Ketua Pengadilan Tinggi Sulut Ditangkap, Sudiwardono Belum Catatkan Kekayaan di KPK

Media Online Bisnis.com
2017-10-09

Petugas memeriksa ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat peresmian di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/10). - ANTARA/Puspa Perwitasari Kabar24.com, JAKARTA - Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap, diketahui belum pernah mencatatkan harta kekayaannya kepada KPK.

Penelusuran terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs acch.kpk.go.id tak menemukan informasi apapun tentang harta kekayaan Sudiwardono. BACA JUGASetya Novanto Segera Umumkan Pengganti Yorrys Raweyai? Daftar Mahasiswa Doktoral Dwi Hartanto Foto Resepsi Pernikahan Laudya Cynthia Bella di Bandung Tak hanya soal harta kekayaan, informasi tentang rekam jejak Sudiwardono pun tak banyak tersedia di laman mesin pencari. Komisi Yudisial juga menyatakan belum memperoleh informasi tentang hakim Sudiwardono.

"Karena kejadian hari libur akses informasi mengenai yang bersangkutan belum didapatkan," kata juru bicara KY Farid Wajdi ketika dihubungi pada Minggu (8/10/2017).

Farid menyampaikan lembaganya menyesalkan kasus suap yang melibatkan hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara ini. Farid mengatakan KY selalu mengingatkan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan untuk melakukan perbaikan.

"Jika sebagian besar rekomendasi KY tidak dijalankan MA dan selama peradilan tidak benar-benar mau berubah, maka kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang," kata Farid.

Farid menyampaikan motif korupsi tak dapat ditangani semata dengan gaji yang tinggi.

"Tidak pernah ada hubungan langsung antara kenaikan kesejahteraan dengan perbaikan integritas jika hanya berdiri sendiri," ujarnya.

Sudiwardono diberhentikan sementara oleh Mahkamah. Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto pemberhentian terhitung sejak 7 Oktober. Sudiwardono hanya menerima setengah gajinya.

"Sudah diberhentikan sementara langsung, hanya mendapatkan gaji pokok sebesar 50 persen, sekitar Rp 2,6 juta," kata Sunarto dalam konferensi di Gedung KPK, Sabtu (7/10/2017).

Hakim dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono ditahan KPK dengan dugaan suap terkait putusan perkara banding yang diajukan eks Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan. Suap diduga diberikan oleh anak Marlina, Aditya Anugrah Moha agar Marlina tak ditahan dan hakim membebaskan atau memutuskan hukuman ringan untuk banding tersebut.

Sudiwardono ditangkap di sebuah hotel di Jakarta pada Jumat (6/10/2017), malam. Dia ditangkap tak lama setelah diduga menerima uang 30 ribu dolar Singapura dari Aditya. KPK menduga sebelumnya Sudiwardono sudah menerima 60 ribu dolar Singapura dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Keduanya kini ditahan KPK selama 20 hari sejak Ahad, 8 Oktober 2017. Sudiwardono ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Aditya Moha ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Gedung KPK.





Sumber Tempo

http://kabar24.bisnis.com/read/20171009/16/697147/ketua-pengadilan-tinggi-sulut-ditangkap-sudiwardono-belum-catatkan-kekayaan-di-kpk



Original Post

MA Gagal Besar Membina Hakim

Media Online Bisnis.com
2017-10-09

Mahkamah Agung - Antara/Andika Wahyu Kabar24.com, JAKARTA - Pengamat hukum Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra, menilai Mahkamah Agung gagal besar dalam membina hakim dan aparatur peradilan secara baik dan benar.

KPK baru menangkap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Sudirwardono, karena diduga menerima suap penanganan perkara mantan Bupati Bolaang Mongondow yang juga anggota DPRD Sulawesi Utara, Marlina Mona Siahaan, sehingga dia bebas. BACA JUGADaftar Dosa Mahasiswa Doktoral Dwi Hartanto Setya Novanto Segera Umumkan Pengganti Yorrys? Gunung Agung Awas 13 Pengungsi Meninggal "Semakin tingginya angka aparatur peradilan yang tertangkap dengan segala modus operandinya dari OTT maupun menjual praktik perdagangan kewenangan (putusan), menunjukkan bahwa MA gagal besar karena tidak berhasil melakukan pembinaan hakim dan aparatur peradilan secara baik dan benar," kata Syahputra, di Jakarta, Minggu (8/10/2017).

Dikatakan, sepanjang 2016 saja ada 28 aparatur peradilan yang tertangkap bahkan saat ini diketahui kasus hakim Bengkulu dan ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara rentang waktu tertangkapnya yang begitu dekat satu persatu hakim tertangkap tangan bahkan sampai setingkat ketua pengadilan tinggi.

Kondisi ini, kata dia, semakin menunjukkan potret buruknya peradilan khususnya perilaku hakim pada umumnya. Terkait OTT para hakim oleh KPK, ada hal yang menarik dicermati bisa jadi ini adalah "serangan" KPK kepada hakim untuk membuka ke publik tentang buruknya perilaku hakim.

"Karena penyidik sudah bersusah-payah melakukan penyelidikan, baik oleh jaksa ataupun penyidik KPK, dengan mudah dibatalkan hakim," katanya.

KPK mungkin sekaligus memberikan pesan seperti inilah wujud bobroknya sampai hakim dapat membatalkan penyidikan apa yang dibuat jaksa bahkan juga sudah berani membatalkan penyidikan KPK.

"Jika ternyata pertimbangan hukum ataupun putusan hakim tidak objektif melainkan mengubah tantangan kewenangan menjadi tentengan," katanya.

Karena itu, perlu ditelusuri bahkan putusan hakim dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat harus dilakukan eksaminasi dan KY memiliki peranan untuk hal tersebut. Kondisi darurat perilaku hakim ini harus menjadi perhatian dan momentum khususnya bagi ketua MA.

"Jika perlu presiden selaku kepala negara ambil peran segera untuk membenahi lembaga peradilan agar bersih dan berwibawa termasuk jika perlu mengganti pimpinan MA," katanya.



Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20171009/16/697155/ma-gagal-besar-membina-hakim



Original Post

Ikadin: Secara Etika, Lebih Terhormat Hatta Ali Mundur

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-10-09

RMOL. Terjaringnya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Sudiwardono dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bukti keteleforan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Sutrisno menegaskan bahwa kejadian tersebut juga menunjukkan Hatta Ali tak mampu memberikan pembinaan terhadap para aparat yang bernaung di bawahnya.

"Sehingga secara etika lebih terhormat apabila Ketua Mahkamah Agung RI untuk mundur dari jabatannya, hal ini akan membuat masyarakat merasa hormat terhadap sikap ksatria dari Ketua MA," terang dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Senin (9/10).

Penangkapan para aparat pengadilan tinggi oleh penegak hukum, lanjut dia, dapat diartikan bahwa lembaga peradilan dibiarkan untuk langgengnya dan tumbuh suburnya praktik mafia peradilan.
"Kalau Prof Gayus Lumbuun sebagai hakim agung mengetahui apa yang terjadi di MA, maka sudah seharusnya pendapat dr Prof Gayus Lumbuun untuk didukung sepenuhnya, karena sikap itu merupakan upaya agar MA sebagai benteng terakhir peradilan harus benar-benar bersih dari praktek suap," tegasnya.

Sutrisno menegaskan, bangsa Indonesia membutuhkan badan peradilan yang bersih dari praktek mafia peradilan pada semua tingkatan.

"Sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan, jangan karena kebutuhan materi dari menerima suap maka nilai-nilai keadilan harus dikorbankan."

Ikadin, kata Sutrisno lagi,mempunyai kepentingan terhadap lembaga peradilan yang bersih. Sehingga, setiap advokat ketika menjalankan tugas profesinya dalam litigasi tidak lagi dibayangi dengan praktek suap yang melibatkan panitera dan hakim pada semua tingkat peradilan. [sam]

http://hukum.rmol.co/read/2017/10/09/310241/Ikadin:-Secara-Etika,-Lebih-Terhormat-Hatta-Ali-Mundur-



Original Post

Polri Selidiki Pembangunan 18 Puskesmas DKI

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 4
2017-10-9

Polri Selidiki Pembangunan 18 Puskesmas DKI

JAKARTA Penyidik Bareskrim Polri terus menelusuri du-gian korupsi pembangunan 18 puskesmas di Dinas Kesehatan DKIJakarta. Kemarin, penyidik memeriksa sepuluh orang saksi untuk menggali informasi ada atau tidaknya dugaan korupsi sebagaimana dilaporkan masyarakat tersebut.

"Pemeriksaan belum sampai kekepaladinas.baru pegawainya saja," ungkap Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Erwanto Kurniadi di Jakarta, kemarin.

Pembangunan fasilitas kesehatan tersebut menghabiskan Rp257,9 miliar. Namun, pembangunan puskesmas itu mangkrak. Seharusnya proyek sudah selesai pada 2016, tapi baru selesai pertengahan 2017.

Mangkraknya proyek tersebut diduga melanggar ketentuan.

Menurut Erwanto, penyidik masih menggali apakah keterlambatan proyek tersebut merugikan keuangan negara atau tidak. Karena itu, pihaknya sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit. "Ini kan masyarakat yang melapor dengan menyerahkan gambar dan dokumen," paparnya.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada Rabu (4/10) meresmikan 18 puskes-mastersebut. Empat puskesmas berada di Jakarta Pusat, empat lagi ada di Jakarta Utara, empat puskesmas di Jakarta Barat, dua unit di Jakarta Selatan, tiga puskesmas di Jakarta Timur, dan satu di Kepulauan Seribu.

Djarot pun mempersilakan Polri menyelidiki kasus tersebut, namun proyek yang sudah selesai tetap diresmikan dan difungsikan. "Bagus, silakan saja sidik, apakah ada unsur korupsinya atau tidak," katanya.

Djarot juga meminta kepolisian untuk menindak dan memproses oknum pejabat yang diduga terlibat dalam kasus itu. "Kalau ada oknum yang masih bermain-main dan betul-betul terbukti korupsi, silakan diproses. Akan tetapi gedung yang sudah selesai tetap kami manfaatkan," katanya.

Mantan Wali Kota Blitar ini mengatakan, masalah pembangunan puskesmas merupakan temuan BPK yang masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LH P). Dia pun meminta

Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti hasil LHP BPK tersebut. "Jadi ini masuk LHP dan saya minta Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti hasil LHPitu,"ujamya.

Lebih jauh Djarot mengungkapkan, penuntasan program ini adalahkomitmen Pem-provDKI Jakarta un tukmendu-kung pelayanan kesehatan perorangan yang optimal, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dapat diselesaikan tepat waktu. "Sebagai unit layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya berharap para kepala RSUD dan puskesmas beserta jajarannya harus memiliki komitmen mewujudkan program Jakarta Sehat," ujarnya.

m y a m i n / s in d o n e ws





Original Post

Anggota DPR Menyuap Demi Ibunda

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 4
2017-10-9

Anggota DPR Menyuap Demi Ibunda

Geledah Tiga Lokasi, KPK Sita Bukti Elektronik dan Dokumen

JAKARTAAnggota Komisi Xl DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha alias Didi mengakui menyuap Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono untuk kepentingan ibunya, Marlina Moha Siahaan.

Hal tersebut diakui Didi seusai merampungkan pemeriksaan dan keluar dengan mengenakan rompi tahanan KPK di depan lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 00.56 WIB, Minggu (8/10) kemarin. "Saya berusaha semaksimal mungkin, niat saya baik, tapi mungkin cara yang belum tepat. Saya berjuang, saya berusaha maksimal demi nama seorang ibu," ungkap Didi.

Politikus muda yang pernah menduduki jabatan sekretaris DPD Partai Golkar Sulawesi Utara dan ketua KNPI Kabu-pa-tenBolaang Mongondow ini lantas meminta maaf kepada seluruh masyarakat Bolaang Mongondow dan Sulawesi Utara atas perbuatannya menyuap

hakim sekaligus Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.

Kabupaten dan provinsi tersebut merupakan daerah pemilihan Didi saat maju sebagai anggota DPR 2009-2014 dan 2014-2019. "Saya selaku pribadi dan atas nama apa yang menjadi amanah dan kepercayaan (dari masyarakat) menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya," ucap dia.

Sebelum Didi, tersangka Sudiwardono yang sudah diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Mahkamah Agung lebih dulu keluar pukul 00.40 WIB. Batdkbirubercoraklengan panjang Sudiwardono sudah berbalut rompi tahanan KPK.

Sudiwardono menolak memberikan komentar apa pun.

Aditya Anugrah Moha alias Didi adalah tersangka pemberi suap 90.000 dolar Singapura dari total komitmen fee 100.000 dolar Singapura (setara Rpl miliar) kepada tersangka penerima suap hakim sekaligus Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.

Suap berhubungan dengan pengurusan penahanan dan putusan banding di Pengadilan Tinggi Manado terkait perkara atas nama terdakwa Marlina Moha Siahaan. Perkaranya adalah korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolaang Mo-ngondowpadaAPBD 2010.

Marlina adalah ibu kandung Aditya Anugrah Moha alias Didi. Pada 19 Juli 2017, Marlina divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado dengan pidana lima tahun penjara, denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan, dan uang pengganti Rpl,25 miliar subsider dua tahun penjara.

Dari informasi yang berhasil diperoleh KORAN SINDO , selepas putusan di Pengadilan Tipikor sebenarnya Marlina pernah ditahan di Rutan Kelas II Manado hingga pekan pertama Agustus 2017. Tapi, kemudian Marlina bisa keluar dan melenggang ke Jakarta mengikuti Rapat Koordinasi Partai Golkar Sulut di The Sultan Hotel, Jakarta hingga Kamis (28/9).

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah menyatakan, selepas menjalani pemeriksaan, penyidik menahan Aditya Anugrah Moha abas Didi dan Sudiwardono di dua rutan berbeda milik KPK untuk 20 hari pertama. Pemberian suap dari Didi kepada Sudiwardono diduga untuk dua kepentingan, yaitu agar tidak lagi dilakukan penahanan terhadap terdakwa Marlina Moha Siahaan (ibu kandung Didi) dan untuk memengaruhi putusan banding.

"Dari total indikasi komitmen fee sekitar 100.000 dolar Singapura, sejumlah 20.000 dolar Singapura diperuntukan agar tidak dilakukan penahan-

an dan 80.000 dolar Singapura untuk memengaruhi putusan banding atas terdakwa Marlina Moha Siahaan. Terkait dengan tujuan memengaruhi putusan, diketahui ada informasi agar pada tingkat banding terdakwa (Marlina) dibebaskan atau dijatuhi hukuman minimal," papar dia.

Tim KPK, lanjut Febri, juga sudah menemukan dan menyita surat yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara agar terdakwa Martina tidak ditahan. Surat ini diketahui tertanggal setelah indikasi pemberian suap pertama yakni sebesar 30.000 dolar Singapura pada pertengahan Agustus 2017.

Kemarin tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di satu lokasi di Jakarta dan dua lokasi di Manado. Penggeledahan di Jakarta dilakukan di rumah dinas Didi dikompleksDPR, Kalibata. Untuk di Manado, dua tim KPK secara paralel melakukan penggeledahan secara bersamaan di Kantor Pengadilan Tinggi Manado dan ru-

mah dinas Ketua Pengadilan Manado yang ditempati Sudiwardono. Dari tiga lokasi tersebut, penyidik menyi ta barang bukti elektronik dan dokumen yang terkait dengan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Marlina Moha Siahaan dalam perkara tindak pidana korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2010. "Selain itu, juga dilakukan penyitaan CCTV dan bukti pesan hotel di lokasi indikasi suap terjadi, yaitu daerah Pacenongan, Jakarta Pusat," ungkap dia.

Selain menggeledah Kantor Pengadilan Tinggi Manado, rim penyidik KPKjuga memeriksa seorang hakim di kantor tersebut. "Kalau hakim yang diperiksa satu orang dari adhoc , Bapak Andreas, hanya dimintai keterangan," ungkap Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Siswandriyono.

Dia mengatakan, tim penyidik KPKberjumkh 27 orang menggeledah di sejumlahlokasi.

Sebanyak 12 orang di antaranya menggeledah Kantor PT Manado dan sisanya rumah dinas. Di Kantor PT Manado, tim KPK menggeledah ruang kantor Ketua PT Manado dan ruang IT. "KPKkesinihanyamenggeledah yang dibutuhkan kaitannya dengan kasus korupsi di Kabupaten Bolaang Mongondow," tandas Siswandriyono.

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK membawa berkas salinan kasus masalah tipikor. Namun, lanjut Siswandriyono, tim KPK tidak melakukan penyegelan ruangan. "Tidak ada penyegelan ruangan, kita kan kasih kesempatan, dengan baik dan koordinatif, KPK cukup santun," ujar dia.

Terkait pemberhentian ketua PT Manado, Siswandriyono mengaku belum menerima surat pemberitahuan. "Belum, sekarang kan hari libur, menurut dari Mahkamah Agung, baru besok (hari ini), itu sudah kewenangan Mahkamah Agung, bukan kita," tandas dia.

sabirlaluhw cahya sumirat





Original Post

TAK KUNJUNG BERSIH DARI KORUPSI

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2017-10-9

TAK KUNJUNG BERSIH DARI KORUPSI

BERKALI-kali Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus suap di lembaga peradilan. Kasus suap terjadi di semua level peradilan, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, hingga Mahkamah Konstitusi.

11 Februari 2016

KPK menangkap Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna. Andri menerima uang Rp 400 juta dari pengusaha Ichsan Suaidi. Diduga untuk menunda salinan putusan kasasi atas terdakwa Ichsan. Andri divonis 9 tahun penjara.

20 April 2016

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, menerima suap Rp 50juta dari seorang perantara, Dody Ariyanto Supeno. Suap ini terkait dengan pengajuan peninjauan kembali perkara perdata perusahaan swasta. Edy divonis 5,5 tahun penjara.

23 Mei 2016

KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Janner Purba, setelah menerima suap Rp 150 juta dalam penanganan perkara korupsi di RSUD Muhammad Yunus, Bengkulu. Hakim tipikor Bengkulu, Toton, juga ditangkap KPK akibat kasus yang sama.

26 Januari 2016

Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, terjerat kasus suap dalam kaitan judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK.

Patrialis diduga menerima US$ 10 ribu. Ia divonis

8 tahun penjara.

2 Agustus 2017

Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Rudi Indra Prasetya, menerima suap senilai Rp 250 juta. Suap diduga untuk menghentikan penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri

dalam perkara tindak pidana korupsi proyek

infrastruktur.

7 September 2017

Hakim Suryana dan hakim ad hoc tipikor Hanny Anggraini dari Pengadilan Negeri Bengkulu diduga terlibat jual-beli perkara. KPK menyita barang bukti sebesar Rp 40 juta.

6 Oktober 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Sudiwardono, ditangkap KPK karena menerima suap dari politikus Partai Golkar sekaligus anggota Komisi Xl DPR RI, Aditya Anugrah Moha. Suap itu berkaitan dengan perkara banding yang diajukan mantan Bupati Bolaang Mongondow, Martina Moha Siahaan, yang sekaligus merupakan ibu Aditya.EVAN/PDAT





Original Post

MA PASTIKAN PECAT HAKIM TERLIBAT SUAP

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2017-10-9

MA PASTIKAN PECAT HAKIM TERLIBAT SUAP

KPK menemukan surat dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara agar Marlina Moha tidak ditahan.

JAKARTA Mahkamah Agung memastikan akan menindak tegas Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Sudiwardono, yang menerima suap dari politikus Partai Golkar sekaligus anggota Komisi XI DPR RI, Aditya Anugrah Moha. "Sikap tegas ya dipecat, sudah ada konsepnya itu untuk pemecat-

an," kata dia kemarin. "Saya kira (surat pemecatan) besok sudah ditandatangani di hari kerja."

Jumat malam lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sudiwardono beserta Aditya dalam kaitan kasus suap putusan banding perkara dugaan tindak pidana korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara,

2010. Aditya menyuap Sudiwardono untuk bisa mempengaruhi putusan banding pada kasus yang menjerat ibunya, Marlina Moha Siahaan. Marlina adalah Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2011.

Suhadi mengatakan bahwa MA tidak akan membela, apalagi melindungi, hakim yang terlibat kasus korupsi. Karena itu, ujar dia, MA tidak akan memberikan bantuan hukum bagi Sudiwardono.

Perkara ini bermula setelah Pengadilan Negeri Manado pada 2016 memvonis Marlina 5 tahun penjara karena terlibat korupsi TPAPD 2010 senilai Rp 1,25 miliar. Selanjutnya, Aditya menyuap Sudiwardono selaku ketua majelis hakim dalam perkara banding.

KPK menangkap Aditya dan Sudiwardono di sebuah hotel di wilayah Pecenongan, Jakarta Pusat. Penyidik menyita Sin$ 52 ribu yang ditemukan di dalam kamar tempat Sudiwardono menginap, juga menyita Sin$ 11 ribu yang ditemukan di mobil Aditya. Uang tersebut merupakan bagian dari Sin$ 100 ribu atau setara dengan Rp 1 miliar yang dijanjikan Aditya.

KPK menduga uang tersebut akan dialokasikan untuk dua kepentingan terkait, yaitu mencegah penahanan Marlina

dan mempengaruhi putusan banding. "20 ribu dolar Singapura ditujukan agar tidak dilakukan penahanan dan 80 ribu dolar Singapura untuk mempengaruhi putusan banding,"kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.

Selain itu, KPK menemukan surat yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara agar Marlina Moha tidak ditahan. "Surat itu diketahui tertanggal setelah indikasi pemberian pertama terjadi pada pertengahan Agustus 2017 lalu," ujar Febri.

Juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wa jdi, menyayangkan masih maraknya kasus suap di kalangan hakim. Karena itu, ujar dia, pengawasan terhadap lembaga peradilan perlu ditingkatkan. "Jika sebagian besar rekomendasi KY tidak dijalankan MA dan selama peradilan tidak benar-benar mau berubah, kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang," katanya.

Ad ity a mengakui ba hwa per-buatannyaituuntukkepenting-an ibunya. Setelah diperiksa KPK pada dinihari kemarin, ia menyatakan meminta maaf. "Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya di dapil saya, di Sulawesi Utara, khususnya di Bolaang Raya," ujarnya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI / Danang Firmanto





Original Post

Kasus Korupsi Semakin Gems Suara Golkar

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2017-10-9

Kasus Korupsi Semakin Gems Suara Golkar

Kasus suap Aditya Anugrah Moha menambah panjang daftar kader yang terlibat korupsi.

JAKARTA-Maraknya pengurus dan kader partai yang terlibat kasus korupsi dikhawatirkan bakal memperburuk citra sekaligus membuat elektabilitas Partai Golkar semakin tergerus. Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa-Sumatera Partai Golkar, Nusron Wahid, menilai sudah waktunya Partai Golkar mengubah arah perjalanan partai. "Kami harus memotong perilaku koruptif. Jangan sampai Golkar dicitrakan sebagai partai rumahnya koruptor dan musuhnya KPK," kata dia, kemarin.

Nusron mencatat, dalam beberapa bulan terakhir, ada sembilan kader Golkar yang terseret kasus rasu-ah. Kondisi itu, menurut Nusron, berdampak sig-

nifikan pada kepercayaan rakyat terhadap Golkar. Dampaknya, "Secara pasti akan menggerus elektabilitas partai," ujarnya.

Jumat lalu, KPK menangkap politikus Partai Golkar sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Aditya Anugrah Moha. Ia menjadi tersangka kasus dugaan suap putusan banding perkara dugaan tindak pidana korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow di

Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Kasus Aditya menambah panjang daftar kader Golkar yang terlibat rasuah.

Sebelumnya, sejumlah kader partai berlambang pohon beringin itu juga dicokok KPK. Mereka antara lain Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar Fahd El Fouz Arafiq, Wali Kota Tegal Siti Mashita, anggota DPR Markus Nan, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen, dan Bupati

Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto juga sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Namun hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan gugatan Setya dan melepaskannya dari status tersangka. Meski begitu, KPK menyatakan tetap melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP.

Nusron menyatakan bakal mengajak para peng-

urus DPP Partai Golkar untuk bersikap pro-pem-berantasan korupsi, yaitu melalui evaluasi terhadap keberadaan Panitia Angket KPK. Ia menyebutkan tak ada logika simetris antara keberadaan Panitia dan pemberantasan korupsi. Melihat metode kerjanya, knta dia, persepsi publik meyakini justru Panitia Angket bertolak belakang dengan pemberantasan korupsi.

Kondisi terpuruknya elektabilitas partai itu juga diakui Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Roem Kono. "Fakta menunjukkan adanya survei, kami memang turun," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Meski begitu, Roem yakin partainya bisa segera bangkit. Caranya dengan menggerakkan kader di eksekutif maupun legislatif untuk turun ke daerah-daerah. Menurut dia, dengan meningkatkan sosialisasi partai di daerah, elektabilitas Golkar bisa kembali terdongkrak.

Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirajudin Abbas, mengatakan Golkar tidak bisa terus

membiarkan kadernya terlibat korupsi yang semakin menambah sentimen negatif publik."Ini soal problem defisit kredibilitas, cenderung semakin memburuk," kata dia.

Danang Firmanto





Original Post

Bukti Baru dari FBI

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-10-9

Bukti Baru dari FBI

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah selayaknya memaksimalkan kerja sama dengan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat, FBI. Dari lembaga investigasi di Negeri Abang Sam itu, KPK bisa mengantongi setumpuk bukti baru kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Kerja sama dengan penegak hukum negara lain dibenarkan oleh Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Di situ tertulis, KPK berwenang meminta bantuan Interpol atau instansi negara lain untuk mencari, menangkap, serta menyita barang bukti di luar negeri. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang juga mengizinkan kerja sama pertukaran informasi.

Koordinasi dengan FBI diharapkan membuka jalan bagi komisi antirasuah itu untuk segera menuntaskan kasus megakorupsi e-KTP. Salah satu bukti baru yang diperoleh KPK adalah catatan pembelian arloji mewah Rp 1,82 miliar dari sebuah butik di Beverly Hills, California. Agen khusus FBI, Jonathan E. Holden, melaporkan bahwa ada aliran dana US$ 13 juta atau setara dengan Rp 175 miliar dari pemerintah Indonesia ke rekening Johannes Marliem pada Juli 2011 hingga Maret 2014. Direktur Utama Biomorf Lone LLC itu kemudian memakai uang tersebut untuk membeli rumah, mobil, juga jam tangan mewah.

Sebagian laporan ini terungkap dalam sidang permohonan penyitaan aset Marliem di pengadilan Minnesota, Amerika Serikat, akhir September lalu. Laporan FBI menyebutkan, Marliem diduga menyerahkan jam tangan merek Richard Mille itu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang dekat dengan Setya.

Fakta persidangan itu mempertegas dugaan keterlibatan Setya dalam kasus e-KTP. Bukan cuma itu, dokumen di Minnesota menyebutkan Marliem menyimpan rekaman percakapan yang mengindikasikan aliran dana ke Setya Novanto.

KPK bisa menggunakan laporan FBI tersebut sebagai amunisi baru. Temuan tersebut melengkapi data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diminta komisi antirasuah menelusuri dugaan pencucian uang hasil korupsi e-KTP ke luar negeri. Lembaga ini menemukan ada transaksi mencurigakan di negara suaka pajak bernilai puluhan juta dolar Amerika Serikat yang dialirkan kepada orang-orang dekat Setya.

Jika sejumlah bukti baru ini kuat, KPK tak perlu ragu untuk segera menetapkan kembali Setya sebagai tersangka. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, KPK tetap boleh menerbitkan surat perintah penyidikan baru dan menetapkan ulang Setya sebagai tersangka. Syaratnya, mereka memiliki dua alat bukti baru yang sah.

Penyidik komisi antirasuah harus menindaklanjuti fakta persidangan di Minnesota, bekerja sama dengan FBI. Sudah sepantasnya mereka yang terindikasi menikmati kucuran dana korupsi proyek e-KTP mendapat hukuman setimpal.

REDAKSI





Original Post

Menuntut Konsistensi MA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2017-10-9

Menuntut Konsistensi MA

UNTUK kesekian kalinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terduga pelaku tindak pidana koruptor. Terakhir yang terkena sasaran OTT ialah Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha.

Dalam OTT, Jumat (6/10), petugas KPK menangkap tangan Sudiwardono dan Aditya di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Sudiwardono diduga kuat menerima suap dari Aditya untuk memengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa Kabupaten Bolaang Mongondow.

KPK yang melakukan OTT menemukan uang S$30 ribu dalam amplop putih dan S$23 ribu dalam amplop cokelat di kamar Sudiwardono.

Kita seperti kehabisan rasa terkejut ketika KPK menyebut uang dalam amplop cokelat itu diduga merupakan uang dari sisa pemberian sebelumnya. Apalagi dipaparkan kemudian oleh KPK bahwa uang itu merupakan bagian dari total commitment fee S$100 ribu atau setara Rpl miliar.

Fakta-fakta yang terpampang bersama terjaringnya seorang ketua hakim pengadilan tinggi dan seorang politikus itu terlalu telanjang untuk dinegasikan. Apalagi Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang membawahkan Sudiwardono telah memberhentikan hakim senior tersebut.

Pelajaran penting dari OTT KPK itu ialah betapa tingkat kesulitan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini semakin hari semakin

bertambah. Akal sehat kita terlalu sulit untuk menerima kenyataan bagaimana mungkin seorang ketua pengadilan tinggi dapat tertangkap tangan menerima suap terkait dengan pengurusan perkara.

Itulah fakta yang ironisnya terus-menerus terjadi. Tidak terhitung sudah pejabat negara yang terke- 0UTA na OTT. Yang menyedihkan ialah penyakit korupsi itu telah lama menjangkau gawang terakhir dari penegakan hukum, yakni para hakim. Dari kasus terakhir ia bahkan ketua pengadilan tinggi.

Tugas utama untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, oleh sebagian hakim, agaknya telah berubah menjadi urusan jual beli perkara belaka. Bak pasar, ada tawar-menawar dalam perdagangan hukum.

Kita berharap gejala semacam itu bukan fenomena gunung es. Artinya, hakim nakal yang terkena OTT hanyalah sekelompok kecil dari seluruh populasi pejabat negara. Selebihnya ialah hakim baik, hakim yang mampu menjaga integritas.

Dalam konteks ini, MA harus berperan. Melalui Maklumat Nomor 1/2017 per 11 September 2017, MA mengatur jika ditemukan bukti pengawasan dan pembinaan hakim tidak dilaksanakan berkala dan berkesinambungan, MA akan memberhentikan pemimpin MA atau pemimpin badan peradilan di bawahnya.

Kasus Sudiwardono jelas ujian bagi MA. Jika MA konsisten, Ketua MA Hatta Ali harus diberhentikan. Hatta Ali mengatakan bila ada OTT lagi, ia akan undur diri. Pertanyaannya, akankah MA konsisten dengan aturan yang dibuat sendiri? Itu yang kita tunggu.

REDAKSI





Original Post

Sudiwardono Sembunyikan LHKPN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2017-10-9

Sudiwardono Sembunyikan LHKPN

Sudiwardono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Wakil Ketua PT Jayapura, dan Wakil Ketua PT Manado.

Nur Aivanni

aivonni@mediaindonesia.com

KETUA Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono yang ditangkap KPK Jumat (6/10) malam ternyata tidak pernah membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Berdasarkan laman acch.kpk. go.id, tidak ada LHKPN atas nama Sudiwardono yang pernah diserahkan kepada KPK. Padahal, Sudiwardono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, dan

terakhir Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, seorang pejabat harus menyerahkan LHKPN.

Aturan lain ialah Keputusan KPK Nomor KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

dan Surat Edaran Nomor SE/03/M. PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ada sejumlah kewajiban bagi para penyelenggara negara, yaitu (1) bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat; (2) melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun; (3) mengumumkan harta kekayaannya.

Penyelengara negara yang wajib menyerahkan LHKPN adalah (1) pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, (2) pejabat negara pada lembaga tinggi negara, (3) menteri, (4) gubernur, (5) hakim, (6) pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (7) direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya sesuai pada BUMN dan BUMD, (8) pim-

pinan Bank Indonesia.

Sanksi bagi mereka yang tidak menyerahkan LHKPN tertuang dan diatur Pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1-999, yaitu pengenaan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, nilai harta kekayaan anggota Komisi XI DPR dari F-Golkar Aditya Anugrah Moha berdasarkan pelaporan 30 November 2014 sebesar Rp3,289 miliar.

Harta itu terdiri atas harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rpl,585 miliar yang berada di 8 lokasi di Kota Kotamobagu dan 2 lokasi di Kabupaten Minahasa.

Alat transportasi senilai Rp879,5 juta yang terdiri atas mobil merek Suzuki APV, motor merek Suzuki Satria, mobil merek Honda Accord dan mobil Honda CRV.

Aditya juga tercatat memiliki usaha PT Radio Suara Monompia senilai Rp200 juta, logam mulia dan benda bergerak lain sejumlah Rpl27 juta, surat berharga senilai Rp200 juta, serta giro setara kas lain sejumlah Rp898,03 juta.

Minta keterangan

Untuk menindaklanjuti kasus ini, MA akan meminta keterangan dari Dirjen Badan Peradilan Umum Herri Swantoro apakah selaku atasan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan.

"Senin (9/10), kami akan meminta keterangan langsung dari Dirjen Badan Peradilan Umum terkait materi pembinaan dan pengawasan yang diberikan kepada Ketua PT Sulawesi Utara," kata Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto, Sabtu (8/10).

(Gol/Dro/Ant/P-2)





Original Post

Novanto bakal Absen di Tipikor

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-10-9

Novanto bakal Absen di Tipikor

KONDISI kesehatan yang belum benar-benar fit membuat Setya Novanto tampaknya berhalangan hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (9/10) ini. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu akan menjalani sidang sebagai saksi bagi Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk eletronik (KTP-E).

Pernyataan tersebut diutarakan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi. Menurutnya, sang klien masih harus menjalani rawat jalan seusai diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta, (2/10).

"Saya belum tahu (bisa hadir apa tidak), tapi kesehatan beliau masih belum pulih, masih rawat jalan," ujar Fredrich, Sabtu (7/10).

Karena kondisi Novanto yang disebut masih sakit tersebut, Fredrich menyebut kliennya kemungkinan besar tidak akan memenuhi panggilan Tipikor. Terlebih, Novanto juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit pada Senin (9/10).

"Beliau dalam keadaan lemah dan hari Senin beliau harus cek ulang," tandasnya.

Novanto masak ke RS Premier Jatinegara pada Senin 18 September untuk menjalani serangkaian perawatan atas sederet penyakit yang dideritanya, antara lain vertigo, gula darah, hingga jantung. Bahkan, salah satu fotonya ketika masih di kamar perawatan sempat beredar luas di media massa.

Selama Novanto dirawat di rumah sakit, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lewat hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan olehnya. Atas keputusan tersebut, status tersangka korupsi KTP-E yang sebelumnya disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) otomatis gugur.

Meskipun demikian, hal-hal lain di luar penetapannya sebagai tersangka tetap sah. Salah satunya ialah pencekalan ke luar negeri oleh KPK yang sejatinya berakhir pada 10 Oktober besok, namun KPK berencana memperpanjang masa berlakunya.

Novanto pun masih harus menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tersebut, salah satunya untuk Andi Narogong. KPK pun saat ini masih mengusut tersangka lainnya dalam kasus KTP-E, yakni anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nan dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sugihardjo.

(Nov/P-5)





Original Post

Anggota DPR

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-10-9

Anggota DPR

Komisi Xl dan Fraksi Partai Golkar Adya Moha (kedua kananl berjalan keluar menggunakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK. Jakarta, Ahad 18/101 dini hari. KPK melakukan penahanan usai operasi tangkap tangan (OTT! terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sua.vardono dan Anggota DPR Komisi Xl dan Fraksi Partai Golkar Aditya Moha atas kasus dugaan suap hakim untuk mengamankan putusan banding Marlina Moha yang merupakan ibu dari Aditya Moha

ROSA PANGGABEAN/ANTARA





Original Post

Komisi Yudisial Dinilai Tumpul

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-10-9

Komisi Yudisial Dinilai Tumpul

JAKARTA - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berpendapat Komisi Yudisial (KY) saat ini tumpul karena sudah dipreteli kewenangannya. Pendapat ini menyusul kian banyak hakim peradilan yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, termasuk hakim Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi

Utara.

"Tapi sekarang KY tumpul karena sudah dipreteli kewenangannya, apa siTi tugas KY itu? Hanya yang jelas menyeleksi calon hakim agung kalau ada kekosongan jabatan," kata Mahfud pada Republika, Ahad (8/10).

Lebih lanjut Mahfud juga menilai, sebenarnya terlalu mahal urusan seleksi calon hakim agung harus di-

lakukan sebuah lembaga negara, terlebih dengan pembiayaan yang mahal. Sebab, kata Mahfud, KY diarahkan menjadi lembaga yang terus dipreteli kewenangannya sampai habis. "Nah kalau (menurut) saya mau diapakan keadaan seperti sekarang? Ya KPK mari dukung sama-sama untuk terus tangkap tangan, tidak ada lagi yang bisa memberi dorongan lembaga penegak agar hukum be-

rlaku tegak," kata dia.

Padahal, kata Mahfud, korupsi saat ini semakin brutal. Dia mengatakan, diperlukan dukungan lebih bagi KPK, termasuk fasilitas dari negara. Mahfud mendukung upaya OTT yang semakin diperbanyak. Kewenangan untuk KPK melakukan OTT harus difasilitasi negara.

"Seperti peralatan penyadapan diberi lebih canggih dan sudah tidak

dikontroversikan," kata Mahfud.

Mantan menteri hukum dan perundang-undangan itu mengatakan, sudah tidak perlu lagi diperdebatkan soal penyadapan melanggar urusan HAM. Sebab, negara harus melindungi HAM yang lebih besar. Kalau ter- lahi mempersoalkan KPK melakukan tindakan penyadapan, kata dia, akibatnya seperti saat ini, koruptor

merajalela.

ed agus raharjo / SANTI SOPIA





Original Post

KPK Temukan Surat Penangguhan

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-10-9

KPK Temukan Surat Penangguhan

MA diminta meninjau kembali prinsip dan aturan pengawasan hakim.

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, tim penyidik KPK telah menemukan surat penangguhan penahanan Marlina Moha, ibu tersangka Aditya Anugrah Moha. Surat penangguhan penahanan tersebut diterbitkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara setelah ada indikasi suap pertama pada pertengahan Agustus 2017.

"Surat itu diketahui tertanggal setelah indikasi pemberian pertama terjadi pada pertengahan Agustus 2017 lalu terkait dengan tujuan mempengaruhi putusan, diketahui ada informasi agar pada tingkat banding terdakwa (Marlina Moha Siahaan) dibebaskan atau dijatuhi hukuman minimal," kata Febri, Ahad (8/10).

KPK telah menangkap tangan politikus Golkar Aditya bersama hakim Sudiwardono dalam dugaan pemberian suap. Pemberian suap diduga untuk memengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa (TPA-PD) Kabupaten Boolang Mongondow. Sudiwardono merupakan ketua majelis hakim dalam kasus itu sedangkan terdakwanya adalah Marlina Moha Siahaan yang merupakan mantan bupati Boolang Mongondow periode 2006-2011.

Febri mengatakan, kedua tersangka resmi ditahan KPK sejak Ahad (8/10) dini hari tadi. Aditya menjadi penghuni di rutan baru milik KPK. Sementara Sudiwardono akan menghuni Rutan kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang berada di Pomdam Jaya Guntur.

"Keduanya ditahan selama 20 hari pertama mulai hari ini. Tersangka AAM (Aditya) ditahan di Rutan kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK dan

SDW (Sudiwardono) di Rutan kelas 1 JakartaTimur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur," ujar Febri.

Berdasarkan penelusuran Republika dari aceh.kpk.go.id pada Ahad (8/10), total harta kekayaan terakhir yang dilaporkan anggota DPR RI komisi XI DPR Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha terjadi pada 30 November 2014. Dalam laporan itu harta Aditya sebanyak Rp 3,28 miliar. Sebe-lumnya pada 1 Maret 2014 harta kekayaan Aditya yang dilaporkan sebanyak Rp 2,1 miliar. Jadi, dalam rentang delapan bulan harta kekayaan Aditya naik lebih dari Rp 1 miliar.

Harta yang dimiliki oleh Aditya terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Untuk harta tidak bergerak Aditya diketahui memiliki sembilan aset tanah dan satu bangunan seluas 753 meter persegi di Kotambagu dan Minahasa. Sementara untuk harta bergerak yang dimiliki Aditya berupa mobil berjumlah tiga unit, di antaranya Suzuki APV tahun 2006, Honda Accord, dan Honda CR-V serta satu unit sepeda motor Satria FU.

Selain itu, Aditya juga memiliki usaha lain berupa PT Radio Suara Mo-nompia dengan aset sebesar Rp 200 juta. Total dari harta bergerak yang dimiliki Aditya sebesar Rp 879,5 juta.

Harta bergerak lainnya yang dimiliki Aditya adalah logam mulia dan harta bergerak lainnya dengan total Rp 127 juta. Ada pula surat berharga senilai Rp 200 juta dan harta berupa giro dan setara kas lainnya sebanyak Rp 898 juta dalam LKHPN-nya, Aditya diketahui memiliki hutang dalam bentuk pinjaman uang sebanyak Rp 600 juta.

Aditya yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi XI ini meminta maaf kepada masyarakat Sulawesi Utara atas tindakan suap terhadap hakim Pengadilan Tinggi (PT) Manado. Dia mengaku apa yang dilakukannya dengan mencoba memberi suap kepada hakim untuk menolong sang ibu, Marlina Moha Siahaan. Marlina merupakan mantan bupati Boolang Mongondow periode 2006-2011. Dia terjerat kasus korupsi TP-APD Kabupaten Boolang Mongondow.

"Saya selaku pribadi dan tentu atas

ROSA PAKGSABEAW ANTARA

nama apa yang menjadi apa yang menjadi amanah dan kepercayaan me-nyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat dan tentunya teristimewa di dapil saya sulut khususnya di Bolaang Raya," kata Aditya.

Aditya mengaku salah dengan apa yang dilakukannya. Dia mengaku hanya berusaha maksimal untuk menolong sang ibu agar bebas dari jeratan hukum. "Yang kedua adalah saya berusaha semaksimal mungkin, niat saya baik tapi mungkin cara yang belum terlalu tepat. Sehingga saya sering saya katakan, saya berjuang, saya berusaha maksimal demi nama seorang ibu," kata dia.

Pengawasan

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, Mahkamah Agung (MA) perlu kembali meninjau prinsip dan aturan pengawasan kepada para

hakim. Hal ini menyusul ditangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono akibat dugaan menerima suap dari anggota DPR, Aditya Anugrah Moha, terkait penanganan perkara banding di PT Sulut.

"Saya kira MA perlu meninjau kembali prinsip dan aturan pengawasannya. Selama ini Aran MA lebih menekankan pengawasan internalnya saja," ujar Arsul saat dihubungi pada Ahad (8/10).

Padahal, kata Arsul, badan pengawasan internal MA memiliki keterbatasan baik dari sisi jumlah personel maupun anggarannya.

Karena itu, ia menilai, sudah saatnya MA bekerja sama dalam cakupan yang lebih luas dengan lembaga lain utama Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tegasnya MA perlu buka pintu dan mempersilakan kedua lembaga

eksternal ini untuk lebih intensif melakukan pengawasan, sehingga MA bisa lebih fokus pada pembinaan profesionalitas dan kemampuan teknis hakim, ujar Arsul.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar menyayangkan tertangkapnya kembali seorang hakim karena kasus korupsi. Aradila menilai, harus ada komitmen dari MA untuk melakukan pembenahan menyeluruh agar kasus serupa tak terulang.

Dia mengatakan, perlu ada evaluasi terhadap peta kerawanan korupsi oleh Mahkamah Agung sebagai badan pengawas kehakiman. Selama ini, kata dia, MA terkesan membiarkan hal ini terus terulang. "Perlu ada evaluasi terhadap peta kerawanan potensi korupsi dan melibatkan Komisi Yudisial serta KPK untuk mendorong agenda pembenahan," katanya.

ed agus raharjo / DIAN FATH RISALAH FAUZIAH MURSID





Original Post

Tanggungjawab Berjenjang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 14
2017-10-9

Tanggungjawab Berjenjang

PODIUM

KETUA MA didesak undur. Jawabnya, Saya mundur jika terjadi lagi. Apa yang terjadi lagi? Ketua pengadilan tinggi tertangkap korupsi.

Berita itu merupakan tanggapan atas tertangkap tangannya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono. Seorang hakim agung, Gayus Lumbuun, menyuarakan pendapatnya agar Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dengan sukarela mengundurkan diri. Apa jawab sang ketua? Jawabnya, apakah bisa perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada orang lain? Dalam napas yang sama, katanya, "Saya tidak perlu diminta mundur. Saya janji jika terjadi lagi pada pimpinan tingkat banding, saya mundur."

Asal muasal Gayus Lumbuun ialah politikus. Ia anggota DPR, yang kemudian menjadi hakim agung. Meminta Ketua MA mundur lebih merupakan ekspresi politikus ketimbang ekspresi hakim agung. Karena itu, suara Gayus Lumbuun itu, terus terang, maaf, di telinga saya, tidak berbobot lebih.

Alkisah, bulan lalu, Ketua MA mengeluarkan maklumat. Isinya MA akan memberhentikan pemimpin MA atau pemimpin badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya bila ditemukan bukti proses pengawasan dan pembinaan tidak dilakukan berkala dan berkesinambungan. Maklumat itu terbit 11 September 2017. Namun, belum sebulan, 6 Oktober 2017, ketua pengadilan tinggi tertangkap tangan KPK. Siapakah atasannya secara berjenjang yang bertanggung jawab? Kata Gayus Lumbuun, atasan itu ialah Ketua MA. Kata juru bicara MA Suhadi, atasan langsung ketua pengadilan tinggi ialah Dirjen Peradilan Umum.

Begitulah, siapa atasan yang bertanggung jawab berjenjang merupakan perkara besar dalam hal terjadi yang busuk-busuk. Sebaliknya, dalam hal terjadi yang bagus-bagus, berlapis-lapis yang mengaku karena jerih payahnya. Adakah yang baru dalam perkara itu? Tidak.

Karena itu, dari perspektif moral baiklah bangsa ini sejenak keluar dari urusan mencari kambing hitam siapa yang bertanggung jawab secara berjenjang. Adagium bahwa tidak ada kelompok kerja yang buruk, yang ada hanya pemimpin yang buruk, terlalu benar untuk ditampik. Dalam hal pengadilan, adakah kelompok kerja yang bernama majelis hakim yang bersih, tapi ketua pengadilannya kotor? Sebaliknya, ketua pengadilannya bersih, tapi majelis hakimnya kotor? Atau semuanya sama-sama kotor?

Sesungguhnya tidak banyak keraguan mengenai berlangsungnya jual beli keadilan di pengadilan. Hal itu ditengarai terjadi di bawah (pengadilan negeri), di tengah (pengadilan tinggi), dan di puncak (mahkamah agung). Tidak banyak keraguan, tapi sedikit pembuktian dan penindakan. Salah satu prestasi KPK ialah terungkapnya jual beli keadilan yang telah lama tersembunyi itu melalui OTT, yang inheren di dalam operasi itu melekat pembuktian sekaligus penindakan. Maklumat Ketua MA sudah pasti bukan ancaman yang efektif, apalagi dalam sebulan mampu mengubah hakim yang kotor menjadi bersih di semua jenjang badan peradilan. Buanglah jauh-jauh harapan kosong itu, termasuk bila Gayus Lumbuun yang menjadi Ketua MA.

Manakah lebih kuat maklumat atau undang-undang? Itu pertanyaan menggelikan. Apakah hakim tahu ada undang-undang korupsi? Itu pertanyaan tolol. Sudah pasti tahu, tetapi memilih pura-pura tidak tahu. Sampai ketahuan.

Yang rontok di tangan hakim ialah fungsi hukum, menunjukkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jual beli keadilan terjadi karena batas-batas boleh dan tidak boleh itu rontok. Semua boleh dilakukan. Karena itu, mencegah jual beli keadilan dengan cara mengejar tanggung jawab secara berjenjang, cuma manis dalam maklumat.

Maklumat Ketua MA itu malah memperkuat fakta, bahwa pujian diberikan kepada undang-undangnya, bukan kepada manusianya (hakimnya, ketuanya), bukan pula kepada lembaganya (pengadilannya), baik di dalam dirinya sendiri ataupun berjenjang. Saya sendiri menilai tanggung jawab berjenjang di lingkup badan peradilan sebetulnya aneh. Bukankah dalam putusan hakim, tiap jenjang badan peradilan punya tanggung jawabnya sendiri?

Hakim kiranya orang yang memelihara hukum dan menegakkan keadilan antara lain dengan cara memelihara jiwanya. Terlepas dari perbuatan pidana tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada orang lain, apakah tanggung jawab memelihara jiwa itu dapat berjenjang?

Jika saja malu itu berjenjang, tanggungjawab berjenjang, korupsi tidak terjadi di atas karena amat besar malunya.

Redaksi





Original Post

Tertangkap Tangan, Percobaan, Penjebakan, dan Analogi

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 11
2017-10-9

Tertangkap Tangan, Percobaan, Penjebakan, dan Analogi

Harian inipada5Oktober 2017 menerbitkan artikel Prof Romli Atma-samita dengan judul "Apakah OTT KPK Legal atau Ilegal" sebagai tanggapan atas artikel saya sehari sebelumnya dengan judul "Legalitas OTT KPK". Tulisan berikut ini membahas 4 isu yang diperdebatkan antara Prof Romli dan saya.

Pertama, perihal tertangkap tangan. Tertangkap tangan di-defenisikan dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP. Berdasarkan pasal tersebut, ada empat keadaan yang memungkinkan seseorang dikatakan tertangkap tangan. 1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedangmelakukan tindak pidana. Dalam keadaan jika orang yang tertangkap tangan telah memenuhi semua unsur delik, maka delik itu telah selesai (vooltoide delic). Jika seseorang yang tertangkap tangan belum memenuhi semua unsur delik, hakikatnya masih dalam delik percobaan. 2. Tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Dalam keadaan ini, jika delik dirumuskan secara formil, tindak pidana itu vooltoide delic. Akan tetapi jika delik dirumuskan secara materiil, sangat mungkin terjadi percobaan sdesai(iwtoidepoging).Artinya akibat yang disyaratkan suatu rumusan delik belum terjadi.

3. Tertangkapnya seseorang sesaat kemudian setelah diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Dalam keadaan ini, penjelasannya sama dengan keadaan per-tama sebagaimana telah diutarakan. 4. Tertangkapnya seseorang sesaat kemudian pada orang yang melalaikan tindak pidana, ditemukan benda yang didugakeras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Dalam keadaan keempat ini penjelasannya sama dengan keadaan kedua sebagaimana telah diulas. Berdasarkan keempat keadaan tersebut dalam hal tertangkap tangan, sangatlah mungkin seseorang tertangkap tidakditempatkejadianperkara. Ilustrasinya beberapa orang merampok bank. Seketika setelah keluar dari bank kemudian dikejar polisi dan tertangkap, maka beberapa orang tersebut dikatakan tertangkap tangan sesuai dengan keadaan kedua di

atas. Di sini polisi menangkap beberapa orang tersebut bukan pada locus delicti dan tidak sedang melakukan tindakpidana.

Kedua, perihal percobaan. Pasal 53 KUHP menyatakan, "Mencoba melakukan kejahatan dipidana,jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. " Percobaan adalah delik yang tidak sempurna dalam pemenuhan unsur-unsurnya. Permulaan pelaksanaan secara subjektif didasarkan pada postulat, voluntas reputabitur pro facto yang berarti niat sama artinya dengan fakta yang ada. Adapun secara objektif, permulaan pelaksanaan mendekati delik yang dituju. Hal terpenting dart percobaan adalah tidak selesainya permulaan pelaksanaan, bukan semata-mata disebabkan ke-hendaksendiri.

OTT KPK didahului penyadapan yang selanjutnya diikuti pengintaian. Saat calon tersangka beraksi, KPK kemudian melakukan penangkapan. Per definisi tertangkap tangan di atas, sangat terang-benderang OTT KPKsamadengan salah satu keadaan tertangkap tangan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP. Jika uang atau barang yang menjadi objek suap belum berada pada tangan yang dituju, delik itu belum selesai. Orang yang tertangkap tangan, tetapi belum memenuhi semua unsur, dalam teori hukum pidana dinamakan percobaan. Sebab tidak selesainya permulaan pelaksanaan bukan karena kehendak sendiri, tetapi terhenti karena ditangkap KPK. Pasal 15 UU Tipikor, percobaan sama dengan delik selesai. Berdasarkan keadaan tertangkap tangan dihubungkan dengan percobaan, amat sangat mungkin pejabat publik yang tertangkap tidak berada di tempat kejadian perkara dan tidak sedang melakukan tindakpidana.

Ketiga, perihal penjebakan. Prof Romli dalam artikelnya menyatakan OTT KPK adalah penjebakan dan tanpa kewenangan didasarkan pada argumentasi (1) kaOsus yang me-

nimpa Khariansyah dan Probosutejoyangtelahmenemui pimpinan KPK terlebih dulu, kemudian KPK melakukan OTT; (2) kewenangan penyadapan pasca-putusan MKharus diatur dalam undang-undangdan tidak cukup dengan SOP KPK; (3) pengintaian tidak diatur dalam UU sehingga ilegal; (4) OTT KPK dilakukan pada saat penyelidikan; (5) penetapan tersangka dilakukan saat penyelidikan, padahal hasil penyelidikan harus dilaporkan paling lambat 7 hari

Terhadap berbagai argumentasi Prof Romli, tanggapan saya sebagai berikut. Pertama, dalam kasus Khariansyah dan Probosutejo, saya sepakat bahwa itu adalah penjebakan dan bukan tertangkap tangan. Kedua, Prof Romli menggunakan logika pars pro toto yangberartisebagi-an untuk semua. Artinya kasus yang menimpa Khariansyah dan Probosutejo digeneralisasi berlaku pula untuk semua OTT KPK dalam kasus-kasus yang lain. Analisis hukum tidaklah boleh berdasarkan logika pars pro toto atau kebalikannya totem pro parte, tetapi harus berdasarkan realitas fakta yang ada.

Mahkamah Agung Amerika padal932dalamkasusSorre2svs US, 287 U.S 435 mendefinisikan sebagai berikut "Entrapment is theconceptionandplanningofan offence by an officer, and his procurement of its commission by one who would not have perpetrated it except for the trickery, persuasion orfraudoftheOffice. "Mahkamah kemudian menegaskan bahwa sesuatu dianggap penjebakan bila adanya tindakan aktif dari penyidik untuk membuat seseorang melakukan kejahatan. Richard G Singer dan Prof John Q la Fond dalam Criminal Law menyatakan bahwa penjebakan harus ada dua pendekatan. Pendekatan subjektif berarti harus ada ajakan dari penegak hukum agar seseorang melakukan tindakpidana. Adapun pendekatan objektif berarti ajakan tersebut meliputi pemberian informasi suatu tindak pidana seakan-akan bukan tindak pidana dan

jaminan bahwa tindak pidana tersebut akan ditanggung pe-tugasyangmenyamar. Pertanyaan lebih lanjut, selain kasus Khariansyah dan Probosutejo, adakah tindakan OTT KPKyang meliputi pendekatan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam penjebakan?

Ketiga, putusan MK tidak membatalkan kewenangan penyadapan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UU KPK dan boleh dilakukan pada tahap penyelidikan.

Keempat, pengintaian memang tidak diatur dalam UU, tetapi apakah sesuatu yang tidak diatur secara mutatis mutandis dilarang atau ilegal? Terkait dengan pengintaian, harap diingat bahwa penegakhukum yangme-lakukan penyelidikan/penyidik-an pada hakikatnya juga melaksanakan fungsi intelijen dalam penanganan suatu kasus. Oleh sebab itu dalam institusi kejaksaan maupun Polri ada bagian intelijen. Demikian pula dengan KPK yang memasukkan bagian intelijen ke dalam monitoring. Artinya pengintaian adalah hal yang wajar dilakukan dalampro-ses penyelidikan/penyidikan.

Kelima, meskipun ada perbedaan terminologi penyelidikan dan penyidikan, dalam penegakan hukum tidak ada sekat yang tegas antara kedua tindakan tersebut. Oleh karena itu dalam RUU KUHAP, sudah tidak ada lagi terminologi penyelidikan dalam proses perkara pidana. Tidak selamanya proses terhadap suatu tindak pidana dimulai dengan penyelidikan. Adakalanya pada waktu melakukan penyelidikan, di saat

yang sama juga dilakukan penyidikan, terlebih dalam hal tertangkap tangan. Dalam OTT, KPK tidak serta- merta menetapkan tersangka, tetapi selalu dilakukan investigasi terhadap mereka yang ditangkap, baru kemudian ditetapkan sebagai tersangka. OTT KPK tidak melanggar ketentuan UU yang menyatakan hasil penyelidikan harus dilaporkan paling lambat 7 hari karena yang diatur adalah batasan maksimal sehingga satu atau dua jam setelah penyelidikan, hasilnya dilaporkan, kemudian status perkara dinaikkan ke tingkat penyidikan dan tersangka ditetapkan berdasarkan bukti yang sudah terang-benderang. Dengan demikian OTT KPK memiliki legalitas dan bukanlah perbuatan melawan hukum.

Keempat, terkait dengan analogi. Prof Romli dalam artikelnya masih saja menyebut bahwa saya menganalogikan hasil OTT dengan percobaan Pasal 53. Terhadap pernyataan tersebut, perlu saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, analogi adalah perbuatan yang menjadi persoalan tidak bisa dimasukkan ke dalamaturanyangada.Selanjut-nya perbuatan itu menurut pandangan hakim seharusnya dijadikan perbuatan pidana pula. Karena termasuk intinya aturan yang ada, maka perbuatan tadi lalu dapat dikenai aturan yang ada dengan menggunakan analogi. Per definisi tersebut, menghubungkan antara tertangkap tangan dan percobaan bukanlah bentuk analogi, melainkan penjelasan keadaan tertangkap tangan dihubungkan dengan delik percobaan.

Kedua, salah satu makna asas legalitas adalah nullum crimen, nula peone sine lege stricta. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undangyangketat. Berdasarkan postulat ini, analogi dilarang. Ketiga, larangan analogi hanyalah sebatas analogi yang menimbulkan perbuatan pidana baru (rechtsanalogie) dan bukan analogi dalam rangka menjelaskan undang-undang (gesetze

analogie). Keempat, KUHP Belanda, demikian pula KUHP Indonesia, tidak mencantumkan larangan analogi secara expressive verhis. Dalam WetboekvanStrafrecht terbitan 2011, dalam Bab I dengan judul Omvang van de werking van de strafwet yang terdiri atas 8 Pasal-termasuk asas legalitas dalam Pasal 1-, tidak ada satu pun larangan tentang analogi. Dalamkonteks KUH P Indonesia, larangan analogi ini secara tegas baru akan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) RUU KUHP.

Keempat, perihal tafsir ekstensif dan bukan analogi dihubungkan dengan kasus pencurian. Sayangnya buku Prof Moeljatno yang dirujuk Prof Romli tidak mengutip secara utuh putusan Hooge Raad 23 Mei 1921. Kalau saja kita membaca literatur aslinya, pemahaman mengenai suatu permasalahan menjadi utuh dan tidak secara parsial. Putusan Hooge Raad 23 Mei 1921 tidak hanya menggunakan interpretasi ekstensif, tetapi juga menggunakan gesetze analogie.

Seorang dokter gigi di Den Haag kurang lebih sebulan mengambil listrik tanpa izin dari tetangganya untuk menjalankan praktik di rumahnya. Dokter gigi kemudian dilaporkan ke polisi karena pencurian. Putusan Pengadilan Negeri Den Haag 3 November 1920 dan Putusan Pengadilan Tinggi Den Haag 26 Januari 1921 menjatuhkan vonis bebas terhadap dokter gigi. Perkara tersebut kemudian dikasasi ke Hooge Raad. Dalam pertimbangan dan putusannya yang berjudul "Electriche energie is een goed, vatbaarvoorwegneming", secara kasatmata terlihat bahwa menyangkut pengertian barang, Hooge Raad melakukan penafsiran ekstensif dengan menyatakan bahwa sebuah barang dapat berupa barang berwujud atau barang tidak berwujud dan energi listrik di tafsirkan sebagai barang tidak berwujud. Adapun terhadap kata "mengambil", Hooge Raad menganalogikan inschakelen (perbuatan menaikkan dan menurunkan saklar se hingga aliran listrik bisa berpindah) dipersamakan dengan wegneemtataumengambil (lihat Burgersdijk en van Bemmelen, 1955,halaman311-314).

EDDY OS HIARIEJ





Original Post

Sikap Tegas MA Dibutuhkan

Media Cetak Kompas Halaman 1
2017-10-9

Sikap Tegas MA Dibutuhkan

MAFIA PERADILAN

JAKARTA, KOMPAS -Penangkapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono yang menerima suap dari anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha, menuntut tanggung jawab unsur pimpinan Mahkamah Agung. Sikap tegas pimpinan MA dalam memberantas mafia peradilan sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga itu.

Sambil menegakkan norma yang berlaku di internal MA, sistem pengawasan eksternal lembaga peradilan pun perlu diperkuat Tanpa pengawasan eksternal yang transparan, upaya memberantas mafia peradilan akan semakin sulit terwujud.

"Rentetan kasus yang terjadi di lembaga peradilan ini perlu disikapi serius. Ini kelemahan mendasar dari sistem yang bekerja di MA dan pengadilan di bawahnya, baik sistem pengawasan, perekrutan, transparansi, maupun administrasi putusan di lembaga pengadilan," kata peneliti Indonesia Corruption Watch. Aradila Caesar, di Jakarta, Minggu (8/10).

Oleh karena itu, MA perlu mengambil langkah strategis selain membentuk tim khusus di bawah Badan Pengawasan MA.

i

Salah satunya adalah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) memetakan jaringan mafia peradUan untuk memerangi korupsi peradilan.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Ginting, menuturkan, penang-, kapan hakim secara beruntun seharusnya dilihat KY sebagai momentum yang tepat untuk membangun peradilan yang agung. "KY harus proaktif dalam skema pengawasan baru yang sedang dibangun antara MA dan KPK," kata Miko.

Secara terpisah, Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, KY selalu memeriksa hakim yang dilaporkan dan pelapor untuk mengoptimalkan pencegahan. Menurut Farid, KY tidak bisa leluasa mengumumkan setiap tindakannya kepada publik, terutama jika berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Secara terpisah, anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Ahmad Syafii Maarif, mengatakan, MA tidak bisa bekerja sendiri dalam perekrutan hakim baru. "Mereka perlu bantuan untuk mengawasi rekam jejak para hakim baru," ujarnya.

"Saat ini mental di dunia hakim sudah busuk. Kita perlu perubahan total. Salah satunya dengan perekrutan yang ekstra ketat karena kerusakan berawal dari sana," kata Syafii Maarif.

Diduga pengaruhi putusan

Sudiwardono, sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado, menetapkan dirinya dalam susunan majelis hakim yang menangani perkara banding Bupati Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara (2001-2011), Marlina Moha, ibunda Aditya. Sudiwardono juga menangguhkan penahanan Marlina, diduga setelah menerima suap pertama pada Agustus 2017 sehingga Marlina masih bisa mengikuti rapat 1*31131 Golkar di Jakarta meski sudah divonis lima tahun penjara.

"Suap tidak hanya untuk penangguhan penahanan, tetapi diduga juga untuk memengaruhi putusan banding. Untuk dua hal tersebut, disepakati komitmen fee sekitar 100.000 dollar Singapura. Sebesar 20.000 dollar Singapura diperuntukkan agar tidak dilakukan penahanan dan 80.000 dollar Singapura untuk memengaruhi putusan banding," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

(IAN/DD06/REK)





Original Post

Melecehkan Maklumat Ketua MA

Media Cetak Kompas Halaman 6
2017-10-9

Melecehkan Maklumat Ketua MA

penangkapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono oleh KPK adalah pelecehan atas Maklumat Ketua MA M Hatta Ali.

Menyusul serangkaian penangkapan hakim, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengeluarkan Maklumat Ketua MA No 0l/Maklurnat/KMA/IX/2017. Maklumat itu diterbitkan 11 September 2017 dan dibacakan Juru Bicara MA Suhadi pada 14 September 2017. Diksi "maklumat" memang terasa gagah dan mentereng. Maklumat semacam pengumuman bernada ultimatum. Substansi dari maklumat itu tegas dan keras. Kita tunggu realisasinya

Namun, kenyataannya, 27 hari setelah maklumat dikeluarkan, kembali terjadi tindakan tercela Ketua Pengadilan Tinggi Sudiwardono ditangkap KPK, Jumat malam, bersama seorang politisi dari Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha Sebagai barang bukti, KPK menemukan 30.000 dollar Singapura dalam amplop putih dan 20.000 dollar Singapura dalam amplop coklat Sejak KPK berdiri tahun 2003. sudah 17 hakim diproses hukum oleh KPK. Sudiwardono diduga menerima suap dari Aditya untuk mengamankan kasus banding terdakwa Marlina Moha Siahaan yang juga adalah ibu dari Aditya Marlina adalah Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2011.

Dalam Maklumat Ketua MA disebutkan, "Memastikan tidak ada lagi hakim dan aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan martabat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya". Faktanya, perbuatan tercela itu terjadi lagi dan dilakukan seorang ketua pengadilan tinggi. Sudiwardono diambil sumpah dan dilantik Ketua MA Hatta Ali pada 24 Maret 2016 bersama 32 ketua pengadilan tinggi.

Dalam butir ke-4 maklumat ditegaskan lagi, "MA akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan".

Publik akan menunggu siapa pimpinan Mahkamah Agung yang akan ikut diberhentikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas gagalnya pengawasan di lingkungan peradilan. Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai, dengan ditangkapnya ketua pengadilan tinggi, maka Ketua MA yang harus bertanggung jawab. Namun, sebagaimana dikatakan Juru Bicara MA Suhadi, permintaan pertanggungjawaban terhadap Ketua MA tak bisa dilakukan. Karena, menurut Suhadi, sebelum Ketua MA, masih ada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Publik masih menunggu arti dan makna dari Maklumat Ketua MA itu.

Lihat Video Terkait "Tajuk Suara Kompas" di kompas.id

REDAKSI





Original Post

Rp 10 M untuk PengaruhiPutusan Pengadilan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-10-9

Rp 10 M untuk PengaruhiPutusan Pengadilan

MA Dukung KPK Bidik Hakim Nakal

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengupas lapis demi lapis kasus dugaan suap yang melibatkan anggota DPR Aditya

Anugrah Moha alias AAM dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) Sudiwardono alias SDW.

luru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, berdasar penyidikan lebih lanjut terhadap AAM dan SDW ditemukan fakta baru

Dari dua orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Jumat lalu (6/10) itu, penyidikmen-dapat fakta adanya kesepakatan suap senilai total 100 ribu dolar Singapura (SGD) atau hampir Rp lOmiliar.Ituuntukmemenga-ruhi putusan hakim di pengadilan," ujarnya kemarin (8/10).

Menurut Febri, AAM menyuap SDW agar hakim membebaskan ibunya. Marlina Moha Siahaan. AAM dan SDW terlibat dua jenis komitmen yang berkaitan dengan banding yang diajukan Marlina.

Komitmen pertama adalah membebaskan Marlina yang juga mantan bupati Bolaang Mongondow dari tahanan. Komitmen itu dibanderol SGD 20 ribu (sekitar Rp 2 miliar). Sementara itu, untuk memengaruhi putusan banding, nilai kesepakatan lebih tinggi, yakni SGD 80 ribu (sekitar Rp 8 miliar). Keduanya diringkus saat transaksi tahap kedua, "llm telah menemukan surat yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Sulut agar terdakwa ndak ditahan," katanya.

Surat tersebut terbit tidak lama setelah AAM menyerahkan komitmen pertamanya sebesar SGD 60 ribu pertengahan Agustus lalu. Karena itu, meski divonis lima tahun penjara, Marlina tidak ditahan sebagaimana para terdakwa yang mengajukan banding pasca putusan tingkat pertama.

Sedangkan komitmen suap

berikutnya yang terkait dengan putusan memiliki tujuan akhir pembebasan Marlina. "Ada informasi agar pada tingkat banding terdakwa dibebaskan atau dijatuhi hukuman minimal," lanjut mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Apakah berarti ada komitmen terhadap para hakim anggota yang menyidangkan Marlina? Hingga kemarin KPK belum memberikan penjelasan lebih detail. KPK hanya memastikan bahwa penyidik akan menelusuri lebih lanjut, mengingat putusan pengadilan ti dak bisa di ambil hanya oleh satu orang hakim.

Di sisi lain, kasus korupsi yang melibatkan pejabat pengadilan kembali membuat Mahkamah Agung (MA) disorot Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengakui, ada yang menyebut ditangkapnya pejabat pengadilan tinggi sebagai kegagalan MA dalam pembinaan hakim. "Tapi, kami justru menganggapnya sebagai keberhasilan, ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

MenurutAbdullah, tertangkapnya SDW merupakan tindak lanjut KPK atas pengaduan MA yang sudah memperketat pengawasan internal Karena itu, MA justru mendukung jika KPK menangkap hakim-hakim atau pejabat peradilan yang nakal. "Biaryang melakukan perbuatan nakal berkurang dan yang lain tiarap," tegasnya.

Abdullah tidak menampik bahwa hal itu sangat berisiko. Termasuk

di antaranya pandangan negatif terhadap MA. Namun, dia menegaskan lagi bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya mereformasi MA. "Jadi, bukan suatu kegagalan, tapi suatu keberhasilan. Apalagi, yang ditangkap itu setingkat ketua PT. Bukan main-main lagi," bebernya.

Soal pengganti SDW, untuk sementara MA memercayakan posisi itu kepada wakil ketua PT Sulut Mereka tidak tergesa-gesa dalam mencari pengganti SDW. Di samping harus melalui proses dan butuh waktu, mereka ingin pimpinan PT Sulut selanjutnya benar-benar punya komitmen dan tanggung jawab kuat dalam mengemban tugas. "Jangan sampai terulang," ucap Abdullah.

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) yang berwenang dalam pengawasan pejabat peradilan kembali bersuara. Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, pihaknya sebenarnya terus mengingatkan MA melalui berbagai rekomendasi untuk pembinaan internal hakim. Namun, menurut dia, tidak semua rekomendasi itu dilaksanakan. "Selama peradilan tidak benar-benar mau berubah, kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang," ungkapnya kemarin.

Menurut Farid, OTT KPK yang turut menarik SDW ke dalam pusaran kasus dugaan suap hanya salah satu contoh. Hal serupa bisa saja kembali terjadi dengan atau tanpa peran lembaga lain. Karena itu, pengawasan tidak boleh

kendur sedikit pun. "Berkali-kali kami katakan, pengawasan ndak akan pernah tidur dan akan muncul dalam banyak bentuk," ungkap pria yang juga komisioner KY tersebut

Farid pun menyampaikan bahwa perbaikan integritas tidak berkaitan dengan kenaikan kesejahteraan. Karena itu, sebesar apa pun negara menggaji aparat lembaga peradilan, praktik korupsi tetap saja terjadi. "Sebanyakapa pun gaji yang diterima tidak akan memuaskan motif koruptif yang telah bergeser dari need (kebutuhan) kepada greed (kerakusan)," terangnya.

Pakar hukum Maru arar Siahaan menambahkan, MA harus segera melakukan evaluasi menyeluruh pada pengawasan hakimnya. Pengawasan itu bertujuan menjaga independensi hakim agar tidak melirik ke kiri dan kanan serta menerima suap. "Kita butuhkan sistem. Bagaimana caranya mengetahui (korupsi, Red), karena semua orang melakukan korupsi itu tersembunyi," ujarnya.

Terkait dengan pernyataan KY yang menyebut tidak semua rekomendasinya dijalankan MA, Abdullah mengklarifikasi. Dia mengatakan, MA sudah menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut. "Selama itu masih ranah etis. Kalau sudah masuk ranah yuridis, memang ada peraturan bersama antara KY dan MA. Itu tidak bisa dicampuri," jelasnya.

(syn/byu/jun/cl 1/owi)





Original Post

Wewenang Melenakan Kepala Daerah

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2017-10-9

Wewenang Melenakan Kepala Daerah

JAKARTA, CPR).-

Dua bulan terakhir, tujuh kepala daerah -yang diduga menjalankan praktik korupsi- ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.-Penyuapan dinilai jadi motif utama dalam praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Sebagai pemegang kekuasaan di daerah, gubernur ataupun wali kota/bupati menjadi pemeran utama karena memiliki kewenangan terkait dengan penggunaan dan pengelolaan anggaran daerah.

Jika dirunut, pada Selasa (3/10/2017), mantan Bupati Konawe Utara (periode 2007-2009 dan 2011-2016) Aswad Sulaiman dijadikan tersangka. Ia terindikasi melakukan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin tambang kepada pengusaha. Indikasi kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,7 triliun dari hasil penjualan produksi tambang secara melawan hukum.

Di ujung September, tepatnya Kamis (28/9/2017), Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menjadi penghuni rumah tahanan komisi antirasywah. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi terkait dengan perizinan dan pembangunan sejumlah proyek.

Penetapan Wah Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi sebagai tersangka, Sabtu (23/9/2017), dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap menambah deret panjang nama kepala daerah yang ditahan KPK.

Sepekan sebelumnya, Minggu (17/9/2017), Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Pemkot Batu tahun 2017. Menggunakan wewenang sebagai pimpinan, Eddy diduga menerima/ee 10% dari setiap proyek pengadaan barang dan jasa di sana.

Bupati Batubara Orang Kaya Arya Zulkarnaen pun tersangkut di pusaran korupsi. Pada Kamis (14/9/2017), ia ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara tahun anggaran 2017.

Arya Zulkarnaen diduga

menerima suap atau fee proyek senilai Rp 4,4 miliar atau 10% dari tiga proyek sebesar Rp 47,2 miliar.

Setali tiga uang, Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno bernasib sama dengan lima rekan kepala daerah lain.

Pada Rabu (30/8/2017), ia ditetapkan sebagai tersangka setelah diindikasikan telah menerima aliran dana total Rp 5,i miliar.

Kuat dugaan, uang itu digunakan sebagai mahar politik atau untuk membiayai dirinya bersama pasangannya (Ketua DPD Nasional Demokrat Kabupaten Brebes Amir Mirza Hutagalung) pada Pilkada 2018.

Bupati Kabupaten Pamekasan Achmad Syafii sudah lebih dulu mengisi rumah tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (2/8/2017) atas dugaan suap alokasi dana desa.

APIP tak berfungsi

Data dari laman acch.kpk.-

go.id yang disitat "PR" pada Minggu (8/10/2017) menunjukkan, dalam kurun waktu 2004 hingga 30 Juni 2017, terdapat 78 kepala daerah yang ditangani KPK. Perinciannya, 18 gubernur dan 60 wali kota/-bupati. Data tersebut belum termasuk kasus yang menjerat kepala daerah periode Juli hingga awal Oktober 2017.

Menyelisik penyebab apa yang mendorong kepala daerah terlibat dalam kasus korupsi, sepertinya tak ada jawaban pasti.

Merujuk data statistik tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara yang ditangani dalam kurun waktu 2004 hingga 30 Juni 2017, bisa diketahui bahwa jenis perkara yang paling banyak ditangani adalah penyuapan.

Dari 618 jenis perkara yang ditangani KPK, 340 di antaranya merupakan perkara suap. Sementara, urutan kedua adalah pengadaan barang atau jasa (164 perkara).

Hal itu disusul oleh penya-

lahgunaan anggaran (46 perkara), perizinan (21 perkara), pungutan (21 perkara), tindak pidana pencucian uang (19 perkara), dan merintangi proses KPK (7 perkara).

Dari data tersebut, dapat ditarik benang merah, secara umum, penyebab utama seseorang terlibat dalam pusaran korupsi karena maraknya praktik suap.

Penyuapan menjadi motif utama dalam praktik korupsi, tak terkecuali pada kasus yang melibatkan kepala daerah. Sebagai pemegang kekuasaan di daerah, gubernur ataupun wali kota/bupati menjadi pemeran utama karena memiliki kewenangan dalam menggunakan dan mengelola anggaran daerah.

Pimpinan KPK Alexander Marwata mengungkapkan, banyaknya kepala daerah yang terjerat dalam operasi tangkap tangan KPK bukan hal baru. Kasus dugaan suap terkait dengan pembangunan sejumlah proyek di daerah memang dominan. Terbukti, 80% korupsi yang terjadi berada di ranah pengadaan barang atau jasa.

Tingginya angka tersebut,

kata dia, mengindikasikan bahwa. Aparat Pengawas Interna Pemerintah (APIP) hampii tidak berfungsi.

Tantangannya, APIP -dalam hal ini inspektorat daerah- diangkat oleh kepals daerah. Kami sudah berkirirr surat (ke Kementerian Dalan Negeri) agar APIP tidak diangkat langsung oleh kepah daerah. Hal ini agar APIP tal bersentuhan dengan kepentingan kepala daerah," tuturnya.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah kata dia, perlu didukung oler APIP itu sendiri. Penguatar APIP, lanjut dia, jadi faktoi utama untuk menekan tingginya penyimpangan anggaran.

Sedikitnya terdapat tiga ha utama yang perlu diperbaiki Pertama, desain kelembagaar agar APIP bisa lebih independen. Kedua, sumber daya manusia. Ketiga, optimalisasi anggaran

Ke depan, diharapkan, pe-nyimpangan-penyimpangan di daerah ditemukan terlebih dahulu oleh inspektorat masing-masing.

(Ira Vera Ti ka)





Original Post

Dedi Mulyadi Upaya Preventif Lebih Penting

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 5
2017-10-9

Dedi Mulyadi Upaya Preventif Lebih Penting

PURWAKARTA, (PR).-

Sebanyak 38 calon jaksa yang berasal dari seluruh Indonesia melakukan kunjungan ke Purwakarta. Mereka yang telah mengeyam pendidikan selama satu bulan ini, diterima langsung oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi di Bale Nagri, Kabupaten Purwakarta, Jumat (6/10/2017).

Kunjungan yang merupakan bagian dari praktik kerja lapangan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Shinta Sasanti. Para calon jaksa tersebut datang lengkap dengan menggunakan seragam kejaksaan.

"Ini bagian dari praktik kerja lapangan, sudah satu bulan lebih mereka ada di Purwakarta. Sesi terakhir ini diisi dengan sharing dan hearing tentang pengelolaan APBD Purwakarta. Kita dengarkan wejangan Kang Dedi untuk mereka," kata Shinta.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menuturkan, upaya preventif atas tindak pidana korupsi lebih penting secara jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan melalui keterlibatan pihak kejaksaan dalam menyusun APBD di setiap kabupaten/kota.

Menurut pria yang kini lekat dengan peci hitam dan kemeja putih itu, langkah tersebut bertujuan agar sasaran APBD dapat fokus sejak awal. Khususnya dalam pembahasan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Jadi, harusnya sejak awal RAPBD itu ada pendampingan dari kejaksaan. Ini untuk pencegahan korupsi, kemudian pada pelaksanaannya, proses lelang juga didampingi kejaksaan," ucapnya.

Dari sinilah, lanjut dia, tercipta sinergi antarlembaga negara baik pemerintahan maupun penegak hukum. Semua memiliki tanggungjawab yang sama untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat.

"Orientasi ke depan ada sinergi antarlembaga negara, semua bahu-membahu membangun kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Seusai mendapat paparan dari Bupati Purwakarta, seluruh peserta mendapatkan jamuan makanan khas Purwakarta yaitu sate maranggi. Mereka pun akan melakukan kunjungan ke seluruh tempat wisata yang ada di Kabupaten Purwakarta.

(Mochamad Iqbal Maulud)





Original Post

Klaim Kubu Romi, Yang Sah Yang Pegang SK Resmi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2017-10-9

Klaim Kubu Romi, Yang Sah Yang Pegang SK Resmi

KONFLIK internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seakan tidak ada habisnya. Kedua kubu yakni Djan Faridz dan Romahurmuziy sama-sama mengklaim sudah benar.

Menanggapi hal tersebut Ketua Tim Hukum DPP PP kubu Romhurmuziy, Hadrawi Ilham mengatakan, klaim PPP kubu Djan sebagai pihak yang sah tidak memiliki landasan secara yuridis formil. Menurutnya, klaim tersebut bertentangan dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yg secara tegas memberikan kewenangan kepada Kemenkumham untuk mencatatkan kepengurusan partai politik dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

"Faktanya kepengurusan PPP Djan Faridz tidak pernah mendapatkan SK Menkumham. Sementara kepengurusan Romahurmuziy telah mendapatkan SK Menkum HAM dgn Nomor: M.HH -06.AH.ll.01Tahun 2016," kata Hadrawi.

Hadrawi juga menyayangkan, dalam pemberitaan melalui media bahwa seolah-olah kepengurusan Djan yang mempunyai legalitas dengan dalih putusan MA No. 601.K/Pdt.Sus-Parpol/2015 padahal Putusan Kasasi a quo telah dibatalkan oleh putusan PK MA No. 79.PK/Pdt.Sus-Parpol/2017 dengan amar putusan sebagai berikut : "membatalkan putusan kasasi MA No. 6Ol.K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang mana Putusan PK ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) atau inkracht van gewijsde.

Selain itu,kata Hadrawi, Menkumham dalam mengeluarkan putusan perubahan kepengurusan hasil forum tertinggi partai tentu berdasarkan AD/ART dan Hasil Keputusan Muktamar PPP yang sah dan ini telah dipenuhi oleh Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII Pondok Gede Jakarta.

"Muktamar itu diselengga-

rakan oleh Kepengurusan yang sah yaitu Hasil Muktamar VII Bandung dengan Ketum Dr. H. Suryadharma Ali. Sebagai Ketum dan Ir. H. M. Romahurmuziy. MT sebagai Sekjen dan Kepengurusan DPP PPP tersebut terdaftar pada Kemenkumham sebagai kepengurusan yang sah dengan SK Menkumham," katanya.

Sementara Pelaksanaan Muktamar VIII Jakarta yang diselenggarakan dan rapat-rapat serta sidang-sidangnya dipimpin oleh orang yang bukan pengurus Harian DPP PPP yang sah, sehingga hasilnya pun tidak sah. "Dalam putusan Mahkamah Partai semua surat Undangan dan Surat lainnya harus ditanda tangani oleh Ketum Suryadharma Ali dan Romahurmuziy tidak dapat diwakilkan dan putusan ini tidak dilaksanakan dalam Penyelengaraan Muktamar VIII 30 Oktober - 2 Oktober di hotel Sahid Jakarta," ungkapnya.

Atas dasar tersebut, kata Hadrawi, ngototnya Djan Faridz hingga saat ini tidak ada satu pun dasar hukum baginya untuk mengklaim bahwa kepengurusan DPP PPP yang sah ada pada pihaknya. "Klaim Djan Faridz tersebut merupakan suatu kebohongan dan berusaha untuk merusak sistem demokrasi di Indonesia karena tak ada satu alasan pun menurut hukum yang dapat membenarkan Djan Faridz sebagai pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum sebagai Pengurus DPP PPP." katanya.

Terakhir dalam masa verifikasi Partai oleh KPU. kepengurusan PPP Romahurmuziy telah diundang secara resmi KPU Pusat untuk melengkapi data dan mendaftarkan sebagai Partai Pesera Pemilu Tahun 2019 yang batas waktunya dimulai dari tanggal 3 Oktober sampai 16Oktober2017.ini membuktikan bahwa klaim dari Djan Farid adalah klaim yang tidak berdasar menurut hukum.

hen





Original Post

MA Vonis 4 Tahun Penjara, Bekas Bupati Serahkan Diri Ke Lapas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-9

MA Vonis 4 Tahun Penjara, Bekas Bupati Serahkan Diri Ke Lapas

BL'PAT! Simalungun periode 2005-2010, Zulkarnain Damai.ik Julang menyerahkan din ke I apas Pemas (Lapas) Klas IIA Siantar untuk menjalani masa hukuman.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Simalungun Rendra Pardede mengatakan Zulkarnain mulai menjalani masa hukuman sejak Jumat. 20 September 2017. Zul datang dengan sukarela did pingi penasihat hukuirsr.;.a.

Berdasarkan putaran kasar zulkarnain.:rnain terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Undang-Undang (L'U) Nomor 3! i 1999 tentang Pembuat.... ..

T.ncak Pidana Koru garnia.-... diubah dengan LU Nomor 20 Tahun 200!

Majeiis hakim Mahkamah Agung (MA) lalu memvi n s Zulkarnain dipenjara - tahun dan dena Rp200 juta sub-6 biliar kurungan. Selain itu. Zulkarnain harus memtmar uang pengganti kerugian :ie-garaRp36f.489.901."

Bih -ung pengganti tidak . dibayar, hartanya disita jaksa dan dilelang. Jika masih belum mencukupi, hukuman Zulkarnain ditambah satu tahun lug,.

vonis itu ujar Partieje. ter.-luang dalam putusan kasasi nomor 2201 K/Pid.Sus 2 -tertanggal 22 Mei 2015 lalu "Tapi, kita baru menerima pu tusannya pada 20 September 2017," ujar Pardede.

Untuk diketahui. Zulkarnain terjerat kasus korupsi dana panjar insentif ajudan Bupati dan Wakil Bupati dari APBD Simalungun tahun 2005-2006. kasus in dianggap merugika negara sebesa r Rp529.654.638

zulkarnain hanya divonis 1.5

tahun penjara oleh Pengadilan Pindak Pidami Korupsi (Ti- Medan, Naik banding, vonis berubah.

Zulkarnain lalu mengajukan kasasi ke MA. Zulkarnain bersikukuh tak bersalah dalam kasus ini. Dalam permohonan kasasi tertanggal 20 Mei 2013. Zulkarnain menyampaikan alasan, putusan banding yang di ketuk Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tak mencerminkan rasa keadilan.

"Gimana saya nggak bingung, saya y ang melaporkan dugaan korupsi, malah saya sang dijadikan tersangka, karena menandatangani dua cok semini Rp300 juta." ujar Zulkarnain.

ia menjelaskan ketika men- jahat Bupati Simalungun me-nerima laporan Inspektorat wilayah Kabupaten (Itwilkab) adanva pencairan dana kas daerah yang tidak bisa diper- tanggungjawabkan sebesar Rp.1.3 miliar.

Zulkarnain lalu memerin-tahkan Inspektorat melapor ke polres Simalungun. Bendahara Umum Daerah (BUD) sugiarti lalu ditetapkan seba-gai tersangka

Belakangan, polisi menemukan Zulkarnain ikut me- ;aiidatangar.i .vk pencairan anggaran. saya waktu menan-datangi cek. yang disdorkan Sugiati bersama ratusan lembar cek lainnya sudah meminta saran dari Sekda, Asisten III dan Kabag Keuangan,yang menyatakan pencantuman tanda sangan bupati di belakang lembaran cek merupakan pro-sedi. tetap serta hanya sebagai pengawasan oleh kepala dae-rah." ujar Zulkarnain.

byu





Original Post

Marlina Hadiri Rapat Golkar Di Jakarta

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-9

Marlina Hadiri Rapat Golkar Di Jakarta

Izin Keluar Tahanan Untuk Berobat

BEKAS Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan hanya mendekam 25 hari di rumah tahanan negara (rutan) Malendeng, Manado. Terdakwa kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Bolaang Mongondow dikeluarkan dari tahanan dengan dalih sakit.

Marlina dilepas beberapa hari setelah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado. Mengaku sakit. Marlina sempat terlihat menghadiri rapat Partai Golkar yang diadakan di Jakarta.

Kepala Rutan Malendeng Zaina] Fikri menjelaskan alasan

melepas Marlina. "Jadi MMS di rutan Malendeng statusnya titipan, setelah divonis majelis hakim di PN Manado," jelasnya.

Status Marlina menjadi tahanan titipan sejak pembacaan vonis yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Manado 19 Juli 2017.

Lima hari kemudian, tepatnya 24 Juli 2017, Marlina mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut). Kewenangan penahanan terhadap Marlina seharusnya beralih ke Pengadilan Tinggi Sulut.

Pada 13 Agustus 2017, Marlina mengajukan izin ke luar

tahanan karena sakit dan dirawat. di Rumah Sakit Malalayang, Manado." Pada tanggal 21 Agustus dia keluar (tidak dikawal lagi). Kita lepas dia saat dirawat di rumah sakit. Kita tidak mengetahui prosesnya seperti apa. Kita tidak bisa menahan dia," ujar Zainal Fikri.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulut Sudiwardono mengatakan berkas penahanan Marlina terlambat dimasukkan jaksa penuntut umum (JPU). Lantaran itu, dia enggan menandatangani.

Prosedumyajika banding berkas perpanjangan penahanan terhadap Marlina dimasukkan JPU lewat Pengadilan Negeri Manado.

Benarkah berkas perpanjangan

penahanan Marlina telat dikirim? Humas Pengadilan Negeri Manado Alfi Usup membantahnya. Menurut Alfi, pengiriman berkas perpanjangan penahanan Marlina tepat. Lantaran itu, dia heran kenapa Pengadilan Tinggi enggan mengeluarkan penetapan perpanjangan penahanan terhadap Marlina.

Kuasa hukum Marlina, Chandra Paputungan mengungkapkan, kliennya tidak ditahan lagi karena tidak ada perintah dari Pengadilan Tinggi Sulut.

Ia menjamin Marlina tidak akan kabur. "Klien saya akan tetap kooperatif mengikuti semua proses hukum yang berlaku. Sebagai pejabat, ia akan taat terhadap hukum,

tak akan lari," tandasnya.

Dalam perkara korupsi dana, korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Bolaang Mongondow Rp 1,2 miliar, Marlina dinyatakan bersalah.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Manado yang diketuai Sugiyanto dengan anggota Halidja Wally dan Emma Ellyani menghukum Marlina dipenjara 5 tahun. Selain itu, Marlina dikenakan denda Rp200 juta' dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1 2 miliar.

Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang meminta Marlina dijatuhi hukuman penjara 4.5 tahun.

gpg





Original Post

Cari Bukti Tambahan, KPK Geledah Pengadilan Tinggi Sulut

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-9

Cari Bukti Tambahan, KPK Geledah Pengadilan Tinggi Sulut

Kasus Suap Banding Bekas Bupati Bolaang Mongondow

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut) di Manado. Penggeledahan ini untuk mencari bukti tambahan kasus penyuapan Ketua Pengadilan Tingi Suwardiono.

SEBANYAK 25 orang diturunkan untuk menggeledah kantor pengadilan yang menangani perkara tingkat binding itu. Be-berapa personel polisi bersenjata terlihat berjaga di pintu masuk pengadilan. Setiap orang yang ingin masuk diperiksa ketat.

Penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas Sudiwardono di Bumi Beringan di Kota Manado. Tim KPK terlihat keluar membawa dua koper besar dan satu kardus. Kemudian dimasukkan ke dalam mobil Innova. Penjaga rumah dinas menolak buka

mulut mengenai penggeledahan yang dilakukan KPK.

Sudiwardono ditangkap KPK pada Jumat, 6 Oktober 2017. Dia diduga menerima suap dari Anggota DPR Fraksi Golkar Aditya Moha. Pemberian suap itu terkait dengan perkara banding Marlina Moha Siahaan, ibu Aditya yang ditangani Pengadilan Tinggi Sulut.

Marlina divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikro) Manado atas korupsi yang dilakukannya sewaktu menjabat Bupati Bolaang

Mongondow. Marlina dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara.

KPK telah menemukan bukti bahwa pemberian suap anggota Komisi XI DPR, Aditya Moha, kepada Sudiwardono berkaitan dengan perkara Marlina.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, salah satu bukti adalah surat yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Sulut agar Marlina tidak ditahan. "'Surat itu diketahui tertanggal setelah indikasi pemberian (suap) pertama terjadi pada pertengahan Agustus 2017." ungkap Febri.

Diduga pemberian uang dari Aditya kepada Sudiwardono terjadi dua kali, yakni pada Agustus 2017 dan Jumat malam, 6 Oktober 2017.

Selain untuk mencegah penahanan Marlina, pemberian suap

itu untuk untuk mempengaruhi putusan banding Marlina. "Terkait dengan tujuan mempengaruhi putusan, diketahui ada informasi agar pada tingkat banding terdakwa dibebaskan atau dijatuhi hukuman minimal," sebut Febri.

Aditya diduga telah menyerahkan uang 60 ribu dolar Singapura pada perriberian pertama dan 30 ribu dolar Singapura pada pemberian kedua. Adapun total uang yang dia janjikan kepada Sudiwardono senilai 100 ribu dolar Singapura atau setara Rp 1 miliar.

"Dari total indikasi komitmen fee sekitar 100 ribu dolar Singapura, 20 ribu diperuntukkan agar Marlina tidak ditahan dan 80 ribu untuk mempengaruhi putusan banding," beber Febri.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK menemukan bukti uang 64 ribu dolar Singapura. Mengantongi bukti cukup, KPK menetapkan Sudiwardono sebagai tersangka penerima suap.

Sudiwardono disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu. Aditya sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 1.3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

gpg





Original Post

KPK Minta DPRD DKI Awasi 14 Poin Komitmen Pemprov

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2017-10-9

KPK Minta DPRD DKI Awasi 14 Poin Komitmen Pemprov

Soal Program Bebas Korupsi

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan meminta DPRD DKI Jakarta mengawasi 14 poin komitmen yang dibuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terkait program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi.

"Kami minta komitmen ini benar dijalankan dan kita minta dukungan anggota legislatif," ujar Basaria saat menyampaikan kata sambutan pada rapat koordinasi dan supervisi di Balaikota DKI Jakarta, Kemarin.

Basaria minta ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menegur pejabat di Pemprov DKI jika melenceng dari komitmen sudah dibuat.

"Pak Ketua DPRD ada di sini. 'Disentil' Pak kalau komitmen ini nggak dijalankan. DPRD melakukan pengawasan fungsinya. Kalau komitmen dibuat nggak dilaksanakan saya serahkan pada Ketua DPRD," kata Basaria.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mendukung program pencegahan dan penindakan korupsi terintegerasi yang disepakati sejumlah lembaga penegak hukum bersama Pemprov DKI lewat penandatanganan nota kesepahaman.

"Saya setuju, sependapat dan menyambut baik gagasan bersama pencegahan korupsi," ujar Pras. sapaan akrabnya di Balai Agung, Balaikota Jakarta, kemarin.

Pras menjadikan kesepahaman itu sebagai momentum membangkitkan kembali komitmen pencegahan korupsi di DPRD DKI. Meski upaya itu telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu oleh DPRD DKI.

"Seperti pola yang sudah lama kita ubah dengan membahas anggaran dengan pola

terbuka dan terbuka untuk umum," terangnya.

Selain memperbolehkan siapa pun untuk menyaksikan pembahasan anggaran, kata Pras, sejatinya pembahasan APBD di DPRD DKI tidak pernah melepaskan mekanisme penggunaan sistem elektronik.

"Seperti e-komponen, e-planning, e-budgeting kita sudah ikuti. Mudah-mudahan semua bisa dengan terkoneksi dengan baik dengan tujuan baik," tandasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan , penandatanganan komitmen ini tidak mendadak dilakukan. Melainkan melalui persiapan selama tiga bulan bersama dengan KPK. Agar di lingkungan Pemprov DKI ada program supervisi penindakan dan pencegahan korupsi terintegrasi.

"Ide ini sudah kita bicarakan dengan Deputi Pencegahan KPK. Kita sepakati perluas adanya rapat koordinasi dan supervisi penindakan dan pencegahan Tipikor terintegrasi," kata Djarot.

Alasan diadakan penandatanganan ini dikarenakan sebagai pejabat dan penyelenggara pemda harus mempunyai komitmen sama yaitu membantu pemerintahan kuat dan bersih.

Sebuah pemerintahan kuat dapat berdiri bila ada rasa percaya warganya. Untuk itu dibutuhkan komitmen tidak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang tidak hanya di atas kertas atau sekedar pernyataan saja. 'Tetapi kita harus mampu melaksanakannya dengan benar sehingga rakyat akan percaya pada kita. Harus berkomitmen sejak awal jangan sampai ada tindakan KKN sejak dari awal," ujarnya.

MRA





Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN -MARYONO"

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2017-10-9

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN -MARYONO"

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

IKLAN





Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT HARI SETIO SANTOSO. SH

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2017-10-9

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT HARI SETIO SANTOSO. SH

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

IKLAN





Original Post

ROMPI TAHANAN:

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 12
2017-10-9

ROMPI TAHANAN:

Anggota DPR Komisi Xl dari Fraksi Partai Golkar Aditya Moha berjalan keluar menggunakan rompi tahanan usai diperiksa kasus dugaan suap hakim di gedung KPK, Jakarta, kemarin (foto kiri). Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono (tengah) berjalan keluar menggunakan rompi tahanan juga seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, kemarin. (Foto kanan)

ANTARA/ROSA PANGGABEAN





Original Post

LANJUTKAN PERKARA SETYA NOVANTO

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 26
2017-10-9

LANJUTKAN PERKARA SETYA NOVANTO

Meski status tersangkanya dicabut pengadilan, Setya masih bisa dijerat. Mekanisme praperadilan harus ditinjau kembali.

TIDAK ada alasan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menunda penyidikan atas skandal korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Meski Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto padajumat dua pekan lalu, dan langsung mencabut status tersangkanya, KPK tak boleh mundur.

Putusan Cepi Iskandar, hakim tunggal perkara praperadilan Setya versus KPK, memang memerintahkan KPK menghentikan penyidikan. Namun, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, KPK tetap boleh menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dan menetapkan ulang Setya sebagai tersangka. Syaratnya, mereka memiliki dua alat bukti baru yang sah.

Penerbitan sprindik baru untuk orang yang sama pernah dilakukan KPK dalam kasus korupsi mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Ketika itu, ia diduga terlibat kasus korupsi dalam kerja sama kelola dan transfer instalasi perusahaan daerah air minum di Makassar pada 2006-2012. Pertama kali dijadikan tersangka, Ilham menggugat praperadilan dan menang. Belakangan, bermodalkan bukti baru yang kuat, KPK kembali menyatakan Ilham sebagai tersangka. Terakhir, pengadilan menghukum dia 4 tahun penjara.

Preseden hukum itu dapat diulangi KPK pada kasus Setya. Apalagi pekan lalu KPK menyatakan tengah menelusuri dugaan pencucian uang hasil korupsi e-KTPke luar negeri, termasuk ke sebuah negara suaka pajak. Sejumlah saksi yang bisa membuktikan kait-

an antara Setya dan perusahaan yang dicurigai menerima aliran dana korupsi itu juga sudah diperiksa. Bukan hanya itu, temuan biro penyelidik Amerika Serikat, FBI, soal dugaan suap yang mengalir dari pengusaha kontraktor e-KTP, Johannes Marliem, ke Setya Novanto juga bisa menjadi amunisi baru.

Jika bukti-bukti baru ini kuat, KPK jangan ragu untuk segera menetapkan kembali Setya sebagai tersangka. Tentu, untuk percobaan kedua ini, KPK mesti teliti betul menelaah barang bukti dan tidak serampangan dalam administrasi penyidikan. Jangan sampai ada celah bagi tersangka untuk mematahkan upaya baru KPK lewat mekanisme praperadilan lagi. Reputasi Setya sebagai politikus yang licin harus membuat KPK bersikap ekstra-hati-hati.

Putusan hakim perkara praperadilan yang memenangkan tersangka KPK semacam ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Jenderal Polisi Budi Gunawan dan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo lolos dari jerat tersangka KPK melalui mekanisme serupa.

Dalam kasus KPK versus Setya Novanto saja sudah banyak indikasi "permainan" antara hakim dan tersangka. Kongkalikong jadi mudah dilakukan lantaran penanganan perkara praperadilan memang hanya dipercayakan di tangan satu hakim. Beberapa kejanggalan sudah tercium sejak awal persidangan, misalnya putusan hakim untuk menggunakan laporan panitia angket DPR sebagai barang bukti. Selain itu, beberapa upaya KPK membuktikan keterlibatan Setya sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam putusan.

Sebagai lembaga yudikatif tertinggi, Mahkamah Agung wajib memastikan kredibilitas dan integritas proses praperadilan. Komisi Yudisial juga perlu turun tangan menguji kesahihan tudingan soal tak bersihnya proses hukum ini. Jika banyak menimbulkan syak wasangka, keberadaan hakim tunggal untuk memutus perkara bisa saja ditinjau kembali. Jangan sampai praperadilan dikenal sebagai sebuah mekanisme yangbisa meloloskan tersangka koruptor dari incaran KPK.

REDAKSI





Original Post

Ketua MA Harus Mundur

Media Online metrotvnews.com
2017-10-09

Jakarta: Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali didesak mundur pasca-Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono, terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih Hatta Ali menegaskan dirinya akan mengundurkan diri apabila OTT terjadi lagi di tingkat pengadilan banding.

Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, menyebut sikap Hatta Ali itu sebagai upaya bersilat lidah dari tanggung jawabnya sebagai pimpinan tertinggi MA setelah tertangkapnya Sudiwardono yang notabene bawahannya langsung.






"Pilihan hanya dua (bagi Hatta Ali), mengundurkan diri atau melakukan reformasi menyeluruh di tubuh MA. Reformasi itu harus melibatkan KPK dan KY (Komisi Yudisial)," kata Feri, Minggu malam 9 Oktober 2017.

(Baca juga: Ketua MA Bersedia Mundur jika Terjadi OTT Lagi)

Pembenahan di tubuh MA dianggap Feri tak serius lantaran membatasi KY dan KPK untuk terlibat di dalamnya. Misalnya, kata dia, hal pemberian sanksi dan kenaikan pangkat serta pengawasan yang selama ini didominasi MA.

"MA meletakkan diri sebagai lembaga paling suci sehingga tidak bisa diawasi KY," pungkasnya.

KPK menangkap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono di Jakarta, Sabtu 7 Oktober 2017. Sudiwardono diduga menerima suap senilai USD64 ribu dari anggota DPR dari Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha.

Total komitmen pemberian fulus dari Aditya ke Sudiwardono sebanyak Rp1 miliar. Lembaga antirasywah menetapkan keduanya sebagai tersangka.

(Baca juga: Ketua PT Sulut dan Politikus Golkar Jadi Tersangka Suap)

Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan, maraknya OTT terhadap hakim dan aparat peradilan, salah satunya, karena MA kerap mengabaikan rekomendasi KY. Pada 2015, KY mengeluarkan 116 rekomendasi dan pada 2016 sebanyak 87 rekomendasi. Sepanjang tahun ini, kata dia, sudah ada 33 hakim direkomendasikan dijatuhi sanksi.

"Jika rekomendasi KY tidak dijalankan oleh MA, kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang," ujar Farid, kemarin.

Terkait Maklumat MA No 01/Maklumat/IX/2017 tertanggal 11 September tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Farid mengapresiasinya. Namun, pihaknya berharap respons MA atas maraknya OTT itu tidak hanya berhenti pada imbauan.

"Namun, harus ada tindakan nyata," pungkasnya.


(HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/yKXVy29b-ketua-ma-harus-mundur



Original Post

TIM SEBELAS BUNDA RITA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 109
2017-10-9

TIM SEBELAS BUNDA RITA

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari ditahan KPK sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Ia memiliki tim khusus pengatur proyek.

MENGENAKAN rompi tahanan, Rita Widyasari digiring petugas menuju mobil yang akan membawanya ke rumah tahanan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah diperiksa enam jam pada Jumat malam pekan lalu, Bupati Kutai Kartanegara itu ditahan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi izin perkebunan kelapa sawit di wilayahnya.

Rita adalah tahanan ke-12 rutan yang baru diresmikan pemimpin KPK beberapa jam sebelumnya itu. Saat hendak memasuki mobil, dengan suara lirih, perempuan 43 tahun itu menitipkan pesan kepada wartawan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. "Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Kutai," katanya.

Rita ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis dua pekan lalu. Ia didu-

ga menerima suap Rp 6 miliar dari PT Sawit Golden Prima dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Bupati Kutai. Nilainya mencapai Rp 6,9 miliar. "Terkait sejumlah proyek di Kutai selama dia menjabat," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Rita sudah dua periode menjabat bupati. Kariernya,di Jalan Wolter Monginsidi-ala-mat kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara-dimulai pada 30 Juni 2010. Ia menggantikan bapaknya, Syaukani Hasan Rais.

Syaukani tidak menjabat utuh di kurun keduanya. Ia terseret perkara korupsi pembebasan lahan Bandar Udara Loa Kulu yang ditangani KPK. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Syaukani 2 tahun 6 bulan penjara. Belakangan, Mahkamah Agung memperberat hukuman menjadi 6 tahun.

Seorangpenegakhukumyangmengikuti jalannya perkara ini mengatakan pengusutan kasus ini bermula ketika kekayaan Rita melonjak tajam. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, kekayaan Rita pada 2011 sebesar Rp 25,85 miliar. Jumlahnya menggelembung ketika Rita kembali melaporkan hartanya pada 2015 menjadi Rp 236 miliar.

Dua tahun memantau, KPK baru menurunkan tim ke Kutai Kartanegara pada Selasa dua pekan lalu. Tiga hari di sana, Ba-saria mengatakan KPK menyita sejumlah dokumen terkait dengan izin lokasi perkebunan sawit dan dokumen proyek-proyek yang ada di Kutai.

Sumber tadi mengatakan salah satu yang terendus adalah aliran duit Rp 6 miliar dari rekening Hery Susanto Gun, bos PT Sawit Golden Prima, ke Rekening Rna. Menurut sumber ini, transfer tersebut terjadi beberapa hari setelah Rita dilantik.

Menurut Basaria, Rita menerima suap dari Sawit Golden Prima pada periode Juli-Agustus 2010. "Untuk memuluskan perizinan kebun sawit," ucapnya. Rita memberikan izin sawit kepada Golden Prima pada 8 Juli 2010, sepekan setelah pelantikan. Perusahaan ini memperoleh konsesi seluas 16 ribu hektare di Desa Kupang Baru, Muara Kaman.

KPK juga telah menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka. Sabtu dua pekan lalu, Komisi menggeledah rumah Hery di Jalan Danau Toba, Samarinda, Kalimantan Timur. Selama empat jam di sana, Komisi membawa pulang tiga koper merah muda berisi dokumen perizinan.

Seorang aparat penegak hukum yang mengikuti jalannya perkara ini mengatakan Rita diduga menerimagratifikasi pembangunan mal oleh Citra Gading Asritama. Perusahaan yang bermarkas di Surabaya ini berencana mendirikan pusat belanja dan perkantoran bernama Royal World Plaza. Megaproyek ini masuk rencana pengembangan pusat bisnis (central business district) Tenggarong.

Pembiayaan proyek ini dibagi dua. Citra Gading mendanai pembangunan pusat belanja dan perkantoran, sedangkan pemerintah Kutai Kartanegara membangun akses jalan di kawasan bisnis seluas 18 hektare itu. Toh, proyek jalan senilai Rp 390 miliar dengan anggaran tahun jamak 2013-2015 ini tetap dimenangi Citra Gading Asritama. Tapi nyatanya, sampai jatuh tenggat, kawasan tersebut belum juga dibangun.

Akhir September lalu, Tempo menyambangi kawasan bisnis yang berada di dekat Jembatan Kutai Kartanegara itu. Tidak ada tanda kemegahan. Satu-satunya penanda adalah deretan huruf berukuran satu meter "CBD Tenggarong".

Selain CBD Tenggarong, di era Rita, perusahaan ini beberapa kali menggarap proyek di atas Rp 200 miliar. Citra Gading, misalnya, memenangi proyek Jalan Kelekat-Tabang tahap III senilai Rp 236 miliar pada Desember 2011. Tiga tahun kemudian, perusahaan ini menggarap Jalan Kebangjang-gut-Kelekat sepanjang 11 kilometer senilai Rp 208 miliar.

Kantor Citra Gading, yang berada di Jalan Gayung Kebonsari Manunggal A7, Surabaya, juga kosong. Mengintip dari jendela yang sudah kotor, perabot seperti kursi serta sebuah komputer meja di dalam gedung sudah dilapisi debu.

Bos perusahaan ini pernah berurusan dengan KPK. Ichsan Suaidi, bos Citra Gading, menjadi tertangkap KPK karena menyuap Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna. Medio Februari 2016, Ichsan, lewat pengacaranya, menyerahkan uang Rp 400 juta kepada Andri. Tujuannya, agar putusan kasasinya di MA tidak segera dieksekusi.

Dugaan gratifikasi dari Citra Gading tidak hanya menyeret Rita. KPK juga membidik Khoirudin, komisaris PT Media Bangun Bersama. Penegak hukum lainnya yang mengikuti perkara ini mengatakan Khoirudin merupakan orang dekat Rita. "Jika ada yang memberi uang ke Khoirudin, diduga sampai juga ke Rita," kata sumber ini. "Dia perantara."

Status tersangka Khoirudin juga menjadi perbincangan. Sebab, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kalimantan Timur ini disebut-sebut sebagai koordinator Tim 11, kelompok yang mengantarkan Rita

menjadi bupati pada 2010. Isi Tim 11 ini terdiri atas aktivis lingkungan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara, akademikus, dan organisasi masyarakat.

Basaria mengatakan Tim 11 diduga bertugas mengurus sejumlah proyek yang ada di Kutai Kartanegara. Komisi menengarai Ktioirudin merupakan koordinator kelompok kecil ini. "Peran tim ini sudah pasti, makanya kami menetapkan dia sebagai salah satu penerima gratifikasi," kata Basaria.

Khoirudin adalah mantan anggota DPRD Kutai Kartanegara dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014. Politikus Partai Golkar ini pernah terseret dugaan korupsi dana bantuan sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Kartanegara 2005-2006 senilai Rp 19,7 miliar. Setelah divonis di pengadilan, Khoirudin malah bebas saat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada Juli 2012. Jumat pekan lalu, KPK menahan Khoirudin. Ia menolak berkomentar saat akan digiring ke Rumah Tahanan Guntur.

Lewat pesan WhatsApp beberapa hari sebelum ditahan, perempuan yang senang dipanggil Bunda Rita ini mengatakan memang mendapat uang dari Hery Susanto. Namun, kata Rita, uang tersebut merupakan hasil penjualan emas. Ia pernah menjual emas seberat 15 kilogram ke Hery. Logam mulia yang menurut dia warisan dari ayahnya itu ia jual dengan harga Rp 400 ribu per gram. "Duit itu murni dari penjualan emas," tuturnya.

Rita enggan berkomentar soal Tim Sebelas. Ia mengatakan kedekatannya dengan Khoirudin sebatas untuk berkonsultasi tentang pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2018. Rita memang berencana maju dalam pemilihan tersebut. "Kalau tim sebelas saya tahunya kesebelasan Mitra Ku-kar," kata politikus Partai Golkar itu.

SYAILENDRA PERSADA [JAKARTA] SAPRI MAULANA (KUTA KARTANEGARA) NUR HADI (SURABAYA)





Original Post

Bergurulah Ke China. 1

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-10-9

Bergurulah Ke China. 1

INDONESIA harusnya mencontoh China dalam urusan pemberantasan korupsi. Dengan sistem "harimau dan lalat", negeri Tirai Bambu itu telah menghukum 1,34 juta koruptor dalam kurun waktu empat tahun saja.

Hal itu diungkapkan Komisi Pusat untuk Pemeriksaan Disiplin (CCD1) ) kelompok pengawas antikorupsi China. Mereka melaporkan, 1,34 juta pejabat tingkat rendah itu dihukum atas tindak pidana korupsi sejak Presiden Xi Jinping mengampanyekan gerakan anti-korupsinya pada 2013. Pemberian bonus yang tidak sah

mendominasi kasus pelanggaran para pejabat. Diikuti dengan memberi dan menerima suap serta menyalahgunakan kendaraan bermotor yang dibeli dengan uang negara.

China memang dikenal keras dalam menerapkan hukuman bagi para pejabat maupun pengusaha yang terlibat praktik haram tersebut.

Presiden Xi Jinping, yang tengah mempersiapkan konferensi kepemimpinan Partai Komunis akhir bulan ini, telah mengampanyekan

gerakan antikorupsi yang menargetkan "harimau dan lalal". Harimau merujuk pada pejabat tinggi dan rendah dalam pemerintahan. Program itu merupakan prioritas kebijakan intinya selama masa lima tahun memerintah.

Jumlah itu mencakup 648 ribu pejabat di tingkat desa dan sebagian besar kejahatan tersebut berkaitan dengan korupsi skala kecil. Meski sebagian besar sasaran gerakan antikorupsi tersebut adalah pejabat desa dan kabupaten yang lebih rendah, beberapa tokoh berkedudukan tinggi juga telah terjaring dan diringkus.

Agustus lalu, kepala komite antikorupsi Kementerian Keuangan China diselidiki karena dicurigai melakukan korupsi. Sementara pada September seorang perwira militer senior yang duduk di Komisi Militer Pusat China ditahan dan diinterogasi karena pelanggaran terkait korupsi.

Bekas Ketua Dewan Penasihat PKC Provinsi Hubei, Liu Shanqiao, dipecat dari jajaran pengurus PKC dan diberhentikan dari jabatan publik atas kasus korupsi, Senin ( 1 8/9). Lau sedang menghadapi pemeriksaan atas tuduhan membantu beberapa orang mendapatkan jabatan dengan imbalan tertentu. Sebagai seorang pengurus senior PKC, dia telah kehilangan kepercayaan di internal partai tersebut, demikian pernyataan COD. Sebelumnya buronan paling dicari karena terlibat kasus korupsi akhirnya kembali ke China dan langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, Minggu (17/9).

CCDI juga menyebutkan bahwa 155 ribu kantor partai telah membentuk sebuah mekanisme kebijakan antikorupsi sejak Agustus. Angka itu berarti 94, 8 persen dari jumlah total kantor partai di China.

Pemaparan CCDI mengemuka di tengah persiapan konferensi para petinggi Partai Komunis China pada pertengahan Oktober. Konferensi itu akan menjabarkan kebijakan- kebijakan yang ditempuh Xi Jinping, termasuk langkah pemberantasan korupsi. Akan tetapi beberapa pihak mengatakan kampanye antikorupsi itu juga dimanfaatkan untuk menekan para saingan politiknya.

China dengan giat mengejar para tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri lewat operasi yang diberi nama Sky Net dan Fox Hunt.

Sebagaimana dilaporkan kantor berita China, Xinhua, badan ini sebelumnya mengatakan bahwa dalam menjalankan kampanye antikorupsi, China dibantu oleh 48 negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Beijing, seperti Spanyol, Italia, dan Perancis.

Pemerintah China mengutus aparat ke Afrika, Amerika Selatan, Asia Pasifik, dan Eropa Barat khusus untuk memburu koruptor.

Data badan tersebut menunjukkan hampir 2-.600 orang buronan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri berhasil diekstradisi atau direparasi berkat kerja sama tersebut. Meski demikian masih banyak buronan kasus korupsi China di negara lain yang belum terjamah.

okt/net





Original Post

Ada Ketua Pengadilan Korup, Pansus Tetap Minta KPK Izin Penyadapan

Media Online Detikcom
2017-10-09

Jakarta - Pansus Hak Angket untuk KPK meminta agar penyadapan KPK harus seizin pengadilan. Di lain pihak, KPK baru saja menetapkan status tersangka kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado nonaktif Sudiwardono dalam kasus suap. Walau ada oknum hakim korup, Pansus kukuh soal izin tersebut.

"Seharusnya memang begitu (minta izin pengadilan), aturan mainnya begitu, harus ada aturan dan minta izin, prinsip. Penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum. Kalau ada aturan, itu harus ditaati," tegas Wakil Ketua Pansus Teuku Taufiqulhadi saat dihubungi detikcom, Minggu (8/10/2017) malam.

Penyadapan sendiri berada dalam ranah penyelidikan. Taufiqul kemudian menyebut KPK seharusnya dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan, berpegang pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Termasuk juga menerima segala usulan perbaikan oleh Pansus.

"Semua yang diketahui menyimpang, yang ditemukan oleh Pansus misalnya ada pelanggaran HAM di sana karena tidak berpegang pada prinsip KUHAP, maka itu harus dipegang. Kemudian hal-hal lain yang selama ini berkembang masalah penyadapan harus diatur. Masalah SP3, itu menjadi persoalan dalam konteks HAM," pungkasnya.

Serupa tapi tak sama, rekannya di Pansus, Arsul Sani berpendapat agar kasus yang diduga dilakukan Sudiwardono, tidak digeneralisir. Hanya karena ada kasus ketua pengadilan tertangkap, lalu tidak setuju penyadapan harus seizin pengadilan, menurutnya ini pendapat pihak yang tidak memahami bagaimana negara lain mengatur soal penyadapan.

"Di banyak negara demokratis, baik yang sudah tidak menghadapi atau yang masih menghadapi problem judicial corruption (korupsi peradilan), tetap perundangan yang mengatur penyadapannya berbasis izin pengadilan, bagi penyadapan yang dilakukan dalam rangka proses hukum atau kepentingan pro-justitia," ujar anggota pansus Arsul Sani saat dihubungi terpisah.

Arsul membeberkan, pengecualian berlaku untuk penyadapan dalam konteks keperluan intelijen keamanan negara. Tetapi itu pun tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam proses pro-justitia. Contoh lainnya, menurut Sekjen PPP ini dalam RUU Terorisme juga diatur, jika kondisi mendesak penegak hukum bisa melakukan penyadapan dulu, baru mengajukan izin ke pengadilan.

Dia berpendapat penyadapan yang dilakukan tanpa izin pengadilan, sudah melanggar HAM.

"Mari soal penyadapan ini kita belajar dari best practice dari negara-negara lain. Bagaimana mereka menyeimbangkan antara keleluasaan penyadapan dengan perlindungan HAM yang bisa terlanggar jika penegak hukum tidak diatur dengan baik kewenangannya menyadap," katanya menandaskan.

Dalam rangkaian panjang rapat yang dilakukan Pansus Hak Angket untuk KPK, isu penyadapan yang dilakukan KPK disinggung dan membuat perdebatan alot. Saat merumuskan 4 poin kesimpulan hasil rapat yang hendak diambil persetujuan Pansus KPK, terjadi silang pendapat.

Pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman memutuskan penyadapan dan OTT yang dilakukan KPK harus sesuai perundangan yang berlaku. Hal ini diprotes sejumlah anggota Komisi III.

Anggota Komisi III F-PKS Nasir Djamil kemudian mengatakan sebaiknya soal OTT itu dihapuskan dari kesimpulan dan fokus ke soal penyadapan. Forum lalu menyetujui. Namun, soal penyadapan, ini jadi perdebatan karena belum ada acuan yang mengatur, yakni aturan setingkat UU.

Sementara itu, kewenangan penyadapan KPK itu sebenarnya diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf a UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
(nif/jbr)


pansus angket kpk
penyadapan
kpk

https://news.detik.com/berita/d-3675676/ada-ketua-pengadilan-korup-pansus-tetap-minta-kpk-izin-penyadapan



Original Post

Ketua MA Hams Mundur

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2017-10-9

Ketua MA Hams Mundur

Komisi Yudisial menilai, jika MA masih mengabaikan rekomendasinya, bisa dipastikan kasus OTT terhadap hakim bakal terulang.

Dero Iqbal Mahendra

dero@medioindonesio.com

DESAKAN mundur kepada Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali pasca-Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono, terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, menguat. Terlebih Hatta Ali menegaskan dirinya akan mengundurkan diri apabila terjadi lagi OTT di tingkat pengadilan banding {Media Indo nesia, 8/9)

Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Universitas An-

dalas, Padang, Feri Amsari, mengatakan sikap Hatta Ali itu sebagai upaya bersilat lidah dari tanggung jawabnya sebagai pimpinan tertinggi MA setelah tertangkapnya Sudiwardono yang notabene bawahan langsungnya.

"Pilihan hanya dua (bagi Hatta Ali) mengundurkan diri atau melakukan reformasi menyeluruh di tubuh MA. Reformasi itu harus melibatkan KPK dan KY (Komisi Yudisial)," kata Feri, tadi malam.

Menurut dia, selama ini pembenahan di benteng terakhir keadilan itu terkesan tidak serius karena membatasi KY dan KPK untuk terlibat di dalamnya.

Misalnya, kata dia, hal pemberian sanksi dan kenaikan pangkat serta pengawasan yang selama ini didominasi MA. "MA meletakkan diri sebagai lembaga paling suci sehingga tidak bisa diawasi KY," pungkasnya.

KPK menangkap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono di Jakarta, Sabtu (7/KI). Sudiwardono diduga mene-

rima suap senilai US$64 ribu dari anggota DPR dari Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha Total komitmen pemberian fulus dari Aditya ke Sudiwardono sebanyak Rpl miliar. Lembaga antirasywah menetapkan

keduanya sebagai tersangka.

Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan maraknya OTT terhadap hakim dan aparat peradilan, salah satunya, karena MA kerap mengabaikan rekomendasi KY. Pada 2015,

KY mengeluarkan 116 rekomendasi dan pada 2016 sebanyak 87 rekomendasi. Sepanjang tahun ini, kata dia, sudah ada 33 hakim direkomendasikan dijatuhi sanksi.

"Jika rekomendasi KY tidak dijalankan oleh MA, kami pastikan tragedi yang sama akan selalu ber-"ulang," ujar Farid, kemarin.

Terkait.Maklumat MA No 01/ Maklumat/IX/2017 tertanggal 11 September tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Farid mengapre-siasinya. Namun, pihaknya berharap respons MA atas maraknya OTT itu tidak hanya berhenti pada imbauan. "Namun, harus ada tindakan nyata," pungkasnya.

Motif suap

Terkait pemberian dana ke Sudiwardono, juru bicara KPK Febri Di-ansyah mengatakan bahwa suap tersebut agar mantan Bupati Bolaang Mongondow yang juga anggota DPRD Sulut Marlina Mona Siahaan bebas atau mendapat hukuman minimal di pengadilan banding. Selain itu. suap diberikan agar Marling tidak perlu ditahan. Marlina ialah ibunda Aditya.

Marlina Mona Siahaan selaku Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2015 divonis bersalah 5 tahun penjara

Tinggal hukuman keras atau kalau tidak kita hanya so ond so (begitu-begitu)."

Saut Situmorang

Wakil Ketua KPK

dalam perkara korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) Bolaang Mongondow Rpl,25 miliar.

KPK kemarin menggeledah tiga tempat dalam kaitan penyidikan kasus suap kepada Ketua PT Sulut.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Soedirman Hibnu Nugroho menilai banyaknya aparat peradilan yang tertangkap kasus korupsi menunjukkan integritas yang rendah. "Serakah. Padahal, gajinya sudah besar. Pengawasan hanya normatif, harus dievaluasi," ucapnya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meyakini bahwa pengawasan di MA terhadap para hakim sudah berjalan baik. "Agar mereka tidak korup lagi, tinggal hukuman keras atau kalau tidak kita hanya so and so (begitu-begitu)," kata Saut, kemarin.

(Deo/Nyu/X-4)





Original Post

Dahlan Iskan Pamer Mobil Listrik "Selo" kepada Jokowi

Media Online kompascom
2017-10-09

SURABAYA, - Dari Sumenep, PresidenJokowi mampir ke kantor pusat perusahaan media milikDahlan Iskan di Surabaya, Minggu (8/10/2017) malam. Dalam kesempatan itu, mantan menteri BUMN tersebut memamerkan mobil listrik "Selo" kepada Jokowi.

Mobil sedan sport berwarna kuning itu diletakkan di depan gedung Graha Pena, tempat cara digelar. Turun dari mobil, Jokowi disambut Dahlan Iskan dan langsung melihat dari dekatmobil listrik buatan anak bangsa itu.

Dalam acara formal, Dahlan juga sempat memperkenalkan kepada Jokowi, satu persatu tim perancang mobil listrik yang digagasnya semasa menjadi Menteri BUMN itu.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengapresiasi semua inovasi karya anak bangsa. Namun dia menyayangkan justru karya inovasi tersebut terhambat oleh regulasi yang dibuat oleh bangsa sendiri.

"Saya yakin, masih banyak karya inovasi anak bangsa. Karena mereka sebenarnya cerdas. Tapi sayangnya dihambat oleh rumitnya regulasi di negeri sendiri," kata Jokowi.

Karena itulah, Jokowi sejak awal kerap menegaskan prinsip deregulasi harus dilakukan agar Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara lain.

Bagi Dahlan Iskan, mobil listrik justru pernah mengantarnya ke meja hijau. Kasus mobil listrik berawal dari permintaan Kementerian BUMN kepada perusahaan BUMN untuk menjadi sponsor pengadaan 16 mobil listrik pada April 2013.

Mobil ini diadakan untuk mendukung kegiatan operasional Konferensi Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) di Bali pada Oktober 2013. tiga BUMN yang berpartisipasi, yaitu PT BRI (Persero) Tbk, PT PGN, dan PT Pertamina (Persero).

Mereka mengucurkan dana lebih kurang Rp 32 miliar untuk pengadaan mobil listrik melalui PT Sarimas Ahmadi Pratama. Namun, mobil listrik yang dipesan kemudian tidak dapat digunakan, karena tidak sesuai dengan perjajian.

Namun pada Maret 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memutus perkara pengadaan mobil listrik, menyatakan bahwa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak terbukti menyebabkan kerugian negara. (K15-11)

Kompas TV PN Jaksel Tolak Praperadilan Dahlan Iskan

http://regional.kompas.com/read/2017/10/09/05300031/dahlan-iskan-pamer-mobil-listrik-selo-kepada-jokowi



Original Post

Berita Populer: Akhir Kebohongan Dwi Hartanto dan Aditya Moha Menyuap Demi Ibu

Media Online kompascom
2017-10-09

PALMERAH, -Dwi Hartanto, ilmuwan Indonesia yang sedang kuliah diUniversitas TeknikDelft, Belanda, akhirnya mengakhiri kebohongannya terkait berbagai prestasi yang pernah ia klaim. Pria yang sempat dijuluki "The Next Habibie" ini ternyata menciptakan beberapa kebohongan terkait prestasinya.

Berita terkait Dwi Hartanto ini mengejutkan seantero negeri ini. Ada pula berita terkait seorang dokter yang enggan membayar uang parkir Rp 5.000 hanya gara-gara merasa tak perlu membayar uang parkir karena mobil yang ia bawa berpelat TNI, padahal ia sendiri bukan anggota TNI.

Bagi Anda yang tak sempat mengikuti perkembangan pemberitaan kemarin, jangan lewatkan 5 berita populer pilihan redaksi berikut ini. Update informasi Anda dengan berita pilihan Kompas.com berikut ini, jangan sampai belum pernah membaca sebelumnya.

1. Dwi Hartanto, "The Next Habibie", Akhiri Kebohongan Besarnya

Akhir tahun 2016 silam, tepatnya 17-24 Desember 2016, lebih dari 40 orang peneliti diaspora yang mengajar dan meneliti di berbagai negera datang ke acara Visiting World Class Professor.

Acara itu diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional.

Salah satu peserta adalah Dwi Hartanto. Ia juga disebut sebagai Penerus Habibie, Presiden Ke-3 Indonesia dan tokoh besar dalam bidang teknologi. Tapi ternyata semua yang dikatakan Dwi dalam berbagai kesempatan cuma klaim.

Melalui klarifikasi dan permohonan maaf yang diunggah di situs Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Delft, Dwimemberikan klarifikasi soal sejumlah klaimnya.

Ia mengatakan, ia bukan lulusan Tokyo University, tetapi Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta dengan Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri.

Baca selengkapnya di sini.

2. Penganiaya Petugas Parkir Anggap Mobil Berpelat TNI Tak Bayar Parkir

Tersangka pelaku penganiayaan terhadap seorang petugas parkir di Mal Gandaria City di Jakarta Selatan menganggap mobil berpelat TNI tidak perlu membayar parkir. Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Iwan Kurniawan menyatakan, anggapan itulah yang membuat tersangka yang diketahui bernama Anwari itu cekcok dengan petugas parkir hingga berujung penganiayaan.

"Yang bersangkutan merasa kalau menggunakan mobil dinas berpelat TNI tidak perlu membayar parkir. Karena yang bersangkutan memiliki pengetahuan jika itu ada Perda-nya," kata Iwan di Mapolsek Metro Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (8/10/2017).

Mobil berpelat TNI yang digunakan Anwari saat kejadian adalah mobil dinas istrinya. Istri Anwari merupakan seorang dokter di RSPAD Gatot Soebroto.

Seperti istrinya, Anwari juga berprofesi sebagai dokter dan pernah bertugas di RSPAD.

Baca selengkapnya di sini.

Baca juga: Takut Ditembak, Petugas Parkir Bersujud di Kaki Pelaku Penganiayaan

3. Demi Ibu, Politisi Golkar Suap Kepala Pengadilan Tinggi Manado

ANTARA FOTO/Rosa Panggabean Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Aditya Moha (tengah) berjalan keluar menggunakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (8/10) dini hari. KPK melakukan penahanan usai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono dan Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Aditya Moha atas kasus dugaan suap hakim untuk mengamankan putusan banding Marlina Moha yang merupakan ibu dari Aditya Moha. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/wsj/17.Anggota DPR RI Komisi XI Aditya Anugrah Moha bersama dengan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.

Suap diduga telah diberikan Aditya kepada Sudiwardono untuk mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Boolang Mongondow. Terdakwa dalam kasus itu adalah Marlina Moha Siahaan yang merupakan mantan Bupati Boolang Mongondow dua periode 2001-2006 dan 2006-2011. Marlina merupakan ibu dari Aditya.

Politisi muda Golkar itu mengakui, dia menyuap Sudiwardono yang juga Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara Marlina Moha Siahaan demi membebaskan sang ibu dari kasus itu.

"Saya berjuang, saya berusaha maksimal demi nama baik seorang ibu," kata Aditya di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (8/10/2017) dini hari.

Baca selanjutnya di sini.

Baca juga: Suap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado untuk Dua Kepentingan

4. Lagi, Soekarno-Hatta Duduk di Peringkat 7 Bandara Paling Terkoneksi di Dunia

KOMPAS.COM/Alek Kurniawan Papan petunjuk di Terminal 3 Ultimate, Bandara Internasional Soekarni-Hatta tertulis dalam 5 bahasa untuk memudahkan penumpang, Kamis (27/04/2017).Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali menempati peringkat ke-7 dunia bandara paling terkoneksi berdasarkan data Top 50 Megahubs International Index 2017.

Indeks tersebut dirilis oleh perusahaan yang berbasis di UK, Air Travel Intelligence dengan menggunakan basis data international seat capacity sejak Juli 2016 hingga Juli 2017.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendapat nilai indeks konektivitas 256 atau hanya terpaut 1 poin dari Bandara Internasional Changi, Singapura, yang meraih nilai 257.

Nilai indeks itu menggambarkan bahwa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terdapat sekitar 35.000 kemungkinan konektivitas internasional dalam 1 hari.

Baca selengkapnya di sini.

5. Jangan Salah, Manusia Prasejarah Sudah Paham Bahaya Perkawinan Sedarah

Wikipedia Salah satu makam Sunghir, RusiaManusia prasejarah ternyata sudah memiliki pengetahuan akan bahaya perkawinan sedarah.

Sebuah penelitian mengungkapkan bagaimana nenek moyang kita 34.000 tahun yang lalu mengembangkan jaringan sosial dan perkawinan yang canggih, dan dengan sengaja mencari pasangan di luar keluarga mereka.

Temuan yang dipublikasikan dalam jurnal Science ini meneliti informasi genetik dari sisa-sisa manusia modern yang hidup selama masa periode Palaeolitik Atas, sebuah periode ketika manusia modern dari Afrika pertama kali menjelajah Eurasia barat.

Hasil menunjukkan jika orang pada masa itu dengan sengaja mencari pasangan di luar keluarga dekat mereka, dan mungkin terhubung ke jaringan kelompok yang lebih luas dari tempat pasangan yang dipilih agar tidak terjadi perkawinan sedarah.

Baca selengkapnya di sini.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Rangkuman Berita Populer di Kompas.com

http://nasional.kompas.com/read/2017/10/09/06525161/berita-populer-akhir-kebohongan-dwi-hartanto-dan-aditya-moha-menyuap-demi



Original Post

Selain Setnov, Gamawan-Ganjar Jadi Saksi Sidang E-KTP Hari Ini

Media Online liputan6com
2017-10-09

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto atau Setnov bakal menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ketua Umum Partai Golkar tersebut akan dimintai keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Selain Novanto, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan menghadirkan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam dakwaan perkara ini, nama Novanto kerap disebut sebagai kunci anggaran di DPR. Novanto juga disebut telah menerima aliran dana sekitar 11 persen dari bancakan, atau sekitar Rp 574 miliar.

Novanto sendiri sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. Namun penetapan tersangka terhadap Novanto dianggap tidak sah dalam putusan praperadilan oleh Hakim Cepi Iskandar.

Sedangkan Gamawan Fauzi disebut dalam dakwaan menerima sejumlab USD 4,5 juta dan Rp 50 juta. Sementara Ganjar Pranowo disebut menikmati uang haram tersebut sekitar USD 520 ribu.

Selain ketiga orang tersebut, jaksa KPK juga akan menghadirkan empat saksi lainnya, yakni Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah, Pimpinan Konsorsium PT Astra Graphia Yusuf Darwin Salim, Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta, dan PNS Staf Pusat Komunikasi Kemenlu Kristitan Ibrahim Moekmin.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini

1 dari 2 halamanDua Sudah DivonisDalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah memvonis dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto masing-masing 7dan 5tahun penjara

Namun pihak KPK melakukan banding atas materi putusan perkara tersebut. Sebab, dalam putusan, nama-nama anggota DPR yang disebut menerima uang suap dalam dakwaan tiba-tiba menghilang.

Sementara Andi Narogong, dia sudah didakwa telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Setya Novanto, Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panita pengadaan barang dan jasa di Ditjen Dukcapil Kemendagri.

http://news.liputan6.com/read/3121883/selain-setnov-gamawan-ganjar-jadi-saksi-sidang-e-ktp-hari-ini



Original Post

Media