KPK, Golkar, Novanto (5)

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-09-14

PROSES hukum yang panjang oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas diri Setya Novanto (SN), sungguh berat bagi Golkar dan SN sendiri. Kasus megakorupsi e-KTP yang digoreng KPK itu, seakan akan membuat Golkar dan SN terkatung di dalam kuali panas yang apinya dinyalakan terus. Adalah masuk akal apabila Golkar dan SN pun siang malam terus menuntut segera ada kepastian hukum. Mengingat perhelatan politik akan ada 171 Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019. Kedua momentum politik besar itu adalah penentu: Golkar hadir atau tersingkir.

Jangan dilupakan, Golkar adalah peraih suara terbanyak kedua Pemilu 2014 yang memperoleh 18 juta orang lebih setara dngan 14.75%.

Dalam kurun waktu satu minggu ini, setidaknya ada tiga berita di media online yang menempatkan nama Setya Novanto (SN) sebagai judul berita. Ketiganya bisa dibaca di RMOL.

Pertama, "Digugat Novanto, KPK Yakin Dengan Bukti Yang Dipegang", (5/9). Kedua, "Pemeriksaan Setya Novanto Sehari Sebelum Sidang Praperadilan", (8/9). Dan yang ketiga, "KPK: Senin Kesempatan Novanto Membela Diri", (9/9).

Proses pemeriksaan Novanto di KPK jelas menarik perhatian publik. Dia adalah tokoh penting dunia politik Indonesia. Selain sebagai Ketua Umum Partai Golkar dia sekaligus Ketua DPR RI.

Novanto dinyatakan sebagai tersangka utama kasus mega korupsi E- KTP 17 Juli 2017. Menurut Agus Rahardjo, Ketua KPK, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan yang mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, jaksa berkesimpulan bahwa dengan adanya pertemuan antara para terdakwa, Andi Agustinus, Diah Anggraini dan Setya Novanto di hotel Gran Melia telah menunjukkan bahwa telah terjadi pertemuan kepentingan (meeting of interest).

Sebelumnya Novanto dicekal ke luar negeri sejak 10 April 2017 selama enam bulan ke depan.

"Sudah sejak kemarin malam Ditjen Imigrasi menerima Surat Permintaan Pencegahan untuk tidak bepergian keluar negeri atas nama bapak Setya Novanto dan langsung dimasukkan ke dalam Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian untuk berlaku selama enam bulan," kata Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie kepada media (11/4).

Berposisi dicekal dan tersangka yang disandangkan KPK kepada SN, sungguh merupakan pukulan berat kepada Partai Golkar dan Novanto pribadi. Hal tersebut telah menimbulkan goncangan di internal Golkar.

Kegoncangan itu ditandai munculnya bebagai manuver elite Golkar, baik yang berada di dalam struktur kekuasaan maupun yang tidak. Bahkan di dalam rumah tangga Golkar sendiri.

Kader Golkar yang ada di dalam struktur kekuasan adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang mantan Ketum Golkar 2004 �" 2009). Serta Luhut Binsar Panjaitan (LBP) Wakil Ketua Wantim era Aburizal Bakrie (ARB). Manuver kedua tokoh tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap ketenangan di dalam tubuh Golkar.

Ketika SN dinyatakan tersangka, mendadak terbentuk beberapa kubu dalam tubuh Golkar yang siap mengelola Golkar, paska SN ditahan misalnya. Atas dasar asumsi itu, maka mau tidak mau para kubu elite kontan memainkan jurus "olah - mengolah".

LBP yang sejak awal berdiri dibelakang SN diumpamakan petahana yang bertahan. Di luar itu kubu JK dan Akbar Tanjung (AT) terus menggeliat. Berulang kali terjadi bongkar pasang "koalisi" antara JK dan AT. Mereka kadang bertemu di satu titik. Kadang berseberangan di titik lain. Mereka bersama dan bersatu menghadapi LBP yang ditengarai bekerja untuk kepentingan Jokowi.

Posisi ARB dan Agung Laksono (AL) tidak begitu signifikan. Karena keduanya tidak punya gigi sebagai pejabat formal. Banyak kader mengibaratkan kedua orang itu menunggu bola muntah atau terbiasa ikut arus besar saja.

Makin lama KPK "menggoreng" kasus SN, makin lama juga proses pemulihan citra Golkar di masyarakat, sebagai ekses adanya kasus megakorupsi yang menimpa Ketua Umumya.

Pertanyaannya, apakah memang ada design khusus yang dibuat oleh "the invisible hand"; tangan perkasa tak terlihat kekuasaan, yang sengaja memelihara kondisi yang tidak sehat dalam tubuh keluarga Beringin ini?

Terus terang saja, ibarat pasien, Golkar saat ini sedang menderita pendarahan dalam (internal bleeding) oleh kasus megakorupsi e- KTP yang memposisikan SN sebagai aktor besar.

Sementara itu gencar beredar rumor, bahwa kasus SN di KPK sengaja digantung "the invisible hand" oleh penguasa: Menempatkan SN sebagai Ketua Umum Golkar sangat murah biayanya. Mudah "diremote".

Alangkah tragis dan kejinya cara berpolitik demikian, jika benar adanya. Oleh karena itu perlawanan SN sangat wajar. Memilih jalan pra peradilan sudah tepat, karena itu disediakan oleh konstitusi.

Langkah pra peradilan yang dilakukan SN, tidak saja untuk kepentingan dia pribadi. Tapi dampaknya akan luas. Karena, langkah itu adalah upaya pembebasan dari penzoliman.

Secara pribadi status hukum SN akan menjadi jelas. Posisi Golkar akan benderang dan sekaligus lembaga legislator, yaitu DPR RI sebagai simbol kehormatan rakyat juga dapat segera terbebaskan: bebas dari mendung kelabu yang menggelantung di langit di atas atap gedung perwakilan rakyat itu.

Intinya secara keseluruhan, rakyat mengharap langit perpolitikan Indonesia akan cerah kembali. Bebas dari polusi korupsi ; lepas dari intrik politik miskin etika dan bersih dari lawakan getir sebagian badut politik yang tidak jelas latar belakangnya. [***]

Penulis adalah wartawan senior Dewan Pakar Partai Golkar

http://politik.rmol.co/read/2017/09/14/306982/KPK,-Golkar,-Novanto-(5)-



Original Post

Kasus Suap Pimpinan DPRD Mojokerto Segera Disidang

Media Online Detikcom
2017-09-14

Jakarta - KPK melakukan pelimpahan tahap II kepada tersangka suap Pimpinan DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur (Jatim). Mereka akan menjalani sidang di Surabaya.

"Hari ini dilakukan pelimpahan tahap II terhadap 3 tersangka dalam kasus (suap Pimpinan DPRD Kota) Mojokerto, yaitu: ABF (Abdullah Fanani), UF (Umar Faruq), dan PNO (Purnomo)," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (13/9/2017).

"Sidang akan dilakukan dalam waktu dekat, direncanakan di Pengadilan Negeri Tipikor (tindak pidana korupsi) Surabaya," lanjutnya.

Untuk menjalani sidang tersebut tahanan kini dipindahkan juga. Tepatnya di Rutan Medaeng, Surabaya.

"Para tersangka hari ini diberangkatkan ke Surabaya untuk dititipkan penahanan di Rutan Klas 1 Surabaya (Medaeng)," kata Febri.

Kasus suap ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (16/6). KPK kemudian mengamankan total uang Rp 470 juta. Dari duit itu, Rp 300 juta di antaranya merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Kadis PU kepada pimpinan DPRD Mojokerto untuk memuluskan pengalihan anggaran pembangunan PENS.

Sedangkan sisa uang Rp 170 juta diduga terkait dengan komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya. KPK menetapkan tersangka kepada 3 pimpinan DPRD Kota Mojokerto. Yakni Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PDIP), Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PAN), dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PKB).

Satu orang lainnya sebagai tersangka penyuap adalah Kepala Dinas PU Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto. Ia lebih dahulu menjalani pelimpahan tahap 2 dan dipindahkan pada Senin (14/8) di Lapas Klas 1 Surabaya.
(nif/nvl)

https://news.detik.com/berita/d-3642069/kasus-suap-pimpinan-dprd-mojokerto-segera-disidang



Original Post

KPK Konfirmasi Aset Auditor BPK Tersangka TPPU

Media Online republika.co.id
2017-09-14

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi sejumlah aset yang diduga dimiliki oleh dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

KPK telah menetapkan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI Rochmadi Saptogiri (RSG) dan Kepala Sub Auditorat III B pada Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK RI Ali Sadli (ALS) sebagai tersangka TPPU tersebut.

"Hari ini dilakukan pemeriksaan dan pendalaman informasi terkait dengan kasus yang diduga melibatkan dua auditor BPK terkait indikasi TPPU," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/9).

KPK pada Rabu memeriksa tersangka RSG dan ALS terkait kasus tersebut.

Selain memeriksa dua tersangka itu, KPK juga memeriksa tiga saksi dari pihak swasta untuk dua tersangka tersebut dalam kasus yang sama.

Dua saksi yang diperiksa untuk tersangka Rochmadi Saptogiri, yakni Galuh Prariningrum dan Januar Mangitu. Sedangkan satu saksi untuk tersangka Ali Sadli, yakni Adhi Masya.

"Kami memeriksa para tersangka dan saksi untuk mendalami lebih lanjut indikasi penerimaan-penerimaan dan juga mengkonfirmasi sejumlah aset yang diduga dimiliki oleh para tersangka tersebut," kata Febri.

Sebelumnya, KPK juga telah menyita empat unit mobil terkait TPPU dua auditor BPK itu.

Tersangka RSG dan ALS diduga telah perbuatan menempatkan mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Atas perbuatannya RSG disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan ALS disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelumnya kedua tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus indikasi penerimaan hadiah atau janji terkait denga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016.

Saat itu, RSG dan ALS disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sebelumnya, mantan Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dan mantan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo didakwa memberikan suap terhadap dua pejabat BPK RI tersebut terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar Rp240 juta.

Sugito dan Jarot didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/14/ow8gi3414-kpk-konfirmasi-aset-auditor-bpk-tersangka-tppu



Original Post

Anak Buah Nazaruddin, Marisi Matondang Divonis 3 Tahun Penjara

Media Online liputan6com
2017-09-14

Liputan6.com, Jakarta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta, subsider dua bulan kurungan terhadap Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang."Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menuntut Marisi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta, subsider dua bulan kurungan.Hakim Ibnu berpendapat, mantan anak buah Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, tersebut terbukti ikut serta dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009.Perbuatan yang dilakukan Marisi bersama Made Meregawa dan pemilik Permai Grup, Muhammad Nazaruddin, tersebut telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 7 miliar.Menurut Hakim Ibnu, Marisi merekayasa agar PT Mahkota Negara ditetapkan menjadi pemenang lelang dalam proyek tersebut. Marisi juga disebut terlibat dalam merekayasa dokumen administrasi dan surat penawaran harga dari perusahaan pendamping."Marisi juga mempengaruhi panitia pengadaan untuk menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan data dan harga dari PT Mahkota Negara," kata Hakim Ibnu.

1 dari 2 halamanDinilai Memperkaya DiriPerbuatan Marisi tersebut dinilai hakim telah memperkaya PT Mahkota Negara sebesar Rp 5,4 miliar sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan menyebabkan kerugian negara hingga Rp 7 miliar.Hal yang memberatkan vonis tersebut, menurut majelis hakim, lantaran perbuatan Marisi tidak mendukung upaya pemerintah yang tengah giat memberantas tindak pidana korupsi.Sedangkan hal-hal yang meringankan, Marisi belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Marisi juga tidak mendapat keuntungan dari proyek pengadaan tersebut.Selain itu, Marisi ditetapkan sebagai justice collaborator, atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.Marisi terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.Saksikan video pilihan di bawah ini

http://news.liputan6.com/read/3093918/anak-buah-nazaruddin-marisi-matondang-divonis-3-tahun-penjara



Original Post

KPK Periksa Delapan Saksi Terkait Siti Mashita

Media Online republika.co.id
2017-09-14

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tegal tahun anggatan 2017.

"Di daerah, kami lakukan pemeriksaan di Polresta Tegal hari ini. Ada sekitar sembilan saksi yang diagendakan, delapan di antaranya hadir termasuk sekda dan sejumlah kepala dinas," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Saksi yang tidak hadir, yaitu Nasrudin sebagai Kabid di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tegal, sehingga akan dijadwalkan kembali pemeriksaannya.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno (SMS) dan Amir Mirza Hutagalung (AMZ) seorang pengusaha dan orang kepercayaan Wali Kota Tegal diduga sebagai pihak penerima, dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Cahyo Supriadi (CHY) diduga sebagai pihak pemberi.

Lebih lanjut Febri menyatakan bahwa pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami sejauh mana pengetahuan para saksi terkait dengan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh tersangka Siti Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung.

"Terhadap para kadis, kami juga dalami sejauh mana mereka terkait dengan indikasi pungutan-pungutan atau penerimaan-penerimaan lain yang terjadi di lingkungan Kota Tegal tentu terkait dengan perkara ini," ujar Febri.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan total pemberian uang terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal dan fee dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal tahun anggaran 2017 sekitar Rp5,1 miliar.

"Dari dana jasa pelayanan total berjumlah Rp1,6 miliar yang diindikasikan diterima dalam rentang Januari sampai Agustus 2017. Pada saat operasi tangkap tangan dilakukan pada 29 Agustus 2017, SMS dan AMH diduga menerima Rp300 juta," kata Agus, saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/8) malam.

Selain itu, kata Agus, dari fee proyek-proyek di lingkungan Pemkot Tegal sekitar Rp3,5 miliar dalam rentang waktu Januari sampai Agustus 2017.

"Pemberian diduga berasal dari rekanan proyek dan setoran bulanan dari kepala dinas," ujar Agus pula.

Menurut Agus, sejumlah uang di atas tersebut diduga akan digunakan untuk membiayai pemenangan SMS dan AMH pada Pilkada 2018 Kota Tegal sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal periode 2019-2024.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, CHY disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 KUHP jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, SMS dan AMH disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/14/ow8j7r414-kpk-periksa-delapan-saksi-terkait-siti-mashita



Original Post

Sri Mulyani Dukung Penegakan Hukum Kasus Suap Pegawai Pajak

Media Online republika.co.id
2017-09-14

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung upaya penegakan hukum terhadap kasus suap dua pegawai pajak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Jajun Junaedi (JJ) dan Agoeng Pramoedya (AP).

"Saya, kalau ada petugas pajak apakah ditangkap KPK, apakah dilakukan investigasi kejaksaan, akan menghormati saja," kata Sri Mulyani, saat ditemui di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (13/9) malam.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan pula tindakan hukum dalam proses kepegawaian juga akan dilakukan terhadap mereka.

"Dan kalau memang di dalam proses kepegawaian sudah cukup bukti untuk melakukan tindakan hukuman bagi yang bersangkutan, maka kami akan lakukan," ujar Sri Mulyani.

Penetapan tersangka AP oleh Kejaksaan Agung merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap penjualan faktur pajak yang terjadi pada periode 2008 sampai dengan 2013 oleh oknum mantan pegawai Ditjen Pajak, JJ, telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2017.

Kasus tersebut pada awalnya terungkap karena kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak dalam mengungkap penyalahgunaan faktur pajak, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

Sejak oknum JJ ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2017, AP yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara telah dibebaskan dari tugas sehari-hari berhubungan dengan Wajib Pajak.

Pihak DJP menegaskan bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan dari jabatan tersebut dan berstatus sebagai pelaksana biasa pada kantor yang sama.

Sebelumnya, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menahan AP, tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, hadiah atau janji dalam pengurusan pajak.

"Tersangka AP ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan terhitung 11 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 berdasarkan surat perintah penahanan nomor: Print-24/F.2/Fd.1/09/2017 tanggal 11 September 2017," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum, di Jakarta, Selasa (12/9).

AP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 B, Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Tersangka diduga menerima dana dari pihak-pihak lain melalui rekening yang bersangkutan pada beberapa bank dengan total sebesar Rp14.162.007.605.

Selanjutnya dana atau uang yang diterima dipergunakan untuk pembelian mobil, logam mulia, dan properti.

Sedangkan tersangka JJ, pasal yang disangkakan pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 B, pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/14/ow8j0s414-sri-mulyani-dukung-penegakan-hukum-kasus-suap-pegawai-pajak



Original Post

UPR Bantah Ada Dosen Menjadi Joki Skripsi

Media Cetak Kompas Halaman 22
2017-9-14

UPR Bantah Ada Dosen Menjadi Joki Skripsi

PALANGKARAYA, KOMPAS - Manajemen Universitas Palangka Raya membantah keterlibatan Suatma, staf dosen di perguruan tinggi itu, sebagai joki dalam pembuatan skripsi Suatma hanya menggandakan skripsi dari mahasiswa yang sudah lulus. Meski demikian, Suatma telah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi terkait pungutan liar.

""Penggandaan dan penjilidan skripsi bukan diwajibkan kepada semua mahasiswa, tetapi hanya mahasiswa telah lulus yang memohon bantuan. Jadi, tidak benar staf kami menjadi joki pembuatan skripsi," kata Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Palangka Raya (UPR) I Nyoman Sudyana saat mendatangi Redaksi Kompas di Jakarta, Rabu 03/9).

Sementara itu, Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Lewie A Rahu dalam surat klari-fikasinya kepada Kompas menjelaskan, polisi membawa Suatma pada Selasa (5/9) bersama seorang staf dan dua mahasiswa. Suatma dibawa saat stafnya melayani dua mahasiswa menggandakan dan menjilid skripsi.

Sampai di polda, lanjut Lewie, Suatma langsung diperiksa dan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam BAP tersebut, Suatma diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus meminta sejumlah uang penggandaan skripsi kepada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Il-

mu Pendidikan (FKIP) jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) di UPR

Dia juga menegaskan, pembuatan skripsi dan penggandaan skripsi adalah dua hal berbeda. Pembuatan skripsi berkaitan dengan penulisan skripsi, sedangkan penggandaan skripsi hanya berkaitan dengan memperbanyak dan penjilidan skripsi.

Bahkan, menurut Lewie, berdasarkan keterangan ketua jurusan program studi yang bersangkutan, dari total 603 mahasiswa lulusan jurusan MIPA, hanya 63 mahasiswa yang menggandakan skripsinya di kantor jurusan. Sisanya menggandakan dan menjilid sendiri.

Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan, UPR menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah ini kepada pihak kepolisian. "Kami serahkan proses hukumnya kepada pihak kepolisian. Polisi yang akan memproses kebenaran dan kesalahan yang dilakukan," kata Lewie dalam surat tersebut

Kepala Bidang Hum* Polda Kalteng Ajun Komisaris Pambudi Rahayu menjelaskan, Suatma sudah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pungutan liar terhadap mahasiswa. Namun, ia tidak ditahan, tetapi diminta wajib lapor. "Sudah ditangani direktorat reskrim khusus terkait tindak pidana korupsi Masih akan terus didalami," kata Pambudi

(IDO)





Original Post

Presiden Temer Kembali Dibidik Kasus Korupsi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 26
2017-9-14

Presiden Temer Kembali Dibidik Kasus Korupsi

BRASILIA - MahkamahAgung Brasil memerintahkan penyelidikan terhadap Presiden Michel Temer lantaran diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pelabuhan. Temer dituduh menerima suap dalam proses pembuatan undang-undang pelabuhan yang menguntungkan perusahaan logistik Rodrimar SA.

Perintah penyelidikan dikeluarkan hakim Luis Roberto Barroso, kemarin, berdasarkan penyadapan

percakapan antara bekas ajudan Temer, Rodrigo Rocha Loures, dan pejabat Rodrimar. "Penyelidikan diperlukan karena jaksa penyidik Brasil, Rodrigo Janot, menemukan indikasi

yang kuat tentang adanya kejahatan dalam pengesahan undang-undang tersebut," demikian pernyataan Barroso dalam penetapannya, kemarin. Dari sadapan, menurut

dokumen pengadilan, diketahui bahwa Rocha Loures dan seorang pegawai perusahaan logistik itu mendis-kusikanpenetapan undang-undang tersebut dengan imbalan suap yang disalur-

kan dari operator pelabuhan ke Presiden. Loures juga ditengarai menerima suap dari Rodrimar ihwal undang-undang pelabuhan yang baru. Walhasil, dalam pengesahannya, sebagian besar isi aturan tentang pelabuhan yang diteken Temer sesuai dengan permintaan Rodrimar.

Menanggapi hal itu, pengacara Temer dalam pernyataan yang dikirim ke Mahkamah Agung menyatakan bahwa tuduhan terhadap Presiden Brasil terkontaminasi oleh distorsi yang tidak benar dan jahat. "Undang-undang mengenai pelabuhan menguntungkan seluruh perusahaan logistik dan operator pelabuhan, bukan hanya Rodrimar," demikian pernyataan pengacara Temer.

Rodrimar juga membantah jika dikatakan mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Perusahaan tersebut menyatakan keputusan yang ada dalam beleid itu sebagian diajukan berdasarkan permintaan secara luas dari operator pelabuhan di Brasil.

Segendang sepenar-ian,. Temer membantah berperan dalam skandal korupsi dalam penyelidikan tiga tahun tentang

kasus suap secara politik di Brasil. Pengacara Temer menantang adanya kesepakatan tawar-menawar soal penyadapan Rocha Loures. Alasannya, dia menduga, rekaman percakapan dilakukan oleh seorang pengusaha yang dekat dengan orang dekat jaksa Janot.

Ini bukan pertama kalinya Temer dituding terlibat korupsi. Pada Juli lalu, Temer tersandung kasus korupsi karena diduga menerima suap USS 12 juta (sekitar Rp 159 miliar) dari perusahaan pengepak daging terbesar di dunia, JBS SA. Imbalannya berupa skema politik dalam kesepakatan bisnis pemerintah.

Namun Temer lolos karena berhasil menaklukkan Kongres setelah majelis rendah menolak tuduhan korupsi terhadapnya. Voting oleh 513 anggota parlemen menyatakan 263 anggota menolak tuduhan bahwa Temer menerima suap, 227 anggota yakin Temer terlibat, sedangkan sisanya tidak memilih. Para pendukung Temer percaya, dia dapat melangkah maju dengan reformasi ekonomi untuk meningkatkan perekonomian yang lesu akibat resesi.

REUTERS





Original Post

KONTROVERSI HAKIM TINGGI

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-9-14

KONTROVERSI HAKIM TINGGI

Binsar Gultom mendapat promosi menjadi hakim tinggi Bangka Belitung pada Februari lalu. Hakim kelahiran Sibolga, 7 Juni 1958, itu cukup sering muncul dalam pemberitaan. Selain berulang kali memegang kasus besar, Binsar beberapa kali melakukan tindakan yang kontroversial dan mencolok.Demikian catatannya

Karier

Hakim hak asasi manusia di Pengadilan HAM ad hoc Jakarta Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang

Hakim Pembina Utama Madya Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Jakarta Pusat Hakim tinggi Bangka Belitung

Perkara besar

Pelanggaran hak asasi

manusia di Timor Timur

Pelanggaran hak asasi manusia di Tanjung Priok

Pembunuhan Mima dengan racun sianida di dalam kopi

Vietnam

Catatan

Binsar, saat menjadi hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, mendaftar sebagai calon hakim agung pada 2012. Tapi dia mendaftar lewat jalur non-karier, yang diisi praktisi dan akademikus hukum. Komisi Yudisial kemudian menggugurkan pencalonan Binsar dengan alasan tak mendapat restu Mahkamah Agung.

Binsar mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tentang usia pensiun bagi hakim, hakim agung, dan hakim konstitusi. Permohonan itu diajukan setelah di Dewan Perwakilan Rakyat muncul wacana pemangkasan usia pensiun hakim dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim.

fransisco rosarians





Original Post

Ide Tes Keperawanan dan Keperjakaan Bermuatan Prasangka Buruk

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-9-14

Ide Tes Keperawanan dan Keperjakaan Bermuatan Prasangka Buruk

Pengamat peradilan meminta hakim peka terhadap masalah gender.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengkritik pandangan dan pendapat hakim tinggi Bangka Belitung, Binsar Gultom, dalam bukunya yang bertajuk Pandangan Kritis Seorang Hakim. Peneliti Mappi, Bestha Inatsan Ashila, menilai sejumlah pendapat Binsar dalam buku tersebut mendukung praktik diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki yang belum menikah.

"Pernyataan dan pandangan hakim Binsar tersebut patut disesalkan,

karena menggambarkan masih adanya stereotip dan bias gender para hakim di Indonesia," kata Bestha, kemarin. "Stereotip yang berkembang selama ini menggambarkan

perempuan yang baik harus suci secara seksual."

Dalam riset Mappi, menurut Bestha, masih banyak hakim yang cenderung melihat riwayat seksual perempuan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Hal ini kerap terjadi pada perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Mappi mencatat, dalam kasus perempuan yang sudah tak perawan atau memiliki riwayat seksual, para pelaku mendapat hukuman yang relatif lebih

ringan, yakni sekitar 3 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan jika korban masih perawan, hukuman yang dijatuhkan sekitar 6 tahun penjara.

Dia juga merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam aturan tersebut, dia menerangkan, pengadilan telah mulai memperbaiki diri dalam hal pandangan dan perlakuan terhadap perempuan. Hakim wajib mengidentifikasi perkara tanpa terpengaruh stereotip gender, diskriminasi, kebudayaan, dan adat.

Bestha menilai, stereotip yang terus melekat pada masyarakat dan aparat penegak hukum ini akan terus merugikan perempuan. "Penyataan Binsar tersebut juga perlu ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Komisi

Yudisial RI sebagai bentuk dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, yakni hakim berperilaku arif dan bijaksana," ujar dia.

Hakim Binsar menyebarluaskan pandangannya tersebut melalui beberapa cara. Selain menerbitkan trilogi buku catatan hakim, Binsar menulis opini di sejumlah media massa tentang perkawinan. Mantan hakim Pengadilan Jakarta Utara itu merupakan hakim kasus hak asasi manusia dan kasus besar lainnya. Ia pernah mendaftar sebagai calon hakim agung melalui jalur non-karier.

Binsar menyesalkan pernyataan Mappi yang ia nilai emosional. Ia khawatir Mappi belum mengkaji secara komprehensif isi buku itu. Menurut dia, tes keperawanan serta keperjakaan justru bertujuan melindungi harkat

dan martabat perempuan yang selama ini menjadi korban. "Bayangkan jika ada wanita yang bukan perawan lagi karena sudah direnggut oleh pria calon suaminya," katanya.

Psikolog A. Kasandra Putranto juga mengkritik pandangan Binsar dengan menilai tes keperawanan adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan karena

mengandung diskriminasi. Menurut dia, negara-negara yang menghargai kesetaraan gender dan anti-kekerasan tak akan menerapkan tes keperawanan. Selain itu, dalam pernikahan, hal yang paling utama adalah kepercayaan dan loyalitas pasangan. "Keperawanan penting, tapi bukan untuk dites,"ujar Kasandra.

AFRILIA SURYANIS





Original Post

Indeks Persepsi Korupsi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 12
2017-9-14

Indeks Persepsi Korupsi

TRANSPARENCY International merilis hasil penilaian indeks persepsi korupsi 2016 pada awal tahun ini. Dari 176 negara yang dinilai, Denmark masih menduduki penngkat pertama dengan nilai 90, sama dengan poin Selandia Baru di penngkat kedua. Adapun Indonesia berhasil naik ke penngkat ke-88 dengan skor 37 dari urutan ke-90 dengan nilai 36 pada 2015.

Rekomendasi TI Indonesia

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Berfokus dan memperkuat reformasi penegakan hukum.

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar harus bergerak lebih agresif dan masif.

Meningkatkan penindakan kasus-kasus korupsi secara adil.

Sinergi dalam melawan "desentralisasi korupsi"

2. KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung

Menjadikan KPK focal point untuk mendorong program antikorupsi sektor swasta.

Lembaga-lembaga penegak hukum pertu segera mendayagunakan peraturan Mahkamah Agung tentang tanggung jawab pidana korporasi untuk meningkatkan risiko korupsi bagi kalangan swasta.

FRANSISCO ROSARIANS





Original Post

Ketua MA Keluarkan Maklumat

Media Cetak Kompas Halaman 4
2017-9-14

Ketua MA Keluarkan Maklumat

PENGAWASAN HAKIM

JAKARTA, KOMPAS - Ketua. Mahkamah Agung Hatta Ali mengeluarkan maklumat yang isinya menegaskan kembali regulasi-regulasi tentang pengawasan hakim yang harus dijalankan oleh semua ketua pengadilan di Tanah Air. MA akan memberhentikan pimpinan MA atau badan peradilan di bawahnya yang terbukti tidak melakukan pengawasan dan pembinaan berkala serta berkesinambungan kepada bawahannya.

Selain itu, untuk memperkuat pengawasan hingga ke daerah-daerah. Badan Pengawasan MA akan memanfaatkan 10 petugas yang telah dilatih Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ada 10 orang yang masuk ke tim surveillance, tetapi identitasnya, saya dan pimpinan MA lainnya tidak ada yang tahu, kecuali Ketua Badan Pengawasan MA. Mereka yang akan melakukan pengintaian ke pengadilan-pengadilan di daerah. Kalau ada laporan, mereka akan mendalami dan menyampaikan laporan kepada pihak-pihak yang berwenang,? ujar Juru Bicara MA Suhadi saat konferensi pers, Rabu (13/9) di Jakarta.

Upaya pengintaian dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali praktik korupsi di pengadilan menyusul tertangkapnya sejumlah hakim dan staf pengadilan. Penangkapan tersebut membuat citra dan kredibilitas hakim serta MA hancur.

Menurut Suhadi, pengawasan melekat diharapkan mencegah aparat peradilan dari perbuatan buruk yang memengaruhi

kredibilitas hakim dan pengadilan.

Dalam Maklumat Ketua MA Nomor 01/Maklumat/KMA/ 2017, yang dibacakan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah, Hatta mengingatkan kembali semua aparatur peradilan tentang regulasi-regulasi mengenai kedisiplinan dan pengawasan.

Regulasi itu, antara lain, Peraturan MA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin, Peraturan MA No 8/2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung, Peraturan MA No 9/2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleb-lowing System), Keputusan Bersama MA dengan Komisi Yudisial No O47/TCMA/SKB/TV/20O9 dan No 02/SKB/RKY/TV/2O09 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan Keputusan Sekretaris MA No

OO8-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai MA.

"MA akan memberhentikan pimpinan MA atau pimpinan badan peradilan apabila ditemukan bukti bahwa pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan berkala dan berkesinambungan. MA juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakim atau aparatur MA jika diduga melakukan tindak pidana dan diadili," kata Abdullah.

Menurut Suhadi, Maklumat Ketua MA itu akan dikirim ke semua jenjang peradilan dan pimpinan pengadilan. Tujuannya untuk mengingatkan dan menegaskan kembali sikap pimpinan

MA yang tidak mau main-main dengan aparat peradilan, apalagi hakim nakal dan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim ataupun yang melakukan tindak pidana lainnya.

"MA sudah mengeluarkan Peraturan MA No 8/2016 yang menyatakan secara tegas bahwa setiap atasan harus mengawasi dan membina bawahannya. Jikaada bawahannya yang melanggar kode etik ataupun pidana, peran pengawasan atasan itu akan dipertanyakan. Apabila terbukti tidak pernah memberikan pengawasan dan pembinaan memadai, pimpinan pengadilan itu akan dicopot jabatannya," papar Suhadi

Belum efektif

Pengajar Hukum Pidana Universitas Pasundan, Anthon F Susanto, mengatakan, sistem pengawasan melekat di MA sudah berlangsung lama. Namun, pengawasan itu belum efektif karena perilaku hakim sesungguhnya tak bisa dijangkau hanya lewat pengawasan formal.

"Perlu pengawasan bersifat extraordinary melampaui model pengawasan yang ada. Sebab, persoalan yang muncul hanyalah fenomena gunung es. Artinya, masih banyak yang belum ketahuan atau tak terdeteksi," ujarnya.

Pembina Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia Faisal Santiago menambahkan, pengawasan melekat sia-sia jika banyak laporan dari bawah tak ditindaklanjuti sehingga terkesan ada pembiaran.

(REK)





Original Post

Sinergi Antarlembaga Syarat Pemberantasan

Media Cetak Kompas Halaman 4
2017-9-14

Sinergi Antarlembaga Syarat Pemberantasan

DENSUS TIPIKOR POLRI

JAKARTA, KOMPAS - Sinergi antarlembaga menjadi syarat mutlak agar rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara RI mampu mendukung peran pemberantasan korupsi. Kolaborasi Polri dan Kejaksaan Agung merupakan salah satu poin utama untuk mengefektifkan kinerja unit tugas baru.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri di Jakarta, Rabu (13/9). mengatakan, rencana kehadiran Densus Tipikor Polri tidak akan banyak mengubah kinerja pemberantasan korupsi oleh kepolisian, apalagi bila belum bersinergi dengan Kejagung yang melakukan penuntutan.

Ia menilai, sikap Jaksa Agung HM Prasetyo menolak jaksa bergabung dengan Densus Tipikor Polri karena menganggap unit khusus itu terlalu kental dengan unsur kepolisian sehingga jaksa hanya sebagai pembantu bidang penuntutan. Padahal, kata Febri, seharusnya Kejagung menyambut positif dan mendukung langkah Polri meningkatkan serta memperkuat kinerja pemberantasan korupsi yang selama ini hanya bergantung pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau masih ada ego sektoral di antara Polri dan Kejagung, Densus Tipikor tidak akan efektif dan terus terhambat persaingan cti antara dua lembaga penegak hukum ini," ujar Febri.

Dalam Rapat Dengar Pendapat DPR, Senin (11/9), Prasetyo menolak ajakan Polri untuk menugaskan jaksa penuntut umum dalam Densus Tipikor. Prasetyo menganggap kehadiran Kejagung dan Polri dalam lembaga itu akan mengurangi independensi penegak hukum dan menjadi tumpang tindih dengan peran KPK.

Dibutuhkan

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Rum menegaskan, penolakan bergabung dengan Densus Tipikor bukan untuk mengesampingkan sinergi antarlembaga atau pemberantasan korupsi

"Kami memaknai korupsi sebagai kejahatan luar biasa se-

hingga sinergi dibutuhkan," kata Rum.

Terkait penolakan Kejagung, Polri tidak akan mengurungkan niat membentuk Densus Tipikor. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menuturkan. Densus Tipikor Polri mulai bertugas akhir tahun 2017 dan akan dipimpin seorang inspektur jenderal yang memiliki unit di semua kepolisian daerah.

"Kami harap (Kejagung) bergabung, tetapi kalau ada penolakan, itu tentu mereka mempunyai pertimbangan lain. Akan tetapi, ketika telah bertugas nanti, (Densus Tipikor) tetap akan menyelaraskan penanganan kasus dengan kejaksaan," ujar Setyo.

(SAN)





Original Post

Dana di Delapan Desa Diduga Diselewengkan

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-9-14

Dana di Delapan Desa Diduga Diselewengkan

ANGGARAN DESA

PALU, KOMPAS - Kepala desa dan sejumlah aparatnya di delapan desa di Provinsi Sulawesi Tengah diduga menyelewengkan dana desa. Delapan perkara dugaan korupsi dana desa kini ditangani Kejaksaan Negeri Sulteng.

"Ada kepala desa dan mantan kepala desa, bendahara, dan aparat desa lain yang terjerat dugaan korupsi Kerugian akibat tindak pidana Rp 80 juta-Rp 120 juta per kasus," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Sulteng Andi Rio Rahmatu di Palu, Sulteng, Rabu (13/9).

Dugaan korupsi menjerat kepala Desa Enu, Kabupaten Donggala; kepala, sekretaris, dan bendahara Desa Lero, Donggala; serta mantan kepala Desa Bampa-tun. Tolitoli. Kasus pertama sudah mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu. Adapun dua kasus lainnya masih penyelesaian penyidikan di kejaksaan. Rio menyebutkan, selain penggelembungan harga barang, modus lain adalah proyek yang tak selesai.

Sejak 2015, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa menerima kucuran dana desa dari pusat rata-rata Rp 600 juta per desa per tahun. Anggaran itu menambah alokasi dana desa yang dikucurkan masing-masing pemerintah kabupaten.

Tahun lalu, dua kepala desa di Sulawesi Tengah divonis bersalah karena mengorupsi dana desa dan alokasi dana desa Mereka ialah Kepala Desa Kilo di Poso dan Kepala Desa Balukang di Donggala,

Menurut Rio, kejaksaan akan mengoptimalkan fungsi pencegahan melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan. Pencegahan berfokus pada pendampingan hukum agar pengerjaan proyek yang memakai dana desa dan alokasi dana desa berjalan sesuai rencana.

Terkait pengawasan, Kepala Desa Silanca, Kecamatan Lage, Poso, Sil Tadula, beberapa waktu lalu mengakui, tak ada otoritas yang khusus mengawasi pelaksa-

naan proyek desa Ia menyebutkan, fasilitator desa tak berfungsi dalam mengawasi penggunaan dana Di sisi lain, sumber daya aparat desa sangat terbatas, terutama terkait teknis pekerjaan.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulteng Sofyan F Lembah meminta pemerintah pusat dan daerah membedah secara cermat celah penyelewengan DD dan ADD. Langkah ini perlu untuk mencarikan solusi tepat agar pelanggaran tak terus berulang.

TNI/Polri ikut awasi

Untuk mengawasi pelaksanaan dana desa, 372 aparat Tentara Nasiona) Indonesia dan Kepolisian Negara RI mendapat pembinaan tentang pengawasan dana desa di empat kabupaten di Papua Aparat yang dilibatkan adalah Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di sela-sela kegiatan pembinaan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri di Jayapura, Papua, Rabu (13/9), mengatakan, keempat kabupaten yang jadi proyek percontohan pembinaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Keerom.

"Pembinaan ini inisiatif Polda Papua dan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih. Kegiatan ini bersifat sukarela dan tidak ada anggaran pengawasan dana desa di empat kabupaten itu karena sudah menjadi tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat" kata Boy.

Narasumber yang dihadirkan tidak hanya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tetapi juga dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua serta anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun. Pengawasan antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, dan laporan keuangan penggunaan dana desa.

(FLO/VDL)





Original Post

Dana Rp 1 Triliun Tanpa Bukti

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-9-14

Dana Rp 1 Triliun Tanpa Bukti

Kementerian Desa Tidak Bisa Tunjukkan Tanda Terima Honor Pendamping Desa

JAKARTA, KOMPAS - Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ada penggunaan dana hampir Rp 1 triliun untuk honor pendamping desa yang tidak dilengkapi tanda terima di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mulai 2015 hingga semester 1-2016.

Temuan tak wajar tersebut seharusnya berpengaruh pada penerbitan opini laporan keuangan kementerian tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua Tim Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu BPK Yudi Ayudia Baruna menjelaskan hal tersebut saat menjadi saksi dalam sidang dugaan suap kepada auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/9).

Duduk sebagai terdakwa Jarot Budi Prabowo selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan di Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Sugito selaku Irjen

Kementerian Desa. Keduanya didakwa menyuap Rochmadi Rp 240 juta. Uang diberikan melalui Kepala Auditorat Keuangan Negara BPK Ali Sadli.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu di Kementerian Desa, Yudi menjelaskan, ada dana Rp 425 miliar (dari total anggaran Rp 1 triliun) pada semester I dan II tahun 2015 tanpa dilengkapi tanda terima. Pada semester 1-2016, nilai temuan itu naik Rp 550 miliar dari total anggaran Rp L2 miliar.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan dengan mengambil sampel di Jawa Timur dan Kalimatan Barat ditemukan tak ada tanda

terima penerimaan honor dari tenaga pendamping desa. Bahkan bukti minimum berupa daftar pengeluaran riil dan bukti transfer pun tidak dapat ditunjukkan Kementerian Desa.

Honor bagi tenaga pendamping desa tersebut, kata Yudi, disalurkan Kementerian Desa sebagai dana dekonsentrasi ke semua pemerintah provinsi di Indonesia. Meski merupakan dana dekonsentrasi, katanya, Kementerian Desa tetap harus bertanggung jawab mengawasi penyaluran honor tersebut mengingat dana tersebut merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Beda nominal

Selain itu, kata Yudi, dari hasil analisis ditemukan bahwa Kementerian Desa memberikan honor bagi tenaga pendamping desa dengan mengikuti standar honor Pegawai Negeri Sipil Golongan 2A sebesar Rp 1,9 juta. Namun, standar honor tersebut berbeda

dari keterangan yang disampaikan pihak Kementerian Desa. Disebutkan, honor setiap tenaga pendamping desa mengacu pada honor PNS Golongan SA sebesar Rp 2,2 juta.

Yudi mengaku telah menanyakan mengapa tak ada tanda terima dalam pemberian honor bagi tenaga pendamping desa. Menurut dia, pihak Kementerian Desa beralasan menerapkan pelaporan langsam atau penggunaan anggaran tanpa perlu diikuti laporan.

Namun, menurut Yudi, meskipun laporan keuangannya langsam, tetap harus dilengkapi bukti minimum seperti daftar pengeluaran riil dari Kementerian Desa atau bukti transfer uang lewat rekening bank.

"Bukti minimum penggunaan anggaran itu harus tetap dilappr-kan meskipun pihak kementerian menggunakan sistem langsam," kata Yudi.

Atas dasar pemeriksaan itu, Yudi memberikan opini terhadap

laporan pemberian honor bagi tenaga pendamping desa itu sebagai laporan tak dapat diyakini. Setelah dikoreksi melalui pemeriksaan berjenjang oleh beberapa atasannya, termasuk Rochmadi, laporan itu pun ditetapkan sebagai laporan tak wajar.

Hanya saja, Yudi mengaku tak mengetahui tindak lanjut temuannya Laporan itu telah diserahkannya kepada Rochmadi selaku penanggung jawab.

Yudi mengatakan, temuan keuangan yang tidak wajar itu seharusnya berpengaruh terhadap penerbitan opini bagi laporan keuangan di lembaga pemerintah. Dalam hal ini, temuan terkait pembayaran honor pendamping desa di Kementerian Desa pada semester 1-2016 semestinya berpengaruh terhadap pemberian opini bagi Laporan Keuangan Kementerian Desa 2016. Namun, sebaliknya BPK menerbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian bagi laporan keuangan kementerian itu pada 2016.

(MDN)





Original Post

KPK Bantah Lakukan OTTRecehan

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-9-14

KPK Bantah Lakukan OTTRecehan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima hujan pertanyaan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Selain soal mekanisme penyadapan, DPR juga mempertanyakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Lembaga antirasuah itu dianggap hanya berani melakukan OTT "recehan".

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief membantah tudingan bahwa pihaknya hanya melakukan OTT "recehan" atau dengan bukti bernilai kecil. Menurut Laode, meski uang yang terjaring OTT sedikit, KPK menyelamatkan uang yang lebih besar dari itu.

"Contoh di Singapura yang tetap menuntut tindak pidana korupsi meski itu bernilai 10 dollar," kata Laode saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

Laode menceritakan, ketika OTT di Bengkulu, pihaknya menemukan bukti Rp 40 juta, bahkan ada juga yang Rp 10 juta. Namun, jika dicermati, dalam dokumen proyek kasus yang dimaksud tertulis 10 persen dari anggaran. Menurut dia, angka tersebut sangat besar, salah satunya untuk pihak dalam dan pihak luar.

Selain itu, Laode juga menegaskan, pihaknya tidak ingin OTT dianggap sebagai kegaduhan. Padahal, menurut Laode, OTT adalah suatu keharusan jika ada peristiwa tindak pidana korupsi. Pihaknya juga tidak bisa membiarkan tindak pidana korupsi terjadi hanya karena takut menimbulkan kegaduhan.

"Jadi, gaduh itu bukan ukuran hukum, kami tidak mengerti itu. Kami sudah bekerja sesuai dengan ukuran-ukuran hukum yang berlaku. Saya sudah mengatakan itu pernah terjadi," tutup

Laode.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengkritik kinerja KPK dalam OTT yang nilainya di bawah Rp 1 miliar. "Anggarannya satu perkara KPK, dari penyelidikan ke penuntutan yang pakai uang rakyat, lebih kurang Rp 300 miliar. KPK itu kalau di undang-undang berkaitan dengan kerugian negara minimal Rp 1 miliar. Jadi, kalau di-OTT yang Rp 10 juta, ya lucu," ujar Masinton.

Koreksi dan pengawasan ditegaskan Masinton menjadi tugas dari Pansus Hak Angket KPK. Pansus, menurut dia, akan mengapresiasi bila KPK melakukan upaya penegakan hukum yang sesuai. "Pansus Angket ini sederhana mengapresiasi yang baik dikerjakan KPK, membenahi yang tidak baik," kata dia menjelaskan.

Kabupaten Batubara

Tim Satuan Tugas Penindakan KPK, Rabu (13/9), kembali melakukan OTT di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara. Kabarnya dalam operasi tersebut KPK turut mengamankan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen.

"Sepertinya iya (OTT di kabupaten Batubara). Tunggu konpersnya besok pagi," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi Republika di Jakarta, Rabu

(13/9).

1 Selain menangkap sang kepala daerah, KPK juga-mengamankan beberapa pihak lain yang diduga terkait dalam perkara tersebut. Namun, Agus belum memerinci secara mendetail hal tersebut. Sampai berita ini ditulis, tim Satgas Penindakan KPK masih melaksanakan OTT sehingga belum diketahui secara mendetail jumlah pihak yang ditangkap, jumlah barang bukti uang suap, serta motif ditangkapnya orang nomor satu di Kabupaten Batubara tersebut.

ed muhammad hafil

DIAN FATH RISALAH/FAUZIAH MURSID





Original Post

CALON HAKIM AGUNG

Media Cetak Republika Halaman 5
2017-9-14

CALON HAKIM AGUNG

Calon Hakim Agung Hidayat Manao (tengah), Hidayat Yodi Martono (kiri), dan M Yunus Wahab Ikanan) mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/9). Komisi III menguji lima calon hakim agung, yaitu Gazalba Saleh (Kamar Pidana), Muhammad Yunus Wahab (Kamar Perdata), Yasardin (Kamar Agama), Yodi Martono Wahyudi (Kamar Tata Usaha Negara), dan Hidayat Manao (Kamar Militer).

YASIN HABIBI/REPUBLIKA





Original Post

KPK Gantung Status Tersangka

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2017-9-14

KPK Gantung Status Tersangka

Selain terkendala dalam melengkapi barang bukti, KPK pun memiliki keterbatasan sumber daya manusia.

Astri Novaria

osth@medioindonesio.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak mempermainkan nasib seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Menggantung status hukum seseorang yang sudah menjadi tersangka hingga berbilang tahun itu jelas-jelas melanggar sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Ya, KPK harus memberi kejelasan hukum seseorang yang sudah menjadi tersangka. Komisi kan memiliki bukti cukup. Begitu (seseorang)

ditetapkan menjadi tersangka, satu bulan diproses. Kalau KPK menyandera seseorang bertahun-tahun sebagai tersangka, saya hanya bisa ngomong aku dukung KPK, dukung Pancasila juga. Jangan hanya di mulut, tetapi juga dijalankan, dong," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Harman di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Selasa (12/9), politikus Partai Demokrat itu pun sempat melontarkan pertanyaan kenapa komisi antirasywah kerap menggantung terlalu lama status hukum seseorang yang sudah menjadi tersangka.

"Ada pejabat atau mantan pejabat ditetapkan tersangka setahun-dua tahun lalu, tetapi belum juga diproses. Jika belum cukup buktinya, jangan dulu ditetapkan tersangka. Hal ini berdampak terhadap yang bersangkutan dan keluarga mereka," ujar Benny.

Sekadar contoh, pada 18 Desember 2015 KPK menetap-

kan mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di 2010 (lihat grafik).

Lino disangkakan menyalahgunakan wewenang dengan menunjuk langsung perusahaan asal Tiongkok untuk pengadaan tiga QCC

di pelabuhan di Pontianak, Palembang, dan Lampung, dengan nilai total sekitar RplOO miliar.

Lino pun dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. Akan tetapi, hingga kini KPK tidak kunjung

memberikan kepastian kapan kasus yang membelit Lino itu berlanjut ke meja hijau.

"Untuk kasus Pelindo, kami masih belum final merumuskan besaran kerugian keuangan negara," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, beberapa waktu lalu.

Choel Mallarangeng sebelum divonis 3 tahun 6 bulan oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 6 Juli 2017, juga menyandang status tersangka sejak Desember 2015. Terpidana kasus korupsi proyek Hamba-lang itu pun baru mengenakan rompi tahanan oranye sejak 6 Februari 2017.

Beragam keterbatasan

Tersangka korupsi yang kasusnya tak kunjung diproses lebih lanjut menjadi salah satu persoalan tersendiri bagi KPK. Menurut juru bicara KPK Febri

Diansyah, faktor eksternal ataupun internal menjadi kendala dalam setiap langkah KPK menuntaskan sebuah kasus.

"Misalnya, kami menghadapi tantangan dalam pencarian barang bukti, terutama yang tidak ada di Indonesia sehingga membutuhkan prosedur berbeda. Jika bukti berada di luar negeri, KPK perlu menempuh prosedur yang tidak mudah. Kerja sama internasional terus kami perbaiki dan tingkatkan dari waktu ke waktu," ungkap Febri.

Selain kendala dalam pengumpulan barang bukti, lanjut Febri, faktor keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi problem tersendiri.

"Tantangan KPK bagaimana menambah tenaga agar dapat menyelesaikan semua kasus yang belum juga tuntas." (Dro/ Ant/X-3)

Astri Novaria





Original Post

MA AKAN TINDAK TEGAS HAKIM

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-9-14

MA AKAN TINDAK TEGAS HAKIM

Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi (kiri) dengan didampingi Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah menyampaikan maklumat Ketua MA Hatta Ali dijakarta, kemarin. MA akan memberhentikan ketua pengadilan yang terbukti tidak membina bawahannya, yang terlibat dalam kasus pidana atau korupsi.

MI/ADAM DWI





Original Post

MA Pastikan Pecat Hakim Nakal

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-9-14

MA Pastikan Pecat Hakim Nakal

KETUA Mahkamah Agung Hatta Ali mengeluarkan maklumat terkait maraknya aparat peradilan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Maklumat tersebut mempertegas peraturan MA terkait pengawasan dan pembinaan demi memperbaiki citra, wibawa, dan martabat peradilan. "Ini dalam upaya menyikapi berbagai kejadian yang mencoreng wibawa lembaga peradilan," jelas Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, maklumat bernomor 01/Maklumat/KMA/ DC/2017 itu merupakan penegasan kembali dari Ketua MA agar lembaga peradilan melaksanakan peraturan MA (perma) di bidang pengawasan dan pembinaan. Hal itu merupakan upaya pencegahan dari segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran oleh hakim.

Fungsi pengawasan dan pembinaan itu termaktub dalam Perma Nomor 7 Ta-

"MA tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakim dan jajarannya yang melakukan tindak pidana."

Suhadi

Juru bicara MA

hun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Kemudian, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya, serta Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di MA dan Badan di Bawahnya.

"Ketiga aturan itu merupakan bagian dari sekian banyak aturan yang mengatur dan

membangun badan peradilan yang lebih baik dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat," imbuh juru bicara MA, Suhadi pada kesempatan yang sama.

Meskipun berbagai bentuk kebijakan pengawasan dan pembinaan telah dilakukan kepada hakim, Suhadi tidak menampik masih banyak hakim yang menyalahgunakan wewenang dan terjerat korupsi. Oleh sebab itu, kata dia, MA merasa perlu menegaskan kembali perihal pengawasan dan pembinaan hakim melalui maklumat Ketua MA.

Berkenaan dengan itu, tegas Suhadi, MA akan memberhentikan pimpinan MA dan pimpinan badan peradilan di bawahnya bila terbukti tidak melaksanakan proses pembinaan dan pengawasan sebagaimana mestinya. "MA tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakim dan jajarannya yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilan."

(Pol/P-3)





Original Post

Saat Dewanyang Terhomat Dibentak

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-9-14

Saat Dewanyang Terhomat Dibentak

RUANG Rapat Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sempat memanas saat/it and proper test calon hakim agung digelar, kemarin. Penyebabnya ialah sikap calon hakim agung Kamar Pidana Gazalba Saleh yang dinilai tidak pantas.

Gazalba menjawab dengan nada meninggi saat ditanya anggota DPR dari Fraksi PDIP Perjuangan Arteria Dahlan terkait dengan jabatannya di sebuah iklan media cetak. Tertera bahwa dirinya ialah dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

"Saya adalah dosen Universitas Narotama Surabaya dan sudah saya klarifikasi," ujar Gazalba

dengan nada meninggi. Ia menambahkan, Universitas Narotama telah mengklarifikasi jabatannya ke Sekretariat Komisi III DPR.

Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang yang merupakan teman separtai Arteria berusaha menginterupsi, tetapi tidakdiizinkan pemimpin rapat yang juga Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan.

Trimedya menolak mengabulkan interupsi karena Gazalba masih menjawab pertanyaan Arteria. "Tadi Pak Arteria Dahlan mau mengomentari boleh. -Kalau yang lain, nanti," kata Trimedya.

"Ketua, saya tidak mau

mengomentari, Ketua. Cuma saya minta nada bicaranya jangan terlalu tinggi, saya takut. Ketua," timpal Arteria.

Trimedya sependapat dengan Arteria. Ia lalu menginstruksikan Gazalba agar memperhatikan etika ketika menjalani fit and proper test. Menurut dia, Komisi HI bukanlah tempat untuk dibentak-bentak peserta seleksi calon hakim, agung.

"Tolong betul itu, tolong saudara calon, saya juga kaget. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, biasa saja jawabnya. Karena hanya saudara calon yang berani seperti ini. KPK saja kemarin tidak memanggil yang terhormat saja ditegur Pak

Arteria Dahlan," terang Trimedya.

Gazalba meminta maaf. Meski demikian, ia berkilah nada suaranya meninggi karena berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan.

Komisi III tengah menguji lima calon hakim agung, yaitu Gazalba Saleh (Kamar Pidana), Muhammad Yunus Wahab (Kamar Perdata), Yodi Martono Wahyudi (Kamar Tata Usaha Negara), Yasardin (Kamar Agama), dan Hidayat Manao (Kamar Militer).

Uji kelayakan dan kepatutan masih menunggu hasil. Jika diterima, kelima calon hakim agung itu akan disahkan dalam rapat paripurna.

(*/Nov/P-4)





Original Post

Pimpinan DPR Bantah Surati KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-9-14

Pimpinan DPR Bantah Surati KPK

Surat tersebut hanya atas nama pribadi orangyang menandatanganinya dan tidak mewakili lembaga DPR.

Asto; Novaria

i .ii@medioindonesio.com

KEPALA Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR Hani Tahapari. Selasa (12/9), menyampaikan surat permohonan pimpinan DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Surat itu ditandatangani Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

Namun, Wakil Ketua DPR dari F-PAN Taufik Kurniawan keberatan bila surat tersebut mengatasnamakan pimpinan DPR.

"Kalau atas nama pimpinan DPR. saya keberatan. Konteksnya saya luruskan, konteksnya itu surat bukan resmi pimpinan DPR secara kelembagaan atau secara alat kelengkapan dewan (AKD). Akan tetapi, surat dari kor-polhukam yang membidangi hukum, dalam hal ini Pak Fadli Zon," jelas Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Taufik menyebutkan surat tersebut hanya atas nama pribadi orang yang menandatanganinya, yakni Fadli Zon

selaku korpolkam.

"Kalau surat itu menyasar ke saya, itu perlu saya jelaskan ada apa. Jadi, kalau hanya meneruskan itu hanya mekanisme administratif. Pak Fadli kan sebagai korpolkam," tandasnya.

Namun, kata dia, tidak ada salahnya Fadli menyampaikan aspirasi dari Novanto sebagai anggota masyarakat ke KPK selaku mitra kerja DPR.

Wakil Ketua DPR lainnya, Agus Hermanto, mengaku tidak tahu soal surat yang dikirim ke KPK itu. Dia juga tidak tahu substansi surat tersebut. Namun, menurut dia, segala urusan surat-menyurat yang berkaitan dengan lembaga legislatif seharusnya dikoordinasikan dengan seluruh pemimpin.

Lampaui kewenangan

Sehubungan dengan itu, Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani menganggap surat tersebut telah melampaui kewenangan DPR. Seharusnya, DPR tidak perlu meminta penundaan pemeriksaan Novanto. Pimpinan DPR merupakan corong anggota dewan yang harus menghormati proses hukum yang berjalan.

"Kalau betul surat yang dikirim ke pimpinan KPK itu meminta penundaan, menurut saya im sesuatu yang melampaui kewenangan DPR," ujar Muzani.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-Gerindra Desmond J Mahesa menilai surat tersebut salah kaprah karena ditujukan ke KPK.

"Kalau tujuannya ke KPK surat itu salah. Karena putusan pengadilan pada 20 September akan ada sidang. Jadi surat yang ditulis oleh Pak Fadli salah kaprah. Yang bisa hentikan itu ranah pengadilan, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Kalau minta menghentikan, itu mengintervensi pengadilan. DPR tak benar, Pak Fadli tak benar. Surat itu tidak penting," tandasnya.

Dalam menanggapi hal itu, Fadli Zon mengakui menandatangani surat yang ditujukan ke pimpinan KPK itu atas permintaan Novanto. "Sebagaimana halnya di masyarakat juga banyak permintaan semacam itu dan kalau dikirim itu tetap sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku," ujarnya.

Ia menilai surat semacam itu hanya meneruskan aspirasi masyarakat yang menjadi tugas DPR, siapa pun orangnya. Tidaklah. Kan tidak ada ikatan. Dalam surat itu juga tidak ada pendapat (dari DPR). Hanya sebagai perantara, meneruskan aspirasi."

Sementara itu, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkankan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR karena diduga melanggar kode etik. "Hari ini (kemarin) pukul 13.30 WIB saya laporkan Fadli ke MKD," kata koordinator MAKI Bo-yamin Saiman. (WJ/P-3)

Astri Novaria





Original Post

DIVONIS 3 TAHUN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-9-14

DIVONIS 3 TAHUN

Terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Marisi Matondang, bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kemarin. Mantan anak buah Nazaruddin tersebut divonis tiga tahun penjara dengan denda RpiOOjuta subsider dua bulan kurungan.

MlI/lRFAN





Original Post

Marisi Matondang Terbukti Korupsi Alat Kesehatan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-9-14

Marisi Matondang Terbukti Korupsi Alat Kesehatan

PENGADILAN Tipikor Jakarta memvonis Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang 3 tahun penjara dan denda RplOO juta subsider 2 bulan kurungan. Mantan anak buah Muhammad Nazaruddin itu terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2009.

Ketua majelis hakim Ibnu Basuki mengatakan perbuatan Marisi dalam korupsi pengadaan alat kesehatan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana telah memperkaya PT Mahkota Rp5,4 miliar dan merugikan negara Rp7 miliar.

Marisi bersama-sama dengan pejabat pembuat komitmen proyek alat kesehatan, Made Meregawa, dan pemilik Permai Group, Muhammad Nazaruddin, merekayasa proses pengadaan alat kesehatan agar PT Mahkota menjadi pemenang lelang.

Rekayasa dilakukan dengan cara mencari dan mengusul-

kan nama perusahaan peserta lelang yang akan menjadi pendamping PT Mahkota. "Menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama sesuai dengan dakwaan kedua," ujar Ibnu, kemarin.

Anak buah M Nazaruddin itu ikut merekayasa agar PT Mahkota Negara menang tender lelang alat kesehatan.

Marisi pun terbukti terlibat merekayasa dokumen administrasi dan surat penawaran harga dari perusahaan pendamping dan memengaruhi panitia pengadaan untuk menyusun harga perkiraan sen-

diri berdasarkan data dan harga dari PT Mahkota.

Ia juga memengaruhi panitia lelang dalam proses evaluasi penawaran serta membuat dan menandatangani berita acara serah terima barang atau pekerjaan yang fiktif agar pembayaran pekerjaan pengadaan alat kesehatan dilakukan 100% walau tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan. . Vonis Marisi lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni 4 tahun penjara. "Menjatuhkan pidana berupa penjara selama empat tahun ditambah dengan pidana denda sebesar RplOO juta subsider dua bulan kurungan," kata JPU KPK Ronald Worotikan, 21 Agustus lalu.

Dalam pertimbangan yang meringankan, hakim menilai Marisi belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Ia juga tidak mendapat keuntungan dari proyek pengadaan alat kesehatan serta menyandang justice col laborator.

(Ric/Pl)





Original Post

Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tidak Ada Perubahan Signifikan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2017-9-14

Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tidak Ada Perubahan Signifikan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengklaim sudah mengirimkan draf atau rancangan kode etik penyelenggara pemilu ke DPR pekan lalu. Draf tersebut, secara substansial tidak ada perubahan dan hanya beberapa penyempurnaan. Kini, pihaknya menunggu respons DPR.

HAL itu diungkapkan Ketua DKPP. Harjono pada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin. Menurutnya, ada beberapa rancangan kode etik direvisi. karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

"Misalnya tentang sebelum dijatuhkan pemecatan ada hukuman sementara. Juga prinsip penyelenggara pemilu yang harus jujur dan adil. Nah kita jelaskan persoalan itu agar lebih detail lagi. Supaya nantinya ti-

dak rancu, perlu kejelasan dan ketegasan," katanya.

Rencananya, pada Senin (18/9) mendatang, DKPP akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 11 DPR. DKPP akan mendengarkan pendapat wakil rakyat mengenai draf tersebut. "Kami sekarang menunggu kesiapan dari komisi dua," terangnya.

Ia menambahkan, jika sudah mendapat lampu hijau" dari DPR, maka kode etik bisa

langsung berlaku. Sehingga dalam memutus perkara, DKPP menggunakan kode etik yang baru. Dalam beberapa putusan sebelumnya DKPP menggunakan kode etik era sebelumnya. "Tidak apa-apa. Toh peraturannya tidak jauh berbeda dan tidak ada larangannya," paparnya.

Bekas hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) ini menyadari memang ada keterlambatan dalam menyelesaikan kode etik penyelenggara pemilu. Namun. DKPP enggan menuding pihak manapun dalam tertundanya pekerjaan rumah yang seharusnya sudah ada pada 12 September 2017 atau pasca tiga bulan dilantik Presiden Joko Widodo 12 Juni lalu.

Harjono menceritakan, pada

saat ia dilantik, saat itu tidak ada yang mengira akan terjadi dinamika terhadap undang-undang penyelenggaraan pemilu. Pada akhirnya disahkan oleh DPR pada Agustus 2017 atau dua bulan paska pelantikan DKPP periode baru. Sehingga waktu bagi DKPP sangat mepet.

Namun, ia tidak menjadikan persoalan tersebut sebagai kambing hitam. "Kami terlambat karena itu? Tidak. Persoalan itu tidak menjadi masalah besar. Kami tetap berniat baik untuk menyelesaikan kode etik penyelenggara pemilu." ungkapnya.

Ke depan, sambungnya, DKPP ingin menjadikan pemilu 2019 mendatang sebagai pesta demokrasi yang lebih baik dari sebelumnya. Pemilu yang jujur dan adil.

Serta minim pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Karena, keberhasilan kinerja DKPP bukan banyaknya perkara yang masuk ke dalam persidangan. "Melainkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu semakin berkurang," ungkapnya.

Untuk mewujudkan mimpi tersebut. Harjono cs akan melakukan sosialisasi secara masif ke seluruh elemen yang bersinggungan dengan pemilu. Tentu DKPP akan menggandeng beberapa pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Juga melibatkan akademisi dari perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM).

HEN





Original Post

Direktur RSU Banten Minta Dikeluarkan Dari Rumah Tahanan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-14

Direktur RSU Banten Minta Dikeluarkan Dari Rumah Tahanan

DIREKTUR Rumah Sakit Umum (RSU) Banten drg Dwi Hesti Hendarti didakwa melakukan korupsi dana jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan tahun anggaran 2016. Perbuatannya dianggap merugikan negara Rp23 miliar.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kartono disebutkan. Dwi Hesti melakukan korupsi dengan cara memotong jasa pelayanan untuk para pegawai RSU Banten sebesar 5 persen. Pemotongan dilakukan sejak Januari hingga Desember 2016. Dari hasil pemotongan itu terkumpul dana Rpl.907.218.392.10.

Selain itu. Dwi Hesti juga melakukan pemotongan remunerasi hak wakil direktur pada periode yang sama. Dari tindakan ini, terkumpul dana Rp491530.981,77.

"Dana jasa pelayanan yang seharusnya diterima pegawai tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Dan mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar Rp2.398.749.373,87." kata jaksa Kartono dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Serang kemarin.

Menurut JPU, perbuatan Dwi Hesti itu melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sebagaimana telah di-

ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penasihat hukum Dwi Hesti menyatakan belum mengambil sikap atas dakwaan JPU ini. Ia berdalih masih perlu mempelajari dakwaan.

"Kita pelajari dulu untuk menentukan sikap kita, apakah kita kuasa hukum sekiranya membutuhkan eksepsi atau tidak. Sekiranya membutuhkan esepsi kita akan lakukan kalau tidak kita akan lanjutkan ke saksi," kata Cristine Susanti, penasihat hukum Dwi Hesti.

Pada kesempatan ini. Cristine juga menyampaikan permohonan dari Dwi Hesti agar dikeluarkan dari tahanan. "Kami mengajukan pengalihan penahanan. Ada jaminan dari keluarga," pintanya kepada majelis hakim. Selama ini. Dwi Hesti ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Serang.

Menanggapi permintaan ini, ketua majelis Sumantono mengatakan akan memusyawarah-kannya terlebih dulu dengan dua hakim anggota Yusriansyah dan Donny Suwardi.

"Akan dipertimbangkan dulu pengalihan penahannya. Pengalihan penahanan baik rumah atau kota silahkan itu hak nanti dipertimbangkan dikabulkan atau tidak," kata Sumantono.

Majelis hakim akhirnya memutuskan sidang ditunda. Sidang akan dilanjutkan Rabu pekan depan,

byu





Original Post

Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis Tiga Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-14

Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis Tiga Tahun Penjara

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Direktur PT Mahkota Negara, Marisi Matondang terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Universitas Udayana.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama sesuai dakwaan kedua," putus ketua majelis hakim Ibnu Basuki.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan kepada bekas anak buah Muhammad Nazaruddin, pemilik Permai Grup itu.

Majelis hakim telah mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman sebelum menjatuhkan vonis kepada Marisi.

Hal yang memberatkan, perbuatan Marisi tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan yang meringankan, Marisi berlaku sopan dan tidak berbelit-belit saat persidangan. Ia juga belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

Majelis hakim juga mempertimbangkan Marisi tidak mendapat keuntungan pribadi dari pengadaan alkes dan menjadi justice collaborator atau saksi yang bekerja sama dengan penyidik. Dalam perkara ini, Marisi

didakwa bersama-sama dengan pejabat pembuat komitmen pengadaan alkes RS Udayana, Made Meregawa dan Muhammad Nazaruddin, melakukan rekayasa dalam proses pengadaan alkes tahun anggaran 2009 itu.

Rekayasa terjadi mulai dari tahap tender hingga serah terima pekerjaan. Tender sudah diatur bakal dimenangkan PT Mahkota Negara. Untuk mengelabui seolah-olah tender dilakukan secara benar, sejumlah nama perusahaan diikutsertakan sebagai peserta bersama-sama PT Mahkota Negara.

Tak hanya itu, Marisi juga merekayasa dokumen administrasi dan surat penawaran harga perusahaan-perusahaan menjadi pendamping PT Mahkota Negara dalam tender itu.

Marisi memengaruhi panitia pengadaan untuk menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) disesuaikan dengan harga penawaran dari PT Mahkota Negara. Ia juga mempengaruhi panitia pengadaan dalam proses evaluasi penawaran.

Setelah pengadaan selesai, Marisi mempengaruhi tim evaluasi agar membuat dan menandatangani berita acara serah terima barang/pekerjaan.

Hal itu dilakukan dengan tujuan agar pembayaran pekerjaan pengadaan alkes dibayarkan 100 persen, walau tidak sesuai volume pekerjaan yang sebenarnya.

byu





Original Post

Panggil Perusahaan Agen Asuransi, KPK Telusuri Aliran Duit Ke Direksi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-9-14

Panggil Perusahaan Agen Asuransi, KPK Telusuri Aliran Duit Ke Direksi

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Persero). Penyidik memanggil Supomo Hidjazie, Direktur PT Bravo Delta Persada untuk diperiksa.

"Direktur PT Bravo Delta Persada diperiksa sebagai saksi," kata kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi.

"Perusahaan itu (PT Bravo Delta Persada) tercatat sebagai agen asuransi PT Jasindo," lanjutnya. PT Bravo Delta Persada diketahui bertindak sebagai agen asuransi PT Jasindo selama periode 2008 hingga 2012.

Pemeriksaan terhadap Supomo untuk menelusuri dugaan adanya aliran dana kickback kepada direksi Jasindo terkait pembayaran komisi kegiatan agen dalam pengadaan asuransi minyak dan gas BP Migas-KKKS periode 2010-2012 dan periode 2012-2014.

"Uang yang dimaksud merupakan bagian l feesebesarRpl5 miliar yang diberikan Jasindo

kepada dua agen yang ditunjuk untuk mengikuti lelang di BP Migas. Diduga komisi atau fee yang diterima kedua agen tersebut, kemudian mengalir ke sejumlah pejabat di Jasindo," kata Febri.

Febri belum mau membocorkan siapa pejabat Jasindo yang diduga ikut kecipratan dana suap tersebut. "Indikasi aliran dana setelah komisi dibayar pada dua agen lalu mengalir pada sejumlah pejabat di PT Jasindo. Itu yang kita temukan saat ini, dan sedang kita dalam j." lanjutnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan bekas Direktur Utama PT Jasindo Budi Tjahjono sebagai tersangka. Jajaran direksi ketika Budi memimpin PT Jasindo adalah Untung H Santosa selaku Direktur Pemasaran, Syarifudin

selaku Direktur Teknik dan Luar Negeri, Sahata Lumban Tobing selaku Direktur Operasi Ritel dan Solihah selaku Direktur Keuangan dan Investasi.

Febri menjelaskan, tersangka Budi Tjahjono diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgu-nakan wewenang, memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi terkait pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif

agen PT Jasindo.

"Selaku direksi, tersangka memerintahkan bawahannya untuk menunjuk perorangan tertentu menjadi agen terkait dengan dua proses pengadaan dimana Jasindo ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium," bebernya.

Atas perbuatannya, tersangka Budi Tjahjono? disangka Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Febri menambahkan ?keru-gian negara yang ditimbulkan di kasus ini mencapai Rp 15 miliar, dihitung dari pembayaran komisi pada agen dalam kegiatan yang diduga fiktif.

"Seharusnya tidak dibutuhkan agen dan diduga agen juga tidak melakukan kegiatan, namun tetap mendapatkan fee," ungkapnya.

Kasus ini sudah diselidiki KPK sejak pertengahan tahun

2016lalu. Kemudian ditingkatkan ke penyidikan sejak Maret

2017dengan ditetapkannya Budi sebagai tersangka.

Febri memastikan penyidikan kasus ini tak hanya berhenti pada Budi. "KPK akan menelusuri pihak-pihak lain yang diduga menerima aliran dana korupsi itu karena Budi dijerat menggunakan Pasal 55 KUHP (mengenai turut serta)," ujar dia.

gpg





Original Post

KPK Telusuri Keterlibatan Pejabat Bengkulu Lain

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 5
2017-9-14

KPK Telusuri Keterlibatan Pejabat Bengkulu Lain

SUAPPN BENGKULU

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri bukti dugaan keterlibatan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dan hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan pengurangan putus anpidanapenjaradiPeng-adilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Bengkulu. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan tiga tersangka.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah menyatakan, pihaknya masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman terkait kasus yang melibatkan terdakwa Wilson dalam perkara dugaan korupsi kegiatan rutin tahun anggaran 2013/2014 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu.

Dia menuturkan, dalam dua hari terakhir ini penyidik memeriksa saksi-saksi di Mapolda Bengkulu untuk tersangka hakim karier PN Bengkulu sekaligus PengadilanTipikor Bengkulu Dewi Suryana, tersangka panitera pengganti PN Bengkulu Hendra Kurniawan, dan tersangka pemberi suap Syuhadatul Islamy

(seorang PNS dan keluargaWil-son).Suryana danHendraadalah penerima suapsebesarRpl25 juta dari SyuhadatuL

Selasa (12/9), penyidik memeriksa hakim Zeni Zainal Mu-taqin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bengkulu Mar-jon. "Terhadap hakim Zeni Zainal Mutaqin didalami terkait alur dan proses indikasi penyerahan yang kepada hakim DSU (Dewi Suryana). Untuk Sekda Marjon, penyidik mendalami asal usul dana yang diduga diberikan kepada hakim DSU," tandas Febri di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta kemarin.

Dia membeberkan, dalam pemeriksaan pada Rabu (13/9) ada tiga saksi yang diagendakan. Mereka adalah Suherni, Wilson, seorang karyawan RRI, dan ketua majelis hakim perkara terdakwa Wilson sekaligus Ketua PN Bengkulu (kini dinonaktifkan MA) Kaswanto.

"Hakim Kaswanto tidak hadir karena ada agenda lain di Jakarta. Terhadap yang bersangkutan akan dijadwalkan kembali," ucapnya.

Febri menggariskan terhadap dua saksi yang diperiksa,

yakni Suherni dan Wilson masih didalami lebih lanjut tentang asal usul dana Rpl25 juta yang diduga diberikan sebagai suap kepada hakim Suryana untuk pengurusan perkara di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

"Jadi, kami masih terus mendalami beberapa informasi terkait alur dan proses uang, termasuk juga asal usul uang yang diduga digunakan untuk suap tersebut," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Muda Kamar Pengawasan Mahka-

mah Agung (MA) Sunarto menyatakan, Tim Pengawasan MA langsung melakukan pemeriksaan terhadap para aparatur PN Bengkulu setelah penetapan Hakim Dewi Suryana, Panitera Pengganti Hendra Kurniawan, dan Syuhadatul Islamy sebagai tersangka.

Pemeriksaan tersebut me-nyasarterutamahakim Kaswanto selaku ketua majelis perkara terdakwa Wilson yang juga Ketua PN Bengkulu (dinonaktifkan) dan Panitera PN Bengkulu Yuswil (nonaktif)- Menurut Sunarto, Kaswan sebagai atasan langsung dari Surya dan Hendra serta Yuswil sebagai atasan Hendra harus bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

"Kalau tidak (ada pembinaan dan pengawasan) maka kami berhentikan secara tetap. Juga kalau Ketua pengadilan dan panitera selaku atasan langsung terlibat, maka penonaktifan itu akan permanen. Ini dasarnya adalah Peraturan MA Nomor 8/ 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Langsung oleh atasan di lingkungan MA dan Lembaga Peradilan," kata Sunarto.

sabir Iai uhu





Original Post

Komisi III DPR Loloskan Lima Hakim Agung

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 8
2017-9-14

Komisi III DPR Loloskan Lima Hakim Agung

JAKARTA- Komisi III DPR meloloskan lima calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Kelimanya dinyatakan lolos secara aklamasi. Keputusan tersebut diambil setelah uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) ter-hadapkelima calon hakim agung yangdigelar hingga tadi malam.

Mereka yang dinyatakan lo-los adalah Gazalba Saleh (Kamar Pidana), Muhammad Yunus Wahab (Kamar Perdata), Yasardin (Kamar Agama), Yodi Martono Wahyudi (Kamar Tata Usaha Negara), dan Hidayat Manao (Kamar Militer).

"Lima-limanyakitaambilke-putusan secara aklamasi dengan pertimbangan bahwa memang kamar-kamar hakim minim sekali," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, tadi malam.

DPR juga mengkhawatirkan penumpukan kasus-kasus di Mahkamah Agung akibat kurangnya personel hakim agung ini. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, Komisi III DPR bisa memaklumi adanya kekurangan dari jawaban sejumlah calon hakim agung atas pertanyaan yang diajukan anggota DPRsaat uji kelayakan.

Hasil uji kelayakan hari ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna DPR pekan depan. "Merekayangterpilih agartidak menodai MA dengan berbuat korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Yudisial telah menyerahkan lima calon hakim agungkepada DPR. WakilKetuaDPRFahriHamzah saat itu menerima perwakilan

dariKY.

Sementara itu, saat berlangsung uji kelayakan dan kepatutan, calon Hakim Agung, Gazalba Saleh sempat diminta mengklarifikasi jabatannya yang dimuat dalam iklan di sebuah media cetak bahwa dia dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Gazalba membantah itu dan menegaskan dia dosen Fakultas Hukum Narotama Surabaya sejak 2011 sampaisaatini.Diamembantah pernah menjadi dosen tamu di manapun.

Dia menegaskan Universi-

tas Narotama pun telah mengklarifikasi jabatannya itu ke Sekretariat Komisi III DPR. "Bahwa iklan tersebut salah," ujarnya.

Pertanyaan soal status tersebut dilontarkan oleh anggota Komisi III Arteria Dahlan. Narnun, ketika menjawab pertanyaan dengan nada tinggi, Gazalba ditegur anggota Komisi III, termasuk Trimedya Panjaitan.

"Tolong, saudara calon, saya juga kaget. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan biasa saja jawabnya. Karena hanya saudara

calon yang berani seperti ini, KPK saja kemarin tidak memanggil yang terhormat saja, ditegur Pak Arteria Dahlan," kata Trimedya.

Trimedya meminta Gazalba juga memerhatikan etdkaketika menjalani fit and proper test di Komisi III DPR. Mendapat peringatan demikian, Gazalba meminta maaf.

"Mohon maaf mungkin saya berasa] dari Bugis, biasanya nadanya tinggi begitu. Saya akan merendahkan," kata Gazalba.

sindonews





Original Post

Eks Anak Buah Nazar Divonis 3 Tahun Penjara

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 9
2017-9-14

Eks Anak Buah Nazar Divonis 3 Tahun Penjara

Marisi Matondang Justice Collaborator Kasus Korupsi Alkes RS Udayana

JAKARTA- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara selama tiga tahun terhadap mantan anak buah terpidana pemilik Permai Group M Nazaruddin, Marisi Matondang.

Majelis hakim yang dipimpin Ibnu Basuki Widodo menilai, Marisi Matondang dalam kapasitasnya sebagai direktur administrasi Permai Group dan direktur Mahkota Negara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum. Marisi melakukan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) pada Rumah Sakit (RS) Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali tahun anggaran 2009.

Dari fakta-fakta persidangan, majelis hakim meyakini dan memastikan perbuatan pidana Marisi dilakukan bersama-sama disertai permu-fakatan dan rekayasa dengan Made Meregawa (telah divonis empattahun) selakukepalabiro administrasi umum dan ke-

uangan Universitas Udayana dan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, dan Muhammad Nazaruddin alias Nazar sebagai pemilik Permai Group.

Dari korupsi pengadaan alkes tersebut terbukti bahwa. PT Mahkota Negara telah diuntungkan lebih dari Rp7,125 miliar. Marisi terbukti melakukan beberapa perbuatan pidanadiantaranyaikutterlibat melakukan rekayasa dokumen administrasi dan surat penawaran harga dari perusahaan pendamping.

Mengadili, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Marisi Matondang selama tiga tahun dandendaRplOOjutasub-sider dua bulan kurungan penjara, katalbnusaatmembacakan amar putusan di Pengadilan Ti-

pikor Jakarta kemarin.

Perbuatan Marisi terbukti sesuai dan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan TipikorjoPasal55ayat(l)ke-(l) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua. Pertimbangan yang memberatkan, perbuatan pidana Marisi tidak mendukung program pemberantasan tindakpidanakorupsi.

Sedangkan pertimbangan meringankan bagi Marisi yakni berlaku sopan selama persidangan, tidak berbelit-belit da lam memberikan keterangan di persidangan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, serta mendapatstatus justice collaborator dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terdakwa juga tidak mendapat keuntungan dari proyek pengadaan alat kesehatan RS Udayana, tegas Ibnu.

Atas putusan majelis hakim, jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK yang diketuai Ronald Ferdinand Worotdkan dan Marisi Matondang serta tim penasihat hukumnya mengaku masih pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap,

sabirlaluhu





Original Post

Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-9-14

Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara

Marisi Matondang, anak buah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, divonis 3 tahun penjara karena terbukti menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Universitas Udayana tahun 2009. Marisi juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Putusan itu dijatuhkan pada Rabu (13/9) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dalam pertimbangannya, anggota majelis hakim Anwar menyampaikan, Marisi terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat korupsi bersama-sama Made Maregawa, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan di Universitas Udayana, yang juga menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan alat kesehatan RS PKPI Unud. "Dengan pertimbangan itu, majelis hakim mengesampingkan pembelaan yang diajukan penasihat hukum terdakwa," kata Anwar.

(MDN)





Original Post

Komisi III DPR Loloskan Semua Calon

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-9-14

Komisi III DPR Loloskan Semua Calon

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat meloloskan lima calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial. Keputusan DPR dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan hakim agung yang kian tinggL-Tren kenaikan upaya hukum ke Mahkamah Agung selama setahun terakhir cukup signifikan, sementara jumlah hakim agung belum memadaL Kelima calon hakim agung yang diloloskan DPR, Rabu (13/9) malam, itu adalah Muhammad Yunus Wahab (kamar perdata), Yasardin (kamar agama), Ga-zalba Saleh (kamar pidana), Hidayat Manao (kamar militer), dan Yodi Martono Wahyunadi (kamar tata usaha negara). Kelima nama itu diajukan Komisi Yudisial ke DPR, 18 Agustus lalu. Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, kelima calon diloloskan karena jumlah hakim agung di setiap kamar saat ini sangat minim. Dari total kuota 60 hakim agung seperti diatur dalam Undang-Undang MA, saat ini hanya terdapat 44 hakim agung.

(AGE)





Original Post

SARIPUDIN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2017-9-14

SARIPUDIN

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

IKLAN





Original Post

Hakim Binsar Dituntut Minta Maaf

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-9-14

Hakim Binsar Dituntut Minta Maaf

Wacanakan Tes Keperawanan

Wacana tes keperawanan kembali diangkat hakim Binsar M Gultom. Hakim yang mengadili kasus Jessica Kumala Wongso itu mengusulkan perlunya tes keperawanan terhadap mempelai wanita sebelum menikah. Usulan tersebut dikecam banyak kalangan.

KETUA Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Choky Ramadhan mengatakan, Hakim Binsar harus meminta maaf secara terbuka yang dimuat di media cetak dan elektronik atas pernyataannya yang telah mendiskreditkan perempuan.

"Hakim Binsar harus menarik dan merevisi seluruh bukunya yang telah dicetak dari pasaran sesuai prinsip penulisan ilmiah yang berperspektif Hak Asasi Manusia," katanya.

Pihaknya juga meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) berperan aktif memeriksa Hakim Binsar atas dugaan pelanggaran kode etik hakim. Apalagi, MA belum lama ini

telah menerbitkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman dalam Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

"Dalam Perma tersebut, Hakim wajib mengidentifikasi dan tidak membenarkan adanya stereotip gender, diskriminasi, kebudayaan dan adat, tafsiran ahli yang diskriminatif terhadap perempuan," terangnya.

Menurut Choky, pandangan Hakim Binsar tentu bertentangan dengan Perma tersebut. Sejak diterbitkannya Perma itu, setiap hakim harusnya sudah mulai mengubah perspektifnya dan bisa menjadi penggerak dalam kesetaraan gender agar perempuan dan laki-laki dapat memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia secara setara dan mampu berperan serta berpartisi-

pasi dalam pembangunan.

Meski pandangan Hakim Binsar berangkat dari keprihatinan terhadap tingginya angka perceraian yang merupakan bentuk pelanggaran hukum negara dan hukum Tuhan. Tetapi, MaPPI menilai masalah ini bisa menimbulkan diskriminasi terhadap martabat perempuan dan laki-laki.

MaPPI, lanjut Choky, menganggap tes keperawanan ini

bentuk intervensi negara yang terlalu jauh terhadap ranah privat seseorang tanpa ada dasar pembenaran. Dalam riset yang dilakukan MaPPI, memang masih ditemukan Hakim yang cenderung melihat riwayat seksual perempuan korban yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara.

"Jadi, jika korban perkosaan sudah tidak perawan atau memiliki riwayat seksual maka huku-

man bagi pelaku lebih rendah yakni 3.6 tahun penjara dibandingkan korban yang masih perawan yakni rata-rata 6 tahun penjara," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam bukunya yang berjudul Pandangan Kritis Seorang Hakim (dalam Penegakkan Hukum di Indonesia), Hakim Binsar M. Gultom mengusulkan perlunya tes keperawanan terhadap mempelai wanita sebelum menikah.

Sebab, persoalan ini menjadi salah satu faktor tingginya angka perceraian di Indonesia. Bila perlu syarat kondisi suci, kudus, artinya masih perawan atau tidak menjadi persyaratan tegas.

Binsar menjelaskan jika ter-nyata sudah tidak perawan lagi atau sedang hamil, maka perlu tindakan preventif dan represif dari pemerintah. Seperti penundaan pernikahan bila salah satu mempelai sudah tidak perawan. Hal ini bisa menimbulkan perpecahan rumah tangga karena perkawinan dilakukan dalam keadaan terpaksa.

osp





Original Post

November Ini PTUN Hadir di Gorontalo, Penyelesaian Sengketa Makin Mudah

Media Online Bisnis.com
2017-09-14

Ilustrasi Kabar24.com, MANADO - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan segera hadir di Provinsi Gorontalo awal November ini.



Hal itu dipastikan saat pihak dari Mahkamah Agung RI bertemu dengan jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diterima oleh Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa, di VIP Bandara Djalaluddin, Gorontalo, Rabu (13/9).



Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar Syamsul Hadi, Kabag Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung, Syamsul Rizal dan Kartono, Kasie Mutasi Direktorat Jenderal Peradilan militer dan tata usaha Negara.



"Kehadiran kami di sini untuk memastikan segala sesatu yang dibutuhkan untuk pengresmian pengoperasian PTUN Gorontalo sudah tersedia dengan baik. Rencananya Awal November PTUN Gorontalo sudah resmi beroperasi," terang Ketua PTTUN Syamsul Hadi, seperti keterangan resmi yang diterima Rabu (13/9).



Menurutnya sebagai pengadilan di wilayah kerja PTTUN Makassar, kehadiran PTUN Gorontalo merupakan amanah dari Keputusan Presiden (Kepres) No. 17 tahun 2016 yang memerintahkan untuk pembangunan dua PTUN baru di Indonesia yakni PTUN Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung dan PTUN Gorontalo.



"PTUN Gorontalo menjadi PTUN ke 10 di Indonesia Timur sebagai wilayah kerja PTTUN Makassar. Sedangkan untuk PTTUN sendiri itu di Indonesia hanya ada empat yakni di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar," imbuhnya.



Sebagai langkah awal, PTUN Gorontalo rencananya akan berkantor di bekas kantor Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) yang beralamat di Jalan Aloe Saboe Kota Gorontalo atau di samping Kantor BKKBN Provinsi Gorontalo.



"Memang untuk pembangunan gedung kita butuh waktu, jadi untuk sementara kita dibantu oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Nanti kalau kantor dan fasilitasnya sudah terpenuhi akan kami kembalikan. Untuk personilnya sudah kami usulkan ke Dirjen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sementara untuk pembangunan kantor dan logistik melalui Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung," ujarnya.



Sementara itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyambut baik rencana Mahkamah Agung untuk membuka kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Gorontalo.



"Atas nama bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo kami menyambut baik kehadiran PTUN di Gorontalo. Ini tentu saja dapat membantu masyarakat yang bersengketa hukum secara administrasi untuk bisa menyelesaikannya di sini. Selama ini kan kita harus ke Manado," terang Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa saat menerima perwakilan dari Mahkamah Agung RI tersebut.



Sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah, lanjut Sekda, pihaknya membantu untuk menfasilitasi kantor dan peralatan lain yang dibutuhkan hingga adanya kantor representatif yang disiapkan oleh Mahkamah Agung RI.



"Apalagi kan tahun depan dan tahun tahun berikutnya kita akan menghadapi perhelatan Pilkada serentak. Harapannya jika ada sengketa hukum bisa segera diselesaikan di Gorontalo," ujarnya.



Asisten Bidang Pemerintahan Anis Naki menjelaskan, sejauh ini Pemprov Gorontalo telah menfasilitasi gedung untuk digunakan oleh PTUN Gorontalo yakni di bekas kantor Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) yang beralamat di Jalan Aloe Saboe Kota Gorontalo atau di samping Kantor BKKBN Provinsi Gorontalo.



"Untuk operasionalisasi PTUN sementara ini kami bantu dengan menyediakan gedung dan fasilitas lain yang dibutuhkan. Bapak Gubernur juga sudah menyerahkan hibah tanah ke Mahkamah Agung yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pendirian kantor tetap," ujar Anis.

http://kabar24.bisnis.com/read/20170914/16/689796/november-ini-ptun-hadir-di-gorontalo-penyelesaian-sengketa-makin-mudah



Original Post

Tata Pemerintahan Sunda Bihari

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 26
2017-9-14

Tata Pemerintahan Sunda Bihari

KEARIFAN lokal budaya yang dimiliki oleh setiap suku bangsa, tersirat lewat tinggalan budaya karuhun (nenek moyang) para pendahulunya. Demikian halnya dengan karuhun orang Sunda, yang menyimpan beragam ide, gagasan, filsafat hidup, dan pemikiran cemerlang, yang dapat dijadikan acuan serta masih sejalan dengan kehidupan masa kini. Salah satu tinggalan masa lalu dimaksud, khususnya yang berkaitan dengan tata pemerintahan Sunda mangsa bihari (masa lampau), yang terungkap lewat naskah Sunda buhun (kuno).

Tata pemerintahan di negeri kita selama ini, sebagaimana kita ketahui mengacu kepada teori Montesque yang dikenal dengan trias politico, yang terdiri atas eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Eksekutif dipegang oleh presiden. Legeslatif dipegang oleh dewan perwakilan rakyat. Sementara itu, yudikatif dipegang oleh mahkamah agung. Orang awam yang tidak mengetahui kearifan lokal budaya Sunda peninggalan nenek moyang orang Sunda dimaksud, mungkin menganggap bahwa tata pemerintahan di

Indonesia sekarang ini merupakan adopsi dari mancanegara.

Benarkah demikian? Mengapa kita selalu beranggapan bahwa segala sesuatu jang kita miliki dan kita gunakan itu berasal dari mancanegara? Bangsa kita seakan begitu bangga dengan produk-produk luar negeri, sehingga terkadang cipta, karya, dan karsa sumber daya yang berasal dari negeri kita sendiri diremehkan dan diabaikan. Apakah bangsa kita tidak mampu dan tidak memiliki kearifan lokal yang bisa dibanggakan oleh bangsa kita sendiri? Renungkanlah!

Adalah Naskah Fragment Carita Parahyangan (FCP) yang merupakan salah satu naskah Sunda buhun bernuansa historis dari abad ke-16 Masehi, yang secara garis besar menyajikan gambaran tata pemerintahan kerajaan Sunda yang berpusat

di ibu kota Pakuan Pajajaran, yang secara lambat laun diterapkan di kerajaan Sunda lainnya di Tatar Sunda.

Naskah Pragmen Carita Parahyangan mengungkap sistem pembagian kekuasaan yang disebut Tri Tangtu di buana "tiga unsur penentu kehidupan di dunia", yang terdiri atas prabu, rama, dan resi. Prabu adalah pemimpin roda pemerintahan (eksekutif, yang saat ini dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini presiden), yang harus ngagurat batu "berwatak pengkuh teguh", yang harus saciduh metu saucap nyata, satu kata, satu hati, dan satu perbuatan.

Rama adalah golongan yang dituakan sebagai wakil rakyat (legislatif atau dewan perwakilan rakyat) yang harus ngagurat lemah, berwatak menentukan hal yang mesti dipi-jak, adil, dan bijaksana demi kepentingan

seluruh rakyat. Segala aturan, undang-undang, dan kebijakan yang dibuatnya, harus mengacu kepada kesejahteraan rakyat banyak, bukan berpihak kepada satu golon- 1 gan tertentu.

Resi adalah golongan yang bertugas memberdayakan hukum agama dan darigama, negara (yudikatif atau saat ini dipegang oleh mahkamah agung dan alim ulama) yang harus ngagurat cai, berwatak menyejukkan dalam peradilan. Keadilan untuk seluruh masyarakat dan rakyat banyak, yang tidak bisa diintervensi oleh golongan dan pihak mana pun. Raja atau rama sekalipun tidak boleh mengintervensi "peradilan" yang dipegang oleh resi.

Tata pemerintahan yang tecermin dalam Naskah Fragment Carita Parahyangan, hingga saat ini masih bisa kita lihat melalui sistem pemerintahan masyarakat Kanekes Baduy, yang dipimpin oleh tiga Kapuunan, yakni Puun Cikeusik, Puun Cikartawana, dan Puun Cibeo. Tata pemerintahan yang dikenal dengan istilah Tri Tangtu di Buana tersebut, dalam masyarakat Baduy unsur prabu sebagai pemimpin roda pemerintahan

(eksekutif) dipegang oleh Puun Cibeo. Rama yang dituakan/wakil rakyat (legislatif) dipegang oleh Puun Cikartawana. Sementara itu, resi yang bertugas memberdayakan hukum agama dan darigama "negara" (yudikatif) dipegang oleh Puun Cikeusik.

Tata pemerintahan Sunda masa silam yang saat ini masih diimplementasikan oleh masyarakat Baduy, tampak selaras dan harmonis. Antara prabu, rama, dan resi pa-heuyeuk-heuyeuk leungeun "bersinergi dan saling membantu", teu pakia-kia, tidak gontok-gontokan dan tidak bertolak belakang satu sama lain. Di samping itu, ketiga unsur tersebut dalam hal-hal tertentu saung menghormati satu sama lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Prabu teu pacorok kokod, tidak akan ikut campur terhadap kekuasaan rama dan resi, demikian juga sebaliknya. Namun, untuk membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan adat istiadat juga tradisi dan kepercayaan dalam komunitas Baduy, ketiganya senantiasa berembuk dan bermufakat untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama.***

Elis Suryani Nani Sumarlina





Original Post

MA Amerika Izinkan Pelarangan Pengungsi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 12
2017-9-14

MA Amerika Izinkan Pelarangan Pengungsi

WASHINGTON Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Selasa (12/9/2017) waktu setempat mengizinkan Presiden Donald Trump untuk secara luas menerapkan larangan terhadap para pengungsi yang memasuki negara tersebut dari seluruh dunia. Seperti dilaporkan BBC, hakim menerima pengajuan dari pemerintah Trump untuk memblokir keputusan pengadilan banding federal bahwa Departemen Kehakiman akan mengizinkan lebih dari 24.000 pengungsi tambahan memasuki Amerika Serikat daripada yang seharusnya yang memenuhi syarat. Putusan Mahkamah Agung memberi Trump sebuah kemenangan parsial saat Pengadilan Tinggi bersiap mendengarkan pendapat kunci mengenai kon-stitusionalitas Trump yang kontroversial. Perintah eksekutif sebelumnya melarang wisatawan dari enam negara berpenduduk mayoritas Muslim dan penerimaan pengungsi secara terbatas. Perintah pada 6 Maret menunda perjalanan untuk warga Iran, Libia, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman selama 90 hari dan menahan sebagian besar pengungsi selama 120 hari sebagai sebuah langkah yang diminta presiden untuk mencegah serangan teroris dan membiarkan pemerintah menempatkan tempat lebih banyak lagi prosedur pemeriksaan darurat.

(UP)***





Original Post

Pelemahan KPK oleh Partai Pendukung Bisa Surutkan Elektabilitas Jokowi

Media Online kompascom
2017-09-14

JAKARTA, - Tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo dinilai akan menyurut jika melihat aksi partai pendukung dan orang-orang di sekitarJokowi yang berpotensi melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, aksi para partai pendukung dan orang-orang di sekitar Jokowi yang melemahkan KPK itu diprediksi dapat menggangu elektabilitas Jokowi dan partai pendukungnya.

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW), Donal Fariz menanggapi survei nasional oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Menurut Donal, pernyataan-pernyataan tersebut bertentangan dengan keinginan publik yang tidak ingin KPK dilemahkan.

"Kami yakin itu akan berimplikasi kepada elektabilitas dan pandangan publik soal yang bersangkutan, partai tersebut pada 2019," kata Donal saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Survei yang dilakukan pada medio 23-30Agustus 2017 itu menyatakan bahwa kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Jokowi mengalami peningkatan.

Namun di sisi lain, tingginya kepuasan dan kepercayaan itu tidak didukung oleh orang-orang di sekitar Jokowi dan partai pendukungnya. Misalnya, pernyataan anggota Panitia Angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat yang menyerukan pembekuan KPK sementara waktu.

Selain itu, pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dikembalikan kepada Kejaksaan Agung.

Menurut Donal, sedianya Jokowi segera menegur orang-orang di sekitarnya atau partai pendukung yang dapat menjadi "batu sandungan" bagi dirinya dalam Pemilu 2019. Sebab, orang-orang tersebut akan mencoreng kewibawaan Jokowi dimata publik.

"Mendegradasi posisi Presiden dan membuat Presiden kehilangan kehormatan di mata publik," kata Donal.

Survei yang dilakukan CSIS sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Jokowi meningkat menjadi 68,3 persen.

Pada tahun sebelumnya, yakni pada 2016, angka kepuasan publik tercatat sebsesar 66,5 persen. Sedangkan pada 2015 sebesar 50,6 persen.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling.

Adapun margin of error sekitar 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Kompas TV Namun, pihak istana menegaskan, presiden tak bisa mengintervensi, karena hak angket adalah kewenangan penuh DPR sebagai lembaga legislatif.

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/06073581/pelemahan-kpk-oleh-partai-pendukung-bisa-surutkan-elektabilitas-jokowi



Original Post

MA Pastikan Pecat Hakim Nakal

Media Online metrotvnews.com
2017-09-14

Jakarta: Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengeluarkan maklumat terkait maraknya aparat peradilan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maklumat tersebut mempertegas peraturan MA terkait pengawasan dan pembinaan demi memperbaiki citra, wibawa, dan martabat peradilan.

"Ini dalam upaya menyikapi berbagai kejadian yang mencoreng wibawa lembaga peradilan," jelas Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah seperti dilansir Media Indonesia, Kamis 14 September 2017.






Menurut dia, maklumat bernomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 itu merupakan penegasan kembali dari Ketua MA agar lembaga peradilan melaksanakan peraturan MA (perma) di bidang pengawasan dan pembinaan. Hal itu merupakan upaya pencegahan dari segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran oleh hakim.

Fungsi pengawasan dan pembinaan itu termaktub dalam Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Kemudian, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya, serta Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di MA dan Badan di Bawahnya.

"Ketiga aturan itu merupakan bagian dari sekian banyak aturan yang mengatur dan membangun badan peradilan yang lebih baik dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat," imbuh juru bicara MA Suhadi.

Meskipun berbagai bentuk kebijakan pengawasan dan pembinaan telah dilakukan kepada hakim, Suhadi tidak menampik masih banyak hakim yang menyalahgunakan wewenang dan terjerat korupsi. Oleh sebab itu, kata dia, MA merasa perlu menegaskan kembali perihal pengawasan dan pembinaan hakim melalui maklumat Ketua MA.

Berkenaan dengan itu, tegas Suhadi, MA akan memberhentikan pimpinan MA dan pimpinan badan peradilan di bawahnya bila terbukti tidak melaksanakan proses pembinaan dan pengawasan sebagaimana mestinya. "MA tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakim dan jajarannya yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilan."
(OJE)

http://news.metrotvnews.com/hukum/xkErBa7K-ma-pastikan-pecat-hakim-nakal



Original Post

Laporan Brigjen AB Lebih Ditanggapi daripada Kasus Novel

Media Online republika.co.id
2017-09-14

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai pihak kepolisian cenderung lebih serius menangani laporan Brigadir Jenderal Aris Budiman dan Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. "Polri lebih serius tangani laporan Brigjen AB & Wadir Tipikor itu dari pada kasus penyiraman air keras ke Novel yang sudah lama terjadi," tutur dia melalui pesan elektronik kepada Republika.co.id, Kamis (14/9).

Bambang mengatakan, hal yang menjadi indikator bahwa kepolisian lebih serius menangani dua laporan tersebut, adalah langsungnya penetapan Novel sebagai tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik. Dalam kondisi demikian, menurut Bambang, kasus penyerangan terhadap Novel pun seolah diabaikan kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya.

Menurut dia, jika kasus yang menimpa Novel ini tidak terungkap maka masyarakat bisa menduga bahwa kepolisian berada dalam konspirasi penyiraman air keras ke wajah Novel tersebut. "Untuk itu, dalam rangka menghilangkan dugaan yang negatif itu, Polri harus bersungguh-sungguh dan secepatnya mengungkap si penyiram Novel. Selain itu terima dengan tulus dan ikhlas partisipasi TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta)," tutur dia.

Penyerangan dengan air keras terhadap Novel terjadi pada 11 April lalu. Hingga kini, Polda Metro Jaya sebagai pihak yang berwenang mengusutnya belum juga menemukan pelaku penyiram air keras kepada Novel dan dalang di baliknya.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/14/ow8u2m384-laporan-brigjen-ab-lebih-ditanggapi-daripada-kasus-novel



Original Post

Media