Harta Rita Bertambah Rp 210 Miliar

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-10-28

Harta Rita Bertambah Rp 210 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Rita diduga menerima gratifikasi selama menjabat dua periode sebagai bupati Kutai Kartanegara.

Politikus Partai Golkar itu diduga bersama Khairudin selaku komisaris PT Media Bangun Bersama melakukan dugaan tindak pidana korupsi saat menjadi bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015 dan 2016-2021. Rita disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

Selama dua periode menjabat, ternyata Rita berhasil mengumpulkan harta hingga Rp 210 miliar. Berdasarkan data yang dilihat Repub-Uka.co.id dari acch.kpk.go.idpada Selasa (26/9) malam, total harta kekayaan terakhir yang dilaporkan Rita saat mencalonkan diri menjadi Bupati Kutai Kartanegara pada 29 Juni 2015 lalu sebanyak Rp 236.750.447.979 dan 138.412 dolar AS.

Sebelumnya, pada 23 Juni 2011, harta kekayaan Rita yang dilaporkan sebanyak Rp 25. 850.447.979 dan 138.412 dolar AS. Adapun harta yang dimiliki oleh Rita terdiri atas harta bergerak dan tidak bergerak. Untuk harta tidak bergerak, Rita diketahui memiliki 53 aset tanah dan bangunan di Kutai Kartanegara dan 1 bangunan di Jakarta Pusat yang berjumlah Rp 12.050.000.000.

Untuk harta bergerak berupa empat unit mobil dan empat unit motor dengan jumlah nilai Rp 2.837.000.000. Mobil mewah yang dimiliki Rita adalah BMW keluaran tahun 2009 dan VW Caravelle keluaran tahun 2012.

Sejak menjabat menjadi Bupati, Rita juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 200 ha senilai Rp 9,5 miliar dan tambang batu bara seluas 2.649 ha senilai Rp 200 miliar.

Selain itu, Rita juga memiliki logam mulia serta barang seni dan antik yang jumlahnya mencapai Rp 5.660.000.000. Adapula harta berupa giro dan setara kas lainnya sebanyak Rp 6.703.447.979 dan 138.412 dollar AS.

Sementara, melalui akun facebooknya, Selasa (26/9 malam), Rita Widyasari meluruskan bahwa status tersangkanya bukan karena OTT. Namun, dia membenarkan jika di kantor Pemkab Kutai Kertanegara ada aksi penindakan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK.

muhammad hafil





Original Post

Hukuman Penjara untukYingluck

Media Cetak Republika Halaman 7
2017-10-28

Hukuman Penjara untukYingluck

KAMRAN DIKARMA

BANGKOK - Mantan perdana menteri Thailand Yingluck Shinawatra divonis hukuman lima tahun penjara oleh pengadilan tertinggi pada Rabu (27/9). Ia dinyatakan bersalah karena kelalaiannya mengelola skema subsidi beras yang mengakibatkan Thailand merugi miliaran dolar AS.

Yingluck sebenarnya dijadwalkan mendengar putusan pengadilan tersebut pada 25 Agustus. Namun, ia tidak hadir dan belakangan diketahui bahwa dirinya melarikan diri ke luar negeri. Para pembantu dan ajudannya mengatakan, Yingluck meninggalkan Thailand karena takut akan hukuman yang berat.

Bulan lalu, sejumlah media melaporkan, Yingluck telah melarikan diri ke Dubai, tempat saudara laki-lakinya yang juga mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Namun, ada pula laporan yang menyebut Yingluck bertolak ke Singapura.

Kepergian Yingluck dari Thailand menyebabkan proses persidangan atas dirinya ditunda. Hakim memutuskan untuk menunda pembacaan vonis terhadap Yingluck hingga Rabu, 27 September.

Yingluck merupakan perdana menteri wanita pertama Thailand. Ia mulai menjabat pada 2011 dan diberhentikan pada 2015. Alasan pemakzulannya adalah kasus korupsi yang dituduhkan kepa-

danya.

Ia diduga terlibat kasus skema subsidi beras yang sempat dikampanyekannya sebelum menjabat sebagai perdana menteri Thailand. Ketika terpilih, Yingluck meluncurkan kebijakan pertanian untuk merealisasikan skema tersebut.

Dalam kebijakannya, Yingluck memutuskan untuk memberikan subsidi kepada petani padi, yakni dengan menyerap hasil panen mereka dengan harga dua kali lipat lebih besar dari harga pasar. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan.

Kendati memiliki tujuan yang baik, kebijakan itu justru memukul keras nilai ekspor beras Thailand. Beras-beras petani menumpuk di lumbung dan tak dapat dijual pemerintah. Hal itu menyebabkan Thailand merugi sekitar 8 miliar dolar AS.

Kendati figur Yingluck cukup populer di kalangan masyarakat perdesaan di Thailand, kalangan yang bertentangan dengannya menilai skema beras Yingluck terlalu mahal. Selain itu, skema tersebut juga sangat terbuka untuk diselewengkan dan dikorupsi.

Selama menjalani proses persidangan, Yingluck berpendapat bahwa dirinya tak bertanggungjawab atas pelaksanaan skema terkait Dia berkeras bahwa dirinya adalah korban penganiayaan politik.

yeyen rostiyani





Original Post

Media