Harta Rita Bertambah Rp 210 Miliar

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-10-28

Harta Rita Bertambah Rp 210 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Rita diduga menerima gratifikasi selama menjabat dua periode sebagai bupati Kutai Kartanegara.

Politikus Partai Golkar itu diduga bersama Khairudin selaku komisaris PT Media Bangun Bersama melakukan dugaan tindak pidana korupsi saat menjadi bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015 dan 2016-2021. Rita disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

Selama dua periode menjabat, ternyata Rita berhasil mengumpulkan harta hingga Rp 210 miliar. Berdasarkan data yang dilihat Repub-Uka.co.id dari acch.kpk.go.idpada Selasa (26/9) malam, total harta kekayaan terakhir yang dilaporkan Rita saat mencalonkan diri menjadi Bupati Kutai Kartanegara pada 29 Juni 2015 lalu sebanyak Rp 236.750.447.979 dan 138.412 dolar AS.

Sebelumnya, pada 23 Juni 2011, harta kekayaan Rita yang dilaporkan sebanyak Rp 25. 850.447.979 dan 138.412 dolar AS. Adapun harta yang dimiliki oleh Rita terdiri atas harta bergerak dan tidak bergerak. Untuk harta tidak bergerak, Rita diketahui memiliki 53 aset tanah dan bangunan di Kutai Kartanegara dan 1 bangunan di Jakarta Pusat yang berjumlah Rp 12.050.000.000.

Untuk harta bergerak berupa empat unit mobil dan empat unit motor dengan jumlah nilai Rp 2.837.000.000. Mobil mewah yang dimiliki Rita adalah BMW keluaran tahun 2009 dan VW Caravelle keluaran tahun 2012.

Sejak menjabat menjadi Bupati, Rita juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 200 ha senilai Rp 9,5 miliar dan tambang batu bara seluas 2.649 ha senilai Rp 200 miliar.

Selain itu, Rita juga memiliki logam mulia serta barang seni dan antik yang jumlahnya mencapai Rp 5.660.000.000. Adapula harta berupa giro dan setara kas lainnya sebanyak Rp 6.703.447.979 dan 138.412 dollar AS.

Sementara, melalui akun facebooknya, Selasa (26/9 malam), Rita Widyasari meluruskan bahwa status tersangkanya bukan karena OTT. Namun, dia membenarkan jika di kantor Pemkab Kutai Kertanegara ada aksi penindakan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK.

muhammad hafil





Original Post

Hukuman Penjara untukYingluck

Media Cetak Republika Halaman 7
2017-10-28

Hukuman Penjara untukYingluck

KAMRAN DIKARMA

BANGKOK - Mantan perdana menteri Thailand Yingluck Shinawatra divonis hukuman lima tahun penjara oleh pengadilan tertinggi pada Rabu (27/9). Ia dinyatakan bersalah karena kelalaiannya mengelola skema subsidi beras yang mengakibatkan Thailand merugi miliaran dolar AS.

Yingluck sebenarnya dijadwalkan mendengar putusan pengadilan tersebut pada 25 Agustus. Namun, ia tidak hadir dan belakangan diketahui bahwa dirinya melarikan diri ke luar negeri. Para pembantu dan ajudannya mengatakan, Yingluck meninggalkan Thailand karena takut akan hukuman yang berat.

Bulan lalu, sejumlah media melaporkan, Yingluck telah melarikan diri ke Dubai, tempat saudara laki-lakinya yang juga mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Namun, ada pula laporan yang menyebut Yingluck bertolak ke Singapura.

Kepergian Yingluck dari Thailand menyebabkan proses persidangan atas dirinya ditunda. Hakim memutuskan untuk menunda pembacaan vonis terhadap Yingluck hingga Rabu, 27 September.

Yingluck merupakan perdana menteri wanita pertama Thailand. Ia mulai menjabat pada 2011 dan diberhentikan pada 2015. Alasan pemakzulannya adalah kasus korupsi yang dituduhkan kepa-

danya.

Ia diduga terlibat kasus skema subsidi beras yang sempat dikampanyekannya sebelum menjabat sebagai perdana menteri Thailand. Ketika terpilih, Yingluck meluncurkan kebijakan pertanian untuk merealisasikan skema tersebut.

Dalam kebijakannya, Yingluck memutuskan untuk memberikan subsidi kepada petani padi, yakni dengan menyerap hasil panen mereka dengan harga dua kali lipat lebih besar dari harga pasar. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan.

Kendati memiliki tujuan yang baik, kebijakan itu justru memukul keras nilai ekspor beras Thailand. Beras-beras petani menumpuk di lumbung dan tak dapat dijual pemerintah. Hal itu menyebabkan Thailand merugi sekitar 8 miliar dolar AS.

Kendati figur Yingluck cukup populer di kalangan masyarakat perdesaan di Thailand, kalangan yang bertentangan dengannya menilai skema beras Yingluck terlalu mahal. Selain itu, skema tersebut juga sangat terbuka untuk diselewengkan dan dikorupsi.

Selama menjalani proses persidangan, Yingluck berpendapat bahwa dirinya tak bertanggungjawab atas pelaksanaan skema terkait Dia berkeras bahwa dirinya adalah korban penganiayaan politik.

yeyen rostiyani





Original Post

KPK Telah Periksa 46 Saksi untuk Tersangka Anang Sugiana

Media Online republika.co.id
2017-10-28

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo. Juru bicara Febri Diansyah mengatakan, hingga Jumat (27/10) penyidik KPK sudah memeriksa 46 orang saksi.

Febri menjelaskan, unsur saksi yang diperiksa mulai dari pengacara,PNS atau mantan PNS Kemendagri, karyawan PT. Quadra Solution selaku Direktur PT. Quadra Solution, Direktur PT. Gajendra Adhi Sakti ,Karyawan dan komisaris PT. Softorb Technology Indonesia,IT Consultant PT. INOTECH,Staff IT PT. RFID Indonesia,Direktur PT. GUNSA VALAS UTAMA. Kemudian anggota DPR RI, karyawan Money Changer PT. Berkat Omega Sukses Sejahtera, dan swasta lainnya

"Tersangka ASS sendiri pernah diperiksa dua kali pada 6 dan 20 Oktober 2017," ujarnya.

Ia mengungkapkan, pada Jumat (27/10) penyidik KPK memeriksamantan Direktur Utama PT Murakabi, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini.

"Penyidik mengonfirmasi sejumlah fakta persidangan kepada kedua saksi dari persidangan terdakwa terdahulu yaitu: Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus," kata Febri.

Usai menjalani pemeriksaan, Irvanto dan Diah bungkam seribu bahasa. Keduanya enggan memberikan komentar terkait materi penyidikan.

Diketahui, Irvanto merupakan pemilik perusahaan PT Murakabi Sejahtera salah satu konsorsium yang ikut ambil bagian di lelang proyek KTP-el.Dalam surat dakwaan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, disebutkan pelelangan diarahkan agar pemenang lelang konsorsium PNRI dengan konsorsium Astragrapha dan konsorsium Murakabi Sejahtera sebagai peserta pendamping.

Anang Sugiana adalah tersangka keempat dalam kasus korupsi KTP-el setelah Irman, Sugiharto, Andi Narogong, dan Markus Nari.Atas Perbuatannya, Anang disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/28/oyhrjf354-kpk-telah-periksa-46-saksi-untuk-tersangka-anang-sugiana



Original Post

55 saksi telah diperiksa untuk RJ Lino

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-10-28

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 55 saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan "Quay Container Crane" (QCC) di Pelindo II dengan tersangka Richard Joost (RJ) Lino.

"Hingga hari ini total penyidik telah memeriksa 55 orang saksi untuk tersangka RJ Lino dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan QCC di Pelindo," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Unsur saksi yang telah diperiksa itu, yakni pegawai dan pejabat serta mantan pegawai PT Pelindo II, pegawai pada BPKP, beberapa pihak di Pelabuhan Pontianak Tahun 2009, pegawai dan pejabat PT Lloyd Register Indonesia, pemilik PT Jayatech Solution Perkasa, Direktur Utama PT Jayatech Putra Perkasa, dan dari unsur swasta lainnya.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Jumat (27/10) memeriksa mantan Direktur Keuangan PT Pelindo II (Persero) Orias Petrus Moedak sebagai saksi untuk tersangka RJ Lino.

"Materinya penyidik mendalami posisi keuangan PT Pelindo II dan terkait pembayaran-pembayaran yang dilakukan PT Pelindo II dalam pengadaan QCC sesuai dengan jabatan saksi sebagai Direktur Keuangan PT Pelindo II," tuturnya.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK tengah mendalami proses dan mekanisme pengadaan QCC di PT Pelindo II dalam penyidikan dengan tersangka RJ Lino.

Menurut dia, secara paralel proses penghitungan kerugian negara dalam pengadaan QCC itu juga masih berlangsung.

"Penyidik berkoordinasi dengan BPKP dan juga melibatkan para ahli di bidang teknik yang relevan dengan proyek QCC tersebut," ucap Febri.

Sebelumnya, KPK pada Kamis (5/10) juga telah memeriksa mantan Direktur Teknik dan Operasional PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IIFerialdy Noerlan sebagai saksi untuk tersangka RJ Lino.

Namun, setelah diperiksa KPK, Ferialdy enggan memberikan komentar banyak soal materi pemeriksaannya kali ini.

Saat ditanya materi pemeriksaan terkait proyek pengadaan QCC, ia pun membantahnya.

"Enggak, sama saja, saya lengkapi saja," kata dia.

Ia pun mengaku terdapat tujuh pertanyaan yang diberikan penyidik terkait pemeriksaannya kali ini.

Seperti diketahui, Ferialdy Noerlan juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan "mobile crane" oleh Bareskrim Polri pada 2013 lalu.

Sebelumnya, KPK akan menindaklanjuti hasil audit investigasi BPK RI yang diserahkan Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI tentang Pelindo II terkait adanya potensi kerugian negara akibat perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) mencapai Rp4,08 triliun dengan membentuk tim gabungan.

Selain menyerahkan audit BPK itu, Pansus Angket Pelindo II jugamempertanyakan kelanjutan kasus yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino.

RJ Lino sendiri sampai saat ini belum ditahan KPK meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan tiga QCC.

Sebelumnya, Richard Joost Lino ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 karena diduga memerintahkan pengadaan tiga QCC dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari China sebagai penyedia barang.

Menurut KPK, pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse), sehingga menimbulkan in-efisiensi atau dengan kata lain pengadaan tiga unit QCC tersebut sangat dipaksakan dan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dari RJ Lino selaku Dirut PT Pelabuhan Indonesia II demi menguntungkan dirinya atau orang lain.

Editor: Ruslan Burhani

http://www.antaranews.com/berita/661334/55-saksi-telah-diperiksa-untuk-rj-lino



Original Post

PPP Kubu Romi Sambut Baik Putusan MK

Media Online inilah.com
2017-10-28

INILAHCOM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan yang diajukan oleh Djan Faridz (DF) atas kepengurusan sah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diketuai oleh Romahurmuziy (Romi).

Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Romi, Ahmad Baidowi menyambut baik atas putusan Nomor 24/PUU-XV/2017 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat itu.

"Kami bersyukur atas ditolaknya gugatan tersebut," katanya, Jumat (27/10/2017).

Anggota Komisi II DPR itu mengatakan putusan MK tersebut menandakan bahwa PPP hasil muktamar Pondok Gede makin kuat. Apalagi, MK empat kali menolak gugatan Djan Faridz.

"Kami mengajak saudara-saudara yang di sebelah untuk bergabung kembali dan bersatu menghadapi Pemilu 2019, sebagaimana kita sudah diterima pendaftarannya oleh KPU. Karena kami memegang SK Menkumham. Dan SK Menkumham berdasarkan fakta politik-hukum," ujarnya.

Untuk diketahui, situs resmi Mahkamah Kontitusi (MK) www.mahkamahkonstitusi.go.id, Djan Faridz mengajukan uji Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 UU Parpol dan Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada.

Menurut Djan, ketentuan pasal tersebut telah memberikan ruang bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Ketentuan tersebut mengakibatkan pengakuan atas sahnya pimpinan suatu partai politik yang telah menempuh upaya penyelesaian konflik internal melalui pengadilan tidak lagi semata-mata digantungkan kepada putusan pengadilan itu sendiri, namun digantungkan pada kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sehingga Djan berpendapat hal demikian telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta hak untuk memperoleh perlindungan keadilan berdasarkan putusan pengadilan.

Terkait dalil tersebut, dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman menjelaskan soal kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia.

Menurut Mahkamah, lanjut Hakim Anwar, selain Djan selaku pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia dalam permohonannya Djan menguraikan pula posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon (Djan) sebagai perseorangan warga negara Indonesia terkait erat dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari dalil Pemohon sebagai Ketua Umum DPP PPP yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya konflik kepengurusan partai politik," tandasnya. tonul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2414228/ppp-kubu-romi-sambut-baik-putusan-mk



Original Post

Sekjen KOI Divonis 4 Tahun

Media Online jpnn.com
2017-10-28

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Dodi Iswandi divonis empat tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan dalam kasus korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018 di Sidang Tipikor Pengadilan Jakarta Pusat, Kamis (26/10).

Sekjen dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KOI itu dinyatakan terbukti melanggar dakwaan subsider Pasal 3 UU Tipikor bersama dengan Bendahara KOI Anjas Rivai.

Mereka terbukti menyalahgunakan wewenang hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 10,9 miliar.

Pasalnya, mereka melakukan pembayaran secara tidak sah kepada enam vendor di enam kota.

"Saya masih mikir-mikir mau banding," kata Dodi setelah sidang.

Dalam sidang vonis tersebut, Anjas Rivai juga dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan.

Sementara itu, Direktur PT Hias Ihwan Agusalim yang menjadi vendor karnaval di Surabaya dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsider tiga bulan.

Ihwan juga diminta mengembalikan kerugian negara sebsar Rp 1,7 miliar atau kurungan satu tahun. (jos/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/sekjen-koi-divonis-4-tahun



Original Post

Kejagung Eksekusi Lahan DL Sitorus Tunggu KLHK

Media Online republika.co.id
2017-10-28

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pihaknya menunggu sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait eksekusi lahan perkebunan sawit milik DL Sitorus. Almarhum DL Sitorus disebut mempunya lahan sawit seluas 47 ribu hektar di Padang Lawas, Sumatera Utara.

"Kita tunggu saja, apakah jaksa pengacara negara (kejaksaan ditunjuk KemenLHK)," katanya di Jakarta, Jumat.

Ia menilai pemilik lahan yang sudah meninggal tentunya bisa ditempuh melalui jalur perdata. Tentunya, pihaknya akan menempuh upaya hukum tersebut dengan melakukan pembahasan bersama Kementerian KLHK yang punya kapasitas untuk bersikap.

"Yang punya kapasitas untuk bersikap tentunya adalah Kementerian LHK. Kita tunggu nanti," ulangnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Koperasi KPKS-Bukit Harapan, Koperasi Parsub dan keluarga Alm DL Sitorus, Marihot Siahaan, menyatakan lahan seluas 47 ribu hektar tersebut adalah milik masyarakat adat yang tergabung di KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub dan putusan itu juga menyatakan bahwa lahan tersebut tidak berada di kawasan hutan (Register 40) berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat Kawasan Hutan Register 40 belum punya Tata batas yang sah menurut hukum.

"Lalu kenapa Pak Prasetyo mempersoalkan lahan seluas 47 ribu hektar itu lagi saat ini dan sama sekali tidak mengungkap ke publik fakta ini dan tetap mengatakan milik almarhum DL Sitorus. Logika orang awam sulit menepis dugaan bahwa ada kejanggalan tersembunyi dibalik pernyataan Jaksa Agung kita ini," katanya.

Anehnya lagi, kata Marihot, Jaksa Agung menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan eksekusi pada tahun 2009 terkait lahan seluas 47 ribu hektare tersebut dengan menyerahkan lahan tersebut kepada Departemen Kehutanan.

"Ini artinya, tugas Kejaksaan sebagai eksekutor sudah dilaksanakan dan sudah selesai. Tapi kenapa terus melakukan hal-hal yang terkesan sebagai intimidasi dengan menyatakan akan melakukan eksekusi lagi. Memangnya berapa kali eksekusi terhadap suatu perkara dapat dilakukan untuk satu kasus, bukankah eksekusi prinsipnya sekali dan final," tegas Marihot.

Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana kasus pendudukan hutan negara, Darianus Lungguk (DL) Sitorus.

Dalam putusan kasasi pada 12 Februari 2007 , MA juga memerintahkan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 23 ribu hektare di kawasan Padang Lawas, Sumatera Utara yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda.

Serta lahan seluas 24 ribu hektare di kawasan yang sama yang dikuasai oleh KPKS Parsub dan PT Torus Ganda, disita oleh negara cq Departemen Kehutanan.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/28/oyhwbe354-kejagung-eksekusi-lahan-dl-sitorus-tunggu-klhk



Original Post

Grab Butuh Adaptasi dengan Aturan Baru Taksi Online

Media Online metrotvnews.com
2017-10-28

Jakarta: Manajemen Grab Indonesia menerima Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 tentang taksi online. Namun, Grab meminta waktu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan itu.

"Mengenai peraturannya, mungkin butuh waktu bagi kami untuk melakukan penyesuaian diri, tapi bukan hal yang tidak mungkin jika memang akan segera kami taati," kata Managing Director Grab, Ridzki Kramadibrata, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2017.






Ridzki memastikan, manajemen Grab menyambut baik Permenhub yang baru. Ia berjanji bakal segera mempelajari kebijakan baru itu secara rinci. "Peraturan akan kami pelajari, untuk melihat hal mana yang sudah kami tepati, hal mana yang belum kami tepati," ungkapnya.

Baca: Aturan Baru Taksi Online Berlaku 1 November

Manajemen Grab, kata dia, percaya aturan bakal berdampak baik terhadap perusahaan maupun pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, aturan baru yang keluar dinilai selaras dengan mekanisme pasar dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membuat sembilan rancangan aturan untuk merevisi Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 (PM 26), tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Aturan ini kemudian dikenal dengan Permenhub taksi online.

Baca: Taksi Online Diberi Waktu Transisi 3 Bulan

Sembilan poin rumusan dalam aturan baru itu yakni terkait agrometer taksi, lalu penetapan tarif atas dan bawah, serta wilayah operasi. Ada juga aturan mengenai kota dan perencanaan kebutuhan kendaraan, persyaratan minimal kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dan domisili Tanda Kendaraan Bermotor (TNKB).

Selain itu, terlampir juga aturan soal persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor baru yang harus melampirkan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bemotor. Terakhir, peraturan mengenai peran aplikator.

Permenhub Nomor 108 ini sudah ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk segera diundangkan. Aturan ini dibuat untuk merevisi Permenhub Nomor 26 yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/metro/xkEG8lZN-grab-butuh-adaptasi-dengan-aturan-baru-taksi-online



Original Post

Panggil Sekda DKI, KPK Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Reklamasi Teluk Jakarta

Media Online okezonecom
2017-10-28

JAKARTA \' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan dari Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah terkait penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dalam perkara suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta Tahun 2016.

Hal tersebut disampaikan Saefullah saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK kemarin. Saefullah sendiri sebetulnya tidak masuk jadwal pemeriksaan yang dirilis KPK hari itu. "Saya ‎dikonfirmasi terkait Pulau G (reklamasi Jakarta) soal korporasinya," ‎kata Saefullah di Gedung KPK, Jumat 27 Oktober 2017.

Dalam izin pelaksanaan reklamasi Pulau G sendiri diketahui dikantongi PT Muara Wisesa Samudera. Namun dalam perkara yang berproses di PTUN Jakarta, izin tersebut dibatalkan. PT Wisesa sendiri merupakan anak perusahaan PT Agung Podomoro Land.

Lebih dalam Saefullah menyebutkan bahwa dalam agenda kemarin, dia sempat ditanyakan oleh penyelidik KPK terkait kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Pulau G. Namun, ia masih belum merinci lebih dalam. Tetapi, Saefullah menekankan bahwa KLHS Pulau G sudah rampung. "Saya ditanya mengenai proses kajian lingkungan hidup strategis itu," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Saefullah juga menunjukkan dokumen pemanggilan dari ‎KPK terhadap dirinya. Dalam dokumen itu tertulis dia diminta penyelidik KPK untuk menjelaskan KLHS yang disusun Pemprov DKI.

Objek penyelidikan dalam surat perintah penyelidikan KPK ini sendiri nomor Spin.Lidik-‎75/05/01/07/2017 yang diterbitkan 25 Juli 2017 itu adalah korporasi.

Sekadar diketahui, dalam kasus sebelumnya, KPK menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Mereka telah divonis bersalah terkait suap pembahasan dua Raperda Teluk Jakarta atau Reklamasi Jakarta.‎

(han)

http://news.okezone.com/read/2017/10/28/338/1803958/panggil-sekda-dki-kpk-usut-keterlibatan-korporasi-dalam-kasus-reklamasi-teluk-jakarta



Original Post

MA: Setiap Tahun Akan Ada Rekrutmen Calon Hakim

Media Online okezonecom
2017-10-28

JAKARTA - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan, seleksi calon hakim yang diadakan tahun ini sebenarnya belum memenuhi sepenuhnya kebutuhan hakim.

Dari kebutuhan sekira 4.000 hakim, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hanya menyetujui 1.684 untuk rekrutmen tahun ini. Karenanya, rekruitmen calon hakim, mulai 2017 akan dibuka setiap tahun.

"Insya Allah tiap tahun akan ada perekrutan, setidak-tidaknya dalam tahun-tahun depan bisa teralokasi, karena kebutuhan kita akan hakim terus bertambah, mengingat ada yang pensiun dan lain sebagainya," kata Pudjo di kantornya, Jumat (27/10/2017).

Ia mengaku sudah ada kesepakatan dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengenai kebutuhan hakim ini.

"Saya dengan pak Menpan sudah sepakat dengan melihat kondisi yang seperti ini perlu ada rekrutmen dan kebutuhan kita memang sangat besar, kita memang sangat membutuhkan," kata dia.

Ia berharap, seleksi calon hakim di tahun mendatang bisa menjaring lebih banyak kandidat sehingga masalah kekurangan hakim di daerah-daerah, khususnya yang terpencil, bisa terselesaikan.

"Kalau kita melihat format yang tersedia untuk calon hakim ini, nanti mereka akan kita tempatkan di daerah-daerah yang mungkin jauh dari keramaian, yang mungkin untuk menuju lokasi saja membutuhkan perjuangan, ini barangkali yang menjadi hal yang tidak menarik minat para calon," jelas Pudjo.

Karena pertimbangan itulah, tak hanya kemampuan akademis yang dituntut, tetapi juga integritas dan kemauan mengabdi. Terlebih, menjadi hakim yang notabene adalah bagian dari lembaga peradilan tidaklah mudah. Sebab, tidak bisa sebuah lembaga peradilan memenuhi 100 persen kepuasan masyarakat.

"Kalaupun dipercaya 100%, nilainya hanya 50, artinya separuh itu senang karena diuntungkan dengan putusan hakim, yang separuh lagi pasti kecewa karena putusannya," ujarnya.

(kha)

http://news.okezone.com/read/2017/10/27/337/1803907/ma-setiap-tahun-akan-ada-rekrutmen-calon-hakim



Original Post

Pilih Mundur karena Dengar Nama Setnov di Proyek e-KTP

Media Online jpnn.com
2017-10-28

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pengusaha bernama Wirawan Tanzil menjadi saksi pada persidangan terhadap Andi Agustinus alias Andi Narogong yang menjadi terdakwa e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/10). Wirawan merupakan presiden direktur PT Avidisc Crestec Interindo (ACI).

Pada persidangan itu, Wirawan mengaku mundur dari proyek pengadaan e-KTP. Dia mengambil keputusan itu karena ada nama Setya Novanto dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

"Ketika itu saya pilih mengundurkan diri karena waktu itu saya lihat situasi tidak enak, lalu saya diberitahu (ada Setya Novanto), ya saya mengundurkan diri," ucap Wirawan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipimpin Jhon Halasan Butarbutar.

Wirawan juga mengaku mendapat kabar bahwa PT Murakabi Sejahtera adalah perusahaan milik Setya Novanto. Menurut Wirawan, dirinya memperoleh informasi soal PT Murakabi dari salah satu pengusaha bernama Johanes Richard Tanjaya alias Johanes Tan yang juga ikut mengerjakan proyek e-KTP.

Selain itu Wirawan juga menuturkan, sekitar Juni 2010 atau sebelum lelang proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri, ada pengujian perangkat dan output atau proof of concept (POC). Selanjutnya, ada pengujian kartu chip dan pengujian automated finger print identification system (AFIS) dengan melakukan uji perekaman.

Sedangkan POC meliputi pengujian simulasi layanan e-KTP dan pengujian pencetakan blangko e-KTP. Wirawan menyebut pengujian itu diinisiasi oleh Andi Narogong.

Ketika itu, katanya, uji kompetensi digelar di sebuah apartemen di Kasablanka, Jakarta Selatan. Sedianya, dalam POC akan diuji coba dua produk yang memiliki sistem perangkat lunak AFIS. Yakni merek Cogent Biometrics yang disediakan PT ACI, serta merek L-1 Identity Solutions yang ditawarkan Johannes Marliem.

Namun, dalam pelaksanaan uji coba, pihak penyedia produk L-1 tidak datang. Hanya saja, lanjutnya, produk merek L-1 yang ditawarkan Johannes Marliem justru yang digunakan untuk proyek e-KTP.(elf/JPC)

https://www.jpnn.com/news/pilih-mundur-karena-dengar-nama-setnov-di-proyek-e-ktp



Original Post

Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi Sejumlah Fakta Persidangan Korupsi E-KTP

Media Online okezonecom
2017-10-28

JAKARTA \' Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi sejumlah fakta persidangan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto, serta Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Kemarin KPK melakukan pemeriksaan terhadap keponakan Ketua DPR Setya Novanto yakni Irvanto Hendra Pambudi dan mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudiharjo.

"Materi yang didalami, penyidik mengonfirmasi sejumlah fakta persidangan kepada kedua saksi dari persidangan terdakwa terdahulu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat 27 Oktober 2017.

Sementara itu, Febri mengungkapkan bahwa dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dengan tersangka Anang tersebut setidaknya penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada 46 saksi.

Adapun saksi itu berasal dari berbagai unsur, yakni pengacara, PNS/mantan PNS Kemendagri, karyawan PT Quadra Solutions, Direktur PT Gajendra Adhi Sakti, karyawan dan komisaris PT Softorb Technology Indonesia.

Lalu IT Consultant PT Inotech, staf IT PT RFID Indonesia, Direktur PT Gunsa Valas Utama,anggota DPR RI,karyawan money changer PT Berkat Omega Sukses Sejahtera, dan pihak swasta.

"Tersangka sendiri pernah diperiksa dua kali pada 6 dan 20 Oktober 2017. Hingga hari ini sekurangnya 46 saksi diperiksa," jelas Febri.

Anang diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun ini.

Atas perbuatannya, Anang disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(han)

http://news.okezone.com/read/2017/10/28/337/1803970/periksa-2-saksi-kpk-konfirmasi-sejumlah-fakta-persidangan-korupsi-e-ktp



Original Post

Pesaing Johannes Marliem Mundur Garap KTP-el karena Ada Novanto

Media Online metrotvnews.com
2017-10-28

Jakarta: Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo, Wirawan Tanzil, menolak bergabung dengan konsorsium penggarap proyek KTP elektonik (KTP-el). Wirawan mundur lantaran mengetahui ada keterlibatan Ketua DPR, Setya Novanto dalam proyek tersebut.

"Saya mengundurkan diri karena waktu itu saya lihat situasi tidak enak, lalu saya diberitahu (ada Setya Novanto), ya saya mengundurkan diri," kata Wirawan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 27 Oktober 2017.






Kepada majelis hakim, Wirawan mengaku mendapat kabar darianggota konsorsium, yakni Johanes Richard Tanjaya alias Johanes Tan jika PT Murakabi Sejahtera adalah perusahaan milik Setya Novanto. Perusahaan itu diketahui merupakan salah satu anggota konsorsium bentukan Andi Narogong. Wirawan sendiri, merupakan penyedia produk Automated Finger Print Identification System (AFIS) merek Cogent.

Wirawan mengatakan, sebelum pelelangan tepatnya sekitar Juni 2010, dilakukan pengujian perangkat dan output atau proof of concept (POC). Setelah itu, lanjut dia, dilakukan pengujian kartu chip dan pengujian AFIS dengan melakukan uji perakaman.

POC meliputi pengujian simulasi layanan KTP-el dan pengujian pencetakan blanko KTP-el. Wirawan menyebut, pengujian diinisiasi oleh Andi Narogong, yang uji kompetisinya dilakukan sebuah apartemen kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan.

Wirawan melanjutkan, pada POC bakal diuji coba dua produk yang dimiliki sistem perangkat lunak AFIS. Dua produk itu, merk Cogent Biometrics dan merk L-1 Identity Solutions yang ditawarkan oleh Johannes Marliem.

Namun, kata dia, dalam pelaksanaan uji coba, pihak produk L-1 tidak hadir. Dari informasi yang diterima Wirawan, produk L-1 belum siap. Namun, ujungnya, produk L-1 penawaran dari Johannes Marliem itulah yang digunakan untuk proyek KTP-el.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/4KZOXLwN-pesaing-johannes-marliem-mundur-garap-ktp-el-karena-ada-novanto



Original Post

KPU Sebut Sipol tak Bisa Dianulir Begitu Saja

Media Online republika.co.id
2017-10-28

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dikeluhkan sejumlah partai tidak bisa dianulir begitu saja. Sebab Sipol juga masuk dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Jadi tidak bisa kemudian Sipol itu dianulir atau semacam itu hanya melalui surat, karena menurut undang-undang, pengujian PKPU adalah melalui Mahkamah Agung (MA)," kata Wahyu di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/10).

Mantan Ketua KPU Banjarnegara itu menjelaskan sebenarnya semua pihak diperkenankan mempersalahkan, tetapi mekanismenya harus melalui pengajuan Mahkamah Agung. Dan selama ini, jelas Wahyu, belum ada pengajuan dari pihak manapun termasuk dari Bawaslu.

Proses penyusunan PKPU itu, Wahyu mengatakan, tentu melibatkan berbagai pihak, baik DPR RI, pemerintah maupun Bawaslu dalam rapat forum konsultasi. Sehingga, menurutnya PKPU yang di dalamnya juga membahas Sipol tentu sudah sesuai prosedur. Sesuai standar kerja di KPU, setiap kegiatan pasti dilakukan evaluasi. Hanya, kalau soal Sipol, sudah jelas tertuang dalam peraturan KPU.

"Fakta menunjukkan banyak partai mengapresiasi Sipol dalam rangka tertib administrasi, memudahkan partai secara modern. Tetapi kita tak menutup mata dengan partai yang menympaikan pandangan berbeda," jelasnya.

KPU juga akan mengkaji surat rekomendasi dari Bawaslu. Prinsipnya, KPU tetap menghormati semua partai yang melakukan upaya pendaftaran. Sebelumnya ada delapan partai yang melaporkam KPU ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi, termasuk melalui Sipol.

Berdasarkan data dari bagian Humas dan Antarlembaga Bawaslu, delapan Parpol yang melapor adalah Partai Idaman, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI (kubu Haris Sudarno dan kubu Hendropriyono), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Bhineka Indonesia, Partai Rakyat dan Partai Republik.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/28/oyhxd5354-kpu-sebut-sipol-tak-bisa-dianulir-begitu-saja



Original Post

KPU Sipol tak Dianulir

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-10-28

KPU Sipol tak Dianulir

DIAN ERIKA NUGRAHENY. SANTI SOPIA

KPU kaji rekomendasi Bawaslu.

JAKARTA - Komisioner KPU Wahju Setiawan menjelaskan, Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dikeluhkan sejumlah partai tidak bisa dianulir begitu saja. Sebab, Sipol juga masuk dalam Peraturan KPU (PKPU). "Jadi, tidak bisa kemudian Sipol itu dianulir atau semacam itu hanya melalui surat, karena menurut ITU, pengujian PKPU adalah melalui Mahkamah Agung (MA)," kata Wahyu di kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/10).

Mantan ketua KPU Banjarnegara itu menjelaskan, sebenarnya semua pihak diperkenankan mempermasalahkan, tetapi mekanismenya ha-rus melalui pengajuan Mahkamah Agung. Dan selama ini, jelas Wahyu, belum ada pengajuan dari pihak manapun, termasuk dari Bawaslu.

Proses penyusunan PKPU itu, Wahyu mengatakan, tentu melibatkan berbagai pihak, baik DPR RI, pemerintah, maupun Bawaslu dalam rapat forum konsultasi. Dengan begitu, menurutnya, PKPU yang di dalamnya juga membahas Sipol tentu sudah sesuai prosedur.

Sesuai standar kerja di KPU, setiap kegiatan pasti dilakukan evaluasi. Hanya, kalau soal Sipol, sudah jelas tertuang dalam peraturan KPU. "Fakta menunjukkan, banyak partai mengapresiasi Sipol dalam rangka tertib administrasi, memudahkan partai secara modern. Tetapi, kita tak menutup mata dengan partai yang menyampaikan pandangan berbeda," ujar Wahyu.

KPU juga akan mengkaji surat rekomendasi dari Bawaslu. Prinsipnya, KPU tetap menghormati semua partai yang melakukan upaya pendaftaran. Sebelumnya, ada delapan partai

yang melaporkan KPU ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi, termasuk melalui Sipol.

Berdasarkan data dari bagian Humas dan Antarlembaga Bawaslu, delapan parpol yang melapor adalah Partai Idaman, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI (kubu Haris Sudarno dan kubu Hendropriyono), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Bhineka Indonesia, Partai Rakyat, dan Partai Republik.

Pada kesempatan itu, Wahyu mengatakan, memang sempat ada perawatan atau mainta-nance aplikasi Sipol dalam waktu tertentu. Tetapi, waktu terjadinya perawatan tersebut juga sudah disampaikan kepada setiap parpol.

"Bahwa dari jam sekian sampai sekian ada perawatan. Kita selalu sampaikan itu kepada parpol," kata Wahyu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, KPU dapat mempertanggungjawabkan dalam proses pendaftaran administrasi parpol ini secara transparan dan akuntabel. Selain pelatihan yang telah diberikan KPU, Wahyu menjelaskan, ada pula layanan layanan help desk untuk dimanfaatkan parpol.

Melalui layanan help desk tersebut, akan terlihat catatan partai mana saja yang memanfaatkan konsultasi itu. "Kan kita memberikan pelayanan secara adil dan setara, jadi kita tutup pada tanggal 16 (Oktober) jam 24.00 WIB. Kemudian, tambahan waktu 1x24 jam untuk pemeriksaan berkas," lanjutnya.

Faktanya, kata Wahyu, ada empat parpol yang dapat memanfaatkan tambahan waktu 1x24 jam itu. Pertanyaannya, menurut dia, mengapa ada parpol yang bisa memanfaatkan dan sebaliknya ada parpol yang kesulitan?

Padahal KPU, jelas Wahyu, memberikan pelayanan adil dan setara. Kalaupun ada parpol

yang merasa kesulitan, KPU berasumsi bahwa sistem aplikasinya bermasalah. Namun, kemudian kalau ada parpol yang merasa baik-baik saja, berarti persoalannya bukan di sistem aplikasi.

Tapi sekali lagi, kita menghormati, kita siap mengikuti (proses keluhan), kita melayani, kita juga sudah respons keluhan partai melalui surat, itu kita lampirkan checklist," katanya.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan kepada KPU untuk memperkuat Sipol. Ini karena dinilai rawan dibaja orang tidak bertanggung jawab.

"Kami melihat sistem keamanan Sipol belum teruji. Saat memasukkan data kami lihat rawan di-hacker, rawan dilakukan perubahan perubahan. Begitu bisa masuk ke sistem, orang bisa melakukan perubahan data partai mana saja," kata Ketua DPP PKB Lukman Edy.

Sebelumnya, sebanyak delapan parpol resmi menjadi pelapor dugaan pelanggaran administrasi dalam pendaftaran calon peserta Pemilu 2019 ke Bawaslu. Masa pelaporan kepada Bawaslu telah ditutup pada Kamis (26/10) sore.

Data tersebut dihimpun dari Bagian Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga Bawaslu, hingga penutupan pada pukul 16.00 WIB. Delapan parpol yang melapor adalah Partai Idaman, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI (kubu Haris Sudarno dan kubu Hendropriyono), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Bhineka Indonesia, Partai Rakyat dan Partai Republik.

Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan, semua laporan yang masuk dikategorikan dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Iya pelangggaran semua, tidak ada sengketa," ujar Rahmat kepada wartawan di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis.

DIAN ERIKA NUGRAHENY/ SANTI SOPIA/ ed muhammad halil





Original Post

Hakim Vonis Mantan Atase Imigrasi

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-10-28

Hakim Vonis Mantan Atase Imigrasi

DIAN FATH RISALAH

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi hukuman 3,5 tahun penjara terhadap mantan atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Dwi Widodo. Selain hukuman penjara, Dwi juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan," ujar ketua majelis hakim Diah Siti Basariah di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (27/10).

Vonis untuk Dwi lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Sebelumnya, JPU KPK menuntut Dwi dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Diketahui, saat masih menjabat atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Dwi memiliki kewenangan dalam pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen atau persyaratan terhadap warga negara asing yang mengajukan permohonan calling visa di KBRI Kuala Lumpur.

Dwi juga mempunyai kewenangan untuk menentukan disetujui atau tidaknya permohonan pembuatan paspor untuk para tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

Berdasarkan fakta persidangan selama irti, menurut Majelis Hakim, dalam menjalankan tugasnya Dwi terbukti menerima suap Rp 524 juta dan voucer hotel senilai Rp 10 juta. Uang itu diberikan sebagai imbalan atau fee atas pengurusan calling visa.

Selain itu, Dwi juga terbukti menerima uang dari Satya Ra-

jasa Pane yang seluruhnya berjumlah 63.500 ringgit Malaysia. Uang itu diberikan sebagai imbalan pembuatan paspor dengan metode reach out.

Reach out adalah mekanisme di mana petugas KBRI mendatangi pemohon pembuatan paspor di luar KBRI. Dwi diduga meminta imbalan kepada agen perusahaan (makelar) atas pembuatan paspor bagi WNI di Malaysia yang rusak atau hilang. Selain itu, Dwi juga diduga menerima fulus dari pembuatan visa (calling visa) tahun 2013-2016 lalu.

Praperadilan

Sementara, tidak terima dengan jeratan KPK, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2017. Dalam gugatannya, Eddy menyatakan, penangkapan yang dilakukan KPK tidak sah.

Selain itu, politikus PDIP tersebut juga memohon hakim menyatakan penetapan tersangka dan penahanannya tidak sah, serta meminta agar hakim memerintahkan KPK membebaskannya dari tahanan.

Humas PN Jaksel I Made Sutrisna membenarkan, Eddy telah mendaftarkan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 24 Oktober 2017, dengan Nomor Registrasi i24/Pid.Pra/2Oi7/PN JKT.SEL. Sidang perdana praperadilan Eddy dijadwalkan akan digelar pada Senin (6/11).

"Hakimnya Iim Nurohim. Sidang pertama dijadwalkan Senin (6/11)," kata Made saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (27/10).

DIAN FATH RISALAH/ ed muhammad hafil





Original Post

Koruptor Asian Games Divonis Empat Tahun Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2017-10-28

Koruptor Asian Games Divonis Empat Tahun Penjara

MANTAN Sekjen Komite Olimpiade [ndonesia (KOI) Dodi Iswandi divonis empat tahun penjara dan denda Rp30O juta subsider 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/10) malam.

Dodi dinyatakan terbukti bersalah atas kasus korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018.

Majelis hakim dalam putusan itu menyebutkan Dodi dinyatakan tak terbukti melanggar

dakwaan primer Pasal 2 UU Tipikor dengan menerima uang dari kegiatan karnaval di enam kota. Namun, ia dan mantan Bendahara KOI Anjas Rifai dinyatakan terbukti melanggar dakwaan subsider Pasal 3 UU Tipikor karena menyalahgunakan wewenang hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 10.9 miliar.

Saat ditemui seusai sidang. Dodi menyatakan masih pikir-

pikir untuk naik banding atas hukuman tersebut.

Penyalahgunaan wewenang itu direalisasikan dalam bentuk pembayaran secara tidak sah kepada para vendor di enam kota yang dianggap tidak sah.

Dengan demikian, selain Dodi, Anjas juga mendapat hukuman serupa.

Sementara itu. Direktur PT Hias Ihwan Agusalim yang menjadi vendor kegiatan karnaval

di Surabaya dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan.

Ihwan juga diminta mengembalikan kerugian negara sebesar Rpl,7 miliar atau menjalani kuningan selama 1 tahun.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi, Bina-raga, Angkat Berat Seluruh Indonesia, Alamsyah Wijaya,

mengaku bersyukur beberapa tersangka kasus korupsi dana sosialisasi Asian Games sudah dihukum.

Menurut Alamsyah, agar peristiwa seperti itu tidak terulang, Kemenpora harus mengawasi ketat KOI. "Khususnya masalah pelaporan pertanggungjawaban yang harus beres. Karena kalau enggak dibereskan, bisa terjadi kecurangan," ujarnya.

(Rul/Beo/X-10)





Original Post

KPU Bantah Sipol Pernah Diretas oleh Hackers

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2017-10-28

KPU Bantah Sipol Pernah Diretas oleh Hackers

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan membantah sistem informasi partai politik (sipol) pernah diretas. Menurut Wahyu, koneksi sipol sempat tidak stabil karena sedang mengalami perawatan oleh timJT KPU.

"Enggak. Enggak pernah. Yang terjadi itu maintenance. Jadi dalam waktu-waktu tertentu itu kita rawat. Itu juga kita sampaikan informasinya kepada parpol. Bahwa jam sekian ke sekian ada perawatan. Selalu kita sampaikan kepada parpol," ujar Wahyu di Media Center KPU, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan ada banyak kendala yang dialami pengurus partainya dalam memasukkan data ke dalam sipol. Selain koneksinya tak stabil, menurut dia. sipol sempat diretas oleh hackers. Persoalan itu telah disampaikan Yusril kepada Bawaslu.

Wahyu menegaskan proses pendaftaran parpol dijalankan dengan transparan dan akuntabel. "Mulai kita berikan pelatihan selama tiga kali kepada pengguna parpol. Kita juga buka konsultasi lewat

help desk. Itu juga ada catatannya nanti mana saja partai yang manfaatkan konsultasi itu. Ada," tegas dia.

Seperti diberitakan, ada 13 parpol yang berkas pendaftarannya tidak diterima oleh KPU. Kendala input data pada sipol dituding menjadi salah satu biang keladi kegagalan parpol tersebut mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Setidaknya ada delapan partai yang melaporkan KPU ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi.

Ditegaskan Wahyu, input data pada sipol merupakan kewajiban semua partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu dan sudah diatur dalam PKPU. Karena itu, tanpa input data sipol, pendaftaran parpol tidak dapat diterima. "Jadi tidak bisa kemudian sipol itu dianulir atau semacam itu hanya melalui surat karena menurut UU. pengujian PKPU melalui Mahkamah Agung (MA)," ujarnya. Menurut Wahyu. KPU membuka diri jika ada partai yang hendak mempersoalkan sipol. Gugatan terhadap sipol harus diajukan kepada MA. "PKPU yang di dalamnya memuat kewajiban sipol sudah dibahas sesuai prosedur."

(Deo/P-4)





Original Post

Mantan Atase KBRI Divonis 3,5 Tahun Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2017-10-28

Mantan Atase KBRI Divonis 3,5 Tahun Penjara

MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai mantan Atase Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia Dwi Widodo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dwi terbukti melanggar Pasal 11 UU "Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan serta denda Rpl50 juta subsider 3 bulan penjara," ucap hakim Ketua Dyah Siti Basariah dalam persidangan yang digelar Jumat (27/10).

Dwi dinyatakan terbukti bersalah dalam menerima suap yang berasal dari PT Anas Piliang Jaya. PT Semangat Jaya Baru, PT Trisula Mitra Sejahtera, PT Sandugu International, PT Rasulindq, PT Atrinco Mulia Sejati. PT Afindo Prima Utama, dan PT Alif Asia Africa. Uang tersebut berkaitan dengan penerbitan calling visa di KBRI di Malaysia.

Dwi dianggap memalukan

pemerintah di luar negeri. Karena itu, hal tersebut dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh majelis hakim.

Meskipun demikian, majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa untuk menjatuhkan hukuman kepada Dwi Widodo memberikan uang pengganti sebesar Rp535.157.102 dan RM27.400. Uang tersebut dianggap bukan merupakan kerugian negara sebagaimana pembelaan dari Dwi Widodo yang menyatakan jika uang tersebut diterima bukan untuk kepentingan pribadi.

"Tidak ada kerugian negara maka terdakwa tidak perlu ada penggantian," ucap Majelis Hakim Sofyaldi saat membacakan pertimbangan.

Selain mengabulkan keberatan Dwi, vonis majelis hakim terhadap Dwi juga lebih ringan jika dibanding tuntutan jaksa yang menuntutnya lima tahan penjara. Dalam surat dakwaan, Dwi dituduh menerima suap Rp524.350.000 dan RM63.500 terkait pengurusan calling visa dan pem-

buatan paspor dengan metode reach out. Dalam pengurusan itu, Dwi memasang target minimal 50 sampai 250 penga ju paspor tiap harinya. Tiap paspor dikenai harga RM250.

Dwi juga mendapat voucer hotel senilai RplO.807.102.

Selain itu, amar putusan hanya mengabulkan dakwaan kedua dari jaksa. Pasalnya, mejelis memandang dakwaan

yang diberikan ialah dakwaan alternatif antara Pasal 12b dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

"Menurut majelis, dakwaan paling tepat ialah dakwaan kedua karena awalnya diberikan dakwaan alternatif," ucap dia.

Saat menanggapi putusan, baik Dwi Widodo maupun Jaksa menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu terhadap kemungkinan diajukannya banding.

(Ric/P-5)





Original Post

Direktur Pindad Kembalikan Rp3 Miliar atas Permintaan KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2017-10-28

Direktur Pindad Kembalikan Rp3 Miliar atas Permintaan KPK

DIREKTUR Utama PT Pindad Abraham Mose mengembalikan uang dengan total Rp3 miliar terkait proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Hal itu dilakukannya ketika diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi.

Totalnya, saya mengembalikan uang Rp3 miliar ke KPK karena saya diminta untuk kembalikan uang itu," kata Abraham Mose di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Abraham menjadi saksi un- tuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan US$1,499 juta dan Rpl miliar dalam proyek pengadaan KTP-E yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun.

Pada saat pengadaan KTP-E, Abraham Mose merupakan Direktur Marketing PT LEN Industri, salah satu anggota

konsorsium Perum PNRI selaku pemenang proyek KTP-E bersama PT Sucofindo (persero), PT Sandipala Arthaputra dan PT Quadra Solution.

Abraham menjadi Direktur Marketing PT LEN Industri pada 2007-2012, ia selanjutnya menjadi Dirut PT LEN pada Agustus 2015-Agustus 2016 dan menjabat Dirut PT Pindad sejak Agustus 2016 hingga saat ini.

"Katanya dana itu termasuk dana operasional dan perusahaan, kenapa diserahkan?" tanya ketua majelis hakim Jhon Halasan Butar Butar.

"Menurut pemahaman hukum kami yang terbatas, kalau disuruh dikembalikan, ya kembalikan saja," jawab Abraham.

Ia mengaku awalnya proyek KTP-E tidak masuk ke rencana kerja anggaran perusahaan, tapi akhirnya PT LEN ikut dalam proyek itu. Sebagai direktur marketing, menurut Abra-

ham, ia dan timnya memiliki hak atas dana operasional untuk mencari proyek baru termasuk melakukan survei dan membuat proposal.

"Dana operasional 2010-.2011 menggunakan Rp6,8 miliar dana operasional dari PT LEN, itu 1% dari total dana yang berasal dari beberapa divisi, secara konsolidasi ada beberapa proyek seperti railway, pembangkit listrik, dan proyek-proyek lain terkait militer," jelas Abraham.

Dalam dakwaan Andi disebutkan Abraham Mose. Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara (direksi PT LEN Industri) masing-masing mendapatkan Rpl miliar untuk kepentingan gathering dan SBU. Ada juga Wahyudin Bagenda selaku Direktur U-tama PT LEN Industri menerima Rp2 miliar, sedangkan PT LEN Industri mendapat keuntungan Rp3,415 miliar.

(Ant/P-5)





Original Post

Kejaksaan Pilih Kuatkan Aparat

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2017-10-28

Kejaksaan Pilih Kuatkan Aparat

Pembentukan densus tipikor perlu memerhatikan relevansi, urgensi, tata cara, koordinasi serta payung hukum berupa undang-undang.

GOLDA ERSA eksa@medioindonesio.com

JAKSA Agung HM Prasetyo menyatakan mendukung pengkajian ulang pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi Polri (densus tipikor). Kebijakan itut diharapkan meningkatkan sinergitas antarinstansi penegak hukum, khususnya dalam memberangus praktik lan-cung di Tanah Air.

"Memang saya rasa perlu dilakukan pengkajian lagi, seperti istilahnya Pak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian), pendalaman," ujar Prasetyo kepada wartawan

di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

Presiden Joko Widodo seusai menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, pada Selasa (24/10), memutuskan untuk menunda pembentukan densus tersebut. Artinya, terang Prasetyo, ada hal penting yang perlu diperhatikan, seperti relevansi, urgensi, tata cara, koordinasi, serta payung hukum dalam bentuk undang-undang untuk menguatkan pembentukan densus tipikor.

"Yang pasti sekarang paling penting ialah bagaimana meningkatkan dan menguatkan, termasuk juga memperbaiki aparat penegak

hukum yang sudah ada, seperti di KPK, kejaksaan, dan Polri."

Selain itu, imbuh Prasetyo, perlu pula dilakukan peningkatan intensitas koordinasi, kerja sama, dan sinergitas oleh setiap instansi penegak hukum, khususnya terkait upaya memberantas pidana korupsi agar nantinya bisa berjalan lebih efektif.

Dalam realitasnya. Korps Adhyaksa diakui Prasetyo telah memiliki program, yakni pencegahan yang seirama dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kejaksaan pun berupaya meningkatkan pencegahan ketimbang melakukan penindakan. "Kita menghukum orang juga bukan suatu hal yang menyenangkan. Kalau bisa enggak usah meng-hukum, tapi tidak terjadi korupsi, ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan Polri akan mengikuti instruksi Presi-

den Joko Widodo untuk menunda pembentukan densus tipikor. Pun begitu, Polri tetap mempersiapkan organisasinya. Tito menjamin densus tipikor tidak akan mengurangi kewenangan instansi lain, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun kejaksaan. Bahkan densus akan memperkuat upaya membasmi korupsi di Indonesia. Densus tipikor dapat lebih menggencarkan operasi tangkap tangan yang luput digelar KPK karena kekurangan sumber daya.

"Ini mungkin OTT-nya bisa kita laksanakan setiap dua sampai tiga hari sekali," kata Tito, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jumat (27/10).

Ketakutan birokrasi

Meski begitu, Tito sependapat dengan Jaksa Agung bahwa pencegahan tindak pidana korupsi sebaiknya lebih diutamakan ke-

timbang penindakan. Orientasi terpenting ialah penurunan angka tindak pidana korupsi.

"Artinya, pencegahan sangat penting, memperbaiki sistem sangat penting. Itu yang harus masif. Keep them out of jail, jangan dibalik menjadi put them into jail. Ini justru bisa membuat terjadinya ketakutan dalam birokrasi" tegas Tito.

Presiden pada awal pekan ini menginstruksikan untuk menunda pembentukan densus tipikor yang memerlukan dana sekitar Rp2,6 triliun. Menurut Menko Polhukam Wiranto, pengkajian ulang perlu dilakukan menyangkut anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan ataupun kepegawaian.

Wiranto juga mengingatkan KPK agar memperbaiki kinerja. "Ini kan warning bagi KPK bahwa perlu ada introspeksi untuk memperkuat kelembagaannya sehingga lebih efektif."

(Nic/P-1)/ GOLDA ERSA





Original Post

Ganti Rugi di Bukit Duri belum Pasti

Media Cetak Media Indonesia Halaman 8
2017-10-28

Ganti Rugi di Bukit Duri belum Pasti

Meski tidak banding, Anies berencana tidak akan begitu saja membayarkan ganti rugi Masih akan ada komunikasi dengan warga serta kajian yuridis.

MESKI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan untuk menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan class action warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, ternyata belum ada kepastian perihal ganti rugi lahan.

Putusan majelis hakim memerintahkan Pemprov DKI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan ganti rugi Rp?00 juta kepada 89 warga dan empat perwakilan kelompok.

Meski demikian, Kepala Biro Hukum Yayan Yuhana mengatakan Anies berencana melalaikan kajian yuridis terlebih dahulu sebelum masuk ke agenda pembayaran ganti rugi. Dia pun mengaku belum menerima salinan putusan majelis hakim.

"Arahan Pak Anies harus ada kajian yuridisnya dulu. Kalaupun tidak banding, kita bisa ngobrol dengan warga atau kemungkinan yang lain-lain. Nan-

ti secepatnya akan kita laporkan lagi. Tidak perlu tunggu rapim," kata Yayan setelah bertemu Anies, kemarin.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendrawan menuturkan pemprov tetap harus memastikan keabsahan surat kepemilikan tanah warga yang akan diberikan ganti rugi. Hal ini, menurut Teguh, perlu dipastikan karena kelak pembayaran pakai APBD DKI Jakarta.

"Warga menang, mereka menuntut ganti rugi. Yang jadi pertanyaan, adakah alas hukum hak warga yang bisa memperkuat pemberian ganti rugi? Dalam pemberian ganti rugi kan harus ada dasar kepemilikan yang sah. Kalau alasnya tidak jelas, kita sih jujur tidak berani," kata dia, kemarin.

Selain itu, menurutnya, jika ganti rugi diberikan tanpa pengecekan bukti kepemilikan secara saksama, pihaknya khawatir itu bisa menjadi preseden bagi kasus serupa. Warga Kampung Melayu dan Kampung Pulo yang sudah lebih dulu direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat, misalnya, dikhawatirkan akan menuntut hal yang sama.

"Mungkin tidak mereka menuntut hal yang sama? Kan tidak ada beda itu Bukit Duri dengan Kampung Melayu?," tandasnya.

Normalisasi berlanjut

Kendati warga Bukit Duri memenangi gugatan, proses normalisasi Kali Ciliwung tidak akan terhenti. Normalisasi Kali Ciliwung yang baru selesai 44% akan berlanjut sampai rampung. Masih tersisa 10 kilometer ruas kali dari total 19 kilometer yang harus dinormalisasi.

Dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung di Bukit Duri, Pemprov DKI hanya berkewenangan mengurus persoalan pembebasan lahan. Pembangunan infrastruktur menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Kementerian PU-Pera. "Hasil putusan kemarin tidak menyatakan proyek akan dihentikan sehingga kalau dari segi pelaksanaannya tidak terpengaruh," kata Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai BBWSCC Fajar Faizal.

Terkait dengan ganti rugi, pihaknya belum bisa memastikan apakah turut menjadi pihak yang harus membayar. Ia mengaku masih menunggu salinan amar putusan majelis hakim dan meminta penjelasan mekanisme pembayaran ganti rugi.

"Kita lihat kan sekarang pembangunan (turap, jalan inspeksi, dan penggalian alur) sudah kita lakukan di sepanjang 700 meter. Bukit Duri sudah aman. SMA 8 sudah tidak jadi kawasan banjir lagi. Positifnya itu dulu. Terkait dengan gugatan saya sih belum sejauh itulah (ganti rugi)," paparnya.

(J-4)





Original Post

Menipu, Ramadhan Pohan Divonis 15 Bulan Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2017-10-28

Menipu, Ramadhan Pohan Divonis 15 Bulan Penjara

POLITIKUS Partai Demokrat Ramadhan Pohan dihukum 15 bulan penjara. Mantan calon Wali Kota Medan itu dinyatakan terbukti bersalah melakukan penipuan sebesar Rpl5,3 miliar saat proses Pilkada Medan pada 2015 lalu.

Vonis ini dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (27/10). Meski menjatuhkan hukuman penjara, majelis hakim yang diketuai Erintuah Da-manik tidak memerintahkan penahanan. Dengan begitu, mantan calon Wali Kota Medan periode 2015-2020 ini masih melenggang bebas.

"Menyatakan terdakwa Ramadhan Pohan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah." kata Erintuah. Jumat (27/10).

Dalam perkara ini. Ramadhan Pohan bersama bendahara tim pemenangannya saat Pilkada Medan 2015, Savita Linda Hora Panjaitan. didakwa melakukan penipuan terhadap Rotua Hotnida Simanjuntak dan anaknya, Laurenz Hanry Hamongan Sianipar. Kedua korban mengalami kerugian dengan total Rp5,3 miliar. Keduanya dijanjikan akan mendapatkan bunga saat pengembalian uang kelak.

Namun, hingga gelaran pilkada berakhir dan Ramadhan tidak terpilih, keduanya tak kunjung mendapatkan uang mereka yang dipinjam. Cek yang diberikan Ramadhan pun tidak dapat dicairkan karena dananya tidak mencukupi.

Terpisah, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jatim, memvonis bersalah mantan Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Bambang Hariyanto, dan mantan Kepala Dinas Peternakan. Rohayati.

Ketua Majelis Hakim, Rochmad, memvonis Bambang dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan dan Rp5O juta subsider dua bulan kurungan, sedangkan Rohayati divonis 1 tahun penjara. Perkara ini bermula dari OTT tim KPK di ruang Komisi B DPRD Jatim beberapa waktu lalu, terkait dugaan setoran nonprosedural triwulanan dari sejumlah organisasi perangkat daerah Pemprov Jatim ke mitra Komis B. Sementara ini, yang disasar KPK baru dua OPD, yakni Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.

(PS/HS/FL/N-5)





Original Post

Menlu Raja Salman Tetap Beri Uang Ganti Rugi

Media Cetak Republika Halaman 1
2017-10-28

Menlu Raja Salman Tetap Beri Uang Ganti Rugi

DESSY SUCIATISAPUTRI

JAKARTA - Raja Arab Saudi selaku penjaga dua kota suci, Salman bin Abdulaziz al-Saud, dipastikan tetap memberikan uang ganti rugi kepada korban kecelakaan crane. Putusan pengadilan yang menangani perkara pidana (summary court) di Makkah, Senin (23/10) waktu Arab Saudi, dinilai tidak berpengaruh karena ditujukan kepada Binladin Group.

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/10). Yang dari raja (Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud) tetap karena ini sudah keputusan raja," ujar Menlu. Kecelakaan crane pembangunan perluasan kawasan Masjidil Haram terjadi pada 2015.

Retno menjelaskan, putusan summary court di Makkah yang memutuskan korban tewas akibat kecelakaan crane tidak akan mendapatkan uang ganti rugi alias diat ditujukan untuk Binladin Group. Putusan tidak berkaitan dengan janji Raja Salman. "Ini ada dua hal ya. Yang perusahaan dan kompensasi dari raja. Yang dari Raja tetap karena ini sudah keputusan Raja. Jadi harus dipisahkan karena ada dua hal yang terpisah," kata Retno menjelaskan.

Menurut dia, putusan summary court di Makkah didasari fakta kecelakaan dipicu oleh faktor alam berupa hujan deras dan badai. Tidak ada faktor manusia, termasuk dalam hal ini 13 karyawan Binladin Group, di balik insiden tersebut.

Lebih lanjut, Retno mengaku sudah berkomunikasi dengan otoritas setempat perihal putusan summary court di Makkah. "Tapi sekali lagi jangan dicampuradukkan," kata mantan duta besar RI untuk Kerajaan Belanda ini.

Dalam putusan di laman Saudi Gazzette yang dikutip, Selasa (24/10), hakim di summary court di Makkah memastikan korban tewas akibat kecelakaan crane tidak akan mendapat uang ganti rugi dari Binladin Group. Akan tetapi, korban luka ataupun pihak-pihak yang dirugikan karena kerusakan yang ditimbulkan akan mendapat kompensasi.

Hakim juga membebaskan 13 karyawan Binladin Group yang bertanggung jawab atas operasional crane. Hakim menjelaskan, pengadilan mengambil keputusan setelah melakukan peninjauan menyeluruh dari sisi teknis, teknik, mekanik, dan geofisika. Pengadilan juga telah mempelajari dengan cermat laporan lembaga meteorologi dan lingkungan.

Lembaga ini menyatakan, kecelakaan crane dipicu hujan deras disertai badai. "Derek berada dalam posisi tegak, tepat, dan aman. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa karena telah melakukan semua tindakan pengamanan," tulis putusan pengadilan.

Kejaksaan Agung menolak putusan pengadilan. Mereka pun mengajukan banding atas putusan tersebut. Di bawah prosedur pengadilan, setiap putusan yang tidak dilakukan banding dalam kurun waktu 30 hari menjadi final dan mengikat.

Kecelakaan crane terjadi pada September 2015. Lokasinya berada di timur dinding Masjidil Haram. Sebanyak 108 orang tewas dan 238 lainnya cedera. Raja Salman langsung mengunjungi lokasi kecelakaan dan memerintahkan agar semua korban harus diberi kompensasi.

Raja Salman memerintahkan keluarga korban tewas memper-

oleh 1 juta riyal (Rp 3,6 miliar), sedangkan korban cacat mendapatkan 500 ribu riyal (Rp i,8 miliar). Khusus untuk Indonesia, tercatat sebanyak 12 jamaah haji asal Indonesia tewas dan 49 lainnya luka-luka.

Di tempat terpisah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap, pemberian uang ganti rugi bagi jamaah haji Indonesia yang menjadi korban kecelakaan crane bisa segera dilakukan.

"Kita terus berharap, dalam waktu yang tidak terlalu lama, apa yang dijanjikan Raja Salman dapat direalisasikan," katanya saat diwawancarai awak media seusai memberikan Orasi Kebangsaan di Kampus STAKN Manado, Kamis (26/10).

Sebagaimana penjelasan Menlu, Menag menjelaskan, putusan summary court di Makkah berbeda dengan keputusan Raja Salman.

"Ini tidak berarti apa yang kemudian menjadi komitmen atau janji Raja Salman yang ingin memberikan santunan kepada keluarga atau ahli waris korban dihapus. Ini dua hal yang berbeda," ujar Lukman-seperti dikutip laman resmi Kemenag.

Lebih lanjut, dia menambahkan, putusan summary court di Makkah terkait hal ini juga belum inkrah (berkekuatan hukum tetap). Sebab, masih ada upaya

banding dari Kejaksaan Agung setempat. Meski demikian, menag kembali menegaskan, putusan pengadilan terkait uang ganti rugi dan janji Raja Salman adalah dua hal yang berbeda.

Harapan Menag bukan kali ini saja disampaikan. Sebelumnya, pada saat Raja Salman berkunjung ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017. Akan tetapi, Pemerintah Arab Saudi beralasan lambannya pemberian uang ganti rugi karena banyak nama jamaah yang bukan korban kecelakaan crane, tapi turut meminta ganti rugi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki menambahkan, Kemenag bersama Kedutaan Besar RI di Arab Saudi sudah memberikan daftar jamaah haji Indonesia yang menjadi korban kecelakaan crane di Masjidil Haram. Data itu diberikan sebagai bahan verifikasi yang dilakukan oleh otoritas Saudi.

Mastuki juga berharap, janji pemberian santunan itu segera terealisasikan. Apalagi, pada Agustus lalu, diinformasikan kalau sudah keluar nota diplomatik yang menyebutkan, tim verifikasi Pemerintah Arab Saudi telah menyelesaikan tugas untuk menentukan siapa saja jamaah haji yang mendapat santunan dari Raja Salman.

DESSY SUCIATISAPUTRI/ ed muhammad iqbal





Original Post

Pendaftaran Peserta Pemilu 2019

Media Cetak Republika Halaman 4
2017-10-28

Pendaftaran Peserta Pemilu 2019

Konflik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan partai politik (parpol) yang gagal dalam pendaftaran peserta Pemilu 2019 masih berlanjut. Sebanyak delapan parpol resmi menjadi pelapor dugaan pelanggaran administrasi dalam pendaftaran calon peserta Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Delapan parpol yang melapor adalah Partai Idaman, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI (kubu Haris Sudarno dan kubu Hendropriyono), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Bhineka Indonesia, Partai Rakyat, dan Partai Republik.

Hampir seluruh laporan mempersoalkan soal akses terhadap Sistem Informasi Parpol (Sipol) KPU. Hal utama yang dikeluhkan, antara lain, server Sipol yang sering down dan Sipol yang sering berstatus maintenance (perbaikan).

Sipol merupakan sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja parpol dan penyelenggara pemilu. Sistem ini akan menunjang selama proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.

Dengan sistem ini, masyarakat tak perlu ke kantor KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Melalui seperangkat alat yang terhubung dengan internet secara daring, masyarakat dapat melihat bagaimana berkas dokumen yang telah dimasukkan parpol sebagai persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Misalnya, letak dan alamat parpol pendaftar di semua tingkatan.

Melalui sistem ini, publik dapat melihat seperti apa data parpol yang mendaftar dan dikerjakan KPU. Melalui data dalam Sipol, masyarakat dapat menyampaikan laporan bila menemukan keraguan atas data yang ditampilkan tersebut. Data Sipol diinput oleh parpol yang bersangkutan.

Pihak KPU dalam berbagai kesempatan menyatakan memang sempat ada perawatan atau maintenance aplikasi Sipol dalam waktu tertentu. Tetapi, waktu terjadinya perawatan tersebut juga sudah disampaikan kepada setiap parpol.

Menurut KPU, Sipol yang dikeluhkan sejumlah partai tidak bisa dianulir begitu saja. Sebab, Sipol juga masuk dalam Peraturan KPU (PKPU). Menurut UU, pengujian PKPU adalah melalui Mahkamah Agung (MA). Semua pihak diperkenankan mempermasalahkan, tetapi mekanismenya harus melalui pengajuan MA.

Kita berharap masalah ini bisa segera dapat diselesaikan oleh parpol, KPU, dan Bawaslu atau mekanisme melalui MA-Jangan sampai hak parpol untuk mengikuti Pemilu 2019 terganjal karena proses administrasi yang dilaksanakan KPU. Dalam kenyataannya, KPU mengakui, sempat ada perawatan pada aplikasi Sipol.

Dalam tahapan pemilu, setelah masa pendaftaran parpol pada 3-16 Oktober 2017, dilanjutkan dengan penetapan parpol peserta pemilu pada 17 Februari 2018. Itu artinya masih ada rentang waktu tiga bulan lagi sebelum parpol peserta Pemilu 2019 ditetapkan. Masa itu adalah waktu KPU bisa memperbaiki kesalahannya jika memang ada kesalahan. Juga waktu bagi parpol untuk memperjuangkan haknya mengikuti pemilu.

REDAKSI





Original Post

WAKIL PM AUSTRALIA KENA DISKUALIFIKASI

Media Cetak Republika Halaman 8
2017-10-28

WAKIL PM AUSTRALIA KENA DISKUALIFIKASI

Wakil Perdana Menteri Australia Barnaby Joyce dan empat politisi lain, Jumat 127/10), dinyatakan kena diskualifikasi karena memiliki kewarganegaraan ganda. Putusan yang dibuat Mahkamah Agung Australia ini berarti Joyce dan para politisi tersebut harus melepaskan jabatan mereka. Lengsernya Jocye membuat pemerintahan koalisi Australia goyah karena kehilangan satu suara dalam sistem mayoritas sederhana. Namun, Joyce dapat meraih kembali kursinya di partemen melalui pemilu khusus untuk konstituennya.

ROB GRIFFITH/AP





Original Post

MENUJU ANIES-SANDI

Media Cetak Republika Halaman 10
2017-10-28

MENUJU ANIES-SANDI

JUMAT, 27 OKTOBER 2017 (Hari ke-11)

Warga Bukit Duri menemui Anies di Balai Kota DKI. Mereka menyampaikan terima kasih atas langkah Pemprov DKI yang tidak mengajukan banding terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan class action warga.

Sandiaga menemui Menaker Hanif Dhakiri untuk membicarakan mengenai upah minimum provinsi (UMPI 2018.

Anies dan Sandi bertemu dengan BPK DKI. Pemprov DKI meminta pertimbangan untuk mendapatkan status wajar tanpa pengecualian (WTP). Anies memerintahkan Sandi untuk memimpin langsung pencatatan aset bermasalah, seperti lahan di Cengkareng, Sumber Waras, dan bus Transjakarta.

mas alamil huda ed erik purnama putra





Original Post

Warga Apresiasi Anies

Media Cetak Republika Halaman 10
2017-10-28

Warga Apresiasi Anies

Suasana pertemuan warga Bukit Duri dan Anies berlangsung mengharukan.

JAKARTA - Puluhan warga korban penggusuran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, menemui Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jalan Merdeka Selatan, Jumat (27/10). Mereka yang datang merupakan warga yang memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Tampak dalam kerumunan warga Bukit Duri tersebut beberapa tokoh masyarakat, yaitu Jaya Suprana, Romo Sandyawan Sumardi, dan Vera Wenny Soemarwi.

Kuasa hukum warga Bukit Duri Vera Wenny Soemarwi menyampaikan, kedatangan mereka bermaksud menanyakan tindak lanjut putusan pengadilan atas gugatan class action yang dimenangkan warga. Dia pun mengapresiasi atas keputusan Anies yang memilih tidak mengajukan banding.

Karena itu, warga menanti langkah Anies untuk melakukan penataan di Bukit Duri. "Saya berterima kasih Bapak tidak banding dan tujuan kami

ke sini itu untuk berembuk," katanya, Jumat.

Vera mengatakan, pengadilan tidak memerintahkan bagaimana Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada warga. Karena itu, ia ingin Anies berdialog dengan warga Bukit Duri pada pekan depan. Dia menyatakan, warga siap menyesuaikan agenda Anies untuk mencapai titik temu penataan kawasan Bukit Duri.

"Nah ini yang harus dibicarakan bersama, dilihat dari kebutuhan berapa biayanya ini yang harus proses rembuk. Terdapat sekitar 120 kepala keluarga, penggugatnya 93," ungkap Vera.

Salah satu warga bernama Saidah mengatakan, mereka berangkat dari Bukit Duri sekitar pukul 05.30 WIB agar bisa bertemu Anies di Balai Kota DKI. Menurut dia, warga ingin menyampaikan pendapatnya kepada Anies yang saat masa kampanye Pil-gub DKI 2017 mengunjungi Bukit Duri beberapa kali.

"Kami ke sini mau mengucapkan terima kasih kepada Anies atas me-nangnya gugatan kami di pengadilan," kata Saidah, Jumat.

Saidah yang mengajak cucunya bernama Nova], mengingat pemberian selendang kepada Anies saat mengunjungi kampungnya yang digusur pada era pemerintahan Basuki Tja-haja Purnama alias Ahok pada 2016. Dia mengatakan, selendang yang di-

berikannya ke Anies, dahulu dipakai untuk mengendong Noval yang saat ini sudah berusia 2,5 tahun. "Saya berikan itu ke Pak Anies untuk menyampaikan kalau dia tidak sendiri. Dan jangan lupa sama kami," ujar Saidah.

Suasana mengharukan terlihat manakala Anies menemui mereka. Warga pun menyambutnya dan berebutan untuk bersalaman serta mengucapkan terima kasih. Gubernur Anies mengaku, ia masih menyimpan dan membawa kain selendang gendongan pemberian warga Bukit Duri bernama Saidah. Anies mengingat, selendang itu diberikan Saidah pada 9 Januari 2017 yang berpesan agar ia "mengendong" anak-anak mereka di Jakarta.

"Ini bukan hanya titipan yang sederhana dan selendang itu selalu ada di mobil dan tidak pernah tidak saya bawa. Dan jadi pengingat bagi saya bahwa ini adalah amanat dari seorang ibu di sebuah kampung yang jadi puing-puing," kata Anies.

Dia juga mendapat cerita dari warga, terkait kisah memilukan tentang warga Bukit Duri yang melahirkan anak bernama Piung di antara puing-puing bangunan yang sudah digusur. Anies pun menegaskan, komitmennya untuk menata kawasan bantaran Sungai Ciliwung itu tanpa mengusir penghuninya.

"Jadi, kita ingin serius dan ingin

pesan ini sampai pada semua bahwa kota ini harus menjadi kota yang manusiawi yang memberikan kesempatan sama ke semua," kata Anies.

Dia tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih ke pengacara serta pegiat sosial dan lingkungan yang membantu penuangan advokasi warga untuk mendapatkan keadilan. Padahal, tak ada perintah konstitusional bagi mereka untuk ikut membantu warga melawan Pemprov DKI di persidangan.

Anies pun siap berdialog terkait penataan kawasan Bukit Duri agar pembangunan kembali kawasan itu diterima sepenuh hati oleh warga. "Dan, saya sampaikan kepada mereka kita akan ketemu dan rembukan dan bicara untuk mencari solusi bersama," kata Anies.

Dalam putusan PN Jakpus yang dibacakan hakim Masud pada Rabu (25/10), Pemprov DKI diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 18,6 miliar. Ganti rugi materiel itu dibayarkan masing-masing sebesar Rp 200 juta untuk 93 warga RW 10,11, dan 12 Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang digusur pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016.

antara ed erik purnama putra





Original Post

Koalisi Sipil Akan Gugat Qanun Jinayat

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2017-10-28

Koalisi Sipil Akan Gugat Qanun Jinayat

Sejumlah pasal dinilai bertentangan dengan peraturan lain.

Danang Firmanto

danang.firmanto@tempo. co. id

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Qanun Jinayat berencana menggugat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ke Mahkamah Agung. Mereka menilai peraturan daerah syariat Islam itu dibuat secara sepihak oleh pemerintah Aceh dan rentan melanggar hak asasi manusia.

Menurut Gilbert Lianto, staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat- anggota koalisi-tim sedang

menuntaskan berkas gugatan tersebut. "Uji materi ke Mahkamah Agung akan kami lakukan paling lambat akhir tahun ini,"kata Gilbert kepada Tempo, kemarin.

Koalisi ini beranggotakan 20 lembaga swadaya masyarakat. Selain LBH Masyarakat, ada Solidaritas Perempuan, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan LBH Jakarta.

Gilbert memaparkan, sejumlah pasal dalam Qanun Jinayat bermasalah. Dia mencontohkan Pasal 52

yang mewajibkan korban pemerkosaanmenunjukkan alat bukti dan saksi saat melapor. Pasal selanjutnya mengatur sumpah bagi orang yang dicurigai sebagai pelaku dan korban pemerkosaan. Kemudian Pasal 55 menyebutkan pelaku pemerkosaan dapat dibebaskan dari hukuman setelah bersumpah lima kali tidak melakukan perbuatan asusila.

Selain ketiga pasal tersebut, rencananya gugatan menyoalkan Pasal 67. Pasal itu menyebutkan anak berusia 12-17 tahun yang melanggar syariat bisa dikenai hukuman cambuk sepertiga dari ketentuan sanksi bagi orang dewasa. Padahal, menurut Gilbert,

hukuman itu melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. "Hukuman itu juga tidak sesuai dengan konvensi hak anak yang melarang penyiksaan," ujarnya.

Staf Divisi Kedaulatan Perempuan atas Seksuali-tas Solidaritas Perempuan, Zakiatunnisa, mengatakan gugatan yang disiapkan tak bermaksud menolak berlakunya Qanun Jinayat di Aceh. Yang dipersoalkan adalah sejumlah isi peraturan tersebut. "Pembentukannya tidak melibatkan masyarakat," kata dia.

Menurut Zakia, survei

lembaganya pada 2015 menunjukkan 90 persen responden perempuan di Aceh tak memahami substansi dalam Qanun Jinayat. Mereka, kata dia, hanya mengetahui adanya hukuman cambuk.

Dia menilai aturan yang berlaku sejak 23 Oktober 2015 itu diskriminatif terha-

dap perempuan. Zakia mencontohkan Pasal 1 ayat 27, yang menyatakan pelecehan seksual merupakan perbuatan asusila yang sengaja dilakukan di depan umum. Padahal, dia mengingatkan, sebagian besar kasus pelecehan seksual dilakukan di ruang tertutup.

Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Munawar A. Djalil, tak merespons telepon dan pesan pendek dari Tempo yang meminta tanggapan ihwal rencana gugatan terhadap Qanun Jinayat. Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengomentari rencana Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Qanun Jinayat itu dengan singkat/Saya akan koordinasikan bersama staf dulu masalahnya ."kata dia.

Adapun Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, sebelumnya mengatakan Qanun

merupakan bagian dari kekhususan Bumi Serambi Mekah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh. "Tidak bisa dikaitkan dengan per aturan lain.

Danang Firmanto/ MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Organda Setop Saling Demo!

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 14
2017-10-28

Organda Setop Saling Demo!

Aturan Taksi Online Sudah Akomodir Semua Pihak

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Organda meminta semua pihak untuk tidak saling demo lagi karena aturan itu sudah mengakomodir semua pihak.

Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan 14 pasal dalam PM 26, pemerintah kembali melakukan kajian ulang terhadap aturan taksi online tersebut. Melalui serangkaian dialog publik ke seluruh kota besar di Indonesia. Akhirnya proses perumusan hingga membuat aturan yang dimasukkan ke dalam PM Nomor 108 selesai.

"Berdasarkan masukan Organda, perusahaan transportasi online dan Organda, disimpulkan 14 pasal yang dicabut bisa memiliki kekuatan hukum tetap," tuturnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, memang tidak semua keinginan baik dari transportasi online dan konvensional bisa ditampung. Namun dari

diterbitkannya PM Nomor 108, sisi yang harus dilihat adalah keselamatan dan kenyamanan pengguna, keberlangsungan usaha dan iklim usaha yang sehat.

"Di sini Kemenhub berdiri di tengah. Tidak berpihak pada taksi online maupun konvensional. Jadi mengakomodir kepentingan semua pihak. Dengan harapan ada kesetaraan ."tuturnya.

Permenhub itu mengatur antara lain soal izin, tarif, wilayah operasi, bukti kepemilikan, dan kendaraan bermotor.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengapresiasi pemerintah yang telah menetapkan Permenhub 108. Aturan itu wajib dijalankan.

"Memang sudah disampaikan bahwa peraturan ini merupakan rangkuman atau akomodasi dari pihak penyelenggaraan angkutan baik itu, online, taksi, angkutan kota dan bis. Di situ ada kewajiban penyelenggara angkutan umum yang memperjelas identitas," ujarnya.

Menurut dia, meskipun dari keseluruhan permintaan berbagai pihak tidak semua bisa terakomodasi, tapi aturan ini sebagai jalan tengah yang harus

diikuti. "Saya imbau semua pihak untuk tidak saling demo. Karena perlu dipahami ini suatu hasil perundingan untuk membuat persaingan yang sehat dan transparan ."tuturnya.

Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, konsisten terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, pihaknya masih harus mempelajarinya terlebih dahulu.

"Kami berada dalam posisi untuk mendukung peraturan pemerintah. Dalam kesempatan ini kami selalu konsultasi dengan pemerintah, apa saja yang akan dilakukan," tuturnya.

Ridzki mengatakan, jika memang ada pihak dalam hal ini mitra Grab Indonesia yang keberatan terhadap Permenhub 108 bisa melaporkan kepada manajemen. Hal ini supaya menjaga iklim usaha tetap baik dan stabil.

"Dengan senang hati jika ada kami akan menyalurkan ke Kementerian Perhubungan. Jadi kami mohon Kemenhub terbuka juga, tenang lihat apapun masukan mitra kita. Sehingga bisa menjadi pertimbangan selanjutnya," tuturnya,

asi





Original Post

Bekas Atase Dwi Widodo Divonis 3 Tahun 6 Bulan Bui

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2017-10-28

Bekas Atase Dwi Widodo Divonis 3 Tahun 6 Bulan Bui

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Dwi Widodo, bekas Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 150 juta. Ketua majelis hakim, Diah Siti Basariah, menilai Dwi terbukti korup karena menerima hadiah dalam proses penerbitan paspor bagi warga negara Indonesia di Malaysia pada 2016. "Terdakwa telah menurunkan citra bangsa di luar negeri," kata Diah

membacakan putusan, kemarin.

Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Dwi dihukum 5 tahun kurungan dan denda Rp 200 juta. Hakim menyatakan Dwi terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang ancaman pidana terhadap penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji berhubungan dengan jabatannya. Hakim menilai

dakwaan alternatif jaksa berupa Pasal 12 huruf b tentang gratifikasi, dengan ancaman hukuman terendah 4 tahun penjara, tidak tepat dikenakan kepada Dwi.

KPK menetapkan Dwi sebagai tersangka pada 7 Februari 2017. Dia diduga menerima suap dalam proses penerbitan paspor metode reach out pada tahun lalu. Metode itu merupakan mekanisme penerbitan paspor dengan cara petugas KBRI mendatangi pemohon pembuatan

paspor di luar kantor. Dwi diduga meminta imbalan kepada agen (makelar) untuk setiap pembuatan paspor bagi WNI di Malaysia yang rusak atau hilang.

Selain itu, Dwi diduga menerima fulus dari pembuatan visa (calling visa) pada periode 2013-2016. Jaksa KPK menuntut Dwi karena telah menerima suap sebesar Rp 524,35 juta dan 63.500 ringgit Malaysia. Dwi juga didakwa menerima voucher hotel senilai Rp 10,807 juta dari

pemohon visa. Voucher tersebut diberikan karena terdakwa telah membantu menguruskan visa tanpa pengecekan kelengkapan administrasi.

Dalam pembelaannya pada 11 Oktober lalu, Dwi mengaku menerima fulus Rp 524,35 juta. Tapi dia menampik tudingan suap hingga 63.500 ringgit Malaysia, melainkan hanya 49.250 ringgit Malaysia. Dwi pun berkeberatan atas tuntutan jaksa yang menyebut tindakannya menyebabkan kerugian

negara karena fulus itu merupakan ucapan terima kasih.

Setelah mendengarkan putusan hakim, Dwi dan jaksa penuntut umum KPK sama-sama menyatakan akan memikirkan langkah hukum selanjutnya.

Meski divonis lebih rendah, Dwi tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. "Saya cuma (menerima) gratifikasi biasa," ujar Dwi yang duduk seorang diri dekat ruang khusus tahanan di pengadilan.

FAJAR PEBRIANTO





Original Post

Kalau Tak Sahkan Kami, Menteri Yasonna Melanggar Sumpah Jabatan Pancasila

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-10-28

Kalau Tak Sahkan Kami, Menteri Yasonna Melanggar Sumpah Jabatan Pancasila

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz tak pernah menyerah mencari kebenaran dan keadilan untuk mendapatkan pengesahakan kepengurusan.

Namun, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-ham) Yasonna Laoly belum juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) terhadap PPP hasil Muktamar Jakarta. Padahal, diakui kubu Djan, pihaknya sudah mengantongi keputusan Mahkamah Agung Nomor 504KATUN/2015 dan 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015.

Alih-alih menerbitkan SK Djan Faridz dengan dasar putusan MA yang sudah keluar, Yasonna malah menggunakan dasar Putusan MA 504 dan 601 untuk menerbitkan SK PPP lainnya. "Jelas ini melanggar sumpah jabatan, melanggar Undang-Undang, dan sikap kesewenang-wenangan," ungkap Djan Faridz kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Kata Djan, kebijakan Yasonna yang melabrak Undang-Undang dan mengabaikan putusan MA masuk kategori melanggar Pan-

casila. Maka, Yasonna bisa terkena ancaman pidana.

Kata dia. Ormas yang melanggar Pancasila bisa dibubarkan dan pengurusnya bisa dipidana dengan hukuman penjara, apalagi individu yang melanggar Pancasila. "Bisa juga dikenakan sanksi," katanya.

Berikut wawancara lengkapnya

Upaya apa saja yang masih dilakukan Anda untuk mendapatkan SK?

Sampai saatini kita masih terus berusaha semaksimal mungkin mendapatkan SK karena secara hukum kita yang sah, karena sudah mendapatkan putusan dari MA 504K/TUN/20 1 5 dan 60 1 K/ Pdt.Sus-Parpol/2015.

Selain itu?

Kita juga melakukan pertemuan dengan berbagai pihak mulai dari Bawaslu, KPU bahkan pihak dari Kemenkumham sendiri yakni Menteri Yasonna Laoly. Bahkan, kemarin itu pengurus PPP sudah bertemu dan diterima langsung oleh Laoly.

Respon Anda seperti apa?

Ya kita berterima kasih karena telah diterima dan bersedia un-

tuk bertemu dan berkomunikasi dalam mencari hal-hal yang bermanfaat bagi umat khususnya

masalah PPP. Cuma sayang. Menteri Laoly tidak menjadikan hukum dan keadilan sebagai landasan dalam menjalankan amanat, sumpah jabatan yang diberikan ketika dilantik sebagai menteri.

Maksudnya?

Ya dia (Yasonna) tidak menghormati apa yang menjadi keputusan MA yang memenangkan Muktamar Jakarta. Malah berdasarkan keputusan MA, dia tidak menerbitkan SK saya, dia menerbitkan SK orang lain sesuai kewenangan beliau.

Patutkan Yasonna bersikap begitu?

Apa yang dilakukan Yasonna itu jelas melanggar Undang-Undang dan melanggar ayat-ayat yang ada di Pancasila.

Berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 di sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab harus menjunjung tinggi sikap tidak semena-mena terhadap orang lain dan kelompok. Lalu berani membela kebenaran dan keadilan.

Berikutnya di sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Sikap Yasonna jelas merugikan umat Islam dan kepentingan umum.

Dampaknya apa atas hal ini?

Kalau terhadap ormas Islam yang melanggar Pancasila itu hukumnya pidana penjara. Beliau sebagai anggota organisasi gereja juga melakukan hal yang melawan apa yang dicantumkan dalam Pancasila. Nah, hukum ini berarti bisa diterapkan juga untuk beliau.

Hukum bisa dikenakan ke beliau, apalagi beliau telah melanggar sumpah jabatan yang dilakukan dihadapan Tuhan. Melanggar isi kitab suci yang diturunkan Tuhan.

Kenapa Yasonna bisa melanggar Pancasila?

Ya jelas. Yasonna itu meru-

pakan pihak yang melanggar Pancasila karena beliau juga melakukan tindakan yang melanggar hukum dan Undang-Undang dan sumpah jabatan. Loh kok tidak diapa-apain, kenapa sanksi terhadap Onnas yang melanggar Pancasila tidak diberlakukan untuk dia. Kan dia juga anggota Ormas gereja.

Saat bertemu Yasonna, tim Anda menyodori Injil, maksudnya untuk apa?

Kita ingatkan beliau di kitab suci Injil bahwa berdusta, menipu,dan mencuri itu salah.Tuhan menghukum mati orang seperti itu. Berkata dusta ada kekejian. Nah, yang dilakukan Laoly sama saja dengan melanggar ayat-ayat Injil yang beliau bacakan setiap ke gereja baik mau tidur dan bangun tidur.

Kalau sampai Yasonna tak berubah sikap, bagaimana?

Ya, kita tetap akan memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. PPP Muktamar Jakarta tidak akan mengambil yang bukan menjadi haknya.

ren





Original Post

Divonis Ringan, Bekas Kadis Pertanian Berharap JPU Tak Ajukan Banding

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-28

Divonis Ringan, Bekas Kadis Pertanian Berharap JPU Tak Ajukan Banding

PENGADILAN Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis ringan kepada bekas Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Bambang Heryanto serta ajudannya. Anang Basuki Rahmat.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 (Bambang Heryanto) berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan, serta Terdakwa II (Anang Basuki Rahmat) pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda masing-masing Rp5.0 juta subsider 2 bulan kurungan," putus ketua majelis hakim Rochmad.

Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tipikor junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (l)KUHP.

Bambang dan Anang telah memberikan setoran setiap tiga bulan sebesar Rp 150 juta kepada Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Kabil Mubarok. Uang untuk dibagikan kepada 19 orang anggota Komisi B agar menyetujui anggaran Dinas Pertanian tahun 2017.

"Kedua belah pihak (JPU dan terdakwa) boleh menerima, boleh menolak dengan mengajukan upaya hukum atau pikir-pikir selama tujuh hari. Silakan terdakwa konsultasi dengan penasihat hukum," kata Rochmad usai membacakan putusan.

Jaksa KP Budi Nugraha menyatakan pikir-pikir. Sedangkan, kedua terdakwa bisa menerima putusan ini. Menurut kuasa hukum terdakwa, Suryono Pane, kliennya tak mengajukan banding karena dikabulkan jadi justice collaborator (JC).

"Sebagaimana putusan hakim, putusan ini cukup berkeadilan bagi terdakwa.Terdakwa tidak mengajukan banding dan berharap KPK juga tidak banding," pinta Suryono.

Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun kepada Bambang, dan 1.5 tahun penjara kepada Anang. JPU juga meminta keduanya didenda masing-masing Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

BYU





Original Post

Bekas Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur Divonis 3,5 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-28

Bekas Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur Divonis 3,5 Tahun

DWI Widodo, divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Bekas Atase Imigrasi Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur itu terbukti menerima gratifikasi atas pengurusan calling visa dan pembuatan paspor metode reach out.

Vonis ini dibacakan ketua majelis hakim Diah Siti Basariah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin. Menurut majelis. Dwi Widodo terbukti menerima Rp 524,35 juta. 63.500 ringgit Malaysia (sekitar Rp 197 juta), dan voucher hotel Rp 10307 juta.

Majelis menilai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti. Dwi dinyatakan Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Namun majelis hakim tak mengabulkan tuntutan JPU agar Dwi Widodo dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp 535,1 juta dan 27.400 ringgit Malaysia. Majelis hakim menilai, terdakwa tak terbukti merugikan keuangan negara sebagaimana Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor.

"Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa benar atas perbuatan terdakwa tidak menimbulkan kerugian negara keuangan negara sehingga terdakwa tidak perlu dibebankan uang peng-

ganti keuangan negara tersebut," papar majelis hakim.

Dwi Widodo maupun JPU KPK menyatakan pikir-pikir atas vonis. Majelis hakim pun memberi waktu 7 hari kepada kedua pihak untuk mengambil sikap.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang meminta Dwi Widodo divonis 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp535,l juta dan 27.400 ringgit Malaysia.

Dalam kasus ini. Dwi Widodo ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima suap terkait pengurusan calling visa dan pembuatan paspor bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) metode reach out.

Pembuatan paspor metode reach out adalah petugas KBRI mendatangi pemohon WNI yang bekerja di negara itu. Dwi Widodo meminta imbalan dari perusahaan agen TKI untuk pembuatan paspor itu.

Dwi Widodo juga diduga menerima fulus dari pengurusan calling visa periode 2013-2016. Yakni dari PT Anas Poliang Jaya milik Nazwir Anas, Lenggara Latjuba (Direktur PT Trisula Mitra Sejahtera), Mahamadou Drammeh (Presiden Direktur PT Sandugu International), Direktur PT Rasulindo Jaya Ali Husain Tajibally,

Abdul Fatah (Direktur PT Atrinco Mulia Sejati), Temi Lukman Winata (Direktur PT Afindo Prima Utama) dan Anwar, Direktur PT Alif Asia Afrika,

byu





Original Post

KPK Bidik Agung Podomoro Jadi Tersangka Korporasi?

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-10-28

KPK Bidik Agung Podomoro Jadi Tersangka Korporasi?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pengusutan kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai (RTRKSP) Utara Jakarta. Kali ini, komisi antirasuah mengincar korporasi yang diduga terlibat suap.

KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) Nomor 75/01/07/2017 kasus ini sejak 25 Juli 2017. Namun dalam surat perintah penyelidikan itu uk dicantumkan korporasi yang diincar.

Kemarin, KPK memanggil Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah terkait penyelidikan kasus ini. Saefullah mengaku dimintai keterangan mengenai korporasi yang menggarap reklamasi Pulau G. Izin prinsip Pulau G diberikan kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak usaha PT Agung Podomoro Land.

Saefullah diminta menyerahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun Pemprov DKI mengenai proyek reklamasi dari Saefullah.

KPK juga meminta surat persetujuan Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai validitas KLHS untuk pembahasan Raperda RTRKSP atau Raperda Reklamasi.

Menurut Saefullah, penyelidikan ini masih berhubungan dengan kasus anggota DPRD DKI Mohammad Sanusi. "Ini kan masih sama. Ada beberapa hal yang sama terkait keterangan terdahulu, terkait gratifikasi yang diterima anggota DPRD, Pak Sanusi," sebutnya.

Untuk diketahui, Sanusi menerima suap dari Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land dan Direktur Utara PT Muara Wisesa Samudera terkait pembahasan

raperda reklamasi.

Ariesman menyuap Sanusi Rp2 miliar agar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPRD DKI itu mempercepat pembahasan raperda reklamasi.

Selain itu, agar Sanusi mengakomodasi pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman. Misalnya pasal mengenai besaran tambahan kontribusi bagi pemegang izin prinsip pulau hasil reklamasi.

Ariesman keberatan dengan usul tambahan kqntribusi 15 persen yang diajukan Pemprov DKI. Ia meminta agar ketentuan itu bisa diubah dalam pembahasan raperda.

Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Ariesman dipenjara 3 tahun. Perkaranya sudah final lantaran Ariesman dan jaksa penuntut umum (JPU) KPK tak mengajukan banding.

Sanusi juga telah divonis bersalah dalam kasus suap ini. Di tingkat banding, adik Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik itu dihukum 10 tahun penjara.

Putusan diketuk majelis hakim

Pengadilan Tinggi DKI yang diketuai Daniel Dalle Pairunan dengan anggota Humuntal Anggarwati, Jeldi Ramadhan dan Anthon Saragih.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 10 tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider selama 4 bulan kurungan dengan perintaH supaya terdakwa tetap ditahan," putus majelis.

Majelis menyatakan Sanusi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut sebagaimana diatur Pasal 12 huruf a Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim PT DKI juga mengabulkan tuntutan jaksa untuk mencabut hak Sanusi un-

tuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. "Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," putus majelis.

Harta Sanusi juga dirampas. Di antaranya adalah mobil Audi, Jaguar, lima rumah dan apartemen mewah di berbagai tempat seperti di 1 banirin Executive Residence jj|i Perumahan Vimala Hills Villa and Resort Cluster Alpen.dan sebuah apartemen di Soho Pancoran.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Sanusi dihukum 7 tahun penjara. JPU KPK mengajukan banding lantaran tiga aset Sanusi tak dirampas dan hak politik Sanusi tak dicabut.

Pengadilan Tipikor Jakarta dalam vonisnya menyatakan. Sanusi terbukti menerima suap terkait pembahasan raperda reklamasi dan melakukan pencucian uang Rp 45 miliar.

gpg





Original Post

Menag Waswas Raja Arab Tak Penuhi Santunan Korban Crane

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2017-10-28

Menag Waswas Raja Arab Tak Penuhi Santunan Korban Crane

Pemerintah berharap komitmen Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz untuk memberikan santunan kepada keluarga korban jatuhnya crane tidak terganggu adanya putusan pengadilan di Arab Saudi yang menyebut bahwa perusahaan Bin Laden tidak perlu memberikan ganti rugi kepada korban yang tertimpa crane.

MENTERI Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pihaknya tetap berharap santunan kepada korban crane dapat terealisasikan. Dan putusan pengadilan tidak mengganggu komitmen Raja Salman.

"Komitmen Raja Salman untuk memberikan santunan kepada keluarga korban jatuhnya crane mudah-mudahan tidak terganggu oleh adanya putusan pengadilan." kata Lukman usai membuka Konbes IPPNU di Sleman.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data,dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki mengatakan. Kemenag sedang menunggu informasi resmi dari KBRI di Arab Saudi mengenai putusan tersebut.

"Kami masih menunggu pen-

jelasan dari Dubes di Saudi, terkait putusan pengadilan tersebut. Apakah keputusan pengadilan tentang uang pengganti itu berdampak pada tidak adanya santunan, ataukah hal yang berbeda," kata Mastuki.

Meski demikian, Mastuki tetap berharap janji bantuan santunan tersebut adalah hal yang berbeda di luar putusan pengadilan, sehingga korban tetap dapat santunan.

Apalagi, pada Agustus lalu Pemerintah Arab Saudi sudah mengeluarkan nota diplomatik yang menyebutkan bahwa tim verifikasi telah menyelesaikan tugasnya untuk menentukan siapa saja jamaah haji yang mendapat santunan dari Raja Salman.

Selain itu. Menteri Luar Negeri

Retno Marsudi turut meyakini, santunan korban crane tetap dilaksanakan. Ia menekankan, ada dua santunan yaitu dari Saudi Bin Laden Group dan Kerajaan Arab Saudi.

Walau belum dapat memastikan santunan Saudi Bin Laden Group sebagai kontraktor. Retno menekankan, santunan dari Kerajaan Arab Saudi tidak terganggu karena itu keputusan Raja Salman. Karenanya, ia meminta, itu dipisahkan.

Menlu menegaskan, bahwa Raja Arab akan tetap memberikan ganti rugi kepada 10 orang warga negara Indonesia yang tewas tertimpa crane di Masjidil Haram pada II September 2015.

Hal ini disampaikan Menlu menanggapi putusan pengadilan di Arab Saudi yang menyebut bahwa perusahaan Bin Laden tidak perlu memberikan ganti rugi kepada korban yang tertimpa crane.

Retno menegaskan, putusan pengadilan tersebut tak menggugurkan komitmen Raja Salman yang sudah berjanji akan memberikan ganti rugi.

"Komitmen Raja Salman perlu direalisasikan karerfa ini sudah keputusan Raja untuk membayar ganti rugi kepada korban crane.," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun, saat ditanya apakah sejak awal juga ada komitmen ganti rugi dari perusahaan Bin Laden, Retno tak menjawab. Ia hanya menegaskan, pasca putusan pengadilan, pemerintah Indonesia sudah berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi.

Seperti pernah dikabarkan Saudi Gazzette, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menjanjikan kompensasi bagi para korban ambruknya craneitu. Bagi keluarga korban tewas akan menerima 1 juta riyal atau sekitar Rp 3,8 miliar. Sedangkan bagi korban luka dijanjikan uang kompensasi 500.000 riyal atau Rp 1,9 miliar.

Raja Salman juga memerintahkan dua anggota keluarga dari jamaah haji yang tewas akan menjadi tamunya pada musim haji 2016. Anggota jamaah haji yang tidak mampu melakukan ibadah haji karena cedera akan

dibiayai untuk melakukan iba dah haji tahfin berikutnya.

Sementara itu, untuk anggota jamaah haji yang harus tetap berada di rumah sakit, keluarganya diberikan visa kunjungan khusus untuk mengurus mereka selama periode musim haji yang tersisa sampai mereka bisa pulang ke rumah.

Selain itu. Raja Salman juga melarang para petinggi Bin Laden Group, kontraktor proyek perluasan Masjidil Haram,meninggalkan Saudi sampai proses hukum selesai.

Kantor berita Saudi Press Agency melaporkan, larangan tersebut muncul setelah penyelidikan awal menemukan perusahaan itu bertanggungjawab atas kecelakaan yang menewaskan 111 anggota jamaah haji serta melukai 331 orang lainnya.

Seperti diketahui, media-media Arab Saudi beberapa waktu lalu ramai memberitakan putusan pengadilan Arab Saudi. Di mana putusan itu, menyatakan pihak pengembang/kontraktor tidak bertanggung jawab atas ganti rugi ke korban.

Qar/net





Original Post

KPK Silakan Usut Tuntas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2017-10-28

KPK Silakan Usut Tuntas

KELOMPOK Peduli Rakyat (KPR) Kabupaten Merauke meminta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana gratifikasi yang diduga melibatkan Bupati Merauke Frederikus Gebze.

Koordinator KPR Merauke Steven Abraham menyebut. KPK merupakan satu-satunya institusi penegak hukum yang jadi harapan mereka.

Sebelumnya, pada Maret lalu, KPR sudah melaporkan dugaan tipikor dan gratifikasi ini ke Polres Merauke dan Polda Papua. "Tapi, hingga kini tidak ada langkah tindak lanjut untuk pengembangan kasus itu," keluh Steven di Jakarta, kemarin.

Selain melapor ke korps baju coklat, KPR juga sudah menggelar aksi demo besar-besaran di DPRD Merauke. Tetap, tak juga digubris. "Kami mendukung apabila KPK menangani kasus ini. Karena itu menjadi satu pertanda bahwa masih ada hukum di negeri ini, dan tidak ada yang kebal hukum di republik ini." ujar Steven.

Frederikus pernah dilaporkan warga Merauke bernama Jefry kepada KPK pada Maret lalu. Menurut Jefry, Frederikus diduga menyalahgunakan dana APBD dengan mengemas kegiatan wisata pribadi dengan alasan kunjungan kerja.

Selain itu. dia disebut-sebut menerima suap Rp 5 miliar dalam mengamankan kasus beras oplosan (beras raskin dicampur beras dari Kebun Romanus Mbaraka).

Kasus lainnya adalah dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dengan modus mengambil dana blusukan atau turun kampung di wilayah Distrik Okaba Rp 100 juta dan di Distrik Naukenjerai sebesar Rp 100 juta. Selain kasus itu, kata Jefry, di Merauke beredar isu gratifikasi saat pelantikan eselon HI dan IV pada 27 Februari 2017.

Sejumlah pejabat dilantik diduga melakukan gratifikasi untuk memperoleh jabatan itu. Salah satu yang diketahui adalah seorang ASN yang

pindah dari Kalimantan, diduga memberikan gratifikasi sebesar Rp 400 juta. Selain itu, paparnya, ada dugaan pengaturan proyek-proyek APBD Kabupaten Merauke ke banyak kontraktor.

Steven menyatakan, tudingan kepada Bupati Merauke ini sudah lama menjadi buah bibir masyarakat di kabupaten itu. "Sehingga sedikit banyak berdampak pada kinerja dan menurunnya pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat, dan menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada pimpinan daerah," ujarnya.

Masyarakat Merauke pun butuh kepastian hukum. KPK diminta segera membuka kasus ini secara terang benderang. Bila memang tidak terbukti melakukan seperti apa ditudingkan, nama Bupati Frederikus bisa dibersihkan.

Sebaliknya, jika terbukti bersalah, harus ada penegakan hukum sesuai peraturan berlaku. "Kami berharap sebagai kepala daerah dan pemimpin daerah. Bupati Merauke hendaknya kooperatif dan proaktif memberikan keterangan kepada KPK," tandasnya.

Sementara, saat dikonfirmasi. Jubir KPK Febri Diansyah menyatakan belum mengetahui soal pelaporan Frederikus. Menurut Febri, jika memang ada laporan, KPK akan me-nelaahnya dan melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

"Nanti akan kami cek laporan itu. Semua laporan tentu akan ditelaah sesuai SOP (standard operating procedure) ada di KPK ."ujar Febri.

Jika ditemukan indikasi tindak pidana, laporan itu akan ditindaklanjuti dan dinaikkan ke tingkat penyelidikan.

Sebelumnya, Wakil KPK Saut Situmorang, menyatakan. Papua dan Papua Barat termasuk satu dari 10 daerah rawan tindak pidana korupsi dan jadi prioritas pengawasan komisi antirasuah itu. Daerah lainnya. Aceh, Riau, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah.

mra





Original Post

Retno Pasang Badan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-10-28

Retno Pasang Badan

SOAL SANTUNAN KORBAN CRANE

UANG santunan korban crane dari Raja Arab Saudi belum cair bahkan sempat dinilai semakin gelap setelah pengadilan Arab Saudi memutuskan tragedi di Masjidil Haram itu hanya bencana alam, sehingga pihak kontraktor tak perlu bayar ganti rugi. Untuk menenangkan para korban. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pasang badan.

"Siapa bilang nggak dapat ganti rugi?" tegas Retno saat ditanya wartawan di Istana Kepresidenan, kemarin. Menurut dia, meski pengadilan kecil (Summary Court) Saudi memutuskan Bin Laden Group selaku perusahaan kontraktor tidak perlu membayar uang darah (diyat) kepada korban, namun ada janji ganti rugi

dari Kerajaan Saudi.

Untuk diketahui, sebelum mengeluarkan putusan, hakim pengadilan Saudi telah melakukan pemeriksaan mesin, teknis dan geofisika atas penggunaan alat tersebut. Hasilnya menyatakan, tidak ada yang salah dengan penempatan crane oleh pihak kontraktor.

"Yang dari Raja tetap karena ini sudah keputusan Raja. Jadi harus dipisahkan, ada dua ha! yang terpisah. Jangan dicampuradukkan," ujar Retno. Dia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Saudi.

Jubir Kemenlu ArrmanathaNasir mengatakan, saat ini proses pembayaran

kompensasi telah mencapai tahap terakhir dan tinggal menunggu pencairan. "Saat ini kita masih menunggu instruksi Raja Arab Saudi kepada Menteri Keuangan. Untuk yang meninggal sekitar 1 juta Riyal (sekitar Rp 3,5 miliar) dan luka permanen 500 ribu Riyal (Rp 1,75 miliar). Proses verifikasi data sudah diterima Pemerintah Saudi dan kita juga sudah memverifikasi," kata Arrmanatha. Sementara uang diyat tak dikejar lagi pasca putusan pengadilan Saudi.

Menurut dia, lamanya santunan dicairkan terjadi lantaran Saudi ingin membayar denda tersebut secara serentak, bersamaan kepada seluruh korban dari berbagai negara. Persoalannya, ada beberapa negara yang lamban menjalankan proses verifikasi.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap putusan pengadilan yang membebaskan uang diyat dari kontraktor crane tak mempengaruhi komitmen Raja Saudi. "Komitmen RajaSalman, kita berharap mudah-mudahan tidak terganggu sama sekali dengan putusan pengadilan itii, karena beberapa waktu yang lalu infbrrhasi dari duta besar kita di Riyadh meyatakan dana untuk santunan sudah disediakan," ujar Lukman.

Lukman meminta keluarga korban tetap bersabar. Sebab, santunan sifatnya lebih kepada belas kasihan, jadi

kerelaan, sukarela, bukan kewajiban. Dia terus memantau. Sementara soal komunikasi, menurut Lukman, merupakan kewenangan Kemenlu.

Ketua MPR Zulkifli Hasan juga meminta Raja Salman merealisasikan janji memberi santunan bagi korban crane yang jatuh September 2015 itu. "Kita menuntut keadilan pemerintah Arab Saudi, Raja Salman sudah berjanji akan memberikan ganti rugi. Itu raja loh yang ngomong. Maka kita menagih janjinya," ucap Zulkifli.

Sekadar mengingat, 108 orang dilaporkan tewas dan 238 lainnya terluka saat sebuah crane roboh dan menimpa wilayah timur dari Masjidil Haram September 2015. 12 orang jemaah haji Indonesia tewas dan 49 lainnya terluka dalam kejadian ini.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga meminta Kerajaan Saudi melunasi janjinya. Fadli menceritakan, saat dia menjadi bagian dari tim pengawas haji sempat membahas dana kompensasi kepada korban crane dengan para pejabat Saudi. Saat itu, pemerintah Saudi menyatakab sudah siap memberikan dana kompensasi itu.

Tidak hanya kepada korban jemaah haji asal Indonesia, tetapi semua negara. Kompensasi itu, katanya, sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga korban. Menurut Fadli, pemerintah Indonesia perlu mengingatkan janji itu dan melobi Saudi. "Janji itu kan utang," pungkasnya.

okt





Original Post

Mimpi Densus Tipikor dan Janji Jenderal Tito

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-10-28

Mimpi Densus Tipikor dan Janji Jenderal Tito

Tri Suharman

https//indonesiana. tempo, co/trisuharman

Saat Dewan Perwakilan Rakyat tengah gencar-gencarnya menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, Markas Besar Kepolisian RI kembali membawa gagasan membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor), yang pernah gagal diwujudkan di era Kepala Polri Jenderal Sutarman pada 2013. Gagasan ini langsung menyedot perhatian publik lantaran Densus Tipikor ditengarai hendak menyaingi KPK. Dugaan itu beralasan jika melihat impian Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian membuat Densus Tipikor seatap dengan kejaksaan, sehingga bisa menyidik dan menuntut layaknya KPK.

"Tapi, kalau tidak bisa satu atap, paling tidak dari Kejaksaan Agung membentuk tim yang bisa melekat," ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pertengahan bulan ini.

Kapolri juga menginginkan gaji penyidik Densus Tipikor setara dengan penghasilan penyidik KPK. Karena itulah Jenderal Tito mengusulkan anggaran yang fantastis untuk lembaga tersebut, yakni Rp 2,6 triliun lebih.

Reaksi pun mengalir dari berbagai pihak. DPR, yang tengah bersitegang dengan KPK akibat pembentukan panitia khusus angket, seperti menilang minyak di atas api. Mereka menyetujui tanpa lebih dulu mengkritik usul

tersebut.

Tapi pucuk pimpinan pemerintah tampaknya tak sejalan dengan mimpi Jenderal Tito. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Polri membantu menguatkan KPK lantaran adanya serangan dari luar dan dalam ketimbang membentuk lembaga baru."Biar KPK dulu. Toh, sebenarnya polisi dan kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas," kata Kalla.

Reformasi Internal Polri

Alih-alih dianggap berhasil memberantas korupsi, menurut sejumlah hasil survei, Polri menjadi salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Hasil survei Transparency International, misalnya, menunjukkan Polri bertengger di posisi kelima dalam daftar lembaga terkorup di Indonesia. Sigi Indonesia Corruption Watch pun menunjukkan rekrutmen calon pegawai negeri dan anggota kepolisian adalah sektor yang paling rawan praktik korupsi. Sebab, 50 persen responden yang pernah berhubungan dengan kepolisian menyatakan pernah diminta uang atau hadiah secara tidak resmi.

Direktorat Tindak Pidana

Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri pun tak luput dari sorotan. Indonesia Police Watch menyebutkan sejumlah kasus besar yang pernah ditangani Bareskrim Polri tak jelas ujungnya, seperti perkara jual-beli kondensat bagian negara antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) serta PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), program penanaman pohon di Pertamina Foundation, dan pengadaan 10 mobile crane di PT Pelindo H

Jenderal Tito, kala menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kepala Polri, sebenarnya sudah menggaung-kan upaya reformasi menyeluruh di lingkup internal lembaganya. Namun hasil upayanya belum juga terlihat. Malah dugaan pungutan liar yang melibatkan polisi masih kerap menjadi pemberitaan hangat di media massa.

Jenderal Tito sebaiknya berfokus pada janjinya mereformasi Polri. Jika janji itu sudah ditunaikan, publik akan percaya bahwa Polri mampu mengemban tugas lebih besar dalam penegakan hukum. Seperti pepatah lama, membersihkan lantai kotor sejatinya tak bisa menggunakan sapu yang kotor.

Tri Suharman





Original Post

Mantan Anggota DPR Jadi Saksi Kasus KTP-el

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-10-28

Mantan Anggota DPR Jadi Saksi Kasus KTP-el

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Rin-doko Dahono, Jumat (27/10), menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rindoko mengatakan pernah mendengar desas-desus mengenai penerimaan uang terkait proyek pengadaan KTP-el dari pihak Kementerian Dalam Negeri ke rekannya di Komisi II. Isu penerimaan uang tersebut, tambahnya, sudah menjadi rahasia umum di komisinya saat itu. Saat ditanya siapa yang memberi tahu isu itu, Rindoko mengaku lupa.

(DD06)





Original Post

Dwi Widodo Dihukum 3 Tahun 6 Bulan Penjara

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-10-28

Dwi Widodo Dihukum 3 Tahun 6 Bulan Penjara

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Atase Imigrasi Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur Dwi Widodo dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia terbukti bersalah menerima suap senilai Rp 535,151 juta dan voucer hotel senilai Rp 10,807 juta. Majelis hakim yang diketuai Diah Siti Basariah menilai Dwi melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangan hakim. Dwi dinilai telah mencemarkan citra Indonesia di negara lain.

(DD06)





Original Post

Kas APG Tetap Nihil

Media Cetak Kompas Halaman 29
2017-10-28

Kas APG Tetap Nihil

Dodi Iswandi Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Sosi Asian Games

JAKARTA, KOMPAS - Kurang dari setahun penyelenggaraan Asian Asian Para Games 2018, kas Panitia Pelaksana Asian Para Games Indonesia (Inapgoc) masih Rp 0. Keseriusan Pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan ajang itu kian dipertanyakan.

Ketua Inapgoc Raja Sapta Ok-tohari mengatakan, rencana biaya penyelenggaraan Asian Para Games (APG) Jakarta 2018 sudah diturunkan dari Rp 2,7 triliun ke Rp 1,6 triliun.

Namun, APBN 2018 hanya mengalokasikan anggaran Rp 826,3 miliar. Jumlah itu lebih kecil daripada penyelenggaraan PON Jabar yang Rp 1 triliun.

"Apakah dengan jumlah dana demikian bisa menyelenggarakan Asian Para Games? Jawabannya, bisa Akan tetapi, bagaimana kualitasnya? Kita sedang membuat kejuaraan tingkat Asia, atau tingkat kelurahan?" ujar Okto di Ja-

karta, Jumat (27/10).

Menurut Okto, nama baik negara menjadi taruhan dalam penyelenggaraan APG. Apalagi, negara tetangga Malaysia baru saja menyelenggarakan ASEAN Para Games. "Negara peserta pasti akan membandingkan kegiatan ini. Tak mungkin kejuaraan antarnegara se-Asia mutunya lebih buruk daripada ajang antarnegara se-Asia Tenggara," katanya.

Ia menambahkan, kas Inapgoc masih Rp 0. Alokasi anggaran pembangunan Pusat Olimpiade Rp 86 miliar dari Kemenpora, yana dialihkan ke APG, hingga Jumat belum diterima Inapgoc.

Sejumlah program dan kegiatan atan terpaksa mundur dari jad-wal karena dana nihil untuk kebutuhan sosialisasi, miSalnya diperlukan dana untuk meran-cang, memproduksi, dan mendistribusikan materi. Seharusnya sosialisasi dilakukan setahun sebelum APG digelar.

Okto khawatir, pencairan anggaran yang dilakukan menjelang tutup tahun malah dapat menimbulkan polemik

Meski belum ada kejelasan dana, Inapgoc tetap melaksanakan sejumlah kegiatan. Sekjen Komite Paralimpiade Nasional (NPC) Pribadi mengatakan, pihaknya sedang menyusun hand book kejuaraan yang mencakup kepastian jumlah cabang, nomor, dan peraturan-peraturan. Tang terpenting kami siapkan saja dulu meskipun sampai sekarang belum ada anggaran," katanya.

Terlalu berat

Sekjen Komite Olimpiade In-

noseia dodi Iswandi divonis hu-

4 tahun penjara dan den-

da rp.250 juta subsider 3 bulan.

ia dinilai bersalah dalam kasus "Eorupsi dana sosialisasi Asian Games 2018 di Sidang Tipikor Pengadilan Jakarta Pusat, Kamis malam.

Dalam sidang tersebut, Dodi selaku Sekjen dan Pejabat Pembuat Komitmen KOI dinyatakan terbukti melanggar dakwaan subsider Pasal 3 UU Tipikor.

Bersama-sama dengan Bendahara KOI Anjas Rivai, Dodi terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 10,9 miliar.

Dia dinilai melakukan pembayaran secara tidak sah kepada enam vendor di enam kota untuk sosialisasi Asian Games 2018.

Menanggapi vonis tersebut, Dodi menyatakan masih pikir-pikir. "Saya masih pikir-pikir untuk banding," katanya.

Dalam sidang tersebut Anjas Rivai juga dijatuhi hukuman 4

tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan.

Selain Dodi dan Anjas, terdakwa Ikhwan Agus Salim yang menjadi vendor kegiatan karnaval di Surabaya juga divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan. Ikhwan juga diminta mengembalikan kerugian negara Rp 1,7 miliar atau kurungan 1 tahun.

Pengacara Dodi dan Anjas, Alamsyah Hanafiah, mengatakan, vonis untuk kliennya terlalu berat "Dalam persidangan terbukti Dodi tidak menerima sepeser pun uang yang dianggap sebagai kerugian negara. Kerugian ada pada vendor-vendor di enam kota," ujar Alamsyah.

Selain itu, denda Rp 250 juta juga terlalu memberatkan karena Dodi tidak menerima uang dari kegiatan sosialisasi Asian Games. Menurut Alamsyah, pihaknya mempertimbangkan pengajuan banding atau peninjauan kembali kasus ini

(DNA)





Original Post

Krisis Politik Kema Belum Berakhir

Media Cetak Kompas Halaman 6
2017-10-28

Krisis Politik Kema Belum Berakhir

Krisis politik Kenya belum akan berakhir menyusul pemilihan umum ulang yang berlangsung ricuh dan diboikot oleh pendukung kubu oposisi.

Sedikitnya enam orang tewas dalam kekacauan saat berlangsungnya pemilu ulang, Kamis, hingga sehari sesudahnya. Alasan keamanan disebut oleh komisi pemilihan umum menjadi penyebab sekitar 10 persen tempat pemungutan suara tidak dapat dibuka dan pemungutan suara ditunda, terutama di wilayah kantong suara pendukung oposisi

Boikot yang diserukan pemimpin oposisi Raila Odinga dituruti oleh para pendukungnya. Tingkat partisipasi pemilih tercatat hanya sekitar 35 persen, jauh di bawah tingkat partisipasi saat pemilu pertama, 8 Agustus lalu, yang diikuti 80 persen dari 19.6 juta pemilih terdaftar.

Dalam pemilu 8 Agustus, presiden petahana Uhuru Kenyatta meraih 54 persen dan Odinga meraih 45 persen suara. Hasil itu diprotes kubu oposisi, dan sejak itu kerusuhan terus terjadi, menyebabkan sekitar 50 orang tewas, sebagian besar karena bentrok dengan pasukan keamanan. Mahkamah Agung kemudian memutuskan pemilu diulang karena adanya penyimpangan.

Kubu oposisi meminta pemilu ditunda hingga ada reformasi menyeluruh pada sistem pemilihan umum. Namun, petisi untuk menunda pemilu tidak bisa dibahas MA karena lima dari tujuh Hakim Agung tidak hadir saat sidang. Ketua MA David Maraga menyebut satu hakim sakit, satu hakim terjebak kerusuhan, dan satu hakim lainnya menolak datang karena pengawalnya ditembak sehari sebelumnya, yang dianggap sebagai ancaman terhadap lembaga peradilan.

Dengan boikot oposisi, hampir dipastikan Kenyatta akan memenangi pemilu. Namun, anjloknya partisipasi pemilih membuat mandat dan legitimasi masa jabatan kedua Kenyatta akan dipertanyakan. Odinga pun pasti mengajukan gugatan hukum, termasuk meminta pemilu kembali diulang.

Apalagi, Kenya memiliki sejarah kelam perseteruan etnis akibat pemilu yang berakhir kacau, satu dekade lalu, yang menyebabkan lebih dari 1.200 orang tewas. Jika tak ada penyelesaian yang diterima semua pihak, krisis ini akan sangat memukul situasi politik dan ekonomi negara itu.

Keberhasilan pemilu Kenya menjadi perhatian kawasan, terutama negara-negara Afrika Timur, yang mengandalkan Kenya sebagai pusat perdagangan dan logistik Adapun negara-negara Barat berharap pada Kenya untuk membendung penyebaran kelompok militan di Somalia serta mengatasi konflik di Sudan Selatan dan Burundi.

Krisis di Kenya sekali lagi membuktikan ambisi kekuasaan bisa membutakan. Partai politik hanya berpikir untuk meraih kekuasaan tanpa mengingat kesejahteraan rakyat Sungguh, berdemokrasi itu tak pernah mudah.

redaksi





Original Post

Korban Crane Dijamin Dapat Kompensasi

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2017-10-28

Korban Crane Dijamin Dapat Kompensasi

JAKARTA Harapan korban dan keluarga korban jatuhnya crane di Masjidil Haram, Arab Saudi, pada 2015 untuk mendapatkan ganti rugi tetap terbuka. Meski Pengadilan Kecil (Summary Court) di Arab Saudi memutuskan insiden crane sebagai bencana alam sehingga Bin Laden Group selaku perusahaan kontraktor tidak perlu membayar uang darah (diyat) kepada korban, masih ada peluang korban mendapatkan kompensasi

Hal ini ditegaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. "Siapa yang bilang enggak dapat ganti rugi," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Terkait putusan pengadilan

Arab Saudi, Retno mengatakan itu harus dilihat sebagai dua hal yang berbeda, yakni kompensasi dari perusahaan dan janji ganti rugi dari Kerajaan Arab Saudi sebagaimana pernah disampaikan Raja Salman. "Yang dari Raja tetapkarenainisudahkeputusan Raja. Jadi harus dipisahkan, ada dua hal yang terpisah," kata dia.

Menurut Retno, terkait putusan pengadilan tersebut, pihaknya sudah menjalin komunikasi. "Dengan putusan tersebut ini kita sudah berkomunikasi, tapi sekali lagi jangan dicampuradukkan," ujarnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan, proses pembayaran kompensasi saat ini telah mencapai tahap terakhir dan

tinggal menunggu pencairan. "Saat ini kita masih menunggu dari Raja Arab Saudi untuk pembayaran karena proses verifikasi data sudah diterima Pemerintah Saudi dan kita juga sudah memverifikasi," kata Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis(26/10).

Dia berharap proses pencairan dan pembayaran dapat dilakukan secepatnya karena verifikasi korban telah selesai dilakukan Agustus lalu.

Yang membuat proses pembayaran masih belum bisa dilakukan karena pihak Arab Saudi ingin membayar denda tersebut secara serentak, bersamaan kepadaseluruhkorbandariber-bagai negara, tidak hanya kepada warga negara Indonesia saja. Namun, beberapa negara me-

miliki kemampuan berbeda dalam memberikan verifikasi, sehingga ada yang lamban dalam menjalankan proses tersebut.

Pengadilan di Arab Saudi telah memutuskan bahwa tragedi robohnya tower crane di Masjidilharam, Makkah mumi disebabkan oleh bencana alam, bukan karena kesalahan teknis ataupun faktor manusia.

Tragedi rubuhnya crane terjadi saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2015, tepatnya pada 11 September. Sebanyak 108 orang meninggal dan 238 orang lainnya terluka. Dari ratusan korban jiwa itu beberapa di an-taranyamerupakanjamaahhaji asal Indonesia.

bakti/sindonews/ okezone





Original Post

Eks Atase KBRI Kuala Lumpur Divonis 3,5 Tahun

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-10-28

Eks Atase KBRI Kuala Lumpur Divonis 3,5 Tahun

Kasus Suap Visa dan Paspor

JAKARTA- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan terhadap PPNS pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham yang juga mantan Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, Dwi Widodo.

Majelis hakim yang terdiri atas Diah Siti Basariah dengan anggota IbnuBasuki Widodo, Has-toko, Sofialdi, dan Agus Salim menilai dan memastikan, Dwi Widodo selaku penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tipikor berupa penerimaan suap.

Suap dengan kode "ucapan terima kasih" itu terdiri atas uang Rp524,35 juta, voucher hotel RplO.807.102, dan 63.500 ringgit Malaysia. Suap yang diterima Dwi ditujukan untuk pemulusan pengurusan calling visa para warga negara asing (WNA) dan pembuatan paspor un tuk para TKI dengan metode reach out.

Majelis sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK bahwa suap diterima Dwi baik secara tunai maupun lewat rekening milik Dwi dan rekening milik anak

Dwi, Satria Dwi Ananda. Suap diterima Dwi dari delapan pemberi.

Mereka adalah Nazwir Anas (pemilik PT Anas Piliang Jaya dan PT Semangat Jaya Baru), Lenggana Latjuba (Direktur PT Trisula Mitra Sejahtera), Mahamadou Drammeh (Presiden Direktur PT San-dugu International), Ali Husain Tajibally (Direktur PT Ra-sulindo Jaya) dalam bentuk voucher hotel.

Kemudian dari Abdul Fatah (Direktur PT Atrinco Mulia Sejati), Temi Lukman (Direktur PT Afindo Prima Utama), Anwar (Direktur PT Alif Asia Afrika), dan Satya Rajasa Pane (mantan pegawai KBRI Kuala Lumpur) dengan meminjam perusahaan Malaysia bernama Uero Jasmine Resource Sdn Bhd milik Mohd Ri2al bin Mohd Yusof.

"Mengadili, memutuskan, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Dwi Widodo dengan pidana selama 3 tahun 6 bulan dan pi-

dana denda sejumlah Rpl50 juta yang apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 3 bulan," tandas Ketua Majelis Hakim Diah.

Perbuatan Dwi terbukti melanggar Pasal 11UU Pemberantasan Tipikor karena menerima suap dalam kurun November 2015 hingga Juli 2016 sebagai dakwaan kedua. Dalam menyusun amar putusan, majelis mempertimbangkan hal-hal meringankan dan memberatkan. Yang meringankan, Dwi berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga.

"Hal-hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tipikor, perbuatan terdakwa telah menurunkan citra bangsa di luar negeri," papar anggota majelis hakim Sofialdi.

Menanggapi putusan ini, baik JPU maupun Dwi menyampaikan pikir-pikir dulu. "Yang Mulia, kami putuskan untuk pikir-pikir," ungkap Dwi.

Vonis pidana penjara dan denda lebih rendah dari tuntutan JPU. Sebelumnya Dwi Widodo dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun dandendaRp200jutasubsider 6 bulan kurungan.

sabir laluhu





Original Post

APBN 2018 Sudah Ideal?

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 4
2017-10-28

APBN 2018 Sudah Ideal?

S etelahmelaluipembahasanpanjang.akhirnyaAnggaranPenda-patan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disahkan dalam rapat paripumaDPRRI.Sayangnyarapatberagendakanpengesahan APBN tahun depan yang dirangkaikan dengan penutupan masa sidang DPR RI ini hanya dihadiri 252 anggota seperti yang terdaftar pada lembaran absensi dari sebanyak 560 anggota dan sebanyak 40 anggotamemintaizintidakhadir.WalaubanyakanggotaDPRRIyang bolos, hal itu tak menghalangi pimpinan sidang mengetuk palu sebagai tanda pengesahan APBN 2018 senilai Rp2.220,6 triliun atau meningkat sebesar Rp 140,6 triliun bila dibandingkan dengan APBN tahun sebelumnya yang tercatatsebesarRp2.080 triliun.

Lebih lengkap, APBN 2018 mencakup anggaran belanja sebesar Rp2.220,6 triliun, sedangkan target pendapatan negara dipatok Rpl.894 triliun, termasuk penerimaan hibah sebesar Rpl.l triliun. Selanjutnya pemerintah dan DPR menyepakati besaran defisit APBN 2018 sekitar 2,19% dari PDB atau sebesar Rp325,9 triliun. Secara garis besar anggaran belanja dibagi dua, yakni anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rpl.454 triliun dan transfer daerah beserta dana desa sebesar Rp766,l triliun. Adapun asumsi dasar APBN 2018 meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% lebih tinggi dari tahun ini, laju inflasi sekitar 3,5%.

Selanjutnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditetapkan sebesar Rpl3.4O0 dan tingkat sukubunga Surat Perbenda-haraan Negara (SPN) 3 bulan seki tar5,2%.Adapunfi/ringminyak sebanyak 800.000 barelper hari dantyttnggas bumi sebesar 1,2 jutabarel setara minyak per hari. Untuk harga minyak dipatok sebesar USD48 per bareLSementaraitutargetpembangunan2018meliputitingkatpeng-angguran sekitar 5,0% hingga 5,3%, tingkat kemiskinan 9,5% hingga 10%, indeks rasioginiO,38, dan indeks pembangunan manusia 71,50. Untuk alokasi anggaran belanja pemerintah pifeat, berdasarkan datayang dipublikasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tercatat alokasi anggaran terbesar untuk kementerian diberikan kepada Kementerian Pertahanan sebesar RplO7,7 triliun, menyusul anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar RplO7,4 triliun, lalu Kementerian Agama sebesar Rp62,2 triliun, Kementerian Kesehatan sekitar Rp59,l tribun, dan Kementerian Perhubungan Rp48,2 triliun.

Sementaraitu untuk alokasi anggaran belanja non-kemeterian, lembagayangterbesaranggarannyaadalah Kepolisian RI (Polri) sebesar Rp95,0 triliun. Penerima anggaran belanja terbesarkedua Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rpl2,5 triliun, lalu Mahkamah Agung Rp8,3 triliun, Kejaksaan Agung sekitar Rp6,4 triliun, DPR sebesar Rp5,7 triliun, BNN dan Badan Pengawas Pemilu masing-masing Rp5,6 triliun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sekitar Rp5,5 triliun, Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar Rp4,8 triliun serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rp2,8 trfiun.Meski anggaran belanja Polri terbesarpertama, pada dasarnya terjadi penurunanbiladibandingkandengantahunsebelumnya yang mencapai Rp96,3 triliun. Alasan pemerintah memberi anggaran belanjabesar kepada Polri sebagai antisipasi keamanan Pilkada 2018. Bagaimana dengan anggaran subsidi? Anggaran subsidi dalam APBN 2018 mengalami penurunan dari Rpl68,8 triliun pada APBN Perubahan 2017menjadiRpl56,22 triliun. Anggaran subsidi tahun depan meliputi subsidi energi Rp94,5 triliun dan subsidi nonenergi sekitar Rp61,7 triliun. Dan pengelolaan subsidi energi dilakukan carry over sebesar RplO triliun. Karena itu anggaran subsidi jenis bahari bakar minyak (BBM) tertentu dan elpiji tabung 3 kg sebesar Rp46 triliun dan subsidi listrik sekitar 47,6 triliun. Adapun subsidi nonenergi terdiri atas Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada Kementerian Sosial sebesar Rp7,3 triliun, subsidi pupuk Rp28 triliun yang fokus pada peningkatan produktivitas pertanian. Subsidi bunga kredit Rpl8 triliun dan subsidi pajak RplO,7 triliun serta subsidi transportasi sekitar Rp4,4 triliun.

Sudah idealkah APBN untuk tahun depan? Yang pasti, DPR RI telah mengesahkan lewat paripurna yang diterima 8 dari 10 fraksi tanpa catatan. Fraksi Partai Gerindra menolak dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima dengan catatan. Sekarang bola ada di tangan pemerintah bagaimana mengelola APBN 2018 untuk menyejahterakan masyarakat.

redaksi





Original Post

DKI Bangun Kampung Susun di Bukit Duri

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 5
2017-10-28

DKI Bangun Kampung Susun di Bukit Duri

JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap menata kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, dengan membangun kampung susun. Saat ini, konsep pembangunan kampung tersebut masih dalam pembahasan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, bakal mengajak semua pihak, di antaranya ins-tansi terkait, pencinta ling-kungan, dan warga Bukit Duri, pada pekan depan.

"Jadi harapannya, solusi yang sudah mereka siapkan juga nanti bisa sama dengan ketentuan-ketentuan yangada sehingga mereka bisa mendapatkan tempat tinggal yang baik," tutur Anies di Balai Kota Jakarta kemarin.

Anies mengaku telah merencanakan bertemu dengan warga untuk membahas hal ini guna menyatukan visi serta aturan hukumnya. Pihaknya memastikan, penataan akan dilakukan sebagai bentuk

komitmen dan kewajiban pemerintah dalam menata aturan.termasukmenentukan tempat yang akan dibangun nantinya dan membayar ganti rugi. "Intinya, ada aturan yang kitahormati, ada putusan yang kita hormati, dan ada aspirasi," ucap Anies.

Untuk mempercepat realisasi konsep ini, kata Anies, pekan ini pihaknya menyiapkan aturan dan kerangka hukumnya. Tujuannya untuk mengetahui mana yangbisa dilakukan dan tidak.

Sementara itu, Kuasa Hukum Warga Bukit Duri Vera Wenny Soemarwi mengaku berterima kasih dengan rencana itu. Pihaknya siap untuk duduk bareng dan berembuk

dengan Gubernur DKI Jakarta dalam menentukan solusi ini.

"Selama ini kan proses partisipasi rembuk itu tidak dilakukan pemerintah yang lalu, maka dari itu pemerintah yang sekarangmaumemperbaikitata kelola pemerintah sehing-ga dia akan bertanya lagi kepada masyarakat putusan itu dieksekusi seperti apa," tuturnya.

Vera menegaskan, warga tidak menuntut putusan pengadilan. Sebab, melalui rembuk nantinya ada solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. "Saya menjanjikan minggu depan perencanaan dilakukan dan disesuaikan dengan jadwal Pak Anies. Kami menyambut baik dan berterima kasih kepada PakAnies," tuturnya.

Sementaraitu, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan memastikan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusatyangmemenang-kan warga tidak akan mengganggu proses normalisasi sungai yang telah dilakukan pihaknya dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisa-

dane (BBWSCC) sepanjang 700 meter. Terlebih dalam proses ganti rugi dan pembebasan lahan sudah dibayarkan. "Mungkin memang warga yang direlokasi itu nanti yang akan menun tutgan ti rugi," tutur Teguh.

Menurut dia, normalisasi kawasan tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional. Penataan dan pembangunan turap mampu membuat kawasan Bukit Duri terhindar dari banjir, termasuk juga wilayah Kampung Melayu dan Manggarai.

"Saat penataan kawasan itu, instansi terkait sudah melakukan pembebasan lahan. Sementara pembangunan infrastruktur dilakukan BBWSCC, pembebasan di sana bersamaan dengan relokasi di kawasan Bidara Cina," ucapnya

Terkait dengan proses ganti rugi, Teguh melihatpembebas-an berdasarkan kepemilikan yang sah terhadap lahan. Kalaupun warga membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), kata dia, bukti itu tidak cukup untuk dijadikan dasar men-

dapatkan ganti rugi karena PBB bukan bukti kepemilikan. "Ini yang jadi pertanyaan, warga punya alasan apa untuk diberikan gan ti rugi. Pembayaran ganti rugi harus ada bukti kuat, kan uangnya dari APB D," ucapnya.

Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai 2 BBWSCC Fajar mengatakan, pembangunan di kawasan Ciliwung telah sampai 44% dari 19 kilometer yang direncanakan mulai dari jembatan tol TB Simatupang hingga Manggarai. "Hasil putus-

an kemarin tidak menyatakan proyek dihentikan. Kalau dari segi pelaksanaan enggak terpengaruh," ucap Fajar.

Sebab, lahan sepanjang 700 meter di Bukit Duri sudah selesai di normalisasi dan kini dalam proses pemasangan turap tanggul, jalan inspeksi, serta penggalian alur. "Sendiri telah mfengha-biskan uang sampai Rp57 miliar dari total rencana pembangunan sekitar Rp200 miliar," ucapnya.

Seperti diketahui, dalam sidang putusan dengan nomor

gugatan 262/PDT.G/2016/-PN.JKT.PSTdi PN Jakarta Pusat, Rabu (25/10), Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Masud memutuskan, Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah pihak tergugat lainnya wajib membayar ganti rugi materiil masing-masing sebesar Rp200 juta kepada 93 warga RW 10, 11, dan 12 Kecamatan Tebet, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dengan demikian, Pemprov DKI wajib membayar ganti rugi hingga Rpl8,6miliar.

yan yusuf





Original Post

Aturan Baru Taksi Aplikasi Diterbitkan

Media Cetak Kompas Halaman 18
2017-10-28

Aturan Baru Taksi Aplikasi Diterbitkan

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Perhubungan akhirnya menerbitkan aturan baru yang mengatur taksi aplikasi, sebagai pengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tuhun 2017 yang dibatalkan Mahkamah Agung pada Agustus lalu. Peraturan baru Nomor 108 Tahun 2017 ini diharapkan bisa menjaga suasana lebih kondusif.

"Aturan baru ini telah disusun melalui serangkaian proses pembahasan, uji publik, dan sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan No 108/2017 ditandatangani oleh Menteri Perhubungan pada£4 Oktober 2017 dan akan berlaku efektif mulai 1 November 2017. Dengan demikian, tidak ada jeda kekosongan hukum." kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Su-gihardjo di Jakarta, Jumat (27A0).

Pascaputusan MA yang menganulir 14 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 26/2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek, Kemenhub melakukan dialog publik terkait respons masyarakat di berbagai daerah.

Sugihardjo mengatakan, atur-

an yang baru ini bisa saja tidak memuaskan semua pihak. Namun, Kemenhub berusaha berdiri di tengah, mengutamakan kepentingan masyarakat luas, dan kepentingan nasional. "Juga kepentingan pengguna jasa dalam hal keselamatan, perlindungan konsumen, kesetjtraan, dan kesempatan berusaha," ujarnya.

Rizky, perwakilan Grab pada pertemuan di Kemenhub, Jumat, mengatakan, posisi Grab memegang komitmen dalam hubungan dengan pemerintah." "Kami imbau agar semua pihak untuk melihat permasalahan ini dengan lebih jernih. Tentunya suara mitra-mitra kami dengar, apa yang menjadi keluhan mereka dan kami akan meneruskan secara baik, secara formal kepada Kemenhub," kata Rizky.

Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono mengapresiasi terbitnya peraturan tersebut Peraturan ini merupakan rangkuman akomodasi berbagai unsur angkutan umum. "Memang tidak semua permintaan bisa diakomodasi, kami menghargai jalan tengah yang ditempuh Kemenhub. Kami harap dengan ini akan muncul persaingan usaha yang sehat," ujarnya.

(ARN)





Original Post

Pengadilan Meulaboh Didesak Eksekusi Putusan Mahkamah Agung

Media Cetak Kompas Halaman 22
2017-10-28

Pengadilan Meulaboh Didesak Eksekusi Putusan Mahkamah Agung

MEULABOH, KOMPAS -Pengadilan Negeri Meulaboh. Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, didesak segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap PT Kallista Alam dalam kasus kebakaran lahan gambut Rawa Tripa. Perusahaan itu diwajibkan membayar ganti rugi materiil Rp 114,3 miliar ke rekening kas negara dan Rp 251,7 miliar untuk memulihkan 1.000 hektar lahan yang terbakar.

Juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (Geram), Fahmi Muhammadi, Jumat (27/10), mengatakan, seharusnya Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh tidak menunda eksekusi. Sebab, putusan MA sudah inkracht. MA menolak pengajuan banding dan peninjauan kembali (PK) pihak perusahaan. "Kami mendorong PN Meulaboh untuk memastikan PT Kallista Alam segera membayar denda dan memulihkan la-

han gambut Rawa Tripa yang terbakar lima tahun lalu," kata Fahmi.

Pada 2014, PN Meulaboh memutuskan PT Kallista Alam (KA) bersalah dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup, yakni pembakaran lahan gambut Rawa Tripa Nagan Raya. PT KA lalu mengajukan banding, tetapi pada 15 Agustus 2015, MA menolak banding itu. September 2016, PT KA mengajukan PK, tetapi pada 18 April 2017. MA kembali menolak pengajuan PK tersebut

"Hingga saat ini restorasi lahan dan denda ke kas negara belum dibayarkan. Ini jelas-jelas telah merugikan negara," kata Fahmi.

Kepala Pengadilan Negeri Meulaboh Said Hasan menjelaskan, penangguhan eksekusi disebabkan PT KA menggugat kembali para pihak, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Koperasi Bina

Usaha, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh. serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Aceh. Pengajuan gugatan itu dilakukan pada 20 Juli 2017 setelah putusan MA penolakan PK turun pada 18 April 2017. Dengan adanya gugatan itu, PN Meulaboh memutuskan menunda eksekusi.

Terhadap obyek yang mau kami eksekusi temyata digugat kembali oleh PT KA dengan bermacam alasan. Kebenarannya nanti dalam proses persidangan," kata Said.

Said menambahkan, pihaknya harus menerima pengajuan gugatan, didaftar, dan disidang. "Silahkan hadir di persidangan biar tahu kedudukan dan persoalan gugatan PT Kallista Alam ke PN Meulaboh," ujar Said.

Kuasa Hukum Geram. Nurul Ikhsan, mengatakan, semestinya tak ada alasan bagi PN Meulaboh

untuk menunda eksekusi. Sebab, putusan MA sudah berkekuatan hukum tetap. Gugatan yang diajukan ke PN Meulaboh oleh PT KA, kata Ikhsan, kasus yang berbeda sehingga tidak dapat dijadikan alasan penundaan eksekusi putusan kasus sebelumnya.

Kata Ikhsan, pada Pasal 66 Ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan, PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi, alasan PN menangguhkan eksekusi tidak tepat

Desakan percepatan eksekusi juga dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)! Melalui Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH), KLHK telah mengirimkan surat teguran dua kali pada PN Meulaboh untuk mengeksekusi

Namun, pada 20 Juh 2017, PN

Meulaboh mengeluarkan penetapan yang mengabulkan permohonan perlindungan hukum PT KA dan menanda sementara eksekusi. k

Direktur PSLH, KLHK, Jasmin Rairfl Utomo dalam surat yang dikirimkan kepada lembaga-lembaga pemerhati lingkungan di Aceh. 6 Septeiriber 2017 menyatakan sedang melakukan langkah hukum guna membatalkan penetapan itu agar ek- sekuii bisa dilakukan.

Lahan gambut Rawa Tripa adalah salah satu dari tiga lahan gambut terbesar di Aceh, dengan kedalaman 12 meter, sehingga lahan mampu penyimpan karbon. Kerusakan itu telah mengakibatkan penurunan daya dukung alam dan memicu bencana ekologi. Bekas lahan gambut yang sebelumnya dikuasai oleh PT KA kini telah ditetapkan sebagai hutan lindung.

(AIN)





Original Post

Gedung Kramat 106 Saksi Sejarah Gelora Sumpah Pemuda

Media Online republika.co.id
2017-10-28

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ronggo Astungkoro, wartawan Republika

Sebuah rumah di Jalan Kramat Raya No 106, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, mungkin tak akan dikenal jika sekelompok pemuda Indonesia era 1920-an tak merasa butuh tempat tinggal yang cukup luas. Rumah itu menjadi saksi jalannya sejarah bangsa ini.

Para pemuda yang tergabung dalam organisasi Jong Java kala itu membutuhkan bangunan yang lebih luas untuk menampung aktivitas berdiskusi dan berlatih kesenian. Sebelum akhirnya pindah ke rumah yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda itu, para pemuda Jong Java tinggal di Gedung Kwitang No 3.

Rumah yang mereka sewa itu tak lebih besar dari rumah di Kramat Raya 106 itu. Bangunan yang disebut sebagai Gedung Kramat 106 itu berdiri di atas sebidang tanah seluas 1.285 meter persegi dengan satu bangunan utama dan dua paviliun.

Kemudian, sejak 1926, Gedung Kramat 106 tak hanya dihuni pemuda Jong Java saja. Banyak pemuda yang berasal dari berbagai suku dan berbagai perguruan tinggi juga tinggal dan berkumpul di sana. Hingga kini, Gedung Kramat 106 masih terdiri dari beberapa kamar, aula, dan lapangan.

Dulu, semasa dihuni oleh para pemuda, terdapat meja biliard di Gedung Kramat 106. Sehingga, selain untuk berdebat politik, belajar, dan berlatih kesenian, Gedung Kramat 106 juga kerap digunakan untuk kongkow-kongkow pemuda atau mahasiswa di Jakarta kala itu.

Luas dan kerap dijadikan tempat nongkrong menjadi salah satu alasan mengapa gedung milik Sie Kong Liong itu dijadikan tempat rapat Kongres Pemuda ke-2. Kongres yang pada akhirnya menghasilkan apa yang saat ini kita sebut sebagai Sumpah Pemuda.

Diorama dan barang bersejarah di Museum Sumpah Pemuda, Jalan Kramat Raya 106, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat. (Foto: Ronggo Astungkoro/ Republika)



Kongres Pemuda sendiri dilakukan dua kali. Pertama, dilakukan pada selama tiga hari dimulai dari 30 April 1926. Kala itu, kongres dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari pertemuan yang dilakukan organisasi kepemudaan Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, dan Jong Bataks Bond (Tabrani, 1975:4).



"Kongres Pemuda Pertama yang diundang itu hanya sekitar 70 sampai 80 orang. Tapi, ternyata yang datang lebih dari 100 orang. Dari situ panitianya berpikirlah \'kita harus cari tempat yang luas\'," ungkap Bhakti Ari, Staf Bidang Edukasi dan Informasi Museum Sumpah Pemuda kepada Republika.co.id di Gedung Kramat 106, Kamis (26/10).



Atas alasan itulah, Kongres Pemuda ke-2 dilakukan di tempat yang lebih luas. Tempat-tempat dengan aula atau ruang yang luas dipilih untuk menampung peserta kongres yang dibagi menjadi dua hari itu.



Rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928, diselenggarakan di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), yang terletak di dekat Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Rapat tersebut dibuka pada pukul 20.00 WIB.



Keesokan harinya, pada pukul 07.30 WIB hingga 12.00 WIB, rapat kedua dilakukan di Gedung Oost-Java Bioscoop. Gedung yang, menurut Bhakti, kini menjadi gedung Mahkamah Agung di sebelah Istana Negara. Di sana peserta rapat juga membludak sampai-sampai banyak yang tidak mendapat tempat duduk.



Rapat ketiga dilakukan pada malam harinya. Sekitar pukul 20.00 WIB rapat itu dibuka oleh Ketua Kongres Soegondo Djojopoespito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Rapat terakhir ini menghasilkan tiga butir keputusan yang hingga sampai saat ini dikenal sebagai Sumpah Pemuda.



Pada rapat terakhir itu, para peserta yang hadir sangat banyak. Bhakti menyebutkan, ada ribuan pemuda yang hadir dalam rapat pada 28 Oktober 1928 itu. Mereka memenuhi aula Gedung Kramat 106 hingga ke lapangan dan Jalan Kramat Raya.



"Pada waktu itu, yang diundang 80-an orang tetapi yang datang lebih dari 1.000. Mereka sampai ke jalan, Jalan Kramat Raya ini penuh orang," kata dia.

http://www.republika.co.id/berita/selarung/suluh/17/10/28/oyhm0b282-gedung-kramat-106-saksi-sejarah-gelora-sumpah-pemuda



Original Post

Titipkan di Tempat Berbeda

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2017-10-28

Titipkan di Tempat Berbeda

BUKAN hanya pemberi suap yang diadili, penerima suap juga semakin dekat ke meja hijau. Dakwaan penerima suap yang juga mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya sudah rampung. Sudah kami rampungkan, ujar jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcayanto kemarin.

Dia menyatakan, pihaknya melimpahkan berkas perkara Rudi ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Saat ini pihaknya tinggal menunggu penetapan hakim yang memimpin jalannya sidang. Begitu juga dengan jadwal sidang perdananya. "Pelimpahan Tahap II (tersangka dan barang bukti kepada JPU, red) sudah dilakukan minggu lalu. Jadi kami siap kapan pun disidangkan," terangnya.

Fitroh menjelaskan, agar saksi-saksi yang lebih banyak berada di Jatim bisa dengan mudah datang, perkara Rudi disidangkan di Surabaya. Belum lagi, sidang para pemberi suap lebih dulu dilakukan di Surabaya.

Karena sidang dilakukan di Surabaya, Rudi pun dititipkan ke Rutan Kelas I Surabaya. Tujuannya, proses sidang bisa berjalan cepat. "Kami titipkan di tempat berbeda agar tidak ada main mata," jelasnya.

Memang, sebelumnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan tiga terdakwa lain dititipkan di Lapas Kelas II-A Sidoarjo. Sementara itu, pihak Pengadilan Tipikor Surabaya mengaku menerima pendaftaran perkara tersebut. Namun, pihak pengadilan perlu memeriksa berkas Rudi lebih dulu. "Setelah itu, baru ada penetapannya," ujar Humas Pengadilan Tipikor Surabaya Lufsiana.

Dia pun belum bisa menentukan tanggal sidang pertama. Namun, dia berjanji berkas perkara tersebut diproses secepatnya. Kami punya standar dalam memproses berkas. Paling lambat tiga hari ada penetapan, ucapnya.

(aji/c22/diq)





Original Post

Kajari Bersaksi di Sidang Syafii

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2017-10-28

Kajari Bersaksi di Sidang Syafii

Kasus Dugaan Suap Bupati Nonaktif Pamekasan

SIDOARJO - Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indraprasetya bersaksi di perkara dugaan suap yang dilakukan Bupati (nonaktif) Pamekasan Achmad Syafii. Rudi menyatakan, Syafii memintanya un tuk membantu menyelesaikan masalah di Desa Dasok.

Pada sidang yang dilangsungkan di Ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo itu. Syafii disidang bersamaan dengan terdakwa lainnya. Tiga terdakwa lain itu adalah Sutjipto Utomo (kepala Inspektorat Pamekasan), Noer Salehhoddin (kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Pamekasan), dan Agus Mulyadi (kepala Desa Dasok). Persidangan dimulai pukul 10.00.

Sama halnya dengan Rudi, Syafii tidak sendiri pada persidangan kemarin (27/10). Di sampingnya, ada dua mantan anak buahnya. Mereka adalah Kasi Intelijen Sugeng Prakoso dan Eka Hermawan yang merupakan Kasi Pidana Khusus Kejari Pamekasan. Juga, dua inspektur, yakni Achadiya t Ardiansyah dan Noorachmat Moenir. Kelimanya didatangkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi dalam kasus tersebut

Dalam kesaksiannya, Rudi mengaku bahwa Syafii pernah meminta tolong untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Dasok. "Saya kaget dengan perhitungan inspektorat yang menemukan selisih begitu besar," ucap Rudi.

Sebenarnya, lanjut dia, temuan itu akan diproses Eka karena sangat mudah melakukan pembuktian. Namun, Rudi meminta perkara tersebut ditunda. Alasannya, ada permohonan dari Syafii melalui Sutjipto. "Minta tolong, kalau bisa ditolong," kata Rudi, menirukan perkataan Syafii.

Karena belum tahap penyelidikan, dia menyatakan bahwa kasus Desa Dasok masih bisa ditolong. Berbeda halnya dengan kasus sebelumnya. Dalam kasus dugaan penyelewengan dana beras miskin (raskin),

Syafii juga sempat meminta dibantu untuk menyelesaikan. Namun, karena sudah ada penetapan dua kepala desa sebagai tersangka, Rudi tidak bisa membantu.

"Dengan cara apa ditolongnya?" tanya IPU Fitroh Rohcayanto.

"Nah, itu yang jadi masalah," jawab Rudi. Jawaban tersebut langsung mengundang tawa peserta sidang yang mayoritas merupakan simpatisan Syafii. Rudi menjabarkan, Syafii tidak pernah menyatakan secara langsung jika ada imbalan uang. Hanya, dia berpesan bahwa nanti yang mengurus adalah Sutjipto. Pembahasan tentang besaran uang suap hanya dilakukan dengan Sutjipto. "Saya ndak tahu uang itu berasal dari mana," terangnya.

Namun, Sutjipto telah mendapatkan restu dari Syafii untuk memberikan uang pelicin

Rp 250 juta. Jumlah itu lebih rendah Rp 50 juta dari permintaan Rudi.

Sutjipto, lanjut Rudi, pernah menyebutkan bahwa Syafii juga meminta tolong untuk menyelesaikan perkara yang menjerat Kades Larangan, Pemkasan. Namun, saat itu, perkara tersebut masih ditangani Polres Pamekasan.

Mendengar keterangan para saksi, kuasa hukum Syafii, M Sholeh, menyatakan yang berkaitan dengan kliennya hanya kesaksian Kajari. Itu pun hanya karena adanya penemuan antara Rudi dan Syafii di pendapa pada 16 Juli. Memang, saat itu Rudi menyampaikan ada kasus di Desa Dasok. "Pertemuan itu memang diakui bupati, tapi klien kami tidak pernah meminta bantuan," kilahnya.

Perkataan Sholeh bukan tanpa alasan.

Masalah tersebut bukan masalah bupati. Jadi, tidak ada kepentingan bupati dalam kasus Desa Dasok. "Kepala desanya juga bukan saudara bupati," terangnya.

Sementara itu, dia menganggap inspektorat melakukan penyuapan tanpa ada perintah dari Syafii. Keterangan inspektorat hanya menafsirkan laporan kepada bupati adalah perintah untuk melakukan penyuapan kepada Kajari.

Karena itu, kasus tersebut murni urusan inspektorat dengan Kajari. Tidak ada kaitannya dengan Syafii. "Kontruksi turut sena yang didakwakan JPU tidak terpenuhi unsurnya," ujar pria asal Krian, Sidoarjo, tersebut. Ketua Majelis Hakim Tahsin kemudian menunda persidangan selama sepekan. Agendanya tetap mendengarkan saksi yang dihadirkan JPU.

(aji/c21/dlq)





Original Post

Politikus Gerindra Pernah Dengar Ada Bagi-bagi Uang Proyek KTP-el

Media Online metrotvnews.com
2017-10-28

Jakarta: Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Rindoko Dahono Wingit mengaku pernah mendengar adanya bagi-bagi uang dari proyek KTP elektronik (KTP-el) di Komisi II DPR. Kebetulan Ridoko juga menjadi anggota Komisi II DPR kala itu.

Bagi-bagi uang itu diungkap Ridoko dalam sidang lanjutan perkara korupsi KTP-el dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Awalnya, Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) milik Ridoko.






Dalam BAP itu, Rindoko menyebut pimpinan Komisi yakni Chairuman Harahap, Mustoko Weny, dan Burhanudin Napitupulu pernah menerima uang terkait proyek KTP-el. Informasi itu dia dapat dari obrolan rekan-rekannya sekitar 2013.

Kemudian, dalam BAP itu juga disebutkan, jika uang yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri tersebut diterima mengatasnamakan Komisi II. Uang itu tidak dibagi-bagi, sehingga menjadi bahan pergunjingan.

Meski telah dipaparkan isi BAP itu, Rindoko mengaku tidak mengingat siapa anggota DPR yang memberi informasi tersebut. Dia tidak mau menyebut dengan alasan takut dianggap zalim.

"Saya kan pada waktu itu baru masuk, jadi tidak begitu hafal ya Pak. Saya nanti kalau sebut nama salah itu juga dianggap dizalimi. Mohon izin, mohon maaf, saya enggak inget. Tapi isinya bahwa yang di sana kan berputar informasi seperti itu," kata Rindoko dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 27 Oktober 2017.

Andi Narogong didakwa melakukan korupsi proyek KTP-el dengan memperkaya sejumlah pihak. Andi Narogong bersama Ketua DPR Setya Novanto disebut mendapat jatah sebesar Rp574,2 miliar dari proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Dia diduga mengatur proyek e-KTP dari awal perencanaan sampai proses pengadaan kartu penduduk elektronik itu. Sepanjang persidangan, jaksa penuntut KPK pun telah menghadirkan saksi penting mulai dari anggota DPR, pejabat Kemendagri, hingga pihak swasta.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/zNA78Bnk-politikus-gerindra-pernah-dengar-ada-bagi-bagi-uang-proyek-ktp-el



Original Post

WEEK-END: 3 Lokasi Bersejarah Sumpah Pemuda, Tempat Lahirnya Naskah yang Menggetarkan Jiwa

Media Online okezonecom
2017-10-28

DAHULU kala, semangat kemerdekaan sangat membara di jiwa pemuda Indonesia. Bahkan Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) sempat mengadakan kongres untuk membahas rencana-rencana yang akan mereka lakukan ke depannya untuk bangsa. Dari Kongres Pemuda yang mereka laksanakan, muncullah sebuah naskah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.

Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia selalu memeringatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Tanggal tersebut dipilih karena dalam kongres kedua yang diselenggarakan, naskah Sumpah Pemuda muncul.

DIlansir museumsumpahpemuda.com, kongres pemuda yang kedua dilaksanakan di tiga tempat yaitu Gedung Katholieke Jongenlingen Bond, Gedung Oost-Java Bioscoop, dan Gedung Indonesisch Huis Kramat. Penasaran dengan tempat berlangsungnya kongres pemuda? Berikut ulasannya.

Gedung Katholieke Jongenlingen Bond

Nama gedung ini kini telah berubah menjadi Katedral Jakarta. Ya, gedung ini terletak di seberang Lapangan Banteng. Dulu, rapat pertama dilaksanakan di gedung ini. Tepatnya pada Sabtu, 27 Oktober 1928. Dalam rapat pertama kongres kedua, para pemuda membicarakan arti dan hubungan persatuan antarpemuda. Menurut salah seorang pembicara, Moehammad Jamid untuk memperkuat persatuan Indonesia diperlukan sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.

Gedung Oost-Java Bioscoop

Keesokan harinya, Minggu, 28 Oktober 1928, rapat dilanjutkan di Gedung Oost-Java Bioscoop. Namun sayang gedung ini sudah tidak ada lagi. Dulu letak gedung ini ada di Jalan Merdeka Utara, tidak jauh dari Mahkamah Agung dan Istana Negara. Dalam rapat kedua ini, pembahasan para pemuda adalah tentang pendidikan. Pembicara rapat sepakat setiap anak dan pemuda harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, dididik secara demokratis, serta keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Pembahasan ternyata tak berhenti sampai di situ. Setelah istirahat sejenak, dilakukan rapat pada sesi berikutnya namun berbeda tempat.

Gedung Indonesisch Huis Kramat

Bagi Anda yang tinggal di wilayah Jakarta Pusat tentu tidak asing dengan Museum Sumpah Pemuda. Museum yang terletak di Jalan Kramat No. 106 ini dulunya adalah tempat rapat ketiga para pemuda. Semula museum bernama Gedung Indonesisch Huis Kramat. Pada sesi rapat di tempat ini, pemuda membicarakan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Selain itu, gerakan kepanduan perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak dini agar mereka menjadi disiplin dan mandiri. Gerakan ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan nasional.

BACA JUGA:

Setelah pembahasan rapat selesai, muncullah rumusan naskah Sumpah Pemuda yang berbunyi;

"Kami Putera dan Puteri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah yang Satu, Tanah Indonesia.

Kami Putera dan Puteri Indonesia, Mengaku Berbangsa yang Satu, Bangsa Indonesia.

Kami Putera dan Puteri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.,"

(ade)

http://lifestyle.okezone.com/read/2017/10/27/406/1803882/okezone-week-end-3-lokasi-bersejarah-sumpah-pemuda-tempat-lahirnya-naskah-yang-menggetarkan-jiwa



Original Post

Media