Ketua Pengadilan Kena OTT, Proses Promosi-Mutasi Hakim Dipertanyakan

Media Online Detikcom
2017-10-10

Jakarta - Dunia peradilan di Indonesia kembali tercoreng karena praktik korupsi. Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono terkena OTT KPK karena diduga menerima suap dari anggota DPR Aditya Moha.

Menanggapi maraknya OTT para hakim, Direktur Puskapsi Universitas Negeri Jember Dr Bayu Dwi Anggono mengatakan setidaknya ada dua masalah akut di badan peradilan Indonesia. Pertama adalah buruknya proses mutasi dan promosi. Kedua adalah adanya krisis legitimasi.

"Kejadian tertangkapnya ketua PT disebabkan proses mutasi dan promosi di tubuh Mahkamah Agung penuh dengan masalah. Untuk ukuran jabatan ketua PT seharusnya dipilih figur-figur yang memiliki rekam jejak baik. Tindakan tercela hakim berani menerima suap pada saat yang bersangkutan sudah menduduki jabatan strategis tentu dapat dicegah jika saja saat proses promosi dan mutasi MA benar-benar memperhatikan rekam integritas yang bersangkutan dan tidak sekadar karena faktor lain yang tidak ada hubungannya dengan integritas, seperti faktor kedekatan," ujar Bayu dalam siaran persnya kepada detikcom, Selasa (10/10/2017).

Baca juga: Cerita Dirjen Badilum Ingatkan Hakim hingga di Resepsi Pernikahan
Baca juga: Kode Korupsi: Dulu Apel Malang, Kini Pengajian

Dia mempertanyakan sosok ketua PT yang masih berani menerima suap, padahal jabatannya sudah tinggi. Menurutnya, bukan tidak mungkin ketua PT tersebut melakukan jual-beli putusan saat belum menjabat ketua PT.

"Saat menjadi ketua PT, yang setiap saat menjadi objek pengawasan dari MA dan KY, seorang hakim masih berani memperjualbelikan putusan, maka tidak menutup kemungkinan sebelum-sebelumnya yang bersangkutan berani melakukan praktik tercela ini," ucapnya.

Menurut Bayu, figur ketua PT seharusnya memberikan teladan kepada seluruh hakim yang berada di wilayah tanggung jawabnya.

"Bagaimana keteladanan pimpinan akan hadir jika pimpinan tersebut justru melakukan praktik tercela semacam ini?" ujarnya.
(rvk/yld)


ott kpk sulut

https://news.detik.com/berita/d-3677197/ketua-pengadilan-kena-ott-proses-promosi-mutasi-hakim-dipertanyakan



Original Post

MA Bentuk Tim Khusus Periksa Atasan Ketua PT Manado

Media Online liputan6com
2017-10-10

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengaku telah membentuk tim khusus untuk memeriksa Dirjen Badan Peradilan Umum (Bardilum) Herry Swantoro sebagai atasan langsung Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sulawesi Utara. Tim pemeriksa nantinya terdiri dari beberapa ketua dan anggota.

"Saya sendiri selaku ketua tim, Hakim Agung Purwosusilo, Ibrahim selaku anggota tim. Dan untuk sekretaris tim yaitu Abdullah Sulaiman," kata Sunarto di MA, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).

Sunarto menjelaskan, tim telah melakukan pemeriksaan mulai pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan pemeriksaan, tim telah mengumpulkan dokumen berisikan beberapa materi pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan Dirjen Bardilum.

"Itu materi pembinaan yang disampaikan kepada para ketua pengadilan tingkat banding termasuk kepada saudara SW," ujar dia.

Selanjutnya, kata dia, tim melakukan pemeriksaan dan dapat menyimpulkan apa yang telah dilakukan Dirjen Bardilum sudah sesuai mekanisme yang ada. Yakni berdasarkan Pasal 9 ayat 2 dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 8 Tahun 2016.

"Baik itu secara formal, informal dan personal. Untuk secara formal dilakukan melalui kunjungan kerja bertatap muka, audensi, informal dilakukan melalui group," papar dia.

Sementara itu, Sunarto menapis adanya isu pencopotan Dirjen Badilum seperti halnya yang diberitakan beberapa media.

"Tidak ada upaya atau tindakan pencopotan yang muncul di media dalam beberapa waktu lalu atau beberapa jam yang tadi," jelas Sunarto.

1 dari 2 halamanPetugas ManyamarDia juga mengatakan MA telah menelusuri tentang pengawasan dan pembinaan di Sulut. Hasilnya, Dirjen Badan Peradilan Umum telah melakukan pembinaan dan pengawasan. Namun, MA tetap akan mengonfirmasi hal ini kepada Dirjen Badan Peradilan Umum.

Selanjutnya, kata dia, Mahkamah Agungakan meningkatkan pengawasan kepada jajarannya.

"Memang perlu dan dari waktu ke waktu akan disempurnakan. Kami sedang menyusun peraturan MA yang dalam waktu dekat akan disahkan yaitu mystery shopper agar ketika turun ke daerah tidak ada yang tahu dan aparatur kami menggunakan penyamaran-penyamaran yang tidak dikenal identitasnya tapi dibarengi surat tugas," ungkap Sunarto.

Sunarto menyampaikan hal itu bersama dengan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Juru Bicara MA yang juga Ketua Umum Ikatan Hakim Suhadi serta Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah.

http://news.liputan6.com/read/3122982/ma-bentuk-tim-khusus-periksa-atasan-ketua-pt-manado



Original Post

Komnas HAM sebut 37 tewas dalam unjuk rasa pascapilpres Kenya

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-10-10

Nairobi (ANTARA News) - Ratusan pengunjuk rasa bergerak di ibu kota Kenya menuntut perubahan pemilihan umum pada Senin.

Sementara itu, kelompok hak asasi manusia mengatakan setidak-tidaknya 37 orang tewas dalam tiga hari unjuk rasa setelah hasil pemilihan presiden pada 8 Agustus dibatalkan.

Pada bulan lalu, Mahkamah Agung membatalkan kemenangan Presiden Uhuru Kenyatta pada Agustus karena terjadi penyimpangan aturam. Kenya akan mengulang pemilihan presiden pada 26 Oktober, antara Kenyatta melawan pemimpin oposisi Raila Odinga.

Namun, persekutuan oposisi Odinga mengancam memboikot pemilihan umum tersebut, kecuali dewan pemilihan mengubah beberapa anggotanya. Ketidakpastian tersebut menciptakan kekacauan politik di negara Afrika timur itu, yang menjadi pusat perdagangan kawasan dan sekutu Barat.

Senator oposisi James Orengo mengatakan bahwa para demonstran juga ingin memperingatkan anggota parlemen partai yang berkuasa agar tidak mengajukan amandemen undang-undang pemilihan yang akan membatasi keadaan, di mana Mahkamah Agung dapat membatalkan pemilihan berdasarkan atas alasan prosedural.

"Jika parlemen meloloskan undang-undang tersebut besok, hal itu akan seperti mendeklarasikan perang terhadap rakyat Kenya," katanya.

Beberapa tembakan dilepaskan ke udara saat para demonstran bergerak ke arah dewan pemilihan, dan polisi penunggang kuda memasang blokade untuk mencegah mereka mengakses beberapa jalan.

Tindakan keras polisi selama tiga hari demonstrasi menyusul jajak pendapat 8 Agustus menewaskan sedikitnya 37 orang, demikian laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya yang didukung pemerintah pada Senin, menyebut jumlah korban tewas tertinggi yang pernah dilaporkan.

Beberapa kematian dikaitkan dengan tindakan polisi, yang menggunakan peluru tajam dan beberapa dari polisi memukul dengan pentungan, kata laporan tersebut.

Laporan tersebut menyebutkan seorang bayi perempuan berusia 6 bulan, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, dan seorang gadis berusia 8 tahun menjadi korban, demikian Reuters melaporkan.

(Uu.KR-DVI/B002)Editor: Suryanto

http://www.antaranews.com/berita/657540/komnas-ham-sebut-37-tewas-dalam-unjuk-rasa-pascapilpres-kenya



Original Post

Menantu PM Sharif Ditangkap

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 13
2017-10-10

Menantu PM Sharif Ditangkap

ISLAMABAD Menantu mantan Perdana Menteri (PM) PakistanNawazSharifdi tangkap di Bandara Islamabad olehbadan antikorupsi saat Muhammad Safdar pulang dari London. Penangkapan Safdar itu jarang terjadi karena dia termasuk politikus kuatdi Pakistan.

Safdar merupakan anggota parlemenyangmenikah dengan putri dan pewaris PM Sharif, Maryam. Safdar ditangkap setelah dia tidak hadir dalam pengadilan yang digelar Biro Akuntabilitas Nasional (NAB) mengenai berbagai tuduhan terkait penyelidikan kekayaan keluarga Sharif. Keluarga Sharif menyangkal tuduhan tersebut dan menganggap kasus korupsi itu memiliki motif politik. Dua putra Nawaz Sharif telah hadir di pengadilan NAB bersama Menteri Keuangan (Menkeu) ishaqDar.

Nawaz digulingkan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung (MA) pada Juli lalu, karena tidak mendeklarasikan sumber pendapatannya. MA juga memerintahkan investigasi dan pengadilan terhadap anggota keluarga Sharif. MA secara khusus me-nyatakan keputusan pengadilan akan dibacakan dalam enam bulan oleh NAB. Di masa lalu, proses pengadilan itu tidak berjalan maksimal karena politikus kaya dan berpengaruh di negara itu jarang divonis bersalah dalam berbagai kasus.

Safdar yang ditahan beberapa saat setelah dini hari, diperkirakan dibebaskan setelah

dia hadir dalam pengadilan NAB bersama Maryam. Tayangan televisi menunjukkan para pendukung dari Partai Liga Muslim Nawaz Pakistan (PML-N) berupaya meng-hentikanmobilyangmembawa Safdar meninggalkan bandara.

Beberapa orang merebah-kan diri di depan mobil tersebut untukmenghalanginya. Petinggi PML-N kemudian meminta para pendukungnya memberi jalan pada mobil tersebut.

Khawaja Saad Rafique, menteri dalam Kabinet PML-N menyatakan, tak ada perlawanan saatpenahananSafdarmeski partai menyatakan sangat keberatan dengan proses yudisial tersebut. Laporan dokumen Panama Papers pada 2016 menyatakan putri dan dua putra Sharif memiliki sejumlah perusahaan di luar negeri yang terdaftar di British Virgin Islands dan menggunakan perusahaan-perusahaan itu untuk mem-belipropertddi London.

MA awalnya menolak menggulingkanNawazSharif, tapi memerintahkan investigasi pada kekayaan keluarga Sharif. Setelah penyelidikan, MA memecat Sharif dan memerintahkan investigasi serta pengadilan NAB terhadap anggota keluarga mantan PM tersebut. Beberapa pejabat senior PML-N, termasuk Maryam, menuding elemen militer bermain dalam keputusan MA yang memaksa Nawaz Sharif melepasjabatannya.

syarifudin





Original Post

KPKTelusuri Keterlibatan Hakim Lain

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 14
2017-10-10

KPKTelusuri Keterlibatan Hakim Lain

DUGAAN SUAP KETU A PENG ADI LAN TINGGI MAN ADO

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengembangkan kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sulawesi Utara, Sudi Wardono.

Salah satunya menelusuri dugaan pihak lain di antaranya Marlina Moha Siahaan .ibunda pemberi suap Aditya Anugrah Moha alias Didi yang juga anggota DPR. Selain itu, KPK juga menelusuri dugaan keterlibatan hakim lain di PT Manado.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK sedang menelusuri dan melakukan pendalaman lebih lanjut sumber uang suap 90.000 dolar Singapura (bagian dari komitmen fee 100.000 dolar Singapura atau setara Rpl miliar) dari tersangka pemberi anggota Komisi Xl DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha alias Didi, kepada tersangka penerima suap hakim sekaligus Ketua PT Manado Sudi Wardono.

Penelusuran dan pendalaman tersebut karena memang sudah ditemukan indikasi transaksi suap berhubungan dengan dua kepentingan bagi terdakwa Marlina Moha Siahaan yang perkaranya sedang di tahap banding di Pengadilan Tinggi Manado. Menurut Febri, komunikasi dan dugaan kesepakatan antara Aditya dengan ibu kandungnya menjadi bagian dari pengusutan KPK.

"Sejauh mana komunikasi atau permintaan-permintaan kerja sama antara terdakwa Marlina dan AAM (Aditya) yang kita tetapkan sebagai tersangka, tentumenjadisalah satu bagian yang kami dalami," tandas Febri di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam. Dua kepentingan untuk Marlina tersebut adalah pertama, agar Marlina tidak ditahan selepas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado. Terkait dengan ini, ungkap Febri, KPK sudah menyita surat yang ditandatangani hakim Sudi

Wardono setelah indikasi serah terima pertama yakni sebesar 30.000 dolar Singapura pada pertengahan Agustus 2017.

Kedua, untuk memengaruhi putusan banding atas nama terdakwaMarlinahinggamen-capai putusan bebas. "Jadi, sebelumnya kami sudah mendapat informasi ada upaya atau pertemuan-pertemuan untuk mengurus perkara di proses banding tersebut," ujar Febri.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya belum menyimpulkan apakah hakim sekaligus Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudi Wardono merupakan bagian dari mafia peradilan di pengadilan tersebut. Basaria mengatakan, dalam perkembangan penyidikan bisa jadi ditemukan informasi atau keterangan atau data baru terkait dengan dugaan keterlibatan atau bukti-bukti yang mengarah pada anggota majelis hakim bandinglainnya.

sabirlaluhu





Original Post

JPU Cecar Gamawan soal Johanes Marliem

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 14
2017-10-10

JPU Cecar Gamawan soal Johanes Marliem

KASUS KORUPSI E-KTP

JAKARTA Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kemarin dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).Gamawan bersaksi un tuk terdakwa Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mencecar Gamawan soal pertemuannya dengan Executive Director PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem. Mulanya anggota JPU Abdul Basir mengonfirmasi kepada Gamawan apakah pernah bertemu Johannes Marliem di Padang, Sumatera Barat. Gamawan mengklaim tidak pernah bertemu Marliem. Hanya saja, pada 2010 saat menghadiri pelantikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayito, Gamawan mengaku pernah bertemu dua o rang.

Saat itu Gamawan didatangi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai Demo-kratperiode2009-2014Yultekh-nil. Yultekhnil membawa dua

oranguntukbertemuGamawan. "Terus kata dia (Yultekhnil), Pak, saya minta waktu. Saya mau ke rumah sebentar. (Yultekhnil datang bawa) ada dua orang, satu orangbule dan satu orang China. Ada apa ini saya bilang. Nggak ini mau ikut e-KTP. Saya bilang, nggak. Pergi, saya nggak ada urusan," ungkap Gamawan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

JPU Basir menanyakan lagi apakah itu berarti Gamawan sem-patmengobroldenganpihakyang

datang tersebut. Gamawan menyatakan tidak sempatmengobrol dengan para pihak yang datang. "Karenaprinsipini,"katanya.

JPU Basir masih penasaran bahwa saat itu menurut pengakuan Gamawan, Yultekhnil datang membawa satu orang bule dan satu orang keturunan China. Kemudian Yultekhnil menyebutkan dua orang itu ingin mengikuti proyek e-KTP. "Iya. Tapi saya nggak tahu namanya dua orang itu. Tapi itu permintaan Ketua DPRD Pro-

vinsi Sumatera Barat (saat itu), Yultekhnil namanya," katanya.

JPU Basir kemudian menanyakan apa saja yang diperbin-cangkankeduaorangtadi. "Benar nggak tahu namanya orangbule, tadi sama orang keturunan Chines," kata J PU Basir.

Gamawan tetap menyatakan tidak mengetahui nama dua orang tersebut. Bahkan, kalau melihat orangnya pun, Gamawan memastikan lupa. Hal yang di-ingatGamawanhanyaYultekhniL

sabit Laluhu





Original Post

Angkutan Online Diserahkan ke Provinsi

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 20
2017-10-10

Angkutan Online Diserahkan ke Provinsi

JAKARTA-Penentuan tarif dan kuota angkutan online tidak lagi menjadi wewenang pemerintah pusat, tetapi diserahkan ke pemerintah provinsi (pemprov). Pemerintah daerah dinilai mengetahui kondisi di daerah masing-masing.

Hal itulah yang membedakan draf revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias angkutan online dengan sebelumnya.

"Sebenarnya antara revisi dansebelumnyasama-samapa-kai tarif batas bawah dan atas. Namun bedanya, kita ganti yang menetapkan bukan pusat, tetapi langsung daerah. Baik tarif maupun kuota tidak perlu persetujuan pusat," kata Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Jen-

deral (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hindro Surahmat seusai uji publik draf revisi Permenhub No 26/2017 di Jakarta, kemarin.

Sementara terkait pemahaman kuota di angkutan online, bergantung pada permintaan setiap daerah. Artinya, kuota melekat pada pemesan angkutan online. "Penentuan kuota tergantung demand, misalnya Rpl5.000 itulah batasan. Dan kuota itu secara digital yang menetapkan pemerintah provinsi," imbuh dia.

Selain itu, Hindro juga mengungkapkan dalam revisi Permenhub No 26/2017 bakal memuat pasal tentang sanksi. Mulai sanksi berat sampai ringan yang akan diatur sesuai ketentuan dan kesalahannya.

Diketahui mulai kemarin Kemenhub melakukan uji publik terhadap draf revisi Permenhub No 26/2017. Ujipublik pertama dilakukan di Jakarta, dan selan; utnya akan dilakukan di Semarang dan Surabaya-. "Kami berharap sebelum 1 November 2017 draf revisi aturan tersebut sudah ditetapkan," kata Hindro.

Dalam masa uji publik tersebut, semua pemangku kepentingan yang berhubungan dengan angkutan darat dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan. Selanjutnya setelah disahkan menjadi lembaran negara, Kemenhub akan langsungmelakukan sosialisasi.

"Tidak ada waktu tenggat. Bila ujipublikselesai maka langsung masuk ke Kemenkum-ham. Ya, paling lambat hanya tiga hari kerja karena memang kita mengejar waktu toleransi MA atas revisi Permenhub No 26/2017 sampai 1 November," jelasnya.

Dia menjelaskan, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) ada seki tar 14poindalamaturan sebelumnya yang perlu dilakukan perbaikan. Poin-poin tersebut menurutnya telah diganti dalam kerangka perbaikan.

Hanya, kata Hindro, ada beberapa pasal krusial yang masih memerlukan masukan, di antaranya masalah sistem kuota pemprovyangmenetapkandan juga masalah batas atas dan batas bawah tarif yang akan diberlakukan.

Direktur Angkutan dan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub

Cucu Mulyana mengungkapkan, revisi tersebut dimaksudkan untuk mengatur kepentingan bersama dan menjembatani banyak pihak dari angkutan online maupun angkutan reguler atau konvensional. "Kami juga telah melaksanakan roadshow, di antaranya Balikpapan, Semarang, dan Makassar," katanya.

Sementaraitu, KetuaUmum Paguyuban Mitra Online Indonesia Dedi Harianto meminta dalam revisi Permenhub No 26/2017 ada pasal khusus yang mengatur aplikasi online, sebab dalam drafyangdiujipubliksaat ini tidak ditemukan pasal yang mengatur pemilik aplikasi.

"Padahal, ribut angkutan online akhir-akhir ini sebenarnya sumber masalahnya, penyedia jasa aplikasi. Karena aplikasi yangmengatur online membuat tarif seenaknya maka terjadi gelombangprotes,"katanya.

Dedi menambahkan, aplikasi yang saat ini menjadi komponen utama angkutan online adalah bagian dari bisnis. Pemilik aplikasi dinilai tidak mau tahu tentang ribut-ribut, yang dipentingkan kapital daripada etika, sebab yang mereka perlukan data untuk dijual kembali.

"Juga harus ada sanksi yang jelas dan tegas bagi penyedia aplikasi. Sehingga pemilikaplikasi angkutan online tidak seenaknya. Namun, harus mengikuti aturan yang ada. Kesannya selama ini pengguna aplikasi yang kena," imbuhnya.

Dia mengakui bahwa domain aplikasi ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Maka pihaknya mengusulkan hams ada rekomendasi yang jadi syarat bagi pemilik aplikasi saat menjual aplikasinya, sehingga seluruh aplikasi tahu dan paham tentang aturan yang dija-

lankan. "Bahkan buat pernyataan tertulis," ujar Dedi.

Dihubungi Terpisah, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, revisi tersebut harus dilakukan mengingat agar tercipta keterpaduan antara taksi konvensional maupun taksi online.

Menurutnya, pada revisi kali ini yang paling berbeda adalah substansi soal STNK yang mensyaratkan atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hu-kumberbentukkoperasi. "Tidak seperti kemarin di mana STNK itu harus atas nama badan hukum atau koperasi. Sekarang sudah bisa atas nama pribadi, tapi ada bukti bahwa mereka (pribadi) atas persetujuan koperasi," pungkas dia.

ashadi ihsan/ ichsan amin





Original Post

Pejabat MA Tidak Dijatuhi Sanksi

Media Cetak Kompas Halaman 1
2017-10-10

Pejabat MA Tidak Dijatuhi Sanksi

JAKARTA, KOMPAS - Atasan langsung Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono, yakni Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Herri Swantoro, tidak dijatuhi sanksi meskipun bawahannya tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap. MA beralasan. Dirjen Badilum telah melaksanakan kewajibannya membina dan mengawasi seluruh ketua pengadilan tinggi, termasuk Sudiwardono.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai, hal itu menggambarkan masih tingginya kecenderungan melindungi satu sama lain di MA. Akibatnya, Maklumat Ketua MA yang diterbitkan pada 11 September lalu sebagai upaya mencegah berulangnya penangkapan aparat pengadilan sulit diimplementasikan.

"Maklumat itu bagus dan merupakan inisiatif yang berani, tetapi sangat sulit diimplementasikan dan belum bisa menunjukkan komitmen antikorupsi MA. Kebijakan itu sangat bergantung pada political will pejabat MA," kata Oce. Senin (9/10).

Pada butir 4 Maklumat Ketua MA disebutkan, MA akan memberhentikan pimpinan MA atau badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan, langsung jika ditemukan bukti proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Klarifikasi

Ketua Kamar Pengawasan MA

Sunarto mengatakan, pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Herri pada Senin kemarin. Dari hasil klarifikasi, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) telah memberikan materi pembinaan yang mencakup pencegahan korupsi dan penyimpangan terhadap seluruh ketua pengadilan tingkat banding.

"Dilakukan juga kunjungan kerja, inspeksi dadakan, meng-unggah materi di situs Badilum, hingga mengingatkan dalam kegiatan informal Tim pemeriksa berkesimpulan Dirjen Badilum telah memenuhi kewajiban pembinaan pengawasan sesuai aturan," kata Sunarto.

Ia menjelaskan, sistem pengawasan dan pembinaan sebaik apa pun tak akan berhasil jika tak ada niat dari aparat peradilan untuk mengubah kebiasaan.

MA telah memberhentikan sementara Sudiwardono yang tertangkap KPK pada 6 Oktober lalu. Ia diduga menerima suap dari politisi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha, untuk mengamankan perkara banding mantan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan, yang merupakan ibunda Aditya.

Perkara Marlina ditangani Sudiwardono. Penyidikan perkara itu dilakukan Polres Bolaang Mongondow yang mendapat supervisi dari KPK pada 2014. Dalam kasus ini ada enam orang yang telah dijatuhi hukuman.

"Penanganan perkara korupsi di Bolaang Mongondow menjadi salah satu contoh perkara yang ditangani melalui tugas koordinasi dan supervisi KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Di-ansyah.

IAN/NTA/ZAL





Original Post

Konferensi Pers Terkait OTT KPK

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-10-10

Konferensi Pers Terkait OTT KPK

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi (kiri) dan Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangkapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung MA. Jakarta, Senin (9/10). Dalam keterangannya, mereka mengumumkan bahwa pembinaan dan pengawasan secara berkala telah dilaksanakan.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO





Original Post

KTP Elektronik Selesai Tahun Ini

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-10-10

KTP Elektronik Selesai Tahun Ini

175,9 Juta Penduduk Sudah Merekam Data

JAMBI, KOMPAS - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendesak petugas kependudukan dan catatan sipil untuk proaktif jemput bola demi merealisasi kartu tanda penduduk elektronik Perekaman data kependudukan dan pencetakan semua KTP-el ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Menurut Tjahjo, tahun ini juga realisasinya harus tercapai 100 persen. "Dukcapil harus proaktif. Kalau tidak proaktif, tolong diganti saja," kata Tjahjo seusai membuka Rapat Koordinasi Gubernur Se-Sumatera di Kota Jambi, Senin (9/10).

Menurut Tjahjo, dari 189 juta penduduk yang diwajibkan memiliki KTP elektronik, baru 175,9 juta yang sudah merekam data kependudukan. "Prosesnya hingga hari ini tercapai 94,98 persen," katanya.

Ia meminta petugas di dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) agar proaktif melayani warga yang belum memiliki KTP elektronik. "Termasuk warga yang tinggal di gunung-gunung, seharusnya ada petugas datang ke sana untuk mendata," ujar Tjahjo.

Ia memastikan seluruh bahan dan mesin cetak tersedia lengkap. Berdasarkan data kementerian itu, sekitar 2.000 mesin yang rusak berat telah diganti dan didistribusikan ke daerah-daerah. Begitu pula blangko pengurusan KTP elektronik.

Untuk memenuhi kebutuhan tahun 2017 dan 2018, telah disiapkan 25,9 juta blangko. Dari jumlah itu, sebanyak 7 juta telah didistribusikan ke daerah-daerah. Sisanya akan didistribusikan secara bertahap.

Pemerintah memastikan semua daerah tidak akan lagi mengalami kekurangan blangko. "Semua sudah lengkap. Blang-

konya pun ada sehingga mudah-mudahan cepat selesai," tambahnya.

Sidang korupsi

Sementara itu. dalam sidang lanjutan perkara korupsi KTP elektronik di .Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, mantan Mendagri Gamawan Fauzi yang dihadirkan sebagai salah satu saksi, kemarin, mengungkapkan, dirinya tak mungkin melanjutkan proyek KTP-el jika ditemukan kejanggalan dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Gamawan, tak hanya BPKP, dia juga sempat mempresentasikan proyek ini di hadapan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Namun, dia mengatakan tak juga ditemukan kejanggalan.

"Selaku menteri, saya hanya menandatangani Jadi untuk kehati-hatian sebelum lelang, saya kirim surat ke BPKP untuk diaudit Bahkan, setelah lelang selesai, diaudit lagi oleh BPKP. Hasilnya tidak ditemukan ada yang mencurigakan," ujar Gamawan.

Gamawan menambahkan, Badan Pemeriksa Keuangan juga pernah melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). "Tiga kali diperiksa, tetapi tidak ditemukan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)," ujarnya.

Terkait aliran dana, Gamawan mengatakan tidak menerima apa pun dari dua mantan pejabat Kemendagri yang telah divonis bersalah dalam perkara ini, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Irman serta mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Sugiharto, maupun dari Andi Narogong. "Saya tidak tahu bagi-bagi duit Kutuk saya jika melakukannya. Hukum seberat-beratnya jika itu terbukti," ucapnya.

Dugaan aliran dana kepada Gamawan terjadi saat Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan di Ditjen Dukcapil Suciati memberikan kesaksian dalam persidangan sebelumnya. Suciati mengaku diberikan uang oleh Irman sebesar 73.700 dollar AS. Uang itu untuk membiayai kunjungan kerja pada proyek KTP elektronik. Ternyata, Rp 50 juta diberikan kepada Gamawan yang menjadi pembicara di lima kota

Gamawan pun menjelaskan, uang yang diberikan kepadanya sekitar Rp 48 juta adalah hasil menjadi pembicara selaku mendagri di beberapa kota "Sekali ceramah, sekitar Rp 7 juta Masih saya bawa ke mana-mana kuitan-sinya untuk membuktikan. Saya sama sekali tidak tahu asal uang itu dari siapa" kata Gamawan.

Sidang kemarin juga menghadirkan saksi-saksi lain, yakni mantan Kepala Biro Hukum Kemendagri Zudan Arief; pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Setya Budi; mantan anggota tim teknis KTP elektronik, Kristian Moekmin; dan Direktur PT As-tragraphia Yusuf Darwin. Sementara itu, dua saksi lainnya tidak memenuhi panggilan jaksa, yaitu Ketua DPR Setya Novanto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

(ITA/DD06)





Original Post

Mental Kemaruk Oknum Pengadil

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2017-10-10

Mental Kemaruk Oknum Pengadil

Achmad Fauzi

Hakim Pratama Madya

di Pengadilan Agama Tarakan, Kalimantan Utara

SUNGGUH muak menyaksikan sepak terjang hakim yang melacurkan ke-muliannya untuk kepentingan perut. Mereka sudah tak punya martabat diri karena keadilan dijungkirbalikkan. Kebenaran dipalsukan demi setumpuk sogokan. Vonis dipermainkan sesuai pesanan. Akhirnya, keadilan hanyalah milik kaum borjuis yang menguasai modal (Karl Marx) dan dikendalikan pemegang tampuk kekuasaan politik (Ralf Dahrendorf).

Jiwa-jiwa pengadil yang bermental bobrok macam itu sejatinya telah mengidap rabun nurani. Cahaya kebenaran yang berfungsi memateri idealisme agar tetap tegak pada jangkarnya sudah tertutupi syahwat kemaruk perilaku koruptif sehingga ketika mengadili perkara sudah tak bisa membedakan mana yang hak dan batil. Di matanya hanya ada satu yang terlukis rupiah. Peristiwa operasi tangkap

tangan (OTT) Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara berinisial S karena diduga menerima suap dari anggota DPR berinisial AAM menjadi bukti nyata bahwa sifat kemaruk oknum pengadil masih sukar dikendalikan. Peradaban perut masih dipuja. Padahal, jika dihitung penghasilan ketua pengadilan tinggi cukup fantastis, yakni di atas Rp40 jutaan.

Kasus pemberian suap miliaran rupiah tersebut diduga untuk memengaruhi putusan banding kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Bolaang Mongondow dengan terdakwa ibu kandung AAM, Marlina Mona Siahaan yang berkuasa sebagai bupati dua periode sejak 2001-2011. Ada semacam persekongkolan trias korup-tika mengingat para pelakunya mewakili masing-masing tiga cabang kekuasaan negara.

Pada sisi lain, praktik tercela tersebut mengonfirmasi

bahwa proses supremasi hukum sudah melenceng dari rel yang ditentukan. Sebagai benteng keadilan, lembaga peradilan telah mengalami tur-bulensi karena disusupi para mafia yang bergerak dalam lorong kemungkaran. Kondisi demikian tentu sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kerja pemberantasan korupsi ke depan juga akan semakin berat karena garansi penyelenggaraan sistem peradilan tindak pidana korupsi yang idealnya berjalan transparan dan akuntabel ternyata juga dikorupsi melalui pengaturan vonis dan diskon uang pengganti.

Saya sependapat dengan pengamat politik dan pertahanan, Salim Said, bahwa maraknya penegak hukum korupsi karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Negara ini tak pernah beranjak menuju kemajuan karena ulah komplotan koruptor yang tak pernah takut Tuhan. Padahal, sebelum menjabat mereka disumpah menurut agamanya untuk menjalankan

jabatan dengan jujur dan tidak membeda-bedakan orang serta melaksanakan kewajiban sebaik-baik dan seadil-adilnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Islam telah menegaskan keharusan seorang hakim menegakkan hukum secara adil dan imparsial, menyampaikan amanat kepada yang berhak, melarang mengikuti dorongan nafsu untuk mempermainkan keadilan, dan bersilat lidah untuk persekongkolan (An Nisa 58 dan 135). Ayat itu secara eksplisit menyerukan agar hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya tidak boleh memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi istimewa, menunjukkan suka atau tidak suka melalui perkataan maupun perbuatan, karena semua orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum.

Keteladanan

Dari semua sengkarut persoalan korupsi yang menerjang lembaga peradilan itu, perbaikan struktur mentalitas

hakim dan aparat peradilan menjadi keniscayaan. Perombakan struktur mentalitas ha-rus menjangkau unsur-unsur pembentuknya, yakni paradigma berpikir dan referensi yang memengaruhi kerangka berpikir. Korupsi, manipulasi fakta, dan jual beli perkara ialah produk pola pikir keliru yang melawan hukum. Karena itu, ajaran moral agama dan filsafat harus dijadikan referensi dalam mengubah cara pandang, sehingga mereka menyadari bahwa tugasnya ialah bagian dari ibadah, jabatannya amanah, dan penghasilannya sebagai imbalan dari keikhlasan mengabdi.

Namun, perbaikan struktur mentalitas tidak akan berjalan efektif tanpa adanya keteladanan. Berbicara keteladanan, menarik mengisahkan kembali makna keteladanan dari seorang penegak hukum sekaliber Baharuddin Lopa. Sudah 15 tahun jasadnya dikubur, tapi legasi perjuangannya dalam memberantas kejahatan korupsi diharapkan tetap mengisi relung keham-paan moral belantika hukum saat ini. Lopa adalah sosok yang jujur dan tegas, sehingga tak mengherankan selalu jadi

personifikasi penegak hukum yang berintegritas. Semasa hidupnya Lopa dikenal figur penegak hukum yang antisuap. Dia tak pernah silau jabatan maupun kemewahan harta. Pantas saja namanya tetap semerbak dikenang.

Salah satu wujud kejujuran Lopa tecermin dalam sikapnya yang memisahkan urusan pribadi dengan urusan dinas. Lopa pernah melarang istrinya menggunakan mobil dinas untuk pergi ke pasar karena dianggap memanfaatkan fasilitas negara. Sisi lain dari Lopa ialah soal ketegasannya. Ia dikenal sebagai abdi hukum yang konsisten memperjuangkan pemberantasan korupsi di kalangan lembaga penegak hukum. Tak peduli yang dihadapi teman sejawat, keadilan tetap ditegakkan meski langit runtuh.

Senapan ketegasan Lopa juga diarahkan ke Kejaksaan Agung, lembaga yang ketika itu dipimpinnya. Ia tak pernah memberikan belas ampunan bagi jaksa nakal. Ketika bertemu Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki pada 2001, Lopa berikrar menyikat habis jaksa yang terlibat KKN. Dampaknya

banyak jaksa yang ketar-ketir bertemu dengan pengusaha hitam.

Itulah hebatnya Lopa. Kete-ladaan sikap dan perilaku yang senafas dengan perkataan membuatnya disegani dan tulus dicontoh oleh bawahannya. Dalam buku "Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum" (2001) Lopa menegaskan bahwa dalam seni kepemimpinan, suatu perbuatan mulia jauh memiliki dampak determinan dari pada sekadar buih ribuan kata. Maksudnya, perjuangan terberat seorang pemimpin adalah perjuangan melaksanakan kata-kata (keteladanan). Jamak terjadi laku seorang pemimpin tidak senapas dengan perbuatannya. Kata-katanya mampu menyihir banyak orang, tetapi sejatinya ia sedang membangun perisai untuk menutupi perangai buruknya.

Maraknya korupsi yang terjadi di lingkungan penegak hukum, menurut Lopa, disebabkan karena lemahnya kepemimpinan. Contohnya, kasus suap ketua PT Sulawesi Utara. Ia yang seharusnya memberikan teladan justru berkubang di lembah curam praktik dagang hukum.

Achmad Fauzi





Original Post

Tantangan Memosisikan Batam di Tengah Gejolak Geoekonomi Global

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2017-10-10

Tantangan Memosisikan Batam di Tengah Gejolak Geoekonomi Global

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti

Guru Besar Emeritus,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

BANYAK sekali pemangku kepentingan (stakeholder) di Indo,-nesia-di dalam dan di luar pemerintah-yang tidak mengetahui bahwa Putaran Doha (WTO Doha Round) tahun lalu praktis terhenti sesudah negosiasi-negosiasi selama hampir 15 tahun berjalan. Yang tertinggal sekarang di WTO cuma fungsi menengahi perselisihan-perselisihan (dispute settlements) sampai dengan ke angkat banding dalam segala isu perdagangan serta investasi di antara negara anggota.

Posisi WTO karena itu praktis serupa dengan yang telah disetujui di Uruguai Round, yakni ketika lembaga GATT yang dibentuk sejak PD II berakhir digantikan WTO yang bersifat lebih permanen, disertai keputusan-keputusan yang bersifat mengikat dengan sanksi-sanksi yang berkaitan. Sikap yang keras dari pemerintahan Presiden Trump terhadap posisi-posisi globalisasi yang berjalan makin cepat di bawah WTO, yang dituduhnya merugikan ekonomi, bisnis, dan masyarakat AS, semakin memperlemah posisi WTO. Bahkan dengan berslogan America First, Lets Make America Great Again, Presiden Trump menghentikan negosiasi-negosiasi AS di TPP (Trans-Pacific Partnership) secara sepihak. AS juga seperti

tidak antusias tentang negosiasi-negosiasi TTTP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), selain mengancam peninjauan kembali dari NAFTA (North America Free Trade Area).

Pada saat yang sama, Inggris telah memutuskan keluar dari European Union, dalam peristiwa Brexit yang mengagetkan. Di banyak negara di lingkungan EU, pemilu demi pemilu telah memunculkan gerakan-gerakan populisme yang menolak globalisasi. Kali ini populisme yang bermunculan di AS dan EU ialah dari Sayap kanan, yang mencerminkan kebangkitan kembali sentimen nasionalisme sempit.

Gerakan-gerakan ini dinilai sebagai potensi yang mengancam keabsahan dari hasil-hasil negosiasi ekonomi bilateral, regional, dan multilateral yang telah berjalan sejak berakhirnya PD II. Akibat dari proses deglobalisasi ini antara lain ancaman terjadinya trade war antara AS dan Tiongkok, antara AS dan beberapa negara EU bahkan dengan sekutu-sekutu geopolitik AS seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Proses deglobalisasi ini telah semakin memunculkan skim kerja sama bilateral seperti FTA (free trade agreement) dan yang sejenisnya, yang sekarang telah mencapai jumlah puluhan yang berperan penting.

Koordinasi kebijakan global di bidang ekonomi semakin sirna.

Di tengah-tengah situasi global yang semakin tidak menentu ini, posisi BP Batam--yang pada awal reformasi telah berbentuk otorita-perlu

ditinjau kembali karena jelas terancam proses semakin surut relevansinya.

Hampir semua negara industri yang penting tampak seperti mulai balik ke cara-cara proteksionisme di dalam berbagai variasi. (Patut dicatat

negosiasi-negosiasi puluhan tahun di GATT dan di Doha Round telah mengenalkan keberadaan berbagai metode proteksionisme dalam jumlah yang semakin meningkat dan dicoba untuk dilucuti demi keterbukaan ekonomi serta bisnis global. Dewasa ini, pengetahuan metode-metode itu malah digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju ke trade war.)

Pada dekade 1960-an, di bawah tahapan-tahapan negosiasi GATT untuk memperkuat globalisasi, muncullah di banyak negara berbagai upaya rekayasa untuk memulai proses industrialisasi yang diarahkan ke kegiatan ekspor demi pemanfaatan pasar global yang semakin terbuka.

Pada saat itulah di Jepang diciptakan rekayasa yang dijuluki Nippon Inc, yang memadukan koordinasi serta kerja sama erat di antara METI (Ministry of External Trade Industry), Bank of Japan, Keidanren-himpunan konglomerat-konglomerat, dan sebagainya. Model rekayasa kelembagaan skala besar ini ditiru Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia, dll.

Sejak pemerintahan dipimpin Deng Hsiao Ping, RRC mulai mengadopsi model rekayasa kelembagaan ini di dalam skala yang masif, yang bersifat komprehensif yang dimungkinkan di bawah pemerintahan PKC. Begitulah, kalau pembangunan kawasan-kawasan industri yang bersifat wilayah khusus (enclave),

yang didukung kemudahan-kemudahan birokrasi serta skim-skim insentif, dilakukan di Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Thailand, RRC langsung menggunakan strategi rekayasa SEZ (special economic zone) yang sangat luas wilayahnya dan sangat jauh derajat kebebasannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat liberal.

Hampir seluruh wilayah pantai Tiongkok diliputi SEZ, yang didukung sistem global suppfy-chain, pelabuhan-pelabuhan peti kemas bertaraf global dan kapasitas armada kapal milik Tiongkok yang menguasai jalur-jalur perdagangan global. Akibatnya, export-based industrialisation berhasil digunakan untuk menjadikan RRC sebagai raksasa industri yang kita lihat dewasa ini, yang menimbulkan kejengkelan Trump.

Menarik sekali metode rekayasa kelembagaan yang dilakukan Korea Selatan belakangan ini. Dengan memanfaatkan skim FTA yang melibatkan sejumlah 52 negara, mereka mengalihkan strategi FTZ (free trade zone) atau EPZ (export-processing zone) yang mirip tapi lebih efektif daripada Batam, ke strategi Korean Free Economic Zone (KFEZ).

Dewasa ini delapan KFEZ telah mulai dibangun atau telah beroperasi. RRC tidak memiliki FTA sebanyak itu, dan karena itu Korea Selatan yakin bahwa KFEZ akan mampu menyaingi SEZ seperti Shenzhen. (Perlu diingat, bagaimana KFEZ tersebut memanfaatkan

kesuksesan-kesuksesan generasi ke-1 dan ke-2 dari EPZ mereka, yang memacu export-based industrialisation-nya pada beberapa dekade yang lalu.) KFEZ ini diperkirakan mampu mengakses sekitar 74% daripasar global lewat pemanfaatan intensif dari FTA sejumlah 52 tersebut.

Dari gambaran di atas, tampak betapa beratnya tantangan yang dihadapi Batam dewasa ini dan ke masa depan yang dekat. Hal ini terkait dengan kenyataan, bagaimana sejak berdirinya FTZ Batam, yang meliputi wilayah Kepulauan Barelang, perkembangan kapasitasnya praktis jauh lebih lambat daripada yang tampak di Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan bahkan Thailand.

Sebagian besar sumber persoalannya, seperti telah banyak dibahas di berbagai media kita, terletak pada bidang domestik kita, baik di pemerintah pusat maupun pemda terkait. Kemampuan bermanuver Batam telah sangat dibatasi ruang gerak di bidang domestik yang sulit dikembangkan. Apalagi di tengah-tengah berganti-gantinya secara fundamental sistem politik kita pada periode akhir 1960-an sampai sekarang. Patut diingat bahwa isu ini tidak begitu mengemuka di negara-negara di atas, yang menganut one-party state system dalam berbagai variasinya.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti





Original Post

Menuntut Konsistensi MA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2017-10-10

Menuntut Konsistensi MA

UNTUK kesekian kalinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terduga pelaku tindak pidana koruptor. Terakhir yang terkena sasaran OTT ialah Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha.

Dalam OTT, Jumat (6/10), petugas KPK menangkap tangan Sudiwardono dan Aditya di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Sudiwardono diduga kuat menerima suap dari Aditya untuk memengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa Kabupaten Bolaang Mongondow.

KPK yang melakukan OTT menemukan uang S$30 ribu dalam amplop putih dan S$23 ribu dalam amplop cokelat di kamar Sudiwardono.

Kita seperti kehabisan rasa terkejut ketika KPK menyebut uang dalam amplop cokelat itu diduga merupakan uang dari sisa pemberian sebelumnya. Apalagi dipaparkan kemudian oleh KPK bahwa uang itu merupakan bagian dari total commitment fee SS100 ribu atau setara Rpl miliar.

Fakta-fakta yang terpampang bersama terjaringnya seorang ketua hakim pengadilan tinggi dan seorang politikus itu terlalu telanjang untuk dinegasikan. Apalagi Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang membawahkan Sudiwardono telah memberhentikan hakim senior tersebut.

Pelajaran penting dari OTT KPK itu ialah betapa tingkat kesulitan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini semakin hari semakin bertambah. Akal sehat kita terlalu sulit untuk menerima kenyataan bagaimana mungkin seorang ketua pengadilan tinggi dapat tertangkap tangan me-

nerima suap terkait dengan pengurusan perkara.

Itulah fakta yang ironisnya terus-menerus terjadi. Tidak terhitung sudah pejabat negara yang terkena OTT. Yang menyedihkan ialah penyakit korupsi itu telah lama menjangkau gawang terakhir dari penegakan hukum, yakni para hakim. Dari kasus terakhir ia bahkan ketua pengadilan tinggi.

Tugas utama untuk menegakkan keadilan dan ke benaran, oleh sebagian hakim, agaknya telah berubah menjadi urusan jual beli perkara belaka. Bak pasar, ada tawar-menawar dalam perdagangan hukum.

Kita berharap gejala semacam itu bukan fenomena gunung es. Artinya, hakim nakal yang terkena OTT hanyalah sekelompok kecil dari seluruh populasi pejabat negara. Selebihnya ialah hakim baik, hakim yang mampu menjaga integritas.

Dalam konteks ini, MA harus berperan. Melalui Maklumat Nomor 1/2017 per 11 September 2017," MA mengatur jika ditemukan bukti pengawasan dan pembinaan hakim tidak

dilaksa-nakan berkala dan berkesi-nambungan, MA akan memberhentikan pemimpin MA atau pemimpin badan peradilan di bawahnya.

Kasus Sudiwardono jelas ujian bagi MA. Jika MA konsisten, Ketua MA Hatta Ali harus diberhentikan. Hatta Ali mengatakan bila ada OTT lagi, ia akan undur diri. Pertanyaannya, akankah MA konsisten dengan aturan yang dibuat sendiri? Itu yang kita tunggu.

REDAKSI





Original Post

Pembacaan Tuntutan dengan Lampu Darurat

Media Cetak Kompas Halaman 23
2017-10-10

Pembacaan Tuntutan dengan Lampu Darurat

Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh membacakan tuntutan terhadap Dheni Okta dalam sidang di PengadUan Tipikor Banda Aceh, Senin (9/10), dengan bantuan cahaya dari telepon genggam karena listrik padam. Dheni didakwa terlibat korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran Kota Banda Aceh tahun anggaran 2014 dengan potensi kerugian negara Rp 4,7 miliar.

KOMPAS ZULKARNAINI





Original Post

Sudah Berulang Kali OTT, Sebaiknya Ketua MA Mengundurkan Diri Saja

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-10-10

Sudah Berulang Kali OTT, Sebaiknya Ketua MA Mengundurkan Diri Saja

HAKIM Agung asal PDI Perjuangan ini begitu jengkel menyaksikan terulangnya kembali kasus hakim ditangkap (OTT) KPK akibat menerima suap. Kasus seperti itu berulang kali terjadi lantaran Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali tidak mampu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para bawahannya. Sebagai Ketua MA, Hatta Ali tak boleh lepas tangan atas kasus tersebut.

Seperti diberitakan, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat tengah malam, pekan kemarin, karena diduga menerima suap dari politikus Golkar Aditya Anugrah Moha sebesar 64.000 dolar Singapura untuk mengamankan putusan banding perkara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Bolaang Mongondow. Berikut penuturan Gayus Lumbuun terkait hal tersebut;

Apa tanggapan Anda atas OTT KPK terhadap Ketua PT Sulut?

Peristiwa terjadinya OTT tersebut merupakan jawaban terhadap perlunya evaluasi bagi seluruh jajaran peradilan di bawah MA. Evaluasi itu mulai dari PN (Pengadilan Negeri), PT, dan MA dalam menentukan pimpinan-pimpinan, yaitu ketua dan wakil ketua di semua tingkatan tersebut. Perlunya evaluasi ini sudah saya cuatkan berulang kali melalui berbagai media.

Apa landasan untuk evaluasi yang Anda maksud?

Hal tersebut didasarkan adanya fakta penyimpangan yang terjadi secara masif di lingkungan peradilan yang dilakukan baik oleh aparatur kepaniteraan maupun hakim.

Buktinya, saat ini kan terjadi penyimpangan di Pengadilan Tinggi Manado (Sulut) dan dilakukan oleh ketua Pengadilan Tinggi. Perbuatan semacam ini

akan sering terjadi lagi apabila posisi pimpinan masih diduduki oleh orang-orang yang belum dievaluasi kembali untuk dipilih yang masih baik dan yang buruk diganti.

Seberapa mendesak evaluasi tersebut?

Menurut saya, sangat mendesak. Pandangan tersebut berdasarkan perkembangan analisis yang menunjukkan bahwa banyak aparatur pengadilan, dari panitera sampai dengan hakim, di tingkat Pengadilan Negeri dan saat ini di Pengadilan Tinggi yang melakukan penyimpangan. Penyebabnya adalah, prilaku mereka sudah anomali. Mereka sudah tidak takut lagi, mengesampingkan, dan mengabaikan aturan hukum; perundang-undangan serta moran dan integritas yang sepatutnya mereka hormati dan taati.

Lalu, apa dasar pimpinan MA juga perlu dievaluasi? Pada 11 September 2017,

Ketua MA mengeluarkan maklumat Nomor 01/Maklumat/ IX/2017. Isinya, menegaskan dan memastikan bahwa tidak ada lagi hakim dan aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa,kehormatan,dan wibawa Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.

Di dalamnya juga dijelaskan bahwa Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Jadi, pimpinan MA, termasuk ketuanya, harus dievaluasi akibat adanya kasus tadi?

Ya. Sebab, penempatan jabatan-jabatan pimpinan pengadilan itu ditentukan oleh Tim

Promosi dan Mutasi (TPM) yang dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung di bawah Ketua Mahkamah Agung. Penempatan jabatan-jabatan itu bukan oleh para dirjen (direktur jenderal) di lingkungan Mahkamah Agung.

Tanggung jawab apa yang harus dilakukan Ketua MA atas terjadinya kasus tadi?

Untuk tetap menjaga kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, dan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan keadilan melalui pengadilan, sudah saatnya Ketua Mahkamah Agung dengan sukarela dan terhormat mengundurkan diri.

Untuk menyikapi persoalan ini, maka lembaga normatif tertinggi dalam bentuk musyawarah di Mahkamah Agung adalah pleno lengkap Hakim Agung untuk dapat menyikapi masalah ini.

usu





Original Post

Djan Curhat Soal Kisruh PPP Ke Komisioner KPU

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2017-10-10

Djan Curhat Soal Kisruh PPP Ke Komisioner KPU

Semangat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz untuk mendapatkan keadilan tidak pernah luntur. Kemarin, Djan beserta rombongan DPP PPP hasil Muktamar Jakarta melakukan pertemuan dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

DJAN tidak datang sendiri, bos properti itu ditemani oleh beberapa pengurus teras seperti Ahmad Gojali Harahap, Ibnu Hajar, Sudarto, Mimin Austrian! , M Yunus Razak, Vera Hamzah Haz, dan M Bahaudin.

Kedatangan Djan Cs disambut hangat oleh komisioner KPU. Dari pertemuan itu terlihat Ketua KPU Arif Budiman, Wahyu Setiawan, Viryan Azis, Hasyim Asyari, Evi Novida Ginting Manik dan lainnya.

Pertemuan yang berlangsung satu jam itu nampaknya dimanfaatkan betul oleh Djan Faridz untuk menjelaskan asal muasal adanya konflik dualisme dan kedudukan hukum Partai Kabah dimata hukum.

"Pertemuan dengan KPU tadi kita menjelaskan status hukum dari PPP, dari yang memiliki kekuatan hukum tetap itu adalah Muktamar Jakarta dengan ketua umum Djan Faridz." ungkap Djan seusai nie kik uan pertemuan.

Menurutnya, dalam Undang-Undang Pemilu pun bagi partai yang bersengketa dan yang bisa mengikuti pemilu dan pilkada

adalah yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuatan keputusan Mahkamah Partai. "Dua itu dan kita sudah memenuhinya," jelas Djan.

Dijelaskan Djan lagi, dalam hal sengketa yang belum terselesaikan, artinya belum ada keputusan Mahkamah Agung (MA) dan belum ada keputusan Mahkamah Partai yang dipakai SK Menkumham yang terakhir. "Jadi saya bilang jangan pakai yang ini (keputusan Menkumham) pak. Kita sudah memenuhi yang dua ini. jadi bapak cukup melihat kita jangan melihat yang lain," katanya.

Melihat dan mendengarkan

apa yang disampaikan, beber dia, KPU mengaku akan mempelajari karena ini bagian dari terobosan hukum yang diharapkan KPU. Sejauh diskusi berjalan. Djan juga mengaku respon dan tanggapan dari KPU cukup positif.

"KPU ingin mempelajari penjelasan yang kami berikan dan akan membuat terobosan hukum. Kita berikan kesempatan beliau untuk mempelajari setelah itu kita minta waktu untuk menghadap dan minta petunjuk," katanya.

Pada prinsipnya, kalau KPU itu tidak masalah, siapapun akan diterima sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sedangkan kepada Menkum-

ham yang membuat keputusan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan melanggar sumpah jabatan akan dilaporkan, karena sudah 3 tahun lebih beliau tetap tidak menghormati keputusan MA. "MA dianggap tidak ada di indonesia, ya akan. Keputusan MA dianggap tidak ada di muka bumi indonesia, malah beliau membuat keputusan berdasarkan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pelanggaran dengan menerbitkan SK Romy.

"Pelaporan Yasonna Laoly karena melanggar sumpah jabatan. Beliau harus taat dan perintah Undang-Undang yang beliau

tidak jalankan. Kedua, sumpah palsu. Ketiga, membuat surat palsu. Surat palsu maksdusnya dia menggunakan keputuasn 504 dan 601. Sedang keputusan 504 dan 601 itu memenangkan saya. Lah dia pakai sebagai referensi untuk menerbitkan SK orang. Aneh kan? Itu pemalsuan," ujarnya.

Komisioner KPU, Viryan Azis ketika ditanya mengenai keluhan PPP Djan enggan berkomentar panjang. Dia berkilah jika selama ini KPU akan patuh pada perundang-undangan yang berlaku. "KPU tetap menganut pada Undang-Undang dan sesuai dengan SK dari Menkumham," katanya.

ren





Original Post

Pejabat Kota Aceh Rekanan Dituntut 8 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-10

Pejabat Kota Aceh Rekanan Dituntut 8 Tahun Penjara

EMPAT terdakwa korupsi pengadaan mobil pemadaman kebakaran (damkar) dituntut masing-masing delapan tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, kemarin.

Keempat terdakwa, antara lain Deni Okta Pribadi, Direktur PT Dhezan Karya Perdana; Raziati, komisaris PT Dhezan Karya Perdana; Siti Maryami. sebelumnya menjabat Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Kota Aceh; dan Syahrial. Pokja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Aceh.

Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Zulfan dalam sidang terpisah. Sidang perkara terdakwa Syahrial, Raziati, dan Deni Okta Pribadi yang dip-impina hakim Deni Sahputra. Sedangkan pada terdakwa Siti Maryami dipimpin hakim T. Syarafi.

Menurut JPU, para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa juga menuntut para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider empat bulan penjara. Sedangkan terdakwa Deni Okto Pribadi dituntut membayar uang pengganti

sebesar Rp4,7 miliar. "Jika terdakwa tidak memiliki harta benda maka harus menjalani kurungan badan selama empat tahun," kata Zulfan.

Dalam tuntutan itu, jaksa mengatakan para terdakwa secara bersama-sama dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan mobil damkar. Pengadaan mobil bersumber dari dana APBD Kota Aceh tahun 2014 dengan nilai Rp 17,5 miliar.

Menurut jaksa, mobil damkar yang dibeli tidak sesuai spesifikasi. "Perusahaan terdakwa juga tidak memiliki kualifikasi pekerjaan untuk mobil pemadam kebakaran," kata Zulfan.

Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan mencapai Rp4.7 miliar sebagaimana hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Para terdakwa bersama penasihat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan pada sidang lanjutan pekan depan. Darwis, penasihat hukum untuk Deni Okto, Raziati dan Syahrial, menyatakan tidak ada kerugian negara dalam pengadaan damkar.

Lantaran itu, menurut Darwis, kliennya tidak perlu membayar uang pengganti tidak ada kerugian negara. "Uang pengganti itu kalau ada kerugian negara. Sebelumnya BPKP sudah menghitung dan ini sudah sesuai semua yang dikerjakan,"dalihnya.

NET





Original Post

Kasus Bekas Bupati Bolaang Mongondow Dapat Diawasi KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-10

Kasus Bekas Bupati Bolaang Mongondow Dapat Diawasi KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mensuper-visi penangan kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mangondow, Sulawesi Utara (Sulut).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan kasus tersebut disidik Polres Bolaang Mongondow. KPK melakukan supervisi kasus tersebut sejak tahun 2014.

"Kasus suap terhadap ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado tersebut awalnya telah disupervisi KPK. Penyidikan kasus tersebut dilakukan Polres Bolaang Mongondow, dan supervisi kami lakukan sejak 2014." kata Febri.

Hasil kerja sama antara KPK dan Polres Bolaang Mongondow itu telah berhasil memenjarakan 6 orang dan vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), di antaranya Cimmy Wua selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) baru.

Kemudian, Mursid Potabuga selaku PPTK lama. Ferri Sugeha selaku pengguna anggaran (PA), Farid Asimin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ikram Lasinggaru selaku bendahara, dan Suharjo Makalalag selaku Kepala Dinas Pertambangan yang menjadi pihak ketiga.

Sementara, untuk bekas

Bupati Bolaang Mangondow periode 2001-2006 dan 2006-2011, Marlina Moha Siahaan, masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi (PT) Manado.

Sebelumnya, KPK berhasil mengungkap kasus suap pengurusan vonis banding perkara korupsi terdakwa Marlina Moha Siahaan di PT Manado setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 5 orang di Jakarta, Jumat (6/10).

Tim Satgas KPK juga mengamankan uang SGD 64.000 sebagai bukti suap dari Aditya kepada Ketua PT Manado, Sudiwardono untuk mengurus vonis banding perkara korupsi ibunya. Marlina divonis 5 tahun penjara oleh P.engadilan Tindak Pidana Korupsi Manado.

KPK menyangka Aditya Anugerah Mora selaku pemberi suap melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Sudiwardono selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau a atau b atau Pasal 11 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

byu





Original Post

Saksi Pak Irman Nggak Kenal Pak Setya Novanto

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-10

Saksi Pak Irman Nggak Kenal Pak Setya Novanto

Saksi Zudan Arif Fakrulloh mengaku pernah menjadi pengantar pesan dari Sekjen Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini kepada Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Irman. Pesan itu tentang Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto.

"Berdasarkan saksi di sidang ini, Saudara pernah menyampaikan sesuatu ke Pak Irman yang ada kaitannya dengan seseorang yang bernama Setya Novanto, apa isinya?" tanya Jaksa KPK Abdul Basir kepada Zudan dalam sidang perkara e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (9/10)-.

Zudan mengatakan, pesan itu disampaikan Diah kepadanya pada tahun 2014. Saat itu Zudan menjabat sebagai Biro Hukum Kemendagri. " Tahun 2014 pada waktu itu. Bu Diah sambil berjalan mengatakan, "Dek tolong sampaikan. Pak Irman tidak kenal Pak Setya Novanto." kata Zudan menjawab pertanyaan Jaksa.

Zudan yang kini menjabat Dirjen Dukcapil mengaku baru menyampaikan pesan itu ke Irman satu tahun kemudian. Yang mengejutkannya. Irman mengaku ke Zudan bahwa dirinya tidak kenal dengan Novanto.

"Saya bertanya ke Pak Irman, ePak Irman kenal Pak Setya Novanto??. eTidak kenal Pakf (jawab Irman). Dulu Bu Diah pernah bercerita kalau ada yang tanya Pak Irman, jawab tidak

kenal Pak Setya Novanto," kata Zudan.

Pengakuan polos Zudan tentunya mengagetkan jaksa, majelis hakim PN Tipikor dan pengunjung sidang, karena bertolak belakang dengan pengakuan Irman.

Zudan yang menjadi pembawa pesan khusus Diah saat itu, kembali menegaskan bahwa Irman memang tidak mengenal Novanto berdasarkan pengakuan Irman sendiri kepadanya, meski "pesan khusus" tersebut bdum disampaikan kepada Irman.

Pada persidangan sebelumnya, pernyataan Irman mengenai pertemuan Novanto dengan Andi Narogong dan keduanya saling mengenal, dibantah oleh Andi saat menjadi saksi dalam sidang e-KTP, dimana Irman dan Sugiharto duduk sebagai terdakwa.

Andi mengaku hanya sekali bertemu dengan Novanto untuk menawarkan kos dan atribut kampanye untuk Partai Golkar, yang sayangnya langsung ditolak Novanto yang saat itu menjawab sebagai Bendahara Umum Golkar, dengan alasan penawaran Andi terlampau mahal.

Bahkan, saksi lainnya, M

Nazarudin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat mengaku tidak tahu menahu keterlibatan Novanto yang memang tidak pernah ditemuinya dalam mega proyek tersebut, seperti pernyataan Irman.

Sementara saksi lainnya. Paulus Tannos (salah satu pemenang tender proyek E-KTP), mengaku nama Novanto hanya di catu! oleh Andi Narogong agar diikutsertakan dalam proyek e-KTP.

Pada persidangan kemarin juga mendengarkan kesaksian bekas Menteri Dalam Negeri, Ga-mawan Fauzi. Ia mengaku pernah pergi ke Singapura bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Irman, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto, dan Ketua Tim Teknis e-KTP, Husni Fahmi.

Gamawan menuturkan, awalnya dia bersama jajaran pergi ke Batam untuk memeriksa proses perekaman data e-KTP.

Setelah urusan dinas di Batam beres, Gamawan diajak oleh Irman ke Singapura. Dia menginap bersama ajudannya dan Irman di kawasan Orchard Road. "Saya diajak menyeberang ke Singapura, itu pun saya bayar pakai uang sendiri. Hanya untuk rekreasi sebentar, karena Sabtu-Minggu kan libur," akunya.

Jaksa KPK Basyir lalu menanyakan apakah rombongan

bertemu dengan Paulus Tannos. Gamawan membantah. "Saya di kamar saja, tidur," ujarnya.

Jaksa lalu mencecar apakah Gamawan tahu Sugiharto dan Husni Fahmi bertemu dengan Paulus Tannos dan Catherine Tannos. "Tidak tahu. Saya hanya tidur-tiduran di sana," jawab Gunawan.

Jaksa lalu mendalami hubungan Gamawan dan dengan Paulus Tannos. Jaksa menanyakan soal pengalihan tanah dan bangunan milik Paulus Tannos kepada Azmin Aulia, adik tiri Gamawan.

"Apakah saudara pernah dic-erikatan soal pefadihaij ruko di Jalan Wijaya dan tanah di Jalan Brawijaya dari Paulus Tanno ke Azmin Aulia?" tanya jaksa KPK Abdul Basir.

Gamawan mengaku baru mengetahui hal itu setelah diperiksa KPK. Gamawan lalu meminta penjelasan dari Azmin soal itu. "Saya panggil (Azmin), Kamu diperiksa KPK apa? Kata dia. Saya beli tanah dari Paulus Tannos. Saya beli jauh di atas harga pasar. Saya beli Rp30 juta per meter bukan milik pribadi tapi PT dan PT itu bukan saya pemiliknya," tutur Gamawan menjelaskan percakapan dengan Azmin.

Jaksa kemudian menanyakan kepada Gamawan ada hubungan apa Azmin dengan Paulus

Tannos. "Tidak tahu persis karena dia di Jakarta, saya di Padang," jawab Gamawan.

Jaksa pun menggali apa keterlibatan Azmin dalam proyek e-KTP. "Apakah Azmin juga memberi tahu saksi bahwa dia lakukan pertemuan dengan beberapa pemenang e-KTP?" tanya jaksa Basir. Gamawan mengaku Azmin tak pernah memberitahukannya.

Saat persidangan perkara Irman dan Sugiharto, Gamawan mengaku pernah menerima uang Rpl 3 miliar dari Azmin.

Apa dalih Gamawan? Ia menjelaskan pada 2014 harus menjalarrhoperasi kanker di Singapura. Biaya operasinya tidak bisa diklaim kepada asuransi, karena dilakukan di luar negeri. Gamawan lalu meminjam dari Azmin.

Sebagian uang dari Azmin dipakai untuk membeli tanah dan modal beternak setelah Gamawan lengser dari Menteri Dalam Negeri. "Saya jadi petani. Saya pinjam uang dari teman-teman, istri saya, teman saya, anak saya, untuk beli sapi. Saya berternak sapi," aku Gamawan.

Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, jaksa KPK menyebutkan Gamawan ikut kecipratan duit e-KTP sebesar 45 juta dolar Amerika atau setara Rp41 miliar, serta uang Rp50 juta.

byu





Original Post

Periksa Proyek E-KTP, BPK Enggak Berani Batalkan Kontrak

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-10

Periksa Proyek E-KTP, BPK Enggak Berani Batalkan Kontrak

DIREKTUR Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta mengaku pernah dituduh sebagai pengatur lelang e-KTP. Padahal selama ini dia mengaku cukup kencang membeberkan kejanggalan proyek e-KTP.

"Kenapa saya diperiksa waktu itu ada laporan bahwa saya yang atur lelang. Dituduh waktu itu. untung saya punya berkas," kata Setya saat bersaksi dalam sidang terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta

kemarin.

Berkas yang dimaksud Setya adalah berkas pengunduran LKPP sebagai tim pendamping untuk proyek e-KTP. Pengunduran diri itu dilakukan LKPP yang saat itu dipimpin Agus Rahardjo lantaran rekomendasi yang diberikan tidak dijalankan.

"Kita kemukakan kronologis-nya. Posisinya itu harus diulang karena banyak penyimpangan. Karena keputusannya jalan terus. Begitu keputusan jalan terus kita mundur." kata Setya.

Setya yang saat itu merupakan koordinator pendampingan

proyek e-KTP itu kemudian membeberkan soal temuan lembaganya. Dari hasil temuan itu dia yakin jika proyek e-KTP harus dibatalkan.

"Di akhir e-proc-nya. nggak e-proc. Kita tahunya setelah diprotes Pak Dirjen (Irman). Karena aplikasi lelang e-proc cuma sampai pengumuman lelang. Ternyata upload dan umumkan nggak pakai aplikasi. Makin kenceng kita bilang harus berhenti." tegasnya.

Setya juga menyampaikan dia pernah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal

perbedaan pendapat antara tim teknis e-KTP dengan LKPP. Dia malah bingung kenapa BPK tidak merekomendasikan proyek itu batal.

"Saya pernah diperiksa di BPK. Konsisten kontrak harus dibatalkan. Saat itu sudah jalan tahun pertama. (Rekomendasi kami) kontrak batalin, supaya tidak ada kerugian lebih besar. Tapi saya nggak tahu BPK tidak merekomendasikan batal nggak tahu," urainya.

"Apa jawaban BPK?" tanya majelis hakim kepada Setya.

Setya pun mengutip keteran-

gan auditor BPK yang pernah memeriksanya. "Ya kalau tim auditornya. eWah nggak berani kalau merekomendasikan itu," ungkap Setya.

Dalam perkara ini. Andi Narogong didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Andi Narogong dituduh melakukan korupsi dalam proyek e-KTP yang merugikan negara Rp23 triliun,

byu





Original Post

KPK, Pahlawan yang Dilawan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 7
2017-10-10

KPK, Pahlawan yang Dilawan

Korupsi adalah persoalan mental yang dibentuk oleh nafsu serakah dan kerakusan. Fenomena petinggi negeri yang korup secara jelas dan nyata memperlihatkan bahwa korupsi merupakan prestasitertdnggiyangharus dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sederhananya, pejabat negara harus melakukan tindak pidana korupsi jika ingin mendapatkan label sebagai pejabat negeri yangberintegritasdanberpres-tasi. Tentu ungkapan tersebut tidak berlebihan. Sebab faktanya memang demikian adanya. Kompetisi dalam memperebutkan Piala Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sekarang ini semakin sengit. Pesertanya pun membuat publik tercengang, yaitu dewan terhormat mulai dari pusat hingga daerah. Tak lupa, kepala daerah pun tidak mau ketinggalan dalam perebutan piala bergengsi tersebut. Setidaknya beberapa dewan terhormat dan kepala daerah sudah masuk dalam catatan KPK sebagai pejabat yang berprestasi di bidang korupsi.

Pergelaran piala bergengsi KPK tidak memiliki batas waktu, inilah membuat banyak lembaga negara lainnya menjadi cemburu. Terlebih dewan terhormat. Kecemburuan ini disebabkan oleh kerja KPK disambut baik seluruh masyarakat. Berbeda dengan dewan, tingkat kepercayaan masyara-

kat terhadapnya semakin lama semakin menurun.

Kecemburuan anggota dewan terhormat terhadap KPK membuat posisi KPK sebagai pahlawan dari lembaga independen sedang berada di ambang kehancuran. Bahkan, kecemburuan itu berakibat sangat fatal, yakni pembuburan KPK. Kemudian pertanyaannya, lembaga mana yang akan menyelenggarakan kompetisi ini, karena publik hanya memiliki kepercayaan bahwa KPK-lahyangjujur, berkeadilan, dan transparan melaksanakan program itu.

Pahlawan korupsi memang akan banyak menghadapi ancaman dan tantangan hingga perlawanan. Meskipun korupsi merupakan prestasi. Tapi, di mata publik perbuatan itu tetap tercela dan takberadab. Parahnya, kegemaran akan ketid-akberadaban sangat disukai parapejabat. Sangatironis!

Di negeri berdasarkan Pancasila, seharusnya pejabat negeri harus bersikap jujur dan

adil. Mendukungsetiap kinerja pahlawan kita KPK, yang merupakan manifestasi dari nilai fundamen bernegara. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bernegara salah satunya adalah dengan memberikan dukungan, bukan ancaman maupun perlawanan. Parahnya, terjadi sekarang ini adalah sikap melawan, seperti kasus penyiraman air keras terhadap Novel dan angket dewan terhadap KPK.

Memang sulit melawan keserakahan dan kerakusan. Penyakit manusia selalu saja merasa kurang. Korupsi 1 miliar kurang dan seterusnya hingga triliunan pun kurang. Sifat demikianlah membuat korupsi . seperti virus merambat ke setiap instansi dan lembaga negara. Takjarang, antarlembaga negara, kecuali KPK, menjalin kerja sama untuk mengejar kekurangannya.

Di sinilah kepahlawanan KPK.hanyabermodalkankeju-juran dan mengedepankan keadilan dalam melawan perilaku korupsehinggagelarpahlawan pantas disematkan terhadapnya. Jadi.melawankorupsime-mang sulit karena dilakukan secara berjamaah. Harapan publik hanya ada pada KPK agar kejahatan genosida ini bisa dibasmi sampai ke akarnya. Pada gilirannya, cita-cita negara bersih dari korupsi tidak menjadi mitos. Namun, benar-benar nyata.

ARIF BUDIMAN





Original Post

Pengadilan Indonesia Darurat Korupsi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2017-10-10

Pengadilan Indonesia Darurat Korupsi

MA bersama KPK dan Komisi Yudisial perlu merumuskan pola pembinaan untuk meningkatkan integritas aparat.

DUNIA pengadilan di Indonesia dinilai mengalami situasi darurat korupsi. Itu antara lain terlihat dari telah ditangkapnya 25 hakim dan pegawai badan peradilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2012, hingga sekarang.

"Jangan dipandang dari kuantitas saja, ini masalah serius di badan peradilan kita," tegas Lalola Easter, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), seusai diskusi di kantor ICW, Jakarta, kemarin.

Lalola menilai Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dalam lima tahun masa jabatannya tidak mampu mereformasi sistem peradilan. "Seharusnya ada beban moral dari Ketua MA terhadap hal ini. Pasalnya, penangkapan itu terjadi dalam masa jabatannya," ujar dia.

Karena itu, lanjut dia, ICW memberi empat rekomendasi terkait dengan situasi itu, yakni mengevaluasi pelaksanaan Peraturan MA No 8 Tahun 2016, menerapkan Maklumat MA yang baru terbit bulan lalu secara tegas dan konsisten, dan memetakan potensi korupsi bersama KPK dan Komisi Yudisial.

"Rekomendasi lainnya yaitu MA, KPK, dan KY juga perlu merumuskan kurikulum pembinaan khusus untuk meningkatkan integritas aparat," tukas dia.

Dalam diskusi yang sama, hakim agung Gayus Lumbuun memandang sepantasnya Ketua MA turun dari jabatan berdasarkan Peraturan MA No 7, 8, dan 9 Tahun 2016. "Belum lagi dengan Maklumat MA yang baru saja dikeluarkan September lalu," tutur Gayus.

Seperti diberitakan, KPK

telah menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudi-wardono dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan putusan banding perkara kasus korupsi ;di Kabupaten Bolaang Mongondow. Keduanya ditangkap dalam OTT KPK di Jakarta pada Jumat (6/10) malam.

Sementara itu, Ketua MA Hatta Ali menegaskan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap para pemimpin pengadilan sudah maksimal dilakukan. Ia berharap kasus OTT KPK di Sulawesi Utara tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyudutkan MA.

"Ini tidak perlu berkepanjangan, apalagi akan menghabiskan energi dan bahkan dapat menjadi tunggangan bagi pihak yang punya kepentingan tertentu," kata Ketua MA saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Di sisi lain. Kepala Biro Humas dan Hukum MA Abdullah menyatakan MA telah memberhentikan sementara Sudi-wardono dari jabatan hakim dan ketua PT Manado.

"Selain itu, Sudiwardono hanya mendapat gaji pokok 50% sebesar Rp2.810.150 tanpa mendapat tunjangan lain dan akan diberhentikan tetap jika menjadi terpidana atau ada putusan berkekuatan hukum tetap," ujar Abdullah.

Kemarin, tim MA juga telah memeriksa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Herri Swantoro. Hasilnya ialah tidak ditemukan kelalaian dalam melakukan pembinaan terhadap Sudiwardono. "Jadi tidak ada upaya atau tindakan pencopotan Dirjen Badilum," kata Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto. (Pol/FD/X-11)

RlCHALDQ Y HARIANDJA





Original Post

Bersihkan Peradilan tanpa Basa-basi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2017-10-10

Bersihkan Peradilan tanpa Basa-basi

BEBERAPA waktu belakangan Mahkamah Agung terlihat mulai giat mengupayakan pencegahan pelanggaran hukum oleh aparat peradilan. Gong pertama terdengar dari penerbitan Maklumat Nomor 1/2017 pada 11 September 2017. Salah satu tujuannya ialah memastikan tidak ada lagi hakim dan aparatur peradilan melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan, dan martabat MA serta badan peradilan di bawahnya.

Tentu, menerima suap merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud. Gong kedua, MA menggandeng KPK, BPK, dan BPKP untuk menggelar audit kepatuhan pengadilan. Langkah itu hendak mengisyaratkan bahwa MA makin membuka diri untuk turut diawasi pihak eksternal. Rencana audit itu sekaligus dimaksudkan mengingatkan aparat peradilan agar mematuhi prosedur dan koridor hukum.

Akan tetapi, apa yang terjadi, atau tepatnya yang masih terjadi? Lagi-lagi aparat peradilan tertangkap tangan menerima suap. Kali ini Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono, selaku penerima suap dari anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha.

Kedua gong rupanya tidak begitu keras terdengar. Ancaman yang terkandung di dalamnya seperti dianggap angin lalu. Ada yang salah dalam pesan tersirat yang hendak disampaikan. Secara tersurat, Maklumat MA menegaskan akan memberhentikan pemimpin MA atau pemimpin badan peradilan di bawahnya yang menjadi atasan langsung si pencoreng wibawa peradilan.

Jangan lupa pula maklumat itu sesungguhnya hanya penegasan agar aparatur peradilan mematuhi tidak kurang dari delapan aturan yang telah dikeluarkan sejak 2009 hingga 2016. Kenyataannya, selama kurun waktu tersebut hingga sekarang hakim dan panitera yang tertangkap menerima suap belum berhenti mengalir. Artinya, aturan-aturan itu tidak bertaring atau malah sekadar pajangan.

Begitu pun maklumat itu sendiri. Pemeriksaan terhadap Dirjen Badan Peradilan Umum Herry Swantoro sebagai atasan langsung Sudiwardono telah dilaksanakan selama sekitar 2 jam, kemarin. Seusai pemeriksaan, pihak MA menjanjikan akan memublikasikan hasilnya. Namun, di sisi lain MA juga mengisyaratkan Herry telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan dengan baik. Tampaknya tidak akan ada yang diberhentikan, kecuali si hakim tinggi penerima suap.

Maklumat MA sekali lagi berpotensi bernasib seperti delapan aturan yang dikuatkannya, yakni sekadar pajangan. Ancaman yang tertuang di sana omong kosong belaka. Padahal, justru kunci memastikan kepatuhan ialah secara konsisten menegakkan peraturan.

Keraguan publik terhadap upaya membersihkan pengadilan dari perilaku korup masih lekat. Di satu sisi kita mengapresiasi kerja keras KPK yang berkali-kali berhasil menjaring para koruptor di badan peradilan melalui operasi tangkap tangan. Di beberapa kasus bahkan KPK sesumbar kasus yang ditangani menjadi pintu masuk perkara yang lebih besar atau lebih luas menjaring pelaku lainnya.

Namun, kita juga ingat betapa kerasnya KPK. membentur tembok ketika mengusut dugaan mafia peradilan di tubuh MA yang melibatkan mantan Sekretaris MA, Nurhadi. Setahun lebih berlalu, sopir Nurhadi yang disebut-sebut sebagai saksi kunci tak kunjung ditemukan. KPK tidak berdaya menghadapi mafia peradilan.

Namun, kita tidak boleh menyerah. Korupsi harus dibasmi habis. Upaya itu akan lebih mulus bila para pengadil bersih dari perilaku korup, atau setidaknya tidak punya kesempatan untuk mengerat.

Seperti diungkapkan KPK, penindakan dengan hukuman berat ialah salah satu bentuk pencegahan. Aturan beserta sanksinya harus ditegakkan secara konsisten dan tegas. Publik akan terus mengawasi dan bakal mengetahui upaya mana yang sungguh-sungguh serta mana yang cuma basa-basi.

REDAKSI





Original Post

KPK Pastikan Langkah Hukum Lain pada Novanto

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2017-10-10

KPK Pastikan Langkah Hukum Lain pada Novanto

WAKIL Ketua KPK Saut Situmorang memastikan lembaganya akan menyiapkan langkah hukum lain kepada Setya Novanto setelah hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka terhadap Ketua DPR itu tidak sah.

"Ya, itu pasti, cuma harus pelan-pelan dan tenang karena kami harus prudent betul," kata Saut sembari mengatakan peluang Novanto untuk kembali menjadi tersangka sangat besar.

"Ya, itu, dong, (tersangka). Kan kami digaji untuk itu," ucap Saut.

Mahkamah Agung melalui Kepala Biro Humas dan Hukum MA Abdullah mengatakan tidak sulit untuk KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka lagi meskipun putusan peradilan sudah mengabulkan permohonan yang bersangkutan.

"Mudah bagi KPK untuk kembali menetapkan status Setya Novanto sebagai tersangka karena KPK memiliki banyak alat bukti yang sudah dikumpulkan. Apalagi KPK berencana untuk bekerja sama dengan FBI (Federal Bureau of Investigation)," kata Abdullah, Jumat (6/10).

Abdullah mengatakan hal tersebut ketika memberikan tanggapan MA atas polemik putusan praperadilan yang diajukan Novanto setelah dirinya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik.

Menurut Abdullah, putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka Novanto tidak akan menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan kembali menjadi tersangka.

"Apalagi kalau ada dua alat bukti baru yang sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara," kata Abdullah.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

"Sekarang semua tergantung kepada KPK dan kita hanya perlu menyerahkan saja kepada KPK karena mereka tentu sudah punya perhitungan sendiri."

Kuasa hukum Setya Novanto Fredrich Yunadi mengancam bakal melaporkan KPK ke polisi jika kliennya ditetapkan kembali menjadi tersangka.

Ia menilai putusan praperadilan yang membebaskan Novanto dari status tersangka sudah final dan tak dapat diganggu gugat.

Oleh karena itu, ia menganggap KPK melanggar hukum jika kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP-E.

(Dro/Pol/Gol/Nur/NovAnt/P-2)





Original Post

KPK belum Temukan Kaitan Mafia Peradilan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2017-10-10

KPK belum Temukan Kaitan Mafia Peradilan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan belum melihat ada keterkaitan kasus tersebut dengan mafia peradilan. Sejauh ini, KPK baru mulai mendalami kasus yang baru ditangani sejak operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/10) tersebut.

"Dalam temuan KPK, ada anak yang berusaha mengurus pengupayaan agar ibunya lepas dari ranah tindak pidana korupsi dengan segala upaya, itu yang baru kita temukan. Apakah itu dikatakan mafia peradilan atau tidak? Belum sampai ke situ karena kami belum temukan apakah ada kebersamaan antara Pak SW (tsk Ketua PT) bersama-sama dengan lainnya, belum sampai ke situ," jelas Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat ditemui di Gedung KPK Ja-

karta, Senin (9/10).

Lebih lanjut, Basaria menjelaskan bahwa untuk terkait keterlibatan hakim lain ihaknya masih terus melakukan pengembangan kasus. Namun, dirinya belum bisa memberi kepastian jika ke depannya semua tim dari majelis hakim dinyatakan terlibat atau tidak.

Hal yang pasti dari kasus tersebut, tambahnya, ialah bahwa hingga saat ini pihak yang menerima masih satu orang dengan pihak pemberi yang juga masih satu orang. Untuk pemanggilan hakim-hakim lain terkait kasus tersebut, Basaria menyebut hal itu bergantung kepada langkah dari penyidik, meski dirinya menekankan bahwa semua pihak yang berhubungan dengan kasus tersebut pasti akan dipanggil.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua KPK Laode Syarif, menjelaskan bahwa KPK

terus bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) untuk menyelesaikan persoalan pengawasan para hakim. KPK dengan MA saat ini sudah menggandeng BPKP untuk bekerja sama meningkatkan kualitas audit internal dari MA.

Ketua MA sendiri, menurut Laode, selalu berkomunikasi dengan KPK, khususnya untuk pendidikan antikorupsi yang berhubungan dengan peningkatan kinerja hakim dan pelaksanaan kode etik kehakiman. "Meski saat ini ada oknum, MA secara keseluruhan cukup berkomitmen untuk pemberantasan korupsi," terang Laode.

Terkait pertanyaan mengenai hakim yang terlibat dalam kasus korupsi perlu dihukum seberat mungkin, dirinya menyatakan hal tersebut masih akan dilihat detail kasusnya.

(Dro/P-5)





Original Post

Regulasi Ganjal Rekomendasi Antikorupsi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-10-10

Regulasi Ganjal Rekomendasi Antikorupsi

Baru delapan dari 32 poinyang selesai Mayoritas rekomendasi yang belum terlaksana berkaitan dengan regulasi

PRAKTIK korupsi di Indonesia yang kian menggurita mendapat perhatian khusus dari dunia. Dalam Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC) Putaran Pertama, Indonesia diberi 32 poin rekomendasi agar pemberantasan korupsi di negeri ini membaik.

Sayangnya hingga saat ini, baru delapan dari 32 poin itu yang bisa diselesaikan. Seba-

liknya mayoritas rekomendasi yang belum terlaksana berkaitan dengan regulasi yang dipandang belum sesuai dengan hukum internasional. "Saat itu kita di-review Inggris dan Uzbekistan tentang bab III dan bab IV tentang international cooperation dan law enforcement. Ada 32 reko mendasi dengan baru delapan dilaksanakan dan memang hampir seluruhnya merupakan rekomendasi berkaitan dengan regulasi," jelas Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas, Diyani

Sadyawati, dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Sebagian rekomendasi tersebut memang terkait kajian yang dilakukan dengan hasil akhir diharapkan bakal menjadi regulasi mengenai pemberantasan korupsi. Sayangnya, banyak dari regulasi yang direkomendasikan itu belum selesai atau belum dilakukan hingga saat ini, misalnya terkait dengan revisi UU KUHAP.

Wakil Ketua KPK, Laode Syarif, menjeaskan salah satu faktor yang menyulitkan perwujudan rekomendasi tahap pertama tersebut ialah UU Tipikor Indonesia telah terlebih dahulu ada sebelum rekomendasi UNCAC. Ia sendiri menyadari sulit terpenuhinya rekomendasi itu karena mem-

butuhkan kerja sama pemerintah dan parlemen.

"Jadi bukan cuma KPK dan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu, kami meminta pemerintah dan parle-

men sama-sama mendorong ini agar rekomendasinya men-jadi seratus persen," jelas Laode.

Contoh kecil rekomenadasi UNCAC yang dinilainya perlu segera direalisasikan ialah RUU Ekstradisi dan RUU Perampasan Aset. "Itu kan sudah ada rancangannya di DPR, tapi tidak masuk ke prolegnas padahal itu sifatnya prioritas," tambahnya.

Terlepas dari kendala dalam pembuatan regulasi, Indonesia tetap dilihat sebagai salah satu best practice di dunia. Salah satunya, penyidikan dan penuntutan dengan sistem under one roof dianggap salah satu cara pemberantasan korupsi terbaik di dunia dan bahkan direkomendasikan ke negara-

negara lain.

Audit BPK

Dalam kesempatan yang sama, Laode Syarif juga membenarkan bahwa saat ini audit yang dilakukan BPK terhadap KPK sudah mulai berjalan. "Auditnya banyak, dari pencegahan hingga penindakan. Jadi cukup luas dan detail," kata Laode.

Meskipun demikian, ia menyatakan pihaknya sama sekali tidak terganggu dengan hal itu. Ia justru berharap audit BPK terhadap lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu bisa membuat kinerja mereka menjadi lebih baik.

"Kami tidak takut dengan audit itu dan mudah mudahan dengan audit itu temuannya

juga bisa memperbaiki check and balances di KPK."

Laode mengatakan pihaknya selalu siap dengan audit sebab hal itu merupakan bagian dari kontrol dan pengawasan terhadap KPK. Hal senada juga diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo, Jumat (6/10). Ia mempersilakan BPK yang berencana melakukan audit lewat pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tim dari BPK itu berencana mengaudit laporan keuangan KPK.

Agus pun menilai pemeriksaan BPK itu sebagai hal yang wajar sebagaimana rutin dilakukan setiap tahun-aya. Bahkan, KPK siap untuk memfasilitasi para auditor BPK untuk menjalankan tugas tersebut. (Hym/P-5)

Dero Iqbal Mahendra





Original Post

Kerugian Negara SKL BLBI Sebesar Rp4,58 Triliun

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-10-10

Kerugian Negara SKL BLBI Sebesar Rp4,58 Triliun

JURU bicara KPK Febri Dian-syah menyatakan berdasarkan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan surat Jceterangan lunas (SKL) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sebesar Rp4,58 triliun.

"Kami berterima kasih kepada BPK yang sudah membantu melakukan audit investigatif. Jadi auditnya sudah kami terima dan indikasi kerugian keuangan negara final dari hasil audit itu adalah sekitar Rp4,58 triliun," kata Febri, kemarin.

Febri menyatakan KPK telah menerima hasil audit investigatif tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun," tuturnya.

Menurut Febri, dari hasil audit investigatif BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban secara keseluruhan.

"Nilai Rp4,8 triliun itu ter-

diri dari Rpl.l triliun yang dinilai sustainable dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan," kata Febri.

Menurutnya, sebelumnya berdasarkan perhitungan BPK hanya Rp220 miliar yang kemudian benar-benar tidak menjadi bagian dari indikasi kerugian keuangan negara tersebut, sehingga dari-total Rp4,8 triliun, indikasi kerugian keuangan negaranya ialah Rp4,58 triliun.

"Jadi, ini satu langkah yang penting saya kira dalam penanganan kasus indikasi korupsi BLBI ini, audit kerugian keuangan negara sudah selesai dan proses pemeriksaan saksi-saksi akan kami lakukan lebih intensif ke depan,"

Dalam kasus itu, KPK menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim.

(Dro/P-2)





Original Post

Rumah Mantan Presiden PKS akan Dilelang KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-10-10

Rumah Mantan Presiden PKS akan Dilelang KPK

KPK akan melelang rumah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq pada Jumat (13/10).

Hal itu dilakukan KPK setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara Luthfi Hasan Ishaaq ini, jaksa eksekusi selaku pejabat penjual akan melakukan pelelangan barang rampasan dengan pejabat lelangnya dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) jakarta III.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, barang rampasan negara itu berupa satu unit rumah bersertifikat hak milik dan dikuasai KPK.

"Berlokasi di Perumahan Rumah Bagus Residence Blok BI di Jalan Kebagusan Dalam 1 RT 007 RW 04 Lenteng Agung Jakarta Selatan. Luas tanah sekitar 441 meter persegi

dengan harga limit sekitar Rp2.96S.171.000," kata Febri.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Desember 2013 lalu menghukum Luthfi Hasan Ishaaq 16 tahun penjara dan denda Rpl miliar dalam perkara korupsi pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan pencucian uang.

Di tingkat kasasi, MA me-. mutuskan hukumannya menjadi 18 tahun dan denda Rpl miliar.

Jika tidak dibayar, dijatuhi pidana kurungan selama 6 bulan, serta mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Hakim menilai Luthfi melakukan tindak pidana korupsi yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 12 huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1

ke-1 KUHP.

Hakim juga menilai Luthfi bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah, menjanjikan pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dengan imbalan Rp40 miliar dengan perhitungan Rp5.000 untuk setiap kilogram kuota impor daging sapi.

Luthfi dan orang dekatnya juga membantu mengurus lebih banyak kuota impor daging sapi, yaitu hingga 10 ribu ton agar mendapat komisi Rp50 miliar.

Adapun untuk tindak pidana pencucian uang, hakim menjeret dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c serta Pasal 6 ayat (l) huruf b dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(Dro/Gol/Ant/P-2)





Original Post

Gamawan Fauzi Akui Jalan ke Singapura

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-10-10

Gamawan Fauzi Akui Jalan ke Singapura

Irman dan Sugiharto

selaku pejabat

pembuat komitmen

mengajak Gamawan

ke Singapura

Gamawan setuju

karena tengah libur.

MANTAN Mendagri Gamawan Fauzi mengaku pernah pergi jalan-jalan ke Singapura bersama Irman dan Sugiharto.

Saat itu, Gamawan mengaku selesai meresmikan perekaman data KTP-E di Batam.

"Soal kepergian ke Singapura, Anda pernah pergi bersama Irman dan Sugiharto?" tanya ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar kepada Gamawan dalam sidang perkara korupsi KTP-E dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Saat itu, menurut Gamawan, Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen

mengajaknya ke Singapura. Gamawan pun mau saja diajak karena tengah libur.

"Peresmian perekaman di Batam. Karena kita sudah selesai, saya diajak nyeberang ke Singapura jam 1 malam," kata Gamawan.

"Dan itu saya bayar sendiri. Hanya untuk rekreasi sebentar, Yang Mulia, karena hari Sabtu, Minggu-nya libur, Yang Mulia," Gamawan menambahkan.

Dalam perkara yang sama, Irman dan Sugiharto telah divonis bersalah. Irman divonis 7 tahun dan denda RplOO juta subsider 6 bulan.

Adapun Sugiharto divonis 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam sidang itu pula, Gamawan mengakui menerima honor sebagai narasumber saat berlangsungnya proyek KTP-E.

"Saya tidak tahu dan tidak pernah terima bagi-bagi uang. Kutuk saya kalau terima uang dunia akhirat. Hukumlah saya seberat-beratnya, saya ridho. Semua orang mengatakan saya menerima dari Andi (Narogong) Rp50 juta. Ada berita Rp50 juta dari Andi saat saya pulang kampung. Saya punya kuitansi, terkait Andi Narogong saya tidak tahu, saya sering terima honor, honor resmi cuma Rp48 juta," kata Gamawan.

Dalam sidang 2 Oktober 2017 lalu, pensiunan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Ditjen Dukcapil Kemendagri 2002-2013 Suciati mengatakan Gamawan menerima honor sebagai narasumber sebanyak 5 kali. Masing-masing jumlahnya tak sama, namun totalnya Rp50 juta.

Menurut Suciati, uang itu berasal dari Irman sebesar US$73,500 yang ditukarkan ke mata uang rupiah.

"Jadi narsum ada DIPA-nya. Ada Rp7 juta, Rpll juta, ada pajaknya juga. Di KPK saya tampil juga, saya dikasih honor. Itu sudah disetujui karena proyek itu diaudit, kalau ada kelebihan yang melanggar aturan, itu harus dipulangkan," ungkap Gatnawan.

Bertemu Marliem

Dalam sidang itu pula Jaksa Penuntut Umum KPK mence-car Gamawan Fauzi terkait

pertemuannya dengan Direktur PT Biomorf Lone LLC Johannes Marliem di Padang pada 2010.

"Bagaimana pertemuan dengan Johannes Marliem di Padang?" tanya JPU KPK Abdul Basir.

"Tidak pernah saya (bertemu), memang pernah ada ketua DPRD (Sumbar) saat saya mau melantik gubernur mengatakan Saya minta waktu untuk ketemu, lalu saat saya sampai di rumah ada 2 orang, bule dan 1 orang Chinese, saya tidak tahu namanya," jawab Gamawan.

"Nama ketua DPRD-nya siapa yang mengantarkan bule dan Chinese itu?" tanya jaksa Basir. "Lupa saya," jawab Gamawan. "Kami butuh nama Pak," cecar jaksa Basir.

"Yultekhnil, Yulteknil, dia ketua DPRD Sumbar. Saya mau lantik gubernur," jawab Gamawan. (Pol/Dro/Ant/P-2)

RlCHALDO Y HARIANDJA





Original Post

Hakim Kena OTT KPK, Reformasi Peradilan Masih Omong Kosong

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-10-10

Hakim Kena OTT KPK, Reformasi Peradilan Masih Omong Kosong

OPERASI Tangkap Tangan (OTT) KPK lerhadap anggota DPR Aditya Anugrah Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono menambah deretan wakil rakyat dan penegak hukum yang tersangkut korupsi. Kasus ini juga membuktikan bahwa reformasi di dunia peradilan belum efektif.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fic-kar Hadjar. mengatakan refor-masi di lingkungan aparat penegak hukum khususnya dalam kekuasaan kehakiman, memang gagal total. Reformasi itu gagal karena belum menyasar hingga lingkup yang terkecil seperti staf-staf penunjang.

"Kegagalan reformasi itu terletak pada mental dan moralnya. Karena mentalnya yang kena. maka membuat budaya korup di lingkungan kekuasaan kehakiman sulit dihilangkan dan bahkan sudah mengakar secara sistemik," katanya di Jakarta.

Ditegaskan Fickar, reformasi di tubuh kekuasaan kehakiman hanya berhasil di level pembuatan regulasi sebagai upaya untuk memperkuat sistem pengawasan.

Sementara itu, juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menyesalkan adanya oknum hakim yang kembali terjerat OTT KPK. Menurutnya, jika saja Mahkamah Agung (MA) tidak mengacuhkan atau mengindahkan rekomendasi yang dikirimkan ke oleh KY. minimal hal-hal yang sangat memalukan ini bisa terhindari. "Sudah dari awal kami ingatkan. Sebagian besar rekomendasi KY tidak dijalankan bahkan diacuhkan oleh MA dan peradilan tidak benar-benar mau berubah." ujarnya.

Farid mengaku tidak heran jika masih ada oknum-oknum hakim yang bermain mata den-

gan pihak-pihak yang berperkara. Termasuk adanya indikasi suap dalam menangani sejumlah perkara di pengadilan.

"Kalau rekomendasi KY masih diindahkan, maka kejadian serupa akan terus terjadi, selama tidak ada perubahan. Makanya, saya tidak kaget ketika ada kabar hakim tertangkap tangan oleh KPK." sebutnya.

Lembaganya sudah berulang kali mengingatkan jika pengawasan terhadap praktik-praktik tindak pidana korupsi di lembaga peradilan akan semakin diketatkan. Pengawasan tidak hanya oleh KY dan badan pengawas MA, tapi juga oleh stake holder terkait.

"Berkali-kali juga kami katakan, pengawasan tidak akan pernah tidur dan akan muncul dalam banyak bentuk. Tragedi ini hanya salah satu contoh." imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menangkap tangan anggota DPR Aditya Anugrah Moha yang mencoba menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono terkait dengan perkara banding yang sedang diajukan ibunya. Marlina Moha Siahaan.

Marlina merupakan Bupati Bolaang Mongondow Sulawesi Utara yang menjadi terdakwa korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) tahun 2010 senilai Rp 125 miliar.

"Diduga pemberian uang untuk mempengaruhi putusan banding dalam perkara tersebut agar penahanan terhadap terdakwa tidak dilakukan." kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif.

Dari OTT tersebut. KPK mengamankan uang 64 ribu dolar Singapura. Sejumlah 53 ribu dolar Singapura diamankan dari Sudiwardono dan 11 ribu dolar Singapura ditemukan di mobil Aditya,

osp





Original Post

Dirjen Badan Peradilan Umum Diperiksa

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2017-10-10

Dirjen Badan Peradilan Umum Diperiksa

JAKARTA- Mahkamah Agung membentuk tim dan memeriksa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Herri Swantoro. Pemeriksaan terhadap Herri merupakan buntut tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono, dalam dugaan suap perkara banding, Jumat lalu, oleh KPK. "Pemeriksaan dilakukan sekitar dua jam," kata Ketua Kamar Pengawasan MA. Sunarto, kemarin.

Pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 10.00-12.00 di MA itu sedianya diawali dengan mengumpulkan dokumen materi pemeriksaan. Setelah itu, barulah tim memeriksa Herri, yang dinilai sebagai atasan Sudiwardono.

Sunarto mengatakan, dalam pemeriksaan itu, tim yang terdiri atas empat orang

mendalami ihwal pembinaan yang dilakukan Herri kepada Sudiwardono, juga kepala pengadilan tinggi lainnya. Hasil pemeriksaan itu menyatakan bahwa Herri telah melakukan sejumlah langkah pembinaan kepada Sudiwardono

Pembinaan yang dilakukan Herri menggunakan metode formal, informal, hingga personal. Pembinaan formal antara lain melalui kunjungan kerja, pertemuan, dan inspeksi mendadak. Secara informal, pembinaan dilakukan lewat grup percakapan di pengadilan tingkat banding. Adapun pembinaan personal dijalankan melalui pertemuan langsung dalam kegiatan tidak resmi antara Herri dan Sudiwardono. Berdasarkan hal itu, menurut Sunarto, tim menyimpulkan bahwa Herri telah melakukan tugas dengan benar.

Pemeriksaan yang dilakukan tim MA terhadap Herri sempat mendapat protes. Hakim agung Gayus Lumbuun menegaskan, Dirjen Badan Peradilan Umum tidak bertanggungjawab atas peristiwa penangkapan Sudiwardono. Herri, ujar dia. memiliki tiga tugas, yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia tapi bukan soal perbuatan seseorang, keuangan atau anggaran, dan aset Karena itu, posisi Herri tidak bisa mencampuri urusan hakim.

Menurut Gayus, pihak yang paling bertanggungjawab atas buruknya perilaku hakim, termasuk Sudiwardono. adalah Ketua MA Hatta Ali. Alasannya, dialah yang mengangkat Sudiwardono. "Jangan salah kaprah," ujarnya. "Itu melempar tanggungjawab.

REDAKSI





Original Post

KETUA MA DIANGGAP GAGAL

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2017-10-10

KETUA MA DIANGGAP GAGAL

Hatta Ali diminta mundur.

danang.firmanto@tempo.co.id

JAKARTA - Kinerja Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menjadi sorotan karena banyaknya hakim yang terlibat kasus korupsi. Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia CorruptionWatch (ICW), Lalola Easter, mencatat, sejak Hatta Ali menjabat pada 1 Maret 2012

sampai Oktober 2017,sudah ada 25 hakim dan aparat badan peradilan lainnya yang terlibat perkara korupsi. Kasus terbaru, Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. "Capaian Hatta Ali sebagai Ketua MA patut dipertanyakan,"kata Lalola, kemarin.

Jumat lalu. KPK menangkap Sudiwardono dan politikus Partai Golkar,

Aditya Anugrah Moha. Sudiwardono diduga menerima suap dari Aditya dalam kaitan perkara banding ibu Aditya, Marlina Moha Siahaan, di Pengadilan Tinggi Manado.

Lalola berpendapat, banyaknya hakim yang terjerat korupsi disebabkan sikap Mahkamah Agung yang tidak ketat dan tegas dalam melakukan pengawasan. Selain itu, mekanisme rekrutmen belum mampu menjamin bahwa hanya orang-orang berintegritas dan berkualitas yang bisa masuk lembaga peradilan.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai Hatta telah terbukti gagal dalam memimpin MA. Menurut dia, belum ada langkah signifikan yang diambilnya untuk mereformasi sistem peradilan. "Bahasa bersih-bersih di peradilan sekadar retorika," ujarnya.

Menurut Feri, MA harus lebih membuka diri dan melibatkan pihak lain dalam reformasi peradilan. Dia menilai, ada tiga langkah yang bisa diambil MA. "MA membuka ruang, Komisi Yudisial mengawasi,

dan KPK menindak bila terjadi penyimpangan koruptif," dia menjelaskan. Juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi, tak berkomentar banyak. Ia hanya menyoroti sejumlah rekomendasi komisinya

kepada MA yang belum dijalankan sepenuhnya. "Sedari awal kami ingatkan, jika sebagian besar rekomendasi KY tidak dijalankan oleh MA dan selama peradilan tidak benar-benar berubah, tra-

gedi yang sama pasti selalu berulang," kata dia.

Hakim agung Gayus Lumbuun mengatakan kondisi peradilan saat ini sudah mengkhawatirkan. Kasus korupsi terjadi di semua tingkat mulai dari pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Karena itu. perlu segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap lembaga peradilan. "Satu bulan selesai, kita lalu memiliki peradilan yang baru, orang-orang bersih." ucapnya. Ia juga meminta Hatta mundur. "Pimpinan MA saat ini harus memberi kesempatan kepada pimpinan baru sementara waktu untuk melakukan evaluasi."

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Sunarto, menepis anggapan bahwa lembaganya menutup diri dari Komisi Yudisial. Ia menyebutkan sudah ada kesepakatan antara MA dan KY melalui peraturan bersama sejak 2012. Selain bersama KY, MA telah bekerja sama dengan KPK untuk mendidik aparat peradilan.

Juru bicara MA, Suhadi, menerangkan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan sejumlah aturan tentang pedoman aparat pengadilan untuk mencegah perilaku korup hakim. Ia berjanji lembaganya akan menindak tegas hakim dan aparat lainnya yang terbukti melakukan korupsi. "Tak ada toleransi," ujarnya. .

Danang Firmanto





Original Post

Reformasi Total Peradilan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-10-10

Reformasi Total Peradilan

Kembali terjadinya penangkapan hakim atas dugaan menerima suap menunjukkan bobroknya sistem peradilan kita. Reformasi sistem peradilan yang selalu digembar-gemborkan Mahkamah Agung ternyata isapan jempol belaka. Sistem pengawasan hakim oleh lembaga peradilan tertinggi itu. kalau tidak mau dibilang gagal total, begitu rapuh dan lemah.

Dalam dua bulan terakhir saja, dua hakim tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumat pekan lalu, KPK mencokok Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono karena menerima suap dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal ft-aksi Golkar, Aditya Anugrah Moha. Dalam operasi itu, penyidik menyita duit suap Sin$ 64 ribu. Suap diberikan untuk meringankan putusan banding yang diajukan ibu Aditya Moha, yakni bekas Bupati Bolaang Mongondow, Marlina Moha Siahaan.

Satu bulan sebelumnya, KPK menangkap hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Dewi Suryana, karena menerima suap Rp 125 juta untuk meringankan vonis terdakwa yang ditanganinya. Terdakwa tersebut adalah Wilson, pegawai Pemerintah Kota Bengkulu. Ia diadili karena menilap duit rutin dinas pendapatan provinsi tersebut tahun 2013.

Selain ditangkap dalam perkara suap, banyak hakim dilaporkan ke MA karena melanggar kode etik. Pada semester pertama 2017 saja, Komisi Yudisial mengirim 33 rekomendasi tentang pelanggaran kode etik oleh hakim ke MA. Tuduhannya bermacam-macam, dari salah ketik, tidak profesional, selingkuh, hingga tak berperilaku adil. Hanya setengah dari laporan itu yang ditindaklanjuti MA.

Laporan Komisi Yudisial tersebut seharusnya dijadikan modal oleh MA untuk melakukan bersih-bersih internal. Dengan pengawasan dan pembinaan yang baik, seharusnya timbul efek jera di kalangan hakim sehingga tak ada lagi perbuatan hakim yang menyimpang. Namun hal yang terjadi justru sebaliknya. MA terkesan membiarkan, bahkan mempromosikan beberapa hakim yang bermasalah.

Ironisnya, masih ada hakim yang pernah dijatuhi sanksi atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh MA tapi justru mendapat promosi menjadi pemimpin pengadilan. Belakangan, beberapa hakim yang memiliki rekam jejak bermasalah seperti itu dicokok penyidik KPK karena menerima suap.

Sudah saatnya MA berbenah total. Reformasi sistem peradilan sudah menjadi hal yang sangat darurat. Janji pemimpin MA membinasakan" hakim yang tidak bisa dibina jangan lagi menjadi slogan semata. MA harus membangun birokrasi yang mengutamakan prestasi dan mengedepankan integritas. Hanya dengan langkah itulah posisi pemimpin dan jabatan strategis lainnya di lembaga peradilan bisa diisi orang-orang berkualitas.

Seleksi awal hakim pun mutlak mesti dibenahi. Rekrutmen harus transparan, akuntabel, dan mengedepankan integritas. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas harus dilibatkan dalam perekrutan semua hakim, bukan hanya di tingkat hakim agung. MA harus bersikap rendah hati untuk mengajak Komisi Yudisial mencari hakim-hakim masa depan yang bisa menjaga martabat dan perilaku sebagai benteng terakhir penegakan hukum.

REDAKSI





Original Post

Belum Ada Dugaan Korupsi Pembangunan 18 Puskesmas

Media Cetak Republika Halaman 13
2017-10-10

Belum Ada Dugaan Korupsi Pembangunan 18 Puskesmas

ALI YUSUF

Dinkes DKI membantah indikasi korupsi dalam pembangunan puskesmas.

JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri sempat melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pembangunan 18 puskesmas di Ibu Kota. Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi sempat mengatakan, pihaknya sudah memeriksa 10 saksi sebagai awal penyelidikan kasus itu.

Namun, kasus itu belum berlanjut ke tahap penyidikan hingga kini. "Belum ada dugaan tipikor," kata Erwanto kepada Republika, Senin (9/10).

Erwanto tidak memerinci 10 saksi yang telah diperiksa itu dari pihak swasta atau Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI. Dia juga menegaskan, mulai Senin hingga beberapa hari ke depan, penyidik tidak lagi mengagendakan pemeriksaan terkait kasus korupsi pembangunan puskesmas. "Enggak ada yang diperiksa, tim lagi di luar kota," katanya.

Direktorat Tipikor Bareskrim Pol-

ri masih menunggu koordinasi hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pembangunan 18 puskesmas yang menelan dana sebesar Rp 207 miliar itu dimulai awal 2016 dan seharusnya rampung pada Desember tahun lalu. Namun, peresmiannya dilakukan oleh Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat secara se- remional di Puskesmas Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Rabu (4/10).

Kepala Dinkes DKI Koesmedi Pri- harto mengatakan, tidak benar jika ada dugaan korupsi dalam pembangunan 18 puskesmas yang baru diresmikan Gubernur Djarot. Meski demikian, pihaknya mempersilakan polisi menyelidiki jika memang ada dugaan penyimpangan anggaran. "Tidak apa-apa diselidiki, biar dilihat sama Bareskrim jika memang ada kesalahan," kata Koesmedi, Senin.

Koesmedi mengatakan, berdasarkan pengamatan dan hasil evaluasi yang dilakukan jajarannya, pembangunan semua puskesmas itu tidak memiliki indikasi korupasi. Dia mengakui, waktu penyelesaian pembangunan memang molor dari target. Pemprov DKI menyepakati dengan pemenang tender, yaitu PT Pembangunan Perumahan, terkait penyelesaian pembangunan puskesmas pada akhir tahun 2016.

Menurut dia, meski meleset dari waktu yang ditentukan, Pemprov DKI telah memiliki prestasi karena bisa

membangun sebuah layanan kesehatan dalam waktu 10 bulan. Koesmedi pun membandingkan, rata-rata sebuah bangunan publik untuk kesehatan beru dapat terbangun sekitar tiga tahun untuk bisa dioperasikan. Oleh karena itu, ketidaksesuaian dengan ketentuan pembangunan tak bisa langsung disebut sebagai korupsi. "Itu Aran masalah administrasi. Kalau pembangunan tidak dilanjutkan, bangunannya (malah) bisa rusak," ujar Koesmedi.

Dia melanjutkan, Pemprov DKI tidak memberikan semua anggaran sekaligus untuk membangun 18 puskesmas kepada pemenang tender. Pemprov DKI, kata dia, memberikan anggaran secara bertahap sesuai dengan perkembangan proyek. "Baru dibayar sesuai selesai di 2016 cuma sekitar 50 persen. Bukan berarti semua terus dibayar diselesaikan. Intinya, semua prosedur sudah dijalani," kata Koesmedi.

Adapun Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat tak mau ambil pusing terkait adanya indikasi korupsi dalam pembangunan 18 puskesmas yang barudiresmikannya. Dia menyerahkan masalah itu kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas jika ditemukan adanya kerugian dalam pembangunan puskesmas di Jakarta. "Bagus, jadi selidiki saja ada unsur korupsi apa tidak. Tapi, proyek yang sudah selesai tidak boleh terbengkalai,

harus diresmikan dan difungsikan," kata Djarot.

Dia menegaskan, tak boleh ada toleransi terhadap korupsi di proyek milik Pemprov DKI. Dia pun mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut siapa pun yang terlibat jika benar ada tindak pidana korupsi di proyek tersebut Namun, kata dia, 18 puskesmas dan dua rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe D yang diresmikannya itu tetap dipergunakan untuk melayani masyarakat. "Kalau ada oknum yang masih bermain-main dan betul-betul terbukti, silakan diproses, tetapi gedung yang sudah selesai tetap kita manfaatkan," ujar Djarot

Diajuga sudah menginstruksikan Dinkes DKI untuk memeriksa laporan keuangan terkait pencairan pembiayaan proyek itu. Terkait indikasi adanya korupsi berdasarkan temuan BPB karena pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak segera mengeluarkan surat penghentian dan perpanjangan proyek, Djarot meminta masalah itu dikaji.

Namun, dia juga menegaskan, proyek pembangunan yang molor 10 bulan itu tetap harus diresmikan karena fasilitasnya ditujukan untuk masyarakat. "Saya minta Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti itu dan sekarang ton puskesmasnya sudah jadi, jadi sekarang harus diresmikan dan dimanfaatkan," kata Djarot.

ALI YUSUF/ mas alamil huda ed erik purnama putra





Original Post

Marak Hakim Kena OTT, MA Harus Bersihkan Praktik Suap di Pengadilan

Media Online Detikcom
2017-10-10

Jakarta - Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari anggota DPR Aditya Moha. Kasus praktik korupsi di dunia peradilan tanah air, memberi sinyal ke Mahkamah Agung (MA) untuk segera bersih-bersih pengadilan dari praktik kotor.

"Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan harus benar-benar bersih dari praktik suap," ujar Ketum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Sutrisno, dalam siaran pers kepada detikcom, Selasa (10/10/2017).

Baca juga: Reformasi MA, antara Kata dan Fakta
Baca juga: 25 Pegawai MA Dijerat KPK, ICW: Pengadilan Darurat Korupsi

Sutrisno mengatakan, penangkapan Ketua PT Manado bukanlah pertama kalinya. Jauh sebelum ini, banyak hakim-hakim yang ditangkap KPK karena terlibat praktik korupsi.

"Namun kalau sudah berulang kali terjadi penangkapan terhadap oknum hakim dan panitera pengadilan tapi tidak ada perubahan apa-apa malahan suap semakin merajalela, hal ini dapat diartikan bahwa lembaga peradilan dibiarkan untuk langgengnya dan tumbuh suburnya praktik mafia peradilan," terangnya.

Dia mengatakan, saat ini negara membutuhkan badan peradilan yang bersih dari praktik mafia peradilan pada semua tingkatan. Sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan, jangan karena kebutuhan materi dari menerima suap maka nilai-nilai keadilan harus dikorbankan.

"Ikadin sebagai organisasi profesi advokat mempunyai kepentingan terhadap lembaga peradilan yang bersih, sehingga setiap advokat ketika menjalankan tugas profesinya dalam litigasi tidak lagi dibayangi dengan praktek suap yang melibatkan panitera dan hakim pada semua tingkat peradilan," tuturnya.

Sebelum Ketua PT Manado, KPK menangkap hakim Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana terkait dugaan suap. Selain itu, di tahun 2016 lalu, Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Janner Purba dan Toton juga ditangkap KPK karena menerima suap atas kasus penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu.

Selain hakim, KPK Juga banyak menangkap panitera pengadilan, yang terakhir adalah panitera PN Jakarta Selatan bernama Tarmizi. Dalam catatan KY, pada 2016 saja ada 28 aparat pengadilan yang terkena OTT KPK. Mereka terdiri atas hakim, panitera dan pegawai lainnya.
(rvk/yld)


ott kpk sulut

https://news.detik.com/berita/d-3677215/marak-hakim-kena-ott-ma-harus-bersihkan-praktik-suap-di-pengadilan



Original Post

Kasasi Toray Advance Ditolak, Begini Pertimbangan MA

Media Online Bisnis.com
2017-10-10

Mahkamah Agung - Antara/Andika Wahyu JAKARTA Upaya Toray Advance Materials Korea Inc untuk membatalkan putusan KPPU terkait dengan keterlambatan notifikasi merger kandas di Mahkamah Agung.

Dalam putusan nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 yang diunggah pada 5 Oktober, MA menyatakan menolak kasasi Toray Advance Materials Korea."Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Toray Advance Materials Korea Inc. tersebut," kata majelis hakim agung MA yang terdiri dari hakim ketua Syamsul Ma, serta anggota I Gusti Agung Sumanatha dan Sudrajad Dimyati, seperti Bisnis kutip pada Selasa (10/10/2017).

Putusan yang dibacakan pada 17 April 2017 itu sekaligus memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memperkuat putusan KPPU No. 17/KPPU-M/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang No. 5/1999 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 57/2010 dalam pengambilalihan saham Woongjin Chemical Co.

Toray Advanced Materials Korea dihukum lantaran terlambat mengajukan pemberitahuan atau notifikasi akuisisi dan dijatuhi denda Rp2 miliar.

Dalam pertimbangannya, MA menolak sejumlah dalil yang diajukan Toray Advanced Materials sebagai berikut

Mengenai dalil pertama, bahwa hukum Indonesia tidak berlaku secara ekstra-teretorial terhadap pemohon kasasi in casu akuisisi dalam perkara a quo, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hukum Indonesia berlaku terhadap pelaku usaha in casu akuisisi oleh pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha di Indonesia, baik langsung maupu tidak langsung yaitu melalui pelaku usaha afiliasi meskipun pelaku usaha tersebut berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia.

Bahwa sesuai fakta persidangan, pemohon kasasi sebagai perusahaan yang melakukan akuisisi maupun perusahaan yang di akuiisi Woongjin Chemical Co., masing-masing adalah pemilik pengendali dua perusahan berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia yaitu PT Toray Plocytech Jkt. dan PT Woongjin Textile, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh judex facti bahwa pemohon kasasi adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan karena itu ketentuan Pasal 28 dan 29 UU Nomor 5/1999 berlaku terhadap pemohon kasasi in casu akuisisi dalam perkara a quo.

Mengenai dalil kedua, bahwa akuisisi dalam perkara a quo tidak menimbulkan dampak negatif (effect doctrine) terhadap persaingan pada pasar bersangkutan di Indonesia, sehingga tidak ada kewjiban untuk memberitahukan akuisisi a quo kepada termohon kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kewajiban untuk memberitahukan kegiatan akuisisi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU No. 5/1999 juncto Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57/2010 adalah kewajiban bersifat formil-administrasi.

Artinya semua kegiatan akuisisi yang memenuhi batas nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diberitahukan kepada termohon kasasi, bahwa analisis dampak negatif terhadap persaingan dari akuisisi dalam perkara a quo dilakukan setelah pelaku usaha in casu pemohon kasasi memberitahukan kegiatan tersebut kepada termohon kasasi.

Sesuai fakta persidangan terbukti bahwa nilai aset dan nilai penjualan gabungan hasil akuisisi dalam perkara a quo melebihi batas nilai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 jo Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57/2010, sehingga telah benar bahwa kegiatan akuisisi dalam perkara a quo wajib diberitahukan kepada termohon kasasi.

http://kabar24.bisnis.com/read/20171010/16/697500/kasasi-toray-advance-ditolak-begini-pertimbangan-ma



Original Post

Novanto tak Penuhi Panggilan

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-10-10

Novanto tak Penuhi Panggilan

DIAN PATH RISALAH FAUZIAH MURSID

JAKARTA.- Ketua DPR RI Setya Novanto kembali mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, Novanto tak bisa memenuhi permintaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Senin (9/10), lantaran ada jadwal kontrol kesehatan pascaoperasi jantung di RS Premier Jatinegara.

"KPK sudah menerima surat dari pihak saksi Setya Novanto bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan jadi saksi di Pengadilan Tipikor karena hari ini jadwal MCU," ujar Febri saat dikonfirmasi, Senin (9/10).

Novanto telah meninggalkan RS Premier Jatinegara, Jakarta Timur, pada Senin (2/10) pekan lalu. Novanto dirawat karena jantung, kadar gula darah meningkat, dan keluhan lainnya. Ia pulang setelah beberapa hari sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan praperadilan yang membatalkan status tersangkanya dalam kasus KTP-el.

Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menilai, mangkirnya Novanto dari panggilan KPK dianggap sebagai tamparan bagi pemerintahan Joko Widodo. Menurut Doli, mangkirnya Novanto itu juga dinilai sebagai bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap KPK. Doli menilai, Novanto telah memper-

tontonkan bentuk pembangkangan hukum.

"Secara tidak langsung juga merupakan tamparan terhadap pemeritahan Jokowi yang selalu menguatkan isu pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum," ujar Doh.

Doli menambahkan, sebagai ketua DPR, Novanto berkali-kali membuat alibi untuk tidak memenuhi panggilan KPK. Hal itu dinilai sebagai perbuatan tercela, tidak patut, dan memberi contoh yang sangat buruk bagi masyarakat bernegara hukum seperti Indonesia. Padahal, kata Doli, dua hari sebe-

KPK sudah menerima surat dari Novanto yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan jadi saksi.

lumnya, Novanto sudah kembali aktif di Golkar dengan mengumpulkan ketua DPR provinsi seluruh Indonesia. Bahkan, Novanto juga sudah mengeluarkan kebijakan dengan memecat Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai dari posisinya.

Menurut Doli, Novanto seketika sembuh dari sembilan penyakit berat pascagu-gatan praperadilannya diterima PN Jakarta Selatan. Doli mempertanyakan alasan KPK seperti tak ada perlawanan menghadapi Novanto. "Sementara, terhadap pe-

jabat lain seperti sangat gagah berani melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan sebagainya," kata Doli.

Elektabilitas Golkar

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Dave Laksono mengklaim kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar masih tinggi. Sekalipun sejumlah kader partai berlambang pohon beringin tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di KPK "Kalau kepercayaan rakyat masih sangat tinggi dan kami masih yakin kader-kader Partai Golkar bisa menjaga itu," ujar Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10)

Dave menilai, banyak kader lain di Partai Golkar yang performanya lebih baik dibandingkan segelintir kader yang terjerat korupsi. Sehingga, kader-kader ini diharapkan dapat membuktikan kinerja Partai Golkar dari perspektif lebih baik.

Namun, Dave menyayangkan kader Partai Golkar yang ditangkap KPK karena kasus korupsi dalam beberapa waktu terakhir. Penangkapan terbaru, yakni anggota Komisi XI DPR RI Aditya Anugrah Moha ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono. Untuk itu, ia menilai, sudah saatnya partai mengevaluasi kader-kader di daerah. "Sudah ketujuh dalam waktu bersamaan. Ini memang waktunya kita mengevaluasi kader kita bagaimana tindak tanduknya di daerah," ujarnya.

ronggo astungkoro ed agus raharjo





Original Post

KY Ingatkan MA Soal Reformasi Peradilan

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-10-10

KY Ingatkan MA Soal Reformasi Peradilan

SANTI SOPIA DIAN FATH RISALAH

MA diingatkan soal maklumatnya di awal kepengurusan.

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengaku tidak heran jika masih ada hakim yang terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut pandangan KY, seringnya hakim kena operasi tangkap tangan (OTT) karena selama ini tidak ada perubahan di peradilan. Farid mengatakan, sejak awal, KY sudah mengingatkan Mahkamah Agung (MA) agar melakukan reformasi peradilan.

"Perubahan yang dimaksud meliputi perbaikan yang mendasar dari sisi integritas, dengan contoh yang dimulai dari MA sendiri. Sehingga dapat ditiru oleh para hakim," kata Farid kepada Repitblika, Senin (9/10).

Perubahan lain yang diperlukan, kata dia, seperti keterbukaan dan iktikad baik untuk mau bekerjasama dengan banyak pihak. Kerjasama itu termasuk dengan KY dalam mengelola peradilan. Jika tak ada reformasi peradilan, praktik suap hakim bisa terus terjadi.

"Perlu kami perjelas bahwa maksud tragedi yang dipastikan akan terus terjadi bukan kepada praktik suapnya saja, tapi pada pola penin-dakannya," kata dia. Menurut Farid, KY menegaskan hal ini bukan hanya klaim, tetapi berani memastikan. KY

menyatakan dapat memprediksi hal itu dilihat dari desain dan usaha dari lembaga yang diciptakan. KY mengklaim, memiliki cara dan jalan sendiri untuk memerbaiki peradilan.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, saat ini KPK tengah bekerja sama dengan MA dan menggandeng BPKP untuk meningkatkan kualitas internal audit Selain itu, menurut Laode, ketua MA juga selalu berkomunikasi dengan KPK, khususnya untuk pendidikan antikorupsi. Terutama yang berhubungan dengan peningkatan kinerja hakim. Termasuk, kata Laode, pelaksanaan kode etik kehakiman.

"Jadi, alhamdulillah meski masih ada satu dua oknum tetapi pada saat yang sama MA memiliki komitmen yang cukup untuk itu," kata Laode.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Sutrisno menilai, Ketua MA Hatta Ali tidak mampu untuk memberikan pembinaan terhadap aparat di bawahnya. Sebab, masih banyak hakim yang terjaring OTT KPK. Menurut dia, seharusnya secara etika agar lebih terhormat, Ketua MA mundur dari jabatannya. "Hal ini akan membuat masyarakat merasa hormat terhadap sikap kesatria dari Ketua Mahkamah Agung," ujar Sutrisno.

Menurut Sutrisno, penangkapan terhadap oknum hakim dan panitera pengadilan menandakan tidak ada perubahan dalam reformasi di dunia kehakiman. Justru sebaliknya, kata dia, suap semakin merajalela. "Dapat diartikan bahwa lembaga peradilan dibiarkan untuk langgengnya dan

tumbuh suburnya praktik mafia peradilan," kata dia.

Ikadin, kata dia, berkepentingan agar lembaga peradilan bisa bersih dari praktik mafia suap. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya advokat tak dibayangi praktik kotor demi memperjuangkan keadilan. Namun, apa yang telah ditunjukkan oknum hakim yang terjaring KPK, menurut Sutrisno, secara tidak langsung telah menjatuhkan nama baik negara"

"Indonesia menjadi malu karena lembaga peradilan menjadi sarang praktik mafia peradilan yang hingga saat ini seolah-olah tidak bisa diberantas," ujar Sutrisno.

Maklumat MA

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Chok} Ramadhan mengingatkan maklumat yang dikeluarkan MA di bawah kepemimpinan Hatta Ali. Maklumat tersebut berisi MA akan memberhentikan pimpinan MA atau pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dan seterusnya apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

"Penangkapan ini menjadi tes apakah MA dapat menerapkan maklumat secara utuh atau tidak. Oleh karenanya ini menjadi ujian. Apakah MA benar-benar berkomitmen tidak hanya membuat dokumen tertulis, tetapi juga menjalankannya," ujar

Choky.

Choky menyebutkan, jika maklumat tersebut tidak dijalankan, kepercayaan masyarakat akan semakin melemah kepada MA, Babkan, menurut dia, di internal sendiri, maklumat akan dipandang sebelah mata oleh jajaran di bawahnya. Hal ini dinilai memiliki dampak yangicurang bagi MA. "Sehingga-tidak memiliki dampak dalam mengubah perilaku dan peningkatan pengawasan," ujar Choky.

Akibatnya, bukan tidak mungkin ke depan ada oknum-oknum hakim maupun unsur peradilan yang kembali terlibat suap. Jadi, menurut Choky, penangkapan terhadap hakim kali ini harus ditindaklanjuti secara serius oleh MA. "Dalam hal ketua PT yg ditangkap, evaluasi pengawasan tentu pada pimpinan-pimpinan MA yang bertanggungjawab pada pengawasan dan pembinaan," ujarnya.

Choky juga menilai, penangkapan hakim menjadi titik balik MA agar saat membangun kolaborasi konstruktif dengan lembaga lain dalam hal pengawasan. "Baik itu dengan Komisi Yudisial (KY) Ombudsman, dan KPK," kata dia.

Sebelumnya, Sabtu (7/10), KPK menetapkan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono sebagai tersangka penerima suap. Hakim Sudiwardono diberi suap oleh politikus Golkar, Aditya Anugrah Moha. Suap diduga untuk memengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa (TPAPD) Kabupaten

Boolang Mongondow.

amh amrullah/ auziah mursid ed agus raharjo





Original Post

Gamawan Saya Selalu Bawa Kuitansi

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-10-10

Gamawan Saya Selalu Bawa Kuitansi

DIAN FATH RISALAH

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan menteri dalam negeri Gamawan Fauzi sebagai saksi kasus korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus atau Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/10). Gamawan Fauzi mengatakan kepada majelis hakim, honor yang ia terima selama menjadi narasumber adalah hal yang wajar dan resmi.

"Saya sangat malu, seolah saya terima dari Andi Rp 50 juta. Saya pulang kampung, saya ditanya apa benar terima dari Andi, padahal saya terima honor dari mana-mana dan itu resmi," kata Gamawan kepada majelis hakim di dalam ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/10).

Menghindari adanya tuduhan negatif terhadap dirinya, Gamawan pun akhirnya selalu mengantongi bukti penerimaan uang atau kuitansi yang resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

"Honor itu dipotong pajak dan ada tanda tangan saya. Saya juga diberi honor waktu jadi pembicara di KPK, tetapi saya tidak tanya dari mana uangnya. Saya malu, terpaksa ke mana-

mana saya bawa bukti ini," papar Gamawan.

Pada Senin (2/10), Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan Ditjen Dukcapil Kemendagri 2002-2013, Suciati, dihadirkan JPU KPK sebagai saksi. Dalam persidangan tersebut, Suciati mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diduga juga menerima honor dari uang yang berasal dari pengusaha pelaksana proyek KTP-el.

Suciati menjelaskan, dirinya pernah diberikan Irman sejumlah uang untuk kegiatan supervisi proyek KTP-el, seperti honor dalam dialog interaktif dan kunjungan kerja.

Menurut Suciati, uang itu berasa] dari 73.500 dolar AS yang diberikan Irman dan diminta Irman agar ditukar dengan uang rupiah. Selain itu, ia juga pernah diberi Rp 495 juta oleh mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek KTP-el Sugiharto.

Untuk Gamawan Fauzi, sambung Suciati, dirinya pernah memberikan honor sebesar Rp 10 juta setiap kali menjadi pembicara dalam kegiatan kunjungan kerja proyek pengadaan KTP-el. Gamawan Fauzi diketahui diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan di lima kota.

Selain itu, Gamawan juga menyesalkan tidak adanya laporan

mengenai penggelembungan anggaran markup) dalam proyek KTP-el. Gamawan mengaku sudah meminta agar proyek tersebut diaudit.

"Itu yang saya sesalkan sekarang. Kenapa dulu tidak ada laporan markup, padahal dua kali diaudit BPKP?" ujar Gamawan.

Gamawan menuturkan, BPKP sudah dua kali melakukan audit proyek KTP-el. Audit dilakukan terhadap dua hal, yakni harga perkiraan sendiri (HPS) dan audit mengenai proses tender atau pelelangan. Bahkan, sambung Gamawan, BPK pun juga pernah melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

"Diperiksa BPK tiga kali tidak ada menyatakan ada KKN. Lalu, ada laporan persaingan usaha persekongkolan. Sampai menang inkrah, tidak ada bukti perse-kongkolan,"ujarnya.

Menurut Gamawan, bila sejak awal ia sudah mengetahui adanya proses markup, ia pasti akan menghentikan megaproyek tersebut. Terlebih, lanjut Gamawan, proyek KTP-el adalah proyek yang berkelanjutan.

"Tiap hari Aran ada yang idang tahun usia 17 tahun. Maka proyek ini tidak akan pernah selesai sampai kapan pun," kata Gamawan.

ed muhammad hati!





Original Post

Sejak Awal Gamawan Takut Proyek E-KTP

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-10-10

Sejak Awal Gamawan Takut Proyek E-KTP

Jadi Saksi, Setnov dan Ganjar Tak Hadir

JAKARTA Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak hadir dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin (9/10)

Mestinya, sidang dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong itu menghadirkan tujuh saksi, termasuk Setnov dan Ganjar.

Dua yang tidak hadir atas nama Setya Novanto dan Ganjar Pranowo," ungkap JPU KPK Abdul Basir pada awal persidangan. Keduanya tidak hadir dengan alasan berbeda. Menurut Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah, Setnov tak hadir dengan alasan tengah memeriksakan kesehatan. Pihak Setnov sudah mengirim surat kepada JPU KPK. Sementara itu, Ganjar tidak hadir karena ha-rus turut serta dalam acara kenegaraan di Semarang.

"Jaksa akan mempertimbangkan lebih lanjut kebutuhan pemeriksaan atau pemanggilan kembali saksi-saksi yang tidak hadir," terang Febri. Untuk pemanggilan ulang, JPU KPK mempertim-

bangkan dua hal. Yakni, kebutuhan terkait proses pembuktian dan waktu persidangan tipikor. Waktu sidang tipikor dibatasi, maksimal 90 hari sudah harus selesai. Karena itu, pemanggilan ulang harus dilakukan dengan cermat.

Keterangan Setnov, tutur Febri, sebagaimana saksi lain di Pengadilan Tipikor Jakarta, tergolong penting. Ada sejumlah informasi yang harus diklarifikasi, baik oleh hakim maupun jaksa penuntut umum, kepada pria yang juga Ketum DPP Golkar ini. Apalagi, sejak awal dalam kasus e-KTP ada sejumlah pihak yang diduga melakukan kejahatan bersama. "Konstruksi besar harus kami lakukan secara terperinci," tambahnya.

Lantaran Setnov dan Ganjar tidak hadir, hanya lima saksi yang diperiksa. Termasuk man tan Mendagri Gamawan Fauzi. Dalam pemeriksaan kemarin, Gamawan menyampaikan bahwa sejak awal dirinya takut berhadapan dengan proyek e-KTP. Namun, mau tidak

mau dia tetap harus menjalankan proyek tersebut "Karena perintah imbuhnya saat menjawab pertanyaan JPU KPK.

Pernyataan serupa dia sampaikan ketika ditanya hakim ketua John Halasan Butar Butar. Gamawan merasa kecewa lantaran proyek e-KTP belakangan menjadi ramai. "Kenapa sudah selesai baru ramai? Kalau dari dulu ada mark-up, saya batalkan proyek ini," imbuhnya. Menurut pria kelahiran Solok itu, dirinya berulang-ulang meminta dokumen proyek e-KTP diaudit "Diperiksa tiga kait diperiksa nggak ada yang menyatakan ada KKN," jelasnya.

Karena itu, dia meneruskan proyek tersebut Selain kecewa, Gamawan merasa malu lantaran kasus tersebut membuat dirinya tersudut Apalagi setelah kabar dirinya menerima sejumlah uang dari Andi Narogong muncul. Dia mengaku sama sekali tidak tahu. Termasuk soal bagi-bagi duit yang dilakukan Andi. "Saya tidak

tahu itu, Yang Mulia," ungkapnya.

Tidak puas dengan jawaban tersebut, John Halasan lantas bertanya apakah Gamawan pernah menerima uang dari Andi? Dengan singkat dia menjawab, Tidak pernah."

Meski demikian, dia tidak mengelak ketika ditanya pernah menerima honot "Rp 48 juta, Yang Muba," ujarnya. Menurut dia, honor tersebut diterima secara resmi setiap kali menyampaikan materi sebagai narasumber.

Gamawan mengaku tidak pernah lupa membawa kuitansi honor tersebut "Kalau ditanya saya tunjukkan karena saya merasa tidak pernah terima dari siapa pun," tegasnya. Dia pun kembali menegaskan bahwa proyek e-KTP dijalankan dengan sangat hati-hati lantaran berlangsung terus-menerus. Yang mengurus KTP tidak akan pernah ada habisnya. "Setiap hari ada yang berulang tahun ke-17," imbuhnya

(byu/ syn/c7/oki)





Original Post

Formasi Dukung Calon yang Peduli Umat Agama

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 3
2017-10-10

Formasi Dukung Calon yang Peduli Umat Agama

BANDUNG, (PR).-

Forum Kerja Sama Ormas Islam Jawa Barat (Formasi) yang terdiri atas 12 ormas Islam mematok tujuh kriteria calon kepala/wakil kepala daerah yang akan melaju pada Pilgub Jabar 2018. Intinya, calon Gubernur Jabar ke depan ialah yang peduli umat dan agama.

Selain taat beribadah kepada Allah swt, Formasi meminta calon kepala daerah mengintegrasikan kualifikasi ulama dan umaro, punya kualitas kepemimpinan yang baik serta mumpuni, mampu berinteraksi, berani, dan jujur.

"Mandiri berarti tak menjadi kepanjangan tangan kepentingan pengusaha atau pemodal atau penguasa politik yang dapat menyebabkan kepemimpinannya tersandera," kata Ketua Badan Pelaksana Formasi M Rizal Fadillah dalam jumpa pers di Jalan Malabar, Senin (9/10/2017).

Selain itu, Formasi menuntut calon kepala daerah nanti menjadi pejuang terdepan dalam menyikapi berbagai kemunkaran dan kemaksiatan yang merusak tatanan masyarakat serta pe-merintahanan seperti korupsi dan kolusi, narkoba, paham sesat keagamaan, mafia hukum dan birokrasi, LGBT, suap, dan lainnya.

"Yang terakhir mampu bekerja sama dengan semua golongan, menyinergikan potensi masyarakat yang berbeda, serta membangun kultur gotong royong antarelemen warga," ucapnya.

Sikap Formasi itu diharapkan menjadi perhatian partai. Artinya, Formasi punya keinginan dan berperan dalam pilkada. Formasi Jabar terdiri atas Muhammadiyah, Persatuan Islam, IC-

MI, Al Irsyad, Dewan Dawah Islamiyah Indonesia, Persatuan Umat Islam, Per-saudaaan Muslim Indonesia, Syarikat Islam, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Indonesia, dan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Rizal menuturkan, pernyataan sikap Formasi Jabar itu dilatarbelakangi posisi strategis Jabar sebagai daerah ibu kota negara, baik dari aspek ekonomi, budaya, dan politik. Dampak proses dan hasil politik ke tingkat nasional dan

regional cukup besar. Konstelasi politik Jabar menjadi barometer kekuatan berbagai gumpalan politik.

Itu sebabnya seluruh elemen sosial dan politik harus meningkatkan partisipasi dan kontribusinya, termasuk ormas Islam. Tahun 2018 akan digelar Pilkada Serentak di Jabar. Ini harus jadi atensi ormas Islam karena kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari substansi ajaran Islam dan kepentingan umat Islam itu sendiri," katanya.

Kekuatan suara

Kekuatan ormas Islam dalam politik tidak bisa dipungkiri meski bukan partai politik. Mereka punya banyak anggota atau umat yang bisa menjadi kekuatan suara dalam mendukung pasangan calon.

Formasi Jabar dibentuk untuk meningkatkan kepedulian dan peran ormas Islam dalam proses politik Pilkada di Jabar. Tujuannya, proses pilkada di seluruh daerah pada berbagai tingkat, berlangsung tertib, demokratis, aspiratif, bermoral, dan bermartabat.

Dalam Pilgub Jabar 2013, Formasi mendukung pasangan Ahmad Herya-wan-Deddy Mizwar. Kini, menghadapi Pilgub Jabar 2018, Formasi mulai menyusun kriteria pasangan calon yang dinilai ideal memimpin Jabar.

Ketua PW Persis Jabar Iman Setiawan Latief mengatakan, melalui pertemuan itu, mereka ingin menciptakan Pilkada Jabar yang lebih baik dan bermartabat. Mereka ingin memberi masukan pada partai pengusung terkait kriteria pemimpin Jabar. "Para kandidat yang muncul, plus minus tapi ada yang punya kriteria seperti yang kami harapkan," ujarnya.

Ketua PW Muhammadiyah Jabar Zulkarnaen mengatakan, Formasi mengawal pilkada sesuai aturan yang ada. Mereka berharap pemimpin nanti menjunjung kepentingan umat.

"Ormas yang kayaknya terpecah, akhirnya bisa bergabung dalam Formasi ini. Kami bergerak karena tak ingin kejadian seperti di Pilkada DKI tak terjadi di Jabar," ujarnya.

(Novianti Nurul- liah)





Original Post

Demo Angkot Ditangguhkan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2017-10-10

Demo Angkot Ditangguhkan

Pemprov Jabar Kirim Surat Usulan ke Pemerintah Pusat

BANDUNG, (PR).-

Gubernur Jawa Barat Ahmad

Heryawan memastikan rencana aksi

unjuk rasa taksi konvensional dan

transportasi umum yang dilakukan

Selasa (10/10/2017) batal digelar.

Hal itu menyusul pertemuan antara

pengusaha taksi konvensional dan

angkutan umum bersama gubernur, di

Gedung Pakuan, Minggu (8/10/2017).

Menurut Heryawan, para pengusaha angkutan konvensional sepakat menangguhkan aksi dalam sebuah pernyataan tertulis. Mereka menyerahkan pembahasan ke perwakilan Pemprov Jabar di Kemenko-maritim, Senin (9/10/2017).

"Ada pertemuan kemarin, kami berdialog mencari solusi. Karena ma-

salah ini tidak hanya terjadi di Jabar, di berbagai tempat keluhannya sama. Hari ini ada pertemuan di Jakarta, Dishub Jabar yang ke sana soal taksi online," kata Heryawan, di Gedung Sate, Senin (9/10/2017).

Heryawan menilai wajar adanya keluhan pengusaha angkutan konvensional karena ingin diperlakukan sama dengan taksi dating sehingga persaingan seimbang. Selama belum ada solusi, ia meminta masyarakat tetap menjaga kondusivitas Jabar.

"Kalau taksi konvensional ada kir, plat nomor kuning, ada sarat CC, bayar pajak juga. Maka, taksi daring juga harus demikian. Poin-poin itu sudah muncul dan diakomodasi dalam Permenhub No 26/2017 (tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek)," kata dia.

Sementara itu, Pemprov Jabar awal pekan ini akan mengirim surat ke pemerintah pusat terkait aspirasi, permohonan, dan perkembangan

mengenai angkutan sewa khusus atau taksi daring di masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik mengatakan, surat berisikan tiga poin usulan. Pertama, mengusulkan kepada Menteri Perhubungan menerbitkan pedoman/aturan pas-caputusan Mahkamah Agung No 37 P/HUM/2017 dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan antara angkutan sewa khusus/on/ine dengan jenis layanan angkutan umum lainnya.

Kedua, mengusulkan kepada Menteri Komunikasi Informatika agar dilakukan penataan kembali mengenai kebijakan, pedoman teknis, dan pengawasan implementasi dalam untuk penyediaan aplikasi online. Ketiga, memohon kepada aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan sewa khusus/on/ine demi menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lapangan.

Surat ditandatangani Gubernur Jabar, ditujukan kepada Presiden RI

dan ditembuskan ke Ketua MA, Menko Maritim, Kapolri, Mendagri, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi Informatika, Ketua Komisi V DPR, Ketua DPRD Jabar, dan Dirjen Perhubungan Darat.

Tetap waspada

Kendati rencana mogok massal angkutan kota ditangguhkan, Polda Jawa Barat tetap mewaspadai berbagai potensi kerawanan. Selain pencegahan dini, personel juga siap dikerahkan untuk pengamanan dan pengawalan jika mogok massal serta unjuk rasa tetap dilakukan. "Kita tetap siapkan kalau tetap jadi," ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat Yusri Yunus, kemarin.

Mengantisipasi rencana mogok massal angkutan kota konvensional ini, sejak pekan silam Polda Jawa Barat dan Polrestabes Bandung telah menyiapkan sedikitnya 3.000 personel.

(Joko Pambudi, Novianti Nurulliah)





Original Post

Patimban Jadi Solusi Logistik

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 8
2017-10-10

Patimban Jadi Solusi Logistik

Banyak Sektor Swasta yang Bisa Berkembang

BANDUNG, (PR).-

Pembangunan Pelabuhan

Patimban di Kabupaten Subang

merupakan harapan baru sekaligus

jawaban atas kondisi lalu lintas

angkutan barang yang kian

menyulitkan. Beberapa aktivitas

pembangunan infrastruktur yang

sedang berjalan menjadi pekerjaan

rumah bagi para pelaku usaha

logistik yang seperti tidak ada

habisnya.

"Ditambah dengan rencana pengaturan, yang lebih tepatnya pelarangan angkutan logistik melalui jalan tol Jakarta-Cikampek pada jam-jam tertentu yang digulirkan oleh Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), akan berlaku efektif Oktober ini," kata Sekretaris Wilayah ALF1 Jabar Trismawan Sanjaya di Bandung, Senin (9/10/2017).

Rencananya, sesuai dengan hasil rapat di kantor BPTJ pada 5 Oktober 2017, akan dilaksanakan uji coba

pengaturan mulai 16 Oktober 2017 selama seminggu. Setelah itu, akan dilakukan peninjauan kembali terhadap hasil uji coba tersebut.

"Besar harapan kami bahwa konsistensi dari pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Perhubungan, sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengaturan tersebut haruslah sesuai dengan hasil keputusan rapat. Kalau tidak, jangan sampai di lapangan menjadi jebakan batman bagi angkutan barang yang ujung-ujungnya kembali mengganggu arus angkutan barang," tuturnya.

Apabila kekhawatiran itu sampai terjadi, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melihat ini sebagai suatu hal yang sangat mendesak. Pasalnya, hampir sebagian besar sektor penopang ekonomi berada di wilayah Jawa Barat.

"Harusnya menjadi catatan penting bahwa rencana pelarangan tersebut berdampak luas tak hanya terhadap proses distribusi logistik, tetapi juga terhadap industri di Jawa Barat," kata Trismawan.

Tekan ketergantungan

Ketua DPW ALFI Jabar M Nuh Nasution menambahkan, kelancaran arus barang sangat berperan penting

bagi kelangsungan bisnis di bidang manufaktur ataupun distribusi barang. Keberadaan Patimban Subang harusnya bisa menekan ketergantungan Indonesia pada negara tetangga secara signifikan.

Menurut dia, Patimban sesuai dengan rencana adalah pelabuhan laut dalam yang dirancang sebagai partner Tanjung Priok untuk menghadapi pertumbuhan arus barang yang kerap tak tertangani secara optimal. Pelabuhan Patimban nantinya akan memiliki kapasitas 7,5 juta TEUS dan 600.000 kendaraan, sedangkan Pelabuhan Tanjung Priok saat ini hanya memiliki kapasitas 6 juta TEUS, tentulah Patimban menyimpan harapan besar akan berkembangnya sektor perekonomian di Jawa Barat.

Dia menilai, banyak sektor swasta yang bisa berkembang dengan adanya harapan baru tersebut Akan tetapi, itu bergantung pada good will pemerintah dalam memberdayakan pengusaha dan melibatkannya dalam proses pengelolaan Pelabuhan Patimban.

Lebih lanjut, dia menekankan, goodwill ini dapat direalisasikan dengan mengurangi peran BUMN (Pelindo II) pada operasional Pelabuhan Patimban dan menyerahkan sepenuhnya kepada swasta.

Jawa Barat sudah sangat jelas bisa digarap secara komersial dan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa untuk daerah-daerah yang sudah jelas bisa digarap secara komersial lebih baik swasta saja yang dilibatkan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, Pelabuhan Patimban tidak hanya difungsikan sebagai pelabuhan komplementer dari Tanjung Priok. "Kami DPW ALFI Jabar sangat berharap Patimban secara terpisah mampu menopang semua industri di Jawa Barat terlepas dari Tanjung Priok guna mencapai efisiensi biaya logistik," ujarnya.

Di samping itu, ungkap Nuh, tujuan dari Paket Deregulasi XV yang bertujuan menurunkan rasio biaya logistik bisa tercapai secara optimal. Berdasarkan riset DPP ALFI, tahun ini rasio biaya logistik Indonesia dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih mencapai 23,5%. Ini masihjauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura yang hanya 8,1%, Malaysia 13%, dan Thailand 13,2%.

"Ini yang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk mendukung daya saing produk Indonesia dalam pasar global," ucapnya.

(Asep Budiman)





Original Post

Setya Novanto akan kembali dipanggil dalam sidang e-KTP

Media Online merdeka.com
2017-10-10

Dalam sidang lanjutan kasus KTP elektronik di Pengadilan Tipikor Senin (9/10), Ketua DPR RI Setya Novanto harus absen. Sedianya dia akan dijadikan saksi dalam sidang dengan terdakwa Andi Narogong.

Setya Novanto akan dipanggil kembali untuk memberikan kesaksian dalam sidang selanjutnya. "Jaksa nanti akan mempertimbangkan lebih lanjut kebutuhan pemeriksaan atau pemanggilan kembali terhadap saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan tadi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (9/10).

Febri menuturkan, ketidakhadiran Setya Novanto dalam persidangan kemarin karena dia harus melakukan pemeriksaan kesehatan. "Pihak SN mengirimkan surat kepada jaksa KPK tidak bisa hadir karena harus mengikuti medical check up," ujarnya.

Saksi lain yang juga absen adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Febri mengatakan politisi PDIP itu absen karena harus menemani Presiden Jokowi dalam acara kenegaraan di Semarang.

Ada dua pertimbangan jaksa di dalam menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yaitu kaitannya dengan proses pembuktian dan batasan waktu dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor yaitu 90 hari. Febri mengatakan keterangan saksi penting didengarkan. Termasuk keterangan Setya Novanto. Alasannya ada informasi-informasi yang diketahui oleh saksi yang dihadirkan. Jika saksi hadir dalam persidangan, hakim, JPU maupun terdakwa bisa langsung melakukan klarifikasi.

"Itulah pentingnya kehadiran saksi," kata dia.

"Di kasus e-KTP ini ada sejumlah pihak yang diduga secara bersama-sama melakukankorupsi. Itu harus kita ungkap secara rinci," ucap Febri. [noe]

http://www.merdeka.com/peristiwa/setya-novanto-akan-kembali-dipanggil-dalam-sidang-e-ktp.html



Original Post

KPK Bersikeras akan Hadirkan Novanto di Sidang Korupsi KTP-el

Media Online metrotvnews.com
2017-10-10

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan tetap menghadirkan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam sidang perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el). Kesaksian Novanto dibutuhkan dalam persidangan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Hal ini disampaikan KPK menanggapi mangkirnya Novanto dalam persidangan Andi Narogong yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 9 Oktober 2017. Novanto batal bersaksi dengan dalil masih sakit.






"Jaksa akan mempertimbangkan lebih lanjut kebutuhan pemeriksaan atau pemanggilan kembali terhadap saksi-saksi yang tak hadir di persidangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.

Menurut Febri, pemanggilan ulang Novanto dalam sidang lanjutan Andi Narogong berdasarkan pertimbangan kebutuhan proses pembuktian dan batas waktu persidangan di pengadilan yang hanya 90 hari. Keterangan Ketua Umum Partai Golkar ini penting didengar dalam persidangan Andi Narogong.

Sebab, ada banyak informasi yang dapat terungkap dalam kasus megaproyek yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut. Termasuk, adanya sejumlah informasi yang perlu diklarifikasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jaksa Penuntut KPK ataupun kuasa hukum Andi Narogong.

"Itu lah pentingnya kehadiran saksi. Dan dalam konstruksi kasus KTP elektronik ini kita sudah sampaikan sejak awal ada sejumlah pihak yang diduga bersama-sama melakukan korupsi," pungkas Febri.

Novanto sendiri pernah bersaksi dalam persidangan mantan dua pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto beberapa waktu lalu. Namun, pada sidang Andi Narogong Novanto mangkir dengan dalil sakit.

Novanto juga sudah menyandang status tersangka dalam kasus korupsi proyek KTP-el ini. Namun, statusnya digugurkan oleh Hakim Tunggal Praperadilan Cepi Iskandar.

Pada surat dakwaan Andi Narogong, Novanto ikut disebut mengatur proyek KTP-el. Novanto juga disebut menerima jatah Rp574 miliar dari proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.
(DEN)

http://news.metrotvnews.com/hukum/GbmJGGOk-kpk-bersikeras-akan-hadirkan-novanto-di-sidang-korupsi-ktp-el



Original Post

Seminar dan Diskusi Hukum

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 21
2017-10-10

Seminar dan Diskusi Hukum

PENGURUS Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) mengadakan Seminar dan Diskusi Hukum bertema "Upaya Pencegahan Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi dan Perlindungan Hukum terhadap PPAT dalam Menjalankan Tugasnya"di Hotel Horison, Kota Bandung, Senin (25/9/2017).*

DOK IPPAT JABAR





Original Post

Integritas Hakim

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 22
2017-10-10

Integritas Hakim

Ahmad Jamaludin

Dosen Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD, Advokat Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum

LAGI dan lagi, citra Mahkamah Agung sebagai lembaga penegak hukum dirusak untuk kesekian kalinya oleh oknum hakim yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga terlibat praktik suap. Kali ini oknum hakim dari peradilan umum tepatnya ketua pengadilan tinggi Manado yang terciduk atas dugaan perilaku tidak terpuji tersebut. Tertangkapnya kembali oknum hakim ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum menjadi kian berkurang.

Sejatinya hakim adalah wakil Tuhan untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu faktor hukum, faktor para penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat , dan faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2008). Hakim merupakan salah satu komponen penegakan hukum dalam sistem peradilan Indonesia yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus terhadap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan ketika aturannya tidak ada atau belum jelas, hakim dilarang menolak perkara yang masuk ke pengadilan. Sehingga perlu integritas, independensi serta kecerdasan dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara yang seyogianya menjadi hajat hidup setiap warga negara.

Tugas hakim tersebut menjadi sangat strategis dalam

penegakan hukum. Sebab dengan kewenangannya dapat menentukan nasib orang yang berperkara. Wajar jika profesi hakim dikatagorikan menjadi profesi yang dinilai "lahan basah". Hal ini karena profesi ini sebagai tempat yang rawan penyalahgunaan wewenang [abuse of power) yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena bern ; lm "lahan basah" inilah banyak oknum hakim melakukan penyimpangan-penyimpan-gan karena jabatannya untuk memenuhi syahwat keserakahan dengan melakukan korupsi baik dalam modus suap ataupun modus yang lainnya dengan dalih "memenangkan perkara". Lemahnya pengawasan terhadap para hakim di institusi peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung, menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia, tentu kondisi ini harus cepat direspons dengan melakukan reformasi peradilan oleh Mahkamah Agung tersebut sebagai lembaga yang memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat agar terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat.

Sungguh ironis, melihat kenyataan yang begitu miris dalam penegakan hukum. Dengan perilaku korup para oknum hakim tersebut, tentu yang akan dirugikan adalah para pencari keadilan (masyarakat), akhirnya mereka akan lebih memilih menyelesaikan perkaranya di luar lembaga penegak hukum dibandingkan dengan harus menggantungkan nasibnya

kepada para oknum penegak hukum yang tidak netral dan independen. Hakim adalah representasi jalan menuju keadilan di dunia, mereka penjelmaan jalan keadilan untuk masyarakat. Tentu bukan orang biasa, mereka yang menjadi penegak hukum harus memiliki kewibawaan, integritas, dan komitmen terhadap hukum dan keadilan. Bukan hanya itu seorang penegak hukum dalam hal ini harus menjadi tonggak untuk penegakan hukum di indonesia agar menjadi lebih baik tanpa dicederai adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hakim menjadi salah satu unsur penting dalam penegakan hukum.

Ketika keputusan hakim dibumbui dengan praktik curang dan tidak bersih, lalu ke mana lagi pencari keadilan (masyarakat) harus mengadu dan menyelesaikan persoalan hukum? Tentu tugas negar-alah dalam hal ini mengambil peran dengan menyeleksi calon penegak hukum khususnya hakim yang komitmen hanya untuk keadilan dan kebenaran semata.

Proses penyeleksian hakim diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses rekrutmen hakim baik itu peradilan umum, peradilan agama, peradilan maupun Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagaimana diatur masing-masing dalam UU No. 49 tahun 2009 ten-

tang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Seleksi tersebut harus dilakukan dengan proses transparan, akuntabel, dan partisipatif agar terjaringnya penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas serta berkomitmen dalam penegakan hukum. Memang bukan perkara mudah, tetapi semua proses tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan selektif. Karena yang akan dijaring adalah para penegak hukum yang tugas dan fungsinya sangat berat yakni menetukan nasib para pencari keadilan.

Perbaiki

Optimisme serta semagat untuk memperbaiki institusi penegak hukum adalah suatu keharusan. Setidaknya ada beberapa hal harus dibenahi Mahkamah Agung dalam menjaga integritas, independensi, dan kualitas para hakim yang selama ini telah berjalan. Pertama, kembalikan citra hakim yang saat ini tercoreng oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan tindakan-tindakan amoral dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung harus mempu meraih lagi simapati dan kepercayaan masyarakat sebagai lembaga penegak hukum, dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa lembaga penegak hukum mampu menjembe-tani masyarakat untuk mencari keadilan.

Kedua, proses rekrutmen para hakim yang selama ini berjalan harus segara dibenahi dan diperketat, penilaiannya bukan hanya pada kualitas pengetahuan hukum semata, tetapi harus diuji sejauh mana independensi, in-

tegritas serta moralitas calon penegak hukum tersebut dalam penegakan hukum.

Ketiga, perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap para penegak hukum terhadap hakim agar para penegak hukum tersebut tidak melakukan penyalahgunaan jabatan dan memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri dengan melakukan korupsi dalam bentuk suap ataupun yang lainnya.

Keempat, mahkamah sebagai rumah para hakim harus memberikan pembinaan mental serta moral yang tujuannya menginsgatkan kembali soal tugas dan fungsi hakim yang mulia, sehingga tidak ada celah bagi hakim untuk menyalahgunakan kewenangannya.

Kelima, harus adanya sanksi tegas, berat, dan membuat efek jera para oknum hakim yang korup agar tidak menyalahgunakan jabatannya tersebut.***

Ahmad Jamaludin





Original Post

Djan Faridz Kubu Romi Ikut Pemilu, PPP Bisa Dibubarkan

Media Online Beritasatu
2017-10-10

Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta Djan Faridz mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (9/10), namun bukan untuk mendaftarkan partai yang dipimpinnya.

Dia bertemu Ketua KPU Arief Budiman untuk berkonsultasi terkait surat sah keputusan partai dan Pemilu 2019 mendatang.

"Jadi memang dengan pertemuan ini, KPU membuat terobosan hukum, ya kan, tidak hanya melihat SK Menkumham tapi beliau harus melihat hukum yang berlaku. Hukum itu di atas semua kepentingan, dan ini undang-undang," ujar Djan usai bertemu dengan pimpinan KPU.

Djan mengaku tidak mempersoalkan bila kubu PPP Romahurmuziy atau Romi ikut Pemilu 2019. Namun, pihaknya khawatir jika kubu Romi dipersoalkan oleh pihak lain karena pelanggaran hukum karena dampaknya bisa membubarkan PPP.

"Cuma kalau pemilu ini diikuti oleh organisasi beliau (Romi), yang organisasinya melawan undang-undang, nanti waktu di pemilu ada orang yang mempersoalkan keikutsertaan kita di pemilu itu batal demi hukum. Nah ini yang kita takutkan, kalau kubu Romi tetap ikut Pemilu eggak ada masalah, tapi kalau nanti di suatu hari ditemukan unsur pelanggaran hukum, bubar PPP. Kasihan, ya kan," ucapnya.

Ditegaskannya, PPP yang dipimpinnya adalah yang sah yang dimenangkan oleh keputusan Mahkamah Agung.

"Yang sah itu di kita, karena kita punya kekuatan hukum tetap. Kita punya putusan Mahkamah Agung 604, kita punya kekuatan hukum. Yang 601, yang mana mengembalikan seluruh sengketa partai politik ke mahkamah partai," tandasnya.

Djan berharap KPU merespon positif dan bisa mempertimbangkan putusan tersebut.
Sumber: Suara Pembaruan

http://www.beritasatu.com/nasional/457169-djan-faridz-kubu-romi-ikut-pemilu-ppp-bisa-dibubarkan.html



Original Post

Rebutan Merek, The Pakubuwono Ladeni Kasasi PT Selaras Sejati

Media Online Bisnis.com
2017-10-10

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. - Deliana Pradhita Sari JAKARTA -- Pengembang hunian elit di kawasan Senayan The Pakubuwono Development bakal meladeni upaya kasasi yang dilakukan kubu PT Selaras Sejati.

Kuasa hukum PT The Pakubuwono Development Teguh Subagyo mengatakan perseroan akan menjaga posisinya sebagai pemilik merek Pakubuwono satu-satunya di Indonesia."Kami akan merespon apabila nantinya ada permohonan kasasi dari kubu tergugat PT Selaras Sejati," katanya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).

Dia mengaku sangat dirugikan dengan aksi tergugat yang mengembangkan hunian bertajuk Grand Pakubuwono Bekasi.

Padahal, segmen hunian yang dikembangkan oleh penggugat dan tergugat berbeda. Berdasarkan tim riset perusahaan, apartemen milik tergugat di Bekasi dibanderol Rp400 juta per unit pada awal launching 2014.

Sementara itu, harga apartemen besutan The Pakubuwono Development di Jaksel dibanderol Rp3,8 miliar per unit dalam kurun yang sama.

Bahkan beberapa pelanggan mendatangi kantor penggugat untuk meminta klarifikasi harga di Bekasi. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim.

Oleh karena itu, penggugat menyambut baik pertimbangan majelis hakim. Pasalnya, seluruh gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya.

Pengembang apartemen di Bekasi PT Selaras Sejati mempertimbangkan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Perseroan keberatan harus mengganti merek hunian Grand Pakubuwono Bekasi dengan nama lain.

"Putusan majelis hakim belum inkrah, masih ada upaya lagi untuk kami mempertahankan merek kami," ujar kuasa hukum PT Selaras Sejati (tergugat) Ganda Atmaja usai persidangan kemarin.

http://kabar24.bisnis.com/read/20171010/16/697576/rebutan-merek-the-pakubuwono-ladeni-kasasi-pt-selaras-sejati



Original Post

Sampaikan Aspirasi Aliansi Transportasi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 24
2017-10-10

Sampaikan Aspirasi Aliansi Transportasi

BANDUNG Pemprov Jawa Barat akan mengirim surat ke pemerintah pusat terkait aspirasi, permohonan, dan perkembangan angkutan sewa khusus atau taksi online.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik menjelaskan, surat tersebut berisi tiga poin usul. Yakni, mengusulkan kepada menteri perhubungan untuk menerbitkan pedoman atau aturan setelah putusan Mahkamah Agung No37 P/HUM/2017 denganmenge-depankan kesetaraan dan keadilan antara angkutan sewu khusus atau online dengan jenis layanan angkutan umum lain. Selain itu, mengusulkan kepada menteri

komunikasi dan informatika agar kebijakan, pedoman teknis, dan pengawasan implementasi dalam penyediaan aplikasi online kembali ditata "Selanjutnya, memohon kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi dan mengendalikan angkutan sewa khusus atau online demi menjaga kondusrvitas, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lapangan,* katanya di kantor Dishub Jabar kemarin (9/10). Surat tersebut telah ditandatangani gubernur Jabar yang ditujukan kepada presiden dan ditembuskan kepada ketua Mahkamah Agung, Menko Maritim, Kapolri, menteri dalam negeri,

menteri perhubungan, menteri komunikasi dan informatika, ketua Komisi V DPR, ketua DPRD Jabar, dan Dirjen Perhubungan Darat. Dedi menuturkan, surat itu dibuat sebagai tindak lanjut pertemuan elemen Pemprov Jawa Barat dengan para pihak di gedung Pakuan pada Jumat (6/10). Dari Pemprov Jabar, gubernur, kepala dinas perhubungan, kepala dinas komunikasi informatika, kepala kesbangpol, serta karo hukum dan HAM hadir. Sementara itu, pihak lainnya adalah Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jabar. Di antaranya. DPD Organda Jabar, perwakilan peng-

usaha taksi konvensional, pengusaha angkutan kota trayek lokal, dan pengusaha AKDP, Kapolrestabes Bandung, dan Dirlantas Polda Jabar. "Audiensi dihelat terkait polemik di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat, baik yang melarang maupun memperbolehkan. Bahkan, beberapa memunculkan gesekan di lapangan," terang Dedi.

Dia menambahkan, dalam audiensi tersebut, Pemprov Jabar pada prinsipnya memahami aspirasi WAAT yang meminta angkutan sewa khusus atau taksi oniwseperti Grab, Uber, Go-Car, dan Go-Jek tidak beroperasi sebelum

diterbitkannya peraturan baru mengenai angkutan sewa khusus atau online. Dalam tataran teknis pengawasan dan pengendalian, pihaknya akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan anggota kepolisian dan pemerintah pusat untuk merumuskan langkah yang perlu diambil. "Kesepakatanyang tak kalah penting adalah semua pihak sepakat mengedepankan kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat luas. Karena itu, pihak WAAT setuju menangguhkan aksi unjuk rasa dan mogok masal armada angkutan umum yang rencananya dilaksanakan 10-13 Oktober2017," ujar Dedi.

(*/co4/mby)





Original Post

Pemerintah Terus Lindungi Pekerja

Media Cetak Jawa Pos Halaman 25
2017-10-10

Pemerintah Terus Lindungi Pekerja

Memperingati Hari Kerja Layak Sedunia

Tuntutan pekerja hingga kini

masih sama. Yakni, seputar

upah yang layak. Dalam

memperingati Hari Kerja

Layak Sedunia pada 7 Oktober,

pekerja kembali menuntut

pemenuhan upah yang layak.

KASUS pembayaran upah pekerja di bawah ketentuan upah minimum provinsi (UMP) DKI memang masih ada. Bahkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) baru saja menyeret Direktur Utama PT Kencana Lima (KL) Yudi Irawan atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kemenaker M. Iswandi Hari menuturkan, alat bukti dan barang pembuktian sudah diserahkan pihak kepolisian ke jaksa penuntut umum. Berkasnya sudah dinyatakan P-21 sehingga proses selanjutnya bisa diteruskan. "Peradilannya akan terus kami kawal," ujarnya.

Iswandi menegaskan, upaya tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa pemenntah hadir dalam melindungi para pekerja. Karena itu, pekerja tak perlu ragu untuk melaporkan kepada pengawas jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau perjanjian kerja. "Langkah ini juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak boleh sewenang-wenang soal upah. Harus sesuai ketentuan," terangnya.

Ke depan, kasus pelanggaran di bidang ketenagakerjaan dengan ancaman maksimal tiga bulan penjara bisa dikenai pasal tindak pidana ringan (tipiring). Hal itu sesuai pasal 205 KUHP. Untuk menjadi tipiring, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktur Pidana Umum dan Khusus Mahkamah Agung (MA). Sambutannya pun positif. "Kami diminta membukukan pasal-pasal pidana ringan di bidang ketenagakerjaan dan nanti diteruskan ke seluruh pengadilan negeri di Indonesia," ungkap Iswandi.

Lebih jauh, dia mengungkapkan, hingga kini, pengawas tenaga kerja masuk provinsi sesuai ITU No 23 Tahun 2004 tentang Pemenntah Daerah. "Di antara 34 provinsi, kami sudah masuk 32 provinsi. Jadi, tinggal dua lagi yang belum. Yaitu, DKI dan Papua," papar Iswandi.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Sarman Simanjorang merasa keberatan jika pengusaha selalu dikambing-hitamkan. Banyak hal yang juga harus diperhatikan semua pihak, baik pekerja maupun pemerintah, terkait pengupahan.

Sarman mencontohkan pendidikan pekerja. Pengusaha menilai hal itu perlu dijadikan sebagai salah satu tolok ukur pengupahan. Jadi, besaran upah pekerja dengan pendidikan menengah ke bawah tidak dipukul rata dengan mereka yang sarjana. "Belum lagi soal kompetensi dan skill. Kalau memang tidak kompeten, ya tidak bisa disamakan. Jadi, memang tidak bisa seluruhnya disamakan UMP-nya ya," jelasnya.

Dia mengakui, 60 persen pekerja di DKI masih berpendidikan menengah ke bawah. Karena itu, tak jarang, daya saing pekerja juga rendah. Karena hal tersebut, masih banyak pekerjayang digaji dengan upah di bawah UMP.

Meski demikian, Sarman memastikan hal itu diketahui kedua pihak sejak masuk kerja. "Calon pekerja pasti sudah diberi tahu sejak awal. Misalnya, pendidikannya hanya SMP, lalu kompetensi atau stall kurang. Lalu, perusahaan bilang, dengan kemampuan kamu, saya gaji segini. Bagaimana? Tidak mungkin perusahaan melakukan penipuan kepada pegawainya," tegasnya.

Komponen soal kompetensi dan jenjang pendidikan sering menjadi persoalan dalam penentuan besaran upah. Sarman menambahkan, pihaknya telah mengusulkan perubahan UU Ketenagakerjaan. Dengan begitu, komponen terkait kompetensi dan jenjang pendidikan bisa dimasukkan. "Kami dorong revisi UU 13/2003 agar ada kejelasan berapa besaran UMP untuk mereka dengan jenjang pendidikan SD, SMP, SM\, dan sarjana. Jadi, yang sarjana pun tidak merasa iri. Masa gaji mereka sama," katanya,

(mia/col/mby)





Original Post

Membusuk dari Dalam

Media Cetak Republika Halaman 6
2017-10-10

Membusuk dari Dalam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan akhir pekan lalu. Pada Sabtu (7/10) di Manado, Sulawesi Utara, KPK menangkap Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Sulut Sudiwardono karena diduga menerima suap. Barang bukti yang disita mencapai 10 ribu dolar AS.

Bersamaan dengan Sudiwardono, KPK juga menangkap politikus Partai Golkar Aditya Anugrah Moha. Aditya diduga menyuap Sudiwardono agar meringankan hukuman untuk ibundanya, Marlina Moha.

Penangkapan langsung ini untuk kesekian kalinya yang melibatkan oknum korps pengadil dalam dua tahun terakhir. Semua jenjangjabatan pernah ditangkap KPK, misalnya Devianti Rochaeni, jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada April 2016. Kemudian hakim di Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janner Purba, pada 25 Mei 2016. Lalu Patrialis Akbar, hakim di Mahkamah Konstitusi, yang terjerat kasus uji materi UUyang mengatur soal zonasi impor daging.

Dari level panitera, KPK pernah menangkap panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, dan Santoso dari PN Jakpus. Bahkan, sampai level Kepala Seksi Intel Kejati Bengkulu, Parlin Purba, pun ikut dicokok KPK.

Kita harus akui, inilah wajah bopeng peradilan negeri ini. Reformasi birokrasi penegak hukum sudah dilakukan dari hulu ke hilir kepada level hakim dan jaksa. Gaji mereka yang berasal dari uang pajak rakyat sudah ditinggikan. Namun di bawah meja, berahi korupsi oknum ini masih saja tinggi.

Di hulu, untuk hakim, misalnya, Mahkamah Agung sudah melakukan pengawasan berjenjang, menegaskan kode etik hakim, dan bekerja sama dengan KPK. Begitu juga, untuk reformasi kejaksaan dengan berbagai perangkat pencegah yang sudah dilakukan.

Tidak ada sistem pengawasan yang sempurna 100 persen. Maka ketika sistem sudah dibuat ketat, tetapi masih saja ada oknum hakim, jaksa, polisi menerima suap, kita harus beralih ke hal di balik sistem itu.

Jangan-jangan ini ternyata masalah mental dan moral oknum aparat Kita terus memasukkan oknum orang-orang yang terlihat sehat dari fisiknya, tetapi cacat mental dan moralnya ke dalam sistem peradilan.

Sistem sebaik apa pun bila diisi dengan oknum aparat yang bermoral bejat dan bermental korup, bisa dipastikan sistem tersebut akan busuk dari dalam. Kita khawatir, inilah yang sedang menimpa sistem peradilan kita, sedang membusuk dari dalam. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada jalan pintas kalau ini terkait mental dan moral. Membangun sistem yang baik penting, tetapi mencari sumber daya manusia yang bersih, jauh lebih penting rasanya untuk saat ini.

KPK berada di luar, dengan segala keterbatasannya, mengingatkan dengan berbagai penangkapan-penangkapan langsung. Penangkapan-penangkapan itu adalah cubitan keras dari KPK kepada MA untuk berbenah dan terus berbenah.

Korupsi di negeri ini sudah diakui sebagai kejahatan besar. Korupsinya sudah menggurita. Tidak hanya di kota besar, tetapi juga menyusup ke desa-desa. Berbagai kebijakan pemerintah yang terkait pengucuran anggaran bisa ditilap sedemikian rupa oleh aparatur pemerintah sendiri.

Di masyarakat pun muncul gejala banalitas korupsi. Masyarakat kian kebal dengan berita korupsi. Terlalu banyak berita korupsi membuat masyarakat menilai korupsi adalah kejahatan biasa. Setara dengan pencurian, penodongan, atau perampokan. Muncul kemudian gejalan permisif terhadap korupsi.

Sementara para pelaku korupsi masih bisa dengan santai tersenyum kepada awak pers seusai diperiksa, ataupun di ruang sidang. Tidak terlihat sedikit pun rasa malu di wajah mereka karena sudah mengambil apa yang bukan haknya.

Dan di tengah wajah hukum yang bopeng ini, muncul gerakan untuk membubarkan KPK. Saat Indonesia berada dalam satu situasi kejahatan korupsi terburuk dalam sejarahnya, desakan pembubaran KPK justru kian nyaring dan mendapat dukungan cukup luas.

KPK seharusnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat ataupun pemerintah. Seperti yang diutarakan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, tapi kemudian ia ralat. Situasi darurat korupsi di Indonesia seperti ini harusnya membuka pintu agar KPK menjadi institusi pemerintah. Bukan lagi ad hoc seperti sekarang. Pertimbangannya sederhana. Bangsa ini sedang darurat korupsi, sementara korps pengadilnya tercemar oknum-oknum rakus.

REDAKSI





Original Post

YERUSALEM TIMUR YANG TAK TERGANTIKAN

Media Cetak Republika Halaman 7
2017-10-10

YERUSALEM TIMUR YANG TAK TERGANTIKAN

MARNI ATI

Mahkamah Agung Israel bulan lalu menerima sebuah petisi atas nama Abu Arafeh dan tiga anggota parlemen Palestina lainnya yang diusir dari Kota Yerusalem. Petisi itu sebagai permintaan untuk membatalkan pencabutan residensi Yerusalem mereka. Bagi anggota parlemen Palestina. Khaled Abu Arafeh, yang diasingkan, upaya yang ia lakukan merupakan langkah untuk bersatu kembali dengan keluarganya di Yerusalem.

"Saya tahu bahwa tujuan kami adalah tindakan yang adil. Yerusalem tidak dapat digantikan oleh kota lain, dan saya dengan sabar menunggu hari saya dapat kembali ke Yerusalem." ujar Abu Arafeh seperti dilansir ALjazirah. Ahad (8/10).

Menurut laporan Human Rights Watch baru-baru ini. Israel mencabut status kependudukan hampir 15 ribu orang Palestina antara tahun 1967 dan 2016. Sebagian besar kasus tersebut karena kegagalan untuk membuktikan dokumen. Namun, ada juga karena kasus pembalasan hukuman dan hukuman kolektif terhadap anggota keluarga Palestina yang dituduh menyerang orang Israel, dan juga sejumlah orang yang dituduh melanggar kesetiaan.

Abu Arafeh membutuhkan waktu 11 tahun untuk mencapai pengadilan terting-

gi Israel. Pada 2006, dia bersama Mohammed Totah, Ahmed Attoun, dan Mohammed Abu Teir terpilih menjadi anggota Dewan Legislatif Palestina dalam daftar Gerakan Perubahan dan Reformasi. Abu Arafeh juga diangkat menjadi menteri luar negeri urusan Yerusalem.

Menteri Dalam Negeri Israel Roni Bar-On kemudian mencabut status tempat tinggal mereka dengan alasan pelanggaran kesetiaan kepada Israel. Tuduhan tersebut terkait dengan pemilihan mereka dalam parlemen asing dan tuduhan keanggotaan Hamas. Keempat orang tersebut mengajukan banding atas keputusan tersebut dan dideportasi ke Tepi Barat yang diduduki pada 2010.

Namun, dalam keputusannya pada September, Mahkamah Agung memutuskan bahwa menteri dalam negeri tidak memiliki wewenang untuk mencabut status tempat tinggal Arafeh dan teman-temannya sesuai dengan hukum Israel yang ada dan membalikkan keputusan Bar-On.

Sebuah pusat hukum hak minoritas Arab di Israel, Adalah, bergabung dalam seruan tersebut pada tahun 2007. Dalam sebuah surat langsung yang diajukan ke pengadilan, kelompok tersebut menyatakan, orang-orang Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki tidak pernah masuk atau berimigrasi ke Israel.

Kelompok tersebut juga berpendapat

bahwa keputusan tersebut melanggar hak orang untuk tinggal di tanah air mereka tanpa takut dikeluarkan dan hak atas kebebasan, martabat, serta harta benda. "Sangat disayangkan bahwa keputusan ini dibuat hanya setelah lebih dari satu dekade, sementara hak pemohon dilanggar secara brutal," kata sebuah pernyataan.

Hakim memutuskan, pencabutan izin tinggal itu ilegal. Mereka juga menunda pelaksanaan pembatalannya selama enam bulan. Selama masa itu, parlemen Israel diizinkan untuk menghasilkan undang-undang baru untuk mengizinkan pencabutan izin tinggal atas pelanggaran kesetiaan dan ini kemudian dapat diterapkan pada keempat pemohon.

"Kami memiliki perasaan campur aduk, kebahagiaan kami tidak lengkap. Saya mengharapkan untuk mendengar hal-hal aneh dan tidak masuk akal di Mahkamah Agung dan inilah yang terjadi. Namun, jika pengadilan memutuskan bahwa Menteri Dalam Negeri salah, apakah benar membatalkan keputusannya dalam enam bulan?" kata Abu Arafeh.

Lebih dari 300 ribu warga Palestina adalah penghuni tetap Yerusalem, sebuah status yang memungkinkan mereka tinggal di kota dan melakukan perjalanan dan bekerja di dalam wilayah Israel, tetapi tidak memiliki kewarganegaraan penuh.

ed yeycn rostiyani

MARNI ATI





Original Post

Pengadilan Indonesia Darurat Korupsi

Media Online metrotvnews.com
2017-10-10

Jakarta: Dunia pengadilan di Indonesia dinilai mengalami situasi darurat korupsi. Pasalnya, 25 hakim dan pegawai badan peradilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2012 hingga sekarang.

"Jangan dipandang dari kuantitas saja, ini masalah serius di badan peradilan kita," tegas Lalola Easter, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), seusai diskusi di kantor ICW, Jakarta, 10 Oktober 2017.






Lalola menilai Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dalam lima tahun masa jabatannya tidak mampu mereformasi sistem peradilan. "Seharusnya ada beban moral dari Ketua MA terhadap hal ini. Pasalnya, penangkapan itu terjadi dalam masa jabatannya," ujar dia.

ICW, lanjut dia, memberi empat rekomendasi terkait situasi itu. Pelaksanaan Peraturan MA No. 8 Tahun 2016 perlu dievaluasi, Maklumat MA yang baru terbit bulan lalu harus diterapkan secara tegas dan konsisten, serta MA juga harus memetakan potensi korupsi bersama KPK dan Komisi Yudisial.

"Rekomendasi lainnya yaitu MA, KPK, dan KY juga perlu merumuskan kurikulum pembinaan khusus untuk meningkatkan integritas aparat," tukas dia.

Dalam diskusi yang sama, hakim agung Gayus Lumbuun memandang sepantasnya Ketua MA turun dari jabatan berdasarkan Peraturan MA No 7, 8, dan 9 Tahun 2016. "Belum lagi dengan Maklumat MA yang baru saja dikeluarkan September lalu," tutur Gayus.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan putusan banding perkara kasus korupsi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Keduanya ditangkap pada Jumat 6 Oktober 2017 malam.

Sementara itu, Ketua MA Hatta Ali menegaskan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap para pemimpin pengadilan sudah maksimal dilakukan. Dia berharap operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Sulawesi Utara tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyudutkan MA.

Baca: ?KPK Minta Penegak Hukum Korup Dihukum Berat

"Ini tidak perlu berkepanjangan, apalagi akan menghabiskan energi dan bahkan dapat menjadi tunggangan bagi pihak yang punya kepentingan tertentu," kata Ketua MA saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Di sisi lain, Kepala Biro Humas dan Hukum MA Abdullah menyatakan MA telah memberhentikan sementara Sudiwardono dari jabatan hakim dan ketua PT Manado. "Selain itu, Sudiwardono hanya mendapat gaji pokok 50% sebesar Rp2.810.150 tanpa mendapat tunjangan lain dan akan diberhentikan tetap jika menjadi terpidana atau ada putusan berkekuatan hukum tetap."

Kemarin, tim MA juga telah memeriksa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Herri Swantoro. Hasilnya ialah tidak ditemukan kelalaian dalam melakukan pembinaan terhadap Sudiwardono. "Jadi tidak ada upaya atau tindakan pencopotan Dirjen Badilum," kata Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto.


(OGI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/VNx3XByK-pengadilan-indonesia-darurat-korupsi



Original Post

Bersihkan Peradilan Tanpa Basa-basi

Media Online metrotvnews.com
2017-10-10

BEBERAPA waktu belakangan Mahkamah Agung terlihat mulai giat mengupayakan pencegahan pelanggaran hukum oleh aparat peradilan. Gong pertama terdengar dari penerbitan Maklumat Nomor 1/2017 pada 11 September 2017. Salah satu tujuannya ialah memastikan tidak ada lagi hakim dan aparatur peradilan melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan, dan martabat MA serta badan peradilan di bawahnya.

Tentu, menerima suap merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud. Gong kedua, MA menggandeng KPK, BPK, dan BPKP untuk menggelar audit kepatuhan pengadilan. Langkah itu hendak mengisyaratkan bahwa MA makin membuka diri untuk turut diawasi pihak eksternal. Rencana audit itu sekaligus dimaksudkan mengingatkan aparat peradilan agar mematuhi prosedur dan koridor hukum.






Akan tetapi, apa yang terjadi, atau tepatnya yang masih terjadi? Lagi-lagi aparat peradilan tertangkap tangan menerima suap. Kali ini Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono, selaku penerima suap dari anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha.

Kedua gong rupanya tidak begitu keras terdengar. Ancaman yang terkandung di dalamnya seperti dianggap angin lalu. Ada yang salah dalam pesan tersirat yang hendak disampaikan. Secara tersurat, Maklumat MA menegaskan akan memberhentikan pemimpin MA atau pemimpin badan peradilan di bawahnya yang menjadi atasan langsung si pencoreng wibawa peradilan.

Jangan lupa pula maklumat itu sesungguhnya hanya penegasan agar aparatur peradilan mematuhi tidak kurang dari delapan aturan yang telah dikeluarkan sejak 2009 hingga 2016. Kenyataannya, selama kurun waktu tersebut hingga sekarang hakim dan panitera yang tertangkap menerima suap belum berhenti mengalir. Artinya, aturan-aturan itu tidak bertaring atau malah sekadar pajangan.

Begitu pun maklumat itu sendiri. Pemeriksaan terhadap Dirjen Badan Peradilan Umum Herry Swantoro sebagai atasan langsung Sudiwardono telah dilaksanakan selama sekitar 2 jam, kemarin. Seusai pemeriksaan, pihak MA menjanjikan akan memublikasikan hasilnya. Namun, di sisi lain MA juga mengisyaratkan Herry telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan dengan baik. Tampaknya tidak akan ada yang diberhentikan, kecuali si hakim tinggi penerima suap.

Maklumat MA sekali lagi berpotensi bernasib seperti delapan aturan yang dikuatkannya, yakni sekadar pajangan. Ancaman yang tertuang di sana omong kosong belaka. Padahal, justru kunci memastikan kepatuhan ialah secara konsisten menegakkan peraturan.

Keraguan publik terhadap upaya membersihkan pengadilan dari perilaku korup masih lekat. Di satu sisi kita mengapresiasi kerja keras KPK yang berkali-kali berhasil menjaring para koruptor di badan peradilan melalui operasi tangkap tangan. Di beberapa kasus bahkan KPK sesumbar kasus yang ditangani menjadi pintu masuk perkara yang lebih besar atau lebih luas menjaring pelaku lainnya.

Namun, kita juga ingat betapa kerasnya KPK membentur tembok ketika mengusut dugaan mafia peradilan di tubuh MA yang melibatkan mantan Sekretaris MA, Nurhadi. Setahun lebih berlalu, sopir Nurhadi yang disebut-sebut sebagai saksi kunci tak kunjung ditemukan. KPK tidak berdaya menghadapi mafia peradilan.

Namun, kita tidak boleh menyerah. Korupsi harus dibasmi habis. Upaya itu akan lebih mulus bila para pengadil bersih dari perilaku korup, atau setidaknya tidak punya kesempatan untuk mengerat.

Seperti diungkapkan KPK, penindakan dengan hukuman berat ialah salah satu bentuk pencegahan. Aturan beserta sanksinya harus ditegakkan secara konsisten dan tegas. Publik akan terus mengawasi dan bakal mengetahui upaya mana yang sungguh-sungguh serta mana yang cuma basa-basi.

http://news.metrotvnews.com/editorial-media-indonesia/9K5RWqPN-bersihkan-peradilan-tanpa-basa-basi



Original Post

KPK Kesulitan Periksa Sjamsul Nursalim Terkait Kasus BLBI

Media Online metrotvnews.com
2017-10-10

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan meminta keterangan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim. Sjamsul merupakan pihak yang diuntungkan dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan penyidik. Keduanya mangkir karena alasan di luar negeri.






"Kita sudah melakukan pemanggilan dua kali, namun tidak datang dalam proses pemeriksaan, karena yang bersangkutan berada di luar negeri," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.

Febri menjelaskan, pihaknya akan lebih dulu fokus menyelesaikan penyidikan kepada Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung. Selain itu, pihaknya juga tengah menelusuri aset-aset yang disinyalir berkaitan dengan Sjamsul Nursalim.

"Yang pasti dalam penanganan kasus BLBI ini kita memprioritaskan aset recovery, pengembalian aset yang berasal dari kerugian keuangan negara, untuk itu lah penelusuran aset-aset dan penelusuran kekayaan yang terkait dengan kasus ini akan kita lakukan," ujar Febri.

KPK baru merilis total kerugian negara dari kasus SKL BLBI ini. Dari hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima KPK, dari kasus ini keuangan negara mengalami kerugian hingga Rp4,58 triliun.

"Jadi, auditnya sudah kita terima dan indikasi kerugian keuangan negara final dari hasil audit itu, sekitar Rp4,58 triliun," pungkas Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kepala BPPN Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan SKL BLBI untuk Sjamsul Nursalim, pemilik BDNI.

Penerbitan SKL BLBI yang dilakukan Syafruddin itu menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menggunakan jabatan dia, sehingga negara mengalami kerugian keuangan atau perekonomian.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Syafruddin Arsjad Temenggung melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
(DEN)

http://news.metrotvnews.com/hukum/Rb1Z8X3k-kpk-kesulitan-periksa-sjamsul-nursalim-terkait-kasus-blbi



Original Post

Media