Menikah dengan Perempuan diBawah 18 Tahun Dianggap sebagai Pemerkosaan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 12
2017-10-12

Menikah dengan Perempuan diBawah 18 Tahun Dianggap sebagai Pemerkosaan

Kontroversi Pernikahan dengan Anak-Anak

Mahkamah Agung India memutuskan seorang pria menikah dengan is trinya yang masih bers ta tus di bawah umur yakni berusia 15 hingga 18 tahun dianggap sebagai pemerkosaan. Keputusan fenomenal itu akan berdampak terhadap jutaan pengantin anak-anak yang menjadi fenomena.

Batas usia pernikahan bagi pengantin perempuan adalah 18 tahun. Undang-undang menganggap hubungan badan dengan perempuan di bawah usia 16 tahun sebagai pemerkosaan. Tapi, keputusan

terbaru dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa dakwaan pemerkosaan bisa dilakukan jika istri berusia 15 hingga 18 tahun.

Pernikahan bukan kejahatan di India. Tetapi, pemerintah menyatakan pemerkosaan berbasis pernikahan bisa merusak keluarga dan membuat lelaki mudahbertindakkasar terhadap istrinya.

Keputusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa batas usia pernikahan bagi istri adalah 18 tahun dengan segala tujuan. Keputusan itu terbit setelah petisi diajukan oleh Independent Thought, lembaga nirlaba yang menganggap pernikahan

dengan istri di bawah umur sebagai bentuk kriminalisasi seksual. "Seorangpriayang menikah dengan istri di bawah usia 18 tahun adalah bentuk pemerkosaan," demikian keputusan Mahkamah Agung.

Keputusan itu disambut gembira oleh paraaktivis. "Saya sangat senang dengan keputusan Mahkamah Agung," ujar Vikram Srivastava, pengacara Independent Thought, kepada Reuters .Dia mengungkapkan, keputusan itu memperkuat kampanye nasionalBeriBac/iao dan Beri Padhao (Selamat Anak Perempuan dan Didik Anak Perempuan).

Meskipun pernikahan dengan anak dianggap ilegal, hal tersebut sudah mengakar di

India. Faktor kemiskinan, penegakanhukum lemah, norma patriarkhi, dan kehormatan keluarga menjadi alasan pernikahan dengan anak-anak marak.

Sensuspada2011 menunjukkan pernikahan anak-anak menurun dalam satu dekade terakhir. Tetapi, lebih dari limajuta anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. "Seperempat perempuan India berusia 20 dan 24 tahun mengungkapkan mereka menikah sebelum 18 tahun. Kemudian, seperlima pria berusia 25 dan 29 tahun mengungkapkan mereka menikah di bawah usia ilegal," demikian laporan lembaga amal Young Lives.

ANDIKAHENDRAM





Original Post

Madrid Ultimatum Catalonia

Media Cetak Kompas Halaman 1
2017-10-12

Madrid Ultimatum Catalonia

Carles Puigdemont Tangguhkan Deklarasi Kemerdekaan

BARCELONA, RABU - Pemerintah Spanyol mengultimatum pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, untuk menyatakan apakah Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan atau tidak. Madrid telah bersiap mengaktifkan Pasal 155 Konstitusi Spanyol yang memungkinkan pemerintah mencabut otonomi wilayah itu.

"Kabinet" telah sepakat untuk secara formal meminta konfirmasi pemerintahan Catalonia, apakah mendeklarasikan kemerdekaan atau tidak," kata Mariano Rajoy, Perdana Menteri Spanyol, Rabu, dalam pidato di televisi, menyusul langkah Catalonia yang menangguhkan pemberlakuan deklarasi kemerdekaan.

"Jawaban dari pemimpin Catalonia akan menentukan langkah selanjutnya dalam beberapa hari ke depan," kata Rajoy sambil menambahkan bahwa Madrid akan tetap waspada

Masa depan Catalonia menjadi tidak jelas setelah pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, Selasa (10/10) malam, menan-

datangani pernyataan kemerdekaan di parlemen Catalonia. Namun, kemudian dia menangguhkan masa berlaku deklarasi kemerdekaan dengan alasan ingin berdialog dengan pemerintahan Madrid dalam beberapa pekan ke depan.

Langkah Puigdemont yang antiklimaks ini mengecewakan para pendukung kemerdekaan yang memberikan suaranya dalam referendum kemerdekaan 1 Oktober dan dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung Spanyol.

Dalam pidatonya yang ditunggu banyak pihak pada Selasa malam, Puigdemont menyatakan bahwa hasil referendum 1 Oktober telah memberikan mandat populer untuk kemerdekaan.

"Saya menerima mandat bahwa Catalonia menjadi negara merdeka dalam bentuk republik," kata Puigdemont yang disambut dengan teriakan riuh, "Merdeka!, Merdeka!", oleh ribuan pendukungnya yang menyaksikan secara langsung melalui Jayar video di halaman gedung parlemen Catalonia.

Namun, Puigdemont melanjutkan, dirinya akan meminta dialog dengan Madrid. "Saya mengusulkan untuk menangguhkan berlakunya deklarasi kemerdekaan ini untuk melakukan dialog dalam pekan-pekan ke depan," katanya

Pernyataan di akhir pidatonya ini membuat para pendukungnya bingung, termasuk mitra politik-

nya, partai CUP, yang menyebut Puigdemont telah menyia-nyiakan "kesempatan bersejarah". Partai CUP memberikan waktu satu bulan bagi Puigdemont untuk mencapai solusi dengan Madrid, tetapi hal itu diragukan bisa terwujud.

"Dia menyebutkan menangguhkan deklarasi kemerdekaan karena kami akan melakukan negosiasi dan mediasi Negosiasi dan mediasi dengan siapa? De-ng;in Pemerintah Spanyol yang terus menekan kami?" kata pemimpin CUP, Anna Gabriel.

Para pendukung kemerdekaan yang awalnya merayakan deklarasi tersebut dengan saling

berpelukan kemudian pulang dengan wajah bingung, bahkan banyak yang menangis. Tak akan ada solusi jika harus mediasi dengan Spanyol. Mediasi dengan Spanyol tak berguna," kata Eric Martinez (27) yang menangisi keputusan antiklimaks itu.

Tekanan Madrid

Pemerintahan Madrid menanggapi langkah Puigdemont dengan dingin. Rajoy kemarin melakukan sidang kabinet darurat di Istana Moncloa untuk merespons perkembangan ter-

akhir sebelum kemudian .menyampaikan pidato di parlemen.

Langkah Rajoy untuk menghadapi separatisme di Catalonia sejak awal sudah tegas. Selain membubarkan pelaksanaan referendum dengan mengerahkan belasan ribu polisi nasional, Rajoy juga menolak untuk berdialog tanpa syarat dengan Catalonia. Madrid bersedia melakukan dialog jika opsi kemerdekaan dicabut oleh Catalonia

"Pemerintah ingin memberikan kepastian kepada rakyat Spanyol, khususnya warga Catalonia, untuk menghindari kebingungan yang diciptakan otoritas Cata-

lonia. Jika pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, kembali menegakkan normalisasi institusi, ini akan mengakhiri instabilitas dan ketegangan," kata Rajoy.

Permintaan konfirmasi secara formal oleh Madrid kepada Catalonia itu merupakan bagian dari proses pengaktifan Pasal 155, yang dijuluki "opsi nuklir". Disebutkan, pemerintah berhak mengambil alih sebagian atau seluruh kontrol wilayah jika tidak tunduk pada aturan hukum.

Pernyataan Rajoy ini langsung ditanggapi Catalonia Juru bicara pemerintah Catalonia Jordi Tu-rull, menyatakan, jika Pemerin-

tah Spanyol memutuskan untuk mengintervensi kekuasaan otonom wilayah, hal ini menunjukkan tak ada kemauan untuk berdialog. "Dengan demikian, Catalonia akan melanjutkan komitmennya untuk merdeka," katanya

Secara paralel, Pemerintah Spanyol dan kubu oposisi Sosialis kemarin juga mencari opsi untuk menyelesaikan krisis Catalonia melalui reformasi konstitusi.

"Fokus kami adalah bagaimana agar Catalonia tetap bersama Spanyol, dan bukan berpisah," kata Ketua Partai Sosialis Pedro Sanchez.

Brussels lega

Meski krisis belum berakhir, Brussels merasa lega karena untuk sementara krisis bisa dire-dam. Bursa saham di Spanyol kemarin langsung melejit, demikian juga mata uang euro yang dalam dua pekan terakhir melemah. Kemarin euro langsung menguat terhadap dollar AS.

Selama ini negara-negara Uni Eropa kompak dan satu kata Di hadapan publik, mereka mendukung tegas Madrid, menolak deklarasi kemerdekaan sepihak, dan meminta penyelesaian krisis dilaksanakan dalam kerangka konstitusi Spanyol. Namun, di

belakang layar, Uni Eropa meminta Rajoy untuk menahan diri tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi krisis.

Sikap Uni Eropa itu didasari kekhawatiran bahwa kemerdekaan di Catalonia akan berdampak terhadap gerakan separatisme yang terus menggerogoti sejumlah negara di Eropa antara lain Skotlandia dan Irlandia Utara yang ingin memisahkan diri dengan Inggris; Basques dan Corsica di Perancis; Flanders di Belgia; Kepulauan Faroe di Denmark; Moravia di Ceko; Veneto, Lombardy di Italia; dan masih banyak lagi.

Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel menegaskan, konflik hanya bisa diselesaikan melalui dialog yang dilaksanakan dalam kerangka hukum dan konstitusi Spanyol. "Deklarasi kemerdekaan sepihak adalah sikap tidak bertanggung jawab," kata Gabriel. Imbauan senada dikeluarkan Perancis yang meminta krisis diselesaikan melalui dialog yang sesuai konstitusi.

(AP/AFP/REUTERS/MYR)





Original Post

Banyak Hakim Abaikan UU dan Kode Etik

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-10-12

Banyak Hakim Abaikan UU dan Kode Etik

PEMBENAHAN PERADILAN

JAKARTA, KOMPAS - Penangkapan beruntun terhadap hakim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa banyak hakim tidak lagi memedulikan aturan undang-undang serta kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim yang korupsi bersikap anomali dengan menabrak setiap rambu-rambu yang menjaga mereka dari perbuatan tidak terpuji.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) telah secara jelas mengatur hal-hal apa saja yang dilarang dilakukan oleh hakim. Di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) diatur mengenai 10 prinsip dasar KEPPH.

Aturan perilaku hakim yang diatur SKB Ketua MA dan Ketua KY antara lain berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan

bersikap profesional.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Jaja Ahmad Jayus, Rabu (11/10), di Jakarta, mengatakan, KEPPH yang ditabrak oleh hakim itu menunjukkan masih rendahnya kesadaran hakim. Sikap yang mengabaikan KEPPH itu merujuk pada kebiasaan-kebiasaan lama yang dilakukan oleh hakim sebelum Reformasi.

"Sebelum Reformasi, ada masalah dalam peradilan kita, yang antara lain ditandai dengan lemahnya independensi dan jual-beli perkara yang masif. Problem itu sebenarnya ingin diatasi di era Reformasi dengan pembentukan KY sebagai pengawas eksternal. Di sisi lain, sistem satu atap yang memberikan kewenangan kepada MA untuk mengelola anggarannya sendiri ter-nyata juga tidak membawa perubahan signifikan pada sikap hakim," kata Jaja.

Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun juga mengatakan, suap

dan korupsi yang kini makin jelas terlihat di kalangan hakim adalah hasil dari pengabaian terhadap UU dan KEPPH.

"UU Kekuasaan Kehakiman telah mengatur jelas hakim dilarang menerima sesuatu hadiah dari pihak yang berperkara. Bahkan, MA juga mengeluarkan aturan yang melarang mereka untuk bertemu dengan pihak berperkara. Namun, suap dan korupsi terus terjadi. Ini, kan, artinya aturan UU dan kode etik sudah diabaikan," katanya

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan, suap yang dilakukanh hakim juga harus dilihat dari dua sisi. "Suap tidak bisa dilakukan sendiri. Ada pemberi dan penerima. Hakim tidak mungkin menerima suap jika tidak ada orang yang menawari. Artinya, kesadaran antikorupsi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab hakim, melainkan juga advokat, aparat peradilan, dan masyarakat pencari keadilan," katanya. (REK)





Original Post

Pernyataan Kochmadi Patut Diabaikan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-10-12

Pernyataan Kochmadi Patut Diabaikan

SUAP AUDITOR BPK

JAKARTA, KOMPAS - Bantahan auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Rochmadi Saptogiri, mengenai suap dan prosedur perolehan opini wajar tanpa pengecualian untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi patut diabaikan. Sebab, pernyataan sejumlah saksi kontra dengan kesaksian RochmadL

Hal ini terungkap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/10), dalam sidang tuntutan terhadap dua terdakwa perkara suap auditor BPK, yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Jarot Budi Prabowo.

Dalam persidangan sebelumnya, Rochmadi membantah pernah menerima uang dari Sugito sebesar Rp 200 juta Namun, keterangan rekan Rochmadi, yaitu Ali Sadli, dan rekaman CCTV yang ditunjukkan di ha-

dapan majelis hakim mementahkan pernyataan tersebut.

"Ada indikasi saksi sengaja menutup diri dan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Ini tecermin dari fakta ketika diperlihatkan alat bukti berupa CCTV yang dibenarkan Ali Sadli. Keterangan Jarot juga bertentangan," ujar jaksa Ali Fikri.

Begitu pula dengan tujuan suap yang disebut Rochmadi tidak terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun, jaksa mengacu pada keterangan Ali dan auditor BPK lain, yaitu Andi Bonanganom, yang ikut dalam tim Rochmadi. Menurut Rochmadi, temuan dari tim pemeriksaan dengan tujuan tertentu tidak berpengaruh pada hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Desa tahun anggaran 2016.

Akan tetapi, keterangan Ali dan Andi justru bertolak belakang. Ali menyampaikan temuan dari tim sudah semestinya berpengaruh pada hasil pemeriksaan

laporan keuangan Kementerian Desa. Andi justru membenarkan keberadaan surat yang jelas menyatakan temuan tim berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan kementerian itu.

Dengan demikian, pemberian uang kepada Rochmadi disimpulkan berkaitan dengan pemberian opini WTP. Sugito dan Jarot juga mengakui hal tersebut. Pengakuan itu pun dipandang menjadi hal yang meringankan dalam tuntutan kali ini. Sugito dituntut pidana penjara selama dua tahun dengan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Jarot juga dituntut pidana penjara yang sama dengan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terhadap tuntutan tersebut, Sugito enggan menanggapi. Begitu pula dengan Jarot. Tanggapan akan dituangkan dalam nota pembelaan yang diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim Siti Basariah berlangsung pada Rabu (18/10).

(IAN)





Original Post

Pemerintah Ikuti MK

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-10-12

Pemerintah Ikuti MK

Massa Ricuh di Kantor Kemendagri akibat Pilkada Tolikara

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah taat asas dengan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Tolikara, Papua. Bupati dan wakil bupati terpilih, Usman G Wanimbo dan Dinus Wanimbo, akan segera dilantik agar pelayanan publik tak terganggu.

Pilkada Tolikara tahun 2017 diikuti tiga pasangan calon, yakni Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo, Amos Yikwa-Robeka Enembe, dan John Tabo-Barna-bas Weya. Usman dan Dinus meraih suara terbanyak, diikuti Amos dan Robeka.

Pilkada ini diwarnai sengketa yang diikuti dengan pemungutan suara ulang di 18 distrik bulan Mei lala Terakhir, hakim MK memutuskan Usman sebagai bupati terpilih Tolikara

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (11/10),

mengatakan, pihaknya sudah menerima kubu John Tabo dan pendukung Usman pada Selasa lalu. Menurut Mendagri, dirinya menjelaskan kepada kubu John bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat

Adapun kepada kubu Usman, Tjahjo meminta bersabar menunggu waktu pelantikan. Usman merupakan petahana.

"Prinsipnya pelantikan bupati terpilih tidalc bisa lama-lama ditangguhkan karena sudah ada keputusan MK. Jika tidak segera dilantik, akan mengganggu pe-

merintahan dan pelayanan masyarakat," kata Mendagri.

Kericuhan

Pada Rabu sore, sejumlah orang merangsek masuk ke halaman Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Mereka kemudian menghancurkan sejumlah pot bunga di halaman dan melempari baru ke Gedung Kemendagri yang bersebelahan dengan Gedung Mahkamah Agung dan Kompleks Istana Kepresidenan.

Mereka merupakan pendukung salah satu pasangan calon yang kecewa dengan putusan MK dan Komisi Pemilihan Umum Tolikara yang dinilai tidak adil. Aksi massa memicu kericuhan antara massa dan pegawai negeri sipil Kemendagri.

Sementara di Papua, warga memblokade jalan Trans-Papua yang menghubungkan Wamena,

Kabupaten Jayawijaya, dan Ka-rubaga, ibu kota Tolikara, di Distrik Kubu sejak Selasa lalu. Aksi berkait protes terpilih kembalinya Usman menyebabkan jalur distribusi balian bakar minyak dan pangan terganggu Kepala Dinas Informatika dan Komunikasi Tolikara Derwes Jikwa mengatakan, warga memasang palang kayu df jalan.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, Polres Tolikara terus berkomunikasi dengan warga untuk membujuk mereka membuka blokade jalan.

"Di Papua tidak bisa menggunakan cara kekerasan untuk meredam konflik. Karena itu, kami akan menggunakan cara persuasif kepada mereka tentang pentingnya manfaat jalan" tersebut untuk kehidupan sehari-hari warga Tolikara," kata Mustofa.

(DD08/FLO)





Original Post

KPU Siap jika Aturan Sipol Diuji

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-10-12

KPU Siap jika Aturan Sipol Diuji

MK Prioritaskan UU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS - Bawaslu dipersilakan untuk menguji peraturan KPU yang mewajibkan Sistem Informasi Partai Politik jika menilai ketentuan itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. KPU menilai pengujian ke Mahkamah Agung merupakan mekanisme yang konstitusional.

Kewajiban partai untuk terlebih dahulu mengunggah data dan dokumen persyaratan peserta Pemilu 2019 dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019. Bawaslu berpendapat sifat wajib Sipol tidak diatur dalam UU Pemilu

Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Rabu (11/10), mengatakan, penyusunan PKPU Pendaftaran Parpol sudah melalui tahapan uji publik dan rapat dengar pendapat Jika sekarang tidak setuju dengan PKPU, cara mewujudkan ketidaksetujuan itu ialah dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Ia mempersilakan pihak yang memiliki hak untuk menguji PKPU ke MA.

"KPU harus dikontrol oleh siapa pun untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang dibuat, ada undang-undang, ada PKPU. Sekarang PKPU dianggap tidak tepat, lakukan perbaikan. Caranya ikuti mekanisme," kata Arief di sela-sela menerima pendaftaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sebelumnya, pada saat bertemu dengan partai politik, Bawaslu menghadapi pertanyaan mengenai uji materi. Pasal 76 Ayat (2) UU Pemilu menyebutkan, dalam hal PKPU bertentangan dengan UU, Bawaslu atau pihak lain yang dirugikan bisa mengujinya ke MA. Terkait hal

itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Bawaslu bukan satu-satunya pihak yang bisa menguji PKPU ke MA Ada juga pihak lain yang dirugikan.

PDI-P mendaftar

PDI-P menjadi partai ketiga yang mendaftar sejak KPU membuka pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 pada 3-16 Oktober. Sebelumnya, Partai Persatuan Indonesia (Petindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah terlebih dahulu mendaftar. Berkas pendaftaran Perindo diterima karena lengkap, sedangkan berkas PSI dikembalikan karena belum lengkap. PSI bisa mendaftar lagi setelah melengkapi berkas.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan komitmen untuk mengikuti tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan baik. Hasto juga menyampaikan apresiasi penerapan Sipol kendati sistem itu masih memiliki beberapa persoalan.

Sementara itu, KPU telah menyurati Mahkamah Konstitusi agar mempercepat pemeriksaan perkara uji materi UU Pemila Percepatan itu diperlukan untuk menentukan langkah KPU dalam verifikasi parpol.

Atas permintaan itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Soeroso mengatakan, perkara uji materi UU Pemilu memang menjadi prioritas penyelesaian di MK

(GAL/REK)





Original Post

Perang Narkoba Duterte Dinilai Ilegal

Media Cetak Kompas Halaman 9
2017-10-12

Perang Narkoba Duterte Dinilai Ilegal

MANILA, RABU - Perang terhadap pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang yang dilancarkan Presiden Filipina Ro-drigo Duterte dinilai ilegal. Karena itu, sekelompok pengacara Filipina di Manila, Rabu (11/10), mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung mengeluarkan perintah penghentian program pemberantasan narkoba oleh Duterte.

Upaya itu ditempuh melalui petisi yang ditandatangani sedikitnya 200 pengacara yang tergabung dalam Kelompok Pendampingan Hukum Bebas (FLAG). Petisi disampaikan untuk mewakili keluarga dari tiga korban tidak bersalah program pemberantasan narkoba yang telah menewaskan ribuan orang tersebut

FLAG juga mewakili dua orang yang telah bersaksi di Senat bahwa mereka adalah anggota tim jagal terhadap orang yang diduga pengedar narkoba. Mereka bekerja saat Duterte masih sebagai Wali Kota Davao City.

Menurut FLAG, program perang terhadap narkoba bersifat ilegal karena membuat polisi bebas menangkap dan membunuh mereka yang diduga terlibat da-

lam jaringan narkoba Pelaksanaan program dinilai mengabaikan prosedur hukum.

Tanpa bukti

Dalam petisi, para pengacara menyatakan, program yang digelar 15 bulan terakhir itu bersifat berlebihan terhadap mereka yang dituduh sebagai pengedar narkoba. Tanpa pengumpulan bukti dan tanpa upaya pengembangan kasus, polisi langsung bertindak keras terhadap tertuduh.

Akibatnya, ribuan warga Filipina dibunuh dan ribuan orang lainnya dipenjara tanpa pengadilan. Data kepolisian Filipina menunjukkan, 3.900 warga tewas dalam operasi pemberantasan narkoba oleh Duterte.

"Perang terhadap narkoba yang dilakukan pemerintah tidak akan menghentikan peredaran narkoba, aksi kejahatan, ataupun korupsi," kata Ketua FLAG Jose Manuel Diokno dalam konferensi pers. "Hasilnya hanya pembunuhan lebih banyak orang, khususnya terhadap para warga miskin."

Petisi diusung di tengah sikap Duterte yang tetap bersikukuh atas kebijakannya. Ia bersikeras

mempertahankan program itu.

Bahkan, menurut dia, apa yang dilakukan kelompok-kelompok seperti FLAG hanya omong kosong. Beberapa waktu lalu, Duterte menyatakan siap dipenjara untuk melindungi warga Filipina dari berbagai kriminalitas akibat ketergantungan obat

Duterte menolak protes sejumlah pihak sebelumnya, baik kalangan di dalam negeri maupun kelompok-kelompok pegiat hak asasi manusia (HAM) di dunia.

Juru bicara Kepolisian Nasional Filipina (PNP), Dionardo Carlos, menyatakan, polisi menyambut baik petisi dari sejumlah pengacara kepada Mahkamah Agung itu. Namun, ia tidak menerangkan lebih jauh maksud pernyataan itu.

Meskipun mayoritas warga Filipina mendukung kebijakan Duterte, sejumlah jajak pendapat belakangan ini memperlihatkan ada kecenderungan publik mulai meragukan efektivitasnya. Namun, sejumlah analis mengingatkan, tak mudah mengaitkan begitu saja program itu dengan penurunan kepuasan publik Filipina atas kinerja Duterte.

(REUTERS/BEN)





Original Post

Reformasi Pajak Harus Sentuh Daerah

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 1
2017-10-12

Reformasi Pajak Harus Sentuh Daerah

JAKARTA Reformasi perpajakan yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah harus diterapkan hingga pemerintah daerah.

Reformasi ini meliputi badan peradilan pajak yang mencakup peningkatan standar rekrutmen hakim pajak, peningkatan kompetensi dan integritas hakim, tata cara peradilan yang mudah, efektif, transparan, serta super-visiataupengawasanyanglebihbaik.

Mengutip data dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), pada APBD 2017 disebutkan bahwa kontribusi dana perimbangan masih sangatmendominasipendapatandaerah yaitu 66,1%. Artinya, pendapatan daerah sangat bergantung pada kinerja penerimaan di pusat. Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 24,2% terhadap pendapatan daerah.

Secara nasional, hingga September 2017,rea-

lisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp770 triliun atau sekitar 60% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 sebesar Rpl.283 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan penerimaan pajak tahun ini sekitar Rp512,87triliun.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan kondisi perekonomian yang masih dalamfasepemulihanakanberdampakpada penerimaan pajak, baik pusat maupun daerah.

"Dengan demikian, sangat rasional jika pemerintah daerah menggenjot penerimaan melalui PAD. Namun, upaya ini harus dilakukan secara hati-hati terutama dampaknya terhadap tax certainty dan tidak menyimpang dari asas dan praktik pemungutan pajak yang baik," ujar Yustinus dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.

Dia menambahkan, ketidakpahaman petugas pajak di daerah terhadap konsep pemungutan pajak dan minimnya pengawasan terhadap pemu -ngutan pajak daerah seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

"Ini disebabkan oleh sistem peradilan yang belum baik se -hingga keadilan dan kepastian hukum tidak tercapai dengan maksimal," ujarnya.

Yustinus melanjutkan, ca -paianPADselamainimasihren -dah dan basis pajak daerah masih sangat terbatas. Hal ini berimplikasi pada berlomba-lom -banya daerah, menambah jenis

pungutan atau meningkatkan tarif pungutan untuk meningkatkan PAD, sehingga berujung pada pungutan daerah yang bermasalah.

"Sebagai dampaknya, otonomi daerah justru berdampak negatif bagi daerah itu sendiri dengan berkurangnya kepastian hukum, peningkatan beban pada masyarakat, serta terhambatnya investasi di daerah," ungkapnya.

Menurut Yustinus, kepasti -an pajak atau tax certainty merupakan faktor yang sangat penting bagi investor dalam menentukan keputusan lokasi berbisnis dan berinvestasi.

"Berdasarkan survei yang

dilakukan oleh OECD-IMF, ditunjukkan bahwa pajak merupakan faktorpentingdalamme-nentukan lokasi berbisnis dan berinvestasi, sedangkan faktor dari pajak yang paling menentukan adalah tax certainty," tuturnya.

Dia mencontohkan, kasus PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) di mana pemerintah menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (SKPD PKB) berdasarkan UU PDRD No 28 Tahun 2009 (prevailing). Padahal berdasarkan Kontrak Karya, PT NNT seharusnya tidak wajib membayar pajak dae-Kasus lain juga dialami PT

Freeport Indonesia (PT FI), yaitu diterbitkannya SKPD Pajak Air Permukaan (PAP) berdasarkan UU PDRD No 28 Tahun 2009 (prevailing).

Sehubungan dengan banding atas beberapa masa pajak SKPD PKB PT NNT, putusan yang dihasilkan majelis hakim berbeda satu sama lain. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketaSKPD PKB A menyatakan menerima banding PT NNT, sedangkan majelis hakim yang memeriksa sengketaSKPD PKB B menolak.

"Padahal, sengketa-sengke-tatersebutserupa.Terlepas dari independensi majelis hakim dalam memutus suatu perkara,

putusan yangberbeda atas beberapa kasus yang serupa tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan," imbuhnya.

Sengketa lainnya yaitu penerbitan SKPD PAP atas pemanfaatan air permukaan oleh PTFI, juga mendapatkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

"Berulangnya putusan yang berbeda-beda akan menciptakan ketidakpastian hukum dan memperburuk iklim investasi di Indonesia," kata Yustinus.

Untuk itu, dia meminta agar Mahkamah Agung menaruh perhatianlebihbesarbagi reformasi pengadilan pajak dan

mendorong KomisiYudisial untuk melakukan supervisi terhadap pengadilan paj ak.

"Harus dilakukan perbaikan, menyeluruh dalam pemungutan pajak daerah, baik regulasi, administrasi, kompetensi, dan integritas. Dengan demikian, pengadilan pajak berperan se- bgaiagentofchange/enablerk - rena telah menciptakan kepas -tian hukum dan menjadi tem -pat untuk mencari keadilan yang hakiki," ujarnya.

Anggota Komite Pengawas Perpajakan Sumihar Petrus Tambunan mengatakan, dalam penerapan hukum perpajakan seringkaliadaperbedaan dalam implementasinya.

Oleh karena itu, reformasi perpajakan yang tengah digalakkan diharapkan dapat merumuskan hal-hal yang bersifat sederhana dan tidak berbelit-belit.

"Saya kira dalam merumuskan UU, kita harus positif thinking, bagaimana supaya industri bisa maju," ujar dia.

Menurutnya, fungsi pajak sebenarnya untuk mengumpulkan dana untuk menyejahterakan rakyat. Praktik ini dilakukan juga di negara-negara maju di mana fungsi pajak sangat kuat untuk mengatur perekonomian dan tata cara kehidupan masyarakatnya.

oktiani endarwa t j





Original Post

Inspektorat Daerah Akan Setingkat Sekda

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2017-10-12

Inspektorat Daerah Akan Setingkat Sekda

JAKARTA Upaya penguatan inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah terus dilakukan. Agarlebih berdaya, pemerintah berencana menaikkan posisi inspektorat agar setara dengan sekretaris daerah. Selain itu, status inspektorat tidak lagi murni pegawai pemda, tapi juga sebagai wakil pusat (kuasi vertikal).

Selama ini inspektorat dinilai kurang "bertaring" mengawasi berbagai bentuk penyelewengan daerah karena posisi dan statusnya masih di bawah kendali kepala daerah. Kondisi tersebut membuat kepala dan jajaran inspektorat ewuh pakewuh dalam menindak berbagai

dugaan penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sri Wahyuningsih mengatakan, peningkatan eselonering dibutuhkan agar independensi inspektorat daerah terjaga. "Kita akan naikan setara sekda karena selama ini inspektorat dinilai lemah independensinya. Posisi sebelumnya di bawah sekda," katanya saat konferensi pers Tiga Tahun Pemerintahan di Kantor Kemendagri kemarin.

Selain masalah kepangkatan, Sri menuturkan inspektorat akan berstatus kuasi

vertikal, yang dalam hal pengangkatan inspektorat di daerah akan dilakukan secara berjenjang, tidak lagi diangkat oleh kepala daerah bersangkutan. "Pengangkatan inspektorat provinsi akan diangkat oleh menteri dalam negeri (mendagri) atas usulan gubernur. Sementara untuk kabupaten/kota diangkat gubernur atas usulan bupati/ wali kota," jelasnya.

Tidak saja itu, pelaporan terkait dugaan tindak pidana korupsi juga akan dilakukan berjenjang. Dalam hal ini, pelaporan inspektorat provinsi kepada mendagri melalui irjen, sementara inspekto rat kabupaten/ko-

ta kepada mendagri melalui ins-pektorat provinsi. "Untuk penguatan ini, kita akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 18/ 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," katanya. Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan juga mengusulkan agar inspektorat setingkat dengan sekda. Pasalnya, pengawasan inspektorat masih jauh dari harapan. Bahkan, laporan inspektorat kepada KPKkalah jauh dari laporan masyarakat. "Kita usulkan supaya inspektorat itu setingkat dengan sekda. Jadi, dia lebih independensi dan lebih terjaga/paparnya.

dita angga





Original Post

DPR Minta DensusTipikor Bersinergi dengan KPK

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 5
2017-10-12

DPR Minta DensusTipikor Bersinergi dengan KPK

JAKARTA Ketua Komisi III DPRBambangSoesatyomenilai DetasemenKhusus(Densus)Ti-pikor Polri dan KPK harus bisa bersinergi untuk menumbuhkan efek gentar dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, jaringan Densus Tipikor terbentang dari Mabes Polri hingga ke semua daerah, bahkandesa.

Namun, Bambang mengingatkan efek gentar dari Densus Tipikor Mabes Polri perlu dikelola sedemikian rupa agar tidak menimbulkan rasa takut berlebihan dari satuan kerja atau pengguna anggaran. "Kasus pengendapan dana milik pemerintah daerah di bank-bankumumyangterjadidalam beberapatahunbelakanganini patut digarisbawahi oleh Mabes Polri,".ungkapdiakemarin.

Menurut politikus Partai Golkar ini, salah satu alasan yang dikemukakan para pengguna anggaran adalah rasa takut dikriminalisasi oleh penegak hukum. Dia menilai fenomena ini sangat memprihatinkan karena total dana pemerintah daerah yang diendapkan itu mencapai ratusan triliun rupiah.

"Karena bisa saja dengan alasan takut dikriminalisasi

oleh personel Densus Tipikor yang tersebar di semua daerah dan desa, pengguna anggaran menunda-nunda pemanfaatan anggaran, lalu menyimpannya di bank-bank umum,"kata dia.

Bambangmengatakan, Mabes Polri juga harus memastikan bahwa semua personel Densus Tipikor baik di pusat maupun di daerah memahami dengan detail seluk-beluk se-tiapposanggaranpembangun-an serta pemanfaatannya.

" Karena itu, agar peran dan fungsinyaefektif, Densus Tipikor di pusat dan daerah idealnya memiliki copy buku APBN dan APBD tahun berjalan sebagai pegangan, ungkap dia.

Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Asisten Perencanaan (Asrena) Kapolri Irjen Pol Bambang Su-narwibowo mengungkapkan, Polri membutuhkan anggaran Rp975 miliar un tukmerealisa-sikan Densus Tipikor. Dana itu digunakan untuk operasional penanganan kasus belum termasuk fasilitas.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menerangkan, setiap penanganan satu kasus korupsi memerlukan dana cukup besar. Apalagi, kasus ko-

rupsi yang ditangani Polri relatif lebih banyak. "Satu kasus korupsiitu ratusan juta. Kalau dihi tungsajadalam satu tahun Dittipikor sampai tingkat polres sekarang sudah lebih dari 1.000 lebih kasus korupsi," terang dia.

Jenderal bintang dua ini menjelaskan, dana tersebut harus tersedia jika Densus Tipikor ini sudah terbentuk. Jangan sampai dalam penanganan kasus korupsi justru Polri harus mencari-cari uang un-tukbiaya operasional.

Densus Tipikor ini ditargetkan beroperasi pada 2018, dipimpin jenderal bintang dua dan membawahi 500 perwira menengah menjadi penyidik. Struktur dan personel anggota Densus Tipikor Polri ini akan diisi anggotakepolisian terbaik yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain di tingkat Mabes Polri, lembagaini juga berada di tingkat polda di seluruh Indonesia. Hingga saat ini dasar regulasi yang akan menjadi payung hukum untuk mendukung pengoperasian Densus Tipikor itu masih dikaji.

m yamin





Original Post

Irak Perintahkan Tangkap Ketua Dewan Referendum Kurdistan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 26
2017-10-12

Irak Perintahkan Tangkap Ketua Dewan Referendum Kurdistan

ERBIl Pengadilan Irak mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum dan Referendum Daerah Kurdistan. Peng-idi] na menyatakan penangkapan itu didasari pada tuduhan mengorganisasi penyelenggaraan referendum kemerdekaan yang bertentangan dengan keputusan pengadilan tinggi federal Irak.

Hakim Abdulstar Bay-raqdar, juru bicara Dewan Yudisial Irak, mengatakan keputusan tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan atas permintaan Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan mengajukan tuntutan hukum bahwa referendum bertentangan dengankeputusan pengadilan federal yang tinggi.

"Pengadilan Rusafa mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk kepala dan anggota komisi yang menggelar referendum di wilayah Kurdistan," ujar hakim Abdulstar Bayraqdar, juru bicara Dewan Yudisial, kemarin. Pengadilan Rusafa terletak di Bagdad, Irak.

Dewan Keamanan Nasional Irak, di bawah wewenang Perdana Menteri Haider al-Abadi, menyatakan pada Senin lalu telah mengumpulkan daftar nama dari pegawai negeri di wilayah Kurdistan

yang dituduh mengorganisasi referendum. Dewan Keamanan menyatakan akan mengambil "tindakan hukum" terhadap mereka melalui kantor jaksa penuntut umum.

Referendum kemerdekaan bagi Kurdistan Irak diselenggarakan pada 25 September lalu. Hasil awal menunjukkan mayoritas suara, sekitar 93 persen, memberikan dukungan untuk kemerdekaan. Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) yang semi-otonom menyatakan referendum akan mengikat. Namun legalitas referendum ditolak pemerintah federal Irak. Putusan Mahkamah Agung Irak juga menetapkan pemungutan suara untuk referendum tidak konstitusional, dan memerintahkan dibatalkan.

Bagdad menyatakan tengah mempertimbangkan surat perintah penangkapan Masoud Barzani, pemimpin Kurdistan. Abadi hanya mengatakan beberapa nama disebutkan dalam kerangka itu. "Kami menunggu prosedur hukum soal ini," ujar dia.

Adapun Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menawarkan untuk membantu memecahkan masalah antara pemerintah Irak dan pemerintah daerah Kurdistan.

RUDAWI INDEPENDENT | SUKMA LOPPIES





Original Post

DKI GAMANG

Media Cetak Koran Tempo Halaman 27
2017-10-12

DKI GAMANG

HADAPI PUTUSAN PRIVATISASI AIR

Palyja dan Aetra lebih berkepentingan mengajukan PK.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co. id

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kerugian dan keuntungan dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, menuturkan bahwa koordinasi harus dilakukan dengan pelbagai pihak, seperti pemerintah pusat (tergugat).

Yayan mengungkapkan, jika pemerintah Jakarta dan Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) langsung menghentikan privatisasi air, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra), turut tergugat, berpotensi mengajukan gugatan ke arbitrase internasional. "Kalau (Palyja dan Aetra) bawa ke arbitrase, kan (DKI) mengeluarkan biaya lagi (untuk sengketa di arbitrase internasional) dan waktunya lebih lama," tuturnya kepada Tempo, kemarin.

Pada 10 April lalu MA mengabulkan kasasi Koalisi. Hakim agung juga memerintahkan agar pengelolaan air dikembalikan kepada pemerintah DKI melalui PAM Jaya. Selain itu, majelis hakim menyatakan pemerintah Jakarta dan PAM Jaya (tergugat) melanggar aturan karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air bersih kepada mitra swasta, Palyja dan Aetra.

Menurut sumber Tempo di Balai Kota, putusan MA itu sebetulnya menguntungkan pemerintah DKI dan PAM Jaya. Sebab, dengan melaksanakan putusan itu, PAM Jaya bisa menjadi operator air bersih tanpa harus menunggu berakhirnya perjanjian kerja sama dengan Palyja dan Aetra pada 2023.

Sumber itu bercerita, pemerintah Jakarta telah menyadari bahwa kontrak kerja sama yang berlaku sejak 1 Februari 1998 itu merugikan PAM Jaya. Ini sesuai dengan temuan yang di antaranya pernah diungkap lewat audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, yang berkepentingan mengajukan

upaya hukum luar biasa peninjauan kembali justru Palyja dan Aetra. Namun, jika Palyja dan Aetra mengajukan PK, pemerintah DKI mau tidak mau akan terkena dampak karena Koalisi melayangkan gugatan terhadap pemerintah. "Terhadap putusan (MA) ini, pemerintah sifatnya pasif," tuturnya.

Kegamangan ihwal pelaksanaan putusan pengadilan juga sempat disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama. Pada 24 Maret 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Koalisi dan menyatakan perjanjian kerja sama privatisasi air antara PAM Jaya, Palyja,

dan Aetra batal.

Basuki mengungkapkan, jika Palyja dan Aetra terus melakukan upaya hukum hingga arbitrase internasional dan ternyata dinyatakan menang, pemerintah Jakarta bisa terkena denda sekitar Rp 3-4 triliun untuk setiap perjanjiannya. "Kalau pemerintah DKI dinyatakan kalah, kami* harus membayar denda cukup mahal," keluhnya saat itu.

Sedangkan untuk menunggu putusan arbitrase itu, kata Basuki, perlu waktu sekitar 2-3 tahun. Menurut dia, dalam jangka waktu itu, Palyja dan Aetra bisa bertindak seenaknya dengan menurunkan pelayanan dan meninggalkan kerugian yang harus ditanggung PAM Jaya.

Head of Corporate Communications Palyja, Lydia Astriningworo, belum bisa berkomentar ihwal peluang perusahaan air asal

Prancis itu untuk menggugat pemerintah ke arbitrase internasional. "Setelah menerima salinan putusan, kami akan mempelajarinya dan berkoordinasi dengan PAM Jaya," ujar dia.

Hal yang sama disampaikan Direktur Operasional Aetra Lintong Hutasoit. Aetra saat ini sedang mempelajari putusan MA itu serta upaya hukum yang bisa ditempuh pasca-kasa-si dari MA.

Adapun kuasa hukum Koalisi, Arif Maulana, mengungkapkan pemerintah Jakarta tak perlu risau untuk menghentikan privatisasi air karena hal itu merupakan perintah MA. Apalagi putusan itu menguntungkan pemerintah dan PAM Jaya. "Jangan takut kalau mereka (Palyja dan Aetra) menggugat sampai arbitrase internasional, karena ini terkait kedaulatan," tuturnya.

Gangsar Parikesit





Original Post

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-10-12

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI

IKLAN





Original Post

Kuasa Hukum Minta Pemberi Suap Juga Dijadikan Tersangka

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-12

Kuasa Hukum Minta Pemberi Suap Juga Dijadikan Tersangka

Perkara Atase Imigrasi KBRI Malaysia

KPK ;rr..nta mengusut pihak yang menyuap Atase Imigrasi Keduta.-..-. Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, Dwi Widodo dalam pengurusan calling visa dan paspor metode reach out.

Permintaan itu disampaikan kuasa hukum Dwi Widodo, Halim Darmawan ketika membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Halim mengatakan dalam dakwaan jaksa, kliennya disangka menerima uang suap dari sejumlah perusahaan agar mempermudah pengurusan visa. Namun, hanya kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan pihak pemberi suap hanya menjadi saksi, bukan tersangka.

"Sampai saat ini KPK tidak menetapkan saksi satu pun Sebagai pemberi suap, hal itu adalah bentuk pilih kasih dan kami meminta KPK menetapkan saksi pemberi suap sebagai tersangka," kata Halim.

Halim membeberkan perusahaan yang memberi suap kepada Dwi Widodo. Yakni PT Anas Piliang Jaya, PT Semangat Jaya Bam, PT Tnsula Mitra Sejahtera, PT Sandugu International, PT Rasulindo, PT Atrinco Mulia Sejati, PT Afindo Prima Utama, dan PT Alif Asia Africa.

Menurut dia, suap ini berawal dari permintaan Nazwir Anas, pemilik PT Anas Piliang untuk menerbitkan calling visa bagi pelanggannya dari Afrika yang ingin ke Indonesia.

Halim mengatakan kliennya

sudah mengakui ada pemberian uang Rp 535.157.102 dari 8 perusahaan tersebut. Namun, uang tersebut sudah dikembalikan kepada KPK.

Halim meminta majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa membuka perkara a quo, jujur menerima uang dan sudah diserahkan kepada KPK dan terdakwa menyesali perbuatannya.

"Dari seluruh uraian dengan ini kami meminta Yang Mulia memutuskan menerima seluruh nota pledoi terdakwa, menentukan dakwaan KPK terbukti sebagian dan menjatuhkan vonis seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta menolak tuntutan pembayaran uang pengganti," pinta Halim.

Usai mendengar pledoi dari pihak terdakwa, majelis hakim meminta tanggapan dari penuntut umum. Jaksa KPK Arif Suhermanto menegaskan Dwi Widodo terbukti menerima suap. "Kami tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan," katanya.

Sebelumnya, JPU KPK menuntut Dwi Widodo dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp535.147.IO2 dan 27 ribu ringgit Malaysia subsider 2 tahun kurungan.

Majelis lalu memutuskan pembacaan putusan perkara Dwi Widodo dilakukan pada sidang 23 Oktober 2017 mendatang.

BYU





Original Post

Dua Pejabat Kemendes Dituntut 2 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-12

Dua Pejabat Kemendes Dituntut 2 Tahun Penjara

Perkara Suap Opini WTP

DUA pejabat Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDIT) dituntut hukuman 2 tahun penjara. Mereka dianggap terbukti menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan laporan keuangan Kemendes tahun 2016.

"Menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang mengadili perkara ini memutuskan terdakwa Sugito dan Jarot Budi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut." kata jaksa per.ur.tu umum (JPU) KPK Ali Fikri membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Perbuatan Sugito dan Jarot dinilai memenuhi unsur Pasal 5 ayal 1 huruf a Undang Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-i junto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. KUHP).

JPL "juga menuntut kedua terdakwa dikenakan denda. Untuk Sugito. bekas Inspektur Jenderal Kemendes denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Jarot Budi Prabowo, bekas Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kv.viendes Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Hal yang memberatkan tuntutan, kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bersih dari kolusi, ko-

rupsi da nepotisme. Sedangkan yang meringankan, terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Sugito dan Jarot menyuap Auditor Utama Keuangan Negara IU BPK Rochmadi Sap-togiri dan Kepala Sub Auditorial III B2 BPK, Ali Sadli Rp240 juta. Tujuannya agar laporan keuangan Kemendes tahun 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Uang suap dikumpulkan dari 9 Unit Kerja Eselon (UKE) di Kemendes. Setelah terkumpul. Jarot yang menyerahkan ke Ali. Penyerahan pertama Rp200 juta di ruang kerja Ali pada 18 Mei 2017.

Setelah uang diterima, BPK menggelar sidang atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Kemendes. Hasil rapat, laporan keuangan Kemendes bakal dapat WTP.

Sugito menyuruh Jarot menyerahkan Rp40 juta lagi untuk auditor BPK. Uang diterima Ali. Kemudian dibawa Choirul Anam, ke ruang kerja Rochmadi.

Usai mendengarkan tuntutan, kedua terdakwa menyampaikan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. "Majelis memberikan waktu satu minggu bagi penasihat hukum terdakwa untuk menyusun nota pembelaan terdakwa yang akan kita dengar satu minggu ke depan," kata ketua majelis hakim Diah Siti Basariah menutup sidang

byu





Original Post

Bupati Klaten Dipenjara 11 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-12

Bupati Klaten Dipenjara 11 Tahun

Terima Setoran Rp 12,7 Miliar

BUPATI Klaten Sri Hartini divonis 11 tahun penjara dan denda Rp900 juta subsider I0 bulan kurungan, la terbukti menerima suap, gratifikasi dan melakukan pemotongan dana bantuan keuangan desa sebesar Rp 12,7 miliar.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Antonis Widjantono.

Sri Hartini dinyatakan terbukti menerima suap dalam pengisian Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten Klaten dengan total Rp2,9 miliar, sebagaimana dakwaan pertama.

Kemudian Sri Hartini juga dinilai terbukti menerima gratifikasi sebagaimana dakwaan kedua. Pemberian itu berkaitan dengan pencairan dana bantuan keuangan desa, titipan dalam penerimaan calon pegawai di BUMD, mutasi kepala sekolah, serta fee.proyek di Dinas Pendidikan.

Total gratifikasi yang tidak pernah dilaporkan bupati yang belum genap setahun menjabat saat ditangkap KPK itu mencapai Rp9,8 miliar. "Terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," ujar ketua majelis.

Menurut pertimbangan majelis hakim. Sri terbukti melanggar ketentuan pasal 12 huruf A mengenai suap, dan kasus gratifikasi seperti dimuat dalam pasal 12B Undang-undang Tindak Pidana

Korupsi. Perbuatan korupsi terdakwa juga dilakukan secara berlanjut sebagaimana disebutkan dalam pasal 64 KUHP.

Baik jaksa penuntut dan terdakwa, menyatakan pikir-pikir dengan vonis ini. "Saya meminta waktu untuk pikir-pikir yang mulia," ujar Sri.

Vonis ini lebih ringan setahun dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta majelis menjatuhkan pidana penjara selamat 12 tahun dan, denda Rp 1 miliar.

Sri Hartini mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) untuk mengurangi hukumannya. Namun KPK menolaknya. Alasannya, Sri adalah pelaku utama dalam beberapa kasus suap dan gratifikasi di Kabupaten Klaten.

"Karena sebagai pelaku uta-

ma , pengajuan justice collaborator tidak dikabulkan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Afni Karolina.

Penasihat hukum Sri Hartini, Deddy Suwadi menilai vonis ini cukup berat. "Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta terjadi selama persidangan," kata Deddy.

Menurut dia, tindak suap tersebut terjadi karena kebiasaan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Ia menilai kliennya berada dalam posisi pasif.

"Uang syukuran yang diberikan berkaitan dengan kebiasaan yang terjadi selama ini," katanya.

Sri yang dilantik pada Februari 2016 itu ditangkap KPK pada Jumat, 30 Desember 2016. Dari operasi tangkap tangan itu, ko-

misi anti rasuah menyita uang dalam kardus sekitar Rp2 miliar. Dari penggeledahan selanjutnya, KPK juga menyita uang Rp3,2 miliar dari rumah dinasnya.

Sebanyak Rp200 juta di antaranya adalah suap dari Su-ramlan, Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Suramlan pada Mei lalu divonis 1,8 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Dia terbukti memberikan suap jabatan kepada Sri sebesar Rp 200 juta.

Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini adalah Wakil Bupati Klaten 2010-2015 dan berpasangan dengan Bupati Sunarna yang menjabat dua periode (2005 - 2015). Sri Hartini adalah istri bekas Bupati Klaten periode 2000-2005, Haryanto Wibowo.

.GPG





Original Post

Pengusaha Hotel Diperiksa, Ngaku Pernah Transaksi Dengan Tersangka

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-12

Pengusaha Hotel Diperiksa, Ngaku Pernah Transaksi Dengan Tersangka

Kasus Suap Walikota Batu Eddy Rumpoko

Direktur Utama Hotel Ijen Suites yang juga sekaligus Kepala Staf Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto, menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Iwan diperiksa sebagai saksi kasus suap Walikota Batu Eddy Rumpoko.

USAI menjalani pemeriksaan penyidik, Iwan mengaku ditanya sejumlah hal. Termasuk soal hubungannya dengan Eddy. Iwan mengaku memang sudah lama mengenal Eddy.

"Beliau sebelum jadi walikota kan pengusaha, jauh mungkin di tahun 1997 atau 1998. Saya sudah mengenal beliau sebelum menjadi kepala daerah, ketika beliau menjadi pengusaha properti yang cukup besar. Saya pernah membeli properti dengan dia," kata Iwan di gedung KPK, Jakarta tadi malam.

Ia pun heran dianggap terkait dengan kasus yang menjerat

Eddy. Iwan yang juga bekas CEO klub sepakbola Arema FC itu hanya mengaku bahwa dia memang diperiksa sebagai saksi karena posisinya sebagai Direktur Utama Hotel Ijen Suites.

"Itu juga jadi pertanyaan saya, apakah di tempat saya sebagai tempat kejadian perkara. Saya diundang sebagai direktur hotel itu, ya karena saya memang sebagai direktur di sana," ujar dia.

Eddy Rumpoko ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait proyek di lingkungan Pemda Kota Batu. Sebagian uang itu diduga digunakan Eddy untuk melunasi pembelian mobil

Alphard.

Iwan pun mengaku tidak tahu saat disinggung apakah mobil Eddy tersebut dibeli atas nama perusahaan miliknya. Menurut Iwan, hal tersebut juga tidak ditanyakan oleh penyidik.

"Apakah mengetahui bahwa Alphard itu dibeli menggunakan atas nama ini, saya tidak tahu, kami tidak pernah dimintai izin," ujar Iwan.

Saat ini, Eddy sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proyek di Pemkot Batu. Eddy sendiri membantah mengenai hal tersebut.

Sebagaimana diketahui. Eddy terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 16 September 2017 lalu. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan dan

Direktur PT Dailbana Prima Filipus Djap turut diciduk.

Eddy diduga menerima suap dari Filipus Djap sebesar Rp 500 juta. Sebanyak Rp 300 dari suap itu digunakan Eddy untuk melunasi mobil Alphard miliknya.

Sementara itu, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Edi Setyawan diduga menerima suap sebesar Rp 100 juta. Suap itu terkait dengan proyek belanja modal dan mesin pengadaan mebelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar, yang dimenangkan PT Dailbana Prima.

Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan sebagai pihak yang diduga penerima suap, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seba-

gaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Filipus sebagai pihak yang diduga pemberi suap, disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayar (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Eddy membantah telah menerima uang suap dari Filipus Djap, yang menenangkan tender pengadaan mebeliar Pemkot Batu. Ia juga menampik uang untuk melunasi mobil Alphard berasal dari Filipus. "Alphard-nya sudah lunas. Enggak tahu duitnya dari mana. Saya enggak tahu. Enggak nerima saya. Itu kepunyaan perusahaan," katanya.

gpg





Original Post

Bersama Fathanah Diimingi Rp 40 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2017-10-12

Bersama Fathanah Diimingi Rp 40 Miliar

Kasus Suap Kuota Impor Daging Sapi

BEKAS anggota DPR Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus suap pemberian rekomendasi kuota impor daging sapi kepada Kementerian Pertanian (Ke-mentan), 30 Januari 2013. Tidak lama setelah ditetapkan menjadi tersangka. Lutfi ditahan.

Penetapan tersangka terhadap Lutfi setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT terhadap Ahmad Fathanah, orang dekat Luthfi.

Dari penangkapan tersebut, KPK mendapatkan barang bukti uang tunai senilai Rp 1 miliar dalam pecahan Rp 100 ribu di mobil Fathanah. Selain itu, KPK mengamankan buku tabungan yang ditaruh dalam tas plastik warna hitam di belakang mobil.

Selanjutnya, PengadilanTipi-kor pada Desember 2013 menghukum Luthfi 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsider satu tahun kurungan dalam perkara korupsi pengurusan penam-

bahan kuota impor daging sapi dan pencucian uang.

Majelis hakim memutus. Luthfi memang melakukan tindak pidana korupsi yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menurut hakim, Luthfi bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah, menjanjikan pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dengan imbalan Rp 40 miliar, dengan perhitungan Rp 5.000 untuk setiap kilogram kuota impor daging sapi.

Luthfi dan Fathanah bahkan menyatakan akan membantu mengurus lebih banyak kuota impor daging sapi, yaitu hingga 10 ribu ton agar mendapat komisi Rp 50 miliar. Sedangkan untuk tindak pidana pencucian uang, hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, b. dan c, serta Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c UU Nomor 15 tentang

Tindak Pidana Pencucian uang, junto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Di tingkat banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya memperbaiki lamanya subsider denda, yaitu dari satu tahun kurungan menjadi enam bulan kurungan. Kemudian, MA memperberat hukuman Luthfi dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Dalam putusan kasasi, MA juga mencabut hak politik Luthfi, untuk dipilih dalam jabatan publik.

Selaku anggota DPR, Luthfi terbukti melakukan hubungan transaksional dengan menggunakan kekuasaan elektoral demi imbalan atau fee dari pengusaha daging sapi. Diajuga terbukti menerima janji pemberian uang senilai Rp 40 miliar dari PT Indoguna Utama, dan senilai Rp 13 miliar, telah diterima melalui Fathanah.

Selain itu. aset berupa tanah dan bangunan serta mobil juga dirampas negara. Antara lain.

1 unit kendaraan mobil, merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AVT warna hitam nomor polisi B1340 THE, 1 unit Volkswagen (VW) Caravelle warna deep black nomor polisi B 948 RFS, 1 unit Mazda CX 9. Warna putih B 2 MDFbeserta 1 buah kunci, 1 unit Mitsubishi Grandis warna hitam B 7476 UE, 1 unit Mitsubishi Pajero Sport warna hitam, B 1074 RFW, 1 unit Nissan Frontier Navara warna hitam B 9051 QI dan 1 unit Toyota Alphard 2.4 G AT tahun pembuatan 2010 warna hitam B 147 MSI.

Kemudian, 1 unit rumah di Perumahan Rumah Bagus Residence Kavling B1, dengan luas tanah kurang lebih 441 meter persegi (m2), luas bangunan kurang lebih 290 meter persegi. Terletak di Jalan Kebagusan Dalam, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dengan nilai perolehan Rp 2,49 miliar pada 2011.

Juga.tanah dan bangunan di Jalan Loji Barat Nomor 24, RT

017, RW 002, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Cianjur. Luas bangunan 260 m2 atas nama Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, satu bidang tanah di Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat, atas nama Luthfi Iuas3334m2,satu bidang tanah di Desa Leuwimeka, Kecamatan Leuwiliang, Bogor, atas nama Luthfi seluas 8.180 m2. Satu bidang tanah di Desa Barengkok. Kecamatan Leuwiliang, Bogor, atas nama Luthfi seluas 9.470 m2. Satu bidang tanah di Desa Barengkok, Bogor, atas nama Luthfi seluas 5.410 m2 dan satu bidang tanah di Desa Leuwi-mekar. Bogor, seluas 3.180 m2 atas nama Luthfi.

Juga dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 100 juta yang terdiri dari pecahan Rp 100.000 sebanyak 700 lembar, setara dengan Rp 70 juta. Selanjutnya, pecahan Rp 50.000 sebanyak 600 lembar atau setara Rp 30

juta.

TIF/NET





Original Post

Ada Putusan MK, Eksekusi Mati Bandar Narkoba Tertunda

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2017-10-12

Ada Putusan MK, Eksekusi Mati Bandar Narkoba Tertunda

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus pembatasan permohonan grasi bikin eksekusi mati bandar narkoba jilid IV tertunda. Putusan MK berakibat pada bandar narkoba bisa melakukan permohonan grasi lebih dari sekali, bisa berkali-kali, dan waktunya tidak dibatasi.

Hal itu dikatakan Jaksa Agung HM Prasetyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, kemarin. Karena itu. Kejaksaan belum bisa memastikan waktu eksekusi mati itu bisa dilaksanakan kembali.

"Salah satu masalahnya putusan MK itu. Sehingga, untuk urusan eksekusi mati kami sangat hati-hati, apalagi tengah terjadi ada pro-kontra," kata Pras di Gedung DPR, kemarin.

Namun begitu. Kader Pana Nasem ini enggan menjelaskan lebih rinci soal terhambatnya eksekusi mati. Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan bangsa ini. "Seperti masalah sosial, ekonomi dan lain-lain," kilahnya.

Diketahui, MK dalam putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015 menghapus berlakunya Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU nomor 22 tahun 2OO2tentang Grasi terkait pembatasan waktu pengajuan grasi ke presiden. Artinya, MK "membebaskan" terpidana mengajukan permohonan grasi kapan saja. Putusan ini mengubah aturan sebelumnya, pengajuan grasi dilakukan paling lambat setahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya, Pras mengaku tengah merancang menghadapi trik terpidana mati agar tidak dieksekusi karena memanfaatkan putusan MK guna mengulur waktu. Salah satu caranya, dengan mengkaji putusan MK Nomor 107/ PUU-XII/2015 yang menghapus berlakunya Pasal 7 ayat 2 UU No 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

Putusan itu mengubah aturan terpidana mengajukan permohonan grasi menjadi kapan saja, dari sebelumnya pengajuan grasi paling lambat dilakukan setahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

"Yang pasti kita sedang berpikir putusan MK itu tidak berlaku surut," ujar Pras.

Ia mengaku, geram karena eksekusi mati menjadi tertunda. Ia mencontohkan terpidana masih berupaya melakukan tindak pidana agar tidak dieksekusi mati karena masih ada proses hukum yang baru.

"Bahkan para terpidana juga bisa kembali melakukan pidana agar eksekusi matinya ditunda akibat harus menjalani proses hukum baru," ujarnya.

Selain itu, lanjut Pras, Kejagung bakal meneliti kembali terpidana mati yang bakal dieksekusi pada tahun ini incngMftiii Indonesia yang sudah ffrurat narkoba. Me-nurutnya,kasus narkoba itu pasti merusak generasi Bangsa Indonesia. Karena itu tidak ada kompromi terhadap kejahatan seperti itu.

"Harus diperangi sungguh-sungguh," ujarnya.

Ia menegaskan. Kejagung tidak segan-segan menuntut mati para pelaku perdagangan narkoba tersebut. Jangankan satu ton. tidak ada kompromi, kejahatan seperti itu harus diperangi sungguh-sungguh.

Eksekusi mati terakhir digelar pada akhir Juli 2016 yang diwarnai dramamemalukan". Saat itu, 14 orang terpidana sudah masuk ruang isolasi, tetapi di menit terakhir, hanya 4 orang yang dibawa ke depan regu tembak.

Setelah itu, rencana eksekusi mati tak pernah lagi disuarakan dengan jelas. Hal itu dinilai mendorong kartel narkoba ramai-ramai menyerbu pasar Indonesia karena melihat Indonesia permisif atas kasus narkoba.

qar





Original Post

Partai Keluhkan Penggunaan Sipol

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-10-12

Partai Keluhkan Penggunaan Sipol

JAKARTA -Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, penggunaan Sistem Informasi Politik (Sipol) menghambat kecepatan pengisian data syarat pendaftaran bagi calon peserta Pemilu 2019. Kendala pengisian Sipol banyak terjadi di kabupaten dan kota.

Menurut Andreas, pengisian Sipol sebetulnya jauh lebih baik dan bermanfaat jika dibanding pengisian secara manual di tingkat pusat. "Pengisian di tingkat pusat dan provinsi relatif tidak ada masalah. Kendalanya di kabupaten/kota. Ada kendala SDM dan koneksi internet," kata Andreas ketika dihubungi Republika, Rabu (11/10).

Dia melanjutkan, persoalan sinyal internet menjadi penyebab lambatnya pengisian data ke Sipol. Sementara dari sisi SDM, petugas parpol di daerah masih perlu membiasakan diri dengan sistem yang baru ini. PDIP berharap ada perbaikan teknologi Sipol. Tujuannya agar lebih memudahkan akses kepada pengurus parpol di seluruh daerah.

"Penggunaan Sipol sebaiknya dilanjutkan karena memberi manfaat. Tetapi, juga harus diperbaiki sistemnya agar memudahkan akses kepada semua parpol di seluruh daerah," ujarnya menambahkan.

PDIP juga mengeluh soal identifikasi KTP elektronik terhadap Nomor Identitas Kependudukan (NIK) belum sepenuhnya bisa dipenuhi sipol sehingga menyebabkan pengisian SIPOL kurang sempurna. NIK saat ini bersifat tunggal menyebabkan domisili kepengurusan sering kali bermasalah. Sebab, ada pengurus partai yang bertugas di tingkat nasional, tapi juga ditugaskan di daerah. "Sistem ini belum memungkinkan ada penugasan seperti itu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristyanto.

Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Bidang Pemenangan Sukmaharsono juga menilai, kendala penggunaan Sipol lebih banyak terjadi di daerah. Dia mengatakan, ada beberapa laporan dari daerah di mana sistem dalam Sipol tidak mencantumkan sejumlah nama kecamatan. "Dari liason officer parpol mengatakan banyak kecamatan tidak ada dalam satu kabupaten. Kalau parpol tidak teliti, dan jika data pengisian kurang, nanti pendaftaran ditolak," ungkapnya.

Selain sistem, PBB juga mengeluhkan koneksi internet dari pusat ke daerah yang naik turun. Kondisi ini membuat pengisian data sering terhambat. Sukmaharsono menyebutkan, saat pengisian nama anggota, data yang telah terisi sering hilang ketika koneksi internet putus-sambung. "Sipol ini menurut saya masih uji coba, kenapa KPU memaksakan dengan penggunaan Sipol," katanya menegaskan.

Ketua Indonesia Voter Initiative for Democracy (IVID) Rikson H Nababan meminta semua pihak tidak memperkeruh keberadaan Sipol. Menurutnya, penggunaan Sipol merupakan kewenangan penuh KPU sebagai penerima mandat UU Nomor 7 Tahun 2017. Rikson meminta pihak yang tidak setuju atau keberatan diwajibkannya Sipol bisa datang ke KPU untuk bertanya atau mengajukan gugatan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 ke Mahkamah Agung (MA).

"Kalau sudah tabayun masih tidak clear, ya monggo diuji saja di MA, dalilkan apa yang dianggap tidak pas dari Sipol supaya dicabut atau diganti," kata dia.

Jadi, menurut Rikson, penggunaan Sipol menjadi bentuk proses menuju pengejawantahan kehendak rakyat secara modern. Oleh karena itu, kata dia, pasti ada pro dan kontra. Namun, dia mengingatkan, Pasal 174 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan atributif KPU dalam mengatur teknis pendaftaran. "Ya, jadi tidak perlu dipertanyakan," kata dia.

santi sopia ed agus raharjo

DIAN ERIKA NUGRAHENY. AMRI AMRULLAH





Original Post

PENGUMUMAN

Media Cetak Republika Halaman 7
2017-10-12

PENGUMUMAN

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL

PADA MA RI TAHUN 2017 Nomor 08/PENG/PIM/RH.04/10/2017

PENGUMUMAN

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

IKLAN





Original Post

MA Diminta Atur Percepatan Lelang Barang Sitaan Korupsi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2017-10-12

MA Diminta Atur Percepatan Lelang Barang Sitaan Korupsi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Mahkamah Agung (MA) segera menerbitkan peraturan tentang penjualan barang sitaan dan rampasan hasil tindak pidana. Peraturan MA itu diharapkan bisa mengatasi persoalan menyusutnya nilai aset rampasan karena terlalu lama menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Kepala Unit Alat Bukti dan Eksekusi KPK, Irene Putri, mengatakan Pasal

45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya telah memungkinkan barang sitaan dijual meski belum berkekuatan hukum tetap. Tapi pasal itu menyebutkan bahwa barang bisa dilelang sesuai dengan persetujuan tersangka. "Kalau tidak setuju, barang yang sudah dilelang harus dibeli lagi dan dikembalikan persis," kata Irene, kemarin.

Jika tak berhati-hati, langkah melelang barang untuk mengantisipasi

turunnya nilai aset malah menjadi blunder. Irene mencontohkan saat KPK menjual rumah tersangka seharga Rp 3 miliar. Tiga tahun kemudian, ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan rumah itu dikembalikan. "Nilainya pasti sudah naik berkali lipat," ujarnya.

Irene mengatakan selama ini satu-satunya persetujuan lelang dari tersangka baru diperoleh dari bekas Bupati Subang Ojang Sohandi, terpidana

8 tahun penjara dalam perkara suap, untuk menjual 30 ekor sapi hasil pencucian uang. Hingga Juni lalu, total barang sitaan KPK yang dikembalikan ke negara mencapai Rp 1,9 triliun.

Menurut Irene, peraturan MA ini kelak tak hanya mengakomodasi kepentingan KPK, tapi juga kejaksaan. Peraturan serupa, kata dia, diterapkan di luar negeri, sehingga penegak hukum bisa mengembalikan barang sitaan

yang tak terbukti kepada tersangka dalam bentuk uang. "Mekanisme termasuk barang sitaan untuk korporasi, termasuk tata caranya," ujar Irene.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan

Agung, Muhammad

Rum, menyatakan Pasal 45 KUHAP sebenarnya sudah cukup memberikan kewenangan kepada KPK dan kejaksaan untuk melelang barang sitaan sebelum inkracht. "Tapi, kalau mau dibuat aturan yang

lebih baik lagi, tentu kami dukung,"ujar dia.

Adapun juru bicara MA, Agung Suhadi,mengatakan belum memperoleh kepastian tentang rencana penerbitan peraturan tersebut. Tapi dia sependapat bahwa aturan yang memberikan kewenangan penjualan aset sebelum inkracht sangat diperlukan. "Agar bisa menjual aset yang nilainya cepat turun dan berbahaya," kata Suhadi.

MAYA WU PUSPITASARI





Original Post

KPK Pelajari Penyitaan Aset Johannes Marliem

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2017-10-12

KPK Pelajari Penyitaan Aset Johannes Marliem

FBI bisa membantu lelang aset di Amerika Serikat.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo. co. id

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempelajari perkembangan dan proses hukum yang dilakukan penegak hukum Minnesota, Amerika Serikat, untuk menyita sejumlah aset milik bos Biomorf Lone, Johannes Marliem. Hingga saat ini, lembaga antirasuah itu belum memutuskan untuk mengajukan diri sebagai pihak ketiga dalam sidang permohonan izin penyitaan aset yang berlangsung di Pengadilan Distrik Minnesota sejak 28 September lalu tersebut.

"Yang bersangkutan (Marliem) sudah meninggal. Kami juga belum pernah memeriksanya sebagai tersangka atau saksi. Kami harus pelajari dulu dasar penyitaannya," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat dihubungi, kemarin.

Aparat penegak hukum Minnesota mengajukan permohonan penyitaan aset Marliem yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam persidangan, agen khusus Federal Bureau of Investigation (FBI), Jonathan Holden, menyebut Marliem menerima sejumlah aliran dana ke rekening pribadinya mencapai US$ 13,1 juta atau sekitar Rp 175 miliar

dari rekening pemerintah Indonesia selama periode Juli 2011-Maret 2014. Uang itu diduga sebagai pembayaran untuk proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Biomorf merupakan vendor dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Dalam dokumen yang sama disebutkan bahwa uang tersebut digunakan Marliem untuk membeli sejumlah barang, seperti rumah, mobil, perahu, jam tangan, dan tas mewah. Marliem juga tercatat membeli sejumlah polis asuransi.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan lembaganya bisa mengajukan diri sebagai pihak ketiga atau third party dalam persidangan di Minnesota. Pengajuan KPK itu dapat semakin menguatkan keyakinan hakim pengadilan tentang asal kekayaan Marliem, yaitu korupsi proyek e-KTP. Hal itu pernah dilakukan pemerintah saat berupaya menyita harta Hutomo

Mandala Putra, putra Presiden Soeharto, yang berada di Inggris, melalui persidangan di Pengadilan Guernsey pada 2011.

Pengajuan pihak ketiga harus melalui perwakilan pengacara negara, yaitu Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan lembaganya siap mewakili negara dalam upaya penyitaan aset para pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan hartanya di luar negeri. Menurut dia, Indonesia memiliki kerja sama dengan beberapa negara tentang pengembalian aset hasil kejahatan, terutama korupsi, termasuk Amerika Serikat.

Pemulangan aset akan dilakukan berdasarkan koordinasi dan kerja sama lanjutan antarlembaga penegak hukum. "Sampai saat ini memang belum ada permintaan dari KPK. Tapi ini wewenang KPK. Terserah sesuai dengan perhitungan KPK saja," kata Prasetyo.

MAYA AYU/ Fransisco Rosarians





Original Post

Air Jangan Dikelola Swasta

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-10-12

Air Jangan Dikelola Swasta

Pemerintah DKI Jakarta harus menaati putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Perintah MA untuk menghentikan kerja sama Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) serta PT Aetra Air Jakarta (Aetra) mesti segera ditindaklanjuti. Pemerintah DKI tidak boleh lagi menyerahkan pengelolaan air kepada swasta.

Putusan MA soal penghentian privatisasi air bersih tersebut sejalan dengan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2015 yang membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air. MK menyatakan sumber daya air sebagai hak asasi manusia dan pihak swasta tidak boleh menguasai sumber air serta sumber daya air. MA kemudian menyebutkan kerja sama pemerintah DKI dan PAM Jaya dengan kedua perusahaan swasta itu melanggar hukum.

Selama ini, kerja sama dengan Palyja asal Prancis dan Aetra dari Inggris terbukti merugikan PAM Jaya. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI menunjukkan bahwa perusahaan daerah itu merugi Rp 1,4 triliun sejak perjanjian kerja sama dimulai pada Februari 2008 hingga Desember 2015. PAM Jaya berkewajiban memastikan dua perusahaan swasta itu tetap untung. Akibatnya, badan usaha milik daerah itu mesti membayar biaya shortfall atau selisih biaya produksi dan penerimaan.

Di sisi lain, pengelolaan air oleh swasta yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan harga rata-rata air di DKI sebesar Rp 7.800 per meter kubik. Tarif itu tertinggi di seantero negeri, bahkan dibanding di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dalam amar putusan MA disebutkan bahwa dengan harga setinggi itu pun kualitas airnya masih di bawah Phnom Penh, Kamboja.

DKI bisa belajar dari Surabaya yang pengelolaan airnya tidak diserahkan kepada swasta. Hasil riset Amrta Institute for Water Literacy menunjukkan bahwa tarif rata-rata air di ibu kota Jawa Timur itu Rp 2.800 atau hanya 35 persen dari tarif DKI. Hal itu menunjukkan betapa tidak efisiennya pengelolaan air di Jakarta.

Dengan harga tinggi pun akses masyarakat DKI terhadap air bersih masih tertinggal ketimbang provinsi lain. Sejak swasta mengelola air pada 1998, akses masyarakat DKI terhadap air bersih hanya 62 persen. Mengacu pada riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan pada 2013, jumlah itu tertinggal jauh dibanding Bali (82 persen) dan Jawa Tengah (77,8 persen).

Belum lagi adanya sejumlah keluhan, seperti "airnya bau "atau "keluarnya seencrit doang". MA pun menilai, dengan penswastaan, pelayanan pengelolaan air bersih dan air minum warga di DKI Jakarta tidak meningkat dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Keputusan MA harus menjadi landasan hukum bagi pemerintah DKI dan PAM Jaya untuk memutus kontrak dengan Palyja dan Aetra. Setidaknya mereka bisa menekan kedua perusahaan itu untuk merestrukturisasi kontrak agar menjadi lebih singkat dan menguntungkan warga DKI, sambil bersiap mengelola sendiri air di Jakarta.

REDAKSI





Original Post

Referendum Catalunya dan Kurdistan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-10-12

Referendum Catalunya dan Kurdistan

SMITH ALHADAR

PENASIHAT INDONESIAN SOCIETY FOR MIDDLE EAST STUDIES

Peristiwa yang terjadi di Catalunya, Spanyol, dan Kurdistan Irak, Irak, banyak kesamaan dan mungkin kesudahannya juga akan sama. Pada 1 Oktober lalu rakyat Catalunya, wilayah otonomi di timur laut Spanyol, menyelenggarakan referendum kemerdekaan. Seminggu sebelumnya, 25 September, rakyat di wilayah Pemerintahan Regional Kurdistan (KRG) di Irak utara melakukan hajatan yang sama. Hasilnya sama pula lebih dari 92 persen rakyat di kedua wilayah itu memilih merdeka dari pemerintah pusat.

Namun pemerintah Spanyol dan Irak menolak penyelenggaraan dan hasil referendum itu karena bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional. Toh, baik Catalunya maupun Kurdistan tetap menggelar referendum tanpa kesepakatan dengan pemerintah pusat sebagaimana syarat

konstitusi dan hukum internasional. Mahkamah Agung Spanyol dan Irak memandang referendum di kedua wilayah itu ilegal. Penentuan nasib sendiri memang didukung Piagam PBB, tapi pemisahan diri- kendati bukan kejahatan- tidak dibenarkan, kecuali bertolak dari hasil kesepakatan antara pemerintah pusat dan wilayah yang ingin memisahkan diri. Apalagi penentuan nasib sendiri telah diperoleh Catalunya dan Kurdistan Irak.

Pada 10 Oktober, pemimpin Catalunya,Carles

Puigdemont, berpidato di parlemen regional. Dia menangguhkan deklarasi kemerdekaan tapi menerima mandat rakyat yang menghendaki kemerdekaan Catalunya, wilayah berpenduduk 7,5 juta jiwa yang menyumbang seperlima dari kekuatan ekonomi Spanyol. Kendati Puigdemont menangguhkan deklarasi kemerdekaan dan meminta dialog dengan pemerintah pusat, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menolak langkah cerdik Puigdemont,

yang dipandang telah mendeklarasikan kemerdekaan Catalunya secara diam-diam. Kalau ia menerima tawaran dialog dari Puigdemont, itu sama artinya ia melegitimasi referendum dan hasilnya. Toh, dialog yang dimaksud Puigdemont adalah

pembahasan mengenai cara-cara implementasi pemisahan diri Catalunya. Di Irak, kendati telah menerima mandat rakyat yang menghendaki kemerdekaan, pemimpin KRG, Masoud Barzani, juga menangguhkan deklarasi kemerdekaan dan meminta dialog dengan Bagdad. Sebagaimana Puigdemont, dialog yang dimaksud Barzani adalah pembicaraan mengenai cara-cara menerapkan kemerdekaan Kurdistan Irak, wilayah berpenduduk 6,5 juta jiwa yang juga

menyumbang seperlima dari ekonomi Irak. Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi pun menolak tawaran Barzani dengan alasan yang sama dengan Rajoy. Bahkan, Bagdad telah memblokade teritori udara wilayah KRG dan menggelar latihan militer bersama dengan Iran di perbatasantimurKRG-Iran dan Turki di perbatasan utara KRG-Turkd.

Yang juga sama antara Catalunya dan Kurdistan Irak adalah referendum dan hasilnya tidak diakui oleh negara-negara regional dan internasional. Tidak ada satu pun negara Eropa yang mendukung separatisme Catalunya yang dipandang ilegal itu. Aksi Puigdemont juga akan melabilkan Eropa. Etnis-etnis di Eropa, yang sudah lama punya aspirasi kemerdekaan, juga akan mengambil langkah yang sama dengan Catalunya, seperti etnis Basque di Spanyol, Skotlandia di Inggris, Flanders di Belgia, Pulau Feroe di Denmark, Lombardy, Veneto, dan Corsica di Italia, serta Kaledonia Baru di Prancis. Semangat Catalunya untuk merdeka juga menghidupkan kembali mimpi kemerdekaan di kantong-kantong etnis di Balkan, dari etnis Albania di selatan Serbia sampai kelompok etnis Serbia di Republik Srpska.

Adapun kemerdekaan

Kurdistan Irak akan menambah daya dorong etnis Kurdi di Iran, Turki, dan Suriah untuk juga menuntut kemerdekaan. Di kawasan Timur Tengah, populasi Kurdi yang sekitar 35 juta jiwa telah lama mengalami penindasan politik dan budaya sehingga memiliki aspirasi kemerdekaan sejak seabad lalu.

Bagdad, Teheran, dan Ankara mengancam akan melakukan embargo ekonomi, bahkan tindakan militer, bila Barzani mendeklarasikan kemerdekaan. Di Catalunya, Madrid akan mengambil jalan militer bila Catalunya nekat mengambil langkah serupa. Sebagaimana Catalunya, kemerdekaan Kurdistan Irak juga ditentang Amerika Serikat, Uni Eropa, dan bahkan komunitas internasional. Memang, bila separatisme dilakukan sepihak, ini akan mengacaukan tatanan internasional.

Bagaimanapun, referendum kemerdekaan sudah berlangsung. Apa yang akan terjadi di Catalunya akan menjadi acuan bagi Kurdistan Irak dan sebaliknya. Melihat realitas politik regional dan internasional di atas, kecil kemungkinan Catalunya dan Kurdistan Irak akan merdeka. Yang hampir pasti terjadi adalah tersungkurnya Puigdemont dan Barzani dari panggung politik setelah memakan banyak korban di wilayah masing-masing.

SMITH ALHADAR





Original Post

Perlu Ada Evaluasi Mental Para Hakim

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2017-10-12

Perlu Ada Evaluasi Mental Para Hakim

Masih Ada Korupsi

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap, ter-jaringnya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut) Sudiwardono dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK menunjukkan ada yang salah dengan mental hakim. Karena itu, dia menyarankan Mahkamah Agung (MA) mengevaluasi mental para hakim.

"Saya kira, musibah ini, yang kena kepada hakim-hakim ini, adalah akibat keteledoran hakim sendiri. Kalau saya (mengusulkan), evaluasinya itu evaluasi mental hakim," kata.

Menurut Fahri, selama ini DPR sudah mendukung kebijakan MA untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Gaji dan tunjangan hakim sudah dinaikkan. Sayangnya, dukungan itu tidak berpengaruh banyak. Buktinya, masih saja ada hakim yang terjerat kasus korupsi.

"DPR sudah menjaga wibawa hakim luar biasa. Mulai hubungan kerja sampai moratorium yang kami jaga betul, hingga prioritas remunerasi nasional telah diberikan kepada hakim. Tapi, hakimnya tidak menjaga independensi ruang sidangnya," ucapnya.

Rasa prihatin terhadap kasus Sudiwardono juga disampaikan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTH1). Kemarin, para dosen hukum yang tergabung dalam APPTHI menggelar konferensi pers untuk menyikapi kasus tersebut.

Ketua Umum APPTHI Lak-santo Utomo menyatakan, sebagai seorang ketua Pengadilan Tinggi, Sudiwardono membawahi beberapa Pengadilan Negeri. Dengan posisi itu, harusnya Sudiwardono mampu menjadi telada bagi bawahannya dalam menjaga kehormatan institusi peradilan. Namun, yang terjadi malah menerima suap. Kata Laksanto.bagi seorang

hakim, apalagi seorang pimpinan, berpikir untuk melanggar hukum dan etika saja sudah dilarang, apalagi melakukannya.

"Dengan ditangkapnya Sudiwardono, harus dijadikan momentum oleh MA untuk melakukan evaluasi total mengenai kualitas dan kompetensi SDM (sumber daya manusian) hakim," ujarnya.

Hakim Agung Gayus Lumbuun yang hadir dalam acara itu ikut bersuara. Dia meminta Ketua MA Hatta Ali untuk mundur secara terhormat. Alasannya, telah terjadi penyimpangan di tubah MA di bawah pimpinan Hatta Ali. "Saya dengan sangat santun meminta agar Ketua, dengan semangat heroik, untuk mundur secara terhormat," ucapnya.

Gayus kemudian membeberkan beberapa penyiiTW pangan yang terjadi di masa pemimpinan Hatta Ali. Selain kasus korupsi beberapa hakim, ternyata ada beberapa hal ini yang dianggapnya menyimpang. Di antaranya, penyebutan Ketua Kamar dan Hatta Ali yang tidak pernah bersidang.

"Ketua (Hatta Ali) menyebutnya kamar. Padahal, tidak pernah ada kamar. Adanya Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Perdata. Sekarang Ketua Kamar, jadi ini persoalan. Kemudian, Ketua Mahkamah Agung juga tidak pernah bersidang. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung bersidang. Ini ada aturannya. Undang-Undang Nomor 5/2004 Pasal 5," bebernya.

Gayus juga mengungkap bahwa di era Hatta Ali, para Hakim Agung tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan MA. Bahkan, dalam enam bulan terakhir tidak ada pleno hakim.

"Kami tidak pernah dilibatkan. Kami diperlakukan seperti mesin, yang hanya bertugas memutus perkara," tandasnya.

net





Original Post

ASDP Luncurkan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 15
2017-10-12

ASDP Luncurkan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran

PTAngkutan Sungai Danau dan Penyebrangan/ASDP Indonesia Ferry (Persero) meluncurkan sekaligus mensosialisasikan sistem pelaporan dugaan pelanggaran atau Whistleblowing System untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan perusahaan.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Faik Fahmi menerangkan, pihaknya juga melakukan penandatanganan Pakta Integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini merupakan komitmen kami untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Khususnya menyangkut praktik korupsi demi mewujudkan perusahaan yang bersih dan sehat," kata Faik di Kantor ASDP. Jakarta.

Faik menyatakan, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pedoman perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di perusahaan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh direksi dan karyawan ASDP.

Karena itu. ASDP meluncurkan Whistleblowing System sebagai bentuk keseriusan perusahaan bagi penegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

"Dengan hadirnya sistem ini, diharapkan bisa menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab," ujar Faik.

Menurut Faik, dengan tata kelola yang baik akan

berdampak pada kesejahteraan karyawan. Karenanya. ASDP melakukan penguatan terhadap sistem kontrol internal perusahaan, sehingga aktivitas bisnis sejalan dengan sistem Good Corporate Governance (GCG).

Faik juga mendorong kepada seluruh karyawan ASDP, mulai dari staf hingga level pimpinan memegang teguh komitmen untuk secara aktif melakukan pencegahan terhadap hal-hal atau kegiatan yang berpotensi merugikan perusahaan maupung penggunajasa.

"Mari, secara aktif kita maksimalkan Whistleblowing System ini demi kemajuan perusahaan yang lebih baik. Jangan kita takut untuk melawan atau melaporkan setiap indikasi kecurangan di segala Uni, kapan saja, dan di mana saja," kata Faik Lagi.

Pada kesempatan yang sama. Direktur Pengad-uan Masyarakat KPK, Eko Marjono mengapresiasi peluncuran Whistleblowing System di lingkungan kerja ASDP. Langkah ini mendukung program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Tanah Air sesuai dengan UUNo31 Tahun 1999.

"Whistleblowing System yang mengedepankan upaya pencegahan ini sangat penting agar praktik kecurangan dapat diminimalisir. Harapan kita semua. ASDP menjadi perusahaan BUMN yang besar namun bersih dan sehat," tegasnya.

nov





Original Post

Elektronifikasi Jalan Tol Masih Resahkan Konsumen

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 18
2017-10-12

Elektronifikasi Jalan Tol Masih Resahkan Konsumen

Aturan BI Digugat Ke Mahkamah Agung

Upaya penerapan elektronifikasi gerbang jalan tol kembali mendapat tentangan dari konsumen. Meski penerapan pembayaran non tunai ini mulai 100 persen berlaku dilakukan 31 Oktober 2017, namun sekitar 72 persen dan beberapa ruas gerbang tol sudah mulai tidak menerima pembayaran tunai. Masyarakat yang merasa dirugikan memperkarakan kebijakan tersebut.

MELALUI kuasa hukumnya Forum Warga Kota jakarta (FAKTA), Normansyah (41) dan Tubagus Haryo Karbyanto (48) mengajukan memohon digelar judicial review atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur soal elektronifikasi kepada Mahkamah Agung (MA).

Menurut Kuasa Hukum FAKTA Azas Tigor Nainggolan, kliennya menggugat lantaran masyarakat merasa dikorbankan dalam pengambilan kebijakan elektronifikasi jalan tol. Pasalnya, semenjak peraturan elektronifikasi keluar, berbagai fasilitas publik seperti jalan tol, layanan transportasi bus Transjakarta dan sebagainya menolak pembayaran secara tunai. Praktik kebijakan tersebut jelas telah mendiskriminasi warga yang hendak melakukan transaksi pembayaran dengan uang tunai.

Kebijakan BI tersebut, tambah Azas Tigor, telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan tentang keberadaan Undang-Undang Mata Uang, yang mengatur bahwa pembayaran sah adalah rupiah dalam bentuk kertas dan logam.

"Padahal bila melihat Undang-Undang Mata Uang, rupiah adalah mata uang resmi Indonesia, bukan uang elektronik." tegas Azaz Tigor kepada Rakyat Merdeka.

Azas mengatakan, peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/I2/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money), dituding bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Mata Uang. "Sehingga praktik penggunaan uang elektronik itu ilegal," tandasnya.

Selain itu, salah satu faktor yang perlu diperhatikan BI maupun Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan perbankan adalah masalah infrastruktur dan sistem yang belum terintegrasi. Gara-gara hal itu pula, masyarakat sering menemui kesulitan saat hendak membayar uang tol.

Seperti yang dialami Bekas Atase Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Stanley Harsha. Ia menilai kebijakan elektronifikasi jalan tol yang diterapkan BI pada praktiknya di lapangan, masih banyak kekurangan.

Harsha lalu berkisah, ketika ia tengah naik taksi online beberapa waktu lalu, si supir tak memiliki e-money. Ketika tiba di gerbang pembayaran ruas tol Bintaro, Harsha meminjamkan salah satu kartu e-money miliknya, yaitu Flazz dari BCA. Namun anehnya, kartu e-money tersebut tak bisa digunakan di ruas tol Bintaro.

Yang bisa digunakan hanya e-toll milik Bank Mandiri. Sehingga mereka terpaksa mundur dari gerbang tol otomatis untuk pindah ke gerbang yang menerima pembayaran tunai. "Yang jadi pertanyaan, apakah kartu e-money toll keluaran bank lainnya tidak bisa terkoneksi satu sama lain. Sehingga tidak perlu repot menggunakan banyak kartu tol, jika hanya-produk atau merek tertentu yang bisa digunakan?" tanya Harsha dalam laman Facebooknya.

Dengan semakin banyaknya-tol yang memangkas jumlah ger-

bang pembayaran tunai, keluhan demi keluhan bermunculan.

Fitri (30) misalnya, mengalami kesulitan ketika ingin melakukan top up Brizzi keluaran BRI di salah satu minimarket. Temyata, spot-spot untuk melakukan top up Brizzi masih sangat terbatas.

Begitu pula sama Anisa (25) yang mengaku kesulitan mengisi saldo BNI Tapcash miliknya. "Susah jika ingin isi top upnya. Bahkan untuk dipakai transaksi di minimarket dan jalan tol sem-pet nggak kt-tap. Kata petugasnya, paling gampang pakai e-toll Bank Mandiri," curhatnya kepada Rakyat Merdeka.

Mengomentari ini, President Director Center for Banking Crisis Achmad. Deni Daruri mengaku mendukung elektronifikasi jalan tol, dengan catatan, semua infrastruktur sudah-terkoneksi satu dengan yang lainnya. Sebab, elektronifikasi sudah lama diterapkan di luar negeri, di mana e-money tak hanya untuk bayar tol saja, tapi

juga terkoneksi denga ATM maupin debit, dan bisa digunakan dimana saja.

"Infrastruktur masih kacau balau, BI terlalu terburu-buru menjalankan kebijakan ini. Tidak semua masyarakat paham produk e-money, yang sebenarnya bisa digunakan di gerbang tol manapun. Mereka tahunya e-money untuk bayar jalan tol," terangnya kepada Rakyat Merdeka.

BI selaku regulator di sistem pembayaran beralasan, elektronifikasi semata-mata untuk mengurangi kemacetan.

"Bayangkan di tol kita harus antre karena membayar tunai. Berapa habis ongkos ekonomi seperti BBM bagi masyarakat," ujar Direktur Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Pungky P Wibowo.

Sebar Kartu E-Money Gratis

Rencananya, Senin (16/10) akan ada program pembagian

kartu e-money gratis, yang akan dilanjutkan sampai 31 Oktober 2017. "Kalau tidak ada aral melintang. Senin depan disediakan bagi pelanggan jalan tol yang kesulitan memperoleh uang elektronik, pada saat akan membayar di gardu tol. Saldo di dalam kartu harus bayar, dan hanya kartu e-tollnya yang gratis. Dan itu bagi yang membutuhkan saja. Tarif tol tetap seperti biasa. Distribusinya dilakukan di setiap ruas tol," jelas Pungky saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka.

Menyoal bank peserta program elektronifikasi, BI memastikan ke depan akan lebih banyak lagi yang berpartisipasi.

"Sekarang ada lima bank. Desember 2017 akan ada 3 tambahan bank lagi. Bank Mega, Bank Nobu dan Bank DKI. Sehingga integrasi akan lebih mudah dan lebih kuat. Masyarakat secara bebas dan nyaman menggunakan uang elektronik dari bank-bank tersebut," tegas Pungky.

dwi





Original Post

Keadilan yang Tertunda

Media Cetak Media Indonesia Halaman 16
2017-10-12

Keadilan yang Tertunda

KEADILAN yang tertunda samalah artinya tidak ada keadilan. Betapa celaka bagi pencari keadilan bila keadilan yang tertunda itu justru terjadi di pengadilan tinggi, terlebih di Mahkamah Agung, gara-gara redundancies alias pengulangan-pengulangan.

Redundancies itu yakni hal-hal yang telah termaktub dalam surat putusan pemidanaan pengadilan negeri, tetapi harus dicantumkan kembali baik di dalam putusan pengadilan tinggi maupun putusan kasasi ataupun peninjauan kembali Mahkamah Agung. Pengulangan-pengulangan yang tidak penting dan tidak perlu yang mengakibatkan proses pemeriksaan perkara menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum.

Biang keroknya Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 atau KUHAP yang tidak memberikan kepastian, apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan adalah putusan pengadilan negeri saja atau meliputi seluruh tingkatan pengadilan termasuk pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Akibatnya, surat putusan pemidanaan di semua jenjang pengadilan harus memuat kembali seluruh fakta persidangan, termasuk dakwaan serta seluruh bukti-bukti, seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli yang notabene telah dicantumkan di dalam putusan pengadilan negeri.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP itu terdiri 12 unsur (huruf a sampai 1). Sebuah daftar keharusan yang amat panjang untuk diulang-ulang di semua surat putusan hakim di semua jenjang pengadilan. Ancamannya mengerikan, yaitu bila surat putusan pemidanaan hakim tidak mematuhi semua unsur itu, menurut ayat (2) pasal itu, mengakibatkan putusan hakim batal demi hukum.

Lima tahun lalu, ayat 1 huruf k pasal itu (bunyinya, perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan), pernah menimbulkan persoalan karena hakim tidak mencantumkannya sehingga putusan hakim batal demi hukum. Akan tetapi, MK berpandangan lain, yaitu putusan tanpa perintah penahanan tetap sah.

Sekarang yang dipersoalkan keharusan melakukan pengulangan-pengulangan ayat (1) itu yang menyebabkan proses minutasi sangat lama. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum kapan sebuah perkara diputus kasasi ataupun peninjauan kembali oleh MA. Dari sudut konstitusi, timbul persoalan, apakah ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 menimbulkan ketidakpastian hukum dan karena itu bertentangan dengan UUD 1945?

Pasal itu turut mengakibatkan tidak terwujudnya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Perintah undang-undang itu tidak terwujud sekalipun MA berusaha mengatur dirinya paling lama 250 hari.

. Dampak lain terhadap profesi advokat. Advokat tidak dapat menjawab kliennya, kapan perkara diputus. Tak hanya itu. Pencari keadilan hanya mendapat kutipan putusan kasasi diterima/ditolak sehingga advokat tidak dapat menjelaskan kepada kliennya kenapa diterima/ditolak. Advokat dinilai tidak profesional.

Itulah antara lain alasan kenapa advokat Joelbaner Hendrik Toendan, dengan kuasa hukumnya antara lain Juniver Girsang, Harry Ponto, dan Swandy Halim, mengajukan peninjauan kembali terhadap Pasal 197 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana itu. Mereka mengajukan tiga saksi ahli, Bagir Manan, Eddy Omar Sharif, dan Slamet Sampurno Soewondo. Ketiganya profesor dari tiga universitas berbeda, yaitu Unpad, UGM, dan Unhas.

Dua hari lalu (10/10) MK memutuskan mengabulkan permohonan warga negara yang bekerja selaku advokat itu. MK mengubah Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan menambah frasa di pengadilan tingkat pertama". Dengan demikian terciptalah kepastian hukum bahwa 12 unsur dari huruf a sampai huruf 1 dalam ayat (1) itu harus dicantumkan pada surat putusan pemidanaan pengadilan negeri, tetapi tidak lagi diulang-ulang dalam putusan pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung.

Putusan yang tampaknya sederhana itu diambil dengan argumentasi panjang antara lain mengenai negara hukum, termas.uk di dalamnya melindungi hak-hak terdakwa. Konstitusi menjamin bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Setiap orang, tidak terkecuali terdakwa.

Demikianlah sebuah lagi undang-undang disempurnakan MK demi tegaknya kepastian hukum. Sebuah kepastian sesuai prinsip hukum haruslah tidak multitafsir (lex certa, legal certainty). Juga merupakan putusan yang melegakan karena mahkamah menjunjung kearifan bahwa keadilan yang tertunda samalah dengan tidak ada keadilan.

Saur Hutabarat





Original Post

Pembakar Sekolah Disidangkan di Jakbar

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2017-10-12

Pembakar Sekolah Disidangkan di Jakbar

PENGADILAN Negeri Jakarta Barat bakal menyidangkan sembilan tersangka kasus pembakaran tujuh sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sidang dijadwalkan dalam waktu dekat.

Kepastian itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Reda Mantovani, kemarin. Ia mengatakan penetapan persidangan di Jakarta Barat setelah Mahkamah Agung menunjuk melalui surat No 175/KMA/SK/IX/2017 yang ditandatangani langsung Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali. "Yah betul, untuk alasan keamanan, sidangnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat," jawab Reda.

Sebelumnya diketahui, tujuh sekolah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dibakar sejumlah orang pada awal September 2017. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan sembilan tersangka yakni anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Fraksi Partai Gerinda Yansen Binti, Suriyan, Fahriadi, Indra Gunawan, Yosep Daud, Yosep Duya, Muhammad Sayuti, Ahmad Gazali, dan Stevano. Seluruh tersangka ditahan di Mabes Polri.

(Mal/J-2)





Original Post

Setop Beri Kesan PPP masih Terpecah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2017-10-12

Setop Beri Kesan PPP masih Terpecah

SEKJEN PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani, meminta Djan .Faridz cermat membaca kembali peraturan perundang-undangan. Arsul juga menilai Djan sudah saatnya meneliti kembali seluruh dokumen terkait dengan persoalan PPP.

Arsul menilai kedatangan Djan Faridz ke Kantor KPU sebagai kunjungan sekelompok warga negara yang ingin suaranya didengar penyelenggara pemilu. Ia yakin KPU menerima Djan sebatas menghormati rakyat yang bertamu.

"KPU tentu telah mengkaji secara cermat dan teliti persoalan kepengurusan PPP dengan menggunakan parameter perundang-undangan, khususnya UU Parpol dan UU Pemilu. Nah, siapa pun yang menggunakan parameter UU, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa klaim DF dan segelintir pengi-

kutnya sebagai pengurus DPP PPP tidak ada dasar atau legitimasi hukumnya," ujar Arsul.

Menurut Arsul, kesimpulan seperti itu akan sampai karena setidaknya empat hal. Satu-satunya legitimasi dari kubu Djan Faridz ialah Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 601/2015. Putusan Kasasi Nomor 601 ini dibatalkan oleh MA dengan Putusan PK Nomor 79 Tahun 2017.

"Jadi, satu-satunya legitimasi kelompok DF sudah tidak ada lagi," terangnya.

Selain itu, selama ini Djan Faridz merujuk pada putusan mahkamah partai dan menggunakan beberapa ahli hukum untuk membangun opini berdasar putusan MP PPP di ruang publik. Hal itu merupakan bentuk penyesatan informasi karena tidak ada putusan MP PPP yang secara

eksplisit menyatakan kepengurusan Djan Faridz sah.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, mengancam akan melaporkan Yasona Hamonangan Laoly jika tidak segera mengesahkan surat keputusan PPP Muktamar Jakarta.

Yasona Laoly tidak mempersoalkan rencana Djan Faridz yang akan melaporkannya ke Bareskrim Polri jika tidak segera mengesahkan surat keputusan (SK) PPP kepengurusannya. "Sudahlah kita hadapi semua, segalanya kita hadapi dengan baik, tidak ada masalah," kata Yasona.

Yasona mengatakan setiap pihak memiliki hak untuk mengemukakan pandangannya dan pihaknya melakukan kajian sebelum mengambil keputusan.

(Nov/P-2)





Original Post

Evaluasi Total Aparat Peradilan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-10-12

Evaluasi Total Aparat Peradilan

Evaluasi itu mendesak sebagai langkah bersih-bersih di kalangan internal MA dan badan peradilan di bawahnya. Kalau perlu diganti semuanya.

ASOSIASI Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menuntut Mahkamah Agung untuk melakukan evaluasi total di internal. Evaluasi itu meliputi kualitas (termasuk etika) dan kompetensi SDM hakim di seluruh Indonesia.

Evaluasi tersebut mendesak sebagai langkah bersih-bersih di kalangan internal MA dan badan peradilan di bawahnya. "Jika perlu, kalau memang harus diganti semuanya,

ya ganti saja, biar kita dapat orang-orang yang bersih di peradilan," tegas Ketua Dewan Pembina APPTHI Faisal Santiago dalam konferensi pers menyikapi OTT KPK terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, hakim yang terkena OTT telah mencoreng badan peradilan. Apalagi, badan peradilan merupakan benteng keadilan bagi masyarakat.

"Kalau pimpinannya saja sudah kotor, bagaimana dengan bawahannya. Ini perlu formula yang baik biar proses peradilan kita juga baik,"

ujarnya.

Hakim agung Gayus Lumbun - dalam kesempatan tersebut juga menyuarakan hal serupa. Menurut dia, hakim saat ini sudah memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu, perbuatan hakim yang menerima suap sangat mencoreng etika hakim.

"Kerja sama dengan KPK dan KY akan sia-sia kalau yang dibina belum terseleksi dan belum terevaluasi dengan baik," tandasnya.

Mantan anggota DPR itu menyatakan undang-undang yang menjadi rambu bagi hakim dalam bertindak sudah cukup lengkap. Karena itu, evaluasi diperlukan guna melihat sejauh mana rambu tersebut dipatuhi. "Makanya semua dibenahi, MA dan jajarannya harus baru," ucapnya.

Bahkan, Gayus secara blakblakan meminta Ketua MA Hatta Ali mun-

"Kerja sama dengan KPK dan KY akan sia-sia kalau yang dibina belum terseleksi dan belum terevaluasi dengan baik."

Faisal Santiago

Ketua Dewan Pembina APPTHI

dur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penangkapan Ketua PT Sulut. Dia mengaku tidak habis pikir bila kasus semacam itu hanya dilimpahkan menjadi tanggungjawab Dirjen Badan Peradilan Umum.

"Semua yang tahu tata negara tahu kalau dirjen itu kan PNS yang

membantu sekretaris MA. Dia tidak ada urusannya dengan ketua PT yang ditunjuk ketua MA," cetus Gayus.

Sitem pembinaan

Komisi Yudisial melalui juru bicaranya, Farid Wajdi, berharap MA dapat membenahi sistem pembinaan hakim. "Diharapkan pimpinan MA dapat memimpin upaya bersih-bersih dan pembenahan di internal," ujar Farid.

Berkenaan dengan itu, kata dia, MA harus mampu meyakinkan dirinya dan publik bahwa perbuatan merendahkan profesi dan lembaga peradilan merupakan tindakan tercela dan pengkhianatan yang mesti dicari jalan keluarnya.

Menurutnya, pada 2016, berdasarkan catatan KY, terdapat 28 orang aparat pengadilan (hakim, panitera,

dan pegawai) yang terjerat OTT KPK. Data-data tersebut menunjukkan bahwa kasus korupsi atau penyuapan yang menyeret aparat penegak hukum bukan lagi persoalan oknum, melainkan sudah terkait dengan sistem pembinaan yang tidak berjalan di MA. "Disebut bukan oknum karena kejadian itu (OTT) terus berulang dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh," jelas Farid.

Dia menilai kondisi itu membuktikan bahwa sistem pengawasan MA terhadap sekitar 7.600 hakim dan 22.000 aparatur pengadilan serta 840 pengadilan tidak berjalan dengan baik. "Pola pembinaan dan pengawasan terhadap aparat peradilan harus menjadi perhatian serius agar kasus serupa tidak terulang. Contoh pembinaan dan penanggungjawab- an harus diperlihatkan dari atas."

(Pol/P-3)/ Richaldo Y Hariandja





Original Post

Penyuap Auditor BPK Dituntut 2 Tahun

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-10-12

Penyuap Auditor BPK Dituntut 2 Tahun

IRJEN Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo dituntut hukuman penjara dua tahun.

Keduanya dinilai jaksa KPK terbukti bersalah melakukan suap kepada auditor BPK untuk memengaruhi pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Kemendes PDTT 2016.

Pemberian suap diawalipeme-riksaan atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016 dengan masa tugas 60 hari mulai 23 Januari-17 April 2017 di Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Opini BPK atas Kemendes PDTT TA 2015 ialah opini wajar dengan pengecualian (WDP) sehingga Sugito menargetkan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 2016.

Karena terbukti itu melakukan suap itu, keduanya juga dijatuhi denda masing-masing Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan untuk Sugito dan Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan untuk Jarot. "Menyatakan terdakwa Sugito dan Jarot Budi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ucap Jaksa Ali Fikri.

Dalam tuntutan tersebut, Ali membacakan Tuntutan kejadian pemberian uang Rp240 juta yang dibawa Jarot kepada auditor BPK Ali Sadli untuk kemudian diserahkan kepada Rochmadi. Menurut Ali, antara

satu saksi dan lainnya memberikan pernyataan yang berkese-suaian.

Sementara itu, jaksa M Asri Irwan menyatakan pembuktian penyuapan sudah sempurna. "Oleh karena uang. Rp200 juta sudah beralih ke penerima Rochmadi dan Rp40 juta ke Ali Sadli, unsur pasal yang terbukti ialah memberikan sesuatu yang sudah dilaksanakan secara sempurna oleh terdakwa," terang dia.

j a roa i
r\

Dalam pertimbangannya jaksa menilai Sugito dan Jarot mengaku dan menyesali perbuatannya. Hal itu menjadi pertimbangan yang meringankan bagi jaksa.

Kedua terdakwa dituntut dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan HU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

(Ric/P-2)





Original Post

Dwi Widodo Harap Ada Tersangka Lain

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-10-12

Dwi Widodo Harap Ada Tersangka Lain

MANTAN Atase Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, Dwi Widodo, meminta agar KPK menetapkan tersangka lain dalam kasus korupsi yang didakwakan kepadanya. Kuasa hukum Dwi merasa tidak adil jika hanya kliennya yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut.

Tidak ada tersangka lain sebagai pemberi suap, KPK tidak menetapkan satu pun saksi pemberi uang sebagai tersangka," ucap kuasa hukum Halim Darmawan saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Dalam tuntutan, jaksa menilai Dwi menerima uang yang berasal dari PT Anas Piliang Jaya, PT Semangat Jaya Baru, PT Trisula Mitra Sejahtera, PT Sandugu International, PT Rasulindo, PT Atrinco MuLia Sejati, PT Afindo Prima Utama dan PT Alif Asia Africa. Meskipun demikian, Halim menganggap tidak ada fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi yang dapat membuktikan adanya kerugian negara. Hal itu, lanjut dia, harus dapat dijelaskan jaksa.

"Oleh karena itu, kami minta agar hakim menerima pembelaan, pleidoi, ini. Serta menyatakan dakwaan dapat diterima sebagian, serta menjatuhkan hukuman ringan kepada ter-

dakwa," imbuh dia.

Dalam sidang tersebut. Dwi Widodo juga turut membacakan pembelaan pribadinya. Dalam pembelaan tersebut, Dwi membantah jika menerima uang untuk kepentingan pribadi. Dirinya memang tidak membantah menerima uang sebesar Rp535.157.lO2 dalam kurun waktu 2013-2016 seperti yang tertera dalam surat tuntutan.

Akan tetapi, uang tersebut untuk pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerbitan calling visa, dan untuk kegiatan operasional bidang imigrasi pada KBRI Kuala Lumpur. Menurut Dwi, hal itu sesuai dengan keterangan saksi Elly Yanuarin Dewi, selaku bendahara, dalam sidang dan BAP.

Oleh karena itu, dirinya menolak jika dinyatakan jumlah uang tersebut merupakan kerugian negara. Pasalnya uang tersebut diperoleh dari pihak sponsor sebagai ucapan terima kasih membantu mengurus dan meneruskan permohonan calling visa melalui berita faks dan penerbitannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Ditjen Imigrasi.

"Tidak tepat apabila saya harus ganti kerugian tersebut karena tidak ada uang negara yang saya ambil atau saya gunakan," tukas dia.

(Ric/P-5)





Original Post

Si Insan dan Si Padu Dipandang Sebelah Mata

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2017-10-12

Si Insan dan Si Padu Dipandang Sebelah Mata

PEMPROV DKI Jakarta melengkapi sistem e-budgeting dan e-procuremerit dengan meluncurkan sistem online untuk audit dan whistleblowing atau pengaduan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah.

Namanya Sistem Informasi Pengawasan (Si Insan) dan Sistem Pengaduan Terpadu (Si Padu). Sistem itu dibuat untuk mempermudah audit transaksi keuangan dan nonkeuangan secara online. Dengan data tunggal, terintegrasi, dan transparan, kedua sistem itu diharapkan dapat mendukung ketercapaian indikator smart governance di DKI Jakarta.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Zainal, mengatakan Si Padu adalah sistem penanganan pengaduan atas pelanggaran, terutama yang akan menimbulkan kerugian negara/daerah. Aplikasi itu sekaligus juga sebagai alat partisipasi ASN dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

"Whistleblowing system merupakan suatu media bagi ASN dan masyarakat untuk dapat mengadukan berbagai tindakan-tindakan aparat pemerintah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi," ujar Zainal, beberapa waktu lalu.

Latar belakang dibuatnya Si Insan, jelas Zainal, untuk

memangkas pengawasan berlapis dan melibatkan berbagai instansi yang kadang kurang efektif untuk iklim kerja. Selain itu, semakin banyak pengawasan dikhawatirkan akan menambah celah korupsi. Karena sibuk secara prosedural, target pencapaian kerja juga bisa terganggu, termasuk untuk pelayanan warga dan kesempatan untuk berinovasi pun jadi terbatas.

Sistem itu dibuat untuk mempermudah audit transaksi keuangan dan nonkeuangan secara online.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI ingin berfokus pada upaya pencegahan penyelewengan dengan penguatan sistem. Si Insan yang baru diluncurkan akan berperan sebagai e-audit yang jadi bagian tak terpisahkan dari sistem e-budgeting, e-planning, e-procurement, dan lainnya.

Sementara itu, Si Padu digunakan sebagai media penga-

duan untuk pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi yang dicurigai terjadi di lingkungan Pemprov DKI. Warga bisa melaporkan mulai 2018. Laporan bisa disampaikan melalui situs Inspektorat.jakar ta. go. id.

Untuk membuat laporan di Si Padu, pelapor harus mencan-tumkan nama jelas yang dibuktikan dengan KTP. Penyampaian laporan juga harus menyebut secara jelas pihak yang dilaporkan dan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Demi memudahkan penindaklanjut-an laporan, warga juga diminta untuk menyertakan bukti-bukti yang dimiliki seperti dokumen, foto, atau video.

Soal ini bagi Hendro Supeno, warga yang pernah berurusan dengan sistem online, tetap memiliki kelemahan. Menurutnya, di balik semua sistem online itu ada manusia sebagai operatornya. Selagi manusia masih makan dan minum, semua bisa diatur.

"Contohnya absen elektf onik dengan sidik jari yang pernah bobol di Balai Kota DKI. Pas sidak baru ketahuan, sial aja itu," ujar Hendro.

Menurutnya, selama mental ASN Pemprov DKI masih seperti saat ini, sebaik apa pun sistemnya mudah diakali

. (Ssr/J-3)





Original Post

Kemenhub Dinilai Tidak Serius

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2017-10-12

Kemenhub Dinilai Tidak Serius

SUMBER, (PR).-

Kementerian Perhubungan dinilai

tidak serius dan telah melakukan

pembiaran dalam menyikapi konflik

antara pengemudi angkutan

konvensional dan angkutan

berbasis aplikasi. Hal itu lantaran

tidak adanya kejelasan tentang

regulasi untuk mengatur

operasional angkutan

berbasis aplikasi.

"Akibatnya, sejumlah daerah harus menanggung risiko konflik horizontal antarwarga," kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Muhammad Abraham, Rabu (11/10/2017).

Menurut dia, kalau terus dibiarkan, konflik bisa meruncing, melebar, dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. "Apalagi saat ini tahun politik, ditandai oleh suhu politik yang semakin panas. Tanpa ada pemicu pun sudah panas, apalagi ditambah ada pemicu. Kami khawatir eksesnya lebih besar dari sekadar konflik an-tarjenis angkutan umum," tuturnya.

Ia berpendapat, begitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dianulir Mahkamah Agung, seharusnya segera disiapkan regulasi pengganti. "Sementara belum ada regulasi, seharusnya dilakukan moratorium bagi angkutan online, ditandai dengan sejumlah upaya merealisasikan moratorium itu," ujarnya.

Pasalnya, tanpa regulasi, secara otomatis status angkutan berbasis aplikasi itu ilegal. Dikatakannya, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, disebutkan sejumlah kriteria angkutan umum. Salah satunya adalah trayek. "Semua kendaraan yang .

dioperasikan menjadi angkutan umum juga diwajibkan untuk dilakukan pengujian," katanya.

Selain itu, jika kendaraan dioperasikan sebagai angkutan umum, itu harus ada penanda jelas. "Kalau kriteria sebagai angkutan umum tidak terpenuhi, berarti liar," ucapnya.

Abraham juga mengkritik Mahkamah Agung yang dinilai hanya mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tanpa mempertimbangkan aturan hukum. "Masuk akal kalau (pengemudi) angkutan konvensional bereaksi. Kalau tidak ada regulasi terhadap angkutan online, sedangkan angkutan konvensional harus mengikuti aturan, itu sama saja melakukan diskriminasi," ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat agar cerdas memilih. Bukan sekadar faktor kenyamanan dan harga murah yang jadi pertimbangan, melainkan juga jaminan asuransi kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkan. "Penumpang angkutan online tidak dijamin asuransi bila terjadi sesuatu," ucapnya.

Kemarin, sebagian pengemudi angkutan kota masih menjalankan aksi mogok. Di Kabupaten Bandung Barat, aksi hanya dilakukan oleh pengemudi angkot dari trayek yang melintasi perbatasan, seperti Leu-wipanjang-Cimahi-Padalarang dan bus jurusan Alun-alun-Padalarang.

Sementara, pengemudi angkutan dengan trayek yang berada di Bandung Barat tetap beroperasi. "Jadi, tidak terpengaruh oleh aksi mogok," kata Kepala Seksi Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan KBB Bambang Sugiar.

Di Kota Cimahi, semua angkot kembali beroperasi. Berdasarkan pantauan, angkot dari berbagai jurusan sudah hilir mudik di jalanan Kota Cimahi. Banyak di antaranya yang terisi penumpang, tetapi tak sedikit yang kosong.

Tak terpengaruh

Di Kota Bekasi, imbauan terhadap para pengemudi angkutan berbasis aplikasi agar menghentikan operasional untuk sementara waktu ternyata tak memberikan pengaruh. Di sana, para pengemudi angkutan berbasis aplikasi masih beroperasi normal, Rabu (11/10/2017).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana mengatakan, iklim persaingan antara transportasi konvensional dan yang berbasis aplikasi saat ini sudah kondusif. Tak ada gesekan seperti di daerah lain," kata Yayan.

Ia mengatakan itu menyikapi keputusan Dishub Jabar yang secara resmi melarang penge-

mudi angkutan berbasis aplikasi, baik sepeda motor maupun mobil, untuk beroperasi mulai 6 Oktober 2017. Larangan itu disepakati oleh Dishub Jabar dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi CWAAT) Jabar.

Meskipun demikian, Yayan mengaku masih menunggu surat resmi dari Dishub Jabar. "Kami baru dapat informasi melalui sejumlah media terkait dengan sikap Dishub Jabar, sedangkan kami ini bagian integral dari Jabar," tuturnya. "Apakah itu hanya khusus di Bandung atau semua wilayah di Jabar, ini belum jelas. Makanya, kami belum mengambil langkah."

Dishub Jabar menyatakan tidak pernah membekukan operasional angkutan berbasis aplikasi karena memang tidak memiliki wewenang untuk itu. Dinas hanya mengimbau agar para pengemudi angkutan berbasis aplikasi tidak beroperasi untuk sementara waktu. Hal itu lantaran belum adanya aturan resmi yang mengatur jenis angkutan tersebut.

Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Wilayah III Dishub Jabar M Abduh Hamzah mengungkapkan, wewenang untuk

mengatur angkutan sewa khusus (berbasis aplikasi) sepenuhnya berada di Kementerian Perhubungan. "Yang kami lakukan hanya mengusulkan melalui surat kepada Presiden Jokowi, awal pekan ini, terkait dengan usulan penyelenggaraan angkutan sewa khusus/taksi online dan peraturannya," katanya, Rabu (11/10/2017).

Merasa keberatan

Pengemudi angkutan berbasis aplikasi yang tergabung dalam Perkumpulan Pengemudi Online Satu Komando (Posko) Jawa Barat mengaku keberatan dengan imbauan untuk menghentikan operasi hingga 1 November. Hal itu berkaitan dengan layanan jasa yang sudah menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Kalau sampai 1 November, kami kecewa, karena masing-masing juga punya kebutuhan hidup," ujar Koordinator Lapangan Posko Jabar Tezar Dwi Aryanto, kemarin.

Pernyataan tersebut dikemukakan menyusul adanya imbauan dari Dinas Perhubungan Jabar bagi pengemudi angkutan berbasis aplikasi untuk menghentikan operasi untuk sementara waktu hingga 1 November mendatang.

Padahal, terhitung sejak awal pekan lalu, Posko Jabar mengimbau semua anggota untuk

offbid (tidak menerima pesanan penumpang) selama empat hari, yakni tanggal 10-13 Oktober 2017 pukul 6.00 hingga 20.00. Langkah itu diambil menyikapi adanya rencana mogok massal serta unjuk rasa pengemudi angkutan konvensional pada tanggal yang sama. Kendati rencana unjuk rasa ditangguhkan, imbauan untuk offbid tetap berlaku. "Offbid sampai tanggal 13 Oktober saja sebetulnya sudah memberatkan. Tapi, itu kami upayakan karena ingin menjaga situasi tetap kondusif," katanya.

Dia mengungkapkan, saat ini, tercatat setidaknya 7.000 anggota Posko Jabar yang tersebar di sejumlah kota. Sebagian besar beroperasi di kawasan Bandung Raya. Angka tersebut harus menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan. Soalnya, tidak sedikit dari pengemudi yang menjadikan layanan jasa transportasi berbasis aplikasi sebagai sumber mata pencaharian utama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

"Kami khawatir nanti justru akan terjadi hal yang tidak diinginkan kalau operasional dihentikan terlalu lama," ujar Tezar.

(Ani Nunung Aryani/ Cecep Wijaya/ Joko Pambudi/ Novianti Nurulliah/ Riesty Yusnilaningsih/ Ririn Nur Febriani)





Original Post

Komisi III Dukung Jaksa Agung Efektifkan Fungsi Penuntutan Tipikor

Media Online Detikcom
2017-10-12

Jakarta - Dalam rapat bersama Jaksa Agung M Prasetyo, Komisi III DPR mengambil beberapa poin menjadi kesimpulan rapat. Salah satu kesimpulannya adalah tentang fungsi penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

Hal tentang penuntutan tersebut tertuang dalam poin ketiga kesimpulan rapat. Isinya, Komisi III DPR mendukung Jaksa Agung mengefektifkan asas single prosecutor system dalam penanganan kasus tipikor.

"Komisi III DPR mendukung Jaksa Agung mengefektifkan asas single prosecutor system dalam penanganan seluruh tindak pidana, termasuk tipikor, untuk menciptakan transparansi dan objektivitas penanganan perkara," bunyi kesimpulan rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Single prosecutor system artinya kurang-lebih kejaksaan menjadi sendiri dalam fungsi penuntutan. Jaksa Agung meminta redaksi kesimpulan diubah.

"Penuntutan atau single prosecutor system tentunya terkait UU. Selama KPK masih diberi kewenangan sesuai UU mereka, rasanya didesak bagaimanapun kami tidak bisa melakukan itu," ucap dia.

"Makanya saya minta supaya, kalau mungkin, istilah Jaksa Agung itu dihilangkan. Bagaimana Komisi III mendesak single prosecutor system itu bisa dilaksanakan di Indonesia," kata Prasetyo.
(gbr/ams)


kejaksaan agung
penuntutan kpk izin kejagung
komisi iii dpr

https://news.detik.com/berita/d-3680447/komisi-iii-dukung-jaksa-agung-efektifkan-fungsi-penuntutan-tipikor



Original Post

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Stadion GBLA

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2017-10-12

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Stadion GBLA

BANDUNG Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dengan terdakwa Yayat Ahmad, eks Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung kembali digelar di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung. Jalan LL.RE Martadinata. Kota Bandung, Rabu (11/10/2017). Sidang kali ini menghadirkan saksi dari para pemborong pengurugan dan pemasangan tiang pancang. Diantaranya, Jafri Sail (PT Indra Grup), Gatot Jumhana (PT Adiguna), Pandi Haryanto (PT Mitra Ponda-sitama). Agus Budiarto (PT Paku Bumi Semesta). Salah seorang pemborong, Gatot menyatakan, pihaknya belum dibayar dari pekerjaan senilai Rp 500 juta oleh PT Adhi Karya sehingga dirinya terpaksa mundur sebelum waktunya karena PT Adhikarya melakukan wanprestasi. Pekerjaan begitu terburu buru dan dikejar waktu, tetapi ketika pembayaran tidak dibayarkan. Pada umumnya saksi saksi mengaku tidak mengenal terdakwa Yayat Ahmad karena tidak pernah bertemu. Yayat didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara Rp 103,5 miliar dari total anggaran Rp 545 miliar. Kasus korupsi pembangunan Stadion GBLA terungkap setelah terjadi pergeseran struktur tanah dan fondasi bangunan stadion tersebut pada awal 2015. Dari penyelidikan dan penyidikan Bareskrim Polri, ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pembangunan stadion kebanggaan Kota Bandung tersebut. Di antaranya ketidaksesuaian spek barang, dugaan penggelembungan nilai proyek, hingga penyalahgunaan kewenangan

(YS)





Original Post

Petakan Kerawanan Pilkada, Polri Sisir Calon Bermasalah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2017-10-12

Petakan Kerawanan Pilkada, Polri Sisir Calon Bermasalah

MARKAS Besar (Mabes) Polri mulai menyisir dan mendata setiap bakal calon (balon) berma-salah yang maju Pilkada di 171 wilayah. Hal ini menjadi bagian dari pemetaan kerawanan keamanan Pilkada 2018. "Kami sudah harus mapping calon-calon yang kira-kira akan diusung sejak awal. Kalau memang mereka masih ada tabungan laporan polisi, tuntaskan dan selesaikan di depan," kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Ari Dono Sukmanto saat ditemui di sela-sela Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

Penyisiran ini, kata Ari, dilakukan demi mengantisipasi kasus-kasus dugaan tindak pidana menjadi alat permainan politik pilkada yang bisa berpengaruh pada kerawanan keamanan.

"Seumpanya si A ada laporan polisi. Oh, ini kayaknya mencalonkan diri, cepat tuntaskan (kasusnya). Jangan saat dia mencalonkan, terus kami baru kerja. Nanti dipikir orang kami main politik," ujar pria kelahiran Bogor pada 1961 silam itu.

Tak dipungkiri. Korps Bhayangkara banyak memetik pelajaran dari Pilkada DKI Jakarta 2017. Langkah polisi menyidiki kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tahun lalu memberikan konsekuensi tersendiri bagi institusi Polri. Sebelumnya, Kapolri Jenderal

Tito Karnavian mengatakan, kasus menjerat Ahok menjadi referensi Polri untuk memproses kasus lain yang menyeret calon kepala daerah.

"Ini (kasus Ahok) membawa konsekuensi. Siapa pun dilaporkan, semua dilaporkan sama, harus diproses," kata Tito di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Rabu (25/1).

Pengusutan kasus Ahok itu terbilang istimewa, pasalnya ada instruksi Kapolri sebelumnya yang diabaikan. Surat Edaran Peraturan Kapolri Nomor SE/7/ VI/2014 yang diteken Badrodin Haiti saat menjabat Kapolri menyatakan pengusutan kasus calon kepala daerah harus menunggu selesainya proses pilkada.

Akibat preseden pengusutan kasus Ahok itu, demi keadilan polisi pun mengusut kasus yang menyeret calon lain seperti dalam Pilkada calon Wagub DKI nomor urut satu Sylviana Murdni dan calon Wagub DKI Jakarta nomor Sandiaga Uno.

Sy 1 vi dilaporkan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Al Fauz saat menjabat Walikota Jakarta Pusat. Ia juga diperiksa terkait kasus dana hibah Kwartir Daerah Pramuka DKI Jakarta. Sementara itu. Sandiaga Uno diperiksa terkait dugaan penggelapan tanah.

Tito mengatakan, aksi saling lapor peserta pilkada tak hanya terjadi di Jakarta. Di daerah Iain banyak ditemukan hal serupa. Menurutnya, kasus Ahok jadi acuan untuk menindaklanjuti laporan tanpa harus menunggu pilkada selesai.

mra





Original Post

Di Bawah Hatta Ali, 10 Hakim 15 Pegawai Pengadilan Ditangkap KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-10-12

Di Bawah Hatta Ali, 10 Hakim 15 Pegawai Pengadilan Ditangkap KPK

Pengawasan Lembaga Peradilan Lemah

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono, menambah deretan hakim yang tersangkut kasus korupsi.

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mencatat, di bawah kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali, sudah 10 hakim dan 15 pegawai pengadilan yang ditangkap karena korupsi.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama S Langkun mengatakan, banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK mengindikasikan pengadilan atau cabang kekuasaan yudikatif sedang dalam kondisi darurat korupsi.

"Lembaga Pengadilan memiliki potensi korupsi yang sangat besar, dan belum ada reformasi yang signifikan yang dilakukan di lingkungan Mahkamah Agung khususnya di bawah kepemimpinan Hatta Ali," katanya.

Diterangkannya, potensi korupsi yang sangat besar itu juga dilihat dari besarnya struktur organisasi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung. "Maka bukan hal yang mustahil, masih banyak oknum hakim dan petugas pengadilan yang korup namun belum tersentuh oleh KPK atau penegak hukum lainnya." sebutnya.

Selain itu, potensi tersebut juga diperbesar dengan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial. Sehingga peluang terjadinya korupsi di tubuh pengadilan semakin terbuka lebar.

"Lumrah jika menilai hakim yang telah ditangkap oleh KPK hanya sedang bernasib buruk. Namun tidak memberikan efek penjeraan bagi oknum nakal di pengadilan," kritik Tama.

Meski Mahkamah Agung telah memberlakukan Perma no. 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, namun tetap belum mampu melakukan pengawasan yang efektif terhadap hakim dan petugas pengadilan.

Justru, Ketua Pengadilan yang dibebani tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap bawahan. Misalnya, dalam perkara korupsi yang menimpa Hakim Sudiwardono. dia sebagai Ketua PT Manado justru yang melakukan pelanggaran dan menerima suap.

"Karena kondisi pengadilan yang darurat, maka perlu ada

langkah luar biasa untuk membersihkan praktek mafia hukum di Pengadilan dan sekaligus mengembalikan citra pengadilan dimata publik," tandas Tama.

Akademisi yang juga bekas hakim, Asep Iwan Iriawan menuturkan. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/ Maklumat/KMA/XI/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya harus ditagih kepada Ketua MA.

"Untuk itu. Ketua MA dan jajarannya harus berhenti sebagai Pimpinan MA. Ketika Ketua MA berhenti atas dasar Maklumat Ketua MA, ada mekanisme dalam UU MA yang dapat dijalankan kembali untuk memilih Ketua MA kembali oleh Hakim-hakim Agung." katanya.

Hakim Agung, Gayus Lumbuun mengatakan, penangkapan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sudiwardono, telah mencoreng citra MA. Apalagi posisi Ketua PT itu sangat strategis dan penting karena dia membawahi pengadilan-pengadilan negeri, yang rata-rata berjumlah 30 di tiap provinsi.

"Anomali ini harus dijawab dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pejabat struktural, mulai dari tingkat PN hingga MA," katanya,

osp





Original Post

KPK periksa 12 saksi terkait Arya Zulkarnain

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-10-12

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 12 saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

"Sejak Senin (9/10) penyidik memeriksa sejumlah saksi di Kantor Brimob Polda Sumut. Hari ini penyidik memeriksa 12 orang saksi untuk semua tersangka kasus tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu.

Febri mengatakan 12 saksi yang diperiksa itu berasal dari unsur swasta dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batubara.

"Penyidik mendalami informasi terkait proyek-proyek pengadaan pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Batubara," ujar Febri.

KPK juga tengah mendalami aliran dana dalam kaus tersebut.

"Penyidik mendalami terkait aliran dana dan proses pemenangan dalam pengadaan proyek-proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Batubara," kata Febri.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu.

Diduga sebagai pihak penerima, yaitu Bupati Batubara nonaktif OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady, dan pemilik diler mobil Sujendi Tarsono alias Ayen.

Kemudian diduga sebagai pihak pemberi, yakni dua orang kontraktor masing-masing Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar

Dalam OTT terkait kasus itu, total KPK mengamankan uang tunai senilai Rp346 juta.

Uang tersebut diduga bagian dari fee proyek senilai total Rp4,4 miliar yang diduga diterima oleh Bupati Batubara melalui para perantara terkait beberapa pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

Hasil pemeriksaan penyidik, dari total fee Rp4,4 miliar terdapat sisa fee Rp1,6 miliar yang dikuasai oleh tersangka Sujendi Tarsono, pemilik diler mobil.

"Jadi semua dana disetorkan ke Sujendi Tarsono. Pada saat tertentu OK Arya Zulkarnain butuh nanti diberikan oleh Sujendi Tarsono. Pada OTT tanggal 13 September 2017 modusnya begitu. Jadi OK Arya Zulkarnain tidak megang uangnya sendiri, tapi yang megang Sujendi Tarsono," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9).

Pertama, katanya lagi, dari kontraktor Maringan Situmorang diduga pemberian fee sebesar Rp4 miliar terkait dua proyek, yaitu pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp32 miliar yang dimenangkan oleh PT Gunung Mega Jaya dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilai Rp12 miliar yang dimenangkan oleh PT Tombang.

Barang bukti Rp346 juta dalam OTT ini diduga merupakan bagian dari fee terkait dua proyek itu.

Kedua, ujar dia, dari kontraktor Syaiful Azhar diduga pemberian fee sebesar Rp400 juta terkait dengan proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp3,2 miliar.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, OK Arya Zulkarnain, Sujendi Tarsono, dan Helman Herdady disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.

(T.B020/B014)Editor: Ruslan Burhani

http://www.antaranews.com/berita/658043/kpk-periksa-12-saksi-terkait-arya-zulkarnain



Original Post

Imbas Persaingan, Akankah PHK di Taksi Express Berlanjut?

Media Online republika.co.id
2017-10-12

REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI -- PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) menyatakan berencana menjual sejumlah aset, yakni tanah dan rumah toko (ruko). Selain itu, Express juga menyatakan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 250 orang pegawai.

Menurut pihak TAXI, tingkat utilitas armada taksi mengalami penurunan karena adanya peralihan ke jasa transportasi berbasis aplikasi. Meskipun begitu, PT TAXI cabang Bekasi hingga saat ini belum melakukan pemangkasan pegawai.

Menurut salah satu petugas keamanan Pangkalan A Taksi Ekspress yang berada di Jati Mekar, Jati Asih, Kota Bekasi, Lukman hingga saat ini kondisi manajemen PT TAXI masih kondusif dan seluruh pengemudi tetap bekerja secara normal. Dia juga berharap agar pemecatan pegawai PT TAXI yang telah terjadi di Jakarta, tidak terulang di Bekasi. "Situasi sekarang sedang kondusif dan belum ada pemecatan karyawan. Semoga saja tidak ada," kata Lukman.

Namun saat Republika hendak menemui manajemen PT TAXI, mereka menolak diwawancarai. Sejatinya pada saat Republika berada di pangkalan PT TAXI cabang Bekasi tersebut, pejabat dari PT TAXI pusat sedang melakukan kunjungan singkat. Namun mereka tetap menolak memberikan komentar terkait tujuan kunjungannya. "Ada kunjungan dari manajemen pusat, namun menolak diwawancarai," kata Lukman.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menanggapi rencana perusahaan operator taksi Express untuk menjual aset dan memangkas karyawan. Budi meyakini, dengan rencana tersebut perusahaan mempunyai konsep bisnis lain dalam menjalankan usahanya.

"Saya yakin Pemiliknya (perusahaan) punya konsep lain untuk berusaha. Dia menjual kendaraan taksi ini untuk ikut taksi online atau ikut yang lain," ujar Budi Karya, Kamis (5/10) lalu.

Saat ini, Kemenhub tengah merumuskan kembali peraturan tentang taksi online, setelah Mahkamah Agung membatalkan 14 poin dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Budi mengatakan, aturan pemerintah itu semata-mata untuk membuat kesetaraan antara taksi online dengan taksi konvensional.

"Saya pikir ada atau tidak ada, kewajiban pemerintah untuk membuat peraturan agar ada kesetaraan bagi online dan taksi konvensional. Satu sisi taksi online suatu keniscayaan, tetapi konvesional sudah lama memberikan layanan dan merupakan hajat hidup masyarakat dan hajat hidup sopir-sopir," kata dia.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/11/oxnuni415-imbas-persaingan-akankah-phk-di-taksi-express-berlanjut



Original Post

KPK Periksa 12 Saksi Terkait Arya Zulkarnain

Media Online rri.co.id
2017-10-12

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 12 saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

"Sejak Senin (9/10/2017) penyidik memeriksa sejumlah saksi di Kantor Brimob Polda Sumut. Hari ini penyidik memeriksa 12 orang saksi untuk semua tersangka kasus tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu.

Febri mengatakan 12 saksi yang diperiksa itu berasal dari unsur swasta dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batubara.

"Penyidik mendalami informasi terkait proyek-proyek pengadaan pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Batubara," ujar Febri.

KPK juga tengah mendalami aliran dana dalam kaus tersebut.

"Penyidik mendalami terkait aliran dana dan proses pemenangan dalam pengadaan proyek-proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Batubara," kata Febri.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu.

Diduga sebagai pihak penerima, yaitu Bupati Batubara nonaktif OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady, dan pemilik diler mobil Sujendi Tarsono alias Ayen.

Kemudian diduga sebagai pihak pemberi, yakni dua orang kontraktor masing-masing Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar

Dalam OTT terkait kasus itu, total KPK mengamankan uang tunai senilai Rp346 juta.

Uang tersebut diduga bagian dari fee proyek senilai total Rp4,4 miliar yang diduga diterima oleh Bupati Batubara melalui para perantara terkait beberapa pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

Hasil pemeriksaan penyidik, dari total fee Rp4,4 miliar terdapat sisa fee Rp1,6 miliar yang dikuasai oleh tersangka Sujendi Tarsono, pemilik diler mobil.

"Jadi semua dana disetorkan ke Sujendi Tarsono. Pada saat tertentu OK Arya Zulkarnain butuh nanti diberikan oleh Sujendi Tarsono. Pada OTT tanggal 13 September 2017 modusnya begitu. Jadi OK Arya Zulkarnain tidak megang uangnya sendiri, tapi yang megang Sujendi Tarsono," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Pertama, katanya lagi, dari kontraktor Maringan Situmorang diduga pemberian fee sebesar Rp4 miliar terkait dua proyek, yaitu pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp32 miliar yang dimenangkan oleh PT Gunung Mega Jaya dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilai Rp12 miliar yang dimenangkan oleh PT Tombang.

Barang bukti Rp346 juta dalam OTT ini diduga merupakan bagian dari fee terkait dua proyek itu.

Kedua, ujar dia, dari kontraktor Syaiful Azhar diduga pemberian fee sebesar Rp400 juta terkait dengan proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp3,2 miliar.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, OK Arya Zulkarnain, Sujendi Tarsono, dan Helman Herdady disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.(Antara/ARN)

http://rri.co.id/post/berita/444345/nasional/kpk_periksa_12_saksi_terkait_arya_zulkarnain.html



Original Post

Peraturan Taksi Daring Ditunggu

Media Cetak Media Indonesia Halaman 24
2017-10-12

Peraturan Taksi Daring Ditunggu

BAN DUNG, JAWA BARAT

DINAS Perhubungan Pemprov Jawa Barat (Jabar) mendesak agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menerbitkan peraturan baru terkait dengan transportasi online (daring). Saat ini terdapat kekosongan hukum akibat Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 pada Agustus lalu.

"Adanya kekosongan hukum ini membuat kekisruhan di berbagai daerah," sebut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Dedi Taufik, saat dihubungi kemarin.

Selain mendesak peraturan baru segera diterbitkan, Dedi berharap agar peraturan itu

yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan antara transportasi daring dan angkutan konvensional.

Selain itu, kata dia, pihaknya pun mengusulkan Menteri Komunikasi dan Informatika agar menata pedoman teknis dan pengawasan implementasi dalam penyediaan aplikasi daring.

"Kami juga memohon kepada aparat penegak hukum agar melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan sewa daring demi menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lapangan," kata dia.

Dedi menjelaskan. Dishub Jabar memahami aspirasi

berbagai pihak yang meminta angkutan daring tidak beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan baru. Selanjutnya, dilakukan pengawasan dan pengendalian yang dikoordinasikan dengan kepolisian dan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, pengawasan terhadap angkutan daring ini hanya sementara hingga terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan yang baru. Menurutnya, pengendalian angkutan berbasis aplikasi ini diperkirakan hingga 1 November mendatang.

Sebelumnya, aktivitas angkutan umum berbasis daring di seluruh wilayah Jawa

Barat dihentikan sementara menyusul adanya surat pernyataan bersama yang buat Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jabar bersama Pemprov Jabar. Berdasar hal itu, Pemerintah Kota Bandung juga menerapkan penghentian aktivitas angkutan daring sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Pelarang itu memancing reaksi dari warganet. Sebuah petisi digalang warganet di change.org ditujukan untuk Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Presiden Joko Widodo, agar mencabut pelarangan itu.

(BY/N-5)





Original Post

Masih Ada Waktu Mediasi

Media Cetak Kompas Halaman 27
2017-10-12

Masih Ada Waktu Mediasi

PAM Jaya, Palyja, dan Aetra Belum Bersikap Setelah Putusan MA

JAKARTA, KOMPAS - Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi dan menghentikan swastanisasi air minum di DKI Jakarta belum disikapi pemerintah daerah dan pihak swasta. Salah satu harapan yang muncul, tidak perlu diselesaikan dalam skema arbitrase.

Jika skenario setelah putusan MA adalah pemutusan perjanjian kerja sama Perusahaan Daerah Air Minum (PAM) Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) sebelum kontrak berakhir 2023, ada risiko pengajuan gugatan pihak b-wasta itu ke Mahkamah Arbitrase Internasional (PGA).

Aetra punya hak eksklusif mengelola distribusi air bersih di wilayah timur Jakarta, sedangkan Palyja di barat Kontrak keduanya dengan PAM Jaya berjalan tahun 1998-2023.

"Jika swasta disalahkan, mereka bisa berkata ke Mahkamah Arbitrase kesalahan juga pada PAM Jaya atau pemda dan pemerintah pusat karena tidak menyediakan air baku memadai dan mempersulit menambah atau ganti pipa," ujar pengajar Teknik Lingkungan di Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia, Firdaus Ali, Rabu (11/10).

Dokumen putusan MA mencantumkan, salah satu alasan para penggugat meminta swastanisasi air minum DKI dihentikan adalah selama pengelolaan swasta 1998-2011, hanya 62 persen wilayah Jakarta dapat layanan air. Swastanisasi air dinilai gagal memenuhi hak masyarakat

Masalahnya, cakupan yang belum kunjung 100 persen itu juga dipengaruhi kurangnya pasokan air baku. Menurut Firdaus, tidak ada penambahan pasokan air baku 20 tahun terakhir bagi DKI. Di

sisi lain, Aetra dan Palyja kerap kesulitan dapat izin perluasan jaringan pipa atau penggantian pipa-pipa tua

Karena itu, ia merekomendasikan pemerintah pusat meme-diasi para pihak. Meski demikian, ia juga meminta pemerintah bersiap menghadapi kemungkinan gugatan arbitrase.

Meminta waktu

Di tempat terpisah, Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat meminta publik memberi waktu pihaknya merespons putusan MA. "Kasus yang dibicarakan adalah kasus yang berawal tahun 2014, sudah cukup lama dan sangat mungkin salah kalau terlalu cepat menyimpulkan," katanya.

Bagian hukum PAM Jaya sedang mendalami dan mempelajari putusan itu. Ia memastikan sikap dan posisi PAM Jaya mencerminkan arahan pemprov sebagai pemilik BUMD itu.

Adapun Corporation and Customer Communication Manager Aetra Astriena Veracia menyebut pihaknya belum bisa berkomentar terkait putusan MA itu. Belum ada arahan direksi.

Respons sama juga dari pihak PT Palyja "Kami menunggu .koordinasi dari PD PAM Jaya, bagaimana keputusannya," ujar Lydia Astriningwoijgso dari Humas PT Palyja

Ditanya khusus, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, ia belum tahu

soal keputusan MA. "Suratnya dari MA belum tahu, belum bisa pelajari. Biro hukum juga masih lihat seperti apa," ujar Djarot yang dalam hitungan hari tak lagi menjabat sebagai gubernur.

Oleh karena belum tahu isi surat resminya, Djarot belum bisa menjelaskan dampak putusan MA terhadap pelayanan air bersih bagi warga. Ia hanya meminta layanan air bersih kepada warga tidak terganggu.

Evaluasi

Anggota DPRD DKI Jakarta,

Abraham Lunggana, menyatakan, Pemprov DKI harus melaksanakan putusan MA yang mengabulkan gugatan warga agar kebijakan swastanisasi air minum di DKI Jakarta dihentikan. Namun, ia akan menunggu sikap eksekutif mengevaluasi kerja sama dan nota kesepahaman PT PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra

"Kontrak PT PAM Jaya dengan swasta harus dievaluasi Namun, sebelumnya kami juga harus tahu dulu butir-butir dari putusan itu apa saja," kata

Lulung.

Kepala Subbagian Bantuan Hukum Biro Hukum DKI Haratua Purba mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengirimkan nota dinas kepada gubernur. Nota dinas dibuat untuk melaporkan lebih detail putusan MA. Setelah diterima, gubernur akan menanggapi surat itu.

Ia belum bisa memastikan apa langkah hukum yang akan diambil gubernur. "Tadi surat posisi sudah ada di kepala biro," kata Haratua

(HLN/JOG/DEA)





Original Post

Pemprov Belum Bersikap

Media Cetak Jawa Pos Halaman 25
2017-10-12

Pemprov Belum Bersikap

SEPAK TERJANG PAM JAYA

MA Putuskan Hentikan Swastanisasi Air di Jakarta

GAMBIR Gubernur DKI Djarot Saiful Hidajat menyatakan belum bisa menentukan sikap setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk memberhentikan swastanisasi air di Jakarta. Menurut dia, jajarannya harus lebih dulu mempelajari putusan yang meminta Pemprov DKI memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja)

Sekadar informasi, Putusan MA Nomor 31 Kl Pdt/2017 memenangkan gugatan warga yang dilayangkan sejak 2011. Yakni, memberhentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI. Sebab, itu sudah melanggar Perda Nomor 13 Tahun 1992 yang mengakibatkan pelayanan terhadap pengelolaan air bersih dan air minum warga DKI Jakarta tidak meningkat, baik segi kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas. Sebab, PDAM Jaya kehilangan kewenangan pengelolaan air minum yang dialihkan kepada swasta.

Putusan itu juga menyebutkan, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dan wujud perbuatan perjanjian kerja sama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbarui dengan PKS tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga kini. Para tergugat meliputi PT Aetra Air Jakarta, PT Palyja,

presiden, menteri pekerjaan umum, menteri keuangan, gubernur DKI ,DPRD DKI, dan PAM Jaya. "Saya belum tahu. Surat dari MA juga belum. Jadi, belum bisa dipelajari. Tapi, biro hukum akan melihat seperti apa, kun harus dipelajari juga," katanya di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin (11/10).

Menurut Djarot, putusan itu perlu dikaji. Sebab, kerja sama dengan swasta berjalan sejak lama. "Itu kan sejak beberapa tahun yang lalu. Makanya, saya belum mengerti," tambahnya.

Lebih lanjut, menurut Djarot, DKI harus mempelajari dampak jika pemberhentian itu dilakukan. Sebab, kedua operator swasta sudah melakukan investasi. "Dulu, kami juga ada program mau ambil saham Palyja, tapi nggak jadi karena ada kasus hukum. Kalau nggak salah 2015 yang anggarannya berada di Jakpro. Tapi, karena persoalan hukum nggak bisa, kalau nggak salah sampai arbitrase internasional," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah menuturkan, pihaknya belum

bisa memberikan langkah DKI ke depan. "Kekalahan ini saya laporkan dulu kepada Pak Gubernur. Kan saya nggak bisa tentukan langkahnya," terangnya.

Bukan hanya gubernur, menurut Yayan, DKI perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam membicarakan tindak lanjut. Sebab, pihak tergugat bukan hanya pemprov DKI. "Pihak tergugat kan banyak. Ada pemerintah pusat juga. Pastinya, harus ada koordinasi untuk membicarakan tindak lanjutnya seperti apa. Kami kan nggak tahu pemerintah pusat kebijakannya seperti apa," terangnya. Karena, sebelum mengambil tindak lanjut, dia bertemu dengan pemerintah pusat

"Koordinasi dulu deh. Kapan? Saya belum terinformasi, dulu waktu mau banding yang undang Menko perekonomian," katanya. Setelah itu, lanjut dia, pihaknya baru bisa memberikan keputusan apakah melakukan PK atau ndak. Upaya hukum apa pun, kata dia, bisa dilakukan DKI asalkan memenuhi persyaratan.

Sementara itu, terkait dampak jika kerja sama itu dihentikan tahun ini, Yayan menyatakan

belum bisa menganalisisnya. Dia menjelaskan, pihaknya hanya memikirkan aspek yuridis. "Kalau bisnisnya, saya nggak tahu. Biar yang lain, PAM Jaya yang bicara. Kan mereka yang tahu kondisinya," tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat mengaku kaget atas putusan MA. BUMD DKI itu langsung berkoordinasi dengan PT Palyja dan PT Aetra sebagai operator pengolahan air bersih di Jakarta. Namun, sayang, dia tidak menjawab atas putusan MA. "Putusan MA ini, saya belum bisa komentar banyak." terangnya

Menurut Erlan, PAM Jaya akan mempelajari putusan tersebut secara lengkap. Perusahaan pelat merah itu enggan berspekulasi atas putusan MA hanya dari pemberitaan karena berpotensi salah penafsiran. "Jadi nggak dari pemberitaan. Nanti, salah interpretasi takutnya," katanya. PAM Jaya, sambung dia, segera mengonsultasikan dengan pemilik modal Pemprov DKI.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji menyatakan, dirinya mendukung penuh

putusan MA tersebut. Namun, kata dia, hams dipelajari dulu amar putusan tersebut Sebab, pihaknya harus mendapatinformasi secara detail. "Kami tanyakan dulu ke PAM Jaya. Kalau putusan MA baik, ya harus didukung," terang Ongen di DPRD DM, Kebon Sirih, Jakarta

Pusat kemarin.

Sementara itu, pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono [oga menegaskan, putusan MA tepat agar pengelolaan air minum diambil sepenuhnya oleh Pemprov DW. Menurut dia, itu akan berdampak baik bagi

masyarakat. Yakni, harga bisa ditekan lebih murah. Warga juga bisa mendapat air bersih lebih mudah. "Ke depan, akses air minum murah ke permukiman warga lebih mudah dan air bersih gratis bisa dihadirkan di taman-taman." ucapnya.

(rya/riz/co5/ilo)





Original Post

KPK Dalami Asal Usul Alphard Wali Kota Batu Lewat Petinggi Arema

Media Online liputan6com
2017-10-12

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami asal usul mobil Toyota Alphard Wali Kota non aktif Batu, Malang, Eddy Rumpoko melalui seorang pengusaha yang juga jajaran direksi non aktif Arema FC Iwan Budiono.

"Untuk kasus di Batu, kita dalami apa yang diketahui saksi terkait rangkaian peristiwa ini. Apakah itu terkait dengan indikasi pemberian uang secara langsung atau tidak langsung, ataupun melalui cicilan atau bagian pelunasan dari pembayaran mobil tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Diketahui, KPK menyita mobil mewah milik Eddy itu yang diduga berasal dari tindak pidana suap pengadaan mebel di lingkungan Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur. Namun, Febri tak mau membeberkan kaitan antaran Iwan dengan Eddy.

"Kami belum bisa sampaikan karena masih proses penyidikan," katanya.

Sementara itu, Iwan yang memenuhi panggilan penyidik KPK rampung menjalani pemeriksaan pukul 18.30 WIB. Iwan mengaku dicecar delapan pertanyaan oleh penyidik.

Iwan juga membantah telah memberikan uang suap kepada Eddy untuk melunasi pembelian Alphard.

"Apakah Alphard itu dibeli dengan menggunakan uang, saya tidak tahu. Tidak tahu, tadi itu tidak ditanyakan ke saya," kata Iwan.

Sebelumnya, KPK menetapkan WaliKota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko sebagai tersangka. Eddy terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penindakan KPK di Batu, Jawa Timur pada Sabtu 16 September 2017.

1 dari 2 halaman3 TersangkaSelain Eddy, KPK juga menetapan dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Bagian Unit Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan dan pengusaha bernama Filipus Djap.

Tiga orang tersebut dijadikan tersangka karena diduga terlibat tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota(Pemkot) Batu tahun anggaran 2017.

Dari operasi senyap tersebut, tim penyidikan KPK mengamankan uang sekitar Rp 300 juta rupiah. Uang Rp 200 juta diterima oleh Eddy Rumpoko sedangkan Rp 100 juta diberikan kepada Eddi Setiawan dari Filipus.

http://news.liputan6.com/read/3125527/kpk-dalami-asal-usul-alphard-wali-kota-batu-lewat-petinggi-arema



Original Post

Lagi, Jaksa Agung Minta Penuntutan Kasus Korupsi Dikembalikan ke Kejagung

Media Online kompascom
2017-10-12

JAKARTA, -Jaksa Agung M. Prasetyo menilai sudah seharusnya seluruh fungsi penuntutan tindak pidana termasuk korupsi dikembalikan ke kejaksaan. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

"Kalau kenyataannya undang-undang seperti itu ya kita laksanakan. Hanya single procecutor itu universal. Saya rasa di negara lain pun juga begitu. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jaksa Agung dinyatakan sebagai penuntut tertinggi," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Ia menilai tak masalah jika nantinya dalam penanganan kasus besar terkait tindak pidana korupsi (tipikor) proses penyidikan dan penuntutan kembali terpisah, tak lagi seperti sekarang yang dilakukan dalam satu atap di KPK.

Bahkan, Prasetyo optimistis proses penuntutan berjalan maksimal dan cepat meski semuanya dikembalikan ke korps Adhyaksa.

Ia pun mengatakan kejaksaan terus berbenah untuk mempersiapkan hal tersebut meski masih ada sejumlah oknum jaksa yang terlibat kasus korupsi.

"Kalau kita selalu perbaiki dan sekarang sudah lebih baik. Jangan kalian katakan tidak baik, sudah lebih baik. Hanya masyarakat kita minta melihat secara obyektif," kata dia.
Kompas TV Kejaksaan Agung memastikan bahwa penahanan tersangka pegawai pajak sudah cukup bukti.

http://nasional.kompas.com/read/2017/10/12/05190541/lagi-jaksa-agung-minta-penuntutan-kasus-korupsi-dikembalikan-ke-kejagung



Original Post

Jaksa Agung tak mau kalah tapi tidak ingin disebut saingan KPK

Media Online merdeka.com
2017-10-12

Jaksa Agung HM. Prasetyo sempat menyinggung kewenangan yang dimiliki Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Mulai dari penuntutan, penyadapan hingga operasi tangkap tangan. Aksi operasi tangkap tangan dinilai membuat gaduh, namun ternyata tidak berdampak signifikan terhadap pemberantasankorupsi di tanah air. Indikatornya, IPK Indonesia beberapa tahun ini tidak mengalami kenaikan signifikan.

Soal kewenangan penuntutan juga menjadi sorotan. Dia mencontohkan lembaga antirasuah di Singapura, Malaysia hanya memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan saja. Sementara, kewenangan penuntutan harus seizin Kejaksaan Agung. Pemisahan wewenang penuntutan itu terbukti membuat KPK di Malaysia dan Singapura menjalankan tugas pemberantasan korupsi dengan efektif dan profesional.

Setelah pernyataannya ramai diperbincangkan, Jaksa Agung meluruskan. Dia mengklarifikasi pernyataannya soal pengembalian kewenangan penuntutan perkara di KPK kepada Kejaksaan Agung.

"Berkenaan dengan viral dan sempat muncul di media termasuk media sosial yang waktu itu dikatakan bahwa Kejaksaan Agung meminta fungsi penuntutan KPK dikembalikan ke kejaksaan, kita hanya menjawab pertanyaan Komisi III, sempat diplesetkan," kata Prasetyo di Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta, Rabu (11/10).

Jaksa Agung tidak mau kalah dari KPK. Contohnya dalam hal penyadapan. Dia menyebut institusinya mempunyai alat sadap yang tidak kalah canggih dari KPK. Namun bedanya, lanjut Prasetyo, Kejaksaan Agung tidak bisa bebas menggunakan alat sadap itu dibandingkan KPK.

"InsyaAllah alat sadap kami tidak kalah dengan alat yang lain termasuk KPK. Tapi kembali lagi penggunaannya berbeda, kebebasan menggunakan berbeda antara KPK dan kejaksaan," kata Prasetyo.

Menurutnya, KPK bisa menggunakan alat sadap kapan pun dan kepada siapapun atas nama penanganan kasus korupsi. Sedangkan Kejaksaan harus mengantongi izin sebelum menggunakan alat sadap serta diperuntukkan pada tahap penyidikan saja.

"KPK bisa kapan saja menyadap, siapa saja disadap untuk kepentingan apapun dia bisa lakukan. Tetapi kejaksaan harus memerlukan izin. Dan penggunaan alat sadap Kejaksaan baru bisa digunakan pada tahap penyidikan padahal sebenarnya di tahap penyelidikan kita perlukan," sambung Prasetyo.

Meski seolah tak mau kalah, tapi Jaksa Agung tidak ingin dipandang sebagai saingan KPK dalam hal pemberantasan korupsi. Berulang kali dia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tugas semua penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Karena itu Prasetyo secara tegas menolak bergabung ke dalam Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bentukan Mabes Polri.

"Di samping saya ingin menyampaikan menghindari ada anggapan nanti ini dianggap saingan KPK," kata Prasetyo.

Meski menolak bergabung, Kejaksaan akan tetap menjalankan tugasnya untuk menerima hasil penyelidikan dan penyidikan terkait kasus korupsi dari Densus Tipikor sesuai aturan KUHAP.

"Yang dibentuk oleh Polri, kami tetap mengacu pada KUHAP di mana di situ diatur JPU menerima hasil penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan penyidik Polri. Apakah itu kalau dulu bareskrim, dan sekarang untuk korupsi akan dilakukan Densus," tegasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung juga sempat menjelaskan alasannya tak mau bergabung dalam Densus Anti Korupsi. Keberadaan Kejaksaan dalam lembaga baru ini akan mengurangi independensi lembaga penegak hukum. Dia khawatir, bergabungnya jaksa dalam Densus Tipikor ini akan membuat penanganan pemberantasan korupsi menjadi tumpang tindih dengan KPK dan Polri.

"Kami khawatir dengan adanya tumpang tindih dan terdegradasi satu sama lain institusi penegak hukum yang ada," tegas Prasetyo saat rapat bersama Komisi III di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9). [noe]

http://www.merdeka.com/peristiwa/jaksa-agung-tak-mau-kalah-tapi-tidak-ingin-disebut-saingan-kpk.html



Original Post

Seks dengan Istri di Bawah Umur di India adalah Pemerkosaan

Media Online kompascom
2017-10-12

NEW DELHI, - Mahkamah Agung (MA)India memutuskan,hubungan seksual dengananak perempuan berusia di bawah 18 tahun sebagai tindakan pemerkosaan.

Bahkan, seperti dilaporkan The Independent, Rabu (11/10/2017), berhubungan seks dengan perempuan di bawah 18 tahun meski itu istrinya tetap disebut pemerkosaan.

Perempuan di bawah 18 tahun yang diperkosa oleh suami mereka dapat mengajukan tuntutan terhadap suaminya sekalipun kejahatan itu sudah dilakukan lebih dari setahun yang lalu.

Pemerkosaan dalam pernikahan bukanlah kejahatan di India, tapi seks dengan anak berusia di bawah 18 tahun dalam keadaan apapun dianggap pemerkosaan oleh pengadilan.

Keputusan besar ini mengubah pengecualian pada undang-undang sebelumnya yang tidak mengkriminalkan hubungan seksual dengan orangdi bawah umur seandainya mereka menikah.

PolisiIndiaGagalkanPernikahan Anak-anak diBawah Umur

MA tidak mengatur mengenai pemerkosaan dalam perkawinan, yang di India tidak dianggap ilegal, demikian ditambahkan oleh VOA Indonesia.

Meskipun pernikahan anak di bawah umur dianggap ilegal di India, LSM Independent Thought mengajukan petisi ke pengadilan tertinggi itu untuk mengeluarkan peraturan terkait pengantin anak.

LSM itu mengatakan, New Delhi harus menghadapi realitas itu karena telah menyebar luas di berbagai penjuru negara tersebut.

Komisi Nasional Perlindungan HakAnak dan organisasi amalYoung Livesmelaporkan, lebih dari seperempat perempuan di India yang berusia antara 20 dan 24 tahun telah dinikahkan sebelum mencapai usia 18 tahun.

Laporan itu mengatakan, perkawinan di bawah umur sedikit menurun di wilayah-wilayah pedesaan, namun meningkat di wilayah-wilayah perkotaan.

Gadis Cilik 5 Tahun Dipaksa Kawin, Menangis Sedih Selama Ritual Pernikahan

http://internasional.kompas.com/read/2017/10/12/07300031/seks-dengan-istri-di-bawah-umur-di-india-adalah-pemerkosaan



Original Post

Senin Depan, Dua Auditor BPK Jalani Sidang Perdana

Media Online kompascom
2017-10-12

JAKARTA, - Dua Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang terlibat dalam kasus dugaan suap opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2016, akan menjalani sidang perdana.

Duaauditor BPK tersebut yakni Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ali Sadli, selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara.

Jaksa KPK Moch Takdir Suhan mengatakan keduanya akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/10/2017).

"Ali Sadli dan Rochmadi pembacaan dakwaan Senin, agenda sidang jam 10.00," kata Takdir saat dikonfirmasi Rabu (11/10/2017) malam.

Jaksa KPK Sebut Penjelasan Auditor BPK Tidak Masuk Akal

Takdir mengatakan, dakwaan untuk kedua auditor BPK tersebut terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Rochmadi dan Ali Sadli menjadi tersangka diKPK untuk dua perkara yakni pada kasus suap opini WTP dan kasus TPPU.

KPK menemukan adanya dugaan pencucian uang oleh kedua tersangka setelah menemukan bukti baru dalam penyidikan kasus suap opini WTP tersebut.

Dalam kasus suap opini WTP, Rochmadi dan Ali Sadli diduga menerima suap dari Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo.

Suap tersebut agar Kemendes PDTT mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Keduanya diduga menerima suap yang nilai totalnya Rp 240 juta dari dua pejabat Kemendes tersebut.

Ada Istilah "Filosofi Audit Firaun" dalam Percakapan Pimpinan dan Auditor BPK

Sebanyak Rp 200 juta di antaranya diduga merupakan suap untuk Rochmadi sementara Rp 40 juta diduga untuk Ali Sadli.

Dalam kasus ini, sebagai pihak yang diduga memberi suap, Sugito dan Jarot disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Rochmadi dan Ali, sebagai pihak penerima suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Dalam kasus pencucian uang, KPK menyita sejumlah aset yang diduga merupakan hasil pencucian uang kedua tersangka.

Aset yang disita itu yakni empat unit mobil yang terdiri atas 1 unit mobil Honda Odyssey yang diindikasikan menggunakan identitas pihak lain.

Mobil tersebut disita dari sebuah dealer di Jakarta Utara, saat mobil dikembalikan oleh pihak lain. Kemudian, dua unit sedan Mercy warna putih dan hitam.

Satu mobil Honda CRV disita KPK dari pihak lain yang namanya digunakan salah satu tersangka.

KPK juga menyita uang dari penjualan mobil senilai Rp 1,65 miliar dari beberapa pihak yang diduga dititipi uang oleh Ali Sadli.

Pada kasus pencucian uang, Rochmadi disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembatasan TPPU. Sementara Ali disangkakan melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembatasan TPPU.

Adapun, dua pejabat Kemendes Sugito dan Jarot kasusnya telah lebih dulu masuk ke persidangan.

Keduanya dituntut pidana masing-masing dua tahun penjara, dikurangi masa tahanan.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/10/2017). Selain itu, kedua terdakwa juga dituntut membayar denda.

Sugito dituntut untuk membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan, sementara Jarot dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kompas TV Di hadapan majelis hakim, menteri desa mengaku tidak tahu soal dugaan suap untuk auditor BPK.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

KPK Tangkap Tangan Auditor BPK

http://nasional.kompas.com/read/2017/10/12/07265341/senin-depan-dua-auditor-bpk-jalani-sidang-perdana



Original Post

Terpopuler: Argentina ke Piala Dunia dan Wanita Diperkosa gara-gara Ikan

Media Online kompascom
2017-10-12

- Hasil sementara kualifikasi grup Piala Dunia 2018 memunculkan 23 negara lolos ke putaran final. Argentina dan Portugal dipastikan meraih tiket ke Rusia, tetapi Belanda dipaksa menjadi penonton karena tersisih dari zona Eropa.

Hasil pertandingan laga terakhir kualifikasi sejumlah grup Piala Dunia itu menjadi artikel terpopuler Kompas.com, Rabu (11/10/2017) kemarin. Selain itu, ada sejumlah artikel lain yang menyedot perhatian pembaca, di antaranya aksi keji militan di Kongo serta persiapan jelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Berikut ini rangkuman sejumlah artikel terpopuler Kompas.com kemarin.

Hasil kualifikasi Piala Dunia

Argentina lolos dari ujung tanduk setelah berhasil meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2018. Berkat tiga gol Lionel Messi, Albiceleste menang 3-1 atas Ekuador dan langsung lolos ke Rusia.

Hasil yang sama juga dinikmati oleh Portugal. Cristiano Ronaldo dkk tidak harus melewati babak play-off setelah menang 2-0 atas Swiss.

Kabar gembira juga dirasakan Panama dan Islandia. Keduanya untuk pertama kali lolos di turnamen akbar empat tahunan tersebut.

Sebaliknya, timnas Belanda harus menelan pil pahit. Meski menang 2-0 atas Swedia, Der Oranje terlempar dari persaingan tim-tim Eropa. Demikian pula dialami oleh Cile di zona Conmebol. Alexis Sanchez dan timnya gagal menembus zona play-off usai dibobol tiga gol oleh Brasil.

Informasi lengkap pertandingan tersebut dapat dibaca dalam sajian khusus Piala Dunia 2018 kanal Bola Kompas.com.

Kekejaman pemberontak Kongo

Gara-gara salah menyuguhkan makanan, seorang perempuan disiksa, diperkosa, dan dibunuh oleh pasukan pemberontak di kota Luebo, Republik Demokratik Kongo (RDK). Wanita itu sengaja menghidangkan masakan ikan dengan harapan melemahkan kekuatan pasukan militan yang pantang makan daging dan ikan tersebut.

Kekejaman itu terjadi tak lama setelah kepala suku atau pemimpin lokal di wilayah Luebo tewas akibat serangan oleh pasukan pemerintah.

Rekaman atas peristiwa yang mengerikan itu dibagikan lewat Whatsapp oleh saksi mata. Seorang pria berteriak, perempuan itu harus mati karena telah melakukan "pengkhianatan".

Berita selengkapnya dapat di artikel "Suguhkan Ikan ke Militan, Perempuan Ini Diperkosa dan Dipenggal".

Menyoal status tersangka Setya Novanto

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai tepat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara nomor 42/PUU-XV/2017 terkait alat bukti untuk menjerat tersangka.

Mahfud sepakat dengan MK, yang menyatakan bahwa penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang telah dipakai pada perkara sebelumnya untuk menjerat tersangka yang memenangkan praperadilan. Namun, bukti tersebut harus disempurnakan.

Mahfud juga mengkritik putusan Cepi Iskandar selaku hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang menangani praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto. Dalam putusannya, Cepi menyebutkan bahwa alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Perma).

Menurut Mahfud, Perma 4/2016 memang menyebutkan bahwa alat bukti yang sudah dipakai tidak bisa digunakan kembali. Namun, bukan berarti alat bukti tersebut tidak bisa dipakai lagi untuk menjerat tersangka lain yang masih berkaitan dengan kasusnya.

Baca detailnya pada artikel "Kata Mahfud, Putusan MK Kuatkan KPK Kembali Tetapkan Tersangka Novanto".

Tiga personel Brimob tewas

Tiga personel Brimob Pati Kepolisian Daerah Jawa Tengah tewas ditembak rekannya sendiri di kawasan pengeboran minyak wilayah Desa Trembul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Selasa (10/10/2017) malam.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono menyebut bahwa motif penembakan itu diduga terkait masalah pribadi.

Keberadaan anggota Subdit 4 Sat Brimob Pati di lokasi tambang itu dalam rangka mengamankan proyek vital nasional yakni PT SGT 01. Saat peristiwa tersebut terjadi, terdengar suara tembakan tiga kali. Setelah itu, tiga anggota Brimob, yakni Brigadir Kepala (Bripka) BT, Brigadir BW, serta Brigadir AS ditemukan tewas di lokasi kejadian.

Diduga pelakunya adalah Bripka BT yang menembak dua rekannya sendiri karena masalah pribadi. Setelah mengeksekusi kedua rekannya, pelaku diduga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.

Baca juga:

-Tiga Personel Brimob Tewas Tertembak di Lokasi Pengeboran Minyak

-Kronologi Penembakan Tiga Personel Brimob yang Tewas di Lokasi Pengeboran Minyak

-Usai Tembak 2 Rekannya hingga Tewas, Anggota Brimob Bunuh Diri

-Kapolda: Motif Penembakan Anggota Brimob di Blora Diduga Masalah Pribadi

Harapan pengusaha hiburan malam kepada Anies-Sandi

Para pengusaha hiburan malam di Jakarta berharap agar gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bisa merangkul dan membina pelaku usaha hiburan di Jakarta, terutama dari aturan yang dianggap sebagai jebakan bagi pengusaha.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta Gea Hermansyah mengatakan, pengusaha juga meminta agar Pemprov DKI bisa menjembatani bentuk operasi atau razia terbuka yang kerap dilaksanakan aparat penegak hukum. Menurut dia, akan lebih baik bila operasi dilakukan tanpa show off kekuatan personel yang dianggap mengurangi kenyamanan tamu di sana.

Pada saat kampanye, Anies-Sandi pernah menyatakan bahwa mereka akan menutup Hotel Alexis sebagai bentuk pemberantasan prostitusi.

Baca selengkapnya pada artikel "Rencana Anies-Sandi Tutup Alexis dan Harapan Pengusaha Hiburan Malam".

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Rangkuman Berita Populer di Kompas.com

http://nasional.kompas.com/read/2017/10/12/06525171/terpopuler-argentina-ke-piala-dunia-dan-wanita-diperkosa-gara-gara-ikan



Original Post

Jadi Tersangka Korporasi, KPK Bisa Sita Aset PT DGI

Media Online metrotvnews.com
2017-10-12

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menyita aset-aset korporasi yang terjerat tindak pidana korupsi. PT Duta Graha Indonesia yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Kontruksi Enjiniring atau PT DGIK merupakan satu-satunya perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh KPK.

Pernyataan itu ditegaskan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Irene Putri saat menggelar diskusi bertajukBarang Sitaan dan Barang Rampasan . Menurut Irene, penyitaan dilakukan untuk membayar uang pengganti yang diterima PT DGI.






"Terhadap perusahaan-perusahaan, apalagi tersangkanya kan korporasi, aset-aset korporasi bisa kami sita untuk pembayaran uang pengganti yang diduga diterima korporasi," kata Irene di gedung KPK, Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017.

Selain aset perusahaan, Irene menyebut dalam sidang jaska KPK juga bisa meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mencabut izin usaha perusahaan-perusahaan yang nakal, salah satunya PT DGIK. KPK bahkan dapat menyita perusahaan tersebut.

Irene mengungkapkan, hal ini sebelumnya pernah dilakukan KPK. Salah satu perusahaan di Riau disita kemudian dilelang dan berhasil terjual dengan nilai Rp46 miliar.

"KPK bisa sita perusahaan. Kita sita pabriknya. Sudah dilelang dan laku Rp46 miliar di daerah Riau. Izin usahanya juga bisa dicabut," tandas Irene.

KPK sebelumnya menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Dari proyek ini, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp25 miliar.

Selain itu, perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini pun diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terpidana korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.
(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/PNgJljAK-jadi-tersangka-korporasi-kpk-bisa-sita-aset-pt-dgi



Original Post

KPK Cecar Hubungan Petinggi Arema FC Nonaktif dengan Eddy Rumpoko

Media Online metrotvnews.com
2017-10-12

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi terus melanjutkan penyidikan terkait suap eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Penyidik memeriksa petinggi Arema FC Nonaktif Iwan Budianto.



Iwan mengaku penyidik mencecar soal hubungannya dengan Eddy Rompoko. "Pripsipnya hari ini pertanyaan yang ringan-ringan saja. Apakah saya mengenal Pak Eddy rumpoko? Ya tentu saya mengenal," kata Iwan di gedung KPK, Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017 malam.



Iwan selaku Direktur Utama Hotel Ijen Suites itu mengaku mengenal Eddy Rumpoko jauh sebelum menjadi Kepala Daerah. Menurut dia hubungannya dengan Eddy Rumpoko terjalin sejak 1997, saat mereka sama-sama menjadi seorang pengusaha.



" Ditanya apakah saya mengenal Pak Eddy, apakah saya punya hubungan kekerabatan atau tidak? Soal itu saja. Kedekatan saya dengan Pak Eddy itu sebelum beliau jadi wali kota, kan dia pengusaha dulunya. Saya sudah kenal dia jauh sebelum jadi wali Kota tahun 1997 atau 1998 lalu, saat beliau jadi pengusaha properti yang cukup besar. Saya juga pernah beli properti dari dia," beber dia.



Pada pemeriksaan kali ini, penyidik tidak hanya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Staff Ketua Umum PSSI itu. Penyidik memanggil dua saksi lain yakni dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Yusuf Risanto dan Kepala Cabang PT Kartika Sari Mulia Hariyanto Iskandar.



Namun, Yusuf Risanto tidakhadir memenuhi panggilan lantaran sedang melanjutkan studi di Cina. Penyidik akan berkoordinasi dengan PJKAKI untuk melakukan pemeriksaan di luar negeri.



KPK sebelumnya menangkap tangan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian Unit Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan, dan Filipus di Batu, Malang, Jawa Timur, Sabtu 16 September. Dari operasi senyap itu, KPK menyita uang Rp200 juta yang diduga akan diberikan Filipus kepada Eddy Rumpoko dan Rp100 juta dari tangan Eddi Setiawan.



Uang itu diduga berkaitan dengan free proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tahun anggaran 2017. Total fee yang diterima Eddy Rumpoko dari proyek tersebut diduga Rp500 juta. Sebanyak Rp200 juta dalam bentuk tunai dan Rp300 juta untuk pelunasan mobil Toyota Alphard.



Proyek itu bernilai Rp5,26 miliar dengan pemenang pengadaan PT Dailbana Prima, milik Filipus. Dalam memuluskan suap, Eddy Rumpoko diduga menggunakan kata sandi untuk menutupi transaksi suap pengurusan proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017.



Atas perbuatannya, Filipus sebagai pemberi diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.



Eddy Rumpoko dan Eddi Setiawan sebagai penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(REN)

http://news.metrotvnews.com/hukum/4ba7GdaK-kpk-cecar-hubungan-petinggi-arema-fc-nonaktif-dengan-eddy-rumpoko



Original Post

MA dan MK beri 'jalan' KPK jadikan Setya Novanto tersangka kembali

Media Online merdeka.com
2017-10-12

Hakim Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto sehingga menyatakan bahwa penetapan Ketua DPR itu sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. Hakim Cepi berkesimpulan bahwa penetapan tersangka oleh KPK tidak berdasarkan prosedur dan tata cara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, KUHAP, dan SOP KPK. Namun, KPK mempertimbangkan untuk mengeluarkan lagi surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Setya Novanto.

Walaupun begitu, Mahkamah Agung (MA) berpendapat keputusan tersebut tetap tidak menghilangkan perbuatan pidana yang disangkakan. "Esensi praperadilan hanya menentukan keabsahan penetapan tersangka dan tidak menghilangkan perbuatan pidananya itu sendiri," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah .

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan, putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi.

"Kalau Penyidik telah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, yang bersangkutan bisa dijadikan tersangka lagi," jelas Abdullah.

Terkait dengan putusan praperadilan Setya Novanto, Abdullah mengatakan, bahwa MA menghormati apa yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan.

Abdullah menegaskan bahwa bagaimanapun putusan hakim atau majelis hakim menjadi tanggung jawab mutlak yang bersangkutan dan tidak ada hubungan dengan ketua pengadilan yang bersangkutan, atau ketua pengadilan tingkat banding, maupun pimpinan MA.

Abdullah juga menegaskan KPK masih memiliki kesempatan untuk mentersangkakan kembali Setya Novanto. "Sekali lagi, kami menegaskan bahwa KPK masih ada kesempatan untuk menetapkan kembali tersangkanya," katanya.

Ini berdasarkan Peraturan MA (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 pasal 2 ayat (3). Pasal tersebut berbunyi, Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

"Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Perma 4 2016 tersebut semuanya kembali ke KPK untuk tidak melanjutkan atau meneruskan perkara Setya Novanto. Ini semua terpulang ke KPK untuk meneruskan atau tidak meneruskan," ujarnya.

"Dan saya dengar, KPK tetap melanjutkan dan Berdasarkan Perma Nomor 4 memang itu sangat dimungkinkan," sambungnya.

Abdullah menambahkan, sejak awal sidang praperadilan digelar, Mahkamah Agung terus melakukan pemantauan secara tertutup. Hingga putusan praperadilan dijatuhkan Cepi Iskandar, Mahkamah Agung terus menangkap opini masyarakat merespon putusan tersebut.

"MA juga memahami berbagai komentar masyarakat kepada hakim pemeriksa perkara. Dan hal tersebut merupakan Hak Asasi Manusia sepanjang disampaikan dengan cara yang benar," ucapnya.

Sementara itu,- Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang sudah dipakai untuk kembali menjerat tersangka yang statusnya gugur karena memenangkan praperadilan. Hal ini adalah salah satu pertimbangan MK dalam putusan uji materi terhadap Pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Hal ini harus dipahami bahwa sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan," kata Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Selain itu MK juga tidak sependapat dengan argumentasi pemohon yang menyebutkan bahwa persyaratan penetapan tersangka adalah menyertakan dua alat bukti baru yang sah dan belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, serta berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Mahkamah dalam hal ini berpendapat alat bukti yang digunakan pada penyidikan terdahulu dapat ditolak karena alasan formalitas belaka yang tidak terpenuhi.

"Alat bukti tersebut baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru, dengan demikian sesungguhnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru," kata Anwar.

Oleh sebab itu, terhadap alat bukti yang telah disempurnakan oleh penyidik tersebut tidak boleh dikesampingkan dan tetap dapat dipergunakan sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan kembali seorang menjadi tersangka.

Adapun perkara ini diajukan oleh tersangka kasus restitusi pajak PT Mobile 8, Anthony Chandra Kartawiria yang pernah mengajukan permohonan praperadilan dan dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 November 2016.

Akan tetapi penyidik kemudian kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dinilai pemohon hanya dengan memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana.

Atas kejadian tersebut, pemohon merasa mengalami ketidakpastian hukum, sehingga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atas permohonan tersebut, amar putusan Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Seperti diketahui, boleh tidaknya alat bukti yang sudah digunakan sebelumnya untuk dipakai dalam perkara selanjutnya menjadi polemik dalam kasus Setya Novanto.

Saat itu, Hakim tunggal kasus praperadilan Setya Novanto, Cepi Iskandar memenangkan gugatan Setya Novanto. Alhasil, status tersangka kasus e-KTP terhadap Setya Novanto dari KPK gugur.

Hakim Cepi menilai alat bukti KPK atas Setnov berasal dari penyidikan terhadap terpidana kasuskorupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto. Hakim Cepi menilai alat bukti yang sudah digunakan tak bisa digunakan kembali. [eko]

http://www.merdeka.com/peristiwa/ma-dan-mk-beri-jalan-kpk-jadikan-setya-novanto-tersangka-kembali.html



Original Post

Media