KPK periksa tiga saksi kasus Siti Mashita

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-04

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017.

Adapun saksi-saksi yang diperiksa untuk tersangka Wali Kota Tegal nonaktif Siti Mashita Soeparno, yakni Rama Pratama yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.

"Penyidik mendalami informasi adanya dugaan upaya Sita Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung untuk mendapatkan dukungan partai-partai dan kegiatan safari politik terkait dengan rencana pencalonan di Pilkada," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, Siti Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung merupakan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal periode 2019-2024 pada Pilkada 2018 Kota Tegal.

Selanjutnya, S Pardi, merupakan salah satu pengusaha di Tegal.

"Materi yang didalami terkait dugaan aliran dana dan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Tegal," ucap Febri.

Kemudian saksi selanjutnya yang diperiksa, yakni Hendra yang merupakan karyawan perusahaan properti di Tegal.

"Materi yang didalami terkait kepemilikan aset properti tersangka Amir Mirza Hutagalung," ungkap Febri.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut.

Siti Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung seorang pengusaha dan orang kepercayaan Siti Mashita Soeparno diduga sebagai pihak penerima dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Cahyo Supriadi diduga sebagai pihak pemberi.

KPK pada Rabu (25/10) juga telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Cahyo Supriadi.

Cahyo Supriadi akan dititipkan sementara di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang untuk menunggu jadwal persidangan.

Sementara untuk Siti Mashita dan Amir Mirza, KPK telah melakukan perpanjangan masa penahanan untuk keduanya selama 30 hari ke depan mulai 29 Oktober sampai 27 November 2017.

Sebelumnya, KPK menyatakan total pemberian uang terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal dan fee dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal Tahun Anggaran 2017 sekitar Rp5,1 miliar.

Dengan rincian dari dana jasa pelayanan total berjumlah Rp1,6 miliar yang diindikasikan diterima dalam rentang Januari sampai Agustus 2017.

Pada saat operasi tangkap tangan dilakukan pada 29 Agustus 2017, Siti Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung diduga menerima Rp300 juta.

Selain itu, dari fee proyek-proyek di lingkungan Pemkot Tegal sekitar Rp3,5 miliar dalam rentang waktu Januari sampai Agustus 2017.

Pemberian itu diduga berasal dari rekanan proyek dan setoran bulanan dari Kepala Dinas.

Sejumlah uang itu diduga juga akan digunakan untuk membiayai pemenangan Siti Mashita Soeparno dengan Amir Mirza Hutagalung di Pilkada 2018 Kota Tegal sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal periode 2019-2024.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Cahyo Supriadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Siti Mashita Soeparno dengan Amir Mirza Hutagalung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Editor: B Kunto Wibisono

http://www.antaranews.com/berita/662781/kpk-periksa-tiga-saksi-kasus-siti-mashita



Original Post

Kembangkan Kasus Suap Reklamasi ke Arah Koorporasi, KPK Bidik Tersangka Baru

Media Online okezonecom
2017-11-04

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief mengakui pihaknya sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta Tahun 2016 ke arah koorporasi.

Hal itu diakui Syarief setelah beberapa saksi seperti Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, diperiksa KPK, beberapa waktu lalu. Pemeriksaan saksi tersebut untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi reklamasi di sektor koorporasi.

"Memang ada penyelidikan baru yaitu sekarang, kita lagi minta keterangan beberapa pihak yang tersangkut untuk itu," kata Syarief saat menghadiri acara konser musik anti korupsi di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2017).

Sejauh ini, kata Syarief, penyelidikan dugaan korupsi sektor koorporasi di kasus reklamasi teluk Jakarta tersebut masih dalam tahap awal. Namun demikian, apabila dalam penyelidikan tersebut KPK memiliki kecukupan bukti serta keterangan para saksi maka akan ada tersangka dari pihak korporasi.

(Baca juga: )

"Ya karena menyidik orang perorang dengan korporasi itu kan berbeda jadi makanya diperlukan beberapa keterangan tambahan seperti itu," jelasnya.

Bukan hanya menyasar korporasi, sambung Syarief, apabila dalam penyelidikan tersebut juga didapatkan kecukupan alat bukti, maka KPK tidak menutup kemungkinan dapat menjerat personal dari perusahaan yang mendapat proyek di reklamasi tersebut.

"Ya tergantung dari hasil lidik dan sidiknya kalau misal dalam hasil lidik itunya ternyata di dalam rangka penyelidikan korporasinya ternyata ada pihak-pihak lain juga yang bisa ya bisa juga secara personal," tandasnya.

(Baca juga: )

Seperti diketahui, penyelidikan yang menyasar ke sektor korporasi di proyek reklamasi ini bermula dari hasil putusan sidang perkara suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta Tahun 2016, untuk terpidana M. Sanusi.

M. Sanusi sendiri telah dijatukan pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sanusi terbukti menerima suap rancangan Peraturan Daerah terkait reklamasi teluk Utara Jakarta.

Sanusi sendiri dijatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dengan denda sebesar Rp250 juta subsider dua bulan kurungan. Sanusi terbukti menerima suap sebesar Rp2 milir dari mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

(sal)

http://news.okezone.com/read/2017/11/04/337/1808226/kembangkan-kasus-suap-reklamasi-ke-arah-koorporasi-kpk-bidik-tersangka-baru



Original Post

Tiga perangkat desa di Aceh diduga gelapkan uang gampong Rp 110 juta

Media Online merdeka.com
2017-11-04

Diduga terlibat penggelapan dana pendapatan gampong, tiga Tuha Peut (perangkat adat desa) Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh, Jumat (3/11).

Ketiga Tuha Peut itu masing-masing berinisial Z sebagai ketua dan TA anggota serta HS sebagai bendahara. Mereka bertiga diduga telah menggelapkan dana pendapatan gampong sebesar Rp 110 juta berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Aceh.

Kasus ini disidik oleh Polresta Banda Aceh yang kemudian sudah dinyatakan berkas perkaranya, langsung dilimpahkan kepada Kejari Banda Aceh. Saat ini ketiga tersangka itu ditahan oleh Kejari Banda Aceh selama 20 ke depan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Banda Aceh.

"Sebelumnya mereka tidak ditahan. Setelah dilimpahkan ke kita maka akan ditahan selama 20 hari," kata Kasi Pidsus Kejari Banda Aceh, Muhammad Zulfan.

Zulfan menjelaskan, dana pendapatan gampong tersebut merupakan uang hasil penyewaan sebidang tanah kepada PLN Lhueng Bata selama dua tahun (2016-2018) sebesar Rp 110 juta.

Uang tersebut digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan pribadi. Perbuatan mereka melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak PidanaKorupsi (Tipikor).

"Uang itu ditarik oleh mereka dengan alasan untuk membayar pengacara yang mendampingi kasus perdata yang sedang dihadapi gampong, ternyata pembayaran jasa pengacara tidak dibebankan kepada dana gampong," jelas Zufan.

Ketiga tersangka tersebut sekarang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A, Banda Aceh, sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh. [bal]

http://www.merdeka.com/peristiwa/tiga-perangkat-desa-di-aceh-diduga-gelapkan-uang-gampong-rp-110-juta.html



Original Post

Nama Setnov Disebut dalam Percakapan Anang-Johannes Marliem

Media Online republika.co.id
2017-11-04

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa KPK memutar rekaman percakapan antara Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dengan Direktur Biomorf Lone LCC, Amerika Serikat, Johannes Marliem. Anang dihadirkan sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong dalam perkara proyek KTP-elektronik (KTP-e) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kata Jaksa KPK Abdul Basir, di Jakarta, Jumat (3/11).

Jaksa KPK Abdul Basir mengkonfirmasi kepada Anang adanya percakapan dengan Marliem pada 3 Januari 2013. "Ini ada percakapan anda tanggal 3 Januari 2013 mengenai Asiong. Pernah dengar?" tanya Jaksa Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat.

"Belum," jawab Anang.

Selanjutnya, Jaksa Basir mengkonfirmasi lagi kepada terkait adanya kode inisial SN dan O dalam percakapan tersebut. Anang menyatakan bahwa SN itu adalah Setya Novanto, sedangkan O adalah Oka atau Made Oka Masagung yang merupakan seorang pengusaha.

Baca, Setnov di Hadapan Majelis Hakim: Ini Fitnah Kejam.

Sementara itu untuk Asiong, Anang menyatakan itu merupakan panggilan untuk pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Selain, itu Jaksa KPK juga mempertanyakan kembali bahwa dalam percakapannya itu ada pemberian kepada Setya Novanto.

"Gue sudah kasih ke SN", betul?," tanya Jaksa Basir.

"Iya saya ngomong begitu, bukan kasih ke Andi, saya kasih tahu ke Marliem bahwa saya juga punya beban," jawab Anang.

Andi Narogong didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp 1 miliar dalam proyek pengadaan KTP-el yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun. Anang sendiri juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP-el pada 27 September 2017. PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-el yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/03/oyuo4v409-nama-setnov-disebut-dalam-percakapan-anangjohannes-marliem



Original Post

Novanto Kembali Disebut Terima Uang dari Proyek KTP Elektronik

Media Online metrotvnews.com
2017-11-04

Jakarta: Ketua DPR RI Setya Novanto diketahui sempat menerima uang dari hasil proyek KTP elektronik. Hal tersebut diketahui setelah jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutar rekaman pembicaraan antara Johannes Marliem, selaku Direktur Biomorf Lone LLC, dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Direktur Utama PT Quadra Solutions.

Rekaman tersebut diputar di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam persidangan dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, Jumat, 3 November 2017. "Jatahnya si Asiong yang di tempat Gue, itu kan dikasi ke si S," kata Anang dalam rekaman percakapan tersebut.






Jaksa Abdul Basir kemudian mengonfirmasi kepada Anang soal ucapannya tersebut. Anang menyebut, Asiong merupakan panggilan dari Andi Narogong. Sementara, inisial S merupakan Setya Novanto.

Di persidangan, Anang mengaku, percakapan tersebut dalam hal untuk memberitahu Marliem soal jatah fee untuk Setya Novanto ditanggung oleh PT Quadra Solutions.

"Saya ngomong begitu, bukan kasih ke Andi. Saya kasih tahu ke Marliem bahwa saya juga punya beban," kata Anang.

Anang juga memaparkan, Marliem kerap mengeluh kepadanya karena harus menanggung beban dalam proyek KTP elektronik. Namun, menurutnya, beban tersebut lebih kepada masalah teknis.

"Jadi, contohnya dia selalu mengatakan, bahwa untuk mendevelop software aplikasi pendaftaran sampai dengan sekarang itu dia sudah keluarkan ekstra tenaga dan uang sekian juta dollar," tegas Anang.


(Des)

http://news.metrotvnews.com/hukum/nN9DVy9K-novanto-kembali-disebut-terima-uang-dari-proyek-ktp-elektronik



Original Post

Rachmawati Soekarnoputri benarkan campuri hubungan Didi - Vanessa, tapi...

Media Online merdeka.com
2017-11-04

Kandasnya hubungan asmara antara Didi Soekarno atau Didi Mahardika dengan Vanessa Angel secara cepat menjadi konsumsi publik. Pasalnya mereka sempat gembar gembor bakal menikah sebelum akhirnya dikonfirmasi batal lantaran terganjal pengajuan kasasi pihak Didi atas pernikahan dengan Jane Shalimar yang disahkan oleh pengadilan.

Sebelum Vanessa menceritakan detail penyebab batalnya pernikahan impian beberapa hari lalu, sempat beredar anggapan bila semua terjadi karena campur tangan Rachmawati Soekarnoputri. Ketika ditanyakan kepada yang bersangkutan, adik Megawati Soekarnoputri ini membenarkan bila dirinya memang ikut campur tapi tidak soal hubungan sang anak dengan sang artis.

"Oh kalau soal campur tangan, saya bukan campur tangan dalam hubungan, tapi saya selalu memberikan nasihat yang terbaik untuk anak. Sebagai ibu wajib dong memberikan masukan untuk anak jangan sampai keblinger," kata Rachmawati ditemui di kawasan Kapten Tendean,Jakarta Selatan, Jumat (3/11).

Lebih lanjut, Ia mengatakan putusnya hubungan Didi dengan Vanessa lantaran memang belum berjodoh. "Saya anggap itu sudah suratan, memang takdir Tuhan, belum jodoh. Itu aja. Dari dulu saya selalu menekankan ke anak-anak saya semua, kalau manusia bisa berusaha tapi terakhir yang menentukan ya Tuhan," imbuh wanita berkacamata ini.

Sebagai seorang ibu, saat ini Rachmawati meminta Didi untuk tidak terlalu larut dalam kepedihan. Ia harus tetap fokus pada karir sebagai anggota DPR juga membesarkan anak hasil dari pernikahan pertama dengan Ade Waroka.

"Saya selalu mengharapkan Didi mengutamakan perhatian kepada anak, kepada karirnya. Itu aja dulu. (Putus dengan Vanessa) udah takdirnya, mungkin itu yang terbaik," pungkas anak Presiden Soekarno ini.

(kpl/abs/gtr)

http://www.merdeka.com/artis/rachmawati-soekarnoputri-benarkan-campuri-hubungan-didi-vanessa-tapi.html



Original Post

MA Luluskan 1.607 Calon Hakim

Media Online republika.co.id
2017-11-04

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) mengumumkan sebanyak 1.607 peserta dinyatakan lulus seleksi calon hakim 2017 di lingkungan MA. "Untuk tahun anggaran 2017 ini, kami umumkan sebanyak 1.607 peserta dinyatakan lulus," ujar Sekretaris MA Acmad Setyo Pudjoharsoyo di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, pada Jumat (3/11) malam.

Pudjo memaparkan sebelumnya sebanyak 1.684 peserta dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Namun 77 peserta di antaranya kemudian dinyatakan tidak lulus karena beberapa hal. "Misalnya ada yang masih berstatus PNS, kemudian ada yang tidak dapat membaca kitab dari peserta untuk peradilan agama, dan ada yang tidak mengikuti seluruhnya atau sebagian seleksi kompetisi bidang atau SKB," kata Pudjo.

Seluruh peserta yang dinyatakan lulus diimbau untuk segera melakukan registrasi ulang dan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan, paling lambat Senin (20/11). Para peserta yang lulus ini juga akan menjalani pendidikan prajabatan selama enam bulan, sebelum mengikuti pendidikan calon hakim selama dua tahun.

Setelah menyelesaikan pendidikan calon hakim dan ditetapkan secara sah sebagai hakim yang boleh mengadili perkara, para hakim baru ini akan ditempatkan di 808 pengadilan di seluruh pelosok Indonesia. Sebelumnya MA sempat menunda mengumumkan hasil akhir seleksi calon hakim di lingkungan MA ini, dengan alasan pihak Panitia Seleksi Nasional masih belum selesai melakukan integrasi nilai dari SKD dan SKB para peserta seleksi calon hakim.

Adapun pelamar dari seleksi calon hakim ini tercatat mencapai 30.716 peserta. Sementara MA memilliki kuota sebesar 1.600 orang calon hakim untuk tahun anggaran 2017.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/04/oyut71384-ma-luluskan-1607-calon-hakim



Original Post

Kasus Dana Pensiun Pertamina, Kejakgung Cegah Direktur Ortus

Media Online republika.co.id
2017-11-04

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) melakukan pencegahan terhadap Direktur Ortus Holding, Edward Seky Soeryadjaya. Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, pencegahan itu telah dilakukan sejak 10 Oktober 2017 silam dan akan berlangsung hingga enam bulan ke depan. "Nanti kelanjutan begitu sudah dicekal bahkan. Jadi yang bersangkutan tak bisa meninggalkan Indonesia," ujar Prasetyo di Kejakgung, Jakarta, Jumat (3/11).

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. Sementara pelaku lainnya, sudah diproses hukum bahkan sudah disidangkan. "Yang namanya si Muhammad Lubis itu ya sudah diproses hukum bahkan disidangkan perkaranya," kata Prasetyo.

Edward sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Alasan penetapan tersangka terhadap Edward karena yang bersangkutan ikut serta dalam menikmati keuntungan yang diperoleh dari pembelian saham SUGI. Proses investasi Edward terkait dana investasi tersebut juga bermasalah dalam proses yang dilakukan Lubis ke perusahaan Edward.

"Sudah jelas sahamnya tidak bagus, dijual seolah sahamnya bagus, dan setelah itu ternyata raib dan itu dana pensiun punya anggota dana pensiun Pertamina jumlahnya cukup signifikan Rp 500 miliar lebih," jelas dia.

Perusahaan yang dipimpin oleh Edward merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk yang tersangkut dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina dengan tersangka Muhammad Lubid. Edward dikenakan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/03/oyukvn409-kasus-dana-pensiun-pertamina-kejakgung-cegah-direktur-ortus



Original Post

MA Luluskan 1.607 Pelamar Calon Hakim

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-11-04

RMOL. Mahkamah Agung menyatakan sebanyak 1.607 peserta lulus seleksi calon hakim 2017. "Untuk tahun anggaran 2017 ini kami umumkan sebanyak 1.607 peserta dinyatakan lulus," ujar Sekretaris MA Acmad Setyo Pudjoharsoyo di Gedung MA, Jakarta, Jumat (3/11).

Dia menjelaskan, sebelumnya sebanyak 1.684 peserta dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB), namun 77 peserta digugurkan karena beberapa hal.

"Misalnya ada yang masih berstatus PNS, kemudian ada yang tidak dapat membaca kitab dari peserta untuk peradilan agama, dan ada yang tidak mengikuti seluruhnya atau sebagian seleksi kompetisi bidang atau SKB," jelas Pudjo.

Seluruh peserta yang dinyatakan lulus diimbau segera melakukan registrasi ulang dengan menyerahkan dokumen yang diperlukan, paling lambat 20 November.

Peserta yang lulus akan menjalani pendidikan pra jabatan selama enam bulan sebelum mengikuti pendidikan calon hakim selama dua tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan calon hakim dan ditetapkan secara sah sebagai hakim yang boleh mengadili perkara, para hakim baru akan ditempatkan di 808 pengadilan di seluruh Indonesia.

Jumlah pelamar dari seleksi calon hakim sendiri mencapai 30.716 orang, sedangkan MA memilliki kuota 1.600 calon hakim untuk tahun anggaran 2017. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2017/11/04/313831/MA-Luluskan-1.607-Pelamar-Calon-Hakim-



Original Post

HASIL SELEKSI CALON HAKIM MA: 1.607 Peserta Dinyatakan Lulus

Media Online Bisnis.com
2017-11-04

Mahkamah Agung - Antara/Andika Wahyu Kabar24.com, JAKARTA - Sebanyak 1.607 peserta seleksi calon hakim di Mahkamah Agung dinyatakan lulus dan berhak mengkuti prajabatan setelah menyelesaikan registrasi dan memenuhi syarat yang diminta.

Ihwal lulusnya sebanyak 1.607 peserta seleksi calon hakim 2017 di lingkungan MA itu disampaikan oleh Sekretaris MA Acmad Setyo Pudjoharsoyo. BACA JUGADi Mata Millenial JK Lebih Populer Selamatkan Aset TNI, Kementerian Pertahanan Gandeng BPN Kisruh Seleksi CPNS Kemenkeu, Ini Hasil Klarifikasi Ombudsman "Untuk tahun anggaran 2017 ini, kami umumkan sebanyak 1.607 peserta dinyatakan lulus," ujar Pudjo di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, pada Jumat (3/11/2017) malam.

Pudjo memaparkan sebelumnya sebanyak 1.684 peserta dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB), namun 77 peserta di antaranya kemudian dinyatakan tidak lulus karena beberapa hal.

"Misalnya ada yang masih berstatus PNS, kemudian ada yang tidak dapat membaca kitab dari peserta untuk peradilan agama, dan ada yang tidak mengikuti seluruhnya atau sebagian seleksi kompetisi bidang atau SKB," kata Pudjo.

Seluruh peserta yang dinyatakan lulus diimbau untuk segera melakukan registrasi ulang dan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan, paling lambat Senin (20/11/2017).

Para peserta yang lulus ini juga akan menjalani pendidikan prajabatan selama enam bulan, sebelum mengikuti pendidikan calon hakim selama dua tahun.

Setelah menyelesaikan pendidikan calon hakim dan ditetapkan secara sah sebagai hakim yang boleh mengadili perkara, para hakim baru ini akan ditempatkan di 808 pengadilan di seluruh pelosok Indonesia.

Sebelumnya MA sempat menunda mengumumkan hasil alhir seleksi calon hakim di lingkungan MA ini, dengan alasan pihak Panitia Seleksi Nasional masih belum selesai melakukan integrasi nilai dari SKD dan SKB para peserta seleksi calon hakim.

Adapun pelamar dari seleksi calon hakim ini tercatat mencapai 30.716 peserta, sementara MA memilliki kuota sebesar 1.600 orang calon hakim untuk tahun anggaran 2017.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20171104/15/706006/hasil-seleksi-calon-hakim-ma-1



Original Post

Polda Tingkatkan Status Kasus Reklamasi Ke Penyidikan

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-11-04

RMOL. Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus dugaan korupsi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta ke penyidikan. "Setelah dilakukan gelar perkara ternyata termasuk pidana, sehingga statusnya dinaikkan menjadi penyidikan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di kantornya, Jumat (3/11).

Menurutnya, penyidik menduga terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan gelar perkara dalam pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Saat ini, polisi memeriksa beberapa saksi dan mencari pelaku yang diduga terlibat. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus juga akan memeriksa pihak terkait dengan proyek reklamasi.

"Kita masih mencari pelaku dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Argo.

Ditambahkan Argo, pemeriksaan penyidikan mengarah pada nilai kerugian negara dan proses pelaksanaan lelang proyek. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2017/11/04/313832/Polda-Tingkatkan-Status-Kasus-Reklamasi-Ke-Penyidikan-



Original Post

KPK Dalami Aliran Uang Suap Wali Kota Tegal Lewat 3 Saksi Ini

Media Online okezonecom
2017-11-04

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017.

Adapun saksi-saksi yang diperiksa untuk tersangka Wali Kota Tegal nonaktif Siti Mashita Soeparno alias Bunda Sitha, yakni Rama Pratama yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.

"Penyidik mendalami informasi adanya dugaan upaya Sita Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung untuk mendapatkan dukungan partai-partai dan kegiatan safari politik terkait dengan rencana pencalonan di Pilkada," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (3/11/2017) malam.

Siti Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung merupakan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal periode 2019-2024 pada Pilkada 2018 Kota Tegal.

Selanjutnya, S Pardi, merupakan salah satu pengusaha di Tegal. "Materi yang didalami terkait dugaan aliran dana dan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Tegal," ucap Febri.

Kemudian saksi selanjutnya yang diperiksa, yakni Hendra yang merupakan karyawan perusahaan properti di Tegal. "Materi yang didalami terkait kepemilikan aset properti tersangka Amir Mirza Hutagalung," ungkap Febri.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Siti Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung seorang pengusaha dan orang kepercayaan Siti Mashita Soeparno diduga sebagai pihak penerima dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Cahyo Supriadi diduga sebagai pihak pemberi.

KPK pada Rabu 25 Oktober lalu juga telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Cahyo Supriadi. Cahyo Supriadi akan dititipkan sementara di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang untuk menunggu jadwal persidangan.

Sementara untuk Siti Mashita dan Amir Mirza, KPK telah melakukan perpanjangan masa penahanan untuk keduanya selama 30 hari ke depan mulai 29 Oktober sampai 27 November 2017.

Sebelumnya, KPK menyatakan total pemberian uang terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal dan fee dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal Tahun Anggaran 2017 sekitar Rp5,1 miliar.

Dengan rincian dari dana jasa pelayanan total berjumlah Rp1,6 miliar yang diindikasikan diterima dalam rentang Januari sampai Agustus 2017. Pada saat operasi tangkap tangan dilakukan pada 29 Agustus 2017, Siti Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung diduga menerima Rp300 juta.

Selain itu, dari fee proyek-proyek di lingkungan Pemkot Tegal sekitar Rp3,5 miliar dalam rentang waktu Januari sampai Agustus 2017. Pemberian itu diduga berasal dari rekanan proyek dan setoran bulanan dari Kepala Dinas.

Sejumlah uang itu diduga juga akan digunakan untuk membiayai pemenangan Siti Mashita Soeparno dengan Amir Mirza Hutagalung di Pilkada 2018 Kota Tegal sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal periode 2019-2024.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Cahyo Supriadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Siti Mashita Soeparno dengan Amir Mirza Hutagalung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(sal)

http://news.okezone.com/read/2017/11/04/337/1808252/kpk-dalami-aliran-uang-suap-wali-kota-tegal-lewat-3-saksi-ini



Original Post

Kejaksaan Segera Eksekusi Aset Yayasan Supersemar

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2017-11-4

Kejaksaan Segera Eksekusi Aset Yayasan Supersemar

JAKARTA - Kejaksaan Agung segera mengeksekusi aset Yayasan Supersemar sebesar US$ 315 juta-seta-ra dengan Rp 4,2 triliun-dan Rp 139,2 miliar. Musababnya, ada putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi kejaksaan. "Tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan putusan," kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di kantor dia, kemarin.

Prasetyo melanjutkan, kejaksaan ingin mempercepat penyitaan aset itu karena lembaganya sudah lama menunggu sejak 2015. Tapi yayasan menggugat putusan tersebut. Ke depan, ucap dia, kejaksaan pun segera berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi. "Kami sudah melakukan semua kewajiban. Sekarang tinggal eksekusi ."kata dia.

Perkara gugatan Yayasan Supersemar ini berawal pada 9 Agustus 2007.Ketika itu, kejaksaan menggugat yayasan karena menilai dana beasiswa ditransfer ke sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Soeharto, seperti PT Bank Duta sebesar USS 420 juta serta PT Kiani Lestari dan Kiani Sakti sebesar Rp 150 miliar.

Delapan tahun berlalu, gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Yayasan yang didirikan Presiden Soeharto itu diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 75 persen dari total gugatan yang diajukan kejaksaan. Nominalnya adalah US$ 315 juta dan Rp 139,2 miliar.

Beberapa aset yayasan di antaranya saham di Bank Duta sebesar Rp 108 miliar, PT Indocement Rp 27 miliar, Bank Muamalat Rp 1,06 miliar, PT Granadi Rp

5,6 miliar, dan PT Plaza Indonesia Reality Rp 3,8 miliar. Selain itu, Yayasan Supersemar punya piutang Rp 107 miliar melalui PT Bank Duta. Supersemar juga memiliki deposito Rp 670 miliar dan 144 hektare tanah yang menjadi Sirkuit Sentul, Bogor.

Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Made Sutrisna, mengatakan lembaganya belum bisa mengeksekusi dalam waktu dekat. Sebab, kata dia, pihaknya sedang menunggu pergantian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Aroziduhu Waruwu rang akan dipindahkan ke Pengadilan Tinggi Medan pada akhir November ini. "Setelah itu baru akan ada eksekusi," katanya. "Selama ini eksekusi sudah berjalan sebagian, tapi memang ter hambat."

ANDITA RAHMA | HUSSEIN ABRI DONGORAN





Original Post

Kasus Reklamasi Naik ke Penyidikan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2017-11-4

Kasus Reklamasi Naik ke Penyidikan

JAKARTA - Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya menyatakan telah menemukan bukti permulaan tindak pidana kasus reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Deriyan Jayamarta. status kasus reklamasi telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. "Sudah (naik penyidikan)," kata Adi di Jakarta, kemarin.

Adi menambahkan, indikasi tindak pidana itu berkaitan dengan penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) lahan di pulau reklamasi. Pada Agustus lalu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta menetapkan NJOP lahan di Pulau C dan D di Teluk Jakarta sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi. Sejumlah kalangan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menilai NJOP itu terlalu rendah. Sebab, NJOP lahan lain hasil reklamasi di pesisir Jakarta rata-rata Rp 10-15 juta per meter persegi.

Polisi menyelidiki kasus reklamasi sejak 14 September lalu. Menurut Adi, penyelidikan dimulai setelah media ramai memberitakan pencabutan sanksi moratorium terhadap pengembang Pulau C,

D. dan G.

Polisi semula menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaipijakan penyelidikan. Pasal 16 undang-undang itu menyebutkan, setiap pemanfaatan ruang laut harus mendapat izin lokasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Izin lokasi digunakan sebagai dasar untuk mengurus izin pengelolaan. Belakangan, polisi mengusut dugaan tindak pidana korupsi di balik penetapan NJOP lahan pulau reklamasi.

Di tengah penyidikan kasus reklamasi oleh polisi. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta kemarin melaporkan dugaan maladmi-nistrasi penerbitan hak pengelolaan lahan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi ke Ombudsman Republik Indonesia. Koalisi melaporkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara. "Penerbitan HPL dan HGB itu janggal," kata perwakilan Koalisi dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora.

AVIT HIDAYAT | ZARA AMELIA





Original Post

Nawaz Sharif Diadili atas Skandal Panama Papers

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2017-11-4

Nawaz Sharif Diadili atas Skandal Panama Papers

ISLAMABAD - Mantan perdana menteri Nawaz Sharif dijadwalkan hadir di pengadilan tindak pidana korupsi Pakistan. Dia akan mulai diadili atas tuduhan kepemilikan properti mahal di London. Inggris - tuduhan atas dasar laporan Panama Papers yang bocor pada 2016.

Sharif seharusnya mulai diadili pekan lalu. Namun dia mangkir dengan alasan menemani istrinya, Kulsoom Nawaz, yang dirawat di London akibat sakit kanker tenggorokan. Dilansir Associated Press, Kamis lalu, Sharif telah tiba di Bandara Islamabad. Dia disambut sejumlah anggota kabinet dari partai penguasa, Partai Laga Muslim Pakistan.

Sharif, 67 tahun, mengkritik sidang kasus yang mendera dirinya. "Kasus yang diusut Biro Akuntabilitas Nasional sangat palsu dan tidak berkaitan dengan korupsi," ujar dia kepada Geo TV sebelum bertolak ke Pakistan.

Tuduhan terhadap Sharif dan keluarga berasal dari paparan Panama Papers pada 2016. Dokumen itu menunjukkan bahwa Maryam, anak Sharif, bersama kedua saudaranya memiliki perusahaan cangkang yang terdaftar di British Virgin Islands dan menggunakannya untuk membeli flat mewah di kawasan Park Lane, May-fair, London.

Biro Akuntabilitas Nasional (NAB) -lembaga mirip Komisi Pemberantasan Korupsi - mengusut kasus itu dan menjerat Sharif dengan tiga dak-waan."Tuduhan itu meliputi kegagalan menjelaskan sumber penghasilan, penyampaian dokumen yang diduga palsu saat diperiksa di Mahkamah Agung, dan membeli aset secara ilegal di London," demikian dakwaan tersebut. Dalam kasus ini, pengadilan juga menetapkan anak perempuan Sharif, Maryam, dan menantunya, Safdar, sebagai tersangka korupsi.

Mahkamah Agung mencopot jabatan Sharif pada Juli atas tidak dilaporkannya sumberpendapa-tan tahunan yang besarnya sekitar USS 10 ribu (Rp 130 juta). Mahkamah memerintahkan NAB memperluas obyek penyelidikan.

THE WASHINGTON POST | REUTERS SUKMA LOPPIES





Original Post

Keluarga Novanto Jadi Pemilik

Media Cetak Kompas Halaman 4
2017-11-4

Keluarga Novanto Jadi Pemilik

Jaksa Pegang Dokumen PT Murakabi Sejahtera

JAKARTA, KOMPAS - Perusahaan milik anak dan istri Setya Novanto disebut sebagai pemilik saham terbesar PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan Konsorsium Percetakan Negara RI, pemenang lelang pengadaan kartu tanda penduduk elektronik 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Sementara Direktur PT Murakabi Sejahtera pun dijabat oleh Irvanto Hendra Pambudi, yang juga tercatat masih keponakan Novanto.

Keterlibatan sejumlah anggota keluarga Ketua Umum Partai Golkar itu dengan perusahaan pemenang lelang pengadaan KTP elektronik terungkap saat sidang lanjutan korupsi pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (3/11). Novanto hadir sebagai saksi dalam sidang itu.

Awalnya, jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdul Basid, mengungkap keterlibatan beberapa anggota keluarga Novanto di PT Murakabi Sejahtera. Menurut Basid, saham terbesar Murakabi dimiliki PT Mondia-lindo Graha Persada. Padahal, pemilik Mondialindo Graha Persada adalah Reza Herlindo. anak Novanto. Sementara komisaris di perusahaan itu adalah Destri As-triani Tagor, istri Novanto.

Basid lalu menyebutkan, Dwi-na Michaela, anak Novanto lainnya, juga menjadi komisaris PT Murakabi Sejahtera. Di perusahaan itu pula Irvanto, keponakan Novanto, menjabat direktur. Saat ditanya, Novanto mengakui, Reza, anaknya, adalah pemilik PT Mondialindo Graha Persada. Namun, dia mengaku tak tahu istrinya duduk sebagai komisaris di perusahaan itu. Demikian pula jika Dwina duduk sebagai komisaris di PT Murakabi Sejahtera. Bahkan, Novanto pun mengaku tak tahu proses Irvanto menjadi direktur di PT Murakabi Sejahtera. Ia hanya mengakui Destri adalah istrinya dan Dwina adalah

anaknya. "Iya betul, Dwina anakku," ucap Novanto.

Basid lantas menjelaskan, sebanyak 50 persen saham PT Mondialindo Graha Persada dikuasai Destri, sedangkan 30 persen dikuasai Reza Kepemilikan saham itu dituangkan dalam dokumen perusahaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara korupsi KTP elektronik.

Kebetulan pula, tambah Basid, PT Mondialindo Graha Persada berkantor di lantai 27 Menara Imperium, yang juga tempat PT Murakabi Sejahtera berkantor. Hingga 2014, sesuai akta notaris yang diterbitkan notaris Ester Mercia Sulaiman, kantor itu baru dijual 11 Februari 2014.

Novanto kemudian berdalih bahwa kantor di lantai 27 Menara Imperium itu sudah dijual sejak 2010 kepada rekan usahanya, Heru Taher. Namun, karena Heru meninggal dan tak dapat melunasi biaya sewa akibat terbelit utang, unit gedung itu kembali dikuasai dan dijual ke Deniarto. "Nama saya masih dipakai sebagai pemilik gedung itu hingga saya jual ke Deniarto pada 2014," katanya

Dengan menggunakan nama Heru pula, Setya mengklaim, hingga 2002, saat dia masih menjabat komisaris di PT Mondialindo Graha Persada, perusahaan itu diserahkan ke Heru, dan kemudian diserahkan ke Deniarto. Namun, Setya mengaku tak tahu saat perusahaan itu diserahkan Destri pada 2008. "Saya tak tahu dia (Destri) jadi komisaris," kilah Novanto.

Lantas Basid menunjukkan dokumen PT Mondialindo Graha Persada yang memuat keterangan penjualan saham perusahaan

yang tak dilakukan ke Deniarto, tetapi ke Irvanto. Dari Irvanto, saham diserahkan lagi ke Destri. "Saya betul-betul tidak tahu. Itu semua dilakukan Heru," ucap Novanto menanggapi barang bukti yang ditunjukkan jaksa.

Hakim mengingatkan

Basid pun menunjukkan 80 persen saham PT Mondialindo Graha Persada yang dimiliki Reza dan Destri itu pun dijual ke Cip-rus Antonia Tatali. Saat dikonfirmasi, Novanto mengakui mengenal Ciprus sebagai direksi salah satu perusahaan di gedung Equity, satu gedung dengan kantor milik Reza Namun, Novanto mengaku tak mengetahui bentuk perusahaan milik Reza yang berkantor di Equity.

Seperti persidangan korupsi KTP elektronik sebelumnya, Novanto banyak memberikan jawaban tak tahu maupun tidak benar saat dikonfirmasi terkait fakta-fakta persidangan yang terungkap. Misalnya pertanyaan yang diajukan anggota majelis hakim Anshori terkait fakta persidangan sebelumnya yang diungkapkan mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Ganjar Pranowo. Ganjar mengaku pernah diminta Novanto tak bersikap keras saat membahas anggaran pengadaan KTP elektronik. Namun, Novanto menampik keterangan Gubernur Jawa Tengah itu. Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar kemudian mengingatkan Novanto agar tidak terlampau banyak mengatakan lupa dan tidak benar.

Sementara itu, untuk melengkapi pemeriksaan yang dilakukan beberapa hari sebelumnya politisi Partai Golkar, Yorrys Raweyai, kembali diperiksa KPK juga memeriksa politisi Partai Hati Nurani Rakyat, Mirwan Amir.

(MDN/IAN)





Original Post

Ketua DPR

Media Cetak Kompas Halaman 4
2017-11-4

Ketua DPR

Setya Novanto hadir sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (3/11). Selain Novanto, sejumlah saksi juga dihadirkan, antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, anggota staf keuangan PT Sandipala Arthapura Fajri Agus Setyawan dan Deniarto Suhartono, mantan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang Kementerian Dalam Negeri Endah Lestari, serta Kepala Bagian Umum Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Rudy Indrato Raden.

KOMPAS ALIF ICHWAN





Original Post

Mantan PM Nawaz Sharif Diajukan ke Pengadilan

Media Cetak Kompas Halaman 10
2017-11-4

Mantan PM Nawaz Sharif Diajukan ke Pengadilan

Sehari setelah pulang dari luar negeri, mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif, Jumat (3/11), hadir di pengadilan. Sharif harus menghadapi tuduhan korupsi yang menyebabkan ia digulingkan dari jabatannya. Dalam sidang yang berlangsung singkat di Islamabad, Pakistan, kuasa hukum Sharif, Khawaja Haris, mengatakan, Sharif harus membayar dua surat jaminan masing-masing sebesar 5 juta rupee atau setara dengan Rp 648 juta untuk bebas dari penahanan. Sidang lanjutan akan digelar pada 7 November. Sharif diberhentikan Mahkamah Agung Pakistan pada Juli lalu karena skandal Panama Papers. Ia menerima surat perintah penahanan karena mangkir dari sidang pengadilan awal Oktober 2017.

(AFP, AP LOK)





Original Post

Revisi Perppu Ormas

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 4
2017-11-4

Revisi Perppu Ormas

Perppu No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyara -katan (Ormas) telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI 24 Oktober 2017. Betapapun sebagian pihak merasa kecewa terhadap pengesahan perppu ini, masin ada ruang yang dimungkinkan untuk menggugat perppu, yaitu melalui iu dicicil review (JR) ke Mahkamah Konstitusi.

Sejumlah elemen masyarakat menyatakan siap untuk melakukan JR ke MK, bahkan salah satu ormas Islam terbe -sar di Indonesia, Muhammadiyah, turut mengonfirmasi rencana untuk JR tersebut. Muhammadiyah memang sejak awal bersikap kritis dan mengemukakan ketidaksetujuannya terhadap Perppu. Bleid ini dinilai tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa, sebaliknya berbahaya bagi masa depan demokrasi dan eksistensi negara hukum.

Terima tapi dengan Revisi

Sesuai ketentuan UUD 1945 jo UUNo 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa perppu harus mendapat -kan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. DPR sendiri hanya me-milikiduapilihan.yaitumembe-rikan persetujuan (menerima) atautidakmemberikanpersetu-juan (menolak) (Vide Pasal 52). Uniknya pada saat pengesahan

perppu yang lalu terdapat tiga fraksi (Demokrat, PKB, dan PPP) yang menerima dengan syarat Perppuharussegera direvisi begitu disahkan menjadi undang-undang. Bahkan, salah satu fraksi mengancam jika tidak ada jaminan revisi maka fraksi tersebuttegasakanmeno-lak. Hasil lobi akhirnya menegaskan 7 fraksi dan pemerintah menerima perppu dengan kompromi akan dilakukan revisi se -gera setelah perppu disahkan.

Sikap ini tentu saja merupa -kan anomali dan kerancuan tersendiri dalam pengesahan per- ppu di DPRkemarin. Dengan si- kap itu, publik bisa menangkap kesan bahwa sejatinya fraksi-fraksi dan pemerintah juga menganggap perppu bermasa-lah.hanyatakkuasauntukme -nolaknya dengan berbagai dalih dan kepentingan politik masing-masing. Normalnya, kalau dinilai bermasalah, ya di-tolaksaja (atau sebaliknya tegas menye tujui perppu).

Apa pun dalilnya, publik tidak perlu terlalu fokus pada anomali tersebut. Saat ini yang penting adalah-selain menempuh J R ke M K-publik perlu memastikan perppu yang kini telah jadi undang-undangitu direvisi segera. Biarlah polemik revisi atas perppu itu dikaji para ahli hukum tata negara, yang penting bagi publik pasal-pasal yang mengancam demokrasi dan hak-hak sipil, termasuk eksistensi negara hukum terkoreksi segera.

Pasal yang Mengancam

Secara umum terdapat dua kekhawatiran (atau ancaman) atas terbitnya Perppu 2/2017. Pertama, ancaman terhadap demokrasi (hak berserikat dan berkumpul, termasuk kritisisme masyarakat). Kedua, ancaman terhadap supremasi hukum atau dueprocess oflaw.

Perppu menganulir UU 17/

2013 terkait proses pembubar -an ormas yang ditempuh melalui pengadilan. Menurut UU 17/ 2013, pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum, dan terhadap putusan pengadilan negeri tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi. Sementara itu, perppu memberikan kewenangan mutlak kepada pemerintah untuk memberikan sanksi pembubaran ormas pelanggar aturan tanpa melalui proses peradilan.

Semua orang mafhum pentingnya proses peradilan dalam pencabutan hak konstitusional warga negara. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin dueprocess oflaw ataujaminankeadilanba-gi warga negara yang dituduh melanggar hukum. Inilah konsekuensi dari pilihan kita sebagai negara hukum (rechtsstaat) dan bukan negara kekuasaan Imachstaat) (Vide UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3)). Hal ini untuk menjamin kesetaraan hubungan antaranegara-yangdiperan-kan oleh apparatus-dan warganya sehinggamereka (representasi negara) tidak bisa berlaku sewenang-wenang terhadap warga negara.

Berbeda dengan UU 17/ 2013 yang memberikan ruang persuasif-dialogis bagi ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 melalui peringatan bertahap dan pembinaan, Perppu memangkas ruang itu sehingga langsung pada proses pencabutan status badan hukum (pembubaran). Hal ini bertolak belakang dengan semangat kita untuk semakin matang dalam berdemokrasi. Demokrasi yang matang ditandai dengan semakin terbukanya pintu dialog sehingga perbedaan sikap dan

pandangan dapat didiskusikan dengan kepala dingin.

Pasal-pasal perppu menghapus prinsip-prinsip negara hu -kum dan demokrasi di atas, sehingga wajarjikabanyaktuduh -an bahwa ini semua bukan soal kegentingan yang memaksa, tapi soal ketidakmauan-atau sekurang-kurangnya ketidaksabaran Pemerintah-menang-gungkonsekuensi UU 17/2013. Dus.semangatperppusemakin menjauhkan kita (set back) dari cita-cita reformasi yang melawan sistem otoriter (sewenang-wenang). Reformasi menghendaki satu sistem demokrasi yang menekankan proses dialogis untuk mencapai konsensus dalam bernegara. Maka, tidakheran jika para aktivis reformasi dan aktivis hak asasi manusia turut mengecam keras keluarnya perppu ini.

Pasal Karet dan Kriminalisasi Massal

Tidak sekadar mengancam eksistensi negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, perppu juga mengandung pasal-pasal karet dan ambigu yang membuka peluang kesewenang-wenangan akibat taf-siryangsangat mungkin dimonopoli oleh penguasa. Padahal, salah satu konsep dalam asas legalitas jelas mengatakan bahwa hukum haruslah lex stricta, yaitu hukum tertulis harus dimaknaisecara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan subjek pelaku per -buatan tersebut.

Perppu mengintrodusir pa -sal larangan bagi ormas untuk menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan de -ngan Pancasila (Vide Pasal 59 Ayat (4) Huruf c). Problemnya, perppu memberi kewenangan mutlak kepada pemerintah (cq Mendagri dan Menkumham) untukmenafsirkan dan menen-

tukan pelanggar Pancasila, baik dengan pertimbangan atau ti -dak dari instansi lain (Vide Pasal 61). Hal ini dikhawatirkan mengembalikan langgam "taf -sir tunggal" atas Pancasila yang menjadikannya kembali sebagai alat kekuasaan.

Di sinilah letak "karetnya" pasal larangan tersebut. Tidak ada yang bisa memastikan dan mengimbangi (counter check) tuduh anatasormasyangdinilai melanggar larangan oleh pemerintah. Negara bisa secara sepihak menuduh satu ormas ber -tentangan dengan Pancasila, lalusecarasepihakjugamembu-barkannya. Tidakkah ini merupakan langgam otoriter yang pernah berlaku di masalalu? Lalu, siapa yang menjamin tuduhan pemerintah itu bukan untuk menyasar kelompok tertentu, kelompokkritis, ataukelompok yangberseberangan dengan pe-nguasa/rezim?

Konklusi

Itulah di antara pasal-pasal yang mengancam keberlangsungan sistem demokrasi dan negara hukum yang kita anut. Kebebasanmemangperlu ditata tapi tidak lantas semena-mena tanpa mengindahkan prinsip-prinsip dueprocess oflaw. Ini juga bukan soal proradikalisme dan anti-Pancasila, tapi cara pemerintah membubarkan ormas itu yang perlu kita koreksi bersama agar sesuai dengan hukum {by law) sehingga transparan dan akuntabel. Kita ingin menghadirkan proses pembinaan ormas yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan proses dialogis dalam bernegara sehingga demo-krasimakin kuat dan tidakmem-buka peluang kembalinya otoritarianisme. Akhirnya kita akan menagih dan mengawasi janji wakil rakyat dan pemerintah untuk merevisi UU Pengesahan Perppu Ormas ini.

DANANG AZIZ AKBARONA





Original Post

Jangan Tunda Eksekusi Aset Supersemar

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2017-11-4

Jangan Tunda Eksekusi Aset Supersemar

KORPS Adhyaksa mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mengeksekusi seluruh aset milik Yayasan Supersemar. Eksekusi merupakan keharusan menyusul keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi yang diajukan oleh pihak kejaksaan.

"Itu kewajiban dari pengadilan negeri untuk seg*era memenuhi gugatan kita supaya segera dieksekusi. Selama ini kita sudah sabar menunggu," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

Prasetyo mengaku sudah mendengar informasi perihal keputusan kasasi yang memenangkan

gugatan kejaksaan tersebut. Langkah selanjutnya ialah menunggu salinan putusan dari MA dan kemudian mempelajari serta meminta PN Jaksel tidak menunda eksekusi.

"Bahkan, almmaning (peringatan terhadap tergugat agar melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), sudah kita sampaikan. Kewajiban kita sebagai pihak yang meminta eksekusi sudah kita lakukan. Tinggal sekarang pengadilan negeri bisa secepatnya memenuhi permintaan kita itu," terangnya.

Sebelumnya, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku ekse-

kutor menyebut segera mengeksekusi aset Yayasan Supersemar senilai Rp4,4 triliun. "Ya, harus dilaksanakan eksekusinya kalau begitu," kata Made Sutrisna dari Humas PN Jaksel.

Ia mengatakan, untuk mengeksekusi aset tersebut, PN Jaksel akan mengacu pada surat permohonan Kejaksaan Agung. Namun, eksekusi terhadap aset itu tertunda karena Ketua PN Jaksel Aroziduhu Waruwu akan dipindahkan ke Pengadilan Tinggi Medan. Dengan begitu, PN Jaksel beralasan eksekusi masih akan menunggu pergantian ketua baru.

"Pelaksanaannya mungkin menunggu ketua baru kira-kira datang

akhir November," ujarnya.

Dalam perkara itu, Jaksa Agung yang mewakili rakyat Indonesia menggugat Yayasan Supersemar untuk mengembalikan dana yang diselewengkan sejak 1970-an.

Dalam putusan kasasi, MA menyatakan Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mengembalikan 75% dana yang terkumpul sejak 1974 dengan asumsi 25% dana telah disalurkan ke yang berhak.

Belasan aset dan ratusan rekening atas nama Yayasan Supersemar telah dibekukan. Tinggal menunggu eksekusi sehingga benar-benar dikuasai kembali oleh negara.

(Gol/P-3)





Original Post

Tersandera Janji Politik

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-11-4

Tersandera Janji Politik

BICARA soal reklamasi Teluk Jakarta berarti bicara perihal kontroversi dan ketidakpastian. Proyek raksasa berbiaya triliunan rupiah itu bahkan telah tercemar oleh bau politik sehingga semakin sulit untuk diurai. Polemik begitu akrab dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Silang pendapat begitu kuat.

Perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur baru Anies Baswedan pun teramat tajam. Di satu sisi, pemerintah pusat berketetapan bahwa reklamasi harus segera dilanjutkan. Di sisi lain, Pemprov DKI bersikap sebaliknya.

Pergantian kepemimpinan Ibu Kota dari Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat ke Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengubah total peta pandangan terhadap reklamasi. Berbeda 180 derajat dengan Ahok-Djarot, Anies-Sandi kukuh berprinsip bahwa reklamasi wajib dihentikan.

Setidaknya hingga detik ini, bagi Anies-Sandi penghentian reklamasi ialah harga mati. Proyek reklamasi Teluk Jakarta memang penuh kesengkarutan, tetapi bukan berarti kita boleh membiarkannya berlarut-larut. Betul bahwa pada awalnya banyak cacat prosedural dalam pelaksanaan reklamasi, tetapi tak bijak jika kita membiarkannya tanpa solusi.

Faktanya, reklamasi sudah berlangsung. Faktanya, sebanyak 17 pulau buatan sudah terbentuk. Faktanya pula, di atas beberapa pulau itu sudah berdiri beragam jenis bangunan. Akankah semua itu harus kita biarkan mangkrak dan terbengkalai? Pada konteks itulah kita berharap semua pihak yang berkepentingan untuk

bersikap bijak.

Kita memahami sikap pemerintah pusat agar reklamasi dilanjutkan karena ada banyak aspek penting di sana. Keberlanjutan reklamasi, misalnya, akan menjadi penegasan bahwa ada kepastian hukum di negeri ini sebagai salah satu syarat terpenting bagi investasi. Bisa dipahami pula

jika reklamasi dilanjutkan karena dari sudut hukum tak lagi ada masalah.

Dari sisi kebijakan, moratorium yang sempat diambil pemerintah pusat sudah dicabut. Mahkamah Agung pun telah memutuskan dalam kasasi bahwa reklamasi sah. Begitu pula dari sisi analisis mengenai dampak lingkungan, Kementerian Ling-

kungan Hidup dan Kehutanan sudah memberikan lampu hijau.

Pengembang jelas tak ingin uang triliunan, bahkan mungkin ratusan triliun rupiah yang telah mereka ge-lontorkan untuk reklamasi terbuang percuma. Mereka secepatnya butuh jalan keluar dan mendapatkan kepastian. Itulah tugas negara yang dalam hal ini mesti ditunaikan pemei intah daerah.

Tak kurang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut menantang Pemprov DKI Jakarta segera memberikan solusi untuk memungkasi ketidakpastian reklamasi, apalagi sudah ada bangunan di atas Pulau C dan D yang mustahil dibongkar lagi. Kalla juga menilai polemik reklamasi terjadi karena informasi tak benar saat Pilkada DKI 2017 yang dimanfaatkan untuk menguliti kesalahan calon lain.

Kita berharap Anies-Sandi bijak dan berpijak pada kepentingan yang lebih luas dalam memutuskan nasib reklamasi. Aspek hukum, kepastian berinvestasi, kemanfaatan, dan wibawa negara mesti dijadikan landasan, bukan yang lain. Amat tidak elok jika Anies-Sandi berkukuh menghentikan reklamasi hanya karena sudah kadung mengumbar janji saat kampanye pilkada DKI.

Amat tidak pantas jika Anies-Sandi ngotot menyetop reklamasi cuma karena ingin beda dengan pendahulu mereka atau dengan pemerintah pusat. Lebih tidak patut lagi jika mereka menolak meneruskan reklamasi demi kepentingan politik jangka panjang.

Bola reklamasi Teluk Jakarta kini berada di kaki Pemprov DKI. Semoga Anies-Sandi mengeksekusinya dengan kejernihan hati.

Dibongkar atau Dilanjutkan?

SEANDAINYA reklamasi disetop, terus pulau yang sudah jadi mau diapakan? Dibiarkan saja atau dibongkar lagi atau dilanjutkan membuat bangunan?

Ais Darmawan

Pengkajian Ulang

KALAU reklamasi itu perlu untuk Jakarta kenapa tidak dilanjutkan? Lakukan pengkajian ulang dengan saksama dan menyeluruh oleh instansi terkait baru kemudian akan ketahuan manfaat dan mudaratnya. Setop bicara pada lingkup politik. Sekarang waktunya menggarap substansi masalah. Semua kartu letakkan terbuka di atas meja.

Cosmas Ander

Tidak Boleh Menghalangi

JIKA secara hukum tidak ada masalah dan amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tidak masalah, serta pemerintah pusat sudah menyetujuinya, apalagi yang mesti dipersoalkan? Risiko bagi Anies, yaitu dia bisa digugat secara hukum oleh para investor. Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat sudah menyetujui reklamasi, mestinya sang gubernur tidak boleh menghalanginya. Mungkinkah dia memiliki otoritas tunggal untuk menghentikannya? Persetujuan pemerintah pusat terhadap reklamasi tentu melalui pertimbangan dan kajian yang komprehensif. Tentu saja ada pertimbangan untung rugi yang diperoleh negara.

Kletus Apeliling

Mana yang Paling Kuat

PROYEK reklamasi itu sudah dimulai sejak zaman Soeharto 32 tahun dan berlanjut sampai zaman SBY selama 10 tahun dan seterusnya. Bila ternyata saat ini Anies sanggup menghentikan proyek reklamasi itu, itu namanya baru orang yang benar-benar lain dari yang lain. Kita tunggu saja, mana yang paling kuat untuk reklamasi itu.

Johannes R Depari

Komoditas Politik

SAYA pendukung Anies, tapi saya juga mendukung reklamasi karena tujuan awal proyek ini dimulai ialah menyelamatkan pesisir Kota Jakarta. Hanya proyek (NCICD) yang sedari awal dibuat dan dikonsep secara inclusive tapi pada praktiknya tidak demikian. Di negara ini sayangnya setiap megaproyek selalu dijadikan komoditas politik untuk salirtg menyerang.

jebel Ali

Ada Pangkalan TNI-AL

KALAU saya yang penting di pulau terluar reklamasi ada pangkalan TNI-AL dan Markas Koramil, serta penduduk Indonesia bebas memasuki sebagai tanda kedaulatan kita, itu saja.

Herit Nasution

Untuk Kepentingan Bangsa

SOLUSI yang akan diambil gubernur baru ialah yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pengusaha atau beberapa pejabat saja.

Solihin Magelang

Janji Harus Ditunaikan

JANJI perlu ditunaikan karena itu tanda pemimpin yang baik. Kalau ingkar janji itu namanya pemimpin penipu!!

UllaSappewali

Harus Ada Solusi

REKLAMASI Jakarta? Memang harus ada ivin-win solusi.

Nyoman Wardhana

Untuk Perumahan Rakyat

YA kalau dilanjutkan bisa untuk perumahan rakyat Jakarta lebih mantap.

Suprianto





Original Post

Ragam Modus Korupsi Pejabat Daerah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2017-11-4

Ragam Modus Korupsi Pejabat Daerah

MANTAN Kepala Bagian Keagamaan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Setda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, DAM, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cianjur.

DAM yang saat ini menjabat sebagai camat disangkakan melakukan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp6,l miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Cianjur Agus Hariono, kemarin, memastikan penetapan itu sudah mengacu pada alat bukti yang kuat. Namun, dia mengakui tersangka sudah dua kali tidak memenuhi panggilan.

Di Bangka Belitung, Kejari Kota Pangkalpinang menetapkan mantan Kepala Rumah Penyimpanan Barang

Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Pangkalpinang, Js, sebagai tersangka lantaran diduga menggelapkan barang bukti balok timah seberat 1,6 ton.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Pangkalpinang Hendi Arifin menjelaskan tersangka mengeluarkan barang bukti itu secara diam-diam melalui pintu belakang Rupbasan.

"Tersangka mempunyai kunci pintu belakang. Nah kesempatan itu digunakan mengeluarkan (BB) balok timah. Menurut pengakuanya pada September 2017," kata Hendi.

Setelah itu. sambung dia, tersangka menukar barang bukti berkadar SN 98%-99% itu dengan balok yang tidak mengandung kadar timah.

Secara terpisah, Direktur Reserse dan Kriminal Khusus

(Direskrimsus) Polda Kepulauan Riau Kombes Budi Suryanto mengaku menduga ada tiga pihak yang terlibat kasus tank cleaning.

Dalam kasus itu. kepolisian menangkap tangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Dendi N Purnomo dan Direktur di PT Telaga Biru Semesta Batam Amiruddin.

"Dalam hal ini ialah pihak Bea dan Cukai, syahbandar, dan pihak Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)," katanya.

Adapun Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Mabes Polri menetapkan dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, jawa Timur, AG dan AN, sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Menurut Kepala Polres Kota Malang AKB Hoiruddin Hasibuan, tersangka yang kini ditahan di Kantor Polres Malang meminta uang terhadap warga yang mengurus sertifikat. Modusnya, mereka memintai uang pengurusan sertifikat lahan yang sebenarnya sudah terbit pada 16 Juni.

(RF/HK/BB/BN/N-l)





Original Post

AKSI PROTES

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2017-11-4

AKSI PROTES

Demonstran berkumpul di luar gedung parlemen Catalonia memprotes putusan pengadilan Spanyol yang memerintahkan penahanan kepada delapan anggota kabinet dan parlemen Catalonia di Barcelona. Spanyol, Kamis (2/11). Perintah penahanan diambil setelah! mereka menjalani persidangan atas peran mereka dalam dorongan pemisahan diri Catalonia dari Spanyol.

AP/MANU FERNANDEZ





Original Post

Eks Lahan Mahesh Dan Heriyantomo Dibangun Stasiun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2017-11-4

Eks Lahan Mahesh Dan Heriyantomo Dibangun Stasiun

DIREKTUR Konstruksi PT MRT Jakarta, Silvia Halim mengatakan, pembangunan stasiun MRT di Jalan Haji Nawi segera dimulai. Pembangunan sempat terhambat karena ada sengketa lahan.

"Putusan Mahkamah Agung sudah keluar, kami dapat bergerak. Setelah eksekusi lahan dilakukan, kami akan kerjakan," kata Silvia.

Dia menjelaskan, struktur stasiun yang segera dikerjakan adalah pembuatan pai I ing. kolom, dan concourse atau area penumpang membeli tiket. Pembangunan struktur stasiun itu berada di dua titik, yaitu di bekas lahan milik Mahesh Laimalani serta Heriyantomo. Kedua pemilik lahan sebelumnya menolak nilai ganti rugi dan menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke pengadilan.

Di bekas lahan milik Mahesh, jelas Silvia, kontraktor sedang bersiap membuat rekayasa lalu lintas agar kendaraan tetap bisa melintas di titik itu. Pekerjaan ini bisa dimulai lebih awal, karena Mahesh bersedia menyerahkan lahan miliknya sebelum putusan MA keluar.

"Sekarang sudah rata, tidak ada pagar dan kanopi. Dengan putusan MA, kita optimistis target pembangunan MRT pada Maret 2019 dapat dipenuhi," ucapnya.

Terpisah, PT MRT meminta

Pemerintan DKI mengeluarkan kebijakan yang berdampak terhadap perubahan perilaku pengguna kendaraan pribadi.

"Kami butuh dukungan kebijakan yang mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik sebanyak-banyaknya dan meninggalkan kendaraan pribadi," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar.

Dia menilai, ketergantungan masyarakat Jakarta terhadap kendaraan pribadi cukup tinggi. Transportasi publik masih menjadi pilihan terakhir. Perilaku warga Jakarta ini menjadi salah satu ganjalan bagi MRT Jakarta, yang tengah berusaha mendorong target ridership 1 73 ribu penumpang ketika beroperasi kelak.

Kendati begitu, William menyadari, keberadaan MRT Jakarta di rute Lebak Bulus-Bundaran HI bukan satu-satunya jawaban atas permasalahan itu. Selain harus terintegrasi dengan moda transportasi lain, William menilai, perubahan harus didorong dengan sejumlah kebijakan Pemerintah DKI.

Kebijakan DKI yang dapat mendorong peralihan ke transportasi publik, antara lain memastikan jalur trotoar yang baik dan indah untuk masyarakat. "Bukan hanya di Sudirman-Thamrin, tapi bagian lainnya juga," ujarnya.

pyb





Original Post

26 Lahan Di Jalan Fatmawati Jadi Kendala

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2017-11-4

26 Lahan Di Jalan Fatmawati Jadi Kendala

Sebelum Putusan MA

MAHKAMAH Agung memenangkan gugatan Pemprov DKI Jakarta terkait ganti rugi lahan warga di lokasi pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Majelis hakim memutus perkara pada 10 Oktober 2017. "Sudah putus itu. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemprov DKI Jakarta," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi. Putusan kasasi itu tertuang pada Surat Keputusan No. 2244/ K/2017.

Suhadi menjelaskan, majelis hakim menolak keberatan warga. Para penggugat, yakni Mahesh Lalmalani, Muchtar, Heriyantomo, Wienarsih Waluyo, Dheeraj Mohan Aswani, dan Ang Ing Tuan dinilai sudah melampaui waktu pengajuan kasasi yang telah ditentukan.

"Ketika diajukan, gugatan itu sudah melampaui waktu yang ditentukan undang-undang, yakni 14 hari untuk mengajukan. Jadi ditolak," imbuh dia.

Dengan putusan ini. Pemprov DKI Jakarta bisa mengeksekusi lahan warga untuk pembangunan MRT ini. Penentuan harga ganti rugi sesuai dengan nilai yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta, yakni Rp 30 juta per meter. Nilai ini lebih rendah dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni Rp 60 juta per meter.

"Sudah bisa langsung eksekusi lahan. Kembali ke status quo berapa harganya yang sudah diputuskan pemerintah." ucap Suhadi.

Sebelumnya, proses pembebasan 26 lahan di sepanjang Jalan Fatmawati. Jakarta Selatan.

masih menjadi kendala proyek mass rapid transit (MRT). Sejak awal tahun hingga Oktober 2017, pembebasan lahan masih berlangsung.

"Yang sudah menerima uang konsinyasi dua bidang. 27 meter persegi untuk Stasiun Cipete Raya dan 41 meter persegi untuk Stasiun Blok A." kata Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Bambang Eko Prabowo.

Lahan seluas 41 meter persegi itu, kendati sudah dibayar, sedang digugat juga oleh pemiliknya. Christian Tjokro, lantaran ada beberapa meter lahan yang tidak diganti rugi pemerintah dengan alasan sudah puluhan tahun menjadi jalan.

Sementara itu, tiga bidang yang masing-masing untuk

Stasiun Cipete Raya. Stasiun Sisingamangaraja, dan Stasiun H Nawi, baru keluar surat pengantar pembayaran konsinyas-inya dari Kepala BPN Jakarta Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk proyek MRT.

Ada enam bidang juga yang menjadi koridor dan Stasiun Fatmawati, masih diteliti berkas kepemilikannya oleh BPN. Tiga lainnya, meminta dilakukan pengukuran ulang.

Bidang yang berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada 10 bidang yang dimiliki enam pemilik, salah satunya Mahesh Lalmalani. masih menunggu salinan putusan kasasi di Mahkamah Agung.

"Ada dua lahan lagi, 73 meter persegi untuk Stasiun Cipete Rayadan 35 meter persegi untuk

koridor, tapi pemiliknya tidak bisa dihubungi." ujar Bambang.

Jalur MRT Jakarta fase satu akan menghubungkan Lebak Bulus-Bundaran HI. Jalur ini akan terdiri dari jalur layang dari Lebak Bulus-Sisingamangaraja. dan jalur bawah tanah dari Sisingamangaraja-Bundaran HI.

Jalur layang akan dilayani tujuh stasiun, meliputi Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati. Cipete Raya. Haji Nawi, Blok A. Blok M, dan Sisingamangaraja. Sementara jalur bawah tanah akan dilayani enam stasiun, yakni Stasiun Senayan, Istora. Bendungan Hilir, Setia Budi. Dukuh Atas dan Bundaran HI.

Layanan MRT Jakarta ditargetkan beroperasi Maret 2019. dan diupayakan sudah mulai uji coba pada Desember

2018.

PYB/NET





Original Post

Ekskavatop Parkir Di Depan Toko Yang Kena Proyek MRT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2017-11-4

Ekskavatop Parkir Di Depan Toko Yang Kena Proyek MRT

Masih Ada Yang Menolak Meski Pemprov DKI Menang Kasasi

Mahkamah Agung (MA) memenangkan Pemprov DKI dalam pembebasan lahan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

SALAH satu lahan yang dipakai untuk proyek itu adalah milik Heriyantomo. Lahan miliknya berada di Jalan RS Fatmawati Nomor 41, Cipete. Jakarta Selatan. Lahan tersebut dipakai Heriyantomo untuk usaha jual beli marmer dengan nama Gramer Mandiri.

Rabu siang (1/11), sekitar sepekan pasca putusan MA diumumkan. Rakyat Merdeka menyambangi lahan tersebut. Dari pantauan, masih tampak aktivitas di toko Gramer Mandiri. Namun, selama berada di sana, tak tampak pembeli yang datang ke toko tersebut.

Dari luar, toko tampak terdiri dari tiga bagian. Aktivitas toko dilakukan di salah satu sisi yang berada di pojok kiri bangunan. Sedangkan bagian tengah dan sisi kanan bangunan toko tampak sejumlah pekerja sedang

membongkar lantai bangunan. Kegiatan pembongkaran baru usai menjelang jam lima sore.

"Memang sengaja dibongkar. Katanya mau diratakan, buat dibikin usaha lain. Pembongkaran di bagian dalam tidak berpengaruh putusan MA," kata seorang pekerja yang menolak menyebut identitasnya.

Pekerja itu menambahkan, lahan yang terkena proyek MRT telah diratakan pada Selasa malam (31/10). Dari pengamatan, lahan yang dibongkar telah diratakan. Bagian yang diratakan ditimbun dengan kerikil dan pecahan-pecahan batu.

Bekas tembok yang membuat bangunan tersebut menjorok ke jalanan masih ada. Sebuah ekskavator "nongkrong" di depan toko, berbagi tempat parkir dengan sejumlah sepeda motor dan sebuah mobil box berkelir putih.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan, dalam waktu dekat, tiang pancang akan dipasang di atas lahan warga yang menggugat MRT di sepanjang Jalan Fatmawati.

Menurut William, pemasangan tiang pancang untuk Stasiun Haji

Nawi itu sudah terlambat dan memakan biaya lebih. "Tapi, kami bersyukur, lahan ini bisa dilepaskan. Keputusan MA kami belum terima, tapi sudah ada di website." ujar William.

Sejauh ini. dua dari enam lahan yang disengketakan sudah diserahkan pemiliknya, kendati putusan belum sampai ke tangan mereka. Warga yang menyerahkan lahannya adalah Mahesh Lalmalani dan Heriyantomo.

Adapun, pembongkaran lahan sudah dikerjakan sendiri oleh pemilik bangunan dengan dibantu Satpol PP dan kontraktor. "Pemilik lahan Heriyantomo sudah mengizinkan MRT melaksanakan pekerjaan per 26 Oktober 2017. Untuk yang ..lain, setelah putus ini sebisa mungkin segera dieksekusi," ujar William.

Meski demikian, dia mengatakan, penyelesaian proyek pengerjaan Stasiun Haji Nawi tidak akan sesuai target yang telah ditentukan, yaitu Maret 2019.

"Kalau Haji Nawi itu sudah pasti lewat Maret 2019. Terlambat. Karena kita harus masukkan lagi alat baru, pancang baru." jelasnya.

Sedangkan pengerjaan proyek MRT di Cipete tetap akan berjalan dan selesai sesuai target. "Cipete ada dua titik. Memang tidak izin kita pakai lahannya, tapi bisa kita pasang fondasi. Jadi, tidak memengaruhi target pengerjaan. Cipete tetap akan berfungsi pada Maret," tuturnya.

Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan Bambang Eko Prabowo mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai pendekatan agar empat pemilik lahan lainnya mengizinkan lahannya digunakan untuk proyek MRT.

"Percepatan dengan mendorong Dinas Bina Marga selaku pemilik lahan agar segera membuat surat permohonan eksekusi ke pengadilan. Kami juga komunikasi ke warga agar bersedia memberikan izin pemanfaatan lahannya lebih dulu." ucap Bambang.

Sebelumnya, usai putusan MA. tidak semua pemilik lahan merelakan lahannya. Sigit Buntoro, salah satu warga pemilik lahan memaparkan, pengajuan kasasi yang dilayangkan Pemprov DKI ke MA adalah langkah dengan landasan hukum

yang berbeda.

"Warga ingin menegaskan, upaya hukum hingga saat ini bukan karena bentuk ganti kerugian dan besaran nilai, tetapi karena adanya proses yang melanggar prinsip-prinsip hukum dan hak asasi warga. Baik sebagai pribadi maupun sebagai . warga," tutur Sigit.

Dia lantas menjelaskan alasan dirinya dan beberapa pemilik lahan lainnya, masih tidak bersedia membongkar bangunan. Itu karena banding warga ditolak di pengadilan.

"Setelah putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keluar, kami selaku penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dengan landasan Reglemen Indonesian yang diperbarui, atau HIR. Banding kami ditolak dengan alasan sudah melebihi tenggat waktu," papar Sigit.

Sementara, Pemprov DKI selaku tergugat mengajukan kasasi ke MA dengan landasan UU Nomor 2 Tahun 2012. Sigit melanjutkan, langkah hukum yang dilakukan masing-masing pihak dengan landasan berbeda pun jelas tidak akan pernah sinkron.

"Landasannya berbeda. Jelas tidak akan bisa dikomparasi untuk menyelesaikan permasalahan." katanya.

Sigit melanjutkan, langkah mengajukan kasasi ke MA yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta juga bisa disebut aneh dan tidak fair. Pengajuan kasasi ini,menurutnya, tidak mempunyai landasan hukum dan landasan pengajuannya.

Sebab, tidak pernah mengajukan gugatan konsinyasi sebagai landasan bagi Pemprov untuk mengajukan kasasi ke MA sebagai putusan yang final dan mengikat. "Tapi, justru MA tetap memprosesnya dan mengeluarkan putusan," beber Sigit.

Berdasarkan hal tersebut, Sigit melanjutkan, pihaknya menilai bahwa ada dugaan unsur penyelewengan hukum yang dilakukan pemerintah.

"Upaya hukum Pemprov yang telah diputus oleh MA terdapat penyelundupan hukum yang menyesatkan," nilainya.

pyb





Original Post

Jangan Dipolitisir, Negara Butuh Densus Tipikor"

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2017-11-4

Jangan Dipolitisir, Negara Butuh Densus Tipikor"

KETUA Komisi III DPR Bambang Soesatyo tetap panda pendirinya bahwa pembentukan Densus Tipikor sangat penting untuk mencegah tindak pidana korupsi yang saat ini semakin marak. Makanya, dia meminta berbagai pihak untuk tidak mempolitisir rencana pembentukan itu.

Awalnya, Densus Tipikor ini akan mulai efektif bekerja pada 2018. Namun. Presiden Jokowi akhirnya penunda pembentukan ini dengan alasan akan dilakukan pengkajian lebih mendalam. Penundaan ini tidak lepas dari penolakan sejumlah pihak yang menganggap bahwa pembentukan Densus Tipikor akan membuat kerja pemberantasan korupsi tumpang tindih, terutama dengan KPK.

Menurut Bambang, dengan perkembangan yang ada. keberadaan Densus Tipikor sangat penting. Sebab, untuk memberantas korupsi hingga ke pelosok-pelosok, negara tidak bisa hanya bertumpu pada KPK.

"Perubahan signifikan dalam kebijakan pembangunan nasional yang ditandai besaran transfer dana ke daerah Jan dana desa tnemanlukan pendekatan baru pada aspek pengawasan dan pengamanan. Dalam konteks itulah Polri membentuk dan memfung-

sikan Densus Tipikor." jelas politisi Golkar ini. kemarin.

Dalam APBN, transfer dana daerah plus dana desa sudah mencapai kisaran Rp 760 triliun. Sebaran transfer dana ke daerah mencakup 34 provinsi. 416 kabupaten, dan 98 kota. Sedangkan jumlah desa penerima dana desa tercatat sebanyak 74.954.

"Besaran serta luasnya wilayah sebaran transfer dana ke daerah dan dana desa menggambarkan beban pengawasan dan beban pengamanan yang sangat tidak ringan. Tantangannya adalah memastikan transfer dana ke daerah dan dana desa efektif mencapai tujuannya. Maka, harus ada pendekatan baru pada aspek pengawasan dan pengamanan." jelasnya.

Dalam konteks itulah, sambung Bambang. Polri meran-carfg dan menyiapkan Densus Tipikor. Dengan jelajah kerja Polri yang mencakup seluruh wilayah, Densus Tipikor disiapkan untuk mengambil peran besar atas beban pengawasan dan beban pengamanan kebijakan pembangunan nasional itu. "Unit-unit Densus Tipikor akan siaga dan bekerja di 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, serta 74.000 desa." ucapnya.

Atas hal itu, Bambang meng-angga, tidak ada yang salah dari langkah Polri membentuk dan memfungsikan Densus Tipikor. Karenanya, dia meminta pihak-pihak tertentu tidak berlebihan dalam menyikapi inisiatif Polri itu. Terlebih. Densus Tipikor sesungguhnya tak lebih dari eskalasi dan penajaman fungsi Polri dalam mengamankan kebijakan pembangunan nasional. "Maka, penundaan fungsi Densus Tipikor jangan terlalu lama." imbuhnya.

Bambang pun meminta Pemerintah lebih pro aktif dalam memberi pemahaman kepada publik tentang beban pengawasan dan beban pengamanan kebijakan pembangunan nasional dewasa ini.

usu





Original Post

Balikin Duit, Pejabat Banten Divonis Ringan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-4

Balikin Duit, Pejabat Banten Divonis Ringan

Korupsi Perawatan Mobdin

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang, Banten, menjatuhkan hukuman 16 bulan penjara kepada Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SDA) Provinsi Banten, Wira Hadikusuma.

Bekas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pemeliharaan mobil dinas (mobdin) pada tahun 2014 senilai Rp2.5 miliar.

IMenjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wira Hadikusuma dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan, dan denda sebesar Rp50 juta subsider dua bulan kurungan," putus ketua majelis hakim Sumantono.

Majelis menyatakan. Wira terbukti melanggar dakwaan subsider Pasal 3 ayat (1) junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, menjadi tulang punggung keluarga, dan telah mengembalikan kerugian negara.

"Sementara perbuatan yang

memberatkan terdakwa yakni bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi," sebut Sumantono.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa, Hadian Surachmat menyatakan menerima vonis ini. Sementara jaksa penuntut umum dari KejaksaanTinggi Banten, mengambil sikap pikir-pikir.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta terdakwa dihukum dua tahun penjara, ditambah denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp2.5 miliar subsider penjara 1 tahun.

Jaksa menilai terdakwa telah melakukan korupsi dengan menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan proses lelang pemeliharaan kendaraan dinas, melainkan penunjukan langsung. iBahwa meskipun pemilihan penyedia jasa tidak dilakukan secara benar tetapi terdakwa menandatangani surat perintah kerja (SPK)j tutur JPU Fadil.

Selain itu.pembayaran tidak sesuai yang tertuang di dalam kontrak. Tagihan dari rekanan lebih kecil dibandingkan nilai kontrak. Bahkan ada tagihan pekerjaan fiktif.

byu





Original Post

Pihak Tersangka Persoalkan POM TNI Dominasi Penyidikan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-4

Pihak Tersangka Persoalkan POM TNI Dominasi Penyidikan

Praperadilan Kasus Heli AW 101

DIREKTUR PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh menilai penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101. tidak sah. Dalihnya, penetapan tersangka tanpa lebih dulu menjalani pemeriksaan.

"Penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah. karena terhadap pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka dan atau ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukannya proses penyidikan oleh termohon," kata kuasa hukum Irfan. Marbun membacakan gugatan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Marbun menyebut penetapan tersangka kliennya tidak didahului penyelidikan melainkan bersamaan dengan laporan kejadian dugaan tindak pidana korupsi pada tanggal yang sama.

Selain itu,Marbun menyebut penyidik yang menangani kasus tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KUHAP dan Pasa] 39 ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Karenanya proses penyidikan disebut tidak sah.

Dia juga menyebut penyidikan perkara koneksitas itu bertentangan dengan Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198UU31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Karena penyidikannya dilakukan oleh tim yang tidak

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM.

"Harus ada tim yang dibuat dalam SKB antar Menhan dan Menteri Kehakiman yang sekarang Menkum HAM. Syarat itu tidak bisa dikesampingkan termasuk adanya kesepakatan antar Panglima TN I dan pimpinan KPK," kata Marbun.

"Tim penyidikan yang dibentuk dilakukan antar Menhan dan Menkum HAM tidak ada. Oleh karena proses penyidikan dibentuk tidak sesuai, tim penyidik harus legal. Oleh karena itu. proses penyidikan ini adalah cacat demi hukum oleh karenanya penetapan tersangka pemohon harus gagal demi hukum," lanjutnya.

Pihak pemohon praperadilan juga menyinggung penyitaan dan penggeledahan di kantor PT Diratama Jaya Mandiri di kawasan Industri Sentul, rumah pemohon di Lavanois Village nomor D5 Sentul Bogor, dan rumah Bennyanto di Bogor. Termasuk di kantor PT Diratama Jaya Mandiri yang bertempat di Menara Bidakara I Jakarta Selatan, tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

"Bahwa perkara ini jelas perkara koneksitas. Termohon (KPK) wajib mengendalikan penyidikan atas perkara ini namun kenyataannya pihak militer-lah yang mengendalikan penyidikan. Termasuk upaya penyitaan," ujarnya.

BYU





Original Post

Jadi Tersangka, Direktur Ortus Edward Soeryadjaya Dicekal

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-4

Jadi Tersangka, Direktur Ortus Edward Soeryadjaya Dicekal

Dana Pensiunan Pertamina Rp 599 Miliar Raib

Jaksa Agung M Prasetyo menyatakan Edward Seky Soerjadjaya dicegah ke luar negeri. Tindakan ini untuk mempermudah penyidik memeriksa tersangka kasus korupsi investasi saham Dana Pensiun (Dapen) Pertamina itu.

"Begitu sudah dicegah yang bersangkutan tak bisa meninggalkan Indonesia. Supaya proses penanganan perkara lebih lancar," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung kemarin.

Edward mulai dicegah ke luar negeri terhitung 16 Oktober 2017. Pencegahan tahap pertama ini berlaku enam bulan atau hingga 16 Oktober 2017.

Edward adalah Direktur Ortus Holding Ltd. Perusahaan ini adalah pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy. Saham ini lalu

ditawarkan ke Dapen Pertamina.

"Di situ ada kaitan hubungan yang sangat jelas antara investasi oleh Dapen Pertamina oleh Lubis (M Helmi Kamal Lubis, Presiden Direktur Dapen Pertamina) ke PT Sugih dan itu ada prosesnya tidak benar." sebut Prasetyo.

"Kalau dilakukan dengan niat yang baik sesuai prosedur boleh saja. Tapi ini kan prosedurnya enggak benar, sudah jelas sahamnya enggak bagus, dijual seolah sahamnya bagus, dan setelah itu temyata (dana investasi) raib

dan itu dana pensiun punya anggota Dapen Pertamina jumlahnya cukup signifikan Rp 500 miliar lebih," lanjutnya.

Prasetya menjelaskan, penyidikan terhadap Edward merupakan pengembangan dari kasus Helmi. "Tentunya pihak lain yang jadi bagian dari perkara itu juga haru s diproses hukum, kebetulan namanya Edward Soeryadjaya itu terjadi enggak ada yang luar biasa," tandasnya.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung M Rum menambahkan, penyidik masih mengembangkan kasus ini. IMasih ada pengembangan penyidikan ke beberapa pihak lainnya," katanya.

Edward ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat pe-

rintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-93/F.2/Fd.l/10/2017.

Ia disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Warih Sadono, Edward diduga telah menikmati keuntungan yang diperoleh dari hasil pembelian saham PT Sugih Energy (SUGI) yang dilakukan tersangka M Helmi Kamal Lubis.

Kasus tersebut bermula pada

pertengahan 2014, tersangka Edward Soeryadjaya selaku Direktur Ortus Holding Ltd berkenalan dengan Helmi Kamal Lubis yang saat itu menjabat Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina. Edward menawarkan agar Dana Pensiun Pertamina membeli saham SUGI.

Edward kemudian mengini- siasi M Helmi Kamal Lubis untuk melakukan pembelian saham SUGI Rp601 miliar melalui PT Millenium Danatama Sekuritas. Belakangan, BPK menemukan adanya kerugian negara dalam pembelian saham SUGI tersebut sebesar Rp599 miliar.

Penyidikan terhadap Helmi telah rampung. Perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan dan tengah disidangkan.

gpg





Original Post

Jaksa Ogah Hak Penuntutan Dihapus

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-11-4

Jaksa Ogah Hak Penuntutan Dihapus

Densus Tipikor

HAK penuntutan yang seyogianya hanya jadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU), hendak diberikan kepada penyidik Kepolisian melalui Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Kejaksaan pun protes keras.

Pengurus Persatuan Jaksa Indonesia (PJ1) Reda Mantho-vani menyampaikan, penolakan pembentukan Densus Tipikor Polri itu dikarenakan peran dan fungsi jaksa dikebiri. PJ1, kata dia, protes jika kewenangan penuntutan diberikan kepada kepolisian. "Sebenarnya nggak ada masalah kalau memang sepanjang urusan kepolisian. Yang tidak boleh adalah penuntutan di bawah kepolisian." katanya, di Jakarta.

Menurut Reda, rencana kejaksaan satu atap dengan Densus Tipikor Polri melanggar aturan hukum dan undang-undang. Ia menjelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan telah menegaskan, kejaksaan melakukan penuntutan secara merdeka.

Selain itu, jelasnya, kewenangan penuntutan dalam Densus Tipikor Polri dinilai akan melanggar aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Dalam KUHAP sudah diberikan tugas masing-masing penyidik dan penuntut. Jaksa itu pengendali penanganan perkara di pengadilan," ucap Reda.

Hal senada disampaikan anggota PJI lainnya, Naren-

dra Jatna. Dia juga mempermasalahkan anggaran Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri, dimana DPR siap menggelontorkan anggaran Rp 2.6 trilliun.

"Anggaran harus ada keseteraan. Seharusnya kejaksaan mendapatkan anggaran yang lebih besar karena kerja besar dan penyidikan ditambah. Selain itu. bila kemudian Densus Tipikor itu mengkhususkan penyidikan, konsekuensi penuntutan akan lebih banyak lagi. Jadi sepatutnya anggaran ditambah untuk semua." ujarnya.

Kejaksaan Agung sendiri mempunyai Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK). Satgas ini dibentuk pada tahun 2015 sesuai dengan keputusan Jaksa Agung Nomor KEPOOl/A/JA/01/2015.

Bagi Narendra, Satgas di Kejagung saat ini bisa berjalan tanpa tambahan anggaran .Jika fungsi penyidikan juga ada di Satgasus P3TPK, ia menyarankan anggaran Kejagung turut dinaikkan.

"Ini menunjukkan Kejaksaan dengan Satgas tanpa tambah anggaran sudah bisa meningkatkan performa. Kenapa tiba-tiba anggaran? Anggaran Kejaksaan sebelum revisi Rp 4,6 triliun meliputi semua bidang. Densus Tipikor Rp 2.6 triliun. Kalau mau tertib, kalau ada fungsi penyidikan, semestinya anggaran Kejaksaan bisa lebih dari Rp4,6 triliun." pungkasnya.

jon





Original Post

Selandia Tawarkan Bantu Pengungsi Di Papua Nugini

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2017-11-4

Selandia Tawarkan Bantu Pengungsi Di Papua Nugini

SELANDIA Baru menawarkan bantuan menampung pencari suaka tujuan Australia yang dimukimkan Australia di Manus, Papua Nugini. Kamp terpencil di Pulau Manus Papua Nugini -salah satu dari dua pusat penahanan para pencari suaka yang ingin menuju Australia dengan perahu- ditetapkan ditutup pada Selasa setelah Mahkamah Agung negara itu menyatakan kamp tersebut tidak konstitusional.

Australia mematikan air dan listrik untuk kamp tersebut, tetapi sekitar 600 pria masih berada di dalamnya. Keselamatan mereka mengkhawatirkan jika mereka pindah ke pusat transisi, sebab didapat laporan jika warga lokal memusuhi para pengungsi.

"Mereka benar-benar merasa putus asa dan depresi," ujar tahanan di Pulau Manus dan pengungsi Sudan, Abdul Aziz Adam kepada AFP.

"Kami hanya membantu dan peduli satu sama lain hanya untuk bertahan hidup," ujar pria berusia 24 tahun itu.

Selandia Baru menawarkan bantuan untuk menerima 150 dari jumlah pengungsi.

"Kami ingin bekerja dengan Australia untuk membantu menemukan solusi untuk masalah ini," ujar Menteri Keimigrasian Iain Lees-Galloway kepada Radio Selandia Baru.

Ketua oposisi Australia, Bill Shorten, mendesak Perdana

Menteri Australia Malcolm Turnbull untuk mau menerima tawaran Selandia Baru. Menurut Shorten, tawaran tni harusnya dimanfaatkan karena Australia sedang bingung mencari tempat baru bagi para pencari suaka ini.

"Australia tidak akan menerima para pencari suaka ini. Kenapa tidak menempatkan mereka di tempat baru yang lebih baik. Selandia Baru menawarkan tempat mereka untuk 150 pencari suaka." terang Shorten.

Menimbang kebutuhan tempat baru, maka Tumbull akan bertemu Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardem besok di Sydney. Australia. "Dia harus berbicara dan melihat apakah tawaran ini bisa ditindaklanjuti secara serius." kata Shorten.

"Tentu saja, perlu ada syarat-syarat, tapi kita harus memberikan pertimbangan serius atas usulan konstruktif ini untuk membantu mengakhiri situasi kacau di Manus sekarang ini." lanjut Shorten.

Menteri Luar Negeri oposisi Penny Wong mengatakan,kepada ABC, Pemerintah perlu terus mengupayakan pilihan negara-negara ketiga untuk permukiman kembali.

"Sangat menyedihkan melihat apa yang terjadi pada Manus, dan sangat menyedihkan jika melihat cara Pemerintah memilih untuk mengoperasikan fasilitas tni." kata dia.

DAY





Original Post

Bekas PM Pakistan Hadiri Sidang Korupsi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2017-11-4

Bekas PM Pakistan Hadiri Sidang Korupsi

BIASANYA, politisi atau bekas pejabat negara yang terjerat kasus korupsi akan mangkir saat mendapat panggilan sidang. Namun, bekas Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif, kemarin, justru menghadiri sidang pertama kasus dugaan korupsi. Untuk menghadiri sidang ini, Sharif bertolak dari London, Inggris. Ini adalah bentuk kepercayaan diri bahwa Sharif yakin tidak bersalah. Pria berusia 67 tahun itu kerap melawat ke London untuk menjenguk istrinya yang sedang menjalani pengobatan di sana.

Dengan percaya diri. Sharif mendatangi gedung pengadilan didampingi sejumlah menteri kabinet dari kubunya. Partai Liga Muslim Pakistan. Sebelum menghadiri sidang, dia terlebih dulu dibawa ke sebuah wisma milik pemerintah yang biasa digunakan untuk menjamu tamu negara. Sepak terjang politik Sharif terombang-ambing sejak Juli lalu, setelah Mahkamah Agung Pakistan menetapkannya tak diizinkan mengikuti pemilu atas dugaan kasus korupsi Kemudian, Oktober lalu.jak-

sa penuntut umum menjatuhkan dakwaan kepada Sharif. Namun. Sharif melalui kuasa hukum, menyatakan tidak bersalah. Sharif dijerat berbagai kasus korupsi yang berakar dari bocornya dokumen-dokumen skandal Panama Papers.

Sejauh ini. Sharif dengan tegas menolak terlibat dalam segala kasus korupsi. Mengenai skandal Panama Papers, dia bersumpah bahwa anggota keluarganya tidak ada yang menyalahgunakan uang negara untuk memperkaya diri.

"Tangan saya bersih dan tidak ada anggota keluarga saya yang menyalahgunakan dana pemerintah," tegasnya. "Begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia karena kebocoran Panama Papers," ujar Sharif.

Menurut Mahkamah Agung Pakistan, nama keluarga Sharif tercantum dalam Panama Papers yang bocor April 2016. Dokumen itu menunjukkan, tiga anak Nawaz memiliki perusahaan dan aset lepas pantai yang tidak diungkapkan dalam pernyataan kekayaan keluarga. Sharif juga dituding ikut mengendalikan aset tersebut.

Reuters/DAY





Original Post

BERSAKSI Ketua DPR

Media Cetak Republika Halaman 1
2017-11-4

BERSAKSI Ketua DPR

BERSAKSI Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP-el dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum KPK.

SEPTIANDA PERDANA/ANTARA





Original Post

Novanto Saya Menderita

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-11-4

Novanto Saya Menderita

BERHARAP SEMUA FITNAH BERAKHIR

DUA kali berhalangan hadir dalam sidang e-KTP karena sedang ada tugas sebagai ketua DPR. kemarin, Setya Novanto datang menjadi saksi di sidang kasus e-KTP dengan terdakwa Andi Narogong.

Didampingi Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Novanto tiba di Pengadilan Tipikor pukul 09.10 WIB. Mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat, dia langsung masuk ke ruang tunggu di ruang sidang utama pengadilan. Tak ada komentar. Novanto hanya menebar senyum.

Selain Novanto, saksi lain yang dihadirkan adalah keponakannya, Irvanto, pegawai PT Sandipala Arthapura. Fajri Agus Setiawan; Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Junaidi, Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Rudi Indrato Raden, panitia pemeriksa dan penerima barang Kementerian Dalam Negeri Endah Lestari, Direktur PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo dan Deniarto Suhartono dari swasta. Saat Novanto di ruang sidang, baru ada empat saksi yang hadir.

Tak lama usai kedatangan Novanto, majelis hakim yang

diketuai Hakim John Halasan Butarbutar masuk ke ruang sidang. Para saksi diminta menempati kursi saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meminta sidang digelar dalam dua termin atau dua gelombang. Majelis hakim setuju. Novanto pun bersaksi duluan. Sendirian. Saksi-saksi lain keluar.

"Mungkin Pak Setya Novanto bisa duduk di tengah saja, itu kursi yang paling bagus yang kami punya," ucap Hakim John. Novanto senyam-senyum sambil mengikuti instruksi hakim John. Dia yang semula duduk di kursi paling pinggir, bergeser ke kursi tengah. Paling awal, Novanto ditanya soal tugasnya sebagai ketua fraksi. Saat pembahasan proyek e-KTP, dia duduk sebagai Ketua Fraksi Golkar. Dengan nada tenang dan datar, Novanto menjelaskan.

Soal proyek e-KTP, Novanto me-.ngaku hanya berpesan agar dilakukan sesuai mekanisme yang benar. Dia baru tahu proyek itu bermasalah saat dia membaca di koran. Apa masalahnya? Novanto mengaku tidak ingat. "Saya nggak begitu ingat yang mulia," ujarnya.

Tidak ingat, tidak tahu, tidak pernah, dan tidak benar adalah jawaban dominan yang dikeluarkan Novanto saat dikonfirmasi Majelis Hakim. Misalnya saja, saat ditanya soal pembagian uang proyek e-KTP.

"Kami betul-betul tidak mengetahui," jawab Novanto. Pun, saat dikonfirmasi bahwa dirinya menerima uang dari proyek itu. "Ini fitnah yang sangat kejam yang dilakukan pihak-pihak yang selalu menyudutkan saya. Tidak benar," imbuhnya.

Novanto pun curhat, fitnah-fitnah yang menyudutkan itu berdampak pada kesehatannya dan keluarganya. "Mudah-mudahan ini terakhir. Bagaimana saya merasa kesehatan saya, penderitaan saya, dan keluarga yang selalu dilakukan pihak-pihak yang

memfitnah saya," katanya.

"Apa upaya hukum saudara sebagai pejabat negara, ketua DPR? Tidak melakukan upaya hukum terhadap fitnah itu?" tanya anggota majelis hakim Anwar. Novanto pun menjawab, salah satu upayanya adalah mengajukan gugatan praperadilan di PN Jaksel. Gugatan itu akhirnya diterima sebagian oleh hakim tunggal Cepi Iskandar. Status tersangka Novanto dalam kasus korupsi e-KTP gugur.

Novanto juga membantah pernah meminta politikus PDIP Ganjar Pranowo agar tidak "galak-galak" terhadap proyek e-KTP. "Di bandara di Bali, Anda meminta agar Ganjar tidak perlu keras-keras saat membahas KTP-el?" tanya hakim Idris Amin. "Tidak benar, itu ngarang yang mulia," tegas Novanto.

Novanto sendiri menyatakan mengenai Andi Narogong sejak 2009. $aat itu, Novanto bertemu dengan Andi di Tee Box Kafe. Andi, yang mengaku sebagai supplier kaos, menawarkan jasa cetak kaos untuk Pilkada. Ketika itu, kata dia, ada ketidakcocokan harga baju yang ingin dia pesan sehingga terjadi pembicaraan.

"Lalu pada bulan berikutnya beliau sampaikan ada kaos yang berasal dari China yang menurutnya lebih murah, tapi karena satu dan lain hal ya kami nggak jadi," tutur Novanto.

Pukul 11.30 WIB, majelis hakim menskors sidang untuk Salat Jumat. Novanto tidak keluar lewat pintu ruang sidang Koesoemah Atmadja 1, tetapi lewat pintu samping yang biasa digunakan hakim. Dia terlihat salat Jumat, di shaf ketiga dekat mimbar. Ketua Umum Partai Golkar itu pun salat bersama pegawai dan pengunjung. Kemudian, dia sudah kembali ke ruang sidang sekitar pukul 13.00 WIB. 10 menit kemudian sidang kembali dilanjutkan. Dan 45 menit kemudian, Novanto sudah selesai bersaksi.

okt





Original Post

Polri IMyalip KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-11-4

Polri IMyalip KPK

Temukan Ada Korupsi Di Kasus Reklamasi

Di tengah ribut-ribut lanjut atau setop proyek reklamasi, KPK dan Polri sibuk mengusut ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi di mega proyek yang diembat para taipan itu. Kali ini. Polri selangkah lebih maju, karena berani meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Polri tinggal mengumumkan siapa tersangkanya, sementara KPK masih mengumpulkan bukti-bukti. Duh, KPK kesalip nih...

KABID Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menaikkan status kasus itu setelah melakukan gelar perkara. Kamis (2/11). "Kemarin setelah gelar perkara Dirkrimsus

juga mencari bukti-bukti semua yang dibutuhkan, setelah gelar perkara temyata itu merupakan tindak pidana. Kita naikkan jadi penyidikan ya," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, kemarin.

Kepolisian mulai melakukan penyelidikan kasus ini sejak September 2017 lalu. Mereka mengumpulkan bukti-bukti. Kemudian, meminta data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Ke-maritiman. Nantinya, saksi dan ahli juga akan dimintai keterangan.

Sekalipun sudah naik ke penyidikan. Argo menyatakan belum ada tersangka dalam kasus ini. Korps baju coklat masih mencari ada tidaknya kerugian negara dalam kasus ini. Penyidik akan melihat beberapa aspek dalam kasus ini. "Apakah saat pelaksanaan lelang NJOP (nilai jual objek pajak) itu sesuai aturan atau tidak," imbuhnya. "Kami cek aturannya Semua ada nilai jual, dan tidak boleh ada di bawah nilai objek pajak.

Untuk diketahui, NJOP Pulau C dan D hanya Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong. Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan pe-

nilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya barulah ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.

Argo menyebut, dalam kasus ini pelaku akan dikenakan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Jadi saat ini yang dikenakan masalah korupsi. Pasal 2 dan 3 korup," tegasnya.

Argo menegaskan akan memanggil seluruh institusi maupun mantan gubernur dan juga Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang memiliki hubungan dengan reklamasi. "Yang terkait semua kita panggil. Kita akan minta keterangan orang-orang yang terlibat, nanti arahnya akan terlihat ke Pulau Reklamasi D, C atau yang lain. Yang terkait semua kita panggil (termasuk pengembang)," tandas Argo.

KPK sendiri hanya mengusut kasus suap pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai

Utara Jakarta (RTRKSP).l. Komisi antirasuah itu membuka penyelidikan baru yang merupakan pengembangan dari kasus suap yang lebih dulu menjerat mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, eks Anggota DPRD Mohamad Sanusi dan anak buah Ariesman, Trinanda Prihantoro. Ketiganya telah divonis bersalah terkait suap pembahasan Raperda Reklamasi. Sanusi divonis 7 tahun, Ariesman 3 tahun dan Trinanda 2,5 tahun.

Jumat (27/10), KPK memeriksa Sekda Pemprov Jakarta Saefullah. Saefullah mengaku dimintai keterangan untuk korporasi. "Reklamasi yang dipulau G itu terkait korporasinya," ujar Saefullah.

Izin pelaksanaan Pulau G sendiri dikantongi oleh PT Muara Wisesa Samudera yang juga anak usaha PT Agung Podomoro Land.

Kemudian, Selasa (31/10), KPK me* meriksa Wakil KetuaDPRDDKI Jakarta, M Taufik Taufik mengungkapkan penyelidik mempertanyakan soal peran korporasi yang menggarap reklamasi Pulau D dan G, yakni PT Agung Sedayu Group dan Agung Podomoro Land. Diketahui, pengembang reklamasi Pulau D adalah PT Kapuk Naga Indah yang merupakan anak perusahaan PT Agung Sedayu Group.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku kasus ini masih berkaitan

dengan kasus yang menjerat M Sanusi, dan Ariesman Widjaja "Setelah putusan pengadilan (kasus Sanusi dan Ariesman) untuk beberapa pihak dalam kasus suap pembahasan dua raperda (ini memang) sedang didalami," tutur Febri.

Febri enggan berspekulasi jauh karena kasus ini belum naik penyidikan. Ditekankan Febri, penyelidikan kali ini berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan sebelumnya. "Yang pasti kami sedang mendalami fakta yang pernah ada sebelumnya" ujarnya

Sementara itu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tak mau memberikan tanggapan terkait kasus dugaan korupsi reklamasi yang tengah diselediki oleh KPK. "Kalau soal itu saya enggak mau komentar," ujar Sandi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/10).

Sementara Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut mendukung langkah KPK untuk melakukan proses hukum. Anies menginstruksikan kepada Saefullah untuk kooperatif terhadap penyidik komisi antirasuah itu. "Saya berharap semuanya dibuat transparan Saya sudah sampaikan kepada Beliau juga jelaskan semuanya jangan ada yang ditutup-tutupi dan sampaikan apa adanya dan ini adalah proses hukum. Maka kami harus jalani ini dengan benar, baik dan tuntas," kata Anies.

okt





Original Post

Novanto Dicecar Soal Saham Keluarga

Media Cetak Republika Halaman 1
2017-11-4

Novanto Dicecar Soal Saham Keluarga

DIAN PATH RISALAH, SINGGIH WIRYONO

JAKARTA Setelah sempat dua kali mangkir, Ketua DPR Setya Novanto akhirnya memenuhi panggilan jaksa penuntut umum (JPU) guna bersaksi dalam persidangan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11). Kedatangan Novanto dimanfaatkan jaksa dan hakim mencecar yang bersangkutan terkait kasus KTP-el.

Salah satu yang dikorek JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal istri Novanto, Deisti Astriani

Tagor, dan anaknya Reza Herwindo. Menurut jaksa, keduanya pernah memiliki saham di PT Mondiafindo Graha Perdana yang merupakan pemegang saham mayoritas dari PT Mura-kabi Sejahtera, salah satu perusahaan peserta proyek KTP-el.

"Dari dokumen yang ada 80 persen dari saham PT Mondialindo Graha Perdana dimiliki Deisti dan Reza lalu dijual ke Cyprus Antonia Tatali, apakah saudara tahu Cyprus Antonia Tatali itu pengusaha atau pengacara?" tanya JPU KPK Taufiq Ibnugroho dalam persidangan .kemarin. "Saya tahu dia pengusaha," jawab Novanto.

Ketua umum Partai Golkar itu menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp 1 miliar dalam proyek pengadaan KTP-el yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun. Ia hadir setelah dua kali tidak menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai saksi pada 9 dan 20 Oktober 2017.

Dalam dakwaan disebutkan, Andi Narogong memberikan uang melalui Direktur PIAK Kemendagri Sugiharto kepada pejabat di Kemendagri dan anggota DPR agar tiga konsorsium

yang terafiliasi dengan Andi, yaitu PNRI, Astagraphia, dan Murakabi Sejahtera dimenangkan dalam tender KTP-el. Konsorsium Murakabi Sejahtera terdiri atas PT Murakabi, PT Aria Multi Graphia, PT Stacopa, dan PT Sisindocom.

Selain itu, disebutkan juga Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo, Wirawan Tanzil, sempat memutuskan untuk mengundurkan diri dari konsorsium karena menemui situasi yang berisiko tinggi dalam pelaksanaan proyek KTP-el, mengingat PT Murakabi Sejahtera ada

hubungannya dengan Novanto.

"Bisa saudara jelaskan saat menjadi komisaris Mondialin-do?" tanya jaksa Taufik, kemarin. "Tidak ingat, itu tahun 2002," jawab Novanto. Ia mengklaim, pada 2002 menyerahkan kepemilikan sahamnya di PT Mondialindo kepada seseorang yang bernama Heru Taher. Namun, saat Heru meninggal, ia pun menyerahkannya kepada Deniarto Suhartono.

Jaksa juga mencecar, meru-nut dokumen yang mereka miliki, saham dijual ke Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang merupakan keponakan Novanto kemudian dijual kembali ke istri Novanto. Terkait hal itu, Novanto berkali-kali menjawab, "Tidak tahu."

Ia juga membalas dengan jawaban serupa saat jaksa menjelaskan, anak Novanto, Reza Herwindo, memiliki saham 30 persen di PT Mondialindo. Kendati demikian, Novanto sempat berkilah, kepemilikan saham istrinya berakhir pada 2008, alias dua tahun sebelum kasus korupsi KTP-el terjadi pada 2010-2011. "Jadi apa kaitannya?" Novanto balik bertanya.

Jaksa menyerang balik dengan kembali bertanya kepada Novanto mengenai peran keponakannya, Irvanto Hendra Pam-

budi Cahyo yang menjabat sebagai direktur PT Murakabi Sejahtera pada 2008-2011. Jaksa juga mengingatkan, Dwina Michaela, putri Novanto pernah juga menjadi komisaris di PT Murakabi pada 2011. "Tidak tahu," jawab Novanto saat ditanyai soal fakta tersebut.

Jaksa pun mencecar soal kepemilikan Novanto atas lantai 27 Gedung Imperium di Kuningan, Jakarta Selatan, yang menjadi kantor PT Mondialindo sebagai pemegang saham terbesar Murakabi. Novanto beralasan, kepemilikan lokasi itu telah ia percayakan ke Heru Taher pada 2010-2013 meski kemudian berdalih tak ingat alasan melakukan pelimpahan tersebut.

Padahal, berdasarkan akta notaris tertanggal 11 Februari 2014, baru pada tanggal tersebut Novanto menjual lantai bangunan itu bukan ke Heru Taher, melainkan ke orang lain.

Novanto juga dicecar soal pertemuan-pertemuan dengan pihak pengembang, Kementerian Dalam Negeri, dan anggota DPR periode 2009-2014 terkait proyek KTP-el. Meski pertemuan-pertemuan tersebut sudah diiyakan oleh pihak-pihak lain, Novanto berkeras membantah seluruhnya.

Atas dakwaan dirinya mene-

rima sejumlah uang dari proyek KTP-el, Novanto menyatakan dirinya difitnah. "Ini fitnah yang sangat kejam dari pihak-pihak yang berusaha untuk menyudutkan saya," kata Novanto.

Ketua majelis hakim sidang kasus korupsi KTP-el, Jhon Ha-lasan Butarbutar juga mempertanyakan, mengapa Novanto kerap menjawab, "Tidak tahu". "Tadi saya juga mencermati Anda memberikan jawaban lupa, lupa, lupa, lupa," ujar Hakim Jhon. Novanto menjawab, hal itu karena kejadian yang ditanyakan sudah lama.

Setelah memberikan keterangan, ketua majelis hakim memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Andi Narong-gong untuk memberikan pertanyaan kepada Novanto. Namun, tim Kuasa hukum Andi mengatakan sudah cukup dan menilai keterangan Novanto sudah jelas.

Hakim Jhon kemudian menunda kembali sidang dan mempersilakan Novanto untuk meninggalkan ruangan sidang. "Dalam perkembangannya (persidangan) nanti, ada kemungkinan Anda diundang lagi," kata dia.

Novanto langsung meninggalkan ruang sidang dan enggan memberikan keterangan kepada awak media.

antara ed fitriyan zamzami

DIAN PATH RISALAH/SINGGIH WIRYONO





Original Post

Polda Indikasikan Korupsi Reklamasi

Media Cetak Republika Halaman 1
2017-11-4

Polda Indikasikan Korupsi Reklamasi

JAKARTA - Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya telah menyelesaikan gelar perkara dugaan tindak pidana terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Hasilnya, para penyidik sepakat menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan dengan dugaan sementara terkait korupsi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan, Ditkrimsus telah menemukan bukti yang menunjukkan adanya unsur pidana dalam proyek tersebut selepas gelar perkara pada Kamis (2/11). "Setelah gelar perkara ternyata itu merupakan tindak pidana. Kita naikkan jadi penyidikan, ya. Jadi, saat ini

yang dikenakan masalah korupsi," kata Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jumat (3/11).

Menurut Argo, penyidik Polda Metro Jaya menemukan indikasi pelanggaran unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam proyek reklamasi. Kedua pasal tersebut mengatur hukuman pidana terhadap pihak-pihak yang "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Meski sudah menemukan indikasi dan menaikkan ke tingkat penyidikan. Argo be-

lum menjelaskan pihak-pihak yang terseret. Penyidik Polda Metro Jaya juga masih akan meneliti lebih jauh soal jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Tentunya membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut tentang apakah ada kerugian negara atau tidak gitu, apakah saat pelaksanaan lelang NJOP (nilai jual objek pajak) itu sesuai aturan atau tidak," kata Argo. Keterangan ini, menurut Argo, didapat dari keterangan saksi di lapangan dan barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik Ditkrimsus

Polda Metro Jaya.

Argo juga belum membeberkan lebih lanjut terkait lokasi pulau reklamasi yang terdapat unsur pidana korupsi tersebut. "Kita akan minta keterangan orang-orang yang terlibat nanti arahnya akan terlihat ke Pulau D, Pulau C, atau yang lain," kata Argo.

Pulau C dan Pulau D, juga Pulau E dikeluarkan izin pelaksanaannya oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 2010. Saat itu, konsesi pulau-pulau tersebut diberikan kepada PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group.

Pada Juli 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat memerintahkan penyegelan kedua pulau tersebut karena telah dilakukan pendirian bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh pihak pengembang.

Izin pembangunan Pulau C dan Pulau D kemudian diterbitkan kembali saat Basuki Tjahaja menjelang lengser dari gubernur DKI pada April 2017.

Pada Agustus 2017 lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) Pulau C dan Pulau D atas nama Pemprov DKI Jakarta pada Juni 2017 dan diserahkan Presiden Joko Widodo secara simbolis pada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada 20 Agustus 2017.

Empat hari kemudian, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Badan Pajak dan

Retribusi (BPRD) DKI kemudian menetapkan NJOP Pulau C dan D hasil reklamasi Teluk Jakarta sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi. NJOP ini jauh berada di bawah asumsi sebelumnya di kisaran Rp 10 juta hingga Rp 20 juta. Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan bulan lalu juga mencabut moratorium pengerjaan pulau-pulau itu yang sebelumnya diterbitkan pendahulunya Rizal Ramli pada 2016.

Kombes Argo Yuwono menjanjikan, polisi akan memanggil semua pihak yang terkait dengan dugaan korupsi di Teluk Jakarta. Termasuk di antaranya pada pengembang dan pejabat negara. "Namanya korupsi pasti ke... (pejabat) ya, sedang kita cari Aran penyidik kita masih mencari siapa pelakunya ya," kata Argo.

Penyelidikan dugaan korupsi oleh korporasi terkait Reklamasi Teluk Jakarta ini juga diolah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini merupakan pengembangan kasus suap pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Dengan demikian, terjadi dua penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi dugaan reklamasi ini. Ketika ditanya soal dualisme penyidikan antara KPK dan Ditkrimsus Polda Metro Jaya ini, Argo masih enggan berkomentar.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan KPK sedang melakukan penyelidikan baru kasus suap pembahasan Raperda RTRKSP. Pengembangan tersebut dilakukan untuk mendalami peran korporasi dalam kasus korupsi

Raperda RTRKSP

Saut menuturkan,dalam pengusutan keterlibatan korporasi, penyidik juga akan melihat kerugian dari kerusakan lingkungan yang muncul akibat megaproyek pulau buatan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah juga sempat mendatangi gedung KPK Jakarta pada Jumat (27/10).

Ia mengklaim diminta membawa dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun Pemprov DKI serta Surat Pit Dirjen Planologi tentang Validasi KLHS untuk Raperda RTRKSP.

Dalam surat pemanggilan-nya, tertulis pemanggilan Saefullah untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dalam perkara pemberian janji atau hadiah terkait pembahasan Raperda RTRKSP pada 2016. Namun, dalam surat tersebut tidak dicantumkan korporasi yang dimaksud.

Wakil Ketua DPRD Jakarta M Taufik juga lebih dari delapan jam diperiksa oleh penyidik KPK pada Selasa (31/10). Kepada wartawan, Taufik mengungkapkan, dicecar sekitar 12 pertanyaan, salah satunya adalah terkait korporasi yang menggarap reklamasi Pulau D dan Pulau G.

Selain itu, menurut Taufik, tim penyelidik juga mengonfirmasi kontribusi tambahan 15 persen oleh Pemprov DKI kepada para pengembang yang menggarap proyek reklamasi, yang sempat mencuat saat kasus suap Raperda Reklamasi masih

bergulir.

arif satrio nugroho/dian fath risalah ed fitnyan zamzami





Original Post

Setnov Akhirnya Penuhi Panggilan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-11-4

Setnov Akhirnya Penuhi Panggilan

Jadi Saksi dalam Sidang Perkara Korupsi E-KTP

JAKARTA Tidak tahu. Tidak kenal. Tidak ingat Jawaban seperti itu bertubi-tubi keluar dari mulut Setya Novanto (Setnov) kemarin (3/11). Yakni, saat ketua DPR tersebut menjadi saksi dalam sidang untuk terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam kasus megakorupsi e-KTP.

Gaya menjawab Setnov terkesan semaunya sendiri. Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar Butar sampai tampak geregetan *

"Anda menjawab (pertanyaan) banyak yang lupa. Kenapa begitu banyak yang lupa?" tanya Jhon dalam sidang yang dimulai pukul 10.00 tersebut.

Bukan hanya Jhon yang merasa terganggu. Tidak sedikit pengunjung sidang yang juga merasa jengkel. Bahkan, ada yang sampai menghitung jumlah kata "tidak" yang diucapkan Setnov. "Saya hitung lebih dari 100," ujar salah seorang pengunjung sidang.

Pada awal sidang, ketua umum Partai Golkar itu langsung dicecar pertanyaan oleh majelis hakim. Mayoritas pertanyaan mengorek sejauh mana hubungan Setnov dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Juga, indikasi bagi-bagi duit ijon proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) agar pembahasan anggaran di DPR berjalan mulus.

Sebagian besar pertanyaan hakim tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yakni ketika Setnov diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto pada 6 April lalu. Misalnya, pertemuan dengan Andi Narogong di Tea Box Cafe, Jakarta, pada 2009 dan di Hotel Gran Melia pada 2010 silam. Terkait dengan

pertemuan di Gran Melia, Setnov menjawab tidak benar.

Berbeda dengan hakim, jaksa mencecar Setnov perihal keterlibatan keluarga orang nomor satu di parlemen itu dalam kepengurusan PT Murakabi Sejahtera. Untuk diketahui, Dwina Michaella (anak Setnov) dan Ir-vanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakan Setnov) pernah menjadi pengurus perusahaan yang mengikuti lelang proyek e-KTP tersebut. Masing-masing menjabat komisaris dan direktur.

Indikasi awal, Setnov disebut berperan sebagai owner nonstruktural PT Murakabi. Selain adanya keterkaitan keluarga Setnov dengan kepengurusan perusahaan, indikasi itu terungkap melalui akta notaris kepemilikan kantor PT Murakabi di lantai 27 Menara Imperium, Jalan Rasuna Said, yang masih atas nama Setya Novanto.

"Apakah Saudara Saksi tahu kalau (lantai 27 Menara Imperium) pernah menjadi kantor PT Murakabi?" tanya jaksa KPK Wawan Yunarwanto kepada Setnov. "Tidak tahu," jawab Setnov.

Setnov menyebutkan, kantor itu sudah dia serahkan kepada seorang pengusaha bernama Heru Taher dengan status sewa. Anehnya, Setnov tidak ingat ka-

pan itu terjadi.

"Karena sudah lama sekali," ujarnya berkilah.

Bukan hanya soal kepemilikan kantor perusahaan yang sudah bubar pada 29 November 2013 itu, jaksa KPK juga mengklarifikasi status PT Mondialindo Graha Perdana sebagai pemegang saham mayoritas PT Murakabi pada 2007-2011. Pertanyaan itu diajukan lantaran Mondialindo merupakan perusahaan yang juga dikelola istri Setnov, Deisti Astriani Tagor, dan anak Setnov, Reza Herwindo.

Setnov mengakui bahwa dirinya pernah menjabat komisaris Mondialindo pada 2000-2002. Namun, lagi-lagi dia menjawab tidak tahu ketika jaksa menanyakan perihal kedudukan perusahaan tersebut dalam kepemilikan saham PT Murakabi. "Saya tidak tahu," jawab Setnov enteng.

Pada 2007, PT Mondialindo menguasai 425 lembar saham PT Murakabi dengan nilai Rp 212,5 juta. Kemudian, pada 2011, PT Mondialindo menguasai 13.175 lembar saham dengan nilai Rp 6,587 miliar.

Pada saat bersamaan, keponakan Setnov, Iryanto, juga menjabat direktur dan menguasai saham dengan jumlah dan nominal harga yang sama dengan

PT Mondialindo.

Yang menarik, alamat perusahaan milik istri Setnov itu juga sama dengan PT Murakabi. "Saya baru tahu nama saya masih sebagai pemilik (kantor PT Murakabi)," kata Setnov.

Hanya, dia mengaku lupa sejak kapan namanya berstatus pemilik kantor di gedung elite tersebut "Saya tidak ingat," tegas pria yang genap berusia 62 tahun pada 12 November mendatang itu.

Anehnya, Andi Narogong merasa tidak berkeberatan dengan kesaksian Setnov tersebut. "Saya tidak keberatan. Yang Mulia."

Sebagaimana diketahui, Andi Narogong dan Setnov ditengarai menikmati uang korupsi e-KTP hingga Rp 574,2 miliar. Dalam fakta sidang. Andi berperan sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan lelang.

Selain Setnov, jaksa KPK kemarin juga menghadirkan empat saksi lain. Yakni, Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudi-hardjo, staf keuangan PT Sandipala Arthaputra Fajri Agus Setiawan, Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian Ses-ditjen Kemendagri Endah Lestari, serta pensiunan PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri Ruddy Indarto Raden.

(tyo/c5/ang)





Original Post

KETUA DPR RI

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 9
2017-11-4

KETUA DPR RI

Setya Novanto menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik dengan ter-dakiuu Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Dalam kesaksiannya, Novanto membantah keterlibatannya dalam proyek paket pengadaan e-KTP yang bernilai Rp5,9 triliun.*

HAFIDZ MUBARAK A/ANTARA





Original Post

Novanto Bersaksi di Sidang E-KTP

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 9
2017-11-4

Novanto Bersaksi di Sidang E-KTP

Ditanya Apa pun, Jawabnya, "Tidak Tahu, Tidak Pernah, dan Tidak Benar"

JAKARTA, (PR).-

Ketua DPR RI Setya Novanto dalam

persidangan yang digelar di

Pengadilan Negeri Tindak Pidana

Korupsi (PN Tipikor), Jakarta, Jumat

(3/11/2017), membantah

keterlibatannya dalam proyek paket

pengadaan Kartu Tanda Penduduk

berbasis elektronik (e-KTP) yang

bernilai Rp 5,9 triliun.

Tak hanya itu, Novanto juga membantah telah menerima sejumlah aliran dana atas proyek tahun 2011-2012 itu yang menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun.

Kedatangan Novanto ke PN Tipikor merupakan panggilan ketiga kalinya yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan

Korupsi (JPU KPK) sebagai saksi bagi terdakwa Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong.

Novanto diminta bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Dalam dua panggilan sebelumnya, Novanto mengirim surat kepada KPK dan beralasan berhalangan hadir karena ada kesibukan lain.

Persidangan tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Jhon Halasan Butar Butar. Dari pantauan "PR", saat ditanya apa pun oleh hakim, Novanto hanya menjawab "tidak tahu, tidak pernah, dan tidak benar".

Seperti saat majelis hakim menanyakan soal sejauh mana dirinya mengenal terdakwa Andi Narogong, Novanto mengaku perkenalannya hanya terjadi pada pertengahan 2009 silam. Itu pun sebatas urusan kaus partai. Dia membantah ada keterlibatan dengan Andi dalam perkara e-KTP. "Dia adalah supplier kaus dan barang-barang pilpres (pemilihan presiden). Saya tanyakan berapa (harganya), tapi saat itu harganya

enggak cocok," katanya.

Dia pun membantah mengenal Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini. Padahal dalam persidangan e-KTP sebelumnya terungkap bahwa Novanto meminta Diah untuk memberitahu terpidana Dirjen Dukcapil Irman agar mengatakan tidak mengenal Novanto saat ditanya KPK.

Novanto membantah semua pertanyaan yang dilontarkan majelis hakim. "Tidak kenal, tidak (pernah ketemu)," ucapnya. Saat ditanya hakim apakah pernah menitipkan pesan ke Diah, Novanto kembali membantah. "Tidak pernah," katanya.

Novanto juga mengaku tidak mengenal beberapa nama pengusaha pelaksana proyek e-KTP seperti Direktur Utaman PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, yang diduga sebagai perantara penyerahan uang kepada Novanto dan anggota DPR lain. Termasuk nama Johannes Marliem pun, Novanto

mengaku tak mengenalnya. Padahal nama-nama itu mengaku pernah bertemu Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. "Tidak pernah," ucapnya lagi.

Diduga terlibat

Setya Novanto diminta dihadirkan oleh Jaksa KPK, sebab KPK menilai keterangan Novanto sangat dibutuhkan. Apalagi Andi Agustinus didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Novanto.

Andi diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI. Andi juga diduga berperan mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI sehingga menang menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Andi diduga bersama-sama dengan Novanto mengatur proyek pengadaan e-KTP. Novanto pun diduga mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun itu disetujui oleh anggota DPR.

(Ira Vera Tika)***





Original Post

Tragedi Mekah, Binladen Tak Bersalah

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 12
2017-11-4

Tragedi Mekah, Binladen Tak Bersalah

RIYADH Pengadilan Arab Saudi memutuskan perusahaan Binladen Group tidak perlu membayar uang ganti rugi kepada ratusan jemaah haji dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yangmenjadi korban jatuhnya crane atau alat berat di Masjidilharam. Mekah, pada 2015 lalu. Namun, pemerintah Indonesia, seperti dilaporkan BBC, mengatakan keputusan hakim Saudi tersebut tidak memengaruhi santunan untuk WNI yang menjadi korban. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abe-gebriel menyebut putusan pengadilan itu tidak akan berpengaruh terhadap rencana pemberian santunan. "Putusan ini berbeda dan tidak ada kaitannya dengan santunan yang sudah dipersiapkan Raja Salman," kata Agus, beberapa waktu lalu. Mengutip sistem hukum yang berlaku di Arab Saudi, Agus berkata, jika Binladen Group dinyatakan bersalah, para ahli waris korban insiden alat berat dapat menentukan nominal ganti rugi. Namun, ketentuan itu tidak akan berlaku setelah pengadilan Saudi menyatakan perusahaan Binladen Group tak bersalah dalam insiden tersebut dan tak pertu membayar diyyat. Dengan demikian, para WNI dan ribuan korban lainnya kini menunggu santunan dari Raja Salman yang sebelumnya telah menjanjikan akan memberikan bantuan dana kepada korban jatuhnya alat berat dujjasjid itu, dua tahun lalu.

(HS)***





Original Post

KPK Periksa Tiga Saksi Kasus Siti Mashita

Media Online metrotvnews.com
2017-11-04

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017.

Adapun saksi-saksi yang diperiksa untuk tersangka Wali Kota Tegal nonaktif Siti Mashita Soeparno, yakni Rama Pratama yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.






"Penyidik mendalami informasi adanya dugaan upaya Sita Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung untuk mendapatkan dukungan partai-partai dan kegiatan safari politik terkait dengan rencana pencalonan di Pilkada," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat 4 November 2017.

Untuk diketahui, Siti Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung merupakan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal periode 2019-2024 pada Pilkada 2018 Kota Tegal. Selanjutnya, S Pardi, merupakan salah satu pengusaha di Tegal.

"Materi yang didalami terkait dugaan aliran dana dan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Tegal," ucap Febri.

Kemudian saksi selanjutnya yang diperiksa, yakni Hendra yang merupakan karyawan perusahaan properti di Tegal. "Materi yang didalami terkait kepemilikan aset properti tersangka Amir Mirza Hutagalung," ungkap Febri.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Siti Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung seorang pengusaha dan orang kepercayaan Siti Mashita Soeparno diduga sebagai pihak penerima dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Cahyo Supriadi diduga sebagai pihak pemberi.

KPK juga telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Cahyo Supriadi. Cahyo akan dititipkan sementara di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang untuk menunggu jadwal persidangan.

Sementara untuk Siti Mashita dan Amir Mirza, KPK telah melakukan perpanjangan masa penahanan untuk keduanya selama 30 hari ke depan mulai 29 Oktober sampai 27 November 2017.

Sebelumnya, KPK menyatakan total pemberian uang terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal dan fee dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal Tahun Anggaran 2017 sekitar Rp5,1 miliar.

Dengan rincian dari dana jasa pelayanan total berjumlah Rp1,6 miliar yang diindikasikan diterima dalam rentang Januari sampai Agustus 2017.

Pada saat operasi tangkap tangan dilakukan pada 29 Agustus 2017, Siti Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung diduga menerima Rp300 juta.

Selain itu, dari fee proyek-proyek di lingkungan Pemkot Tegal sekitar Rp3,5 miliar dalam rentang waktu Januari sampai Agustus 2017. Pemberian itu diduga berasal dari rekanan proyek dan setoran bulanan dari Kepala Dinas.

Sejumlah uang itu diduga juga akan digunakan untuk membiayai pemenangan Siti Mashita Soeparno dengan Amir Mirza Hutagalung di Pilkada 2018 Kota Tegal sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal periode 2019-2024.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Cahyo Supriadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Siti Mashita Soeparno dengan Amir Mirza Hutagalung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(Des)

http://news.metrotvnews.com/hukum/VNx3Q0qK-kpk-periksa-tiga-saksi-kasus-siti-mashita



Original Post

Kasus Korupsi Wali Kota Tegal, KPK Periksa 3 Saksi

Media Online okezonecom
2017-11-04

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017.

Adapun saksi-saksi yang diperiksa untuk tersangka Wali Kota Tegal nonaktif Siti Mashita Soeparno, yakni Rama Pratama yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.

"Penyidik mendalami informasi adanya dugaan upaya Sita Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung untuk mendapatkan dukungan partai-partai dan kegiatan safari politik terkait dengan rencana pencalonan di Pilkada," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (3/11/2017) malam.

Seperti diketahui, Siti Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung merupakan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal periode 2019-2024 pada Pilkada 2018 Kota Tegal.

Selanjutnya, S Pardi, merupakan salah satu pengusaha di Tegal. "Materi yang didalami terkait dugaan aliran dana dan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Tegal," ucap Febri.

Kemudian saksi selanjutnya yang diperiksa, yakni Hendra yang merupakan karyawan perusahaan properti di Tegal.  "Materi yang didalami terkait kepemilikan aset properti tersangka Amir Mirza Hutagalung," ungkap Febri.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Siti Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung seorang pengusaha dan orang kepercayaan Siti Mashita Soeparno diduga sebagai pihak penerima dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Cahyo Supriadi diduga sebagai pihak pemberi.

KPK pada Rabu 25 Oktober, juga telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Cahyo Supriadi. Cahyo Supriadi akan dititipkan sementara di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang untuk menunggu jadwal persidangan.

Sementara untuk Siti Mashita dan Amir Mirza, KPK telah melakukan perpanjangan masa penahanan untuk keduanya selama 30 hari ke depan mulai 29 Oktober sampai 27 November 2017.

(aky)

http://news.okezone.com/read/2017/11/04/337/1808323/kasus-korupsi-wali-kota-tegal-kpk-periksa-3-saksi



Original Post

Messi Sumbangkan Uang Hasil Menang Gugatan

Media Online republika.co.id
2017-11-04

REPUBLIKA.CO.ID, Pneyerang Barcelona Lionel Messi telah menyumbangkan 72.778 euro (Rp 1,143 miliar) ke badan amal Doctors Without Borders. Uang tersebut sebagai kompensasi karena telah memenangi gugatan terhadap surat kabar terbitan Spanyol, La Razon.

La Razon harus membayar denda setelah emmuat komentar setelah Argentina kalah dari Jerman pada final Piala Dunia 2014. Komentar tersebut menuduh bintang Barcelona menggunakan obat wig dan doping.

"Pemain sepak bola Lionel Messi telah menyumbangkan total 72.783,20 kepada organisasi Doctors Without Borders," demikian sebuah pernyataan dari perusahaan manajemen Messi.

Perusahaan dalam pernyataannya juga menyatakan jumlah yang disumbangkan sesuai dengan kompensasi yang diminta oleh Messi dalam perselisihan menyusul publikasi artikel \'Sonatina\' di La Razon oleh wartawan Alfonso Ussia.

"Keputusan yang dibuat oleh pengadilan Barcelona kini telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung. Messi akan terus membela diri dari tuduhan yang salah dan tidak tepat yang mencoba untuk mencemarkannya, tulis perusahaan.

Pengadilan Katalunya telah mengumumkan keputusan tersebut pada awal 2016 namun kasus tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah Agung Spanyol. Pekan ini, MA Spanyol mengukuhkan putusan Pengadilan Katalunya.

http://bola.republika.co.id/berita/sepakbola/freekick/17/11/04/oyuvpq428-messi-sumbangkan-uang-hasil-menang-gugatan



Original Post

Media