Tolak Uji Materi Pengurangan Masa Hukuman Koruptor!

Media Online republika.co.id
2017-11-02

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim advokasi pro pembatasan remisi untuk koruptor mendesak Mahakmah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan untuk pengujian Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan. Permohonan tersebut berisi pengurangan masa hukuman yang sedang dijalani narapidana kasus korupsi.

"Upaya yang dilakukan oleh para pemohon dapat dilihat sebagai siasat untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman," ujar Sekretaris Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Julius Ibrani, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (1/11). Hal ini dikarenakan selain argumentasi yang prematur, pemohon adalah narapidana korupsi yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam argumentasinya, pemohon uji materi menilai, bahwa remisi merupakan hak seluruh narapidana (Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995). Namun pada kenyataannya, para pemohon yang merupakan terpidana kasus korupsi hingga kini tidak mendapatkan hak tersebut. Padahal, menurutnya telah berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Sehingga menilai, hal tersebut sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran atas hak asasi manusia.

Sementara menurut tim advokasi pro pembatasan remisi untuk koruptor, setidaknya ada beberapa alasan agar Mahkamah Konstitusi menolak pengujian yang diajukan oleh pemohon. Di antaranya, pemohon terpidana kasus korupsi tidak memenuhi syarat mendapatkan remisi. Meskipun disebut sebagai hak narapidana, namun ada tata cara dan syarat yang mengatur pemberian remisi.

"PP 99/2012 mengamanatkan syarat tambahan bagi narpidana kasus korupsi yaitu menyandang status justice collaborator dan telah membayar denda/uang pengganti," kata Julius. Ia melihat bahwa syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pemohon yang mengajukan permohonan pengujian UU 12/1995.

Selanjutnya, pengetatan remisi adalah kebijakan hukum pemerintah. Pengetatan remisi dalam PP 99/2012 merupakan bentuk kebijakan hukum terbuka pemerintah. Dimana UU 12/1995 dalam Pasal 14 ayat (2) mengamanatkan tata cara pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Sehingga cara pemberian remisi merupakan sepenuhnya kebijakan pemerintah.

Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 dan 63 P/HUM/2015 menguatkan keberadaan PP 99/2012. Mahkamah Agung melalui dua putusannya menilai, bahwa pengetatan remisi bagi narapidana korupsi, bukan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, melainkan merupakan konsekuensi logis dari nilai atau bobot kejahatan korupsi yang memiliki dampak luar biasa.

"Pengetatan remisi sejalan dengan semangat United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC)," kata Julius. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga menilai korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Dalam beberapa putusan MK menyebutkan Korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan diperlukan cara-cara yang luar biasa dalam menanggulanginya.

"Tidak didapatkannya hak remisi pemohon bukan merupakan bentuk diskriminasi melainkan konsekuensi dari syarat-syarat yang diatur dalam PP 99/2012 yang memperketat pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi," kata Julius. Dalam hal ini PP 99/2012 tidak menghilangkan hak tersebut melainkan hanya memperketat pemberian hak tersebut. Pengetatan itu merupakan kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi dan bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/02/oyr2ur396-tolak-uji-materi-pengurangan-masa-hukuman-koruptor



Original Post

Petinggi PT Gajah Tunggal Tak Penuhi Panggilan KPK

Media Online inilah.com
2017-11-02

INILAHCOM, Jakarta - Direktur PT Gajah Tunggal Ferry Lawrentus Hollen tidak memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Sedianya Ferry akan dimintai kesaksian terkait kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Ia akan dimintai keterangan untuk tersangka mantan Kepala BPPN Syamsuddin Arsyad Tumenggung (SAT).

"(Sampai saat ini) Belum ada informasi terkait ketidakhadiran saksi," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Febri menjelaskan, pemeriksaan kepada Ferry diduga berkaitan dengan aset-aset Sjamsul di Gajah Tunggal. Dalam penyidikan kasus ini KPK sebelumnya juga sudah memeriksa Direktur Utama PT Datindo Entrycom, Ester Agung Setiawan.

"Ferry Lawrentius Hollen, saksi tersangka SAT (Syafruddin Arsjad Temenggung) kasus dugaan korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN," ujar Febri.

Dalam kasus ini, Syafruddin diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau dalam penerbitan SKL kepada Sjamsul.

Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK diketahui sudah mengantongi hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus ini. Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian keuangan negara dari kasus ini sebesar Rp4,58 triliun.ul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2415334/petinggi-pt-gajah-tunggal-tak-penuhi-panggilan-kpk



Original Post

Korupsi Pembangunan Taman Air, Rekanan Pemkab Nias Selatan Divonis 15 Bulan Penjara

Media Online okezonecom
2017-11-02

MEDAN \' Direktur PT Bumi Nisel Cerlang (BNC) Yulias Dakhi, dijatuhi pidana penjara selama 15 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/11/2017).

Rekanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan dalam proyek pembangunan taman air Nias Water Park itu, dihukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp7,89 miliar dalam proyek yang dianggarkan pada tahun 2014 itu.

Perbuatan tersebut melanggar ketentuan pada Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHPidana.

"Menjatuhi hukuman kepada terdakwa ‎Yulius Dakhi dengan hukuman selama 1 tahun dan tiga bulan kurungan penjara," ucap Ketua Majelis Hakim Wahyu Setyo Wibowo dalam amar putusannya.

Selain hukuman penjara, Majelis hakim dalam amar putusannya mewajibkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta, subsider 1 bulan kurangan penjara. "‎Menyatakan penetapan penahanan dan dikurangi dengan potongan masa tahanan," kata Wahyu.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU yang awalnya meminta hakim menghukum terdakwa dengan hukuman selama 1 tahun dan enam bulan penjara, serta pidana denda senilai Rp 50 juta, subsider 2 bulan kurungan penjara.

Menyikapi‎ putusan ringan itu, Yulius Dakhi menyatakan menerima. Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pikir-pikir.

Dalam dakwaan JPU Netty Silaen, kedua terdakwa telah merugikan negara senilai Rp 7,89 miliar sesuai perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut dari jumlah pagu anggaran Rp 17,9 miliar.JPU Netty melanjutkan, kasus dugaan korupsi tersebut dilakukan dalam waktu selang setahun antara tanggal 22 Desember 2014 s/d 22 Desember 2015.

Hal tersebut sesuai dengan waktu proyek pembangunan Water Park Nias yang terletak di Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Uang kerugian negara telah dikembalikan kepada penyidik Dit Reskrimsus Poldasu senilai Rp 1,5 miliar. Kemudian melalui rekening kejaksaan senilai Rp 3 miliar.

(erh)

http://news.okezone.com/read/2017/11/02/340/1806827/korupsi-pembangunan-taman-air-rekanan-pemkab-nias-selatan-divonis-15-bulan-penjara



Original Post

[HOT] Miris! Vanessa Angel Ungkap Batal Nikah Karena KUA Tak Berani Menikahkan

Media Online merdeka.com
2017-11-02

Vanessa Angel dan Didi Mahardika sempat diberitakan bakal menikah secara mewah pada awal tahun ini. Namun karena tidak ada perayaan apa pun, muncul isu yang menyebut pernikahan mereka batal.

Lewat sosial media Instagram, Vanessa sempat membantah dirinya dan cucu Presiden Soekarno itu batal menikah. Sayangnya tidak ada alasan jelas yang menyertai hingga keduanya mengonfirmasi telah putus sekitar pertengahan Oktober.

Sebelum timbul spekulasi salah kaprah dari khalayak ramai, Vanessa akhirnya blak-blakan kepada awak media mengenai kejelasan status pernikahannya. Ternyata, isu batal itu benar adanya. Mirisnya, satu minggu sebelum momen sakral digelar!

"Memang persiapan pernikahan sudah 99 %, 1% tinggal acaranya doang. Cuma H-7 dibatalin KUA karena surat kasasi yang belum selesai dan KUA nggak berani menikahkan. Padahal besoknya udah mau siraman, midodareni, pengajian," cerita Vanessa dengan mata berkaca-kaca ditemui di kawasan Rasuna Said,Jakarta Selatan, Rabu (1/11/2017).

Beruntungnya undangan pernikahan belum disebar luas. Sehingga wanita berusia 25 tahun ini tak dilanda segudang rasa malu.

"Untung undangan belum disebar kan. KUA nggak berani nikahin kita, coba bayangin gimana perasaan aku, udah kayak disambar geledek tahu

H-7 undangan udah jadi tapi terpaksa nggak disebar. Jadinya cuma nangis doang. Kalau disebar, bisa jadi aku bunuh diri di pohon tauge," urainya sambil mencoba bercanda.

Jane Shalimar yang menemani Vanessa pun menjelaskan kenapa KUA tidak berani menikahkan. Setelah pengajuan banding ditolak bila Didi resmi menikahi Jane, ia mengajukan kasasi lantaran tidak puas dengan putusan pengadilan.

"Proses bandingnya (Didi) kan ditolak, dia masuk kasasi. Aku dan lawyer bilang dia menghambat pernikahan sendiri. Kasasi kan prosesnya lama," pungkas Jane.

(kpl/abs/tmd)

http://www.merdeka.com/artis/hot-miris-vanessa-angel-ungkap-batal-nikah-karena-kua-tak-berani-menikahkan.html



Original Post

PERUSAK BUKTI KPK DAPAT PROMOSI

Media Cetak Koran Tempo Halaman 1
2017-11-2

PERUSAK BUKTI KPK DAPAT PROMOSI

Selain Harun dan Roland, perusakan diduga melibatkan dua penyidik lain.

lembar catatan pengeluaran perusahaan lenyap. Perusakan barang bukti ini terjadi pada 7 April lalu sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah ruangan di gedung KPK.

Tempo telah mengontak Harun, Roland, dan Aris, tapi mereka tak menjawab. Tempo juga melayangkan surat permohonan wawancara melalui Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri untuk menanyakan dugaan pelanggaran keempat polisi itu. Setyo menjawab lembaganya sedang melakukan penye-

JAKARTA - Alih-alih dikenai sanksi, penyidik polisi yang diduga merusak barang bukti Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan promosi di kepolisian. Komisaris Polisi Harun, penyidik yang diduga merusak bukti catatan keuangan perusahaan milik Basuki Hariman, dipromosikan sebagai perwira menengah di Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.

Surat telegram Kepala Kepolisian Tito Karnavian tertanggal 27 Oktober lalu- Tempo mendapatkan salinannya-menyebutkan bahwa Harun sebelumnya merupakan perwira menengah Badan Reserse Kriminal yang menjalani pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri. Telegram 19 halaman ini memuat nama 250 perwira lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri pendidikan reguler ke-57. Nama Harun tercatat pada urutan ke-110.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menyatakan belum mengetahui detail telegram yang ditandatangani Brigadir Jenderal Eko Indra Heri atas nama Kapolri dan Asisten Sumber Daya Manusia Polri itu."Saya belum mendapat info," katanya, kemarin.

Pekan lalu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto membenarkan adanya promosi dan mutasi atas mantan penyidik

KPK lainnya, yang juga diduga terlibat dalam perusakan dokumen KPK. "Roland sudah mengikuti pendidikan tahun sebelumnya. Sekarang dia menunggu penempatan sesuai kompetensi dan jenjang pendidikan," kata Rikwanto.

Harun bersama Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy diduga merusak barang bukti KPK, disaksikan dua penyidik polisi lain Ardian Rahayudi dan Rufriyanto Maulana Yusuf. Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigadir Jenderal Aris Budiman diduga juga mengetahui perusakan ini [Koran Tempo, Rabu, 1 November 2017).

Pengawas internal KPK sempat memeriksa Roland dan Harun, tapi belakangan keduanya dikembalikan ke kepolisian.

Roland dan Harun diduga menyobek dan menyetip beberapa halaman buku catatan keuangan perusahaan Basuki Hariman periode 2015-2016. Basuki merupakan narapidana kasus suap hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, yang telah divoruj bersalah. Sedikitnya 15

lidikan. "Ditangani Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan)." ujarnya.

Adapun Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan pengawas internal sudah memeriksa laporan perusakan tersebut. Menurut dia, KPK telah menyatakan Harun dan Roland bersalah dan memberikan sanksi berat. "Pengembalian ke instansi awal adalah sanksi paling berat yang bisa diberikan terhadap pegawai dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain." katanya.

FRANSISCO ROSARIANS/INDRI MAULIDAR





Original Post

Mantan Presiden Catalunya Tolak Panggilan Pengadilan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2017-11-2

Mantan Presiden Catalunya Tolak Panggilan Pengadilan

BARCELONA - Mantan Presiden Catalunya, Carles Puigdemont. menolak hadir di pengadilan Madrid pada Kamis ini. Paul Bekaert, pengacara Puigdemont di Belgia, mengatakan bahwa Pemimpin Catalunya yang diberhentikan oleh pemerintah pusat Madrid itu tidak akan kembali ke Spanyol. "Dia tidak akan pergi karena dia lebih suka berada di sini untuk mengamati dan menunggu," ujar Bekaert kepada stasiun televisi Belanda, kemarin.

Puigdemont berangkat ke Belgia pada akhir pekan bersama dengan anggota pemerintahan Catalan lainnya yang diberhentikan. Selama di Belgia, mereka menyewa seorang pengacara. Puigdemont membantah kepergiannya ke Belgia untuk mencari suaka.

Pengadilan Tinggi Spanyol kemarin memerintahkan pemanggilan terhadap Puigdemont dan 13 mantan anggota dewan kepolisian lainnya untuk bersaksi di Madrid pada Kamis dan Jumat ini. Mereka diminta hadir di Madrid untuk menjawab tuduhan pemberontakan, penghasutan, dan pelanggaran kepercayaan terkait dengan referendum yang digelar pada 1 Oktober lalu. Plebisit kemerdekaan Catalunya itu dianggap ilegal oleh Mahkamah Agung Spanyol.

Jika Puigdemont tidak hadir di pengadilan, surat perintah penangkapan dapat dikeluarkan. Hal itu akan mencegah dia ikut pemilihan parlemen yang digelar pemerintah Spanyol pada 21 Desember mendatang. Bekaert meminta Pengadilan Tinggi Madrid menanyai kliennya dari Belgia.

CNN/REUTERS/SUKMA LOPIES





Original Post

Panselnas CPNS Dituntut Transparan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2017-11-2

Panselnas CPNS Dituntut Transparan

Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung Molor

JAKARTA- Molornya pengumuman hasil akhir seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS)di lingkungan Mahkamah Agung (MA) mendapat sorotan banyak kalangan.

Ombudsman Republik Indonesia (RI) mendesak Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS bersikap transparan terkait penyebab kemoloran untuk menghindari kecurigaan publik.

Berdasarkan tahapan seleksi yang diumumkan ke publik, pengumuman hasil akhir seleksi CPNS seharusnya dilakukan pada 31 Oktober lalu. Namun hingga hari ini, pengumuman yang dinanti ratusan peserta seleksi calon hakim di peradilan umum, calon hakim peradilan agama, dan tenaga penunjang tersebut tidak kun-jungkeluar.

Berdasarkan surat Panitia Seleksi Penerimaan CPNS di lingkungan MAdisebutkanjika pengumuman hasil akhir yang harusnya diumumkan 31 Oktober 2017, mesti ditunda sampaiadanyapenetapanhasil akhir oleh Panselnas CPNS. Surat tersebut ditandatangani sekretaris MA yang sekaligus bertindak sebagai ketua pansel penerimaan CPNS di lingkungan MA AS Pudjoharsoyo.

"Kami meminta Panselnas CPNS harus menjelaskan kepada publik atas keterlambatan pengumumanhasilakhirseleksi CPNS di lingkungan MA. Argumentasi di balik keterlambatan itu harus jelas. Biar publik bisa melihat dan mendengar. Jangan sampai ada konflik nantinya," kata Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Ninik pun mempertanyakan alasan keterlambatan pengumuman final tersebut. Pasalnya, sebelum membuat . .jadwal dan tahapan, seharusnya pansel telah mempertimbangkan secara matang terkait waktu yang dibutuhkan. Ditambah lagi standar-standar penilaian, juga sudah ditetapkan.

"Dari awal sudah keliatan bagus saatpelaksanaancomputer assisted test (CAT), tapi di ujung kok malah tidak selesai. Pertanyaannya adalah apakah ada persoalan kualifikasi sehingga mempersulitpenentuan. Padahal kalau sudah ada standarnya, tinggal dikembalikan saja," jelasnya.

Menurutnya, jika Panselnas tidak segera menjelaskan alasan kemoloran pengumuman akan timbul prasangka-prasangka terkait proses seleksi CPNS. Selain itu, bisa memperburuk citra MA yang saat ini masih belum terangkat, apalagi selama ini seleksi CPNS rentan untuk disalahgunakan.

"Kecurigaan masyarakat kalau tidak dijelaskan apa yang menjadi penyebab penundaan. Jangan sampai malah dikhawatirkan ada transaksional di balik penerimaan calon. Masyarakat jangan sampai diajak berpikir buruk," tuturnya.

Sementaraitu.KetuaPanitia Seleksi (pansel) Calon Hakim MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengaku belum dapat memastikan kapan waktu pengumuman hasil akhir akan dilakukan. Dia mengatakan MA dapat melakukan pengumuman setelah mendapatkan penetapan dari Panselnas, dalam hal ini di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-pan-RB). Menurutnya, pengintegrasian nilai final dilakukan oleh Panselnas.

"Jadi, ada surat dari Ke-menpan-RB yang memberitahukan bahwa memang masalah integrasi masih dalam proses. Kami tadi juga sudah mengirim kepala biro kami untuk berkoordinasi," katanya.

Pudjo mengatakan segala proses seleksi dan penilaian

sudah selesai di tataran MA .Dia mengatakan hasil nilai seleksi kom-

petensibidang yang dilakukan oleh MA sudah lebih dari satu minggu sebelum pengumuman, termasuk juga sudah mengirimkan masukan data yang dilakukan MA kepada Panselnas.

"Kami tinggal menunggu karena Panselnas yang menentukan. Kami tidak duduk di sana. Kamikanpa-nitia internal," ungkapnya. Dia pun mengaku juga ditagih oleh pimpinan MA terkait terlambatnya jadwal pengumuman. Dia pun menjamin dalam proses seleksi ini dilakukan secara transparan dan jujur, apalagi pihak MA sudah tidak memiliki bahan penilaian. "Ka-mijalankan sesuai prosedur dan tidak mengopi hasil penilaian," ujarnya.

Dia belum dapat memastikan berapa yang akan menjadi calon hakim. Namun, dia menyoroti selama seleksi ini peminat untuk menjadi calon hakim dari universitas unggulan masih sedikit.

"Apakah mungkin sudah direkrut oleh perusahaan, apalagi selama tujuh tahun kami tak merekrut hakim. Kami harap lulusan universitas unggulan dapat berpartisipasi ke depan," ungkapnya.

Lebih lanjutPudjomengata-kan, proses menjadi hakim tidak akan berhenti pada pengumuman ini. Pasalnya, setidak-

nya akan ada waktu dua tahun lagi untuk menjadi seorang hakim. "Untuk menjadi hakim belum selesai prosesnya. Kami tetap melakukan penilaian selama dua tahun ke saat pendidikan. Ini yang berbeda dari CPNS," paparnya.

Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenpan-RB Herman Suryatman mengatakan Panselnas masih dalam proses sinkronisasi data. Hal ini ber-

tujuan agar jangan sampai kesalahandalamprosesseleksi. "Sinkronisasi data agar tidak ada kekeliruan," kata dia.

Ditanyakan kapan wajfjaa penuntasan sinkronisasi, Harman hanya mengatakan secepatnya. Diajuga memastikan bahwa proses tersebut berlangsung transparan dan objektif.

dita angga





Original Post

Polri Lanjutkan Pemeriksaan terhadap Penyidik KPK

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-11-2

Polri Lanjutkan Pemeriksaan terhadap Penyidik KPK

JAKARTA - Kepolisian Daerah Metro Jaya melanjutkan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga kemarin, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 11 saksi yang diduga mengetahui peristiwa operasi tangkap tangan (CIT) KPK di gedung Badan Pemeriksa Keuangan. "Dari 11 saksi itu, termasuk tiga pegawai KPK yang dilaporkan,"kata Kepala Bidang Hubungan

Masyarakat Polda Metro Jaya. Komisaris Besar Argo Yuwono, kemarin.

Ikham Aufar Zuhairi dan Arief Fadillah melaporkan tiga pegawai KPK. yaitu penyelidik Ario Bilowo dan dua penyidik Arend Arthur Duma serta Edy Kurniawan ke Polda Metro Jaya, awal Oktober lalu. Ikham adalah anak mantan Auditor Utama Keuangan Negara m BPK, Rochmadi Saptogiri, yang tertangkap tangan oleh KPK pada 26 Mei lalu.

Sedangkan Arief Fadillah merupakan pegawai BPK yang menjadi saksi kasus suap Rochmadi.

Dalam operasi itu. KPK menemukan uang suap Rp 200 juta yang diberikan kepada Rochmadi oleh dua pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Suap itu diduga merupakan fee untuk memuluskan pemberian opini WajarTanpa Pengecualian (WTP)" terhadap laporan keuangan Kementerian

Desa tahun 2016.

Menurut Argo, para pelapor menuduh tiga pegawai KPK itu telah menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penggeledahan di kantor dan kediaman keluarga terlapor. Meski demikian, dia enggan menjelaskan detail pelanggaran yang dilakukan para pegawai KPK dalam proses lanjutan OTT di BPK tersebut. "Saat ada OTT di BPK. ada yang mengaku anggota KPK. Masih kami dalami lagi," kata dia.

Juru bicara KPK. Febri Diansyah mengatakan lembaganya berharap kepolisian mengikuti Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengharuskan pendahuluan penyelesaian kasus korupsi dibanding perkara lainnya. Menurut dia, tiga pegawai KPK itu tengah menangani kasus korupsi yang belum selesai. Selain itu, dia mengklaim, lembaga antirasuah tersebut selalu menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan

yang diatur dalam undang-undang.

Kasus kriminalisasi ini, menurut Febri, akan menjadi preseden buruk untuk pelaksanaan operasi tangkap tangan ke depan. Dia berharap penegakan hukum atas kasus korupsi tidak berhadapan dengan pelaporan terhadap penyelidik dan penyidik yang bertugas. "Kami sedang bahas. Tiga pegawai itu melaksanakan perintah jabatan," ujar Febri.

ZARA AMELIA / FRANSISCO ROSARIANS





Original Post

Koalisi Sipil Tolak Uji Materi Pasal Remisi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2017-11-2

Koalisi Sipil Tolak Uji Materi Pasal Remisi

Danang Firmanto

danang. firmanto@gmail. com

JAKARTA - Aliansi Masyarakat Sipil Propembatasan Remisi berharap Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang diajukan lima narapidana korupsi. Gugatan para pemohon terhadap pasal 14 ayat 1 huruf i beleid tersebut dinilai hanya sebagai siasat untuk mendapat pengurangan hukuman.

Koordinator Program Pusat Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani. mengatakan para pemohon tak bisa menyatakan pasal itu bertentangan dengan konstitusi hanya karena menilainya diskriminatif. Kelima terpidana tak mendapat remisi lantaran tak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, yang memperketat pemberian remisi kepada koruptor. "Dalil pemohon tentang hak asasi manusia keliru besar," kata Julius, kemarin.

Julius kemarin mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar menjadikan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan InstituteforCriminal Justice Reform -dua anggota Aliansi Masyarakat Sipil Propembatasan Remisi - sebagai pihak terkait tidak langsung dalam perkara uji materi ini.

Adapun terpidana korupsi yang mengajukan gugatan adalah Suryadharma Ali, Otto Cornelis Kaligis, Irman Gusman, Barnabas Suebu, dan Waryono Karno. Mereka meminta MK menyatakan Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang Pemasyarakatan tak berkekuatan hukum jika tidak dimaknai berlaku secara umum, tanpa diskriminasi.

Pasal tersebut menvata-

Uji materi dinilai sebagai siasat koruptor untuk mendapat pengurangan hukuman.

kan narapidana berhak mendapat pengurangan masa pidana. Kelima koruptor yang dipidanakan Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyatakan tak pernah mendapat remisi. Mereka mempersoalkanter-bitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99Tahun 2012-aturan pelaksana Undang-Undang Pemasyarakatan- yang memberi syarat tambahan, salah satunya kepada terpidana korupsi. Salah satu syarat tam-

bahan pemberian remisi itu adalah narapidana ha-rus bekerja sama dan membantu penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang melibatkannya {justice collaborator). Dengan dalih Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kedudukan yang sama setiap orang di muka hukum, para pemohon menilai pasal remisi diskriminatif terhadap mereka yang tak menjadi justice collaborator. Julius mengingatkan.

peraturan pemerintah itu telah diuji di Mahkamah Agung pada 2013 dan 2015. Kala itu, MA menolak judicial review dengan menyatakan pengetatan syarat pemberian remisi kepada koruptor dan kejahatan luar biasa lainnya merupakan cermin keadilan. "Pengetatan remisi adalah konsekuensi yang etis, mengingat dampak kerusakan moral, sosial, dan ekonomi akibat tindakan koruptor." kata Julius.

Peneliti ICW, Aradila Caesar, mengatakan peraturan pemerintah adalah kebijakan hukum peme-

rintah. Dia menerangkan, pengetatan remisi pun sejalan dengan rekomendasi United Nation Convention Against Corruption kepada Indonesia, yakni menjadikan korupsi sebagai alasan pemberat dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. "Selain itu, MK dalam sej umlah putusannya menyatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan cara

yang luar biasa dalam menanggulanginya," kata Aradila.

Kuasa hukum kelima narapidana, Afrian Bonjol, mempersilakan kelompok masyarakat sipil ikut dalam sidang uji materi ini. Dia menilai hakim MK akan obyektif menyidangkan perkara tersebut. "Setiap warga negara memiliki kepentingan. Silakan saja," kata dia.

Danang Firmanto





Original Post

Edi Setyawan Tolak Praperadilan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2017-11-2

Edi Setyawan Tolak Praperadilan

KEPALA Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu, Jawa Timur, Edi Setyawan, memastikan bahwa dirinya tidak akan mengikuti langkah atasannya, yakni Wali Kota nonaktif Eddy Rumpoko yang mengajukan praperadilan atas status tersangkanya.

"Saya percaya proses ini berjalan semuanya dengan baik. Kalau praperadilan itu hak masing-masing ya, saya ngikut saja proses yang ada," terang Edi seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk atasannya di gedung KPK Jakarta, Rabu (1/11).

Dirinya mengungkapkan alasannya tidak mengambil praperadilan karena berharap proses praperadilan yang diambil oleh Eddy Rumpoko akan berpengaruh kepada dirinya. Namun, Edi

tetap meyakini bahwa dirinya akan meng-ikuti proses yang berjalan secara normal. Saat dita-nyakan apakah kuasa hukum yang menyarankan untuk tidak mengambil praperadilan, dirinya menjelaskan bahwa segala putusan merupakan keputusannya.

Terkait pemeriksaan hari ini, Edi menjelaskan bahwa dirinya tidak banyak mendapat pertanyaan. Ia mengaku ditanya terkait aliran dana dan mengonfirmasi beberapa gambar orang.

Sebagaimana diketahui, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu di Baru pada Sabtu (16/9), tim KPK mengamankan total uang sebesar Rp300 juta. Diduga pemberian uang terkait fee 10% untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan mebel di Pemkot Batu Tahun Angga-

ran 2017 yang dimenangi PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

Diduga diperuntukkan oleh Eddy Rumpoko ialah uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp5O0 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota Batu itu. Adapun RplOO juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi

Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Eddy dan Edi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Eddy Rumpoko telah mengajukan prapradilan sebagaimana dalam pengumuman di situs resmi PN Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan dengan pemohon Eddy Rumpoko telah teregister pada 24 Oktober 2017 dengan nomor perkara 124/Pid.Pra/2017/ PNJKT.SEL. dengan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang perdana praperadilan Eddy Rumpoko dijadwalkan berlangsung pada Senin (6/11) mendatang.

(Dro/P-5)





Original Post

Rudi Akui Pernah Dihubungi Markus Nari

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2017-11-2

Rudi Akui Pernah Dihubungi Markus Nari

Ketika itu, Rudi menyarankan Markus Nari bersikap kooperatif dan menyampaikan apa adanya.

Dero Iqbal Mahendra

dero@medioindonesio.com

PENGACARA sekaligus Kenia Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Rudi Alfonso, membantah dirinya mengarahkan kesaksian Markus Nari (MN) dan mencabut berita acara pemeriksaan (BAP). Hal tersebut diungkapkannya seusai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait skandal korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E), kemarin.

"Saya pernah bertemu dengan MN di suatu rapat di DPP. Karena saya ketua bidang hukum, beliau menghubungi saya. Dia mendapat surat panggilan untuk menjadi saksi Irman dan Sugiharto. Dia bertanya harus bagaimana," terang Rudi seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu (1/11).

Ketika itu, Rudi menyarankan Markus Nari bersikap kooperatif dan menyampaikan apa adanya. Dirinya juga menyarankan agar Markus Nari mengembalikan uang jika

memang pernah menerima. Saran yang sama juga diungkapkan Rudi kepada Budi Suprianto dan Charles Mesang.

Markus Nari diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggara KTP-E, sedangkan Budi Suprianto merupakan tersangka kasus suap proyek di Kementerian PU-Pera dan Charles Mesang adalah tersangka kasus suap di Keme-nakertrans.

Meskipun demikian, Rudi membantah bahwa dirinya mengarahkan untuk mencabut BAP sebagaimana disampaikan oleh pengacara Elza Syarief dalam persidangan tersangka KTP-E lainnya, Andi Narogong. "Enggak ada (menyuruh cabut BAP). Bohong itu, siapa yang ngomong begitu? Ngawur saja," kata Rudi.

Transfer dana

Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga mengonfirmasi terkait bukti transfer dana sebesar Rp2 miliar kepada kepada Persekutuan Alfonso and Partner dari Direktur PT Quadra Solutions, Ahmad Fauzi. Dirinya menjelaskan bahwa transfer

tersebut berhubungan dengan pekerjaannya.

"Itu urusan profesional, kerja sebagai lawyer. Ada

pekerjaan ada pembayaran. Terkait konsultasi hukum, tetapi sebelum kasus KTP-E," terang Rudi.

Sebagaimana diketahui dalam persidangan untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, jaksa KPK

mengonfirmasi kepada Direktur PT Quadra Solutions Ahmad Fauzi, mengenai barang bukti berupa kertas tagihan

dan bukti transfer.

Dalam bukti tersebut, PT Quadra menyetorkan uang Rp2 miliar kepada Persekutuan Alfonso and Partner. Namun, Fauzi menjelaskan bahwa dirinya tidak mengenal dan tidak tahu Rudi Alfonso maupun Samsul Huda. Fauzi mengaku lupa ada kaitan atau tidak antara PT Quadra dengan kantor hukum yang dipimpin Rudi Alfonso.

Menurut jaksa, pembayaran uang senilai lebih dari Rp2 miliar itu dilakukan melalui transfer bank. Pembayaran pada 2013 itu diduga terkait konsultasi hukum.

PT Quadra Solutions ialah .salah satu perusahaan yang menjadi pelaksana proyek e-KTP. PT Quadra tergabung dalam Konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Terakhir, Rudi pun meminta Partai Golkar tidak dibawa-bawa dalam kasus KTP-E dan kasus Miryam S Haryani. Menurut Rudi, Partai Golkar secara kelembagaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan oknum-oknum kadernya dalam kejahatan tindak pidana korupsi atau pidana lain.

"Partai Golkar wajib menyiapkan tim advokasi jika diminta. Itu saja," kata Rudi.

Dero Iqbal Mahendra/ (P-5)





Original Post

Kemenkumham Cepat Sekali Keluarkan SK, Ada Apa Nih?

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2017-11-2

Kemenkumham Cepat Sekali Keluarkan SK, Ada Apa Nih?

Domisili kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy terus dipermasalahkan. Penegak hukum dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) supaya menelaah kembali keabsahan alamat domisili PPP kubu Romi secara hukum.

KUASA hukum PPP kubu Djan Faridz, Nesyawati mengatakan, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada 11 Oktober 2017 telah mengeluarkan Surat Keterangan (SK) penambahan domisili DPP PPP Muktamar Pondok Gede sebagaimana SK dari Menkumham No.AHU.4 -AH.*M .02-18 tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan dalam waktu yang cukup singkat atau dalam waktu 9 hari sejak dimohonkan oleh Romi.

"Meskipun permohonan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena yang dapat mengajukan perubahan domisili PPP adalah Mahkamah Partai," ungkap Nesya.

Hingga saat ini, Mahkamah Partai DPP PPP tidak pernah mengubah domisili hukum DPP PPP. Oleh karenanya, SK dari Menkumham No. AHU.4.AH.11.02-18 tanggal 11 Oktober 2017 yang menyatakan adanya tambahan alamat DPP PPP ke Jalan Tebet Jakarta

Selatan adalah keliru dan cacat hukum. Karena pihak yang mengajukan perubahan domisili adalah pribadi Romi ke Menkumham

"Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal PPP, yang berhak mengubah dan mengajukan domisili adalah Mahkamah Partai," katanya.

Nesya mengatakan, tindakan Romi yang mengajukan penambahan alamat DPP PPP membuktikan kebimbangan dan keraguan terhadap keabsahan dari kepengurusannya karena tidak memiliki domisili yang jelas. Sehingga agar dapat mengajukan pendaftaran sebagai peserta Pilkada 2019, Romi melakukan tindakan-tindakan di luar aturan hukum yang berlaku.

Nesya membeberkan tindakan Romi cs yang dianggap di luar aturan hukum. Pertama, melakukan pengambilan paksa kantor DPP PPP di jalan Diponegoro No. 60, Menteng Jakarta Pusat dengan cara premanisme. Yaitu

dengan melakukan pengrusakan dan kekerasan di kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro.

"Akan tetapi tidak tindakanya tersebut gagal," bebernya.

Kedua, setelah gagal menduduki kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro dengan tindakan hukum yang main hakim sendiri (eigen richting). Romi mengajukan permohonan domisili DPP PPP di Jalan Tebet.

"Secara tidak langsung, ini membuktikan bahwa tindakan tersebut merupakan pengakuan secara terselubung atas ketidak-absahan terhadap keberadaan DPP PPP yang dipimpin oleh Romi, karena tidak sesuai dengan AD/ART Mahkamah Partai, yang secara tegas menyatakan domisili PPP adalah di Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat," katanya.

Di sisi lain, Menkumham mengabaikan permohonan penge-sahakan SK hasil Muktamar VIII Jakarta yang diajukan DPP PPP Djan Faridz yang sah menurut hukum, karena sampai saat ini atau sudah hampir 4 tahun tidak pernah diberikan SK pengesahan tersebut. Menurutnya, tindakan Menkumham menunjukan adanya keberpihakan yang luar biasa kepada Romi.

"Bahkan, Presiden pun

terkesan membiarkan tindakan Menkumham," sambung Nesya.

Dia melanjutkan, terhadap seluruh tindakan Menkumham yang terkait dengan persoalan PPP, khususnya terkait pener-bitkan SK pengesahan PPP hasil Muktamar Pondok Gede adalah cacat hukum.

"Secara resmi telah kami laporkan ke Bareskrim Polri pada tanggal 31 Oktober 2017. Pernyataan PPP kubu Romi agar kubu Djan belajar hukum, justru sebaliknya kubu Romi belajar lagi," katanya.

Bela Menkumham

Sementara itu, PPP kubu Romi menyatakan, tindakan PPP Djan melaporkan Menkumham Yasonna ke Bareskrim terkait domisili kantor DPP PPP merupakan tindakan salah kaprah.

"Menkumham sudah menjalankan tugasnya sesuai UU Pemilu maupun Peraturan KPU tentang pendaftaran calon," jelas Ketua LBH DPP PPP kubu Romi, Angga Barata dalam rilis yang dikirim ke Rakyat Merdeka.

Menurutnya, dalam PKPU pasal 17 ayat 2 secara tegas dan nyata disebutkan, apabila ada perbedaan domisili de-

ngan SK Menkumham. maka harus ada surat keterangan dari Kemenkumham.

"Saat ini untuk sementara waktu aktivitas PPP dipusatkan di Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) Jalan Tebet Barat. Karena kantor DPP PPP Jalan Diponegoro 60 masih ditempati orang lain yang tidak ada kaitan dengan pendaftaran PPP sebagai calon peserta pemilu," katanya.

Menurtnya, hal itu dilakukan untuk keamanan data dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lantaran adanya perpindahan aktivitas untuk sementara waktu, maka dimintakan surat keterangan kepada kemenkumham.

"Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU. Jadi sekali lagi, dari sudut pandang hukum tindakan Menkumham benar," katanya.

Angga menegaskan, ancaman untuk mendatangkan ahli tidak akan banyak berpengaruh karena yang dilakukan Menkumham sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. "Saat ini, Djan Faridz tak punya legal standing apapun mengatasnamakan PPP pasca terbitnya putusan PK MA 79/2017 yang membatalkan putusan kasasi MA 601/2015," tandasnya.

ren/hen





Original Post

Auditor BPK Bakal Diminta Buktikan Asal-usul Hartanya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-2

Auditor BPK Bakal Diminta Buktikan Asal-usul Hartanya

JAKSA Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, memiliki wewenang melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang (TPPU). Lantaran itu.dak-waan terhadap Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri.sah.

Hal itu disampaikan Jaksa Ali Fikri menanggapi nota keberatan atau eksepsi Rochmadi terhadap dakwaan melakukan TPPU. "Sepatutnya majelis hakim menolak seluruh keberatan tim penasihat hukum terdakwa dan tidak ada alasan yuridis yang menghalangi kewenangan penuntut umum untuk mengajukan penuntutan terhadap diri terdakwa Rochmadi Saptogiri," kata Jaksa Ali Fikri dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

Jaksa Ali memaparkan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap dakwaan TPPU tak wajib dibuktikan dulu tindak pidana asalnya. Dasar hukumnya adalah Pasal 69 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. "Landasan filosofis dari rezim hukum TPPU adalah berorientasi padafollow the money bukannya/o/fow the suspect" jelasnya.

Dijelaskan, rezim follow the money merupakan cara pengungkapan TPPU yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Di mana orientasinya lebih fokus kepada uangnya. Maka mengungkap tindak pidananya tidak harus dimulai dari peristiwa pidana

apa yang terjadi, baru kemudian menelusuri aset yang dihasilkan dari tindak pidana itu. Tetapi dapat dimulai dari aset yang ditemukan untuk kemudian dicari kebelakang apakah aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak.

"Secara teknis untuk membuktikan apakah aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak, menjadi beban pembuktian dari terdakwa. Inilah yang kemudian dikenal dengan pembalikan beban pembuktian ."jelas Ali.

Dalam perkara ini, Rochmadi didakwa menerima suap Rp 240 juta. Suap Rp 240 juta terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tansmigrasi tahun 2016.

Rochmadi juga didakwa menerima gratifikasi mencapai Rp 3,5 miliar selama periode Desember 2014 hingga Januari 2015. Menurut JPU, sebagai Auditor Utama Keuangan Negara IH Rochmadi memiliki wewenang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, serta riset dan teknologi.

Rochmadi menerima gratifikasi berkaitan dengan jabatannya. Yakni pada 19 Desember 2014 sebesar Rp 10 juta. Pada 22 Desember 2014 Rp 90 juta. Pada 19 Januari 2015 Rpl miliar dan Rp 300 juta. Kemudian menerima kembali Rp 200 juta dan Rp 190 juta. Terakhir, pada 22 Januari 2015, menerima Rp 330 juta.

byu





Original Post

Janji Imbalan Diberikan

Media Cetak Kompas Halaman 4
2017-11-2

Janji Imbalan Diberikan

Pemenang Lelang Satelit Bakamla Sudah Diatur

JAKARTA, KOMPAS - Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Arie Sudewo disebut menjanjikan imbalan kepada tiga pejabat lain dalam korupsi pengadaan satelit monitoring Bakamla tahun 2016. Janji tersebut diberikan pada November 2016 setelah pemenang lelang ditetapkan.

Odirur (jaksa penuntut umum) Brigadir Jenderal Rachmad mengemukakan hal itu dalam sidang mantan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (1/11). Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dipimpin Ketua Majelis Hakim Brigjen Deddy Suryanto.

Oditur mendakwa Bambang, yang merupakan pejabat pembuat komitmen lelang pengadaan satelit monitoring senilai Rp 402,7 miliar, menerima imbalan sekitar Rp 1 miliar setelah memenangkan PT Melati Technofo Indonesia. Imbalan itu sesuai janji Arie kepada Bambang.

Rachmad mengungkapkan, Arie berjanji bahwa Bambang bersama dua pejabat Bakamla

lainnya akan menerima 1 per orang. Penyebutan angka 1 itu, kata Rachmad, dimaknai Bambang sebagai jatah imbalan uang untuk dirinya dan dua pejabat Bakamla yang disebutkan Arie, yakni Kepala Biro Perencanaan Bakamla Nofel Hasan dan Deputi Informasi Hukum Bakamla Eko Susilo Hadi.

. "Atas perkataan Kepala Bakamla tersebut, terdakwa mengerti maksudnya bahwa terdakwa. Eko Susilo Hadi, dan Nofel Hasan akan mendapatkan bagian uang," kata Rachmad.

Disidik KPK

Dalam perkara ini, Eko telah dipidana lebih dahulu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta karena terbukti memperoleh imbalan Rp 2 miliar dalam mata uang dollar Singapura dan

Amerika Serikat Sementara Nofel masih disidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan diduga pula menerima imbalan Rp 1 miliar.

PT Melati Technofo Indonesia, kata Rachmad, dimenangkan dengan cara membuat syarat spesifikasi barang yang hanya bisa dipenuhi rekanannya, yakni PT Rohde and Schwarz dari Jer-

man. "Fitur itu tidak dimiliki perusahaan kompetitor lainnya sehingga PT Melati Technofo Indonesia dapat dimenangkan," ucap Rachmad.

Penasihat hukum Bambang, Letnan Kolonel Chk Yanto Suryanto, menyampaikan, pihaknya tak akan mengajukan eksepsi. Sidang pun akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

(MDN)





Original Post

Partai Oposisi Menolak Hasil Pemilu Ulang Kenya

Media Cetak Kompas Halaman 8
2017-11-2

Partai Oposisi Menolak Hasil Pemilu Ulang Kenya

Pemimpin oposisi Kenya, Raila Odinga, Selasa (31/10), menolak hasil pemilihan ulang presiden yang memenangkan presiden petahana, Uhuru Kenyatta, pekan lalu. Pendukung oposisi memboikot hasil pemilihan ulang yang memberi kemenangan 98 persen kepada Kenyatta. Namun, Odinga tidak menyinggung rencana mengajukan petisi ke Mahkamah Agung agar hasil pemilihan dibatalkan, seperti yang dilakukan Agustus lalu. Saat itu, ia mengajukan petisi setelah mengklaim menemukan banyak kecurangan. Odinga menolak hasil pemilihan, kemudian tak ikut dalam pemilihan ulang. Ia sesumbar akan mendorong protes tanpa kekerasan dan ketidakpatuhan pada pemerintah sampai ada perubahan.

(AP/LUK)





Original Post

Korban Berhak Dapat Ganti Rugi

Media Cetak Kompas Halaman 11
2017-11-2

Korban Berhak Dapat Ganti Rugi

Perhitungan Besaran Restitusi Dilakukan LPSK

JAKARTA, KOMPAS - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana merupakan langkah maju dalam penegakan hukum. Pelaku kejahatan terhadap anak tidak hanya dipidana penjara dan denda, tetapi juga harus membayar restitusi atau ganti rugi kepada korbannya

Melalui PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 itu, untuk pertama kalinya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana diatur secara khusus. Hal itu diharapkan mengurangi beban pihak korban yang selama ini menanggung sendiri kerugian yang dialami

Pemberian restitusi penting karena tindak pidana terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis, tetapi juga kerugian materiil dan imateriil bagi pihak korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). selaku pihak yang berwenang menilai besaran restitusi yang akan dibayarkan kepada korban, menyatakan siap menjalankan PP itu. "Lahimya PP ini semakin memudahkan anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mengajukan ke

pengadilan hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Jakarta, Babu (1/11).

Penjelasan tentang PP Restitusi juga disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hasan, Kepala Unit Kerja Sama Satgas Teroris Kejaksaan Agung Nana Riana, dan Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani

Dibebankan pada pelaku

Menurut Hasan, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi berupa ganti kerugian atas

kehilangan kekayaan, atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Adapun anak yang berhak atas restitusi adalah anak yang menjadi korban tindak pidana. "Anak

korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana," ujar Hasan.

Syarat pengajuan restitusi harus menyertakan identitas

pemohon dan pelaku, uraian peristiwa pidana yang dialami, kerugian yang diderita, serta besaran atau jumlah restitusi-

Soal berapa besaran permohonan restitusi yang akan diajukan korban, menurut Lies, penyidik dan penuntut umum dapat meminta penilaian kepada LPSK, kemudian melampirkan pada berkas perkara.

"Peran LPSK cukup berat karena harus memastikan restitusi dilaksanakan dan menentukan jumlah kerugian korban. Tetapi, yang paling penting ada kemampuan dan kemauan pelaku untuk membayar restitusi," kata Lies.

Nana menyatakan, kejaksaan menyambut gembira lahirnya PP tersebut Sebab, selama ini, ketika ada anak yang menjadi korban tindak pidana, jaksa kesulitan mencantumkan restitusi dalam tuntutan. Ini karena UU Perlindungan Anak tidak mengharuskan jaksa mencatumkan permohonan restitusi. Karena jaksa tidak menyampaikan dalam tuntutan, hakim tidak mempertimbangkan hal itu.

"Kami siap menyampaikan kepada atasan agar segera disosialisasikan dan dibuat petunjuk teknis untuk operasionalnya," kata Nana.

(SON)





Original Post

Bogor Musnahkan Narkoba

Media Cetak Republika Halaman 14
2017-11-2

Bogor Musnahkan Narkoba

BOGOR - Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor memusnahkan sebanyak 2,6 ton ganja dan 470 gram sabu yang dilakukan secara simbolis pada Rabu (1/11). Pemusnahan barang bukti dilakukan setelah adanya penetapan atau putusan pengadilan (inkrah).

Kepala Kejari Kabupaten Bogor Bambang Hartoto menjelaskan, selain ganja dan sabu, juga dimusnahkan triheksifenidU sebanyak 1.341 butir, lalu dua botol bertuliskan heximer 2 sebanyak 1.742, ekstasi sebanyak 20 butir.

"Kamijuga memusnahkan, ratusan lembar sejumlah uang palsu pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, dan uang dolar. Lalu, 0,8 gram putau dan 14 pucuk senjata api," kata Bambang usai pemusnahan di halaman kantornya, Rabu (1/11).

Bambang menyatakan, sebagai simbolis, pemusnahan hari ini dilakukan sebagiannya saja. Sisanya, akan dimusnahkan ditempat terpisah dengan bekerja sama dengan Polres Bogor dan BNN Bogor. "Itu kan ganja sampai dua ton lebih, banyak sekali. Jadi, di sini hanya pemusnahan simbolis," kata dia.

Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Bogor AKP Andri Alam mengaku, ada peningkatan tren kasus narkoba di Kabupaten Bogor. Tapi, peningkatan tersebut pun karena semakin gencarnya aktivitas petugas BNN dan Satnarkoba.

"Meningkat (kasus narkoba), tapi itu relatif. Maksudnya, karena petugas BNN atau Satnarko-banya juga yang semakin gencar ungkap kasus," kata dia.

Kasus narkoba di Kota Bogor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat, hingga November 2017 ada 161 kasus narkoba dengan 193 tersangka. ,

Wakasat Narkoba Polresta Bogor Kota AKP Deni Rusnandar mengatakan, jumlah kasus tersebut lebih tinggi ketimbang 2016 yang hanya terdapat 141 kasus narkoba. "Tentu, kalau lihat data tersebut tren penggunaan narkoba di Kota Bogor meningkat," kata Deni.

Selain itu, kasus narkoba yang melibatkan pelajar mengalami peningkatan. Tercatat, pada 2015 ada satu kasus narkoba yang melibatkan pelajar, 2016 tiga kasus, dan 2017 tiga kasus.

"Belum selesai kan tahun 2017-nya juga, angkanya sudah sama dengan tahun kemarin (2016)," jelas dia.

Deni menegaskan, upaya pencegahan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah setempat. Yakni, dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, juga memasukkan pendidikan narkoba kepada kurikulum pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).

Rencananya, pelajaran tersebut akan diterapkan di SMP, SMA, dan SMK di seluruh Kota Bogor. "Ketika momentum Hari Sumpah Pemuda kemarin, kepolisian telah membuat MoU dengan wali kota untuk penerapan pelajaran tersebut," kata dia.

Sementara, Ketua Gerakan Nasional Antinarkoba (Granat) Kota Bogor Theo George Gill mengaku, secara berkala memberi penyuluhan kepada siswa akan bahaya narkoba. "Saya belum tahu jumlah pastinya, tapi dari beberapa kasus kami temukan banyak siswa SMP yang menjadi pemakai narkoba," katanya.

Belum lama ini, dikatakan Theo, Granat telah megedukasi 30 guru bimbingan konseling (BK) SMP di Kota Bogor. Hal itu dilakukan agar guru yang bersangkutan bisa mencegahan penggunaan narkoba oleh siswa di sekolah.

gumanti awaliyah ed ilham tirta





Original Post

Benzema Berharap Bisa Perkuat Timnas Prancis Lagi

Media Online liputan6com
2017-11-02

Liputan6.com, Madrid - Striker Real Madrid Karim Benzema kembali berambisi mengisi skuat Timnas Prancis di Piala Dunia 2018. Benzema sangat ingin mengakhiri pengasingan dari laga internasional selama dua tahun.

Benzema mencetak dua gol di penampilan terakhirnya untuk Les Bleus dalam kemenangan 4-0 di laga persahabatan atas Armenia pada bulan Oktober 2015 lalu. Ini terjadi sebelum ia terlibat skandal yang diduga untuk memeras rekannya di timnas Mathieu Valbuena melalui rekaman video seks.

Benzema didakwa melakukan persekongkolan untuk melakukan pemerasan. Namun, Pengadilan Kasasi Prancis - pengadilan banding terakhir negara bagian dalam proses perdata dan pidana - memutusnya tidak bersalah.

Meski begitu, pelatih Prancis Didier Deschamps belum juga memanggil Benzema. "Anda harus memanfaatkan semua peluang," kata Benzema kepada Les Inrockuptibles.

"Tentu saja saya ingin kembali ke tim Prancis, pemain sepak bola mana yang tidak bermimpi bermain di Piala Dunia? Saya mencoba menjadi yang terbaik di klub saya," ujar Benzema.

Sebelumnya, meski performanya menurun dalam beberapa musim terakhir, Real Madrid masih percaya dengan Karim Benzema. Los Blancos sudah memberikan kontrak baru.

Pria 29 tahun itu sebenarnya masih terikat kontrak bersama Madrid selama dua tahun hingga 2019. Akhir-akhir ini Benzema sering diisukan akan dibuang Madrid karena ketajamannya mulai menurun.

http://bola.liputan6.com/read/3148033/benzema-berharap-bisa-perkuat-timnas-prancis-lagi



Original Post

Perbaikan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Media Cetak Republika Halaman 8
2017-11-2

Perbaikan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Kenaikan peringkat kemudahan bisnis menunjukkan kepercayaan banyak pihak di dunia.

JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai, kenaikan peringkat kemudahan bisnis Indonesia akan mendorong aliran masuk investasi, terutama untuk infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini hingga dua tahun ke depan berpotensi terkerek.

"Semoga ini mendukung outlook ekonomi Indonesia tahun ini 5,2 persen dan tahun depan 5,4 persen. Tapi, kalau 2019 pertumbuhan ekonominya bisa lebih tinggi, 5,5 persen. Bahkan, kami perkirakan 2019 bisa dekati batas atasnya 5,7 persen," ujar Perry di Jakarta, Rabu (1/11).

Perry mengatakan, kenaikan peringkat kemudahan bisnis Indonesia disebabakan reformasi yang dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Misalnya, kemudahan perizinan di sektor listrik, transportasi, dan juga konstruksi.

Ia menilai, kenaikan peringkat ini juga menunjukkan kepercayaan banyak pihak di dunia bahwa reformasi struktural perekonomian di Indonesia telah berjalan, atau bukan hanya wacana. Oleh karena itu, dia meyakini, penanaman modal asing, modal dalam negeri, dan investasi portofolio akan meningkat dalam dua bulan terakhir pada 2017.

"Ini juga akan meningkatkan tidak hanya confidence, tetapi juga keyakinan investor, baik domestik dan internasional bahwa melakukan usaha semakin lama semakin mudah," ujarnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan peringkat kemudahan bisnis Indonesia akan mendorong keyakinan para investor untuk berinvestasi. Sebab, iklim investasi semakin membaik.

Selain itu, peringkat manufaktur Indonesia, terutama untuk value added atau nilai tambah berada di peringkat ke-4. Menurut Airlangga, peringkat ini menunjukkan bahwa nilai tambah produk manufaktur di Indonesia sudah lebih baik. "Saya tadi bicara ke Wakil Presiden (Wakil Presiden RI Jusuf Kalla) bahwa ada kisi-kisi industri yang harus kita jaga," ujar Airlangga yang ditemui usai rapat internal di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (1/11).

Keterbukaan akses pasar dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk manufaktur Indonesia. Selain itu, perbaikan perdagangan di wilayah perbatasan dapat menjadi salah satu upaya agaf Indonesia bisa mencapai target menembus peringkat ke*4O.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lem-bong mengatakan, persaingan Indonesia untuk meningkatkan peringkat kemudahan bisnis ke depan akan semakin berat. Sebab, Indonesia akan menghadapi negara-negara yang semakin menyadari pentingnya peringkat kemudahan bisnis sebagai pemikat investor global. "Kita mujur karena Presiden Jokowi fokus pada Eo-DB," ujar Thomas.

Thomas mencontohkan, peringkat kemudahan bisnis India tahun lalu berada di posisi ke-130. Akan tetapi, kini India melejit dan menempati peringkat ke-100. Thomas mengaku, BKPM akan melakukan beberapa langkah untuk mendukung perbaikan peringkat Indonesia dan terutama meningkatkan jumlah investasi.

Terkait dengan indikator memulai usaha, dia mengaku akan mendorong sistem tanda tangan digital. Kemudian, kemudahan izin bangunan juga perlu diperbaiki, terutama di Jakarta

dan Surabaya. Dua kota itu menjadi lokasi survei Bank Dunia dalam penentuan peringkat.

Selain itu, Thomas juga berharap lembaga peradilan bisa menjaga momentum dan mendukung perbaikan peringkat. "Kita harapkan Mahkamah Agung dan pengadilan untuk terus memperbaiki dan menjaga momentum baik. Jadi, ada percepatan prosedur penyelesaian sengketa dan gugatan, termasuk sengketa usaha, kepailitan, dan sebagainya," ujarnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda menjelaskan, kemudahan berusaha sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kadang-kadang pemerintah pusat sudah merevisi aturan yang menghambat, ter-nyata di daerah malah membuat aturan yang menimbulkan hambatan.

Motifnya, menurut Candra, beragam. "Secara umum lebih banyak mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah (PAD). Ke depan, seharusnya hubungan keuangan pusat dan daerah lebih mengarah pada penguatan kapasitas fiskal daerah," katanya kepada Republika di Jakarta, Rabu (1/11).

Pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance Eko Listiyanto menambahkan, masih banyak masalah dalam regulasi investasi yang harus diperbaiki. Menurut dia, kemudahan baru diberikan pemerintah pusat, sedangkan di daerah tidak demikian.

"Banyak yang ditahan-tahan. Bisa jadi karena kepentingan politik kepala daerahnya atau sumber daya manusianya," ujar Eko kepada Republika, di Jakarta, Rabu (1/11).

Pengusaha, menurut Eko, banyak yang mengeluhkan perihal perizinan usaha di daerah. Kota dan desa mengalami ketimpangan dalam masalah perizinan ini. "Itu salah satu indikator yang harus diperbaiki merata di seluruh daerah Indonesia," katanya.

antara/lergi nadira ed muhammad iqbal / RIZKY JARAMAYA, AHMAD FIKRI NOOR





Original Post

Aturan Taksi Daring Belum Berjalan

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-11-2

Aturan Taksi Daring Belum Berjalan

JAKARTA - Meski Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 yang mengatur tentang taksi dalam jaringan (daring) diterapkan per 1 November 2017, tetapi peraturan tersebut masih belum tampak berlaku di lapangan. Mukhtar Hanip, salah seorang pengemudi taksi daring, merasa belum ada satu pun aturan dari permenhub yang berlaku. Dirinya masih bekerja seperti biasa tanpa ada larangan-larangan seperti yang tertulis di peraturan tersebut.

"Enggak ada sih, Mbak. Hari ini, ya, kerja aja seperti biasanya," ucap Mukhtar kepada Republika, Rabu (1/11)

Mukhtar menyatakan, pengemudi taksi daring hanya berusaha untuk mencari uang dan menafkahi keluarga. Namun, peraturan tersebut malah semakin memper-sulitnya. Mengenai aturan tarif, Mukhtar secara pribadi tidak menolak aturan tersebut. Pembatasan tarif biarlah diatur oleh pemilik kebijakan.

Ia mengatakan, yang menjadi masalah adalah ketika pengemudi taksi daring ini harus masuk ke koperasi. Menurut dia, tanpa perlu masuk koperasi, para pengemudi taksi daring sudah memiliki komunitas yang berfungsi untuk wadah saling membantu dan membagikan informasi. Jika masuk koperasi, ia menilai itu akan menambah biaya yang harus mereka keluarkan, sementara pemasukan tidak seberapa.

Komentar lainnya datang dari seorang pengemudi taksi daring, Pontas Badia. Dirinya mengakui, hari ini belum ada aturan permenhub yang benar-benar dijalankan sepenuhnya. Ia dan teman-temannya masih bekerja seperti biasa.

Namun, pengecualian untuk aturan stiker. Sudah ada beberapa pengendara taksi daring yang bergabung dengan koperasi mendapatkan stiker tersebut dan dipasang di bagian depan dan belakang mobil.

Dengan dipasang stiker tersebut, pemilik mobil bisa bebas mengambil penumpang dari Bandara. Mereka mendapatkan kemudahan dan merasa aman tanpa perlu sembunyi-sembunyi. "Teman-teman yang dari kope-

rasi sudah masang stiker. Stikernya kecil sih, ada tulisan koperasi gitu," ujar Pontas kepada Republika.

Pontas sendiri mengaku tidak bergabung dengan koperasi mana pun. Ia khawatir akan ada biaya-biaya lain yang perlu dikeluarkan jika bergabung dengan koperasi. Padahal, pihak aplikator juga sudah memotong hasil kerja mereka.

Dari kalangan konsumen, Desy Hazizah, menyatakan keberatan atas beberapa butir aturan permenhub tersebut. Di antaranya Desy menyahuti tentang pembatasan wilayah bagi taksi daring.

Wanita pekerja kantoran di daerah Rasuna Said tersebut menyatakan, pembatasan wilayah taksi daring akan menyusahkan konsumen juga. Pembagian trayeknya juga akan menyulitkan pengemudi dan konsumen.

"Umpama dibatasin (wilayah), sekalian aja naik busway atau angkot. Lebih murah kan? Lagi pula, kalau naik taksi online tuh memang tujuannya ke arah yang jauh, muat banyak, nyaman, tapi terjangkau," ujar Desy.

Aturan baru angkutan, termasuk untuk angkutan daring segera diberlakukan. Kementerian Perhubungan baru saja mengeluarkan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Permenhub itu sebagai pengganti permenhub Nomor 26 Tahun 2017.

Permenhub Nomor 108 ini akan aktif berlaku pada 1 November 2017. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mencabut 14 butir aturan yang ada di dalam Permenhub Nomor 26 tahun 2017 sehingga menyebabkan kekosongan hukum untuk angkutan daring.

zahrotul oktaviani ed muhammad hafil





Original Post

Nekat Poligami Tanpa Izin Istri, Pria Pakistan kini Gigit Jari dari Balik Bui

Media Online okezonecom
2017-11-02

LAHORE - Jangan berani menikah lagi jika belum mengantongi izin dari istri. Jika nekat, Anda bisa dipenjara seperti yang dialami seorang pria di Pakistan ini.

Pengadilan Pakistan pada Rabu menjatuhkan hukuman penjara dan denda terhadap seorang pria yang menikah lagi tanpa mendapatkan izin dari istri pertamanya. Hakim pengadilan, Ali Jawwad Naqvi, mengumumkan putusan di pengadilan tingkat rendah di Lahore bahwa pria tersebut harus menjalani hukuman penjara selama enam bulan dan denda 200 ribu rupee Pakistan (sekira Rp25,7 juta).

Hukuman tersebut merupakan putusan bersejarah yang disambut baik oleh para pembela hak-hak asasi perempuan. Melalui putusan itu, pengadilan Pakistan untuk pertama kalinya berpihak kepada perempuan berdasarkan undang-undang keluarga 2015 serta petisi yang diajukan oleh Ayesha Bibi.

Ayesha Bibi mengatakan bahwa suaminya, Shahzad Saqib, telah menikah untuk kedua kalinya tanpa persetujuannya.

"Menikah tanpa izin istri pertama adalah suatu tindakan yang melanggar hukum," kata Ayesha dalam surat permohonan yang diajukannya.

Pengadilan menolak alasan pria tersebut bahwa ia tidak perlu izin Ayesha karena agama yang dianutnya membolehkan ia menikah hingga empat kali.

Majelis Ideologi Islam (CII), yaitu lembaga yang memberikan saran kepada pemerintah soal kesesuaian hukum dengan Islam, kerap mengkritik tuntutan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari istri jika seorang suami ingin menikah lagi. Namun, rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan CII tidak mengikat secara hukum.

Fauzia Viqar, ketua Komisi Status Perempuan Punjab --lembaga yang memajukan hak-hak perempuan, menyambut putusan pengadilan itu sebagai jalan untuk memperkuat kedudukan perempuan di tengah masyarakat yang konservatif.

"Keputusan itu memunculkan suatu preseden penting, yang bisa mencegah praktik poligami serta dapat mendorong perempuan untuk membawa kasus mereka ke pengadilan. (Putusan) akan membuka kesadaran masyarakat secara umum dan perempuan, pada khususnya," kata Viqar.

Di Pakistan, poligami tidak dipraktikkan secara luas.

Tidak ada statistik, tapi Institut Pengkajian Kebijakan, yang merupakan oganisasi penelitian nirlaba di Islamabad, menemukan bahwa poligami paling banyak terjadi di daerah pedesaan di dalam keluarga-keluarga yang tanpa memiliki ahli waris laki-laki atau dalam kasus ketika seorang pria jatuh cinta kepada perempuan lain.

(rav)

http://news.okezone.com/read/2017/11/02/18/1806925/nekat-poligami-tanpa-izin-istri-pria-pakistan-kini-gigit-jari-dari-balik-bui



Original Post

Hukuman Belum Beri Efek Jera

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 8
2017-11-2

Hukuman Belum Beri Efek Jera

CIBINONG, (PR).-

Pengungkapan kasus peredaran narkoba di Kabupaten Bogor terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, hukuman terhadap para produsen dan pengedar narkoba belum memberikan efek jera karena belum sampai dijatuhi hukuman maksimal.

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Nugraha Setya Budi, pengedar narkoba di Kabupaten Bogor belum sampai ada yang dijatuhi hukuman mati. "Minimal empat tahun, baru sampai 20 tahun penjara, paling seumur hidup. Kalau (hukuman) mati, belum," katanya seusai pemusnahan narkoba di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Rabu (1/11/2017).

Nugraha mengatakan, hukuman bagi para produsen dan pengedar narkoba tergantung keberanian dan keyakinan hakim di pengadilan. Ketegasan hakim memutuskan hukuman maksimal bagi para pelaku kasus narkoba sudah banyak dilakukan di daerah lain.

Pengungkapan jaringan pengedar narkoba oleh BNN Kabupaten Bogor terus meningkat dari waktu ke waktu. Nugraha menyebutkan, jumlah pengungkapan kasus sepanjang 2017 meningkat 100% yakni 14 kasus. Tahun sebelumnya, BNN mampu mengungkapkan tujuh kasus narkoba.

Jaringan kecil

Menurut Nugraha, jaringan pengedar narkoba yang sejauh ini terungkap di wilayahnya masih termasuk jaringan kecil. Pengungkapan jaringan yang tergolong besar biasanya akan ditangani langsung pihak BNN pusat.

Kenaikan angka kasus pedaran narkoba juga diakui pihak Kepolisian Resor Bogor. Kepala Satuan Narkoba Polres Bogor, Andri Alam Wijaya mengatakan, kenaikan tersebut juga disebabkan kinerja jajaran kepolisian yang meningkat dalam melawan kejahatan narkoba.

"Baik kepolisian maupun BNN kita itu hunting (memburu), jadi keaktifan petugas itu menentukan jumlah pengungkap-

an. Semakin banyak yang ditangkap, angkanya semakin banyak," kata Nugraha.

Pada kesempatan itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor memusnahkan barang bukti kejahatan periode 2015-2017 di halaman kantornya. Barang bukti paling banyak menurut Kepala Kejari Kabupaten Bogor Bambang Hartoto ialah ganja yang jumlahnya mencapai dua ton.

Barang sitaan yang dimusnahkan termasuk benda rusak atau membahayakan seperti senjata api, uang palsu hingga narkoba dan obat-obatan terlarang. Bambang menegaskan, status barang bukti yang dimusnahkan telah mendapatkan putusan hukum di pengadilan.

Ganja sebanyak itu diakui berasal dari satu kasus yang diungkap pada 201s Bambang mengatakan, kurir yang membawa barang bukti menggunakan truk telah dijatuhi hukuman 10 tahun oleh Mahkamah Agung hampir dua pekan lalu. Namun, pemilik barang tersebut belum juga ditemukan, apalagi dihukum sesuai aturan.

(Hilmi Abdul Halim)***





Original Post

Dua PNS RSUD Terancam Pecat

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2017-11-2

Dua PNS RSUD Terancam Pecat

MAGETAN Nasib Rochmat dan Ningrum Palupi Widyasari sebagai PNS berada di ujung tanduk Dua terpidana kasus korupsi pembangunan gedung Instalasi Rawat Inap III RSUD dr Sayidiman 20 10 itu terancam dipecat sebagai abdi negara secara tidak hormat

Hal tersebut menyusul vonis hukuman penjara masing-masing dua tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk keduanya.

Ancaman pemecatan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 1 1/2017 tentang Manajemen PNS. Pasal 250 PP tersebut menjelaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun.

Tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya dan dilakukan secara berencana. "Saat ini kami belum melangkah (pemecatan, Red)," kata Sekda Bambang Trianto (BT) kemarin (1/11).

BT menyatakan, langkah tersebut memang belum dilakukan lantaran pihaknya belum menerima surat resmi pemberitahuan perkara sudah inkracht dari pengadilan. Sementara itu, dia mengaku baru mengetahui kabar adanya vonis Rochmat dan Palupi lewat pemberitaan media massa.

Berita tersebut mengabarkan bahwa dua PNS nonaktif yang berdinas di rumah sakit pelat merah itu telah diganjar hukuman penjara dua tahun pada minggu lalu. "Kami perlu menunggu suratnya turun, ujar BT.

(cor /isd/c25/end )





Original Post

KPK: Ruang Lingkup Kasus RJ Lino yang Ditangani Polri dan KPK Berbeda

Media Online Detikcom
2017-11-02

Jakarta - KPK menyatakan penyelesaian kasus dugaan korupsi Richard Joost (RJ) Lino bukan soal adu cepat dengan Polri. Hal tersebut karena lingkup yang ditangani KPK dan Polri dalam kasus ini berbeda.

"Saya kira ini bukan soal mendahului atau tidak. Ini soal mengumpulkan barang bukti sekuat-kuatnya dalam proses hukum. Lagipula objek maupun ruang lingkup yang kita tangani itu berbeda antara KPK dengan Polri. Jadi yang bisa dilakukan adalah saling mendukung penanganan perkara ini," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Rabu (1/11/2017).

Sebelumnya Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya menyebut pihaknya masih menelusuri dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. Walau belum ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim Polri menegaskan penyidikan jalan terus.

Sejauh ini Bareskrim sudah menetapkan 2 tersangka yakni Feriadly Noerlan selaku Direktur Teknik dan Haryadi Budi Kuncoro sebagai Manager Peralatan. Keduanya telah divonis oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan pidana kurungan selama 1 tahun 4 bulan.

Sementara KPK yang lebih dulu mentersangkakan RJ Lino pada 18 November 2015, masih belum bisa merampungkan berkas penyidikan. Lino diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan 10 unit mobile crane yang mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 37 miliar.

"Kalau ada penanganan perkara yang dilakukan Mabes Polri itu silakan saja. Kalau ada yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, koordinasi dan supervisi itu bisa dilakukan oleh KPK," pungkas Febri.
(nif/rna)

https://news.detik.com/berita/d-3710022/kpk-ruang-lingkup-kasus-rj-lino-yang-ditangani-polri-dan-kpk-berbeda



Original Post

Takut Dipraperadilankan, Kejari Rahasiakan Tersangka

Media Cetak Jawa Pos Halaman 3
2017-11-2

Takut Dipraperadilankan, Kejari Rahasiakan Tersangka

Kasus Joki Kunker di DPRD Banjar

MARTAPURA Kejaksaan Negeri Martapura meningkatkan status kasus penyimpangan perjalanan dinas DPRD Banjar dari penyelidikan ke penyidikan. Meski demikian, kejari tetap enggan mengungkap nama tersangka kasus yang dikenal dengan joki kunker tersebut

Mereka beralasan itu demi kehati-hatian. laksa tidak mau disoal belakangan hari. Kejaksaan Negeri Martapura secara resmi hanya mengumumkan kasus telah naik ke penyidikan secara umum tanpa embel-embel menyebut tersangka.

"Dugaan tindak pidana korupsi resmi kami naikkan ke penyidikan. Keputusan ini setelah seluruh jaksa ikut gelar perkara sehari sebelumnya," kata Kajari Banjar Slamet Siswanta saat dicegat di kantornya kemarin.

Slamet menyatakan, pihaknya enggan digugat praperadilan. Kami hanya mengantisipasi gugatan praperadilan. Ke depan, penyidik bisa lebih lepas bekerja sambil menggali alat bukti yang telah ada Penyidikan ini sifatnya umum," tegasnya seraya menambahkan kerugian negara dari BPKP belum terbit atas kasus itu.

Slamet hanya menginformasikan bahwa tersangka lebih dari satu orang. Hasil ekspose

juga berhasil mengklasifikasikan tujuh pelanggaran, salah satunya ada pemalsuan tanda tangan ketua DPRD Banjar. "Sementara kerugian lebih Rp 1 miliar, tapi silakan tunggu hasil audit investigasi BPKP. Kami berhati-hati menyebut nama tersangka. Ini menyangkut nasib orang," ungkapnya.

Lalu, apakah benar kabar yang menyebutkan bahwa tersangka menyasar PNS dari sekretariat DPRD Banjar? Slamet tak mengiyakan. Menurut dia, belum ada gambaran tentang hal itu, termasuk anggota DPRD Banjar yang akan menjadi tersangka. "Kami tetap bekerja sesuai SOP dan sangat berhati-hati," tegasnya.

Kasus joki perjalanan dinas DPRD Banjar mencuat pada pertengahan 2016. Itu berawal dari laporan LSM Barisan Muda Anti Korupsi Kalsel yang mengaku memiliki data akurat tentang laku curang anggota legislatif M. Fadli. Wakil rakyat dari Nasdem itu seharusnya bertugas ke Surabaya pada 12-14 Mei 2016 bersama 18 wakil rakyat lain. Tapi, dia justru mewakilkan tugasnya itu kepada putranya yang berinisial MH.

Lucunya, saat pertemuan dengan DPRD Surabaya yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar Saidan Fahmi, Fadli juga hanya diwakili MH yang ikut menyimak pertemuan tersebut Laporan itu diperkuat dengan foto-foto pertemuan.

(mam/ay/ran/cl9/aml)





Original Post

Kabareskrim Jelaskan Perbedaan Dittipikor dengan Densus Tipikor

Media Online republika.co.id
2017-11-02

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Ari Dono Sukmanto turut angkat bicara soal rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang kini ditunda oleh pemerintah. Ari mengatakan, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara Densus Tipikor dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang berada di bawah Bareskrim.

"Sementara ini bareskrim Polri yang ada, salah satu direktoratnya yang menangani masalah korupsi itu hanya aspek penegakan hukum. Tidak ada pembinaan pencegahan penyuluhan di reserse," katanya di Jakarta, Rabu (1/11).

Ari mengatakan, melihat dari pekerjaannya, Dittipikor Bareskrim hanya berlaku dalam aspek penegakan hukum saja. Sehingga, lanjut Ari Dono, peningkatan dalam aspek lain perlu dilakukan supaya penanganan korupsi bisa lebih maksimal.

"Kalau kita hanya bicara penegakan hukum tanpa ada pencegahan, sementara kan memang ada pencegahan. di Kejaksaan ada pencegahan, di KPK ada," ujarnya.

Ari Dono melanjutkan, langkah formil dalam penegakan hukum itu ada preemtif (kegiataan pembinaan), preventif (mencegah terjadinya suatu pwristiwa) dan represif adalah penegakan hukumnya. Hal tersebut diharapkan akan dilengkapi di Densus Tipikor.

"Konsep pembentukannya akan seperti Detasemen Khusus 88 Antiteror. Analoginya, ketika kasus teroris semakin meningkat maka dibuatlah satgas. Setelah satgas, masalah penganggaran pendaanaan ini ada intelijen reserse. Untuk memudahkan pengendalian dijadikan satu struktur densus 88. "Kira-kira demikian, mungkin itu sehingga kita berfikit kita bikin aja Densus Tipikor," jelasnya.

Ia menambahkan, nantinya di Densus Tipikor akan ada Subdit pencegahan hingga penegakan hukum. Sesuai dengan instruksi Presiden, saat ini konsep pembentukan itu pun tertunda untuk dikaji kembali. "Kajiannya memang dari sini dibantu asisten perencanaan divisi hukum dari aspek-aspek hukumnya," ucapnya.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/02/oyrm4i-kabareskrim-jelaskan-perbedaan-dittipikor-dengan-densus-tipikor



Original Post

Media