Kasus Satellite Monitoring, KPK Sudah Periksa Kepala Bakamla

Media Online Detikcom
2017-11-03

Jakarta - KPK sudah memeriksa Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo di Puspom TNI. Pemeriksaan terkait Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, tersangka kasus suap pengadaan satellite monitoring Bakamla.

"Pemeriksaan tetap dilakukan, tapi bukan di KPK, tapi di POM TNI. Karena kita dalam proses koordinasi itu salah satu poinnya adalah memilah antara kewenangan KPK di sipil dan POM TNI untuk penyidikan," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (2/11/2017).

Pemeriksaan itu dilakukan penyidik KPK dengan POM TNI.Dalam proses koordinasi sebelumnya, KPK dengan POM TNI melakukan pertukaran informasi dan diskusi untuk menyusun dakwaan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin, 5 Juni 2017, terdakwa Eko Susilo Hadi mengaku meminta fee kepada staf PT Melati Technofo Indonesia (MTI) M Adami Okta saat berada di Jerman. Eko mengaku permintaan fee itu dilakukan berdasarkan arahan dari Arie.

"Untuk penyampaian amanah dari beliau nggak sempat, ketemu Adami pagi, arahan (dari Arie Soedewo) siang. Saya sampaikan arahan itu di Jerman," kata Eko saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang.

Eko, yang sebelumnya merupakan Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla, mengaku berkunjung ke Jerman dalam rangka mengecek kesiapan satellite monitoring pesanan kantornya.

Saat itu, Eko mengaku mendapat pesan dari Arie agar fee tersebut dibagikan kepada 2 pejabat di Bakamla, yaitu Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Udoyo (sudah berstatus tersangka di Puspom TNI) dan Nofel Hasan.

(nif/fdn)

https://news.detik.com/berita/d-3711536/kasus-satellite-monitoring-kpk-sudah-periksa-kepala-bakamla



Original Post

KPK Dalami Rencana Siti Masitha Maju di Pilkada Tegal 2018

Media Online metrotvnews.com
2017-11-03

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami rencana Siti Masitha yang bakal maju dalam Pilkada serentak 2018. Masitha diduga menggunakan uang suap untuk kepentingan politiknya.

Penyidik memeriksa Ketua DPC Hanura Kota Tegal, Jawa Tengah, Abas Toya Bawazier untuk mendalami hal tersebut. Kepada Abas, penyidik mengonfirmasi soal rencana Masitha yang akan maju dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Tegal periode selanjutnya.






"Penyidik mendalami bantuan-bantuan yang diduga mengalir ke parpol-p arpol yang salah satunya Hanura, yang merupakan bagian dari kegiatan safari politik tersangka (Siti Masitha)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan,Kamis, 2 November 2017.

Abas mengakui bahwa DPC Hanura Tegal sempat mendukung Masitha maju di Pilkada 2018. Hanura bersama Golkar, NasDem, dan PPP pun memang sempat sepakat membentuk koalisi mendukung Masitha.

Namun Abas mengaku pihaknya dari Hanura tidak tahu terkait uang suap yang diduga untuk kepentingan politik Masitha. Termasuk dugaan aliran dana dari Masitha kepada Hanura terkait safari politik.

"Enggak keterkaitan. Kita hanya masalah politik saja," ucap Abas.

Seperti diketahui, Masitha bersama orang kepercayaannya, Amir Mirza Hutagalung tersandung kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah. Mereka juga terjerat suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal tahun anggaran 2017.

Keduanya diduga telah mengumpulkan uang haram sejak Januari hingga Agustus 2017. Fulus yang terkumpul mencapai Rp5,1 miliar.

Penerimaan suap kepada keduanya dilakukan dengan dua cara. Pertama, terkait dugaan suap pengelolaan pelayanan dana kesehatan sejumlah Rp1,6 miliar.

Sementara itu, uang sebesar Rp3,5 miliar diterima Mashitah diduga berasal dari fee proyek di lingkungan Pemkot Tegal dalam rentang waktu yang sama. Pemberian uang diduga berasal dari rekanan proyek dan setoran bulanan kepala dinas.

Atas perbuatannya, Masitha dan Amri Mirza disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(DHI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/5b25jE4N-kpk-dalami-rencana-siti-masitha-maju-di-pilkada-tegal-2018



Original Post

BUSINESS HITS: Tunda Pengumuman, Panitia Seleksi CPNS Dituding Tak Transparan

Media Online okezonecom
2017-11-03

JAKARTA \' Molornya pengumuman hasil akhir seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Mahkamah Agung (MA) mendapat sorotan banyak kalangan.

Ombudsman Republik Indonesia (RI) mendesak Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS bersikap transparan terkait penyebab kemoloran untuk meng hindari kecurigaan publik. Berdasarkan tahapan seleksi yang diumumkan ke publik, pengumuman hasil akhir seleksi CPNS seharusnya dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Namun hingga hari ini, pengumuman yang dinanti ratusan peserta seleksi calon hakim di peradilan umum, calon hakim peradilan agama, dan tenaga penunjang tersebut tidak kunjung keluar.

Baca Selengkapnya:

(mrt)

http://economy.okezone.com/read/2017/11/02/320/1807489/business-hits-tunda-pengumuman-panitia-seleksi-cpns-dituding-tak-transparan



Original Post

Korupsi MTQ, Sekda Asahan Didakwa Rugikan Negara Rp 478 Juta

Media Online republika.co.id
2017-11-03

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Sidang perdana sekretaris daerah (Sekda) Asahan nonaktif Sofyan dan mantan kabag sosial setdakab Asahan, Sumatera Utara Darwin Pane digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (2/11). Keduanya didakwa telah merugikan keuangan negara Rp 478 juta dalam perkara korupsi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Provinsi Sumut ke-35 2015 di Asahan.
Dakwaan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Asahan, Chairul Rahman. Chairul menyebutkan, kedua terdakwa memiliki peran masing-masing dalam kasus korupsi tersebut. Sofyan berperan sebagai ketua panitia MTQ Provinsi Sumut 2015, sedangkan, Darwin sebagai sekretaris.
"Terdakwa Sofyan dalam kedudukan sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan sekaligus sebagai Ketua Umum Panitia MTQ ke-35 Provinsi Sumut Tahun 2015 di kabupaten Asahan," kata Chairul, Kamis (2/11).
Chairul mengatakan, Sofyan bersama Darwin telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan korupsi dalam pelaksanaan MTQ Pemprov Sumut 2015. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 9 miliar dengan rincian Rp 2 miliar bersumber dari APBD Sumut dan Rp 7 miliar dari APBD Asahan.
JPU menilai, telah terjadi penggelembungan harga (mark up) dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukkan pada pelaksanaan MTQ tersebut. "Sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 478.797.655 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut," ujar Chairul.
Atas perbuatan mereka, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Keduanya diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Usai mendengarkan dakwaan, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya didak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo lalu menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/03/oyt0ui366-korupsi-mtq-sekda-asahan-didakwa-rugikan-negara-rp-478-juta



Original Post

Djan Salah Kaprah Laporkan Menkumham ke Polri

Media Online inilah.com
2017-11-03

INILAHCOM, Jakarta - Ketua LBH DPP PPP, Angga Brata menilai langkah Djan Faridz dan kawan-kawan melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Bareskrim terkait keluarnya surat keterangan domisili DPP PPP merupakan tindakan salah kaprah.

"Karena, Menkumham sudah melakukan tugasnya sesuai ketentuan yang diatur dalam UU 7/2017 maupun PKPU tentang pendaftaran calon," kata Angga di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Ia menjelaskan dalam PKPU pasal 17 ayat (2) secara tegas disebutkan bahwa apabila ada perbedaan domisili dengan SK Menkumham, maka harus ada surat keterangan dari Kemenkumham.

Perlu diketahui, saat ini untuk sementara waktu aktifits PPP dipusatkan di Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) Jalan Tebet Barat. Karena, kantor DPP PPP Jalan Diponegoro 60 masih ditempati orang lain yang tidak ada kaitan dengan pendaftaran PPP sebagai calon peserta pemilu.

"Untuk keamanan data dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara waktu aktifitas kegiatan dipindahkan ke Tebet. Dan surat domisili PPP di Jakarta Pusat dikeluarkan oleh kelurahan atas nama M. Romahurnuziy," ujarnya.

Namun, kata dia, karena adanya perpindahan aktifitas untuk sementara waktu maka dimintakan surat keterangan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Menurut dia, hal itu sudah diatur dalam UU Pemilu dan PKPU.

"Jadi sekali lagi, dari sudut pandang hukum tindakan menkumham benar. Nah, selama domisili masih atasnama M. Romahurmuziy maka sampai kapan pun Djan Faridz tidak akan bisa mendapatkan surat keterangan domisili dari kelurahan manapun, karena begitulah ketentuan hukumnya," jelas dia.

Bahkan, Angga mengatakan mengenai ancaman mendatangkan ahli sekali pun tidak akan banyak berpengaruh karena yang dilakukan Menteri Yasonna sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Saat ini, Djan Faridz tak punya legal standing apapun mengatasnamakan PPP pasca terbitnya putusan PK MA 79/2017 yang membatalkan putusan kasasi MA 601/2015.

Kemudian, putusan MK 24/PUU/2017 yang menolak gugatan DF. Apalagi MK sudah empat kali menolak gugatan Djan Faridz. Selain itu, PT TUN juga membatalkan kemenangan Djan Faridz sehingga tak ada selembar dokumen negara yang mengesahkan Djan Faridz.

"Jika memang Djan Faridz ingin mengabdi ke ummat melalui PPP, sebaiknya bergabunglah dengan kami. Jangan rusak PPP untuk kepentingan jangka pendek. Toh, Djan Faridz pernah menjadi menteri juga mengisi slot PPP yang ditinggalkan Suharso Monoarfa," tandasnya.risul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2415607/djan-salah-kaprah-laporkan-menkumham-ke-polri



Original Post

Spanyol Akan Tangkap Puigdemont

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 13
2017-11-3

Spanyol Akan Tangkap Puigdemont

MADRID - Pengadilan Spanyol tampaknya akan mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap mantan Presiden Catalonia Carles Puigdemont, setelah dia tidak hadirdalam pemeriksaan pengadilan kemarin.

Pengacara Puigdemont di Belgia menyatakan, suasana di Spanyol tidak bagus dan kliennya ingin mengambil jarak. Meski demikian, pengacaranya menyatakan Puigdemont akan bekerja sama dengan pengadilan. "Jika mereka minta, dia akan bekerja sama dengan pengadilan Spanyol dan Belgia," ungkap pengacara Puigdemont, Paul Bekaert, kepada kantor berita Reuters.

Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy memecat Puigdemont dan pemerintahannya pada 27 Oktober lalu, beberapa jam setelah parlemen Catalan mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Voting di parlemen Catalonia itu diboikot oleh oposisi dan dianggap ilegal pengadilan Spanyol.

Puigdemont menegaskan, dia akan mengabaikan perintah pengadilan untuk kembali ke Spanyol menjawab berbagai tuduhan pemberontakan, penghasutan, dan penyalahgunaan dana publik terkait upaya kemerdekaan Catalonia. Puigdemont tidak hadir dalam pemeriksaan Pengadilan Tinggi kemarin.

"Saat seseorang tidak hadir setelah disebut seorang hakim untuk memberi kesaksian, di Spanyol atau negara Uni Eropa (UE) lainnya, normalnya surat perintah penahanan dikeluarkan," papar Ketua Mahkamah Agung (MA) Spanyol Carlos Lesmes yang juga memimpin Dewan Umum Yudisial, badan yudisial tertinggi di negara ita

Surat perintah penahanan itu membuat Puigdemont tak dapat mengikuti pemilu Catalonia pada 21 Desember nanti. Keputusan akan diambil hakim Pengadilan Tinggi setelah kesaksian sembilan anggota kabinet Puigdemontyang telah dipecat pemerintah Spanyol. Sembilan orang itu termasuk mantan Wakil Presiden Oriol Junqueras.

Lima anggota parlemen regional senior dan ketua parlemen Catalan Carme Forcadell juga dipanggil MA yang menangani kasus orang-orang yang mendapat kekebalan parlemen.

MA kemarin sepakat memberi sepekan lagi kepada Forcadell dan

para anggota parlemen Catalan untuk menyiapkan pembelaan dan pemeriksaan baru akan digelar pada Kamis (9/11).

Lima anggota kabinet Catalonia yang dipecat telah memberi kesaksian kepada hakim Peng-adilanTinggiyangakanmemutus-kan apakah dia akan memulai investigasi komprehensif yang dapat memakan waktu beberapa ta-hundandapatmengarahkeproses pengadilan.

Hakim juga akan menentukan apakah mereka yang dipanggil untuk memberi kesaksian itu harus dipenjara selama proses investigasi. Hakim juga dapat memberi para saksi kebebasan bersyarat atau memerintahkan mereka menyerahkan paspornya.

Pengadilan telah meminta para pemimpin Catalan yang dipecat agar menyerahkan dana USD7.2 juta pada hari ini untuk menutupi potensipengeluaran.

Puigdemont menegaskan, dia akan kembali ke Spanyol jika mendapat jaminan dari pemerintah Spanyol. Setelah sebulan gejolak politik, perhatian kini mengarah pada pemilu Desember.

Perpecahan juga terjadi dalam koalisi pro-kemerdekaan dengan partai-partai sayap kanan tengah dan sayap kiri jauh serta Partai Catalan Demokrat (PdeCat) yang dipimpin Puigdemont. Beberapa faksi dalam partai itu mendorong solusi negosiasi dengan pemerintah pusat Spanyol.

Krisis politik juga memecah Catalonia dan mengakibatkan konflik di Spanyol. Sentimen separatisme masih kuat di Basque Country dan wilayah lain.

Dua survei terbaru menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan sudah mulai berkurang. Meski demikian, surveiresmiyang dirilis Selasa (31/10) menunjukkan 48,7% warga Catalonia, yakin wilayah itu harus merdeka. Jumlah tersebut naik dari 41,1% pada Juni dan menjadi yang tertinggi sejak Desember 2014.

Sementara anggota parlemen pro-kemerdekaan di Skotlandia mengajukan mosi untuk mendesak internasional mengakui kemerdekaan Catalonia.

syarifudin





Original Post

15 Pejabat Catalonia Disidang

Media Cetak Kompas Halaman 9
2017-11-3

15 Pejabat Catalonia Disidang

MADRID, KAMIS - Sebanyak 15 mantan pejabat Catalonia, termasuk Wakil Presiden Oriol Jun-queras dan Ketua Parlemen Car-me Forcadell, hadir dalam persidangan di Madrid, Kamis (2/11). Mereka kemungkinan akan menghadapi tuduhan pemberontakan dan penghasutan.

Namun, pemimpin Catalonia Carles Puigdemont dengan keempat mantan menteri menolak hadir dan memilih tetap tinggal di Brussels, Belgia Puigdemont mengaku akan menolak panggilan pengadilan Spanyol, tetapi siap bersaksi dari Belgia.

Puigdemont juga mengatakan akan pulang ke Spanyol jika ada jaminan proses pengadilan berlangsung adil Terkait hal itu, mantan pemimpin Catalonia, Ar-tur Mas, menyatakan, "Jika pertanyaannya apakah di Spanyol sistem peradilan bisa dipercaya, jawaban saya adalah tidak. Berdasarkan pengalaman pribadi, tak ada jaminan memperoleh persidangan yang adil."

Ketidakhadiran Puigdemont kemungkinan akan berujung pa-

da perintah penahanan dan ekstradisi dari pemerintahan PM Mariano Rajoy.

Dalam pemeriksaan pertama ini, hakim menentukan apakah pemeriksaan akan dilanjutkan dengan penyelidikan yang lebih komprehensif yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Hakim juga akan menentukan apakah para politisi yang bersaksi perlu ditahan sambil menunggu proses penyelidikan atau tidak.

Pro dan kontra

Sekitar 100 orang yang meliputi politisi dan anggota parlemen Catalonia pendukung kemerdekaan berkumpul di gerbang Mahkamah Agung Spanyol. Mereka memberikan dukungan kepada politisi yang hadir di sidang dengan meneriakkan yel-yel, "Bebas, Bebas" dan "Kami Tidak Takut".

Di seberang jalan, beberapa demonstran yang membawa bendera Spanyol dihentikan polisi. Mereka berteriak kepada politisi Catalonia, "pengecut" dan "pen-jarakan".

Saat ini, perpecahan terjadi di kubu prokemerdekaan. Sebagian politisi menginginkan kubu ini bernegosiasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi.

Joan Josep Nuet, anggota parlemen yang memenuhi panggilan pengadilan, menyatakan, ketidakhadiran Puigdemont akan berdampak kepada politisi yang memenuhi panggilan. "Perilaku pemimpin Catalonia absurd dan menciptakan risiko semakin membingungkan," ucapnya.

Namun, ada yang mendukung sikap Puigdemont karena yakin kepergiannya ke Brussels bertujuan memperoleh perhatian media ketimbang lari dari keadilan.

Kegelisahan dirasakan Oscar Jansana (43) yang memasang bendera Catalonia merdeka di luar rumahnya. "Saya merasa im-, poten. Kita telah bekerja keras. Kita telah melakukan kolaborasi sebanyak mungkin. Namun, pada akhirnya, kondisi yang kita capai malah lebih buruk dari sebelumnya," kata Jansana.

(AP/AFP/REUTERS/MYR)





Original Post

Manajer PT LIH Divonis 1 Tahun

Media Cetak Kompas Halaman 15
2017-11-3

Manajer PT LIH Divonis 1 Tahun

Di Tingkat Pengadilan Negeri Diputus Bebas

PEKANBARU, KOMPAS - Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun penjara terhadap Frans Katihokang (49), Manajer Operasional PT Langgani Inti Hibrindo. Vonis ini lebih tinggi dibandingkan putusan PN Pelalawan yang membebaskan Frans.

Hakim Agung Sri Murwahyuni yang mengadili kasasi membatalkan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, Riau, pada 9 Juni 2016. PN menyatakan Frans tak terbukti bersalah dalam kebakaran seluas 533 hektar di area perkebunan kelapa sawit grup Provident Agro itu pada akhir Juli 2015.

"Hakim MA menyatakan, terdakwa bersalah dalam peristiwa kebakaran lahan PT LIH. Tapi, pasal yang dinyatakan terbukti adalah dakwaan subsider kedua, yaitu Pasal 108 juncto Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan," kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pela-

lawan Novrika, Kamis (2/11).

Menurut Novrika, salinan putusan MA diterima pihaknya pada pertengahan Oktober. Setelah salinan diterima, pihaknya mengeksekusi putusan dengan menjebloskan Frans ke penjara di Pangkalan Kerinci, ibu kota Kabupaten Pelalawan.

Dalam sidang di PN Pelalawan tahun 2016, Ketua Majelis Hakim PN Pelalawan I Dewa Gede Budhi Dharma dan hakim anggota Meni Warlia memutuskan Frans tak terbukti secara sengaja membakar lahan. Namun, hakim anggota Ayu Amelia menyatakan perbedaan pendapat, bahwa PT Langgani Inti Hibrindo (LIH) bersalah atas kelalaian sehingga

kebakaran meluas dan merusak lingkungan hidup.

Berpendapat lain

MA justru berpendapat lain. Putusan MA menyatakan adanya ketentuan yang melarang pelaku usaha membuka lahan dengan membakar. Pelanggaran atas pasal itu diancam dengan hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

"Hakim MA menyatakan, perusahaan terbukti bersalah dalam membakar lahan," ujar Novrika.

Pada persidangan sebelumnya, saksi Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Sahardjo mengatakan, kebakaran di kebun Gondai, Kecamatan Langgani, Pelalawan, dilakukan dengan sengaja.

Saksi lain, pengajar IPB, Basuki Wasis, mengatakan, kebakaran menyebabkan kerusakan kimia, biologi (flora dan fauna), serta fisika tanah. Juga terjadi penurunan permukaan gambut (sub-sidensi) sedalam 30 sentimeter di area yang terbakar.

(SAK)





Original Post

Kejaksaan Cekal Edward Soeryadjaya

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2017-11-3

Kejaksaan Cekal Edward Soeryadjaya

JAKARTA - Kejaksaan Agung mencegah Edward Seky Soeryadjaya, tersangka kasus dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina yang merugikan negara Rp 1,4 triliun, bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. "Benar (sudah diajukan pencekalan)," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Arminsyah, ketika dihubungi kemarin.

Edward merupakan Direktur Ortus Holding dan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energi Tbk. Kejaksaan menduga Edward membeli PT Sugih dengan dana pensiun PT Pertamina pada 2014. Ketika itu, Edward berkenalan dengan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, Muhammad Helmi Kamal Lubis. Edward meminta Helmi membeli saham PT Sugi melalui PT Millenium Danatama Sekuritas senilai Rp 601 miliar.

Setelah Helmi meneken pembelian PT Sugih, menurut jaksa, Edward menggunakan uang itu untuk membayar utang Ortus Holding sebesar Rp 461 miliar. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, pembelian PT Sugih itu merugikan negara Rp 599 miliar. Helmi pun sudah menjadi terdakwa dalam perkara ini dan menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Adapun Edward ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 27 Oktober lalu.

Kejaksaan menjerat Edward dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.

FAJAR PEBRIANTO /HUSSEIN





Original Post

Pleidoi.

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2017-11-3

Pleidoi.

Terdakwa anggota DPR. Miryam S. Haryani, yang telah dituntut 8 tahun penjara, menghadiri sidang pembacaan pteidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Dalam pleidoinya itu, Miryam meminta majelis hakim untuk membebaskannya.

TEMPO IMAM SUKAMTO





Original Post

Mantan Ketua dan Aktivis Dukung KPK

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-11-3

Mantan Ketua dan Aktivis Dukung KPK

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus dugaan perusakan barang bukti dalam perkara suap hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Menurut Abraham, KPK tak boleh mengesampingkan kasus ini dengan alasan apa pun, misalnya, karena ingin menjaga hubungan baik dengan Kepolisian RI. Untuk mengatasi hambatan psikologis itu, kata dia, pemimpin KPK bisa duduk bersama dengan pemimpin kepolisian. "Dua pimpinan lembaga perlu melihat kasus ini secara utuh," kata Abraham kepada Tempo di Jakarta, kemarin.

Komisaris Harun dan Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy diduga merusak bukti catatan keuangan perusahaan milik Basuki Hariman, narapidana penyuap Patrialis Akbar. Perusakan diduga disaksikan dua penyidik polisi lain; Ardian Rahayudi dan Rufriyanto Maulana Yusuf. Roland dan Harun diduga menyetip dan menyobek sedikitnya 15 lembar catatan pengeluaran perusahaan.

Senada dengan Abraham, Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo, mengatakan KPK bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat

dengan memastikan integritas para pegawainya. Menurut dia, KPK harus menempuh proses etik dan hukum dalam menuntaskan perkara ini. "Ketika ada indikasi pelanggaran pidana, KPK harus bekerja sama dengan penegak hukum untuk memproses itu, kata Adnan.

Aktivis antikorupsi lainnya. Haris Azhar Azis, mengatakan telah lama mendengar informasi adanya sejumlah "orang titipan" yang menjadi pegawai di lembaga antikorupsi. Menurut dia, sejumlah tokoh dan aktivis sudah berulang kali mengingatkan pemimpin KPK tentang potensi bahaya ini. "Se rangan terhadap KPK tidak lagi hanya pada sejumlah individu seperti kasus penyidik Novel Baswedan. Sekarang ini, serangan kepada KPK sebagai lembaga." ujar dia.

Adapun anggota Komisi Kepolisian Nasional. Andrea H. Poeloengan. mengatakan lembaganya mendorong KPK untuk menuntaskan kasus ini secara transparan. Menurut dia, kasus ini akan selesai jika ada tekad kuat dari pemimpin KPK. "Usut sampai pada otak yang menyuruh dua penyidik itu," kata dia. "Usut pula siapa orang yang sedang mereka lindungi."

ANDITA /FRANSISCO /PEBRIANTO





Original Post

Putusan Bawaslu Dipertanyakan

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-11-3

Putusan Bawaslu Dipertanyakan

Bawaslu Diminta Kesampingkan Sifat Wajib Sipol

JAKARTA, KOMPAS - Proses penanganan dugaan pelanggaran administrasi terkait pendaftaran partai peserta Pemilu 2019 oleh Bawaslu dipertanyakan. Ini khususnya karena Bawaslu menerima permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di bawah kepengurusan Haris Sudarno.

Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah partai yang memperoleh legalitas berupa surat keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Makanya, kami agak bingung saat Bawaslu menerima permohonan dari PKPI yang tidak mendapat SK Kemenkumham," ujar komisioner Komisi. Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dalam diskusi bertajuk "Verifikasi Partai Politik" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11).

Selain Wahyu, hadir pula sebagai pembicara. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Arwani Thomafi dan Sekretaris Jenderal Partai Pelindo Ahmad Rofiq.

Menurut Wahyu, PKPI yang memperoleh SK Kemenkumham hanyalah. PKPI kepengurusan AM Hendropriyono. Oleh karena itu, jika Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran dari PKPI di luar kepengurusan Hendropriyono, seharusnya Bawaslu menolak laporan itu.

Dasar undang-undang, khususnya UU Partai Politik dan UU Pemilu, itu pula yang selalu menjadi pijakan KPU. Jadi, KPU hanya memproses pendaftaran partai yang memiliki SK Kemenkumham.

Dengan cara pandang Bawaslu yang berbeda, menurut Wahyu, akan muncul ketidakpastian hukum. Padahal, dalam pemilu,

prinsip yang harus dikedepankan adalah kepastian hukum. Meski demikian, KPU tetap menghormati keputusan Bawaslu.

Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, permohonan yang diajukan dua kepengurusan PKPI itu memenuhi syarat formil dan materiil. Lagi pula, dalam pelaporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut, yang menjadi subyek (pemohon) adalah-warga negara.

"Soal PKPI yang mana yang akan diputuskan oleh Bawaslu, akan dipertimbangkan dalam putusan akhir setelah pemeriksaan pokok perkara." ujar Abhan.

Landasan hukum

Dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi kemarin, Bawaslu memutuskan untuk melanjutkan permohonan yang diajukan Partai Rakyat Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Indonesia Kerja. Ditambah putusan Bawaslu sebelumnya, maka ada 10 pelaporan pelanggaran administrasi yang prosesnya diteruskan.

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) muncul dalam mayoritas pokok aduan pelanggaran administrasi Bawaslu pun diminta untuk mengesampingkan sifat wajib Sipol.

Selain itu, sebagian besar pemohon juga mengungkapkan Sipol bermasalah. Masalah itu di antaranya kerap terganggu sehingga menghambat pengung-gahan data, rentan gangguan

peretas. waktu pengisian data terlalu singkat, dan tidak memiliki landasan hukum.

Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), mengatakan, UU Pemilu tidak mewajibkan Sipol, tetapi hanya sebagai sarana membantu kelancaran administrasi. Namun, dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019, Sipol diwajibkan. Ia menduga, tentu KPU akan berargumentasi agar pemohon persoalan tersebut ke Mahkamah Agung dengan mengajukan uji materi.

Namun, ia mengingatkan, menjelang Pemilu 2014, PBB juga melawan KPU di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dalam kasus yang relatif sama. Undang-undang menyatakan syarat minimal keterwakilan perempuan dalam pengurus parpol minimal 30 persen hanya di tingkat pusat Dalam peraturan KPU, kewajiban itu diterapkan hingga kabupaten dan kota. Saat itu PTTUN menyatakan, jika ada peraturan lebih rendah yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi, pejabat negara wajib mengesampingkan aturan lebih rendah.

"Kami mohon majelis meme-domani yurisprudensi PTTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap ini," kata Yusril.

Menurut Yusril, PBB yakin bisa membuktikan bahwa persyaratan pendaftaran parpol bisa dipenuhi di 514 kabupaten dan kota. Dokumen-dokumen fisik sudah tersedia, tetapi kekurangan PBB hanya karena belum semua masuk dalam Sipol.

Persidangan dilanjutkan Jumat dengan agenda mendengar pokok permohonan dari pemohon yang tersisa, lalu mendengarkan jawaban dari KPU.

(GAL/APA)





Original Post

Pengacara Miryam S Haryani Tolak BAP

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-11-3

Pengacara Miryam S Haryani Tolak BAP

JAKARTA, KOMPAS - Tim penasihat hukum Miryam S Haryani, terdakwa keterangan tak benar terkait dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik, menyatakan tak sepakat dengan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan berita acara pemeriksaan sebagai barang bukti pemeriksaan terhadap kliennya di persidangan. Keterangan dalam BAP dinilai tak tepat jika dibandingkan dengan keterangan di persidangan.

Hal itu disampaikan Aga Khan selaku ketua tim penasihat hukum Miryam saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi untuk kliennya sebagai terdakwa perkara keterangan tak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (2/11).

"Benar tidaknya keterangan saksi di muka pengadilan tak bisa dibandingkan dengan keterangan di muka penyidik. Jadi, BAP (berita acara pemeriksaan) itu bukan alat yang digunakan untuk membandingkan apakah keterangan yang disampaikan di muka persidangan itu benar atau tidak," kata Aga.

Pleidoi itu menanggapi tuntutan jaksa pada KPK yang meminta majelis hakim yang dike-

tuai Frangki Tambuwun menjatuhkan hukuman kepada Miryam berupa pidana 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa KPK, Kresno Anto Wibowo, menilai, keterangan tak benar yang disampaikan Miryam menghambat proses hukum untuk pengungkapan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik 2011-2012.

Keterangan tak benar yang didakwakan itu terkait keputusannya mencabut keterangan dalam BAP saat diperiksa sebagai saksi korupsi KTP elektronik di KPK. Pencabutan BAP disampaikan Miryam saat menjadi saksi perkara korupsi KTP elektronik pada 23 Maret lalu dengan terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Ke-mendagri Sugiharto. Miryam beralasan keputusannya mencabut BAP karena ia mengalami tekanan dari penyidik. Alasannya itu di antaranya yang diperkarakan sebagai keterangan tak benar.

Lebih lanjut Aga menyampaikan, pencabutan BAP oleh Mir-

yam bukan kehendak jahat, melainkan atas tekanan yang dialami selama pemeriksaan sebagai saksi di KPK. Sebaliknya, keputusan mencabut BAP merupakan spontanitas Miryam sehingga unsur yang didakwakan jaksa dianggap tak terbukti.

Aga pun meminta kepada majelis hakim agar kliennya dinyatakan tak bersalah melakukan tindak pidana seperti didakwakan jaksa. Majelis hakim juga diminta memulihkan nama baik Miryam dengan mewajibkan jaksa memuat pemulihan nama baik di sejumlah media massa.

Sementara dalam nota pembelaan pribadinya, Miryam mengaku sesungguhnya ia tak ingin mencabut seluruh BAP. tetapi hanya ingin meluruskan beberapa isi BAP yang tak benar. Menurut dia, keterangan yang disampaikan dalam BAP karena ia diintimidasi penyidik KPK.

Menanggapi nota pembelaan yang disampaikan Miryam dan tim penasihat hukumnya. Kresno menyampaikan, pihaknya sebagai jaksa tetap pada tuntutannya. Sementara Frangki mengatakan, majelis hakim akan memvonis Miryam pada persidangan selanjutnya.

(MDN)





Original Post

Terdakwa

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-11-3

Terdakwa

mantan anggota DPR, Miryam S Haryani, berbincang dengan penasihat hukumnya, Aga Khan, sebelum persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (2/11). Miryam membacakan nota pembelaan pribadinya mengenai masalah rekaman pemeriksaan yang pernah diputar di persidangan. Sebelumnya, jaksa di KPK menuntut Miryam dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Ia dinyatakan bersalah karena dianggap memberikan keterangan palsu di persidangan.

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Untuk Kepentingan Publik

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2017-11-3

Untuk Kepentingan Publik

Sejak 21 April lalu. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan edaran yang melarang seluruh lembaga penyiaran menayangkan iklan partai politik di luar masa kampanye. Tujuannya adalah agar siaran untuk kepentingan publik bukan hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Sayangnya, aturan itu mental seiring dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang meminta KPI mencabut edaran tersebut Berikut ini aturan yang menjadi dasar KPI melarang edaran partai politik di luar masa kampanye

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Menimbang

D. Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang punya peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, kebebasan, serta tanggungjawab dalam menjalankan fungsi sebagai media.

E. Siaran yang dipancarkan dan diterima memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pendapat, sikap, perilaku masyarakat. Maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa.

Pasal 36 ayat 4

Isi siaran wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

2. Peraturan KPI Nomor 01/P KPI 03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

Pasal 11

1. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik.

2.Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.

3. Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran

Pasal u

1.Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.

2.Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.

HUSSEIN ABRI DONGORAN/KPI





Original Post

KPI Iklan Politik di Luar Masa Kampanye Bakal Marak

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2017-11-3

KPI Iklan Politik di Luar Masa Kampanye Bakal Marak

PTUN telah mencabut surat edaran KPI tentang larangan siaran iklan politik.

JAKARTA - Udan politik di luar masa kampanye diprediksi kembali marak di televisi maupun di radio. Hal itu merupakan dampak dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 3 Oktober lalu yang mencabut surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang larangan siaran iklan partai politik. "Vonis itu bisa membuat iklan partai kembali marak," ujar Komisioner KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran, Hardly Stefano Pa-riela, ketika berkunjung ke kantor Tempo kemarin.

Dua tahun ke depan terdapat dua agenda politik besar di Indonesia. Pertama adalah pemilihan kepala daerah serentak pada 2018. Kedua adalah pemilihan legislatif dan presiden pada 2019.

Hardly khawatir bolong-nya aturan tentang iklan politik itu akan dimanfaatkan partai-partai atau tokoh politik untuk beriklan di luar masa kampanye.

KPI mengeluarkan surat edaran pelarangan iklan partai politik kepada seluruh lembaga penyiaran pada 21 April lalu. Salah satu alasannya adalah selama tiga tahun ini iklan partai politik semakin marak

karena tak ada regulasi yang mengaturnya. Sebagian stasiun televisi juga mengemas iklan dalam bentuk berita. Akhirnya, Komisioner KPI yang baru terpilih tahun lalu itu sepakat frekuensi siaran milik publik tak boleh digunakan oleh golongan tertentu.

Komisioner KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran, Mayong Suryo Laksono, menambahkan, saat surat edaran itu keluar, iklan politik memang bisa dire-dam. Namun iklan politik langsung kembali marak begitu PTUN mencabutnya. "Karena ada putusan PTUN, kami harus lebih berhati-hati membuat edaran," katanya.

Dalam dokumen putusan PTUN yang diperoleh Tempo, surat edaran itu digugat dua golongan pada

Mei lalu. Pertama adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Neneng H. Tuti serta Badaruddin Andi Picu-nang. Kedua adalah Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Daniel Hutapea serta Rudy Prayitno. Kedua penggugat menuding surat edaran KPI telah menghalangi pendidikan politik.

Anehnya, saat dimintai konfirmasi, Daniel justru membantah pernah melayangkan gugatan. Saya tidak pernah menggugatnya. Kalau di sana ada nama saya, itu ngaivur," ujarnya, kemarin.

Adapun Neneng irit bicara. Neneng mengatakan, saat melayangkan gugatan, ia kurang memahami isi dan tujuan surat edaran KPI itu. "Ketika menggu-

gat, kami belum memahami edaran, karena tidak punya (stasiun) televisi," ujarnya. Menurut Neneng, sebenarnya partai-partai politik yang memiliki tokoh sebagai pemilik stasiun televisi yang lebih memiliki kepentingan berkaitan dengan surat edaran tersebut. "Itu urusan partai yang punya televisi. Dan kami akan mencabut gugatan ini.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Pelindo), Ahmad Rofiq, menyambut baik pencabutan larangan iklan poli-

tik itu. Dengan adanya keputusan itu, menurut dia, partainya bisa lebih maksimal untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui iklan politik. Partainya akan kembali menayangkan iklan di berbagai media, terutama media yang berada di bawah MNC Group. Pendiri dan Ketua Umum Pelindo, Hary Tanoesoedibjo, juga merupakan bos MNC Group. "Media alat paling efektif agar masyarakat tahu aktivitas Pelindo," ujarnya.

AHMAD FAIZ





Original Post

Revisi UU Narkotika Lebih Manusiawi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2017-11-3

Revisi UU Narkotika Lebih Manusiawi

PEMERINTAH menjamin Revisi Undang-undang Narkotika tidak akan memidanakan penyalah guna barang haram tersebut. Kali ini para pengguna benar-benar akan dimasukkan ke pusat rehabilitasi, bukan dikriminalisasi.

"Kami jamin dalam undang-undang yang baru akan kami pisahkan antara mereka yang terbukti kriminal dan hanya penyalah guna." kata Staf Direktorat Pascarehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Yoseph Yody dalam diskusi bertajuk Revisi UU Narkotika untuk Siapa? di Jakarta, Kamis (2/11).

Untuk itu, lanjut dia, akan dipakai minimal kuantitas narkotika yang akan dijadikan acuan dalam kategorisasi penyalah guna dan kriminal. Acuan tersebut, dikatakan dia, tidak akan jauh berbeda dengan Surat Edaran Mahkamah Agung yang dijadikan acuan hakim membedakan antara penyalah guna dan kriminal.

Meskipun demikian, masih ada pekerjaan rumah bersama untuk mendorong penyalah guna secara sukarela datang untuk rehabilitasi. "Kami pastikan dalam undang-undang baru pun aman, kami tidak akan korek jaringan ataupun , background mereka, yang penting sembuh," lanjut Yoseph.

Saat ini, draf revisi Undang-Undang Narkotika berada di DPR. Yoseph berharap, setelah masa reses, pembahasan khusus terhadap undang-undang untuk menjamin penyalah guna agar tidak dikriminalisasi akan segera digelar.

Upaya pemerintah melindungi penyalah guna lewat undang-undang baru diapresiasi Koordinator Advokasi Hukum dan Kebijakan Rumah Cemara, Subhan Panjaitan. Menurut dia, upaya pendekatan hukum yang selama ini dilakukan dalam menyikapi para penyalah guna justru tidak efektif. "Data dari Ditjen Pas (Direktorat Jendral Pemasyarakatan) masih menyatakan bahwa hampir 60% penghuni lapas skala nasional itu merupakan warga binaan yang terkait kasus penyalah guna narkotika," ucap dia.

Belum lagi, lanjut Subhan, stigma negatif yang diberikan kepada narapidana mau tidak mau akan menurunkan mental mantan penyalah guna. Dikatakan dia, penjara tidak menjamin penyalah guna akan berhenti mengonsumsi narkoba selepas keluar.

Penjara, dikatakan dia, justru menyiksa para penyalah guna jika yang bersangkutan dalam kondisi sakau. "Itu sangat menyiksa mereka, makanya penanganan harus dilihat dalam kondisi medis," tandasnya.

(Ric/P-5)





Original Post

Miryam Minta Hakim Lihat Video Utuh Pemeriksaan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-11-3

Miryam Minta Hakim Lihat Video Utuh Pemeriksaan

MANTAN politikus Partai Hanura Miryam S Haryani menyayangkan tidak dipu-tarnya video yang memperlihatkan pemeriksaan dirinya oleh penyidik KPK Novel Baswedan dan Ambarita Da-manik. Padahal, pemutaran secara utuh dikatakan dia dapat memperlihatkan fakta dirinya tidak memberikan keterangan tidak benar.

"Pemeriksaan yang dilakukan merupakan sebuah rangkaian cerita atau satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa serta-merta dipotong-potong begitu saja sesuai dengan kehendak jaksa penuntut umum," ucap Miryam saat membacakan pembelaan pribadi (pleidoi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Dirinya menganggap video yang ditampilkan tidak dapat dijadikan alat bukti dan seharusnya rekaman pemeriksaan

yang berlangsung selama 7 hingga 8 jam itu ditunjukkan semua. Ia juga menyayangkan tidak dihadirkannya Novel Baswedan oleh jaksa sebagai saksi dalam persidangan. Padahal, justru Novel yang dikatakan Miryam memberikan keterangan palsu.

"Saya kira penting bagi majelis hakim untuk mendalami video pemeriksaan yang utuh dari menit pertama sampai terkahir, bukan video yang hanya sepotong-sepotong agar tampak secara jelas siapa yang sedang berbohong dan tidak," ujar Miryam yang didakwa memberikan kesaksian palsu tersebut.

Dalam pleidoinya, Miryam membeberkan kembali bentuk intimidasi yang dilakukan penyidik KPK selama pemeriksaan. Dirinya juga tetap berkukuh tidak mendapat tekanan dari teman-temannya

di Komisi III.

Menurutnya, pencabutan BAP untuk kesaksian bagi Irman dan Sugiharto murni berdasarkan keinginan dirinya sendiri. Pencabutan dilakukan karena dirinya tidak mau menuduh orang lain dalam BAP.

"Padahal, itu semata hasil karangan saya agar pemeriksaan cepat selesai dan saya segera diperbolehkan pulang." terang Miryam.

Dalam pleidoinya, Miryam juga meminta majelis hakim menolak semua tuntutan dan menyatakan dirinya tidak bersalah. Sebelumnya Miryam dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum KPK. Miryam dinilai sengaja memberikan keterangan palsu dan mencabut BAP dalam kesaksian dalam persidangan terhadap Irman dan Sugiharto.

(Ric/P-2)





Original Post

Tiga Tersangka Suap Bengkulu Siap Disidangkan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-11-3

Tiga Tersangka Suap Bengkulu Siap Disidangkan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas tiga tersangka dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu. Berkas atas nama Dewi Suryana, Hendra Kurniawan, dan Sya-hadatul Islamy itujiun sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu.

"Hari ini dilakukan pelimpahan tahap dua terhadap tiga tersangka kasus dugaan suap terkait dengan putusan perkara korupsi dana kegiatan rutin APBD TA 2013-2014 Kota Bengkulu di Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, kemarin.

Dengan pelimpahan tahap dua ini, jaksa penuntut umum memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan. Ia menambahkan ketiga tersangka

bakal segera diterbangkan ke Bengkulu untuk ditahan di tempat berbeda.

"Di LP Bentiring Bengkulu untuk tersangka wanita (Syahdatul dan Suryana), sedangkan Hendra di LP Kelas IIA Bengkulu, Malabero," tambahnya.

Dalam perkara ini. Dewi Suryana selaku hakim tipikor nonaktif Bengkulu dan Hendra sebagai panitera pengganti diduga telah membuat kesepakatan dengan Syahdatul Islami. Ketiganya kongkalikong agar meringankan vonis tersangka kasus korupsi kegiatan rutin pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu pada 2013, Wilson.

Syahdatul sebagai salah satu keluarga Wilson mencoba melobi hakim Suryana melalui panitera pengganti

Hendra Kurniawan. Mereka sepakat memberikan uang sebesar Rpl25 juta asalkan vonis terhadap Wilson lebih ringan daripada tuntutan.

Sebagai penerima, Suryana dan Hendra Kurniawan di-sangkakan melanggar Pasal 12 huruf c dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pemberi suap, Syahdatul Islamy disangkakan telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 UU Notnor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(MTVN/P-5)





Original Post

Kondisi di Pulau Manus Memanas

Media Cetak Media Indonesia Halaman 15
2017-11-3

Kondisi di Pulau Manus Memanas

PBB meminta Australia mengatasi darurat kemanusiaan yang terjadi di pusat penahanan di Papua Nugini pada Kamis (2/11) serta mendesak Negeri Kanguru itu untuk segera mengakhiri ketegangan yang telah terjadi antara para pengungsi dan pihak berwenang.

Kamp Pulau Manus yang didirikan untuk menampung dan memproses pencari suaka di bawah kebijakan Imigrasi Australia tersebut secara resmi ditutup pada Selasa (31/10) setelah Mahkamah Agung Australia memutuskan bahwa penahanan terhadap orang-orang di kamp itu merupakan tindakan yang inkonstitusional.

Namun, sekitar 600 pengungsi memilih tetap tinggal di kamp meski suplai makanan berkurang drastis serta pasokan listrik dan air diputus pemerintah setempat karena takut akan keselematan mereka jika pindah menuju pusat transisi, terkait dengan laporan bahwa penduduk setempat menolak keberadaan mereka di lokasi tersebut.

"UNHCR, Badan Pengungsi PBB, hari ini, mengulangi seruan kepada Australia untuk menghentikan terjadinya darurat kemanusiaan di Pulau Manus, Papua Nugini," ungkap organisasi tersebut dalam suatu pernyataan.

Badan tersebut mengatakan bahwa akomodasi di luar kamp tidak memadai serta tidak lengkap, sembari menggambarkan situasi semakin tegang dan tidak terkendali.

(AFP/*/I-2)





Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2017-11-3

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Nomor 223./Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt

RANDI, SH.

IKLAN





Original Post

Tersandera Janji Politik

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2017-11-3

Tersandera Janji Politik

BICARA soal reklamasi Teluk Jakarta berarti bicara perihal kontroversi dan ketidakpastian. Proyek raksasa berbiaya mega itu bahkan telah tercemar oleh bau politik sehingga semakin sulit untuk diurai. Polemik begitu akrab dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Silang pendapat begitu kuat. Perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur baru Anies Baswedan pun teramat tajam. Di satu sisi, pemerintah pusat berketetapan bahwa reklamasi harus segera dilanjutkan. Di sisi lain, Pemprov DKI bersikap sebaliknya.

Pergantian kepemimpinan Ibu Kota dari Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat ke Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengubah total peta pandangan pada reklamasi. Berbeda 180 derajat dengan Ahok-Djarot, Anies-Sandi kukuh berprinsip bahwa reklamasi wajib dihentikan. Setidaknya hingga detik ini, bagi Anies-Sandi penghentian reklamasi ialah harga mati.

Proyek reklamasi Teluk Jakarta memang penuh kesengkarutan, tetapi bukan berarti kita boleh membiarkannya berlarut-larut. Betul bahwa pada awalnya banyak cacat prosedural dalam pelaksanaan reklamasi, tetapi tak bijak jika kita membiarkannya tanpa solusi.

Faktanya, reklamasi sudah berlangsung. Faktanya, sebanyak 17 pulau buatan sudah terbentuk. Faktanya pula, di atas beberapa pulau itu sudah berdiri beragam jenis bangunan. Akankah semua itu harus kita biarkan mangkrak dan terbengkalai?

Pada konteks itulah kita berharap semua pihak berkepentingan bersikap bijak. Kita memahami sikap pemerintah pusat agar reklamasi dilanjutkan karena ada banyak aspek penting di sana. Keberlanjutan reklamasi, misalnya, akan jadi penegasan bahwa ada kepastian hukum di negeri ini sebagai salah satu syarat terpenting bagi investasi.

Bisa dipahami pula jika reklamasi dilanjutkan karena dari sudut hukum tak lagi ada masalah. Dari sisi kebijakan, moratorium yang sempat diambil pemerintah pusat sudah dicabut. Mahkamah Agung pun telah memutuskan dalam kasasi bahwa reklamasi sah. Begitu pula dari sisi analisis mengenai dampak lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memberikan lampu hijau.

Pengembang jelas tak ingin uang triliunan, bahkan mungkin ratusan triliun rupiah yang telah mereka gelontorkan untuk reklamasi terbuang percuma. Mereka secepatnya butuh jalan keluar dan mendapatkan kepastian. Itulah tugas negara yang dalam hal ini mesti ditunaikan pemerintah daerah.

Tak kurang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut menantang Pemprov DKI segera memberikan solusi untuk memungkasi ketidakpastian reklamasi, apalagi sudah ada bangunan di atas Pulau C dan D yang mustahil dibongkar lagi. Kalla juga menilai polemik reklamasi terjadi karena informasi tak benar saat pilkada DKI yang dimanfaatkan untuk menguliti kesalahan calon lain.

Kita berharap Anies-Sandi bijak dan berpijak pada kepentingan yang lebih luas dalam memutuskan nasib reklamasi. Aspek hukum, kepastian berinvestasi, kemanfaatan, dan wibawa negara mesti dijadikan landasan, bukan yang lain.

Amat tidak elok jika Anies-Sandi berkukuh menghentikan reklamasi hanya karena sudah kadung mengumbar janji saat kampanye pilkada DKI. Amat tidak pantas jika Anies-Sandi ngotot menyetop reklamasi cuma karena ingin beda dengan pendahulu mereka atau dengan pemerintah pusat. Lebih tidak patut lagi jika mereka menolak meneruskan reklamasi demi kepentingan politik jangka panjang.

Bola reklamasi Teluk Jakarta kini berada di kaki Pemprov DKI. Semoga Anies-Sandi mengeksekusinya dengan kejernihan hati.

REDAKSI





Original Post

SIDANG LANJUTAN KORUPSI KTP-E

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-11-3

SIDANG LANJUTAN KORUPSI KTP-E

Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani mengusap air mata ketika memberikan keterangan pada sidang lanjutan dugaan korupsi proyek KTP-E dengan terdakwa mantan pejabat Kementenan Dalam Negeri Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam sidang yang menghadirkan enam saksi itu, Miryam mengaku tidak menerima uang dari proyek KTP-E dan membantah berita acara pemeriksaan (BAP).

ANTARA/APRILIO AKBAR





Original Post

BERKAS PENUNTUTAN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-11-3

BERKAS PENUNTUTAN

Mantan hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Dewi Suryana (kiri) bersama mantan panitera pengganti di Pengadilan Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan (tengah) dan ASN Pemkot Bengkulu Syuhadatul Islamy dikawal petugas di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Berkas tiga tersangka kasus dugaan suap terkait dengan penanganan perkara di Pengadilan Tipikor Bengkulu tersebut dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke tahap dua atau penuntutan.

MI/ROMMY PUJIANTO





Original Post

KPK Tahan Mantan Ketua DPRD Malan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-11-3

KPK Tahan Mantan Ketua DPRD Malan

Arief telah mengundurkan diri dari jabatannya karena ingin konsentrasi menjalani pemeriksaan di KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Ketua DPRD Malang M Arief Wicaksono terkait dengan kasus dugaan suap sebesar Rp700 juta dalam pembahasan APBD-P Pemerintah Kota malang Tahun anggaran 2015. Ia ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, kemarin. "Benar M Arief Wicaksono

(MAW) telah ditahan pihak KPK untuk 20 hari ke depan. Dirinya akan ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur," terang juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Arief ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 9 Agustus lalu. Sehari kemudian, ia menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPRD Malang. Arief mengaku ingin berkonsentrasi dalam menghadapi kasus yang disangka-kan kepadanya.

Sebelum ditahan. Arief terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Seusai diperiksa sekitar pukul 17.00 WIB, ia menggunakan rompi oranye khas tahanan KPK. "Tidak apa-apa. Kita jalani proses ini dengan baik," ujarnya seraya menuju mobil tahanan.

Selain Arief, KPK memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (Kadis PUP2B) Pemerintah Kota Malang pada 2015 Jarot Edy Sulistyono (JDS). Keduanya diperiksa sebagai tersangka korupsi pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Arief diduga menerima uang

Rp700 juta dari Jarot. Pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan perdana keduanya sebagai tersangka. Mereka pernah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang lain.

Sebagai penerima, Arief disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pemberi, Jarot disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Jembatan Kedungkandang

Selain kasus pertama, Arief

diduga menerima suap dari Komisaris PT ENK Hendarvvan Maruszaman (HM) terkait dengan penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2016.

KPK menduga Arief menerima Rp250 juta dari proyek sebesar Rp98 miliar yang dikerjakan secara multiyears pada 2016-2018. Ia juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus itu. Proyek itu disebutnya telah disepakati Wali Kota Malang Mochamad Anton.

Anggaran proyek jembatan Kedungkandang muncul dalam APBD Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2016.

Anggaran proyek tersebut sebetulnya sudah masuk rancangan APBD Tahun Anggaran 2015. Namun, itu dihapus karena ada sangkutan hukum.

Proyek Kedungkandang memang bermasalah sejak awal dianggarkan dan disetujui DPRD Malang senilai Rp54 miliar pada 2012. Yang menjadi pelaksana proyek setelah tender ialah PT Nugraha Adi Taruna (NAT).

PT NAT rupanya wanprestasi sehingga membuat proyek Jembatan Kedungkandang mangkrak. Aparat kepolisian kemudian turun tangan untuk melakukan penyelidikan pada 2013. Namun, tidak ada kejelasan terkait dengan perkara tersebut.

(P-4)





Original Post

Eks Pejabat Pertamina Terima Dibui 16 Bulan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-3

Eks Pejabat Pertamina Terima Dibui 16 Bulan

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Kalimantan Timur menjatuhkan hukuman 16 bulan penjara kepada Otto Geo Diwara Purba. Bekas Manager Technical Service Region VI Pertamina Balikpapan itu juga dikenakan denda Rp 100 juta.

"Bila tak bisa membayar, diganti kurungan penjara selama dua bulan," perintah ketua majelis hakim Joko Sutrisno dalam sidang pembacaan putusan kemarin.

Majelis hakim menyatakan Otto terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan jaksa melanggar Pasal 1 1 Undang Undang Tipikor.

Majelis hakim tak mengabulkan tuntutan jaksa agar uang Rp 1 3 miliar yang diterima Otto dari rekanan Pertamina, dirampas untuk negara.

Usai pembacaan putusan, Otto menyatakan bisa menerima vonis. "Terima Yang Mulia," katanya pelan sambil mengan gguk.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum Amie dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menyatakan pikir-pikir. Pasalnya, vonis ini lebih rendah dari tuntutan.

Sebelumnya, JPU menuntut Otto Geo dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, denda dan uang Rp 1.367.OOO.OOO dirampas untuk negara.

Kasus suap ini terjadi kurun 2013-2015, saat Otto menjabat selaku Manager Technical Ser-

vice Region VI Balikpapan. Ia memiliki wewenang pengadaan barang dan jasa di PT Pertamina Region VI Balikpapan.

Dalam pengadaan barang dan jasa itu. Otto menerima suap dari rekanan atau supplier Pertamina. Ia menerima transfer dari sejumlah rekanan mencapai Rp 2 miliar. Juga ada IS 1 kali transaksi setoran tunai ke rekeningnya dengan jumlah mencapai Rp 3,1 miliar.

Sejak dimulainya penyelidikan kasus ini. Otto sempat mangkir dari pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Ia akhirnya ditangkap 4 April 2017 di Kota Wisata Bekasi. "Yang bersangkutan sudah dipanggil secara patut lebih dari tiga kali, namun tidak penah dipenuhi tanpa keterangan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, M Rum.

Usai menjalani pemeriksaan. Otto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) khusus Direktur Penyidikan " Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor. Print-017/R2/Fd.l/04/20I7 tanggal 4 April 2017.

Hari itu juga. Otto ditahan. Berdasarkan perintah penahanan nomor Print-16/F.2/ Fd.1/04/2017 tanggal 4 April 2017, dia ditahan selama 20 hari hingga 23 April 2017.

Penahanan terus diperpanjang Otto menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda.

byu





Original Post

PBB Minta Ahli IT Periksa Sipol

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-11-3

PBB Minta Ahli IT Periksa Sipol

DIAN ERIKA NUGRAHENY

JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra meminta Bawaslu mendatangkan ahli teknik informatika untuk meneliti Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Menurutnya, Sipol banyak dipermasalahkan parpol yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam sidang pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administrasi KPU, Yusril menyampaikan beberapa masalah dalam mengakses Sipol. Yaitu, akses terhadap Sipol yang sering mengalami kesulitan, bermasalah pada sistem, dan rawan diretas.

"Lebih baik, kita panggil ahli informatika untuk memeriksa Sipol ini bermasalah atau tidak, supaya persidangan ini/airYang Mulia (ketua majelis pemeriksa)," tutur Yusril saat memberikan keterangan pada sidang yang digelar di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (2/11).

Yusril juga menambahkan, PBB akan menghadirkan saksi ahli dan bukti-

bukti kendala akses Sipol. Selain teknis penggunaan Sipol, PBB juga mengkritisi dasar hukum penggunaan Sipol. Menurut PBB, penggunaan Sipol yang tidak diwajibkan berdasarkan ITU Pemilu Nomor 7Tahun 2017. Sipol tidak diatur dalam UU Pemilu. "Sipol wajib menurut peraturan KPU (PKPU), tetapi tidak diwajibkan dalam UU," ungkapnya.

Merujuk dasar aturan ini, Yusril meminta Bawaslu memberikan pertimbangan terhadap laporan yang disampaikan PBB. Dia mencontonkan kondisi yang sama terjadi pada Pemilu 2014 lalu. Yaitu, soal syarat kepengurusan perempuan sebanyak 30 persen hanya di tingkat kepengurusan pusat tertuang dalam UU Partai Politik. Tetapi, PKPU mewajibkan keterwakilan perempuan sampai tingkat daerah. PBB hampir tidak lolos adanya syarat PKPU ini. Tapi, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) nomor perkara 12/G/-2013/PT.TUN JKT pada 2013 lalu membuat PBB lolos verifikasi.

"Ketika ada peraturan lebih rendah berhadapan dengan peraturan yang lebih tinggi maka maka bisa dikesamping-

kan (peraturan yang lebih rendah)," ujar Yusril.

Pembacaan laporan dugaan pelanggaran lain juga disampaikan Partai Idaman. Sekretarisjenderal Partai Idaman Ramdansyah mencurigai ada intervensi yang dilakukan parpol besar terhadap KPU terkait proses pendaftaran calon peserta Pemilu 2019. Menurutnya, ada tiga orang anggota parpol yang datang ke KPU sebelum perpanjangan masa penyerahan berkas kelengkapan pendaftaran ditutup pada Selasa (17/10) malam. Ketiganya, yakni Ketua DPP Gerin-dra, Ahmad Riza Patria, Ketua Komisi II DPR Lukman Edy (Fraksi PKB), dan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Fandi Utomo.

Ketiga politisi ini diketahui sama-sama duduk di komisi II DPR. Dia menduga, ada pembicaraan khusus ketiga pewakilan parpol dengan KPU. "Dalam kondisi PKB dan Demokrat sedang diperiksa dokumennya, seharusnya KPU menghindari menerima anggota fraksi dari parpol yang sedang diperiksa," tegas Ramdansyah.

Selain itu, dalam pokok laporannya,

Partai Idaman juga mempersoalkan dugaan terjadinya manipulasi data Sipol oleh sejumlah parpol. Ramdansyah mengatakan, berdasarkan bukti yang diakses dari laman https//infopemilu.kpu.-go. id/pileg2Oi g/verpol/lengkap pada 23 Oktober 2017 pukul 14.00 WIB di hadapan petugas Bawaslu, ada sejumlah manipulasi data yang ditemukan.

Manipulasi data diduga dilakukan Partai Demokrat, PSI, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKB, dan Hanura. Manipulasi dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya, kurang terpenuhinya syarat kepengurusan di tingkat provinsi, surat domisili kantor yang diambil dari daerah lain dan tidak memiliki pengurus di tingkat kecamatan. Temuan-temuan ini, utamanya terjadi di daerah timur Indonesia, seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara. Dari bukti itu seharusnya ada parpol yang dinyatakan tidak lengkap, tapi dinyatakan lengkap oleh KPU RI.

Tentu, sangat tidak adil bagi parpol yang telah berbuat jujur dalam mengisi Sipol sesuai dengan syarat sebagaimana diatur dalam PKPU, sementara KPU meloloskan parpol yang secara faktual

mengunggah dokumen yang tidak seharusnya pada Sipol," kata dia.

Pada sidang pembacaan laporan dari parpol, Bawaslu menyatakan, laporan dari sembilan parpol dapat dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan. Bawaslu menggelar sidang pendahuluan terhadap laporan tiga parpol, yakni Partai Rakyat, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsin-do), Partai Indonesia Kerja (PIKA). Lolosnya ketiga laporan dari tiga parpol ini menyusul tujuh laporan sebelumnya yang juga dinyatakan lolos ke tahap pemeriksaan. Tujuh laporan sebelumnya disampaikan oleh enam parpol.

"Menyatakan laporan yang dilaporkan oleh pelapor memenuhi syarat formal dan materiel dan menyatakan laporan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan," ujar Ketua Majelis Pemeriksa Abhan.

Sementara, KPU meminta perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan atas laporan parpol ke Bawaslu. KPU meminta agar tanggapan dapat disampaikan pada Senin (6/11). "Kami mohon untuk menyampaikan jawaban agar bisa dijawab pada Senin," ujar Komisioner

KPU Hasyim Asyari.

ed agus raharjo/ DIAN ERIKA NUGRAHENY





Original Post

Salah Kaprah Penegakan Hukum, Banyak Pecandu Berakhir di Penjara

Media Online kompascom
2017-11-03

JAKARTA, - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti masih banyaknya penggunanarkoba yang mengalami kriminalisasi oleh penegak hukum. Padahal, berbeda dengan bandar dan pengedar narkoba, harusnya pengguna dan pecandu narkoba cukup menjalani proses rehabilitasi.

"Pendekatan yang keras terhadap pengguna narkotika menyebabkan hilangnya hak dari para pengguna dan pecandu narkotika untuk mendapatkan akses pada rehabililtasi, beberapa di antaranya bahkan berakhir di penjara," kata aktivis ICJR Erasmus Napitupulu dalam diskusi di Jakarta, Kamus (2/11/2017).

/IHSANUDDIN Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017).Aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang belum tegas mengatur mengenai rehabilitasi pengguna narkoba dinilai menjadi salah satu sebab utamanya.

Meskipun ada pengaturan dalam Pasal 128 Undang-Undang Narkotika di mana peserta rehabilitasi wajib tidak dituntut pidana, dalam kenyatannya, mayoritas peserta rehabilitasi tetap dijerat pidana.

Baca juga : Ditjen PAS Akui Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Belum Berjalan Optimal

Berdasarkan riset yang dilakukan LBH Masyarakat pada tahun 2016, sebesar 75,8 persen peserta rehabilitasi tetap dijerat pidana meskipun sudah menunjukkan bukti keikutsertaan dalam rehabilitasi wajib.

"Kenyataannya, ancaman kriminalisasi selalu menghantuiku para pecandu narkotika," ucap Erasmus.

Selain itu, negara melalui peradilan dinilai juga turut memberikan perlakuan keras kepada para pecandu.

Berdasarkan riset yang dilakukan Institut for Criminal Justice Reform (ICJR) pada tahun 2012, ditemukan hanya 10 persen putusan hakim agung yang memberikan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

/GARRY ANDREW LOTULUNG Aktivitas residen wanita saat mengikuti konseling di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido, Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/7/2017). Pemerintah dan Kepolisian menyatakan Indonesia darurat narkoba dan menabuhkan perang terhadap peredarannya, para bandar diancam hukuman tegas hingga hukuman mati.

Di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2015, hanya enam persen putusan hakim yang menempatkan pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi.

"Temuan ini dikonfirmasi oleh LBH Masyarakat pada tahun 2015 yang menunjukkan dari 522 putusan hakim se-Jabodetabek terhadap pengguna sepanjang 2014, hanya 43 orang yang diberikan putusan rehabilitasi," ucap Erasmus.

Erasmus mengutip data dari Direktorat Jenderal Pemsyarakatan bahwa sampai Oktober 2017, terdapat 8.354 terpidana yang dikategorikan sebagai pengguna narkotika harus dipenjara.

Untuk itu, Erasmus mendorong agar revisi UU Narkotika yang tengah digodok di pemerintah lebih berpihak pada proses rehabilitasi bagi para pencandu.

Ia mengatakan, perlu ada sinkronisasi istilah terkait pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika. Melalui sinkronisasi tersebut, kesimpangsiuran istilah dan terminologi yang berakibat pada tercerabutnya hak-hak pecandu narkotika dapat dikurangi.

Kompas TV Dalam kasus ini, sebanyak delapan tersangka ditahan karena bertugas sebagai pembuat dan perantara penjualan narkotika jenis baru ini.

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/03/05050091/salah-kaprah-penegakan-hukum-banyak-pecandu-berakhir-di-penjara



Original Post

Edward Soeryadjaya Dicekal ke Luar Negeri

Media Online metrotvnews.com
2017-11-03

Jakarta: Direktur Ortus Holding, Ltd, Edward Seky Soeryadjaya dicekal Kejaksaan Agung untuk bepergian ke luar negeri. Edward kini berstatus tersangka lantaran diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Warih Sadono mengatakan, pencekalan tersebut dilakukan guna memudahkan proses pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2014-2015 khususnya dalam penempatan investasi saham PT Sugih Energy.






"Sudah diajukan pencekalan ke imigrasi sejak yang bersangkutan menjadi saksi," kata Warih seperti dikutip Antara, Kamis 2 November 2017.

Permohonan pencekalan telah diajukan ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Edward dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan kedepan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kepentingan penyidikan.

"Ini untuk mempermudah proses pemeriksaan yang bersangkutan," ujar Warih.

Edward ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI) berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-93/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Ia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus korupsi ini bermula ketika Edward yang juga pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy, Tbk dengan kode saham SUGI, berkenalan dengan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, Muhammad Helmi Kamal Lubis.

Perkenalan itu dimaksudkan agar dana pensiun Pertamina membeli saham SUGI. Selanjutnya, Edward menginisiasi Helmi untuk melakukan pembelian saham SUGI total sejumlah 200 miliar lembar saham SUGI senilai Rp601.000.000.000 melalui PT Millenium Danatama Sekuritas.

Kemudian, atas permintaan Ortus Holding, Ltd, uang yang diterima oleh PT Millenium Danatama Sekuritas dari hasil transaksi penjualan saham SUGI Dana Pensiun Pertamina, dipergunakan untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban pinjaman/kredit dari Ortus Holding, Ltd. Yakni, pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp51.739.571.543; pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp10.605.707.240.

Kemudian, pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp52.650.325.000; pembayaran kewajiban Sunrise Aseet Grup Limited kepada Credit Suisse total sejumlah Rp29.260.000.140; dan pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI dari Ortus Holding, Ltd, total sejumlah Rp461.431.732.175. Hasil pemeriksaan BPK, didapatkan nilai kerugian keuangan negara sebanyak Rp599.426.883.540.

"ESS selaku Direktur Ortus Holding, Ltd telah turut serta dalam menikmati keuntungan yang diperoleh dari hasil pembelian saham SUGI yang dilakukan Muhammad Helmi Kamal Lubis," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum, di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 1 November 2017.


(DHI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/Dkq36JeN-edward-soeryadjaya-dicekal-ke-luar-negeri



Original Post

Miryam Curahkan Kekesalan Terhadap Novel dalam Nota Pembelaannya

Media Online metrotvnews.com
2017-11-03

Jakarta: Miryam S. Haryani mengungkapkan kekesalannya terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Politikus Partai Hanura itu menyebut, Novel yang membuatnya harus berada di kursi pesakitan saat ini.

Kekesalan itu diungkap Miryam saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi. Dalam pleidoinya, Miryam menyebut sejak awal Novel sudah mengintimidasinya.






"Sejak awal pemeriksaan ini saya sudah merasa diintimidasi oleh saudara Novel Baswedan melalui pernyataan yang dilontarkannya kepada saya,kata Miryam di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 2 November 2017.

Ia memaparkan, beberapa intimadasi Novel antara lain yakni, ucapan Novel yang mengatakan dirinya seharusnya sudah menjadi tahanan KPK sejak 2010. Namun, menurutnya, Novel tak memaparkan kasus apa yang membuatnya harus ditangkap.

Selain itu, Miryam juga mengaku jengkel dengan ucapan Novel saat pemeriksaan.Orang-orang penting di negara ini kalang kabut saat diperiksa saya, apalagi cuma seorang Miryam yang notabene bukan siapa-siapa,ucapnya menirukan ucapan Novel.

Kekesalan Miryam terhadap Novel itu semakin menjadi-jadi saat mencium bau tak sedap dari mulut Novel di kala pemeriksaan berlangsung. Ternyata, kepada Miryam, Novel mengaku habis memakan kue berisi buah durian.

Miryam mengaku tak suka dengan bau buah durian. Ia juga heran mengapa penyidik KPK bisa mengonsumsi makanan yang mengandung buah durian selama jam kantor.

Tidak hanya itu, kekesalan Miryam juga muncul saat Novel bersama seorang jaksa KPK, Abdul Basir mendatangi kediamannya sehari sebelum Miryam bersaksi pertama kalinya dalam kasus KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Keduanya, kata Miryam, datang ke rumahnya sekitar pukul 07.00 WIB untuk mengonfirmasi nama-nama anggota DPR yang mengancamnya sehingga mencabut keterangan dalam BAP.

Kenapa tidak jauh-jauh hari saat pemeriksaan?sesal dia.

Miryam menegaskan dirinya pasrah dengan proses hukum yang membelitnya. Ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan.

Saya masih sangat yakin bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Kebenaran dan keadilan pasti akan menemukan jalan kemenangannya,pungkasnya.

Sebelumnya, Miryam dituntut pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umun. Miryam dinilai terbukti memberikan keterangan palsu saat bersaksi di persidangan perkara KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.
(DHI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/1bV46XWK-miryam-curahkan-kekesalan-terhadap-novel-dalam-nota-pembelaannya



Original Post

KPK Panggil Setnov untuk Ketiga Kalinya, Datang atau Tidak?

Media Online republika.co.id
2017-11-03

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPR Setya Novanto untuk bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11). Novanto diminta bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el).

Pemanggilan ini merupakan yang ketiga kalinya dalam persidangan untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sebelumnya, Ketua DPR RI tidak hadir memenuhi panggilan JPU KPK dengan alasan sedang melalukan cek kesehatan dan menjalani tugas negara.

Kuasa hukum Andi Narogong, Samsul Huda mengatakan, pada persidangan kali ini dijadwalkan delapan saksi yang akan dihadirkan dalam sidang kali ini. Selain Novanto, JPU KPK juga memanggil Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang juga merupakan keponakan dari Novanto. "Saksi pada hari ini ada Anang, Irvanto, Deniarto, Fajar Agus Setiawan, Junaidi, Endah Lestari, Rudi Indarto Raden dan Setya Novanto," ujar Samsul Huda saat dikonfirmasi Republika.co.id, Jumat (3/11).

Dalam kasus ini, Andi Narogong didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek KTP-el. Menurut JPU KPK, Andi diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek KTP-el di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, Andi berperan dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan KTP-el. Andi diduga mengatur pengadaan dalam proyek KTP-el bersama-sama dengan Setya Novanto. Setya Novanto diduga mengatur agar anggaran proyek KTP-el senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR. Ia juga diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek KTP-el sewaktu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/03/oyte1v384-kpk-panggil-setnov-untuk-ketiga-kalinya-datang-atau-tidak



Original Post

Pria Australia Didakwa Membunuh Anggota Khmer Merah Kamboja

Media Online republika.co.id
2017-11-03

REPUBLIKA.CO.ID, PERTH -- Seorang pria di Australia Barat telah didakwa melakukan pembunuhan yang terjadi 30 tahun lalu terhadap seorang perempuan di Melbourne yang terkait dengan rezim Khmer Merah di Kamboja.

Jasad Ranny Yun yang berusia 27 tahun ditemukan di rumahnya di pinggiran kota Melbourne, yakni Springvale, pada 15 Oktober 1987.

Pembunuhan tersebut tetap tidak terpecahkan sampai dilakukan peninjauan kembali atas kasus kejahatan yang sudah dipetieskan menuntun penyelidik untuk mengidentifikasi pria berusia 49 tahun dari Thornlie, di pinggiran Kota Perth, sebagai "orang yang patut dicurigai".

Petugas melakukan perjalanan ke Perth pada Rabu (1/11) dan mewawancarai pria tersebut sebelum akhirnya menuduhnya terlibat dalam pembunuhan Ranny Yun. Pria itu dijadwalkan hadir di Pengadilan Magistrat Perth pada Kamis (2/11), di saat sebuah pengajuan ekstradisi terhadap pria itu ke Melbourne dilakukan.

Pada saat pembunuhan tersebut terjadi, penyelidik dari unit Pembunuhan, Sersan Senior John Ashby mengatakan kepada wartawan ada beberapa teori seputar kematian Ranny Yun, termasuk bahwa dia adalah anggota rezim Khmer Merah yang brutal dari diktator Pol Pot di negara asalnya Kamboja.

Sersan Senior Ashby mengatakan Yun telah bertanggung jawab atas kematian beberapa orang sebelum dia melarikan diri ke Australia dua tahun lalu. Dia mengatakan Yun mungkin telah dibunuh oleh salah seorang rekan sebangsanya yang membalas dendam atas aktivitasnya di Kamboja.

Polisi juga menyelidiki apakah dia terbunuh karena kegiatan perjudian dan pinjaman ilegal di Springvale. "Itu bisa jadi bentuk pembunuhan balas dendam dan seseorang mungkin takut untuk melaporkan informasi karena kemungkinan adanya aksi pembalasan," kata Sersan Senior Ashby saat itu.

Setelah menyelidiki kasus tersebut, polisi mengakui mereka tak punya petunjuk dan menawarkan hadiah 50 ribu dolar AS (atau setara Rp 500 juta) pada 1988.

"Dalam banyak kasus, Anda mendapatkan beberapa gagasan tentang pelaku kejahatan jenis ini, tapi dalam kasus ini tidak ada, sama sekali," kata Sersan Senior Ashby.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/17/11/03/oyt3jy366-pria-australia-didakwa-membunuh-anggota-khmer-merah-kamboja



Original Post

Novanto Kembali Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang eKTP

Media Online inilah.com
2017-11-03

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto kembali masuk dalam daftar saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Jumat (3/11/2017).

Novanto dijadwalkan menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Saksi pada hari ini ada Anang, Irvanto, Deniarto, Fajar Agus Setiawan, Junaidi, Endah Lestari, Rudi Indarto Raden dan Setya Novanto," ujar kuasa hukum Andi Narogong, Samsul Huda, saat dikonfirmasi.

Pemanggilan ini merupakan yang ketiga kalinya dalam persidangan. Sebelumnya Ketua DPR RI tidak hadir memenuhi panggilan JPU KPK dengan alasan sedang melalukan cek kesehatan dan menjalani tugas negara.

Andi Narogong didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP. Dia diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, Andi berperan dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP. rokul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2415643/novanto-kembali-dijadwalkan-jadi-saksi-sidang-ektp



Original Post

Media