Badan Pajak Diminta Jelaskan NJOP Pulau Reklamasi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 29
2017-11-6

Badan Pajak Diminta Jelaskan NJOP Pulau Reklamasi

Janji menghitung lagi NJOP pulau reklamasi ditagih.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo. co. id

JAKARTA - DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKIJakarta berencana kembali meminta keterangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta. Ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya BPRD pernah diminta menjelaskan ihwal penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) pulau reklamasi yang dianggap terlalu rendah, awal Oktober lalu.

Pemanggilan kedua akan dilakukan terkait dengan penetapan status penyidikan dugaan korupsi terhadap penetapan NJOP tersebut oleh Polda Metro Jaya. Anggota Dewan Bidang Keuangan, Ruslan Amsyari, mengungkapkan pemanggilan diperlukan untuk memperjelas dugaan itu. "Dalam waktu dekat akan kami panggil (BPRD)," tutur dia ketika dihubungi Tempo, kemarin.

Menurut Ruslan, penetapan NJOP Pulau C dan D serta penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau D oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara terasa janggal karena serba cepat. Pada 23 Agustus lalu, Kepala Badan Pajak menerbitkan surat keputusan NJOP Pulau D seni-lai Rp 3,1 juta per meter persegi. Tempo mencatat, besaran itu sesuai dengan permintaan pengembang di sela-sela pembahasan raperda reklamasi seper-

ti yang terekam dalam pemeriksaan di KPK setahun lalu.

Sehari setelah penetapan NJOP itu pun pengembang Pulau D, PT Kapuk Naga Indah, sudah langsung membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp 483,5 miliar. Pada hari yang sama, Kantor Pertanahan Jakarta Utara menerbitkan sertifikat HGB Pulau D untuk anak perusahaan Agung Sedayu Group itu.

Ketua Komisi Bidang Keuangan DPRD Jakarta, Santoso, juga curiga terhadap penetapan NJOP pulau buatan itu yang dinilainya terburu-buru. "Kenapa (penetapan NJOP) saat moratorium dan jabatan

gubernur (Djarot Syaiful Hidayat) mau berakhir?" ujarnya.

Santoso meminta Badan Pajak mengoreksi NJOP Pulau C dan D. Dia mengusulkan nilai NJOP pulau buatan itu minimal Rp 8 juta per meter persegi. Sebab, di Pulau D, yang memiliki luas 312 hektare, sudah terdapat bangunan.

Atas desakan itu, Badan Pajak, kata Santoso, pernah mengusulkan untuk meminta pendapat lain ihwal nilai NJOP Pulau C dan D ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kami akan panggil

(BPRD) untuk meminta penjelasan itu (pendapat lain NJOP) juga," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono, menuturkan penyidik telah memeriksa lebih dari 30 saksi untuk meng-urngkap dugaan tindak pidana korupsi penetapan NJOP itu. Saksi-saksi yang diperiksa, antara lain, berasal dari instansi pemerintah daerah dan nelayan. "Saat ini pelaksananya dulu kami cek, kemudian baru naik (pemeriksaan pejabat)," tutur dia.

Kepala BPRD DKI, Edi Sumanti, belum memberikan pernyataan atas penyidikan NJOP dan rencana

pemanggilannya kembali oleh Dewan. Tapi, sebelumnya, dia menyampaikan bahwa penetapan NJOP Pulau C dan D berasal dari penilaian Kantor Jasa Penilai Publik karena dua pulau buatan itu termasuk obyek khusus. Meski waktunya berimpitan dengan pembayaran BPHTB dan penerbitan sertifikat HGB, Edi mengklaim penetapan NJOP Pulau C dan D telah sesuai dengan prosedur.

Adapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan menghormati proses hukum ihwal penyidikan tersebut. "Itu semua diproses oleh aparat penegak hukum, dan kami hormati prosesnya," ujarnya.

GANGSAR PARIKESIT/ZARA AMELIA /FRISKI RIANA





Original Post

Perilaku Bobrok Wakil Tuhan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-11-6

Perilaku Bobrok Wakil Tuhan

Peradilan yang bersih dan bermartabat masih sulit diwujudkan. Merujuk pada dokumen pembentukan Majelis Kehormatan Hakim, terdapat 48 hakim yang disidangkan atas dugaan pelanggaran etik, dengan ancaman sanksi berat atau pemecatan. Tak sedikit pula hakim yang ditangkap karena korupsi. Berikut ini datanya

MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (2008-2017)

▼ 2009 Kasus suap 3 hakim

▼ 2010 Kasus suap 4 hakim Kasus disiplin 2 hakim

▼ 2011 Kasus suap 3 hakim Kasus asusila 1 hakim

▼ 2012 Kasus suap 3 hakim Kasus asusila 1 hakim Kasus manipulasi putusan 1 hakim

▼ 2013 Kasus suap 2 hakim Kasus asusila 4 hakim Kasus narkoba 1 hakim

▼ 2014 Kasus suap 4 hakim Kasus asusila 5 hakim Kasus narkoba 1 hakim Kasus disiplin 3 hakim

▼ 2015 Kasus suap 2 hakim Kasus asusila 2 hakim Kasus narkoba 1 hakim Kasus pemalsuan dokumen 1 hakim

▼ 2016 Kasus suap 1 hakim Kasus asusila 1 hakim

▼ 2017 Kasus suap 1 hakim Kasus asusila 1 hakim

OPERASI TANGKAP TANGAN KASUS KORUPSI (2010-2017) Hakim tinggi 2 orang Hakim tindak pidana korupsi

6 orang Hakim pengadilan negeri

5 orang Hakim pengadilan tata usaha negara

4 orang

FRANSISCO ROSAfiUNS





Original Post

Tingkat Pelanggaran Etik dan Pidana Hakim Masih Tinggi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-11-6

Tingkat Pelanggaran Etik dan Pidana Hakim Masih Tinggi

JAKARTA - Tingkat pelanggaran etik dan pidana oleh hakim dinilai masih tinggi. Tahun ini saja, Majelis Kehormatan Hakim yang diisi oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah menyidangkan dua hakim yang terbukti terlibat suap dan tindakan asusila. "Kedua hakim diberhentikan secara tidak hormat," kata juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi, kepada Tempo, kemarin.

Menurut Farid, Majelis Kehormatan akan menyi-

dangkan lagi sebuah kasus yang melibatkan hakim pada akhir tahun. Komisi Yudisial, kata dia, akan terus berupaya memperbaiki sistem pengawasan hakim untuk mencegah perilaku kotor para penge-tuk palu. "Kami berharap peradilan semakin bersih dan tepercaya," ujarnya.

Berdasarkan dokumen Majelis Kehormatan Hakim yang diperoleh Tempo, sedikitnya 48 hakim telah diseret ke sidang etik sejak 2009. Mereka terbukti

terlibat dalam sejumlah kasus, seperti menerima suap, melakukan asusila, menggunakan narkoba, dan melanggar aturan disiplin. Dari jumlah itu, sebanyak 30 hakim di antaranya dipecat. Sisanya dihukum tidak boleh memimpin sidang dari tiga bulan hingga dua tahun.

Di luar mekanisme tersebut, ada pula hakim yang langsung dipecat begitu ditangkap penegak hukum dalam kasus korupsi. Sejak 2010 hingga Oktober 2017,

sedikitnya 26 hakim dan pegawai di lingkungan pengadilan tertangkap basah menerima suap.

Yang terbaru adalah kasus panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernama Tarmizi yang menerima Rp 400 juta dari sebuah perusahaan yang tengah beperkara. Suap diterima Tarmizi lewat transfer ke rekening bank miliknya.

Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, Dio Ashar, menilai tingginya tingkat pelanggaran oleh hakim di bidang etika maupun pidana disebabkan buruknya sistem pengawasan dan pertanggung-jawaban."Harus ada sistem yang terbuka dan efektif untuk memantau perkara di tiap pengadilan," katanya. Dio berharap rekrutmen hakim terbaru bisa memberantas kultur korup di peradilan.

INDRI MAUUMR | HUSSEIN ABRI YUSUF | FRANCISCO ROSARIAN





Original Post

Mahkamah Agung Didesak Usut Percaloan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-11-6

Mahkamah Agung Didesak Usut Percaloan

Kecurigaan semakin kuat ketika pengumuman hasil seleksi diundur.

Fransisco Rosarians

frandsco@tempo.co.id

JAKARTA - Mahkamah Agung didesak mengusut tuntas dugaan praktik percaloan dan pungutan liar dalam seleksi calon hakim 2017. Kecenderungan koruptif dan kolusi di lembaga peradilan harus dipangkas dari tahap awal karier hakim. "Seleksi hakim

yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah awal yang baik untuk mendapatkan hakim profesional dan berintegritas," kata juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi, saat dihubungi, kemarin.

Mahkamah Agung bersama Kementerian Pemberdaya anApara tur Negara dan Reformasi Birokrasi

serta Badan Kepegawaian Negara menggelar seleksi calon hakim pada 1 Agustus hingga 3 November lalu. Seleksi yang awalnya menerima 30.715 pendaftar akhirnya hanya meluluskan 1.607 calon hakim. Sebagian besar calon hakim untuk mengisi kebutuhan para pengadil di peradilan umum. Meski ada juga calon hakim untuk peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

Dalam seleksi ini, panitia seleksi nasional menggunakan metode penerimaan calon pegawai negeri sipil.

Setelah seleksi administrasi, peserta yang lolos harus menjalani tes kompetensi dasar (TKD) dengan sistem computer assisted test (CAT) yang nilainya langsung dipublikasikan. Namun potensi korupsi dan nepotisme mulai muncul pada tahap akhir, yaitu tes kompetensi bidang yang terdiri atas ujian CAT, psikotes, dan wawancara.

Sejumlah peserta seleksi bersaksi kepada Tempo tentang adanya sejumlah pegawai pengadilan yang menawarkan bantuan untuk mengatrol nilai tes

kompetensi bidang. Mereka diminta membayar Rp 600-650 juta per kursi calon hakim. "Kami meminta MA mencegah praktik-praktik serupa tak terulang pada proses dan agenda berikutnya." kata Farid.

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Liza Farihah, menilai sistem CAT dalam tes kompetensi dasar dan bidang memang bisa meminimalkan praktik kecurangan hasil ujian. Dia pun mengapresiasi MA yang telah berani transparan dengan membuka seluruh nilai para peserta.

Namun Liza juga mengaku mendengar informasi perihal tawaran uang untuk memuluskan seleksi peserta calon hakim. Kecurigaan ini semakin kuat ketika Mahkamah Agung secara tiba-tiba mengundur waktu pengumuman dari 31 Oktober menjadi 3 November. "Kenapa mesti ditunda?" kata dia.

Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, mengatakan hingga kini lembaganya belum menerima laporan resmi tentang adanya percaloan dalam seleksi yang berakhir pada Jumat pekan lalu itu. Dia pun meminta para peserta seleksi yang sempat dimintai duit oleh pegawai pengadilan atau panitia seleksi agar melapor ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. "MA berkomitmen untuk bersih, kami siap untuk menghukum semua yang terlibat," ujarnya.

Fransisco Rosarians





Original Post

KPK Juga Usut Dugaan Korupsi Reklamasi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 29
2017-11-6

KPK Juga Usut Dugaan Korupsi Reklamasi

Dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek reklamasi tidak hanya diusut oleh Polda Metro Jaya, tapi juga diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada 27 Oktober lalu, KPK memeriksa Sekretaris Daerah OKI Jakarta, Saefullah. Pemeriksaan itu, menurut Saefullah, terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. "Ditanya soal reklamasi yang di Pulau G, tutur dia seusai pemeriksaan tersebut.

Saefullah mengungkapkan dirinya ditanyai soal proses penerbitan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Pulau G. Dia menjelaskan alasan moratorium dan apa saja yang dilakukan pemerintah DKI selama moratorium. "Kemudian ada perbaikan dengan KLHS, sehingga moratorium dicabut," ujarnya.

Saefullah menuturkan penyidik juga bertanya ihwal proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Penyidik ingin mengetahui proses, kajian, hingga draf dua raperda reklamasi itu.

Saefullah menjelaskan, pemerintah telah membahas raperda reklamasi itu bersama Dewan. Pemerintah berdebat dengan Dewan ihwal besaran tambahan kontribusi sebesar 15 persen yang akan dikenakan kepada pengembang reklamasi. "Pada akhirnya memang kita deadlock antara legislatif dan eksekutif," ujarnya.

Pembahasan dua raperda reklamasi itu menyeret mantan anggota Dewan, M. Sanusi, ke bui. Dia dianggap terbukti menerima uang Rp 2 miliar dari Presiden Direktur Podomoro Land, Ariesman Widjaja, untuk negosiasi besaran tambahan kontribusi seperti yang akan diatur dalam raperda reklamasi

ARKHELAUS W. | FRISKI RIANA





Original Post

Tak Terbukti Halangi Penyidikan Korupsi, Advokat Divonis Bebas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-6

Tak Terbukti Halangi Penyidikan Korupsi, Advokat Divonis Bebas

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, membebaskan terdakwa dugaan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi, Notje Karamoy. Majelis hakim menilai, advokat itu tak terbukti melanggar Pasal 21 Undang Undang Tipikor.

"Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut. Membebaskan Notje dari dakwaan penuntut umum," putus ketua majelis hakim Alfi Usup.

Tak hanya itu, dalam putusannya majelis hakim juga memerintahkan JPU membebaskan terdakwa Notje dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malendeng serta memulihkan kedudukan, harkat serta martabat Notje.

Sebelum memutus bebas terdakwa dVotje, majelis hakim menyampaikan berbagai pertimbangannya. Salah satunya kesaksian advokat Humphry Djemaat soal kode etik advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menurut majelis, kalimat "Jangan tanda tangan BAP" yang dikatakan Notje selaku penasihat hukum Jerry hem. tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk perintah. Tapi merupakan bentuk saran atau nasihat kepada kliennya.

Tak cukup sampai di situ, majelis hakim juga mempertimbangkan fakta persidangan, di mana keterangan para saksi tidak menyebutkan kalau kalimat yang dilontarkan Notje disertai paksaan atau ancaman. Sehingga, majelis hakim pun

tak sependapat dengan JPU bahwa Noetje berusaha menghalang-halangi penyidikan.

Menanggapi putusan ini. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pikir-pikir. "Yang jelas kita menghormati putusan majelis hakim. Kita akan berkoordinasi lagi, melaporkan kepada pimpinan hasil putusan. Yang jelas berdasarkan pengalaman (bisa) upaya hukumnya kasasi," katanya.

Sementara, Notje menyambut gembira vonis bebas ini. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim dan kepada para advokat yang mendampinginya selama menjalani persidangan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Advokat yang mendampingi saya. Ada kurang lebih 100 rekan-rekan advokat yang menandatangani surat kuasa. Saya tidak bayar sepeser pun kepada mereka," ungkapnya.

Sebelumnya, Notje dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tomohon karena diduga mengarahkan saksi untuk tidak membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus korupsi pengadaan komputer dan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Online di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon Tahun Anggaran 2013.

Notje adalah penasihat hukum Jerry Edwien Item, yang ditetapkan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ini. Jerry adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan komputer dan aplikasi PBB Online.

byu





Original Post

Ngemplang Raskin, Pegawai Kecamatan Dipenjara 5 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-6

Ngemplang Raskin, Pegawai Kecamatan Dipenjara 5 Tahun

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. membacakan putusan terhadap dua terdakwa kasus korupsi beras untuk masyarakat miskin (Raskin) tahun 2014-2015 di Kabupaten Nagan Raya dengan kerugian negara mencapai Rp929 juta.

Kedua terdakwa yakni Bus-tamin, pegawai Kantor Camat Darul Makmur yang bertugas penyalur raskin dan M. Jamal, orang yang membantu Bustamin.

Terhadap Bustamin, majelis hakim menjatuhkan hukuman lima tahun penjara denda Rp200 juta atau bisa diganti (subsider) lima bulan kurungan. Sementara M Jamal divonis empat tahun penjara denda Rp200 juga subsider lima bulan kurungan.

Selain menjatuhi pidana penjara, majelis hakim juga mewajibkan Bustamin membayar uang pengganti Rp929.649.199. Sementara untuk M. Jamal juga dibebankan membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan terdakwa lain yang masih buron.

"Apabila tidak dibayar dalam satu bulan maka akan disita harta bendanya untuk menutupi uang pengganti. Jika tidak mencukupi maka diganti kurungan selama satu tahun," ujar ketua

majelis Ainal Mardhiah dalam putusannya.

Putusan tersebut dibacakan secara terpisah. Majelis hakim berpendapat, perbuatan kedua terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tipkor. Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp929 juta, dan total raskin yang disalurkan dalam dua tahun tersebut sebanyak 215.832 kilogram.

Menanggapi putusan tersebut, terdakwa bersama kuasa hukumnya Tarmizi dan JPU Kejari Nagan Raya Mukhsin, Riki Guswandri dan Andry Setya P menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari, untuk memutuskan menerima atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh. Pasalnya, putusan rrtasing-masing terdakwa lebih rendah satu tahun dari tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Nagan Raya.

Sebelunya, Bustamin dan Jamal didakwa melakukan penggelapan beras yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin secara bersama-sama. Selain dua terdakwa yang telah diproses secara hukum tersebut, masih ada satu lagi pelaku berinisial IBS, yang kini buron dan tengah dicari Polres Nagan Raya.

byu





Original Post

Pengusaha Maunya Ada Kepastian Hukum

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2017-11-6

Pengusaha Maunya Ada Kepastian Hukum

KETUA Komisi III DPR Bambang Soesatyo ikut senang dengan naiknya peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB). Hanya saja, dia mengingatkan agar hal ini dijaga dengan baik. Caranya, dengan memberi kepastian hukum bagi para investor dan penindakan yang baik atas kasus-kasus korupsi.

"Membaiknya kualitas kelayakan Indonesia sebagai tujuan investasi harus diperkuat dengan kepastian hukum. Maka, Pemerintah harus menaikkan level militansi negara dalam memerangi korupsi. Sebab, faktor korupsi berpotensi merusak kualitas kelayakan itu." ucap Bambang, kemarin.

Kenaikan EoDB Indonesia diumumkan Bank Dunia pekan lalu. Indonesia mampu loncat dari posisi 91 ke posisi 72. "Pencapaian ini layak disebut signifikan karena bisa diraih dalam rentang waktu relatif ;ingkat, yaitu tiga tahun," puji Bambang.

Membaiknya EoDB ini sejalan dengan perbaikan peringkat kelayakan Indonesia sebagai tujuan investasi yang telah diumumkan lembaga pemering-cat Standard Poor"s (SP), vloody"s Investors Service-dan -itch Ratings. Namun, perbai-can ini bukan tanpa tantangan. Persepsi positif itu masih dihantui maraknya korupsi di dalam

negeri.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kata Bambang, adalah gambaran tentang ketidakpastian hukum. Kasus-kasus baru korupsi terus terjadi. Sementara, banyak kasus lama belum terselesaikan. Hal ini tentu bisa mengganggu arus investasi ke dalam negeri. "Selama korupsi masih marak seperti sekarang, investasi tidak akan tumbuh signifikan." jelasnya.

Karena itu. Bambang ingin Pemerintah menaikkan level militansi negara dalam memerangi korupsi. Menaikkan level ini harus sama kuatnya dengan cara Pemerintah saat memangkas proses perizinan, memerangi narkoba, dan memberangus pencuri ikan di laut Indonesia.

"Saat mereformasi perizinan. Pemerintah terlihat sangat agresif. Kini, Pemerintah sudah menerbitkan belasan paket deregulasi . Pemerintah juga sangat militan ketika memerangi narkoba dan pencuri ikan. Mengapa juga Pemerintah tidak militan memerangi korupsi?" heran Bambang.

Kurang militannya Pemerintah dalam memberantas korupsi, ucap Bambang, terlihat dari diundurkannya pembentukan Densus Tipikor oleh Mabes Polri. Padahal,pembentukan Densus itu amat penting untuk menindak dan mencegah kasus-kasus korupsi yang tidak bisa ditangani KPK.

"Inisiatif Polri menghadirkan Densus Tipikor harus dilihat sebagai upaya menaikkan militansi negara memerangi korupsi. Selain adanya KPK. memfungsikan Densus Tipikor adalah eskalasi perang melawan perilaku korup oknum aparatur negara dan pejabat daerah." jelasnya.

Bambang yakin, dengan adanya Densus Tipikor dan KPK. pemberantasan korupsi di negeri ini bakal lebih baik. Dengan begitu, EoDB dan p wtDglaT- 8 kelayakan Indonesia sebagai * tujuan investasi dapat terpelihara dengan baik.

usu





Original Post

Celah Calo di Tahap Akhir

Media Cetak Koran Tempo Halaman 1
2017-11-6

Celah Calo di Tahap Akhir

Mahkamah Agung untuk pertama kalinya, dalam tujuh tahun terakhir, membuka seleksi calon hakim tingkat pertama. Puluhan ribu pendaftar pun berebut 1.689 kursi kuota calon hakim baru, atau seperlima dari 7.989 hakim yang ada saat ini. Seleksi ini diklaim telah mengantisipasi kecurangan karena sebagian tahapan ujian melibatkan pihak eksternal MA dan meriggu-nakan sistem komputer. Tapi sogok-menyogok agar lulus diduga tetap terjadi, memanfaatkan celah dalam tahap yang ditangani langsung oleh pegawai MA, yakni seleksi wawancara.

FRANSISCO ROSARIANS/SUMBER WAWANCARA. MAHKAMAH AGUNG





Original Post

DUGAAN PUNGLI

Media Cetak Koran Tempo Halaman 1
2017-11-6

DUGAAN PUNGLI

CORENG SELEKSI HAKI

Sejumlah pegawai pengadilan dituding meminta Rp 600-650 juta untuk meluluskan peserta.

JAKARTA - Mahkamah Agung untuk pertama kalinya, sejak dihentikan pada 2010, menerima calon hakim baru. Pada Jumat pekan lalu, sebanyak 1.607 peserta ujian tahap akhir dinyatakan lulus seleksi yang digelar mulai Agustus 2017.

Namun kabar miring mencuat dalam penerimaan para calon pengetuk palu pengadilan itu. Kepada Tempo, sejumlah peserta seleksi di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya mengaku dimintai duit oleh pegawai pengadilan di lokasi ujian ketika mengikuti tes kompetensi bidang, terutama pada tahap wawancara. "Yang meminta diduga pegawai Mahkamah Agung karena dia memakai seragam," kata seorang peserta seleksi wilayah Jakarta kepada Tempo, pekan lalu.

Ujian kompetensi bidang untuk wilayah Jakarta berlangsung di gedung Sekre tari at Mahkamah Agung, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, awal bulan lalu. Permintaan dana Rp 650 juta, kata lulusan fakultas hukum sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta tersebut, dilakukan di kantin. "Janjinya akan dibantu agar lulus dalam wawancara," kata dia.

Hal serupa terjadi di kantor regio-

nal Badan Kepegawaian Negara (BKN) I Yogyakarta. MA meminjam ruangan Badan Kepegawaian untuk menggelar ujian kompetensi bidang di Kota Gudeg. Kepada Tempo, seorang peserta ujian menceritakan suasana kantor Badan Kepegawaian yang pagi itu dipenuhi sejumlah orang pengadilan setempat sebagai panitia pelaksana seleksi dan penguji.

"Salah seorang di antara mereka meminta Rp 600 juta dengan janji akan dibantu mengatrol nilai ujian kompetensi dan wawancara," ujar peserta yang selama ini mengajar di sebuah universitas di Yogyakarta itu. "Bahkan bisa dicicil."

KomisiYudisial juga menerima kabar tentang maraknya percaloan dalam seleksi calon hakim. Kendati begitu, juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi, mengatakan

lembaganya tak bisa menerima aduan secara resmi karena tak berwenang dalam seleksi hakim tingkat pertama. "Kami hanya bisa mengimbau, sepatutnya tetap dilakukan investigasi untuk memastikan bahwa proses seleksi bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Farid.

Kewenangan Komisi Yudisial dipangkas oleh Mahkamah Konstitusi saat mengabulkan uji materi paket Undang-Undang Peradilan yang yang diajukan Ikatan Hakim Indonesia pada Oktober 2015. Setelah itu, Mahkamah Agung pun mencabut moratorium penerimaan hakim baru. Puluhan ribu orang mendaftar sejak seleksi dibuka awal Agustus lalu. Mereka harus mengikuti penyisihan tahap administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan ujian kompetensi bidang-terdiri atas tes pengetahuan hukum, psikotes, dan wawancara-yang digelar Mahkamah Agung bekerja sama dengan BKN.

Sekretaris Mahkamah Agung, Setyo Pudjoharsoyo, mengaku telah mendengar informasi ini. "Isu ini sudah saya dengar sebelum tes tahap awal," kata Setyo, yang juga ketua panitia seleksi.

Dia berharap peserta yang diminta uang oleh panitia atau pegawai pengadilan agar melapor ke Badan Pengawasan. "Saya akan jamin kerahasiaan identitasnya," kata Setyo menegaskan proses seleksi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

fransisco rusarians/agoeng





Original Post

Bareskrim Klaim Selamatkan Triliunan Rupiah

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 5
2017-11-6

Bareskrim Klaim Selamatkan Triliunan Rupiah

JAKARTA Bareskrim Mabes Polri mengklaim mampu menyelamatkan uang negara hingga triliunan rupiah. Hitungan itu berdasarkan kalkulasi dari beberapa kasus yang ditangani direktorat di bawah Bareskrim.

Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengungkapkan, dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi saja pada 2016, pihaknya mampu menyela-mat-kan uang negara Rpl28 miliar. Sementara dari Januari hingga Agustus 2017 naik menjadi Rp440 miliar.

"Dari satu direktorat saja, kami berhasil penyelamatan uang negara Rp440 miliar, belum dari direktorat lain. Karena jumlah biaya penyeli-di-kannya relatif sedikit," ujar Ari di Bareskrim Mabes Polri akhir pekan lalu.

Jenderal bintang tiga itu menjelaskan, penyelamatan uang negara yang lebih besar justru berasal dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) dan

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter).

Ari mencontohkan, dari hasil pengungkapan kasus pangan yang ditangani Dirtipideksus saja negara dapat mengurangi impor pangan. "Yang bisa diselamatkan u-ntukpenanganan pangan saja, kami ngerem tidak impor itu sudah berapa ratus miliar. Belum dari efeknya yang bisa dirasakan masyarakat dengan stabilnya harga yang sampai sekarang," ungkapnya.

Menurut Ari, belum lagi uang negara yang diselamatkan dari penanganan perdagangan valuta asing liar yang mencapai 80 kasus. Dalam sebulan sajaperedaran transaksi valas mencapai Rp7 triliun-8 triliun. "Awal tahun saat penindakan satu bulan Rpl,6 triliun jual beli valas saat itu. Sehingga patut diduga makin mempersempit untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU)," ujar Ari.

Ari juga menyinggung pengungkapan penyelundupan bibit lobster dengan per-

kiraan kerugian negara mencapai Rp7 miliar. "Lobster itu satu koper bisa Rp2 miliar lebih harganya. Isinya berapa juta anak lobster, jadi dari situ saja sudah ratusan miliar yang bisa diselamatkan," tandasnya.

Dugaan korupsi yang ditangani Bareksrim adalah pengadaan alat kesehatan berupa poliklinik set, poned set, PHN set, bidan set, sarana posyandu, dan diagnostik set di Departemen Kesehatan pada 2006. Dari kasus itu penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi menyita uang Rp7,8 miliar dari PT Kimia Farma.

Bareskrim juga menetapkan mantan Sesditjen Bina-kesmas Departemen Kesehatan Bambang Sardjono sebagai tersangka. "Penyitaan merupakan pengembangan penyidikan dari perkara pokok tersebut," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul.

myamin





Original Post

Agar Korupsi Tidak Merusak Kemudahan Berbisnis

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 7
2017-11-6

Agar Korupsi Tidak Merusak Kemudahan Berbisnis

BAMBANG SOESATYO

Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017

Korupsi yang demikian marak dewasa ini berpotensi merusak pencapaian peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB). Agar EoDB terus membaik pada kemudian hari, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali mengeska-lasi langkah-langkah pemberantasan korupsi.

Kalau pemerintah sangat konsisten dan agresif dalam mempercepat reformasi perizinan, pemerintah pun hendaknya konsisten dan agresif ketika memerangi korupsi. Dalam konteks itu pemerintah harus berani mematok ambisi atau target besar. Pemberantasan korupsi harus bergerak menuju target terwujudnya good governance (tata pemerintahan yang baik) dan deangovernment (pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme). Pemerintah pusat di Jakarta dan semua pemerintah daerah harus didorong mewujudkan good governance. Pun pemerintah pusat dan semua pemerintah daerah harus bertekad menampakkan clean government kepada siapa pun.

Sekarang adalah momen-

tum untuk mengaktualisasikan tekad itu karena dunia melihat Indonesia sudah berada di jalur positif. Konsistensi pemerintah membangun infrastruktur di semua daerah dan mempercepat reformasi sektor perizinan telah membuahkan hasil signifikan. Baru-baru ini Bank Dunia mengumumkan peringkat kemudahan berinvestasi atau EoDB Indonesia naik dari posisi ke-91 ke posisi ke-72 dari 190 negara yang disurvei Bank Dunia. Pencapaian ini layak disebut signifikan karena bisa diraih dalam rentang waktu relatif singkat, tiga tahun. Sebelumnya Indonesia di peringkat ke-120, kemudian peringkat ke-106, dan terus membaik ke posisi ke-91 hingga sekarang di posisi ke-71. Bank Dunia mengakui Indonesia konsisten mempercepatlaju reformasi.

Ada beberapa indikator dari hasil percepatan reformasi itu. Biaya sambungan listrik dan sertifikasi kabel bisa diturunkan menjadi 276% dari pendapatan per kapita dari sebelumnya 357%. Biaya untuk memulai usaha baru pun bisa diturunkan, dari 19,4% menjadi 10,9%. Sekarang ini persiapan memulai usaha baru di Jakarta hanya butuh waktu 22 hari dibandingkan 181 hari pada 2004. Lalu, penyelesaian dokumen perdagangan antarnegara semakin cepat berkat dukungan tagihan elektronik untuk pajak, bea cukai, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Rentangwaktuyangdiperlukan untuk mendapatkan, menyiapkan, memproses, dan mengirimkan dokumen impor turun

dari 133 jam menjadi 119 jam.

Membaiknya EoDB pun sejalan dengan perbaikan peringkat kelayakan Indonesia sebagai tujuan investasi. Lembaga pemeringkat internasional Standard Poors (SP) telah menaMnsovereigncreditrating Indonesia menjadi BBB-/A-3 dengan outlook stabil. Sebelum SP, lembaga pemeringkat Moodys Investors Service dan Fitch Ratings juga memberi pandangan positif pada stabilitas perekonomian Indonesia, terra a s u k pengelolaan utang. Mem-fa a i k n y a peringkat kelayakan Indonesia sebagai tujuan investasi otomatis menarik masuk dana asing ke dalam negeri. Maka itu, tidaklah mengejutkan ketika indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mencatat rekorbaru.

Faktor apa yang paling potensial merusak persepsi publik internasional tentang EoDB dan kelayakan Indonesia sebagai tujuan investasi? Faktor korupsi! Faktor inilah yang harus selalu diperhitungkan pemerintah. Sebagai gambaran saja, selama 2016 KPKmenyer-gap 482 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.101 orang. Juga pada tahun itu, KPK sedikitnya berhasil melakukan 15 kali operasi tangkap tangan (OTT).

Sudah menjadi pengakuan bersama bahwa korupsi kini makin marak karena telah terjadi proses regenerasi koruptor, baik

di birokrasi pemerintah pusat maupun daerah, termasuk lem-bagaparlemen.penegakhukum, hinggalembaga peradilan. Demi kepentingan negara dan rakyat, pemerintah harus menaikan level militansi dalam memerangi korupsi. Pemerintah agresif mempercepat reformasi perizinan serta sangat militan dalam memerangi narkoba dan pencuri ikan. Mengapa juga pemerintah tidak militan memerangi korupsi?

Karena itu, inisiatif Polri merancang dan menghadirkan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus dilihat sebagai upaya menaikkan militansi negara meme-rangikorupsi. Menghadirkan dan memfungsikan Densus Tipikor Mabes Polri hendaknya dipahami sebagai eskalasi upaya negara mereduksi perilaku korup oknum aparatur negara dan daerah. Sinergi KPK dan Densus Tipikor tentu akanmenaikkan efektivitas pengawasan dan pengamanan anggaran pembangunan.

tur yang sedang dibangun sekarang ini akan menjadikan banyak daerah sebagai tujuan investasi pula. Namun, kelengkapan infrastruktur saja tidaklah cukup. Syarat lain yang juga mutlak dipenuhi adalah pemerintahan daerah harus bersih dari praktdkkorupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain stabilitas keamanan, faktor lain yang menentukan tinggi dan rendah pertumbuhan investasi adalah kepastian hukum. Korupsi yang marak,

Militansi Negara

KPKharusterusdiperkuatdari waktu ke waktu. Tetapi, mengandalkan KPK untuk mencegah korupsi di negara sebesar Indonesia jelas tidak masuk akal. Lewat APBN dan APBD, dana negara saat ini dikelola dan dimanfaatkan oleh 34 kementerian, 28 lembaga negara, 34 pemerintahan provinsi, 416 pemerintah kabupaten, dan 98 pemerintah kota. Lalu, hampir 75.000 desa diberi wewenang mengelola dana desa. Dalam konteks pengawasan dan pengamanan, ini adalah pekerjaan yang amat besar dan sangat tidak mudah. Jadi, tantangan ini tidak disederhanakan sebab demi efisiensi dan efektivitas sangat diperlukan pengawasan dan pengamanan yangmilitan.

Peran dan fungsi lain yang otomatis melekat pada KPK dan Densus Tipikor adalah memastikan terpeliharanya kualitas EoDB dan peringkat kelayakan Indonesia sebagai tujuan investasi. Efektivitas peran KPK-Densus Tipikor dalam mencegah korupsi akan membantu semua kementerian dan lembaga, serta semua pemerintah daerah mewujudkan hakikat good governance dan clean government.

Semua pemerintah daerah harus didorong peduli pada hakikat good governance dan clean government. Pada waktunya nanti kelengkapan infrastruk-

kolusi, dan nepotisme mengindikasikan ketidakpastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, siapa pun enggan atau takut untuk berbisnis di daerah bersangkutan. Apalagi, komunitas investor asing.

Modal asing yang mengalir lintas negara wajib patuh pada kode etikyang dirumuskan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan International ChamberofCommerce(ICC)atau Kamar Dagang Internasional. ICC dan OECD melarang anggotanya melakukan suap dalam berbisnis di negara mana pun. Sudah barang tentu ada sanksi

bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan suap. Maraknya korupsi di Indo-nesiamasihmenjadiperhatian para pebisnis dari banyak negara. Setidaknya bisa dipotret dari persepsi sebagian investor Jepang. Mereka menggarisbawahi besarnya jumlah kasus korupsi di Indonesia. Kecenderungan ini terungkap dalam seminar "Study for the AmendmenttotheLaw" di Osaka pada 12-22 Februari 2017, yang juga dihadiri sejumlah pakar hukum dari Indonesia.

Sebagian investor Jepang prihatin karena data Corruption Perceptions Index (CPI) yang dipublikasikan Transparency International (TI) memperlihatkan nilai Indonesia hanya naik satu poin dari tahun sebelumnya, tetapi turun duaperingkat. Pada 2016 Indonesia meraih poin 37 dan menempati urutan ke-90 dari 176 negara.

Sekali lagi, hanya korupsi sebagai f aktoryangberpotensi merusak EoDB dan peringkat kelayakan Indonesia sebagai tujuan investasi. Karena korupsi makin marak, negara cq pemerintahwajibbertindak ekstra. Langkah dan aksi pemberantasan korupsi harus dieskalasi agar persepsi positif mengenai peringkat EoDB dan kelayakan tujuan investasi terus membaik pada kemudian hari. Maka itu, jangan berlama-lama menunda kehadiran Densus TipikorMabes Polri.

BAMBANG SOESATYO

Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017





Original Post

Khawatir Darurat Demokrasi, Buruh Tolak Perppu Ormas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-11-6

Khawatir Darurat Demokrasi, Buruh Tolak Perppu Ormas

BURUH tetap menolak keberadaan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Organisasi Massa (Ormas). Hal ini ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSP1) Said Iqbal.

"Kita menolak Perppu Ormas. Pengesahan ini artinya, akan terjadi darurat demokrasi," tuturnya.

Said menjelaskan, kasus penahanan dan kekerasan dalam membubarkan aksi mahasiswa bertepatan tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah bukti. Perppu Ormas ini member ruang seluas-luasnya pada pemerintah tanpa kontrol untuk membatasi kebebasan berserikat dan gerakan rakyat untuk memperjuangkan

hak-hak rakyat.

"Alasan kaum buruh menolak, karena isinya bertentangan dengan konstitusi. Di mana kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin negara, termasuk keberadaan ormas dan serikat pekerja," ujarnya.

Selain itu, lanjut Said, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga keberadaan Ormas tidak bisa disahkan begitu saja. Dia menegaskan, pembubaran ormas tanpa putusan pengadilan merupakan sikap anti demokrasi.

"Tidak menutup kemungkinan serikat pekerja yang kritis akan dibubarkan tanpa pengadilan. Terlebih lagi Perppu Ormas memberikan tafsir pembubaran

ormas di tangan Pemerintah tanpa kontrol," kata Said.

Karena itu, KSPI secara tegas mendesak DPR RI agar tidak mengesahkan Perppu Omas. "Buruh akan langsung melakukan perlawanan hukum. Salah satunya dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," terangnya.

KSPI juga menyerukan kepada kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk mempersiapkan turun ke jalan menolak Perppu Ormas. "Ini darurat demokrasi, mengancam kemerdekaan berkumpul dan atau berserikat. Buruh butuh upah layak dan perlindungan PHK di tengah daya beli yang menurun, bukan Perppu Ormas," pungkas Said.

jon





Original Post

Mendalami Sila Keempat

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 12
2017-11-6

Mendalami Sila Keempat

Pancasila Nasionalisme Indonesia (91)

Antara Negara Islam dan Negara Islami

MASIH banyak kalangan yang belum bisa membedakan antara negara Islam dan negara Islami. Kriteria apa yang digunakan untuk mengukur sebuah negara disebut negara Islam. Negara Islami, dan negara non-muslim, masih dipahami secara rancu di dalam masyarakat kita. Apakah yang akan diukur populasi penduduknya, eksistensi pemimpinnya, atau kekuatan pengaruh muslim di negeri itu? Apakah yang secara tekstual dalam konstitusinya menyatakan Islam sebagai Agama Negara. Negara Islam, atau hak-hak istimewa yang diberikan kepadanya? Lebih tidak jelas lagi jika populasi muslim di sebuah negara berimbang dengan kelompok agama lain. Apakah prioritas ukurannya simbol atau substansi? Banyak negara secara simbolik sebagai Negara Islam (atau muslim) tetapi eksistensi syariahnya masih jauh dari maqashid al-syariah. Sebaliknya ada negara tidak mengeksplisitkan Islam sebagai agama negara atau hak-hak istimewa lainnya, tetapi substansi ajaran dan syariah dengan bebas dilakukan di sana.

Secara sederhana dapat dikemukakan kriteria sebuah Negara Islam ialah manakala kriteria formal sebuah negara terikat dengan syariah Islam. Misalnya syarat sebuah negara harus ada wilayah sebagai wadah untuk menggodok segenap warga, harus ada rakyat atau penduduk yang akan menjadi warga negara, harus ada hukum dasar atau konstitusi yang disepakati di negeri tersebut, dan pertu mendapatkan pengakuan resmi dari negara-negara lain. Dapat disebut negara Islam jika seluruh komponen negara tadi sudah terikat dengan ketentuan Islam secara formal.

Sedangkan negara islami ialah sebuah negara yang tidak mementingkan kriteria formal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang penting semangat dan tujuan umum kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan umum Syariah. Di dalam negeri semua umat bebas menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa saling mengusik satu sama lain. Inilah hakekat Lakum dinukum wa al-yadin (Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami).

Dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, karya monumental Al-Mawardi menyatakan bahwa Kepala Negara itu sebagai Khalifah al-nubu-wwah fi hirasah al-dm wa siyasah al-dunya (Kepala Negara ialah seorang pewaris Nabi untuk menjaga keutuhan agama dan kehidupan dunia). Sikap yang sama juga ditunjukkan Ibn Qayyim al-Jauziyah di dalam Igatsah Allahfan. yang menganggap urusan keberadaan Kepala Negara dalam suatu Negara tidak masuk wilayah akidah dan ibadah, tetapi masuk di dalam wilayah ijtihad! manusia

Kelompok moderat mengidealkan kiranya segenap warga NKRI tidak terjebak kepada simbol dan atribut agama secara formal, tetapi lebih mengacu kepada kenyataan bahwa sekiranya di dalam suatu kondisi ada seorang yang lebih memenuhi syarat jauh melebihi kriteria ideal yang dimiliki calon muslim, maka sebaiknya sang calon ideal secara substansial itu lebih berhak. Namun kendalanya ialah di dalam Fikih Siyasah ada mazhab yang berpendapat bahwa Kepala Negara itu representase dari Ulil Amr. Sedangkan fungsi Ulil Amr dalam Fikih Siyasah amat penting karena juga merangkap sebagai Wali Hakim, yang akan berfungsi sebagai wali perkawinan bagi seorang gadis muslimah yang akan kawin tetapi tidak memiliki wali nasab (genealogis) Sementara Fikih Islam mensyaratkan seorang yang akan berfungsi sebagai Wali hakim harus muslim, sebagai persyaratan wali dalam Hukum Perkawinan Islam. Jika syarat ini dilanggar maka berakibat fasakh atau rusaknya perkawinan. Perkawinan yang fasakh akan berakibat perzinahan jika hubungan tetap dilanjutkan

REDAKSI





Original Post

Orang Suruhan Ambil Koper Berisi Uang Rp 2,5 Miliar Di Kamar Hotel

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-6

Orang Suruhan Ambil Koper Berisi Uang Rp 2,5 Miliar Di Kamar Hotel

DALAM surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa KPK membeberkan Aseng beberapa kali menyerahkan duit untuk Yudi.

Pemberian pertama Mei 2015, Aseng memberikan Rp 2 miliar melalui Kurniawan. Pemberian kedua juga dilakukan pada bulan yang sama dengan jumlah sama.

"Beberapa hari kemudian masih di bulan Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di kamar Hotel Alia Cikini. Terdakwa kembali menyerahkan

uang sisa komitmen fee sejumlah Rp 2 miliar dalam bentuk mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat untuk Yudi Widiana Adia melalui Muhammad Kurniawan dimasukkan ke dalam tas," sebut jaksa.

Pemberian ketiga dilakukan Desember 2015. Saat itu. Aseng memberikan Rp 2.5 miliar untuk Yudi melalui Kurniawan lagi. "Muhammad Kurniawan mengambil di kamar yang ditempati terdakwa (Aseng) di Hotel Ibis Budget Cikini Jakarta Pusat, karena terdakwa pada saat

itu ada keperluan di luar hoteli beber jaksa.

Sekitar pukul 12.30 WIB Muhammad Kurniawan bersama temannya Adhi Prihantanto datang ke Hotel Ibis Budget Cikini. "Muhammad Kurniawan kemudian meminta kunci dup-likat kamar terdakwa kepada resepsionis dan mengambil uang sejumlah Rp 2,5 miliar dalam koper warna merah di kamar yang ditempati terdakwa di Hotel Ibis Budget Cikini," kata jaksa.

Pemberian lainnya dilakukan

Aseng pada 30 Desember 2015. Lagi-lagi lewat Kurniawan. Saat itu. Aseng memberikan Rp 3 miliar atau 214.300 dolar Amerika di salah satu restoran di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

"Selain itu terdakwa juga memberikan kepada Muhammad Kurniawan parftim merk Hermes serta jam tangan merek Panerai yang disimpan di dalam kotak di dalam goody bag warna putih," sebut jaksa.

Pada 17 Januari 2016, Aseng kembali memberikan uang ke

Yudi melalui Kurniawan sebesar 140.000 dolar Amerika. Aseng meletakkan uang tersebut di atas jok mobil Innova miliknya yang terparkir di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur.

"Mobil terdakwa (kemudian) dipinjam Muhammad Kurniawan dan Yono untuk membawa uang tersebut ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta. Muhammad Kurniawan memindahkan kotak berisi uang 140 ribu dolar Amerika ke dalam mobil Nissan X-Trail miliknya," kata jaksa.

gpg





Original Post

Kuota Formasi Calon Hakim Belum Terpenuhi

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 4
2017-11-6

Kuota Formasi Calon Hakim Belum Terpenuhi

JAKARTA Jumkh hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA) masih jauh dari kata ideal. Lembaga peradilan ini masih membutuhkan setidaknya 2.000 juru pengadil.

Ironisnya, upaya untuk memenuhi jumlah tersebut masih mengalami sejumlah kendala. Buktinya dari proses seleksi calon hakim di lingkungan MA dari 1.684 formasi yang tersedia, hanya terpenuhi 1.607 kursi "Jadi ada 77 kursi yang belum terpenuhi. Salah satunya dari formasi calon hakim peradilan agama," ujar Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Hakim MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo

saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

MenurutPudjo.adabeberapa hal yang menyebabkan formasi tidak terpenuhi. Di antaranya banyak peserta yang tidak lolos saat seleksi kompetensi dasar (SKD) karena tidak memenuhi batas nilai minimal. Hal serupa juga terjadi saat SKB bidang hukum. "Jadi di SKB itu juga ada tes menggunakan CAT. Nilainya tidak memenuhi passing grade. Selain itu juga ada yang tidak mengikuti salah satu tahapan seleksi seperti wawancara ataupun psikotes,"jelas dia.

Pudjo mengatakan, kebutuhan hakim sebenarnya masih

sangat mendesak. Meskipun sudah diberikan 1.684 formasi, kekurangan hakim masih mencapai 2000-an. Kekurangan hakim terjadi di pengadilan-pengadilan kelas kedua. "Kita ingin mengisi hakim di kelas kedua. Banyakyangbelum terisi. Hakim di pelosok itu harusnya dimutasi ke pengadilan yang lebih besar. Lalu kebutuhan untuk mengisi di 86 pengadilan baru yang sampai sekarang belum diresmikan karena tidakada personelnya," jelas dia.

Pudjo pun sudah menyampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kemenpan-RB) untuk memberikan formasi kembali tahun depan. Hal ini sudah direspons oleh menpan-RB. "Menpan-RB jugasudahmengatakan, Presiden setuju, jadi semoga saja dibuka lagi tahun depan," ungkap dia.

Sebelumnya Sekretaris Deputi (Sesdep) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB) Aba Subagja pengusulan kembali dilaku-kanpadatahunanggaranberikut-nya. "Bisa diusulkan kembali tahun depan bagi yang formasinya tunirritidakterpenuhCkatadia saatdihubungi kemarin.

dita angga





Original Post

KPK Usut Aset Sjamsul Nursalim lewat Ayin

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 10
2017-11-6

KPK Usut Aset Sjamsul Nursalim lewat Ayin

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan aset yang dimiliki obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim lewat orang dekatnya yang juga mantan ter-pidanasuappengurusan kasus BLBI di Kejaksaan Agung, Ar-talyta Suryani alias Ayin.

Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang memaparkan, penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku obligor BLBI dan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004 menjadi perhatian serius KPK.

Dia menuturkan, di tahap penyidikan sudah ada satu tersangka, yakni mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung.

Dalam konteks penyidikan ini, menurut Saut, pemilik PT Alam Surya Artalyta Suryani alias Ayin yng juga orang kepercayaan Sjamsul Nursalim pernah diperiksasebagai saksi. "Biasanya kita memang tidak

berhenti di satu tempat kan. Cuma kita perlu proses dan waktu saja. Biasanya kan gitu, karena kita sedang asyik di pi-danakorporasikan," kataSaut di Gedung lama KPK, Jakarta, akhir pekan lalu.

Mantan staf ahli Kepala BIN itu menuturkan, pengusutan terhadap aset-aset yang diduga dimiliki Sjamsul sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam kasus ini. Apalagi angka final kerugian negara sudah dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus ini, yakni Rp4,58 triliun. Namun berapa kerugian negara yang bisa dikembalikan, hal itu tergantung pada putusan pengadilan nantinya. "Kitabelum sampai ke sana, nanti kita lihat putusannya dulu. Iya memang cukup besar," ujarnya.

Saut melanjutkan, dalam tahap penyidikan untuk tersangka Syafruddin, KPK melalui penyidik terus melakukan pendalaman lebih lanjut dan pengumpulan data satu demi satu. "Kita masih pendalaman," paparnya.

Penyidik sudah memeriksa

Syafruddin beberapa kali sebagai tersangka. Pasca-peme-riksaan, Saut menjelaskan, penyidik belum menyimpulkan langsung dilakukan penahanan terhadap Syafruddin. KPK tidak ingin terburu-buru menahan Syafruddin karena mempertimbangkan jumlah hari penahanan dan kelengkapan berkas.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penanganan kasus dugaan korupsi SK BLBI dengan tersangka Syafruddin Arsjad Temenggung tetap diintensifkan KPK. Satu di antara caranya dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari berbagai unsur.

Febri menuturkan, dengan kerugian negara Rp4,58 triliun, KPKakanmengusutaset-aset yang dimiliki Syafruddin dan pihak lain yang diduga merupakan uang dari hasil dugaan korupsi. Namun Febri belum bisa memastikan, apakah sudah ada aset yang disita ataubelum. "Tentupenelusur-anaset-asetmasih terus ki ta lakukan," katanya.

sabir laluhu





Original Post

86 Pengadilan Baru Mendesak Dioperasionalkan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-11-6

86 Pengadilan Baru Mendesak Dioperasionalkan

JAKARTA, KOMPAS - Untuk mengisi 86 pengadilan negeri baru yang siap dioperasionalkan di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung membutuhkan lebih dari 3.000 calon hakim yang berasal dari pegawai negeri sipiL Padahal, saat ini baru ada 1.607 calon hakim atau separuhnya yang dinyatakan lolos dari seleksi calon hakim di lingkungan MA.

Dari jumlah formasi sebanyak L684 calon PNS hakim yang dibutuhkan MA, yang dapat memenuhi syarat kualifikasi tercatat hanya 1.607 orang. Hal itu sesuai dengan pengumuman kelulusan akhir seleksi calon hakim di MA untuk tahun anggaran 2017, yang diumumkan lewat situs resmi MA, Jumat (3/11).

"Mereka baru calon hakim. Masih ada dua tahapan lain yang harus mereka lalui, yaitu masa prajabatan dan masa pendidikan. Selama masa itu, kami akan menyeleksi lagi Belum tentu semua

yang lulus sekarang akan menjadi hakim nantinya," kata Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo saat dihubungi di Jakarta, Minggu kemarin.

Mahkamah Agung, tambah Achmad, butuh banyak hakim karena lembaga tersebut ingin mengejar pengisian 86 wilayah yang memiliki pengadilan negeri baru. Sejak 2016, sebenarnya MA telah memetakan kebutuhan tersebut dan meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Namun, lampu hijau baru diberikan untuk tahun anggaran 2017, sebanyak L684 formasi calon hakim.

Dari 86 daerah tersebut, menurut Achmad, Mahkamah Agung memprioritaskan daerah-daerah di wilayah pemekaran dan perbatasan. Misalnya, Pengadilan Negeri Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, juga beberapa da-

erah di Provinsi Bangka Belitung dan Banten. "Sekurang-kurangnya satu pengadilan itu harus ada empat hingga lima hakim," ujar Achmad

Dengan kekurangan tersebut, berdasarkan persetujuan dari Kemenpan dan RB, masih akan dilakukan perekrutan baru calon hakim pada 2018 dan 2019.

Pemantauan

Menurut Achmad, sebanyak 1.607 calon hakim yang akan mengikuti masa prajabatan dan pendidikan diminta tidak langsung puas dengan hasil tersebut Sekitar 2,5 tahun ke depan, yang dimulai pada Februari 2018, calon hakim akan tetap dinilai dan diseleksi oleh banyak lembaga.

"MA tidak bisa bekerja sendirian untuk menyeleksi calon hakim ini. Banyak lembaga akan diikutsertakan dalam proses terebut," katanya.

Lembaga yang diikutsertakan

menyeleksi calon hakim di antaranya Lembaga Administrasi Negara, Pusat Pendidikan dan Latihan Diklat MA, serta Komisi Yudisial. Khusus Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawasan kinerja hakim, yang akan diminta memberikan pendidikan tentang kode etik dan perilaku hakim.

Sebagai lembaga tertinggi kehakiman di Indonesia, di samping Mahkamah Konstitusi, tambah Achmad, MA menginginkan calon hakim yang tidak sekadar memiliki ilmu tinggi, tetapi juga punya integritas yang baik. Terkait itu, MA akan melibatkan 87 akademisi dari 22 perguruan tinggi swasta dan negeri untuk mewawancarai.

Kepala Biro Hukum, Informasi Publik Kemenpan dan RB Herman Suryatman mengatakan, masa prajabatan merupakan domain pejabat pembina kepegawaian. Kemenpan dan RB hanya sebatas mengawasi.

(MHD)





Original Post

Menakar Palu Keadilan bagi Koruptor

Media Cetak Kompas Halaman 4
2017-11-6

Menakar Palu Keadilan bagi Koruptor

Perkara korupsi seakan tidak pernah berhenti menghantui negeri ini. Hukuman yang tidak setimpal dan tidak memberikan efek jera justru memperparah keadaan. Perbedaan vonis pada perkara korupsi sejenis malah semakin mencederai kepercayaan publik.

Gambaran "ringannya" sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat dari vonis di tingkat kasasi sebagai tahapan akhir pengadilan, mengabaikan langkah peninjauan kembali yang merupakan tindakan hukum khusus. Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2016 mencatat hukuman terhadap perkara korupsi di tingkat kasasi selama tahun itu didominasi vonis penjara maksimal 5 tahun (75.3 persen) dan paling banyak 3-5 tahun. Masa hukuman lebih dari 10 tahun hanya ditemukan pada 10 perkara (2,8 persen). Bahkan, ada 16 perkara korupsi yang divonis bebas.

Lamanya hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi ter-nyata mencuri perhatian publik. Terbukti sebanyak 77,7 persen responden jajak pendapat Kompas mengaku tidak puas terhadap vonis hakim yang dijatuhkan kepada koruptor selama ini

Mayoritas responden menilai hukuman terhadap koruptor masih tergolong kurang berat

Dalam persepsi publik, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati ada dalam pilihan vonis yang bisa dijatuhkan kepada para pencuri uang rakyat Tidak kurang dari 42,9 persen responden menghendaki hukuman penjara seumur hidup, sementara 27,3 persen menginginkan koruptor dihukum mati.

Jika dibandingkan dengan perkara pidana khusus lainnya, seperti narkotika/psikotropika vonis dalam perkara korupsi terbilang ringan. Setidaknya 45 terpidana dalam perkara narkotika/psikotropika divonis hukuman seumur hidup dan beberapa lainnya hukuman mati. Hal ini berbeda dengan perkara korupsi yang pada tingkat kasasi selama tahun 2016 tidak ada yang dikenai pidana penjara seumur hidup.

Bagi publik, hukuman yang lebih berat layak ditimpakan kepada para pelayan masyarakat Lebih dari separuh responden menilai pelaku korupsi dengan latar belakang pejabat negara, seperti gubernur dan bupati, ha-rus dihukum paling berat Hal ini tentu beralasan mengingat jabatan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat untuk melayani mereka. Namun, kepercayaan tersebut dirusak dengan perilaku yang berorientasi untuk menguntungkan diri sendiri.

Sebanyak 34,9 persen responden lainnya berpendapat pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki latar belakang penegak hukum harus dihukum paling berat Hingga Oktober 2017, terdapat 17 hakim di lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus terakhir, pada awal Oktober lalu, Ketua Pengadilan Tinggi Manado Su-diwardono ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha (Kompas, 23/10).

Disparitas pemidanaan

Dalam praktiknya, perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap perkara

korupsi dengan karakteristik sama menimbulkan pertanyaan tidak hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga di benak masyarakat Disparitas atau rentang hukuman yang berbeda di antara perkara sejenis tanpa alasan yang jelas tentu patut dicurigai sebagai bentuk ketidakadilan.

Upaya pemberantasan korupsi harusnya sejalan sejak tahap pencegahan, penyelidikan, masuk ke persidangan, hingga pemberian putusan. Dalam hal ini, palu hakim menjadi harapan terakhir masyarakat untuk penanganan kasus korupsi yang memenuhi rasa keadilan. Akan tetapi, terkadang tahapan di pengadilan justru mematahkan optimisme publik.

Sebenarnya sejumlah lembaga penegak hukum telah memiliki pedoman untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan. Tahun 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tentang pembinaan personel hakim. Salah satu hal yang tercantum adalah memerintahkan para ketua pengadilan tingkat banding untuk menjaga terjadinya disparitas putusan.

Setahun berikutnya. Kejaksaan Agung yang menerbitkan surat edaran tentang pedoman tuntutan perkara tindak pidana

korupsi. Tujuannya untuk mencegah dan meminimalkan disparitas tuntutan pidana Hal ini menjadi penting karena penuntut umum tidak dapat semena-mena dalam membuat besaran ancaman tuntutan kepada terdakwa.

KPK bahkan memiliki sistem kerja yang lebih ajek dalam penuntutan. Setiap perkara korupsi ditangani oleh satu tim yang tiap anggota berhak mengajukan angka besaran tuntutan dan akan dilihat rata-ratanya. Mereka juga menilik balik dari kasus-kasus serupa terdahulu untuk melihat faktor pemberat dan Deringan.

Tahun 2014, Indonesia Corruption Watch melakukan studi atas disparitas putusan perkara korupsi. Salah satu contohnya disparitas pemidanaan pada kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia . Sejumlah anggota DPR yang menerima suap mendapat hukuman yang berbeda-beda, padahal melakukan perbuatan yang sama Jaksa penuntut umum bahkan menggunakan pasal dan tuntutan yang sama

Penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPD Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga menemukan ter-

jadinya disparitas pemidanaan pada sejumlah kasus korupsi. Hasil penelitian terhadap perbandingan putusan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dan tidak ada pengembalian uang ke kas negara menunjukkan disparitas.

Kasus pertama dengan kerugian Rp 1,5 miliar dikenai pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Uang pengganti yang harus dibayarkan sebesar Rp 1,5 miliar subsider 3 tahun penjara Sementara kasus kedua dengan kerugian Rp 1,1 miliar dikenai pidana penjara 5 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Uang pengganti sebesar Rp 567 juta subsider 3 tahun dan 3 bulan penjara.

Kejanggalan terlihat dari perbedaan pidana pokok (penjara) sangat menonjol dengan nilai korupsi yang tidak terlalu jauh beda Selain itu, uang pengganti sangat berbeda, padahal kedua terdakwa sama-sama tidak mengembalikan uang ke kas negara.

Penyebab

Terdapat sejumlah penyebab timbulnya disparitas dalam pemidanaan perkara korupsi

Pertama pidana minimum di sejumlah pasal yang berbeda sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan pasal yang ia inginkan. Kedua, latar belakang pendidikan hakim yang memengaruhi pemahaman terhadap undang-undang. Ketiga, perbedaan pandangan masyarakat atau nilai terhadap suatu tindak pidana berbeda di setiap wilayah. Terakhir, tidak adanya suatu pedoman untuk pemberian putusan.

Hakim memang memiliki diskresi dalam pemberian putusan. Namun, hal itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Cassia C Spohn, seorang ahli kriminologi, menyatakan hakim harus memiliki pertimbangan yang jelas ketika menentukan besaran angka hukuman sehingga apabila terjadi disparitas menjadi beralasan (warranted disparity).

Penyelesaian perkara korupsi harus dilakukan dari hulu ke hilir. Palu hakim seyogianya menjadi penentu yang menjaga hakikat keadilan. Jangan sampai penjatuhan hukuman terhadap koruptor justru memupuskan harapan publik akan pemberantasan korupsi di negeri ini.

(LITBANG KOMPAS/

IDA AYU GRHAMTIKA SAITYA)





Original Post

Pemimpin Separatis Catalunya Menyerahkan Diri

Media Online Beritasatu
2017-11-06

Brussels - Mantan presiden Catalunya Carles Puigdemont dan empat pejabat Catalunya lainnya yang sedang dicari oleh otoritas Spanyol menyerahkan diri ke Kepolisian Belgia, Minggu (5/11) waktu setempat.

Senin ini mereka akan dihadapkan kepada hakim yang akan memutuskan langkah selanjutnya, termasuk apakah akan ditangkap seperti permintaan Spanyol atau dilepas dengan jaminan, kata juru bicara Kejaksaan Belgia, Gilles Dejemeppe.

Mereka menyerahkan diri ke polisi pukul 9:17 pagi ditemani pengacara, dan kemudian diberitahu tentang surat perintah penangkapan terhadap mereka, kata Dejemeppe.

Surat perintah penangkapan itu dikeluarkan oleh hakim Spanyol Jumat lalu, sehari setelah delapan pejabat pemerintah Catalunya dipenjara di Spanyol. Pemerintah Catalunya saat ini sudah dibubarkan.

Puigdemont, yang menganggap dirinya sebagai pemimpin sah Catalunya, sebelumnya mengatakan dia pergi ke Belgia bukan untuk menghindari sistem pengadilan Spanyol, namun lebih untuk mencari dukungan Eropa bagi upaya kemerdekaan wilayah itu.

Pada Sabtu, Puigdemont menulis di Twitter bahwa dia dan rekan-rekannya "siap bekerja sama penuh dengan pengadilan Belgia setelah terbitnya surat penangkapan dari Spanyol yang berlaku di seluruh Eropa."

Spanyol berada dalam krisis politik berat setelah pemerintahan Puigdemont menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober meskipun Mahkamah Agung Spanyol melarang.

Setelah itu parlemen Catalunya secara sepihak menyatakan kemerdekaan, dan Madrid merespons dengan mencabut status otonomi wilayah tersebut, memecat para pejabat pemerintah, dan memberlakukan aturan langsung dari pusat.

Hakim Carmen Lamela di Spanyol meminta kejaksaan Belgia untuk menangkap Puigdemont dan empat mantan menterinya yang mengabaikan perintah pengadilan untuk menghadap hakim Kamis lalu.

Tuduhan yang diajukan termasuk pemberontakan, penyelewengan dana, dan penyalahgunaan kekuasaan. Empat pejabat lainnya yang tercantum dalam surat penangkapan adalah Toni Comin, Clara Ponsati, Lluis Puig, dan Meritxell Serret.

Puigdemont dan 13 mantan menteri diperintahkan hadir di pengadilan tinggi Spanyol Kamis lalu. Dari sembilan mantan pejabat yang hadir, delapan ditahan dan satu dilepas dengan jaminan.

Puigdemont tidak hadir dan malah merilis pesan video yang menyebut tindakan pengadilan itu sebagai "serangan terhadap demokrasi."
Sumber: CNN

http://www.beritasatu.com/dunia/462052-pemimpin-separatis-catalunya-menyerahkan-diri.html



Original Post

DPRD Dukung Putusan Mahkamah Agung

Media Cetak Jawa Pos Halaman 22
2017-11-6

DPRD Dukung Putusan Mahkamah Agung

PEMPROV DKI haru mengambil alih PT Aetra dan Palyja. Sebab, dua perusahaan tersebut telah menguasai pengelolaan air bersih untuk masyarakat Jakarta. Pengambilalihan keduanya dilakukan berdasar putusan Mahkamah Agung (MA) tentang penghentian swastanisasi air minum di ibu kota. Apalagi swastanisasi air merugikan negara hingga Rp 18,2 triliun jika kontrak kerja sama dengan PT Aetra dan Palyja dilanjutkan sampai 2023.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji menyatakan, dewan mendukung penuh putusan MA tersebut. Menurut ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI itu, pihaknya telah meminta pemprov segera mengambil alih PT Aetra dan Palyja agar pasokan air untuk masyarakat Jakarta lebih optimal. Namun, prosesnya harus sesuai dengan aturan sehingga transisi berjalan lancar. "Daripada harus membuat jaringan pipa baru untuk masyarakat. Kan nggak mungkin juga. Itu tidak efektif," katanya kemarin (5/11).

Ongen mengungkapkan, Komisi B DPRD DKI segera mengevaluasi PAM Jaya atas penggunaan penyertaan modal daerah (PMD) untuk BUMD bidang perairan. Sebab, penggunaan dana tersebut ditengarai menguntungkan pihak swasta dan merugikan negara. "Kalau keputusan untuk kebaikan warga Jakarta, jangan ditunda," tegasnya.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria. Menurut dia, putusan MA itu mewakili kepentingan rakyat Jakarta atas kebutuhan air minum murah. Selama ini, rakyat sangat dibebani dengan biaya yang tinggi untuk membayar air. "Anies-Sandi harus merespons dengan cepat putusan MA," paparnya.

Bendahara DPD Partai Gerindra DKI tersebut menegaskan, pihaknya sudah lama mendorong pemprov agar berani mengambil alih pengelolaan air. Buktinya, pemprov bisa mengelola sendiri Transjakarta. "Jadi, putusan MA ini harus didukung dan insya Allah akan menjadi putusan perdana yang positif bagi gubernur baru," terangnya.

(Achmad Rizki/col/gum)





Original Post

Penangkapan 11 Pangeran, Langkah Awal Reformasi Arab Saudi

Media Online metrotvnews.com
2017-11-06

Jakarta: Arab Saudi mengumumkan penangkapan sebelas pangeran, empat menteri dan sepuluh mantan pejabat kerajaan atas dugaan keterlibatan kasus korupsi. Penangkapan ini dinilai sebagai jalan panjang reformasi yang tengah dijalankan negara kaya minyak tersebut.

Direktur Pusat Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia (UI), Abdul Mutaali mengatakan, penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman adalah langkah yang harus diapresiasi. Dalam sistem keuangan, Saudi memang agak sulit membedakan uang rakyat dengan kerajaan.






"Karena hal itu pulalah, aturan perundang-undangan tidak secara tegas membuat segregasi itu. Ekonomi Arab Saudi saat ini yang masihsakitperlu dipertanyakan. Ke mana saja hasil oli dan keuntungan dari transaksi pelaksanaan haji dan umrah?" ujar Abdul dalam keterangan yang diterima Jakarta, Minggu 5 November 2017.

Menurut dia, Mohammed bin Salman melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum karena melihat ketimpangan antara hasil dan kenyataan ekonomi nasional. Ditangkapnya beberapa pangeran dan menteri sebetulnya menyiratkan pesan agar mereka lebih hati-hati dalam mengelola uang negara.



"Mohammed sedang melakukan testimoni legalitas dan kemampuannya sebagai calon Raja Saudi. Ia tidak ingin diremehkan sehingga tokoh sekaliber Alwaleed bin Talal, konglomerat terkaya, ikut ditangkap. Mohammed hendak membuktikan leadership-nya sekaligus mencari partner loyalis yang bisa diajak bersama dalam membangun Saudi baru," jelas dia.



Langkah ini dilakukan beberapa bulan setelah penandatangan kucuran dana dari IMF. Hal ini membuktikan bahwa rezim King Salman tidak mampu mengendalikan gurita bisnis para pangeran. Andaikan saja para pangeran yang menguasi banyak sumber keuangan bisa berkolaborasi dengan kerajaan, kemungkinan Pemerintah Salman tidak akan melakukan kontrak dengan IMF.

Dirinya menambahkan, Mohammed bin Salman adalah sejarah baru bagi Saudi dan membuat Saudi akan dipimpin oleh generasi ketiga Abdul Aziz, padahal masih ada pamannya. Dengan sendirinya hal ini akan menjadi dinamika baru di internal kerajaan.

Penegakan hukum yang dimotori Sang Putra Mahkota sulit tidak membangun konfrontasi terbuka. Gejolak akan muncul, namun Mohammed akan memenangkanpertandinganini. Pasalnya, konfrontasi ini tidak akan berujung pada disintegtasi nasional Saudi. Terlalu mahal harga yang dibayar jika sampai mengubah monarki Saudi.

Terlepas itu semua, Mohammed mungkin akan membangun koalisinya sendiri. Bahkan sebelum melakukan reformasi ini, Mohammed sudah terlebih dahulu konsultasi dengan Amerika Serikat sehingga menjadi jaminan politis yang dipegang oleh Sang Putra Mahkota.

"Kunci terakhir reformasi yang dibangun oleh Mohammed bin Salman akan berhasil jika didukung oleh lembaga ulama Saudi. Ulama tidak bisa dipandang sebelah mata, terlebih bagi Saudi. Sejarah mencatat, Keluarga Saud berhasil merdeka dari Ottoman karena menggandeng ulama," pungkasnya.


(HUS)

http://internasional.metrotvnews.com/dunia/8N08eArN-penangkapan-11-pangeran-langkah-awal-reformasi-arab-saudi



Original Post

Kekeliruan KPK dalam Menangani

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2017-11-6

Kekeliruan KPK dalam Menangani

SELAIN operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah, KPK belakangan menjadi perhatian publik

karena rencana Polri membentuk Densus Tipikor.

Wacana pembentukan Densus Tipikor menuai prokontra. Sebab, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 2,6 triliun. Sungguh mahal. Bandingkan dengan anggaran KPK yang hanya Rp 734,2 miliar. Sebagai akuntan mantan auditor pada BPKP, lantas berpikir, ada apa dengan KPK? Mau dilemahkan, diperkuat, atau dibubarkan?

Dari hasil mencermati pasal demi pasal UU KPK sebagai dasar pijakan KPK melangkah, memang ditemukan akar permasalahannya. Yaitu, adanya tangan jahil yang dengan sengaja telah memelintir penjelasan pasal UU KPK.

Pada pasal 6 frasa "instansi yang berwenang" diberi penjelasan pasal. Padahal, pasal itu sudah sangat jelas menerangkan bahwa yang berwenang memberantas korupsi adalah kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan pasal 7e frasa "instansi terkait" yang seharusnya perlu diberi penjelasan instansi mana saja yang terkait di bidang pencegahan tindak pidana korupsi tidak diberi penjelasan. Jika dipandang dari sudut manajemen, lembaga ini sudah kehilangan strateginya. Semua instansi menjadi pemberantas korupsi, tidak ada satu pun instansi yang diberi wewenang dan tugas untuk mencegah terjadinya tindak pidana 30 jenis korupsi yang masih perlu dibuatkan sistem pencegahannya oleh para akuntan.

Seharusnya, penjelasan pasal 6 yang berbunyi; Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk BPK, BPKP, KPKPN, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen. Adalah untuk menjelaskan "instansi terkait" pada pasal 7e. Kesalahan tersebut diperjelas pada pasal 69

yang menyebutkan; dengan terbentuknya KPK, maka KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) menjadi bagian bidang pencegahan pada KPK. Akibatnya, UU KPK bertentangan dengan konstitusi UUD 45. Karena menurut pasal 23E UUD 45 ayat (1); untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri. Artinya, BPK tidak boleh disupervisi atau diintervensi oleh siapa pun. Hal ini dapat dibuktikan dengan dihentikannya kasus Ahok oleh pimpinan KPK dengan alasan Ahok tidak mempunyai niat untuk berbuat korupsi. Meski dalam laporannya, BPK menengarai adanya kerugian negara. Seharusnya, niat korupsi atau mens rea tersebut dibuktikan oleh hakim di pengadilan, bukan oleh pimpinan KPK.

Kelihatannya sederhana terdapat salah letak penjelasan pasal, seharusnya pasal 7e ditaruh di pasal 6. Tetapi, pengaruhnya sungguh sangat luar biasa. Kita jadi kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Sebagai bangsa, kita juga kehilangan tokoh panutan, semuanya terjerat korupsi. Mari kita tata ulang manajemen pemberantasan korupsi dengan berbagi peran antarinstansi dan memaafkan kesalahan para koruptor, asalkan sudah mengembalikan uang hasil korupsinya. Setelah itu, hukum seberat-beratnya atau kalau perlu, tembak mati koruptor yang masih berani korupsi.

Sekarang tidak ada alasan bagi Presiden Jokowi tidakberani mencabut akar masalahnya dengan merevisi UU KPK supaya KPK menjadi lebih kuat Bukan dengan membentuk Densus Tipikor, bukan juga dengan memperpanjang waktu kerja pansus hak angket DPR Bagaimana pendapat Anda? ()) Akuntan, anggota utama Ikatan Akuntan Indonesia RNA 4469

HELMY AK.CA*





Original Post

RUGIKAN NEGARA RP 18,2 T

Media Cetak Jawa Pos Halaman 21
2017-11-6

RUGIKAN NEGARA RP 18,2 T

Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan swastanisasi air di Jakarta dihentikan. Putusan dari lembaga hukum tertinggi di Indonesia tersebut terbit pada 10 April 2017. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) melakukan gugatan di MA.

"MENGABULKAN permohonan kasasi dari 12 orang pemohon. Menyatakan para tergugat lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia atas air terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat DKI Jakarta." Itulah bunyi putusan MA Nomor 31 K/PDT/2017 perkara perdata dalam ringkat kasasi

Putusan MA tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi JakartaNomor588/PDT/2015/ PT DKI tertanggal 12 Januari 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/PDT.G/2012/PNJKT. PST tertanggal 24 Maret 2015.

Ketua Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air M. Reza menyatakan, swastanisasi air telah merugikan negara hingga Rp 18,2 triliun. Itu pun jika kontrak kerja sama dengan PT Aetra dan Palyja dilanjutkan sampai 2023.

Reza menjelaskan, pengelola air swasta Aetra dan Palyja tidak pernah memenuhi target kontrak yang telah disepakati. Bahkan, target-target kontrak tersebut diperlemah melalui revisi kontrak kerja sama p ada 2001 antara PAM Jaya dan Aetra-Palyja.

Warga ibu kota harus tahu bahwa yang dibayarkan itu adalah harga air minum yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Harga ditetapkan Rp 7 ribu oleh Palyja dan Rp 6.900 oleh Aetra. Harga tersebut 34 persen lebih mahal daripada harga sesungguhnya. Dugaan kuat ada mark-up katanya

Selain merugi Rp 18,2 tribun, jelas Reza, sesuai audit BPK, warga Jakarta kelebihan bayar 34 persen sejak 2010. "Pertahun bisa mencapai Rp 1,4 triliun. Sebenarnya, warga Jakarta masih punya duit berlebih dari pembuatan air selama ini," jelasnya.

Permasalahan selanjutnya adalah kedua perusahaan swasta menagih biaya pekerjaan yang sebetulnya fiktif dan di-mark up. Akhirnya, terjadi kerugian publik secara terencana atas kerja sama swastanisasi air di Jakarta.

"Jadi, aset pabrik yang tadinya dibeli lewat tarif dan anggaran APBD itu dikuasakan kepada swasta sampai hari ini. Tanpa evaluasi nilainya, tanpa sewa," tegasnya. "Bahkan, beberapa aset itu dijual swasta secara sepihak dan masuk ke rekening mereka. Itu pelanggaran pidana yang sampai sekarangbelum diproses," tambahnya

Reza menyatakan belum bertemu dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno untuk membicarakan pemutusan swastanisasi air yang diterima MA. Namun, dari pernyataan di media orang nomor satu di ibu kota telah menyatakan tidak akan mengambil langkah hukum atas putusan MA. "Kami patut apresiasi," jelasnya.

Reza juga menegaskan, badan pengawas PAM Jaya telah menyatakan tidak akan mengambil langkah hukum, mengikuti keputusan gubernur. Namun, bagaimana membalikkan menjadi perusahaan nasional dan air dikelola sendiri? Menurut dia, itu membutuhkan waktu karena proses transisi memakan waktu.

"Proses transisi harus transparan, melibatkan publik. Pastinya, akan sulit karena terjadi conflict of interest. Sebab, Sandiaga Uno diduga memiliki saham di Palyja," jelasnya.

Selanjutnya, Reza mendesak agar dilakukan perombakan PDAM menjadi perusahaan daerah (perumda) atau dinas

agar tidak berorientasi pada bisnis. Selama ini, warga DKI kelebihan bayar air. "PAM Jaya tak bisa berorientasi pada bisnis," jelasnya. Dia menegaskan, berdasar fakta pengadilan, masyarakat harus menanggung biaya ongkos hidup para ekspatriat yang dibawa dua perusahaan swasta tersebut.

Hal senada dikatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JakartaAlghiflari Aqsa Diamenegas-kan, putusan MA harus segera ditindaklanjuti Pemprov DKI untuk memutus kontrak dengan Aetra dan Palyja Menurut dia putusan MA mengamanatkan bahwa pengelolaan air Jakarta harus dikembalikan kepada PAM Jaya sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 1992 tentang PAM Jaya.

"PAM Jaya harus mengolah kembali air dan menyalurkannya kepada warga negara. Ada kelanjutan dari MA bahwa pengelolaan air itu harus memenuhi wewenang internasional atas hak ekonomi, sosial, dan budaya," jelasnya.

(Achmad Rizky/co3/ind)





Original Post

Dikeroyok Polda dan KPK

Media Cetak Jawa Pos Halaman 21
2017-11-6

Dikeroyok Polda dan KPK

Usut Dugaan Korupsi Reklamasi Teluk Jakarta

GAMBIR - Dugaan korupsi reklamasi menyita perhatian penegak hukum. Bahkan, dua institusi ramai-ramai ikut mengusut

megaproyek di Teluk Jakarta tersebut. Tidak tanggung-tanggung, saat di KPK masih berstatus penyelidikan, Polda Metro Jaya

selangkah lebih maju dengan meningkatkan status hukum kasus tersebut ke penyidikan

Meski demikian, langkah Polda Metro Jaya menyidik kasus dugaan korupsi reklamasi diragukan. Sebab, beberapa kasus di Pemprov DKI terkait korupsi yang ditangani pihak kepolisian berakhir antiklimaks. Apalagi menangani kasus besar seperti reklamasi Pulau C dan D.

Polda Metro Jaya resmi menangani penyidikan kasus dugaan korupsi penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D. Saat ini, penyidikan ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Nelson Nikodemus Simamora, pengacara publik LBH Jakarta yang

bergabung di Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, menegaskan bahwa penyidikan di kepolisian sangat mungkin diambil alih KPK. Memang begitu ketentuannya dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Nelson kepada Jawa Pos kemarin (5/11).

Dia menerangkan, korps Bhayangkara tak bisa menolak bila KPK mau mengambil alih penyelidikan kasus tersebut Ada dua pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hal tersebut

Pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPK berwenang juga mengambil

alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan kepolisian atau kejaksaan.

Selanjutnya, dalam pasal 8 ayat 3, dipertegas dengan bunyi dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Kemudian, dalam pasal 9 huruf a-f, dijelaskan daftar alasan yang bisa digunakan KPK untuk mengambil alih kasus dari kepolisian maupun kejaksaan.

Sementara itu, Manajer

Kampanye Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil Walhi Nasional Oni Mahardika menjelaskan, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DM Sandiaga Uno harus mengambil langkah untuk menghentikan proyek reklamasi. Tindakan tersebut juga dapat memberikan kepastian bahwa Anies-Sandi adalah pemimpin yang menepati janji politiknya.

Menurut dia, jika melanjutkan pembangunan seperti Pulau C dan D yang telah dibangun, pemprov sama saja melakukan pemutihan terhadap kejahatan lingkungan hidup yang bertentangan dengan hukum.

Dia mengungkapkan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan Anies-Sandi untuk

membuktikan janji politiknya. Anies harus mencabut Peraturan Gubernur No 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Setelah itu, pemprov harus mencabut pergub No 206 Tahun 2016 dan pergub No 137 Tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D dan G. "Gubernur Anies Baswedan tidak boleh menerbitkan izin-izin yang berkaitan dengan dilanjutkannya pelaksanaan reklamasi," ungkapnya.

Dia menyatakan, dirinya tak tahu motif polisi ikut menangani kasus dugaan korupsi terkait reklamasi pulau. Apalagi, diketahui, penyidik KPK juga sedang menyelidiki kasus yang sama terkait penetapan NJOP Rp 3,1 juta dan proses PT Kapuk Naga Indah mendapat HGB-nya. "Seharusnya, kalau KPK sedang menyelidiki, polisi tak mendadak mengambil kasusnya seperti ini," katanya.

KPK memang belum menetapkan tersangka baru dalam kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta, juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, kasus reklamasi yang ditangani saat ini masuk tahap penyelidikan, belum naik ke penyidikan. Belum ada penyidikan

baru (kasus reklamasi, Red)," ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos.

Penyidikan baru kasus reklamasi justru dilakukan Polda Metro Jaya. Melalui direktorat kriminal khusus (ditkrimsus), Polda Metro Jaya melakukan pengembangan penyelidikan terkait proyek reklamasi. Ditkrimsus menemukan bukti adanya unsur pidana dalam proyek tersebut dalam gelar perkara pada Kamis (2/11).

Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono menegaskan, perubahan status perkara itu tidak disebabkan tekanan. Dia menyatakan bahwa tidak ada yang menekan kepolisian. Semuanya bekerja sesuai prosedur.

Polisi perwira menengah tingkat kedua itu mengungkapkan bahwa penyidikan yang dilakukan kepolisian berdasar. Ada landasan hukum berupa UU. "Lengkap kari 1 . Tidak mengada-ada," terangnya.

Argo menyebutkan, kepolisian tidak bisa menaikkan status sebuah perkara jika tidak ada hasil science investigation yang benar. Penyelidikan dilakukan dengan mengkaji semua dokumen terkait reklamasi. "Pijakan kepolisian jelas. Ada bukti yang dikumpulkan, lalu dianalisis. Kemudian, hasil analisis keluar papar mantan Kapolsek Denpasar Timur tersebut

Saat disinggung apakah

perubahan status reklamasi berubah karena unsur politis? Argo menjawab tidak. Dia menjelaskan, setelah gelar perkara dalam penyelidikan lalu berubah penyidikan, kepolisian harus menguji kembali dalam gelar perkara penyidikan. Artinya, lanjut dia, kepolisian benar-benar memfilter sebuah kasus.

"Sekali lagi saya tegaskan, ndak ada unsur paksaan dan tekanan, apalagi politis dalam penentuan stanis perkara reklamasi. Semuanya berjalan sesuai proses hukum," tuturnya. Kemudian, ketika ditanya langkah hukum yang diambil kepolisian sama dengan KPK, Argo menyatakan tidak masalah.

Menurut mantan Pamen Polda Kaltim itu, pihaknya mempersilakan lembaga antirasuah tersebut bergeliat menyelidiki reklamasi. Semuanya bekerja sesuai jalur masing-masing. Sekarang kepolisian sudah sampai mana? Penyidikan kan? Tidak masalah, silakan," ungkapnya

Secara terpisah, Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombespol Adi Derriyan mengungkapkan bahwa kepolisian bekerja secara independen. Kemudian, dia menjamin kasus reklamasi diusut hingga tuntas. "Ya kan butuh proses. Penyidik juga sedang bekerja. Perlahan lah" tegasnya.

(tyo/riz/dom/sam/co5/ind)





Original Post

GEGABAH MEMBIDIK PERSONEL KPK

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 34
2017-11-6

GEGABAH MEMBIDIK PERSONEL KPK

Polisi mengusut tiga personel Komisi Antikorupsi yang berperan membongkar suap. Amat mengada-ada.

KEPOLISIAN Daerah Metropolitanjakarta Raya semestinya tak terburu-buru mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang tiga petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Polisi terkesan kurang cermat dalam menanggapi tuduhan pelapor yang merasa dirugikan atas pembongkaran kasus suap oleh KPK.

Tuduhan itu menimpa Ario Bilowo (penyelidik) serta Arend Arthur Duma dan Edy Kurniawan (keduanya penyidik). Sebelumnya bertugas di KPK, Ario merupakan auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Berperan dalam pengusutan kasus suap, Ario dan kawan-kawan dituduh menyalahgunakan wewenang. Ketiganya juga dianggap melakukan pemaksaan sesuai dengan Pasal 335 Kitab Un-

dang-Undang Hukum Pidana-biasa disebut delik "perbuatan tak menyenangkan" sebelum pasal ini dikoreksi Mahkamah Konstitusi.

Pengusutan kasus tersebut terlihat aneh karena bertumpu antara lain pada pengaduan Rochmadi Saptogiri, auditor BPK yang dijerat Komisi Antikorupsi melalui operasi tangkap tangan. Ia melapor ke polisi lewat anaknya pada awal Oktober lalu. Auditor utama yang kini sedang diadili itu diduga menerima suap Rp 240 juta dari pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ia juga didakwa menerima gratifikasi Rp 3,5 miliar.

Sebagai penegak hukum, Ario dan kawan-kawan semestinya tidak bisa dituntut secara pidana atas tindakan membongkar skan-

dal suap. Tuduhan adanya penyalahgunaan wewenang sesuai dengan Pasal 421 KUHP itu amat lemah. Sepanjang menjalankan tugas secara profesional, ketiga personel Komisi Antikorupsi itu tidak bisa dilaporkan menyalahgunakan wewenang. Khusus buat Ario, andai kata tuduhan itu dikaitkan dengan posisi sebelumnya sebagai auditor BPK juga tidak relevan.

Begitu pula tuduhan "melakukan pemaksaan" sesuai dengan Pasal 335 KUHP. Aturan ini tidak bisa diterapkan karena harus ada unsur "secara melawan hukum". Tindakan yang dilakukan petugas Komisi Antikorupsi-menyelidiki, menyita barang bukti, dan menangkap tersangka-jelas sesuai dengan hukum karena melaksanakan Undang-Undang KPK. Pasal itu juga tidak bisa lagi digunakan secara serampangan setelah unsur "perbuatan tidak menyenangkan" dihapus Mahkamah Konstitusi pada 2014.

Polisi terkesan amat tergesa-gesa menangani kasus itu. Hanya berselang sepekan setelah Ario Bilowo dilaporkan, polisi langsung mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan pada 13 Oktober lalu. Kasus Arend dan Edy pun sudah masuk tahap penyidik-

an. Hingga kini, polisi telah memeriksa belasan saksi.

Langkah kepolisian mengusut kasus itu berpotensi mengganggu sidang perkara Rochmadi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebagai pelapor, ia tentu diperiksa juga oleh polisi. Kepolisian semestinya menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 25 undang-undang ini menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain. Pengusutan juga bisa menggerogoti kekuatan Komisi Antikorupsi, bahkan bisa dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga yang sedang gencar membongkar sejumlah kasus korupsi besar ini.

Pimpinan Komisi Antikorupsi harus bersikap tegas terhadap ancaman pelemahan lembaganya dalam bentuk apa pun. KPK perlu melindungi dan membela sekuat tenaga tiga personel yang terancam jerat pidana. Komisi Antikorupsi mesti mempertimbangkan gugatan praperadilan terhadap kepolisian. Tidak selayaknya petugas yang berjasa mengungkap skandal suap malah terancam hukuman penjara.

REDAKSI





Original Post

TERSANDUNG SAHAM GADAI PENSIUNAN

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 36
2017-11-6

TERSANDUNG SAHAM GADAI PENSIUNAN

Investasi saham PT Sugih Energy Tbk oleh Dana Pensiun Pertamina dianggap merugikan keuangan negara Rp 599 miliar. Edward Soeryadjaya turut menjadi tersangka.

DUDUK di kursi terdakwa, Muhammad Helmi Kamal Lubis irit bicara meski hakim mengejarnya dengan berbagai pertanyaan. Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina itu juga terlihat pasrah saat ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Supeno, memberinya hak bertanya kepada saksi. "Cukup yang disampaikan tim kuasa hukum," kata Helmi, Kamis pekan lalu.

Helmi menjadi terdakwa dalam perkara penempatan investasi pengelolaan Dana Pensiun Pertamina periode 2014-2015. Ia dianggap memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara. "Dia tidak mengikuti mekanisme pembelian saham," ujar jaksa Tasjrifin Muljana Abdul Halim.

Jaksa mendakwa Helmi melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 12a atau Pasal 12b atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Syahdan, perkara ini bermula saat Helmi menunjuk secara langsung PT Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) sebagai perantara pedagang efek jual-beli saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI). Pembelian itu direalisasi dengan adanya pertemuan antara Helmi, Bety selaku Komisaris Utama PT Millenium Danatama Sekuritas, dan Ketua Direksi Ortus Holdings Edward Seky Soeryadjaya di kantor Ortus, Jalan Teluk Betung Nomor 38,Jakarta. Pada pertemuan itu, Bety memperkenal-

kan Helmi kepada Edward, pemilik 11 persen saham SUGI. Putra pendiri Grup Astra, William Soeryadjaya, itu mengajak Helmi bergabung sebagai pemegang saham di PT Sugih. Ajakan itu disetujui. "Edward tahu saham dalam keadaan repo (tergadai)," ucap Tasjrifin.

Menurut Tasjrifin, Edward, Bety, dan Hemi lalu bertemu beberapa kali lagi di restoran berbeda-beda di Jakarta membicarakan soal repo saham itu. "Harga di pasar reguler telah direkayasa agar tetap memiliki nilai ekonomis," kata Tasjrifin. Pada Oktober atau November 2014, Helmi memantapkan pembelian saham SUGI dengan meminta diskon 25 persen dari harga pasar.

Tasjrifin mengatakan Helmijuga meminta imbalan 5-8 persen dari nilai transaksi pembelian saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina kepada Bety. Atas kesepakatan itu, pada 29 Desember 2014, Helmi memerintahkan pejabat sementara Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, Hadi Budi Yulianto, membeli saham SUGI dengan menandatangani perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham dengan Direktur Utama PT Bumimas Inti Cemerlang Ivan Lius.

Saham yang dibeli saat itu sejumlah 311.526.480 lembar dengan harga Rp 321 per lembar. Nilai total pembelian Rp 100 miliar yang dibagi dua termin. Saham itu akan dibeli kembali oleh PT Bumimas dengan tenor 12 bulan dan harganya Rp 428 per lembar.

Perjanjian itu ditindaklanjuti pada 30 Desember 2014 dengan realisasi pembelian saham SUGI 155.763.240 lembar dengan harga Rp 321 per lembar dan total pemba-

yaran Rp 50 miliar kepada PT Bumimas melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas. "Padahal dalam aturan Dana Pensiun tidak boleh repo," ujar Tasjrifin.

Pada 10 April 2015, Helmi bertransaksi lagi dengan PT Millenium membeli saham SUGI sebanyak 33.333.300 lembar dengan harga Rp 300 per lembar dan total senilai Rp 99,99 miliar. Pada sekitar April hingga Mei 2015, Helmi menukarkan saham Dana Pensiun Pertamina melalui PT Millenium dengan saham SUGI.

Saham yang ditukar itu adalah saham ELSA (PT Elnusa Tbk) senilai Rp 76,1 miliar, saham PGAS (Perusahaan Gas Negara) 3.407.300 lembar senilai Rp 18,8 miliar, dansahamBWPT(PTEagleHigh Plantation Tbk) senilai Rp 7,3 miliar. Total saham yang dibeli sebanyak 130.307.400 lembar yang ditukar dengan saham SUGI 262.648.500 lembar atau seharga Rp 102,4 miliar. Jaksa menyatakan harga riilnya seharusnya Rp 80,6 miliar.

Lima bulan kemudian, Helmi kembali menukarkan 13.639.500saham Dana Pensiun Pertamina kepada PT Millenium dengan saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar. Nilai penjualannya Rp 58 miliar. Menurut jaksa, harga riilnya Rp 46,6 miliar. Penukaran saham ini kembali dilakukan tiga kali pada periode September dengan penjual-an/pertukaran masing-masing Rp 154,5 miliar, Rp 57,4 miliar, dan Rp 202,4 miliar.

Dari semua transaksi itu, PT Millenium Danatama menerima pembayaran dari Dana Pensiun Pertamina Rp 59,9 miliar. Maka total penerimaan PT Millenium dari transaksi SUGI sejumlah Rp 601,8 miliar.

Atas semua transaksi tersebut, jaksa menyatakan Helmi menerima imbalan dari Bety sebesar Sin$ 706.426 dan US$ 219.633 atau sekitar Rp 9,97 miliar. Helmi juga disebut meminta Bety memberikan saham SUGI dengan cara transfer efek sebanyak 68 ribu lembar atau setara dengan Rp 26,5 miliar. Karena harga yang telah direkayasa itu, kata jaksa, saham SUGI akhirnya ditangguhkan per 24 Agustus 2016 hingga Agustus 2017. Pada saat penangguhan, harga saham SUGI menjadi Rp 114 per lembar.

Jaksa menyebutkan uang Rp 601,8 miliar hasil dari transaksi penjualan saham SUGI yang diterima PT Millenium dipakai untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban pinjaman/kredit dari Ortus Holdings Ltd. Edward Soeryadjaya dianggap turut serta menikmati bonus yang diterima Helmi. Walhasil, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mengumumkan Edward sebagai tersangka pada Selasa pekan lalu.

Tuduhannya pelanggaran Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pasal tersebut adalah hukuman

20 tahun penjara. "ESS (Edward Seky Soeryadjaya) juga dicegah bepergian ke luar negeri sejak Oktober tahun lalu saat masih berstatus saksi," ucap Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Warih Sadono.

Kuasa hukum Helmi, Wa Ode Nur Zai-nab, mengatakan jaksa salah sasaran. Menurut dia, Helmi bukan penyelenggara negara karena Dana Pensiun Pertamina bukan anak usaha PT Pertamina sehingga bukan bagian dari badan usaha milik negara. Hasil pengelolaan investasi pun, kata dia, tidak terkait dengan keuangan Pertamina. "Tidak ada uang negara yang dirugikan Pak Helmi," ujar Zainab.

Warih Sadono berkukuh ada kerugian negara sekitar Rp 599 miliar. "Itu berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan," ujarnya.

Ihwal kewenangan pembelian saham, kata Zainab, berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pengelolaan dana pensiun dapat ditempatkan pada investasi saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Saham SUGI tercatat di BEI. Menurut Zainab, pada 2015, SUGI ada di peringkat ketiga dari 50 perusahaan aktif yang tercatat berdasarkan volume perdagangan.

Masalahnya, kata Zainab, investasi itu terganggu karena ekonomi kurang bagus pada 2015. Imbasnya indeks harga saham

gabungan anjlok hampir 20 persen pada September 2015. Nilai portofolio saham Dana Pensiun Pertamina juga anjlok sekitar Rp 600 miliar. Otoritas Jasa Keuangan memanggil direksi Dana Pensiun Pertamina dan memberitahukan bahwa Dana Pensiun Pertamina harus melakukan restrukturisasi portofolio saham.

Saham-saham tersebut,menurutZainab, dibeli sebelum zaman Helmi. Harga saham PT Eagle High Plantation Tbk (BWPT) anjlok negatif 74 persen, saham PT Indo Tambang Raya Megah Tbk (ITMG) anjlok negatif 84 persen, bahkan saham PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk anjlok -50 persen. Tim analis menemukan ada potensi kerugian dari selisih harga yang dibeli sebesar Rp 688,3 miliar menjadi tinggal Rp 541,8 miliar. Karena itu, direksi Dana Pensiun Pertamina menukarkan saham-saham yang merugi tersebut dengan SUGI Rp 708,1 miliar dengan potongan 25 persen.

Zainab mengatakan harga saham SUGI naik menjadi Rp 470 per lembar sehingga nilainya menjadi Rp 942,2 miliar pada 30 Desember 2015. Artinya, kata dia, Dana Pensiun Pertamina justru untung pada 2014-2015 karena nilai pasarnya naik Rp 300 miliar menjadi Rp 942,2 miliar.

Zainab juga menolak tuduhan jaksa bahwa Helmi main curang dengan Bety dan Edward Soeryadjaya ketika membeli saham SUGI. Menurut dia, Helmi tidak tahu uang untuk Bety dipakai Edward buat menutup tagihan Ortus. "Mungkin Bety dan Edward punya bisnis. Tapi itu bukan lagi urusan Pak Helmi sebagai pembeli," ujar Zainab.

Ia menantang Bety untuk membuktikan imbalan Rp 9,8 miliar kepada Helmi. "Kalau memang uang itu ada, dibuktikan saja," katanya. Bety tak menjawab ketika dimintai konfirmasi soal itu. Pengacaranya, Rha-ditya Putra Perdana, mengatakan bahwa mereka belum bisa menjawab pertanyaan seputar tuduhan jaksa. "Kami hormati proses hukum," ujarnya.

Edward Soeryadjaya dan pengacaranya juga hanya membaca pesan konfirmasi tanpa menjawabnya.

LINDA TRIANITA





Original Post

Hari Ini Sidang Praperadilan Jonru

Media Cetak Jawa Pos Halaman 27
2017-11-6

Hari Ini Sidang Praperadilan Jonru

KEBAYORAN BARU Hari ini (6/11), Jonru Ginting, penggiat opini media sosial, menjalani praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu. Juju Purwanto, kuasa hukum Jonru, menuturkan bahwa pihaknya siap hadir di sidang praperadilan kliennya. Semua dokumen telah dipersiapkan untuk dibawa di sidang perdana tersebut

Agenda sidang praperadilan perdana itu adalah pembacaan permohonan dari pihak Jonru. Juju menyebutkan, sidang praperadilan diajukan pihak-

nya selaku yang diberi kuasa. "Kalau hari pertama, biasanya, pembacaan permohonan," terangnya kemarin (5/11).

Dihubungi terpisah, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombespol Adi Derriyan menyatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan saat Jonru mengajukan praperadilan.

Menurut dia, praperadilan diatur dalam KUHAP. Yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka Hal tersebut sesuai pasal 21. Namun, sebenarnya, pihak kepolisian juga memiliki hak untuk mengajukan praperadilan, bukan hanya

tersangka. Hal itu tertuang dalam pasal 77-83 KUHAP.

Lantas, apakah praperadilan bisa berpengaruh pada pemberkasan perkara Jonru? Adi menyatakan tidak. Mantan Kasubdit I Direktorat Tipikor Mabes Polri tersebut menegaskan bahwa pemberkasan tetap berjalan. Tidak ada yang berpengaruh. Sebagaimana diketahui, dia mendekam di balik jeruji Ditresnarkoba Polda Metro Jaya sejak 31 September setelah dilaporkan Muannas Alaidid pada 30 Agustus. Pria berkacamata itu dikenai pasal berlapis.

(sam/co5/gum)





Original Post

MENANTI GEBRAKAN MRT

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 86
2017-11-6

MENANTI GEBRAKAN MRT

ASS RAPID TRANSIT JAKARTA

Sistem transportasi massal MRT Jakarta akhirnya bakal terwujud setelah puluhan tahun direncanakan. Mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi.

KESIBUKAN seperti tak pernah berhenti di bawah tanah Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Pada Kamis dua pekan lalu, sepuluh pria berseragam rompi merah dan helm abu-abu tengah bersiap mengurai gulungan kabel raksasa-berdiameter sekitar 10 sentimeter-berwarna hitam. Tak jauh dari mereka, empat pria sedang mengecek sejumlah pipa di langit-langit bangunan. Di sudut lain, tiga pria dengan teliti mengukur lantai dan dinding.

Mereka semua tengah mengerjakan tiga hal yang menjadi fokus dalam pembangunan stasiun bawah tanah mass rapid transit (MRT) Bundaran Hl, yakni mechanical (pemasangan pipa dah penyejuk udara), electrical (pemasangan kabel), dan architectural (pemasangan ubin). Pengerjaannya pun dilakukan nonstop setiap hari. "Pekerjaan di lapangan benar-benar 7 x 24 jam setiap pekan," kata Direktur Utama PT MRTJakarta William Sa-bandar.

Stasiun Bundaran Hl merupakan satu di antara 13 stasiun MRT rute Lebak Bu-lus-Bundaran HI yang tengah dibangun di Ibu Kota. Dari 13 stasiun itu, enam dibangun di bawah tanah-salah satunya Stasiun Bundaran Hi-dan tujuh lainnya dibangun dengan struktur layang di atas permukaan tanah. Total panjang rutenya 16 kilometer, terdiri atas 6 kilometer rute bawah tanah dan 10 kilometer rute struk-

tur layang. Pengerjaan rute ini dikenal sebagai pembangunan MRTJakarta Fase I.

Sebenarnya rencana pembangunan MRT di Jakarta sudah ada sejak dulu. Idenya sudah muncul pada 1985, tapi kala itu belum dinyatakan sebagai proyek nasional. Baru pada 2005, MRT dinyatakan sebagai proyek nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah pusat dan pemerintahjakarta pun kemudian mulai bergerak mencari pinjaman dana.

Pada akhir 2006, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)-yang kemudian melakukan merger denganjapan International Cooperation Agency (JICA)-setuju membiayai proyek MRT. Lalu dibuatlah jadwal untuk membuat desain teknis dan pengadaan lahan pada 2008-2009, tender konstruksi serta peralatan elektrik dan mekanik pada 2009-2010, serta pekerjaan konstruksi pada 2010-2014 dengan uji coba operasional pada 2014. Tapi jadwal itu tak terpenuhi.

Pekerjaan konstruksi akhirnya dimulai pada 10 Oktober 2013 ketika Presiden Joko Widodo masih menjabat Gubernur Jakarta. Inilah yang menandai dimulainya pembangunan proyek MRT Fase I. Targetnya, MRT Fase I mulai beroperasi pada 2019. Pengoperasiannya merupakan bagian dari jaringan terpadu sistem transportasi massal di Jakarta. Untuk mewujudkannya, pemerintahjakarta menunjuk PT MRTJakarta, badan usa-

ha milik daerah yang antara lain bertugas membangun dan mengoperasikan sarana dan prasarana MRT.

Setelah empat tahun masa konstruksi, hasilnya mulai tampak. Hingga dua pekan lalu, menurut William Sabandar, proyek MRT Fase I sudah merampungkan 83 persen pembangunannya. Dia mencatat beberapa hal yang belum dilengkapi untuk operasional MRT rute Lebak Bulus-Bundaran HI, antara lain mendatangkan rangkaian kereta MRT yang rencananya dilakukan mulai April tahun depan dan uji coba rel tanpa penumpang yang dijadwalkan pada Desember tahun depan. William optimistis operasional MRT Fase I akan tetap dilakukan pada Maret 2019. "Tetap sesuai dengan rencana," ujarnya.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi menunjukkan rasa puasnya terhadap perkembangan pembangunan proyek MRT Fase I. "Saya kira progresnya sangat bagus," ucap Jokowi saat

meninjau terowongan MRT Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada akhir September tahun lalu. Dalam kunjungan berikutnya ke terowongan MRT di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada akhir Februari lalu, Jokowi meminta proyek MRT Fase 1 selesai tepat waktu, yakni pada Maret 2019. Jokowi juga meminta Gubernur DKIJakarta Anies Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Uno, memperhatikan penyelesaian proyek MRT. "Saya titip agar MRT itu dicek terus," ujar Jokowi kepada Anies dan Sandiaga di Istana Merdeka, Rabu dua pekan lalu.

Meski kelihatannya berjalan lancar, pembangunan MRT Fase I sebetulnya mengalami kendala. Yang paling menonjol adalah masalah pembebasan lahan untuk proyek Stasiun Haji Nawi di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Di sana, tiga pemilik lahan, yakni Mahesh Laima-lani, Dheeraj Mohan, dan Heriyantomo, tak menerima ganti rugi Rp 33 juta per meter persegi dari pemerintah Jakarta.

Mereka menuntut harga Rp 150 juta ke Pengadilan Jakarta Selatan pada Februari 2016. Pengadilan memutuskan ganti rugi Rp 60 juta. Tapi kemudian pemerin-tahjakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Putusan MA pada 10 Oktober lalu memenangkan pemerintah Jakarta sehingga lahan yang menjadi sengketa selama sekitar empat tahun itu bisa segera dieksekusi untuk pembangunan proyek MRT. Namun, menurut William Saban-dar, keterlambatan itu membuat penyelesaian Stasiun Haji Nawi mundur dari target operasional pada Maret 2019. Dia mengatakan, ketika MRT rute Lebak Bu-lus-Bundaran HI mulai beroperasi, Stasiun Haji Nawi tak akan dipakai untuk sementara waktu. "Jadi hanya 12 stasiun yang beroperasi. Stasiun Haji Nawi dilewatkan sambil diselesaikan," ucapnya.

Masalah pembebasan lahan juga membuat kebutuhan biaya proyek MRT Fase I bertambah. Biaya membuat satu Stasiun Haji Nawi akan lebih besar ketimbang membangun stasiun secara borongan. Kendati begitu, William mengatakan, naiknya biaya itu masih bisa ditutupi oleh tambahan dana Rp 2,56 triliun dariJICA untuk proyek Fase I. Duit itu untuk menambah kebutuhan dana proyek Fase I yang sebelumnya telah menghabiskan lebih dari Rp 14 triliun. "Sudah kami perhitungkan," tuturnya.

Hal lain yang mesti dituntaskan dalam proyek MRT Fase I adalah penyusunan rencana induk kawasan terintegrasi berbasis moda transportasi massal di rute MRT Lebak Bulus-Bundaran HI dengan radius 350-700 meter dari stasiun. Menurut William, rencana induk itu tengah dibahas dan masterplan-nya bakal selesai pada Maret tahun depan. Pembangunan rel juga harus dikebut. Sebab, baru terpasang 2.500 meter dari total 36 ribu meter panjang rel di rute Lebak Bulus-Bundaran HI atau baru sekitar 7 persen. "Akan dipercepat tahun depan. Kami akan selesaikan seluruh pekerjaan rel itu pada Januari atau Februari," ujarnya.

Selain berjibaku merampungkan proyek MRT Fase 1, menurut William, pihaknya mulai membangun proyek MRT Fase II, yakni rute Bundaran Hl-Kampung Bandan. "Saat ini masih dalam tahap desain. Akhir tahun depan kami mulai konstruksi fisiknya," ucap William. Rute itu akan terdiri atas delapan stasii n dari Bundaran HI ke Kampung Bandan, Jakarta Utara. Total panjang rute itu 8,3 kilometer. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek itu mencapai Rp 22,54 triliun, yang semuanya merupakan pinjaman dari JICA Jepang. "Kami berharap tahun depan pendanaannya datang."

Saat beroperasi nanti, MRT rute Lebak Bulus-Bundaran HI diperkirakan bisa mengangkut 173 ribu orang per hari. Itu signifikan mengurangi kemacetan jika para pengguna kendaraan pribadi beralih keMRT. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, MRT merupakan konsep transportasi massal yang bisa menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan di Jakarta. "MRT itu suatu keharusan," ujarnya, Selasa dua pekan lalu.

REDAKSI





Original Post

AUDITOR BPK YANG MISTERIUS

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 38
2017-11-6

AUDITOR BPK YANG MISTERIUS

Lima penyidik dan jaksa di KPK dilaporkan ke polisi.

Serangan balik?

KEPALA Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan Raden Yudi Ram-dan Budiman jadi sibuk menampik kabar bahwa lembaganya berada di balik pelaporan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Yudi membuat rilis untuk menegaskan tak ada auditornya yang melaporkan penyidik KPK ke Kepolisian Daerah Metro Jakarta.

Rilis itu terbit pada Selasa pekan lalu setelah ada laporan bahwa seseorang bernama Arief Fadillah melaporkan dua penyidik KPK, Arend Arthur Duma dan Edy Kurniawan, ke polisi dengan tuduhan menyelewengkan wewenang pada 6 Oktober lalu. Dua penyidik ini adalah pengusut korupsi auditor BPK, Rochmadi Saptogiri. "Saya sudah bertanya kefpada Pak Arief Fadillah. Ia mengaku bukan dia yang melapor ke polisi," ujar Yudi, K; mis pekan lalu.

Di BPK, kata Yudi, memang ada auditor bernama sama nan bertugas sebagai Auditor Keuangan Negara VI. Secara kebetulan pula Arief Fadillah sang auditor pernah diperiksa sebagai saksi untuk Rochmadi, yang bekerja sebagarAuditor Keuangan Negara III. Ia dituduhrnelakukan pencucian uang denganrnem-belanjakan duit sogokan. "Diperiksa KPK sebentar karena dia tak terkait," ujar Yudi.

Dalam laporannya ke Polda Metrojaya, Arief Fadillah sang pelapormencantumkanalamat rumahnya dijalan Pedati Raya 13, Rawa Bunga, Jakarta Timur. Ketika Tempo menyambangi rumah itu pada Kamis malam pekan lalu, sekitar pukul 19.30, Udin, yang mengaku sebagai kerabat pemilik rumah, membenarkan bahwa tuan rumah bernama Arief Fadillah. "Benar, Bapak bekerja di BPK," katanya, "tapi sekarang belum pulang."

Udin berjanji meneruskan surat konfirmasi Tempo kepada Arief untuk memverifikasi identitas pelapor dua penyidik KPK.

Lewat Yudi, Arief membantah pernah melaporkan Arend dan Edy ke Polda. "Saya tidak pernah melaporkan nama-nama yang disebutkan dalam daftar dimaksud," ujar Arief. Ia mengatakan segala tindakan yang dilakukannya selalu dikomunikasikan dengan pemimpinnya di BPK. Pengaduan itu bermula ketika penyidik KPK menangkap Rochmadi dan Ali Sadli, dua auditor BPK, di kantornya di Jalan Gatot Subroto pada 26 Mei lalu. Keduanya diduga menerima suap Rp 240 juta dari Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito dan pejabat Kementerian Desa, Jarot Budi Prabowo.

Uang itu diduga untuk mendapatkan status wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan Kementerian tahun 2016. WTP adalah peringkat tertinggi dalam audit keuangan negara, yang berarti lembaga tersebut sudah membelanjakan uang negara dengan benar menurut BPK. Umumnya kepala lembaga negara senang dengan predikat ini dengan mengumum-

kannya ke publik. WTP seolah-olah menjadi ukuran kinerja para pegawai pemerintah.

Keempatnya telah menjadi tersangka. Pekan lalu, Sugito dan Jarot divonis satu setengah tahun penjara.

Saat berkas pemeriksaan Rochmadi dilimpahkan ke tahap penuntutan pada 5 Oktober lalu, dua penyidik KPK, Arend dan Edy, mendapat tugas melengkapi keterangan dengan memeriksa Arief Fadillah, auditor BPK kolega Rochmadi. KPK ingin mendapat keterangan tambahan soal dugaan pencucian uang oleh Rochmadi dan Ali Sadli.

Dua penyidik itu mendatangi rumah Arief sang auditor di Jalan Pedati Raya, Rawa Bunga, Jakarta Timur, persis seperti alamat yang didatangi Tempo. Menurut seorang penegak hukum, pemeriksaan berjalan santai diselingi gelak tawa. "Penyidik KPK ini menjalankan tugas dari atasan. Ini disebut pelaksanaan perintah jabatan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Sehari setelah pemeriksaan, Arief, yang dibantah Yudi sebagai auditor BPK, mela-

porkan kedua penyidik itu dengan tuduhan perbuatan tak menyenangkan dan menyalahgunakan wewenang. Perbuatan tak menyenangkan ini merujuk pada pemeriksaan Arief di rumahnya itu.

Polisi bergerak cepat. Mereka segera memeriksa laporan Arief Fadillah itu. Bahkan, 17 hari kemudian, polisi menerbitkan surat penyidikan terhadap Arend dan Edy.

Febri menyebutkan, sesuai dengan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak bisa dipidana jika berbuat karena perintah jabatan serta melaksanakan perintah karena iktikad baik yang mengira perintah tersebut masuk lingkungan pekerjaannya. Dua penyidik itu, kata dia, jelas sedang melaksanakan tugas meminta keterangan kepada Arief kendati di rumahnya.

Ketika dimintai konfirmasi ulang soal Arief Fadillah, Yudi mengatakan sudah meneruskan semua pertanyaan Tempo kepada Arief Fadillah sang auditor. "Pak Arief membantah tinggal di Jalan Pedati Raya," ujar Yudi. "Saya tidak tahu jika ada pegawai BPK lain bernama Arief yang tinggal di

Jalan Pedati Raya."

Penyidik KPK lainnya, Ario Bilowo, juga diadukan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metrojaya oleh Ihkam Aufar Zuhairi. Ihkam tak lain anak Rochmadi. Ihkam melaporkan Ario juga dengan tuduhan menyalahgunakan wewenang ketika menangkap ayahnya di kantor BPK.

Ario dituduh memakai kartu akses sebagai anggota staf BPK untuk masuk ke ruang atasannya dan menemukan tumpukan uang yang diduga suap dari Kementerian Desa. Ario adalah auditor BPK yang se-

dang ditugasi di KPK. Dengan kartu akses itu, ia bisa menembus kantor BPK yang dijaga berlapis-lapis pengamanan.

Pengusutan tuduhan terhadap Ario ini juga berlangsung kilat. Dua hari setelah laporan Ihkam masuk, polisi memeriksa beberapa saksi dari BPK secara maraton. Hasilnya, polisi menerbitkan surat penyidikan untuk Ario Bilowo dengan tuduhan persis yang dibuat Ihkam, empat hari setelah laporan diterima polisi.

Seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu pekan lalu, Rochmadi mengakui memberikan kuasa kepada anaknya agar melaporkan Ario ke polisi. Ia mengatakan merasa dirugikan atas penangkapan itu. "Penegakan hukum seharusnya berdasarkan ketentuan hukum juga," ujarnya.

Masalahnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metrojaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan hal lain tentang tuduhan kepada tiga penyidik KPK itu. Polisi bergerak menyidik, menurut Argo, karena para penyidik itu diduga membocorkan rahasia. "Intinya, dia ini pegawai BPK yang bekerja di KPK yang memberikan informasi tanpa ada wewenang. Tidak ada wewenangnya membocorkan rahasia," ujar Argo, tanpa menjelaskan lebih rinci soal membocorkan rahasia.

Selain tiga penyidik itu, dua jaksa KPK diperiksa polisi atas laporan Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman. Aris melaporkan dugaan pencemaran nama yang terkait dengan pemutaran rekaman Miryam S. Haryani, politikus Ha-nura, yang menyebutnya bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan membocorkan penyidikan korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Dua jaksa itu adalah Ya-dyn Tambulaga dan Roy Riadi. "Keduanya akan diperiksa sebagai saksi," kata Febri.

RUSMAN PARAQBUEQ. ANTON SEPTIAN. FAJAR PEBRIANTO. ZARA AMELIA





Original Post

Digitalisasi Pasti, tetapi Masyarakat Harus Dilindungi"

Media Cetak Sindo Weekly Halaman 18
2017-11-6

Digitalisasi Pasti, tetapi Masyarakat Harus Dilindungi"

TERHITUNG per 1 November 2017 lalu, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek diberlakukan. Regulasi baru bagi angkutan daring atau online ini merupakan respons terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) atas aturan lama, Permenhub 26/2017. Kendati telah diperbarui, toh aturan soal angkutan daring tetap menuai pro kontra.

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hindro Surahmat, pro dan kontra itu sudah saatnya dihentikan. Dia mengatakan Permenhub 108/2017 adalah solusi tengah yang mengakomodasi kepentingan masyarakat konsumen, pengemudi, dan keberlanjutan usaha. "Jadi, jangan dipelintir seolah pemerintah tidak pro masyarakat. Kalau tarif tidak dibatasi, yang kuat akan memakan yang lemah karena tidak ada aturan," katanya.

Berikut petikan wawancara Muhibudin Kamali dan Faorick Pakpahan dari SINDO Weekly dengan Hindro di kantornya, Rabu pekan lalu.

Apa sebenarnya sasaran Permenhub 108/2017 ini?

Prinsipnya, kami membuat regulasi pengganti Permenhub 26/2017, yaitu Permenhub 108/2017 untuk mengatur angkutan umum tidak dalam trayek. Harus ada kejelasan, angkutan daring ini sebenarnya masuk dalam kategori apa. Dalam penyelenggaraan angkutan umum, ada definisi tentang angkutan umum, yaitu angkutan yang digunakan oleh umum dengan cara pembayaran.

Dalam posisi ini, sudah jelas angkutan daring masuk dalam kategori kendaraan angkutan umum, bukan kendaraan pribadi. Otomatis kendaraan angkutan umum itu ada regulasinya. Tidak ada angkutan umum tanpa regulasi. Artinya, mereka harus ikut aturan.

Mengapa mesti ada batasan tarif, kuota, dan wilayah operasional?

Jadi, kami membuataturandengan mempertimbangkan kesetaraan antara angkutan tidak berbasis aplikasi dan new comer yang berbasis teknologi informasi. Kalau angkutan daring mengklaim sebagai angkutan umum dengan pelat hitam, bisakah dibedakan dengan kendaraan pribadi? Tidak bisa. Makanya, ciri-cirinya harus diatur. Aspek ke-selamatannya juga harus mengikuti aturan keselamatan angkutan umum, harus diuji. Kalau jadi angkutan umum, UU mengatakan harus diuji.

Kalau tidak mau, ya jadi kendaraan pribadi. Setelah itu, harus diatur pula kuota dan tarifnya.

Bisa dijelaskan soal pengaturan tarif Itu?

Tarif diatur, ada batas atas dan batas bawah. Tujuannya tak lain adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen, pengemudi, serta perusahaan. Tarif batas bawah itu esensinya perlindungan pada keselamatan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya kalau kendaraan angkutan umum itu tarifnya gratis. Dari mana biaya perawatannya? Jika tarifnya terlalu rendah, tentu tak bisa merawat kendaraan sehingga keselamatan tidak terjamin.

Kedua, tarif bawah ini ditentukan untuk menjamin keberlanjutan perusahaan. Kalau perusahaan itu rugi, tidak mungkin dia melanjutkan usaha. Ketiga, terkait sopir. Dia harus punya pendapatan yang cukup untuk usaha. Tarif batas atas esensinya melindungi konsumen supaya tidak terlalu mahal. Jadi, tarif batas bawah dan atas itu bertujuan untuk melindungi konsumen dari aspek keselamatan dan ekonomi serta keberlanjutan usaha.

Lalu, soal kuota?

Kita semua tahu, hukum ekonomi itu supply and demand. Kalau demand sedikit, tapi supply ditambah terus, ya pasti rugi. Aturan ini bertujuan untuk melindungi usaha. Begitu juga dengan wilayah operasi. Semua angkutan umum punya wilayah operasi yang jelas. Kalau tidak diatur, bagaimana kita bisa menentukan kuota? Bagaimana menjaga keselamatan penumpang? Wong usahanya enggak jelas dari mana.

Soal stiker, karena tidak mau dijadikan taksi, kami berikan jalan tengah dengan stiker. Angkutan sewa khusus, kendaraan pelat hitam yang dipasangi stiker khusus.

Namun, aturan-aturan Itu

\

dianggap tidak pro perubahan zaman?

Memang, secara umum orang mengatakan pemerintah tidak pro masyarakat dan angkutan daring karena mengatur tarif batas bawah dan atas. Padahal, pada waktu pengemudi-pengemudi transportasi daring itu mendemo saya, mereka sendiri mengatakan bahwa tarif perlu diatur. Mereka mengaku sudah mau bangkrut. Cari penumpang saja susah. Artinya, sekarang ini sudah kelebihan kendaraan sehingga untuk dapat penumpang susah. Pendapatan mereka semakin sedikit sehingga tak bisa menyicil kendaraan.

Banyak pengemudi angkutan daringyang sebenarnya bekerja paruh waktu. Mereka bekerja sebagai pengemudi angkutan daring untuk memperoleh pendapatan tambahan. Penumpang angkutan umum mereka sedot. Padahal, ada sopir yang mengandalkan hidup dari angkutan umum. Mereka punya kewajiban membayar ini-itu, mengurus izin, pajak, dan sebagainya. Apa kita tega? Di satu sisi, orang hanya menambah pendapatan, di sisi lain, orang lain mati. Mereka itu juga bagian dari kita, lo. Jadi, bukannya saya tidak pro teknologi. Saya sangat senang dengan teknologi informasi karena itu adalah keniscayaan. Itu pasti tidak bisa dilarang. Hanya saja, semuanya perlu diatur. Setiap usaha harus ada aturannya. Jangan mematikan saudara-saudara kita yang hanya hidup dari angkutan konvensional yang jumlahnya

masih banyak.

Berapa jumlahnya?

Jumlah sopir angkutan penumpang yang tidak berbasis aplikasi di seluruh Indonesia lebih dari 250 ribu. Itu angka moderat, sangat mungkin mendekati 500 ribu. Kalau usaha angkutan itu collapsed, bagaimana nasib mereka? Pemerintah punya kewajiban menjaga kesejahteraan rakyat.

Ada kesan langkah Kemenhub bertabrakan dengan Kominfo yang mendorong digitalisasi?

Sekali lagi, tidak begitu. Saya ini pro teknologi, tetapi saya juga harus melindungi masyarakat kecil. Perusahaan aplikasi seharusnya bekerja sama dengan perusahaan angkutan yang punya armada dan pengemudi. Teknologinya pakai punya perusahaan aplikasi. Namun, yang terjadi, Anda beli mobil lalu dapat aplikasi dari perusahaan aplikasi dan beroperasi begitu saja. Mereka ini penyedia aplikasi atau perusahaan angkutan? Tidak ada regulasinya. Nah, yang terkena regulasinya pasti terganggu.

Namun, transportasi daring diyakini sebagai angkutan masa depan?

Ini kita ngomong transportasi. Transportasi itu sebaiknya menggunakan angkutan massal. Makin besar ukuran, kapasitasnya makin besar, itu makin efisien. Itu pasti. TransJakarta, MRT, LRT ke depan pasti lebih efisien. Nah, sekarang kalau kita mengedepankan kendaraan pribadi untuk menjadi kendaraan angkutan umum, jalanan pasti penuh. Itu bukan solusi yang tepat. Ke depan, transportasi harus berbasis angkutan massal. Perkara sekarang ini adalah fenomena angkutan daring. Jangan sampai mereka mengganggu yang lama.

Adakah data peningkatan jumlah kendaraan pribadi setelah munculnya angkutan daring?

Terus terang kami belum memiliki data. Namun, saya menengarai mudahnya mengoperasikan kendaraan pribadi untuk angkutan dengan bantuan aplikasi jelas mendorong orang membeli mobil. Akibatnya, kita ribut sendiri. Saya berpikir ada yang bermain dari luar untuk menghancurkan Indonesia. Jadi, yang untung itu siapa sih? Saya tidak tahu. Namun, kalau kita ngomong yang untung pengemudi daring, itu juga tidak. Mereka malah mengeluh ke-*pada kami.

Hindro Surahmat,





Original Post

MENGKRITIK ATURAN TAKSI DARING

Media Cetak Sindo Weekly Halaman 79
2017-11-6

MENGKRITIK ATURAN TAKSI DARING

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) sudah menerbitkan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Tidak dalam Trayek. Aturan ini menjadi pengganti aturan sejenis yang pernah ditolak Mahkamah Agung (MA).

Namun, seperti biasa, aturan yang sudah keluar tersebut tidak seluruhnya memuaskan masyarakat, terutama bagi para pebisnis

angkutan daring. Mereka kurang puas karena adanya pembatasan atau kuota kendaraan yang berprofesi sebagai taksi daring di setiap daerah. Jadi, masing-masing kepala daerah bakal menentukan jumlah kuota kendaraan taksi daring.

Itu masih satu sisi. Masih ada lagi kekurangan dari aturan tersebut, seperti argometer, wilayah operasi, jumlah kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan, domisili tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), dan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT).

Persoalan lain yang tidak kalah pelik adalah ketentuan tarif batas bawah dan atas. Dalam aturan tersebut, tarif menjadi kewenangan pemerintah daerah masing-masing yang mengetahui kondisi di lapangan.

Tampaknya, pemerintah berusaha mengambil jalan tengah terhadap persoalan angkutan daring tersebut. Di satu sisi, pemerintah tidak ingin membuat perusahaan transportasi konvensional, yakni perusahaan taksi, tutup buku akibat ekspansi taksi daring. Di sisi lain, pemerintah ingin mengerem ekspansi sembari memberi ruang usaha bagi keberlangsungan hidup angkutan daring.

Seharusnya, yang perlu banyak berubah adalah perusahaan transportasi konvensional. Dengan modal yang ada, mereka bisa membuat inovasi supaya tidak kalah Iwrsaing dengan transportasi daring.

Biaya operasional juga bisa ditekan sedemikian rupa supaya bisa memberi tarif yang kompetitif dengan tarif taksi daring. Sebab, keberadaan taksi daring sudah memberi manfaat bagi banyak masyarakat.

Muhmud Zainuddin,

Dago, Bandung

Muhmud Zainuddin





Original Post

Media