KY tak Bisa Campuri Putusan Praperadilan Novanto

Media Online metrotvnews.com
2017-10-11

Jakarta: Komisi Yudisial (KY) menegaskan sikap terkait putusan Hakim tunggal Cepi Iskandar. Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari menyatakan pihaknya tak akan menyentuh hasil akhir dari proses praperadilan itu.

"Kalau soal putusan praperadilan KY tidak punya wewenang untuk menilai baik atau buruknya putusan pengadilan," kata Aidul kepada Selasa 10 Oktober 2017.






Menurut dia ada prinsip universal res judicata pro veritate habetur yang harus dipatuhi aparat hukum. Mereka dilarang menilai baik buruknya putusan hakim, kecuali oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sementara terkait praperadilan, adalah suatu hal yang berbeda dari proses peradilan biasa.

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Industrial, Perikanan, Pajak, Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan HAM masih bisa dibanding ke Pengadilan Tinggi dan menempuh Kasasi di Mahkamah Agung. Berbeda dengan praperadilan.

"(Prinsip itu) melarang aparat hukum untuk menilai baik buruknya putusan hakim, kecuali oleh pengadilan yang lebih tinggi," kata Aidul.

Terlepas dari sikap KY, Hakim Cepi Iskandar memang langganan dilaporkan terkait putusan sidangnya. Pertama saat ia menjadi hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta pada 2014. Laporan itu diteruskan ke Badan Pengawas (Bawas) karena tidak termasuk aspek yudisial.

Kedua yakni pada 2015 di PN Depok perihal keberatan atas pertimbangan penafsiran penilaian hakim dan fakta persidangan. Ketiga Cepi dilaporkan terkait putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan pada 2016. Dari tiga laporan itu, Cepi belum pernah dikenakan sanksi.

Pada 2017 ada dua laporan, yakni terkait praperadilan Setya Novanto dan perkara perdata yang masih dalam proses pemeriksaan. Seperti diketahui, Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengabulkan praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto, kemarin. Atas keputusan ini, KPK diminta mencabut status tersangka Novanto atas kasus KTP elektronik (KTP-el).
(SCI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ObzvYVdb-ky-tak-bisa-campuri-putusan-praperadilan-novanto



Original Post

Demokrat: Memalukan, Hatta Ali Harus Mundur

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-10-11

RMOL. Banyaknya hakim yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat kasus korupsi berakibat pada goyangnya kursi Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Desakan agar Hatta mundur pun menguat. Tidak hanya dari kalangan internal, desakan serupa juga datang dari para politisi Senayan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak Hatta Ali yang dilantikan menjadi ketua MA pada 1 Maret 2012 hingga Oktober 2017, sudah ada 25 hakim dan aparat peradilan diduga terlibat korupsi dan jual beli perkara.

Yang teranyar, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara (Sulut) Sudiwardono terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat tengah malam, pekan kemarin, karena diduga menerima suap dari politisi Golkar Aditya Anugrah Moha sebesar 64.000 dolar Singapura untuk mengamankan putusan banding perkara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Bolaang Mongondowâ€.

Atas kasus ini, Hakim Agung Gayus Lumbuun meminta Hatta Ali mundur demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan. Kini, desakan yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

"Menurut saya, kasus-kasus hakim tertangkap tangan menerima suap ini harus dijadikan bahan refleksi dan koreksi atas kepemimpinan MA di bawah Hatta Ali. Bahwa, kepemimpinan Hatta Ali gagal melakukan dan membangun birokrasi peradilan yang bebas korupsi," kata Benny K Harman, Selasa (10/10).

Menurut politisi Demokrat ini, hakim tertangkap tangan menerima suap adalah tindakan yang sangat memalukan bagi peradilan. Apalagi yang ditangkap kali ini adalah ketua Pengadilan Tinggi, yang seharusnya membimbing para hakim di bawahnya. Bagi Benny, kasus tersebut menunjukkan kegagalan reformasi aparat penegak hukum di tubuh MA. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Hatta Ali mesti meletakkan jabatannya.

"Kalau saya ketua MA, pasti mundur. (Ketua Pengadilan Tinggi menerima suap) memalukan itu. Ini kan sudah berulang-ulang. Saya kira ini merupakan tamparan keras bagi MA. Kasus ini harus jadi momentum bagi para Hakim Agung untuk koreksi ke dalam," tegas dia. [sam]

http://politik.rmol.co/read/2017/10/11/310535/Demokrat:-Memalukan,-Hatta-Ali-Harus-Mundur-



Original Post

Djan Faridz Harus Cermat Baca Putusan PK dan UU Pemilu

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-10-11

RMOL. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy, Arsul Sani angkat bicara soal kedatangan Djan Faridz Cs ke kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), kemarin. Arsul yakin sekalipun KPU menerima mereka, itu hanya sebatas menghormati rakyat yang ingin bertamu. Bukan karena KPU mengakui PPP kubu Djan Faridz.

"KPU tentu telah mengkaji secara cermat dan teliti persoalan kepengurusan PPP dengan menggunakan parameter perundang-an, khususnya UU Parpol dan UU Pemilu," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/10).

Siapapun yang menggunakan parameter UU, lanjut Arsul, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa klaim Djan Faridz dan segelintir pengikutnya senagai pengurus DPP PPP tidak ada dasar atau legitimasi hukumnya. Kesimpulan seperti ini menurutnya akan sampai karena setidaknya 4 (empat) hal.

Pertama, menurut Anggota Komisi III DPR RI ini, satu-satunya legitimasi kelompok Djan Faridz selama ini adalah Putusan Kasasi MA No. 601/2015. Nah, Putusan Kasasi No. 601 ini telah secara tegas dibatalkan oleh MA sendiri dengan Putusan PK No. 79/2017.

"Jadi satu-satunya legitimasi kelompok DF sudah tidak ada lagi," imbuhnya.

Kedua, selama ini Djan Faridz merujuk pada Putusan Mahkamah Partai (MP) PPP dan menggunakan beberapa ahli hukum untuk membangun opini berdasar Putusan MP PPP ini di ruang publik. Hal ini kata dia merupakan bentuk penyesatan informasi (misleading information). Kalau pada dasarnya tidak ada Putusan MP PPP yang secara eksplisit menyatakan kepengurusan Djan Faridz adalah yag sah.

Bahkan, tambahnya, ketika akan dilaksanakan Muktamar Pondok Gede tahun 2016 yang lalu, MP PPP menyampaikan pendapat hukum kepada Presiden dan Menteri Hukum dan HAM bahwa solusi penyelesaian kepengurusan PPP demgan Muktamar ulang yang diikuti oleh semua pihak. Karena itulah kemudian diselenggarakan Muktamar di Pondok Gede yang dibuka Presiden Joko Widodo dan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan dihadiri oleh para pejabat lembaga negara maupun menteri terkait.

"Penggunaan opini ahli hukum untuk membangun opini publik justru mengorbankan reputasi dan integritas keilmuan mereka, oleh karena para ahli hukum ini hanya diberi informasi dan bahan yg sepotong-sepotong saja. Misalnya, pendapat MP PPP sendiri yang terakhir sebelum Muktamar Pondok Gede malah tidak pernah diinfokan kepada para ahli hukum mereka," sesal anggota komisi hukum Senayan ini.

Ketiga, lanjutnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta telah menolak gugatan TUN Djan Faridz atas SK Menkumham terkait dengan kepengurusan PPP setelah Muktamar Pondok Gede tahun 2016.

"Penolakan gugatan ini seiring dengan penolakan Mahkamah Konsitusi (MK) atas tiga permohonan DF dan kelompoknya terkait dengan uji materi pasal tentang pengesahan kepengurusan partai dalam UU Parpol dan UU Pilkada," jelasnya.

Keempat, Arsul menegaskan bahwa apa yang digembar-gemborkan oleh Djan Faridz bahwa Menkumham tidak melaksanakan Putusan MA dalam perkara kasasi TUN No. 504/2015 juga tidak benar. Sebab Arsul menilai Menkumham telah melaksanakan putusan kasasi TUN tersebut dengan mencabut SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang diperintahkan dalam Putusan tersebut. Dan mengembalikan SK Kepengurusan PPP kepada kepengurusan hasil Muktamar Bandung yang dipimpin oleh Suryadharma Ali dan Romahurmuziy lah yang kemudian menyelenggarakan Muktamar Pondok Gede April 2016.

"Pertanyaannya mengapa kok bukan menerbitkan SK bagi kepengurusan DF? Maka jawabannya, adalah karena: satu, Putusan kasasi MA-nya tidak memerintahkan demikian, kedua permohonan pengesahan kepengurusan DF tidak memenuhi syarat administratif, antara lain karena akta notaris yang DF mohonkan sudah dirubah oleh DF sendiri," urainya.

"Oleh karena itu sudah saatnya DF membaca kembali secara cermat aturan perundang2an yang ada dan meneliti kembali seluruh dokumen terkait dengan persoalan PPP. Setelah itu, perlu introspeksi untuk berhenti terus menerus memelihara kesan di ruang publik bahwa PPP masih terpecah belah," demikian Arsul. [sam]

http://politik.rmol.co/read/2017/10/11/310538/Djan-Faridz-Harus-Cermat-Baca-Putusan-PK-dan-UU-Pemilu-



Original Post

KPK dalami aliran dana kasus Arya Zulkarnain

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-10-11

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.

"Penyidik mendalami terkait aliran dana dan proses pemenangan dalam pengadaan proyek-proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Batubara Sumut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sejak Senin (9/10) memeriksa sejumlah saksi di Kantor Brimob Polda Sumatera Utara.

"Hari ini penyidik memeriksa 10 orang saksi untuk semua tersangka dalam kasus tersebut," ucap Febri.

Beberapa saksi yang diperiksa itu berasal dari unsur swasta, yakni Direktur PT Tombang yang memenangkan proyek pembangunan jembatan Sei Magung senilai Rp 12 miliar, Direktur dan Komisaris PT Gunung Mega Jaya yang memenangkan proyek pembangunan jembatan Sentang senilai Rp32 miliar, dan Wakil Direktur PT Morganda.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu.

Diduga sebagai pihak penerima, yaitu Bupati Batubara nonaktif OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady, dan pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono alias Ayen.

Kemudian diduga sebagai pihak pemberi, yakni dua orang kontraktor masing-masing Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar.

Dalam OTT terkait kasus itu, total KPK mengamankan uang tunai senilai Rp346 juta.

Uang tersebut diduga bagian dari fee proyek senilai total Rp4,4 miliar yang diduga diterima oleh Bupati Batubara melalui para perantara terkait beberapa pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

Dari pemeriksaan penyidik, dari total fee Rp4,4 miliar terdapat sisa fee Rp1,6 miliar yang dikuasai oleh tersangka Sujendi Tarsono, pemilik dealer mobil.

"Jadi semua dana disetorkan ke Sujendi Tarsono. Pada saat tertentu OK Arya Zulkarnain butuh nanti diberikan oleh Sujendi Tarsono. Itu pada OTT tanggal 13 September 2017 modusnya begitu. Jadi OK Arya Zulkarnain tidak megang uangnya sendiri, yang megang Sujendi Tarsono," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9).

Pertama, dari kontraktor Maringan Situmorang diduga pemberian fee sebesar Rp4 miliar terkait dua proyek, yaitu pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp32 miliar yang dimenangkan oleh PT Gunung Mega Jaya dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilai Rp12 miliar yang dimenangkan oleh PT Tombang.

Barang bukti Rp346 juta dalam OTT ini diduga merupakan bagian dari fee terkait dua proyek itu.

Kedua, dari kontraktor Syaiful Azhar diduga pemberian fee sebesar Rp400 juta terkait dengan proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp3,2 miliar.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, OK Arya Zulkarnain, Sujendi Tarsono, dan Helman Herdady disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.

(T.B020/T007)Editor: Ruslan Burhani

http://www.antaranews.com/berita/657787/kpk-dalami-aliran-dana-kasus-arya-zulkarnain



Original Post

MK tegaskan tidak ada banding dalam praperadilan

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-10-11

Jakarta (ANTARA News) - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Pasal 83 ayat 1 KUHAP sepanjang frasa "tidak dapat dimintakan banding" sesuai dengan UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Putusan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, karena proses praperadilan harus dilakukan secara cepat dan semata-mata berfungsi sebagai pengawasan dan kontrol," ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan pertimbangan hukum Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Selasa.

Terlebih lagi upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali jelas tidak diperbolehkan dalam proses praperadilan karena hal ini tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.

Mahkamah menegaskan bahwa praperadilan hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap proses prosedural penanganan seorang tersangka oleh penyidik sebelum diajukan di persidangan.

"Pada hakikatnya pelaksanaan praperadilan tidak boleh mengganggu bahkan menghentikan proses penanganan perkara pokoknya," kata Anwar.

Mahkamah kemudian menilai dalil Pemohon yang menginginkan agar Pasal 83 ayat 1 KUHAP sepanjang frasa "tidak dapat dimintakan banding" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersyarat. Menurut Mahkamah, permohonan tersebut sesuatu yang berlebihan.

Adapun perkara ini diajukan oleh tersangka kasus restitusi pajak PT Mobile 8, Anthony Chandra Kartawiria yang pernah mengajukan permohonan praperadilan dan dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 November 2016.

Akan tetapi penyidik kemudian kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dinilai Pemohon hanya dengan memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana.

Atas kejadian tersebut, Pemohon merasa mengalami ketidakpastian hukum sehingga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 83 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atas permohonan tersebut, amar putusan Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

(T.M048/S023)Editor: Ruslan Burhani

http://www.antaranews.com/berita/657784/mk-tegaskan-tidak-ada-banding-dalam-praperadilan



Original Post

ALLIANZ KEMBALI DIGOYANG SENGKETA KLAIM: Ini Jawaban Allianz Terkait Laporan Mariana

Media Online Bisnis.com
2017-10-11

Ilustrasi - Bisnis.com Kabar24.com,JAKARTA - PT Asuransi Allianz Utama Indonesia menyebutkan telah mengetahui soal pelaporan sejumlah petingginya ke Bareskrim Polri oleh Mariana yang pernah menjadi nasabahnya.

Sejumlah petinggi Allianz dilaporkan atas dugaan tindak pidana penjualan produk tidak sesuai dengan keterangan atau etiket seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 (F), 18 (G) juncto 62 dan 63( F) Undang-undang No. 80/1999 tentang Perlindungan konsumen setelah menolak membayar klaim Mariana. BACA JUGADPR Harus Desak Setya Novanto Mundur Software Palsu Timbulkan Kerugian Hingga Triliunan. Ini Datanya Publik Menilai Pansus Hak Angket Bekerja Untuk Ketua DPRD "Allianz Utama telah mengetahui perihal laporan terkait penolakan klaim dari Ibu Mariana. Dalam hal ini, kami sangat menghormati hak nasabah untuk mengajukan banding atas keputusan klaim yang telah kami berikan. Maka dari itu, kami telah mengambil dan menaati prosedur hukum yang diperlukan sesuai dengan yang berlaku di Indonesia," kata Head of Corporate Communications Allianz Adrian DW dalam pesan singkat kepada Selasa (10/10/2017).

Sementara itu, selain terkait dugaan penjualan produk yang tidak sesuai dengan keterangan atau etiket, pengacara Mariana, Alvin Lim mengatakan bahwa pihak Allianz juga telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak mentaati amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru.

BPSK Pekanbaru mengharuskan perusahaan penyedia jasa asuransi tersebut membayarkan kerugian nasabahnya sebesar Rp2.804.135.000

"BPSK juga sudah ada keputusan BPSK yang bilang Allianz harus membayar Rp2,8 miliar dan Allianz melakukan perbuatan melawan hukum tetapi tidak mau bayar satu sen pun. Jadi ini yang kita sayangkan," kata Alvin.

Adapun keputusan BPSK ini dikeluarkan pada 2015 dengan nomor 10/Pts/BPSK/I/2015.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Menanggapi putusan BPSK, pihak Allianz telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang akhirnya dikabulkan dengan nomor putusan 617 K/Pdt.sus-BPSK/2015.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan pihak Allianz.

"Terkait hal ini, Allianz Utama telah menerima putusan yang berketetapan hukum dari Mahkamah Agung pada tahun 2015 yang telah menolak keputusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada sebelumnya," kata Adrian.

Sebelumnya, Mariana melaporkan pihak Allianz ke Bareskrim Polri karena merasa dirugikan setelah klaimnya ditolak.

Mariana yang mengaku mempercayakan asuransi sejumlah properti dan usahanya kepada pihak Allianz meradang setelah tiga klaim yang dia ajukan untuk salah satu polis asuransinya bermasalah.

Ketiga klaim tersebut dia ajukan karena salah satu usahanya yakni toko Sony Vaio yang menjual perangkat elektronik seperti laptop dibobol maling sebanyak tiga kali pada 30 November 2010, 18 April 2011, dan 23 April 2011.

Klaim pertama ditolak pihak Allianz dengan alasan adanya breach of warranty atas polis sementara untuk klaim kedua Allianz menawarkan adanya penyesuaian berdasarkan laporan jumlah unit laptop hilang yang terverifikasi yakni dari 96 unit yang diajukan menjadi 21 unit sesuai hasil penyidikan oleh pihak kepolisian serta ketentuan lain. Untuk klaim ketiga diterapkan pengurangan terkait faktor insufficient and inaccuracy data.

Adapun jumlah premi yang dia bayar untuk asuransi ini lebih dari Rp8,5 juta di samping asuransi properti lain yang dia percayakan pada pihak Allianz.

Menurut Mariana, saat ini dirinya masih terbuka jika pihak Allianz bersedia melakukan pembicaraan damai.

"Saya kan selalu pintu terbuka buat berdamai tapi keangkuhan Allianz sampai sekarang belum ada itikad untuk berdamai," katanya.

http://finansial.bisnis.com/read/20171011/215/697989/allianz-kembali-digoyang-sengketa-klaim-ini-jawaban-allianz-terkait-laporan-mariana



Original Post

KPK Terus Dalami Pembahasan Anggaran Bakamla

Media Online inilah.com
2017-10-11

INILAHCOM, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penggiringan anggaran dalam proyek pengadaan satelit monitoring di lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Komisi I DPR RI.

"Terkait pembahasan anggaran ada beberapa pihak yang (diduga) terlibat (untuk itu kami dalami)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Hal ini dilakukan KPK untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan. Sebab, dalam penyidikan kasus ini KPK menemukan ada dugaan penggiringan anggaran dalam proyek tersebut.

"Kami juga dalami lebih lanjut aspek awal (pembasan anggaran). KPK temukan hal baru di kasus Bakamla ini," tuturnya.

Hari ini, penyidik KPK memeriksa anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi sebagai saksi untuk Nofel. Namun, selepas diperiksa Fayakhun enggan memberikan keterangan saat ditanya awak media soal pembahasan anggaran.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus suap dalam proyek itu, termasuk Nofel.

Empat orang lagi adalah Direktur PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah, mantan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi. Dua orang lagi adalah anak buah Fahmi yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.

Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Fahmi, yang sudah divonis bersalah dalam kasus ini, menyebut telah menyerahkan uang kepada anggota DPR sebesar Rp24 miliar. Uang itu untuk \'mengamankan\' agar perusahaannya mendapat proyek di Bakamla.

Perusahaan Fahmi akhirnya mendapat proyek pengadaan satelit monitoring atau pengawasan Bakamla. Namun, KPK berhasil membongkar kasus ini lewat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada pertengahan Desember tahun lalu.risul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2410206/kpk-terus-dalami-pembahasan-anggaran-bakamla



Original Post

Hakim Tertangkap Lagi, Hatta Ali Harus Mundur

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-10-11

RMOL. Kalangan dewan berharap penangkapan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara (Sulut) Sudiwardono terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat tengah malam, pekan kemarin, menjadi hakim terakhir yang terjerat kasus hukum. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, jika kasus itu terulang lagi, baru Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali harus dengan jantan menyatakan mundur.

"Ke depan, kita serahkan sepenuhnya dalam kaitan kebijakan yang akan diputuskan MA ataupun at last ada pernyataan dari Pak Ketua MA akan mundur kalau ada lagi yang ketangkap. Ya, itu kita serahkan pada Ketua MA karena tidak diatur dalam mekanisme," jelasnya (Selasa, 10/10).

Bagi politisi PAN ini, pernyataan tegas tersebut bisa dinilai sebagai bentuk political will yang baik dari pimpinan lembaga tinggi negara dalam memberantas korupsi di internal lembaganya.

"Ada norma-norma moral yang juga harus kita kasih. Kita apresiasi kalau Ketua MA sudah menyampaikan dia mempertaruhkan jabatannya (mundur) seandainya ada anak buahnya lagi melakukan hal itu (korupsi). Itu kita apresiasi," jelasnya.

Hatta Ali sendiri tampak kesal dengan tertangkapnya Sudiwardono. Kata dia, kasus tersebut menunjukkan bahwa Sudiwardono tak menindaklanjuti maklumat dan regulasi yang dikeluarkan selama ini.

"Dengan adanya OTT itu, berarti KPT (Ketua Pengadilan Tinggi) tidak mengubris adanya maklumat dan regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung selama ini. Saya telah perintah penerbitan surat pemberhentian sementara dan usut pimpinan secara berjenjang di Pengadilan Tinggi Sulut," katanya, Sabtu lalu.

Dia mengaku, OTT tersebut tidak terlepas dari kerja sama antara MA, khususnya Ketua Kamar Pengawasan dengan KPK. Selanjutnya, terkait maklumat MA akan memberhentikan pimpinan MA atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya atas kasus tersebut, Hatta menyebutkan, upaya itu akan dilakukan dengan menindaklanjuti atasannya Sudiwardono. [sam]

http://politik.rmol.co/read/2017/10/11/310540/Hakim-Tertangkap-Lagi,-Hatta-Ali-Harus-Mundur-



Original Post

Grand Caribou Jatuh di Mimiika: Kejaksaan Agung Janji Usut Tuntas

Media Online Bisnis.com
2017-10-11

Kejaksaan Agung - Istimewa Kabar24.com, JAKARTA - Pengadaan pesawat Grand Caribou yang jatuh di Mimika akan diselidiki pihak kejaksaan.

Kejaksaan Agung menyatakan akan mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan pesawat terbang Grand Caribou yang jatuh di Mimika, Provinsi Papua, 31 Oktober 2016, termasuk pengoperasiannya mengingat usianya yang sudah di atas 30 tahun. BACA JUGADPR Harus Desak Setya Novanto Mundur Software Palsu Timbulkan Kerugian Hingga Triliunan. Ini Datanya Publik Menilai Pansus Hak Angket Bekerja Untuk Ketua DPRD Kerugian keuangan negara akibat pengadaan pesawat tersebut diperkirakan mencapai Rp116 miliar mengingat pesawat itu jatuh satu bulan setelah beroperasi.

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Warih Sadono di Jakarta, Selasa (10/10/2017) malam, menyatakan bahwa penyidikan dugaan pengadaan pesawat tersebut masih berjalan dengan mengumpulkan alat bukti, terutama terkait dengan informasi jaminan asuransi yang cair dan sudah masuk ke rekening pemda.

Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPP-Papua) menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga menyatakan pesawat udara hanya dapat digunakan hingga batas 30 tahun.

Pesawat itu diproduksi pada tahun 1960 dibuat pabrikan Viking Air Limited (De Havilland) di Kanada dan direka ulang oleh Pen Turbo Aircraft Inc (Penta Inc).

Reka ulang pesawat dilakukan dengan mengganti mesin dan beberapa komponen lainnya sebelum dijual kembali kepada pihak swasta rekanan Pemerintah Daerah Puncak Papua yang memenangi proyek pengadaan senilai Rp116 miliar.

FMPP-Papua dalam laporan kepada Kejaksaan Agung pada bulan September 2016 menyebutkan pengadaan pesawat Grand Caribou menghabiskan dana sebanyak Rp116 miliar, bahkan dengan biaya lain-lainnya mencapai Rp146 miliar.

Dana untuk pembelian pesawat tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Puncak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dan sudah dibayarkan 100%.

Sebelumnya, konsultan hukum Papua Decy Violent Riwu mengharapkan Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan pesawat Grand Caribou senilai Rp116 miliar pada tahun 2015 di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

"Kami berharap Kejaksaan Agung segera melanjutkan penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat tersebut. Kami ingin tahu di mana kendalanya dan kenapa sampai berlarut-larut proses hukumnya?" kata Decy.

Terkait kasus tersebut, FMPP-Papua dalam beberapa kesempatan juga mempertanyakan proses hukum penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Grand Caribou itu.

Penanganan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung sudah pada tahap penyidikan dan saksi-saksi sudah diperiksa. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada penetapan tersangkanya.

Menurut Decy, masyarakat Papua pada umumnya dan warga Kabupaten Puncak Papua khususnya terus mengikuti dan mempertanyakan perkembangan proses hukum penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat tersebut.

"Demi tegaknya keadilan, kami menunggu langkah sigap Kejaksaan Agung dalam menangani kasus dugaan korupsi pembelian pesawat yang merugikan keuangan negara itu. Kami percaya Kejaksaan Agung bisa menangani kasus ini dengan baik," kata konsultan hukum dan pengusaha asal Papua itu.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20171011/16/697994/grand-caribou-jatuh-di-mimiika-kejaksaan-agung-janji-usut-tuntas



Original Post

Djan Harus Pelajari UU Parpol&UU Pemilu

Media Online inilah.com
2017-10-11

INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan KPU pasti sudah mengkaji secara cermat dan teliti persoalan kepengurusan PPP dengan menggunakan parameter perundang-undangan khususnya UU Partai Politik dan UU Pemilu. Hal ini menanggapi kedatangan Djan Faridz (DF) dan kubunya ke KPU.

"Nah, siapapun yang menggunakan parameter UU maka akan sampai pada kesimpulan bahwa klaim DF dan segelintir pengikutnya sebagai pengurus DPP PPP tidak ada dasar atau legitimasi hukumnya," kata Arsul, Selasa (10/10/2017).

Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan satu-satunya legitimasi kelompok DF selama ini adalah Putusan Kasasi MA No. 601/2015. Nah, Putusan Kasasi No. 601 ini telah secara tegas dibatalkan oleh MA sendiri dengan Putusan PK No. 79/2017.

"Jadi satu-satunya legitimasi kelompok DF sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Kedua, kata Arsul, selama ini DF ini merujuk pada Putusan Mahkamah Partai (MP) PPP dan menggunakan beberapa ahli hukum untuk membangun opini berdasar Putusan MP PPP ini di ruang publik. Ini merupakan bentuk penyesatan informasi (misleading information).

"Oleh karenanya, tidak ada Putusan MP PPP yang secara eksplisit menyatakan kepengurusan DF adalah yang sah," jelas dia.

Ketiga, lanjut dia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta telah menolak gugatan TUN Djan Faridz atas SK Menkumham terkait kepengurusan PPP setelah Muktamar Pondok Gede tahun 2016.

"Penolakan gugatan ini seiring dengan penolakan Mahkamah Konsitusi (MK) atas tiga permohonan DF dan kelompoknya terkait dengan uji materi pasal tentang pengesahan kepengurusan partai dalam UU Parpol dan UU Pilkada," katanya.

Arsul menilai apa yang digembar-gemborkan oleh Djan bahwa Menkumham tidak melaksanakan Putusan MA dalam perkara kasasi TUN No. 504/2015 juga tidak benar. Menkumham telah melaksanakan putusan kasasi TUN dengan mencabut SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang diperintahkan dalam putusan tersebut.

"Lalu mengembalikan SK Kepengurusan PPP kepada kepengurusan hasil Muktamar Bandung yang dipimpin oleh Suryadharma Ali dan M. Romahurmuziy yang kemudian menyelenggarakan Muktamar Pondok Gede April 2016," katanya.

Oleh karena itu, Arsul mengatakan sudah saatnya Djan membaca kembali secara cermat aturan perundang-undangan yang ada dan meneliti kembali seluruh dokumen terkait dengan persoalan PPP.

"Setelah itu, perlu introspeksi untuk berhenti terus menerus memelihara kesan di ruang publik bahwa PPP masih terpecah belah," tandasnya.risul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2410208/djan-harus-pelajari-uu-parpoluu-pemilu



Original Post

KPK Dalami Aliran Dana Kasus Arya Zulkarnain

Media Online rri.co.id
2017-10-11

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana dalam
penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pekerjaan
pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2017.

"Penyidik mendalami terkait aliran dana dan proses pemenangan dalam
pengadaan proyek-proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Batubara
Sumut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta,
Selasa (10/10/2017.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sejak Senin (9/10/2017) memeriksa sejumlah saksi di Kantor Brimob Polda Sumatera Utara.

"Hari ini penyidik memeriksa 10 orang saksi untuk semua tersangka dalam kasus tersebut," ucap Febri.

Beberapa saksi yang diperiksa itu berasal dari unsur swasta, yakni
Direktur PT Tombang yang memenangkan proyek pembangunan jembatan Sei
Magung senilai Rp 12 miliar, Direktur dan Komisaris PT Gunung Mega Jaya
yang memenangkan proyek pembangunan jembatan Sentang senilai Rp32
miliar, dan Wakil Direktur PT Morganda.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu.

Diduga sebagai pihak penerima, yaitu Bupati Batubara nonaktif OK
Arya Zulkarnain, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady, dan
pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono alias Ayen.

Kemudian diduga sebagai pihak pemberi, yakni dua orang kontraktor masing-masing Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar.

Dalam OTT terkait kasus itu, total KPK mengamankan uang tunai senilai Rp346 juta.

Uang tersebut diduga bagian dari fee proyek senilai total Rp4,4
miliar yang diduga diterima oleh Bupati Batubara melalui para perantara
terkait beberapa pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten
Batubara Tahun Anggaran 2017.

Dari pemeriksaan penyidik, dari total fee Rp4,4 miliar terdapat sisa
fee Rp1,6 miliar yang dikuasai oleh tersangka Sujendi Tarsono, pemilik
dealer mobil.

"Jadi semua dana disetorkan ke Sujendi Tarsono. Pada saat tertentu
OK Arya Zulkarnain butuh nanti diberikan oleh Sujendi Tarsono. Itu pada
OTT tanggal 13 September 2017 modusnya begitu. Jadi OK Arya Zulkarnain
tidak megang uangnya sendiri, yang megang Sujendi Tarsono," kata Wakil
Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi di gedung KPK, Jakarta,
Kamis (14/9/2017).

Pertama, dari kontraktor Maringan Situmorang diduga pemberian fee
sebesar Rp4 miliar terkait dua proyek, yaitu pembangunan Jembatan
Sentang senilai Rp32 miliar yang dimenangkan oleh PT Gunung Mega Jaya
dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilai Rp12 miliar yang
dimenangkan oleh PT Tombang.

Barang bukti Rp346 juta dalam OTT ini diduga merupakan bagian dari fee terkait dua proyek itu.

Kedua, dari kontraktor Syaiful Azhar diduga pemberian fee sebesar
Rp400 juta terkait dengan proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi
senilai Rp3,2 miliar.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Maringan Situmorang dan Syaiful
Azhar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal
13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, OK Arya Zulkarnain,
Sujendi Tarsono, dan Helman Herdady disangkakan melanggar Pasal 12 huruf
a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah
dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo
pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP. (Antara/ARN)

http://rri.co.id/post/berita/443899/nasional/kpk_dalami_aliran_dana_kasus_arya_zulkarnain.html



Original Post

KPK, Jangan Takut dan Ragu Tangkap Politisi Korup

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-10-11

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan takut dan ragu membersihkan para pemain tindak pidana korupsi yang berlindung di balik partai politik (parpol). Sekretaris The Future Institute, Abdullah Amas menyampaikan, lembaga antirasuah harus didukung menangkap politisi dari partai apapun yang melakukan gratifikasi dan korupsi.

"Kita mendukung KPK menangkapi para politisi yang terlibat korupsi. Jangan takut dan tak usah ragu. Terkait pernyataan dari politisi Golkar bahwa KPK tengah berpolitik karena yang ditangkap kebanyakan politisi Golkar, kami tidak melihat itu," tutur Abdullah Amas kepada redaksi, Rabu(11/10).

Sejauh ini, lanjut dia, KPK masih on the track dalam pemberantasan korupsi. Justru, lanjut dia, para politisi yang bercokol dan berlindung di parpollah yang hendak mengebiri dan melumpuhkan KPK dengan berbagai dalil.

"Misal, yang memotori hak angket dan paling keras kan Fahri Hamzah, justru kalau KPK mau bermain politik harusnya yang dibidik partai asal Fahri, PKS, tapi ini kan enggak," ujar Abdullah Amas.

Dia mengingatkan, agar evaluasi secara radikal dan keras terhadap KPK tetap harus dilakukan, tapi tidak perlu sampai pembubaran dan juga tak melupakan prestasi KPK akhir-akhir ini yang semakin membaik dengan ditangkapnya koruptor-koruptor.

"Bukankah membaiknya prestasi KPK ini yang diharapkan kita semua, saya tidak melihat KPK bermain politik atau hendak \'meledek\' partai tertentu, tapi murni semangat memperbaiki diri untuk semakin agressif memberantas korupsi dan menyelamatkan uang rakyat," demikian Amas. [sam]

http://hukum.rmol.co/read/2017/10/11/310546/KPK,-Jangan-Takut-dan-Ragu-Tangkap-Politisi-Korup-



Original Post

Bersihkan Peradilan tanpa Basa-basi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2017-10-11

Bersihkan Peradilan tanpa Basa-basi

BEBERAPA waktu belakangan Mahkamah Agung terlihat mulai giat mengupayakan pencegahan pelanggaran hukum oleh aparat peradilan. Gong pertama terdengar dari penerbitan Maklumat Nomor 1/2017 pada 11 September 2017. Salah satu tujuannya ialah memastikan tidak ada lagi hakim dan aparatur peradilan melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan, dan martabat MA serta badan peradilan di bawahnya.

Tentu, menerima suap merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud. Gong kedua, MA menggandeng KPK BPK, dan BPKP untuk menggelar audit kepatuhan pengadilan. Langkah itu hendak mengisyaratkan bahwa MA makin membuka diri untuk turut diawasi pihak eksternal. Rencana audit itu sekaligus dimaksudkan mengingatkan aparat peradilan agar mematuhi prosedur dan koridor hukum.

Akan tetapi, apa yang terjadi, atau tepatnya yang masih terjadi? Lagi-lagi aparat peradilan tertangkap tangan menerima suap. Kali ini Ketua Pengadilan Tinggi Manado. Sulawesi Utara, Sudiwardono, selaku penerima suap dari anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha.

Kedua gong rupanya tidak begitu keras terdengar. Ancaman yang terkandung di dalamnya seperti dianggap angin lalu. Ada yang salah dalam pesan tersirat yang hendak disampaikan. Secara tersurat, Maklumat MA menegaskan akan memberhentikan pemimpin MA atau pemimpin badan peradilan di bawahnya yang menjadi atasan langsung si pencoreng wibawa peradilan.

Jangan lupa pula maklumat itu sesungguhnya hanya penegasan agar aparatur peradilan mematuhi tidak kurang dari delapan aturan yang telah dikeluarkan sejak 2009 hingga 2016. Kenyataannya, selama kurun waktu tersebut hingga sekarang hakim dan panitera yang tertangkap menerima suap belum berhenti mengalir. Artinya, aturan-aturan itu tidak bertaring atau malah sekadar

pajangan.

Begitu pun maklumat itu sendiri. Pemeriksaan terhadap Dirjen Badan Peradilan Umum Herry Swantoro sebagai atasan langsung Sudiwardono telah dilaksanakan selama sekitar 2 jam, kemarin. Seusai pemeriksaan, pihak MA menjanjikan akan memublikasikan hasilnya. Namun, di sisi lain MA juga mengisyaratkan Herry telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan dengan baik. Tampaknya tidak akan ada yang diberhentikan, kecuali si hakim tinggi penerima suap.

Maklumat MA sekali lagi b e rpo-tensi bernasib seperti delapan aturan yang dikuatkan-nya, yakni sekadar pajangan. Ancaman yang tertuang di sana omong kosong belaka. Padahal, justru kunci memastikan kepatuhan ialah secara konsisten menegakkan peraturan.

Keraguan publik terhadap upaya membersihkan pengadilan dari perilaku korup masih lekat. Di satu sisi kita mengapresiasi kerja keras KPK yang berkali-kali berhasil menjaring para koruptor di badan peradilan melalui operasi tangkap tangan. Di beberapa

kasus bahkan KPK sesumbar kasus yang ditangani menjadi pintu masuk perkara yang lebih besar atau lebih luas menjaring pelaku lainnya.

Namun, kita juga ingat betapa kerasnya KPK membentur tembok ketika mengusut dugaan mafia peradilan di tubuh

MA yang melibatkan mantan Sekretaris MA, Nurhadi. Setahun lebih berlalu, sopir Nurhadi yang disebut-sebut sebagai saksi kunci tak kunjung ditemukan. KPK tidak berda a menghadapi mafia peradilan.

Namun, kita tidak boleh menyerah. Korupsi harus dibasmi habis. Upaya itu akan lebih mulus bila para pengadil bersih dari perilaku korup, atau setidaknya tidak punya kesempatan untuk mengerat.

Seperti diungkapkan KPK, penindakan dengan hukuman berat ialah salah satu bentuk pencegahan. Aturan beserta sanksinya harus ditegakkan secara konsisten dan tegas. Publik akan terus mengawasi dan bakal mengetahui upaya mana yang sungguh-sungguh serta mana yang cuma basa-

BASI

REDAKSI





Original Post

KPK kembali Periksa Lima Pejabat Pemkot Tegal

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2017-10-11

KPK kembali Periksa Lima Pejabat Pemkot Tegal

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa lima pejabat Pemerintah Kota (Pemkot Tegal), Jawa Tengah. Pemeriksaan diduga kuat masih terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota nonaktif Tegal Siti Masitha Soeparno-yang dikenal dengan panggilan Bunda Sitha-beberapa waktu lalu.

Keterangan yang dihimpun menyebutkan kelima pejabat yang diperiksa KPK antara lain kasi di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Haryono, Badan Pengawas RS Kardinah Anton Prabowo, dan Kepala Bidang

(Kabid) Pasar Dinas Koperasi dan UMKM Haryono.

Tak hanya itu, komisi antira-sywah tersebut juga memanggil Murni, pengurus rumah tangga pribadi Bunda Sitha, dan salah seorang rekanan proyek fisik di RSUD Kardinah dari Semarang.

Pemanggilan kelima saksi tersebut bertujuan melengkapi berkas-berkas atau dokumen yang dianggap masih kurang.

"Berkas-berkas itu terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bunda Sitha," ujar sumber yang enggan jati dirinya diungkap, kemarin

Secara terpisah, pegawai negeri sipil (PNS) Irwan Bin Muhktar divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang, Senin (9/10). Ia terbukti korupsi anggaran bantuan sosial (bansos) pembangunan perumahan kepada Ikatan Keluarga Duanu Kundur (IKDK) di Paya Togok Kelurahan Tanjungbatu Kota sebesar Rp2,3 miliar.

Selain vonis penjara, terdakwa dikenai denda sebesar Rp50 juta. Jika tidak bisa mengamba-likan denda, hukuman diganti (subsider) dua bulan penjara. Kemudian terdakwa juga dike-

nai uang pengganti kerugian negara sebesar Rp318 juta atau subsider 2 bulan penjara.

Vonis majelis hakim yang dipimpin Corpioner dengan didampingi Guntur Kurniawan dan Suherman tersebut lebih ringan bila dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Tanjungbatu, Karimun, selama 2 tahun penjara dan denda RplOO juta subsider 3 bulan penjara. Terhadap vonis tersebut, terdakwa maupun JPU belum menentukan sikap dan masih menyatakan pikir-pikir.

(JI/HK/N-5)





Original Post

Jaksa Agung Dukung Pembentukan Densus Tipikor

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2017-10-11

Jaksa Agung Dukung Pembentukan Densus Tipikor

JAKSA Agung HM Prasetyo mengungkapkan dukungannya terhadap rencana Polri membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Langkah itu dianggap sebagai upaya yang baik dalam penegakan hukum.

"Kita apresiasi, sebab kita lihat faktanya korupsi semakin masif," kata Prasetyo seusai menjadi pembicara utama pada kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/10).

Hal itu dikatakannya dalam menanggapi rencana Polri

membentuk Densus Tipikor, yang punya kewenangan sebanding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Densus tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2018.

Prasetyo memandang penanganan dan pencegahan kasus korupsi tidak efektif jika hanya mengandalkan satu lembaga. Terkadang tenaga yang ada terbatas untuk dapat menjangkau semua Uni.

Pembentukan lembaga baru diharapkan bisa menekan potensi perbuatan korupsi. "Kalau dengan pembentukan Densus Tipikor pemberantasan korupsi lebih intensif, itu kan

bagus," seru Prasetyo.

Meski demikian, Jaksa Agung mengingatkan setiap lembaga memiliki peran masing-masing. Dalam hal penanganan kasus korupsi, polisi melalui densus hanya berwenang menyidik. Tindak lanjut ada di tangan kejaksaan melalui jaksa penuntut umum.

"Kami mengapresiasi, tapi bukan berarti hendak membaur. Masing-masing punya lembaga dan peran. Tentunya kejaksaan tetap mengacu pada hukum acara kita," pungkas Prasetyo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama de-

ngan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Yayasan Satunama menyelenggarakan Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB), di Kalsel. Program itu dimaksudkan melahirkan politisi masa depan berintegritas di Tanah Air.

Koordinator Unit Politik Deputi Pencegahan KPK Alfi Rachman Waluyo menjelaskan program kelas itu telah dilakukan sejak 2006 di sembilan provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Kalsel.

(LN/DY/N-5)





Original Post

Surat Luhut tidak Relevan

Media Cetak Republika Halaman 9
2017-10-11

Surat Luhut tidak Relevan

Reklamasi akan berdampak terhadap kehidupan nelayan.

JAKARTA - Langkah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menerbitkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Mari-tim/X/2017 dinilai tidak relevan untuk melanjutkan reklamasi di pantai utara Jakarta.

"Karena, tiada kewenangan dari Menko Kemaritiman (Luhut Binsar Pandjaitan) untuk kemudian menyatakan bahwa reklamasi dapat berlanjut," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Marthin Hadiwinata di Jakarta, Selasa (10/10).

Marthin, yang juga mewakili Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, menjelaskan, surat tersebut bertentangan dengan rekomendasi dari Kemenko Kemaritiman yang dikeluarkan pada 2016 lalu. Rekomendasi itu mengatakan, reklamasi Pulau G dihentikan dan mengevaluasi reklamasi pulau lainnya.

Selain itu, kata Marthin, kajian ilmiah terhadap alasan dicabutnya moratorium reklamasi juga tidak ada. Padahal, menurut kajian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertajuk "Policy Brief 2016 Dampak Sosial Ekonomi Dan Rekomendasi Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta", selain dampak buruk lingkungan, reklamasi juga akan berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi dari nelayan dalam proyek reklamasi.

Marthin juga menyebutkan, putusan Mahkamah Agung No 92/K/TUN/LH/2017 tidak menghilangkan fakta, masih ada proses pengadilan yang memeriksa gugatan nelayan dan organisasi lingkungan hidup terhadap Gubernur DKI Jakarta yang menerbitkan reklamasi. Setidaknya, lanjut dia, ada tiga gugatan lingkungan hidup yang sedang berjalan antara nelayan dari Gubernur DKI Jakarta.

Pertama, terkait dengan Pulau F dalam SK Gubernur No 2268/2015 dengan Putusan No 14/G/LH/2016/PTUN-JKT. Kedua, terkait Pulau I dalam SK Gubernur No. 2269/2015 Putus-

an No 15/G/LH/2016/PTUN-JKT. Ketiga, terkait Pulau K dalam SK Gubernur No. 2485/ 2015 dan Putusan No 13/G/ 2015/PTUN-JKT. "Dari tiga gugatan tersebut menunjukkan, proyek reklamasi adalah proyek bermasalah dan seharusnya dihentikan," ujar Marthin.

Selanjutnya, kata dia, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari Raperda RTR KS Pantura yang dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan masyarakat juga menjadi alasan proyek reklamasi itu tak perlu dilanjutkan. Marthin menuturkan, perlu diingat, hanya ada satu kah konsultasi publik yang

dilakukan setelah kajian dilakukan.

Menurut dia, banyak substansi yang tidak dipertimbangkan dalam KLHS. Mulai dari berbagai kajian dampak buruk reklamasi hingga khusus dampak buruk kepada perempuan nelayan yang berada di wilayah pesisir yang tidak menjadi pertimbangan. Dengan begitu, lanjut dia, tidak relevan KLHS dari Raperda RTR KS Pantura menjadi dasar dilanjutkannya proyek reklamasi Teluk Jakarta. "Dan, sudah seharusnya KLHS diulang kembali dengan proses yang benar tanpa adanya konflik kepentingan," ujar Marthin.

Pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan reklamasi di pantai utara Jakarta dapat terus dilanjutkan. Ini setelah moratorium proyek tersebut dicabut menyusul penyelesaian masalah administrasi yang dipenuhi pengembang. "Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D, dan Pulau G karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal),"

kata Luhut.

ronggo astungkoro/muhammad iqbal





Original Post

Yang Harus Kembalikan Uang Muka

Media Cetak Koran Tempo Halaman 28
2017-10-11

Yang Harus Kembalikan Uang Muka

DALAM laporan hasil pemenksaan pada 2016, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan agar pemerintah DKI Jakarta menagih lagi uang muka yang telah dibayarkan kepada sejumlah perusahaan pemenang lelang pengadaan bus Transjakarta pada 2013. Uang muka sekitar Rp 106,8 miliar tersebar di delapan paket pengadaan bus- dari total 14 paket- yang belum selesai sampai kasus bus rusak dan berkarat bergulir ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jika tak bisa membatalkan kontrak dan menagih uang muka tersebut, menurut rekomendasi BPK, pemerintah DKI bisa memutus kontrak melalui jalur hukum.

GANGSAR PARIKESIT





Original Post

Rumah Rp2,9 MMilik Luthfi Dilelang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2017-10-11

Rumah Rp2,9 MMilik Luthfi Dilelang

DALAM kompleks cluster dengan jejeran rumah besar itu terdapat satu rumah bercat putih yang terletak di sebelah musala. Pekarangan rumah itu luas dengan rumput menghijau.

Rumah berlantai dua yang berdiri kukuh dan anggun tersebut milik mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq.

Bangunan yang ada di Perumahan Rumah Bagus Residence Blok BI di Jalan Kebagusan Dalam 1 RT 007 RW 004 Lenteng Agung, Jakarta Selatan, itu merupakan hasil korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Luthfi dari kasus suap impor daging di Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam kasus itu Luthfi telah dijatuhi hukuman 10 tahun dan 8 tahun penjara.

Dari pantauan lapangan, rumah apik itu masih terawat dengan baik. Selain ruang utama, setidaknya ada tujuh ruangan dengan ukuran bervariasi, yakni empat kamar dan tiga ruangan untuk pembantu dan sopir.

Bangunan tempat tinggal itu juga memiliki lima kamar mandi, baik untuk pembantu dan sopir maupun penghuni utama. Di bagian rumah lantai bawah juga terdapat garasi.

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Leo Sukoto Manalu menuturkan selama ini Luthfi menyuruh orang untuk merawat rumah tersebut sekali setiap pekan. "Rumah ini tidak ditinggali, hanya dirawat setiap seminggu sekali," ujarnya di lokasi rumah tersebut, kemarin. Ia menambahkan.

sekali tiga bulan petugas KPK mengecek kondisi rumah.

Di pengadilan, Luthfi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama. Dia menerima uang total Rpl,3 miliar melalui Ahmad Fathanah dari Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Uang tersebut imbalan dari total dana hingga Rp40 miliar yang dijanjikan PT Indoguna untuk pengurusan surat persetujuan kuota impor daging sapi.

Menurut rencana, rumah itu akan dilelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta HI pada Jumat 13 Oktober 2017 melalui aplikasi lelang E-Auction atau lelang elektronik. Syarat lelang terdapat di website KPK. Berbeda dengan lelang

sebelumnya, dalam lelang kali ini peserta tidak perlu hadir secara langsung.

"Namun, peserta kami perbolehkan masuk dan mengecek keadaan rumah. Ibaratnya orang beli, boleh lihat," ujar Leo.

Harga dasar rumah dengan luas tanah total 441 meter persegi tersebut senilai Rp2,965 miliar. Peserta lelang . diharuskan menyetorkan dana Rp600 juta terlebih dahulu.

"Uang jaminan ini paling lama sudah disetorkan pada Kamis (12/10). Sertifikatnya kami sudah memiliki, sertifikat hak milik," kata Leo.

Dia menjelaskan, bila nanti pemenang lelang sudah ditentukan, rumah itu akan dikosongkan dari barang-barang. (

Dero Iqbal Mahendra/X-5)





Original Post

Menkum dan HAM Siap Hadapi Djan Faridz

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-10-11

Menkum dan HAM Siap Hadapi Djan Faridz

DUALISME di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak kunjung usai. Justru, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly seperti ikut terseret dalam perseteruan antara kubu Djan Faridz dan Ro-mahurmuziy (Romi) itu.

Belakangan, Djan Faridz mengancam akan melaporkan Yasonna ke polisi karena keputusannya yang mengakui PPP pimpinan Romi. Meski demikian, Menkum dan HAM mengaku tidak khawatir terhadap niat itu dan menyatakan dirinya siap menghadapi hal itu.

"Masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan pandangan tentang itu (PPP). Yang sana bilang begird, yang sana bilang begitu. Ya sudahlah, nanti kita lihat," kata Yasonna saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/10).

Pernyataan tersebut diutarakan Yasonna terkait dengan ke-

putusannya untuk tidak segera mengesahkan surat keputusan (SK) PPP kepengurusannya. Yasonna tetap bergeming pada keputusannya bahwa PPP yang sah saat ini ialah kepengurusan M Romahurmuziy.

Djan menganggap kepengurusannya itu sah atas putusan Mahkamah Partai Nomor 49 tertanggal 11 Oktober 2014 yang ditindaklanjuti melalui Muktamar PPP di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014. Kala itu, Djan secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum.

"Saya dikirimi surat oleh Pak Djan lalu dikirimi juga surat kubu Romi. Alasan keputusan MA--me-nguatkan kami, nanti kita liat," tambahnya.

Hal itu mengacu pada keputusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan PPP kubu

Romi melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, mengancam akan melaporkan Yasonna Hamonangan Laoly jika tidak segera mengesahkan SK PPP Muktamar Jakarta.

Selain berusaha lewat kepolisian, Djan Faridz menempuh jalur

konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia berharap kepengurusannya bisa diakui dan boleh ikut Pemilu 2019 meski surat keputusan Kemenkum dan HAM sudah menetapkan sebaliknya.

"KPU sangat paham dan mengerti status hukum dari Muktamar Jakarta. KPU akan merapatpleno-kan masalah ini," kata Djan Faridz dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (9/10).

Djan juga menegaskan kubu partai yang dipimpinnya ialah yang sah yang dimenangkan keputusan Mahkamah Agung.

"Yang sah itu kita karena kita punya kekuatan hukum tetap. Kita punya putusan Mahkamah Agung 604, kita punya kekuatan hukum, yang 601 mengembalikan seluruh sengketa partai politik ke mahkamah partai," tegasnya.

Ric/Ant/P-5)





Original Post

Menyoal Peran KY

Media Cetak Republika Halaman 17
2017-10-11

Menyoal Peran KY

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berpendapat. Komisi Yudisial IKY] saat ini tumpul karena sudah dipreteli kewenangannya. Pendapat ini menyusul kian banyak hakim peradilan yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, termasuk hakim Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara.

"Tapi sekarang KY tumpul karena sudah dipreteli kewenangannya, apa sih tugas KY itu? Hanya, yang jelas menyeleksi calon hakim agung kalau ada kekosongan jabatan," kata

Mahfud awal pekan ini.

Lebih lanjut Mahfud juga menilai, -sebenarnya terlalu mahal urusan seleksi calon hakim agung harus dilakukan sebuah lembaga negara, terlebih dengan pembiayaan yang mahal. Karena, kata dia, KY diarahkan menjadi lembaga yang terus dipreteli kewenangannya sampai habis.

"Nah kalau (menurut) saya mau diapakan keadaan seperti sekarang? Ya KP mari dukung sama-sama untuk

terus tangkap tangan, tidak ada lagi yang bisa memberi dorongan lembaga penegak agar hukum berlaku tegak," kata dia menambahkan.

Mahfud mengamini diperlukannya reformasi birokrasi lembaga yudikatif. Banyaknya OTT hakim peradilan, menurut dia, telah menimbulkan kekecewaan. Hulu dan hilir pelanggaran hukum ini ada di ranah yudikasi.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara

Komisi Yudisial Farid Wajdi mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan rekomendasi kepada Mahkamah Agung terkait perbaikan sistem guna menghindari tindak korupsi hakim. Hanya saja, KY merasa rekomendasi itu tidak dijalankan dengan baik.

"Sedari awal kami ingatkan, jika sebagian besar rekomendasi KY tidak dijalankan oleh MA dan selama peradilan tidak benar-benar mau berubah. Maka kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang termasuk melalui peran lembaga lain," kata Farid.

Farid menegaskan, tidak ada hubungannya antara kenaikan gaji hakim dengan peningkatan integritas. Gaji besar yang diterima hakim tidak akan memuaskan keinginan korupsi yang berubah dari kebutuhan menjadi rakus.

KY tidak pernah tinggal diam soal peningkatan integritas hakim. Selama ini, KY banyak menangani perilaku hakim yang sengaja tidak dipublikasi.

"Berkali-kali juga kami katakan, pengawasan tidak akan pernah tidur dan akan muncul dalam banyak bentuk. Tragedi ini hanya salah satu

Contoh," kata dia. ED muhimmad hafil

SANTI SOPIA





Original Post

Tersandung Lagi

Media Cetak Republika Halaman 17
2017-10-11

Tersandung Lagi

Reformasi kehakiman hanya berhasil di level pembuatan regulasi.

JAKARTA - Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (7/10). Sunarto menyatakan pihaknya akan melakukan pembersihan terhadap jajaran penegak hukum di bawah MA.

Sunarto tiba dikKantor KPK sekitar pukul 18.35 "WIB. Dia menuturkan, kedatangan kali ini berkaitan dengan kerja sama antara MA dengan KPK. "Kita lagi bersih-bersih gitu lho. Semakin cepat, semakin baik bersihnya," ujar Sunarto singkat menjawab pertanyaan wartawan.

Namun, kedatangannya itu tepat pada ramainya pemberitaan soal tertangkapnya hakim di Pengadilan Tinggi Manado pada hari yang sama. Saat disinggung tentang perkembangan penanganan setelah operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Utara (Sulut) itu, Sunarto tidak memberikan jawaban.

Kenyataannya, pada hari itu KPK memang menangkap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono. Dia ditangkap karena menerima suap dari seorang politikus Golkar.

KPK menemukan adanya indikasi transaksi penerimaan sejumlah uang kepada Sudiwardono terkait penanganan kasus korupsi di Sulut. "Puluhan ribu dolar Singapura diamankan dari lokasi," kata Febri.

Mahkamah Agung pun menyatakan kekecewaannya pada kasus yang menimpa Sudiwardono tersebut. Tidak bisa disangkal lagi hal ini mengecewakan dan memprihatinlan, walau ini bagian dari upaya MA untuk kerja sama dengan KPK," ujar Juru Bicara MA Suhadi, Sabtu (7/10) malam.

Suhadi mengungkapkan, penangkapan Sudiwardono di Jakarta bermula setelah Sudiwardono mengikuti peringatan hari TNI di Manado. Sudiwardono pamit kepada wakil Pengadilan Tinggi untuk pergi ke Jakarta dengan alasan ada urusan dinas. Namun, kebohongan Sudiwardono tercium oleh KPK, sehingga terjadi OTT pada Jumat (6/10) malam.

Suhadi pun mengimbau agar para hakim dan aparatur MA mengingat lagi pedoman hakim dan aparatur pengadilan. Dia mengingatkan agar para hakim menjaga martabat dan kode etik hakim serta selalu siap menerima konsekuensi bila melakukan kesalahan. Pasalnya, kata dia, kejadian ini sangat menghancurkan nama baik institusi.

"Sangat memalukan terutama, sayanglah diri sendiri, institusi yang berada dan menghancurkan nama baik diri dan institusi MA," kata dia.

Hakim, sebagaimana penegak hukum lainnya, seperti polisi dan jaksa, memang masih kerap ditangkap oleh KPK lantaran korupsi. Pengamat hukum pidana Universitas

Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, reformasi di lingkungan aparat penegak hukum, khususnya dalam kekuasaan kehakiman memang gagal total. Reformasi gagal karena belum menyasar hingga lingkup yang terkecil seperti staf-staf penunjang.

Fickar mengatakan, kegagalan reformasi itu terletak pada mental dan moralnya. Karena mentalnya yang kena maka membuat budaya korupsi di lingkungan kekuasaan kehakiman sulit dihilangkan dan bahkan sudah mengakar secara sistemik.

"Reformasi di lingkup budaya hukum aparat penegak hukum di kekuasaan kehakiman termasuk panitera dan staf penunjang lainnya, reformasinya gagal total, terutama pada mental dan moralnya, sehingga budaya korupnya tidak akan pernah hilang, bahkan sistemik atau melembaga," kata dia.

Menurut Fickar, reformasi di tubuh kekuasaan kehakiman hanya berhasil di level pembuatan regulasi sebagai upaya untuk memperkuat sistem pengawasan.

Baik-buruknya dunia peradilan, kata dia, tentu bergantung pada pada moral dan mental para hakimnya. Baik atau buruknya dunia peradilan ini tercermin dari putusan-putusannya.

"Masih sangat banyak hakim-hakim yang baik terutama yang di daerah-daerah, kasihan citra mereka tercoreng. Baik-buruknya dunia peradilan yang juga sebagian tercermin dari putusan-putusannya akan tergantung pada moral dan mental hakimnya," katanya.

Terlebih, Fickar menambahkan, ada sebagian kantor-kantor pengadilan yang membuat kegiatan yang sebetulnya bukan kerja yuridis. Ini butuh dana besar dan tidak mungkin berasal dari oleh dana APBN. Misalnya, Fickar mencontohkan, turnamen-turnamen olahraga golf atau tenis, pesta-pesta ulang tahun pengadilan, dan kegiatan-kegiatan pesta darma wanita peradilan.

Upaya minimal yang bisa dilakukan MA,

kata Fickar, melarang kegiatan olahraga berbiaya tinggi yang berpotensi disalahgunakan sebagai ajang lobi seperti golf, serta melarang acara-acara selebritas yang berlebihan dan berbiaya tinggi.

"Agar tidak mendorong para pejabat peradilan melakukan korupsi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk tanggungjawab pada organisasinya," kata dia.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, MA perlu kembali meninjau prinsip dan aturan pengawasan kepada para hakim. Hal ini menyusul ditangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono karena diduga menerima suap dari anggota DPR Aditya Anugrah Moha terkait penanganan perkara banding di PT Sulut.

"Saya kira MA perlu meninjau kembali prinsip dan aturan pengawasannya. Selama ini kan MA lebih menekankan pengawasan internalnya saja," ujar Arsul.

Padahal kata Arsul, badan pengawasan internal MA memiliki keterbatasan baik dari sisi jumlah personel maupun anggarannya.

Karena itu, ia menilai, sudah saatnya MA bekerja sama dalam cakupan yang lebih luas dengan lembaga lain, terutama Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tegasnya MA perlu buka pintu dan mempersilakan kedua lembaga eksternal ini untuk lebih intensif melakukan pengawasan, sehingga MA bisa lebih fokus pada pembinaan profesionalitas dan kemampuan teknis hakim," ujar Arsul.

Namun demikian, sekretarisjenderal PPP itu tidak menampik masih ada anggapan bahwa pengawasan kepada hakim memiliki irisan mengganggu independensi hakim tersebut. Untuk itu, menurut dia, MA seharusnya mendialogkan hal tersebut kepada banyak kalangan. Mulai dari akademisi, LSM-LSM pemantau peradilan, KY, KPK, dan Kementerian Hukum dan HAM.

"Tentang pengawasan yang tidak masuk kedalam ruang yudisial di mana hakim punya kemandirian selaku pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman," ujarnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar menyayangkan tertangkapnya hakim karena korupsi. "Ditangkapnya hakim karena korupsi yang pasti bukan yangmg terakhir. Jika tidak ada komitmen dari MA untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh," kata Arad.

Menurut Arad, perlu ada evaluasi terhadap peta kerawanan korupsi oleh Mahkamah Agung sebagai badan pengawas kehakiman. Selama ini, kata dia, MA terkesan membiarkan hal ini terus terulang.

"Perlu ada evaluasi terhadap peta kerawanan potensi korupsi dan melibatkan Komisi Yudisial serta KPK untuk mendorong agenda pembenahan," ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, saat ini KPK bekerja sama dengan MA sedang menggandeng BPKP untuk bekerja sama meningkatkan kualitas internal audit.

"Pada saat yang sama ketua MA selalu berkomunikasi dengan kita khususnya untuk pehdidikan antikorupsi yang berhubungan dengan peningkatan kinerja hakim, termasuk pelaksanaan kode etik di kehakiman, semuanya. Jadi, alhamdulillah meski masih ada satu dua oknum tetapi pada saat yang sama MA memiliki komitmen yang cukup untuk itu," ujar Syarif di Jakarta, Senin (9/10). dian enka

nugraheny tdl muhammad hafil

UMAR MUKHTAR, DIAN FATH RISALAH





Original Post

Dengan Sistem Ini Mudah Bagi Masyarakat Mengadukan Pejabat Yang Diduga Korupsi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 19
2017-10-11

Dengan Sistem Ini Mudah Bagi Masyarakat Mengadukan Pejabat Yang Diduga Korupsi

MEMANG sudah diluncurkan audit elektronik (e-audit) yang dinamai Sistem Informasi Pengawasan (Si-lnsan) dan Whistle-blowing System atau Sistem Pengaduan Terpadu (Sipadu), tapi kedua sistem ini baru bisa dipakai mulai 2018.

Alasannya, menurut Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, sistem harus disempurnakan dulu selama tiga bulan ke depan. Banyak data yang harus dimasukkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dikatakan Djarot, pihaknya mengembangkan Sipadu sebagai saluran masyarakat ataupun internal PNS DKI yang ingin mengadukan indikasi pelanggaran yang berpotensi atau telah merugikan Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi ini semacam whistle blowing system, yang merupakan suatu media bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk dapat mengadukan berbagai tindakan-tindakan aparat pemerintah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Menurut Djarot, aplikasi Sipadu kemungkinan sudah bisa diakses secara masif pada 2018. Masyarakat bisa mengaksesnya di situs inspektorat.jakarta.go.id. Untuk saat ini. aplikasi tersebut sudah bisa diakses namun masih dalam proses penyempurnaan dan sosialisasi oleh pihak inspektorat.

"Aplikasi ini juga diharapkan bisa membantu aparat penegak hukum seperti KPK. BPK maupun pengadilan da-

lam mencari data. PNS bisa fokus untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan sebaik-baiknya dan orientasinya mensejahterakan rakyat, memberdayakan, melindungi rakyat," tambah Djarot.

Sistem ini, lanjut Djarot, memperbaiki tata kelola dalam aspek pencegahan dan sebagai penyempurnaan serta penguatan sistem. E-audit menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari sistem e-budgeting, e-procurement yang sudah ada sebelumnya.

"Kita berharap dengan kemajuan teknologi ini maka sistem tata kelola pemerintahan di Jakarta semuanya berbasis elektronik," paparnya.

Menurut bekas Walikota Blitar ini, dengan sistem ini Jakarta

akan mempunyai data tunggal tentang pelaporan atas pekerjaan yang dilakukan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut dari pemeriksaan. Semua itu menjadi bagian dari sistem integral.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Zainal menambahkan, ruang lingkup Sipadu meliputi pengaduan, penanganan pengaduan. hasil penanganan pengaduan hingga tindak lanjut hasil penanganan pengaduan.

Dia juga meminta ASN dan masyarakat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.

"Masyarakat yang memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan informasi tersebut

kepada kami," ucapnya.

Zainal menyarankan, nantinya saat menyampaikan pengaduan, ASN maupun masyarakat melaporkannya bersama dengan bukti permulaan berupa data, dokumen, gambar atau rekaman yang mendukung serta menjelaskan adanya tindak pidana korupsi.

Jika pengaduan terbukti, lanjut Zainal, pihaknya akan memberikan sanksi hukum kepada yang bersangkutan. Sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Nantinya pengadu atau pelapor dapat melihat perkembangan atas pengaduannya. Pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim khusus dari bidang Investigasi Inspektorat," ujarnya,

ssl





Original Post

Hakim Korupsi karena Tamak

Media Cetak Kompas Halaman 1
2017-10-11

Hakim Korupsi karena Tamak

Remunerasi Sudah Cukup

JAKARTA, KOMPAS - Perkara korupsi yang beberapa kali terungkap di institusi peradilan tidak dilatarbelakangi faktor kebutuhan, tetapi ketamakan. Institusi peradilan pun membutuhkan keteladanan dari elitenya serta penguatan pengawasan internal dan eksternal.

Hingga saat ini sudah ada 17 hakim di bawah Mahkamah Agung (MA) yang diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak lembaga itu berdiri tahun 2003. Terakhir, pada Jumat (6/10), KPK menangkap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono di Jakarta karena diduga menerima suap dari Aditya Anugrah Moha, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.

Padahal, menurut Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah, di Jakarta, Selasa (10/10), regulasi dan remunerasi yang diterima hakim relatif cukup.

Fasilitas

Untuk gaji pokok, Abdullah menjelaskan, yang diperoleh jajaran MA, mulai dari hakim hingga staf pengadilan, setara dengan tingkatan dalam pegawai negeri sipil. Akan tetapi, ada perbedaan dalam besar tunjangan yang disesuaikan dengan jabatan dan pangkat aparat peradilan terkait

Sebagai contoh, Sudiwardono yang ditangkap KPK hanya menerima gaji Rp 2,6 juta atau 50 persen dari gaji pokoknya karena saat ini dirinya dalam posisi diberhentikan sementara. Namun, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dar Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah MA, hakim tingkat banding yang menjabat sebagai ketua seperti Sudiwardono berhak mendapatkan tunjangan Rp 40,2 juta setiap bulan. "Jadi, yang besar itu tunjangan jabatannya," kata Abdullah. .

Selain mendapatkan gaji pokok dan tunjangan, dalam Pasal 2 PP No 94/2012 juga disebutkan, hakim juga mendapatkan fasilitas seperti rumah negara, transportasi, jaminan kesehatan dan keamanan, serta biaya perjalanan dinas dan kedudukan protokol.

Terkait hal itu, jika ada hakim yang korupsi seperti menerima suap, hal itu bukan karena faktor

pendapatan. "Namun, itu dipicu oleh faktor keinginan dan gaya hidup," kata Abdullah.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Ginting, juga berpendapat, remunerasi yang diterima hakim sudah cukup. Oleh karena itu, langkah utama untuk mencegah terulangnya korupsi di lembaga itu adalah dengan membuka seluas-luasnya ruang akuntabilitas.

Pengawasan

Menurut Miko, korupsi di peradilan muncul karena kewenangan besar yang dimiliki hakim belum diikuti akuntabilitas yang kuat Pengawasan terhadap hakim dan aparatur peradilan belum maksimal. MA memang memiliki Badan Pengawasan. Untuk memperkuat pengawasan hingga ke daerah, Badan Pengawas MA ini antara lain memanfaatkan 10 petugas yang telah dilatih KPK.

Namun, jumlah personel itu dinilai masih amat terbatas dibandingkan jumlah sumber daya manusia yang harus diawasi.

Sistem pengawasan berjenjang juga belum sepenuhnya berjalan. Sudiwardono, yang ditangkap KPK, seharusnya menjadi perpanjangan tangan MA di provinsi untuk pengawasan. Namun, dia justru diduga terlibat kasus suap.

Sementara pengawasan oleh Komisi Yudisial (KY), dinilai Miko, belum maksimal karena masih adanya persoalan klasik sulitnya mendefinisikan teknis yudisial. Hal ini membuat rekomendasi KY akhirnya banyak yang tidak dijalankan karena dinilai merupakan teknis yudisial.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Abdul Fickar Hadjar, menuturkan, perlu pula memperketat pengawasan terhadap hakim-hakim yang menjelang usia pensiun.

Selain itu, MA juga perlu mengeluarkan larangan mengadakan acara yang memerlukan biaya besar yang tidak ditanggung anggaran negara. Pendanaan acara itu bisa memaksa pejabat pengadilan untuk melakukan korupsi, apakah dengan memperdagangkan putusan atau komersialisasi jabatan.

Tidak kalah penting, menurut dia, ialah membangun keteladanan gaya hidup yang tidak berlebihan oleh pejabat peradilan paling atas hingga paling bawah. Gaji dan tunjangan pejabat peradilan ataupun hakim terukur sehingga sangat mudah untuk mengetahui apakah pejabat atau hakim itu korupsi atau dengan melihat gaya hidup dan profil rekeningnya.

Pembinaan karier

Pembinaan karier di lembaga peradilan juga perlu diperbaiki Pasalnya, hal itu juga dapat menjadi awal mula terjadinya mafia

peradilan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter, mengatakan, fenomena promosi dan mutasi di lembaga peradilan sudah menjadi rahasia umum. Misalnya, untuk tidak dimutasi, harus dekat dengan seseorang, bahkan kadang tak gratis. Padahal, semua jenjang dalam peradilan berkaitan satu sama lain, mulai dari perekrutan, promosi, hingga mutasi Oleh karena itu, kecenderungan buruk pada promosi dan mutasi adalah salah satu penyebab gagalnya reformasi peradilan.

Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, pembinaan karier di peradilan masih diskriminatif. Ada hakim yang terus bertugas di Pulau Jawa, tetapi juga ada yang di pelosok daerah.

"Banyak keluhan hakim yang menyampaikan, dia tidak akan pernah bisa menjadi hakim di Jawa, apalagi Jakarta, kalau tidak punya cantelan," ujar Farid.

Sementara, menurut Farid, hakim yang dimutasi ke daerah terpencil masih terkendala isu kesejahteraan. "Banyak yang dipindahkan jauh dari tempat asalnya tanpa memikirkan kebutuhan. Salah satunya tempat tinggal Padahal, mereka punya hak perumahan, transportasi, dan protokoler lainnya," ujarnya.

Kesejahteraan, lanjut Farid, memang bukan segalanya di peradilan. Tingkat kesejahteraan yang mungkin belum baik juga tidak bisa dijadikan kambing hitam dalam belum optimalnya reformasi peradilan.

Tang terpenting adalah integritas. Profesi hakim merupakan salah satu jabatan aparatur sipil negara dengan pendapatan paling tinggi," ujarnya.

(IAN/GAL/DDO6)





Original Post

Alat Bukti Baru Tak Dibutuhkan

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-10-11

Alat Bukti Baru Tak Dibutuhkan

MK Praperadilan Hanya Terkait Masalah Prosedur

JAKARTA, KOMPAS - Penyidik dapat menggunakan dua alat bukti yang sama untuk menetapkan kembali seseorang yang telah memenangi praperadilan sebagai tersangka. Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang dibacakan Selasa (10/10) menegaskan hal tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Anthony Chandra Kartawiria yang menguji Pasal 83 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam salah satu alasan pengajuan uji materi, mantan Direktur PT Mobile 8 itu khawatir penyidik dapat menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap subyek hukum yang sama secara berulang-ulang dengan alat bukti yang sama dan hanya melakukan sedikit perubahan pada materi perkara.

Terkait dengan perlunya alat bukti baru, Mahkamah Konstitusi tidak sependapat Menurut MK, dapat saja alat bukti dalam penyidikan yang baru adalah alat bukti yang telah dipergunakan yang tidak terpenuhi dan baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan baru. Dengan demikian, alat bukti yang dimaksud sesungguhnya telah menjadi alat bukti baru.

"Karena itu, terhadap alat bukti yang telah disempurnakan oleh penyidik tersebut tidak boleh dikesampingkan dan tetap dapat dipergunakan sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan kembali seseorang menjadi tersangka," ujar

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul saat membacakan pertimbangan.

Pendapat MK terkait penggunaan alat bukti itu agak berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Pasal

2Ayat (3) Perma No 4/2016 itu mengatur, penyidik dapat menetapkan orang yang sama sebagai tersangka kembali dengan syarat memiliki dua alat bukti baru yang sah, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Terkait dengan ketentuan tersebut MK menyatakan, pemberlakuan perma merupakan kewenangan MA seperti diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor

3Tahun 2009 tentang MA. Pasal itu memberikan kewenangankepada MA untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. "Dengan demikian, bukanlah kewenangan Mahkamah (Konstitusi) untuk mempertimbangkan legalitas Perma No 4/2016," ujar Manahan.

Diapresiasi

Selain menyoal alat bukti, pemohon juga mempersoalkan putusan praperadilan yang tidak bi-

sa diajukan upaya hukum banding seperti diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) KUHAP. Ia meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan itu bertentangan dengan UUD 1945.

Namun, menurut Manahan, pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap pasal itu telah jelas. Pasal 83 Ayat (1) KUHAP konstitusional. Pertimbangannya, proses perkara praperadilan harus dilakukan secara cepat dan semata-mata hanya berfungsi sebagai checks and balances terhadap prosedur proses sebelum seorang tersangka diajukan dalam persidangan. Checks and balances diperlukan agar hak asasi seorang tersangka tidak dilanggar.

Kuasa hukum pemohon, Ricky Margono, menyampaikan, meski ditolak, pihaknya puas dengan pertimbangan MK yang mengharuskan penyidik menyempurnakan kembali alat bukti jika akan menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah pun mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan itu dinilai dapat membantu kerja KPK dalam menangani perkara yang pernah diajukan di praperadilan.

"Ada beberapa poin yang penting bagi kerja KPK. Salah satu pertimbangan yang penting di sana adalah penggunaan bukti yang pernah diajukan KPK dapat digunakan lagi untuk perkara lain. Secara logis memang demikian dan bisa digunakan sepanjang kasusnya membutuhkan buk- ti-bukti tersebut" kata Febri.

(MDN/IAN)





Original Post

Densus Tipikor Kudu Beri Efek Gentar Yang Kuat

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2017-10-11

Densus Tipikor Kudu Beri Efek Gentar Yang Kuat

DALAM waktu dekat, Polri bakal membentuk Densus Tipikor. Ketua Komisi lil DPR Bambang Soesatyo tak sabar menunggu kehadiran lembaga tersebut. Baginya, pembentukan Densus Tipikor sangat penting di tengah tak cukup kuatnya KPK dalam membendung korupsi di negeri ini.

"Kehadiran Densus Tipikor Mabes Polri harus dilihat sebagai tambahan kekuatan bagi negara memerangi korupsi," ucap Presidium Nasional KAHMI ini, kemarin.

Tanpa mengurangi apresiasi atas kinerja KPK, ucapnya, harus diakui bahwa perang melawan korupsi belum menunjukkan progres signifikan. Terhitung sejak berlakunya UU Nomor 30/2002 tentang KPK, berarti sudah 15 tahun KPK melawan perilaku korup. Sayangnya, waktu panjang itu tidak memberi efek jera. Akhir-akhir ini, tindakan korupsi justru semakin marak. Buktinya, semakin banyak pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Kinerja KPK itu patut diapresiasi. Tapi, rangkaian OTT berarti juga merefleksikan kegagalan negara memerangi korupsi dalam 15 tahun terakhir. Tidak ada rasa jera bagi para koruptor," tutur Bambang.

Menurut politisi Golkar ini, awalnya publik senang dan mengapresiasi OTT terhadap para pejabat korup. Namun,

jika terus-terusan hanya OTT, tanpa ada upaya pencehan, publik akan kecewa. Sebab, yang paling penting adalah memberantas korupsi dengan memberi efek jera dan menumbuhkan tunas-tunas budaya anti-korupsi.

Untuk itu, pembaruan strategi perang melawan korupsi menjadi opsi yang tak terhindarkan. Pembaruan strategi itu tidak cukup dengan merevisi UU KPK. Juga tidak cukup dengan menambah beberapa instrumen penguatan KPK. "Perang melawan korupsi harus diperkuat dengan menambahkan alat pemukul baru." terangnya.

Densus Tipikor, kata Bambang, tepat dianggap sebagai alat pukul baru. Agar efektif memberantas korupsi, tindakan Densus ini sebaiknya tidak hanya fokus pada penindakan, melainkan punya strategi pencegahan yang paten.

"Harus ada perhatian lebih pada aspek pencegahan. Karena itu, kehadiran "alat pemukul" baru itu harus dikelola sedemikian rupa agar bisa menumbuhkan efek gentar yang kuat. Densus harus mampu, karena jelajah daya intainya yang demikian luas. Semua unsur dalam birokrasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa, yang mengelola anggaran negara harus merasa bahwa mereka mendapatkan pengawasan, baik dari dalam satuan kerjanya maupun pengawasan eksternal." tandasnya.

usu





Original Post

Desakan Mundur Ketua MA Ikut Menggema Di Senayan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2017-10-11

Desakan Mundur Ketua MA Ikut Menggema Di Senayan

Banyaknya hakim yang ditangkap KPK akibat kasus korupsi berakibat pada digoyangnya kursi Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Desakan agar Hatta mundur pun menguat. Tidak hanya dari kalangan internal, desakan serupa juga datang dari para politisi Senayan.

BERDASARKAN data Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak Hatta Ali dilantik menjadi Ketua MA pada 1 Maret 2012 hingga Oktober 2017, sudah ada 25 hakim dan aparat peradilan diduga terlibat korupsi dan jual beli perkara. Yang teranyar. Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara (Sulut) Sudiwardono terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat tengah malam, pekan kemarin, karena diduga menerima suap dari politisi Golkar Aditya Anugrah Moha sebesar 64.000 dolar Singapura untuk mengamankan putusan banding perkara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.

Atas kasus ini, Hakim Agung Gayus Lumbuun meminta Hatta Ali mundur demi mengem-

balikan kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan. Kini, desakan yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

"Menurut saya, kasus-kasus hakim tertangkap tangan menerima suap ini harus dijadikan bahan reflekficd.aji koreksi atas kepemimpiiflin M-A di bawah Hatta Ali. Bahwa, kepemimpinan Hatta Ali gagal melakukan dan membangun birokrasi peradilan yang bebas korupsi," kata Benny K Harman, kemarin.

Menurut politisi Demokrat ini, hakim tertangkap tangan menerima suap adalah tindakan yang sangat memalukan bagi peradilan. Apalagi yang ditangkap kali ini adalah ketua Pengadilan Tinggi, yang seharusnya membimbing para ha-

Hatta Ali

kim di bawahnya. Bagi Benny, kasus tersebut menunjukkan kegagalan reformasi aparat penegak hukum di tubuh MA. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hatta Ali mesti meletakkan jabatannya.

"Kalau saya ketua MA, pasti mundur. (Ketua Pengadilan Tinggi menerima suap) memalukan itu. Ini kan sudah berulang-ulang. Saya kira ini merupakan tamparan keras bagi MA. Kasus

ini harus jadi momentum bagi para Hakim Agung untuk koreksi ke dalam," tegas dia.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan tidak serta merta meminta Hatta mundur. Dia berharap, Sudiwardono menjadi hakim terakhir yang ditangkap KPK di era Hatta Ali. Jika kasus itu terulang lagi. barus Hatta Ali harus dengan jantan menyatakan mundur.

"Ke depan, kita serahkan sepenuhnya dalam kaitan kebijakan yang akan diputuskan MA ataupun al last ada pernyataan dari Pak Ketua MA akan mundur kalau ada lagi yang ketangkap. Ya, itu kita serahkan pada Ketua MA karena tidak diatur dalam mekanisme," ucapnya.

Bagi politisi PAN ini, pernyataan tegas tersebut bisa dinilai sebagai bentuk political will dari pimpinan lembaga tinggi negara dalam memberantas korupsi di internal lembaganya.

"Ada norma-norma moral yang juga harus kita kasih. Kita apresiasi kalau Ketua MA sudah menyampaikan dia mempertaruhkan jabatannya (mundur) seandainya ada anak buahnya lagi melakukan hal itu

(korupsi). Itu kita apresiasi," tandasnya.

Hatta Ali sendiri tampak kesal dengan tertangkapnya Sudiwardono. Kata dia, kasus tersebut menunjukkan bahwa Sudiwardono tak menindaklanjuti maklumat dan regulasi yang dikeluarkan selama ini.

"Dengan adanya OTT itu, berarti KPT (Ketua Pengadilan Tinggi) tidak menggubris adanya maklumat dan regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung selama ini. Saya telah perintah penerbitan surat pemberhentian sementara dan usut pimpinan secara berjenjang di Pengadilan Tinggi Sulut," katanya, Sabju, lalu.

Dia mengaku, OTT tersebut tidak terlepas dari kerja sama antara MA, khususnya Ketua Kamar Pengawasan dengan KPK. Selanjutnya, terkait maklumat MA akan memberhentikan pimpinan MA atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya atas kasus tersebut. Hatta menyebutkan, upaya itu akan dilakukan dengan menindaklanjuti atasannya Sudiwardono.

kal





Original Post

Hatta Ali Disarankan Mundur

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-10-11

Hatta Ali Disarankan Mundur

UPAYA penangkapan terhadap Sudiwardono Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yang dilakukan KPK harus bisa diambil hikmahnya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Hal ini dinyatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia. H Sutrisno. Seharusnya,dari beberapa kejadian penangkapan yang dilakukan KPK terhadap hakim dan panitera pengadilan, ini menunjukkan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali tidak mampu memberikan pembinaan terhadap aparat di bawahnya.

Jadi secara etika, ujar Sutrisno, lebih terhormat bila Ketua Mahkamah Agung mundur dari jabatannya. Hal ini akan mem-

buat masyarakat merasa hormat terhadap sikap ksatria dari Ketua Mahkamah Agung.

Namun kalau sudah berulang kali terjadi penangkapan terhadap oknum hakim dan panitera pengadilan, tapi tidak ada perubahan apa-apa, malahan suap semakin merajalela, ini dapat diartikan, lembaga peradilan dibiarkan langgengnya dan tumbuh suburnya praktik mafia peradilan.

"Kalau Prof Gayus Lumbuun sebagai hakim agung mengetahui yang terjadi di Mahkamah Agung, seharusnya pendapat dia didukung sepenuhnya. Karena sikap itu merupakan upaya agar Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan benar-benar bersih dari

praktek suap," ingatnya.

Lebih jauh. Sutrisno mengingatkan, bangsa Indonesia butuh badan peradilan yang bersih dari praktek mafia peradilan pada semua tingkatan. Sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan. Jangan karena butuh materi menerima suap, nilai-nilai keadilan harus dikorbankan.

Bentuk terus terbongkarnya suap pada lembaga peradilan, lanjutnya lagi. secara tidak langsung telah menjatuhkan nama baik negara, termasuk bangsa Indonesia menjadi malu, karena lembaga peradilan menjadi sarang praktek mafia peradilan.

"Hingga saat ini, praktek mafia peradilan seolah tidak bisa diberantas," tandasnya.

jon





Original Post

MA Menangkan Koalisi Penolak Privatisasi Air

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2017-10-11

MA Menangkan Koalisi Penolak Privatisasi Air

Mahkamah Agung memerintahkan DKI Jakarta menghentikan kontrak dengan Palyja dan Aetra.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA - Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Menurut majelis hakim kasasi, pemerintah DKI Jakarta harus menghentikan kebijakan privatisasi air bersih di Ibu Kota.

Putusan kasasi ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menerima permohonan banding dari pemenntah DKI Jakarta, Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya), PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

Majelis hakim yang dipimpin Nurul Elmiyah menyatakan pemenntah Jakarta dan PAM Jaya (tergugat) melanggar aturan karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air bersih kepada mitra swasta, Palyja dan Aetra. "Para tergugat telah merugikan masyarakat DKI Jakarta," demikian yang tertulis

dalam amar putusan 10 April lalu.

Majelis hakim kasasi memerintahkan agar pengelolaan air dikembalikan kepada pemerintah Jakarta melalui PAM Jaya. Menurut hakim, kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra selama ini tidak meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih untuk warga Ibu Kota."PAM Jaya kehilangan kewenangan pengelolaan air minum karena dialihkan pada swasta," demikian isi putusan itu.

Pada bagian lain, majelis hakim menyatakan Palyja dan Aetra sebagai pihak turut tergugat harus menaati putusan kasasi ini. Menrut hakim kasasi, Pengadilan Tinggi Jakarta sebelumnya salah menilai kedudukan turut tergugat dalam perkara citizen lawsuit yang diajukan Koalisi.

Pada 12 Januari 2016, hakim banding Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan gugatan yang diajukan Koalisi tidak tergolong citizen lawsuit karena menyer-takanPalyjadanAetraseba-

gai turut tergugat. Karena itu pula, Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding yang diajukan pemenntah Jakarta dan dua operator air swasta.

Di Pengadilan Negeri Jakarta,pada24Maret2015, majelis hakim menyatakan para tergugat lalai dalam memenuhi hak asasi warga negara atas kebutuhan air. Karena itu, hakim pengadilan pertama mengabulkan gugatan Koalisi yang menolak privatisasi air.

Kuasa hukum Koalisi,

Arif Maulana, mendesak pemerintah DKI Jakarta agar segera mengakhiri kontrak kerja sama pengelolaan air dengan Palyja dan Aetra. Menurut dia, PAM Jaya tak perlu lagi berupaya merestrukturisasi kontrak dengan pihak swasta yang berlaku sejak 1998.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat belum menanggapi ihwal dikabulkannya permohonan kasasi Koalisi. Ketika ditanyai soal putus-

an Mahkamah Agung itu, Djarot tak berkomentar dan berjalan meninggalkan wartawan.

Adapun Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hidayat, mengatakan akan mempelajari putusan MA."Setelah itu kami akan berkonsultasi dengan pemenntah Jakarta," ujar dia.

Head of Corporate Communications Palyja, Lydia Astriningworo, mengatakan belum menerima salinan putusan kasasi. "Setelah menerima salinan

putusan, kami akan mempelajarinya dan berkoordinasi dengan PAM Jaya," ujar dia. Adapun Direktur Operasional Aetra Lintong Hutasoit menolak menanggapi putusan Mahkamah. "No comment dulu," tutur dm.

LARISSA HUDA





Original Post

Disorientasi Hukum dan Korupsi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-10-11

Disorientasi Hukum dan Korupsi

Beberapa kasus korupsi yang terungkap dalam dua tahun belakangan ini, seperti kasus kartu tanda penduduk elektronik dan "Papa Minta Saham", memunculkan drama baru dalam menindak koruptor. Kasus yang menimpa mereka telah menciptakan tameng baru untuk menghadang jeratan hukum yang seharusnya mereka terima. Sebab, pengadilan memberikan putusan yang seakan-akan memperkuat posisi koruptor.

Sebagaimana di-

ungkapkanGustafRadbuch, keadilan merupakan sifat normatif dan konstitutif dari hukum. Sebab, keadilan berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari setiap hukum positif yang bermartabat (Bernard L. Tanya, dkk 2013). Karena itu, hukum positif perlu dijaga martabatnya

dengan berfokus pada keadilan masyarakat sebagai orientasi hakiki. Hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan tidak boleh dijadikan "berhala". Logika hukum harus mencerminkan keadilan masyarakat. Dengan begitu, hukum tidak dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hasrat kepentingan kelompok/ individu tertentu, melainkan semata-mata hanya untuk keadilan masyarakat.

Namun, untuk kondisi saat ini, hukum di Indonesia seperti kehilangan orientasinya. Tidak sedikit hukum yang diciptakan melalui "palu keadilan" hakim justru tidak membuat keadilan itu lahir, tapi lebih pada kezaliman terhadap hukum. Kondisi demikian tentu sudah sangat menyimpang dari apa yang diharapkan dari

hukum.

Beberapa putusan hakim baru-baru ini menuai respons negatif masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan keadilan, tapi justru membuat para koruptor terjaga dan korupsinya pun menjadi semakin subur. Padahal korupsi yang dibiarkan itu samasajadenganmenyayat-nyayat hati masyarakat serta tidak mencerminkan rasa keadilan sama sekali.

Beberapa putusan hakim tersebut terealisasi dari beberapa perkara kasus korupsi, ketika para tersangka melakukan upaya hukum hingga melahirkan hukum baru yang menjadi tameng kuat bagi koruptor. Kasus itu di antaranya, pertama, dalam mengungkap kejahatan korupsi, alat bukti yang didapat penegak hukum harus diperoleh secara sah. Ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 20/PUU-XVJ72016. Mahkamah menyatakan bahwa dokumen elektronik bukanlah alat bukti yang sah kecuali diperoleh atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak hukum. Karena diputuskan demikian, maka perkara "Papa Minta Saham" tidak dapat diungkap karena alat bukti kuatuntukmengungkapnya

didapat secara diam-diam dan bukan oleh penegak hukum.

Kedua, adanya korupsi harus dibuktikan secara materiil.PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terkait dengan pengujian materi Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menimbulkan norma baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam putusan itu, Mahkamah menyatakan kata "dapat" dalam pasal tersebut dihapuskan. Konsekuensinya, Komisi Pemberantasan Korupsi kewalahan dalam menuntaskan tugasnya karena harus membuktikan terlebih dulu adanya kerugian negara yang nyata sebelum menindak tersangka

korupsi.

Ketiga, adanya kerugian negara tersebut tidak serta-merta menjadi kewenangan KPK. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, kewenangan konstitusional dalam mengumumkan kerugian negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Maka KPK harus menunggu terlebih dulu pemeriksaan BPK tentang ada atau tidaknya kerugian itu.

Keempat, alat bukti dalam menjerat pelaku korupsi tidak boleh menggunakan alat bukti yang

sudah digunakan tersangka lain Ketentuan baru ini muncul ketika Setya Novanto melakukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Menurut kuasa hukumnya, penetapan Setya tidak sesuai dengan prosedur karena menggunakan alat bukti yang sudah digunakan oleh tersangka lain. Setya pun akhirnya bebas dari jeratan hukum. Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi kasus serupa pada masa depan.

Empat hal itu menunjukkan bahwa hukum di Indonesia.khususnya dalam penegakan tindak pidana korupsi, telah kehilangan orientasinya. Hukum tidak lagi berorientasi pada keadilan, tapi hanya pada logika belaka yang jelas-jelas menyuburkan korupsi yang kian merajalela dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

ARIFUDIN





Original Post

Ini Dia Tren Kasus Pelanggaran HKI

Media Online Bisnis.com
2017-10-11

Petugas menempel poster sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait bahaya software bajakan di pusat elektronik dan komputer Harco Mangga Dua - Antara/Fanny Octavianus JAKARTA Penegakan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual masih didominasi kasus hak cipta. Data itu berasal dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareksrim Polri kurun 2011 2016.

Selama periode tersebut tercatat ada 616 perkara, merek sebanyak 274 perkara, desain industri 16 perkara, paten 7 perkara dan rahasia dagang 3 perkara. BACA JUGARebutan Merek, The Pakubuwono Ladeni Kasasi PT Selaras SejatiSingapura Tawarkan Produk Safe Havens Baru Brigjen Pol Agung Setya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, mengakui saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah serius penanganan perkara dalam penegakan hukum, terutama menyangkut kekayaan intelektual.

"Kita menghadapi permasalahan serius dalam penegakan menyangkut hak cipta, setidaknya selama 5 tahun terakhir," tuturnya di acara Sosialisasi Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Selasa (10/10/2017).

Dalam pidana perkara kekayaan intelektual yang mengacu pada delik aduan, lanjutnya, bukan berarti penegakan hukumnya menjadi lemah. Pertimbangan utama delik aduan adalah memberikan hak yang lebih kuat kepada pemegang hak KI ketika berperkara.

Agung mengatakan tren penanganan perkara KI masih lebih banyak ditangani lewat pengadilan niaga. Dengan begitu, PPNS yang dimiliki Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak banyak melakukan penyidikan.



Plt Dirjen Kekayaan Intelektual Aidir Amin Daud mengatakan pihaknya ikut bersinergi dengan penegak hukum dalam menangani pembajakan kekayaan intelektual.

"Masalah produk bajakan sebenarnya tidak hanya berpusat pada masyarakat golongan menengah, tetapi juga bisa sampai ke pemerintah atau korporasi besar. Memang perlu terus diedukasi semua pihak," katanya.

Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan(MIAP) Justisiari P. Kusumah mengatakan risiko besar bagi pengguna internet di Indonesia adalah serangan terhadap data nasabah, seperti yang saat ini tengah ditangani pihak Bareskrim Polri.

"Itu baru jual beli data nasabah, bagaimana kalau pelaksanaan transaksi juga bisa di-hack melalui infeksi malware? Ini bisa mengancam jaringan industri keuangan," katanya.

Dalam studi terbaru berjudul Cybersecurity Risks from Non-Genuine Software dari Fakultas Teknik National University of Singapore (NUS) mencatat 92% perangkat komputer dan laptop yang menggunakan perangkat lunak palsu terinfeksi malware.

Studi yang diprakarsai oleh Microsoft ini diselesaikan pada Juni 2017 dan mencakup wilayah Asia Pasifik. Fokus riset adalah pada risiko infeksi malware pada software dari penggunaan produk bajakan serta eksploitasi aktif oleh penjahat siber dari program jahat tersebut.

Studi ini mengambil 458 sampel dari delapan negara Asia Pasifik, seperti Indonesia, Srilanka dan Thailand. Sampel yang diambil dibagi menjadi 203 aktivitas unduh perangkat lunak bajakan, 90 unit komputer dan laptop yang menggunakan software bajakan, serta 165 CD dan DVD dengan perangkat lunak bajakan.

Dalam presentasinya, Assistant General Counsel Digital Crime Unit Microsoft Asia Keshav S. Dhakad memaparkan software untuk aktivitas produktif menduduki peringkat teratas yang terinfeksi malware dengan persentase sebanyak 42%, diikuti operating system (29%), permainan dan aplikasi (19%) serta antivirus (17%).



Sementara itu, dalam penelitian LPEM UI 2014 disebutkan dampak pemalsuan pada perekonomian mencapai Rp65,09 triliun, yang berasal dari empat sektor usaha.

Sektor pakaian dan barang dari kulit paling banyak terkena dampak ekonomi senilai Rp41,58 triliun, diiukti makanan minuman (Rp13,38 triliun), Obat-obatan dan kosmetika (Rp6,49 triliun), serta software sebanyak Rp3,62 triliun.

Nilai kerugian itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2010, data lembaga yang sama menyebutkan pemalsuan di Indonesia merugikan perekonomian sebesar Rp43,2 triliun.

http://kabar24.bisnis.com/read/20171011/16/697954/ini-dia-tren-kasus-pelanggaran-hki



Original Post

Hio dan Anglo di Persidangan Alfian Tanjung

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2017-10-11

Hio dan Anglo di Persidangan Alfian Tanjung

KETIDAKTAHUAN serta kemalasan untuk mencari informasi membuat banyak netizen mudah termakan provokasi. Itulah yang juga tergambar dari polemik soal foto hio dan anglo di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tatkala menyidangkan Ustad Alfian Tanjung. Keberadaan perangkat untuk mengambil

sumpah bagi umat Khong-

hucu itu pun melebar

menjadi isu SARA. "Ueeeedaaaaaannnnn.......

ini wewangian sesajen...biar aroma ruang sidangnya makin mistis kali ya.. .?* Begitulah status yang ditulis akun Facebook Nata Sha. Status itu diunggah Selasa siang (10/10) sembari membagikan foto di fan page GNPF-MUI. Entah, fan page itu resmi milik kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) atau tidak.

Yang pasti, Senin petang (9/10), pengelola fan page GNPF-MUI memang mem-posting foto soal keberadaan hio dan anglo di ruang sidang Alfian Tanjung.

"Mohon izin bertanya...

Barusan ana menghadiri

persidangan Ustad Alfian

Tanjung di Sby 09/10/2017.

Yang jadi pertanyaan, didin-

ding yang saya lingkari itu apa

ya? Apakah memang di semua

ruang sidang ada hal tersebut?

tulis admin GNPF-MUI. Yang

dilingkari dalam foto itu itu tak

lain adalah hio dan anglo.

Hingga kemarin, belum ada upaya untuk merevisi status itu. Padahal, dalam kolom komentar ada beberapa orang yang menjawab dan meluruskan.

Sejak posting itu muncul, tidak sedikit netizen yang terpancing. Berbagai komentar bernada SARA pun dilontarkan. Baik melalui status yang dibagikan maupun lewat kolom komentar.

"Ya tidak. Di mana pintu, pengadilan tempat taruh bakar hio...berarti ada pesanan nya

..itu bertujuan menolak energi positif doa doa orang muslim," tulis akun lilis Rohana dalam kolom komentar.

Keberadaan hio beserta anglo sebenarnya wajar di setiap ruang sidang pengadilan. Dua perangkat itu memang digunakan untuk mengambil sumpah jika ada umat Khonghucu yang menjadi saksi dalam sidang. Jawa Pos pernah menyaksikan pengambilan sumpah saksi yang menganut Khonghucu di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan menggunakan perangkat tersebut

Soal hio dan anglo di PN Surabaya, jauh sebelum ada sidang kasus Alfian Tanjung, Jawa Axsjuga pernah menuliskan keberadaan dua perangkat tersebut Tulisan itu

terbit di halaman 24 Metropolis Jawa Pos pada 30 Januari 2O17.Ke-tika itu PN Surabaya sedang melakukan audit internal.

Ketua PN Sujatmiko mengatakan, audit dilakukan untuk hal-halteknismaupunadministratif. Mulai pengecekan standard operating procedure (SOP) hingga kelengkapan sarana dan prasarana sidang.

Untuk memenuhi persyaratan audit, PN menambahkan kelengkapan sidang berupa hio dan anglo. Dua benda itu ditempel di dinding setiap ruang sidang sebagai sarana pengambilan sumpah. Baik untuk umat Buddha, Hindu, maupun Khonghucu. Sebelumnya, yang tersedia di setiap ruang sidang hanya Alquran danAlkitab. "Seharusnya memang ada karena ini jadi salah satu syarat kelengkapan sidang," jelas mantan hakim tipikor itu kepada Jawa Pos.

Alfian Tanjung sudah dua kali diadili di Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama pada 16 Agustus 2017. Dalam kasus pertama terkait dengan ujaran kebencian, Alfian dibebaskan pada 6 September 2017. Saat itu eksep-sinya diterima majelis hakim.

Beberapa jam setelah itu, Alfian ditangkap lagi dengan kasus yang berbeda. Pada perkara kedua ini, sidang baru dilakukan 27 September 2017. Sebenarnya sejak pertama Alfian disidangkan, hio dan anglo sudah ada di PN Surabaya.

(gun/eko/c5/fat)





Original Post

OTT Bukan Tragedi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2017-10-11

OTT Bukan Tragedi

BARU-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) berinisial SDW dan anggota DPR AAM. Penangkapan terjadi saat AAM berusaha menyerahkan uang suap kepada SDW untuk kepentingan AAM. Uang suap senilai Rp 1 miliar itu diharapkan dapat memengaruhi putusan hakim di pengadilan dalam menyelesaikan perkara korupsi yang membelit ibu AAM.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membeberkan, AAM menyuap SDW agar hakim tinggi tersebut dapat membebaskan ibunya, Marlina Moha Siahaan, yang menjadi tersangka kasus korupsi tunjangan pendapatan aparatur pemerintahan desa (TPAPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulut. AAM dan SDW terlibat dalam dua jenis komitmen pengurusan putusan banding yang diajukan Marlina.

Komitmen pertama adalah membebaskan Marlina yang juga mantan bupati Bolaang Mongondow dari ancaman penahanan. Komitmen itu dibanderol dalam bentuk 20 ribu dolar Singapura (SGD) atau sekitar Rp 200 juta. Sementara itu, untuk memengaruhi putusan banding,

nilai kesepakatan lebih tinggi, yakni SGD 60 ribu (sekitar Rp 800 juta). Oknum anggota DPR dan hakim tersebut diringkus saat melakukan transaksi suap tahap kedua. Selanjutnya, Febri Diansyah berujar bahwa tim telah menemukan surat yang diterbitkan PT Sulut agar terdakwa (Marlina) tidak ditahan.

Surat itu terbit tidak lama setelah AAM menyerahkan komitmen suapnya pada tahap pertama. Dengan demikian, hakim SDW sebenarnya telah melenceng dari tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum. Dia yang seharusnya melaksanakan penegakan hukum secara konsekuen ternyata justru memenuhi keinginan terdakwa. Karena itu, meskipun sudah divonis lima tahun penjara, ternyata Marlina benar-benar tidak dijebloskan ke rumah tahanan (rutan).

Lalu, bagaimana komitmen penyerahan uang suap tahap kedua? Menurut Febri, ada informasi bahwa pada tingkat banding Marlina akan dibebaskan atau setidaknya dijatuhi hukuman minimal alias paling ringan. Di sini tampak jelas, hakim SDWyang seharusnya menegakkan hukum ditengarai akan melenceng lagi.

Tentu saja, kasus korupsi yang melibatkan pejabat pengadilan

beberapa kali itu membuat Mahkamah Agung (MA) kembali disorot. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengakui, ada yang menyebut penangkapan terhadap ketua PT Sulut itu sebagai bentuk kegagalan MA dalam tugas pembinaan hakim. "Tapi, kami justru menganggapnya sebagai keberhasilan," tutur Abdullah kepada Jawa Pos. Selanjutnya,

Abdullah bertutur, "Biar yang melakukan perbuatan nakal berkurang dan yang lain tiarap."

Sebagailembagayangberwenang dalam pengawasan pengadilan, Komisi Yudisial (KY) juga tidak bisa tinggal diam. Juru Bicara KY Farid Majdi bertutur, pihaknya sebenarnya terus mengingatkan MA melalui berbagai rekomendasi untuk pembinaan internal hakim agar berperilaku luhur. Namun, kenyataannya, tidak semua rekomendasi tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, bertuturlah Farid Wajdi, "Selama peradilan tidak benar-benar mau berubah, kami pastikan tragedi yang sama akan selalu terulang."

Tragedi? Maksud tokoh KY itu memang benar. Namun, istilah tersebut tidak tepat. Tragedi menimpa seseorang apabila orang itu sebelumnya baik hati. Sebaliknya, hakim SDW bukanlah orang yang baik hati, tapi culas. Dengan makan uang suap, dia bersedia mengadakan pelanggaran hukum. Padahal, hakim diibaratkan sebagai "waki] Tuhan" di muka bumi. Dia telah "melanggar Tuhan" Karena itu, reaksi publik pasti bukan rasa kasihan, tapi "Wahai, hakim culas, tahu rasa kamu ya, kena batunya." Publik bukan menyayangkan, tapi justru bersyukur.

Tragedi terjadi ketika orangnya

baik hati dan karena kebaikan hatinya, dia mempunyai kelemahan. Misalnya, ada hakim yang baik, melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum dengan baik pula. Karena kebaikannya, dia lengah. Katakanlah, seharusnya dia bertindak hati-hati karena tahu bahwa orang yang divonisnya dengan hukuman berat diperkirakan melakukan tindakan balas dendam. Maka, terhukum pun menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi hakim tersebut. Akibat kekurangwaspadaannya, ditembaklah hakim tersebut. Publik pasti berkata "Sayang sekali, hakim yang melaksanakan tugasnya dengan baik justru dibunuh karena balas dendam penjahat"

Itulah tragedi dan kematian hakim yang baik hati itu pantas disebut sebagai "kematian tragis". Sebaliknya, apabila yang dite-waskan polisi adalah penjahat kambuhan, kematian penjahat tersebut tidak terjadi secara tragis, tapi justru disyukuri publik. Karena dilakukan orang-orang yang curang, OTT ini sebaiknya tidak dianggap sebagai tragedi. Mungkin OTT itu dapat dianggap sebagai "kebobolan") Sastrawan,

guru besar Pascasarjana

Universitas Negeri Surabaya

BUDI DARMA*





Original Post

Sempat Takut Bakal Tak Dimaafkan Warga Kampung

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-10-11

Sempat Takut Bakal Tak Dimaafkan Warga Kampung

Kisah Yusman Telaumbanua Lolos dari Hukuman Mati

Hasil analisis gigi dan tulang menjadi senjata andalan Yusman Telaumbanua di sidang peninjauan kembali. Selain bakal menemui keluarga korban pembunuhan untuk menjelaskan dirinya tak bersalah, dia berencana bersekolah lagi.

IUNEKA S. MUFID, Jakarta

PRIA itu masih agak kagok berbicara di depan banyak orang. Saat mikrofon diberikan kepadanya, dja malah seperti bingung

"Saya bicara apa?" kata pria itu di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta, kemarin siang (10/10).

Matanya melirik ke kanan dan kiri. Baru setelah mendapatkan arahan, Yusman Telaumbanua, pria tersebut, mulai berbicara dalam acara yang dihelat untuk memperingati Hari Anti Hukuman Mati Sedunia tersebut.

Yusman memang belum genap dua bulan menghirup udara bebas. Bahkan, napasnya hampir saja terhenti di depan regu tembak. Upaya hukum tak kenal lelah dari KontraS dan pembuktian secara forensik akhirnya membuat pria tidak tamat SD itu luput dari hukuman mati akibat kasus pembunuhan.

Berdasar data petikan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pembunuhan itu terjadi pada dini hari sekitar pukul 02.30,24 April 2012.

Saat itu Yusman mengantarkan bosnya di kebun tempatnya bekerja, JimmiTrioGirsang, dan dua temannya, Kolimarinus Zega dan Rugun BrHalolo, membeli tokek kepada kakak iparnya, Rusula Hia.

Mereka berangkat ke rumah Rusula dengan diantar naik sepeda motor oleh Amosi Hia, Ama Pasti Hia, dan Ama Fandi Hia. Tapi, di kebun yang tak jauh dari rumah Rusula di Dusun ID Hiliwaoyo, Desa Gunung Tua, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, tiga orang (Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Br Halolo) itu dibunuh dan dibakar. Kepala mereka juga dipenggal.

Pria kelahiran Nias, 30 Desember 1996, itu bersikukuh bahwa dirinya tak terlibat pembunuhan itu. "Bos bilang selamatkan diri kalian masing-masing," kata Yusman mengingat-ingat peristiwa berdarah itu.

Tapi, karena ketakutan, dia melati -kan diri sebelum akhirnya ditangkap polisi pada September 2012.

Rusula juga tertangkap. Sedangkan Amosi Hia, Ama Pasti Hia, dan Ama Fandi Hia masih buron sampai sekarang.

Versi Yusman, dirinya dipaksa mengakui pembunuhan yang tidak dilakukannya itu bersama sang kakak ipar, Rusula Hia, yang juga tertangkap.

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nias, Sumatera Utara, Yusman juga baru tahu kalau usianya dinaikkan menjadi 19 tahun. Dia sempat membantah di pengadilan dan menjelaskan bahwa usianya belum genap 16 tahun.

Jaksa menuntut hukuman seumur hidup. Tapi, vonis hakim yang diketok pada 21 Mei2013ter-nyata lebih berat hukuman mati.

Rusula juga divonis serupa Iidakada upaya banding yang diajukan.

Yusman yang sebelumnya dibui di Lapas Gunungsitoli, Nias, lantas dipindahkan ke Lapas Tanjung Gusta, Medan. Kurang dari sebulan, karena ada kebakaran lapas tersebut, Yusman dipindahkan fce Nusakambangan.

Di lapas itulah dia baru tahu apa itu hukuman mati. Ditembak di depan regu tembak.

"Saya sampai minta obat tidur ke klinik. Makan tidak enak. Malam-malam terbangun begitu dengar suara pintu sel dibuka," ujarnya.

Nasiblah yang kemudian mempertemukan Yusman dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laory pada akhir 2014. Yusman yang menggunakan bahasa lokal Nias pun berkomunikasi dengan Yasonna yang juga dari Nias. Yasonna berjanji membantu.

Kondisi Yusman itu pun akhirnya diketahui KontraS. Kepala Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia menuturkan, mereka langsung menemui Yusman membicarakan kasusnya.

Yusman diupayakan untuk pindah ke Lapas Tangerang agarpen-dampingan hukum jadi lebih mudah. Bukti-bukti baru dicari untuk memastikan usia Yusman.

"Kami dapat data dari gereja soal usia Yuman. Tapi, yang tertulis di buku itu nama panggilan Yusman saat kecil, Ucok. Ada berapa banyak anak yang punya nama Ucok," ungkap Putri.

Tidak ada akta kelahiran yang dimiliki keluarga Yusman. SD saja Yusman tidak tamat.

Mereka pun mencari bukti lain. Hingga akhirnya bertemu dengan Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia (AIFI). Dari diskusi dengan pengurus AIFI, mereka pun dikenalkan dengan drg Fahmi Oscandar yang mendalami radiologi forensik kedokteran gigi dari Universitas Padjadjaran Bandung.

Yusman yang sebelumnya berada di Lapas Tangerang pun dipindah-kanke Lapas Sukamiskin, Bandung.

"Tesnya sebenarnya sehari. Tapi, pengurusan pindah lapas itu yang lama, berbulan-bulan," kata Putri.

Pemeriksaan terhadap Yusman baru bisa dilakukan pada 17 November 2015. Fahmi mengungkapkan, dirinya menggunakan empat metode untuk memastikan usia Yusman. Yakni, metode AL Qahtani dan Van Heerden untuk menganalisis gigi. Juga, dua metode untuk analisis tulang, Greulich and Pyle dan Schaffer.

"Sehingga aspekdari human error bisa sekecil mungkin," kata Fahmi kepada Jawa Pos kemarin (10/10).

Prinsipnya, dalam analisis gigi itu, salah satunya, dilihat panjang akar gigi geraham. Sedangkan tu-langyang diperiksa adalah rongga sinus maksilaris dan penghitungan tulang pergelangan tangan sampai

telapak tangan.

Hasilnya, pada saat pemeriksaan 17 November 2015 itu, diketahui usia Yusman 18,5 tahun dengan mode Al Qahtani dan 18,4-18,5 tahun dengan metode Van Heerden. Sedangkan dengan metode Greulich and Pyle, usianya 18-19 tahun dan dengan metode Schaffer berusia 17-18 tahun.

Artinya, pada 2012 saat kejadian pembunuhan itu, Yusman berusia sekitar 15 tahun. Menurut pasal 45 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), "Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karenamelaku-kan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan.... dan seterusnya!

Sidang peninjauan kembali (PK) Yusman dilakukan di PN Gunungsitoli. Kepala Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia menjelaskan, meskipun PK di MA, pemeriksaan berkas dan saksi atau ahli harus tetap dilakukan di PN setempat Setelah itu, berita acara persidangan dikirim ke MA untuk ditelaah dan diperiksa MA. Selanjutnya, MA mengambil putusan.

Fahmi sebagai ahli radiologi forensik kedokteran gigi pun dihadirkan untuk membeberkan hasil penelitiannya terhadap gigi dan tulang Yusman.

Pada 31 Januari 2017, MA akhirnya mengeluarkan putusan bahwa hukuman pidana mati Yusman diubah menjadi pidana 5 tahun. Yusman tetap dinyatakan turut serta dalam pembunuhan 2012 silam. Yusman pun akhirnya bebas pada 17 Agustus setelah mendapat remisi sebulan.

Tapi, dia tidak langsung pulang ke kampung halamannya di Hilionozega, Nias. Melainkan dibawa ke Jakarta lebih dahulu. Yusman diperiksakan ke dokter untuk mengecek kondisi fisiknya.

" Kami juga bawa dia ke psikolog. Saran dari psikolog, diminta untuk sering-sering diajak bicara," ungkap Putri.

Yusman menuturkan, dirinya baru bisa pulang menemui keluarganya pada akhir Agustus. Awalnya, dia takut dengan warga di kampungnya di Kecamatan Idano Gawo itu. Khawatir masih tidak ada kata maaf untuk dirinya.

"Tapi, saat saya datang, orang-orang kampung dan teman datang ke rumah. Banyak mengobrol dengan saya," ungkapnya.

Di penjara pula dia belajar menulis danmembaca Salah satu gurunya adalah mantan Ketua KPK Antasari Azhar saat di Lapas Tangerang. Yusman kebetulan seb-lok dengan Antasari di blok G.

Yusman berencana bisa bersekolah meskipun itu hanya kejar paket Dia ingin menata lagi kehidupannya. "Saya juga ingin bertemu keluarga bos untuk menjelaskan saya tidak bersalah. Saya ingin minta maaC katanya

(Vc5/ttg)





Original Post

Bawaslu-KPK Bakal Usut Pidana Politik Uang

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 8
2017-10-11

Bawaslu-KPK Bakal Usut Pidana Politik Uang

JAKARTA-Politik transaksional dalam gelaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 dan pemilu serentak 2019 bakal mendapat sanksi serius.

Badan Pengawas Pemilu (Ba-waslu) resmi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan pidana politik uang, politik transaksional, hingga mahar politik.

Kesepakatan itu terjadi sete lah terjadi pertemuan antara pimpinan Bawaslu yang terdiri atas Ketua Bawaslu Abhan dan anggota Bawaslu Mochammad Afifuffidin dengan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Tho-ny Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, dan Alexander Mar-wata di Gedung Merah Putih KPK, kemarin. Ketua Bawaslu Abhan menyatakan ada kesepa-

haman pihaknya dengan KPK untuk melakukan pencegahan dan penindakan dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu selama gelaran Pilkada 2018 serta pemilu serentak 2019.

Menurutnya, beberapa catatan terkait politik transaksional selama gelaran pilkada dan pemilu sebelumnya telah disampaikan Bawaslu kepada KPK. Dari lembaga antdrasuah juga diketahui beberapa operasi tangkap tangan (OTT) berkaitan dengan ongkos pilkada yang dipakai petahana.

"Tentu kita harapkan adalah orang-orangyangterpilih,baikdi

pilkada maupun pemilu adalah orang-orang berintegritas. Jadi, kami bersinergi dengan KPK terkaitdenganpenindakan. Juga kita bersama akan memaksimalkan pengawasan dan pencegahan pelanggaran, termasuk misalnya mahar politik dan politik uang," papar Abhan saat konferensi pers diGedungMerah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah periode 2012-2017 ini membeberkan, pada Februari 2018 akan memasuki tahapan pencalonan pilkada serentak 2018. Kemudian akan disusul tahapan pencalonan anggota legislatif untuk Pemilu 2019. Pada tahapan pencalonan tersebut, Bawaslu dan KPK akan melakukan pengawasan bersama pada dua hal. Pertama, dana kampanye peserta pilkada dan pemilu. Kedua, penanganan money politics atau politik transaksional. "Dalam fungsi

pencegahan dan pengawasan serta penindakan maka kita akan sering data dan informasi. Misalnya, ada dugaan pelanggaran pemilu dan pilkada dan masuk dalam ranah korupsi maka tentu kita akan sharing dengan KPK. Sisi lain tindakan pidana pemilu tetap jadi kewenangan kami bekerja sama dengan Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu)," ucapnya.

Abhan memaparkan, untuk mahar politik, Bawaslu sudah menerima informasi sehubungan dengan pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur. Mahar politik tersebut dalam bentuk uang miliaran rupiah agar bakal calon menjadi calon yang disahkan partai politik. Bawaslu, tur tur dia, akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan mahar politik tersebut. "Kita akan pengumpulan bukti-bukti," ujarnya.

Anggota Bawaslu Mocham-

mad Afifuffidin menjelaskan, poin penting dari diskusi dengan KPK salah satunya lebih cenderung pada pencegahan agar pilkada serentak 2018 dan juga Pemilu 2019 tidak terjadi transaksional dan menguranginya. Bawasludan KPKberusaha membuat peserta pilkada dan pemilu agar menghindari politik berbiaya tinggi. "Karena dengan cost politik tinggi maka akan berpotensi korupsi. Dari sisi Bawaslu, kami melihat bahwa daerah-daerah yang melakukan pelanggaran dengan money politics berpotensi sangat rawan," ujar Afif.

Thony Saut Situmorang menuturkan, KPK memang sudah sejak lama berkonsentrasi pada bagaimana pelaksanaan pilkada dan pemilu tidak transaksional. Dua tahun terakhir, KPK sudah melakukan penelitian terkait dengan pilkada serentak 2015 dan 2017 pascapilkada se-

lesai. Temuan KPK, sangat sulit para calon terlepas Aaximoneypo-litics dan politik transaksional.

Ditambah lagi, dari OTT KPK ada beberapa calon petahana yang menerima suap untuk kepentingan logistik pilkada. Untuk penindakan, Saut menggariskan, KPK khusus akan fokus pada penyelenggara negara, termasuk petahana yang juga masih berstatus penyelenggara negara dan unsur pidana sesuai dengan delik dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Selain pencegahan dan pengawasan, tadi dibahas bagaimana penindakan-penin-dakan yang bisa dilakukan. Pe-nindakan-penindakan kami bahas juga nanti bisa melibatkan penegak hukum yang menangani pelanggaran pemilu. Tadi bahkan Bawaslu sampaikan bahwa akan ada satu pengawas di TPS. Tapi baiknya ada

kapitalisasi," ujar Saut.

Mantan staf ahli kepala BIN inimenguraikan.meski temuan KPKdarihasilpenelidan terkait pilkada dan fakta berdasarkan OTT yang dilakukan KPKmoney politic danpoli tik transaksional masih marak maka tetap semua pihak harus optimistis untuk dilakukan perbaikan dalam pilkada dan pemilu. Negara ini membutuhkan kontribusi dari semua pihak, tidak hanya KPK dan Bawaslu untuk menciptakan pesta demokrasi yang bersih dan berintegritas

"Jadi kita harus buat pencegahan lebih baik. Nanti kita (KPK) tetap bisa dampingi Bawaslu di tengah-tengah Bawas-luagar ciptakan pesta demo** krasi tidak lagi terjadi politik" transaksional. Jadi Bawaslu sudah minta bantuan kerja sama pengawasan dan penindakan," ucapnya.

sabirlaluhu





Original Post

Bupati Rita Diduga Terima Gratif ikasi dari Terpidana Suap

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 9
2017-10-11

Bupati Rita Diduga Terima Gratif ikasi dari Terpidana Suap

JAKARTA Tersangka penerima suap dan gratifikasi Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kaliman tan Timur, Rita Widyasari, diduga menerima gTatifikasi dari terpidana suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, Ichsan Suaidi. Pemilik sekaligus Direktur PT Citra Gading Asri-tama tersebut telah diganjar vonis 3,5 tahun setelah terbukti memberi suap kepada mantan Kasubdit Kasasi dan PK Perdata Mahkamah Agung Andri Tris-tianto Sutisna.

Ichsan saatitumemintaada-nya penundaan pengiriman salinan kasasi dan pengurusan peninjauan kembali perkara korupsi Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat atas namanya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik telah meminta keterangan Ichsan atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi tersangka Rita. Peme-

riksaan Ichsan untuk tersangka Rita tidak ada hubungan dengan perkara Ichsan sebelumnya, tapi berkaitan erat dengan sangkaan gratifikasi Rita. Dari informasi yang diperoleh KPK, ada indikasi atau dugaan Ichsan juga ikut andil dalam pemberian gratifikasi kepada Rita.

"Penyidik hari ini (kemarin) mendalamiposisi saksi (Ichsan) di perusahaan tentu saja. Terkait indikasi pemberian gratifikasi ke tersangka RIW juga didalami, karena RIW diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak terkait dengan proyek-proyek saat yang bersangkutan (Rita) menjabat (sebagai bupati)," tegas Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin malam.

Secara keseluruhan, Rita Widyasari sebelumnya disangkakan menerima suap Rp6 miliar dari tersangka pemberi suap Direktur Utama PT Sawit Golden Prima

Hery Susanto Gun. Suap terkait pemulusan proses perizinan lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima. Dalam delik gratifikasi, Rita disangkakan bersama tersangka Komisaris PT M edia Bangun Bersama sekaligus Ketua Tim 11 Khairudin menerima USD775.000 atau setara Rp6,975 miliar Gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di lingkungan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar.

Novel El Farveisaselakukuasa hukum Rita Widyasari mengatakan ten tangrencana pengajuan gugatan praperadilan hingga saat ini kliennya tidak akan mengajukan praperadilan. "Kayanya ikuti proses saja, tidak ikut praperadilan. Ikuti proses pokok perkara saja, jadi kami tidak sidang praperadilan," ucap Farveisa.

sabirlaluhu





Original Post

Bedakah Meng-OTT Korupsi dengan Pemerkosaan?

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 10
2017-10-11

Bedakah Meng-OTT Korupsi dengan Pemerkosaan?

NURUL GHUFRON

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Dua profesor hukum pidana Indonesia Prof Edward Hiariej (Prof Eddy) dan Prof Romli Atmasasmita (Prof Romli) terlibat dalam diskusi yang saling mencerahkan wacana hukum Indonesia tentang konsep tertangkap tangan di KORAN SINDO.

Tafsir berbeda tersebut bermula dari Pasal 1 angka 19 KUHAP yang mendefinisikan tertangkap tangan sebagai berikut "tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindakpidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orangyang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindakpidana ituyangme-nunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tin-dakpidanaitu".

Definisi tersebut menggambarkan berbagai kondisi tertangkap tangan yaitu (1) tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; (2) tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; (3) tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai se-

bagai orang yang melakukannya; dan (4) apabila sesaat kemudian pada orang yang melakukan tindak pidana .ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Berdasarkan definisi tersebut, tertangkap tangan tidak saja bagi pelaku, juga peserta lain yang turut dalam perbuatan pidana (menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau orang yang menganjurkan-bahkari terhadappembantuan).

Sampai pada pemaknaan tersebut, keduanya sama. Namun kemudian, ada perbedaan mengenai justifikasi analogis terkait hasil OTT dengan percobaan, dan mempersamakan tertangkap tangan dan percobaan. Pada akhirnya, kedua profesor pidana tersebut ber-bedapendapatbahwaOTTyang dilakukan KPK mungkin benar jika itu dalam kerangka yang di-OTT adalah bagian dari turut serta atau pada saat percobaan tindak pidana. Sementara Prof Romli menyatakan hal tersebut bukan merupakan tertangkap tangan sebagaimana Pasal 1 angka 19 KUHAP.

Perbedaan pandangan mulai beranjak dari dasar argumentasi OTT yang dimungkinkan dalam OTT atas percobaan korupsi, namun disalahpahami Prof Romli yang dianggapnya menganalogikan OTT dengan percobaan. Padahal, Prof Eddy hanya meng-hubungkannya dalam artian mungkin saja OTT-nya atas "percobaan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (UUTipikor).

Mengenai "haramnya analogi", benar ada beberapa pakar yang membolehkan analogi, te-

tapi mayoritas pakar hukum pidana mengharamkannya. Praktik peradilan yang jamak di Indonesia, hakim dalam kasus tertentu yang menerapkan analogi. Pun mengenai anutan KUHAP kita apakah bercorak crime control model ataukah due process model, harus diakui tidak secara tepat KUHAP kita menggambarkan keduanya, bahkan ada yang menilai lebih cenderung crime control model dari masa HIR. Namun, semangat perubahan untuk lebih menghargai danmelindungihak asasi tersangka itu adalah semangat dari perubahan HIR menjadi KU HAP, dan itulah corak utama dari due process model. Karena model-model tersebut sejatinya hanya ada dalam keilmuan hukum, tidak ada satu pun negara di dunia yang secara seutuhnya menggunakan model salah satunya saja.

Selanjutnya perlu juga didalami pendapat Prof Eddy setidaknya dalam dua hal. Pertama, tentang kapan waktu terjadinya tindak pidana korupsi? Prof Eddy telah menjelaskan bahwa korupsi adalah delik formal, yang menilai dari selesainya perbuatan sehingga kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan berdasarkan Pasal 12 UU KPK adalah sejak proses penyelidikan. Artinya "peristiwa sosial" harus sudah selesai dilakukan, baru diselidiki un tuk ditentukan apakah peristiwa sosial tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, karena itulah tujuan penyelidikan. Penyadapan penyelidikan bukan memberi wewenang untuk menyadap setiap komunikasi warga sebelum penegak hukum "mengetahui" adanya peristiwa

sosial yang kemudian dicurigai sebagai tindak pidana.

Sejauh ini memang telah banyak penentangan praktik penyadapan atas semua komunikasi warga (pejabat tertentu). Karena praktik tersebut sesungguhnya bukan dalam kerangka "penyelidikan", bahkan kalau itu benar terjadi praktik tersebut adalah praktik ilegal; dan apabila dilakukan oleh negara, jelas itu merupakan pelanggaran HA*M.

Kedua, sejak kapan penyadapan terhadap percobaan korupsi dilakukan?

Mungkin benar tersangka yang di-OTT belum (tidak) dalam empat keadaan sebagaimana Pasal 1 angka 19 di atas, misalnya dalam percobaan korupsi sebagaimana Pasal 15 UU Tipikor. Karena dalam perkara korupsi, antara perbuatan percobaan, pembantuan, dan pe-mufakatan korupsi memang dihukum yang sama sebagai perbuatan korupsi yang sempurna berdasarkan Pasal 15 UU Tipikor. Sebenarnya keberadaan Pasal 15 UU Tipikor ini adalah hanya untuk menguatkan dengan memberi sanksi yang sama dengan perbuatan yang sempurna. Namun,sejak kapan penyadapan dilakukan atas peristiwa "percobaan Korupsi",

"Pendapat Prof Eddy "seakan" membenarkan penyadapan atas OTT percobaan korupsi, bahwa OTT merupakan upaya memfaktakan alat bukti permulaan yang sudah didapat agar menjadi alat bukti permulaan yang cukup. Masalahnya dalam percobaan korupsi harus jelas kapan dimulai penyelidikan, dan kemudian kapan mulai dilakukan penyadapan? Berdasarkan Pasal 12 UU KPK menyatakan dalam

melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c, KPKberwenang salah satunya adalah melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan".

Penyadapan dalam kasus korupsi hanya dapat dilakukan untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Penyadapan sebelum percobaan korupsi artinya sebelum ada peristiwa sosialyangtemyatakorupsi tersebut. Apa mungkin penyadapan dilakukan sebelum penyelidikan, jika itu terjadi jelas ini adalah penyalahgunaan wewenang oleh aparat.

Oleh karena itu, ke depan KPK dalam melakukan penyadapan lebih baik digunakan untuk "pencegahan" sebagai tugas pokok KPK yang sejauh ini belum optimal. Penyadapan dalam penyelidikan hanya bertu-juanmelindungiagarproseshu-kum tidak ada yang mengganggu dengan rekayasa dan penghilangan alat bukti.

Aparat negara tidak dibenarkan membiarkan sampai peristiwa pidana yang diketahui akan terjadi, dan baru kemudian ditangkap. Bayangkan kalau haltersebutperistiwapemerko-saan atau pembunuhan, akankah kita membenarkan perilaku aparat negara membiarkan sampai pemerkosaan usai, baru ditangkap, padahal sudah diketahui sebelumnya?

Kita bernegara hukum membentuk UU Tipikor bukan untuk sekadar memperbanyak penghuni lapas dengan koruptor, melainkan untuk melindungi keuangan negara dari kerugian. Mari kita kembalikan semangat hukum bahwa mencegah lebih baik dari pemberantasan, dan itu juga tugas KPK.

NURUL GHUFRON





Original Post

Relevansi Densus Tipikor

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 10
2017-10-11

Relevansi Densus Tipikor

BAMBANG SOESATYO

Ketua Komisi III DPR RI

Fraksi Partai Golkar,

Presidium Nasional KAHMI2012-2017

Urgensi kehadiran Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sedang dipersiapkan Mabes Polri pun sudah tak terbantahkan. Intensitas tipikor yang semakin marak menjadi bukti bahwa KPK tidak cukup kuat sendirian membendung kecenderungan itu. Karena itu, Densus Tipikor Mabes Polri harus dilihat sebagai tambahan kekuatan bagi negara memerangi korupsi.

Tanpa mengurangi apresiasi atas kinerja KPK selama ini, ha-rus ada kemauan untuk mengakui bahwa perang memberantas korupsi sama sekali tidak menunjukkan progres yang signifikan. Terhitung sejak berlakunya Undang-Undang No.30/ 2002, berarti sudah 15 tahun KPK coba menekan perilaku korup oknum birokrat di tubuh pemerintah pusat maupun daerah. Alih-alih tumbuh efek jera, masyarakat justru semakin kecewa dan prihatin karena korupsi bertambah marak. Rangkaian penangkapan dan hasil operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah baru-baru ini menjadi pembenaran atas asumsi semakin maraknya korupsi di negara ini.

Kinerja KPK itu patut diapresiasi. Tetapi, rangkaian penangkapan dan hasil OTT dimaksud juga merefleksikan kegagalan negara memerangi korupsi dalam 15 tahun terakhir. Tidak ada rasa jera. Begitu pun tidak ada rasa takut bagi oknum birokratuntukmencaripeluang melakukan korupsi. Selama belasan tahun publik hanya disuguhi informasi penangkapan danhasil OTT plus gambar para tersangka yang harus mengenakan rompi kuning. Hanya berselang hari atau seminggu, gambaran atau peristiwa itu akan selalu berulang.

Publik yang awalnya senang

dan mengapresiasi kerja KPK, berbalik menjadi prihatin dan kecewa. Perang melawan korupsi yang sudah berlangsung belasan tahun itu seharusnya mulai menumbuhkan benih-benih efek jera serta tumbuhnya tunas-tunas budaya antikorupsi di tubuh birokrasi negara dan daerah. Apalagi selama belasan tahun itu pasti terjadi regenerasi pegawai di pusat maupun daerah. Namun, jika fakta mengatakan korupsi justru bertambah marak, berarti belum ada efek jera. Begitu pun belum tumbuh tunas budaya antikorupsi. Semua itu bukan lagi sekadar indikasi kegagalan, tetapi rentetan fakta itu menunjukkan bahwa perang ini sudah tidak efektif lagi jika hanya dibebankan kepada KPK.

Kalau generasi muda pegawai negeri di tingkat pusat maupun daerah belum menghayati budaya antikorupsi, pembaruan strategi perang melawan korupsi menjadi opsi yang tak terhindarkan. Pembaruan strategi itu tidak cukup dengan merevisi UU No.30/2002 tentang KPK. Selainitu, pun tidak cukup dengan menambah beberapa instrumen penguatan KPK. Perang melawan korupsi harus diperkuat dengan menambahkan alat pemukul.

Zona perang pun harus diperluas dengan sebaran satuan-satuan tempur yang merata dan siaga hingga ke berbagai pelosok. Karena sebaran satuan tempur yang merata itu targetnya bukan hanya pada kasus berskala menengah dan besar, melainkan juga membidik kasus korupsi berskala kecil atau recehan. Tak hanya membidik kasus di kementerian atau lembaga negara serta kantor kepala daerah, tetapi juga membidik aparat desa yang mengelola dana desa.

Tentu saja kehadiran alat pemukul baru sebaiknya tidak hanya fokus pada penindakan. Instrumen kekuatan baru itu pun sebaiknya punya strategi pencegahan korupsi. Harus ada perhatian lebih pada aspekpen-cegahan agar perang melawan korupsi tidak jalan di tempat seperti sekarang. Karena itu, kehadiran ealat pemukuli baru itu harus dikelola sedemikian rupa agar bisa menumbuhkan efek gentar karena jelajah daya in-tainya yang demikian luas. Se-

mua unsur dalam birokrasi pemerintah pusat dan daerah hingga desa yang mengelola anggaran negara harus merasa bahwa mereka mendapatkan pengawasan, baik dari dalam satuan kerjanya maupun pengawasan eksternal.

Efek Gentar

Berdasarkan kebutuhan itu, kehadiran Densus Tipikor yang digagas Mabes Polri menjadi sangat relevan. Bahkan lebih dari itu, urgensinyapun tampak

kian rupa agar tidak menimbulkan rasa takut berlebihan dari satuan kerja atau pengguna anggaran. Mabes Polri harus diingatkan tentang fenomena pengendapan dana milik pemerintah daerah di bank-bank umum yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah rasa takut dikrimi-nalisasi penegak hukum. Fenomena ini sangat memprihatinkan karena total dana pemerintah daerah yang diendapkan

nyata. Densus Tipikor Mabes Polri patut dilihat sebagai ealat pemukuli baru. Sinergi Densus Tipikor dan KPK harus mampu menumbuhkan efek gentar. Faktor menumbuhkan efek gentar ini seharusnya mudah ditumbuhkan karena jaringan Densus Tipikor terbentang dari Mabes Polri hingga ke semua daerah dan pelosok. Tak hanya faktor bentangan jaringan, kesiapsiagaan satuan Densus Tipikor di semua daerah dalam mengintai atau mengendus pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pun diyakini bisa menimbulkan efek gentar.

Efek gentar dari kehadiran Densus Tipikor Mabes Polri sangat diperlukan. Bahkan, harus ditumbuhkan. Namun, efek gentarituperludikelolasedemi-

itu mencapai ratusan triliun rupiah.

Karena itu, dalam mempersiapkan kehadiran Densus Tipikor, Mabes Polri harus mengantisipasi ekses tersebut sejak dini. Sebab bisa saja dengan alasan takut dikriminalisasi oleh personel Densus Tipikor yang tersebar di semua daerah dan desa, pengguna anggaran menunda-nunda pemanfaatan anggaran, lalu menyimpannya di bank-bank umum.

Dengan begitu, Mabes Polri pun harus memastikan bahwa semua personel Densus Tipikor, baik di pusat maupun di daerah dan desa, memahami dengandetialselukbeluksetiap pos anggaran serta pemanfaatannya. Pemanfaatan dana desa di setiap desa pun harus dipa-

hami. Pemahaman tentang mekanisme penganggaran dan pemanfaatan anggaran tentu sangat penting agar kecerobohan dalam penindakan bisa dihindari. Denganbegitu, agar peran dan fungsinya efektif, membekali setiap personel Densus Tipikor dengan pemahaman tentang anggaran dan pemanfaatannya mutlak diperlukan. Idealnya, Densus Tipikor di pusat dan semua daerah memiliki kopian buku APBN dan APBD tahun berjalan sebagai pegangan.

Seperti diketahui, Densus Tipikor Mabes Polri direncanakan mulai bekerja pada tahun 2018. Segala sesuatunya sedang dipersiapkan, Densus Tipikor akan bermarkas di Mapolda Metro Jaya, tapi jelajah kerjanya mencakup semua daerah. Sebab setiap markas kepolisian daerah (Polda) memiliki personel Densus Tipikor. Dalam rancangannya, Densus Tipikor ini akan dipimpin perwira polisi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) serta diperkuat 500per-wira menengah (pamen). Para pamen itu akan diperkuat tim penyidik dengan keahlian menangani kasus korupsi. Mabes Polri telah mengajukan anggaran Rp975 miliar untuk operasional Densus Tipikor. Total anggaran ini belum termasuk kebutuhan peralatan dan fasilitas untuk personel densus.

Untuk menghindari kegaduhan, ada satu pekerjaan penting harus dituntaskan Mabes Polri dan KPK. Beberapa kalangan telah menyuarakan ke-khawatiranmengenaikemung-kinan terjadinya tumpang tindih peran dan fungsi KPK dengan Densus Tipikor. Kekhawatiran ini akan terus disuarakan jika Mabes Polri dan KPK pasif. Karena itu, harus diselenggarakan forum bersama Polri-KPK untuk menjelaskan kepada publik tentang beda fungsi serta peran Densus Tipikor dengan KPK.

Selain itu, Mabes Polri pun harus segera mengambil inisiatif menyosialisasikan peran dan fungsi Densus Tipikor. Tidak hanya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, melainkan semua daerah dan desa. Sosialisasi kehadiran Densus Tipikor penting untuk menumbuhkan efek gentar itu.

BAMBANG SOESATYO





Original Post

Putusan MA Hentikan Swastanisasi Air Minum

Media Cetak Kompas Halaman 27
2017-10-11

Putusan MA Hentikan Swastanisasi Air Minum

HAK ATAS AIR

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Agung mengabulkan gugatan sejumlah warga agar kebijakan swastanisasi air minum di DKI Jakarta dihentikan. Dengan demikian, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI harus menghentikan kerja sama kewenangan pengelolaan air Jakarta ke pihak swasta

Perintah Mahkamah Agung itu tertuang dalam Putusan Nomor 31 K/Pdt/2017, yang diunggah ke laman MA, Senin (9/10). Itu diputuskan dalam rapat musyawarah hakim agung sebagai ketua majelis, Nurul Elmiyah, serta hakim agung anggota, Panji Widagdo dan Sunarto.

"Sebagai penggugat, kami sangat mengapresiasi MA. Mereka berarti punya mata dan telinga untuk melihat, yang kami perjuangkan bukan yang mengada-ada," kata salah satu penggugat yang beralamat di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Nurhida-yah, saat dihubungi Selasa (10/10). Ia dalam perjalanan ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk membahas langkah Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) pascaputusan.

Nurhidayah mengatakan, dengan putusan itu, pengelolaan air j minum di DKI Jakarta mesti dikembalikan ke tangan negara, dalam hal ini dijalankan PAM I Jaya sebagai badan usaha milik

daerah DKI. Namun, publik harus terlibat mengawasi untuk memastikan PAM Jaya tidak semena-mena mengelola agar air terdistribusi baik dengan harga terjangkau.

Pihak KMMSAJ akan terus mengingatkan pemerintah pusat dan Pemprov DKI agar menjalankan perintah di putusan MA. "Mereka (PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta) mesti legowo meskipun ada proses yang harus dilalui (sebelum mengembalikan wewenang pengelolaan air)," ujarnya.

PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta ialah dua perusahaan swasta yang mendapat wewenang mengelola air minum di DKI. Salah satu alasan sejumlah warga menggugat ialah kebijakan swastanisasi air justru gagal memenuhi hak masyarakat, terutama yang tergolong tidak mampu. Selama pengelolaan swasta kurun 1998-2011, hanya 62 persen wilayah Jakarta yang mendapat layanan air.

Secara terpisah. Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhana menjelaskan, ia belum dapat .konfirmasi resmi keputusan MA terkait gugatan swastanisasi air. "Belum bisa memberi tanggapan apa pun karena belum dapat informasi yang mengurusi hal itu," ujarnya.

Yayan akan segera melaporkan informasi itu ke Gubernur DKI Jakarta.

(JOG, HLN)





Original Post

Dirjen Pajak Diingatkan Kasus Ahok

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-10-11

Dirjen Pajak Diingatkan Kasus Ahok

GARA-GARA "YESUS PUN BAYAR PAJAK"

SELEBARAN "Yesus Juga Bayar Pajak" yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bikin heboh masyarakat. Alih-alih dipuji, banyak yang justru mengingatkan Ditjen Pajak; jangan sampai kesandung masalah penodaan agama seperti Ahok.

Seperti diketahui, selebaran ini rame dibahas warganet selama dua hari terakhir ini. Jika dibentangkan, selebaran ini terbagi menjadi tiga bagian. Di pojok kiri terdapat dua pria Satu mengenakan baju romawi, satunya lagi digambarkan mirip Yesus lengkap dengan janggutnya yang khas.

Gambar tersebut mengilustrasikan seorang pria membacakan informasi, seperti sebuah tagihan kepada Yesus. Di

atasnya terdapat dua kutipan, pertama "Yesus mengajarkan untuk memberikan apa yang menjadi hak negara, berupa pajak,". Kedua, "Yesus juga memberi contoh sikap taat dalam membayar Bea Bait Allah (temple tax),".

Sementara di bagian tengah selebaran, terdapat kutipan ayat Roma 137a "Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai". Di sisi kanannya, terdapat logo Direktorat Jenderal Pajak, ada juga gambar kedua tangan yang seolah-olah memberikan hadiah kepada Indonesia. Dan tak ketinggalan tinta putih bertuliskan Yesus Juga Bayar Pajak.

Menanggapi ini, warganet pun heboh. Mayoritas mengkritik Ditjen Pajak yang mengeluarkan selebaran model kayak gini. "Pada tau nggak brosur pajak bergambar Yesus? Nyeleneh nggak sih," tanya @zamzani.

"Apa hubungannya Yesus dengan bayar pajak. Silakan umat Nasrani melaporan ke pihak berwajib karena ini penodaan agama. Inget Ahok," tulis @AlifMedia memanas-manasi. Sebagian mengingatkan Ditjen Pajak, jangan sampai kesandung kasus penistaan agama seperti Basuki Tja-haja Purnama alias Ahok.

Ada juga netizen yang berspekulasi, langkah ini dilakukan Ditjen Pajak\

karena panik, penerimaan negara dari pajak masih jauh dari target. Tercatat, per 30 September 2017, penerimaan pajak baru Rp 770,7 triliun, atau hanya 60 persen dari target pemerintah yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun.

Usul punya usul, temyata selebaran ini dibentuk setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundang pemuka agama pada Senin (16/01) di Ruang CCB lantai 2 Gedung Utama Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Saat itu pemerintah memang tengah gencar mensosialisasikan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menerangkan, selebaran itu bertujuan untuk

mensosialisasikan pajak ke seluruh lapisan masyarakat. "Kami memanfaatkan berbagai sarana dan berusaha menjangkau sebanyak mungkin masyarakat, termasuk umat beragama. Salah satunya dengan membuat materi berupa leaflet sosialisasi pajak dari perspektif agama yang diakui di Indonesia," ujarnya.

Yoga menegaskan, selebaran itu bukan satu-satunya. Ditjen Pajak juga membuat sosialisasi dalam bentuk selebaran dari perspektif Islam, Hindu,

Buddha, dan Khonghucu. Materi selebarannya pun sudah ada sejak awal 2017, dan telah diedarkan saat sosialisasi Tax Amnesty.

Tak lupa Yoga mewakili pemerintah, meminta maaf apabila pembuatan selebaran ini menyingung sejumlah pihak.

"Ditjen Pajak menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat pihak yang merasa kurang nyaman dengan beredarnya leaflet tersebut," tuturnya.

MEN





Original Post

PENGUMUMAN RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Nomor 14S/PdtG/2017/PN.JKT.SEL.

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-10-11

PENGUMUMAN RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Nomor 14S/PdtG/2017/PN.JKT.SEL.

PENGUMUMAN

iklan





Original Post

Soal Taksi Online, Stakeholder Jangan Berpikir Ingin Untung Sendiri, Bisa Kacau

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-10-11

Soal Taksi Online, Stakeholder Jangan Berpikir Ingin Untung Sendiri, Bisa Kacau

BUDI KARYA SUMADI, Menteri Perhubungan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menyusul keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut 14 pasal dalam peraturan itu.

MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, secara umum perusahaan aplikasi taksi online bersedia jika tarif angkutan mereka diatur. Namun Menhub ingin mengedepankan kesetaraan dalam revisi pemberlakuan aturan tersebut, sehingga persaingan antara taksi online dan konvensional akan berjalan lebih sehat.

Menteri Budi Karya berharap, masing-masing pihak jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi. Untuk itu dalam revisi Permenhub nantinya ada poin- poin yang akan diperhalus dan ditoleransi. Berikut penuturan Menteri Budi Karya selengkapnya;

Apa saja yang dibahas dalam rapat mengenai taksi online bersama Menko Maritim baru-baru ini?

Mengenai (angkutan taksi) online ini kan selalu saya sampaikan, kita ingin sekali terjadi kesetaraan, terjadi peraturan terhadap online dan konvensional, karena online itu keniscayaan

sementara ini beberapa sudah menjadi keseharian dan kehidupan mereka juga harus dilindungi.

Makanya dengan adanya pencabutan (beberapa poin dalam Permenhub) oleh Mahkamah Agung (MA) ini membuat adanya masalah-masalah di lapangan, karena seolah-olah peraturannya tidak berlaku lagi. Maka dengan adanya itu, kita harus mengatur ulang dengan mendengarkan beberapa komponen untuk ikut dalam kesetaraan.

Kabarnya Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberikan poin- poin catatan khusus dalam perumusan permen yang baru nanti. Benar begitu?

Hal penting yang disampaikan oleh Pak Menko adalah; Pertama, yaitu kesetaraan. Pak Menko setuju soal kesetaraan, lalu yang kedua kita harus bersandar pada undang-undang, yang ketiga semua stakeholder harus memikirkan satu sama lain, jangan berpikir hanya ingin untung sendiri. Sebab kalau itu

terjadi maka semua bisa kacau. Oleh karenanya, oleh Pak Menko dikasih kesempatan bicara lagi pada tanggal 19 (Oktober) nanti akan finalkan, nanti kita rapat.

Kemenhub kan sudah membuat draf revisi aturan online apa nanti akan disatukan?

Tadi highlight tadi. Nanti akan dibahas lagi.

Apa sih poin-poin yang direvisi dalam Permenhub tersebut?

Prinsip dasar, tapi apa yang harus dilakukan, beberapa yang harus ditoleransi.

Aturan yang ditoleransi apa saja?

Oh itu nanti saja, karena ini kan belum final jadi saya belum bisa saya sampaikan. Soalnya Pak Menko minta satu putaran (rapat) lagi.

Kalau misalnya ada pihak yang menggugat revisi itu lagi bagaimana?

Ya makanya kita bahas ini.

Kan kita juga nggak tahu siapa yang gugat.

Memang kapan rencananya finalisasi pembahasan angkutan online ini?

Tanggal 17 (oktober) nanti merupaka final di Pak Menko Maritim.

Kalau dari pembahasan tarif taksi online sendiri bagaimana?

Tarif setuju ada pembatasan. Tapi barangkali mereka (penyedia layanan ride sharing) nggak kompak.

Tidak kompak kenapa?

Wah nggak tahu saya.

Memang ada yang tidak setuju dengan aturan mengenai tarifnya?

Go-Jek setuju, nggak tahu kalau yang lain, soalnya nggak ada yang ngomong, tapi Go-Jek setuju adanya tarif itu. Ya memang ada satu bahasan tadi oleh beberapa pihak harus dijelaskan lagi perusahaannya siapa, mau aplikator atau perusahaan yang

dibidang transportasi, itu akan dibahas, belum diputuskan, tapi itu dibahas.

Lalu mengenai kuotanya sendiri apa menjadi perhatian juga?

Kalau kuota mau dibahas.

Soal lain. Mengenai Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta bagaimana kelanjutanan-nya?

MRT soal tanah saja. Kan tanah untuk yang di utara ada satu pihak swasta yang menguasai, tapi ya karena untuk kepentingan umum dan dia juga sudah akan berakhir, makanya kita sarankan kepada DKI Jakarta untuk diambil, dan dikelola oleh MRT. Kalau yang di Fatmawati ditindaklanjuti oleh aturan yang berlaku. Artinya kalau BPN sudah memutuskan sesuatu maka DKI harus melakukan pengosongan.

Kabarnya aka nada investor asing?

Belum tahu saya, baru dengar-dengar saja.

nnm





Original Post

Tilep Duit Raskin, Aparat Desa Pasrah Dihukum 1,5 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-11

Tilep Duit Raskin, Aparat Desa Pasrah Dihukum 1,5 Tahun

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, memvonis bekas Kepala Urusan Desa Tanjung Sari, Natar, Lampung Selatan, Supangat dengan hukuman penjara selama 1,5 tahun penjara.

Vonis yang dibacakan ketua majelis hakim, Syamsudin itu jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). JPU Achmad Rendra meminta terdakwa dihukum lima tahun penjara.

"Karena lebih rendah dari tuntutan makanya kami ajukan banding. Majelis hakim juga mengatakan perkara ini ada dua pelaku lain yang masih DPO saat ini," kata Jaksa Achmad.

Sebelumnya, bekas Kaur Kesra DesaTanjungsari, Lampung Selatan, Supangat divonis bersalah karena terbukti menilep duit beras miskin (raskin) sebesar Rp71 juta.

Perbuatan Supangat dianggap telah memenuhi unsur Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang undang Hukum

Pidana (KUHP).

Selain dipidana penjara. Supangat harus membayar uang pengganti sebesar Rp26 juta dari Rp71 juta yang menjadi kerugian negara. Se belumnya, Supangat telah men gembalikan Rp45 juta.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis menilai hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi. Sedangkan yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya.

Selain itu, terdakwa bukanlah aktor utama dalam perkara tersebut. Pelaku utamanya adalah Heri Fadila, pegawai Bulog yang kini buron. "Jadi uang pengganti dibagi dua bersama Heri dari kerugian total Rp 143 juta." sebut majelis.

Supangat menyatakan menerima vonis yang dijatuhkan hakim, menerima. Jaksa banding karena mempersoalkan putusan hakim yang menyatakan uang pengganti dibagi dua. Padahal, Heri Fadila belum ditemukan.

"Dia sampai saat ini masih dalam pelacakan kepolisian," pungkas Jaksa Achmad.

byu





Original Post

Eks Anggota DPRD Jeneponto Divonis 4 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-11

Eks Anggota DPRD Jeneponto Divonis 4 Tahun Penjara

Perkara Korupsi Dana Aspirasi

BEKAS anggota DPRD Jeneponto. Bunsuhari Baso Tika divonis 4 tahun penjara karena melakukan korupsi penyaluran dana aspirasi tahun 2013. Bunsuhari juga dikenakan denda Rp50 juta dan membayar uang pengganti Rp200 juta.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar menilai, Bunsuhari terbukti melanggar Pasal 12 huruf i Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Ketua majelis hakim Muhammad Damis membeberkan hal yang memberatkan vonis yakni, terdakwa tidak mengindahkan peraturan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdakwa merupakan anggota DPRD wakil rakyat.

"Sementara yang meringankan terdakwa bersikap sopan s -lama persidangan dan mem-f jnyai tanggungan keluarga."

Ua Damis.

Usai divonis, Bunsuhari lenyatakan masih pikir-pikir ntuk melakukan upaya band-lg atas putusan yang dijatuh-m. Begitu pula dengan jaksa

nuntut umum (JPU). "Kami

s\ pikir-pikir yang mulia," r Jaksa Abdullah, ukuman yang dijatuhkan lis hakim kepada terdakwa suhari Baso Tika lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta majelis menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara. Serta denda Rp200 juta subsider kurungan selama 6 bulan.

Dalam kasus ini, penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Selatan Barat (Sulselbar) baru menetapkan enam orang tersangka dan satu orang di antaranya telah dijebloskan ke dalam tahanan untuk proses perampungan berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Tersangka yang sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas 1 Makassar itu yakni bekas anggota DPRD Jeneponto Syamsuddin. Sedangkan proses penyidikan untuk tersangka lainnya masih berlangsung.

Menurut jaksa, kasus korupsi dana aspirasi Jeneponto menyeret enam orang tersangka. Mereka masing-masing Ketua Badan Legislasi DPRD, Andi Mappatunru. Kemudian bekas Ketua Komisi Bidang Keuangan, Alamzah Mahadi Kulle. legislator Jeneponto, Burhanuddin, bekas legislator Jeneponto, Syamsuddin dan staf Dinas PU, Adnan.

Diketahui, tim penyidik menemukan beberapa proyek dari dana aspirasi Jeneponto yang temyata fiktif. Pencairan dana dan proyek dikerjakan pada 2012. Dalam laporan pertanggungjawaban ditemukan adanya ketidaksesuaian fisik proyek dengan kondisi di lapangan. Laporan dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak.

Beberapa proyek juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Sejumlah legislator diduga ikut mengerjakan proyek tersebut. Dana aspirasi dianggarkan Rp23 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk pembangunan infrastruktur di 35 daerah pemilihan anggota dewan.

BYU





Original Post

Jaksa Parlin Kembalikan Duit Suap

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-11

Jaksa Parlin Kembalikan Duit Suap

Mau Ditangkap KPK

KPK melimpahkan berkas perkara Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba ke Pengadilan Tipikor Bengkulu, Kamis (5/10) lalu.

Tersangka kasus suap terkait pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) proyek Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII itu segera disidang.

Juru bicara KPK KPK, Febri Diansyah mengatakan, untuk keperluan sidang, Parlin diberangkatkan ke Bengkulu. "Dititipkan penahanannya di Rutan Klas HB Bengkulu," tambah Febri.

Diketahui, Parlin Purba yang terjaring OTT KPK sempat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Amin Anwari, pejabat pembuat komitmen (PPK) BWS Sumatera VH dan Murni Suhardi, Direktur PT Mukomuko Putra

Selatan Manjuto.

Dalam kesaksian di sidang 29 Agustus 2017 itu, Parlin mengakui meminta kepada Amin Anwari untuk keperluan pulang kampung. Pengakuan itu disampaikan setelah jaksa KPK memutar percakapan telepon antara Parlin dengan Amin Anwari.

"Dua nol bang, dua nol aja. Aku udah izin ke Bapak tadi," kata Parlin di percakapan telepon. Kode "dua nol" maksudnya Rp20 juta. Sedangkan iBapakT yang dimaksud Parlin adalah Edi Sumarno, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu atasan Parlin.

Parlin menjelaskan kode itu setelah ditanya majelis hakim. "Ya Bang ya, setengah aja. Setengah aja pun gak apa-apa. Besok aku balik Bang (pulang kampung),

ada perlu. Setengah aja ya Abang ku," ucap Parlin membujuk Amin agar memberikan uang.

"Uang Rp 10 juta itu tujuannya untuk apa?" tanya hakim.

"Uang itu untuk bantuan saya pulang ke medan, untuk tiket yang mulia," jawab Parlin.

"Siapa yang meminta, siapa yang inisiatif 7" cecar hakim lagi.

"Saya yang minta Yang Mulia," jawab Parlin Purba.

Esok hanny a, 8 Juni 2017 Parlin dan Amin Anwari bertemu di acara perpisahan Kepala Kejati Bengkulu Sendjun Manulang di The View Resto dan Cafe di Jalan Ciliwung, Pantai Panjang.

Di situ, Amin Anwari dan Murni Suhardi menyerahkan uang RplO juta yang diminta Parlin. "Pada saat lagi duduk bersamaan dengan Pak Amin

uang itu diselipkannya di kantong sebelah kanan saya. Lalu ada tenggang waktu satu jam uang itu masih di kantong kanan saya," tutur Parlin.

"Saya keluar mau mengantar pimpinan (Edi Sumarno) mau pulang, barulah salah seorang petugas KPK menanyakan nama saya," lanjut Parlin

Dicari KPK, Parlin masuk lagi ke dalam ruangan dan mengembalikan uang yang diterimanya dari Amin Anwar. "Saudara ini maju jebak saya," kata Parlin. Ia ditangkap KPK ketika hendak meninggalkan The View.

Rekam jejak Parlin sebagai jaksa ternyata tak bagus. Ia pernah kena sanksi. Hal itu diungkapkan Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung saat itu, Widyo Pramono.

Sebelum bertugas di Bengkulu, Parlin menjabat Kepala Seksi Intel di Kejaksaan Negeri Purwakarta. "PP ini memang sebelumnya pernah melakukan pelanggaran etik saat yang bersangkutan tugas di Purwakarta. Makanya dari Purwakarta dipindahkan ke Bengkulu, kena penalti yang bersangkutan," ungkap Widyo.

Namun Widyo tak menjelaskan kasus yang membuat Parlin dimutasi dari Kejari Purwakarta ke Kejati Bengkulu. Widyo hanya menyebut Parlin melakukan pelanggaran etika seperti bicara tidak pada tempatnya, bicara tidak rasional, dan bicara dengan tidak berlandaskan hukum.

"Itu sebelumnya pelanggan yang dilakukan dia, dan sudah ditindak. Lalu ini kena lagi," kata Widyo.

gpg





Original Post

Kejagung Ikut Usut Keterlibatan Bekas Asintel Kejati Bengkulu

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-11

Kejagung Ikut Usut Keterlibatan Bekas Asintel Kejati Bengkulu

Kasus Suap Penyelidikan Proyek BWS Sumatera VII

Kejaksaan Agung ikut mengusut dugaan gratrfikasi yang diterima jaksa dalam pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) proyek di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII. Padahal, kasus ini masih ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DIREKTUR Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Warih Sadono telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus ini. Sprindik itu masih bersifat umum. Belum mencantumkan nama jaksa yang bakal diusut.

"Kan baru ditandatangani Sprindik-nya. Itu juga masih bersifat umum. Pemeriksaan baru akan dilakukan.Tunggulah, pada saatnya akan diterbitkan Sprindik khusus yang diikuti penetapan tersangka," kata Warih kepada wartawan di Kejaksaan Agung, kemarin.

Sementara KPK menegaskan masih mengusut dugaan keterlibatan bekas Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Edi Sumarno dalam kasus suap pulbaket proyek BWS Sumatera VH.

Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menyatakan hingga saat ini tidak ada pelimpahan perkara hasil operasi tangkap tangan (OTT) jaksa di Kejati Bengkulu, kepada Kejagung. "Tetap dita ngani KPK," tandasnya.

Priharsa juga mengungkapkan selama ini tidak ada koordinasi antara KPK dengan Kejagung dalam penanganan perkara OTT ini.

Dalam OTT yang dilakukan 9 Juni 2017, KPK menciduk Kepala Seksi III Intel Kejati Bengkulu, Parlin Purba; pejabat pembuat komitmen (PPK) BWS Sumatera VII, Amin Anwari; dan Direktur PT Mukomuko

Putra Selatan Manjuto, Murni Suhardi. Ketiganya lalu ditetapkan sebagai tersangka.

Perkara Amin Anwari dan Mumi Suhardi telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu. Sementara perkara Parlin baru dilimpahkan ke penuntutan dan menunggu jadwal sidang perdana.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, disebutkan Amin Anwari dan Mumi Suhardi telah memberikan uang Rp50 juta kepada Edi Sumarno, Asintel Kejati Bengkulu saat itu. Uang diserahkan di rumah dinas Asintel pada 7 Juni 2017. Keduanya juga menyuap Parlin Purba RplO juta.

Saat dihadirkan sebagai saksi di sidang Amin Anwari dan Murni Suhardi, Edi Sumarno membantah pernah menerima uang dari keduanya.

Namun Amin Anwari dan Murni Suhadi menegaskan kembali isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa mereka telah memberikan uang kepada Edi Sumarno dan Parlin Purban saat sidang pemeriksaan terdakwa.

Dari fakta persidangan itu, KPK pun membidik Edi Sumarno. "Fakta-fakta persidangan itu menjadi hal penting guna menindaklanjuti perkara," kata Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah.

Menurut Febri, untuk menetapkan status Edi, KPK menunggu putusan perkara Amin Anwari

dan Murni Suhardi.

Setelah kasus OTT ini, Edi Sumarno dicopot dari Asintel Kejati Bengkuludan ditempatkan di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kejagung.

Vonis 2 Tahun

Kemarin, Pengadilan Tipikor Bengkulu membacakan putusan perkara Amin Anwari dan Murni Suhardi. Keduanya dinyatakan terbukti menyuap Edi Sumarno

Rp50 juta dan Parlin Purba Rp 10 juta.

Amin Anwari dan Murni Suhardi dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 4 bulan kurungan. Effendi Lod Simanjuntak, kuasa hukum Amin Anwari kecewa dengan putusan ini.

Effendi mempertimbangkan untuk mengajukan banding. "Namun ini harus dikonsultasikan dulu dengan klien," katanya.

Ia bersikukuh Amin Anwari adalah korban pemerasan oknum jaksa dengan modus menakuti-takuti. Ia menjelaskan, di persidangan Parlin mengakui meminta uang kepada Amin Anwari.

Lantaran itu Effendi menilai dakwaan penyuapan tidak terbukti. "Lagipula mana mungkin uang RplO juta bisa menghentikan perkara. Tapi pembelaan kita semua dikesampingkan," keluh Efendi.

GPG/byu





Original Post

Mogok Angkutan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 26
2017-10-11

Mogok Angkutan

PEMERINTAH harus benar-benar membuat keputusan melalui kajian yang sangat matang, yang bisa menjadi win-win solution untuk kedua belah pihak. Harus ada keputusan yang bijak dan mengakomodasi semua pihak tanpa ada yang dirugikan. Sementara itu, kedua belah pihak juga diharapkan bisa menahan diri selama belum ada keputusan dan menjaga suasana kondusif.

AKSI unjuk rasa dan mogok angkutan kota (angkot), taksi konvensional, dan transportasi umum lainnya se-Bandung Raya yang direncanakan dilakukan Selasa (10/10/2017) kemarin, disepakatrbatal digelar menyusul pertemuan antara pengusaha angkutan umum konvensional dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Minggu lalu. Dalam pertemuan itu, gubernur menyerap sejumlah aspirasi dari para pengusaha untuk disampaikan ke pemerintah pusat selaku penentu kebijakan. Sayang, kesepakatan tersebut tidak dijalankan sepenuhnya oleh para awak angkutan konvensional karena pada Selasa kemarin terjadi aksi mogok di beberapa ruas jalan.

Para pengusaha angkutan umum adalah tidak melarang keberadaan transportasi berbasis dalam jaringan (daring/on- line) asalkan mengikuti peraturan yang sama dengan angkutan konvensional. Pengusaha angkutan konvensional mengeluhkan transportasi berbasis online bebas berkeliaran dan menarik penumpang tanpa dikenakan pajak. Sementara itu, mereka harus melalui uji kir tanda kendaraan, nomor polisi kuning, juga membayar pajak.

Masyarakat seperti benci tapi rindu terhadap angkutan konvensional. Mereka sering protes karena kondisi angkutan yang memang jauh dari ideal. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Karni berharap adanya angkutan daring bisa menambah motivasi angkutan konvensional untuk meningkatkan pelayanan agar mereka tetap dicintai.

Sebelumnya, Mahkamah Agung telah menganulir Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Terdapat 14 poin dari Permenhub tersebut yang dianulir MA. Dalam putusannya, MA menilai Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, MA berpandangan aturan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan kesepakatan antara pengguna jasa dan usaha angkutan sewa khusus.

Pemerintah sudah menyiapkan dua skenario untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Pertama, dengan mengubah poin yang dianulir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2017. Skenario kedua adalah dengan mengubur aturan tersebut dan menyisipkan aturan tata kelola angkutan berbasis online dalam payung hukum yang lain.

Sementara itu, Pemprov Jabar sudah mengirim surat ke pemerintah pusat terkait dengan aspirasi, permohonan, dan perkembangan mengenai angkutan sewa khusus atau taksi daring di masyarakat. Surat tersebut berisikan tiga poin usulan. Pertama, mengusulkan kepada Menteri Perhubungan agar menerbitkan pedoman/aturan pascaputusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan antara angkutan sewa khusus/on/ine dan jenis layanan angkutan umum lainnya. Kedua, mengusulkan kepada Menteri Komunikasi Informatika agar dilakukan penataan kembali mengenai kebijakan, pedoman teknis, dan pengawasan implementasi untuk penyediaan aplikasi online. Ketiga, memohon kepada aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan sewa khusus/on/ine demi menjaga kondushitas, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lapangan.

Pemerintah harus benar-benar membuat keputusan melalui kajian yang sangat matang, yang bisa menjadi winwin solution untuk kedua belah pihak. Harus ada keputusan yang bijak serta mengakomodasi semua pihak tanpa ada yang dirugikan. Sementara itu, kedua belah pihak juga diharapkan bisa menahan diri selama belum ada keputusan dan menjaga suasana kondusif agar kondisi ini tidak menjadi masalah yang melebar ke mana-mana.

Kami akui, pelayanan melalui angkutan online dirasa lebih efisien dan efektif, serta sudah memikat hati masyarakat. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan nasib para awak angkutan konvesional. Pemerintah tidak bisa membiarkan dua jenis angkutan ini bersaing di jalan tanpa aturan yang membuat mereka dalam kondisi sejajar, memiliki kekuatan yang sama. Jika angkutan konvensional terikat aturan, angkutan online pun harus terikat aturan yang sama. Atau, keduanya memiliki aturan sendiri-sendiri, tetapi tidak saling beririsan di lapangan.

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk membuat regulasi agar transportasi lebih nyaman. Namun, pemerintah tidak boleh berpangku tangan dengan nasib awak angkutan konvensional yang mungkin akan kehilangan pekerjaan dan lahan usahanya.***

REDAKSI





Original Post

Analogi, OTT, dan Fungsi KPK

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 11
2017-10-11

Analogi, OTT, dan Fungsi KPK

Guai Besar Emeritus Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad). Expert UNODC untuk UNCAC20O3

Artikel Prof Edward OS Hiariej (Prof Eddy) sebagai respons artikel saya di KORAN SINDO 5 Oktober 2017 mencantumkan empat variabel. Pertama, tertangkap tangan dibedakan dengan penjebakan. Kedua, percobaan dalam konteks hasil dari OTT. Ketiga, analogi merupakan cara yang bersangkutan membaca peristiwa hasil OTT. Keempat, dengan percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUH P. Mengenai larangan analogi, saya tidak akan kupas lebih jauh karena dalam buku Prof Eddy sendiri sudah cukup jelas terda-pattigagolonganpendapat.dan pendapat yang menolak (Moel-jatno, Simons, Van Hamel, Van Bemmelen, Van Hattum, dan Remmelink) lebih banyak dari yang menerima analogi (Rolling, Pompe, dan Jonkers), dan golongan yang tidak jelas (Ha-zewinkel Suringa dan Vos). Intinya tentang analogi jika dalam penerapan hukum (undang-undang) dilarang, sedangkan dalam penjelasan undang-undang boleh saja.

Namun, fokus diskusi saya dan Prof Eddy tentangpenerap-an UU KPK 2002 bukan penjelasan ketentuan UU KPK terkaitpelaksanaan OTT dalam konteks penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU KPK. Prof Eddy menyatakan dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (hlm 120) Pertama, dalam konteks hukum pidana nasional, penerapan analogi hanya diperbolehkan dalam rangka menjelaskan undang-undang. Kedua, masih dalam konteks hukum pidana nasional, analogi hukum tidak diperkenankan karena akan menimbulkan perbuatan pidana baru yang jelas bertentangan dengan asas legalitas. Ketiga, dalam konteks penegakan hukum, analogi untuk menjelaskan undang-undang ataupun menimbulkan perbuatan pidana, baru diperbolehkan.

Prof Eddy sendiri tidak berpendapat atau tidak mempunyai pendapat sendiri tentang analogi; apakah menerima atau menolak. OTTsebagaibagianpelak-sanaan penyelidikan-jelas merupakan penerapan UU KPK, telah ditafsirkan Prof Eddy sebagai bentuk percobaan ketika peristiwa tidak terjadi karena

"digagalkan dengan penjebakan" oleh KPK sehingga jelas merugikan calon tersangka/terdakwa.

Penerapan analogi sejujurnya harus tidak merugikan tersangka/terdakwa. Moeljatno sependapat dengan Van Bemmelen dan Van Hattum membolehkan analogi terhadap ketentuan pidana tertulis yang tidak didasarkan pada suatu kaidah yang menentukan dapat tidak dipidananya seorang pelaku pelanggaran (Prof Eddy, halaman 112). Penafsiran Prof Eddy perihal OTT KPK dan hasilnya merupakan delik percobaan (Pasal 53KUHP) atau merupakan perbuatan pelaksanaan yang digagalkan KPK dengan sengaja dan direncanakan terlebih dulu sehingga perbuatan permulaan pelaksanaan oleh calon tersangka jelas diarahkan (digiring) sehingga merupakan tindak pidana terlepas dari gagalnya tindak pidana tersebut karena memang sengaja digagalkan OTT KPK.

Selain itu, menurut Prof Eddy, peristiwa penangkapan dalam OTT membuktikan telah terjadi percobaan tindakpidana dan merupakan delik selesai sesuai UU Tipikor. Pendapat saya bukan pada peristiwa tin dak pidana, melainkan pada alas hukum dan cara OTT KPK selama ini. Prof Eddy memasukkan OTT sebagai bagian dari penyelidikan didahului dengan pengintaian yang dia namakan pekerjaan intelijen, dan sejalan dengan asas legalitas penulis tegaskan bahwa penafsiran tersebut keliru karena UU KPK tidak membolehkan kegiatan inteli-j en kecuali untuk tindak pidana narkotika (BNN) dan terorisme (BNPT-Densus Antiterorisme).

Jika tafsir Prof Eddy tentang OTT dijadikan rujukan maka secara jelas dan transparan Prof Eddy berada padagolongan yang menerima analogi dalam sistem hukum pidana Indonesia, sekalipun posisi Prof Eddy dalam konteks analogi tidak jelas. Apakah pro atau kontra, tetapi demi untuk kepentingan, KPK "mendadak" menerima analogi untuk menjelaskan undang-undang (halaman 120 buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana)?

Fokus diskusi sampai dengan hari ini pada penerapan Undang-Undang KPK (hukum pidana formil) cc OTT yang menurut penulis tindakan KPK tidak sah dan cacat hukum. Penulis yakin dan percaya pada integritas keilmuan seorang almarhum Prof Moeljatno yang secara tegas dan j elas menempatkan dirinya-menurut Prof Eddy (murid almarhum) sendiri- berada pada posisi menolak analogi. Penulis sependapat dengan enam ahli hukum pidana

termasuk pendapat almarhum Prof Moeljatno bahwa analogi dalam penegakan hukum dapat merugikan kepentingan sese-orangcalon tersangka. Padahal, kepentingan iniseharusnya wajib dilindungi sesuai amanat Bab XA Konstitusi UUD 1945, daripada sebaliknya mengkri-minalisasi hak hidup dan kemerdekaan bergeraknya yang dilakukan tanpaadarisih.malu, dan bahkan bangga telah melanggar hak asasi seorang warga negara Indonesia, bahkan se-orangpejabat tinggi negara.

Apakah enam kali pembatalan status tersangka KPK dalam perkara praperadilan oleh PN Jaksel belum cukup bukti yang menunjukkan bahwa sekaliber KPK, termasuk pimputtn dan penyidik KPK yang katanya "independen segala-galanya" (tafsir keliru dan sesat), bisa berbuat salah yang mengakibatkan nasib dan kehidupan seseorang telah "dirampas" selama kurang lebih 2-5 bulan, bahkan ada yang lebih dari satu tahun berada dalam "cengkeraman kuku" KPK? Bagaimana pertanggungjawaban publik yang wajib disampaikan KPK sesuai dengan Pasal20 UU KPKdengan lima asas kepemimpinan KPK (Pasal 5 UUKPK) lebih khusus pertanggungjawaban KPK terhadapistri, anak-anak, dan keluarga calon tersangka/ter-sangka/ terdakwa? Masalah ini diperparah lagi dengan temuan Pansus Angket KPK yang telah dibuka kepada publik, dan penulis percaya keterangan saksi-saksi di Pansus Angket KPK.

Penulis tidak pernah merasa dan bahkan menyebutnya analisis pars pro toto; persepsi Prof Eddy saja karena penulis memahami bahwa tafsir tersebut bukan tafsir hukum (hukum pidana), melainkan tafsir sosiologis. Terkait generalisasi, penulis menyampaikan contoh bahwa praktik penjebakan bukan hanya terjadi pada KPK Jilid IV, melainkan juga sejak KPK Jilid I alias telah dijadikan preseden yang dianggap benar, walaupun tidak benar secara hukum formal.

Soal tertangkap tangan, Prof Eddy menjelaskan sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 19, dan telah memenuhi asas lex certa dan memang seharusnya dibaca seperti apa yang dituliskan di dalam ketentuan tersebut, tidak boleh dile-bihkan ataupun dikurangi. Prof Eddy telah menguraikan unsur-unsur dari perbuatan tertangkap tangan, dihubungkan dengan mengutip putusan MA AS 1932, dalam kalimat, "sesuatu dianggap penjebakan bila ada

tindakan aktif dari penyidik untuk membuat seseorang melakukan kejahatan"; a law enforcement officers inducement of a person to commit a crime, for the purpose of prosecution (Blacks law dictionary, 1996,page 225). Ternyata terdapat empat kasus terkenal di dalam praktik yurisprudensi MA AS, dan dari keempat perkara terkemuka tersebut sebagian terbesar berpihak pada pendekatan objektif (objective approach) yang melarang tindakan petugas (polisi) melakukan pembujuk-an yang berlebihan (overreaching inducement) terlepas dari apakah pelaku sesungguhnya terindikasi melakukan kejahatan. Pendekatan objektif mencegah seseorang warga yang baik, dengan tindakan petugas tersebut yang melakukan pembu-jukan berlebihan, menjadi pelaku kejahatan.

Jika calon tersangka dapat membuktikan sebaliknya dari tuduhan maka yang bersangkutan harus dibebaskan terlepas dari apakah yang bersangkutan sedang mempersiapkan atau hendak melakukan kejahatan (Encyclopedia of Criminal Justice, 1983). Penulis sependapat dengan pendekatan objektif karena penyadapan merupakan "the intrusion of the right to privacy" yang dilindungi penuh baik di dalam Konstitusi AS maupun UUD 1945.

Penulis berpendapat bahwa KPK telah mempraktikkan serangkaian proses mulai penyadapan, pengintaian (ontel, bahasa KPK), penggiringan seseorang menjadi calon tersangka, termasuk opini publik, kemudian dilakukan penangkapan termasuk penjebakan yang diharamkan. Cara tersebut telah dilakukan dalam kasus suap Probosutedjo, MWK, Wali Kota Batu ER, oknum kajari Pamekasan, dlLApalagiUUKPK2002 tidak mengatur secara eksplisit pengintaian (interdiction).

Dalam konteks ini, Prof Eddy mengemukakan pertanyaan apakah sesuatu yang tidak diatur secara mutatis mutandis

dilarangatauilegal? Pertanyaan Prof Eddy mengingatkan penulis pada penegakan hukum masa Orde Baru di mana seorang pejabat tinggi hukum mengajukan pertanyaan yang sama untuk membenarkan tindakan aparatumya yang tidak berdasarkan ketentuan UU (abuse of power) semata-mata demi pemegang kekuasaan bukan demi melindungi hak asasi anggota masyarakat.

Prof Eddy dalam kaitan ini juga menyatakan antara lain, "harap diingat bahwa penegak hukum yang melakukan penye-lidikan/penyidikan, pada hakikatnya juga melaksanakan fungsi intelijen dalam penanganan suatu kasus" dengan mengambil contoh, kepolisian dan kejaksaan; akan tetapi, tidak mengambil contoh UU KPK yang menjadi fokus diskusi dengan penulis. Menutup soal pengintaian, Prof Eddy menyatakan pengintaian oleh KPK dimasukkan dalam monitoring dan hal yang wajar dilakukan dalam proses penyelidikan/ penyidikan. Prof Eddy lupa menyebutkan pasal dalam UU KPK yang mengaturnya jika masih berpegang pada asas legalitas.

Lagi pula, fungsi intelijen telah diatur dalam UU Intelijen yanghanyaberlaku un tuk kepolisian, kejaksaan, BIN, BAIS, BNN, dan BNPT; tidak untuk KPK. KPK lembaga penegak hukum independen bukan lembaga intehjen jelas beda besar antara kedua lembaga tersebut.

Prof Eddy menyinggung RKUHAP, hal tersebut masalah lain dan bukan fokus diskusi, dan juga belum diberlakukan sampai saat ini. Putusan MK RI sudah jelas dan tegas bahwa penyadapan harus dilakukan dengan dasar suatu UU bukan PP, perpres atau bahkan standard and operating procedure (SOP) yang diterbitkan dengan peraturan pimpinan KPK dengan pertimbangan bahwa penyadapan terkait the right toprivacy yang dilindungi UUD 1945 (pasal28gayat(D).

Fokus diskusi penulis dan Prof Eddy tentang penerapan UU KPK dalam hubungannya UU Tipikor dan KUHAP. Sesungguhnya ada masalah besar yang belum disentuh dalam diskusi dan penting serta perlu dipahami baik oleh ahli hukum pidana dan praktisi hukum, ter-utamapimpinan/pegawai KPK. Bahwa UU KPK telah memberikan mandat lebih kepada pimpinan KPKberbeda dengan Polri dan kejaksaan; kelebihannya adalah tugas dan wewenang KPK selain penindakan juga koordinasi dan supervisi, pen-

cegahan, monitoring, dan evaluasi terhadap kementerian/ lembaga (K/L).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KPK dinyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal aquo mempertegas dan mengingatkan KPK bahwa tugas penindakan hanya salah satu dari sekian tugas KPK berdasarkan UU KPK.

Dalam Penjelasan Umum UU KPK telah ditegaskan KPK memiliki fungsi "triggermechan ism" yang menempatkan KPK adalah counter-partner kepolisian dan kejaksaan. Namun yang terjadi adalah, KPK telah menempatkan dirinya sebagai kompetitor terhadap kepolisian dan kejaksaan di mana sering kasus dengan nilai kerugian negara jauh di bawah satu miliar rupiah. Begitu juga pihak swasta telah ditetapkan tersangka tanpa melibatkan penyelenggara negara; terjadi dalam praktik KPK.

Penjelasan umum UU KPK juga menegaskan bahwa KPK tidak memonopoli tugas dan wewenangpenyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pertanyaan sayaadalahperta7na, mengapa KPK tidak menerapkan tugas dan wewenang (prioritas) sesuai Pasal 6 UU KPK, yaitu koordinasi dan supervisi serta pencegahan? Mengapa ditunggu sampai terjadinya suatu tindak pidana? Hal ini disebabkan di dalam UU KPK, tugas pencegahan dan penindakan berhubungan satu sama lain yang diatur dalam satu pasal saja; tidak dalam dua pasal terpisah dan tugas korsup, bukan juga altematif penindakan.

Kedua, apakah yang menjadi dasar KPK melakukan penangkapan melalui OTT; sprint lid, sprint dik atau surat tugas pimpinan KPK; dan dapat dipastikan ketika terjadi penangkapan dalam OTT KPK, KPK belum memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka , dan satu hari kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Bagaimana dengan tenggat waktu antara sprint lidke sprint dik, yang memerlukan tenggat waktu tujuh hari, termasuk gelar perkara oleh pimpinan KPK sampai diterbitkan SPDP?

Ketiga, jika KPK tidak dapat menjelaskan dari aspek hukum pidana tindakan tersebut, ten-

tu ada masalah mengenai "perampasan kemerdekaan bergerak" atas orang yang terhadapnya dilakukan penangkapan. Dalam konteks ini, KPK selalu berdalih telah ada SOP internal untuk melaksanakan tindakan tersebut. Akan tetapi dalam kasuspraperadilan SN, terbukti hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hukum hakim Cepi membatalkan penetapan status tersangka SN.

Dalam kasus praperadilan atasnamaSN.bahkanSOPpim-pinan KPK sendiri No 01/23/ 2008, juga telah dilanggar pimpinan KPK. Penulis berpendapat SOP internal KPK sesuai dengan kewajiban KPK bertanggung jawab kepada publik. Selama ini dalam praktik, KPK selalu "menyembunyikan" SOP tersebut dengan alasan "kerahasiaan" dan penulis berpendapat tidak dapat dibenarkan karena terkait hak asasi tersangka.

Merunut uraian penulis di atas, tampak bahwa kisah OTT KPK telah menimbulkan banyak masalah yang mendasar, (pertama) yaitu soalketidakwe-nangan KPK melaksanakan "in- terdiction" dan "entrapment". Kedua, dasar hukum "penangkapan disertai penetapan tersangka dan penahanan" selama dan pasca OTT. Ketiga, bukti permulaan yang cukup ke tika akan, sedang, dan pascapenetapan tersangka dalam proses "OTT". KPK sebagai lembaga penegak hukum masih terikat prinsip-prinsip hukum pidana universal, "due process of law", "presumption of innocence", dan "evidentiary rules" termasuk "exclusionary rules of evidence", KPKberbeda dengan lembaga intelijen sehingga tidak ada sekecil apapun tindakan KPK yang boleh disembunyikan dari pengawasan publik, dan cara tersebut merupakan langkah pembenaran pelanggaran hukum dengan menyesatkan masyarakaL

Di sinilah fungsi pengawasan DPR RI melalui Pansus Angket KPKmenjadisangatpenting dan strategis. Jika UNODC mengetahui fakta KPK telah melanggar prinsip-prinsip univer-saltersebutdiatas,penulis yakin bahwa gelar "best practices" KPK akan dicabut. Karena di dalam UNCAC 2003 yang diratifikasi UU RI Nomor 7 Tahun 2006 telah ditegaskan antara lain, "acknowledging the fundamental principles of due process of law in criminalproceedingsandinavilor administrative proceedings to adjudicate property rights". Hal ini berarti pemberantasan korupsi harus sesuaistandarinter-nasional dan harus mematuhi standar perlakuan berdasarkan perlindungan hak asasi tersangka yang diakui universal.

ROMLI ATMASASMITA





Original Post

MA Setop Swastanisasi Air

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 13
2017-10-11

MA Setop Swastanisasi Air

JAKARTA- Mahkamah Agung (MA) memutuskan menyetop swastanisasi air di Jakarta. Terkait hal ini, Pemprov DKI Jakarta diminta untuk menghentikan kontrak dengan PTAetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Keputusan MA yang ditampilkan dalam website menegaskan perjanjian kerja sama swastanisasi air Jakarta telah melanggar Perda Nomor 13 Tahun 1992. Pascaperjanjian kerja sama swastanisasi tersebut, pelayanan terhadap pengelolaan air bersih dan air minum warga DKI Jakarta tidak meningkat, dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Akibat swastanisasi itu, PDAM Jaya kehilangan kewe-nanganpengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta. Putusan MA ini terkait gugatan yang dilayangkan warga Jakarta dan penggiat lingkungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2011 dan baru divonis pada April 2017.

Terkait legal standing gugatan, MA menilai hal itu sesuai dengan praktik citizen lawsuit dengan dibuktikan surat kuasa khusus yang ditujukan untuk menggugat negara. "Menyatakan para tergugat lalu dalam memberikan dan perlindungan hak asasi manusia atas air

terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat Jakarta," ujar majelis dengan suara bulat.

MA menyatakan, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta ke-. pada pihak swasta. Hal itu terwujud dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan PKS tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini.

"Menyatakan para tergugat telah merugikan Pemda DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta," ucap majelis yang terdiri atas Nurul Elmiyah, Sunarto, dan Panji Widagdo.

Atas hal itu, majelis memerintahkan, pertama menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di DKI Jakarta. Kedua, mengembalikan pengelolaan air minum di DKI Jakarta sesuai peraturan perundang-undangan lainnya. Ketiga, melaksanakan pengelolaan air

minum di DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Hak Asasi Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi UU Nomor 11 Tahun 2015 juncto Komentar Umum Nomorl5Tahun2012hakatas air komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya, Erlan Hidayat, menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu putusan MA mengenai pemberhentian swastanisasi air di Jakarta. Dia mengaku tidak ingin mengeluarkan pernyataan hanya berdasarkan pemberitaan media massa karena pihaknya dikhawatirkan salah menginterpretasikan keputusan MA tersebut.

Selain itu, pihaknya juga akan mengonsultasikan putusan MA tersebut kepada pemilik perusahaan pengolahan air bersih di Jakarta, yaitu Pemprov DKI Jakarta. Untuk mengetahui tin dakan selanjutnya yang akan diambil PDAM Jaya bersama kedua operatornya. "Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh terkait putusan MA. Kami akan mempelajari dahulu keputusan tersebut secara lengkap," kata Erlan kemarin.

Saat ini PDAM bersama ke-

dua operatornya, Aetra dan Palyja, telah sepakat membahas restrukturisasi perjanjian kerja sama dengan menanda-tanganiberitaacarakesepakat-an (MoU) pada 25 September lalu. Restrukturisasi tersebut merupakan upaya persiapan menjelang berakhirnya kerja sama pada 2023.

"Operator sepakat urusan pelayananpelanggandan urusan air baku harus kembali terlebih dahulu ke PDAM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum harus dikelola negara. Mekanisme detail restrukturisasi akan diputuskan enam bulan ke depan," papar Erlan.

Peraturan presiden (per-pres) yang baru keluar akhir 2015 mengenai pengelolaan air harus dilakukan oleh negara tidak bisa dilakukan begitu saja. Sebab, air adalah sumber kehidupan yang di dalamnya ada hak dan kewajiban. Artinya,meskipunpada2023nanti PDAM menjadi leading sector pengelolaan air, kerja sama dengan swasta tetap bisa dilakukan.

"Kami tidak siap bila disuruh mengelola sendiri dalam waktu dekat ini. Kalau saya kelola sendiri, pasti mati. Jadi kami butuh waktu. Keinginan ada," ujarnya.

Selama hampir 18 tahun,

PDAM hanya duduk dan tidak mengoperasikan apa-apa. Pengelolaan jaringan hingga sampai ke pelanggan diserahkan kepada kedua operator PT Palyja dan PT AetraAir Jakarta. J Sehingga apabila kontrak de-ngan kedua operator diputus pada 2023, PDAM tetap akan bekerjasama dengan mereka.

Dia mencontohkan bila PDAM sudah masuk mengambil alih dalam pengelolaan dan pelanggan, Palyja dan Aetra" nanti akan mengurusi pipanya atau bisa saja dalam pembangunan waterplantyang dikerjakan oleh PDAM dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), kedua operator Palyja dan Aetra bisa diminta bantuan menambah pipa jaringannya.

"Kami masih diskusikan hal ini, di dalamnya ada perdebatan itu sudah biasa. Kami butuh waktu untuk mempersiapkan-nya semua. Minimal sampai ha-biskontrak.Tidakcukupdengan biaya yang murah dalam me ngelolaairbersih," ungkapnya. "

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku belum mengetahui keputusan MA tersebut. Karena sampai saat ini belum ada laporan disampaikan kepadanya dan belum menerimasa- linan putusan MA. "Belum," saya belum mengetahuinya. Baru dengar," ujarnya.

bima setiyadi





Original Post

Aturan Uang Elektronik Digugat ke MA

Media Cetak Jawa Pos Halaman 25
2017-10-11

Aturan Uang Elektronik Digugat ke MA

SALAH satu upaya penetrasi perluasan GNNT adalah melakukan elektronifikasi pembayaran di gerbang tol. Gerakan yang mulai dilakukan 31 Oktober itu diharapkan bisa membuat seluruh transaksi di gerbang tol dilakukan secara nontunai.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi pada April 2016 yang meminta antrean di gerbang tol dihilangkan dengan penerapan sistem pembayaran secara elektronik. Namun, program yang merupakan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 16/ PRT/M/2017 tentang Transaksi Nontunai di Jalan Tol itu ternyata menimbulkan reaksi penolakan.

Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) kemarin (10/10) mendaftarkan upaya uji materiil pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui karena Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI tentang Uang Elektronik dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yakni, UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut kuasa hukum pemohon keberatan Azas Tigor Nainggolan, praktik penggunaan uang elektronik tersebut ilegal. PBI yang dikeluarkan bank sentral pun dianggap menimbulkan persoalan dalam masyarakat.

Azas menjelaskan, sejak peraturan itu

berembus, berbagai fasilitas publik seperti layanan jalan bebas hambatan (tol) dan layanan transportasi bus Transjakarta menolak transaksi pembayaran tunai. "Praktik kebijakan ini telah mendiskriminasi warga yang hendak melakukan transaksi pembayaran dengan uang tunai," ujarnya kemarin.

Fenomena tersebut, lanjut Azas, telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan tentang keberadaan Undang-Undang Mata Uang yang hanya mengatur rupiah dalam bentuk kertas dan logam. Selain didiskriminasi, masyarakat yang menggunakan rupiah untuk transaksi pembayaran dibingungkan serta dipaksa tidak menggunakan rupiah. "Padahal, bila melihat Undang-Undang Mata Uang, di Indonesia, rupiah adalah mata uang resmi, bukan uang elektronik," tambahnya.

Karena itu, dua pengguna layanan tol dan bus Transjakarta, Normansyah, 41, dan Tubagus Haryo Karbyanto, 48, mengajukan permohonan keberatan atas PBI ke MARI melalui kuasa hukum Fakta. Melalui permohonanyudicifl/ review (JR) itu, keduanya merasa mendapat penolakan karena layanan

publik tersebut menolak warga yang membayar layanan dengan uang tunai.

Azas menjelaskan, mata uang rupiah dicetak dan penggunaannya diatur BI. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur dengan jelas dan tegas tentang mata uang melalui undang-undang. Mulai ketentuan umum, macam dan harga rupiah, ciri, desain dan bahan baku rupiah, pengelolaan rupiah, penggunaan rupiah, penarikan rupiah, hingga ketentuan pidana. Semua itu lengkap dan memperkuat mata rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib berlaku di NKRI.

"PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/12/PBI/20O9 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang yang belum/tidak mengakomodasi mata uang rupiah dalam bentuk rupiah elektronik (electronic money). Maka, uang elektronik adalah uang ilegal," jelasnya

Azas menambahkan, penolakan terhadap transaksi tunai adalah pembangkangan terhadap undang-undang. Warga membutuhkan penjelasan agar ada kepastian hukum terhadap hal-hal yang disebutkan dan tidak adanya diskriminasi terhadap pengguna rupiah kertas maupun logam dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.

(dee/co3/mby)





Original Post

Media