menginginkan pihaknya bergabung dalam Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pasalnya, penggabungan antara kejaksaan dan kepolisian dalam satu wadah akan mengurangi independensi setiap lembaga penegak hukum itu.

"Kejaksaan dan jaksa tidak selayaknya ditarik untuk bergabung dalam lembaga baru Polri tersebut katena dengan demikian akan mengurangi independen penegak hukum masing-masing," kata HM Prasetyo dalam rapat kerja antara Kejaksaan Agung dengan Komisi III DPR di Ruang Komisi III, kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

i "Kami khawatir dengan adanya tumpang tindih antar-

institusi penegak hukum yang ada," imbuhnya.

HM Prasetyo juga menyampaikan bahwa saat ini Kejaksaan Agung telah memiliki Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) sejak 2005. Meski Satgassus tersebut tidak dibekali dengan dana operasional tambahan, politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu merasa tugas pihaknya untuk memberantas korupsi masih terkendali.

Kendati demikian, Prasetyo pun menyambut positif pembentukan Densus Tipikor oleh Polri tersebut. "Kami sampaikan wacana dan gagasan itu dinilai positif untuk meningkatkan kinerja Polri untuk pemberantasan korupsi," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Polri akan membentuk Densus Tipikor dengan sistem organisasi tersebut akan bertindak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik dan jaksa akan berada dalam satu atap demi menyelesaikan urusan korupsi ini.

Polri pun berjanji tidak akan terjadi perebutan kasus dengan KPK terkait pembentukan Densus tersebut. Namun, KPK merasa pesimistis dengan langkah tersebut sembari menilai bahwa pembentukan Densus Tipikor akan melemahkan eksistensi mereka dalam memberantas gurita korupsi di Tanah Air.

(Nur/P-5)





Original Post

Ruang Kerja Hakim tidak Luput dari Penggeledahan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2017-9-12

Ruang Kerja Hakim tidak Luput dari Penggeledahan

KPK menggeledah ruang kerja hakim Dewi Suryana dan ruang kerja panitera pengganti Hendra Kurniawan di Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, kemarin. Penyidik komisi antirasywah juga menggeledah ruang kerja hakim ad hoc Henny Anggraini.

Penggeledahan berlangsung selama 8 jam. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik membawa empat koper berukuran cukup besar. Sebelumnya, KPK menyegel tiga ruangan di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu pada Kamis (7/9).

Pelaksana Tugas Ketua Peng-adilan PN Kelas IA Bengkulu, Admiral, mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait dengan penggeledahan oleh tim KPK. "Kami belum dapat konfirmasi terkait dengan penggeledahan tersebut," katanya.

Hakim karier Pengadilan Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana, Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan, dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Syuhadatul Islamy, dibekuk dalam OTT KPK pada Rabu (6/9) lalu.

Tiga tersangka diduga telah sepakat, antara hakim, panitera pengganti, dan ASN, untuk

memuluskan perkara korupsi kegiatan rutin pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu pada 2013, dengan terdakwa Wilson.

Syuhadatul Islamy yang merupakan kakak kandung Wilson dan adik Sekretaris Kota Bengkulu Marjon telah menyuap hakim Dewi Suryana lewat Panitera Pengganti Hendra Kurniawan dengan tujuan mendapatkan putusan ringan untuk terdakwa Wilson dengan memberikan uang pelicin sebesar Rpl25 juta.

Wilson merupakan terdakwa dugaan tindak pidana korupsi kegiatan rutin tahun anggaran 2013 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu. Jaksa . penuntut umum telah menuntut Wilson 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta.

Humas PN Bengkulu Jonner Manik di Bengkulu, kemarin, mengatakan aktivitas pengadilan tetap berjalan meski telah dilakukan OTT oleh KPK sehingga tidak akan mengganggu proses peradilan di PN Bengkulu.

Selanjutnya, terkait dengan hakim atau panitera yang terlibat OTT KPK, akan ditunjuk hakim lain untuk menjalankan sidang yang sudah diagendakan saat ini.

(MY/P-4)





Original Post

Sugiharto Terima US$200 Ribu

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2017-9-12

Sugiharto Terima US$200 Ribu

JOHANNES Marliem diketahui pernah memberi duit US$200 ribu kepada terdakwa kasus korupsi KTP elektronik (KTP-E), Sugiharto.

Hal itu diketahui dari keterangan mantan staf Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yosep Sumartono saat menjadi saksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Yosep membeberkan, ia sendiri yang mengambil duit dari Johannes Marliem medio April-Mei 2011. Yosep menemui Johannes di Mal Grand Indonesia atas perintah Sugiharto. "Menyerahkan di eskalator Mal GI. US$200 ribu," kata Yosep di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Uang yang diberikan, kata Yosep, ditaruh di sebuah koper. Ia mengaku tidak paham untuk apa titipan itu diserahkan Johannes buat Sugiharto. "Yang jelas urutannya setelah titipan dari Paulus Tanos," ungkapnya.

Johannes merupakan orang yang disebut sebagai saksi kunci kasus KTP-E. Ia tewas dalam sebuah insiden di Amerika Serikat. Johannes disebut memiliki barang bukti rekaman pembicara-an terkait dengan proyek KTP-E. Johanes Marliem merupakan Direktur Biomort Lone LLC.

Dalam surat dakwaan kepada Irman dan Sugiharto, Johanes diketahui sebagai pihak yang memasok automated fingerprint identification system (AFIS) atau alat pengenal sidik jari.

Dari Marliem, penyidik KPK mendapatkan bukti-bukti rekaman dan aliran dana KTP-E ke DPR dan Kementerian Dalam Negeri.

Setelah Johannes, Yosep mengaku ada juga uang dari Direktur PT Quadra Solution Ahmad Fauzi sebesar USS100 ribu untuk Sugiharto. Uang itu dibawa langsung ke rumah Yosep pada 2011.

"Bulan dan tanggalnya saya lupa, Yang Mulia," ungkap Yosep.

Ia bercerita uang dari Fauzi diberikan malam hari sekitar pukul 22.00 WIB. "Saya enggak tahu dari mana mengetahui rumah saya."

Fauzi yang juga jadi saksi untuk terdakwa Andi Narogong mengamini bahwa ia memberikan duit tersebut. Ia mengaku diperintah atasannya, Anang Sugiana Sudiharjo.

Andi Narogong disebutkan jaksa juga memperkaya pihak lain. Salah satunya Johannes Marliem yang kecipratan US$14,88 juta dan Rp25.242.506,892.

(Ric/Ant/Mtvn/P-2)





Original Post

SIDANG LANJUTAN MIRYAM

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2017-9-12

SIDANG LANJUTAN MIRYAM

Terdakwa kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus KTP-E, Miryam S Haryani, bertanya kepada saksi ahli pidana Noor Aziz Said dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Berdasarkan keterangan saksi ahli, perbuatan Miryam memenuhi unsur perbuatan tindak pidana korupsi.

ANTARA/ROSAPANGGABEAN





Original Post

Saksi Sebut tidakAda Tekanan pada Miryam

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2017-9-12

Saksi Sebut tidakAda Tekanan pada Miryam

Pencabutan BAP tidak boleh sembarangan karena hanya bisa dilakukan jika hendak diperbarui dengan fakta-fakta yang tidak sempat terungkap pada saat penyidikan.

AHLI hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Noor Aziz Said, menilai tidak ada tekanan yang dilakukan penyidik KPK kepada tersangka kasus pemberian kesaksian palsu, Miryam S Haryani.

Perlakuan penyidik sudah sesuai aturan dengan memberikan Miryam kesempatan untuk melihat dan membaca kembali berkas acara pidana (BAP) sebelum ditandatangani Miryam.

"Bahkan ditanya juga, apa ada yang keliru dan ingin ditambahkan sebelum ditandatangani," kata Noor Aziz saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam persidangan Miryam di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Menurut Noor Aziz, dalam doktrin hukum pidana, tekanan diistilahkan ke dalam daya paksa (overmarcht). Hal itu masuk ke Pasal 48 KUHP.

Daya paksa memiliki tiga jenis, yakni daya paksa absolut, daya paksa relatif, dan daya, paksa biasa. "Yang paling penting dari daya paksa ialah semuanya harus dilakukan manusia, tidak bisa hanya karena situasi atau ketakuatan yang timbul oleh suasana. Makanya dianggap ada paksaan,"

terang dia.

Olehkarena itu, apa yang dialami Miryam dianggap tidak masuk tiga kategori tersebut. Noor Aziz melihat pemberian kesaksian palsu oleh Miryam merupakan tindak pidana korupsi.

Selain itu, pencabutan BAP sebagai hal yang tidak boleh dilakukan sembarangan sebab BAP hanya bisa dicabut jika hendak diperbarui dengan fakta-fakta yang tidak sempat terungkap pada saat penyidikan. "Korupsi itu extra ordinary crime. Jadi siapa pun yang dianggap menghalangi penyi-dikan juga bisa masuk jenis kualifikasi tindak pidana korupsi," terang dia.

Meskipun demikian, Noor Aziz mengaku belum melihat video ataupun melihat BAP dari Miryam. Semua kesimpulannya didasari kronologi dan ulasan yang didapatnya dari penyidik.

Dalam menanggapi hal itu, Miryam hanya memberikan pertanyaan yang menegaskan bahwa Noor Aziz belum melihat BAP ataupun menonton video proses pemeriksaan. Dalam kesempatan tersebut Miryam meminta pendapat Noor Aziz terkait dengan kedatangan dua jaksa dan penyidik ke kediamannya. "Menurut Bapak, apakah itu tekanan, apakah itu bukan termasuk intimidasi?" ucap dia.

Menurut Noor Aziz, semua bergantung pada sejauh mana ancaman dan fakta yang terjadi dalam pertemuan tersebut. Kesimpulan itu hanya dapat dibuat hakim.

Pura-pura sakit

Dalam sidang tersebut, jaksa KPK Kresno Anto Wibo menyebut bahwa mantan politikus Hanura itu pernah pura-pura sakit saat berobat ke RSPAD Gatot Subroto. Alasan sakit itu dibacakan jaksa guna menanggapi permintaan izin berobat dari Miryam dan tim penasihat hukumnya.

"Di sini anjuran dari dokter spesialis obstetri dan ginekolog menyatakan mohon lebih berhati-hati dalam memilih pasien karena pasien datang dengan keluhan yang dicari-cari, terkesan hanya mencari alasan untuk keluar," kata Kresno.

Kresno juga menyatakan dalam surat, dokter menyarankan supaya ketika tidak dalam keadaan darurat, keluhan sakit Miryam dapat ditangani dokter KPK. Miryam tidak perlu sampai dibawa ke rumah sakit.

"Pada intinya menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada penyakit yang harus datang dan bisa ditangani dokter KPK. Ini kami berikan kepada majelis hakim untuk diberikan pertimbangan," kata Kresno. (P-2)

RlCHALDO Y HARIANDJA





Original Post

Perbaikan MA lewat UU

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-9-12

Perbaikan MA lewat UU

Harapan tertumpu pada pembahasan Rancangan Undang- Undang Jabatan Hakim yang kini tengah dibahas DPR. Mahkamah Agung juga diminta membuka dirt

PERBAIKAN sistem di tubuh Mahkamah Agung (MA) harus melibatkan pihak eksternal, sesuai dengan ketentuan perundangan. Bila diperlukan, aturan di undang-undang selayaknya disesuaikan agar dapat memenuhi kebutuan reformasi MA.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan Presiden Joko Widodo tidak bisa mengintervensi badan peradilan terlalu jauh. Menurut perundang-undangan, kewenangan tersebut berada di tangan Komisi Yudisial (KY).

"Kalau memperbaiki MA, itu ada dua, yakni sistem dan sumber daya manusia. Kaitan dengan SDM (sumber daya manusia), Presiden tidak bisa masuk ke sana. Tapi kalau pengawasan, seleksi hakim, itu seharusnya peran KY. KY ada di konstitusi," ujar Johan ketika dihubungi, kemarin.

Kendati demikian, Johan mengakui peran KY dalam proses seleksi hakim dipangkas Mahkamah Konstitusi lewat uji materi yang digugat Ikatan Hakim Indonesia (Ika-hi). Jika koalisi sipil menuntut peran Presiden membenahi sistem di MA, jelas Johan, hal itu bisa dilakukan kalau menggandeng DPR.

"Dengan merevisi UU yang ada, terkait perbaikan sistem

di MA, itu kan harus ada peran dari DPR juga," tandasnya.

Pada kesempatan berbeda, juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan RUU Jabatan Hakim yang kini tengah dibahas di DPR bisa menjadi pintu masuk untuk mereformasi sistem di MA secara holistik.

Pola pengelolaan hakim yang sebelumnya dimonopoli satu entitas atau one roof system, yakni MA, diubah menjadi tanggung jawab bersama pada beberapa lembaga atau shared responsibility system, seperti dengan KY. "Misalnya ada pasal yang mengatur sistem seleksi, promosi, mutasi, dan demosi melibatkan KY. Sistem pembinaan juga harus berjenjang dari hulu ke hilir," jelas Farid.

Ia melanjutkan, sistem pembinaan dan pengawasan yang dilakukan MA saat ini terkesan lebih mementingkan hilir. Hal itu terlihat ketika MA menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lebih berorientasi penindakan.

Di sisi lain, jelas Farid, KY tidak diberi ruang untuk memperbaiki sistem pengawasan di

hilir. Padahal, beberapa waktu sempat dirajut konsep kerja sama tripartit yang melibatkan KY, KPK, dan MA.

"Jadi pengawasan dan pembinaan melibatkan tiga lembaga ini. Tapi kemudian berhenti pembahasannya karena banyak OTT (operasi tangkap tangan) kemarin," ungkap Farid.

Terus berulang

MA, tandas Farid, harus mau membuka diri dan bersikap transparan. Di sisi lain, ia juga menyoroti kesejahteraan hakim banyak yang harus dibenahi karena belum sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

"Kami pastikan, selama peradilan tidak benar-benar mau berubah maka tragedi yang sama (penangkapan hakim) akan selalu berulang melalui peran penegak hukum," pungkasnya.

Sebelumnya, hakim agung Gayus Lumbuun menilai sistem pengawasan di tubuh MA tidak efektif, terbukti masih ada aparatur peradilan yang tertangkap tangan korupsi. Tahun ini saja hingga awal September ada 15 hakim, 11 advokat, dan 7 panitera yang terherat kasus korupsi. Menurut Gayus, evaluasi secara radikal tubuh peradilan hanya dapat dilakukan jika Presiden JokoWidodo turun tangan langsung membenahi badan peradilan hingga tingkat pimpinan MA. (P-l)

Rudy Polycarpus





Original Post

KPK Gali Peran Sekjen Kemendes

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-9-12

KPK Gali Peran Sekjen Kemendes

SEKRETARIS Jenderal Kementerian Desa (Kemendes) PDTT Anwar Sanusi kemarin memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.

Anwar Sanusi diperiksa untuk tersangka auditor utama BPK Ali Sadli. "Tadi dimintai keterangan terkait Pak Ali, ya saya jawab semua," kata Anwar Sanusi seusai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Anwar mengaku diberikan 20 pertanyaan oleh penyidik. Namun, ia tak mengatakan apakah 20 pertanyaan itu termasuk pertemuan Ali Sadli dan rapat bersama penjabat Kemendes pada 20 Januari.

Dalam dakwaan Sugito dan Jarot, Sekjen Kemen-

des Anwar Sanusi diduga ikut meng-arahkan suap ke auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri. Jaksa KPK dalam dakwaan memaparkan Anwar yang menjabat sebagai Sekjen Kemendes PDTT disebut sebagai penanggung jawab penyusunan laporan keuangan Kemendes PDTT TA 2016.

Permintaan soal atensi untuk BPK diungkapkan Ketua Subtim I Choirul Anam di ruangan Anwar pada akhir April 2017. Namun, hal tersebut dibantah Anwar Sanusi.

Kemudian dalam dakwaan yang sama, duit suap Rp240 juta yang diberikan Sugito ke auditor BPK Rochmadi Saptogiri disebut jaksa pada KPK berasal dari saweran dari sejumlah direktorat di Kemen-

des. Duit suap terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Kemendes.

Namun, Anwar membantah uang saweran pejabat Kemendes itu terkait dengan suap opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tersebut.

Pertanyaan pemeriksaan sudah dijawab ke penyidik. "Ndak, ndak. Sudah disampaikan penyidik," ujar Anwar.

Selain memeriksa Anwar Sanusi, KPK juga akan memeriksa empat saksi lainnya untuk tersangka Ali Sadli dalam kasus TPPU.

Keempat saksi yang diperiksa itu ialah Sekjen KONI Pusat Ending Fuad Hamidy dan tiga orang dari unsur swasta, yakni Amrullah Said, Rasli Syahrir, dan Rasyid Syamsudin.

Sebelumnya pada sidang di pengadilan tipikor t6/9), jaksa KPK membeberkan pertemuan sejumlah pejabat di ruang Sekjen Kemendes di Kalibata, Jaksel, April 2017.

Jaksa menyoroti kata atensi dalam pertemuan Irjen Kemendes Sugito, Sekjen Kemendes AnwarSanusi, dan Ketua Subtim 1 Pemeriksa BPK Choirul Anam.

"Ada kalimat atensi yang terucap. Seperti apa kok tiba-tiba ada istilah atensi?" tanya jaksa kepada Anwar saat sidang Sugito.

"Artinya, pada pertemuan itu, dilaporkan terkait proses ini sudah selesai, kemudian memang teman-teman eselon satu kerjanya luar biasa. Nah inilah prolognya," jawab Anwar.

(Dro/Ant/MTVN/P-2)





Original Post

SATGAS TIPIKOR

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-9-12

SATGAS TIPIKOR

Jaksa Agung Republik Indonesia M Prasetyo mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/91. Rapat ini membahas anggaran untuk Kejaksaan Agung tahun 2018 serta rencana pembentukan Satgas Tipikor oleh Kejagung.

YASIN HABIBI/RE





Original Post

Pendaftar CPNS Lebihi Formasi

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-9-12

Pendaftar CPNS Lebihi Formasi

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut jumlah pendaftar hari pertama penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) gelombang kedua berjumlah dua kali lipat dari formasi yang tersedia. "Jumlahnya dua kali lipat dari formasi kementerian yang sudah dibuka," kata Kepala BKN Bima Hana Wibisana di kantor BKN, Jakarta, Senin (11/9).

Hana mengatakan, pemerintah telah membuka sejumlah pendaftaran gelombang kedua penerimaan CPNS pada 60 kementerian/-lembaga dan satu pemerintah daerah Kalimantan Utara. BKN merilis, hingga pukul 15.30 WIB, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemen-dikbud), Kejaksaan Agung, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi lima terbesar yang diminati pelamar CPNS.

Ia menjabarkan, dari 3.000 formasi yang disediakan Kementerian Keuangan, sudah 8.314 orang yang mendaftar. Pelamar ter-

banyak berada pada Kementerian Kesehatan dengan 7.537 orang, padahal hanya 1.000 formasi yang dibuka Kemenkes.

Selain itu, sebanyak 4.103 orang telah mendaftar untuk Kemendik-bud, padahal formasi yang dibuka hanyak 300. Kemudian, sebanyak 1.795 orang mendaftar ke Kejaksaan Agung, sementara formasi yang dibuka hanyak 1.000 kursi.

Formasi di BPK pun menarik perhatian masyarakat. Sebanyak 1.280 orang mendaftar ke BPK, padahal BKP hanya membuka 300 formasi. Total pelamar ada 35.289 orang, sementara formasi total ada 37-156," jelasnya.

Bima memperkirakan, jumlah pelamar CPNS gelombang kedua akan lebih banyak dibandingkan gelombang pertama pada hari pertama pendaftaran untuk formasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA).

Ia menyebutkan, pada pendaftaran hari pertama gelombang pertama hingga pukul 15.00 WIB, jumlah pendaftar yang masuk ke laman seleksi CPNS sebanyak

7.324 dari 19.210 formasi yang disediakan. Sementara, akun yang terverifikasi sebanyak 5.236.

Menkumham Yasonna Laoly menjamin kendala teknis dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) formasi S-i Kemenkumham hari pertama tak akan merugikan peserta CPNS. "Kendala teknis tak akan rugikan peserta," kata dia dalam konferensi pers di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Senin (11/9).

Ia mengatakan, sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat mengalami kendala teknis dalam tes hari pertama. Namun, ia mengklaim kendala tersebut sudah teratasi. Pemerintah mengalihkan sebagian peserta yang mengalami kendala teknis untuk mengikuti ujian pada Sabtu mendatang. "Jangan khawatir kalau ada kesalahan teknis, kalau itu dari panitia," ujar dia.

Kendati demikian, Yasonna menyebut sistem CAT BKN telah teruji untuk seleksi SKD. Tahap SKD bersifat objektif dan transparan. Peserta langsung dapat melihat hasil tes SKD.

ed muhammad hafil/ UMINURFADILAH





Original Post

KPK tak Ingin Pemisahan Kewenangan

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-9-12

KPK tak Ingin Pemisahan Kewenangan

Kejaksaan membandingkan dengan Singapura dan Malaysia.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tak ada kaitan antara pemisahan kewenangan dengan peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Oleh karena itu, KPK menganggap kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan harus satu paket. "Itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan IPK. Indeks Persepsi Korupsi itu tidak ditentukan dengan diga-bungkannya penindakan dan penyidikan dan penuntutan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di sela-sela rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (n/9)-

Menurut Syarif, penilaian IPK terkait dengan kualitas pelayanan publik yang ada di suatu negara bukan karena pemisahan kewenangan. Bahkan, kata Syarif, KPK Malaysia yakni Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) juga memiliki perwakilan jaksa di dalamnya.

"Malaysia mulai menyidik PM yang sekarang maka wakil-wakil jaksa yang ada di SPRM itu ditarik. Dulu mereka satu atap. Tetapi, di Singapura memang beda. Saya mau kasih satu contoh lain yang digabung antara penyidik dan penuntutnya, SFO di Selandia Baru. Dia IPK-nya juga selalu masuk 10 besar dunia," katanya.

Namun, terkait adanya wacana pemisahan penyidikan dan penuntutan di KPK, Syarif enggan menanggapinya. "Untuk sementara, kami bekerja sesuai UU KPK yang ada. Kami tidak bisa ber-andai bagaimana ke depan. Selama undang-undangnya masih seperti itu dan kami berterima kasih kepada Kejakgung yang selalu mengirimkan jaksanya bertugas di KPK," ujar Syarif.

Dalam rapat kerja Jaksa Agung dengan Komisi III DPR pada Senin (11/9) pagi, HM Prasetyo membandingkan penegakan pemberantasan korupsi di Singapura dan Malaysia yang dinilai lebih efektif dan harmonis daripada Indonesia. Hal itu juga selaras dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang hanya mendapatkan skor 37 dengan peringkat ke-90.

Malaysia berada di peringkat ke-55 dengan skor 49 dan Singapura memiliki skor 84 di peringkat ketujuh dari 170-an negara yang disurvei. Padahal, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau KPK Singapura dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memiliki fungsi terbatas dalam hal penyelidikan dan penyidikan.

Wewenang yang menentukan kasus akan dilimpahkan ke penuntutan atau tidak dilakukan terpisah oleh kejaksaan di kedua negara tersebut Bahkan, meski memiliki Divisi Penuntutan, SPRM di Malaysia harus mendapatkan izin dari jaksa agung Malaysia untuk melaksanakan penuntutan.

"Tugas dan kewenangan yang dimiliki CPIB dan SPRM maupun kejaksaan dan kepolisian masing-masing di kedua negara tersebut itu ternyata mampu menciptakan pemberantasan korupsi yang cukup efektif, sebagaimana terlihat di IPK korupsi yg disampaikan tadi bahwa IPK kedua negara pada 2016," ujar Prasetyo.

Hal itu berbeda dengan proses penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yang wewenangnya berada di tangan KPK. Menurut dia, prosesnya tampak ingar bingar dan gaduh-gaduh, tidak seperti di Singapura dan Malaysia. Ia juga membandingkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi (tipikor) kedua negara yang harmonis, saling bersinergi, dan tidak bersaing antara lembaga-lembaga penegak hukum.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK juga mewacanakan pencabutan kewenangan penyidikan dan penun-

tutan KPK yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Itu salah satu rekomendasi yang akan dibacakan dalam rapat paripurna pada 28 September mendatang," kata

Misbakhun, anggota Pansus Hak Angket.

Misbakhun mengatakan, rekomendasi itu muncul setelah pansus mendengarkan sejumlah pendapat para saksi yang didatangkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, kerja lembaga

antirasuah itu kerap tidak sinkron dengan penegak hukum lain, yakni kepolisian dan kejaksaan. "KPK kerap mengusut kasus-kasus di daerah tanpa berkoordinasi dengan kepolisian ataupun kejaksaan," ucapnya.

FAUZIAH MURSID/ ed muhammad halil





Original Post

Reklamasi Ciptakan Pusat Ekonomi Baru

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2017-9-12

Reklamasi Ciptakan Pusat Ekonomi Baru

Moratorium lebih berdasarkan keputusan politis. Padahal

pembangunan reklamasi merupakan hal umum yang banyak

dilakukan di sejumlah negara.

KEPUTUSAN pemerintah mencabut moratorium reklamasi di Teluk Jakarta disambut positif kalangan pengusaha. Pencabutan moratorium dinilai akan memberikan sentimen poisitif bagi perekonomian di Tanah Air.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan berjalannya kembali proyek reklamasi bakal menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. "Akan muncul lahan dan pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya melalui keterangan tertulis, kemarin.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan moratorium reklamasi Pulau C, D, dan G, pada pertengahan 2016, dengan dasar penilaian para

pengembang pulau reklamasi menyesuaikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Kini, KLHK telah mencabut moratorium reklamasi Pulau C dan D yang dikembangkan PT Kapuk Naga Indah. Sementara itu, moratorium Pulau G yang dikelola PT Muara Wisesa Samudra dijanjikan dicabut dalam dua minggu ke depan.

Menurut Hariyadi, moratorium yang dikeluarkan pemerintah lebih berdasarkan keputusan politis. Padahal, pembangunan reklamasi merupakan hal umum yang banyak dilakukan di sejumlah negara. "Ini jelas politisasi birokrasi. Jika ini dibiarkan terang benderang, sebenarnya tidak ada masalah," tandasnya.

Dalam sejumlah kesempatan, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani juga menegaskan reklamasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Dengan melanjutkan reklamasi akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang cukup tinggi.

"Kalau pemerintah menjalankan kembali, saya melihat ada indikasi yang sangat positif. Kadin melihat reklamasi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, semua negara maju juga melakukan ini," papar Rosan.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung menolak kasasi Walhi dan Kiara terkait dengan izin proyek reklamasi

Pulau G, pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, menyatakan keputusan MA tersebut telah menjadi landasan hukum yang kuat serta menetap sehingga pemerintah harus mematuhinya.

"Ini kan artinya tidak ada permasalahan dalam izin proyek Pulau G. Izin Pulau G sah, jadi serta-merta harus dilanjutkan kembali proyeknya," pungkas Irman.

Secara terpisah, pengamat perkotaan Rudy Tambunan mengingatkan pemerintah bahwa moratorium reklamasi bisa mengganggu daya tarik investasi di Indonesia. "Selain merugikan pengembang, juga memberikan sinyal buruk bagi kepastian investasi di Indonesia," katanya.

Sepatutnya dilindungi

Menurut Rudy, pengembang yang telah mengantongi izin sepatutnya dilindungi haknya secara hukum. "Saya rasa pencabutan moratorium keputusan yang tepat. Semoga hal ini akan memberi sinyal yang positif kepada dunia usaha. Ke depan, sanksi semacam moratorium tidak boleh terjadi lagi," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan pencabutan moratorium, menurut Rudy, pembahasan Raperda Zonasi dan Tata Ruang harus segera dilanjutkan. "Bukan hanya untuk kepentingan reklamasi, melainkan pembangunan Kota Jakarta secara umum," imbuhnya.

Raperda Zonasi dan Tata Ruang itu urgensinya, lanjut Rudy, terkait problematik kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, banjir, dan lain-lain yang harus segera ditangani.

(J-2)/ Akmal Fauzi





Original Post

Novanto Tak Penuhi Panggilan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 9
2017-9-12

Novanto Tak Penuhi Panggilan

KPK Akan Cek Surat Keterangan Sakit dan Melakukan Penjadwalan Ulang

JAKARTA, (PR).-

Ketua DPR RI Setya Novanto (SN)

yang menjadi tersangka terkait

dugaan kasus korupsi proyek

pengadaan KTP berbasis elektronik

(e-KTP) tidak memenuhi panggilan

pemeriksaan Komisi Pemberantasan

Korupsi dengan alasan sakit. KPK

akan mengecek kebenaran surat

keterangan sakit SN melalui metode

second opinion.

Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, KPK menerima surat keterangan sakit SN per tanggal 11 September 2017. Surat itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan penyidik karena sakit dan diopname.

Yang tidak hadir adalah SN Ketua

DPR RI tersangka tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP. (Yang) bersangkutan tidak bisa hadir memenuhi panggilan penyidik karena sedang sakit dan diopname," tuturnya.

Langkah selanjutnya, menurut Andriati, penyidik masih akan melakukan cek ulang. Dalam hal ini apakah dilakukan penjadwalan ulang atau langkah lain oleh penyidik yang dinilai sah secara hukum. Perlu diingat, tuturnya, KPK memiliki perjanjian MoU dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sehingga KPK bisa melakukan cek second opinion atas kebenaran sakit yang bersangkutan

"Langkah selanjutnya tentu penyidik masih akan cek ulang kira-kira apakah nanti akan dipanggil ulang, dijadwalkan kembali atau memang ada langkah-langlah lain yang akan dilakukan penyidik yang dinilai sah secara hukum. KPK bisa cek second opinion atas keterangan sakit yang bersangkutan," ucapnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham bersama tim advokasi SN datang ke KPK, Senin (11/9/2017) pukul 10.49. Idrus mengungkapkan, kedatangan ke lembaga antirasywah tersebut untuk menyerahkan surat keterangan sakit SN.

Dia mengatakan, SN dirawat di Rumah Sakit Siloam Jakarta sejak Minggu (10/9/2017). Berdasarkan pemeriksaan dokter, gula darah SN naik dan ada implikasi fungsi ginjal serta berpengaruh ke jantung.

"Dengan demikian, kehadiran kami mengantarkan surat yang dilampirkan serta keterangan dokter. Tentu ada beberapa hal untuk menyampaikan pada KPK bahwa dengan kondisi yang ada, Setya Novanto tidak hadir pada saat ini kondisi kesehatan tidak memungkinkan," tuturma.

Idrus menuturkan, surat telah diserahkan kepada KPK. Pihaknya pun menyerahkan kelanjutannya kepada penyidik. Yangjelas,.tutur dia, surat tersebut menjelaskan bahwa kondisi

SN tidak memungkinkan untuk diperiksa.

Sidang praperadilan

Yuyuk Andriati menambahkan, pihaknya akan hadir pada sidang perdana praperadilan j-ang diajukan Setya Novanto dj Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2017) ini. "Iya kami akan hadir untuk memenuhi panggilan di praperadilan. Tim Biro Hukum sudah disiapkan untuk besok," katanya.

Akan tetapi, Yuyuk menyatakan bahwa KPK belum bisa menginformasikan soal saksi-saksi maupun barang bukti yang akan disiapkan pada sidang praperadilan itu.

Sementara itu, Idrus Marham memastikan bahwa Setya Novanto tidak menghadiri sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Saya lora kondisinya seperti ini, saya kira tidak akan hadir juga besok (Selasa, 12/9/2017)," ujarnya.

(Ira Vera Ilka)





Original Post

Pak Presiden! Dunia Peradilan Kondisinya Gawat Darurat, Bapak Perlu Turun Tangan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-9-12

Pak Presiden! Dunia Peradilan Kondisinya Gawat Darurat, Bapak Perlu Turun Tangan

GAYUS LUMBUUN, Hakim Agung

HAKIM dan Panitera kembali terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, gara-gara diduga melakukan praktik jual beli perkara dan menerima suap. Hakim Agung Gayus prihatin melihat hal itu. Kondisi itu, menurut Hakim Gayus, menggambarkan telah terjadi tsunami di dunia peradilan. Untuk itu, dia meminta Presiden Jokowi turun tangan untuk mengevaluasi dunia peradilan. Berikut paparan lengkap Hakim Gayus

Anda bilang saat ini sudah terjadi tsunami di dunia peradilan, maksudnya?

Kembali ditangkapnya hakim dan panitera oleh KPK merupakan kegoncangan yang luar biasa di dunia peradilan. Ini sudah terjadi untuk kesekian kalinya. Sudah berulang-ulang. Maka, pantas ini disebut sebagai tsunami dunia peradilan. Karena, ini sudah gawat darurat. Sebagian hakim, baik di tingkat bawah maupun tingkat atas.

telah berbuat anomali terhadap undang-undang, kode etik dan pedoman prilaku hakim, serta norma-norma yang ada.

Seberapa parah masalahnya?

Sudah sangat parah. Masyarakat sudah merasakan ini. Hanya orang-orang yang punya kepentingan di dalam keadaan dunia peradilan seperti saat ini yang tidak merasakan bahwa tsunami sedang terjadi di dunia peradilan kita.

Kenapa ini terus terjadi?

Sebenarnya Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki instrumen pengawasan dan pembinaan bagi hakim-hakim dan para aparatur pengadilan lainnya. MA juga sudah maksimal melakukannya. Namun, ternyata, saat ini pengawasan dan pembinaan dari internal MA sudah tidak efektif. Buktinya, semakin banyak saja hakim dan panitra yang ditangkap KPK. Kondisi ini sangat membahayakan.

Lalu, apa yang harus dilakukan?

Kondisi ini harus segera dievaluasi. Perlu ada pembenahan yang bersifat menyeluruh. Jika tidak ada evaluasi, publik tidak akan percaya lagi dengan dunia peradilan.

Apa saja yang perlu dievaluasi?

Semua aparatur peradilan. Termasuk pimpinan-pimpinan di setiap tingkatan pengadilan. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, juga Mahkamah Agung harus dievaluasi. Jadi, evaluasinya harus nasional. Yang jelek diganti dan yang bagus dipertahankan. Kemudian, pimpinan-pimpinan di daerah juga harus dipilih dengan selektif. Tujuannya, agar mereka mampu melakukan pengawasan terhadap segala tindakan hakim dan panitra yang ada di lingkungannya. Jadi, pengawasan itu tidak hanya dilakukan MA. Sebab, tenaga MA sangat terbatas.

Siapa yang harus mengevaluasi?

Karena ini sudah darurat. Presiden diharapkan turun tangan untuk menanganinya. Sebagai kepala negara. Presiden punya wewenang melakukan evaluasi itu. Sekali lagi, ini sudah sangat gawat darurat. Jika dibiarkan, upaya Presiden melakukan pembangunan ekonomi tidak akan berdampak banyak. Sebab, masyarakat tidak percaya lagi dengan dunia peradilan. Ingat, hukum juga bagian penting dalam pembangunan. Dengan evaluasi ini, diharapkan kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan bisa dipulihkan.

Cara evaluasinya seperti apa?

Presiden bisa membentuk tim evaluasi nasional. Tim ini bisa berasal dari dari internal MA, KY (Komisi Yudisial), akademisi, praktisi, dan masyarakat, tapi dikomandoi oleh Presiden sebagai kepala negara. Tim ini

nantinya mengecek, ada laporan tidak terhadap para hakim dan panitra di seluruh daerah.

Apakah hal ini tidak memberatkan?

Tidak. Evaluasi itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Di tingkat Pengadilan Negeri itu paling banyak 20 orang. Demikian juga di tingkat Pengadilan Tinggi.

Apa hal ini tidak terlalu ekstrim?

Tidak. Di Georgia, semua hakim pernah diberhentikan, kemudian diganti dengan yang baru. Hongkong juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi, kalau hanya evaluasi, tidak masalah. Ini penting dilakukan untuk perbaikan dunia peradilan kita. Dengan evaluasi seperti ini, kita bisa punya struktur baru. Orang-orangnya bisa saja sebagian berasal dari yang lama, tapi semangatnya dalam peradilan baru. Ini juga seusai blue print MA 2010-2035.

usu





Original Post

Keterangan Palsu Bisa Penuhi Unsur Korupsi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-12

Keterangan Palsu Bisa Penuhi Unsur Korupsi

Sidang Terdakwa Miryam S Haryani

AHLI hukum pidana Univer-sifas Soedirman Noor Aziz Said mengatakan tindakan memberikan keterangan tidak benar atau palsu oleh anggota DPR Miryam S Haryani bisa dikategorikan memenuhi unsur perbuatan korupsi.

Abdul yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU-KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengatakan, pelanggaran tersebut diatur psa] 22 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana rumusan pasal tersebut menitikberatkan pada perbuatan bukan pada terjadinya akibat.

"Dengan demikian maka yang bersangkutan (Miyam) memberikan keterangan tidak benar dan tahu dia memenuhi unsur-unsur pasal 242 KUHP yang bila dilakukan dalam perkara tindak pidana korupsi maka perbuatan itu dapat di-kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi." katanya, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Menurutnya, jeratan jaksa KPK terhadap Miryam sudah terpenuhi. Lantaran pada pasal 242 ayat 1 KUHP mengatakan barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik

dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

"Memberikan keterangan tidak benar bisa disampaikan di depan pengadilan dan di luar pengadilan, yang penting dia memberikan keterangan di atas sumpah, tidak terbatas di pengadilan tapi juga di luar pengadilan seperti di penyidikan," ungkap Noor.

Dalam perkara ini, Miryam didakwa memberikan keterangan yang tidak benar dengan cara mencabut keterangannya dalam BAP penyidikan di KPK terkait perkara KTP Elektronik.

Miryam beralasan, BAP tersebut dibuat di bawah tekanan penyidik yaitu Novel Baswedan, MI Susanto dan A Damanik. Ketiga penyidik itu menerangkan bahwa mereka tidak pernah melakukan penekanan dan pengancaman saat memeriksa terdakwa sebagai saksi.

Terhadap perbuatan tersebut, Miryam didakwa dengan pasal 22 juncto pasal 35 ayat 1UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

byu





Original Post

Dana Suap Dihimpun Dari Unit Kerja Eselon I

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-12

Dana Suap Dihimpun Dari Unit Kerja Eselon I

NAMA saksi Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi diduga terlibat dalam upaya menyuap auditor BPK. Dia juga diduga ikut berkontribusi dalam pengumpulan uang suap.

Hal tersebut terungkap dda-lam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK untuk terdakwa Inspektur Jenderal Kemendes Sugito. dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo.

Dalam dakwaan disebutkan, pemberian suap diduga berkaitan dengan forum rapat yang menyepakati pemberian uang untuk tersangka Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli. Rapat memutuskan, dana akan ditanggung oleh sembilan Unut Kerja Eselon (UKE- I) Kemendes PDTT dengan besaran nilai sesuai kemampuan masing-masing UKE I.

"Sedangkan untuk pengum-

pulan uang tersebut disepakati akan disetorkan kepada Jarot Budi Prabowo," ucap Jaksa Ali ketika membacakan dakwaan untuk Sugito dan Jarot.

Lalu, Jaksa Ali melanjutkan, pada 10 Mei 2017 Sugito, menerima laporan dari Jarot Budi Prabowo terkait jumlah uang yang telah terkumpul sebesar Rp200 juta. Kemudian. Sugito mengarahkan Jarot Budi Prabowo untuk menyerahkan uang itu ke Rochmadi Saptogiri melalui Ali Sadli di kantor BPK RI.

Dari ketetangan tujuh pegawai negeri sipil (PNS) Kemendes PDTT yang terungkap di persidangan, mereka mengaku menggunakan dana pribadi untuk memberikan uang kepada Auditor BPK berdasarkan perintah terdakwa Irjen Kemendes PDTT Sugito.

Ketujuh PNS tersebut dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor

Jakarta, Rabu (23/8). "Saya berikan Rp 15 juta, saya sampaikan bahwa ini iuran dari kami. Karena saya sedang diklat, saya gunakan dulu uang pribadi," ujar Aisyah Gamawati, PNS pada Ditjen Pembangunan Daerah Tertentu Kemendes.

Kemudian, saksi Putut Edi Sasono dari Ditjen Penyiapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi (PKP2Trans) mengaku memberikan RplO juta. Selain itu. Razali dari Sekjen Kemendes memberikan uang Rp35 juta.

"Itu dari sumbangan teman-teman. Saya sampaikan saya hadiri rapat dan disampaikan tentang masalah sudah selesai dan Pak Irjen minta uang terima kasih pada semua unit kerja I," kata Razali.

Kemudian, saksi Jajang Abdullah, PNS Sekretariat Kemendes dan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

dan Pendidikan dan pelatihan dan Informasi memberikan uang Rp35 juta. Bambang Setiabudi selaku Sekretaris Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) memberikan sebesar Rp 15 juta.

Saksi Harlina Sulistyorini, Sekretaris Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) sebesar Rp 15 juta. Adi Setyanto yang merupakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan memberikan uang Rp 40 juta.

Sebagian saksi menyetorkan uang-uang tersebut langsung kepada Jarot Budi Prabowo. Sementara, sebagian lagi ada yang menyetorkan melalui Kepala Biro Keuangan Kemendes, Ekatmawati.

Sementara, pemberian kedua sebesar Rp 40 juta berasal dari Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sebesar Rp35 juta. Sisanya sebesar Rp5 juta berasal dari uang pribadi Jarot.

Diketahui, pada kasus ini, Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, didakwa menyuap Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK dan Ali Sadli, selaku Kepala Sub Auditorat IH Auditorat Keuangan Negara.

Menurut jaksa, Sugito dan Jarot memberikan uang sebesar Rp240 juta kepada Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara dengan tujuan agar Kemendes PDTT memperoleh opini WTP tahun 2016.

Selain Anwar Sanusi , kemarin KPK juga memeriksa tiga saksi untuk perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh tersangka Ali Sadli. Tiga saksi itu, dua orang berasal dari pihak swasta yakni Rash Syahrir dan Rasyid Syamsudin. Sedangkan satu orang lainnya yakni Sekjen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy.

gpg





Original Post

Amunisi Setya dalam Sidang Praperadilan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2017-9-12

Amunisi Setya dalam Sidang Praperadilan

Sidang perdana praperadilan Setya Novanto digelar pada han ini. Setya menggugat penetapannya sebagai tersangka dalam perkara korupsi e-KTP olehKomisi Pemberantasan KoruDS.. Hakim tunggal Cepi Iskandar

Perwakilan KPK

Tim Biro Hukum KPK

Kuasa hukum Setya menyebut dinnya sebagai Tim Advokasi Setya Novanto, yang terdiri atas Agus Trianto.Jda Jaka Mulyana, dan Amrul Khair Rusin.

PASAL-PASAL YANG DIPERSOALKAN

Pasa! 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor tentang Kerugian Negara Penggugat mempertanyakan kepastian nominal kerugian negara darvkeharusan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai penghitung. KPK sudah mencantumkan kerugian negara dalam kasus e-KTP mencapai Rp 2,3 triliun berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada 12 Mei 2016.

Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyidik

Pasal ini hanya mendefinisikan penyelidik adalah pejabat kepolisian. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK juga menyatakan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum adalah pegawai yang diberhentikan sementara dari kepolisian dan kejaksaan. Penyelidik diklaim tak boleh independen atau berasal dari pegawai KPK dan BPKP.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyidik independen dalam Pasal 45 ayat (1) UU KPK dan Pasal 6 ayat (1) KUHP menyebutkan KPK bisa mengangkat penyidik sendiri.

BUKTI PERSIDANGAN

Tim advokasi diduga mempermasalahkan nota dinas pada 20 Juni 2017 tentang laporan perkembangan hasil persidangan yang diajukan penuntut umum ke pimpinan KPK. Penerbitan nota tersebut dituduh melanggar Pasal 44 UU KPK yang mengatur penetapan tersangka hanya dilakukan saat penyelidik menyatakan bukti lengkap atau cukup, bukan penuntut umum.

Alasan KPK menetapkan Setya sebagai tersangka adalah bukti dan informasi yang mencuat dalam pengadilan terhadap Irman dan Sugiharto-bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri.

REDAKSI





Original Post

Jaksa Agung Dukung Dewan Pereteli Kewenangan KPK

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-9-12

Jaksa Agung Dukung Dewan Pereteli Kewenangan KPK

DPR menggelar rapat dengan Kejaksaan Agung, tapi malah mengupas KPK.

JAKARTA - Rapat dengar pendapat antara Jaksa Agung Muhammad

Prasetyo dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi ajang penggalangan dukungan untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Prasetyo menyatakan mendukung DPR, yang hendak merevisi beleid tersebut dengan tujuan memangkas kewenangan komisi anti-rasuah. "Revisi bukan kapasitas kami. Tapi, kalau ada yang kurang baik, diperbaiki lah," ujarnya di DPR, kemarin.

Menurut Prasetyo, seharusnya KPK tidak punya kewenangan dalam penuntutan. Dia mencontohkan, KPK di Singapura dan Malaysia hanya berwenang dalam penyelidikan dan penyidikan, tapi bisa menciptakan pemberantasan

korupsi yang efektif. Karena keberlangsungan itu, ucap dia, Singapura mendapat peringkat ke-7, sementara Malaysia ke-55, dari 170 negara dalam indeks persepsi korupsi (IPK).

Menurut politikus Nas-Dem tersebut, Indonesia hanya mendapat peringkat ke-90. Padahal penindakan korupsi melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terus terjadi di dalam negeri. "Operasi tangkap tangan yang dilaksanakan terasa gaduh dan ingar-bingar, namun tidak meningkatkan indeks pemberantasan korupsi," ucapnya.

Dalam rapat kerja, kemarin, Prasetyo lebih banyak dicecar pertanyaan mengenai keberadaan KPK. Bahkan kedua institusi terkesan mengevaluasi KPK, bukan kejaksaan. Wakil Ketua Komisi Hukum. Benny Kabur Harman, pun heran akan rapat tersebut. "Seharusnya rapat mengupas tuntas masalah

kejaksaan, bukannya KPK," ujarnya. "KPK juga menangkap jaksa, dan itu yang seharusnya diperbaiki oleh kejaksaan."

Selain memper-

masalahkan ihwal per nuntutan, Prasetyo dan Dewan mempersoalkan kewenangan KPK dalam hal eksekusi putusan pengadilan serta faksi-faksi penyidik di lingkup internal lembaga antirasuah tersebut. Menurut Prasetyo, kewenangan mengeksekusi hasil sidang maupun barang bukti hanya dimiliki kejaksaan. "Dari rapat ini, saya dapat kepastian KPK ada faksi-faksi," katanya.

Anggota Komisi Hukum, Agun Gunandjar, mengatakan keinginan DPR dalam hal evaluasi KPK bertujuan memperbaiki lembaga tersebut. Menurut dia, selama ini terjadi berbagai penyimpangan di tubuh KPK dan lembaga itu terkesan berbenturan dengan institusi hukum lainnya. Ke depan, kata Agun, fungsi koordinasi dan supervisi akan dipegang penuh oleh KPK.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif,

menampik tudingan bahwa lembaganya tidak punya kewenangan dalam penuntutan. Menurut dia, pemisahan kewenangan dalam penyelidikan dengan penyidikan tak berkaitan dengan upaya peningkatan IPK. IPK justru berkaitan dengan pelayanan publik, yang kini juga tengah gencar diperbaiki KPK.

Laode pun memberi contoh negara yang lembaga pemberantasan korupsinya berwenang menuntut, menyelidiki, sekaligus . menyidik kasus, yakni Selandia Baru. Dia menjelaskan, IPK negara itu berada di peringkat 10 besar dunia. "Kami bekerja sesuai UU KPK yang ada. Kami tidak bisa berandal ke depan selama UU-nya seperti itu," tuturnya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menambahkan, lebih baik menjalankan proses hukum sesuai dengan aturan yang ada. Ia justru meminta pemerintah menambah jumlah pegawai KPK hingga 20 ribu orang. "Selama ini kami kurang orang. Kalau KPK dikasih jumlah pegawai itu, bisa beresi Indonesia."

Hussein Abri Dongoran





Original Post

1 Juta Orang Ikut Tes Calon Pegawai Negeri

Media Cetak Koran Tempo Halaman 12
2017-9-12

1 Juta Orang Ikut Tes Calon Pegawai Negeri

JAKARTA - KementerianPem-berdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS), kemarin. Dalam penerimaan CPNS kali ini, ada 61 kementerian/lem-baga pemerintah dan satu provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Utara, yang membuka pendaftaran.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik, Herman Suryatman, mengatakan total 17.928 posisi calon pegawai negeri sipil dibuka. Dari total jumlah itu, 17.428 posisi berasal dari 61 kementerian dan lembaga serta 500 dari Provinsi Kalimantan Utara.

Kementerian Keuangan tercatat sebagai instansi pemerintah yang paling banyak membuka formasi CPNS dalam pembukaan lowongan kali ini. "Ada 2.880 formatur lowongan di kementerian itu yang ditawarkan kepada masyarakat," kata Herman.

Pembukaan pendaftaran CPNS ini merupakan gelombang kedua. Pada gelombang sebelumnya, Mahkamah Agung serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka lowongan CPNS. Ada 19.210 lowongan yang

ditawarkan pada gelombang pertama, dan tercatat sebanyak 1,14 juta orang mendaftar. Herman mengungkapkan, pada gelombang kedua ini, jumlah pendaftar diperkirakan melonjak. "Kami sedang pantau, kemungkinan pen-daftarnya bisa lebih dari 1,14 juta orang."

Dalam seleksi CPNS ini, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), misalnya, akan menjaring 93 pelamar terbaik. Mereka akan mengisi 35 jabatan. Kepala Bekraf, Triawan Munaf, mengatakan kandidat yang terpilih akan sangat membantu upaya pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. "Kami sangat membutuhkan bukan hanya kualitas, tapi juga kuantitas karena pekerjaan kami semakin lama semakin sibuk," katanya.

Bekraf memiliki target membuka lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif untuk 17 juta orang.Triawan menerangkan, Bekraf memiliki misi membangun ekosistem yang mampu mendorong pertumbuhan usaha baru di bidang ekonomi kreatif. Misi lainnya adalah meningkatkan nilai tambah produk ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional dan menghasilkan produk unggulan yang terkenal serta digemari pasar global.

DIAS PRASONGKO | VINDRY FLORENTIN





Original Post

Satgas Waspada Investasi Pelototi Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 18
2017-9-12

Satgas Waspada Investasi Pelototi Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

Waspadai Praktik Pencucian Uang Dan Pendanaan Teroris

Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi semakin ketat mengawasi tindak tanduk lembaga pengumpul dana masyarakat, demi meminimalisir kasus investasi bodong, praktik pencucian uang, dan pendanaan teroris. Sekarang ini koperasi mendapat perhatian khusus Satgas.

DEPUTI Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Suparno menegaskan, pihaknya sudah memasang rambu-rambu bagi koperasi simpan pinjam untuk mencegah terjadinya praktik pencucian uang. Sebab, sudah ada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM N0.O6/PER/M.KUKM/ V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam. Beleid ini salah satunya bertujuan mencegah dan melindungi koperasrdari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Ini karena modus kejahatan di industri jasa keuangan dan koperasi semakin beragam seiring perkembangan teknologi dan informasi," ucap Suparno pada acara sosialisasi bertema Pencegahan dan Penindakan Investasi Ilegal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Teroris Bagi Koperasi, di Jakarta, Senin (11/9).

Acara ini dihadiri Ketua Bimbingan Pihak Pelapor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Hendri Hanafi, Ketua Tim Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing, dan para pengurus koperasi simpan pinjam (KSP).

Sebagai anggota komite TPPU, lanjut Suparno, Kemenkop dan UKM bertanggung jawab turut menjaga nama untuk memenuhi rekomendasi yang disampaikan Financial Action Task Force (FATF). "Untuk itu, kami sudah melakukan beberapa upaya. Di antaranya, penandatanganan MoU pencegahan pencucian uang dengan PPATK pada 17 Oktober 2016,kerja sama pelatihan dengan PPATK di beberapa daerah bagi koperasi yang

mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam." kata Suparno.

"Kita juga telah melakukan kegiatan sosialisasi Permenkop ini di tiga tempat, yaitu Jambi, Tasikmalaya, dan Jember," imbuh Suparno.

Dalam kesempatan yang sama. Ketua Bimbingan Pihak Pelapor PPATK Hendri Hanafi menjelaskan, modus pencucian uang di bank dan koperasi nyaris tidak berbeda. Hanya saja, karena di bank sudah terintegrasi secara information technology (IT) maka lebih mudah memantaunya. Sedangkan di koperasi, banyak yang belum menerapkan IT, sehingga mempersulit pelacakan. "Oleh karena itu, PPATK akan terus mengedukasi pelaku usaha koperasi agar jangan mau dijadikan sebagai alat atau wadah pencucian uang," kata Hendri.

Ketua Tim Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing menambahkan, untuk mencegah koperasi masuk dalam kategori investasi bodong dan pencucian uang, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, legalitas koperasi di mana koperasi harus memiliki izin usaha sesuai dengan bidang usahanya. Misalnya, KSP atau unit simpan pinjam. Kedua, harus sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi berdasarkan hasil keputusan rapat anggota tahunan (RAT). Jadi, tidak boleh ada usaha lain di luar keputusan RAT. "Ketiga, koperasi harus fokus untuk kesejahteraan anggotanya, jangan keluar dari fokus ke anggota," pungkas Tongam.

Biro Travel Abal-abal

Sebelumnya, Satgas Waspada

Investasi ini juga memaparkan

pihaknya menemukan sekitar 25

perusahaan agen travel dan umrah

yang memiliki modus yang hampir mirip dengan First Travel.

"Ada beberapa laporan berdasarkan aduan masyarakat. Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag). setidaknya ada sekitar 25 perusahaan travel umrah yang tidak ada izin tapi menginduk dengan yang punya izin. Saat ini masih kami telusuri," kata Tongam di acara pelatihan wartawan di Bogor, Jawa Barat. Minggu (10/9).

Dalam menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya meminta Kemenag untuk melakukan upaya preventif dengan memanggil perusahaan travel umrah tersebut. Satgas terus berkoordinasi dengan Kemenag dalam memiti-gasi risiko dengan memanggil perusahaan umrah.

"Jadi contohnya, PT A perusahaan umrah tanpa izin mereka menerima jemaah umrah agen lain, dengan menjanjikan biaya yang lebih murah. Ini yang son-gat berpotensi merugikan masyarakat. Umrah dengan harga promo ini tidak masuk akal,"

tegas Tongam.

Menurut Tongam, sejak awal Satgas Waspada terus berupaya melakukan pencegahan terhadap modus perusahaan yang berpotensi merugikan masyarakat. Untuk itu. Tongam menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung kerugian akibat investasi ilegal, lantaran hal tersebut tidak ada dasar hukumnya.

Terkait dengan kasus First Travel, Tongam mengatakan semua pihak ada baiknya menghormati dan menunggu proses peradilan yang sedang berjalan.

"Bareskrim sudah menyita aset-asetnya, sehingga nanti pengembalian asetnya tergantung pada putusan pengadilan nanti. Kami berharap akan harapan pengembalian dana ke nasabah. Sebab, dalam kasus penipuan, jarang sekali dana nasabah kembali 100persen, karena dananya sudah dihabiskan oleh si pelaku," kata Tongam.

Ia juga menjelaskan, nasabah juga sudah memohonkan penundaan kewajiban pembayaran

utang (PKPU) ke pengadilan niaga. Apabila tidak berhasil perdamaiannya, maka First Travel dapat berujung pailit. "Saat ini yang perlu dilakukan adalah menghormati proses hukum dari First Travel." kata Tongam.

Terkait hal ini, kepolisian meminta pemerintah menetapkan aturan standar biaya perjalanan umrah yang bisa diterapkan oleh agen perjalanan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Pol Rikwanto mengatakan, standardisasi biaya umrah dilakukan agar penegak hukum bisa memindai agen perjalanan yang terindikasi tidak beres. Dengan begitu, tindakan penyelewengan dana calon jemaah umrah seperti yang dilakukan First Travel tidak terjadi lagi.

"Kami minta stakeholder agar mengatur standar minimal biaya umroh yang jelas, biar tidak ada kebingungan.Tentu ini pun harus berdasarkan perhitungan yang akurat," ujar Rikwanto.

dwi





Original Post

KPK Hadir, Novanto Mangkir

Media Cetak Kompas Halaman 1
2017-9-12

KPK Hadir, Novanto Mangkir

Suasana Rapat Komisi III DPR Mirip Panitia Angket

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, Senin (11/9), tidak hadir ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Sementara KPK menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK yang digelar Senin sore hingga malam itu, Komisi III DPR bernuansa Panitia Angket DPR terhadap KPK. Hal ini karena dari 52 anggota Komisi III DPR, 11 orang di antaranya anggota panitia angket

Bahkan, RDP dengan KPK ini juga diikuti tiga anggota panitia angket yang sebenarnya bukan anggota Komisi III. Tiga orang tersebut, yaitu Arteria Dahlan (PDI-P), John Aziz Kennedy (Golkar), dan Mukhamad Misba-khun (Golkar), ikut RDP dengan cara menggantikan tiga anggota Komisi III lainnya yang bukan anggota panitia angket

Dengan demikian, dari 19 anggota panitia angket yang berasal dari enam fraksi di DPR, yaitu PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP,

PAN, dan Partai Hanura, 14 orang di antaranya hadir dalam RDP Komisi III dengan KPK. Keadaan ini membuat RDP tersebut seperti menjadi ajang klarifikasi panitia angket terhadap KPK tentang sejumlah temuan penyelidikannya.

Salah satu topik yang banyak diangkat anggota Komisi III DPR dalam rapat itu adalah tentang pengelolaan barang rampasan negara atau aset hasil sita terkait dengan tindak pidana korupsi yang dijalankan KPK. Mereka yang menanyakan topik ini juga bagian dari panitia angket

(Sambungan dari halaman 1)

Suasana panitia angket Juga terasa saat rapat kerja antara Komisi III dan Kejaksaan Agung yang digelar Senin siang. Rapat yang digelar sebelum RDP antara KPK dan Komisi III itu seperti berubah menjadi forum panitia angket untuk meminta masukan dan dukungan dari Kejaksaan.

Pemeriksaan

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Minggu, mengatakan, Novanto pasti datang memenuhi panggilan KPK kecuali ada halangan, seperti sakit.

Kemarin, Idrus bersama tim advokasi Partai Golkar dan perwakilan kuasa hukum Novanto datang ke KPK untuk menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan Novanto karena sedang sakit

"Hasil pemeriksaan dokter, Pak Novanto setelah berolahraga kemarin (Minggu) gula darahnya naik. Setelah diperiksa, ternyata hal itu berimplikasi pada fungsi ginjal dan tadi malam diperiksa

juga oleh dokter, ada pengaruh ke jantung," katanya.

Dengan kondisi ini, kata Idrus, hari ini kemungkinan Novanto tak bisa menghadiri sidang perdana praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka, yang dia mohonkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sidang itu akan berlangsung selama tujuh hari. Dengan demikian, pekan depan sudah ada putusan dari PN Jakarta Selatan terkait perkara tersebut

Penelusuran Kompas, Novanto dirawat di president room sebuah rumah sakit swasta di kawasan Semanggi, Jakarta. Politisi Partai Golkar, Nurul Arifin, yang ditemui di rumah sakit itu mengatakan, Novanto tengah ditemani istri dan keluarganya di kamar pasien yang diduga ada di lantai 31 rumah sakit tersebut

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, selalu ada alasan tertentu yang membuat para saksi atau tersangka tidak memenuhi panggilan KPK. Kalla me-

yakini KPK menghargai alasan yang disampaikan saksi dan tersangka yang berhalangan hadir. "Tetapi,. itu juga ada batasnya, tidak boleh terus begitu (tidak memenuhi panggilan KPK)," ujarnya seperti dilaporkan wartawan Kompas, Anita Yossihara, dari Astana, Kazakhstan.

Asas praduga tak bersalah membuat Novanto tetap menjabat sebagai Ketua DPR meski dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, menurut Kalla, efektivitas kinerja DPR harus tetap dipikirkan. "Kalau begini (dipimpin oleh tersangka) terus, tentu efektivitas pimpinan DPR bisa terganggu," ujarnya.

Sementara itu, fungsionaris Partai Golkar, Ahmad Doh Kurnia, mempertanyakan kehadiran Idrus dengan didampingi pengurus Partai Golkar ke KPK untuk menyampaikan kabar tentang sakitnya Novanto. "Kasus KTP-el ini tuduhannya kepada SN (Setya Novanto) pribadi. Mengapa institusi Golkar dibawa-bawa berhadapan dengan KPK?" ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara

KPK Febri Diansyah menyampaikan, penyidik KPK masih mempelajari dan akan mengecek kebenaran sakitnya Novanto. "Akan dipertimbangkan apakah perlu tindakan lain yang sah secara hukum. KPK punya kerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia jika memang dibutuhkan second opinion terkait dengan keterangan sakitnya," ujarnya.

Biro hukum KPK, kata Febri, hari ini siap menghadiri persidangan permohonan praperadilan yang dimohon Novanto. Sejumlah bukti telah disiapkan. Namun, KPK mengingatkan, sidang praperadilan hanya memeriksa aspek formal dan tidak bisa masuk ke materi perkara.

(REK/DD10/DD01/AGE/APA/IAN)





Original Post

Dirut Garuda Konsultasi ke KPK

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-9-12

Dirut Garuda Konsultasi ke KPK

JAKARTA, KOMPAS - Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala Mansury mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkonsultasi tentang upaya pencegahan korupsi di badan usaha milik negara tersebutPerkara dugaan suap yang melibatkan Emirsyah Satar, mantan Dirut Garuda Indonesia, menjadi cerminan Garuda tentang bahaya tindak pidana korupsi bagi tata kelola organisasi.

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pimpinan KPK, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Uode M Syarif dan Alexander Marwata, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, terungkap tekad manajemen Garuda untuk memangkas segala hal yang membebani bisnisnya akibat praksis yang tidak sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Seusai melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan KPK, Pahala mengatakan, pihaknya sengaja datang untuk membicarakan beberapa hal umum terkait upaya pencegahan korupsi di BUMN. Perkara dugaan suap Emirsyah Satar menjadi bahan refleksi di internal Garuda. .

"Kami bicara hal-hal umum saja, misalnya bagaimana kami bisa memperbaiki tata kelola, audit, review, dan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa sehingga ke depannya proses itu akan lebih baik lagi. Hasil konsultasi dengan KPK ini nanti akan kami tindaklanjuti dan sosialisasikan kepada karyawan dan karyawati sehingga pengadaan akan lebih efisien, atau, misalnya.

Garuda berkeinginan

melaksanakan bisnis

yang efisien untuk

bersaing secara global

dan memberi

keuntungan maksimal

kepada negara.

Febri Diansyah

bisa melalui sebuah komite, dan sebagainya," ujarnya.

Pahala mengatakan, pihaknya meminta KPK mendukung Garuda Indonesia dari sisi prosedur tata kelola, kebijakan, serta sosialisasi tentang definisi grarjfi-kasi dan korupsi.

Menyangkut upaya perbaikan di tubuh Garuda Indonesia, Pahala mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan pihaknya. Akan tetapi, ia menilai selalu ada ruang untuk upaya perbaikan selanjutnya, termasuk dengan berkonsultasi dengan KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihak Garuda Indonesia merasa perlu bertukar pikiran dengan KPK dalam upaya meninjau kontrak-kontrak yang terasa kurang adil dan merugikan mereka.

"Garuda berkeinginan melaksanakan bisnis yang efisien untuk bersaing secara global dan memberi keuntungan maksimal kepada negara," kata Febri.

Dalam dugaan suap yang di-

terima Emirsyah Satar, KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Emirsyah diduga menerima suap dari Soetikno Soedarjo, pengusaha, dalam pengadaan mesin pesawat yang melibatkan Rolls-Royce Plc. Emirsyah diduga menerima suap Rp 20 miliar dalam bentuk valuta asing, dollar Amerika Serikat (AS) dan euro, dari Rolls-Royce Plc melalui perantara.

Indikasi aliran dana

Rolls-Royce Plc, melalui perantara, diduga menyuap Emirsyah saat ia menjabat Dirut PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2005-2014. Tujuannya agar Emirsyah memutuskan memakai mesin pesawat buatan Rolls-Royce untuk 50 pesawat Airbus yang dibeli Garuda Indonesia.

Terkait kasus ini, penyidik KPK, Senin (11/9), meminta keterangan Nana Hadna, pengusaha, untuk melengkapi berkas Emirsyah. "Setelah tim mempelajari dokumen dan hasil koordinasi dengan otoritas lintas negara, hari ini penyidik mengklarifikasi indikasi aliran dana pada tersangka kepada saksi. Pemeriksaan lebih lanjut masih akan dilakukan ke depan sekaligus mengonfirmasi beberapa data yang sudah kami dapatkan sebelumnya," kata Febri.

KPK juga mengantongi data baru yang diperolehnya lewat pengajuan Mutual Legal Assistance (MLA) ke Singapura dan Inggris, Juni lalu. Data itu berkaitan dengan informasi tentang perkara suap pembelian pesawat dan mesinnya

(REK/IAN)





Original Post

Kurir Ungkap Aliran Dana ke Miryam

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-9-12

Kurir Ungkap Aliran Dana ke Miryam

Uang Berasal dari Konsorsium Pemenang Tender KTP-el

JAKARTA, KOMPAS - Sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik mengungkap sejumlah aliran dana ke anggota DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Aliran ini diungkap langsung kurir yang mengantar uang tersebut.

Dalam sidang dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/9), terungkap ada aliran dana itu mencapai 2,1 juta dollar AS atau sekitar Rp 27,3 miliar dan Rp 1 miliar ke pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Miryam S Haryani yang juga terdakwa perkara pemberian keterangan tidak benar dalam sidang KTP-el.

Andi adalah pengusaha yang membantu meloloskan Konsorsium Percetakan Negara RI sebagai pemenang lelang pengadaan KTP-el 2011-2012 di Kemen-dagri.

Aliran dana ke Miryam dan pejabat Kemendagri itu datang dari sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Percetakan Negara RI sebagai pemenang lelang pengadaan KTP-el. Perusahaan itu di antaranya PT Quadra Solution, PT Biomorf Lones, dan juga dari

Andi.

Keterangan soal aliran dana ini terungkap dari kesaksian Yoseph Sumartono, pensiunan Kemendagri yang dipekerjakan sebagai sopir sekaligus kurir untuk sekretariat lelang pengadaan KTP-el 2011 lalu.

Dengan cukup rinci, Yoseph menyampaikan bahwa pertama kali dia ditugaskan Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang telah dipidana dalam kasus ini, mengantarkan uang Rp 1 miliar untuk Miryam.

"Itu adalah tugas pertama saya dari Pak Sugiharto untuk mengantarkan uang. Saya diperintah antarkan uang itu kepada Yani, yang belakangan saya tahu itu adalah Miryam S Haryani," katanya

Lebih lanjut Yoseph menjelaskan bahwa uang itu diserah-

kan kepada asisten Miryam di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Yoseph mengaku, setelah korupsi pengadaan KTP-el, dia baru mengetahui pengantaran uang itu bagian dari korupsi itu.

Setelah menyerahkan uang ke Miryam, Yoseph diperintah Sugiharto mengambil uang dari Vidi Gunawan, adik Andi. Pengambilan uang itu berlangsung hingga empat kali. Pengambilan pertama sebesar 500.000 dollar AS di Cibubur Junction. Pengambilan uang kedua sebesar 400.000 dollar AS di Holland Bakery Kampung Melayu.

Pengambilan uang ketiga terjadi di stasiun pengisian luhan bakar untuk umum (SPBU) Auri, Depok, sebesar 400.000 dollar AS dan keempat di SPBU Kemang sebesar 200.000 dollar AS.

Selanjutnya, Yoseph juga terima uang dari Paulus Tanos, pemilik PT Sandipala selaku salah satu perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium PNRI, sebesar 300.000 dollar AS. Yoseph mengaku, uang itu dia terima dari istri Paulus di Menara BCA.

Yoseph juga menerima uang dari Johanes Marliem, pemilik PT Biomorf Lone selaku perusahaan subkontrak PNRI, sebesar 200.000 dollar AS. Uang itu dia terima dari Johanes di Grand

Indonesia. Selain itu, Yoseph juga menerima uang dari Ahmad Fauzi, Direksi PT Quadra Solution, sebesar 100.000 dollar AS.

Perintah

Yoseph mengaku, seluruh penerimaan uang itu adalah atas perintah Sugiharto dan uang tersebut diserahkan kepada Sugiharto. Saat dikonfirmasi, Ahmad Fauzi yang juga dihadirkan sebagai saksi untuk Andi pun mengaku, dia menyerahkan uang 100.000 dollar AS itu kepada Yoseph untuk memenuhi perintah Sugiharto. "Saya kasih uang itu kepada Yoseph dengan menggunakan tas ransel," ujarnya.

Sementara dalam sidang perkara pemberian keterangan tak benar dengan terdakwa Miryam, jaksa pada KPK Kresno Anto Wibowo mengingatkan majelis hakim agar memperhatikan izin berobat yang diajukan Miryam. Pasalnya, penilaian tim dokter yang menangani Miryam sebelumnya menyatakan Miryam tak alami penyakit serius sehingga tak perlu mendatangi rumah sakit

"Dokter juga menyarankan agar Miryam dapat ditangani oleh dokter KPK terlebih dahulu jika tidak ada kondisi yang darurat," kata Kresno.

(MDN)





Original Post

Terdakwa kasus

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-9-12

Terdakwa kasus

dugaan korupsi proyek KTP elektronik, Andi Narogong, hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/9). Sidang menghadirkan tiga saksi, yaitu mantan anggota Staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catat Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Yoseph Sumartono, Direktur Utama PT Karsa Wira Utama Winata Cahyadi, dan Direktur PT Quadra Solutions Ahmad Fauzi.

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Wajah Kejaksaan Kok Makin Buram

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2017-9-12

Wajah Kejaksaan Kok Makin Buram

Desmond J Mahesa

KOMISI III DPR menyindir kerja Kejaksaan yang terlihat tidak efektif dalam menindak perkara-perkara korupsi. Kerja Kejaksaan terlihat buram dibanding KPK. Padahal, Kejaksaan punya sumber daya yang lebih besar dan jaringan lebih luas dibanding KPK.

Contohnya buramnya wajah Kejaksaan itu dibeberkan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa dalam Rapat Kerja komisinya dengan Kejaksaan Agung di Gedung DPR, kemarin.

"Contoh temuan di Bali, lahan pantai mangrove tetapi ada sertifikat. Ini kan persoalan perizinan tentu ada keterkaitan DPRD, Pemerintah, pengusaha untuk mendapatkan izin. Ini pasti ada apa-apanya. Ini di mana posisi Kejaksaan dan kepolisian. Jangan buram di balik keberadaan KPK," ucap pentolan Gerindra ini.

Untuk itu, dia mendorong penguatan personel Kejaksaan di daerah. Dia tidak ingin Korps Adhyaksa tenggelam di tengah gencarnya penanganan korupsi di KPK. "Kami harapkan Kejaksaan di daerah mampu berperan lebih dalam penanganan pidana-pidana korupsi," imbuhnya.

Komisi III. lanjut Desmond, juga menginginkan adanya kejelasan penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Tak bisa dipungkiri, efektivitas pemberantasan korupsi di Kejaksaan masih menjadi tanda tanya. Padahal, Kejaksaan punya kewenangan tidak hanya menuntut perkara korupsi, tapi juga melakukan penyelidikan ataupun penyidikan.

Bagi Desmond, kejelasan penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung sangat penting dalam upaya negara mencegah dan menindak kasus korupsi yang masih mendera negara ini. Untuk itu, dia berharap, Kejaksaan, termasuk jaksa-jaksa di daerah, dapat berperan lebih dalam penanganan pidana-pidana tipikor.

Dalam sesi tanya jawab, Jaksa Agung M Prasetyo memastikan, pihaknya tidak akan bergabung dengan Densus Tipikor bentukan Polri. Alasannya, Kejaksaan sudah punya tim tersendiri untuk pemberantasan korupsi. Sejak 2015, Kejaksaan telah membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgas P3TPK).

kal





Original Post

PENGADAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2017-9-12

PENGADAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

IKLAN





Original Post

KPK Disebut Masih Kredibel

Media Online inilah.com
2017-09-12

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai pada dasarnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak luas. Menurutnya persoalan kewenangan ini dipersoalkan saat uji materi Undang-Undang no 46 Tahun 2009 soal kewenangan pengadilan Tipikor diperluas bukan hanya kasus korupsi tapi juga Money Laundring.

"Itu bukan diperluas. Itu diyudisial review kemudian ditolak. Jadi KPK itu selain Tipikor, KPK berwenang untuk money laundring juga," katanya kepada INILAHCOM, Senin (11/9/2017).

Ia menilai KPK masih berjalan sesuai aturan dan bisa membuktikan kinerja yang positif. Dimana tidak satu pun tersangka atau terdakwa dari KPK yang bisa lolos dari jeratan. Ini menyatakan institusi KPK masih kredibel.

"Pertanyaanya ada gak yang ditersangkakan KPK yang tidak bersalah, semua yang didakwa KPK semua bersalah. Artinya KPK masih kredible. Artinya gak main-main. Kalau ada yang tidak dinyatakan bersalah itu karena pra peradilan. Tapi mereka yang udah masuk ke Tipikor gak ada yang bebas," ulasnya.

Seperti diketahui, sejak Pansus Angket KPK dibentuk, tudingan bahwa DPR ingin membubarkan KPK tidak bisa dihindari, meskipun DPR mengaku ingin memperbaiki internal KPK yang dinilai superbody, Pansus Angket tetap saja dituding ingin melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut.

Adapun beberapa contoh kewenangan KPK yang diungkap Pansus Angket KPK seperti pemeriksaan saksi dilakukan tanpa didampingi kuasa hukum. Kemudian tentang penyadapan yang dilakukan tanpa perintah pengadilan serta rekrutmen penyidik. hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2403794/kpk-disebut-masih-kredibel



Original Post

Chairuman Harahap Menangis saat Bersaksi di Sidang E-KTP

Media Online kompascom
2017-09-12

JAKARTA, - Mantan Ketua Komisi II DPR,Chairuman Harahap, menangis saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/9/2017). Politisi Partai Golkar bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.



Awalnya, salah satu anggota majelis hakim, Anwar, menanyakan kepada Chairuman tentang bagi-bagi uang dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Hakim juga menanyakan apakah Chairuman ikut menerima uang dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.



Namun, tiba-tiba Chairuman mengusap air matanya. Chairuman menjawab pertanyaan hakim dengan suara sedikit parau.



"Saya enggak pernah dapat sampai Rp 20 miliar Pak," kata Chairuman kepada majelis hakim.



Lalu hakim menanyakan kembali, berapa uang yang ia terima. Namun, Chairuman menegaskan bahwa ia tidak pernah menerima uang sepeser pun dari proyek e-KTP.



Chairuman juga mengaku tidak mengetahui adanya bagi-bagi uang di Komisi II DPR.



Namun, Chairuman mengaku tiga kali bertemu Andi Narogong di Gedung DPR RI. Menurut dia, awalnya dia diperkenalkan dengan Andi oleh Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto.



Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, memastikan Chairuman Harahap pernah menerima uang dalam proyek pengadaan e-KTP. Hal itu dikatakan Nazaruddin saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/4/2017).



"Malah dia (Chairuman) yang ngejar-ngejar uang, kalau tidak dikasi, dia tidak mau teken," ujar Nazaruddin.



Menurut Nazar, Chairuman selalu meminta uang kepada anggota Komisi II DPR Mustoko Weni. Selain itu, Chairuman juga meminta langsung uang kepada pengusaha pelaksana proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong.



Nazar mengatakan, Chairuman saat itu merupakan Ketua Komisi II DPR. Sehingga, saat itu Chairuman memiliki kewenangan lebih dalam pembahasan proyek e-KTP.



Dalam surat dakwaan terhadap pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, Chairuman Harahap disebut diperkaya sebesar 584.000 dollar AS dan Rp 26 miliar.
Kompas TV KPK hari ini kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua DPR, Setya Novanto.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Dugaan Korupsi Proyek E-KTP

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/11/20341731/chairuman-harahap-menangis-saat-bersaksi-di-sidang-e-ktp



Original Post

KELUARGA KORBAN MINTA DIBUATKAN MONUMEN

Media Cetak Jawa Pos Halaman 25
2017-9-12

KELUARGA KORBAN MINTA DIBUATKAN MONUMEN

MENUNTUT PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM

Hari ini, tepat 33 tahun yang lalu, pelanggaran HAM di Tanjung Priok terjadi. Meski begitu,

penyelesaian kasus tersebut belum jelas dan menyisakan tanda tanya besar. Pemerintah

dituntut segera menuntaskan kasus kelam yang pernah terjadi di utara Jakarta itu.

DIAKUI atau tidak, saat ini, tidak banyak warga ibu kota yang mengetahui persis tragedi berdarah yang menimpa warga di Tanjung Priok pada 12 September 1984 tersebut Warga Jakarta yang telah lahir pada masa itu mungkin tidak lagi mengingat kasus kekerasan aparat yang telah menewaskan banyak orang tersebut.

Tidak ada yang menyangka bahwa tragedi itu bermula dari cekcok antara warga Koja, Tanjung Priok, dan seorang anggota TNI terkait tema ceramah dalam musala yang dianggap tidak sesuai kebijakan pemerintahan Orde Baru, yakni mengharuskan seluruh ormas menerima asas tunggal Pancasila. Akibatnya, empat warga ditangkap aparat. Hal tersebut menyulut emosi warga. Mereka lalu menuntut aparat untuk membebaskan warga yang ditangkap.

Namun, tuntutan itu berujung bentrokan berdarah yang mengakibatkan sedikitnya 23 warga tewas dan diyakini puluhan warga lain hilang tanpa jejak setelah kejadian tersebut. Hal itu diungkapkan Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Wanmayetti saat peringatan 33 tahun kasus pelanggaran HAM di Tanjung Priok di kantor Amnesty International Indonesia (All). Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (11/9).

Yetti, sapaan akrab Wanmayetti, merupakan anak salah seorang korban yang tewas karena bentrokan antara aparat TNI dan warga saat peristiwa tersebut. "Nama bapak saya Bachtiar Johan. Saya nggak tahu salah bapak saya apa. Yang saya tahu,

bapak hanya datang ke pengajian. Habis itu, saya dengar bapak ditembak tentara," ujarnya.

Bukan hanya dia yang merasa bingung dengan alasan kematian tragis sanak keluarganya di moncong senapan aparat 33 tahun silam. Sejumlah keluarga korban tragedi tersebut, baik yang meninggal maupun yang dinyatakan hilang, merasakan hal yang sama. Rata-rata belum ikhlas dengan kematian atau hilangnya keluarga mereka yang dinilai tidak manusiawi. Hingga kini, keluarga korban yang berjumlah ratusan belum menerima keadilan atau kompensasi dari pemerintah.

Yetti menjelaskan, pemerintah menutup diri atas kasus pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok 1984. Sebab, sejak Orde Baru tumbang, ndak ada satu pun pemerintahan yang membuka pembahasan terkait kasus kekerasan tersebut Bahkan, pemerintah seolah mencoba melindungi aktor intelektual di balik tragedi itu. "Tri Sutrisno (saat kasus terjadi menjabat sebagai Pangdam V/Jaya, Red) masih bebas. Sama sekab tidak tersentuh hukum,* ucapnya.

Bukan hanya itu, dia masih mengingat rasa kecewanya saat Mahkamah Agung (MA) pada 2006 melakukan impunitas (pembebasan) secara de jure terhadap sejumlah nama yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Mereka adalah Sriyanto,

Pranowo, Sutrisno Mascung, dan R-A. Butar-Butar. "Pengadilan adhoc seperti tidak menyentuh inti masalah. Pengadilannya seperti pengadilan militer dan diurus secara internal. Kami tidak bisa apa-apa dan tidak dilibatkan," ujarnya.

Yetti menegaskan, perjuangannya bersama para keluarga korban tragedi Tanjung Priok 1984 untuk menuntut keadilan tidak akan pernah berhenti. Selain terus menuntut pemerintah menyeret aktor-aktor intelektual yang terlibat dalam tragedi tersebut, pihaknya mengupayakan hal lain. Yakni, menuntut pengakuan dari pemerintah pusat maupun pemprov terhadap peristiwa tersebut.

"Saat iai kami meminta Pemprov DKI membuatkan tugu atau prasasti di lokasi delapan makam korban di TPU Budi Dharma, Cilincing. Seperti halnya yang dilakukan pada korban kerusuhan Mei 98," kata Yetti.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Feri Kusuma menjelaskan, tragedi Tanjung Priok 1984 merupakan contoh nyata ketika pemerintah mencoba untuk memaksakan ideologi Pancasila menurut penafsiran atau versi pemerintah, tetapi semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan.

"Seperti halnya Perpu Ormas sekarang. Ormas harus sesuai Pancasila. Tapi, Pancasila yang seperti apa dulu? Apakah versi pemerintah? Jadi, kalau ada ormas tidak sesuai versi pemerintah apakah bisa langsung diserang?" ujarnya,

(dod co5 mby)





Original Post

Minta Penuntutan KPK Dihapus, Jaksa Agung Dinilai Melawan Jokowi

Media Online kompascom
2017-09-12

JAKARTA, - Indonesia Corruption Watch menyesalkan usulJaksa Agung Muhammad Prasetyo agar penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilimpahkan ke Kejaksaan.

ICW menilai pernyataan tersebut adalah pelemahan institusi KPK dan bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo.

"Padahal sebelumnya Presiden telah menyatakan tidak setuju setiap upaya pelemahan terhadap KPK. KPK sangat dibutuhkan," kata aktivis ICW Donal Fariz saat dihubungi, Senin (11/9/2017).

"Sehingga gagasan Jaksa Agung ini dapat dinilai melawan keinginan Presiden agar KPK tetap kuat," ujar dia.

Donal khawatir proses penuntutan menjadi tidak maksimal apabila dikembalikan kepada kejaksaan.

Berkaca pada kinerja kejaksaan selama ini, banyak tersangka korupsi yang dituntut oleh kejaksaan dinyatakan bebas oleh hakim. Termasuk, apabila penuntutan yang dilakukan KPK harus mendapat izin kejaksaan, maka Donal khawatir prosesnya akan menjadi berbelit-belit.

"Izin penuntutan kepada Kejagung berpotensi menciptakan sumbatan dan birokrasi baru bagi kerja lembaga khusus, seperti KPK," ucap Donal.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017), Jaksa Agung HM. Prasetyo menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada korps Adhyaksa.

Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura.

Ia mengatakan, meski kedua negara memiliki aparat penegak hukum khusus untuk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

"Baik KPK Singapura dan Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja. Dan meskipun KPK Malaysia memiliki fungsi penuntutan tapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu ke Jaksa Agung Malaysia," ujar Prasetyo.

Sementara, sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah menegaskan, peran KPK harus terus diperkuat. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI-P, Henry Yosodiningrat, yang mengusulkan pembekuan KPK.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi.

Staf khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, saat dikonfirmasi Senin (11/9/2017) malam, belum bisa menjawab apakah yang disampaikan Jaksa Agung tersebut mencerminkan sikap Presiden.

"Saya tanya Presiden dulu besok (hari ini)," kata dia.
Kompas TV Namun, pihak istana menegaskan, presiden tak bisa mengintervensi, karena hak angket adalah kewenangan penuh DPR sebagai lembaga legislatif.

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/07335591/minta-penuntutan-kpk-dihapus-jaksa-agung-dinilai-melawan-jokowi



Original Post

Selasa, Sidang Perdana Praperadilan Setya Novanto Melawan KPK Digelar

Media Online kompascom
2017-09-12

JAKARTA, - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang perdana praperadilan Ketua DPRSetya Novanto atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)hari ini, Selasa (12/9/2017).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjuk hakim tunggal Chepy Iskandar untuk memimpin sidang ini.

"Sidang pertama permohonanpraperadilan Setya Novanto akan digelar pada hari Selasa 12 September 2017, pukul 09.00 WIB," ujar Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna, pekan lalu, Rabu (6/9/2017).

Novanto diketahui menggugat penetapannya sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu.

Ketua Umum Partai Golkar itu diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan pada kasus korupsi e-KTP.

(Baca juga: KPK Siap Hadapi Sidang Praperadilan Setya Novanto)

Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR. Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP.

Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Novanto sempat lama mengungkapkan niatnya untuk mengajukan praperadilan.

Beberapa kali dia sempat menyatakan belum memikirkan untuk mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka tersebut, meski di KPK sudah puluhan saksi yang diperiksa untuk kasusnya.

Sejumlah pihak sempat meminta KPK untuk mewaspadai praperadilan Novanto.

Belum lama ini juga sebuah tudingan muncul dari Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), soal pertemuan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dengan Novanto di sebuah universitas di Surabaya, sebagai bentuk pendekatan Novanto agar lolos dari praperadilan.

Novanto akhirnya secara resmi mendaftarkan gugatan praperadilan pada 4 September 2017, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK optimistis dapat memenangi gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto. KPK merasa penetapan Novanto sebagai tersangka telah memenuhi prosedur yang ditetapkan undang-undang.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, ada 108 saksi yang sudah diperiksa dalam penyidikan terhadap Setya Novanto.

Para saksi mulai dari anggota dan mantan anggota DPR, pegawai Kementerian Dalam Negeri, advokat, notaris dan pegawai BUMN serta pihak swasta.

Keterangan para saksi dan bukti-bukti yang memadai, menurut Febri, semakin memperkuat konstruksi keterlibatan Setya Novanto dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Namun, Setya Novanto diperkirakan tidak bisa menghadiri sidang praperadilan. Dia disebut sedang sakit, sehingga juga tidak bisa menghadiri pemeriksaan KPK yang dijadwalkan kemarin, Senin (11/9/2017) dan sidang praperadilan hari ini.

( Setya Novanto Juga Tak Bisa Hadiri Sidang Praperadilan Selasa)
Kompas TV KPK hari ini kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua DPR, Setya Novanto.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Dugaan Korupsi Proyek E-KTP

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/07234231/selasa-sidang-perdana-praperadilan-setya-novanto-melawan-kpk-digelar



Original Post

Dua kali Setya Novanto tiba-tiba sakit saat akan diperiksa KPK

Media Online merdeka.com
2017-09-12

Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) terus mendalami peran Ketua DPR Setya Novanto dalam pusaran kasus dugaankorupsi e-KTP. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk Novanto yang menyandang status tersangka.

Pada 7 Juli 2017, Novanto yang masih saksi bakal diperiksa untuk tersangka Andi Narogong dalam kasus e-KTP. Namun, Novanto tidak dapat hadir karena sakit.

"Setnov sakit vertigo," kata Kabiro Kesetjenan DPR Hani Tahaptari saat itu.

Novanto kala itu yang masih berstatus saksi untuk menjalani pemeriksaan bersama enam orang lainnya yang berasal dari unsur DPR. Sehubungan intensitas penyidikan kasus tersebut, satu Minggu terakhir KPK memfokuskan memanggil saksi-saksi dari pihak legislatif terkait proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut. Mantan Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Agun Gunanjar, mantan Wakil Ketua Banggar DPR Fraksi PDIP Olly Dondokambey, serta mantan Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Yasonna Laoly dan Ganjar Pranowo turut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong.

Nama-nama yang hadir sebagai saksi juga termaktub dalam surat dakwaan dan tuntutan milik dua terdakwa sebelumnya, Irman; mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan Sugiharto; mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Kemendagri. Mereka disebut telah menerima sejumlah uang dari Andi Narogong sebagai kompensasi agar proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun bisa berjalan mulus.

Peran Andi menjadi sorotan saat nama Novanto selalu dikaitkan dengannya. Selama proses persidangan, sejumlah saksi mengatakan Andi Narogong adalah orang dekat Novanto. Bahkan dalam proyek e-KTP, Novanto yang menjabat sebagai ketua fraksi Golkar saat itu menyerahkan urusan proyek kepada Andi, meski Andi tidak ikut serta secara langsung dalam pengerjaan proyek tersebut.

Kesaksian terdakwa Irman menandaskan fakta tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri TipikorJakarta Pusat.

"Saya diajak ke ruang ketua fraksi Golkar sama Andi. Saya diajak menemui Pak Setya Novanto," ujar Irman saat menyampaikan kesaksiannya sebagai terdakwa dalam sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (12/6).

Ia menceritakan maksud Andi menemui Novanto untuk meminta kepastian soal pembahasan anggaran di DPR. Novanto pun akhirnya ditetapkan menjadi tersangka.

Selang dua bulan Novanto pun akan diperiksa perdana sebagai tersangka. Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan Setya Novanto akan kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus tindak pidana korupsi proyek e-KTP. "Surat undangan untuk diperiksa, sudah dikirim dua hari yang lalu. SN akan diperiksa Senin 11 September 2017," ujar Agus.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan pemanggilan Setnov pekan depan tidak berkaitan dengan agenda sidang gugatan pra peradilan yang diajukan Setnov. Dia menuturkan adanya gugatan pra peradilan tidak diartikan sebagai kendala proses penyidikan terhadap seseorang tertunda.

Lebih lanjut dia menuturkan proses pra peradilan dengan proses penyidikan merupakan hukum terpisah sehingga tidak menjadi alasan pihak yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan tidak hadir.

"Karena itu, kami sejauh ini berharap pihak terkait yang dipanggil datang," kata Febri.

Mantan aktivis ICW itu juga menampik pemanggilan Setnov sebagai langkah menjegal proses praperadilan yang akan digelar Selasa (12/9) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nanti. Berdasarkan analisa penyidik, jelas Febri, keterangan Setnov perlu dilakukan dalam rangkaian proses penyidikan terhadap kasus mega korupsi yang mengakibatkan kerugian Rp 2,3 triliun itu.

"Pemanggilan saksi itu sesuai dengan strategi proses penyidikan," tandasnya.

Namun, di hari pemeriksaan Novanto tidak hadir. Kabar ketidakhadiran itu didapatkan dari Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Idrus mengatakan, Novanto tidak bisa hadir karena sedang sakit dan perlu perawatan di rumah sakit.

"Kami mengantarkan surat yang dilampirkan serta keterangan dokter dan tentu ada beberapa hal untuk menyampaikan pada KPK bahwa dengan kondisi yang ada Setya Novanto hadir pada saat ini kondisi kesehatan tidak memungkinkan," katanya.

Dia mengungkapkan, Novanto sakit setelah melakukan aktivitas olahraga. Usai diperiksa lebih lanjut oleh tim dokter ternyata ada beberapa penyakit dalam yang mengharuskan Novanto melakukan perawatan intensif dari dokter di Rumah Sakit Siloam di kawasan Semanggi.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Pak Novanto kemarin setelah berolahraga lalu kemudian gula darah naik setelah diperiksa ternyata implikasi fungsi ginjal dan tadi malam diperiksa ternyata juga ada pengaruh dengan jantung," ungkapnya. [eko]

http://www.merdeka.com/peristiwa/dua-kali-setya-novanto-tiba-tiba-sakit-saat-akan-diperiksa-kpk.html



Original Post

Kemarin, Jokowi singgung Raisa hingga kelanjutan kasus Jessica

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-09-12

Jakarta (ANTARA News) - Presiden singgung penyanyi Raisa "diambil" asing, keterangan Pemprov DKI soal bayi Debora, Timnas U-19 wajib menang di laga melawan Brunei, Sri Mulyani terkejut Tere Liye berhenti terbitkan buku, hingga kelanjutan kasus Jessica menjadi berita kemarin yang layak baca.

1. Presiden singgung penyanyi Raisa "diambil" asingBandung (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyinggung viral di media sosial yang menyebut penyanyi Raisa Andrina yang diambil asing, saat menyampaikan orasi dalam acara puncak perayaan "dies natalis" Ke-60 Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Senin.

"Saya dikomplain mengenai Raisa. Pak Presiden, ini satu lagi aset Indonesia lepas ke tangan asing karena suaminya Australia," kata Presiden yang disambut ketawa undangan yang hadir di Kampus Unpad Dipati Ukur Bandung ini.

Baca berita lengkapnya di sini.

2. Keterangan Pemprov DKI soal bayi DeboraJakarta (ANTARA News) - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta hari ini bertemu dengan manajemen Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres menyusul meninggalnya bayi berusia empat bulan bernama Tiara Debora.

Dari pertemuan itu, Dinkes DKI Jakarta menyatakan ada kesalahpahaman dalam peristiwa ini, terutama ketika bayi hendak dirawat di ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

"Dari sisi medis, tidak ada kesalahan atau keterlambatan penanganan medis. Namun, ada miskomunikasi antara pasien dengan pihak rumah sakit, sehingga ada salah persepsi," kata Kepala Dinkes DKI Koesmedi Priharto di Jakarta, Senin.

Berita lengkapnya di sini.

3. Timnas U-19: Kami wajib menang di laga melawan BruneiJakarta (ANTARA News) - Pelatih tim nasional U-19 Indra Sjafri menyebut anak-anak asuhnya tidak bermain maksimal saat melawan Vietnam di Grup B Piala AFF U-18 di Yangon, Myanmar, Senin, yang mengakibatkan mereka kalah dengan skor 0-3.

"Pertandingan ini di luar dugaan saya. Pertahanan dan organisasi para pemain kurang maksimal," ujar Indra, dikutip dari pernyataannya kepada tim media Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca berita lengkapnya di sini.

Baca juga: Vietnam taklukkan Timnas U-19 Indonesia 3-0

4. Sri Mulyani terkejut Tere Liye berhenti terbitkan bukuJakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku terkejut ketika mendengar kabar penulis Tere Liye akan berhenti menerbitkan buku karena keberatan atas besaran pungutan pajak pekan lalu.

Dalam akun Instagram @smindrawati, ia menulis, "saya terhenyak ketika membaca berita bahwa seorang Tere Liye akan berhenti menerbitkan buku karena masalah perpajakan."

Selengkapnya di sini.

5. Bagaimana kelanjutan kasus Jessica?Jakarta (ANTARA News) - Pihak Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin, belum bisa mengajukan peninjauan kembali (PK) sebab belum menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung.

Pada Juni 2017, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Jessica sehingga harus menjalani vonis 20 tahun penjara.

Pihak kuasa hukum Jessica pun menyatakan mereka, termasuk keluarga Jessica, sangat menanti salinan putusan kasasi dari MA guna mengajukan peninjauan kembali.

"Sampai Senin siang ini belum ada," kata salah satu penasihat hukum Jessica, Hidayat Bostam, melalui sambungan telepon, Senin.

Baca selengkapnya di sini.Editor: Fitri Supratiwi

http://www.antaranews.com/berita/652039/kemarin-jokowi-singgung-raisa-hingga-kelanjutan-kasus-jessica



Original Post

Media