Kaitkan Setnov Kembali Dalam Kasus E-KTP, Ingat Fakta Ini

Media Online jpnn.com
2017-11-05

jpnn.com, JAKARTA - Sejak kasus e-KTP bergulir, nama Ketua DPR Setya Novanto terus disebut-sebut ikut terlibat dalam mega korupsi proyek tersebut, Sabtu (4/11).

Pernah menyandang status saksi hingga tersangka, Novanto pun membuktikan secara hukum bahwa dirinya memang tidak terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP.

Pada awal-awal persidangan kasus E-KTP, Jaksa KPK langsung menghadirkan saksi kunci yaitu Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin, yang selalu berbicara lantang dan mengaku mengetahui keterkaitan Novanto dalam kasus E-KTP.

Dalam sidang Tipikor yang digelar Senin 3 April 2017, Jaksa KPK mengkonfirmasi salah satu poin dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk Nazaruddin.

Di BAP itu, disebut adanya pertemuan antara Anas Urbaningrum, Setya Novanto, Nazaruddin dan pengusaha rekanan Kemendagri Andi Narogong, di Pacific Place, Jakarta, pada tahun 2010. BAP itu juga menyebut bahwa Novanto menjanjikan uang 3 juta dolar AS kepada Anas.

Namun, dalam sidang Nazaruddin menuturkan keterangan dalam BAP itu tidak benar. Dia mengaku tidak melihat Novanto saat itu. Dia hanya membenarkan pertemuan antara dirinya, Andi dan Anas. "Saya tidak melihat (Novanto)," kata Nazarudin.

Kemudian, pada persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto pa18 Mei 2017, Jaksa KPK berhasil meminta saksi mahkota Dirut PT Sandipala Arthapura Paulus Tanos bersaksi melalui teleconference dari Singapura.

Paulus mengakui bahwa dirinya pernah bertemu dua kali dengan Novanto, namun karena tidak mendapat respon dari Novanto, proyek E-KTP pun tidak pernah dibahas.

https://www.jpnn.com/news/kaitkan-setnov-kembali-dalam-kasus-e-ktp-ingat-fakta-ini



Original Post

Dugaan Keterlibatan Keluarga Akan Didalami

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-11-5

Dugaan Keterlibatan Keluarga Akan Didalami

JAKARTA, KOMPAS - Kepemilikan saham istri dan anak Setya Novanto dalam salah satu perusahaan pemenang lelang pengadaan KTP elektronik menunjukkan relasi yang sangat kuat dengan apa yang dituduhkan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut KPK akan mendalami hal tersebut.

Pada sidang dugaan korupsi dalam pengadaan KTP-el di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (3/11) lalu, jaksa KPK mengungkap keterlibatan, sejumlah anggota keluarga Novanto di PT Murakabi Sejahtera. PT Murakabi merupakan salah satu perusahaan Konsorsium Percetakan Negara RI, pemenang lelang pengadaan KTP-el. Pemilik saham terbesar PT Murakabi adalah PT Mon-dialindo Graha Persada yang merupakan milik Reza Herlindo, anak Novanto. Duduk sebagai komisaris PT Mondialindo, Destri Astriani Tagor yang tak lain istri Novanto dan Dwina Michaela, anak Novanto {Kompas, 4/11).

Ketua Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur, Sabtu (4/11) di Jakarta, mengatakan, pengungkapan fakta kepemilikan perusahaan itu membuat siapa saja yang terlibat dalam perkara KTP-el menjadi lebih terang.

"Publik menemukan fakta secara terang benderang di ruang persidangan kemarin. Seharusnya itu dilanjutkan penyidik KPK untuk Vnenggali dan mengem-

bangkannya," katanya.

Selain kepemilikan perusahaan, dalam persidangan Jumat lalu, jaksa juga membuka rekaman percakapan antara Direktur Bio-morf Lone LLC Johannes Mer-liem dan Direktur PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudi-hardjo. Biomorf Lone merupakan perusahaan penyedia program KTP-el, sedangkan PT Quadra Solutions merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PNRI.

Dalam rekaman percakapan itu, terungkap adanya aliran dana dari PT Quadra Solution ke Novanto. Dalam rekaman itu, Anang mengatakan, jatahnya Andi Narogong yang dia sebut sebagai Asiong diberikan kepada S alias Setya Novanto. Isi percakapan itu dibenarkan Anang yang hadir sebagai saksi dalam persidangan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, untuk menuntaskan kasus KTP-el, dibutuhkan keberanian KPK. Menurut dia, ada persekongkolan yang sempurna dalam kasus ini yang melibatkan sejumlah pihak.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah mengatakan, pihaknya akan mendalami informasi yang terungkap dalam persidangan. KPK akan membuktikan sejumlah fakta bahwa ada pihak yang diduga korupsi bersama-sama. Untuk itu, bukti-bukti, baik komunikasi pihak-pihak terkait, aliran dana, maupun lainnya, diungkap persidangan.

(MDN)





Original Post

Daya Ingat Setya Novanto Lemah, Disuruh Mundur Saja

Media Online jpnn.com
2017-11-05

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto sering menjawab dengan kata "tidak" saat ditanya jaksa dan hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta di PN Jakarta Pusat pada Jumat (3/11).

Sikap Setya Novanto itu mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Banyak yang mempertanyakan lemahnya daya ingat Setnov sehingga tidak mampu menjawab pertanyaan hakim dan jaksa.

"Sebaiknya mundur saja (dari kursi ketua DPR, Red) kalau daya ingatnya lemah," sindir Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kemarin (4/11).

Sejatinya tidak ada larangan menjawab "tidak" dalam sidang. Umumnya, cara itu menjadi jurus saksi untuk mematahkan bukti-bukti yang dimiliki jaksa.

Namun, gaya Setnov pada sidang tersebut dianggap terlalu berlebihan. Sebab, dia berkali-kali mengatakan tidak tahu, tidak kenal, dan tidak ingat ketika dicecar pertanyaan oleh hakim serta jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, mayoritas pertanyaan sangat berkaitan dengan personal Setnov sebagai kepala keluarga dan pengusaha.

Boyamin menyatakan, jurus berkilah itu justru semakin menguatkan indikasi bahwa ketua umum DPP Partai Golkar tersebut terlibat megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Termasuk indikasi bahwa Setnov juga berada di balik kongkalikong perencanaan dan pelaksanaan proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. "Semakin layak dijerat kembali menjadi tersangka," ujarnya.

https://www.jpnn.com/news/daya-ingat-setya-novanto-lemah-disuruh-mundur-saja



Original Post

Menanti Air PAM Berkualitas

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2017-11-5

Menanti Air PAM Berkualitas

MALENA, seorang warga Pejaten Timur, Jakarta Selatan, bukannya tidak sadar akan dampak buruk lingkungan dari penyedotan air tanah, termasuk penurunan muka tanah. Belum lagi biaya listrik bulanan yang berkisar Rpl juta akibat penggunaan pompa. Meski begitu, ia belum bisa beralih menggunakan air ledeng karena kualitasnya yang tidak sebaik air tanah.

Hal sama dirasakan Lenny, warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat. "Kamu lihat kan kualitas airnya bening, sementara tetangga yang pakai air PAM sering mengeluh tidak lancar dan bau." tutur Lenny sembari menunjuk air tanah yang sudah 20 tahun memenuhi kebutuhan di rumah itu kepada Media Indonesia. Kamis (2/11). Malena dan Lenny mengaku akan senang hati beralih jika air ledeng benar berkualitas.

Saat banyak warga Jakarta masih bermimpi

mendapat air PAM berkualitas, tidak demikian halnya dengan warga Kota Malang dan Bogor.

Di beberapa sekolah, taman kota hingga lembaga pemasyarakatan di Kota Malang, JawaTimur, tersedia anjungan keran air siap minum yang airnya merupakan air PDAM. "Air PDAM sudah bisa langsung diminum," jelas Humas PDAM Kota Malang, Machfiyah, Jumat (3/11).

Meski belum dalam kualitas langsung minum, layanan air PDAM Kota Bogor, Jawa Barat, juga berprestasi. April lalu, lembaga survei Water Supply and Sanitation Index (WSSI) menobatkan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai PDAM terbaik se-Indonesia dengan raihan skor 59,97. Sementara itu rata-rata nasional (37,73) dan provinsi (38,47).

Layanan air ledeng di dua kota itu menjadi contoh kesuksesan penyediaan air bersih di perkotaan. Meski Bogor dan Malang memiliki keunggulan geografis di wilayah hulu, kemandirian penyediaan air dapat menjadi acuan bagi Jakarta yang baru saja mendapat putusan soal swastanisasi air. Oktober lalu, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan penghentian kebijakan swastanisasi air minum di Jakarta. Warga berharap perubahan kebijakan juga bisa mengubah kualitas layanan air bersih.

(FD/Zuq/BN/DD/M-3)





Original Post

Jakarta Menuju Pelayanan Langsuni

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-11-5

Jakarta Menuju Pelayanan Langsuni

SETELAH putusan Mahkamah Agung (MA) soal penghentian kebijakan pen-swastaan air bersih di Jakarta pada Oktober lalu, sistem penyediaan air bersih di Ibu Kota pun menjadi tanda tanya. Banyak warga berharap PAM Jaya dapat meningkatkan mutu air bersih bagi warga kota.

Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat menjelaskan restrukturisasi peran penyedia air bersih memang tengah dilakukan, terlepas dari adanya putusan MA. "Tanpa adanya putusan MA sekalipun, PAM Jaya dan kedua perusahaan sudah sepakat untuk merestrukturisasi peran masing-masing. MoU sudah ditandatangani pada 25 September lalu dan dokumen restrukturisasi rampung 6 bulan setelah penandatanganan. Rencananya, dengan restrukturisasi, sebagian besar pengelolaan air dari hulu hingga hilir akan menjadi kewenangan PAM Jaya," tuturnya. Rabu (1/11), mengenai langkah yang diterapkan terhadap dua operator penyedia air bersih mitra mereka, PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Mengenai kontrak swasta yang sedang

berlangsung, Erlan menjelaskan akan diteruskan hingga habis masa konsesi pada 2023.

Sementara itu, sejumlah kesepakatan dalam restrukturisasi ialah PAM Jaya yang akan mulai melayani publik secara langsung dan bertanggung jawab dalam penyediaan air baku.

"Harga air sekarang Rp6.600 per meter kubik. Kalau kerjaan mitra kita ambil sebagian, harga airnya bisa lebih murah karena biaya operasional mereka lebih murah. Kita punya fleksibilitas karena memiliki kebijakan pengaturan ke mana air mau dikirim," tambahnya.

Kebutuhan air baku untuk penduduk Jakarta yang mencapai 10 juta jiwa memerlukan pasokan 26 ribu liter/detik. Namun, saat ini yang baru tersedia 18 ribu liter/detik. Jadi, masih terjadi kekurangan pasokan sekitar 9.000 liter/detik.

Untuk menambah pasokan air itu. PAM Jaya berharap dapat memanfaatkan air sungai Jakarta, yang walaupun disebutkan banyak pihak sudah sangat tercemar.

Erlan mengaku pihaknya kesulitan memanfaatkan sumber air baku dari sejumlah sungai di Jakarta sebab terk-

endala proses perizinan. PAM Jaya telah mengajukan proses perizinan, tapi sejauh ini tidak ada respons yang diberikan pemerintah pusat. Air sungai yang rencananya akan diolah ialah Kali Pesanggrahan, Kali Ciliwung, guna penambahan air baku dari Jatiluhur untuk IPA Buaran III melalui saluran Tarum Barat.

Tidak hanya masih kewalahan memenuhi pasokan air. Edan mengaku penyediaan air di Jakarta juga terkendala masalah jaringan pipa.

Pendangkalan saluran, kebocoran, dan kerusakan infrastruktur jaringan pipa membuat non revenue water (NRW) atau kebocoran air Jakarta mencapai 40%.

Perbaikan pipa yang bocor juga tidak mudah karena jaringan perpipaan di Ibu Kota sudah begitu banyak dan banyak pula yang tertindih jaringan proyek lainnya, bahkan sudah berada di bawah jalan utama.

Erlan menegaskan, mereka tidak menghindari proses perbaikan NRW, tetapi pembangunan jaringan baru lebih efisien dan menguntungkan masyarakat yang belum menerima akses air bersih.

Meski demikian, setelah permasalahan air baku itu selesai, pihaknya akan fokus dalam penambahan jaringan pipa. Saat ini produksi air minum PAM Jaya mencapai 530 juta meter per kubik, dengan air yang terserap ke pelanggan hanya sekitar 330 juta meter per kubik dan selebihnya terbuang karena kebocoran.

(FD/M-3)





Original Post

Mulai Panas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-11-5

Mulai Panas

PILPRES 2019 mulai panas. Kalau Pilpres digelar sekarang, Jokowi, entah siapa pun pasangannya, pasti menang. Tak ada lawan sepadan.

Beberapa pihak

menyebut beberapa lawan yang cukup imbang, antara lain, Jenderal Gatot Nurmantyo-Anies Baswedan. Itu pun levelnya "baru bisa mengimbangi". Belum bisa memenangi Pilpres.

Apalagi melihat kondisi sekarang, dimana banyak proyek infrastruktur yang akan diresmikan pada 2018 dan 2019, membuat Presiden Jokowi di atas angin menuju Pilpres 2019.

Kalau tidak ada kasus-kasus luar biasa seperti kasus Ahok di Pilkada DKI, untuk saat ini Jokowi masih sangat berpeluang memenangi Pilpres.

Namun, kiprah Anies Baswedan tidak bisa dianggap enteng. Sama seperti Jokowi ketika menjabat Gubernur

DKI dan kemudian maju menjadi Capres 2014, Anies juga memiliki kans untuk menarik perhatian publik dalam waktu yang singkat.

Kalau Anies bisa menarik perhatian publik dan bisa menasional dengan cepat, peluangnya untuk maju menantang Jokowi cukup besar. Tampaknya, Anies juga mulai dipersepsikan sebagai "lawan Jokowi" terutama lewat kebijakan-kebijakannya

Kalau Anies bisa menyisir dan menunaikan satu persatu janji-janji kampanyenya, maka elektabilitasnya pelan-pelan akan naik. Publik akan mulai meyakini bahwa "tegas bukan berarti kasar", bahwa Anies temyata bisa juga

Anies juga bisa naik dengan isu-isu penolakan terhadap reklamasi, isu Alexis dan "Jakarta yang bermoral".

Pernyataannya saat menyampaikan pidato pertama sebagai Gubernur bahwa "pribumi harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri", juga bisa menarik simpati sebagian rakyat

Isu pribumi memang sangat sensitif dan nyerempet bahaya Isu ini cukup emosional dan bisa mengorek luka lama. Agak-agak riskan dan bahaya Tapi dalam dunia politik praktis, isu ini sangat seksi, sama seksinya dengan

isu PKL

Bagi sebagian pemilih, isu ini cukup menarik dan emosional. Pihak Anies tentu sudah berhitung, isu-isu apa yang bisa menarik perhatian dan sangat kuat daya tariknya Pihak Anies mungkin sudah berhitung bahwa sebagian pemilih akan merasa terwakili kalau mengangkat isu-isu ini.

Kenapa isu ini bisa laku? Karena, sangat mungkin, di negeri ini masih ada yang mempertanyakan soal keadilan dan pemerataan pembangunan. Pemerintah punya PR untuk menghilangkan perasaan-perasaan tersebut.

Mengupayakan keadilan dalam setiap gerak pembangunan akan jauh lebih baik dibanding misalnya kalau timbul masalah ketidakadilan yang berbuntut pada persoalan sosial, ekonomi dan politik.

Elite politik harus benar-benar berhitung dalam memainkan game politiknya Indonesia perlu mengedepankan politik yang menyejahterakan, damai, berkeadilan tanpa menimbulkan gesekan di masyarakat

Politik bukan hanya sekadar kursi kekuasaan yang durasinya hanya sesaat Disinilah perlunya seorang negarawan yang berpikir jauh ke depan, bukan sekadar politisi yang hanya memikirkan kursi lima tahun ke depan.

Supratman





Original Post

Terdakwa Dihukum 15 Tahun Penjara, Bayar Rp 72 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-5

Terdakwa Dihukum 15 Tahun Penjara, Bayar Rp 72 Miliar

PENGADILAN Tinggi Pekanbaru memperberat hukuman terdakwa Tindak Pidana Pencucian Ua*ng (TPPU) Achmad Mahbub dari 4 tahun penjara menjadi 14 tahun.

Selain menambah kurungan penjara, majelis juga menghukum Achmad dengan pidana denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Dalam putusannya, majelis menilai Achmad terbukti melakukan TPPU hasil penyelewengan BBM.

Humas Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru Ahmad Sukandar mengatakan, selain memvonis Achmad, majelis juga menghukum tersangka lainnya yakni Dunun dengan 15 tahun penjara denda Rp 850 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Selain itu, Dunun juga diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 72,4 miliar subsider 8 tahun penjara," jelas Sukandar.

Putusan tersebut jauh lebih berat dibandingkan vonis Pengadilan Negeri Pekanbaru dimana majelis hakim yang diketuai Ahmad Pudjoharsoyo pada Juni 2015 memvonis Achmad dengan 4 tahun penjara serta denda Rp 200 juta. Vonis yang sama ditetapkan majelis hakim terhadap Dunun yang dikenal sebagai raja ruko di Kabipaten Bengkalis.

Sementara tiga terdakwa lainnya, Niwen Khairiyah, Yusri, dan Arifin Ahmad, dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan

divonis bebas.

Kini, perkara ketiga terdakwa masih berada di Mahkamah Agung atas upaya 1 kasasi yang diajukan JPU. Vonis yang ditetapkan hakim tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU dimana terdakwa Arifin Ahmad dituntut dengan pidana penjara selama 15 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 86 juta atau subsider 1 tahun penjara.

Sementara itu, dalam tuntutannya JPU Kejaksaan Negeri Pekanbaru, terdakwa Du Nun, A Bob dan Niwen Khairiyah, dituntut dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar atau subsider 6 bulan penjara.

Sementara untuk uang pengganti kerugian negara, terdakwa Dunun dibebankan membayar Rp 67,8 miliar atau subsider 8 tahun penjara, terdakwa Abob dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 27,8 miliar subsider 8 tahun penjara.

Selanjutnya, terhadap Niwen Khairiyah dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 6,6 miliar atau subsider 5 tahun penjara.

Terakhir, untuk terdakwa Yusri dituntut dengan pidana penjara 10 tahun, denda Rpl miliar atau subsider 6 bulan penjara. Serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,022 miliar atau subsidair 3 tahun penjara,

byu





Original Post

Dua Pejabat PU Sergai Divonis 4 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-5

Dua Pejabat PU Sergai Divonis 4 Tahun Penjara

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan memvonis dua terdakwa korupsi pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Serdang Be- dagai (Sergai) tahun 2014 Rp 11 miliar, dipenjara 4 tahun.

Mereka adalah bekas Kepala Dinas PU Sergai Darwin Sitepu dan Samsir Muhammad Nasution selaku Bendahara.

"Kedua terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Mengadili dan menjatuhkan pidana penjara kepada kedua terdakwa masing-masing selama empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan," sebut ketua majelis hakim Nazar Effriendi.

Selain itu, majelis hakim juga membebani kedua terdakwa dengan membayar uang pengganti masing-masing Rp 1,6 miliar.

"Membebankan kepada kedua terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing sebesar Rp 1,6 miliar. Dan bila tidak mampu membayar maka diganti dengan hukuman badan selama dua tahun," jelas majelis hakim.

Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (l)ke-l KUHP.

Usai mendengarkan putusan, kedua terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sama-sama menyatakan pikir-pikir. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut kedua terdakwa Darwin Sitepu dengan pidana penjara selama enam tahun denda Rp 500 juta subsider satu tahun kurungan.

Dan terdakwa Samsir dengan penjara selama enam tahun denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Selain pidana penjara, kedua terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti (UP) senilai Rp 3 miliar kepada terdakwa Darwin Sitepu dengan ketentuan jika tidak membayar maka pidana penjara selama empat tahun.

Sedangka Samsir membayar uang pengganti senilai Rp 348 juta dengan ketentuan jika tidak membayar maka pidana penjara selama tiga tahun,

byu





Original Post

Polisi Militer Periksa Kabakamla, KPK Usut Pengaturan Anggaran

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-5

Polisi Militer Periksa Kabakamla, KPK Usut Pengaturan Anggaran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo. Pemeriksaan tersebut dilakukan pekan lalu di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

"Pemeriksaan jadinya dilakukan di POM (Polisi Militer)TNI. Jadi pemeriksaan tetap dilakukan, tapi tempatnya bukan di KPK tapi di POM TNI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Arie Soedewo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan.

Febri menyebutkan, pemeriksaan jenderal TNI Angkatan Laut (AL) bintang tiga itu dilakukan di Puspom TNI karena yang bersangkutan merupakan perwira militer aktif. Menurut dia, KPK memilah kewenangan dengan Puspom TNI dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan

satelit monitoring (Sarmin) di Bakamla.Kami kan dalam proses koordinasi tentu salah satu poinnya adalah memilah kewenangan KPK di sipil dan Pom TNI," katanya.

Nama Arie mencuat dalam persidangan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah. Arie diduga mengatur pembagian uang dari Fahmi kepada pejabat Bakamla.

Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Udoyo mengakui menerima uang dari Fahmi sebesar 105 ribu dofar Singapura terkait proyek pengadaan satelit monitoring, yang dimenangi

perusahaan Fahmi.

"Beliau hanya bilang, Biar kamu semangat kerjanya, nanti kamu (Bambang), Eko, dan Nofel saya kasih satu-satu," ujar Bambang menirukan ucapan Arie ketika itu.

Bambang sendiri sudah menjalani sidang di Pengadilan Tinggi Militer, Jakarta. Dia didakwa menerima suap sebesar 105 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 1 miliar terkait proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla.

KPK juga mendalami dugaan penggiringan anggaran pengadaan satelit monitoring Bakamla di Komisi I DPR. Diduga ada pihak-pihak yang terlibat dalam pengaturan anggaran proyek tersebut.

"Terkait pembahasan anggaran ada beberapa pihak yang terlibat," kata Febri.

Febri mengungkapkan , penyidik KPK menemukan hal baru dalam pengusutan dugaan suap pengadaan satelit monitoring Bakamla, dengan tersangka Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan. "Kami juga dalami lebih lanjut aspek awal. KPK temukan hal baru di kasus Bakamla ini," katanya.

Untuk menelusuri hal itu, penyidik KPK memeriksa anggota Komisi I DPR Fayakhun An-driadi sebagai saksi untuk Nofel. Namun, selepas diperiksa Fayakhun enggan memberikan keterangan saat ditanya awak media soal pembahasan anggaran.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus suap dalam proyek itu, termasuk Nofet.

Empat orang lagi adalah Direktur PT Melati Technofo

Indonesia Fahmi Darmawansyah, bekas Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi. Dua orang lagi adalah anak buah Fahmi yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.

Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Fahmi Darmawansyah, yang sudah divonis bersalah dalam kasus ini, menyebut telah menyerahkan uang kepada anggota DPR sebesar Rp 24 miliar. Uang itu untuk mengamankan agar perusahaannya mendapat proyek di Bakamla.

Perusahaan Fahmi akhirnya mendapat proyek pengadaan satelit monitoring Bakamla. Namun, KPK berhasil membongkar kasus ini lewat operasi tangkap tanganyang dilakukan 1 KPK pada pertengahan Desember tahun lalu.

GPG





Original Post

Terkait Reklamasi 30 Saksi Diperiksa

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-11-5

Terkait Reklamasi 30 Saksi Diperiksa

Belum ada penetapan tersangka.

JAKARTA - Penyidik Dit-reskrimsus Polda Metro Jaya telah menaikkan status penyelidikan kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta ke tahap penyidikan dan menemukan adanya dugaan korupsi. Dalam kasus tersebut, polisi telah memeriksa puluhan saksi.

"Ada 30-an lebih yang sudah kami periksa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Sabtu, (4/11).

Di samping itu, untuk mengetahui kerugian negara dalam kasus ini, polisi tengah bekerja sama dengan-Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Bahkan, dalam waktu dekat, penyidik akan memanggil sejumlah saksi dari dinas terkait yang memberikan izin hingga para nelayan yang terkena dampak akibat proyek reklamasi tersebut.

"Namanya penyidikan itu kan mencari siapa pelakunya." kata Argo. Ia menambahkan, polisi juga akan mencari keterangan dari beberapa dinas, nelayan,

dan semua yang berkaitan dengan reklamasi.

Meski telah menaikkan status ke tahap penyidikan, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut Selain itu, Argo enggan membeberkan secara gamblang dugaan korupsi yang ditemukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya saat melakukan gelar perkara.

Tentunya kita akan mencari, entah itu dari NJOP-nya atau marfcef-nya atau apa. Kalau penyimpangan itu kan mengeluarkan uang negara, nanti pasti akan ada kerugian negara," katanya.

Sejak September 2017 lalu, polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti, termasuk meminta data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Polisi juga akan meminta keterangan saksi dan ahli.

Argo juga belum membeberkan lebih lanjut terkait lokasi pulau reklamasi yang terdapat unsur pidana korupsi tersebut. "Kita akan minta keterangan orang-orang yang terlibat, nanti arahnya akan terlihat ke Pulau D, Pulau C, atau yang lain," kata-

nya.

Penyelidikan dugaan korupsi oleh korporasi terkait reklamasi Teluk Jakarta ini juga diolah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus tersebut merupakan pengembangan kasus suap pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Dengan demikian, terjadi dua penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi dugaan reklamasi ini. Ketika ditanya soal dualisme penyidikan antara KPK dan Ditkrimsus Polda Metro Jaya ini, Argo masih enggan berkomentar.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan, KPK sedang melakukan penyelidikan baru kasus suap pembahasan Raperda RTRKSP. Pengembangan tersebut dilakukan untuk mendalami peran korporasi dalam kasus korupsi Raperda RTRKSP. Saut menuturkan, dalam pengusutan keterlibatan korporasi, penyidik juga akan melihat kerugian dari kerusakan lingkungan yang muncul akibat megaproyek pulau buatan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah juga sempat mendatangi gedung KPK Jakarta pada Jumat (27/10). Ia meng-

klaim diminta membawa dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang disusun Pemprov DKI serta surat pelaksana tugas dirjen planologi tentang validasi KLHS untuk Raperda RTRKSP.

Dalam surat pemanggil-annya tertulis, Saefullah dimintai keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dalam perkara pemberian janji atau hadiah terkait pembahasan Raperda RTRKSP pada 2016. Namun, dalam surat tersebut tidak dicantumkan korporasi yang dimaksud.

Wakil Ketua DPRD Jakarta M Taufik juga diperiksa hingga lebih dari delapan jam oleh penyidik KPK pada Selasa (31/10). Taufik mengungkapkan, ia dicecar sekitar 12 pertanyaan. Salah satunya adalah terkait korporasi yang menggarap reklamasi Pulau D dan Pulau G.

Selain itu, menurut Taufik, tim penyelidik juga mengonfirmasi soal kontribusi tambahan 15 persen yang ditetapkan Pemprov DKI terhadap para pengembang yang menggarap proyek reklamasi, yang sempat mencuat saat kasus suap raperda reklamasi masih bergulir.

ed nina ch/ ARIF SATRIO NUGROHO





Original Post

Panggil Para Mantan Gubernur DKI

Media Cetak Jawa Pos Halaman 21
2017-11-5

Panggil Para Mantan Gubernur DKI

11 September. Unit III Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membuat laporan polisi bertipe A.

14 September, surat perintah penyelidikan dari direskrimsus dikeluarkan.

19 September, polisi memanggil Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2 Oktober. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan diperiksa di ditreskrimsus.

9 Oktober, Luhut mengizinkan reklamasi dilanjutkan dengan surat keputusan S-78-001/002/Menko/Marit-im/X/2017.

3 November, pihak kepolisian menaikkan status hukum reklamasi dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Polisi

Tingkatkan

Status Hukum

Reklamasi

KEBAYORAN BARU - Investigasi pihak" kepolisian terhadap kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta memasuki babak baru. Polisi meningkatkan status hukum megaproyek itu dari penyelidikan menjadi penyidikan. Rencananya, pekan depan, penyidik memanggil para mantan gubernur DKI Jakarta.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono menuturkan, status hukum reklamasi berubah setelah ada kajian dari tim penyelidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pekan lalu. Tepatnya, setelah gelar perkara penyelidikan.

Menurut Argo, perubahan itu menghasilkan kesimpulan tindak pidana dalam proyek tersebut. Yakni, diduga, ada dugaan tindak pidana korupsi. "Pasal 2 ayat 2 UU31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ya," ujarnya saat ditemui di Mapolda Metro Jaya kemarin siang (4/11).

Mantan Dinanti Polda Kaltim itu menyebutkan, tujuan penyelidikan adalah menemukan dugaan pidana pada sebuah kasus. Argo menerangkan, diduga, ada tindak korupsi pada pengerjaan Pulau C dan D. "Berapa jumlahnya, masih kami sidik," terangnya.

Selama penyelidikan, ada beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi. Argo menyebutkan, ada sekitar 30 saksi yang diperiksa penyelidik. Menurut dia, jumlah tersebut bakal bertambah selama penyidikan berlangsung.

Ada yang menarik dalam kasus tersebut. Meski status hukum reklamasi telah berubah, polisi ternyata belum menentukan tersangka. Argo mengungkapkan, penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara penyidikan. "Penyidik sedang bekerja. Sabar," papar mantan Kabidhumas Polda Jawa Timur tersebut kepada Jawa Pos.

Argo meminta penyidik ndak terburu-buru dalam menetapkan tersangka. Menurut dia, semua berkas yang bisa dijadikan sebagai barang bukti dikumpulkan penyidik. Saat ditanya berkas apa saja, dia bungkam. Yang jelas, kata Argo, semua barang bukti yang berkaitan dengan reklamasi wajib dikumpulkan. Misalnya,

NJOP dan surat izin pembangunan lain. Polisi dengan pangkat dua melati di pundak tersebut optimistis penyidik bisa menetapkan tersangka dalam kasus itu.

Dikonfirmasi terpisah melalui sambungan telepon, Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombespol Adi Derriyan menyebutkan, pihaknya meminta para penyidik segera menuntaskan kasus tersebut. Dia menegaskan, para penyidik tidak perlu terburu-buru dalam menetapkan tersangka.

Mantan Kasubdit I Dittipikor Mabes Polri itu memaparkan rencana setelah kasus tersebut naik ke penyidikan. Adi mengungkapkan, pihaknya bakal memanggil orang yang pernah terlibat dalam proyek reklamasi. Tidak terkecuali para mantan gubernur DKI.

Lantas, siapakah mantan gubernur DKI yang bakal menjadi tamu pertama di kursi penyidik ditreskrimsus? Adi enggan menyebutkan nama. "Kita tunggu saja ya," ujar polisi tingkat kedua perwira menengah tersebut.

Penyelidikan terhadap proyek reklamasi dimulai setelah pihak kepolisian membuat laporan tipe A. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/802// IX/2017/PMJ/Dit. Reskrimsus. Sebelumnya, pada 25 Oktober, Adi menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan bukan karena ada informasi dari informan. "Serhua murni dari keingintahuan kepolisian tentang ada apa sebenarnya dengan reklamasi. Sebab; kan menjadi polemik banget," ucapnya saat ditemui di main hall Mapolda Metro Jaya.

Aturan yang dijadikan dasar penyelidikan saat itu adalah UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian, pada 14 September, surat perintah

penyidikan (sprindik) yang terdaftar dengan nomor SP. Lidik/ 1974/IX/2017/Dit. Reskrimsus resmi keluar. Sprindik tersebut menjadi tanda bahwa genderang penyelidikan ditabuh.

Lantas, pada 19 September, pemanggilan saksi untuk kali pertama dilakukan. Pada tanggal itu, pihak kepolisian mengirimkan surat permintaan keterangan (pemanggilan saksi) serta dokumen Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemanggilan itu dijadwalkan pada 2 Oktober. Ada tanda tangan Adi selaku direskrimsus.

Pada 2 Oktober, penyelidikan dipimpin tiga anggota dari subdit lil indag ditreskrimsus. Yakni, Kompol Joko Handono, AKP Jelas Siregar, dan Bripka Anton Wahyu. Dalam kasus itu, kepolisian irit bicara mengenai siapa saja yang diperiksa. Argo dan Adi kompak tidak membeberkan nama-nama mereka. "Pemeriksaan itu bertahap. Pemanggilan orang paling bawah dulu. Misalnya, pelaksana tugas. Tidak ujug-ujug atasan pelaksana tugas," papar Argo.

Sementara itu, Deputi Advokasi, Hukum, dan Kebijakan KIARA yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) Tigor Hutapea menuturkan, proyek reklamasi bermasalah jika dilihat dari segi hukum, baik permasalahan administrasi negara, tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana lingkungan. Jika semua pihak, baik kepolisian maupun KPK, membuka semua pelanggaran yang ada, semuanya akan terurai. "Yang dilakukan polda ini hanya salah satu. Jika diurai lagi, ya berpotensi banyak pelanggaran lain. Tindak pidana lingkungannya juga harus dibuka," tuturnya kemarin.

Tigor meminta pihak kepolisian dan KPK saling berkoordinasi dalam penanganan pelanggaran dalam proyek pulau buatan itu. Polda harus memeriksa kepala

badan pajak dan retribusi daerah (bprd), gubernur DKI sebelumnya, serta sekretaris daerah untuk membongkar NJOP Pulau C dan D yang dinilai sangat kecil.

Kemudian, lanjut Tigor, KPK harus segera menetapkan tersangka lain dari kalangan dewan. Sebab, penyuapan untuk pengesahan raperda terkait reklamasi tidak mungkin hanya melibatkan M. Sanusi seorang. "Pasti juga atas persetujuan lainnya. KPK harus membuka itu semua. Jangan hanya berhenti di Sanusi," tegasnya.

Selain itu, KPK mesti memeriksa gubernur DKI sebelumnya terkait penerbitan peraturan gubernur (pergub). Sebab, pergub yang dikeluarkan dinilai bermasalah. Terlebih, mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidajat ngotot mengeluarkan pergub terkait reklamasi hingga akhir masa jabatannya. "Pertanyaannya, kenapa pergub yang bermasalah ini sampai harus dikeluarkan. Ada apa di balik ini. Ya kani" ucapnya.

Belakangan Presiden Joko Widodo membantah mengeluarkan pergub terkait izin reklamsi saat menjabat gubernur DKI. Hal itu memang benar. Namun, mantan wali kota Solo tersebut menerbitkan Pergub No 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pergub itu menjadi dasar penerbitan SK pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau F, I, dan K. "Kan habis itu dia jadi presiden. Kalau dia masih jadi gubernur, kan berarti ada kemungkinan menerbitkan perizinan," ucapnya.

Tigor melanjutkan, yang harus dilihat adalah keberpihakan presiden dalam proyek reklamasi. Jokowi telah mengeluarkan pergub. Selain itu, Jokowi tidak bertindak atas pencabutan-moratorium yang dilakukan Luhut Binsar Pandjaitan. "Ini kan berarti dia (Jokowi) sepakat diam-diam

walaupun tidak mengeluarkan izin," ungkapnya.

Secara terpisah, Gubernur DKI Anies Baswedan enggan berkomentar terkait naiknya status hukum reklamasi. "Tidak

ada tanggapan khusus. Itu semua diproses aparat penegak hukum dan kami hormati prosesnya," katanya kemarin (4/11).

Terkait kecilnya NJOP yang dikeluarkan, dia menyerahkan

semuanya kepada pihak yang berwajib. "Saya mendengar dari media begitu. Kami serahkan semua kepada aparat untuk menjalankan tugasnya," tegasnya.

(sam/dom/col /ind)





Original Post

Media