Dewan Intervensi Penyidikan Setya

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2017-9-13

Dewan Intervensi Penyidikan Setya

TEUPaWAU SWUJTO

JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda kelanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Setya Novanto hingga pengadilan memutus gugatan praperadilan. "Saudara Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan dengar penundaan pemeriksaan pemanggilan Saudara Setya Novanto," kata Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR. Hani Tahapsari. di gedung KPK. kemarin.

Menurut Hani, pertimbangan DPR meminta penundaan merujuk pada sikap KPK ketika menangani perkara dugaan gra-tifikasi dengan tersangka mantan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan-kini Kepala j Badan Intelijen Negara dengan pangkat jenderal-pada awal 2015. "Saat itu semua pihak termasuk KPK mau menahan diri j menunggu putusan pra- j peradilan," kata Hani saat membacakan sebagian isi surat.

Setya menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi e-KTP dengan mengajukan per- mohonan praperadilan ke j Pengadilan Negeri Jakarta j Selatan. Senin pekan lalu, j Namun sidang perdana yang semula dijadwalkan kemarin ditunda hingga ( Rabu pekan depan karena ; perwakilan KPK tak hadir.

Di tengah gugatan. KPK menggeber penyidikan untuk melengkapi bukti keterlibatan korupsi Setya

dengan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun ini. Komisi antikorupsi sedianya memeriksa Setya untuk pertama kalinya sebaegai tersangka pada Senin lalu. Namun Ketua Umum Partai Golkar ini tak hadir karena sakit.

Hingga kemarin, penyidik juga melengkapi berkas penyidikan Setya dengan memanggil sejumlah orang, termasuk ajudannya, Comeles Towoliu. Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah memvonis bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara. Pengadilan juga sedang menyidangkan ter-

dakwa lainnya, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menilai permintaan DPR melampaui batas. "Memangnya apa urusan DPR mencampuri urusan KPK dan Setya Novanto?" ujar dia. Mahfud berharap komisi antirasuah tak menggubris surat DPR.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, berpendapat sama. Dia menilai tindakan Dewan intimidatif dan mengganggu proses penegakan hukum karena seolah-olah memperhadapkan KPK dan DPR dalam kasus Setva. "Ini malah menun-

jukkan hubungan dugaan korupsi Setya sebagai individu dan lembaga legislatif," kata Fferi.

Juru bicara KPK. Febri Diansyah, mengatakan penindakan yang dilakukan lembaganya didasari undang-undang. Praperadilan, kata dia, memang hak tersangka. "Tapi undang-undang tak mengharuskan KPK menunda penyidikan selama praperadilan," kata Febri, sambil memastikan akan kembali memanggil Setya dalam waktu dekat.

BUDIARTI UTUH PUTRI | MM WU





Original Post

Darurat Reformasi Peradilan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 22
2017-9-13

Darurat Reformasi Peradilan

Reformasi sistem peradilan mendesak dilaksanakan. Banyaknya penegak hukum yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pemicu. Selama 2012-2016 saja, tak kurang dari 25 aparat pengadilan (hakim, panitera, dan sekretaris Mahkamah Agung) terjerat kasus rasuah. Tahun ini, panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dicokok KPK terkait dengan suap berkode "sapi" dan "kambing" menjelang Lebaran Kurban. Belum kasus suap ini reda, KPK kembali mencokok hakim dan panitera Pengadilan Negeri Bengkulu terkait dengan kasus suap, pekan lalu.

Ini membuat lembaga peradilan disorot dan dikritik masyarakat. Tidak saja dugaan adanya mafia peradilan, tapi juga kelambatan penanganan perkara, biaya yang mahal, dan administrasi yang berbelit. Sulit diterima, misalnya, perkara penggelapan uang makan di rumah sakit di Medan baru memperoleh putusan inkracht setelah 16 tahun.

Pimpinan Mahkamah Agung memang berupaya memulihkan kepercayaan publik dengan program akreditasi dan sertifikasi standar sistem manajemen mutu (ISO) hingga Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). Sayangnya, program ini cenderung menjadi riasan semata. Berdasarkan pengalaman praktik di pengadilan, seharusnya Mahkamah lebih berfokus pada aspek "kesehatan jiwa" dari peradilan itu sendiri, yaitu kualitas putusan dan integritas hakim, pejabat peradilan, dan warga peradilan.

Ibarat kebersihan rumah yang berdampak pada kesehatan penghuninya, sistem peradilan yang baik diharapkan menjadi obat mujarab bagi "kesehatan" aparat penegak hukum yang tinggal dan singgah.

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LelP), penanganan perkara di MA melewati sekitar 27 tahap dan melibatkan tiga unit kerja berbeda, dari penerimaan berkas oleh Biro Umum di bawah Badan Urusan Administrasi (BUA), proses di Direktorat Pranata dan Tata Laksana di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan, hingga Kepani teraan Muda di bawah Panitera MA.

Panjangnya proses ini tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. . Semakin banyak pihak terlibat dalam penanganan perkara memungkinkan lebih banyak oknum yang berkesempatanmemainkan perkara. Maka, proses ini harus ditata dan dipangkas sesederhana mungkin. Misalnya, prosesnya cukup ditangani kepaniteraan sebagaimana penanganan perkara di tingkat pertama dan banding untuk pemusatan administrasi perkara dan mempermudah pengawasan.

Dualisme pengawasan MA yang dilaksanakan Ketua Kamar Pengawasan

dan Badan Pengawas di bawah Sekretaris MA temyata tidak membuat fungsi pengawasan menjadi efektif. Badan Pengawas secara struktural berada di bawah Sekretaris MA, padahal Badan diisi oleh para hakim tinggi pengawas. Adapun di organisasi lain, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, lembaga pengawasan, seperti inspektorat, terpisah dari sekretariat.

Kiranya tugas pengawasan di MA lebih tepat dijalankan oleh Ketua Kamar Pengawasan saja dan menempatkan hakim-hakim tinggi pengawas di bawah Kamar Pengawasan. Selain untuk sentralisasi pengawasan, nil ini bertujuan menegaskan kedudukan hakim dalam struktur organisasi MA.

Sebagaimana penyakit dalam birokrasi lainnya, seperti primordialisme, birokrasi MA belum sepenuhnya konsisten menjalankan kebijakan penghargaan dan hukuman. Meskipun ada mekanisme uji kelayakan untuk jabatan-jabatan tertentu. Ini terbukti dari masih adanya hakim yang pernah dijatuhi sanksi atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tapi masih bisa menjabat sebagai pemimpin pengadilan hingga akhirnya dia terjaring KPK. Sedangkan hakim-hakim dengan rekam jejak baik malah

ditugaskan di pelosok-pelosok.

Posisi pimpinan pengadilan dan jabatan strategis di MA menuntut kecakapan yang hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila diisi oleh individu berkualitas dan berintegritas. MA harus membangun birokrasi rasional/modern yang menitikberatkan pada unsur prestasi. Bagaimanapun, tingkat kepercayaan publik akan berbanding lurus dengan kualitas putusan yang dibuat oleh para hakim MA.

Komisi Yudisial harus menjadi mitra strategis MA sebagai lembaga pengawas. Komisi ini berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan menjaga perilaku hakim. Berkonflik dengan Komisi justru kontraproduktif dengan upaya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Perbaikan sistem rekrutmen hakim dan pejabat peradilan mutlak harus dilaksanakan. Rekrutmen harus mengedepankan prinsip obyektivitas, transparansi, akuntabilitas, kompetensi, serta fair dan bersih dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Status dan kedudukan hakim harus diperjelas dalam organisasi MA sendiri, selain upaya sistematis lain untuk mengubah pola pikir korup yang telanjur melekat. Bagaimanapun, hakim yang baik tidak dilahirkan tapi diciptakan (Odette Buitendam, 2000 221).

ENDAR SUMARSONO





Original Post

Diduga Pungli, Pejabat Agam Ditangkap

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2017-9-13

Diduga Pungli, Pejabat Agam Ditangkap

UNIT Tipikor Sat Reskrim Polres Agam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan Dinas Perhubungan Kabupaten Agam berinisial MEF, Senin (11/9).

Tersangka ditangkap di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Jl Lintas Manggopoh Simpang Empat KMS Jorong V Sei Jaring, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Kepala Kepolisian Resor Agam AKB Ferry Suwandi, didampingi Paur Humas Polres

Agam Aiptu Yanfrizal, Selasa (12/9), membenarkan telah dilakukan OTT kepada PNS Agam dan saat ini masih dalam proses pendalaman.

"Benar telah dilaksanakan operasi tangkap tangan terhadap dugaan pungutan liar pungli dengan kegiatan pengurusan pemeriksaan pengujian kendaraan bermotor (kir) oleh Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan Dinas Perhubungan Agam berinisial MEF," jelasnya.

Dugaan pungli dengan modus menerima uang pembayaran kir melebihi nominal yang ditetapkan dalam Perda

Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perbup Agam Nomor 13 Tahun 2016.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bertujuan mencegah korupsi khususnya pelaku usaha (korporasi) di sektor swasta.

Direktur Gratifikasi KPK RI Giri Suprapdiono, di Kupang, Selasa (12/9), menjelaskan wadah KAD yang dibentuk di NTT merupakan satu dari delapan KAD yang telah terbentuk di Indonesia.

"Tujuh KAD lainnya terdapat di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pekanbaru, Samarinda, Lampung, dan Balikpapan," kata dia saat pelaksanaan acara pembukaan KAD pencegahan korupsi di Kupang.

ls menjelaskan wadah KAD akan menjadi sebuah wadah komunikasi dan sharing serta advokasi antara para pelaku usaha dan regulator, asosiasi ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk mewujudkan tujuan KPK dalam memberantas korupsi. Jadi, menurutnya, hal itu bukan merupakan sebuah pembelaan hukum.

(YH/PO/E-4)





Original Post

Bos OJK Ajak Akademisi Besarkan Keuangan Syariah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 18
2017-9-13

Bos OJK Ajak Akademisi Besarkan Keuangan Syariah

KETATNYA persaingan di industri keuangan membuat perbankan syariah harus bersusah payah untuk tumbuh pesat. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya dukungan riset dan keterlibatan akademisi dalam upaya mengembangkan industri keuangan syariah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyebutkan, dukungan riset yang berkualitas diperlukan agar industri keuangan syariah dapat tumbuh lebih cepat, berkelanjutan, dan berdaya saing sehingga dapat berperan dan berkontribusi lebih optimal dalam perekonomian nasional.

Sedangkan untuk mengak-selerasi pengembangan industri keuangan syariah, tidak dapat hanya mengandalkan pertumbuhan yang bersifat organik saja, tapi juga butuh dukungan pemerintah.

"Industri keuangan syariah nasional memiliki potensi yang begitu besar untuk terus tumbuh, sehingga perannya semakin dirasakan dalam mendu-

kung perekonomian Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas," ucap Wimboh dalam sambutan acara Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVI di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, kemarin.

Menurutnya, OJK bersama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dan industri jasa keuangan, akan selalu melakukan upaya untuk perbaikan literasi keuangan syariah yang disertai berbagai inisiatif financial inclusion, serta mendorong inovasi produk yang lebih friendly.

"Upaya ini diharapkan akan lebih memperluas lagi pangsa pasar industri keuangan syariah nasional," tuturnya.

Terkait hal tersebut, OJK bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan UNS berinisiatif menyelenggarakan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVI. FREKS XVI dilaksanakan pada 12- 14 September 2017 bertempat di Kampus UNS, Surakarta dengan

tema "Menuju Paradigma Baru Pengembangan Industri Keuangan Syariah Indonesia Penguatan Peran Pemerintah."

Sebagai rangkaian dalam kegiatan FREKS X VI, OJK juga bekerja sama dengan Mahkamah Agung menyelenggarakan Workshop Bimbingan Teknis Pengadilan Agama tentang Perbankan Syariah. Kegiatan ini diselenggarakan pada 11-13 September 2017,di Surakarta.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya OJK untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah.

Kegiatan FREKS XVI ini juga dihadiri Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro selaku Ketua Umum IAEI dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Adapun, kegiatan FREKS XVI ini diawali dengan kompetisi Call for Paper yang telah selesai dilaksanakan dan berhasil mengumpulkan 205 paper dan

pemenangnya akan diumumkan pada Rabu (13/9).

Wimboh membeberkan perkembangan hingga Juni 2017, sektor perbankan syariah memi- liki 13 Bank Umum Syariah, 21 UUS dan 167 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) . Pertumbuhan rata-rata aset (year on year/yoy) telah mencapai rata-rata 25,02 persen dalam lima tahun terakhir.

Dengan total aset sekitar Rp 387,87 triliun, industri perbankan syariah mengelola hampir 23,9 juta rekening dana masyarakat, melalui kurang lebih 2600 kantor jaringan di seluruh Indonesia. Untuk diketahui, aset perbankan syariah tersebut telah mencapai 5,42 persen dari aset perbankan di Indonesia.

Sementara untuk sektor pasar modal syariah, berdasarkan data per Juni 2017, jumlah saham yang termasuk daftar efek syariah (DES) mencapai 355 saham atau 59,65 persen dari seluruh saham yang listing di pasar modal. Adapun nilai outstanding dari total 65 sukuk korporasi saat ini adalah Rp 14,66 triliun atau 437 persen

dari nilai outstanding seluruh sukuk dan obligasi korporasi.

"Selain itu, terdapat 151 Reksa Dana Syariah dengan total Nilai Aktiva Bersih mencapai Rp 18,91 triliun atau 26,83 persen dari total NAB Reksa Dana," ujarnya.

Pada sektor industri keuangan non-bank (IKNB) syariah sendiri terdapat 130 perusahaan yang menyelenggarakan usaha berdasarkan syariah, terdiri dari 58 perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah, 66 lembaga pembiayaan syariah dan 6 perusahaan penjaminan syariah.

Dari 130 perusahaan dimaksud, perusahaan yang menyelenggarakan usaha syariah secara full pledged baru sebanyak 12 perusahaan asuransi, 26 lembaga pembiayaan syariah dan 2 perusahaan penjaminan.

Pada akhir Juni 2017, IKNB Syariah mengelola aset sebesar Rp 97,61 triliun, yang terdiri dari Rp 37,37 triliun dari sektor asuransi dan reasuransi syariah. Rp 59,40 triliun dari sektor pembiayaan syariah, dan Rp 83 L ,78 miliar dari sektor penjaminan syariah.

dwi





Original Post

Hari Gini, Korban Perkosaan Masih Sulit Dapat Keadilan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-9-13

Hari Gini, Korban Perkosaan Masih Sulit Dapat Keadilan

PENEGAKAN hukum atas kasus perkosaan masih belum memperhatikan keadilan bagi korban. Tak jarang penegak hukum juga menyalahkan korban. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).mengingatkan perlu pembenahan penegakan hukum untuk mendorong adanya keadilan bagi korban perkosaan.

Direktur eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono, menuturkan pada 22 Agustus 2017 lalu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan bebas kepada 7 orang pelaku pemerkosaan terhadap S, dimana 3 dan 4 orang pelaku dalam berkas terpisah.

Dalam putusan itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh. yang sebelumnya menghukum ketujuh pelaku dengan masing-masing 7 tahun penjara karena terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan perkosaan yang dilakukan secara berlanjut sesuai dengan Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan perkosaan terhadap -S yang dilakukan sebanyak 6 kali dalam kurun waktu Juli sampai dengan September 2016. Namun hal yang berbeda kemudian diputuskan pada putusan tingkat banding, majelis hakim PT Banjarmasin membebaskan ketujuh pelaku dengan beberapa pertimbangan.

"ICJR prihatin dengan be- berapa pertimbangan hukum

yang dinyatakan dalam Putusan No 42/PID/2017/PT BJM, pertimbangan tersebut cenderung memojokkan korban," katanya.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi itu, ICJR mencatat hakim berdalih bahwa unsur kekerasan dan ancaman kekerasan tidak terbukti. Hakim juga tidak segan menyatakan keterangan korban tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelaku dinilai tidak mungkin dapat melakukan hal-hal yang dijelaskan korban. Bahkan hakim juga secara gamblang mengisyaratkan bahwa korban menghendaki adanya perkosaan tersebut.

"Hal yang lebih memprihatinkan ditunjukkan dengan pertimbangan hakim yang tidak mempercayai keterangan korban dengan memberikan pertimbangan bahwa seharusnya korban mengalami keguguran akibat pemerkosaan yang dialaminya. Hakim juga secara terang-terangan menyalahkan korban yang tidak sedari awal melaporkan pemerkosaan yang dialaminya," ujar Supriyadi.

Menurutnya, putusan ini jelas menjadi sebuah bukti nyata minimnya jaminan perlindungan korban kekerasan seksual khususnya pemerkosaan dalam peradilan pidana Indonesia.

Aparat penegak hukum termasuk didalamnya majelis hakim yang seharusnya menjadi corong keadilan temyuata tidak segan-segan untuk menyalahkan korban, memojokkan korban bahkan mempermalukan korban, bahkan secara terang-terangan mengabaikan kondisi korban yang mengalami trauma dan depresi,

osp





Original Post

Pembenahan Represif bagi Aparat Peradilan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2017-9-13

Pembenahan Represif bagi Aparat Peradilan

UNTUK kesekian kalinya, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim dan aparat pengadilan kembali terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pekan lalu, menangkap tangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Dewi Suryana, dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, Hendra Kurniawan.

Dewi Suryana ditangkap KPK atas dugaan menerima suap terkait dengan vonis persidangan korupsi di Dinas Pengelolaan Aset Bengkulu. Dalam kasus itu, vonis sudah dijatuhkan terhadap terdakwa Wilson dengan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara.

Atas vonis ringan tersebut, Dewi Suryana diduga menerima uang suap sebesar Rpl25 juta. Kita tentu prihatin, bahkan sangat prihatin, dengan tertangkapnya lagi hakim dan aparat pengadilan dalam dugaan kasus suap terkait dengan perkara.

Yang jauh lebih memprihatinkan ialah, selain sebagai hakim yang jelas-jelas merupakan aparat penegak

hukum, mereka merupakan aparat penegak hukum yang mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Peristiwa itu tentu sangat menghentak nurani dan kesadaran kita. Bagaimana mungkin hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi justru terlibat jauh dan bahkan memelopori perilaku tindak pidana korupsi itu sendiri?

Hal tersebut sepintas terkesan seperti kejadian yang sangat tidak masuk akal. Akan tetapi, nyatanya ia sudah menjadi fakta yang sangat telanjang dan terus berulang. Sejak KPK berdiri pada 2002, tercatat sudah ada 16 hakim di bawah Mahkamah Agung (MA) dan sembilan aparat pengadilan serta pegawai MA yang terjaring OTT oleh KPK.

Mereka yang ditangkap KPK, sekali lagi, bukan hanya hakim karier, melainkan juga hakim nonkarier atau ad hoc tindak pidana korupsi. Jumlah penangkapan terhadap hakim sebanyak itu jelas sudah terlampau banyak, apalagi bila asumsi bahwa jumlah hakim dan aparat peradilan yang ter-

tangkap tangan itu merupakan gejala gunung es benar adanya.

Artinya, praktik patgulipat yang berlangsung di bawah permukaan dan lolos dari pantauan KPK jauh lebih banyak lagi. Artinya, penangkapan demi penangkapan oleh petugas KPK ternyata tidak membuat aparat penegak hukum, khususnya hakim, merasa jera. Ada saja hakim yang merangkap profesi sebagai penjual vonis.

Gejala ini tentu sangat mengerikan. Kita geram karena hakim yang bertugas sebagai benteng terakhir keadilan dan kebenaran ternyata tidak berfungsi menjaga gawang peradilan. Sebaliknya, ada di antara mereka yang justru secara aktif ikut bertindak sebagai pencetak gol kasus korupsi.

Mereka rela menggadaikan kehormatan dan kemuliaan sebagai pengawal keadilan karena godaan uang. Karena itu, kita melihat bahwa sesuatu yang sangat salah masih saja berlangsung di dunia peradilan, khususnya di kalangan para hakim yang berada di

bawah pembinaan MA.

Kita pun sepakat dengan pernyataan hakim agung Gayus Lumbuun yang menyebut dunia peradilan saat ini berada dalam kondisi darurat. Dunia peradilan kita disebutnya tengah mengalami tsunami.

Untuk mengatasi kondisi darurat dunia peradilan itu, kita menuntut lembaga Mahkamah Agung benar-benar turun tangan mengatasi situasi. Kita ingin visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, yang ditetapkan para pemimpin MA, benar-benar diimplementasikan.

Karena itu, pembenahan yang bersifat represif harus dilakukan MA. Evaluasi menyeluruh kepada aparatur dan pimpinan dari semua strata peradilan pun tidak boleh lagi ditawar-tawar.

REDAKSI





Original Post

Masih Didengar?

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-9-13

Masih Didengar?

APAKAH Presiden Jokovvi masih didengar? Kita harap begitu tak ada yang "membangkang" atau berlawanan dengan perintah Presiden.

Namun, dalam pemberantasan korupsi, kita masih bisa bertanya lagi, apakah perintah Presiden masih didengar dan diindahkan? Mungkin iya, mungkin juga tidak.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR. Senin (11 19) lalu misalnya, Jaksa Agung HM Prasetyo melontarkan wacana supaya fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dimiliki KPK dikembalikan kepada kejaksaan.

Duh, bukankah ide ini berpotensi mempreteli dan melemahkan KPK? Jangankan melemah, dengan kewenangan sang ada seperti sekarang saja, KPK masih digempur dari segala penjuru, apalagi kalau kewenangannya dipreteli satu persatu. Sulit dibayangkan apa

jadinya Indonesia ini.

Saran supaya fungsi penuntutan yang dimiliki KPK diserahkan ke kejaksaan juga bisa bertentangan dengan ketegasan Presiden Jokowi yang sehari sebelumnya (10/9) bertekad untuk memperkuat KPK.

Presiden menyebut KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat dan jangan dilemahkan. "Harus kita perkuat Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi," tegas Presiden.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," tambah Presiden dengan mimik serius.

Presiden sampai beberapa kali menyebut "kita harus", artinya ada nilai, semangat dan kemauan keras untuk bersama-sama (bukan hanya Presiden) memberantas korupsi

Penegasan Presiden juga bertentangan dengan suara yang berkembang di DPR yang bahkan ingin membekukan KPK. Yang menarik, pernyataan untuk membekukan KPK (untuk sementara) justru berasal dari kader partai pendukung utama Jokowi. Kok bisa tidak sejalan?

Supaya ketegasan sikap Presiden dalam pemberantasan korupsi tak bernilai kosong, seluruh partai pendukung pemerintah, seluruh jajaran kepolisian, kejaksaan dan kehakiman harus melaksanakan "perintah" ini. Jangan sampai ada kesan tidak kompak atau berjalan sendiri dengan kepentingan dan agenda masing-masing yang ujung-ujungnya akan menyulitkan posisi Presiden.

Penegasan sikap Presiden ini juga menjadi jawaban terang benderang atas berbagai lobi yang dilakukan mereka yang sedang tersangkut kasus korupsi terhadap Presiden. Mereka menilai, Presiden bisa memberikan bantuan.

Walau tak bisa mengintervensi, Presiden memang tetap dipandang sebagai tokoh paling berpengaruh yang kata-katanya sangat bernilai dan diperhatikan dalam segala aspek, termasuk di ranah hukum. Jawaban tegas tersebut seperti menutup pintu bagi mereka yang mencari perlindungan Presiden.

Selayaknya, kejelasan dan ketegasan sikap Presiden menjadi peta jalan bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi. Kecuali, aparat penegak hukum atau anak buah Presiden tak lagi mendengar atau mengindahkan Presidennya.

Supratman





Original Post

Sebaiknya Fungsi Penuntutan KPK Dikembalikan Ke Kejaksaan, Seperti Malaysia Dan Singapura

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-9-13

Sebaiknya Fungsi Penuntutan KPK Dikembalikan Ke Kejaksaan, Seperti Malaysia Dan Singapura

Konflik KPK versus DPR betul-betul membetot perhatian dan energi bangsa ini. Kisruh yang berawal dari langkah KPK mendalami kasus korupsi pengadaan KTP elektronik yang diduga banyak melibatkan anggota DPR itu dibalas politisi Senayan dengan mewacanakan revisi terhadap Undang-Undang KPK.

BERAGAM asumsi liar bete-baran, utamanya terkait dugaan adanya muatan politik anggota DPR untuk melemahkan KPK pun terlontar.

Jaksa Agung M Prasetyo yang kemarin memenuhi panggilan Komisi III DPR pun ikut-ikutan "menyerempet membahas soal KPK. Dia menyarankan, agar fungsi penuntutan dalam penanganan kasus korupsi dikembalikan kepada korps Adhyaksa. Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura. Berikut penuturan lengkap jaksa asal Partai Nasional Demokrat ini;

Anda tadi mengatakan program pemberantasan korupsi di Indonesia mesti berkaca dengan Malaysia dan Singapura. Memangnya sistem di kedua negara itu seperti apa?

Baik KPK Singapura dan Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja. Meskipun KPK Malaysia memiliki fungsi penuntutan, tapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu ke Jaksa Agung

Malaysia. Kejaksaan baik di Singapura dan Malaysia merupakan institusi yang berwenang menentukan dapat tidaknya suatu perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Kenapa harus seperti itu?

Model pemberantasan korupsi seperti itu justru efektif. Itu terlihat melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Malaysia dan Singapura yang lebih tinggi ketimbang Indonesia. Saat ini, IPK Malaysia sebesar 49 dan menempati peringkat 55 dari 176 negara. Singapura dengan survei sama memiliki IPK sebesar 84 dan menduduki peringkat 7. Sementara Indonesia saat ini memiliki skor IPK 37 dan berada di peringkat 90.

KPK kan sudah sering melakukan oil. Mungkin IPK kita bisa pelan-pelan meningkat seperti kedua negara itu?

Penindakan kasus korupsi dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di negara kita terasa gaduh dan ingar-bingar. Namun, IPK Indonesia dalam

beberapa tahun ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Karena itu sudah saatnya kita menyimak praktik penegakan hukum di kedua negara tersebut, yang dalamjangka panjang akan lebih efektif dilakukan melalui pencegahan. Meskipun penegakan hukum pencegahan tidak populer, dan tidak banyak dilihat dan jauh dari hiruk-pikuk.

Polri kan ingin membentuk Densus Tindak Pidana Korupsi, dan mereka juga maunya punya fungsi penuntutan sendiri seperti KPK. Ini bagaimana?

Densus Tipikor laksanakan saja tugasnya sendiri dalam penyelidikan dan penyidikan. Nanti hasilnya tetap disampaikan kepada kami sesuai KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Ini merupakan perwujudan asas universal dominus litis persecution system, sistem penuntutan tunggal yang berlaku di hampir semua negara.

Tapi mereka maunya ada tim jaksa yang ditempatkan di Densus Tipikor?

Menurut saya Kejaksaan Agung dan jaksa tidak selayaknya ditarik untuk gabung dalam lembaga baru Polri itu. Karena, dengan demikian akan mengurangi independensi masing-masing penegak hukum. Kami khawatir dengan adanya tumpang tindih dan terdegradasi satu sama lain institusi penegak hukum yang ada. Lagipula kejaksaan itu sudah membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK), walau tidak dibekali dengan dana operasional.

Tapi kalau tidak begitu, Polri khawatir penyidikan jadi ribet karena harus bolak-balik?

Kami menjamin penyidik Densus Tipikor tidak perlu bolak-balik menyerahkan berkas bila dianggap sudah lengkap.

Apakah Kejagung sudah siap jika difokuskan ke penuntutan?

Siap tidak siap. Kalau undang-undang menyatakan begitu mau apa? Yang penting kan dipertimbangkan masak-masak sebelum

memutuskan ini. Karena bagaimana pun perlu dilihat juga beban masing-masing instansi.

Tadi dua kali Anda menyatakan lembaga yang diberikan kewenangan luar biasa dan tidak bisa dikontrol. Lembaga apa yang Anda maksud?

Semua lembaga. Lembaga apa pun yang diberikan kewenangan luar biasa dan tidak terkontrol, pasti akan jadi seperti itu. Tidak hanya penegak hukum saja.

Bukan KPK?

Bukan, yang saya maksud itu lembaga apa saja yang tidak terkontrol, dan diberikan kewenangan yang besar cenderung sewenang-wenang. Biasanya itu. Itu yang harus diperbaiki.

Tadi Anda menyatakan setuju dilakukannya perbaikan di internal penegak hukum. Termasuk dengan cara merevisi Undang-Undang KPK?

Revisi undang-undang itu bukan konvensi kami, bukan kapasitas kami. Saya mengatakan bahwa yang kurang baik, kita perbaikilah,

nda





Original Post

Kedungdung, Sampang, Madura Jaksa Nilai Vonis 20 Bulan Masih Terlampau Ringan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-13

Kedungdung, Sampang, Madura Jaksa Nilai Vonis 20 Bulan Masih Terlampau Ringan

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memvonis terdakwa Camat Kedungdung non aktif, A Junaidi dan Kun Hidayat, pegawai Kecamatan Kedungung, Kabupaten Sampang, penjara satu tahun delapan bulan. Keduanya dianggap terbukti me-nyimpangkan dana desa.

A Junaidi dan Kun Hidayat selaku Kasi PMD kantor Kecamatan Kedungdung, beberapa waktu lalu diciduk Polda Jatim di depan halaman kantor Bank Jatim cabang Sampang. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sampang, Yudie Ariyanto Tri Santosa, mengatakan, dua terdakwa tersebut sebelumnya dituntut selama 2,6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kedua terdakwa juga harus mengembalikan sejumlah uang dengan nominal yang berbeda. Kun Hidayat harus mengembalikan sebesar Rp600 juta sedangkan A Junaidi sebesar Rpl .5 miliar sebagai pengganti kerugian keuangan negara.

"Setelah divonis. uang pengganti yang harus dibayar oleh A Junaidi menjadi Rpl 3 miliar dan Kun Hidayat tetap," kata Yudie.

Lanjut Yudie, jika mengacu pasal yang disangkakan yaitu pasal 3 UU Nomor 31 Tentang

Tipikor, Vonis pada kedua terdakwa masih terlampau ringan. "Jika uang pengganti itu tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan tujuh bulan penjara. Tapi yang jelas kami masih akan konsultasi dengan pimpinan," imbuhnya.

Penasehat Hukum Kun Hidayat, Arman Syaputra mengatakan, kliennya masih punya waktu 14 hari untuk melakukan banding. Sebab, apa yang dilakukan kliennya dinilai hanya menjalankan perintah atasannya yakni A Junaidi.

"Kliennya memang menerima uang pemberian dari Pak Camat sebesar Rp32 juta dari hasil pemotongan sekian miliar itu. Tapi sudah dikembalikan," jelasnya.

Dalam kasus dugaan korupsi dana desa di wilayah hukum Kabupaten Sampang itu, polisi menyita beberapa barang bukti di antaranya, mobil Pajero putih bemopol M 771NC (milik A Junaidi), satu unit kendaraan sedan warna merah bernopol B 29 PB dan satu unit motor N-MAX warna putih bemopol M 4244 NN (milik Kun Hidayat).

Kemudian uang Rp300 juta milik Kun Hidayat sembilan kepingan gelang emas yang beratnya hampir 100 gram, serta uang dalam rekening BRI sebesar Rpl 3 miliar.

byu





Original Post

Hakim Harus Proporsional

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-13

Hakim Harus Proporsional

PERHIMPUNAN Magister Hukum Indonesia (PMHI) meminta sidang gugatan praperadilan Setya Novanto venus KPK digelar secara proporsional. Jangan sampai, sidang tersebut hanya memberi kesan mengulur-ulur waktu penyidikan perkara.

Sidang gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka Setya Novanto Diketahui mulai digelar kemarin. Persidangan yang berlangsung di PN Jakarta Selatan ini, dipimpin oleh hakim tunggal Cepi Iskandar.

Sebelumnya pada pertengahan Juli lalu, KPK telah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik (E-KTP). Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun

Novanto disangka melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menanggapi persidangan praperadilan Novanto, Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Fadli Nasution meminta agar hakim bertindak proporaional. Dia mengingatkan, persoalan ini perlu diputuskan secara adil.

Sehingga bebernya, upaya

praperadilan yang diajukan tersangka tidak terkesan hanya mengulur waktu proses penyidikan yang sedang berlangsung di KPK.

"Perkara E-KTP ini kan sudah terang benderang, bukan perkara baru karena turunan dari terdakwa Irman dan Sugiharto yang sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor", kata Fadli.

Menurutnya, sekalipun langkah praperadilan yang dilakukan Novanto adalah hak hukum tersangka yang perlu diapreaiasi, namun di lain sisi upaya praperadilan juga bisa dipandang sebagai upaya menunjukkan sikap yang tidak koperatif.

"Saya kira dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka; KPK cukup berhati-hati dan cermat, selain didukung minimal dua alat bukti yang sah, perkara ini juga sudah diuji dalam persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto," terangnya.

Dia menekankan, dalam penegakan hukum, tentu saja setiap pihak berperkara mendukung prinsip equality before the law, yaitu persamaan di hadapan hukum.

"Apalagi sebelumnya juga KPK pernah menetapkan status tersangka pada Ketua MK dan Ketua DPD, jadi tidak menutup kemungkinan penetapan status trrsangka juga berlaku pada Ketua DPR," tambahnya,

gpg





Original Post

KPK Korek Dugaan Keterlibatan 3 Hakim PN Jaksel

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-13

KPK Korek Dugaan Keterlibatan 3 Hakim PN Jaksel

KPK mengkonfrontir keterangan tiga tersangka kasus suap jual-beli putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel. Guna memastikan teknis pengambilan putusan perkara yang disidangkan, penyidik pun mengklarifikasi keterangan tiga hakim dan satu Panitera Pengganti (PP).

Kepala Biro (Karo) Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan, jajarannya sedang menghimpun bukti-bukti seputar mekanisme pengambilan putusan perkara gugatan perdata terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI).

"Penyidik ingin memastikan bagaimana perkara gugatan perdata itu didaftarkan, diproses hingga Tahap pengambilan putusan" katanya.

Oleh sebab itu, penyidik merasa perlu memeriksa saksi-saksi dari lingkup majelis hakim maupun PPyang menangani perkara. "Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tiga hakim dan satu orang Panitera pengganti. Saat

ini, kesaksian empat orang tersebut masih dipelajari penyidik.

Tiga hakim yang sudah menjalani pemeriksaan antara lain, Djoko Irwanto, Danvanto. dan Agus Widodo. Satu PP PN Jakarta Selatan yang ikut diperiksa, Jumat (8/9) lalu ialah I Gede Ngurah Arya Winarya. Saksi-saksi itu merupakan orang yang menangani perkara gugatan perdata Eastern Jason Fabrication Service Pte Ltd terhadap PT ADI. Pada kasus ini. Eastern menggugat PT ADI dengan meminta ganti rugi seni Iai 7,6 juta dolar Amerika dan 131 ribu dollar Singapura.

Namun saat perkarabergulir di pengadilan, PP PN Jakarta Selatan Tarmizi tertangkap tangan menerima suap dari kuasa hukum PT ADI yakni Akhmad Zaini. Diduga, suap senilai Rp425 juta diberikan kepada Tarmizi dengan tujuan agar hakim mengabulkan gugatan rekonvensi PT ADI.

"Ini sedang didalami, apakah

hakim-hakim itu benar-benar mengetahui suap yang berkaitan dengan perkara tersebut atau tidak," ucapnya.

Ditambahkan, KPK berupaya menggali informasi dari hakim-hakim seputat pengambilan keputusan dalam rangkaian persidangan kasus tersebut.

Meski demikian, bebernya, KPK belum menemukan indikasi adanya keterlibatan hakin-hakim dalam kasus suap yang melibatkan PP PN Jakarta Selatan Tarmizi. "Sejauh ini belum ada dugaan keterlibatan hakim-hakim. Kita masih kembangkan hasil pemeriksaannya."

Demikian pula ketika diminta menjabarkan apa peranan saksi PP PN Jakarta Selatan I Gede Ngurah Arya Winarya, Febri menolak menguraikan substansi pemeriksaan secara spesifik. Intinya, lanjut dia, pemeriksaan saksi-saksi hakim dan PPitu berhubungan dengan penanganan perkara sekalugus adanya informasi seputar pergantian majelis

hakim. "KPK masih fokus pada persoalan pemberian suap," sergahnya.

Selebihnya, Febri memastikan untuk percepatan proses pemberkasan perkara tersangka, penyidik telah mengkonfrontir keterangan tiga tersangka kasus ini. Dinyatakan, tersangka Tarmizi sudah diperiksa untuk tersangka Akhmad Zaini dan tersangka Direktur Utama PT ADI Yunus Nafik. Tersangka Yunus Nafik juga diperiksa untuk tersangka Tarmizi.

Selanjutnya, pada kesempatan konfrontir yang dilakukan Jumat (8/9), KPK memeriksa tersangka Akhmad Zaini untuk tersangka Yunus Nafik.

"Masing-masing tersangka diperiksa dalam kapasitas saksi untuk tersangka lainnya." Tapi begitu disinggung mengenai hasil konfrontir keterangan tersebut, Febri mengaku belum memperoleh keterangan tambahan.

Saat diklarifikasi, apa benar upaya konfrontir dilaksanakan

untuk menyingkap asal-usul dana suap serta skenario pemberian cek yang sebelumnya diterima tersangka Tarmizi, lagi-lagi Febri minta waktu untuk menanyakan hal tersebut pada penyidik terlebih dahulu.

"Nanti akan ditanyakan lebih dulu pada penyidik," tuturnya.

Diketahui, kasus ini mencuat ketika KPK menangkap PN Jakarta Selatan, Tamrizi dan Kuasa Hukum PT ADI, Akhmad Zaini, di PN Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2017. Tiga orang lain yang saat itu ikut ditangkap waktu itu adalah Teddy Junaedi, office boy PN Jakarta Selatan; Fajar Gora, kuasa hukum PT ADI; dan Solihan, supir rental yang disewa Akhmad.

Penyidik pun menyita uang suap Rp425 juta yang diberikan melalui transfer bank dari rekening pribadi Akhmad Zaini dalam tiga kesempatan. Diduga, total dana suap yang awalnya disepakati kedua belah pihak adalah Rp400 juta.

gpg





Original Post

Komisaris PT Aquamarine Diperiksa Kasus Suap Lain

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-13

Komisaris PT Aquamarine Diperiksa Kasus Suap Lain

KPK kembali menelusuri jejak pemberi suap pada tersangka Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (PP-PN) Jakarta Selatan Tarmizi. KPK juga menggali keterangan seputar dugaan adanya suap lain pada tersangka.

KEPALA Biro (Karo) Humas KPK Febri Diansyah menyatakan , penelusuran seputar skenario pemberian suap baik berbentuk cek dan uang pada tersangka Tarmizi tengah dikembangkan. "Kita perlu mendalami persoalan ini secara lebih detil," ujarnya.

Untuk keperluan tersebut, penyidik memeriksa Komisaris PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) Ermi Miswari. Disampaikan, pemeriksaan terhadap saksi ditujukan mengetahui persoalan pokok pengajuan gugatan perdata terhadap perusahaan tersebut. "Bagaimana sampai muncul persoalan sampai pada teknis penanganan gugatan tersebut di pengadilan," ucapnya.

Dia meyakini, selaku komisaris PT ADI, saksi mendapatkan laporan lengkap mengenai kiprah perusahaan.

Termasuk di dalamnya, bagaimana mekanisme penanganan perkara hukum yang dihadapi perusahaan tersebut. "Intinya, penyidik berupaya menggali semua kemungkinan yang berkaitan dengan suap pada tersangka TMZ," jelasnya.

Namun ketika ditanya, apakah dalam pemeriksaan saksi juga diminta memaparkan skenario suap berikut teknis penyerahan dana suap oleh tersangka pengacara PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) Achmad Zaini, Febri belum bersedia mema-

parkannya. Dia bilang, hal-hal teknis menyangkut pemeriksaan saksi tengah digali. Kelak, hasilnya pasti akan disampaikan.

Lebih jauh, bekas aktivis Indonesia Coruption Watch (ICW), itu memastikan, penyidikan juga mengarah pada kemungkinan, saksi mengenal tersangka Tarmizi. "Apakah sebelumnya pernah bertemu dengan tersangka?"

Dijelaskan, pemeriksaan yang berkaitan dengan asal-usul cek dan dana suap Rp425 juta yang sempat ditanyakan pada tersangka Tarmizi juga dikembangkan pada saksi Ermi.

Yang jelas, hal paling krusial yang menjadi agenda penyidik, antara lain, bagaimana teknis penerimaan suap penanganan perkara dilakukan. Termasuk kenapa tersangka Tarmizi sempat mengembalikan cek Rp250 juta yang disampaikan oleh

tersangka pengacara PT ADI, Achmad Zaini.

"Apakah saksi mengetahui bahwa pengembalian cek dilakukan karena tak bisa dicairkan. Lalu apakah saksi juga mengetahui atas nama siapa cek tersebut?" Selebihnya, Jabar Febri, pemeriksaan saksi berhubungan dengan upaya KPK mengetahui bahwa suap Rp425 juta tersebut bukan merupakan suap yang pertama kali terhadap Tarmizi.

"Ada upaya menggali, apakah sebelumnya pernah ada praktik suap terkait penanganan perkara gugatan perdata tersebut," tuturnya.

Diketahui, perkara korupsi terkait suap-menyuap penanganan perkara ini terjadi ketika tersangka Tarmizi menangani perkara perdata antara PT Eeastern Jason Fabrication Service (EJFS) selaku penggugat. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan

tiga tersangka.

Masing-masing tersangka ialah Achmad Zaini, Tarmizi, dan Direktur Utama PT ADI, Yunus Nafik. Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah menggeledah lima lokasi antara lain rumah tersangka Yunus Nafik, rumah saksi, kantor PT ADI di Sidoarjo Jawa Timur, ruang kerja tersangka Tarmizi di kantor PN Jakarta Selatan, dan rumah tersangka Tarmizi di daerah Depok, Jawa Barat.

Diduga, suap Rp425 juta dari Achmad Zaini digelontorkan agar PN Jakarta Selatan menolak gugatan perdata yang diajukan PT EJFS Ltd pada PT ADI. Gugatan diajukan atas pertimbangan adanya cedera janji atau wanprestasi oleh PT ADI yang tak menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat senilai 7,6 juta dolar Amerika dan 131 ribu dolar Singapura.

gpg





Original Post

Seleksi Calon Hakim Agung Tertunda

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-9-13

Seleksi Calon Hakim Agung Tertunda

JAKARTA, KOMPAS - Seleksi lima calon hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang sedianya digelar Selasa (12/9) tertunda akibat agenda rapat dengar pendapat Komisi III dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlarut-larut.

Komisi III, yang terdiri atas sejumlah anggota Panitia Angket terhadap KPK, lebih memilih menggali jawaban seputar temuan Panitia Angket dari kelima pimpinan KPK yang hadir.

"Kami melihat mana yang prioritas. Rapat hari ini (Selasa) memang prioritasnya KPK. Tidak mungkin rapat dengan pimpinan KPK yang kami tunda karena banyak materi belum selesai dibahas," kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa saat dihubungi, Selasa (12/9).

Uji kepatutan dan kelayakan terhadap lima calon hakim agung itu akhirnya dijadwalkan Rabu (13/9). Komisi III, menurut rencana, akan langsung mengambil keputusan.

"Seleksi calon hakim agung akan kami tuntaskan dengan cepat, uji kelayakan dan kepatutan sampai malam, dilanjutkan keputusan," kata Desmond.

Komisi Yudisial (KY) sebenarnya telah menyerahkan lima nama calon hakim agung ke DPR pada pertengahan Agustus.

Kelima nama yang diserahkan itu adalah Muhammad Yunus Wahab. Yasardin, Gazalba Saleh, Kolonel (Chk) Hidayat Manao, dan Yodi Martono Wahyunadi.

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, kebutuhan akan hakim agung sudah mendesak Dengan jumlah hakim agung yani! ada saat ini, MA kesulitan untuk bisa mempercepat penanganan perkara yang ditangani oleh MA sesuai harapan dari publik

Mengacu pada Undang-Undang MA, jumlah hakim agung bisa 60 orang. Menurut Suhadi, jumlah yang ada saat ini hanya 44 orang.

(APA)





Original Post

Jalan Panjang Pembenahan Peradilan

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-9-13

Jalan Panjang Pembenahan Peradilan

Penangkapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Dewi Suryana menambah panjang daftar aparat pengadilan yang ditangkap komisi antirasuah. Penangkapan ini lebih menyesakkan karena tiga minggu sebelumnya panitera pengganti PN Jakarta Selatan, Tarmizi, juga ditangkap.

Upaya Mahkamah Agung untuk mencapai visi mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, seperti tercantum di dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, menemui jalan terjal. Publik kembali menyaksikan aparat peradilan, bahkan yang sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Pengadilan Tipikor Bengkulu, ditangkap KPK dalam dugaan suap. Suryana diduga menerima uang dan janji Rp 125 juta dari Syuhadatul Islamy, saudara dari Wilson, terdakwa korupsi anggaran rutin Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tahun 2013.

Dalam dua tahun ini saja, KPK sudah menangkap tiga hakim, yang semuanya hakim Tipikor. Mereka adalah Janner Purba dan Toton (Pengadilan Tipikor Bengkulu tahun 2016) dan Dewi Suryana (Pengadilan Tipikor Bengkulu tahun 2017). Apabila diakumulasikan, sejak KPK berdiri tahun 2003 hingga sekarang, sudah 16 hakim dan 9 aparat peradilan lain ditangkap. Jumlah itu belum termasuk dua hakim konstitusi, yakni Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

Peristiwa tangkap tangan hakim Dewi Suryana ini, menurut Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun, yang menjadi salah satu pembicara dalam talkshow Satu Meja di Kompas TV yang dipandu Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo, Senin (11/9) malam, menjadi indikasi dari "tsunami peradilan". Selain Gayus, dalam acara itu

hadir Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, dan peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LelP) Liza Farihah.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan MA saat ini dianggap kuno atau tidak relevan, menurut Gayus, jika melihat hakim yang bekerja, bahkan menjadi pimpinan di pengadilan, masih orang sama yang bertahun-tahun lalu dibesarkan dan diuntungkan dengan "budaya" korup pengadilan. Korupsi di tubuh pengadilan sudah bertahun-tahun terjadi Umur praktik korupsi itu bahkan disebut sudah seusia hakim yang kini memasuki usia pensiun.

"Perlu tindakan lebih represif terhadap sekitar 8.000 hakim yang kini sedang bertugas. Ada dua pendekatan yang bisa diambil. Pertama, dengan menelusuri track record (rekam jejak) hakim-hakim itu, apakah mereka patut berada di sana atau menempati posisi tertentu. Kedua, melakukan seleksi ulang dengan meninjau promosi yang dilakukan tim promosi dan mutasi (TPM)," katanya.

Potret buram

Maraknya penangkapan terhadap aparat peradilan itu senada dengan capaian indeks negara hukum Indonesia yang belum memuaskan. Dalam Rule of Law Index tahun 2016 yang dirilis World Justice Project (WJP), Indonesia menduduki posisi menengah di antara 113 negara.

Penelitian WJP dilakukan

untuk melihat capaian atas pemenuhan sembilan unsur negara hukum, yaitu pembatasan kekuasaan pemerintah, ketiadaan korupsi, keterbukaan pemerintah, perlindungan hak-hak dasar, ketertiban dan keamanan, penerapan kebijakan, peradilan sipil/perdata, peradilan pidana/ kriminal, serta peradilan informal yang meliputi hukum adat dan komunitas.

Indeks poin 1 adalah capaian terbaik. Posisi lima teratas negara dengan pemenuhan rule of law terbaik ada di Skandinavia dan Eropa Utara, yakni Denmark (0,89 poin), Norwegia (0,88 poin), Finlandia (0,87 poin), Swedia (0,86 poin), dan Belanda (0,86 poin). Adapun Indonesia (0,52 poin) di posisi ke-61. Capaian itu lebih baik dari India (0.51 poin) di posisi ke-66, tetapi tertinggal jauh dari Singapura (0,82 poin) yang meraih ranking ke-9 terbaik dunia. Indonesia

juga tertinggal dari Malaysia (0,54 poin) di posisi ke-56. Dalam unsur ketiadaan korupsi. Indonesia berada di posisi ke-84 (0,38 poin), tertinggal dari Etiopia (0,44 poin), Thailand (0,47 poin), dan Malaysia (0,61 poin). Adapun dalam faktor peradilan pidana, yang antara lain menilai ada tidaknya korupsi di tubuh peradilan pidana, Indonesia menempati posisi ke-80 dengan 0,38 poin.

Harapan perbaikan

Dengan potret buram dunia peradilan dan hukum di Indonesia, bukan berarti tidak ada harapan perbaikan. Usulan evaluasi hakim, misalnya, ditanggapi positif.

"MA harus punya keberanian melakukan evaluasi. Kalau ada hakim yang melakukan tindakan tak terpuji, ya, pensiunkan dini saja. Soal keadilan dan kebenaran ini sangat penting, menyang-

kut nasib orang banyak," ujar Nasir menanggapi usulan Gayus.

KY selaku pengawas eksternal hakim pun didorong agar lebih berperan. "Kalau ada hakim kena OTT, JCY semestinya ikut malu. Bagaimana bertanggungjawab atas hal itu?" kata Nasir.

Menjawab hal itu, Aidul mengatakan, KY punya kewenangan pencegahan yang berupaya dioptimalkan. "Kami juga punya biro investigasi dan telah melakukan rekam jejak kepada hakim meskipun belum sempurna, belum menyeluruh, dan dengan sumber daya terbatas," katanya

Hingga Juli 2017, Ki menerima L680 laporan masyarakat dan 870 di antaranya ditindaklanjuti. Dari jumlah yang telah ditindaklanjuti, KY merekomendasi penjatuhan sanksi terkait 36 laporan, dua di antaranya berupa usulan pemberhentian.

MA sebenarnya telah menerbitkan Peraturan MA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung. Perma itu mewajibkan atasan di lingkungan peradilan mengawasi anak buahnya secara intensif dan berjenjang. Apabila ada pelanggaran, atasan pun dimintai pertanggungjawaban.

Terkait penangkapan Dewi Suryana, Liza mencoba melihat dari sisi lain. Ia justru merasakan ada angin perubahan di MA. Hal itu antara lain ditunjukkan dengan upaya MA memberikan informasi hakim nakal kepada KPK

Namun, dari sisi mana pun, membaca fenomena penangkapan aparat peradilan, yang pasti masyarakat menantikan terwujudnya sebuah peradilan yang bersih, akuntabel, dan penuh integritas. Tentu saja agar keadilan tak lagi diperdagangkan.

(RINI KUSTIASIH)





Original Post

TATA KERJA

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-9-13

TATA KERJA

Ketua KPK Agus Rahardjo mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9). RDP lanjutan tersebut membahas mekanisme dan tata kerja di Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, dan Sistem Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Manajemen Aset Hasil tindak Pidana Korupsi di KPK.

ASEP





Original Post

KPK Terus Dalami Peran Novanto

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-9-13

KPK Terus Dalami Peran Novanto

DIAN FATH RISALAH

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran tersangka Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el). Pada Selasa (12/9) hari ini, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi untuk Novanto. Salah satu saksi adalah Corneles Towoliu, ajudan Ketua DPR RI tersebut.

"Tiga saksi diperiksa untuk tersangka SN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (12/9).

Selain Corneles, sambung Febri, saksi yang dipanggil adalah Kepala Subdit Perencanaan Pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Tunjung Nugroho dan pejabat Kementerian Dalam Negeri Diana Anggraini.

Febri menambahkan, meski saat ini sidang praperadilan yang diajukan Novanto sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, KPK tidak akan menghentikan penyidikan karena penyidikan dan praperadilan adalah dua proses terpisah.

Sebelumnya, Senin (n/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan perdana untuk Novanto. Namun, Ketua Umum Partai Golkar tersrbut tidak memenuhi panggilan karena dirawat di rumah sakit.

KPK menetapkan Novanto selaku anggota DPR pada 2009 sampai 2011 sebagai tersangka. KPK menduga Novanto menguntungkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan Rp 5,9 triliun.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus megaproyek tersebut. Mereka di antaranya mantan direktur jenderal kependudukan dan pen-

catatan sipil Kemendagri Irman serta Direktur Data dan Informasi Kemendagri Sugiharto.

Irman dan Sugiharto sudah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, masing-masing tujuh tahun dan lima tahun penjara. . Irman diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara, Sugiharto diwajibkan membayar denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tersangka lainnya yaitu pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ketua DPR Setya Novanto, dan yang terbaru adalah anggota DPR dari Fraksi Golkar, Markus Nan.

Ditunda

Sidang praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el Setya Novanto ditunda hingga Rabu (20/9) pekan depan. Sidang praperadilan tersebut seharusnya dijadwalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (12/9) hari ini.

Hakim tunggal Cepi Iskandar menunda sidang karena pihak termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta penundaan sidang untuk menyiapkan dokumen dan administrasi dan hal lain terkait praperadilan. Surat permohonan penundaan sidang itu pun sudah diserahkan oleh satu orang perwakilan dari tim biro hukum KPK yang hadir di dalam ruang sidang utama PN Jaksel.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon memohon permintaan penundaan sidang untuk penyiapan administrasi dan lain-lainnya," ujar Hakim Cepi Iskandar di ruang sidang utama PN Jaksel, Selasa (12/9).

ed muhammad hadi





Original Post

Pansus Angket Belum Pikirkan Revisi UU KPK

Media Online inilah.com
2017-09-13

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan meskipun kewenangan khusus KPK itu diatur dan dilindungi sejumlah dasar hukum, KPK tetap harus mengikuti kaedah yang diatur Undang-Undang.

"KPK itu bekerja diatur dalam KUHAP dan UU lainnya seperti UU Tipikor dan UU KPK jadi meskipun KPK diberikan kewenagnan khusus atau lex spesialis dia harus tetap ikutin kaedah kekhusussan yang atur undang-undang," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (12/9/2017).

Di sisi lain ia meniali sah saja jika ada pandangan agar Undang-Undang KPK itu direvisi. Tapi ia mengaskan sebagai anggota Pansus Hak Angket KPK pihaknya belum memutuskan untuk merekomendasikan revisi UU KPK.

"Silahkan ahli hukum memberikan pandangan (revisi UU KPK) dan idenya tentang sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Jadi kalau kami di Pansus, kami masih fokus bekerja lakukan investigasi terhadap beberapa temuan yang perlu kami dalami. Kami belum berbicara tentang revisi atau apa, itu masih belum," tandasnya.

Seperti diketahui, sejak Pansus Angket KPK dibentuk, tudingan bahwa DPR ingin membubarkan KPK tidak bisa dihindari, meskipun DPR mengaku ingin memperbaiki internal KPK yang dinilai superbody, Pansus Angket tetap saja dituding ingin melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut.

Adapun beberapa contoh kewenangan KPK yang diungkap Pansus Angket KPK seperti pemeriksaan saksi dilakukan tanpa didampingi kuasa hukum. Kemudian tentang penyadapan yang dilakukan tanpa perintah pengadilan serta rekrutmen penyidik. hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2404054/pansus-angket-belum-pikirkan-revisi-uu-kpk



Original Post

Soal Kewenangan KPK, Mendagri Akan Sejalan dengan Pernyataan Presiden

Media Online kompascom
2017-09-13

JAKARTA, - Menteri Dalam NegeriTjahjo Kumolo enggan berkomentar soal pernyataan kontroversial Jaksa Agung Muhammad Prasetyo soal kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tidak berkomentar. Saya kira Jaksa Agung juga sama tegak lurus sama dengan pernyataan Presiden," kata Tjahjo kepada Kompas.com, Rabu (13/9/2017).

Pimpinan Korps Adhyaksa itu sebelumnya mengungkapkan keinginannya agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) di KPK dikembalikan kepada kejaksaan.

Padahal, baru-baru ini Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat.

Namun, Tjahjo mengatakan bahwa sebagai pembantu Presiden Jokowi, Mendagri wajib patuh dan sejalan dengan sikap dan pernyataan yang dilontarkan Presiden.

"Sebagai Mendagri, pembantu Presiden, saya tentunya tegak lurus sebagaimana pernyataan Presiden," kata Tjahjo.

Karena itu, lembaga antirasuah semestinya harus diperkuat dan bukan sebaliknya justru dilemahkan sebagaimana keinginan banyak pihak yang terganggu dengan KPK.

"KPK tidak boleh diperlemah. KPK harus diperkuat peran eksistensinya dalam upaya pemberantasan korupsi," kata dia.

(Baca juga: "Pernyataan Jaksa Agung Tidak Boleh Bertolak Belakang dengan Presiden")

Tjahjo pun menegaskan, lagi-lagi sebagai pembantu Presiden, maka sudah semestinya pernyataan dan sikap atasan harus dijunjung tinggi.

"Sebagai pembantu Presiden, setiap pernyataan Presiden juga sikap saya yang harus saya junjung tinggi," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sebelumnya, politisi PDI-P Henry Yosodiningrat mengusulkan agar KPK dibekukan sementara. Usul ini muncul karena sebagai anggota Panitia Khusus Angket KPK di DPR, dia melihat perlu ada pembenahan di KPK.

Jokowi pun menegaskan, sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi, Senin (11/9/2017).

Apalagi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun. Sehingga ,tidak heran jika lembaga antirasuah tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

"KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi," tuturnya.

Sayangnya, Jokowi tidak menjelaskan upaya penguatan apa yang dilakukan, di tengah adanya dugaan upaya memperlemah KPK melalui Pansus Angket KPK di DPR. Jokowi hanya mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas.

"Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kita berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi," ucap Jokowi.
Kompas TV Namun, pihak istana menegaskan, presiden tak bisa mengintervensi, karena hak angket adalah kewenangan penuh DPR sebagai lembaga legislatif.

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/13/06352171/soal-kewenangan-kpk-mendagri-akan-sejalan-dengan-pernyataan-presiden



Original Post

Jabar Belum Siap Terapkan E-Tilang CCTV

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 7
2017-9-13

Jabar Belum Siap Terapkan E-Tilang CCTV

CIBINONG, (PR).-

Penindakan pelanggaran lalu lintas yang terpantau melalui kamera closed circuit television (CCTV) belum siap diterapkan di wilayah Jawa Barat. Kepala Polisi Daerah Jawa Barat yang baru, Agung Budi Maryoto mengakui penilangan dengan cara tersebut bisa mengurangi jumlah polisi di jalanan.

Penerapan sistem tersebut, menurut Agung, melibatkan setidaknya tiga institusi penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan hakim. "Ketiganya harus bersinergi terlebih dulu. Jangan sampai kita sudah melakukan penegakan hukum melalui CCTV, dipotret, tapi bukan menjadi alat bukti," katanya pada kunjungan bakti sosial di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Selasa (12/9/2017).

Agung mengakui, kepolisian di tingkat pusat bersama Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung sedang melakukan pertemuan intensif membahas penerapan sistem tersebut. Secara pribadi, ia menegaskan jajarannya di tingkat provinsi sudah siap bila diminta menerapkan sistem tersebut.

Selain itu, penerapan sistem tersebut juga diakui memerlukan biaya sangat besar untuk membeli sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Apabila sudah siap, ia mengaku akan menetapkan sistem tersebut di jalan-jalan protokol dan perkotaan yang memerlukan pengaturan lalu lintas khusus.

Menurut Agung, penggunaan teknologi tersebut juga bisa mengurangi beban tugas polisi di jalanan. Keberadaan petugas dianggap tidak efektif menyadarkan masyarakat pada ketentuan hukum. Ia menilai masyarakat atau pengendara justru menjadi lebih takut kepada polisi daripada aturan lalu lintasnya.

"Kita ingin mengurangi jumlah polisi di jalan. Dengan adanya e-tilang CCTV, tidak perlu lagi petugas di jalan. Bila pengendara melanggar, tinggal tilang dengan bukti rekaman," kata Agung menjelaskan.

Sistem tersebut juga dianggap bisa mengurangi pungutan liar di jalan oleh oknum petugas lalu lintas. Petugas kepolisian nantinya hanya akan berada di ruang kontrol memantau arus lalu lintas dari layar monitor.

Sebelumnya, beredar kabar sistem tilang melalui pemantauan CCTV* mulai diterapkan di wilayah Kota Bogor. Kabar yang tersebar melalui pesan siar aplikasi seluler itu segera dibantah pihak kepolisian resor setempat dengan menyebarkan pesan bantahannya.

(Hilmi Abdul Halim)





Original Post

Penyadapan KPK yang bikin gerah anggota DPR

Media Online merdeka.com
2017-09-13

Bukan rahasia umum jika para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terusik dengan kewenangan penyadapan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Padahal, dalam sejumlah kasuskorupsi terungkap dari penyadapan itu.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK selama ini ilegal. Hal itu karena Mahkamah Konstitusi bersidang lalu membatalkan pasal 31 Ayat D UU ITE tentang penyadapan.

Pertimbangannya karena penyadapan adalah pelanggaran HAM. Sehingga, penyadapan itu tidak boleh diatur dengan ketentuan yang di bawah UU. Payung hukum penyadapan ada dua yakni Perppu dan UU.

Pernyataan Fahri merespons OTT yang dilakukan KPK terhadap Panitera Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Selatan berinisial T, dua pengacara dan office boy.

"Kalau saya begini ya, saya menganggap semua OTT itu ilegal, mohon maaf ya," kata Fahri.

Dia bercerita, awalnya pasal 31 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memang mengatur penyadapan diatur melalui peraturan pemerintah (PP). Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring saat itu menyiapkan draf PP‎ dan dibawa ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lantas, saat PP mau disahkan, banyak aktivis khawatir PP itu berbahaya karena bersifat mengikat. Dan bagi pelanggarnya bisa terjerat hukum. Setelah mendapat penolakan, pasal 31 itu digugat ke MK. Hasilnya, MK menganulir pasal tersebut dan tidak diperbolehkan diatur oleh aturan di bawah UU.

"Karena (PP) ada prosedur dan prosedurnya mau dibikin mengikat. Kalau dilanggar bisa kena hukum," jelasnya.

Untuk kondisi sekarang, Fahri mengira pemerintah bakal mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang pasca putusan MK tersebut. Namun, nyatanya pemerintah tak menerbitkan Perppu. Sehingga, dia menegaskan KPK tak lagi punya dasar melakukan penyadapan.

Dalam rapat dengar pendapat KPK dengan DPR pekan ini, Komisi III pun banyak mencecar terkait penyadapan yang dilakukan lembaga antirasuah itu. Wakil ketua KPK, Laode M Syarif pun menanggapi terkait penyadapan yang selalu dipermasalahkan.

Menurut dia, penyadapan adalah kewenangan yang berlaku di setiap instansi penegak hukum. Dia pun heran kenapa hanya penyadapan KPK yang disoal.

"Semua aparat penegak hukum punya kewenangan penyadapan. Polisi, Jaksa, KPK tapi memang saya kurang paham kenapa penyadapan di KPK ini dipermasalahkan?" tanya Laode.

Menurut dia, penyadapan tersebut sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi, kata Laode, MK memerintahkan kepada pemerintah dan parlemen untuk membuat UU khusus yang mengatur penyadapan ini.

Kemudian, Laode juga mengatakan, pihaknya tetap ingin adanya kewenangan penyadapan dalam institusi KPK. "Apakah kami tetap ingin soal itu ya tetap ingin. Enggak ada di dunia ini satu itu tidak dilengkapi dengan kewenangan penyadapan," pungkas dia.

Laode juga mengatakan perkara korupsi yang terungkap dari hasil OTT hanya 10 persen. Menurutnya, kebanyakan kasus korupsi terungkap dari hasil pengembangan.

"Saya pikir kasus di KPK yang OTT 10 persen, kebanyakan pengembangan. Cuma pemberitaan media selalu lebih wah, bahkan selama ini kami divonis tak pernah melakukan pencegahan," kata Laode.

Laode menerangkan, KPK biasanya melakukan OTT terhadap kasus-kasus yang telah memiliki bukti dan informasi permulaan yang lengkap. Kemudian, kata Laode, KPK tidak selalu menggunakan cara-cara penyadapan dalam melakukan OTT.

"Tak semua OTT pakai penyadapan ada juga OTT tak pakai penyadapan, laporan tidak lengkap dari masyarakat kita tutup saja," tegas Laode.

Namun, Laode menerangkan, ada juga OTT yang hanya mengandalkan informasi yang akurat. Semisal, OTT terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius terkait suap proyek pengerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

"Kalau OTT enggak ada pilih-pilih, OTT ada peristiwa dan akurat. Misal hubla, OTT itu sebenarnya susah sekali. Tetapi kalau ada informan enggak ada pilih-pilih. Kami akurat ada keterangan kita lakukan," sambungnya.

Selain itu, Komisi III juga menanyakan soal mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Penyadapan menjadi senjata KPK sebelum melakukan OTT. Meski demikian, KPK membantah seluruh OTT dilakukan dengan penyadapan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya tidak bisa sembarangan melakukan penyadapan. Penyadapan berawal dari usul Direktorat Penyelidikan KPK setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Eksekutor penyadapan dilakukan di bawah kendali Deputi Informasi dan Data (Inda) KPK.

Usulan itu kemudian disampaikan ke pimpinan KPK. Jika lima pimpinan setuju dan menandatangani surat perintah penyadapan (sprindap), operasi tersebut baru bisa dilakukan.

"Yang menyadap bukan Direktorat Penyelidikan, tetapi Direktorat Monitoring di bawah Deputi Informasi dan Data (Inda) KPK," kata Agus.

Penyadapan itu juga diawasi oleh Direktorat Pengawasan Internal (PI) di bawah Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK. "Jadi, Direktorat PI yang selalu memeriksa lockbox penyadapan tadi," terangnya.

Menambahkan penjelasan Agus, Deputi Bidang Inda KPK Hary Budiarto menjelaskan lebih detil cara KPK melakukan penyadapan. Penyadapan melibatkan tiga kedeputian di KPK, yakni, Deputi Penindakan, Deputi Inda dan Deputi PIPM.

Deputi Penindakan bertindak sebagai user dan akan mengirimkan nomor target yang akan disadap. Lalu, Deputi Inda melakukan penyadapan. Sementara, Deputi PIPM melakukan audit dari seluruh rangkaian kegiatan penyadapan.

Hary melanjutkan, meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan tidak berwenang mengaudit penyadapan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan berarti kegiatan itu tidak diawasi.

"Kami diaudit (oleh PIPM), setiap tiga bulan sekali," terangnya.

Bicara soal teknis, kaya Hary, nomor target yang disadap juga tentu tidak sembarangan dan harus terkait dengan kasus hukum tengah ditangani KPK. Sebab, mesin juga punya keterbatasan dimana nomor hanya bisa berada di dalam mesin selama 30 hari. Di luar itu, akan dicancel otomatis oleh mesin.

"Nomor yang disadap itu untuk 30 hari. Ketika 30 hari terlampaui maka mesin akan cancel dan nomor lain masuk. Jadi, seperti antrean," tandasnya.

Setelah penyadapan akan dibuat rangkuman. Tidak semua kata dari mesin sadapan diterjemahkan. Pasalnya, ada beberapa hal yang tidak dimasukkan karena dianggap sebagai privasi pihak yang disadap.

Lebih lanjut, Hary menjelaskan soal surat izin penyadapan. Dia menyebut surat penyadapan hanya berlaku 30 hari pertama. Jika selama 30 hari pertama tidak ada hasil, untuk melakukan penyadapan berikutnya dengan nomor yang sama harus mendapatkan surat perintah yang ditandatangani lima komisioner.

"Jika tidak ada surat perintah penyadapan lagi, akan kami hentikan. Kalau mau diulang, harus diterbitkan sprindap baru," bebernya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menerangkan, jika mekanisme itu telah berjalan, maka semua pihak bisa tenang. "Benar tidak? Kalau ini berjalan benar, tenang kita," tutupnya. [eko]

http://www.merdeka.com/peristiwa/penyadapan-kpk-yang-bikin-gerah-anggota-dpr.html



Original Post

Media