Jurus Jitu Atasi Perda Bermasalah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2017-11-7

Jurus Jitu Atasi Perda Bermasalah

PERATURAN daerah (perda) mestinya dibuat sebagai solusi untuk melaksanakan otonomi daerah. Namun, fakta yang kasatmata ialah tidak sedikit perda yang memantik ekonomi biaya selangit sampai mengancam eksistensi negara kesatuan. Perda pun menjadi bagian dari persoalan serius di daerah.

Ironis, sangatlah ironis, perda justru menjadi persoalan baru di daerah. Bukankah kelahiran perda itu dibidani DPRD dan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat? Seharusnya, mereka yang dihasilkan melalui mekanisme kontestasi itu lebih mementingkan kemajuan daerah ketimbang menumpuk harta pribadi lewat celah perda.

Pemerintah pusat sangat menyadari bahwa perda bermasalah tidak sekadar mengganggu iklim investasi. Persoalan yang jauh lebih serius ialah banyak pula perda bernuansa primordial keagamaan yang dapat mengancam pluralitas masyarakat Indonesia.

Meski sudah mengetahui keberadaan perda bermasalah, pemerintah pusat tidak lagi memiliki kekuasaan untuk membatalkannya. Kekuasaan pemerintah pusat untuk membatalkan perda, yang selama ini ada dalam genggaman Kementerian Dalam Negeri (Ke-mendagri), sudah dicopot Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi pada awal April mengatur pembatalan perda mesti melewati uji materi di Mahkamah Agung.

Kemendagri tidak perlu meratapi putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Mereka juga bisa kewalahan jika setiap saat harus mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung atas perda bermasalah yang terus beranak pinak. Sudah saatnya Kemendagri menyiapkan jurus paling ampuh tanpa melawan hukum.

Jurus jitu yang disiapkan Kemendagri ialah tidak memberikan nomor registrasi pada perda yang dinilai bermasalah. Meski demikian, jurus yang masuk ketegori penindakan itu hendaknya digunakan secara selektif, sebagai pilihan terakhir. Jauh lebih penting ialah memperkuat fasilitasi dalam penyusunan sehingga produk perda yang dihasilkan berkualitas. Karena itulah, perlu dilakukan bimbingan terkait dengan penyusunan rancangan perda.

Jujur diakui bahwa salah satu kelemahan mendasar mengapa selalu muncul perda-perda bermasalah di daerah ialah lemahnya sumber daya manusia, baik di eksekutif maupun di DPRD. Kapasitas mereka terkait dengan legislasi sangat rendah sehingga perlu pendampingan dari pemerintah pusat.

Dalam perspektif itulah patut diacungi jempol terobosan Kemendagri yang membuka dan menggunakan fasilitas baru berupa sistem peraturan daerah elektronik (perda-e). Pemda termasuk DPRD bisa berkonsultasi via aplikasi tersebut. Rancangan perda pun diharuskan untuk dikirim ke Kemendagri untuk dikoreksi dan diarahkan.

Meski diacungi jempol, Kemendagri juga patut diingatkan agar tidak bertindak semana-mena apalagi menempatkan diri seakan-akan sebagai atasan daerah. Kemendagri hendaknya menempatkan diri sejajar dengan daerah sehingga terbuka ruang diskusi selebar-lebarnya. Bila perlu, ada adu argumentasi sehingga perda yang dihasilkan tetap proinvestasj dan utamanya ikut merawat pluralitas masyarakat Indonesia.

Perda merupakan instrumen sekaligus pedoman yuridis bagi pemda dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pedoman yuridis, keberadaan perda itu hendaknya tidak melawan akal sehat alias bisa diterima semua pihak.

Sebuah perda bisa diterima akal sehat jika, pertama, isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. .Kedua, perda tak sekadar menjadi payung hukum untuk menguras uang rakyat atas nama peningkatan pendapatan asli daerah. Apalagi jika peningkatan pendapatan asli daerah itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran pejabat di daerah.

REDAKSI





Original Post

Upaya Pencegahan Menjadi Prioritas Utama

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-11-7

Upaya Pencegahan Menjadi Prioritas Utama

PEMBERANTASAN KORUPSI

PALEMBANG, KOMPAS -Potensi korupsi dalam pemerintahan meningkat seiring dengan meningkatnya anggaran yang tersedia dari tahun ke tahun. Terkait dengan hal itu, upaya pencegahan menjadi prioritas utama untuk menekan angka korupsi di negeri ini

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Senin (6/11), dalam pembukaan Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum di Palembang mengatakan, dari tahun ke tahun, anggaran pemerintahan meningkat Pada masa Orde Baru, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp 190 triliun. Jumlah ini meningkat pada awal pemerintahan Presi-

den Susilo Bambang Yudhoyono, yakni sekitar Rp 400 triliun. Saat ini, APBN mencapai Rp 2.200 triliun. Apalagi saat ini ada program dana desa di mana setiap desa memperoleh Rp 1 miliar.

Dengan kondisi tersebut menurut Agus, peluang terjadinya tindak pidana korupsi cukup tinggi, terutama dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam sistem. Untuk itu, pembenahan budaya kerja, tata kelola, dan sistem dalam pengelolaan anggaran diperlukan.

Selain Agus, hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khu-

sus Kejaksaan Agung RI Warih Sadono, dan sejumlah pejabat penegak hukum terkait

Dari sisi perundang-undangan, lanjut Agus, diperlukan adanya revisi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini masih menekankan unsur kerugian negara dan keterlibatan penyelenggara negara. Padahal, di negara lain seperti Singapura, sanksi hukum juga bisa diterapkan terhadap pihak swasta

Sembari menunggu pembenahan, pengawasan harus terus diperketat Integrasi antarlembaga penegak hukum harus terus dilakukan. Ari Dono menekankan, penindakan yang dilakukan instansi penegak hukum saat ini

bukanlah untuk bersaing, tetapi memberikan inovasi yang kreatif demi tewujudnya budaya antikorupsi.

"Itulah sebabnya, pelatihan penyidik dan langkah pencegahan terus dilakukan," katanya.

Sementara itu, Warih Sadono mengatakan, sampai saat ini instansi penegak hukum terus berupaya agar pencegahan korupsi hingga penindakan dapat dilakukan secara lebih tertata. Kerja sama antarpenegak hukum penting untuk meminimalkan upaya praperadilan yang dilakukan tersangka korupsi. Terkait dengan itu pula, untuk sejumlah kasus, penyidik memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan penyidikan.

(RAM)





Original Post

Diperiksa

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2017-11-7

Diperiksa

Direktur PT Gajah Tunggal Tbk. Jusuf Agus Sayono (kiril. di gedung KPK. Jakarta, kemarin. Jusuf diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin A. Temenggung, terkait dengan tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2804.

TEMPO / IMAM SUKAMTO





Original Post

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-11-7

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Setya Novanto hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 3 November lalu. V

TEMPO / IMAM SUKAMTO





Original Post

Perusahaan Penghubung Milik Istri dan Anak

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-11-7

Perusahaan Penghubung Milik Istri dan Anak

JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami informasi tentang perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Murakabi Sejahtera, salah satu pimpinan konsorsium peserta tender e-KTP. Sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, kemarin, mengungkap sedikitnya ada 14 perusahaan yang pernah dikelola oleh saksi

Deniarto Suhartono, bekas Direktur Utama Murakabi. "Memang, dari awal, kalau ingin cari proyek, kami cari investor (bentuk perusahaan)," kata Deniarto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Tak jelas apa saja bisnis 14 perusahaan yang semuanya beralamat di lantai 27 Menara Imperium, Jakarta, dan pernah dipimpin Deniarto tersebut. Perusahaan-perusahaan itu, kata Deniarto. baru

dibentuk ketika akan mengikuti tender proyek. Selain Murakabi, salah satu perusahaan itu adalah PT Mondialindo Graha Perdana. Menurut Deniarto, Mondialindo bergerak di bidang perminyakan dan perdagangan umum. Tapi perusahaan tersebut hanya memiliki dua karyawan, salah satunya adalah office boy.

Mondialindo menjadi sorotan lantaran diduga menjadi penghubung anta-

ra terdakwa Andi Narogong dan Setya. Sebanyak 50 persen saham perusahaan itu dimiliki oleh Deisty Astriani Tagor, istri Setya. Adapun 30 persen lainnya dikuasai putra Setya. Reza Herwindo. "Saya dikasih 10 persen, sisanya ada beberapa orang saya enggak hafal," kata Deniarto seraya menjelaskan bahwa kepemilikan saham Mondialindo beberapa kali berubah. Dalam sidang pada Jumat

pekan lalu, jaksa mengungkapkan Mondialindo adalah pemegang 42 persen saham Murakabi. Dalam sidang tersebut, Setya membenarkan pernah menjadi komisaris Mondialindo hingga 2002.Tapi dia mengaku tak tahu istri dan anaknya pernah menjadi pemegang saham perusahaan tersebut. "Tidak pernah disampaikan," kata Setya.

Pada pengadaan e-KTP, awal 2011. Murakabi

memimpin salah satu konsorsium peserta tender. Tapi keikutsertaan Murakabi ditengarai hanya siasat untuk meloloskan konsorsium lain yang telah disiapkan sebagai pemenang, yakni PNRI.

Jaksa penuntut umum KPK, Abdul Basir, mengatakan persidangan akan membuktikan dugaan keterlibatan Setya dalam perkara ini. "Dibuktikan di persidangan saja nantinya,"kata

dia.

MAYA AYU / FAJAR FEBRIANTAO





Original Post

21 Izin Tambang Bermasalah Dicabut

Media Cetak Kompas Halaman 21
2017-11-7

21 Izin Tambang Bermasalah Dicabut

PADANG, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencabut 21 izin usaha pertambangan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memerintahkan pencabutan terhadap 26 izin usaha pertambangan non-clear and clean di wilayah itu. Lima izin tidak dicabut karena dalam pengurusan clear and clean.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat Hern Martinus di Padang, Senin (6H), mengatakan, ke-21 izin usaha pertambangan (IUP) yang dicabut adalah tambang emas, timah hitam, logam dasar, mangan, batu kapur, batubara, sirtukil, dan batuan.

Menurut Herry, dalam amar putusan, PTUN Padang meme-

rintahkan pencabutan 26 IUP non-CnC Namun, hanya 21 yang bisa dicabut karena empat lainnya telah CnC dan satu lagi dalam proses. "Sebenarnya dalam sidang telah kami jelaskan soal ini. Termasuk soal beberapa IUP yang sebenarnya tidak perlu CnC seperti pengolahan dan pemurnian dan batuan. Tetapi dalam amar putusan, tetap dinyatakan harus dicabut," kata Herry.

Menurut Herry, empat IUP yang telah CnC (diumumkan pada U Agustus 2017) adalah PT Dharma Power Bersama di Kabupaten Solok (besi). PT Mranti Mas Pratama di Kabupaten Pasaman (timah hitam), PT Thomas Jaya Trecimplant (batubara), serta PT Triple Eight Energy (galena). Lalu IUP yang dalam proses CnC adalah PT Wirapat-

riot Sakti di Solok Selatan dengan komoditas logam dasar.

Direktur LBH Padang Era Purnama Sari mengatakan, seharusnya tidak ada lagi perdebatan dan Gubernur Sumbar harus mematuhi putusan pengadilan dengan mencabut 26 IUP. Apalagi, semua IUP itu sudah diuji dalam persidangan dan dinyatakan harus dicabut Menurut Era, justru dengan tidak mencabut izin lima IUP lainnya, dia menduga Gubernur Sumbar telah memelintir putusan pengadilan.

LBH Padang juga meminta Mendagri membentuk tim internal guna mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan Gu-bemur Sumbar, yakni tidak mencabut sesuai batas waktu lima hari dan tidak menaati perintah putusan PTUN Padang.

(ZAK)





Original Post

Anggaran Pendidikan Calon Hakim Defisit

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2017-11-7

Anggaran Pendidikan Calon Hakim Defisit

Mahkamah Agung bersama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) telah menetapkan 1.593 nama peserta yang lulus dalam proses seleksi calon hakim 2017. Para peserta yang lulus ini harus segera menyelesaikan registrasi dan melengkapi syarat administrasi supaya bisa mengikuti program pendidikan calon hakim selama 2,5 tahun mulai tahun depan.

Tapi Mahkamah Agung ternyata masih menghadapi kesulitan dalam upaya menuntaskan pendidikan para calon hakim ini. Menurut Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo. Dewan Perwakilan Rakyat memotong sejumlah anggaran untuk biaya pendidikan prajabatan para calon hakim.

"Masih kurang Rp 64 miliar lagi. Kami berharap angka ini bisa disetujui dalam

perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2018." kata Pudjoharsoyo.

Pemerintah dan partemen Senayan sepakat mengabulkan alokasi bagi Mahkamah Agung sebesar Rp 8.21 triliun dari APBN 2018. Oktober lalu. Anggaran Mahkamah Agung ini menempati posisi tertinggi ketiga di antara sejumlah lembaga non-kementerian. Dua lembaga negara yang berada di atasnya adalah Kepolisian RI yang menerima anggaran Rp 96.3 triliun dan Komisi Pemilihan Umum Rp 12,5 triliun.

Anggaran pendidikan hakim bukanlah satu-satunya alokasi yang dipangkas parlemen dan Kementerian Keuangan. Anggaran Mahkamah Agung untuk membangun 86 pengadilan baru juga belum dikabulkan sejak Apnl 2016. Satu peng-

adilan baru membutuhkan biaya hingga Rp 38 miliar. "Semoga separuhnya bisa terwujud karena sangat dibutuhkan di daerah, kata Pudjoharsoyo.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pemerintah melakukan penghematan di sejumlah sektor dalam APBN 2018. Menurut dia, pemerintah dan partemen sepakat mengarahkan kualitas belanja negara untuk pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur.

"Kita harus terus fokus membangun APBN yang kuat dan efektif dalam mencapai target-target pembangunan," kata Sri Mulyani. "Kami harus fokus memerangi pemborosan, ketidakefisienan, dan kebocoran anggaran negara."

FRANSISCO ROSARIANS





Original Post

Mahkamah Agung Siap Buka Dokumen Seleksi Calon Hakim

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2017-11-7

Mahkamah Agung Siap Buka Dokumen Seleksi Calon Hakim

Jumlah peserta yang lulus proses seleksi hanya 1.593 orang.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, mengatakan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) siap membuka semua dokumen dalam proses seleksi calon hakim 2017. Dia mengklaim semua hasil ujian yang ditempuh 30.175 pendaftar dalam bentuk manual atau tertulis, sistem komputer, hingga wawancara bersih dari dugaan manipulasi. Hal ini disampaikan untuk menyanggah dugaan maraknya pungutan liar yang berlangsung selama proses seleksi tersebut.

"Silakan datang, kami akan buka semuanya. Lembar-lembar hasil yang asli masih tersimpan dengan baik. Silakan cocokkan apakah ada kejanggalan dalam penilaian atau perbedaan dengan yang ditampilkan di hasil akhir," kata ketua panselnas tersebut saat dihubungi, kemarin.

Mahkamah Agung bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara menggelar seleksi calon hakim pada 1 Agustus hingga 3 November lalu. Namun diduga ada praktik percaloan dalam proses seleksi tersebut.

Sejumlah peserta seleksi dari tiga kota-Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya-bersaksi kepada Tempo tentang adanya sejumlah pegawai peng-

adilan yang menawarkan bantuan untuk mengatrol nilai tes kompetensi bidang. Seorang peserta seleksi di Yogyakarta, misalnya, mengaku didekati pegawai pengadilan setelah menjalani tes wawancara di Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara I Yogyakarta, awal Oktober lalu. Pegawai tersebut meminta peserta membayar Rp 600 juta untuk memperoleh jatah satu kursi calon hakim.

Menurut dia. duit itu boleh dicicil hingga Panselnas mengumumkan hasil kelulusan, yang berarti sampai hampir sa tu bulan kemudian. "Dijanjikan akan dinaikkan nilai tes kompetensi bidangnya," kata calon hakim yang berprofesi sebagai akademi* kus tersebut. Sedangkan seorang peserta seleksi di Jakarta mengaku diminta membayar Rp 650 juta setelah mengikuti tes di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Cempaka Putih. Jakarta Pusat. "Janjinya akan dibantu agar lulus dalam wawancara."

Menurut Pudjoharsoyo, seluruh elemen pengadilan sudahmendapatpengarahan sebelum pelaksanaan seleksi calon hakim. Dia mengklaim telah memperingatkan semua jajaran agar tak bermain atau memanfaatkan jabatan dalam seleksi."Kami sangat ketat, jangan pernah ada yang main-main," kata dia. "Silakan laporkan kalau ada yang memang meminta uang."

Juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi, mengatakan lembaganya mendukung langkah Mahkamah Agung membentuk hakim yang bersih sejak tahap penerimaan dan pendidikan. Menurut dia, lembaganya siap jika Mahkamah Agung membutuhkan bantuan selama proses seleksi dan pendidikan. Dia mengungkapkan, lembaganya memiliki tim investigasi yang biasa turun ke daerah-daerah untuk menemukan dan mengklarifikasi sejumlah informasi.

"Tak boleh ditoleransi. Sekeras mungkin akan ditindak," kata Farid.

INDRI MAULIDAR





Original Post

Tak Kunjung Tersentuh

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2017-11-7

Tak Kunjung Tersentuh

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tak kunjung mengeksekusi aset PT Kallista Alam. Meski sudah memenangi gugatan yang diajukan sejak lima tahun silam, pihak Pengadilan Negeri Meulaboh belum, juga mengeksekusi. Berikut ini penganan panjang kasus perusahaan pembakar lahan gambut seluas 1.000 hektare itu.

8 November 2012

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menggugat PT Kallista Alam.

8 Januari 2014

Pengadilan Negeri Meulaboh membacakan putusan dan memenangi gugatan Kementerian Lingkungan. PT Kallista tak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

15 Agustus 2014

Pengadilan Tinggi Banda Aceh menolak banding PT Kallista. PT Kallista mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

28 Agustus 2015

MA menolak permohonan kasasi. Eksekusi tidak dilakukan dengan alasan PT Kallista pun mengajukan peninjauan kembali.

18 April 2017

MA menolak peninjauan kembali PT Kallista. Eksekusi tidak juga dilakukan.

13 Juni 2017

PT Kallista mengajukan perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh.

22 Juni 2017

PT Kallista menggugat Kementerian Lingkungan.

20 Juli 2017

Pengadilan Negeri Meulaboh mengabulkan permohonan perlindungan hukum PT Kalista sekaligus menjadikan hal itu sebagai alasan untuk kembali menunda eksekusi.

HUSSEIN UDI DONGORAN | AGUNGS





Original Post

Penundaan Eksekusi Perusahaan Pembakar Lahan Dipersoalkan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2017-11-7

Penundaan Eksekusi Perusahaan Pembakar Lahan Dipersoalkan

Pengadilan Negeri Meulaboh dituding melindungi perusahaan pembakar hutan.

Hussein Abri Dongoran

hussein.abri@tempo. co. id

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengecam langkah Pengadilan Negeri Meulaboh. Provinsi Aceh, yang menunda pelaksanaan eksekusi PT Kallista Alam. Padahal. Mahkamah Agung

(MA) sudah mengeluarkan putusan kasasi yang menolak keberatan PT Kallista ihwal pelaksanaan eksekusi sebesar Rp 365 miliar sejak 18 April lalu. "Ini sangat janggal. Pengadilan terkesan melindungi perusahaan pembakar hutan." ujar Nurul Ikhsan, dari tim advokasi hukum Yavasan Hutan

Alam dan Lingkungan Aceh (Haka), ketika berkunjung ke kantor Tempo pada akhir pekan lalu.

Nurul melanjutkan, aroma perlindungan oleh pengadilan itu juga semakin kental karena Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, Said Hasan, mengeluarkan surat perlindungan hukum kepada PT Kallista. Bahkan, dia melanjutkan, pengadilan juga menunda eksekusi dengan alasan PT Kallista kembali menggugat

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada 22 Juni lalu.

Juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (Geram). Fahmi Muhammad, menambahkan, gugatan itu hanyalah akal-akalan. "PT Kallista mengulur waktu agar segera tak dieksekusi," ujar

dia.

Pada 2012. Kementerian Kehutanan menggugat PT Kallista karena membakar lahan gambut Rawa Tripa seluas 1.000 hektare di Kabupaten Nagan Raya. Lahan itu berada di kawasan ekosistem Leuser, yang merupakan tempat tinggal orang utan Sumatera, beruang madu, dan harimau Sumatera. Ekosistem Leuser juga merupakan sumber air bagi masyarakat di Aceh.

Dua tahun kemudian. Pengadilan Negeri

Meulaboh memenangkan gugatan Kementerian Kehutanan. PT Kallista dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 114 miliar dan biaya pemulihan lingkungan yang dibakar oleh perusahaan senilai Rp 251 miliar. Kementerian Kehutanan juga memenangi

persidangan di tingkat banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Tapi hingga sekarang putusan pengadilan itu tidak kunjung dieksekusi.

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jasmin Ragil Utomo, mengatakan pihaknya bakal mengajukan aduan ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena Pengadilan Negeri Meulaboh tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung untuk mengeksekusi PT Kallista. "Sekaligus mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan penundaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh."

Ketua Pengadilan

Negeri Meulaboh. Said Hasan, membantah jika dikatakan pengadilan melindungi PT Kallista. "Perlindungan diberikan karena PT Kallista menggugat kementerian," ujar dia ketika dihubungi. Sedangkan kuasa hukum PT Kallista belum bisa dimintai konfirmasi ihwal gugatan ataupun eksekusi. Telepon dan pesan pendek yang Tempo layangkan kepada salah seorang anggota tim hukumnya, Hakim Tua Harahap, belum dibalas. Tempo juga telah menghubungi Kantor Hukum Duta Keadilan, kuasa hukum PT Kallista. tapi resepsionis bernama Rani mengatakan kuasa hukum yang menangani kasus PT Kallista sedang berada di luar negeri.

SAHAT SIMATUPANG I AGUNGS/ Hussein Abri Dongoran





Original Post

Calon Hakim Bebas Pungli

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-11-7

Calon Hakim Bebas Pungli

Ulah sejumlah karyawan Mahkamah Agung menarik pungutan liar senilai ratusan juta rupiah dari calon hakim yang tengah mengikuti seleksi sungguh memalukan. Perilaku semacam ini harus diberantas hingga tuntas agar citra lembaga peradilan membaik di mata publik.

Sebagai penyelenggara seleksi. Mahkamah Agung seharusnya bergerak cepat melakukan pengusutan begitu sejumlah peserta seleksi melaporkan adanya pungli. Apalagi jika benar petugas-petugas berseragam bisa leluasa berkeliaran di lokasi ujian dan mengiming-imingi calon hakim jaminan kelulusan bernilai sekian ratus juta rupiah. Hal ini tentu tak bisa dibiarkan. Tanpa respons tegas, khalayak akan mempertanyakan integritas dan kredibilitas seluruh proses seleksi yang diselenggarakan MA.

Kebutuhan menegakkan integritas dalam proses rekrutmen hakim ini terasa makin penting, karena pada tahun ini Mahkamah Agung kembali membuka penerimaan calon pengadil. Seleksi calon hakim, yang sempat dihentikan enam tahun lalu, membuat animo publik kini sulit dibendung. Lebih dari 30 ribu calon hakim mengikuti proses seleksi di beberapa kota, memperebutkan sekitar 1.600 kursi yang tersedia. Semangat dan tekad kuat mereka untuk menjadi hakim hendaknya tak dicoreng oleh perilaku tak terpuji sejumlah karyawan yang menarik pungli di kantor sendiri.

Sebenarnya MA telah berusaha melibatkan pihak eksternal, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta psikolog, dalam setiap tahap seleksi. Selain itu, para akademikus bidang hukum dari berbagai universitas diundang untuk menguji calon hakim agar proses seleksi transparan dan akuntabel. Tapi itu saja tidak cukup.

Salah satu sumber masalah dalam mekanisme penerimaan calon hakim adalah tidak dilibatkannya lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Yudisial. Dua tahun lalu, kewenangan KY turut menyeleksi hakim bersama MA dipangkas Mahkamah Konstitusi. Sejak saat itu, praktis kewenangan lembaga yudikatif tertinggi itu tidak dibarengi dengan pengawasan yang memadai. Lemahnya pengawasan bisa berbuntut panjang.

Kekhawatiran itu kini terbukti. Meski MA berdalih proses seleksi hakim kali ini lebih baik karena melibatkan banyak pihak eksternal, laporan adanya praktik pungli memupuskan anggapan itu. Berbagai mekanisme baru yang dibuat MA temyata tak mampu membersihkan program seleksi hakim yang telanjur kotor. Karena itu, kini para hakim agung harus berbesar hati dan mengakui bahwa saatnya sudah tiba untuk kembali melibatkan unsur KY dalam rekrutmen hakim.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan hakim agung penting apabila MA serius ingin memperbaiki persepsi publik terhadap lembaga tersebut. Perbaikan citra MA. yang kini terpuruk akibat didera sejumlah kasus korupsi, bisa dimulai dari pembersihan proses seleksi calon hakimnya. Karena itu. amat krusial bahwa semua calon hakim yang terpilih tidak hanya berkualitas, tapi juga berintegritas. Hanya dengan cara itulah MA bisa perlahan-lahan merebut kembali kepercayaan publik.

REDAKSI





Original Post

Seleksi Hakim dan Masa Depan MA

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-11-7

Seleksi Hakim dan Masa Depan MA

Empat tahun lalu. saat Komisi Yudisial (KY) masih memiliki kewenanga n untuk bersama Mahkamah Agung (MA) ikut menyeleksi hakim, seorang hakim kawan baik saya sudah membisiki "Nanti, kalau ada seleksi calon hakim, saya nitip keponakan saya. ya. Segala sesuatunya beres."

Saya kaget, kok. begitu vulgar hakim bicara kepada saya, yang waktu itu menjabat Wakil Ketua KY. Saya tak menjawab, pura-pura tidak mendengar. Saya alihkan pembicaraan ke masalah lain. Maka, ketika Koran Tempo edisi 6 November 2017 memuat berita "Dugaan Pungli Coreng Seleksi Hakim", saya tidak kaget lagi.

Ya, jabatan hakim di negeri ini adalah jabatan yang prestisius. Begitu lolos menjadi calon hakim, dilatih sekitar enam bulan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA, lalu magang menjadi calon hakim di pengadilan negeri selama dua tahun, jadilah ia seorang hakim. Kelulusan rata-rata di atas 95 persen. Gaji minimal seorang hakim pemula saat ini lebih dari Rp 10 juta. Di mata masyarakat, hakim adalah jabatan terhormat. Di ruang sidang pun, ia dipanggil "Yang Mulia".

Kabar "pungli-mernung-li" calon hakim sebetulnya sudah bertahun-tahun yang lalu beredar. Maka, empat undang-undang tentang kehakiman -Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara -menetapkan bahwa seleksi hakim dilakukan oleh MA dan KY. Tujuannya agar

seleksi hakim berlangsung bersih dan transparan. Sangatlah wajar KY dilibatkan karena kelak KY melakukan pengawasan etik terhadap hakim. Kalau sejak awal diberi kesempatan mengawal para calon hakim, tentu KY dapat ikut memilih caloncalon vang berkualitas dan berintegritas.

Tapi MA temyata tidak legawamenerima kehadiran KY. Empat undang-undang pun dilawan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Walhasil, pasal yang menyangkut kesertaan KY dalam seleksi hakim dihapus. Sejak 2011 sampai 2016 memang tidak ada seleksi hakim. Saat ini diperkirakan ada kekurangan sekitar seribu hakim karena enam tahun tidak ada rekrutmen hakim baru.

Dulu pembuat undang-undang memasang KY sebagai mitra MA untuk menyeleksi calon hakim karena khawatir akan praktik percaloan dan pungli seperti yang terjadi saat ini. Untuk melaksanakan perintah undang-undang, pimpinan MA dan KY pada 2013 pernah menyepakati pembentukan tim seleksi bersama. Tapi di tengah jalan tiba-tiba

MA mengajukan judicial review untuk melepas peran KY dalam seleksi itu, dan dikabulkan. Maka, mimpi buruk itu pun terjadi lagi. Dugaan kuat adanya praktik pungli dan percaloan tak terelakkan.

Seperti memutar kaset lama,ki ta lantas meragukan hasil seleksi itu. Saya jadi teringat pada diskusi saya dengan Profesor Sebastian Pompe, penulis buku The Indonesian Supreme Court A Study of Institutional Collapse, di Den Haag, Belanda, pada akhir 2012. Dia mengindikasikan ada model "ijon" dalam seleksi calon hakim dan hakim agung di Indonesia. Menurut hasil penelitian Pompe, ada pengacara mapan yang membiayai calon hakim dan hakim agung dengan berbagai cara. Jika sang calon berhasil masuk institusi kehakiman, itu merupakan "investasi" berharga bagi pengacara tersebut saat kelak memenangkan kliennya di pengadilan.

Masa depan MA sebagai penjaga keadilan di negeri ini sesungguhnya sangat bergantung pada generasi hakim baru. Jika kemudian terjadi dugaan kuat seleksi hakim yang tidak bersih seperti saat ini, masa depannya akan semakin

suram. Ketika MA tengah berjuang membersihkan institusinya, kini kedatangan calon hakim baru diwarnai isu pungli dan percaloan. Betapa susahnya membangun sosok-sosok hakim berintegritas kalau sebagian dari mereka terseleksi melalui lorong gelap seperti itu. Apalagi dunia peradilan penuh dengan godaan materi. Hakim-hakim yang

tadinya baik bisa larut, apalagi hakim-hakim yang masuknya lewat percaloan dan sistem "ijon" sebagaimana ditengarai Pompe.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang model seleksi yang dilakukan MA secara tunggal. Undang-Undang Jabatan Hakim perlu kembali memasukkan unsur KY dalam proses seleksi hakim. Saat ini hanya seleksi hakim agung yang melibatkan KY. Mengapa untuk hakim biasa hanya dilakukan MA sendiri? Semua itu demi menjaga marwah MA dan hakim.

MA tidak mungkin mampu menolong dirinya untuk membersihkan diri karena kondisinya sudah sedemikian akut dengan persoalan rendahnya kualitas dan integritas hakim. Sebagaimana dipaparkan Koran Tempo, dalam lima tahun terakhir, hampir setiap tahun ada hakim yang bermasalah, dari kasus suap, tindak asusila, dan lainnya. Maka perlu campur tangan yang konkret dari institusi lain, dalam hal ini pemerintah dan DPR, melalui penataan undang-undang.

IMAM ANSHORI SALEH





Original Post

Menunggu Babak Baru Kasus Setya Novanto

Media Online liputan6com
2017-11-07

Liputan6.com, Jakarta - Secarik surat berkop Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar di kalangan wartawan. Surat itu merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan ditujukan kepada Ketua DPR Setya Novanto.

Kaget dan geram. Pengacara Setya Novantomempertanyakan asal-muasal surat bernomor B-619/23/11/2017 tersebut.

Dia meragukan kebenaran surat itu. Sebab, jika SPDP itu benar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasti akan mengumumkannya secara resmi.

"Kalau memang itu benar, pasti panggil wartawan. Itu kan kategori rahasia kan?" kata Yunadiketika dihubungi Liputan6.com, Senin 6 November 2017.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Liputan6.com, surat itu dikeluarkan pada Sabtu 3 November 2017.

Dokumen itu menyebut, penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional telah dimulai sejak 31 Oktober 2017.

Setya Novanto sendiri tidak hadir dalam pemeriksaan kasus e-KTP di KPK kemarin. Dia beralasan KPK tidak menyertakan izin Presiden dalam surat pemanggilannya. Alasan ini pula yang dipakai Yunadi untuk membela kliennya.

Dia memakai Undang-Undang MD3 sebagai dasarnya.Padahal, dalam amar putusan MKpada 2015,pasal tersebut tidak berlaku untuktindak pidana khusus seperti korupsi.

"Harus seizin Presiden. Kan di situ sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatakan harus mendapat izin tertulis dari Presiden Jokowi," ujar Yunadi.

Yunadi mengatakan, ketika KPK mengklarifikasi SPDP tersebut benar, pihaknya akan mengambil langkah hukum.

"Saya tidak akan mengatakan andai-andai. Tapi kalau ada, kami akan mengambil langkah hukum. Kita ikuti sistem hukum yang berlaku," ujar Yunadi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, enggan menanggapi hal tersebut. Febri hanya menjawab dengan emoticon senyum kepada Liputan6.com.

Sementara terkait SPDP, diamengatakan, belum ada surat yang dikeluarkan penyidik atas Setya Novanto.

"Belum ada. Kita masih fokus di lima orang ini dan juga perbuatan konstruksi penanganan perkara. Di Sidang kan kita sedang ajukan saksi dan bukti-bukti," ujar Febri ketika dikonfirmasi, Jakarta, Senin 6 November 2017.

1 dari 3 halamanBukti RekamanBelum aman. Meski Setya Novanto memenangkan gugatan praperadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bisa menetapkannya sebagai tersangka.

Terlebih, pada persidangan kasus e-KTP Jumat 3 November 2017, nama Ketua DPR Setya Novanto kembali disebut menerima uang terkait proyek itu. Hal tersebut terungkap dari rekaman pembicaraan antara Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem dan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo.

Anang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sedangkan Johanes Marliem sudah meninggal di kediamannya di Amerika Serikat. Johanes Marliem disebut memiliki rekaman hingga ratusan gigabyte terkait keterlibatan Setnov.

"Si jatahnya si Asiong yang di tempat gue, itu kan dikasih ke si S," ujar Anang kepada Johanes Marliem dalam rekaman tersebut.

Kemudian, Jaksa KPK Abdul Basir langsung mengkonfirmasi kepada Anang. Berdasarkan pengakuan Anang, Asiong merupakan nama lain Andi Narogong sementara S merupakan Setya Novanto.

"Asiong itu Andi?" tanya Jaksa Basir.

"Betul," kata Anang.

Anang mengaku, pada saat itu dia memberitahu Johanes Marliem terkait jatah fee Setnov ditanggung oleh PT Quadra Solution.

"Ya saya ngomong begitu bukan kasih ke Andi, saya kasih tahu ke Marliem bahwa saya juga punya beban," kata dia.

Menurut Anang, Marliem mengeluh harus menanggung beban besar membagi-bagikan fee dalam proyek e-KTP.

"Iya seperti saya bilang tadi," kata Anang.

2 dari 3 halamanJemput PaksaPeneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Fariz Fachryan mengatakan, KPK bisa mengupayakan jemput paksa jika Setya Novanto mangkir kembali dalam pemeriksaan.

"Sehingga KPK dapat melakukan upaya paksa apabila Setya Novanto mangkir dalam pemeriksaan," ujar Fariz saat dikonfirmasi Liputan6.com, Senin (6/11/2017).

Menurut dia, pemanggilan terhadap Ketua Umum Partai Golkar oleh penyidik KPK tidak harus melalui surat izin dari Presiden Republik Indonesia.

"Saya pikir alasan Setya Novanto keliru bahwa pemeriksaan dirinya harus izin Presiden," kata Fariz.

Dia menuturkan, pemeriksaan terhadap anggota DPR dalam dugaan tindak pidana korupsi tidak harus melalui izin presiden. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Karena pengecualian izin tertulis presiden tersebut adalah disangka melakukan tindak pidana khusus. Sedangkan korupsi merupakan tindak pidana khusus, jadi tidak memerlukan izin presiden," ujar Fariz.

Saksikan video pilihan di bawah ini

http://news.liputan6.com/read/3153415/menunggu-babak-baru-kasus-setya-novanto



Original Post

Mahkamah Irak Tegaskan tidak Ada Wilayah yang Pisahkan Diri

Media Online republika.co.id
2017-11-07

REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Irak memutuskan pada Senin (6/11) tidak ada wilayah atau provinsi yang dapat memisahkan diri dari wilayah Irak. Putusan ini memperkuat posisi pemerintah yang berusaha mencegah hasil referendum kemerdekaan Kurdi pada September lalu.

Juru bicara pengadilan mengatakan keputusan tersebut merupakan tanggapan atas permintaan dari pemerintah pusat di Baghdad untuk mengakhiri interpretasi yang salah mengenai konstitusi dan menegaskan kesatuan Irak.

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/17/11/06/oz005s366-mahkamah-irak-tegaskan-tidak-ada-wilayah-yang-pisahkan-diri



Original Post

Sjamsul Nursalim Kembali Mangkir dari Panggilan KPK

Media Online republika.co.id
2017-11-07

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim kembali mangkir dalam pemanggilan sebagai saksi oleh KPK. Pada hari ini, keduanya dijadwalkan menjadi saksi untuk penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) BDNI merugikan keuangan negara Rp 3,7 triliun.

"Ada problem memang dalam perkara ini karena dua saksi tersebut ada di Singapura. Sehingga ada aturan hukum yang berbeda dan batasan kewenangan KPK ketika tidak ada di wilayah Indonesia," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (6/11).

Oleh karena itu, sambung Febri, KPK akan mencari jalan keluar yang sesuai mekanisme kerja sama internasional misalnya, agar penanganan perkara ini tidak tertunda-tunda nantinya. "Banyak alternatif harus kita pertimbangkan nanti saya kira. Apakah kordinasi lebih lanjut dengan otoritas di Singapura atau pencarian bukti-bukti yang lain karena prinsipnya saksi yang kita panggil berarti ada keterangan yang dibutuhkan dari mereka terkait perkara dalam penyidikan sidik, karena mereka berdua dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SAT," terang Febri.

KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim. SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin diduga mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004. Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp 4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sehingga, hasil restrukturisasinya adalah Rp 1,1 triliun dapat dikembalikan dan ditagihkan ke petani tambak. Sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi. Artinya ada kewajiban BDNI sebesar Rp 3,7 triliun yang belum ditagihkan dan menjadi kerugian negara.

BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema untuk mengatasi masalah krisis ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF.

Bank Indonesia sudah mengucurkan dana hingga lebih dari Rp 144,5 triliun untuk 48 bank yang bermasalah agar dapat mengatasi krisis tersebut. Namun penggunaan pinjaman ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sehingga negara dinyatakan merugi hingga sebesar Rp 138,4 triliun karena dana yang dipinjamkan tidak dikembalikan.

Terkait dugaan penyimpangan dana tersebut, sejumlah debitur kemudian diproses secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Tapi Kejaksaan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada para debitur dengan dasar SKL yang diterbitkan oleh BPPN.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/06/oyzvuy409-sjamsul-nursalim-kembali-mangkir-dari-panggilan-kpk



Original Post

SKL BLBI: KPK Kesulitan Hadirkan Sjamsul Nursalim

Media Online Bisnis.com
2017-11-07

Gedung KPK - Reuters/Crack Palinggi Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan menghadirkan Sjamsul Nursalim sebagai saksi kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan kendala tersebut karena kedua saksi yang sedianya diperiksa pada Senin (6/11/2017) tinggal di Singapura yang memiliki aturan hukum tersendiri."Kami cari jalan keluar sesuai mekanisme kerja sama internasional, supaya mereka bisa diperiksa sebagai saksi dan perkara ini tidak tertunda," ujarnya.

Dia mengatakan ada banyak alternatif tindakan KPK yang tengah dipertimbangkan seperti melakukan koordinasi lebih lanjut dengan orotitas Singapura atau upaya pencarian bukti lain.

Prinsipnya, menurut Febri, KPK memerlukan keterangan kedua saksi tersebut dalam penyidikan dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Syarifuddin Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai tersangka.

Temenggung diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dalam penerbitan SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Menjabat sebagai Kepala BPPN sejak April 2002, Temenggung pada bulan berikutnya mengusulkan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) untuk melakukan perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BDNI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun.

Hasil dari restrukturisasi tersebut, Rp1,1 triliun ditagihkan kepada petani tambak yang merupakan kreditor BDNI dan sisanya Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi, sehingga masih ada kewajiban obligor yang harus ditagihkan.

Akan tetapi pada April 2004, tersangka selaku Ketua BPPN mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham terhadap obligor Sjamsuk Nursalim atas semua kewajibannya kepada BPPN. Padahal saat itu masih ada kewajiban setidaknya Rp3,7 triliun.

Tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang (UU) No 31/1999 yang telah diperbaharui dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

http://kabar24.bisnis.com/read/20171107/16/706603/skl-blbi-kpk-kesulitan-hadirkan-sjamsul-nursalim



Original Post

Mangkir, Setya Novanto Dianggap Tak Paham UU MD3

Media Online Bisnis.com
2017-11-07

Ketua DPR Setya Novanto - Antara/Hafidz Mubarak Kabar24.com, JAKARTA - Tindakan Setya Novanto yang mangkir dari pemeriksaan KPK pada dasarnya menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakmengertian dalam memahami UU MD3, demikian dikemukakan Bayu Dwi Anggono, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember.

Dia mengatakan pihak yang beranggapan Setya Novanto tidak dapat diperiksa tanpa izin Presiden tidak memahami UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) serta perkembangan ketatanegaraan pasca adanya Putusan MK pada 2015 yang lalu."Saat ini pasal yang mengatur mengenai prosedur dalam hal anggota DPR menghadapi pemeriksaan aparat penegakan hukum karena melakukan tindak pidana adalah Pasal 245 UU MD3 yang oleh Mahkamah Konstitusi Melalui telah diberikan pengertian atau makna baru," ujarnya pada Senin (6/11/2017).

Dia menambahkan jika sebelum adanya putusan MK tersebut pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), maka setelah adanya putusan MK persetujuan tertulis dari MKD diganti dengan persetujuan tertulis dari Presiden.

Artinya, menurut dia, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana setelah adanya Putusan MK ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Namun demikian, menurut MK apabila Presiden tidak memberikan persetujuan tertulis paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, maka pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tetap dapat dilakukan.

Artinya persetujuan tertulis Presiden tidak bisa dijadikan alat untuk mangkir atau menunda dilakukannya penyidikan. Hal ini dalan rangka mewujudkan proses hukum yang berkeadilan serta menjamin kepastian hukum.

"Pasal 245 UU MD3 pascaputusan MK mengatur persetujuan tertulis Presiden diperlukan hanya untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi, untuk pemanggilan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, KPK, dan pengadilan yang ditujukan kepada anggota DPR sebagai saksi perkara pidana tentu tidak memerlukan persetujuan tertulis menjadi saksi," ungkapnya.

Dengan demikian, lannjutnya, tidak bisa anggota DPR menolak hadir dipanggil aparat penegak hukum sebagai saksi karena alasan belum ada izin tertulis Presiden karena memang hal demikian tidak diperlukan.

Lagipula, ujarnya, Pasal 245 ayat 3 UU MD3 masih tetap berlaku menjadi satu kesatuan makna dengan Pasal 245 ayat (1), Pasal 245 ayat (3) UU MD3 isinya kewajiban meminta persetujuan tertulis kepada Presiden untuk memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana tidak berlaku apabila anggota DPR yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

"Dengan demikian, pemeriksaan anggota DPR sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang masuk tindak pidana khusus tidak perlu persetujuan tertulis Presiden," ujarnya.

http://kabar24.bisnis.com/read/20171107/16/706513/mangkir-setya-novanto-dianggap-tak-paham-uu-md3



Original Post

Golkar Kita Berharap Setnov Lepas dari Masalah Hukum

Media Online republika.co.id
2017-11-07

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurdin Halid mengaku prihatin mendengar informasi bahwa ada penetapan tersangka terhadap Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kembali. Hal ini menyusul beredarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el).

"Tentu sebagai ketua harian saya sangat prihatin dengan kondisi ini karena sebetulnya kita sudah berharap bahwa Pak Setya Novanto ini sudah lepas dari masalah hukum dengan menang praperadilan," ujar Nurdin saat dihubungi pada Senin (6/11).

Ia mengatakan jika kabar penetapan tersebut benar dan valid, tentu ini juga menjadi kabar yang memprihatinkan bagi Partai Golkar. "(Kalau benar) Ternyata ini tersangka lagi, tentu sangat memprihatinkan bagi Partai Golkar,\' kata Nurdin.

Mantan Ketua PSSI itu pun berencana segera menemui ketua umum untuk menyikapi selanjutnya informasi tersebut. Namun demikian, DPP Partai Golkar masih tetap mendukung Ketua DPR tersebut.

"Iya (kita berada di belakang Novanto). Kita kan masih praduga tak bersalah. Jadi tentu saya sebagai Ketua Harian akan segera menghadap beliau untuk meminta gimana pertimbangan beliau ke depan," ungkapnya.

Adapun dalam SPDP yang beredar tersebut, tertulis nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Penyidik menjerat Novanto sebagai tersangka terhitung sejak dikeluarkannya sprindik tersebut.

Dalam sprindik juga tertera Novanto diduga kuat bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudiharjo (ASS), Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto melakukan tindak pidana korupsi atas megaproyek bernilai Rp 5,9 triliun tersebut

Dalam SPDP yang ditandangani Dirdik KPK Brigjen Aris Budiman, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tak hanya itu, surat tersebut juga ditembuskan ke Pimpinan KPK, Deputi Bidang Penindakan KPK, Deputi Bidang PIPM KPK dan Penuntut Umum Pada KPK.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/07/oz0b74330-golkar-kita-berharap-setnov-lepas-dari-masalah-hukum



Original Post

Pelapor Sayangkan Hakim Agung Diduga Melanggar Etik Hanya Diberi Saran

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-11-07

RMOL. Laporan pengaduan enam hakim agung oleh Nogo Boedi Soegiarto di Mahkamah Agung kurang mendapat tanggapan berarti. Hanya dibalas dengan memberikan saran terhadap pelapor bukan tindakan sanksi kode etik. Demikian disampaikan Nogo Boedi yang didampingi kuasa hukum Rosdiono Saka SE kepada wartawan, di Jakarta, Senin (6/11).

Nogo Boedi melaporkan tindakan enam hakim agung pada 12 September 2017 karena dugaan melanggar kode etik hakim atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 236PK/PDT/2017 junto 177/PDT.G/2010/PN.JKT.TIM Nomor 82 PK/TUN/2017 junto 83/G/2010/PTUN.JKT yang melekat dengan asas Ne Bis In Idem atas putusan terdahulu sebagaimana putusan Nomor 725 PK/PDT/2008 junto 2205k/PDT/2014 junto 09/PDT/2002/PT.DKI junto 304/PDT.PLW/2000/PN.JKT.TIM.

"Dalam hal itu MA memberi balasan atas laporan tersebut, tertuang dalam surat Nomor 2694/PAN/HK.02/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dijelaskan mengenai pengaduannya. Namun sangat disayangkan suratnya hanya bersifat saran atau normatif saja, seharusnya dilakukan tindakan atau sanksi hukum atas enam hakim agung yang sangat melanggar kode etik sehingga sepatutnya diberikan tindakan sanksi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku," jelas Nogo Boedi.

Menurutnya, sudah sepatutnya MA tidak boleh mendalilkan alasan menjaga kemandirian netralitas hakim atau berdalih berlindung dari pasal 3 ayat 1 dan 2 UU 48/2009 tentang kekuasaan hakim. Dia menilai hal itu sangat tidak rasional karena melaporkan untuk mendaptkan kepastian hukum, namun sanksi hukum terhadap enam hakim agung justru malah dibalas dengan surat yang bersifat saran.

"Ingin ada kepastian hukum sanksi terhadap enam hakim agung karena apabila didiamkan akan berakibat buruk atas penegakan hukum di Indonesia sehingga keadilan bagi masyarakat Indonesia tidak ada kepastian hukum sebagaimana MA merupakan benteng terakhir peradilan di Indonesia," papar Nogo Boedi.

Enam hakim agung yang dilaporkan adalah Zahrul Rabain, Ibrahim, Yakup Ginting, Panitera Pengganti Ni Luh Perginasari Artitah, dan Majelis Hakim Agung pada MA dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) Nomor 82 PK/TUN/2017 masing-masing Is Sudaryono, Hary Djatmiko, Supandi, serta Panitera Pengganti Ruth Endang Lestari .

Nogo Boedi yang merupakan salah satu ahli waris Budi Purnama pada pokok laporannya menyebut tindakan pelanggaran dan perilaku majelis hakim agung pada Mahkamah Agung dalam perkara perdata Nomor 236 PK/PDT/2017 tangggal 20 Juni 2017 junto 687 K/PDT/2012 junto 132/Pdt/2011/PT.DKI junto 177/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim dan perkara TUN Nomor 82 PK/TUN/2017 tanggal 10 Agustus 2017 junto 369 K/TUN/2011 junto 08/B/2011/PT.TUN.JKT junto 83/G/2010/PTUN.JKT yang putusannya berbenturan dengan putusan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht yaitu Ne Bis In Idem sebagaimana putusan MA Nomor 725 PK/Pdt/2008 tertanggal 24 Februari 2009 junto putusan MA 2205 K/Pdt/2004 tanggal 1 Maret 2006 junto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 09/PDT/2002/PT.DKI tanggal 26 Maret 2002 junto putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 304/Pdt.Plw/2000/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Juni 2001 yang telah inkracht. Enam hakim agung dan dua panitera itu juga sudah dilaporkan ke Komisi Yudisisal.

Ahli Waris sendiri adalah Hj. Jubaidah, Budi Haryanto, Febriyana Purnama, Ardento Budi Kusumo, dan Nogo Boedi yang menguasai tanah aquo seluas 2.138 meter persegi di Jalan Mayjend DI Panjaitan RT 012 RW 006, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan sertifikat HGB Nomor 04192/Cipinang yang sudah inkracht berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung 725 PK/Pdt/2008 tanggal 24 Februari 2009 junto putusan MA 2205 K/Pdt/2004 tanggal 1 Maret 2006 junto putusan PT DKI 09/PDT/2002/PT.DKI tanggal 26 Maret 2002 junto putusan PN Jaktim 304/Pdt.Plw/2000/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Juni 2001.

Bahwa pihak Hindarto Budiman Cs. mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di PN Jaktim dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim terhadap Alm. Budi Purnama dan BPN Jaktim dan gugatan TUN di PTUN Jakarta dengan register perkara Nomor 83/G/2010/PTUN.JKT yang keduanya dari tingkat pertama sampai kasasi ditolak karena ada Ne Bis In Idem yang subyek dan objek hukum sama dengan putusan Peninjauan Kembali oleh MA Nomor 725 PK/Pdt./2008 tanggal 24 Februari 2009 junto putusan kasasi oleh MA 2205 K/Pdt/2004 tanggal 1 Maret 2006 junto putusan banding PT DKI 09/PDT/2002/PT.DKI tanggal 26 Maret 2002 junto putusan PN Jaktim 304/Pdt.Plw/2000/PN.JKT.TIM tanggal 13 Juni 2001 yang telah inkracht.

Hindarto terakhir mengajukan PK ke MA dengan perkara perdata dengan register Nomor 236 PK/PDT/2017 dan telah diputus tanggal 20 Juni 2017 dan perkara TUN register 82 PK/TUN/2017 dan telah diputus pada 10 Agustus 2017 yang amar putusan kedua perkara adalah dikabulkan peninjauan kembali pihak Hindharto Budiman selaku pihak pemohon PK.

"Padahal sudah jelas ada Ne Bis In Idem karena sudah jelas manipulasi hukum terhadap yang sebelumnya sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa sudah jelas tindakan dalam putusan Peninjauan Kembali hakim agung diduga telah dirancang dari awal," tegas Nogo Boedi. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2017/11/07/314134/Pelapor-Sayangkan-Hakim-Agung-Diduga-Melanggar-Etik-Hanya-Diberi-Saran-



Original Post

Demi Anak, Nafa Urbach Masih Jaga Hubungan Baik dengan Zack Lee

Media Online okezonecom
2017-11-07

JAKARTA - Nafa Urbach dan Zack Lee memang telah berpisah sebagai sepasang suami-istri, sejak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 Oktober 2017 lalu. Namun bukan berarti keduanya masih berseteru, justru baik Nafa dan Zack Lee masih berkomunikasi dengan baik.

Hal itu pun tampak dalam unggahan pose yang dibagikan Nafa Urbach melalui instagram pribadinya @nafaurbach belum lama ini. Kala itu, ibu satu anak ini membagikan pose dengan badan yang terlihat lebih kurus dengan mengenakan dress hitam panjang. Nafa pun semakin cantik dengan rambut terurainya.

( )

Rupanya dalam pose itu, Nafa Urbach tengah melakukan diet ketat.

"Back in shape to —�—>>>>> 5 more kg to go #semangat #dietketat💪 #moveonnafa," tulis Nafa Urbach.

Melihat unggahan itu, rupanya banyak netizen yang berkomentar dan memuji kecantikan dari ibu satu anak itu. Bahkan tak disangka, samg mantan suami Zack Lee juga ikut berkomentar.

( )

Lantaran banyak pujian yang diterima Nafa Urbach, Zack Lee pun membenarkan kecantikan dari sang mantan istri bahkan tak cuma wajah, hati dari Nafa pun dipujinya.

"Iya emang cantik luar biasa dia dengan hati yang sangat mulia @arzachelrahmadan," balas Zack Lee menanggapi komentar netizen.

Selain itu, yang menjadi hubungan keduanya masih baik lantaran kehadiran sang anak yang bernama Mikahela Lee Juwono. Status sebagai orang tua dari Mikhaela Lee Juwono memang tidak bisa dihapuskan.

( )

Kabarnya baru-baru ini, Nafa Urbach dan Zack Lee tampak kompak mengajak bermain sang anak. Hal itu pun diunggah oleh salah satu akun gosip. Kala itu, Nafa pun berterimakasih lantaran telah menyempatkan waktu bermain dengan darah dagingnya.

Seperti diketahui, Nafa Urbach menggugat cerai Zack Lee di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah beberapa waktu tak tinggal satu atap. Cekcok rumah tangga keduanya bahkan dikabarkan mulai terjadi sejak tahun 2016 lalu.

Zack Lee dan Nafa Urbach menikah pada 2007 silam, kemudian pasangan ini dikaruniai seorang putri dengan nama Mikhaela Lee Juwono yang lahir pada 8 Februari 2011.

( )

(fid)

http://celebrity.okezone.com/read/2017/11/07/33/1809596/demi-anak-nafa-urbach-masih-jaga-hubungan-baik-dengan-zack-lee



Original Post

KPK Kembali Sidik Novanto

Media Cetak Kompas Halaman 1
2017-11-7

KPK Kembali Sidik Novanto

Ada Perusahaan Fiktif di KTP-el

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyidik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Di tengah beredarnya kabar ini, Sekretariat Jenderal DPR mengirim surat ke KPK, menyatakan bahwa untuk memeriksa Novanto harus ada izin dari Presiden.

Kembali disidiknya Novanto, muncul lewat surat berkop KPK RI tertanggal 3 November 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Dalam surat yang ditujukan kepada Novanto dan ditandatangani Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman ini antara lain disebutkan sebagai dasar adalah surat perintah penyidikan (sprindik) tanggal 31 Oktober 2017.

Selanjutnya ditulis bahwa pada 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara korupsi pengadaan KTP-el yang diduga dilakukan Novanto bersama dengan Anang, Sugiana, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto.

Juru Bicara KPK Febri Di-ansyah, Senin (6/11), menyatakan belum bisa mengonfirmasi surat tersebut

Kuasa hukum Novanto, Frei-drich Yunadi, mengaku belum menerima surat ita "Ini hanya ulah yang ingin menghebohkan," ujarnya.

Sabtu pekan lalu, saat ditanya kapan sprindik untuk Novanto diterbitkan, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, "Kami di KPK bukan berdebat setuju atau tidak setuju, tapi kita itu mau cepat atau lambat Kita tenang dulu biar kita bisa firm."

Selama ini, saat mengeluarkan

sprindik, KPK juga menetapkan nama yang ada di sprindik sebagai tersangka. Hal ini pula yang dilakukan KPK saat menetapkan Novanto sebagai tersangka, 17 Juli lalu. Hari itu, KPK juga mengeluarkan sprindik untuknya.

Namun, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ce-pi Iskandar, pada 29 September lalu, dalam putusannya atas permohonan praperadilan yang diajukan Novanto, menyatakan,. penetapan tersangka terhadap Novanto yang dilakukan KPK bersamaan dengan dimulainya penyidikan tak mengikuti ketentuan. Menurut Cepi. KUHAP mensyaratkan, seseorang baru bisa ditetapkan sebagai tersangka manakala ditemukan minimal dua alat bukti dalam penyidikan.

"Dari mana dua alat bukti sebagai syarat ditetapkannya tersangka diperoleh termohon jika penyidikan baru dimulai dan sudah ada tersangka," kata Cepi dalam putusannya Dengan pertimbangan itu, penetapan tersangka terhadap Novanto dinyatakan tidak sah. (.Kompas, 30/9)

Menolak diperiksa

Kemarin. Novanto tidak hadir di KPK untuk diperiksa sebagai

saksi kasus KTP-el dengan tersangka Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana. Sekretariat Jenderal DPR, dalam surat yang kemarin dikirim ke KPK, mengatakan, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa untuk memeriksa Ketua DPR harus ada izin Presiden.

Pada 22 September 2015, dalam putusannya terkait uji materi Pasal 224 Ayat 5 dan Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MK menyatakan, penegak hukum perlu mengantongi izin Presiden apabila ingin memanggil atau meminta keterangan dari anggota DPR.

Namun, MK hanya memutus untuk Pasal 245 Ayat 1, sedangkan ada tiga ayat dalam pasal tersebut Pada Ayat 3 huruf c disebutkan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (izin dari presiden) tidak berlaku apa-

bila anggota DPR disangka melakukan tindak pidana khusus. Korupsi masuk dalam kategori tindak pidana khusus.

Catatan Kompas, Novanto tetah beberapa kali diperiksa KPK. Namun, baru kemarin, ia mempersoalkan izin dari Presiden.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, surat Setjen DPR ke KPK itu tidak dibicarakan dahulu di rapat pimpinan DPR

Tidak dibicarakan

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham pun menegaskan partainya tidak tahu-menahu soal surat tersebut Ia menegaskan, Golkar menghargai proses hukum di KPK.

Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR Hani Ta-hapsari mengatakan, surat Setjen DPR ke KPK itu berdasarkan usul pengacara Novanto. Usulan itu lalu dikaji Badan Kehormatan DPR "Kemudian kami yang menjalankan urusan administra-

si, yang melayangkan ke KPK," katanya.

Secara terpisah, sejumlah perusahaan yang sahamnya dimiliki keluarga Novanto ternyata fiktif. Perusahaan itu antara lain PT Murakabi Sejahtera, perusahaan konsorsium peserta lelang proyek KTP-el, dan PT Mondialindo Graha Perdana, dibentuk untuk ikut lelang proyek tertentu.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera Deniarto Suhartono, kemarin, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia bersaksi untuk terdakwa perkara KTP-el Andi Agustinus.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar-Butar membacakan berita acara pemeriksaan milik Deniarto yang kemudian, dibenarkan-nya. "Pada Juni 2008, ada perubahan kepemilikan. 50 persen dipegang Deisti (istri Novanto), saya dikasih 10 persen," ujar Deniarto.

PT Murakabi Sejahtera diben-

tuk tahun 2007 sehubungan dengan proyek lelang bahan baku surat izin mengemudi di Direktorat Lalu Lintas Polri. Deniarto lalu diminta jadi direktur utama perusahaan ita

"Perusahaan itu punya berapa pegawai?" cecar Jhon. "Pegawainya ada dua Satu, office boy namanya Sodri dan pegawai administrasi yang namanya Tri Anugrah," jawab Deniarto.

Hakim anggota Emilia lalu bertanya tentang modal. Tidak ada modal untuk sebuah perusahaan, ini jadi fiktif ya?" tanya Emilia. "Iya. Jadi, tujuannya kalau ada proyek baru lalu cari investor," ujar Deniarto.

(AGE/APA/SAN/IAN/MHD)





Original Post

KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-11-7

KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Marketing Advisor of PT Selaras Korin Pratama Shin Cheon Ho meninggalkan ruang sidang setelah didengar kesaksiannya untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek KTP-E di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Sidang juga mendengarkan kesaksian mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Deniarto Suhartono.

MI/SUSANTO





Original Post

Saksi Akui Keluarga Novanto Kuasai Modialindo

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-11-7

Saksi Akui Keluarga Novanto Kuasai Modialindo

SIDANG lanjutan kasus korupsi proyek KTP elektronik (KTP-E) untuk terdakwa Andi Narogong, kemarin, menghadirkan mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Deniarto Suhartono. Dalam sidang tersebut, Deniarto mengakui keluarga Ketua DPR RI Setya Novanto memiliki saham mayoritas di PT Mondialindo Graha Perdana berdasarkan akta perusahaan.

PT Mondialindo merupakan pemilik saham mayoritas PT Murakabi Se-jahtera yang merupakan salah satu perusahaan peserta tender KTP-E. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan bodong yang berkantor pada kantor yang sama di lantai 27 di Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan.

Meski begitu, Deniarto yang juga

menjabat Direktur Utama PT Mon-dialindo mengaku tidak mengetahui tiga kali bongkar pasang kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Ia juga tidak mengetahui susunan nama-nama pemilik saham di pe-

rusahaan.

"Anda sebut terkait dengan PT Mondialindo ada nama-nama yang berubah-ubah disebut sebagai pemegang saham PT Mondialindo, betul?" tanya Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar kepada Deniarto, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kemarin.

Deniarto membenarkan hal tersebut, tetapi mengaku baru mengetahui susunan dari para pemegang saham setelah diperlihatkan akta perusahaan oleh penyidik saat pemeriksaan. Hakim kemudian mencecar dirinya terkait dengan kepemilikan saham oleh anggota keluarga Setya Novanto. Deniarto berkelit dengan mengatakan tidak mengetahui hal tersebut.

Pada akhirnya Deniarto mem-

benarkan keluarga Setya Novanto merupakan pemilik saham terbesar di perusahaan tersebut setelah diperlihatkan kembali akta perusahaan. Mereka yang terlibat mulai keponakan Setya Novanto, yakni Irvanto, Reza Herwindo yang merupakan anak Novanto, hingga Deisti Astriani sebagai istri Novanto.

Komposisi pemegang saham dengan rincian Deisti sebesar 50%, Deniarto 25%, sisanya dimiliki anak-anak Setya Novanto. Modal keseluruhan dari perusahaan itu hanya sebesar Rpl miliar. Dalam persidangan sebelumnya, Setya Novanto mengakui pernah menjabat komisaris di PT Mondialindo. Namun, sekitar 2002 perusahan tersebut dijualnya kepada Heru Taher.

Akan tetapi, fakta yang dimiliki

jaksa penuntut umum KPK menyatakan kepemilikan saham mayoritas di perusahaan tersebut masih atas nama Setya Novanto. Novanto sendiri mengaku tidak tahu-menahu setelah saham telah dijual kepada Heru. "Saya baru tahu sampai 2014, nama saya dipakai di surat itu, padahal perasaan saya sudah serahkan ke Deniarto," ujar Novanto ketika hadir menjadi saksi pada sidang Jumat (3/11).

Dalam dakwaan disebutkan Andi Narogong memberikan uang melalui Direktur PIAK Kemendagri Sugiharto agar diberikan kepada pejabat di Kemendagri dan anggota DPR agar tiga konsorsium yang terafiliasi dengan Andi, yaitu PNRI, Astagraphia, dan Murakabi Sejahtera, dimenangkan dalam tender KTP-E.

(Ant/P-1)





Original Post

Pimpinan KPK Bungkam

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-11-7

Pimpinan KPK Bungkam

Pihak KPK melalui juru bicara menyatakan belum bisa memberikan konfirmasi terkait dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama Setya Novanto yang beredar di khalayak.

Dero Iqbal Mahendra

dero@mediaindonesia.com

SALINAN surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Ketua DPR Setya Novanto beredar, kemarin. Namun, hingga berita ini diturunkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengonfirmasikan kebenaran surat tersebut.

Bila surat tersebut benar merupakan SPDP resmi, status Setya Novanto akan kembali sebagai tersangka dalam kasus KTP-E. Status tersangka Novanto sebelumnya gugur setelah ia memenangi prapradilan.

Surat tertanggal 3 November 2017 dengan No B - 619/23/11/2017 itu di-

alamatkan ke Novanto. Surat ditandatangani Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman dengan berstempel dan kop surat KPK.

Dokumen tersebut menyatakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, telah dimulai 31 Oktober 2017.

Disebutkan Setya Novanto diduga bersama-sama Anang Sugi-ana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Sugiharto, selaku pejabat pembuat komitmen Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri melakukan dugaan tindak pidana korupsi.

Saat dikonfirmasikan, hampir seluruh pemimpin KPK tidak dapat dihubungi untuk memverifikasi surat tersebut. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya saat ini masih belum bisa memberikan konfirmasi terkait dengan surat yang beredar tersebut.

"Informasi tersebut belum bisa kami konfirmasi. Yang pasti KPK sedang terus mendalami dan memperkuat konstruksi hukum kasus KTP-E ini," terang Febri saat dihubungi kemarin.

Kejar pelaku lain

Febri menyatakan KPK saat ini masih berfokus kepada lima orang sekaligus memperkuat konstruksi perkara sidang. Terlebih, kasus KTP-E diduga melibatkan banyak

nama lain yang diduga berperan dalam pengadaan.

"Lima orang ini kan sudah ada yang diputus pengadilan, termasuk juga ada putusan praperadilan. Tentu kami harus perkuat konstruksi hukum KTP-E agar ke depan penanganan ini lebih kokoh, sekaligus menyampaikan pesan ke publik bahwa KPK terus memproses KTP-E. Pelaku tentu bukan hanya lima orang yang kita proses saja karena ada nama fakta yang muncul di sidang," ujar Febri.

Pada 29 September lalu, majelis hakim praperadilan mengabulkan sebagian permohonan Setya Novanto terkait dengan status tersangka dugaan korupsi KTP-E. Hakim tunggal Cepi Iskandar yang memimpin sidang itu memutuskan penetapan

tersangka Novanto tidak sah.

Dalam putusannya, hakim menilai penetapan Novanto sebagai tersangka tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara ketentuan UU No 30 Tahun 2002-tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan prosedur operasi standar KPK. .

Putusan hakim tersebut sempat menuai pro dan kontra, bahkan hakim Cepi diadukan ke Komisi Yudisial dengan dugaan pelanggaran etik. KPK ketika itu menegaskan akan menyiapkan sprindik baru.

Kemarin, KPK memanggil Novanto untuk diperiksa dengan status sebagai saksi. Namun, Novanto tidak hadir dengan alasan panggilan terhadap dirinya harus dengan izin tertulis, dari Presiden RI.

(P-1)





Original Post

Pemohon UU Pemilu Diminta Perbaiki Berkas

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-11-7

Pemohon UU Pemilu Diminta Perbaiki Berkas

Permohonan tersebut diajukan Hermansyah Pagala dan Asran LasaharL Keduanya merupakan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Konaweyang dipecat pada 2014 karena dianggap melanggar kode etik.

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan dalam uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Anwar Usman, MK meminta kepada pemohon dalam perkara No 86/PUU-XV/2017 untuk memperbaiki permohonannya.

Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang diterima pemohon jika ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap diberlakukan.

"Anda mendalilkan bebe-rapa pasal UUD 1945 sebagai batu uji. Ini belum terkoneksi dengan

jelas. Harusnya pemohon menjelaskan mengapa dengan kejadian itu dan dengan berlakunya pasal yang dimohonkan, bahwa itu tetap dipertahankan, maka itu akan melanggar norma-norma di konstitusi," kata Saldi dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (6/11).

Untuk diketahui, permohonan tersebut diajukan Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari. Keduanya merupakan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Konawe.

Meskipun demikian, pemohon diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 2014 karena terbukti melanggar kode etik. Pemohon pun tidak terima dengan putusan DKPP tersebut sehingga mengajukan upaya hukum atas putusan DKPP dan surat keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pemberhentian tetap

tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

Berbeda

Putusan pengadilan dan kasasi di MA mengabulkan gugatan pemohon yang dengan putusannya memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat pemohon. Namun, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mau menindaklanjuti putusan tersebut karena mereka berpegang bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (12) dan ayat (13) UU Pemilu sebelumnya, yakni UU 15/2011.

Padahal, MK pernah memutuskan pasal tersebut dalam putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa putus-an final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lem-

baga peradilan pada umumnya. Karena itu, MK pun membuka peluang bahwa putusan DKPP yang telah menjadi keputusan KPU bisa menjadi objek gugatan di peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Ternyata, dalam UU Pemilu 7/2017 aturan yang menyebut putusan DKPP bersifat final dan mengikat masih tetap ada. Karena itu, keduanya merasa dirugikan hak konstitusional-nya dengan berlakunya Pasal 458 ayat (13) yang berbunyi, Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat dan Pasal 458 ayat (14) yang berbunyi, Penyelenggara. Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum pemohon Abdul Haris menyebut akan memperbaiki permohonan sebagaimana masukan dari majelis hakim. "Kami menerima masukan majelis hakim," tandasnya.

(P-5)





Original Post

Bukan Sipol KPU Yang Bermasalah, Tapi Dokumen Parpol Tidak Lengkap

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-11-7

Bukan Sipol KPU Yang Bermasalah, Tapi Dokumen Parpol Tidak Lengkap

WAHYU SETIAWAN, Komisioner Komisi Pemilihan Umum

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih memproses gugatan sejumlah parpol yang tidak lolos tahapan pendaftaran. Parpol yang diyatakan tidak lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di antaranya Partai Idaman, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Hendropriyono, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang (PBB),dan Partai Bhinneka Indonesia (PBI).

Kelima parpol ini melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi mengenai sistem informasi partai politik (sipol) yang kerap bermasalah. Selain itu tidak mencukupinya waktu untuk mengunggah data dalam sipol juga menjadi obyek pelaporan. Masalah itu lah yang dituding jadi penyebab ketidaklolosan mereka.

Apa tanggapan KPU terkait gugatan lima parpol tersebut? Bagaimana kalau keputusan KPU terhadap lima parpol ini nantinya dibatalkan oleh Bawaslu? Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Gara-gara Sipol, KPU digugat lima parpol ke Bawaslu. Tanggapan Anda?

Pertama, kami perlu jelaskan ya, sipol itu kan masuk dalam norma Peraturan KPU (PKPU). Sipol itu wajib, dan bermanfaat untuk parpol, penyelenggara, dan untuk pengawasan itu sendiri.

Lalu jika kemudian ada pihak yang merasa PKPU yang memuat sipol itu tidak tepat, maka mestinya mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Dan sampai dengan batas waktu tidak ada pihak yang mengajukan pengujian PKPU melalui MA, baik Bawaslu mapun parpol-parpol yang tidak lolos itu.

Kemudian terkait sipol yang bermasalah itu kan menyangkut materi persidangan ya. Tetapi kami perlu memberikan informasi bahwa sipol itu juga diapresiasi oleh beberapa parpol. Ada pandangan yang mengapresiasi sipol itu sendiri, dan itu sudah termuat luas di berbagai media. Sipol bermanfaat untuk membangun parpol yang modern, lebih menjamin akint-abilitas parpol, memudahkan penyelenggara untuk meneliti dan verifikasi, serta memudahkan Bawaslu untuk mengawasi tahapan pemilu.

Masalahnya Sipol dikeluhkan parpol karena banyak kendalanya...

Jadi kami itu sebenernya menyiapkan sipol dari jauh hari. Kami sudah melakukan pelatihan dan simulasi penggunaan

sipol bersama parpol. Jadi semua parpol itu sudah mendapat informasi, sosialisasi, dan simulasi yang memadai. Tiga kali kami melakukan itu, dan catatan kami lengkap tentang itu. Pertanyaannya begini, ke-

napa ada parpol yang baik-baik saja dengan sipol? Kenapa bisa ada yang bermasaIah?Nah itu kami coba uji bersama-sama di persidangan. Kami juga akan menyampaikan pandangan kami terkait hal itu.

Misalnya, selain memberikan pelatihan dan simulasi kami kan juga membuka layanan help care untuk parpol. Nanti kami akan lihat, parpol mana saja yang memanfaatkan layanan itu. Jadi akan ketahuan ya, kapan mereka konsultasi, kapan mereka komunikasi dengan kami terkait proses pengisian sipol itu. Karena banyak parpol juga yang mampu mengisi dengan baik. Terus permasalahannya dimana? Padahal pelayanan yang kami berikan sama terhadap semua parpol.

Anda merasa KPU sudah melaksanakan Sipol dengan baik?

Kalau menurut kami, berdasarkan data tampaknya keberhasilan penggunaan sipol itu berkaitan dengan kesiapan parpol itu sendiri, dalam hal mendokumentasikan semua persyaratan berdasarkan ketentuan, kemudian melakukan input ke

sipol. Umumnya permasalahan itu di tahap yang paling krusial, yaitu melengkapi persyaratan. Jadi bagaimana akan input kalau pernyaratannya belum ada? Kan itu masalahnya. Jadi bukan masalah teknis inputnya, dokumen yang mau di input itu sudah siap apa belum? Bagi parpol yang dokumennya siap, tentu saja menginputnya tidak akan ada masalah. Tetapi parpol yang dokumennya belum siap, pasti ada masalah saat input. Lha, yang mau diinput apa?

Jadi misalnya, persyaratannya itu kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen di kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan. Bagi parpol yang sudah memenuhi syarat itu kan tinggal input. Tapi kalau belum lengkap kan memang tidak ada yang bisa diinput. Pada waktu pendaftaran parpol itu kami menggunakan alat bantu check list berkas pendaftaran. Parpol yang persyaratannya lengkap kami beri check list, dan parpol yang tidak lengkap juga kami beri check list. Jadi parpol yang lengkap dan tidak itu jelas ditunjukan oleh alat bantu KPU itu.

Namun Sipol ini dikeluhkan

kerap error sehingga mengganggu proses upload....

Buktinya parpol lainnya bisa kok. Itu kan fakta. Parpol lain yang dapat pelayanan sama, tapi ada yang bisa dan ada yang tidak. Ini kan berarti masalahnya bukan pada sipolnya. Ini faktanya lho ya.

Kalau dari pantauan KPU selama pendaftaran sipolnya pernah bermasalah enggak?

Enggak ada. Jadi dalam pandangan KPU enggak ada itu sipol di-hack. Yang ada maintenance, dan itu wajar dalam teknologi informasi. Kami juga selalu beritahukan kepada parpol akan ada maintenance pada jam segini. Jadi semua sudah diinformasikan, dan mestinya tidak mengganggu proses inputnya.

Mungkin itu alasan parpol sebut Sipol bermasalah?

Proses maintenance itu nggak lama kok. Maintenance itu paling lama 30 menit. Jadi tidak sampai berjam-jam, atau berhari-hari. Jadi dalam pandangan KPU kegiatan mantenance itu tidak menjadi faktor determinan yang menyababkan parpol kesulitan menginput data.

nda





Original Post

KPK Bantu Hadirkan Ahli Dari LKPP BPKP

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-7

KPK Bantu Hadirkan Ahli Dari LKPP BPKP

Perkara Korupsi Proyek Pasar Binjai

KPKmembantu menghadirkan dua saksi ahli dalam persidangan perkara korupsi proyek rehabilitasi besar Pasar Bundar Kota Binjai tahun 2012.

"Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Koordinasi Supervisi Penindakan melakukan kegiatan koordinasi supervisi berupa fasilitasi dan pendampingan ahli dalam kasus yang disidik Kepolisian Resor Binjai," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Kedua ahli yang dimaksud adalah Achmad Zikrullah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dari Berman Sihombing dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara.

Keduanya menjadi saksi ahli dari pihak penuntut umum Kejaksaan Negeri Binjai dalam sidang perkara terdakwa Husni Sulaiman (pejabat pembuat komitmen/PPK) dan Amsyali (rekanan proyek). Senin 6 November 2017.

Febri menjelaskan, kasus ini disidik Polres Binjai sejak 2013. KPK mulai melakukan supervisi pada Maret 2017. "Koordinasi dan supervisi ini adalah hasil update S PDP unit Korsup KPK ke Polda Sumut dan jajarannya." ujar Febri.

Pada 28 April 2017. KPK melakukan pengecekan fisik Pasar Bundar Kota Binjai bersama penyidik Polres Binjai dan jaksa Kejari Binjai.

Berkas perkara Husni dan

Amsyali sempat dikembalikan ke penyidik lantaran masih jaksa dianggap belum lengkap. Jaksa menilai masih kurang keterangan dari ahli.

KPK pun turun tangan memfasilitasi pemeriksaan ahli dari LKPP dan BPKP Perwakilan Sumut. "Perkara kemudian telah dinyatakan lengkap (P21) pada Mei 2017 oleh Kejari Binjai," kata Febri.

Pada 11 September 2017 perkara ini mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan. Husni dan Amsyali yang menjabat Direktur PT Bhakti Karya Nusa Pratama didakwa melakukan korupsi proyek yang dibiayai APBD Kota Binjai tahun 2012 itu.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Binjai, Herry Pardamean mendakwa Husni dan Amsyali melanggar Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (dakwaan primair).

Sedangkan dalam dakwaan subsidair, keduanya dianggap melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. "Adapun total nilai anggaran pembangunan Pasar Bundar Binjai pada tahun 2012 senilai Rp 3,6 miliar." kata Herry.

gpg





Original Post

Tak Ajukan Eksepsi, Kajari Pamekasan Ogah Berbelit-belit

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-7

Tak Ajukan Eksepsi, Kajari Pamekasan Ogah Berbelit-belit

Suap Penghentian Kasus Dana Desa

KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan nonaktif. Rudi Indra Prasetya tak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum KPK. "Kami menghargai KPK." kata penasihat hukum Rudi, Ade Yuliawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Ade menandaskan. Rudi tidak akan mempersulit jalannya persidangan, sehingga secepatnya bisa mendapat keadilan. "Sudah enggak usah berbelit-belit. Kita juga memohon supaya sidang berjalan dengan cepat." katanya.

Kemarin, Rudi menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus suap penghentian perkara korupsi dana desa. Agenda sidangnya pembacaan dakwaan. Terdakwa dijerat dengan pasal suap selaku penyelenggara negara," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK, Fitroh Rohcahyanto

Perbuatan Rudi dianggap melanggar Pasal 12 huruf A atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001.

Rudi yang duduk di kursi pesakitan tampak tertunduk malu ketika dakwaan dibacakan.

Kasus yang menjerat Rudi bermula ketika Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan mencium dugaan penyelewengan penggunaan dana desa Rp 645 juta di I v?sa Dasok.

Inspektorat lalu melakukan pemeriksaan. Hasilnya memang ditemukan beberapa penyimpangan. "Setelah menemukan penyimpangan tersebut, pihak Kejari Pamekasan melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. Dan kasus tersebut kemudian masuk dalam Pidana Khusus (Pidsus)," kata Jaksa Fitroh membacakan dakwaan terhadap Rudi.

Pada pertengahan 2017, Rudi mendatangi Bupati Pamekasan dan melaporkan adanya temuan tersebut. Bupati meminta kejaksaan membantu menyelesaikan kasus itu. "Dan membiarkan Kepala Inspektorat Pemda, Sutjipto Utomo yang mengurus hal itu," sebut Jaksa Fitroh.

Sutjipto lalu mendatangi Rudi di ruang kerjanya dan meminta untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Rudi meminta imbalan Rp 250 juta agar penyelidikan dihentikan.

Penyerahan uang dilakukan di rumah dinas Kajari Pamekasan pada 2 Agustus 2017 pagi. Namun transaksi ini terendus KPK. Rudi, Sutjipto, Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Noer Solehuddin dan seorang sopir diamankan. Termasuk barang bukti uang Rp 250 juta dalam pecahan Rp 100 ribu yang dibungkus plastik hitam.

gpg





Original Post

3 Kali Mangkir, Akhirnya Bupati Takalar Ditahan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-7

3 Kali Mangkir, Akhirnya Bupati Takalar Ditahan

Kasus Korupsi Penjualan Lahan Transmigrasi

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menahan Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin. Tersangka kasus korupsi penjualan lahan transmigrasi itu telah tiga kali mangkir diperiksa jaksa.

BURHANUDDIN akhirnya datang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jalan Urip Sumoharjo. Makassar siang kemarin. Lima pengacara terlihat mendampingi.

Burhanuddin langsung digiring ke ruang penyidik pidana khusus di lantai lima untuk menjalani pemeriksaan. Selang tiga jam, pemeriksaan berakhir. Burhanuddin keluar dari ruang penyidik mengenakan rompi tahanan warna merah jambu.

Tak ada komentar yang keluar dari mulutnya ketika digiring ke luar gedung Kejati. Burhanuddin hanya membalas pertanyaan wartawan dengan senyuman. Pengacara yang

mendampingi juga tak bersedia memberikan keterangan.

Mobil Kejati lalu membawa Burhanuddin ke tempat menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IA Makassar.

Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel, Tugas Utoto mengatakan, untuk tahap awal Burhanuddin ditahan hingga 25 November 2017.

Ia menjeteskamBurhanuddin ditahan karena dianggap tak kooperatif. "Tiga kali dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka tapi tidak pernah dipenuhi J kata Tugas.

Burhanuddin juga mengajukan gugatan terhadap kejaksaan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar.

"Syarat-syarat penahanan terhadap tersangka Burhanuddin sebagaimana yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana) telah terpenuhi," tandas Tugas.

Sebelumnya, Burhanuddin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel nomor 425/R.4/Fd.l/07/2017, yang diterbitkan 20 Juli 2017.

Burhanuddin diduga melakukan korupsi dalam penjualan lahan transmigrasi yang menimbulkan kerugian negara Rp 17 miliar.

Keterlibatan Burhanuddin dalam kasus ini karena menerbitkan izin prinsip untuk zona industri seluas 150 hektar di lahan pencadangan transmigrasi negara. Lahan itu terletak

di Desa Laikang dan Punaga, Kecamatan Mangarabombang.

"Tersangka melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak Rp 1 miliar rupiah," kata Tugas.

Dalam penyidikan kasus ini, penyidik kejaksaan juga menetapkan Camat Mangarabombang M Noor Uthari, Kepala Desa Laikang Sila lindi dan Sekretaris Desa Risno Siswanto, sebagai tersangka.

Perkara Camat Mangarabombang M Noor Uthari telah diputus di Pengadilan Tipikor Makassar, 2 November 2017 lalu. Majelis hakim yang diketuai Bonar Harianja dengan anggota Razak dan Syafri menyatakan M Noor bersalah.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan kepada M Noor.

Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan pikir-pikir atas putusan ini. Pasalnya, vonis yang dikenakan kepada M Noor di bawah tuntutan. Sebelumnya, JPU meminta majelis hakim menghukum M Noor dipenjara 45 tahun dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam persidangan ini, M Noor didakwa korupsi karena melakukan penjualan lahan pencadangan transmigrasi kepada PT InsanCirebon.

Bersama-sama dengan kepala dan sekretaris Desa Laikang, M Noor merekayasa seolah-olah tanah yang dijual kepada industri itu adalah milik masyarakat dengan alas hak tanah garapan dan akta jual beli (AJB).

gpg





Original Post

Menteri PANRB Dalami Praktik Pungli CPNS MA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2017-11-7

Menteri PANRB Dalami Praktik Pungli CPNS MA

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mengusut isu dugaan pungli dalam penerimaan calon hakim baru di Mahkamah Agung (MA)

"Ini kan baru teridikasi, atas nama individu dia meminta di luar kewenangannya, di luar hal yang diwajibkan, itu kami tindak.dan usut. Gak boleh dibiarkan. Karena dengan tes transparan sekarang rasanya gak mungkin lagi, kadang-kadang hanya mengatasnamakan seolah-olah bisa membantu padahal sekarang dengan terbukanya sekarang

gak akan bisa kita bantu lagi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur di Bandung, kemarin.

Asman mengatakan, soal dugaan pungli itu masih sebatas indikasi. "Kalau indikasi, mungkin saja. Tapi pembuktiannya harus kita lakukan investigasi. Jadi kita gak bisa mengatakan ini ada, atau nggak, tapi kalau memang ada indikasi kita akan turunkan investigasi ke sana," kata dia.

Menurut Asman. dugaan pungli proses penerimaan calon

hakim itu baru sebatas indikasi.

"Itu baru indikasi, mengatasnamakan seolah dia bisa bantu, padahal sekarang nilainya sudah transparan. Ada juga yang begini seolah dia bisa bantu, kalau lulus uang bisa diambil, kalau gak lulus uang dikembalikan. Ada juga yang begitu. Namanya juga calo," kata dia.

Asman mengatakan, akan melakukan investigasi soal indikasi pungli tersebut.

"Kita akan investigasi dulu. Kami tidak boleh menuduh dulu agar supaya terang benderang semua. Pokoknya rekrutmen

sekarang kita berusaha se-fair mungkin. Ada 61 kementerian dan lembaga yang kita harapkan menjadi model penerimaan pegawai negeri ke depan. Bayangkan cuma 4-5 persen yang lulus, jadi gak gampang," kata dia.

Asman sendiri ragu dengan klaim yang bisa meluluskan calon dalam tes penerimaan pegawai negeri yang digelar saat ini.

"Bahkan anak Sekretaris Mahkamah Agung sendiri gak lulus, coba bayangkan. Jadi gak gampang. Kalau ada yang mengatasnamakan seolah-olah

bisa bantu jadi pegawai negeri itu perlu diselidiki dulu kebenarannya," kata dia.

Mengenai Mahkamah Agung yang menunda pengumuman hasil tes penerimaan calon hakim, Asman mengatakan, tidak berkaitan dengan adanya isu dugaan pungli tersebut.

"Itu kaitannya kemarin masalahnya pada penggolongan. Saya sudah ketemu dengan Sekretaris Mahkamah Agung, itu diundurkan karena masalah penggolongan kriteria saja, tidak ada kaitannya. Kita kawal kok," kata dia.

net





Original Post

Sprindik Setnov Terbit Lagi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2017-11-7

Sprindik Setnov Terbit Lagi

Internal KPK Sebut Kembali Jadi Tersangka

JAKARTA Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), tampaknya, tidak dapat tidur nyenyak lagi. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk ketua umum Partai Golkar tersebut. Itu berarti, Setnov sudah pasti tersangka dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP.

Sprindik baru untuk Setnov itu diketahui dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)bemomorB-619/23/ll/2017. Dalam surat yang dikeluarkan KPK pada Jumat (3/10) atau seusai Setnov bersaksi di sidang terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong itu, tercantum sprindik nomor 113/01/10/2017 tertanggal 31 Oktober sebagai salah satu dasar penerbitan SPDP.

Jawa Pos mendapatkan salinan SPDP tersebut kemarin (6/11). Surat itu ditandatangani Direktur Penyidikan KPK. Brigjen Aris Budiman. Sumber Jawa Pos di internal KPK membenarkan adanya penerbitan SPDP tersebut "Iya, benar (keluar SPDP baru untuk Setnov, Red)," ujarnya. Hanya, dia belum mau membenarkan bahwa Setnov sudah berstatus tersangka meski SPDP sudah diterbitkan.

Sumber Jawa Pos di KPK yang lain menyatakan bahwa nama terduga yang tertera dalam SPDP itu sudah pasti tersangka. Di SPDP tersebut memang disebutkan Setnov sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi proyek e-KTP di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012 bersama Anang Su- giana Sudihardjo, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. "Di pener-

bitan sprindik itu saja sudah pasti ada nama yang diduga atau tersangka. Diduga itu bahasa Iain (dari tersangka, Red)," terang penyidik KPK yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Dia pun memastikan Setnov sudah tersangka seiring keluarnya sprindik baru tersebut. "Di KPK itu kalau ada penyidikan, sudah pasti ada tersangka," tuturnya.

Sebelumnya KPK menetapkan Setnov sebagai tersangka pada 17 Juli. Hanya, dia lolos setelah menang praperadilan di PN Jakarta Selatan pada 29 September lalu.

Sampai saat ini, KPK belum mengumumkan secara resmi penetapan tersangka Setnov. Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga belum mau membenarkan atau membantah SPDP itu. Dia hanya menyatakan bahwa pihaknya masih fokus pada penanganan perkara e-KTP dengan terdakwa Andi Narogong dan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. "Belum tahu (ada SPDP, Red)," kata Febri.

Di tempat terpisah, Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setnov, mengaku tidak tahu-menahu perihal SPDP yang menyebut nama kliennya. Yunadi mengaku aneh mengapa surat yang memiliki format mirip sprindik itu justru beredar luas. Padahal, sifatnya seharusnya rahasia. "Saya baru baca dari Anda, belum tahu tuh. Aneh kok beredar di media dan saya maupun klien saya tidak tahu," kata Yunadi saat dihubungi. (tyo/bay / c 10/ a gm)

APIS BUDIMAN





Original Post

Berita Populer: Jokowi Mantu hingga Heboh Konten Pornografi di WhatsApp

Media Online kompascom
2017-11-07

1. Jokowi Undang Pedagang Pasar dan PKL Hadiri Pernikahan Putrinya

Tak hanya mengundang kalangan pejabat, PresidenJoko Widodo juga mengundang tukang becak dan pedagang kaki lima pada pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu dan Muhammad Bobby Afif Nasution, Rabu ( 8/11/2017).

"Semuanya saya undang mulai dari tetangga, pedagang kaki lima dan pedagang pasar. Bahkan untuk kalangan warga biasa yang diundang mencapai separo lebih," ujar Presiden Joko Widodo atau Jokowi seusai menyaksikan simulasi kirab kereta kencana yang akan membawa Kahiyang-Boby dan keluarga, Senin (6/11/2017) sore.

Orang nomor satu Indonesia itu menuturkan, untuk menyukseskan acara pernikahan putrinya, ia juga melibatkan tetangga dan tukang becak.

"Sebagian warga di sini dilibatkan. Namanya tetangga dan saudara, jadi semuanya dilibatkan, termasuk sopir becak juga diajak," kata Jokowi.

Baca selengkapnya :Jokowi Undang Pedagang Pasar dan PKL Hadiri Pernikahan Putrinya

Baca juga :

Cerita di Balik Sate Kere, Hidangan Pernikahan Kahiyang-Bobby

Makna di Balik Wilujeng Kenduri dalam Rangkaian Pernikahan Kahiyang

Mengenal Markobar, Suguhan Camilan Pernikahan Kahiyang

Jokowi Pantau Simulasi Kirab Kereta Kencana Pernikahan Kahiyang-Bobby

2. Wali Kota yang Mengundurkan Diri Era Ahok Diangkat Jadi Stafsus Sandi

/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/11/2017).Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengangkat Rustam Effendi sebagai staf khususnya. Rustam merupakan Wali Kota Jakarta Utara yang mengundurkan diri di era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sandi menjelaskan, Rustam akan bertanggung jawab menangani pengaduan warga.

"Saya ingin perkenalkan Pak Rustam yang mulai Senin ini aktif mendampingi saya sebagai staf khusus (stafsus) yang membidangi banyak sekali pengaduan masyarakat," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/11/2017).

Sandi menjelaskan, Rustam merupakan orang berpengalaman karena pernah memimpin Jakarta Utara. Dia berharap Rustam dapat mempercepat penyelesaian pengaduan warga yang datang ke Balai Kota.

Baca juga : Wali Kota yang Mengundurkan Diri Era Ahok Diangkat Jadi Stafsus Sandi

Baca juga : Anies Akui Rumah Berlapis Sama seperti Rusun

3. Motor Boleh Masuk Jalan MH Thamrin, Anies Ingin Jakarta "Accessible"

/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (4/11/2017)Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan ingin kendaraan roda dua atau sepeda motor bisa melintasi Jalan MH Thamrin lagi. Dia mau warga Jakarta bisa mengakses seluruh jalan di Jakarta.

"Jadi, rancangan yang sudah ada supaya diubah agar bisa mengakomodasi kendaraan roda dua. Kami ingin pastikan bahwa seluruh areal di Jakarta ini memang accessible kepada warganya, baik yang roda dua, roda empat, maupun lebih," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/11/2017).

Anies mengatakan, ada 470.000 pengusaha UMKM, termasuk pengusaha makanan, yang beraktivitas di sekitar Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Aktivitas mereka antara lain antar pesanan makanan siang.

"Kalau motor enggak bisa masuk, enggak ada yang bisa antar makanan ke situ. Kebayang, kan, jadi ini buka soal yang kerja, jadi ini bagi mereka yang sudah kerja di sana juga kerepotan nanti," kata Anies.

Baca juga : Motor Boleh Masuk Jalan MH Thamrin, Anies Ingin Jakarta Accessible

4. Ikut Lelang E-KTP, Perusahaan Keluarga Novanto Ternyata Fiktif

/GARRY ANDREW LOTULUNG Mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Deniarto Suhartono menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017). Deniarto Suhartono bersaksi dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). /GARRY ANDREW LOTULUNGMantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera Deniarto Suhartono mengakui bahwa perusahaan yang dipimpinnya tersebut fiktif.

Perusahaan yang sahamnya dimiliki keluarga Setya Novanto itu ternyata hanya dibuat untuk mengikuti lelang proyek.

Salah satunya, proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang ditawarkan Kementerian Dalam Negeri.

Hal itu terungkap saat Deniarto bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/11/2017). Dia bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Iya (fiktif). Saya sebetulnya juga tidak begitu setuju yang mulia," ujar Deniarto kepada majelis hakim.

Baca selengkapnya : Ikut Lelang E-KTP, Perusahaan Keluarga Novanto Ternyata Fiktif

Baca juga : Alasan Novanto Keluar dari Pintu Khusus Usai Bersaksi di Pengadilan Tipikor

5. WhatsApp Berkilah Konten Pornografi dari Pihak Ketiga, Pemerintah Tak Terima

PIXABAY.com IlustrasiKementerian Komunikasi dan Informatika sudah berkomunikasi dengan Facebook, induk perusahaan WhatsApp, untuk memprotes adanya konten pornografi di aplikasi berbagi pesan tersebut.

Dirjen Aplikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pemerintah sudah berusaha mengingatkan Facebook sejak kehebohan terkait konten pornografi tersebut muncul pada Minggu (16/11/2017).

Namun, karena perbedaan waktu antara Indonesia dan Amerika Serikat, baru ada jawaban pada Senin dini hari.

Pihak Facebook menjawab bahwa konten GIF pornografi yang ada di aplikasi WhatsApp dari pihak ketiga, yakni Tenor.com.

"Responsnya ini adalah konten pihak ketiga. Kami diharapkan kontak pihak ketiga," kata Samuel dalam jumpa pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Baca selengkapnya : WhatsApp Berkilah Konten Pornografi dari Pihak Ketiga, Pemerintah Tak Terima

Baca juga : Pemerintah Blokir 6 Situs Tenor, Kenapa Gif Pornografi di WhatsApp Masih Bisa Diakses?

6. Pelaku Penembakan Gereja Texas Tewas Ditabrak Mobil Warga Setempat

Petugas kepolisian tengah mengamankan lokasi penembakan di Gereja Baptis, Sutherland Springs, texas, Minggu (5/11/2017). Setidaknya, 26 orang tewas dalam insiden ini.(AFP/Erich Schlegel)Otoritas keamanan Texas mengatakan, pelaku penembakan Gereja First Baptist Texas, Amerika Serikat (AS) tewas setelah dikejar warga setempat.

Direktur Regional Departemen Keamanan Publik Texas, Freeman Martin menyatakan, pelaku yang bernama Devin Patrick Kelley langsung meninggalkan gereja pasca-penembakan Minggu (5/11/2017).

Di jalan, dia bertemu dengan warga Sutherland Springs dan menodongkan senapannya ke warga itu.

"Saat itu, aku tengah menyetir ke arah gereja ketika aku melihatnya (Kelley) menodongkan senapannya kepadaku," kata warga yang diketahui bernama Johnnie Langendorff itu seperti dikutip Los Angeles Times.

Langendorf lalu mengambil senjatanya, dan mulai menembaki Kelley yang kabur sembari meninggalkan senapannya.

Baca juga : Pelaku Penembakan Gereja Texas Tewas Ditabrak Mobil Warga Setempat

Baca juga :

8 Fakta Awal Penembakan Massal Gereja di Texas

Pelaku Penembakan Gereja Texas Mantan Tentara AU

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Rangkuman Berita Populer di Kompas.com

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/06311281/berita-populer-jokowi-mantu-hingga-heboh-konten-pornografi-di-whatsapp



Original Post

Pemilik BDNI Mangkir Lagi

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-11-7

Pemilik BDNI Mangkir Lagi

JAKARTA - Pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BOND Sjamsul Nursalim dan istrinya. Itjih Nursalim, kembali mangkir dalam pemanggilan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat

Keterangan Lunas (SKL) BDNI yang merugikan keuangan negara Rp 3.7 triliun.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK kesulitan untuk menghadirkan keduanya sebagai saksi karena saat ini berada di Singapura. "Sehingga, ada aturan hukum yang berbeda dan batasan kewenangan KPK ketika tidak ada di wilayah Indonesia," kata Febri, Senin 16/11).

Febri menambahkan, KPK akan mencari jalan keluar yang

sesuai mekanisme kerja sama internasional untuk menghadirkan pemilik BDNI. Misalnya, agar penanganan perkara ini tidak tertunda-tunda nantinya. KPK menilai, ada banyak alternatif yang bisa dipertimbangkan.

"Apakah koordinasi lebih lanjut dengan otoritas di Singapura atau pencarian bukti-bukti yang lain karena prinsipnya saksi yang kita panggil berarti ada keterangan yang dibutuhkan dari mereka terkait perkara." ujarnya.

ed agus raharjo





Original Post

SPDP Novanto Tersangka Beredar

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-11-7

SPDP Novanto Tersangka Beredar

Golkar masih percaya dengan kepemimpinan Novanto.

JAKARTA - Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto beredar. SPDP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi megaproyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el).

Dalam SPDP tersebut tertulis laporan kejadian tindak pidana korupsi dengan nomor LKTPK-63/KPK/10/-2017 tanggal 26 Oktober 2017. Selain itu, SPDP juga mencantumkan dasar surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

Penyidik pun menjerat Novanto sebagai tersangka terhitung sejak dikeluarkannya sprindik tersebut. Novanto diduga kuat bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihario (ASS), Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto melakukan tindak pidana korupsi atas megaproyek bernilai Rp 5,9 triliun.

SPDP ditandatangani Dirdik KPK Brigjen Aris Budiman dan ditembuskan ke pimpinan KPK, Deputi Bidang Penindakan KPK, Deputi Bidang PI-PM KPK dan Penuntun Umum pada KPK. Juru bicara KPK Febri Diansyah belum bersedia berkomentar terkait beredarnya surat penetapan kembali

Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus KTP-el.

"Informasi tersebut belum bisa kami konfirmasi," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (6/11).

Namun, Febri memastikan KPK memang terus mendalami kontruksi hukum pada kasus KTP-el. Termasuk dugaan yang mengarah pada keterlibatan Novanto. "Yang pasti KPK sedang, terus mendalami dan memperkuat konstruksi hukum kasus KTP elektronik ini," ujar Febri.

SPDP KPK yang beredar ini membuat Novanto menjadi tersangka untuk kedua kali. Sebelumnya, Novanto pernah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus yang sama pada 17 Juli 2017. Namun, status tersangka Novanto gugur karena gugatan praperadilan yang diajukannya dikabulkan hakim Pengadilan Negeri jakarta Selatan, Cepi Iskandar.

Kuasa hukum Novanto Fredrich Yunadi mengaku belum mendapatkan SPDP yang menyatakan Novanto kembali menjadi tersangka. "Itu enggak ada," kata Yunadi saat dikonfirmasi, Senin (6/n).

Menurut Yunadi, dirinya belum menerima sprindik ataupun SPDP dari KPK. "Jadi yang beredar hanya isu, diduga yang menyebarkan ada maksud busuk," kata Yunadi.

Dalam SPDP yang beredar, Novanto dijerat dengan pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Un-

dang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-i Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham enggan menanggapi informasi telah ditetapkannya kembali Novanto sebagai tersangka oleh KPK. "Saya enggak bisa menanggapi kalau saya belum tahu. Saya ndak bisa," ujar Idrus.

Idrus menegaskan, belum mengetahui kabar tersangkanya ketua umum Partai Golkar tersebut. Namun, Idrus menegaskan, kalau kabar tersangkanya Novanto benar, Golkar harus menghargai proses hukum. "Saya ndak memahami itu, tetapi kalau ada proses-proses seperti itu kita hargai proses itu," kata dia.

Idrus menambahkan, Golkar tidak ingin gegabah menanggapi kabar status tersangka Novanto yang belum pasti kebenarannya. Apalagi, langsung mengaitkan dengan mekanisme yang ada di partai berlambang pohon beringini Bagi Golkar, kata Idrus, seluruh pengurus DPP masih memercayai Novanto setelah memenangkan praperadilan. "Kita tetap percaya bahwa sekarang ini Pak Novanto masih, setelah memenangkan praperadilan," ujar Idrus.

Mangkir

Pada Senin (6/11), Novanto kembali mangkir dari panggilan kedua penyidik KPK. Sedianya, Novanto diperiksa sebagai saksi korupsi proyek pengadaan KTP-el untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo (ASS) Direktur Quadra Solution. Ketidakha-

diran Novanto diketahui dari surat yang dikirim Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menerangkan, surat tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Pit Sekjen DPR menyampaikan alasan Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi. "Karena menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden RI," ujar Febri.

Pakar hukum tata negara Refli Harun menilai, KPK tidak memerlukan izin presiden untuk memanggil Setya Novanto. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) soal perlunya izin presiden jika ingin memeriksa atau memanggil anggota DPR, tidak berlaku untuk tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

"Tidak tepat kalau Ketua DPR berlindung di pasal 245 UU MD3, karena baik sebelum atau setelah JR (Judicial review), ketententuan ijin tidak berlaku untuk tindak pidana khusus, korupsi masuk tindak pidana khusus dilabeli ekstraordinari} crime," ujar Refli.

" Menurut Refli, tidak ada alasan bagi Ketua DPR untuk mangkir dari . pemeriksaan KPK. Terlebih, KPK berbekal dengan undang-undang khusus yang selama ini dipakai KPK. Sehingga, sudah kewenangan KPK untuk memanggil pejabat publik tanpa harus melalui birokrasi perizinan, termasuk presiden.

ed agus raharjo / DIAN FATH RISALAH FAUZIAH MURSID





Original Post

HEBOH NOV TERSANGKA LAGI Fakta Apa Hoax?

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-11-7

HEBOH NOV TERSANGKA LAGI Fakta Apa Hoax?

KEMARIN, kabar heboh datang dari KPK. Beredar selembar surat berkop surat KPK kembali menyan-dangkan tersangka kasus e-KTP terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Jubir KPK memastikan belum bisa menkonfirmasi hal itu. Pimpinan KPK masih bungkam, sedangkan kuasa hukum Novanto memastikan, berita itu hoax.

Dokumen yang beredar itu berupa SPDP bernomor B619 23/11/2017. Tertulis, SPDP dikeluarkan Sabtu 3 November 2017 dan ditandatangani Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman.Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk

berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, telah dimulai sejak 31 Oktober 2017.

Dalam dokumen SPDP tersebut. Novanto diduga bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Sugiharto, selaku pejabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001.

Seorang sumber di KPK membenarkan penetapan tersangka Novanto. Namun, Jubir KPK Febri Diansyah menyatakan, SPDP untuk Novanto belum keluar. "Belum ada Kita masih fokus di lima orang ini dan juga perbuatan konstruksi penanganan perkara. Di sidang kan kita sedang ajukan saksi dan bukti-bukti," ujarnya di Gedung KPK, tadi malam.

Sehari sebelumnya. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang dikonfirmasi soal penerbitan sprindik bagi Novanto tidak mau mengomentarinya Infonya sudah ada sprindik yang dikeluarkan untuk SN? "Ah, saya nggak boleh ngomong itu," ujarnya di Gedung KPK lama.

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi belum mengetahui kebenaran kabar itu. Yang pasti, dia belum menerima SPDP. Jika memang penetapan tersangka itu benar, pimpinan KPK tentu akan mengumumkannya secara resmi. "Kalau

memang benar pasti panggil wartawan. Itu kan kategori rahasia kan? Jadi itu hoax, isu," tegasnya

Bagaimana jika SPDP itu benar? Fredrich menegaskan, tentu saja pihaknya akan mengambil langkah hukum. "Kalau ada, kami akan mengambil langkah hukum. Kita ikuti sistem hukum yang berlaku," ujar Fredrich tanpa merinci langkah hukum apa yang akan diambil.

Sementara, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham juga belum mendapat kabar resmi soal penetapan kembali Novanto sebagai tersangka. "Saya belum tahu apa. Kalau Anda punya sprin-diknya perlihatkan ke saya Jadi lebih baik. Saya nggak bisa menanggapi kalau saya belum tahu. Saya ndak bisa" ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, tadi malam. Jika memang kabar itu benar. Golkar akan menghormati proses hukum yang didasari fakta-fakta hukum yang ada. "Tidak ada masalah. Kita senantiasa menghormati proses-proses yang ada" imbuhnya

Disinggung apakah Golkar akan mengambil langkah selanjutnya atau tidak. Idrus belum mengetahuinya. "Kita belum lihat ya Kapan dan bagai-

mananya," jawabnya. Dia mewanti-wanti seluruh kadernya tidak menanggapi info Novanto menjadi tersangka lagi ini sebagai kebenaran dan menjadikannya sebagai skenario politik. "Ini bisa merusak Golkar," tandasnya

Harus Izin Presiden

Beredarnya kabar penetapan tersangka terhadap Novanto muncul setelah dia mangkir dalam pemeriksaan KPK, kemarin. Komisi antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Novanto sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS). Novanto, lewat kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi disebutkan tak hadir dengan alasan, butuh izin Presiden untuk memeriksanya. Hal itu, menurut Fredrich, sesuai ketentuan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015. Pasal 245 Ayat (I) UU MD3 menyebutkan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus

mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sementara, dalam putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Presiden akan menentukan sikap mengizinkan atau tidak dalam waktu 30 hari ke depan pasca surat izin pemeriksaan dilayangkan. Sudah dua kali Novanto mangkir dalam pemeriksaan dengan tersangka Anang. KPK pun harus tunduk terhadap ketentuan Undang-Undang (UU) ini. "Jadi sebaiknya KPK tunduklah, taatlah pada hukum," tegasnya

Jubir KPK Febri Diansyah mengonfirmasi, berdasarkan surat yang diterima dan ditandatangani Pit Sekretariat Jenderal DPR Damayanti, Novanto tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena harus mendapat izin dari Presiden Jokossi.

"Menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden RI," ujarnya

OKT





Original Post

Soal Setnov, Pengamat Periksa Saksi tak Perlu Izin Presiden

Media Online republika.co.id
2017-11-07

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Alasan Ketua DPR Setya Novanto mangkir dari pemanggilan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pad Senin (6/11) mendapat sorotan sejumlah pihak. Hal ini karena alasan ketidakhadiran Novanto, tidak ada izin tertulis dari Presiden kepada KPK untuk memanggil Novanto.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono justru menilai hal tersebut justru menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakmengertian Novanto dalam memahami Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta perkembangan ketatanegaraan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 Pasal 245 UU MD3 yang telah diberikan pengertian atau makna baru.

Menurutnya, memang pasca putusan MK, persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diganti dengan persetujuan tertulis dari Presiden. Namun demikian, menurut MK apabila Presiden tidak memberikan persetujuan tertulis paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, maka pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tetap dapat dilakukan.

"Artinya persetujuan tertulis Presiden tidak bisa dijadikan alat untuk mangkir atau menunda dilakukannya penyidikan," ujar Bayu dalam keterangannya pada Senin (6/11).

Namun Bayu menekankan, dalam norma mengatur persetujuan tertulis Presiden diperlukan hanya untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemanggilan yang ditujukan kepada anggota DPR untuk kepentingan seperti menjadi saksi perkara pidana tentu tidak memerlukan persetujuan tertulis menjadi saksi.

"Jadi tidak bisa anggota DPR menolak hadir dipanggil aparat penegak hukum sebagai saksi karena alasan belum ada izin tertulis Presiden karena memang hal demikian tidak diperlukan," ujar Bayu.

Ia menambahkan, begitu halnya jika pemanggilan dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang diatur untuk memperoleh izin dari presiden. Sebab, masih satu kesatuan dengan pasal 245 UU MD3 ayat 3 yang isinya kewajiban meminta persetujuan tertulis kepada presiden untuk memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana tidak berlaku apabila terjadi beberapa hal.

Yakni anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau

melakukan tindak pidana khusus.

"Dengan demikian pemeriksaan anggota DPR sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang masuk tindak pidana khusus tidak perlu persetujuan tertulis Presiden," katanya.

Novanto diketahui tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di KPK pada Senin hari ini. Namun, DPR melalui surat yang dikirim ke KPK yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR Damayanti menyatakan pemanggilan Novanto harus mendapatkan izin tertulis dari presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XII/2014 atas uji materi pasal di Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) pada 2015 memutuskan baghwa penegak hukum diharuskan mendapat izin dari presiden untuk memanggil anggota DPR pada pasal 245 ayat 1.

Namun di pasal 245 ayat 3 putusan MK yang hingga saat ini belum diubah, berbunyi ketentuan bahwa izin presiden tidak berlaku apabila anggota DPR karena beberapa hal. Antara lain tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta disangka melakukan tindak pidana khusus.

Sementara pemanggilan oleh KPK terhadap Novanto dalam kasus KTP-el masuk kategori tindak pidana khusus, sehingga tidak perlu izin presiden.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/07/oz0hoy330-soal-setnov-pengamat-periksa-saksi-tak-perlu-izin-presiden



Original Post

Berita menarik kemarin, antara lain ramai soal konten porno Whatsapp

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-07

Jakarta (ANTARA News) - Berikut lima berita pada Senin (6/11/) yang masih menarik Anda simak:

1. Presiden tidak menerima hadiah dalam pernikahan putrinya

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan menerima hadiah atau pemberian barang apapun dalam acara pernikahan putrinya.

"Beliau memberi contoh sebagai pejabat tinggi negara apalagi presiden. Karena dalam Undang-Undang jelas itu (hadiah) gratifikasi dan beliau konsisten," kata Tjahjo seusai berbicara dalam Seminar "Pancasila dan Kebhinekeaan" di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin.

Menurut Tjahjo, sikap itu telah dicontohkan Presiden Jokowi sejak pernikahan putra pertamanya, Gibran Rakabuming Raka dengan tidak menerima hadiah apapun.

"Hadiah kepada mempelainya juga tidak boleh karena yang punya kerja kan bukan mempelai tetapi orang tuanya," kata dia.

2. Kominfo akan blokir WhatsApp jika tidak tangani konten porno

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan akan mempertimbangkan memblokir layanan berbagi pesan WhatsApp jika tidak menurunkan konten asusila dari pihak ketiga yang dapat diakses melalui aplikasi tersebut.

"WhatsApp tidak boleh lepas tangan karena ini ada di platformnya, harus menegur. Kalau tidak, kami terpaksa men-Telegram-kan," kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam jumpa pers di Jakarta.

"Blokir kalau tidak ada tindakan serius," tambah Semuel.

3. Penjelasan WhatsApp soal GIF pornografi

WhatsApp memberikan klarifikasi terkait temuan konten pornografi di aplikasi berbagi pesan mereka.

"Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk secara langsung bekerja sama dengan layanan pihak ketiga tersebut dalam memonitor konten mereka," kata juru bicara WhatsApp dalam keterangan pers, Senin.

WhatsApp, menyatakan mereka menggunakan layanan dari pihak ketiga untuk fitur GIF di aplikasi berbagi pesan.

"Di Indonesia, WhatsApp memungkinkan orang untuk mencari GIF dengan menggunakan layanan pihak ketiga," kata WhatsApp.

"Kami tidak bisa memonitor GIF di WhatsApp karena konten di WhatsApp memiliki enkripsi end-to-end."

4. Di balik penangkapan para pangeran SaudiJagat raya, khususnya Timur Tengah dan dunia Islam, geger setelah peristiwa langka terjadi di Arab Saudi ketika puluhan menteri, anggota kerajaan, pejabat pemerintah dan perwira tinggi militer dipecat atau ditangkap sebagai bagian dari kerja sebuah komisi antikorupsi yang baru dibentuk di negeri itu.

Apa sih yang sebenarnya terjadi di negeri itu? Dan mengapa terjadi? Berikut fakta-fakta lain di balik apa yang terjadi di Arab Saudi ini, dikutip dari laman berita Australia abc.net.au.

Apa yang sebenarnya terjadi? di sini

5. Setnov mangkir lagi, alasannya tak ada izin presidenKetua DPR RI Setya Novanto kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP, dengan alasan KPK tidak menyertakan izin tertulis dari Presiden RI.

"Pagi ini, sekitar pukul 08.00 WIB bagian persuratan KPK menerima surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI terkait dengan pemanggilan Ketua DPR-RI Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus KTP-e," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Febri menjelaskan surat tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Plt Sekretaris Jenderal DPR itu menyampaikan lima poin yang pada pokoknya menyatakan Setya tidak bisa memenuhi panggilan KPK.

"Karena menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden Republik Indonesia," kata Febri.

Senin 30 Oktober lalu Novanto juga tidak memenuhi panggilan KPK. Dalam suratnya, saat itu Novanto mengaku tengah ada kegiatan lain di daerah pada masa reses DPR RI.

Pada 17 Juli 2017, Novanto ditetapkan KPK sebagai tersangka, namun Pengadilan Negeri Jakarta meluluskan gugatan praperadilan Novanto dengan memutuksan penetapan tersangka dia tidak sesuai prosedur..

Penerjemah: Lia Wanadriani SantosaEditor: Unggul Tri Ratomo

http://www.antaranews.com/berita/663342/berita-menarik-kemarin-antara-lain-ramai-soal-konten-porno-whatsapp



Original Post

Eks Kajari Terancam 20 Tahun Kurungan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2017-11-7

Eks Kajari Terancam 20 Tahun Kurungan

Kasus Suap Penyelewengan Dana Desa di Pamekasan

SIDOARJO - Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya mulai menjalani sidang kemarin (6/11). Sebagai terdakwa penerima suap, dia terancam hukuman maksimal 20 tahun. Meski begitu, pihak terdakwa memilih langsung ke-pembuktian.

Pada sidang di Ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo itu, Rudi terlihat murung. Dia pun irit berbicara. Pria 55 tahun tersebut hanya menunduk sepanjang persidangan.

Jaksa penuntut umum (JPU) Fitrah Roh-cahyanto dan NN Gina Saraswati bergantian membacakan dakwaan setebal 13 halaman itu. Dalam amar dakwaannya, JPU menganggap pria asal Semarang, Jawa Tengah, tersebut menerima suap Rp 250 juta.

Uang itu diberikan Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo. Tujuannya, pihak Kejari Pamekasan menghentikan penyelidikan terkait dengan dugaan

penyelewengan dana desa (DD) di Desa Dasok, Pademawu, Pamekasan.

Padahal, ada temuan kekurangan bukti pendukung realisasi belanja. Salah satunya adalah tidak adanya pekerjaan pemasangan

paving dan pembuatan pagar kantor Desa Dasok. Hal itu pun diketahui Kasi Intelijen Kejari Pamekasan Sugeng Prakoso dan Kasi Pidsus Eka Hermawan.

Namun, pada 18 Juli 2017, terdakwa bertemu Bupati Pamekasan Achmad Syafii. "Meminta agar terdakwa membantu menyelesaikannya dan yang mengurus adalah Sutjipto Utomo," ujar Fitroh.

MenindakJanjuti hal tersebut. Sutjipto lalu menemui Rudi. Dia meminta kasus Desa Dasok dihentikan. Rudi menyanggupinya dan meminta imbalan uang Rp 250 juta. Mereka akhirnya sepakat.

Sugengdan Eka sempat keberatan karena kasus Dasok sudah jelas dan mudah dibuktikan. "Tetapi, terdakwa beralasan nanti diganti dengan kasus yang lain," ungkap Fitroh.

Temyata, permintaan itu disanggupi Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi. Agus kemudian mengirimkan uang ke rekening staf Inspektorat Pamekasan Noer Saleh-hoddin. Uang Rp 245 juta dikirimkan bertahap selama lima kali transfer. Sisanya diberikan secara tunai. Uang tersebut akhirya diserahkan Sutjipto dan Noer di rumah dinas terdakwa pada 2 Agustus

2017. Beberapa saat setelah penyerahan uang, ketiganya diciduk KPK.

Akibat perbuatannya, Rudi didakwa pasal berlapis. Dalam dakwaan yang disusun secara altematif itu, jaksa menjerat pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan primer. Selanjutnya, yang kedua adalah pasal 11 UU31/1999tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.

"Kami akan hadirkan saksi dari internal Kejari Pamekasan dulu," terang Fitroh.

Dihadirkannya saksi pada sidang selanjutnya tidak lepas dari sikap penasihat hukum Rudi, Ade Yuliawan, yang memilih tidak mengajukan eksepsi. Sebab, menurut dia, perkara tersebut sangat sederhana.

Dengan demikian, terang Ade, kliennya memilih tidak berbelit-belit. Dia mengaku menghargai pihak KPK yang melakukan hal terbaik dalam upaya penegakan hukum. Untuk itu, pihaknya tidak akan mempersulit jalannya sidang.

"Kami berharap sidang tersebut berjalan cepat dan segera rampung," ujarnya.

(aji/c22/diq)





Original Post

Anies Jangan Simpulkan Motor Bikin Macet Jalan MH Thamrin

Media Online liputan6com
2017-11-07

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menghapus peraturan yang melarang pengendara motor melewati Jalan Medan Merdeka Barat hingga MH Thamrin.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Anies akan mengubah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor ke Mahkamah Agung (MA) yang dikeluarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Anies menyebut dalam rencana pelebaran trotoar di Thamrin, semula tak ada jalur untuk motor, Anies lantas meminta SKPD terkait dan para perancang mengubah dan menyediakan jalur motor.

Anies menyerahkan sepenuhnya rancangan trotoar dan pengahapusan larangan tersebut pada para perancang.

"Nah itulah tugas perancang. Mereka pada sekolah tinggi kan supaya bisa merancang (jalur motor)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin, 6 November 2017.

Mantan Mendikbud itu mengatakan, meski rencana jalan berbayar elektronik (ERP) akan tetap terlaksana dan otomatis motor tak dapat melewati jalur ERP, Anies meminta agar rancangan ERP juga diganti agar dapat diterapkan ke kendaraan roda dua. Sebab, belum ada kesimpulan yang menyatakan motor adalah penyebab macet dan kesemrawutan.

"Oh ya (ERP) tetap jalan terus, soal semrawut atau tidak itu rancangan, jadi bagaimana itu dirancang, didesain jangan cepat-cepat berkesimpulan kendaraan bermotor bikin macet," kata Anies.

Arahannya, sambung Anies, ERP diasumsikan semua moda kendaraan baik roda empat maupun roda dua.

"Kemudian teknologinya yang paling baru saat dilaksanakan, jangan teknologi paling baru saat direncanakan. Rencananya akhir November harus sudah masuk proses tender dan Desember harus eksekusi," tambah Anies Baswedan.

1 dari 2 halamanAlasan AniesSalah satu alasan pencabutan larangan kendaraan roda dua melintas di Thamrin, kata Anies, adalah karena terdapat 470 ribu kegiatan di Sudirman-Thamrin yang harus menggunakan motor setiap harinya.

"470 ribu UMKM (gunakan motor) itu adalah kegiatan misalnya pesan makan siang, pesan minum, itu ada datanya. Kalau motor enggak bisa masuk, enggak ada yang bisa antar makanan ke situ. Kebayang kan," ucap Anies.

Sebelumya, Keputusan Anies itu bertujuan agar semua warga memiliki akses lebih mudah dan tidak akan ada diskriminasi akses lagi di jalanan ibu kota.

Saksikan video pilihan di bawah ini

http://news.liputan6.com/read/3153540/anies-jangan-simpulkan-motor-bikin-macet-jalan-mh-thamrin



Original Post

Jurus Jitu Atasi Perda Bermasalah

Media Online metrotvnews.com
2017-11-07

PERATURAN daerah (perda) mestinya dibuat sebagai solusi untuk melaksanakan otonomi daerah. Namun, fakta yang kasatmata ialah tidak sedikit perda yang memantik ekonomi biaya selangit sampai mengancam eksistensi negara kesatuan. Perda pun menjadi bagian dari persoalan serius di daerah.

Ironis, sangatlah ironis, perda justru menjadi persoalan baru di daerah. Bukankah kelahiran perda itu dibidani DPRD dan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat? Seharusnya, mereka yang dihasilkan melalui mekanisme kontestasi itu lebih mementingkan kemajuan daerah ketimbang menumpuk harta pribadi lewat celah perda.






Pemerintah pusat sangat menyadari bahwa perda bermasalah tidak sekadar mengganggu iklim investasi. Persoalan yang jauh lebih serius ialah banyak pula perda bernuansa primordial keagamaan yang dapat mengancam pluralitas masyarakat Indonesia. Meski sudah mengetahui keberadaan perda bermasalah, pemerintah pusat tidak lagi memiliki kekuasaan untuk membatalkannya.

Kekuasaan pemerintah pusat untuk membatalkan perda, yang selama ini ada dalam genggaman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah dicopot Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi pada awal April mengatur pembatalan perda mesti melewati uji materi di Mahkamah Agung.

Kemendagri tidak perlu meratapi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Mereka juga bisa kewalahan jika setiap saat harus mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung atas perda bermasalah yang terus beranak pinak. Sudah saatnya Kemendagri menyiapkan jurus paling ampuh tanpa melawan hukum.

Jurus jitu yang disiapkan Kemendagri ialah tidak memberikan nomor registrasi pada perda yang dinilai bermasalah. Meski demikian, jurus yang masuk ketegori penindakan itu hendaknya digunakan secara selektif, sebagai pilihan terakhir.

Jauh lebih penting ialah memperkuat fasilitasi dalam penyusunan sehingga produk perda yang dihasilkan berkualitas.

Karena itulah, perlu dilakukan bimbingan terkait dengan penyusunan rancangan perda. Jujur diakui bahwa salah satu kelemahan mendasar mengapa selalu muncul perda-perda bermasalah di daerah ialah lemahnya sumber daya manusia, baik di eksekutif maupun di DPRD.

Kapasitas mereka terkait dengan legislasi sangat rendah sehingga perlu pendampingan dari pemerintah pusat. Dalam perspektif itulah patut diacungi jempol terobosan Kemendagri yang membuka dan menggunakan fasilitas baru berupa sistem peraturan daerah elektronik (perda-e). Pemda termasuk DPRD bisa berkonsultasi via aplikasi tersebut.

Rancangan perda pun diharuskan untuk dikirim ke Kemendagri untuk dikoreksi dan diarahkan. Meski diacungi jempol, Kemendagri juga patut diingatkan agar tidak bertindak semana-mena apalagi menempatkan diri seakan-akan sebagai atasan daerah. Kemendagri hendaknya menempatkan diri sejajar dengan daerah sehingga terbuka ruang diskusi selebar-lebarnya.

Bila perlu, ada adu argumentasi sehingga perda yang dihasilkan tetap proinvestasi dan utamanya ikut merawat pluralitas masyarakat Indonesia. Perda merupakan instrumen sekaligus pedoman yuridis bagi pemda dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pedoman yuridis, keberadaan perda itu hendaknya tidak melawan akal sehat alias bisa diterima semua pihak.

Sebuah perda bisa diterima akal sehat jika, pertama, isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, perda tak sekadar menjadi payung hukum untuk menguras uang rakyat atas nama peningkatan pendapatan asli daerah. Apalagi jika peningkatan pendapatan asli daerah itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran pejabat di daerah.

http://news.metrotvnews.com/editorial-media-indonesia/akWyyDdN-jurus-jitu-atasi-perda-bermasalah



Original Post

Kasus Penyerangan Novel, Polri Ingin Buka \Cakrawala\ Baru

Media Online republika.co.id
2017-11-07

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga saat ini, pelaku penyerangan air keras pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan masih belum ditemukan. Namun, Polri menyatakan masih bersungguh-sungguh mengungkap kasus tersebut. Polri juga berniat mengambil langkah peninjauan kembali pada penyidikan yang telah dilakukannya.

"Ke depan kita akan buka lagi ruang alternatif yang lain untuk membuka cakrawala baru di mana mulainya penyelidikan ini," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rikwanto, Senin (6/11).

Rikwanto mengungkapkan, Polri sudah merencanakan kembali penyidikan kepada mereka yang langsung berhubungan dekat dengan kejadian tersebut. Pihak yang akan diperiksa ulang misalnya pembeli gamis dan saksi yang melihat di tempat kejadian perkara. Semua keterangan itu akan dihimpun kembali sebagai bahan penyidikan yang lebih lengkap.

"Supaya untuk lebih fokus lagi, barangkali ada yang terlewat di situ. Nah itu kita harapkan kita lakukan kembali supaya ini cepat terungkap," kata Rikwanto.

Rikwanto menambahkan, proses penyidikan Novel yang cukup memakan waktu adalah hal yang natural dalam proses penyidikan. Hal ini kerap terjadi di berbagai kasus. Sehingga, dia berharap hal tersebut tidak menimbulkan asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. "Informasinya masih blank, masih gelap," kata dia.

Setidaknya lima orang telah dicermati Polri terkait kasus penyerangan ini dan mereka sempat diamankan. Namun, menurut Rikwanto, berdasarkan penyidikan scientific investigation ternyata hasil akhir disimpulkan mereka tidak terlibat. "Ada puluhan orang kita periska ada ratusan CCTV kita periksa, ada beberapa ahli juga kita periksa, kita ulang, kita olah TKP berkali-kali," kata dia.

Yang terpenting, lanjutnya, siapapun yang memperhatikan kasus ini, diharapkan bantuannya untuk penyidik supaya mendapat informasi yang baik yang bagus yang bisa mengarah kepada pngungkapan. Bukan justru menimbulkan asumsi dan prasangka yang liar. "Ini malah memperkeruh dan menghambat pengungkapan kasus itu sendiri," kata Rikwanto.

Novel Baswedan mengalami penyerangan berupa penyiraman air keras berjenis Asam Sulfat atau H2SO4 pada Selasa (11/4). Sampai saat ini, pria yang menangani kasus megakorupsi KTP-El itu pun kini menjalani perawatan intensif di Singapura untuk menyembuhkan penglihatannya imbas penyerangan itu.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/07/oz0uzj384-kasus-penyerangan-novel-polri-ingin-buka-cakrawala-baru



Original Post

Tak Ajukan Eksepsi, Kajari Pamekasan Ogah Berbelit-belit

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-11-07

RMOL. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan nonaktif, Rudi Indra Prasetya tak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum KPK. "Kami menghargai KPK," kata penasihat hukum Rudi, Ade Yuliawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Ade menandaskan, Rudi tidak akan mempersulit jalannya persidangan, sehingga secepatnya bisa mendapat keadilan. "Sudah enggak usah berbelit-belit. Kita juga memohon supaya sidang berjalan dengan cepat," katanya.

Kemarin, Rudi menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus suap penghentian perkara korupsi dana desa. Agenda sidangnya pembacaan dakwaan. "Terdakwa dijerat dengan pasal suap selaku penyelenggara negara," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK, Fitroh Rohcahyanto

Perbuatan Rudi dianggap melanggar Pasal 12 huruf Aatau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001.

Rudi yang duduk di kursi pesakitan tampak tertunduk malu ketika dakwaan dibacakan.

Kasus yang menjerat Rudi bermula ketika Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan mencium dugaan penyelewengan penggunaan dana desa Rp 645 juta di Desa Dasok.

Inspektorat lalu melakukan pemeriksaan. Hasilnya memang ditemukan beberapa penyimpangan. "Setelah menemukan penyimpangan tersebut, pihak Kejari Pamekasan melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. Dan kasus tersebut kemudian masuk dalam Pidana Khusus (Pidsus)," kata Jaksa Fitroh membacakan dakwaan terhadap Rudi.

Pada pertengahan 2017, Rudi mendatangi Bupati Pamekasan dan melaporkan adanya temuan tersebut. Bupati meminta kejaksaan membantu menyelesaikan kasus itu. "Dan membiarkan Kepala Inspektorat Pemda, Sutjipto Utomo yang mengurus hal itu," sebut Jaksa Fitroh.

Sutjipto lalu mendatangi Rudi di ruang kerjanya dan meminta untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Rudi meminta imbalan Rp 250 juta agar penyelidikan dihentikan.

Penyerahan uang dilakukan di rumah dinas Kajari Pamekasan pada 2 Agustus 2017 pagi. Namun transaksi ini terendus KPK. Rudi, Sutjipto, Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Noer Solehuddin dan seorang sopir diamankan. Termasuk barang bukti uang Rp 250 juta dalam pecahan Rp 100 ribu yang dibungkus plastik hitam. ***

http://hukum.rmol.co/read/2017/11/07/314150/Tak-Ajukan-Eksepsi,-Kajari-Pamekasan-Ogah-Berbelit-belit-



Original Post

Indonesia tegaskan perlu kerjasama antarnegara untuk kembalikan hasil korupsi

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-07

London (ANTARA News) - Indonesia pada Konferensi ke-7 Negara Pihak Konvensi PBB Anti-Korupsi menegaskan sudah saatnya negara saling terbuka dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, selain pentingnya menunjukkan komitmen dan saling percaya dalam kerja sama terkait hal itu.

Sikap Indonesia itu dikemukakan dalam pernyataan nasional disampaikan Menkumham Yasonna H. Laoly pada sesi debat umum Conference of State Parties (COSP) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) ke-7 di Markas PBB Wina, Austria, Senin (6/11).

KBRI/PTRI Wina dalam keterangan yang diterima Antara London, Selasa menyebutkan, konferensi dibuka Executive Director UNODC Yuri Fedotov dan dihadiri oleh 50 pejabat setingkat Menteri, lebih dari 500 delegasi mewakili Negara Pihak dan peninjau UNCAC serta organisasi internasional dan NGO yang berlangsung tanggal 6-10 November ini.

Konferensi dipimpin Jaksa Agung Guatemala Thelma Aldana. Sementara itu, delegasi RI pada pertemuan ini dipimpin Menteri Hukum dan HAM didampingi Dubes/Watapri Wina, Jampidsus dan Wakil Ketua KPK selaku wakil Ketua Delegasi, dan beranggotakan pejabat unsur Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemlu, Setkab, Kejagung, KPK, dan KBRI/PTRI Wina.

Dalam Sesi ke-7 COSP UNCAC itu, Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan selama ini negara-negara korban seperti Indonesia mengalami kesulitan dalam upaya perampasan aset karena sikap kaku dan kurang kooperatif negara-negara yang dimintakan bantuan dalam kerja sama pelacakan dan pengembalian terpidana tipikor dan aset-asetnya.

"Seharusnya perbedaan sistem hukum tidak menjadi kendala bahkan pendekatan yang perlu diambil adalah menjembatani perbedaan sistem hukum tersebut demi keberhasilan kerja sama internasional sejalan dengan semangat UNCAC," ujar Yasonna.

Namun di sisi lain, Laoly juga menghargai dan mengakui negara pihak yang berkomitmen bekerja sama dengan Indonesia, khususnya terhadap yurisdiksi yang melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi atas permintaan Indonesia.

Pada kesempatan itu, Laoly mengingatkan seluruh delegasi di Konferensi mengenai berbagai upaya para pelaku tipikor yang menggunakan segala cara untuk melepaskan diri dari jerat hukum dan melindungi aset hasil korupsinya.

Pada kesempatan terpisah, Dubes/Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Dr Darmansjah Djumala, menjelaskan COSP penting bagi Indonesia karena agenda Pertemuan juga membahas review implementasi Konvensi PBB Anti-Korupsi (United Nations Convention against Corruption/UNCAC). "Proses review merupakan mekanisme meninjau sejauh mana negara pihak telah mengimplementasikan UNCAC serta memberikan rekomendasi bagi negara terkait optimalisasi implementasi konvensi tersebut. Saat ini Indonesia sedang menjalanani proses review putaran kedua," ujar Dubes Djumala.

COSP UNCAC merupakan pertemuan tingkat tinggi Negara-negara Pihak dan peninjau UNCAC serta organisasi internasional terkait guna membahas isu-isu yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Di sela-sela konferensi Menteri Laoly berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Rusia, Swiss dan China membahas berbagai bentuk kerja sama hukum. Editor: Unggul Tri Ratomo

http://www.antaranews.com/berita/663344/indonesia-tegaskan-perlu-kerjasama-antarnegara-untuk-kembalikan-hasil-korupsi



Original Post

Setya Novanto yang Hadir di Sidang Namun Mangkir ke KPK

Media Online Detikcom
2017-11-07

Jakarta - Setya Novanto kembali berkilah dan mangkir saat penyidik KPK memanggilnya terkait kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP). Alasannya yakni KPK harus meminta izin ke Presiden Joko Widodo dulu apabila ingin memeriksanya. Hal itu lantaran melihat posisi Novanto sebagai Ketua DPR.

Poin-poin alasan Novanto yang tidak akan memenuhi panggilan KPK sebagai saksi korupsi e-KTP dijelaskan dalam surat tertanggal 6 November 2017 . Surat tertulis dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI, serta tanda tangan dari Pelaksana tugas (Plt) Sekjen DPR Damayanti.

Berikut lima poin dalam isi surat tersebut:

1. Surat dari KPK telah diterima Setya Novanto pada tanggal 1 November 2017. Untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo) bersama-sama dengan sejumlah pihak;

2. Dalam surat dicantumkan nama Setya Novanto, pekerjaan Ketua DPR RI, alamat, dll;

3. Diuraikan ketentuan di Pasal 245 ayat (1) UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang mengatur:

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Kemudian diuraikan Amar Putusan MK No 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015 (Poin 1 dan 2 (2.1, 2.2, dan 2.3)).

Ditegaskan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut maka wajib hukumnya setiap penyidik yang akan memanggil anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan terhadap anggota DPR yang bersangkutan.

4. Oleh karena dalam surat panggilan KPK ternyata belum disertakan Surat Persetujuan dari Presiden RI, maka dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang ada, pemanggilan terhadap Setya Novanto dalam jabatan sebagai Ketua DPR RI dapat dipenuhi syarat persetujuan tertulis dari Presiden RI terlebih dahulu sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku termasuk Penyidik KPK.

5. Berdasarkan alasan hukum di atas, maka pemanggilan terhadap Setya Novanto sebagai saksi tidak dapat dipenuhi.

Pihak KPK telah menerima surat tersebut dan mengatakan seharusnya Presiden tidak ditarik dalam persoalan pemanggilan saksi.

"Bagi KPK sebenarnya pelaksanaan tugas yang kita lakukan sebaiknya tetap diletakkan di koridor hukum, dan Presiden saya kira punya tugas yang jauh lebih besar. Jadi jangan sampai kemudian ketika itu tidak diatur Presiden juga ditarik-tarik pada persoalan ini," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2017).

Terkait kasus e-KTP, alasan itu sendiri baru pertama kali dilontarkan pihak Novanto. Padahal sebelumnya Novanto sudah dipanggil 8 kali, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Dari catatan detikcom, dalam penyidikan perkara e-KTP, Ketua DPR ini pernah dipanggil sebanyak 9 kali, antara lain pada tanggal 13 Desember 2016, 4 Januari 2017, dan 10 Januari 2017 untuk tersangka Irman dan Sugiharto. Kemudian pada 7 Juli 2017 dan 14 Juli 2017 untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Mangkir saat dipanggil KPK sebagai saksi, Novanto justru menghadiri persidangan dalam sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Jumat (3/11). Novanto ditanya hakim terkait aliran uang dalam kasus itu.

Novanto juga pernah dipanggil ketika status tersangka masih melekat padanya yaitu pada 11 September 2017 dan 18 September 2017, namun tidak pernah hadir.

[Gambas:Video 20detik]

(nkn/rna)

https://news.detik.com/berita/d-3716050/setya-novanto-yang-hadir-di-sidang-namun-mangkir-ke-kpk



Original Post

Pakar SahSah Saja Polri Bentuk Densus Tipikor

Media Online inilah.com
2017-11-07

INILAHCOM, Jakarta - Pakar hukum Ahmad Rifai menilai Polri layak membentuk Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan catatan melakukan reformasi sistem kelembagaan internal terlebih dahulu.

"Menurut saya, Densus Tipikor ini yang perlu diperhatikan ialah kepolisian perlu mengatur sistem dan manajemennya lebih baik lagi. Polisi ini mau fokus ke pelayanan publik atau penegakan hukum. Enggak bisa menyatukan keduanya. Kalau menjadi satu, itu tidak akan maksimal karena dua hal yang berbeda jauh," tutur Rifai kepada INILAHCOM, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Ia menambahkan, merupakan sesuatu yang wajar jika Polri mewacanakan bakal membentuk densus yang menangani masalah korupsi disaat banyak pihak yang mulai meragukan profesionalisme KPK.

Namun, ia menekankan perlunya Polri mereformasi sistem dan manajemennya fokus ke arah penegakan hukum sebagai komitmen terjun dalam memberantas korupsi di tanah air.

"Perlu penataan sistem dan manajemennya dalam rangka komitmen penegakan hukum. Ketika mereka memberantas korupsi, aturannya juga harus dilihat. Maka harus ada pembeda penataan sistemnya ini lebih condong ke pelayanan publik atau penegakan hukum. Sah-sah saja kalau Polri mau membentuk densus," tandasnya. rymul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2416385/pakar-sah-sah-saja-polri-bentuk-densus-tipikor



Original Post

Media