Kasus Korupsi Perizinan, Nur Alam Segera Disidang

Media Online inilah.com
2017-11-01

INILAHCOM, Jakarta - Berkas penyidikan Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam terkait dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di daerahnya diselesaikan oleh KPK.

Dengan demikian, tidak lama lagi Nur Alam disidangkan untuk mendengar dakwaan jaksa KPK. Sebab, berdasar undang-undang, Jaksa KPK memiliki waktu 14 hari kerja setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap alias P21.

"Pelimpahan tahap dua hari ini bersamaan dengan akan berakhirnya masa penahanan terakhir selama 30 hari," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (31/10/2017).

Namun begitu, KPK belum memutuskan Nur Alam akan disidang dimana. Sebab, KPK masih mengupayakan persidangan Nur Alam digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Rencana persidangan masih kami pertimbangkan apakah di Jakarta atau Sultra. Jika akan dilakukan di Jakarta, KPK akan proses lebih lanjut ke Mahkamah Agung (MA)," kata dia.

Nur Alam sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sultra.

Atas perbuatannya, Nur Alam dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasn Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.jatul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2415064/kasus-korupsi-perizinan-nur-alam-segera-disidang



Original Post

Sah! Mahkamah Konstitusi Spanyol Batalkan Deklarasi Kemerdekaan Catalunya

Media Online okezonecom
2017-11-01

MADRID \' Mahkamah Konstitusi (MK) Spanyol telah membatalkan deklarasi kemerdekaan Catalunya yang diumumkan menyusul hasil referendum 1 Oktober 2017. Pembatalan itu disampaikan di saat Mahkamah Agung Spanyol setuju untuk memeriksa tuntutan pemberontakan terhadap Pemimpin Catalunya, Carles Puigdemont.

Diwartekan Independent, Rabu (1/11/2017), selain Puigdemont, lima orang tokoh Catalunya menghadapi kemungkinan tuntutan pemberontakan, penghasutan dan penggelapan, termasuk Ketua Parlemen Catalunya sekaligus aktivis kemerdekaan, Carme Forcadell. Mahkamah Agung Spanyol telah memanggil Forcadell dan lima orang lainnya ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya pada Kamis dan Jumat, 2 dan 3 November. Mereka menghadapi kemungkinan hukuman penjara hingga berpuluh tahun jika dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemberontakan.

Beberapa jam setelah keputusan tersebut, Puigdemont bersama lima orang anggota kabinet Catalunya, melarikan diri ke Marseille, Prancis, untuk terbang ke Brussels. Pria berusia 54 tahun itu diduga kuat akan berusaha mencari suaka politik ke Belgia.

Puigdemont memimpin desakan separatis yang mendorong parlemen Catalunya mengambil suara, memilih mendeklarasikan kemerdekaan Catalunya pekan lalu. Langkah itu membuat Madrid mengambil langkah tegas dengan mengaktifkan pasal 155 undang-undang dasar Spanyol dan mengambil alih pemerintahan di Catalunya.

Perdana Menteri (PM) Spanyol, Mariano Rajoy memecat semua jajaran pemerintahan di Catalunya dan memerintahkan diadakannya pemilihan baru pada 21 Desember mendatang guna memulihkan status hukum di wilayah otonomi tersebut.

Pada sebuah konferensi pers di Brussels pada Selasa, 31 Oktober, Puigdemont mengatakan bahwa dia akan segera kembali ke Spanyol jika proses peradilan yang adil dijamin di Spanyol.

"Situasinya berkembang setiap hari. Di sini kami memiliki jaminan yang lebih baik untuk hak kami dan kami dapat memenuhi kewajiban kami dari sini, "katanya.

(dka)

http://news.okezone.com/read/2017/11/01/18/1806109/sah-mahkamah-konstitusi-spanyol-batalkan-deklarasi-kemerdekaan-catalunya



Original Post

Nur Alam Segera Diadili

Media Online metrotvnews.com
2017-11-01

Jakarta: Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam segera diadili. Nur Alam diketahui terjerat kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah melimpahkan barang bukti dan tersangka ke penuntutan. Siang tadi, Nur Alam juga telah merampungkan berkas pemeriksaan di KPK.






"Pelimpahan tahap dua hari ini bersamaan dengan akan berakhirnya masa penahanan terakhir selama 30 hari pada tahap PN ke-2 pada 1 November 2017," ungkap Febri saat dikonfirmasi, Selasa, 31 Oktober 2017.

Baca:KPK Yakin Penyalahgunaan Wewenang Nur Alam Rugikan Negara

Namun, Febri mengakui pihaknya belum memutuskan tempat pengadilan Nur Alam. Sampai saat ini, KPK masih mempertimbangkan antara Pengadilan Tipikor Jakarta atau Sulawesi Tenggara.

"Jika akan dilakukan di Jakarta KPK akan proses lebih lanjut ke MA," ungkap Febri.

Sejak menetapkan Nur Alam sebagai tersangka pada September tahun lalu, komisi antirasuah setidaknya telah memeriksa 62 saksi untuk mengusut keterlibatan Nur Alam. Salah satunya, mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Setiawan.

Selain itu, KPK juga memeriksa saksi dari unsur-unsur advokat, auditor Kantor Akuntan Publik, Notaris - PPAT NotarisPPAT, kepala dinas dan PNS pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah dan PNS pada Kabupaten Konawe Kepulauan.

Kemudian, Head of Legal and Compliance dan Karyawan pada PT AXA MANDIRI; Pemilik, Direktur dan Pegawai pada PT Billy Indonesia, Karyawan PT Vale Indonesia, dan pihak-pihak swasta lainnya.



Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan cara menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Nur Alam juga menerbitkan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produk.

Semua izin tersebut diberikan Nur Alam kepada PT Anugrah Harisma Barakah, yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. Diduga, penerbitan SK dan izin tidak sesuai aturan, dan ada komisi yang diterima Nur Alam.

Atas perbuatannya, Nur Alam diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(DEN)

http://news.metrotvnews.com/hukum/zNA7GJZk-nur-alam-segera-diadili



Original Post

Gubernur Sultra Nonaktif Nur Alam Segera Disidang

Media Online liputan6com
2017-11-01

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas penyidikan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam (NA). Berkas penyidikan tersebut telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK.

"Pelimpahan tahap dua hari ini bersamaan dengan akan berakhirnya masa penahanan terakhir selama 30 hari," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).

Kini Jaksa KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan. Meski begitu, hingga kini KPK masih belum menentukan lokasi persidangan Gubernur Sultra nonaktif Nur Alam.

"Rencana persidangan masih kami pertimbangkan apakah di Jakarta atau Sultra. Jika akan dilakukan di Jakarta, KPK akan proses lebih lanjut ke Mahkamah Agung (MA)," kata Febri.

Nur Alam terjerat kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Provinsi Sultra tahun 2008-2014 yang merugikan negara sekira Rp 3,4 triliun.

Saksikan video pilihan di bawah ini

1 dari 2 halamanPernah Ajukan PraperadilanKPK telah menahan Nur Alam pada 5 Juli 2017, setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2016.

Nur Alam pernah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Hakim Tunggal I Wayan Karya menolak seluruh permohonan praperadilannya, yang dibacakan pada 12 September lalu.

http://news.liputan6.com/read/3147283/gubernur-sultra-nonaktif-nur-alam-segera-disidang



Original Post

Kemenhub Klaim Sopir Taksi Daring Terima Permenhub Baru

Media Online republika.co.id
2017-11-01

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ratusan sopir taksi daring yang tergabung dalam beberapa asosiasi kembali melakukan aksi demo di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Selasa (31/10). Pendemo masih menolak beberapa poin dari Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Hubungan Darat Kemenhub Hindro Surahmat mengatakan sudah memastikan para sopir yang demo untuk sepakat terhadap PM Nomor 108 Tahun 2017. "Kami sepakat mereka itu angkutan umum dan perlu diatur dan kita jelaskan konsekuensinya dan mereka bisa menerima," kata Hindro kepada Republika di Kemenhub usai bertemu dengan pendemo, Selasa (31/10).

Meskipun begitu, Hindro tak menampik para perwakilan pendemo memang memiliki pemikiran tersendiri terkait beberapa poin. Poin yang masih sulit sopir taksi daring tetapkan yaitu soal sticker, batas wilayah operasi, dan pasal yang dianulir Mahkamah Agung (MA) sebelumnya tidak perlu dimasukan kembali di PM Nomor 108 Tahun 2017.

Hindro menegaskan, persoalan sticker memang yang paling sulit untuk mereka sesuaikan karena sebagian besar menggunakan mobil pribadi untuk angkutan umum. "Tapi kami sudah sampaikan mengenai filosofi itu dan mereka menerima. Tapi kan kendaraan barus berizin dan yang berizin ditunjukkan dengan adanya sticker jadi tetap akan diterapkan," jelas Hindro.

Untuk itu, Hindro memastikan pada akhirnya semua sepakat untuk mau diatur berdasarkan PM Nomor 108 Tahun 2017. Dia menegaskan setelah menjelaskan alasan dibalik aturan tersebut yaitu untuk kebaikan pelanggan taksi daring, sopir, dan juga perusahaan maka aturan tersebut harus dilaksanakan.

Sejumlah sopir taksi daring yang melakukan demo diantaranya berasal dari Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) dan Posko Nasional Driver Online. Aksi demo dilakukan dari Lapangan Parkir IRTI sejak 12.00 WIB menuju Kemenhub dan berakhir sekitar pukul 16.00 WIB

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/31/oyozh4415-kemenhub-klaim-sopir-taksi-daring-terima-permenhub-baru



Original Post

Pengadilan Tolak Gugatan Pembebasan Lahan Tol

Media Cetak Koran Tempo Halaman 31
2017-11-1

Pengadilan Tolak Gugatan Pembebasan Lahan Tol

BEKASI - Gugatan atas nilai ganti pembebasan lahan untuk tol Cibitung-Cimanggis akan berlanjut ke tingkat kasasi. Penggugat, yakni Renny Deciana, akan melangkah ke Mahkamah Agung setelah hakim Pengadilan Negeri Bekasi menolak gugatannya dua hari lalu.

"Putusan ini tidak adil," kata Renny melalui kuasa hukumnya, Donald Pengaribuan, seusai sidang tersebut.

Menurut Donald, tim ap-

praisal mengganti tanah senilai Rp 2,2 juta per meter tanpa ada musyawarah. Penilai independen tersebut menetapkan harga secara sepihak. Dasar yang digunakannya adalah ketika membeli pada 2014, harga tanah sudah Rp 2,8 juta per meter.

"Kami mengajukan gugatan Rp 5 juta per meter, karena pertimbangan rentang waktu pembelian." tuturnya.

Donald menganggap majelis hakim tak memper-

timbangkan bukti-bukti yang dibawanya selama persidangan, tapi hanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. "Hakim terlalu kaku melihat peraturan," ujarnya.

Gugatan ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi. Adapun Renny adalah pemilik tanah seluas 339 meter persegi

berikut bangunan di Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Jawa Barat.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi dua hari lalu, hakim tunggal Achmad Satibi memutuskan menolak seluruh permohonan keberatan. Dalam pertimbangannya, Achmad menilai tak ada yang keliru dari kerja tim appraisal ketika menilai harga di lapangan.

Pemohon juga dianggap setuju perihal musyawarah penetapan bentuk peng-

gantian di dalam musyawarah. "BPN juga bukan penentu harga," ucap Achmad.

Kuasa hukum BPN Kabupaten Bekasi, Labby, menolak berkomentar tentang putusan tersebut dengan berdalih masih menunggu salinan putusan hakim. Sedangkan kuasa hukum Kementerian PUPR, Sri Joeliastoeti, mengatakan siap menghadapi kasasi yang akan diajukan penggugat. "Pemohon tak bisa membuktikan bahwa

penilaian appraisal tidak sesuai dengan undang-undang," ucap Sri di tempat yang sama.

Putusan itu berbeda dengan awal bulan lalu, ketika pengadilan yang sama mengabulkan gugatan pemilik tanah atas nama Purnama Halim dan Juniah Tjakrawala. Nilai penggantian menjadi dua kali lipat daripada yang ditetapkan penilai independen Rp 1,4-4 juta, tergantung status lahan.

ADI WARSONO





Original Post

Kalla Sentil PAN yang Kerap Berseberangan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2017-11-1

Kalla Sentil PAN yang Kerap Berseberangan

Demokrat disebut-sebut akan bergabung ke koalisi pemerintah.

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang kembali berseberangan dengan keinginan pemerintah. Terutama penolakan PAN ihwal PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang belakangan telah disahkan menjadi undang-undang. "Itu demokrasi masing-masing (partai). Tapi kurang etis," ujar Kalla di kantornya kemarin.

Kalla melanjutkan, ia dan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menentukan keputusan apa pun terhadap PAN, yang kerap mbalelo dari keinginan pemerintah. Begitu juga dengan dampak terhadap koalisi pemerintah dengan partai lain, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem. Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan, yang selama ini sudah terbangun.

Meski begitu. Kalla menambahkan, sikap PAN yang berbeda bukanlah hal baru dan biasa terjadi di dalam pemerintahan apa pun. "Semua partai juga begitu, dan biasa terjadi," katanya.

Sekretaris Fraksi PDIP. Alex Indra Lukman, mengatakan PAN harus berpikir, masih cocok atau tidak berada dalam pemerintahan karena kerap ber-

sikap berbeda. "Begitu juga dengan pemerintah, apakah masih cocok ada PAN di kabinet atau tidak,"katanya. "Tapi itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

Sekretarisjenderal Partai NasDem. Johnny Gerrard Plate, mengatakan sudah seharusnya partai pendukung pemerintah maupun Presiden mengevaluasi adanya PAN dari kabinet. "PAN jangan hanya mau menterinya saja." katanya. Adapun kader PAN. Asman Abnur. menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perbedaan sikap PAN terhadap aturan yang ingin dikeluarkan pemerintah tak hanya kali ini terjadi. Misalnya saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang mulai dibahas Dewan Perwakilan Rakyat pada Maret lalu. Ketika itu, PAN menolak adanya ambang batas pencalonan presiden yang diajukan oleh pemerintah. PAN menolak bersama partai oposisi lainnya, seperti Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Juli lalu, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu pun disahkan. PAN dan partai oposisi lainnya kalah. Dalam bulan yang sama. Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu Ormas dan lagi-lagi ditolak PAN bersama partai oposisi, kecuali Demokrat yang setuju dengan catatan. Alasan PAN adalah pembubaran ormas harus melalui putusan pengadilan dan hukuman pidana bagi ang-

gota sangat tidak rasional. Nuansa pergantian kabinet pun kembali santer dengan sikap PAN dan Demokrat disebut-sebut bergabung menjadi partai pendukung pemerintah.

Sinyal bergabungnya Demokrat juga terlontar dari sejumlah petinggi partai tersebut. Misalnya, Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, yang menyebut

ingin menjaga kemesraan dengan pemerintah yang berjanji akan merevisi UU Ormas. "Kemesraan harus dijaga bagi siapa pun," katanya.

Kemesraan Demokrat dengan pemerintah juga terjadi dalam beberapa hari ke belakang. Misalnya, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana

Negara pada Jumat pekan lalu. Satu hari kemudian, anak Yudhoyono. Agus Harimurti, bertemu dengan Kalla di Makassar.

Edhie tak menampik anggapan bahwa pertemuan itu menghasilkan kesepakatan berkoalisi untuk mendukung Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. "Tidak ada yang tak mungkin," ujar-nva. Namun Edhie mem-

bantah Demokrat mengajukan Agus untuk menjadi menteri dalam kabinet kerja Presiden Jokowi saat ini.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyambut baik sikap Demokrat yang akan masuk ke pemerintahan. "Selamat datang, dan harus kita kasih karpet biru untuk Demokrat," ujarnya. "PAN pasti mendukung pemerintah sampai 2019."

ISTMAN MP / Hussein Abri Dongoran





Original Post

Pansus Angket Tetap Menunggu

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-11-1

Pansus Angket Tetap Menunggu

WAKIL Ketua Pansus Hak Angket terhadap KPK Taufiqulhadi mengatakan tidak ada batas waktu bagi pansus bekerja. Pasalnya, pansus baru akan dibubarkan jika pimpinan KPK sudah bersedia hadir di rapat pansus.

"Kami tunggu sampai (pimpinan) KPK datang. Kalau tidak (datang), pansus tidak akan bubar," katanya di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan kehadiran pimpinan KPK diperlukan untuk mengonfirmasi temuan-temuan pansus selama ini. Ti- 1 dak ada upaya lain selain menunggu pimpinan KPK hadir dalam rapat pansus. Pansus sudah dua kali melayangkan panggilan, tapi pimpinan KPK belum berkenan hadir lantaran masih menunggu keabsahan pansus hak angket yang tengah diuji di Mahkamah Konstitusi.

Saat ditanyakan apakah ada kemungkinan melakukan panggilan paksa, Taufiqulhadi menyebut itu tidaklah penting. Pihaknya berharap pimpinan KPK-atas kesadaran sendiri-mau melaksanakan UU atau tidak.

Selain itu, Taufiqulhadi pun mengaku pihaknya akan tetap bekerja di masa reses dengan meminta izin dari pimpinan DPR. "Rencananya kami akan memanggil Madun (Madun Hariyadi) yang melaporkan KPK ke polisi," ujarnya.

Pemanggilan tersebut, lanjutnya, untuk memperdalam dugaan pelanggaran oleh KPK sebagaimana dilaporkan Madun ke polisi.

Di sisi lain, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pimpinan KPK belum satu suara soal sanksi terhadap Direktur Penyidikan Aris Budiman.

"Pimpinan sudah bertemu sekali, tapi hasilnya belum bulat. Jadi kalau boleh saya katakan lima (pimpinan) itu, 2-2-1 lah," ujar Agus.

Agus mengatakan kasus pelanggaran etik Aris telah melewati proses di pengawas internal dan di Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK. Terakhir, akan dirembukkan oleh kelima komisioner KPK terkait dengan sanksi yang akan diberikan. "Komposisi 2-2-1 ini maksudnya ada yang ingin (sanksi) berat, ada yang ingin sedang, dan ada yang belum berikan pendapat. Nah, oleh karena itu kita akan bertemu di tingkat pimpinan," tukasnya.

Ada tiga materi yang tengah diperiksa pengawas internal terkait dengan Aris Budiman. Pertama, kehadiran Aris di rapat dengar pendapat Pansus Hak Angket KPK. Kedua, soal langkah Aris yang melaporkan penyidik senior KPK Novel Baswedan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Novel dituding telah mendiskreditkan jabatan Aris Budiman sebagai Direktur Penyidikan KPK.

Terakhir, kemunculan nama Aris Budiman dalam rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani yang diputar di Pengadilan Tipikor Jakana, beberapa waktu lalu.

(Nur/Dro/Gol/P-3)





Original Post

Eksekusi Yayasan Supersemar akan Dilakukan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-11-1

Eksekusi Yayasan Supersemar akan Dilakukan

MAHKAMAH Agung sudah mengabulkan kasasi jaksa dalam kasus eksekusi Yayasan Supersemar. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku eksekutor menyebut segera mengeksekusi aset senilai Rp4,4 triliun tersebut.

"Ya harus dilaksanakan eksekusinya kalau begitu," kata Made Sutrisna dari Humas PN Jaksel.

Ia mengatakan untuk mengeksekusi aset Yayasan Supersemar, PN Jaksel akan mengacu pada surat permohonan Kejaksaan Agung. Namun, eksekusi terhadap aset Yayasan Supersemar itu tertunda karena Ketua PN Jaksel Aroziduhu Waruwu akan dipindahkan ke Pengadilan Tinggi Medan. Dengan begitu, PN Jaksel beralasan eksekusi tersebut masih akan menunggu pergantian ketua baru.

"Pelaksanaannya mungkin

menunggu ketua baru kira-kira datang akhir November," ujarnya.

Kapuspenkum Kejagung M Rum mengaku masih menunggu salinan resmi putusan kasasi dari MA. Jika sudah dapat, itu akan dipelajari untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung yang mewakili rakyat Indonesia menggugat Yayasan Supersemar untuk mengembalikan dana yang diselewengkan sejak 1970-an.

Dalam putusan peninjauan kembali, MA menyatakan Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mengembalikan 75% dana yang terkumpul sejak 1974 dengan asumsi 25% dana telah disalurkan ke yang berhak.

Belasan aset dan ratusan rekening atas nama Yayasan

Supersemar telah dibekukan. Tinggal menunggu eksekusi hingga benar-benar dikuasai kembali oleh negara.

Akan tetapi, saat hendak dieksekusi, Yayasan Supersemar berkeberatan dan mengajukan perlawanan eksekusi. Yayasan melayangkan perlawanan ke PN Jaksel.

Pada 29 Juni 2016. PN Jaksel menyatakan aset Yayasan Supersemar yang diselewengkan hanya Rp309 miliar hingga Rp7O6 miliar. Vonis itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 9 Desember 2016.

Kejagung tak terima putusan itu dan melayangkan kasasi. Kejagung memiliki perhitungan bahwa aset Yayasan Supersemar sangat banyak dan mencapai triliunan rupiah dan akhirnya MA mengabulkan gugatan dari Kejaksaan Agung tersebut.

(Gol/Deo/P-2)





Original Post

KPK Periksa Yorrys dan Chairuman

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-11-1

KPK Periksa Yorrys dan Chairuman

JAKARTA, KOMPAS - Untuk menyelidiki keterlibatan Setya Novanto dalam dugaan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan politisi Partai Golkar, Yorrys Raweyai, Selasa (31/10), di Gedung KPK, Jakarta.

KPK juga meminta keterangan politisi Partai Golkar lainnya, Chairuman Harahap, terkait dengan tersangka Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. Perusahaan ini tercatat sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium proyek pengadaan KTP elektronik.

yorrys menjalani pemeriksaan selama dua jam dan menyampaikan sejumlah penjelasan di depan penyidik KPK. Menjawab pertanyaan yang diajukan pers seusai pemeriksaan, Yorrys mengaku menjelaskan mekanisme organisasi dalam menangani masalah hukum di dalam partai sekaligus menelusuri adanya skenario pertemuan hingga pencabutan berita acara pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani.

Tadi ditanya juga tentang komunikasi antara Rudy (Rudy Alfonso, Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar), Setnov (Setya Novanto), dan Markus (Markus Nari). Tapi, saya jawab mana saya tahu, saya enggak pernah (tahu). Tadi juga diminta (menunjukkan) tentang

hubungan Rudy dengan Ketua Umum (Partai Golkar). Saya bilang, dia memang Ketua Bidang Hukum dan Mahkamah Partai serta selalu menangani masalah advokasi Partai Golkar. Hampir semua kasus Ketum dan kader di daerah ditangani Bidang Hukum," tutur Yorrys.

Menurut Yorrys, pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK dinilai profesional. Ia mendukung KPK untuk menuntaskan setiap kasus korupsi. Untuk itu, KPK diminta bertindak tegas memanggil paksa Novanto yang pada pemeriksaan Senin (30/10) lalu kembali tidak hadir sebagai saksi perkara KTP elektronik. Sebelumnya, Senin (9/10), Novanto juga tidak hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta karena berkunjung ke luar kota

Sementara itu, Chairuman mengaku tidak mengenal Anang. Poin pertanyaan yang diajukan penyidik disebutkannya tak jauh berbeda dengan pertanyaan saat ia diperiksa terkait dengan sejumlah tersangka lainnya dalam kasus korupsi KTP elektronik seperti Irman, Sugiharto, Andi Narogong, dan Novanto.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah mengatakan, KPK tak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang tak memenuhi panggilan KPK. Ada aturan yang menyebutkan mengenai upaya merintangi penanganan perkara.

(IAN)





Original Post

KPK Periksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

Media Cetak Kompas Halaman 4
2017-11-1

KPK Periksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS - Penanganan perkara rancangan peraturan daerah yang pernah menjerat mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini, lembaga antirasuah membidik korporasi yang menangani proyek reklamasi di Pulau G, Jakarta Utara. .

Berdasarkan rencana kawasan reklamasi yang pernah dipaparkan dalam persidangan Sanusi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, ada 17 pulau reklamasi yang hendak dikerjakan oleh delapan perusahaan. Untuk Pulau A hingga Pulau E dikerjakan PT Kapuk Naga Indah. Sementara PT Jakarta Propertindo bertanggung jawab untuk Pulau F dan Pulau O.

Adapun PT Pembangunan Jaya Ancol mendapat jatah Pulau I berbagi dengan PT Jaladri Kartika Eka Paksi serta Pulau J,

Pulau K, dan Pulau L berbagi dehgan PT Manggala Kridha Yudha

Sementara itu, Pulau P dan Pulau Q menjadi bagian yang dikerjakan oleh PT KEK Marunda Jakarta. PT Pelindo II mendapatkan bagian membangun Pulau N sendirian dan Pulau M bersama PT manggala Kridha Yudha.

Untuk Pulau H, dikerjakan oleh PT Taman Harapan Indah. Sementara Pulau G menjadi tugas dari PT Muara Wisesa Samudera.

Untuk mendalami hal tersebut, Komisi . Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Wakil Ketua DPRD Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Muhammad Taufik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/10). Dalam pemeriksaan selama delapan jam, Taufik mengaku, dia diberi pertanyaan mengenai korporasi-korporasi yang berhubungan

dengan proyek reklamasi Jakarta "Iya, itu ditanya. Lebih kepada urusan keluarnya izin," ujar Taufik seusai pemeriksaan.

Ia juga diminta menjelaskan keluarnya panduan mengenai Pulau G, yang diklaim tidak diketahuinya Tadi ditanya ke saya apakah bangunan yang sudah ada itu melanggar atau tidak. Saya bilang bangunan itu harus ada izin mendirikan bangunannya," kata Taufik.

Keterangan sekda

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah lebih dulu dimintai keterangannya mengenai detail perencanaan kawasan reklamasi beserta izin-izin yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permintaan keterangan tersebut dilakukan pada hari Jumat (27/10).

Seperti diketahui, awalnya KPK melakukan operasi tangkap

tangan terhadap Sanusi pada 2016 karena menerima suap sebesar Rp 500 juta dari petinggi perusahaan properti terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah tidak bersedia menyampaikan rincian pemeriksaan yang dilakukan terhadap Taufik. Menurut dia, selama kasus belum masuk dalam tahap penyidikan, informasi belum dapat diberikan kepada publik.

"Seperti yang disampaikan sebelumnya, kami melakukan analisis putusan sidang, melihat fakta persidangannya, sekarang kami sedang mendalaminva," ujar Febri.

(IAN)





Original Post

Penyadapan Tanpa Seizin Hakim

Media Cetak Kompas Halaman 7
2017-11-1

Penyadapan Tanpa Seizin Hakim

Salah satu anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP-juga anggota Pansus KPK, Ar-sul Sani-mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan RUU Penyadapan. Usulan ini muncul karena aturan penyadapan di setiap lembaga penegak hukum berbeda satu sama lain.

Mengenai substansinya dikehendaki bahwa "RUU Penyadapan berlaku terhadap semua lembaga penegak hukum, tidak ada lex specialis, dan setiap lembaga penegak hukum wajib izin ke pengadilan, termasuk KPK". Mungkinkah menyadap tanpa seizin hakim? Apa alasannya? Bagaimana dengan hak asasi manusia orang yang disadap?

Pada dasarnya hak asasi manusia (HAM) ada dua sifat. Pertama, non derogable rights, yaitu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun {vide UUD 1945 Pasal 281 Ayat 1). Kedua, denogable rights, yaitu HAM yang dapat dikurangi da- lam keadaan apa pun, termasuk dalam hal ini "kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat-termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik-tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (vide UU No 39/1999 Pasal 32, juga International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR Article 17 Ayat 1).

Menyadap tanpa seizin hakim adalah "mengurangi hubungan komunikasi". Mungkinkah? Menurut Siracusa Principles, "Negara pihak dapat mengambil langkah-langkah pengurangan hanya apabila menghadapi situasi bahaya yang luar biasa dan aktual atau bahaya yang bersifat segera yang mengancam kehidupan bangsa." Namun, dalam mengambil langkah-langkah pengurangan tersebut, "tidak ada pembatasan yang ditetapkan secara sewenang-wenang".

Selanjutnya, konsiderans menimbang Huruf b juncto Penjelasan Umum alinea 14 UU No

Oleh ROOSENO

30/2002 akan terlihat ciri-ciri tindak pidana korupsi, yaitu (i) terjadi secara meluas, sistematis, meningkat, dan tidak terkendali; (ii) merugikan keuangan negara; (iii) melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas; (iv) membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional; serta (v) membawa bencana terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Selain dampaknya sangat merusak dan membahayakan kelangsungan keberadaan negara, menurut Muladi (Putusan MK No 0O6/PUU-I/2003 hal 55), korupsi menimbulkan bahaya terhadap human security. Misalnya masalah pendidikan, fungsi pelayanan sosial yang sangat tidak teratur, korupsi merusak mental pejabat publik dan mereka yang bekerja di dalam wilayah kepentingan umum. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Maka, dalam upaya pemberantasannya pun tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa dengan hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex specialis). Kemudian, dalam prinsip utilitarianistik dalam hal hams memilih antara nilai kepentingan umun) dan nilai kepentingan individu, maka harus dipilih nilai kepentingan umum sejauh hal itu sungguh-sungguh diperlukan untuk mewujudkan kepentingan umum.

Substansi penyadapan

Dengan demikian, penyadapan tanpa seizin hakim adalah dimungkinkan. Penyadapan tanpa seizin hakim tidak melarang setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Namun, karena penyadapan yang mengurangi/membatasi hak berkomunikasi melalui sarana elektronik itu dilakukan sebagai tindakan luar biasa untuk mengatasi korupsi, yang merupakan kejahatan luar biasa, guna menghormati HAM yang diku-rangi/dibatasi tersebut, maka syarat-syarat dan tata cara tentang penyadapan tersebut harus ditetapkan dengan UU. Adapun substansi UU tentang Penyadapan (dan Merekam Pembicaraan)

itu dirumuskan, antara lain mengenai (0 siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan; (ii) penyadapan adalah perintah untuk mencari bukti permulaan yang cukup atau untuk melengkapi bukti yang sudah ada; (iii) tata cara penyadapan; (iv) prosedur standar operasi (SOP) keanggotaan Tim Pengawas Penyadapan (TPP); dan (v) sanksi.

Substansi angka (i) dan (ii) tidak dibahas dalam tulisan ini Namun, untuk mengatur tata cara penyadapan seyogianya secara mutatis mutandis "mencontek" SOP penyadapan milik KPK, sedangkan SOP-nya dibuatkan yang baru. Untuk mengatur TPP yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas proses penyadapan, maka keanggotaan TPP harus merepresentasikan (i) regulator (Kemenkominfo); (ii) operator (penyelenggara sistem elektronik); dan (iii) aktor (aparat penegak hukum).

Adapun untuk mengatur sanksi, jika hasil sadapan tidak menunjukkan adanya keterlibatan orang yang disadap (misalnya masalah tindak pidana korupsi), maka aktor dilarang menggunakan hasil penyadapan untuk kepentingan apa pun dan wajib untuk merahasiakannya. Jika hasil sadapan itu sampai diketahui oleh umum, maka aktor dapat dikualifikasikan melakukan pencemaran nama baik.

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sudah terukur dan teruji di Mahkamah Konstitusi Sementara kejahatan luar biasa lain, seperti narkotika, terorisme, dan perdagangan manusia, perlu diukur melalui penelitian sehingga nantinya dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa dan upaya pemberantasannya pun dituntut cara-cara yang luar biasa dengan hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus.

Dari segi teori criminal policy, yaitu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, apakah dalam menanggulangi kejahatan luar biasa dilakukan dengan cara yang luar biasa, atau biasa-biasa saja? Itu sebuah pilihan.

ROOSENO

Peneliti Hukum dan Hak

Asasi Manusia Balitbang-

kumham Kemenkumham

ROOSENO





Original Post

Berlindung ke Belgia

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 12
2017-11-1

Berlindung ke Belgia

MANTAN Presiden Catalonia Carles Puigdemont memilih mengamankan diri ke Belgia di tengah ancaman penangkapannya karena dituduh melanggar konstitusi Spanyol. Namun, dia tidak bermaksud untuk mencari suaka.

"Saya akan kembali ke Catalonia ketika sudah mendapatkan jaminan," ujar Puigdemont dilansir Reuters kemarin di Brussels. Dia juga menegaskan kalausebagai pemerin tahan Catalonia akan tetap bertahan di Barcelonauntukmelaksanakan agenda politik.

Puigdemont mengaku menerima skenario pemilu sela yang akan dilaksanakan pemerintahan Spanyol di Catalonia. "Saya tidak akan melarikan diri dari dakwaan pemberontakan," ujarnya. Namun, dia tidak menjelaskan berapa lama akan tinggal di Belgia.

Kuasa hukum Puigdemont, Paul Bekart, mengungkapkan bahwa Puigdemont tidak bersembunyi. Dia juga tidak mengonfirmasi kalau dia mencari suaka di Belgia. "Saat ini Puigdemont berada di Brussels, ibu kota Belgia," ujar Bekart. Dia mengungkapkan bahwa Puigdemont memiliki hak untuk di Belgia. "Tidak ada yang melawan Puigdemont saat ini," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pemimpin Catalonia berencana mencari suaka di Belgia? "Kita tetap terbuka dengan segala opsi. Belum ada yang diputuskan," kata Bekart.

Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis kemarin mengaku terkejut jikaBelgiamem-berikan suaka politik kepada Puigdemont.

Pemberian suaka itu diperkirakan akan memicu ketegangan diplomatik antara dua negara anggota Uni Eropa tersebut. Tapi, Dastis seperti mengabaikan prospek pemberian suaka. "Kita belum mengetahui kepastian apa yang dilakukan Puigdemont (di Btelgia)," ujar Dastis kepada radio Cadena Ser. "Kita akan sedikit terkejut dengan situasi jika adanya pembenar, hak suaka di Eropa. Tapi, langkah Puigdemont tidak mudah untuk mendapatkan suaka," ungkapnya.

Menurut Dastis, keputusan pemberian suaka akan ditentukan pengadilan Belgia, bukan oleh pemerintah. "Jika Belgia memberikan suaka kepada Puigdemont, itu bukan situasi normal," ucapnya.

Belgia memang belum menunjukkan sikap tentang kemerdekaan Catalonia. Berbeda dengan Inggris, Jerman, dan Prancis yang mendukung pemerintahan Spanyol dan menolak kemerdekaan Catalonia. Beberapa negara Eropa lainnya tetap menyerukan dialog dengan pihak-pihak yangbertikai. Pemerintahan Spanyol berhasil menguasai penuh Catalonia. Mereka secara otomatis berhasil menggagalkan upaya kemerdekaan Catalonia. Jaksa penuntut Spanyol siap menjerat para mantan pemimpin Catalonia atas tuduhan pemberontakan dan kejahatan lainnya. Mereka terancam hukuman lebih dari 30 tahun. "Mahkamah Agung juga siap memproses pemberontakan terhadap pemimpin parlemen Catalonia dan anggota parle-menlainnya,"katajuru bicara Mahkamah Agung Spanyol.

andika hendra m





Original Post

Thailand Cabut Paspor Mantan Perdana Menteri Yingluck

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 13
2017-11-1

Thailand Cabut Paspor Mantan Perdana Menteri Yingluck

BANGKOK Thailand mencabut paspor mantan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra yang kini berada di pengasingan . Yingluck dikude ta dari jabatannya pada 2014. Dia tidak muncul ke publik sejak tak hadir dalam pembacaan vonis Mahkamah Agung (MA) pada Agustus lalu.

Dia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara secara in absentia karena dianggap tidak menghentikan korupsi dalam kebijakan beras pemerintah. Para pendukung Yingluck menganggap kasus itu hanya bagian dari upaya junta mengusir keluarga Yingluck dari politik. "Semua paspor Yingluck telah dicabut sekarang," ungkap Menteri Luar Negeri (Merdu) Thailand Don Pramudwinai.

Yingluck memiliki empat paspor Thailand, yakni dua paspor pribadi dan dua paspor diplomatik. Kakak Yingluck, Thaksinjugadikudetadariposisi PM pada 2006. Saat ini Thaksin juga hidup di pengasingan untuk menghindari vonis hukuman dalam kasuskorupsi.

Thaksin memiliki rumah di Dubai dan PM Thailand Payut Chan-o-cha menjelaskan pada September lalu, Yingluck juga berada di Uni Emirat Arab (UEA). Meski keberadaan Yingluck belum bisa dikonfirmasi, muncul sejumlah laporan bah-

wa dia mencari suaka di Inggris.

"Saya tidak tahu di mana dia (Yingluck). Yang penting ialah negara yang menampungnya harus mengonfirmasi lokasi- nya pada kami," papar Prayut.

Langkah itu muncul setelah berakhirnya batas waktu bagi Yingluck untuk mengajukan gugatan atas keputusan MA tersebut. Itu artinya, Yingluck tampaknya tidak akan kembali ke Thailand. Pengamat yakin pemerintahan militer Thailand akan membuat kesepakatan dengan para politisi untuk mengusir Yingluck keluar dari negara itu. Tuduhan itu disangkalparajenderal.

Keluarga Shinawatra sangat populer di wilayah perdesaan Thailand. Para pemilih menyukai kebijakan pemerintahan Shinawatra karena dianggap menyejahterakan wilayah perdesaan. Dengan kebijakan

prodesa itu, para pemilih mendukung partai dari keluarga Shinawatra.

Meskidemikian.elitemiliter Thailand menganggap keluarga Shinawatra korup dan berulang kali menggulingkan pemerintahan mereka dengan kudeta, keputusan pengadilan, dan unjuk rasa. Pemerintahan saat ini berjanji menggelar pemilu pada November 2018, meski larangan ketat terhadap aktivitas politik masih berlaku.

Pemilu tampaknya tidak akan memulihkan demokrasi pada level sebelum kudeta. Se-suaikons ti tusibaru, para poli tikus yang terpilih akan dikendalikan anggotaparlemen dari militer dan harus melaksanakan rencana induk 20 tahun yang telah disusun junta.

Sejumlah partai politik meningkatkan tekanan agar pemerin tahsegeramencabutlarangan aktivitas poli tik. Larangan untuk berkumpul dalam acara politik telah diberlakukan sejak militer melakukan kudeta 2014.

"Kami tidak akan mencabut larangan itu hari ini, tapi jangan frustrasi. Hari ini kita masih bicaraburuk.Andaharusmeng-hentikan ini sehingga mudah bagi siapa pun," kata Prayut mendesak semua pihak menyingkirkan segala perbedaan dan perselisihan.

syarifudin





Original Post

Kemenhub Klaim Sopir Daring Legawa

Media Cetak Republika Halaman 1
2017-11-1

Kemenhub Klaim Sopir Daring Legawa

RAHAYU SUBEKTI, NENI RIDARINENI

JAKARTA - Ratusan sopir taksi daring menggelar aksi demo di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Selasa (31/10). Selepas menggelar pertemuan dengan perwakilan para pengunjuk rasa, pihak Kemenhub mengklaim para sopir legawa melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

"Kami sepakat mereka itu angkutan umum dan perlu diatur. Kita jelaskan konsekuensinya, dan mereka bisa menerima,"

kata pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Hindro Surahmat, kepada Republika di Kemenhub seusai bertemu dengan para pendemo, Selasa (31/10).

Meskipun begitu, Hindro tak menampik para perwakilan pendemo yang tergabung dalam beberapa asosiasi memang memiliki pemikiran tersendiri terkait beberapa poin. Poin yang masih sulit sopir taksi daring tetapkan, yaitu soal stiker, batas wilayah operasi, dan pasal yang dianulir Mahkamah Agung (MA) sebelumnya tidak perlu dimasukkan ktmbali di Permenhub Nomor 108/2017.

Hindro menegaskan, persoalan stiker

memang yang paling sulit untuk mereka sesuaikan karena sebagian besar menggunakan mobil pribadi untuk angkutan umum. "Tapi, kami sudah sampaikan mengenai filosofi itu dan mereka menerima. Tapi kan kendaraan harus berizin dan yang berizin ditunjukkan

dengan adanya stiker, jadi tetap akan

diterapkan," kata Hindro.

Untuk itu, Hindro memastikan, pada

akhirnya semua sepakat untuk mau diatur

berdasarkan Permenhub Nomor 108/2017.

Dia menegaskan, setelah menjelaskan alasan

keberadaan aturan tersebut, yaitu untuk kebaikan pelanggan taksi daring, sopir, dan perusahaan maka aturan tersebut harus dilaksanakan.

Hindro mengatakan, dalam pertemuan kemarin pengemudi taksi daring juga menginginkan perlidungan tarif. Selain soal tarif yang diminta harus diatur, Hindro juga mengatakan, ada diskusi mengenai kuota. "Ini (peraturan menteri) untuk melindungi pengemudinya, pengusaha, dan penumpang. Misal tarif, ini Aran bagus untuk penumpang agar tak terlalu mahal. Batas bawah juga menyelamatkan pendapatan sopir dan agar sesuai untuk biaya perawatan mobil agarkendaraan tetap aman dan nyaman," kata Hindro.

Sejumlan sopir taksi daring yang melakukan unjuk rasa kemarin, di antaranya berasal dari Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) dan Posko Nasional Driver Online. Aksi demo dilakukan dari Lapangan Parkir IRTI sejak pukul 12.00 WIB kemudian menuju Kemenhub dan berakhir sekitar pukul 16.00 WIB.

Sebaliknya, perwakilan pengunjuk rasa juga menuturkan, aspirasi mereka sudah diterima. "Tadi sudah didengar aspirasinya. Kita berharap yang terbaik. Mereka menerima," ucap Ombun Suryono selaku penasihat hukum Aliando kepada Republika di kantor Kementerian Perhubungan, kemarin.

Setelah dilakukan mediasi antara dua pihak tersebut, me- nurut dia, Kemenhub akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Polri. Nantinya akan dibuat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan

petunjuk teknWT (juknis) terkait peraturan menteri.

"Akan dibikin juklan dan juknis supaya tidak ada bentrok di bawah. Mereka akan koordinasi dengan Kominfo, juga Polri. Artinya, aspirasi kita sudah diterima semua," ujar Ombun.

Ombun yang merupakan salah satu dari sekian perwakilan pendemo yang bertemu dengan

pihak Kemenhub menyatakan, segala aspirasi mereka telah dicatat oleh notulen Kemenhub. Menurut dia, akan ada tenggang selama tiga bulan untuk memikirkan tuntutan dari para pendemo dan bagaimana langkah selanjutnya. "Dalam tiga bulan, kita juga menghargailah aturan yang berlaku. Artinya, saling menghargailah," ujar Ombun.

Airlangga salah seorang sopir taksi daring yang tergabung dari Aliando juga mengatakan, sudah menyampaikan keberatan terhadap Permenhub Nomor 108/ 2017. "Setelah mendengar penjelasan dari pihak Kemenhub, kami memahami dan mendukung penerapan Permenhub Nomor 108/2017 dengan harapan

keberadaan angkutan online menjadi legal dan dapat mencari penumpang dengan tenang," ujar Airlangga.

Aksi kemarin tak hanya digelar di Jakarta. Ratusan sopir taksi daring DI Yogyakarta yang tergabung dalam PPOJ (Paguyuban Pengemudi Online Jogja) juga melakukan aksi menolak Permenhub 108/2017.

Mereka melakukan longmarch dari Jalan Abu Bakar Ali menuju halaman DPRD DIY sambil menyampaikan orasi dan membawa poster dan spanduk penolakan. Nursetyo, salah seorang pengemudi taksi daring, dalam orasinya mengatakan, Permenhub 108 Tahun 2017 bukan untuk kebaikan transportasi daring. "Ini hanya cara untuk mengebiri hak driver online!"

Sedangkan Ketua Umum PPOJ, M Anshori, mengatakan, pihaknya menolak penempelen stiker logo Dinas Perhubungan dengan ukuran yang besar di badan mobil sebelah kanan dan kiri karena akan merampas privilege masyarakat sebagai pengguna-transportasi berbasis aplikasi.

Sementara itu, pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai, aturan yang telah dikeluarkan Kemenhub dapat melindungi semua pihak. "Baik melindungi driver online-nya, usahanya, maupun penumpang. Karena masyarakat harus dilindungi kalau tidak terlindungi kan bahaya," kata Kepala Koordinator Wilayah II A DPP Organda Shafruhan Sinungan, kemarin. Ia berharap, seluruh pengemudi transportasi daring mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut.

zahrotul oktaviani/ali yusuf ed fitriyan zamzami





Original Post

Sumbangan Kurang dari Rp 1 Juta, Bukan Gratifikasi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 27
2017-11-1

Sumbangan Kurang dari Rp 1 Juta, Bukan Gratifikasi

SEMOGA dapat menjawab keraguan pembaca apakah penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang dilarang dan harus dilaporkan atau bukan termasuk gratifikasi yang dilarang dan tidak perlu dilaporkan.

l. Saya punya foto jurnal akunting. Apakah bisa menjadi bukti gratifikasi? (Sidi, Bengkulu)

Yang pertama, untuk siapa pun yang menerima gratifikasi, punya waktu 30 hari kerja. Selama 30 hari kerja itu, digunakan oleh penerima untuk melaporkan gratifikasi melalui media pelaporan gratifikasi.

Kedua, penerima harus mengisi form pelaporan gratifikasi. Nanti akan ada analisis gratifikasi oleh KPK. Nah, saat analisis tersebut, misalnya KPK kemudian membutuhkan foto dari gratifikasi yang dilaporkan karena KPK perlu mengecek nilai atau harga barang gratifikasi yang dilaporkan tersebut, bisa saja KPK meminta foto dari gratifikasi yang diterima itu. Jadi, kalau foto jurnal akunting itu berhubungan dengan objek gratifikasi yang dilaporkan, foto tersebut bisa dijadikan dokumen pelengkap.

2. Bagaimana mencegah perusahaan atau pihak swasta untuk tidak memberi . sesuatu kepada PNS? (Dyah, Medan)

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menyamakan persepsi dulu. Untuk terjadinya suatu tindak pidana korupsi atau peristiwa gratifikasi ini, ada dua pihak yang terlibat. Ada pemberi dan ada penerimanya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah dari pihak pemberi. Bagaimana dari pihak pemberi agar tidak memberikan gratifikasi kepada PNS? Kita asumsikan bahwa kondisi penerima atau dalam hal ini yang Anda tanyakan, seorang PNS misalnya, tidak pada situasi atau kondisi yang sengaja diciptakan supaya kita memberi kepada PNS tersebut atau bahkan PNS yang memeras.

Oleh karena itu, yang pertama, dari konteks pencegahan yang dilakukan KPK dalam program pengendalian gratifikasi (PPG) di sejumlah kementeri-an/lembaga/instansi/pemda, KPK melihat pentingnya regulasi. Jika kita lihat

dari sisi pemberi, syaratnya harus ada regulasi atau aturan. Aturan ini yang nantinya akan mengatur terkait dengan gratifikasi, terkait dengan hal-hal antikorupsi, terkait dengan etika moral, dan seterusnya. Yang kedua, harus ada struktur yang mendukung aturan. Misalnya, perlu ada komite kepatuhan bahkan mungkin perlu ada komite integritas yang akan menegakkan aturan. Yang ketiga, kita juga memer-hikan orang-orang yang bisa menjaga sekaligus membawa pesan antikorupsi bahkan mungkin orang-orang ini bisa menjadi teladan. Nah, yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah law enforcement". Harus konsisten.

3. Dari laporan gratifikasi yang dipublikasikan dalam portal Anti-Corruption Clearing House (ACCH) milik KPK, ada yang disebut sebagian milik negara dan non-SK. Maksudnya apa ya? (Nur, Jakarta)

Dalam penetapan gratifikasi oleh pimpinan KPK, itu bisa ditetapkan menjadi tiga kategori, yaitu satu, menjadi milik negara. Dua, menjadi milik penerima. Ketiga, sebagian menjadi milik negara dan sebagian mejadi milik penerima, atau keempat non-SK.

Kalau terkait dengan pertanyaan di atas. Contohnya, ada pelaporan terkait dengan gratifikasi dalam penyelenggaraan pernikahan. Tentunya sumbangan dari penyelenggaraan pernikahan ini adalah sumbangan dari banyak orang yang bisa berhubungan dengan jabatan pelapor atau yang tidak

berhubungan, misalnya keluarga, yang jumlahnya tergabung dalam total jumlah yang besar.

Bisa saja dari hasil analisis kami, ter-nyata sebagian menjadi milik hak pelapor. Kenapa? Karena tidak berhubungan dengan jabatan pelapor dan di bawah nominal Rp ljuta sesuai dengan batasan nilai dalam pedoman gratifikasi. Bagaimana yang di atas itu? Kalau yang nominalnya di atas itu, tentunya ini berlawanan dengan aturan yang ada, sehingga akhirnya ditetapkan menjadi milik negara.

Oleh karena itu, misalnya sumbangan yang diterima dari penyelenggaraan pernikahan yang dilaporkan sebesar total Rp 100 juta, ada Rp 2 juta menjadi milik negara dan Rp 98 juta menjadi milik penerima. Itu bisa saja seperti itu, sehingga keputusan bisa saja sebagian menjadi mihkpenerima dan sebagian menjadi milik negara. Yang menjadi milik negara inilah yang sebetulnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya, melebihi dari batas nominal nilai Rp ljuta untuk pernikahan sesuai dengan aturan.

Sementara untuk yang non-SK adalah jika ada laporan yang tidak memenuhi unsur pasal. Apa itu unsur pasal?. Yaitu, apakah terpenuhi unsur bahwa pelapor pegawai negeri atau bukan? Kemudian berhubungan atau tidak dengan jabatan pegawai negeri tersebut. Kemudian yang ketiga, berlawanan tidak dengan tugas dan kewajibannya. Kalau ketiga unsur tersebut ternyata ketiganya tidak terpenuhi unsur pasalnya, berarti tidak dite-

tapkan dengan SK pimpinan, tetapi ditetapkan dengan surat pemberitahuan atau semacam surat apreasiai atau sering juga disebut dengan surat non-SK tadi

4. Apakah pelapor gratifikasi mendapat perlindungan dari LPSK? (Sheto- Jakarta)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pelapor atau ahli bisa mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yaitu pertama, sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli. Kedua, tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan ahli.

KPK dan LPSK telah bekerja sama melalui kesepakatan (MoU) dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor. Dengan demikian, memungkinkan saksi atau pelapor tindak pidana korupsi untuk dilindungi di bawah program perlindungan LPSK atau dilindungi KPK di bawah Biro Hukum atau dilindungi melalui program perlindungan bersama antara KPK dan LPSK.

Demikian penjelasan kami. Jika pembaca masih ada pertanyaan tentang gratifikasi dan mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi, dapat mengakses

www.kpk.go.id/gratifikasi, https//gol.kpk.go.id/, pelaporan.grati-fikasi@kpk.go.id, dan aplikasi Gratis 2 Go melalui App Store dan Google Play dengan memasukkan keywords "Gratifikasi KPK", atau menghubungi Direktorat Gratifikasi" pada nomor telefon (021) 255-78440, (021) 255-78448, atau 0855-88-45678. Salam Antikorupsi!

(Tun KPK)





Original Post

PPP Kubu Djan Faridz Laporin Menteri Yasonna Ke Bareskrim

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2017-11-1

PPP Kubu Djan Faridz Laporin Menteri Yasonna Ke Bareskrim

Terkait Penyalahgunaan Wewenang

Sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Men- kumham) Yasonna Laoly yang tidak mau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta membuat geram kader Partai Kabah. PPP kubu Djan Faridz mengambil sikap keras yaitu melaporkan Yasonna ke Bareskrim Mabes Polri.

YASONNA resmi dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP. Di dalam surat tanda bukti lapor dengan nomor TBL/783/ X/2017/Bareskrim itu jelas disebutkan jika pihak terlapor adalah Yasonna H Laoly sebagai Menkumham RI.

Surat laporan polisi nomor LP/1139XJS2ai 7/Bareskrim "tanggal 31 Oktober 2017 resmi ditandatangani Amirul Muminin sebagai Pelapor dan Kompol Joko Purnomo dari pi-. hak Bareskrim Polri.

Ketua DPP PPP Bidang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhamad Harris kepada wartawan mengatakan, Yasonna diduga melakukan penyalahgunaan wewenang seorang pejabat.

Dalam hal ini, Menkumham yang memberikan keterangan terkait surat keterangan domisili suatu partai itu hanya diberikan kelurahan dan kecamatan. Tapi patut diduga karena kelurahan

dan kecamatan tidak mau mengeluarkan, maka Menkumham yang mengeluarkan surat domisili itu.

Kata Harris, untuk kelengkapan pendaftaran pemilu di Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan surat keputusan Menkumham itu alamatnya di jalan Diponegoro No 60. Kalau dikeluarkan surat keterangan domisli di tempat lain di luar SK Menkumham itu namanya caoat hukum. Jika cacat hukum, maka konsekuensinya tidak bisa ikut pemilu.

"Karena kantor tetapnya sudah berubah tidak sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan. Jadi artinya, ada keterangan palsu yang diberikan oleh seorang pejabat di luar wewenangnya," beber Harris.

Tak itu saja, Harris yang menang di PTUN dan MA akan melengkapi dengan keterangan ahli yang sudah siapkan. Menurutnya, yang berhak menempati DPP itu adalah yang berhak ikut pemilu dengan putusan pengadilan berkuatan hukum tetap.

Selain pasal 241, Harris men-

jelaskan, tidak tertutup kemungkinan akan dikenakan pasal yang diduga dilanggar oleh Menkumham yakni pasal 263 dan pasal 266 KUHP. Pasal 263 KUHP soal memberikan keterangan palsu atau surat palsu. Sedangkan pasal 266 KUHP menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

"Yang memberikan keterangan palsu. Kantor sah PPP itu di jalan Diponegoro 60 kenapa pindah di jalan Tebet Barat. Jadi melawan ketetapannya sendiri. Dari zaman dulu, zaman Orde Baru, sampai reformasi kantor PPP itu tidak pernah pindah tempat dan tetap di sana."

Dengan adanya laporan ini, Harris meminta agar Menkumham diperiksa karena diduga telah melakukan pelanggaran dan intervensi terhadap urusan pemilu yang sifat pemilu itu independen, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

"Tidak ada intervensi dari pihak mana pun termasuk pemerintah karena kita merasa dirugikan. Kita sudah menang putusan sengketa sudah selesai. Nah kenapa pemerintah masih ada berbelit ke Mutamar Bandung, tentu kita tidak terima," tandasnya.

ren





Original Post

Kasasi Jaksa KabuJ, Eksekusi Aset Bisa Dilanjutkan Kembali

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-1

Kasasi Jaksa KabuJ, Eksekusi Aset Bisa Dilanjutkan Kembali

Kasus Yayasan Supersemar

MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung dalam perkara jumlah uang yang harus dikembalikan Yayasan Supersemar kepada negara.

Lantaran perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap, eksekusi terhadap aset-aset Yayasan Supersemar bisa dilanjutkan untuk mengganti kerugian negara.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1 Made Sutrisna mengatakan, sebagai pihak eksekutor, pihaknya siap menindaklanjuti putusan tersebut.

"Sebetulnya putusan kasasi itu tidak ada pengaruhnya. Dengan atau tanpa itu, PN Jaksel sudah punya acuan melakukan eksekusi," ujar Made.

Made mengacu pada putusan MA atas peninjauan kembali Kejaksaan Agung pada Agustus 2015.

Menurut dia,dengan adanya putusan kasasi tersebut, maka semakin memperkuat putusan bahwa jumlah aset Yayasan Supersemar yang dieksekusi sebesar Rp4,4 triliun.

Made mengatakan, pas-caputusan MA ini sebaiknya pihak kejaksaan melakukan follow up kepada PN Jakarta Selatan. "Harus datang lagi ke pengadilan untuk sekadar mengingatkan kami lagi

bahwa dulu ajukan permohonan eksekusi. Agar jadi perhatian atas putusan yang dulu. Sekarang sudah bisa dijalani," kata Made.

Namun, Made belum dapat memastikan kapan eksekusi bisa dilakukan. Eksekusi sedianya dilakukan pada 28 Januari 2016. Namun, berkas asetnya bolak-balik antara Kejagung dan PN Jaksel karena daftar asetnya yang belum tercatat lengkap.

Dalam kasus ini. Yayasan Supersemar diwajibkan membayar kepada negara sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 4,4 triliun.

Daftar aset yang semestinya disita antara lain 113 rekening berupa deposito dan giro, dua bidang tanah seluas 16.000 meter persegi di Jakarta dan Bogor, serta enam unit kendaraan roda empat.

Kasus Yayasan Supersemar bermula saat pemerintah menggugat Soeharto (Tergugat I) dan Yayasan Supersemar (Tergugat II) atas dugaan penyelewengan dana beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa yang dikumpulkan sejak dekade 1970-an.

Dana yang seharusnya diberikan kepada siswa/mahasiswa itu tem yala disalurkan kepada sejumlah perusahaan.

byu





Original Post

Korupsi Rp90 Miliar, Kasudin Tata Air Jakut Dibui

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-1

Korupsi Rp90 Miliar, Kasudin Tata Air Jakut Dibui

DANA swakelola banjir periode 2013-2015 di Jakarta Pusat juga diduga dikorupsi. Kejaksaan Agung menetapkan bekas Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat, Hertling Wahyuningsih sebagai tersangka.

Herning yang kini menjabat Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Utara dicokok penyidik gedung bundar dan dijebloskan ke tahanan. "Tersangka HW ditahan di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, selama 20 hari terhitung mulai 9 Mei 2017 sampai 28 Mei 2017," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Rum.

Bersamaan, penyidik juga menahan Pahala Tua, bekas Kepala

Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat.

Pahala Tua ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari sejak 9 Mei 2017 hingga 28 Mei 2017. Rum mengatakan penyidik menahan keduanya atas alasan subjektif dan objektif sebagaimana Pasal 21 Ayat (1) KUHAP.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana swakelola banjir di Jakarta Pusat Rp90 miliar sejak 20 Februari 2017. "Tim penyidik melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kegiatan swakelola pada Sudin PU Tata Air Jakpus setelah memeriksa saksi seban-

yak 85 orang," tutur Rum.

Rum menjelaskan pada tahun anggaran 2013-2015 Sudin PU Tata Air Jakpus menganggarkan dana Rp 230.047.137.844. Anggaran ini ditujukan pada kegiatan swakelola banjir di wilayahnya.

Kegiatan swakelola ini berupa perbaikan dan pemeliharaan saluran penghubung, jalan arteri, penanganan segera perbaikan tutup saluran, tali-tali air, mulut air, dan pemeliharaan saluran air selama 3 tahun.

Herning selaku Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat saat itu, menerbitkan surat perintah tugas (SPT) kepada Pahala untuk melakukan proyek. Ia juga menerbitkan surat perintah kerja (SPK) kepada rekanan

proyek yang diduga fiktif.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Suku Dinas PU Tata Air Jakpus lalu mengajukan permintaan pencairan dana ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta. "Dicairkan sebesar Rp 222.942.653.771, namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena dalam setiap pembayaran dilakukan pemotongan sebesar 35 persen dari SPT atau sekitar Rp 90 miliar," ungkap Rum.

Herning dan Pahala pun disangka melakukan korupsi melanggar Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1

ke-1 KUHP.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, ada 35 pejabat di Dinas Tata Air yang telah ditahan Kejaksaan Agung karena diduga korupsi dana swakelola banjir.

Teguh mengatakan, jumlah pegawai yang ditahan itu terhitung sejak 2013. Dari seluruh pegawai yang ditahan, sebagian pegawai telah dipecat. Namun, ada yang masih dinonaktifkan sementara.

"Nah saya memang sangat prihatin karena sampai kemarin sudah ada 35 orang di Dinas Tata Air yang ditahan oleh Kejaksaan Agung. (Sebanyak) 35 pegawai itu untuk masalah ini (dana swakelola banjir) saja," kata Teguh.

gpg





Original Post

Tiga Bekas Kasudin Tata Air Jakut Ditetapkan Tersangka

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-1

Tiga Bekas Kasudin Tata Air Jakut Ditetapkan Tersangka

Kasus Korupsi Dana Swakelola Banjir

Penyidik gedung bundar Kejaksaan Agung kembali menetapkan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tersangka kasus korupsi dana swakelola banjir.

KALI ini, lima pejabat Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara dan Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta. Tiga di antaranya adalah bekas Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara (Jakut).

Mereka adalah JS, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara tahun 2013. Penetapan status tersangka didasari surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agiing Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-81/R2/Fd.l/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Kemudian, SH, bekas Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara periode Januari 2013-17 April 2013. Ditetapkan tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor. Print-82/F.2/Fd. 1/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

W, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air

Jakarta Utara periode Juni 2013 fi Desember 2014 juga ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor. Print-82/R2/Fd. 1/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Dalam sprindik yang sama, penyidik menetapkan SR, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara tahun 2013 sebagai tersangka.

Terakhir, SK, pensiunan PNS Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta ditetapkan tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-83/F.2/Fd.l/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Dan Hukum Kejaksaan Agung, M Rum, kegiatan swakelola banjir di Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara meliputi refung-sionalisasi sungai dan waduk.

pengerukan, perbaikan saluran penghubung, pembersihan saluran sub makro, pemeliharaan infrastruktur drainase saluran mikro dan sub mikro.

Kegiatan itu menghabiskan anggaran hingga Rp 116. 357.789.000 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2013 dan APBD 2014.

Rum mengatakan, dana swakelola banjir itu diduga telah dikorupsi oleh para tersangka. Namun ia belum mengungkapkan jumlah kerugian negara dalam kasus ini.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Warih Sadono mengungkapkan, modus korupsi yang dilakukan para tersangka adalah melakukan pemotongan dana swakelola. Perbuatan korupsi itu dilakukan periode 2013 hingga 2014.

"Potongannya sampai 35 persen setiap pekerjaan dan uang potongan dibagi-bagikan kepada tersangka selama bertahun-tahun," kata bekas Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Dana swakelola ini menjadi

bancakan para pejabat di wilayah DKI. Modus korupsinya hampir sama. Dana proyek dipotong dan dibagi-bagi.

Kasus ini menjerat Sekretaris Kota Jakarta Barat, Asril Marzuki dan bekas Walikota Jakarta Barat Fatahillah. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba.

Berkas perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta sejak 24 Juli 2017 lalu. Saat ini sudah disidangkan. Berdasarkan dakwaan jaksa. Asril berperan mengkoordinir pembagian Rp 2.4 miliar dari hasil pemotongan daaa swakelola banjir kepada beberapa pejabat.

Pembagian itu dilakukan di ruang kerja Asril pada 22 November 2013. Saat itu menjabat Kepala Seksi Perencanaan Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat.

Uang dibagi-bagikan kepada delapan camat di wilayah Jakarta Barat dan Kepala Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP). Para camat kebagian Rp 80 juta. Sedangkan Kepala Satpol PP mendapat jatah Rp 500 juta.

Proyek dana swakelola banjir di Jakarta Barat tahun 2013

menelan biaya Rp66,6 miliar. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dalam proyek ini mencapai Rp4,8 miliar.

Modus korupsinya. Fatahillah memerintahkan anak buahnya untuk mengajukan proposal kegiatan normalisasi fungsi sungai, kali serta saluran penghubung, agar bisa mengeluarkan dana.

Anggaran pun cair. Sebagian uangnya dibagi-bagi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka. Fatahillah mengembalikan uang Rp600 juta. Begitu juga Asril. i Ia mengembalikan uang Rp 1,50 . juta pci nah diterimanya. ,

Meski sudah mengembalikan kerugian negara. Kejaksaan Agung tetap meneruskan penyidikan hingga berkas perkara keduanya lengkap. Berkas perkara lalu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk proses penuntutan.

Pada 13 Juli 2017, Fatahillah yang kini menjabat Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretaris Daerah Provinsi DKI dijemput di kantornya di Balaikota untuk dijebloskan ke tahanan.

gpg





Original Post

Jokowi Perlu Perintahkan KPK Awasi Proses Transfer Saham Blok Mahakam

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-11-01

RMOL. Hingga dua bulan menjelang beralihnya peran pengelolaan (operatorship) Blok Mahakam dari Total E P Indonesie (TEPI) kepada Pertamina, Kementerian ESDM belum juga menetapkan persentase saham yang akan ditransfer (share-down) oleh Pertamina. Bahkan biaya yang harus dibayar oleh TEPI dan Inpex kepada Pertamina untuk transfer tersebut pun belum jelas.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menilai hal tersebut perlu diwaspadai, sebab keterlambatan penetapan persentase dan harga saham tersebut dapat mengganggu kelancaran produksi migas.

Menrutnya hal tersebut dapat berpotensi terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme oleh oknum-oknum terkait. Terlebih kepentingan memupuk dana guna logistik Pemilu 2019 dilakukan oleh oknum-oknum tertentu akan menjadi pendorong terjadinya kejahatan tersebut.

"IRESS meminta agar KPK dan DPR RI ikut memantau dan jika perlu, terlibat aktif mengawal proses penyelesaian transfer saham tersebut dalam dua bulan ke depan," ujar Marwan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (31/10).

Marwan menambahkan, demi menghilangkan prasangka buruk, pihaknya juga meminta Kementrian ESDM dan Kementrian BUMN melibatkan KPK dalam mengawal proses negosiasi yang sedang berlangsung antara Pertamina Kementrian ESDM dan TEPI Inpex.

Untuk menjalankan hal ini, menurut Marwan Presiden harus bersikap guna memastikan tindak pidana korupsi dalam proses transfer saham Blok Mahakam tidak akan pernah terjadi.

"Sebagai bangsa yang bermartabat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip bisnis yang bermoral, pemerintah perlu menunjukkan sikap "satu kata dengan perbuatan" dan semua bentuk tawaran atau upaya suap-menyuap yang dilakukan oleh oknum-oknum asing dan anteknya tidak akan mendapat tempat dalam pemerintahan Jokowi," Demikian Marwan. [nes]

http://politik.rmol.co/read/2017/11/01/313346/Jokowi-Perlu-Perintahkan-KPK-Awasi-Proses-Transfer-Saham-Blok-Mahakam-



Original Post

Aturan Baru Taksi Online Berlaku Hari Ini

Media Online Detikcom
2017-11-01

Jakarta - Mulai hari ini, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, resmi menerapkan regulasi baru taksi online, yang tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.

Aturan ini merupakan hasil revisi dari PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dalam prosesnya, aturan yang ditandatangi oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Di awal 2017, para pengemudi taksi konvensional melakukan demonstrasi dan menuntut pemerintah mengoreksi aturan soal taksi online.

Mereka merasa pendapatan mereka turun dan meminta pemerintah, salah satunya mengatur batas bawah tarif taksi berbasis aplikasi. Pemerintah kala itu merevisi Permenhub 32 Tahun 2016 dan menerapkan batas atas dan bawah tarif taksi online.

Kemudian pemerintah mulai memberlakukan revisi Permenhub 32/2016 menjadi Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi Online. Waktu senggang berlaku selama 3 bulan. Lalu pada 1 Juli 2017, PM Nomor 26 Tahun 2017 tersebut akhirnya mulai diberlakukan sepenuhnya.

Namun pada pertengahan Agustus 2017, sebanyak 6 orang pengemudi taksi online menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap sejumlah pasal dari aturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Tak disangka, MA mengabulkan gugatan tersebut melalui putusan nomor 37 P/HUM/2017. Putusan itu diketok oleh Hakim Agung Supandi, Hakim Agung Is Sudaryono, dan Hakim Agung Hary Djatmiko.

Kementerian Perhubungan selaku regulator pun diberikan waktu selama 3 bulan lamanya hingga 1 November 2017, atau tepatnya hari ini, untuk bisa merevisi aturan PM 26 yang telah digugat. Setelah melalui berbagai rumusan hingga meminta masukan kepada berbagai pihak, Kementerian Perhubungan akhirnya telah merampungkan revisi tersebut melalui PM 108/2017.



Sedikitnya, ada 9 poin yang ditekankan dalam aturan baru tersebut. Antara lain argometer, tarif, wilayah operasi, kuota/perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal 5 kendaraan, buktu kepemilikan kendaraan bermotor domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan peran aplikator.

Lewat peraturan ini, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menginginkan kesetaraan antara taksi konvensional dan taksi online. Sehingga, keduanya bisa sama-sama bersaing secara sehat dan tak mematikan satu sama lain.

"Apa yang kita buat di sini, filosofinya memberikan kesetaraan bagi semua stakeholder yang ada. Online suatu keniscayaan, kita tampung berikan ruang yang baik, tapi di sisi lain berikan payung baik juga taksi-taksi lain," ujar Budi Karya beberapa waktu lalu.



Kemarin, Budi Karya mengatakan, pihaknya tidak akan serta merta langsung menerapkan Permenhub No. 108/2017. Akan ada masa transisi terlebih dulu

"Ada transisi, teman-teman masih sosialisasi. (Masa transisinya ) bisa satu bulan, bisa tiga bulan," kata Budi Karya.

Dia menambahkan, tujuan diberlakukan Permenhub yakni untuk memberikan perlindungan kepada para sopir kendaraan berbasis online. Salah satunya dengan mengatur batasan tarif bawah.

"Ada beberapa yang akan kami berlakukan (pada masa transisi), tetapi dalam satu atau dua hari ini akan kami finalkan. Ya KIR sama SIM itu kami beri waktu lebih pendek, 1 bulan paling lama (untuk mengurus)," jelasnya. (wdl/wdl)

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3708389/aturan-baru-taksi-online-berlaku-hari-ini



Original Post

Berkas Diselesaikan, Nur Alam Segera ke Meja Hijau

Media Online republika.co.id
2017-11-01

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan penyidik KPK telah merampungkan berkaspenyidikan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Non-aktif, Nur Alam. Penyidik KPK pun telah melimpahkan berkas Nu Alam Jaksa Penuntut Umum KPK untuk dilanjutlan ke tahap penuntutan.

"Hari ini (31/10) telah dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka NA dalam TPK penyalahgunaan kewenangan oleh Gubernur Sultra dalam Persetujuan dan penerbitan IUP di wilayah Provinsi Sultra tahun 2008-2014 ke penuntutan atau tahap dua," ungkap Febri di Gedung KPK Jakarta, Selasa (31/10).

Febri menambahkan, pelimpahan tahap dua pada hari ini bersamaan dengan akan berakhirnya masa penahanan terakhir untuk Nur Alam. Setelah pelimpahan berkas, sambung Febri, JPU KPKmempunyai waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan yang akan dibacakan dalam persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, lanjut Febri, sampai saat ini KPK belum dapat memastikan dimana Nur Alam akan menjalani persidangan. KPK masih mengupayakan agar persidangan Gubernur Sultra non-aktif tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Rencana persidangan masih kami pertimbangkan apakah di Jakarta atau Sultra. Jika akan dilakukan di Jakarta, KPK akan proses lebih lanjut ke Mahkamah Agung (MA)," ujar Febri.

Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan SK yang tidak sesuai aturan. Gubernur dua periode itu mengeluarkan tiga SK kepada PT Anugrah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sultra.

Nur Alam juga pernah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun hakim tunggal I Wayan Karya menolak seluruh permohonan praperadilan Nur Alam yang dibacakan pada 12 Oktober 2016 lalu.

Nur Alam dalam perkara ini disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2013, Nur Alam diduga menerima aliran dana sebesar 4,5 juta dolar AS atau setara dengan Rp 50 miliar dari Richcorp Internasional yang dikirim ke bank di Hong Kong dan sebagian di antaranya ditempatkan pada tiga polis AXA Mandiri Richcorp, melalui PT Realluck International Ltd (saham Richcop 50 persen) merupakan pembeli tambang dari PT Billy Indonesia.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/01/oypqo1330-berkas-diselesaikan-nur-alam-segera-ke-meja-hijau



Original Post

Media