Memutus Lampaui Kewenangan, Hakim Pra Peradilan Dipersoalkan

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-11-08

RMOL. Hakim Praperadilan dipersoalkan lantaran memutus perkara dengan melampaui kewenangan yang dimililikinya. Sejumlah hakim praperadilan disebut telah seringkali memutus perkara di persidangan dengan putusan yang tidak adil dan melangkahi kewenangannya.

Karena itu, Komisi Yudisial (KY) dan Pengawasan Mahkamah Agung maupun pengawasan di legislatif harus menindak tegas hakim-hakim yang dengan sesuka hatinya memutuskan perkara praperadilan.

Ahli Hukum Pidana Chudory menyatakan, dalam memutus perkara di pengadilan untuk kasus Praperadilan, sering ditemukan tindakan hakim yang melampui kewenangannya.

"Ketua majelis hakim telah melampaui kewenangannya karena putusan sidang Praperadilan Pengadilan Negeri itu mengikat ke siapa saja," ujar Chudory di Jakarta, Selasa (7/11).

Dia menanggapi adanya pemutusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni perkara pemalsuan akta yang menjerat Hiendra Soenjoto sebagai tersangka.

Hiendra juga dijadikan terdakwa kembali oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan kasus sama yang pernah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan semua dakwaan dibatalkan oleh Putusan Pra Peradilan Nomor 117/PID.Prap/2017/PN.Jkt.Sel pada tanggal 25 Oktober 2017.

Selain itu putusan sidang praperadilan tersebut juga menyatakan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) berdasarkan surat ketetapan Nomor: S/Tap/562/VII/2015 Dit, Reskrimum tanggal 9 Juli 2015, tentang penghentian penyidikan perkara (SP3), yang berasal dari berkas perkara hasil penyidikan laporan polisi Nomor LP/3007/VIII/2014/Dit. Reskrimum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Chudori menyampaikan, jika sidang didasarkan pada pelapor yang sama, terlapor yang sama dan peristiwa pidana yang sama, tempat locus delicti serta waktu tempus delictie yang sama, maka sidang dan putusan itu tidak sah.

"Sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kan gitu bunyi putusannya, apapun alasannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentu tidak menghormati putusan sidang pra peradilan itu dong," jelasnya.

Chudory juga menjelaskan jika hasil putusan sidang tidak dijadikan rujukan maka ditakutkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari bagi peradilan Indonesia.

"Apalagi hakim hanya berdasarkan alasan eksepsi tidak cermat dan kadaluarsa, ini sangat berbahaya bagi penegakan hukum. KY, MA dan legislatif harus segera bertindak untuk hal ini dong," katanya.

Dia juga menyayangkan sikap jaksa yang memaksa dan mengkriminalisasi tersangka.

"Mereka memaksa tanpa dasar hukum yang jelas dan ini melanggar. Itu pidana lho," tutur Chudory.

Dalam persidangan perkara dugaan pelanggaran Pasal 263, 264 dan 266 ayat (1) KUHP tentang membuat akta autentik palsu yang melibatkan pengusaha Hiendra Soejonto di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemarin, agenda persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, setelah majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui putusan sela, menolak eksepsi tersangka.

Ketua Majelis Hakim Ramses Pasaribu menyatakan, surat dakwaan Jaksa PN Jakarta Utara telah memenuhi unsur formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP sehingga dinyatakan sah secara hukum sebagai dasar memeriksa perkara.

"Menolak keberatan tim penasihat hukum untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Ramses Pasaribu membacakan amar putusan sela pada sidang yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu.

Dalam eksepsinya, pihak Hiendra Soejonto meminta dibebaskan dari dakwaan karena perkara dugaan melanggar Pasal 263, 264 dan 266 ayat (1) KUHP tentang membuat akta autentik palsu sudah di putus oleh sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga kasus tidak mempunyai dasar hukum jika tetap dilanjutkan karena dakwaan yang diajukan di PN Jakarta Utara tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pra Peradilan No.117/PID.Prap/2017/PN.Jkt.Sel pada tanggal 25 Oktober 2017. [wah]

http://hukum.rmol.co/read/2017/11/08/314285/Memutus-Lampaui-Kewenangan,-Hakim-Pra-Peradilan-Dipersoalkan-



Original Post

Korupsi E-KTP : Diperiksa KPK, Ini Cerita Teguh Juwarno Soal Setya Novanto

Media Online Bisnis.com
2017-11-08

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (10/7). Teguh Juwarno diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP (KTP Elektronik) dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. - ANTARA/Hafidz Mubarak A Kabar24.com, JAKARTA - KPK terus melakukan penyidikan terkait korupsi e-KTP, termasuk dengan menanyakan kepada saksi tentang Setya Novanto.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI 2009-2010 Teguh Juwarno mengaku dikonfirmasi soal Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-e). BACA JUGAJakarta Islamic Index Lanjut Reli di Hari Ketujuh Reli di Hari Ketiga, IHSG Kembali Perbarui Rekor Kasus Allianz Korban Cabut Laporan ke Polisi "Tidak ada yang baru, hanya ditanya apakah mengenal Setya Novanto dan saya sampaikan saya mengenal, kemudian apakah mengenal Anang Sugiana, saya katakan tidak mengenal. Kemudian juga Markus Nari," kata Teguh seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/11/2017)

Selain itu, ia juga mengaku dikonfirmasi soal anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari dan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

Anang Sugiana Sudihardjo adalah Direktur Utama PT Quadra Solution yang ditetapkan sebagai tersangka baru kasus KTP-e pada 27 September 2017 lalu.

PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-elektronik (KTP-e) yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Sementara Markus Nari telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-e.

Teguh menyatakan bahwa tidak pernah ada pembagian uang kepada dirinya dalam proyek pembahasan KTP-e saat itu.

"Saya tegaskan bahwa tidak pernah ada pembagian uang kemudian juga saya tegaskan saya menjadi anggota Komisi II sampai 21 september 2010 sehingga terkait persetujuan anggaran KTP-e 2011 saya sudah tidak ada di komisi tersebut," ucap Teguh.

Dalam surat panggilan KPK untuk kedatangannya kali ini, Teguh mengaku diperiksa untuk Setya Novanto, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Markus Nari.

"Di situ disebutkan untuk Setya Novanto kemudian untuk Anang kemudian satu lagi untuk Markus Nari," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ia pun juga mengaku dikonfirmasi oleh penyidik soal proses pembahasan anggaran proyek KTP-e.

"Ya normatif saja bagaimana pembahasan anggaran di komisi tersebut, tahapannya bagaimana. Itu saja," ucap Teguh.

Dalam dakwaan penuntut umum KPK dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, disebut bahwa Teguh Juwarno yang saat itu sebagai Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PAN menerima sejumlah 167 ribu dolar AS terkait proyek KTP-e sebesar Rp5,95 triliun tersebut.

Sebelumnya, beredar foto surat dengan kop dan cap KPK bernomor B-619/23/11/2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 3 November 2017.

Di dalam surat itu disebutkan bahwa pada Selasa, 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan.

Para tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka.

Surat ditujukan kepada Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII No 19, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman.

Sebelumnya, Novanto pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus proyek KPK-e pada 17 Juli 2017 lalu.

Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Cepi Iskandar pada 29 September 2017 mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto sehingga menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20171108/16/707053/korupsi-e-ktp-diperiksa-kpk-ini-cerita-teguh-juwarno-soal-setya-novanto



Original Post

Korupsi E-KTP: KPK Kantongi Dua Alat Bukti. Bakal Ada Tersangka Baru

Media Online Bisnis.com
2017-11-08

Juru Bicara KPK Febri Diansyah - Antara Kabar24.com, JAKARTA - Tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik atau KTP-El alias KTP-e, dulu dikenal sebagai e-KTP, nampaknya akan segera bertambah.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan lembaganya sudah memiliki lebih dari dua bukti terkait tersangka baru dalam pengembangan dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-e). BACA JUGAJakarta Islamic Index Lanjut Reli di Hari Ketujuh Reli di Hari Ketiga, IHSG Kembali Perbarui Rekor Kasus Allianz Korban Cabut Laporan ke Polisi "Sudah ada bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti. Kami yakin punya lebih dua alat bukti," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Dalam pengembangan kasus KTP-e, KPK membenarkan adanya surat perintah penyidikan (sprindik) baru.

"Jadi kami konfirmasi bahwa memang ada penyidikan baru yg dilakukan dalam kasus KTP-elektronik. Dalam beberapa hari ini KPK memang fokus terhadap proses hukum terhadap lima orang yang kami proses sebelumnya. Ada yang sudah di persidangan, ada yang sedang di persidangan dan di tingkat penyidikan," tuturnya.

Selain itu, kata dia, KPK juga telah mencermati putusan praperadilan Setya Novanto dan juga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42.

"Selain itu, secara paralel kami juga cermati putusan praperadilan kemudian putusan MK Nomor 42 sampai akhirnya kami membuka penyidikan baru dalam kasus KTP-elektronik," ucap Febri.

Saat dikonfirmasi apakah sprindik baru itu untuk Setya Novanto, Febri belum bisa menyampaikannya secara rinci.

"Saat ini, kami belum bisa sampaikan secara rinci tetapi kami konfirmasi dulu benar ada proses penyidikan, benar sudah ada tersangka baru dalam kasus KTP-elektronik ini. Namun siapa, perannya apa saja, dan rincian lebih lanjut nanti akan kami sampaikan secara lebih lengkap pada konferensi pers yang akan kami umumkan," ungkap Febri.

Dalam pengembangan kasus KTP-e itu, KPK pada Selasa (7/11) juga memanggil beberapa saksi antara lain dua politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa dan Chairuman Harahap, Wakil Ketua Komisi II DPR RI 2009-2010 dari Fraksi Partai PAN Teguh Juwarno, dan pengacara sekaligus Ketua Bidang Hukum Partai Golkar Rudy Alfonso.

Selanjutnya, mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, Dedi Prijono kakak dari Andi Narogong, dan Vidi Gunawan adik Andi Narogong.

"Memang hari ini kami memeriksa sejumlah saksi yang sebelumnya pernah kami periksa juga ya. Kami sekarang sedang mendalami lebih lanjut peran dari pihak-pihak lain dari kasus KTP-elektronik ini. Jadi, dibutuhkan pemeriksaan sejumlah saksi, di tingkat penyidikan," ucap Febri.

Sebelumnya beredar foto surat dengan kop dan cap KPK bernomor B-619/23/11/2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 3 November 2017.

Di dalam surat itu disebutkan bahwa pada Selasa, 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan.

Para tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka.

Surat ditujukan kepada Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII No 19, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman.

Sebelumnya, Novanto pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus proyek KTP-e pada 17 Juli 2017 lalu.

Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Cepi Iskandar pada 29 September 2017 mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto sehingga menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20171108/16/707052/korupsi-e-ktp-kpk-kantongi-dua-alat-bukti



Original Post

Karir Pejabat Imigrasi Berakhir di Bui Gara-Gara Pembuatan Paspor

Media Online liputan6com
2017-11-08

Liputan6.com, Surabaya - Karir Jusup Ginting (36), pria yang menjabat sebagai Kasubsi Perizinan di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya terancam berakhir. Ia digelandang ke bui bersama Muchlis alias AW (43), seorang calo pembuatan paspor.

Keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Saber Pungli Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Surabaya. Polisi menangkap basah keduanya terlibat suap menyuap dalam pengurusan paspor.

"Saat kami lakukan operasi tangkap tangan (OTT) hari Kamis malam, didapati sejumlah uang Rp 500 ribu berada di dalam lima map. Lima map itu merupakan lima berkas pemohon paspor yang diurus oleh tersangka AW," kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Leonard Sinambela, Senin, 6 November 2017.

Mantan Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya itu menyebut Muchlis menyerahkan lima map berisi uang di ruang kerja pejabat Imigrasi itu. Selain duit Rp 500 ribu, polisi juga mendapatkan tas berisi uang tunai Rp 14.800.000 di ruang yang sama.

"Uang itu sendiri sudah kami sita dan nantinya akan kami jadikan barang bukti dalam kasus ini," ujar Leonard.

Leonard mengatakan Jusup belum setahun menjabat sebagai Kasubsi di kantor Imigrasi Surabaya. Namun, ia belum bisa memastikan seberapa lama praktik suap menyuap dalam pengurusan paspor itu.

"Yang jelas uang yang diterima tersangka JPG dari tersangka AW merupakan uang tambahan di luar PNBP (penerimaan negara bukan pajak)," ucap Leonard.

Saksikan video pilihan berikut ini

1 dari 2 halamanModus Calo PasporPejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya itu baru setahun di posisi tersebut sebelum dibui gara-gara kasus pembuatan paspor. (Liputan6.com/Dhimas Prasaja)Leonard menerangkan, uang yang diselipkan ke dalam amplop oleh calo paspor kepada pejabat imigrasi itu bertujuan untuk mempercepat proses dikeluarkannya paspor pemohon. Dengan uang pelicin itu, Muchlis bisa mendapat paspor antarasatu hinggatiga hari, yang langsung bisa diberikan kepada pemohon paspor.

Padahal jika mengurus tanpa uang pelicin, pemohon bisa memakan waktu seminggu. Belum lagi, jika pemohon harus menunggu nomor antrian. Bisa jadi, lebih dari seminggu paspor tersebut baru tercetak.

AKBP Leonard, dari hasil pemeriksaan kedua tersangka, terungkap pula bahwa praktik suap menyuap yang dilakukan keduanya terbilang cukup rapi. Sebab, kedua tersangka tidak saling bertemu saat jam kerja.

"Setelah jam operasional selesai, kedua tersangka baru bertemu dan melangsungkan praktek suap tersebut. Maka dari itu, kami OTT mereka sekitar pukul 18.00 WIB," kata Leonard.

"Intinya kasus ini sedang kami dalami serta kami kembangkan," ia menambahkan.

Polisi dalam hal ini mengamankan sejumlah barang bukti, seperti uang tunai Rp 14.800.000, satu ponsel Iphone 6 hitam, dua sobekan amplop warna putih, dan sebuah tas selempang dari tersangka jusup.

Turut diamankan pula lima buku paspor serta rekapan nama pemohon paspor, lima map permohonan paspor dan empat lembar kertas rekapan nama pemohon paspor berjumlah 81 pemohon.

Akibat perbuatannya, Jusup dan Muchlis terancam dijerat dengan Pasal 5 dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dengan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

http://regional.liputan6.com/read/3154485/karir-pejabat-imigrasi-berakhir-di-bui-gara-gara-pembuatan-paspor



Original Post

Keterlibatan Keluarga Novanto di PT Mondialindo Graha Perdana

Media Online metrotvnews.com
2017-11-08

Jakarta: Ketua DPR RI Setya Novanto dan keluarganya disebut memiliki hubungan kental dengan PT Mondialindo Graha Perdana dan PT Murakabi. Kedua perusahaan itu terlibat dalam proyek KTP-el.

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi membenarkan kliennya pernah memiliki saham di PT Mondialindo Graha Perdana. Saham itu dimiliki pada 26 Mei 1998.






"Saat itu Pak Novanto memiliki 700 saham dan menjadi komisaris utama Mondialindo," ujar Fredrich di kantornya, Jalan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Selasa, 7 November 2017.

Menurut dia, saat itu Novanto mendapat saham secara cuma-cuma. Pada 31 Maret 2003, Ketua Umum Partai Golkar itu mengembalikan semua sahamnya ke PT. Mondialindo Graha Perdana.

"Dia tidak membeli tapi dikasih karena dia punya nama dan jabatan. Lalu, dikembalikan lagi. Saat itu sudah tidak jadi komisaris utama," ujarnya.

Kemudian pada tahun 2008, istri Novanto, Deisti Astriani dan anaknya, Reza menjadi pemegang saham dan komisaris di Mondialindo Graha Perdana. Fredrich menyebut, istri maupun anaknya tak tahu bila ditunjuk sebagai komisaris.

"Diangkat secara sepihak. Mereka tidak tahu karena lagi di Amerika. Lalu pada 12 September 2011, saham itu dilepas karena dia tidak aktif," ungkapnya.

Baca: PT Murakabi Kental dengan Keluarga Novanto

Lalu, pada tahun 2007, muncul perusahaan bernama Murakabi. PT Murakabi adalah salah satu konsorsium peserta lelang KTP-el.

Namun, Fredrich membantah kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan erat dengan Novanto. Ia mengatakan, proyek KTP-el terjadi tahun 2011, sedangkan Novanto menjadi komisaris di Mondialindo Graha Perdana pada 1998.

"Enggak ada hubungannya dengan proyek KTP-el. Namun kelihatannya JPU sengaja memberikan pertanyaan sepotong-sepotong dan menjebak. Seolah-olah keluarga Pak Novanto terlibat atau ikut mengetahui adanya tender atau permainan itu," terang Fredrerich.

Mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera Deniarto Suhartono membenarkan jika istri termasuk anak dan keponakan Ketua DPR RI Setya Novanto memiliki saham di perusahaan tersebut. Menurut Deniarto mayoritas saham Murakabi dikuasai PT Mondialindo Graha Perdana.

Hal itu disampaikan Deniarto saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi KTP-el dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Deniarto menyebut perubahan nama pemegang saham kerap dilakukan.

"Saya baru tahu nama-namanya baru-baru ini, dari akta yang ditunjukan penyidik," kata Deniarto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 6 November 2017.

Baca: Ada Tersangka Baru di Kasus KTP-el

Deniarto mengatakan awalnya perusahaan dimiliki oleh Irvanto Hendra Pambudi selaku keponakan Novanto. Kemudian, kepemilikan perusahaan berganti atas nama Reza Herwindo, anak Novanto. Terakhir, perusahaan beralih kepada istri Novanto, yakni Deisti Astriani.

Di hadapan majelis hakim, Deniarto mengungkap jika putri Novanto, Dwina Michaela, juga memiliki saham di PT Murakabi Sejahtera.

"Dwina itu anaknya Pak Novanto. Saya tahu juga dari akta yang ditunjukkan penyidik," ucap Deniarto.

PT Murakabi Sejahtera dan PT Mondialindo berkantor di lantai 27 gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta. Belakangan, kantor itu diketahui milik Novanto.

Dalam persidangan perkara KTP-el ini, PT Murakabi disebut sebagai salah satu konsorsium peserta lelang proyek KTP-el. Namun, atas pengaturan Andi Narogong, PT Murakabi akhirnya hanya sebagai perusahaan pendamping.


(AZF)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ob3AA3XK-keterlibatan-keluarga-novanto-di-pt-mondialindo-graha-perdana



Original Post

KPK Ada Tersangka Baru

Media Cetak Kompas Halaman 1
2017-11-8

KPK Ada Tersangka Baru

SETYA NOVANTO DALAM DUGAAN KASUS KORUPSI KTP ELEKTRONIK WapreS! NOVantO HafUS Taat

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan baru terkait kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. KPK akan mengumumkan identitas tersangka di berkas itu dalam waktu dekat.

"Jadi, ada surat perintah penyidikan (sprindik) di akhir Oktober untuk kasus KTP-el. Benar, sudah ada tersangka baru dalam kasus ini. Namun, siapa, perannya apa, dan rincian lainnya akan kami sampaikan pada konferensi pers yang akan dilakukan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (7/11).

Hal itu disampaikan Febri saat ditanya tentang beredarnya surat berkop KPK tertanggal 3 November 2017 perihal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada Senin lalu. Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPR Setya Novanto ini, antara lain, disebutkan sebagai dasar adalah sprindik tanggal 31 Oktober 2017.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berno-

mor 130/PUU-XIII/2015 pada U Januari 2017, keluarnya sprindik yang menandakan suatu kasus masuk ke tahap penyidikan harus diikuti dengan SPDP yang harus diserahkan kepada jaksa penuntut umum, terlapor, dan korban maksimal tujuh hari setelah keluarnya sprindik.

SPDP baru terkait kasus KTP-el tertanggal 3 November. Biasanya KPK langsung mengirim SPDP kepada pihak terkait pada hari yang sama.

Namun, pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, menyatakan belum menerima SPDP tertanggal 3 November itu. "Saya heran, kenapa surat itu bisa sampai ke publik sebelum saya mendapatkannya. Ketika saya tanya Bapak

Setya Novanto, beliau juga mengaku tidak mengetahui," katanya. Apabila SPDP itu betul dikeluarkan KPK, Fredrich menuturkan, pihaknya akan menyiapkan langkah hukum.

Pemeriksaan

Di tengah informasi .keluarnya sprindik dan SPDP baru kasus KTP-el ini, KPK juga mulai memeriksa sejumlah saksi. Mereka yang diperiksa antara lain mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Ang-graini yang diperiksa pada Senin (6/11). Selain itu, ada sejumlah politisi Golkar, yaitu Agun Gunandjar Sudarsa, Chairuman Harahap, dan Rudy Alfonso, yang diperiksa pada Selasa. Kemarin, politisi Partai Hanura, Miryam S Haryani, dan politisi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, juga dimintai keterangan.

Semua saksi yang diperiksa mengaku tidak menemukan nama tersangka di dalam surat pemanggilan yang mereka terima. Dalam surat hanya dijelaskan ada sprindik baru mengenai perkara korupsi pengadaan KTP-el yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama dengan Anang Sugiana, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto.

"Tidak disebut tersangkanya. Hanya diminta sebagai saksi untuk tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Bapak Setya Novanto bersama-sama Anang, Sugiharto, Andi Agustinus. Itu saja. Tidak ada penyebutan tersangka (untuk Novanto), cuma dibilang diduga dilakukan," ujar Rudy.

Teguh dan Miryam mengata-

kan, sejumlah pertanyaan yang diajukan penyidik berkaitan dengan Novanto serta hubungan mereka dengan Ketua DPR itu. "Pertanyaannya sama seperti yang dulu. Kenal atau tidak dengan Pak Setnov. Hubungannya seperti apa," ujar Miryam.

Tak perlu izin

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Novanto semestinya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa karena pemeriksaan terkait kasus pidana khusus, seperti korupsi, tidak memerlukan izin dari Presiden. "Apa pun, sebagai negarawan, apalagi sebagai pimpinan DPR, (Novanto) harus taat pada hukum yang dibuat oleh DPR sendiri," ujar Wapres Kalla.

"Kalau (diperiksa) KPK tidak butuh (izin Presiden). Kalau (diperiksa) polisi memang membutuhkan izin (Presiden)," lanjut Wapres.

MK dalam putusan terkait uji materi Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memang menyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan Presiden.

Namun, MK hanya memutus untuk Pasal 245 Ayat 1. Padahal, ada tiga ayat dalam pasal tersebut Pada Ayat 3 Huruf e disebutkan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (izin dari Presiden) tidak berlaku jika anggota DPR disangka melakukan tindak pidana khusus, seperti korupsi.

Namun, menurut Fredrich, tindak pidana khusus tetap wajib

mendapatkan izin dari Presiden. Sikap itu sudah dinyatakan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dalam surat yang mereka kirimkan ke KPK, Senin lalu. Pada hari itu, Novanto tidak hadir di KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi KTP-el dengan alasan belum ada izin dari Presidea

Surat yang dikirimkan Setjen DPR ke KPK itu, kata Fredrich, diurus sendiri oleh Novanto ke Setjen DPR. Sebagai anggota tim hukum, ia mengatakan hanya memberi masukan legal dan menyerahkannya kepada Novanto.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Maman Imanul Haq, mengatakan, jika hal di atas benar, berarti Novanto telah memanfaatkan kekuasaannya dengan menyeret Setjen DPR ke persoalan hukum yang menimpa dirinya pribadi. Ini berarti Novanto telah melanggar kode etik DPR

Dia menekankan, penting bagi MKD mengusut tuntas kasus ini. "Apa betul DPR sudah menjadi alat kepentingan segelintir anggota DPR atau kelompok di DPR?" katanya.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR, Yandri Susanto, menganggap langkah Novanto itu semakin mencederai lembaga DPR

Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Sud-ding, berjanji akan menyelidiki surat Setjen DPR ke KPK tersebut setelah masa reses DPR berakhir pada 14 November.

(APA/AGE/DD12/NTA/IAN/SAN)





Original Post

Bekas Gubernur Junaidi Hamsyah Terbukti Korup

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2017-11-8

Bekas Gubernur Junaidi Hamsyah Terbukti Korup

BENGKULU - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu memvonis bekas Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, dengan pidana penjara 1 tahun 7 bulan. Hukuman diberikan lantaran Junaidi terbukti melakukan korupsi dalam kebijakan honorarium tim Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus, Bengkulu. "Junaidi terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi," ujar ketua majelis hakim Jonner Manik di Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Bengkulu, kemarin.

Jonner mengatakan Junaidi juga wajib membayar denda Rp 50 juta atau diganti 1 bulan penjara jika tak mampu memenuhinya. Junaidi juga harus membayar uang ganti rugi Rp 32,4 juta sesuai dengan jumlah uang honor tim pembina yang diterimanya pada 2011.

Kasus ini bermula ketika Junaidi meneken Surat Keputusan Gubernur Nomor Z.17 XXXVm Tahun 2011 tentang Tim Pembina

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus. Belakangan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp 5,4 miliar dalam program tersebut.

Meski termasuk salah satu penerima honor, Junaidi menyatakan tak pernah mengambil uang tersebut. Namun pernyataan itu dibantah bekas anggota staf keuangan RSUD M. Yunus, Darmawi, yang mengaku pernah memberi

honor kepada staf gubernur.

Junaidi pun ditahan Kejaksaan Negeri Bengkulu pada Juli lalu. Penahanan itu dilakukan karena tim penyidik Kepolisian RI menyatakan berkas kasus korupsi ini telah lengkap. Junaidi dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal yang sama menjadi dasar vonis hakim.

Kuasa hukum Junaidi, FirnandesMaurisya .mengatakan kliennya menghormati putusan hukum yang diberikan hakim."Langkah hukum selanjutnya masih akan kami diskusikan dengan klien kami," ujarnya.

Selain Junaidi, setidaknya ada dua bekas Gubernur Bengkulu yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, Agusrin Maryono Najamuddin divonis 4 tahun penjara dalam perkara korupsi pajak bumi dan bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu, 2006-2007. Pertengahan Juni lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lili Martiani Madari, atas kasus suap proyek daerah.

PHESI ESTER JULIKAWATI/HUSSEIM ABRI





Original Post

Wajah Korupsi Indonesia di Era Supremasi Sipil

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 6
2017-11-8

Wajah Korupsi Indonesia di Era Supremasi Sipil

DR. BUDIHARJO, M.SI

Wakil Direktur Program Pascasaris.ia Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah anak kandung Reformasi yangsemangatnyaadalahsupre-masisipiL EraOrdeBaruyangde-mikian parah dalam praktik korupsi selama 32 tahun, melahirkan perlawanan sipil Bukan hanya itu, perubahan rezim ini melahirkan Indonesia baru, yakni dikotomi sipil-militer yang artinya adalah sipil sebagai ordinat dan militer sebagai subordinat. Hubungan sipil-militer ini dipenuhi dengan trauma masa lalu, ketika Orde Baru menancapkan kekuasaan dengan gaya militerisme dan otoritarianisme. Dan, ketika itu militer menguasai sumber-sumber sosial, politik, ekonomi,hingga urusan agama . Hal itu tidak lepas dari paradigma Dwifungsi ABRI yang tidak hanya mengurusi masalah pertahanan negara, tapi juga berbagai persoalan.

Menjadi pertanyaan, bagai -mana Indonesia setelah era Reformasi? Lembaga pemerhati korupsi global, Transparency International Indonesia (TH) menempatkan Indonesia sebagai lima besar negara paling korup pada 1999. Hasil survei TI diulang tahun 2004 dan hasil -nya "masih" menunjukkan Indonesia sebagai peringkat keli -manegarapalingkorupdaril46 negara yang disurvei. Hasil survei juga menunjukkan di tingkat Asia, Indonesia menduduki posisi nomor satu tingkat korupsinya pada saat itu.

Pada 2017, indeks korupsi Indonesia memang lebih baik, meski kondisinya tersendat. TH menyatakan indeks korupsi Indonesia (CPI) pada 2016 naik satu poin sebesar 37 dari angka tertinggi 100. Namun, secara global posisi Indonesia masih berada di urutan ke-90. Menu -rut TH, kenaikan indeks itu di -dorongolehsemangatreforma-sibirokrasi di pemerintah. Disisi lain, korupsi di sektor swasta belum mendapat perhatian, Ini yangmenjadipenyebablambat-nya kenaikan indeks korupsiln-donesia di level global.

Dari data di atas menjadi ironis, setelah Indonesia dikuasai supremasi sipil, ternyata prak-tikkorupsi takkunjungberhen-ti. Setelah Orde Baru berakhir, korupsi semakin merajalela seiring dengan diterapkannya desentralisasi. Ketika kekuasaan dilimpahkan ke tingkat lokal, peluang untuk melakukan ko-rupsipunberanjakketingkatlo-kal. Ada adagium yang menyebutkan, di era reformasi pelaku korupsi adalah raja-raja kecil di daerah. Merekamenguasai anggaran dan mereka menguasai para pemain di lapangan.

Untuk mengatasi korupsi di daerah, dibutuhkan keterlibatan masyarakat sipil sebagai pihak yang mengawasi. Eraketer -bukaan semakin mendorong masyarakat sipil un tukmeman-tau langsung jalannya pemerintahan di daerah. Kemampuan masyarakatsipiluntukmeman-tau, mengungkapkan, dan membendung kegiatan tercela pejabatpublikdiperkuatolehja-rak yang dekat dan pengetahuan lebih mendalam mengenai persoalan setempat.

Masyarakat sipil bisa menempati posisi antara sebagai bagian pemecahan kasus korupsi, atau bagian dari korupsi itu sendiri. Dalam beberapa kasus pengadaan proyek di peme-

rintahan, dunia usaha sudah terbiasa memberi suap kepada pejabat publik untuk mendapatkan kontrak pemerintah. Ada keengganan di pihak-pihak yangberpengaruhuntukmeng-adakan perubahan pada aturan main yang mungkin mengaki -batkan mereka kehilangan "priuk" dari pemerintah.

Ini menjadi sumber masalah dalammengatasipemberantas -an korupsi. Hubungan segitiga antara pemerintah, modal (swasta), dan masyarakat sipil. Korupsi dapat mengakar pada ketiga pihak ini. Oleh sebab itu, dari sisi teori dan praktis, memberantas korupsi harus menghadirkan tiga pihak di atas. Ti-dakmungkinmemecahkanper-soalan ini secara efektif tanpa keikutsertaan ketiganya.

Pemberantasan Korupsi Berbasis Masyarakat Sipil

Satu hal yang kita sepakati adalah memberantas korupsi merupakan tugas kita semua, apakah KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman ataukah Den-sus Tipikor yang wujudnya masih digodok pemerintah. Pendekatan lembaga negara berarti memberantas korupsi secara struktural kelembagaan yang lebih pada normatif hukum yang berlaku. Persoalannya, merumuskan tindak korupsi tidak mudah karena adanya pemahaman yang berlainan pada tiga tingkatan, yakni (a) korupsi yang didefinisikan oleh otoritas pene-gakhukum, (b)korupsiyangber-dampak pada kehidupan masya -rakat (c) korupsi yang dipersepsi dan diinterpretasikan oleh masyarakat umum yang kemudian menjadi opini publik.

Dari rumusan yang ber -beda-beda di atas, kita bisa mengacu pada definisi korupsi yang diberikan TH, yakni "the abuse power for personal gain"

(penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi). Atau rumusan World Bank yang mendefinisikan hampir mirip "the misuse of public power for private benefit" (penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan individu).

Dari rumusan korupsi di atas maka ditarik benang merah, praktik korupsi memiliki relevansi dengan kepentingan masyarakat. Pejabat yang mengua-saihajathiduporangbanyakdan diberi kepercayaan untuk mengelola anggaran demi kebaikan masyarakat umum, malah ber-khianat dan melakukan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ini yang menjadi perhatian dalam tulisan kali ini, yakni membangkitkan kesadaran masyarakat untuk bersama memperjuangkan hak-hak mereka terhadap pejabat yangkorup.

Selain melahirkan berbagai perundang-undangan yang tujuannya meVnpersempit praktik korupsi, pemerintah harus semakin memberdayakan perlawanan korupsi berbasis masyarakat sipil. Perlawanan ko -rupsi dengan melibatkan LSM, kelompok agamawan, tokoh masyarakat, hingga akademisi akan semakin efektif menyadarkan masyarakat tentang bahaya korupsi. Hal itu akan mendekatkan masyarakat terhadap perlawanan korupsi dan menjadikan praktik korupsi sebagai musuh bersama (com-monenemy)

Edukasi pemberantasan

korupsi terhadap masyarakat tidak boleh b erhenti dalam kegiatan seremonial belaka dan senantiasa menjadi unfinished agenda. Secara kultural, pemahaman terhadap bahaya korupsi akan melahirkan paradigma pencegahan yang baik. Demikian pula secara struktural, penegakan hukum akan di-berikan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat praktik korupsi.

Jika ada pejabat negara yang terlibat korupsi dan tidak tersentuh hukum, maka tugas masyarakat sipil untuk senantiasa "berteriak" untuk mengingatkan parapenegak hukum. Mereka menjadi pressure group yang tujuannya mendorong pemerintah untuk lebih transparan memberantas kejahatan luar biasa ini. Grup penekan ini bisa saja turun ke jalan, melibatkan media massa, hingga melahirkan opini publik di media sosial sehingga pejabat korup mendapatkan hukum setimpal atas apa yang telah diperbuatnya.

Kemajuan komunikasi dan teknologi informasi bisa men -dorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memberan -tas korupsi. Cara paling mudah adalah menggunakan media sosial terhadap sosok pejabat negara yang diduga korup. Atau, bisa melaporkan ke KPK terhadap kejahatan korupsi yang diduga dilakukan seorang penyelenggara negara. Pelaporan ini tentunya disertai denganbukti-bukti akurat, dan KPKakan me-rahasiakamvhist/e blower.

DR. BUDIHARJO, M.SI





Original Post

Membangun Karakter Hukum yang Efisien, Bermanfaat Menyejahterakan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 7
2017-11-8

Membangun Karakter Hukum yang Efisien, Bermanfaat Menyejahterakan

ROMLI

ATMASASMITA

Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad)/ Ka prodi S3 Ilmu Hukum Universitas Pasundan (Unpas)

Seorang Minan telah mencuri tiga buah kakao di suatu tempat di Jawa Tengah dipastikan ancaman hukuman maksimal 5 tahun (Pasal 362) dan semua unsur tindak pidana pencurian dipenuhi. Di tempatlain.Apemegangsaham mayoritas melaporkan B pemegang saham minoritas dengan pemalsuan surat (Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP). Kemudian juga ada seorang anak telah menuntut kerugian kepada ibunya dengan tuntutan sebesar Rpl miliar karena ibu lalai menyelesaikan masalah warisan. Selain itu, ada perkara perceraian an-tarasuami dan istri sampai pada tingkat kasasi di MA.

Semua contoh tersebut adalah perkara hukum dalam kenyataan kehidupan masyarakat kita saat ini, dan fakta menunjukkan tidak ada batas lagi an tara masalah pribadi dan masalah kepentingan umum. Bahkan, seorang bendahara atau pimpinan proyek di suatu kemente-rian/lembaga (K/L) telah dituntut melalaikan tindak pidana korupsi karena telah menimbulkan kerugian negarayang disebabkan kesalahan administrasi saja (maladministrasi)-penunjukan pemenang tender tidak memperhatikan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa.

Kenyataan praktikhukum di atas tentu telah menimbulkan keresahan dalam penyelenggaraan birokrasi dan juga keresahan kalangan pebisnis, terutama kalangan ahli hukum. Bagi kalangan masyarakat dan birokrasi, praktik hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai batas-batas kesalahan terkait kewenangan administra tif dankesalahan terkait perbuatan pelanggaran hukum yangbertujuan penyelenggaraan tertib administrasi (hukum administrasi), melindungi kepentingan masyarakat luas (hukum pidana), dan melindungi kepentingan orang perorangan (hukumperdata).

Akar masalah praktik hu -

kum yang telah berjalan sejak Indonesia merdeka, khususnya tahun 1946 dan 1958, dalam lapangan hukum pidana telah mengakibatkan semua persoalan di atas (selalu) berakhir dengan penghukuman alias menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Sangat jarang sekali mungkin hanya 0,57c yang berakhir dengan pidana bersyarat alias tidak perlu masuk penjara. JK

Kerugian materiil dan immaterial dari peristiwa ini adalah terjadi kelebihan kapasitas dilembaga pe-masyarakatan dengan segala ekses negatifnya. Beberapa di antaranya adalah demoralisasi seksual, pemerasan antarpeng-huni dan oleh oknum petugas lapas , dan malnutrisi karena biaya makan Rpl5.OOOper orang untuk 5-10 orang karena kelebihan kapasitas. Menurut informasi Menteri Hukum dan HAM, jumlah narapidana dan tahanan telah mencapai 209.000 orang di seluruh Indonesia.

Efekjera karena tuntutan pidana dan p enghukuman juga ti -dak terjadi, sebab dalam praktik situasi sosial ekonomi yang ren -dah menyebabkan residivisme tinggi. Begi tujugabagi kalangan sosial ekonomi menengah ke atas,efekjerahanyasekilas karena sikap permisif masyarakat terhadap mereka sangat tinggi. Rasa malu tidak terjadi, jikapun ada sangat rendah dan bersifat sementara apalagi jika penetapan tersangka karena rekayasa atau termasuk target operasi (TO).Penelitianpenulisdi22ka -bupaten/kotase-JawaBaratter-dapat angka kejahatan rata-rata (crime rate) yang tinggi di daerah kabupaten/kota karena tingkat kemiskinan tinggi (gini ratio).

Terlepas dari semuaf akta dan konstatasi tersebut, kajian pe -nulis telah menemukan penyebab utama kegaduhan penegakan hukum pidana dalam praktik yang terletak pada pemahaman mengenai aliran positivisme hukum. Pertama, sumber hukum satu-satunya adalah hukum ter-

tulis. Kedua, asas hukum pidana selain asas legalitas juga dalam pertanggungjawaban pidana hanya diakui satu-satunya asas hukum, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonderschuld).

Walaupun dalam norma KUHP dan diikutkan doktrin hukum pidana bahwa selalu terdapat alasan-alasan pemaaf dan alasan pem -benar dalam menentukan siapa bertanggung ja -wab atas tindakpidana yang telah terjadi, te -tapi parameter (thres -hold) ada tidaknya penegakan hukum pidana adalah harus ada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana. Seseorang tersebut (harus) dihukum karenanya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Bahkan, penempatan tersangka di dalam tahanan (rutan) pada praktiknya dipandang sebagai "panjar hukum an"(yang bakal diderita).

Praktik proses peradilan pidana telah menghasilkan per tahun kurang lebih 190.000 nara-pidana/tahanan, sedangkan perkara ringan (tipiring) sebanyak 60.000 khusus di wilayah Polda Metrojaya. Biaya perkara tipiring adalah Rpl25.000 perkara dan perkara tipikor Rp250.000.000-Rp500.000.000. Sedangkan biaya makan narapidana (bama) per hari/per orang sebesar Rpl5.000 untuk di Pulau Jawa dan diluar Pulau Jawa mencapai Rp20.000-30.C00. Dengan jumlah nara pidana rata-rata

100.000 narapidana, maka da-naAPBN yang telah dikeluarkan sebesar Rpl.500.000.000.000 per hari. Jika hukuman harus dijalani setiap narapidana rata-rata satu tahun, maka dana APBN mencapai Rp547.500.000.000, dipastikan hukuman lebih dari satu tahun danaAPBN mencapai triliunan rupiah, belum termasuk sarana dan prasarana fisik serta biaya pemeliharaan gedung lembaga pemasyarakatan.

Beranjak dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana yang dite -rapkan dalam praktik kehidupan masyarakat In -donesia dengan filosofi penjeraan semata-mata (pertobatan) sangat tidak efisien alias boros dan tidak memberikan kemaslahatan terbaik untuk masyarakat. Sedangkan semua dana APBN yang di-belanjakanberasaldari 90% hasil pungutan pajak rakyat. Mengapa dana sebanyak itu tidak digunakan untuk fasilitas dan pelayanan, pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan masyarakat dan pemerintah yang kontributif membangun kesejahteraan rakyat?

Contoh lain, pemberantasan korupsi yang direvitalisasi sejak tahun 1999 diperkuat pembentukan KPKdanUU Anti Pencucian Uang, dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun 2009-2014 telah berhasil mengembalikan kerugian negara kurang lebih RplO triliun dari instansi kepolisian, kejaksaan, dan KPK. KPK hanya berhasd mengembalikan kerugian negara senilai Rp728 miliar dalam kurun waktu tersebut di atas, sedangkan dana APBN untuk KPKpertahunRp3 triliun.

Secara keseluruhan dana APBN untuk ketiga institusi penegak hukum tersebut kurang lebih menghabiskan dana Rp50

triliun per tahun. Dari sisi pendekatan cost and benefit ratio (CBR) semakin nyata bahwa be -kerjanya hukum pidana dengan tujuan penjeraan "besar pasak daritiang"bahkannyarisbangk-rut. Analisis ini pasti menimbulkan reaksi dari penganut paham Kantianisme (Imannuel Kant) yang mengutamakan moralitas individual dengan teori "psycho-logische dwang" yang mengandalkan penjeraan dengan dasar filosofi klasik, utang mata bayar mata dan utang gigi bayar gigi" (an eye for an eye, a tooth fora tooth) ataulextalionis.

Paham kekinian yang didominasi aliran pragmatik legal realism and critical legal studies (CLS) justru mempertanyakan validitas dan akuntabilitas paham aliran klasik tersebut. Karena telah terbukti tingkat resi -vidisme semakin tinggi dan bia -ya yang diperlukan semakin tinggi pula, sedangkan dana APBN yang digunakan berasal dari pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Sejatinya,hasil pungutan pajak tersebut un-tukkepentinganpelayanan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakatpada umumnya.

Beranjak dari faktahasilkerja hukum pidana yang bertujuan penjeraan, diharapkan partisipasi masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum seharusnya lebih rasional dan mempertimbangkan factor cost and benefit daripada reaksioner dan spontan serta emosional tanpa peduli kemanfaatan lebih besar bagikehidupanmasyarakatluas. Alaskemanfaatanlebihbesarba-gi masyarakat memiliki justifikasi dari sudut tujuan hukum itu sendiri yang sering diabaikan, bahkan dilupakan justru oleh kalangan hukum sendiri, yaitu tu-juankemanfaatan (utility) selain kepastian dan keadilan.

Kepastian dan keadilan sering dipertentangkan, terutama kalangan ahlihukum, tetapi mereka melupakan tujuan ke-manfaatannya. Karena mereka tidak mengetahui sesungguh-

nya apa dan bagaimana tujuan tersebutbisadicapai. Mengapa? Hal ini disebabkan ahli hukum tidak memiliki pengetahuan ekonomi yang kuat memuat prinsip maksimisasi (maximization), efisiensi (efficiency), dan keseimbangan (equilibrium), tiga prinsip ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Bagi para ahli hukum, tempat mencari dan menemukan keadilan adalah di sidang peng -adilan karena hakim sebagai pemutus. Sedangkan dalam konteks Pancasila dengan asas musyawarah dan mufakat, tempat mencari dan menemukan keadilan pada kesepakatan masing-masing pihak yang ber -sengketa untuk mencari cara untuk berdamai. Tempat keadilan dalam konteks Pancasila adalah pada kehendak masing-masing individu untuk sepakat mencari solusi perdamaian.

Filosofi hukum dengan paham individualisme-liberalisme bersendikan konflik sekaligus solusi dari konflik, sedangkan Pancasila bersendikan kego-tongroyongan sekaligus perdamaian. Kekeliruan pemahaman mengenai fungsi dan peranan hukum pidana dalam filosofi Pancasila inilah telah menjerumuskan kehidupan masyarakat Indonesia ke lembah kehinaan. Tampakkasatmatakondisiinite -lah melahirkan banyak generasi pecundang dari pahlawan, termasuk kaum intelektual yang dimasukkan ke penjara. Semua ke -adaan tersebut merupakan bagi -an dari tanggung j awab kita telah melahirkan generasi muda yang tegar, kokoh, dan percaya diri sebagai bangsa mdonesia.

Solusi yang penulis tawarkan untuk politik hukum pidana In -donesia di masa mendatangada-lah asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen strafzonderschuld) perlu dilengkapi dengan asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan (geen schuld zander nut). Inti dari asas hukum pidana baru yang diusulkan, jika seseorang terbukti bersalah tindakan apakah yang paling tepat, efisien, dan bermanfaat bagi baik dirinya, masyarakatdan negara?

ROMLI ATMASASMITA





Original Post

Buru Koruptor, RI Tuntut Kerja Sama Negara Lain

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 14
2017-11-8

Buru Koruptor, RI Tuntut Kerja Sama Negara Lain

JAKARTA Indonesia mendesak negara lain saling terbuka dalam pengembalian asethasiltindakpidanakorup-si dan menunjukkan komitmen dan saling percaya dalam kerja sama terkait hal itu. Desakan itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Ya-sonna H Laoly dalam sesi debat umum Conference of State Parties (COSP) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) ke-7 di Markas PBB Wina, Austria, Senin (6/11).

Konferensi dibuka Executive Director UNODC Yuri Fedotov dan dihadiri oleh 50 pejabat setingkat menteri, lebih dari 500 delegasi mewakili negara pihak dan peninjau UNCAC serta organisasi internasional dan NGO yang berlangsung 6-10 November ini. Konferensi dipimpin Jaksa Agung Guatemala Thelma Aldana.

Dalam sesi ke-7 COSP UNCAC itu, Menkumham mengatakan bahwa selama ini negara-negara korban, seperti Indonesia mengalami kesulitan dalam upayaperampasan aset karena sikap kaku dan kurang kooperatif negara-negara yangdimintakanbantuan dalam kerja sama pelacakan dan pengembalian terpidana Tipikor dan aset-asetnya.

"Seharusnya perbedaan sistem hukum tidak menjadi kendala bahkan pendekatan

yang perlu diambil adalah menjembatani perbedaan sistem hukum tersebut demi keberhasilan kerja sama internasional sejalan dengan semangat UNCAC," kata Yasonna dalam keterangan pers yang diterima KORAN SINDO, Selasa, (7/11).

Namun, di sisi lain, Laoly menghargai dan mengakui negara pihak yang berkomitmen bekerja sama dengan Indonesia, khususnya terhadap yurisdiksi yang melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi atas permintaan Indonesia.

Menkumham mengingatkan seluruh delegasi di Konferensi mengenai berbagai upaya para pelaku Tipikor yang menggunakan segala cara untuk melepaskan diri dari jerat hukum dan melindungi aset hasil korupsinya.

Menurut Menkumham, parapelaku korupsi yang telah divonis pidana oleh pengadilan di Indonesia juga berupaya menggunakan fora internasional seperti arbitrase demi mendapatkan putusan yang menguntungkan mereka. Selanjutnya, mereka menggunakan putusan tersebut untuk mengesampingkan, bahkan membatalkan putusan pidana dari pengadilan Indonesia.

"Selain itu, Indonesia juga mengimbau agar negara-negara tidak terkecoh oleh upaya-upaya licik serupa dan per-lunyakerjasama internasional

lebih erat dalam memastikan tidak ada pelaku korupsi dan aset-asetnya yang dapat ber-lindungdibelahanduniamana pun," tandas Laoly.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mendapatkan manfaat yang besar atas maraknyapo/itica/ivifldari sejumlah yurisdiksi yang bekerja sama dengan Indonesia. "Contohnya Hong Kong, Mauritius, dan New Jersey dalam pembagian informasi, pembekuan aset dan penegakan putusan pengadilan untuk menyita. Kesuksesan ini telah menunjukkan perbedaan sistem hukum seharusnya tidak mengganggu kerja sama pemulihan aset internasional," papar Yasonna.

Sementara itu. Dubes/ Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Darmansjah Djumala, menjelaskan bahwa COSP pentingbagi Indonesia karena agenda pertemuan juga mem-. bahas review implementasi Konvensi PBB Anti-Korupsi (United Nations Convention against Corruption/UNCAC).

"Proses review merupakan mekanisme meninjau sejauh mana negara pihak telah mengimplementasikan UNCAC serta memberikan rekomendasi bagi negara terkait optimalisasi implementasi konvensi tersebut. Saat ini Indonesia sedang menjalani proses review putaran kedua," papar Djumala.

binti muf arida/an t





Original Post

Produk Impor Terindikasi Dumping Diselidiki

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 19
2017-11-8

Produk Impor Terindikasi Dumping Diselidiki

JAKARTA Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan peninjauan kembali (sunset review) atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk baja lembaran lapis timah (tinplate) asal China, Korea Selatan, dan Taiwan, dengan nomor HS 7210.12.10 dan 7210.12.90.

"Setelah meneliti dan menganalisis permohonan yang diajukan pemohon, KADI menemukan indikasi masih terjadi dumping dan kerugian industri dalam negeri akibat produk tin-plate yang diimpor dari China, Republik Korea, dan Taiwan," ujar Ketua KADI Emawatimela-lui keterangan tertulis kemarin.

Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan PT Latinusa Tbk. Pemohon mengajukan peninjauan kembali pengenaan BMAD terhadap impor produk tinplate yang didasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/ 2014 yang akan berakhir pada 14 Februari 2019.

Selain tinplate, KADI juga mengumumkan dimulainya penyelidikan atas barang impor spindrawnyam (SDY) dari China dengan nomor pos tarif 5402.47.00padaBuku Tarif Kepabeanan Indonesia (BKTI) 2017. Penyelidikan dimulai pada 27 Oktober 2017 setelah se-

belumnya KADI meneliti dan menganalisis bukti awal.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSYFI), sebagai perwakilan PT Asia Pacific Fibers Tbk, PT Indo-Rama Synthetics Tbk, dan PT Indorama Ventures Indonesia yang mewakili industri dalamnegeri.

Total impor Indonesia atas produk SDY pada 2014 sebesar 24.551 ton dan mengalami penurunan pada 2015 menjadi 15.894 ton. Namun, impor kembali meningkat pada 2016 menjadi 24.426 ton dan sebagian besar impor berasal dari negara" yang dituduh dumping. Pangsa impor China pada 2016 sebesar 56,9% dari total impor.

KADI telah menyampaikan informasi dimulainya penyelidikan kepada industri dalam negeri, importir, eksportir/pro-dusen dari China yang diketahui, dan perwakilan pemerintahan negara yang dituduh. Bagi pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk menyampaikan tambahan informasi, tanggapan secara tertulis, dan/atau permintaan dengar pendapat {hearing) yang berkaitan dengan penyelidikan barang dumping dan kerugian kepada KADI.

inda susanti





Original Post

Pengadilan Izinkan Aktivis Hong Kong Ajukan Banding

Media Cetak Koran Tempo Halaman 26
2017-11-8

Pengadilan Izinkan Aktivis Hong Kong Ajukan Banding

HONG KONG - Pengadilan tinggi "Hong Kong mengizinkan tiga aktivis prodemokrasi mengajukan banding. Dilansir South China Morning Post, Ketua Mahkamah Agung Geoffrey Ma Tao-li menyatakan kesempatan terakhir diberikan bagi aktivis karena kasus yang mendera mereka menyentuh isu ketidakadilan yang substansial dan serius serta menyangkut kepentingan umum. "Karena itu, dia dan dua hakim pengadilan tinggi Roberto Ribeiro serta Robert Tang Ching memberi lampu hijau," demikian laporan South China Morning Post, kemarin.

Ketiga aktivis tersebut adalah Joshua Wong Chi-fung, 21 tahun, Nathan Law Kwun-chung (24), dan Alex ChowYong-kang (27). Trio aktivis ini memimpin "Umbrella Movement". Gerakan ini merupakan aksi demonstrasi menjelang

Gerakan Prodemokrasi pada 2014. Mereka menggelar aksi damai dengan menduduki jalan-jalan utama selama 79 hari. Dalam aksinya, mereka menuntut Beijing memberikan demokrasi penuh kepada Hong Kong.

Atas aksinya tersebut, pengadilan Hong Kong pada Agustus lalu memvonis Joshua Wong, 21 tahun, Alex Chow (27), dan Nathan Law (24) masing-masing 6,7, dan 8 bulan penjara. Namun ketiganya untuk sementara dibebaskan dengan jaminan. Putusan tersebut memi-

cu kritik aktivis hak asasi manusia. Selain itu, ada dugaan intervensi penguasa komunis Beijing di bekas koloni Inggris tersebut.

Sistem pemerintahan Hong Kong diatur dalam formula "satu negara, dua sistem" sejak kembalinya wilayah ini dari pemerintah Inggris ke Cina pada 1997.

Sidang permohonan banding akan digelar pada 16 Januari tahun depan. Adapun Chow mengatakan, sidang pengajuan banding bakal dipantau dunia internasional. "Apakah hajdm akan bertindak profesional dan mengembalikan kepercayaan hukum kita. Atau, apakah akan menghancurkan kepercayaan masyarakat, tidak hanya di Hong Kong tapi juga di seluruh dunia," kata Chow.

Sejumlah ahli hukum dan aktivis khawatir putusan yang bakal dikeluarkan atas permohonan banding tersebut justru memenjarakan ketiganya. Namun Wong optimistis. "Kami terus bekerja untuk memperjuangkan demokrasi."

REUTERS/GUARDIAN/SUKMA LOPPIES





Original Post

KPK Seperti Main Kucing-kucingan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-11-8

KPK Seperti Main Kucing-kucingan

SOAL STATUS NOVANTO

HEBOH kabar kembali ditersangka-kannya Ketua DPR Setya Novanto belum mau dikonfirmasi KPK. Namun, komisi antirasuah ini mengakui ada penyidikan baru dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Tersangkanya juga sudah ada. Tapi siapa tersangkanya, KPK masih "kucing-kucingan".

Adanya penyidikan baru itu diungkapkan Jubir KPK Febri Diansyah. "Jadi kita konfirmasi memang ada penyidikan baru yang dilakukan dalam kasus KTP elektronik," ungkap Febri di Gedung KPK, kemarin. Ada sprin-dik diterbitkan kasus e-KTP. Sprindik itu diterbitkan akhir Oktober.

Jika sudah ada sprindik yang terbit, berarti sudah ada tersangka? Febri membenarkan. Menurutnya, komisi pimpinan Agus Rahardjo itu sudah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menjerat tersangka ini.

"Bukti permulaan yang cukup itu sudah ada. Kami yakin punya Iebih dari dua alat bukti," ujarnya. Namun, siapa tersangkanya, Febri ogah mengungkapkan. "Siapa, perannya apa saja dan rincian lebih lanjut nanti akan kami sampaikan secara lebih lengkap pada konferensi pers yang akan kita umumkan," tegas Febri. "Kapan?," tanya wartawan. "Nanti kita informasikan," jawabnya.

Kenapa untuk kali ini tidak diumumkan secara resmi langsung seperti tersangka sebelumnya? Febri beralasan, humas dan penyidik harus berkoordinasi lebih lanjut dan mencari waktu tepat untuk pengumuman. Tapi Febri menyiratkan, tersangka baru ini bukan "orang jauh". Dia menyebut, selain fokus pada proses hukum terhadap

lima tersangka kasus e-KTP, KPK secara pararel juga mencermati putusan praperadilan dan putusan MK Nomor 42. "Sampai akhirnya kita membuka penyidikan baru dalam kasus KTP elektronik," imbuh eks aktivis ICW ini.

Untuk diketahui, satu-satunya tersangka yang mengajukan gugatan praperadilan adalah Setya Novanto. Hakim Tunggal Cepi Iskandar yang menyidangkan praperadilan itu memutuskan menggugurkan status tersangka Ketum Golkar itu.

Febri juga ogah mengkonfirmasi apakah SPDP yang beredar sejak Senin (6/11) adalah benar dikeluarkan oleh komisinya Untuk diketahui, gambar SPDP yang beredaf bernomor B619 23/11/2017. Tertulis, SPDP dikeluarkan Sabtu 3 November 2017 dan ditandatangani Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman. Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional telah dimulai sejak 31 Oktober 2017.

"Terkait dengan informasi lain yang lebih teknis, misalnya soal SPDP atau soal nama tersangka atau peran yang lain kami belum bisa konfirmasi hal itu hari ini. Tapi kami pastikan KPK akan terus berjalan menangani kasus KTP elektronik," ucap Febri. Dia enggan menanggapi tudingan KPK membocorkan SPDP.

KPK memeriksa sejumlah saksi terkait kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Mereka adalah tiga kader Partai Golkar yakni Rudy-Alfonso, Chairuman Harahap dan Agun Gunandjar. Dua saksi lagi, politikus PAN Teguh Juwarno dan Miryam S Haryani. "Kami sekarang sedang mendalami lebih lanjut, peran dari pihak pihak lain dari kasus KTP elektronik ini. Jadi dibutuhkan pemeriksaan sejumlah saksi, di tingkat penyidikan," ujar Febri mengungkapkan tujuan pemeriksaan saksi-saksi itu.

Rudy Alfonso yang datang ke KPK pukul 09.30 WIB, hampir bersamaan dengan Agun, mengaku diperiksa sebagai

saksi untuk SN. "Untuk SN," ujarnya, singkat Miryam juga menyatakan hal yang sama Sementara Agun, Chairuman dan Teguh tak bersedia berkomentar.

Usai diperiksa, Rudy tak mau menegaskan soal status Novanto. Dia hanya menyebut, diperiksa sebagai saksi untuk tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto bersama Anang, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. "Itu saja," ujarnya Rudy juga ditanya seputar hubungannya dengan Novanto di Partai Golkar. "Saya sudah jelaskan semua," imbuhnya Disinggung soal tersangka baru dalam kasus itu, Rudy tak tahu. "Itu saya tidak paham kalau ada tersangka baru. Jubir KPK saja yang menjelaskan," tandasnya

Sementara Miryam membantah Novanto berstatus tersangka "Di dalam surat pemanggilan tidak ada status tersangka Pak Setya Novanto," ucap Miryam. Chairuman Harahap juga menyebut tak ada nama tersangka di surat pemanggilan dirinya sebagai saksi. "Ini kan masih kepada kasus e-KTP-nya Kali ini nggak pakai tersangka tuh. Saya juga heran biasanya pakai tersangka, ini nggak pakai tersangka Terduga," selorohnya Tapi, materi pemeriksaan, berkutat di Novanto.

Terpisah, kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi mengaku belum menerima sprindik ataupun SPDP dari KPK. Menurut dia, tidak ada alasan bagi KPK untuk mentersangkakan Novanto. "Saya sudah bilang berulang kali, coba sentuh (Novanto) saya hajar," tegasnya, kemarin. "Maksudnya bukan hajar gimana ya, hajar itu secara hukum," imbuhnya.

Beberapa langkah, bakal ditempuh Novanto jika dia kembali dijadikan tersangka dalam kasus itu. Bisa lewat praperadilan lagi, bahkan membawanya ke Pengadilan Internasional. "Ini kan melanggar HAM. Bisa saya bawa ke Den Haag, walaupun memalukan saya karena saya WNI," selorohnya

Fredrich berpandangan, KPK seperti ingin membalas dendam kepada Novanto. Buktinya, dari semua tersangka hanya kliennya yang dicekal. "Ini berarti kan sentimen pribadi, ada permainan politik," tegasnya

okt





Original Post

Kalau Sinergi Antara Lembaga Baik, Pemberantasan Korupsi Makin Cepat

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-11-8

Kalau Sinergi Antara Lembaga Baik, Pemberantasan Korupsi Makin Cepat

ABRAHAM SAMAD, Bekas Ketua KPK

PENUNDAAN pembentukan Densus Tipikor Mabes Polri oleh Presiden Jokowi dianggap Abraham Samad sebagai langkah tepat. Sama seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua KPK periode 2011 -2015 ini menganggap pembentukan Densus Tipikor merupakan hal mubazir.

"Kenapa saya bilang mubazir? Karena di kepolisian itu sudah ada DirektoratTindakPidanaKorupsi.ini saja yang dioptimalkan," ujar Samad saat dihubungi kemarin. Berikut wawancara selengkapnya

Meskipun ditunda. Mabes Polri hingga kini tetap mempersiapkan pembentukan Densus Tipikor. Tanggapan Anda?

Kalau saya menggap pembentukan itu mubazir ya. Kenapa saya menggap mubazir? Karena di kepolisian itu ada Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang dipimpin oleh bintang satu. Menurut saya harusnya direktorat ini yang diperkuat, bukan membentuk lembaga baru. Sarana dan prasa-rannya diperkuat supaya dia bias optimal karena kalau dibentuk lembaga baru lagi akan memakan biaya yang besar. Jadi menurut saya yang paling tepat memberdayakan direktorat tersebut.

Kemudian yang kedua, kan ada forum supervisi antara ke-

polisian, KPK dan kejaksaan. Forum ini lah yang diperkuat kerjasamanya. Supaya ketiga lembaga ini bias bekerjasama dalam memberantas korupsi. Kalau ketiganya bisa bekerjasama, maka laju pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik. Menurut saya selama ini forum supervise sudah berjalan. Koordinasi supervise antara kepolisian, kejaksaan,dan KPK itu jalan. Cuma menurut saya, perlu diintensifkan dan dikuatkan.

Mubazir ini apakah karena yang dibutuhkan untuk membentuk Densus Tipikor ini mencapai triliunan rupiah?

Optimalisasi bisa beragam bentuk. Misalnya, penguatan karakter dan profesionalisme penyidik Dirtipikor Bareskrim bisa menjadi bentuk optimalisasi ideal daripada membangun satuan baru atau merombak satuan yang ada. Optimalisasi pun tidak melulu dengan jumlah anggaran yang besar dan personel yang banyak. Integritas dan profesionalisme penyidik jauh lebih penting daripada besarnya anggaran dan banyaknya personel.

Profesional dan integritas itu dua modal yang utama. Jadi bukan soal besarnya anggaran dan soal besaran personel, karena

kalau kita lihat KPK kan juga personelnya tidak terlalu besar tapi dia bisa maksimal dalam memberantas korupsi.

Bukankah kalau banyak pihak yang bekerja selain KPK, maka pemberantasan korupsi jadi makin maksimal?

Saya justru lebih mendorong agar Polri memperkuat kerja sama dengan KPK dan KejaksaanAgung lewat program supervisi KPK. Penindakan dan pencegahan korupsi secara terpisah-pisah, baik antara KPK, Polri, dan Kejaksaan justru membuat gerakan pemberan-

tasan korupsi di Indonesia tidak berjalan dengan baik.

Koordinasi dan supervisi perkara korupsi di masa lalu hingga saat ini sudah cukup baik dalam pemberantasan korupsi. Untuk memberantas korupsi, saya lebih setuju agar koordinasi diperkuat daripada membentuk satuan baru, seperti Densus Tipikor.

Intinya walau tidak ada Densus Antikorupsi, kalau sinergi antara Kepolisian, KPK dan Kejaksaan itu bagus, pola koordinasi, pola sin-erginya bagus, maka agenda pemberantasan korupsi itu bisa dipercepat, bisa dilaju dengan lebih cepat lagi.

Terkait kasus Novel Baswedan, hingga kini masih belum ada titik terang juga. Tanggapan Anda?

Sebenemya kan begini, ini kan sudah lewat 200 hari ya. Karena sudah lewat 200 hari jadi kami merasakan mungkin ini agak lambat, sehingga perlu dicari jalan keluarnya. Apa kira-kira yang bisa ditempuh supaya kasus ini bisa terungkap?Menurut saya salah satu solusinya, bukan satu-satunya ya, tapi salah satu solusinya adalah TGPF. Kenapa TGPF?Karena kmai berharap dengan dibentuknya TGPF dia bias membantu, dan mempermudah terungkapnya kasus ini. Dan juga bias membantu ke-

polisian untuk mengungkap kasus ini. Karena semakin banyak orang yang terlibat dalam menangani kasus Novel, maka semakin mudah bagi kita untuk mengungkapnya. Semakin banyak orang yang terlibat, maka kemungkinan untuk mengungkapnya semakin besar.

Apakah ini artinya kepolisian bisa dianggap sudah tidak sanggup menangani?

Bukan begitu. Kepolisian kan banyak pekerjaan lain, kepolisian sibuk menangani perkara lainnya. Karena kepolisian begitu banyak tugas yang membebani, maka saya pikir yang paling tepat ialah membentuk suatu tim yang bisa berkonsentrasi menangani kasus ini. Kalau kita hanya membebankan kepada kepolisian, kasian merekanya. Kepolisian kan banyak tugas lain. Oleh karena itu yang terbaik adalah dibentuk suatu tim khusus yang bisa menangani kasus ini untuk mengungkap, sehingga konsentrasi dia itu penuh.

Kalau TPGF jadi dibentuk, berarti pihak kepolisian sudah tidak perlu lagi menyelidiki kasus Novel?

Dua-duanya bisa jalan. Artinya, kalau TGPF ini kan dia akan konsentrasi penuh mengungkap klasus ini. Kalau kepolisian kan mungkin dia kekurangan sarana dan prasa-

rana, terus dia banyak tugas lain, jadi dia tidak bisa terialu maksimal. Tapi kalau tim ini dibentuk karena tugasnya khusus cuma menangani kasus ini, dia bisa lebih maksimal. Pembentukan tim semacam ini kan sudah pernah dilakukan di beberapa kasus. Artinya sudah ada contoh keduanya bisa jalan. Dan saya pun mendorong agar keduanya berjalan dan bisa saling melengkapi, supaya kasus ini segera terungkap. Karena penuntasan kasus ini sangat penting bagi pemberantasan korupsi.

Seberapa penting kasus Novel ini bisa diungkap?

Pengungkapan kasus ini menjadi penting, karena kasus semacam ini sudah terjadi beberapa kali. Contohnya waktu sebelum saya masuk ke KPK, waktu jaman-nya Pak Busyro itu ada kasus penyerangan terhadap pegawai KPK. Ada penyidik KPK yang ditabrak dengan sengaja, dan tidak terungkap pelakunya.

Kemudian kalau kita ingat juga ada kasus yang menimpa aktivis anti-korupsi Tama S. Langkun. Kasus itu kan juga sampai hari ini tidak terungkap. Akhirnya apaTTerjadilah kasus penyerangan terhadap Novel. Kalau misalnya kasus di masa lalu terungkap, apa yang menimpa Novel tidak akan terjadi.

nda





Original Post

Bekas Kadisdik Dairi Dan Rekanan Divonis Ringan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-8

Bekas Kadisdik Dairi Dan Rekanan Divonis Ringan

Korupsi Proyek Komputer Sekolah

BEKAS Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi,Pasder Brutu divonis 1 tahun 4 bulan penjarahan, denda Rp 50 juta subsider2 bulan kurungan. Ia terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan komputer untuk sekolah-sekolah tahun anggaran 2011.

Vonis itu dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Vonis sama dijatuhkan kepada Wilfred Sianturi, pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan komputer dan empat rekanan proyek.

Keempat rekanan adalah Melanton Purba (Direktur CV Langit Biru) Holman Siringoringo (Direktur CV Rut-hani Mandiri), Arifin Lumban Gaol (Wakil Direktur CV Keke Lestari) dan Cut Dian Meutia (Direktur CV Hati Mulia).

"Mengadili, menyatakan keenam terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 4 bulan penjara dan membayar denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan 1 ." putus ketua majelis Achmad Sayuti.

Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan kepada keempat rekanan proyek pen-

gadaan komputer untuk membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing Rp 100 juta. ,.

Para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Hendri Sipahutar menyatakan pikir-pikir atas putusan ini. Sebelumnya, JPU meminta para terdakwa dihukum 1,5 tahun penjara.

Menurut JPU Hendri, para rekanan proyek pengadaan komputer sudah mengembalikan uang proyek masing-masing Rp 100 juta. "Uang tersebut telah dititipkan di Kejari Dairi," katanya.

Dalam kasus ini, para terdakwa dituduh melakukan korupsi pengadaan komputer untuk sekolah-sekolah tahun anggaran 2011. Anggaran untuk pengadaan itu Rp 2 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dugaan korupsi terkuak setelah dilakukan tim ahli dari Politeknik Negeri Medan melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan komputer. Ditemukan, ada empat item yang tak sesuai spesifikasi dalam kontrak.

Setelah diaudit, kerugian negara dalam pengadaan ini mencapai Rp 800 juta. Kejati Sumut lalu menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Dairi, PPK dan empat rekanan proyek, sebagai tersangka.

Ada seorang lagi yang terlibat kasus korupsi. Yakni Dian Kristina yang menjadi penghubung Dinas Pendidikan Dairi dengan calon rekanan. Dian belum bisa diperiksa karena buron.

GPG





Original Post

Eks Gubernur Bengkulu Divonis 1 Tahun 7 Bulan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-8

Eks Gubernur Bengkulu Divonis 1 Tahun 7 Bulan

Korupsi Honor Dewan Pembina RSUD

BEKAS gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah terbukti melakukan korupsi dana honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah M Yunus, Bengkulu. Ia dijatuhi hukuman I tahun 7 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Putusan itu diketuk majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu kemarin. "Junaidi Hamsyah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi atas dakwaan subsidair dan seluruh unsur terpenuhi," putus ketua majelis hakim Jonner Manik.

Junaidi Hamsyah divonis melanggar Pasal 3 juncto pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Junaidi dianggap terbukti melakukan korupsi dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pembina RSUD M Yunus. Berdasarkan SK itu, para pembina mendapatkan honor masing-masing Rp 369,6 juta selama periode 2011-2012. Padahal, SK itu bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Majelis hakim juga memerintahkan Junaidi Hamsyah membayar uang pengganti kerugian negara. "Uang yang dititipkan ke pengadilan negeri harus

dirampas sebesar Rp 32,4 juta sesuai kerugian negara," putus Jonner.

Rudi Harsa Trista Putra menyatakan pikir-pikir atas putusan ini. "Belum tahu banding atau terima putusan ini, ada waktu tujuh hari untuk pikir-pikir, itu yang kami gunakan," ujar Rudi.

Sikap sama disampaikan jaksa penuntut umum (JPU). Pasalnya, putusan ini di bawah tuntutan JPU yang meminta Junaidi Hamsyah dihukum tiga tahun penjara.

Kasus ini disidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sejak 2015. Pada 13 Mei 2015, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah ditetapkan sebagai tersangka. Junaidi Hamsyah diduga terlibat korupsi pembayaran honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus sebesar Rp 5,4 miliar.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada Rabu, 12 Juli 2017, Kejaksaan Negeri Bengkulu menahan Junaidi Hamsyah karena kasus tersebut. Penahanan dilakukan untuk mengantisipasi tersangka menghilangkan alat bukti dan kabur.

Junaidi dianggap terlibat pada kasus korupsi karena dia menandatangani Surat Keputusan Gu-bemur Nomor Z. 17 XXXVIII Tahun 2011 Tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah M Yunus. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bengkulu negara dirugikan Rp 5,4 miliar.

gpg





Original Post

Duit Suap Belum Sampai Ke Pejabat Kejati DKI, Keburu Diringkus KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-8

Duit Suap Belum Sampai Ke Pejabat Kejati DKI, Keburu Diringkus KPK

DIREKTUR Keuangan dan Human Capital PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko divonis tiga tahun penjara. Sementara, Dandung Pamularno, Senior Manajer Pemasaran Brantas Abipraya dihukum 23 tahun penjara.

Mereka dinyatakan terbukti menyuap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Su-dung Situmorang dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Tomo Sitepu sebesar Rp 2 miliar. Suap itu untuk mengamankan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Kejati DKI.

"Menyatakan Terdakwa I Sudi Wantoko dan Terdakwa II Dandung Pamularno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersa-

ma-sama yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama," sebut ketua majelis hakim Yohanes Priyana dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 2 September 2016.

Selain kurungan badan, Sudi Wantoko dikenakan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan penjara. Sementara Dandung Pamulamo denda Rp 100 juta subsider dua bulan penjara.

Hal yang memberatkan, kedua terdakwa dianggap tak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan korupsi.

Sementara hal yang meringankan, kedua terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannnya, berjanji tak

mengulangi perbuatannya dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Ada dua hakim berbeda pendapat (dissenting opinion) mengenai putusan terhadap Sudi dan Dandung. Hakim Edi Supriyono berpendapat niat menyuap Sudung dan Tomo merupakan inisiatif dan persepsi dari Marudut selaku perantara.

Hakim.Edi berpendapat saat pertemuan Marudut dengan Sudung dan Tomo tidak terdapat kesepakatan mengenai pemberian suap untuk menghentikan penyelidikan kasus Brantas.

Dengan begitu, menurut dia, belum bisa dikatakan ada perbuatan memberi dan menerima dari Marudut kepada Sudung dan Tomo. Perbuatan Marudut yang mencoba menyuap itu.

sebut Edi, sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan.

"Demikan pula Terdakwa II (Dandung) yang menyerahkan uang ke Marudut untuk disampaikan pada Sudung dan Tomo merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan," ujar Edi.

Ia pun menilai, unsur pidana sebagaimana dakwaan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 53 dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, tidak terbukti.

Sementara Hakim Casmaya berpandangan Sudi dan Dadung sudah memiliki niat untuk menghentikan perkara. Di samping itu, niat Marudut untuk meminta bantuan Sudung dan Tomo untuk menghentikan kasus,juga sudah ada.

Menurut Casmaya, tidak terlaksananya pemberian dan pen-

erimaan uang suap dari Marudut kepada Sudung dan Tomo bukan kehendak Sudi dan Dandung. Sebab, Marudut sudah lebih dulu ditangkap KPK sebelum transaksi suap terjadi.

"Perbuatan permulaan pelaksanaan niat menyuap kepada Kepala Kejati dan Aspidsus sudah ada, dengan diserahkannya uang dari Dandung pada Marudut. Tapi perbuatan itu tidak selesai," paparnya.

Casmaya menilai, unsur dalam dakwaan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 53 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, telah terbukti.

Lantaran ada beda pendapat, putusan diambil dengan voting. Sudi dan Dandung akhirnya dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan jaksa KPK.

gpg





Original Post

Kemlu Pelajari Peluang Ekstradisi Untuk Minhati Madrais

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2017-11-8

Kemlu Pelajari Peluang Ekstradisi Untuk Minhati Madrais

MINH ATI Madrais, istri pentolan pemberontak Maute, Marawi, Filipina Omarkhayam, telah bertatap muka dengan tim Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao. Filipina. Minhati merupakan ibu enam anak dari perkawinan dengan Omarkhayam.

"Tim Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) sudah dapat akses kekonsuleran. Bahkan sudah tatap muka dengan MM, istri Omarkhayam," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Lalu Muhammad Iqbal saat dikonfirmasi melalui sambungan selular kemarin.

Iqbal menjelaskan kondisi terkini dari MM dan keenam anaknya yang juga ikut diamankan kepolisian Filipina. "MM dan keenam anaknya saat

ini ditangani Kepolisian Iligan City. Mereka semuanya dalam keadaan sehat, dan memperoleh perlakuan baik dari kepolisian setempat," lanjutnya.

Namun, hingga kini proses hukum MM masih belum mendapatkan kejelasan. Kepolisian Iligan City masih menunggu lebih lanjut arahan Manila, terkait penanganan MM dan keenam anaknya. "Apakah nanti MM akan diproses hukum di Manila atau di Iligan City masih menunggu arahan dari Manila," jelasnya.

Ektradisi kemungkinan menjadi solusi bagi Pemerintah Indonesia untuk menjaga warganya. Tetapi Iqbal menyatakan, ekstradisi hanya bisa dilakukan jika Minhati memiliki riwayat kriminal dan sudah ada putusan pengadilan, pernah diadili.

Kemlu akan berkomunikasi terlebih dulu dengan penegak

Lalu Muhammad Iqbal

hukum di Indonesia. "Kalau ada riwayat kriminal, bahkan sudah ada putusan pengadilan Indonesia, maka peluang mengektradisi MM ada. Tapi, jika tidak, maka akan diproses hukum Filipina," ucapnya sembari merujuk kasus

Ilham Saputra, diduga merupakan anggota ISIS asal Indonesia yang ditangkap kepolisian Filipina pada Rabu (1/11) waktu setempat

Kemlu hanya bertanggung jawab memberikan bantuan kekonsuleran. Jikalau nantinya MM dan Ilham Saputra terkonfirmasi WNI, maka Kemlu akan tetap memberikan bantuan kekonsuleran. "Hal ini prinsip yang Kemlu anut," imbuhnya.

Bantuan kekonsuleran sejatinya tidak kuasa menghilangkan tanggung jawab pidana seorang WNI. "Pidana adalah pidana. Yang Kemlu lindungi adalah hak hukumnya. Sedangkan terkait tanggung jawab pidana, setiap WNI harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi pidana itu sendiri," tegasnya.

Paspor MM menurut Iqbal sudah expired sejak Januari

lalu. Hal ini yang nantinya bakal ditelusuri Kemlu apakah yang bersangkutan sudah pernah pindah kewarganegaraan atau belum. "Mengingat suami MM berwarganegara Filipina, maka dari itu Kemlu akan telusuri dulu apakah MM pernah pindah kewarganegaraan," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Kepolisian Iligan City berhasil membekuk MM di rumahnya pada Minggu, (5/11) waktu setempat. Awalnya, polisi tak mengetahui bahwa MM yang juga dikenal juga sebagai Baby, merupakan istri Omarkhayam. Omarkhayam merupakan pentolan pemberontak Maute yang menyatakan setia kepada organisasi ISIS. Nama MM masuk dalam urutan teratas daftar pencarian ASSO (Arrest, Search, Seizure, Order) milik Departemen Pertahanan Filipina.

umm





Original Post

Sumbangkan Uang Menang Gugatan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 16
2017-11-8

Sumbangkan Uang Menang Gugatan

PENYERANG Barcelona Lionel Messi telah menyumbangkan 72.778 euro (Rp 1,143 miliar) ke badan amal Doctors Without Borders. Uang tersebut sebagai kompensasi karena telah memenangi gugatan terhadap surat kabar terbitan Spanyol, La Razon.

La Razon harus membayar denda usai memuat komentar setelah Argentina kalah dari Jerman pada final Piala Dunia 2014. Komentar tersebut menuduh bintang Barcelona menggunakan obat wig dan doping.

"Pemain sepak bola Lionel Messi telah menyumbangkan total 72.783,20 kepada organisasi Doctors Without Borders," demikian sebuah pernyataan dari perusahaan manajemen Messi.

Perusahaan dalam pernyataannya juga menyatakan jumlah yang disumbangkan sesuai dengan kompensasi yang diminta oleh Messi dalam perselisihan menyusul publikasi artikel Sonatina di La Razon oleh wartawan Alfonso Ussia.

"Keputusan yang dibuat oleh pengadilan Barcelona kini telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung. Messi akan terus membela diri dari tuduhan yang salah dan tidak tepat yang mencoba untuk mencemarkannya," tulis perusahaan.

Pengadilan Katalunya telah mengumumkan keputusan tersebut pada awal 2016 namun kasus tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah Agung Spanyol. Pekan ini, MA Spanyol mengukuhkan putusan Pengadilan Katalunya.

kw





Original Post

KPK Periksa Saksi Novanto

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-11-8

KPK Periksa Saksi Novanto

KPK mengakui ada tersangka baru kasus KTP-el.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Ketua DPR RI Setya Novanto, Selasa (7/11). Beberapa politikus Golkar dan anggota DPR yang diduga memilki keterkaitan dengan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el) menyambangi gedung KPK Jakarta. Nama mereka tidak ada dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis Biro Humas KPK.

Ada lima orang yang menyambangi gedung KPK, mereka adalah Ketua bidang Hukum dan HAM Partai Golkar Rudi Alfonso, politikus Partai HuLiura Miryam S Haryani, Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK Agun Gunandjar Sudarsa, mantan ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, dan mantan wakil ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno.

Saat dikonfirmasi wartawan, Rudi mengaku datang untuk memberikan keterangan untuk Ketua DPR RI Setya Novanto. "(Diperiksa untuk) SN," kata Rudi singkat. Hal senada diungkapkan oleh Miryam. "Untuk Setya Novanto," ujarnya.

Sementara Agun, tidak bersedia mengungkapkan kedatangannya ke KPK terkait kasus apa. "Tanya sama Febri (jubir KPK) saja. Yang pasti saya diperiksa sebagai saksi," ujar Agun.

Juru bicara KPK Febri Diansyah tak membantah saat ditanya mengenai pemeriksaan saksi-saksi di atas untuk Ketua DPR Setya Novanto. Dia menyatakan para pihak yang dipanggil diperiksa untuk pengembangan kasus KTP-el. "Hari ini ada sejumlah saksi yang diperiksa untuk pengembangan kasus KTP-el," kata Febri.

Febri membenarkan adanya tersangka baru dalam sprindik yang baru untuk kasus korupsi KTP-el. Surat perintah itu diterbitkan akhir Oktober kemarin. "Itu sprindik baru. Dan ada nama tersangka," katanya.

Namun, Febri enggan membeberkan informasi yang lebih teknis, misalnya soal SPDP atau soal nama tersangka atau peran yang lain. Febri hanya memastikan KPK akan terus

berjalan menangani kasus KTP-el. Menurut dia, KPK sudah memiliki dua bukti permulaan yang cukup dalam menjerat tersangka baru ini. "Sebelum proses penyidikan dilakukan, sudah ada bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti. Kami yakin punya lebih dua alat bukti," katanya.

Berdasarkan SPDP, surat yang dikeluarkan KPK, sprindik Setya Novanto, yang beredar di kalangan wartawan, itu tercatat dengan nomor 113/01/10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017. Novanto disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek KTP-el tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. Politikus Partai Golkar itu disangka melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Anang Sugiana Sudi-hardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto.

Sprindik baru KPK ini membuat Novanto kembali menjadi tersangka untuk kali kedua. Sebelumnya, ia sempat ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus yang sama pada 17 Juli 2017. Namun, status tersangka Novanto gugur karena praperadilannya dikabulkan hakim Cepi Iskandar. Selama proses sidang praperadilan,

Novanto dilaporkan diserang sejumlah penyakit, seperti jantung, sehingga harus dirawat di rumah sakit.

Kuasa hukum Setya Novanto, Friedrich Yunadi, menganggap SPDP untuk kliennya yang beredar di kalangan wartawan itu hoaks. Sebab, surat tersebut tidak pernah diterimanya sebagai klien dari Novanto.

"Itu beritanya hoaks. Tidak benar itu. Kita belum pernah terima, belum pernah," kata dia.

Yunadi menilai, pernyataan KPK soal kebenaran SPDP sudah cukup menjelaskan. Kuasa hukum Novanto menganggap tidak pernah ada SPDP dari KPK yang ditujukan untuk Novanto. "Iya (hoaks). Dan apalagi KPK sudah menyatakan bahwa KPK tidak pernah membuat SPDP kan. Juru bicaranya kan kemarin sudah mengatakan bahwa KPK belum menerbitkan SPDP. Berarti (SPDP) yang beredar ini kan hoaks," kata dia.

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Mustafa Radja meminta kepolisian mengusut beredarnya SPDP terhadap Novanto. Menurut dia, persoalan hukum Novanto sudah ditangani tim hukum yang telah ditunjuk mantan ketua Fraksi Golkar itu. "PP AMPG meminta kepolisian untuk mengusut bocornya sprindik yang telah beredar sebelumnya di media," ujarnya.

Dia meminta publik menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tidak membuat isu atau wacana menjadi liar. Adapun dalam SPDP beredar tersebut, tertulis nomor Sprin.-Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Penyidik menjerat Novanto sebagai tersangka terhitung sejak dikeluarkannya sprindik tersebut.

Sementara, Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM (Pusdikham) Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (Uhamka), Maneger Nasution, menilai, posisi Novanto sebagai ketua DPR RI perlu diganti jika SPDP yang beredar benar.

"Jika informasi itu benar adanya maka untuk memenuhi hak publik atas kemartabatan dan kehormatan lembaga publik, apalagi lembaga perwakilan, sebaiknya pimpinan partai yang bersangkutan bersikap kene-garawanan mengambil inisiatif dan tanggung jawab dengan mempertimbangkan untuk mengganti posisi beliau (Novanto) sebagai ketua DPR," kata dia.

Menurut Maneger, banyak kader Golkar yang dapat mengisi posisi Novanto sebagai Ketua DPR. Sebab, Novanto harus fokus pada proses hukum di KPK. Meskipun, Novanto tetap berhak mendapat perlakukan yang mengedepankan asas praduga tak bersalah.

santi sopia ed agus raharjo





Original Post

KPK Cecar Politisi Senayan soal KTP-E

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-11-8

KPK Cecar Politisi Senayan soal KTP-E

Mereka diperiksa untuk Novanto, Anang, dan Markus Nari, tapi tidak ada poin di surat yang merinci status hukum Novanto.

GOLDA EKSA

goldo@mediomdonesio.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah politikus terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E), Selasa (7/11). Mereka diperiksa dalam kapasitas saksi untuk tersangka yang belum jelas identitasnya.

Politisi yang datang secara estafet itu ialah anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar, Ketua Bidang Hukum dan HAM Golkar Rudy Alfonso, mantan Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Chairu-man Harahap, mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani, dan mantan Waki] Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PAN Teguh Juwarno.

Senin (6/11), beredar foto digital surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Hal itu terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. SPDP yang teregis-terdalam Nomor 619/23/11/2017 tanggal 3 November 2017 juga mencantumkan Sprindik Nomor 113/01/10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017.

Sejumlah saksi yang dikonfirmasi seusai pemeriksaan pun mengaku diperiksa dalam kaitan penyidikan korupsi

KTP-E. Mereka juga ditanyai perihal hubungan dengan Novanto. Saksi menegaskan dalam surat panggilan pemeriksaan itu tidak dicantumkan status hukum Novanto.

"Di surat panggilan enggak ada status tersangka Pak Set-nov, ya, cuma diduga. Pertanyaan sama kayak yang dulu, kenal tidak sama Pak Setnov, terus bagaimana Komisi II, mitra kerjanya seperti apa," ujar Miryam S Haryani.

Hal senada disampaikan Chairuman Harahap. Menurut dia, pemeriksaan itu masih seputar pengadaan KTP-E. Ia pun sempat dicecar penyidik mengenai beberapa pertemuan serta rapat internal di Fraksi Partai Golkar.

Teguh Juwarno mengemukakan, selain soal Novanto, ia* ditanya perihal Dirut PT Quadra Solution Anang Sugi-ana Sudihardjo dan mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari yang kini tersangka kasus KTP-E. "Saya tegaskan tidak pernah ada pembagian uang," tandasnya.

Dalam surat panggilan pemeriksaan itu, imbuh dia, ia akan diperiksa untuk Novanto, Anang, dan Markus Nari. Ironisnya, tidak ada poin di dalam surat tersebut yang merinci status hukum Novanto.

Ungkap penyakit

Di tempat lain, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta Rumah Sakit (RS) Pre-

miere Jatinegara mengungkapkan penyakit Setya Novanto ke publik. Menurut Kalla, foto Novanto terbaring di salah satu kamar di RS itu dijadikan guyonan dalam bentuk beragam meme oleh warganet ka-

rena publik meragukan Ketua DPR RI itu benar-benar sakit. "Yang paling pokok di sini ialah harus ada penjelasan dari dokter bahwa selama ini (Novanto) sakit apa. Harus dokter menjelaskan dia me-

mang sakit," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin. Foto yang dijadikan meme oleh para warganet merupakan foto Novanto ketika menjalani kateterisasi jantung di RS Premier Jatinegara,

Selasa (18/9) lalu. Karena Novanto menjalani operasi, pemeriksaan KPK terhadap dia sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek KTP-E tertunda. Setidaknya ada 32 akun

media sosial penyebar meme guyonan itu dilaporkan Novanto ke Bareskrim Polri. Beberapa di antara mereka telah ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

(Deo/P-5)

GOLDA EKSA





Original Post

Jurus Jitu Atasi Perda Bermasalah

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2017-11-8

Jurus Jitu Atasi Perda Bermasalah

PERATURAN daerah (perda) mestinya dibuat sebagai solusi untuk melaksanakan otonomi daerah. Namun, fakta yang kasatmata ialah tidak sedikit perda yang memantik ekonomi biaya selangit sampai mengancam eksistensi negara kesatuan. Perda pun menjadi bagian dari persoalan serius didaerah.

Ironis, sangatlah ironis, perda justru menjadi persoalan baru di daerah. Bukankah kelahiran perda itu dibidani DPRD dan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat? Seharusnya, mereka yang dihasilkan melalui mekanisme kontestasi itu lebih mementingkan kemajuan daerah ketimbang menumpuk harta pribadi lewat celah perda.

Pemerintah pusat sangat menyadari bahwa perda bermasalah tidak sekadar mengganggu iklim investasi. Persoalan yang jauh lebih serius ialah banyak pula perda bernuansa primordial keagamaan yang dapat mengancam pluralitas masyarakat Indonesia. Meski sudah mengetahui keberadaan perda bermasalah, pemerintah pusat tidak lagi memiliki kekuasaan untuk membatalkannya.

Kekuasaan pemerintah pusat untuk membatalkan perda, yang selama ini ada dalam genggaman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah dicopot Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi pada awal April mengatur pembatalan perda mesti melewati uji materi di Mahkamah Agung.

Kemendagri tidak perlu meratapi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Mereka juga bisa kewalahan jika setiap saat harus mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung atas perda bermasalah yang terus beranak pinak. Sudah saatnya Kemendagri menyiapkan jurus paling ampuh tanpa mela-

wan hukum.

Jurus jitu yang disiapkan Kemendagri ialah tidak memberikan nomor registrasi pada perda yang dinilai bermasalah. Meski demikian, jurus yang masuk ketegori penindakan itu hendaknya digunakan secara selektif, sebagai pilihan terakhir. Jauh lebih penting ialah memperkuat fasilitasi

dalam penyusunan sehingga produk perda yang dihasilkan berkualitas.

Karena ituiah, perlu dilakukan bimbingan terkait dengan penyusunan rancangan perda. Jujur diakui bahwa salah satu kelemahan mendasar mengapa selalu muncul perda-perda bermasalah di daerah ialah lemahnya sumber daya manusia, baik

di eksekutif maupun di DPRD.

Kapasitas mereka terkait dengan legislasi sangat rendah sehingga perlu pendampingan dari pemerintah pusat. Dalam perspektif itulah patut diacungi jempol terobosan Kemendagri yang membuka dan menggunakan fasilitas baru berupa sistem peraturan daerah elektronik (perda-e). Pemda termasuk DPRD bisa berkonsultasi via aplikasi tersebut.

Rancangan perda pun diharuskan untuk dikirim ke Kemendagri untuk dikoreksi dan diarahkan. Meski diacungi jempol, Kemendagri juga patut diingatkan agar tidak bertindak semana-mena apalagi menempatkan diri seakan-akan sebagai atasan daerah. Kemendagri hendaknya menempatkan diri sejajar dengan daerah sehingga terbuka ruang diskusi selebar-lebarnya.

Bila perlu, ada adu argumentasi sehingga perda yang dihasilkan tetap proinvestasi dan utamanya ikut merawat pluralitas masyarakat Indonesia. Perda merupakan instrumen sekaligus pedoman yuridis bagi pemda dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pedoman yuridis, keberadaan perda itu hendaknya tidak melawan akal sehat alias bisa diterima semua pihak.

Sebuah perda bisa diterima akal sehat jika, pertama, isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, perda tak sekadar menjadi payung hukum untuk menguras uang rakyat atas nama peningkatan pendapatan asli daerah. Apalagi jika peningkatan pendapatan asli daerah itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran pejabat di daerah.

REDAKSI





Original Post

VONIS MANTAN GUBERNUR BENGKULU

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2017-11-8

VONIS MANTAN GUBERNUR BENGKULU

Terdakwa mantan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah (berpeci) memasuki ruang sidang untuk mendengarkan vonis majelis hakim dalam kasus dugaan korupsi surat keputusan Dewan Pembina Rumah Sakit Umum M Yunus Bengkulu di Pengadilan Tipikor Bengkulu, kemarin. Junaidi Hamsyah divonis 1 tahun 7 bulan.

ANTARA/DAVID MUHARMANSYAH





Original Post

KPK Akui, Ada Sprindik Baru

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2017-11-8

KPK Akui, Ada Sprindik Baru

Lima Saksi Diperiksa untuk Setya Novanto

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi

menyatakan telah mengeluarkan

surat perintah penyidikan (sprindik)

untuk tersangka baru dalam kasus

dugaan korupsi proyek pengadaan

kartu tanda penduduk elektronik

tahun 2011-2012. Sprindik itu

dikeluarkan pada 31 Oktober 2017.

KPK enggan menjelaskan secara detail ihwal sprindik tersebut. Namun, di publik, kadung tersiar kabar bahwa tersangka baru itu adalah Setya Novanto.

"Saat ini, kami belum bisa menyampaikan secara terperinci. Tapi, benar ada proses penyidikan. Benar ada tersangka baru kasus e-KTP. Namun, siapa, perannya apa saja, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut secara lebih terperinci pada konpers (konferensi pers)," kata Juru KPK Febri Diansyah, Selasa (7/11/2017)

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal kebocoran surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Setya Novanto. KPK pun dituding sengaja membocorkan surat itu ke publik. Febri menyatakan, komisi antirasywah tak perlu menanggapi hal itu. Menurut dia, SPDP diterbitkan setelah sprindik baru ditetapkan. "Yang bisa saya sampaikan, prosedurnya

demikian. Terkait sumbernya (bocornya SPDP) dari mana, tentu saja saya tidak mengetahui," ujarnya.

Pada Senin (6/11/2017) malam, beredar SPDP yang dikeluarkan KPK tertanggal 3 November 2017. Dalam SPDP tersebut, tercatat bahwa Setya Novanto yang kembali berstatus tersangka dalam kasus KTP elektronik. Sprindik atas nama Setya Novanto itu tercatat dengan Nomor 113/01/10/ 2017 tertanggal 31 Oktober 2017.

Isinya, Setya Novanto disangka telah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan KTP elektronik tahun 2011-2012. Ia disangka melakukan perbuatan itu bersama dengan Anang Sugjana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto, dan kawan-kawan. Novanto disangka telah melanggar aturan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (l) ke-i KUHP.

Ceroboh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, bocornya SPDP terhadap Setya Novanto menjadi bukti kecerobohan KPK. "Padahal, seharusnya KPK bisa menjaga kerahasiaan surat tersebut. Menjaga rahasia-raha-sia penyidikan," katanya ketika ditemui di Gedung Nusantara III DPR RJ, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Ia mengatakan, KPK harus berhati-hati. Bagaimanapun, DPR merupakan lembaga penting dan dibutuhkan etika ketika ingin memeriksa ketuanya. Semua itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Sayangnya, KPK kerap tidak menggunakan hal itu kepada Setya Novanto. "Mereka juga kan menyembunyikan pemeriksaan terhadap banyak pejabat negara. Tapi, saya enggak mau menyebut nama," ucapnya.

Fahri juga mengkritik pencekalan yang dilakukan KPK terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu. Pasalnya, Novanto sudah menang di praperadilan sehingga pencekalan menjadi tak beralasan. "Ini bukan hanya terkait Pak Setnov, tetapi siapa pun ketua DPR-nya. Apa yang telah dilakukan KPK ini merusak standar etika dalam bekerja di kelembagaan negara," ujarnya.

Terkait dengan . perlu tidaknya KPK meminta izin presiden untuk memeriksa Novanto, Fahri mengatakan, hal itu perlu. Menurut dia, itu diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jangan sampai lex specialis yang menempel pada KPK menjadi alasan untuk melanggar konstitusi.

"Yang menyangkut pejabat, ada aturannya secara teknis yang mengatur cara kita untuk berhubungan dengan dia. Oleh

karena itu, ketentuan ini tetap harus diberlakukan. Waktu kami membatalkan atau kami membuat ketentuan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan itu, izin presidennya berlaku waktu itu. Oleh karena itulah, kemudian harus kembali ke izin dari presiden," ucap dia.

lima saksi

KPK ternyata memeriksa lima saksi untuk Setya Novanto, kemarin. Padahal, berdasarkan pengamatan "PR", dalam jadwal pemeriksaan yang dikeluarkan pada Selasa, tidak terjadwal pemeriksaan saksi untuk kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

Ternyata, terdapat lima orang yang diperiksa sebagai saksi untuk Novanto. Mereka adalah Miryam S Haryani (mantan politikus Hanura sekaligus terdakwa perintangan penyidikan kasus KTP elek-

tronik), Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Rudi Alfonso, serta tiga ang-gota/mantan anggota DPR, yakni Agun Gunandjar Sudarsa, Teguh Juwarno, dan Chairuman Harahap.

Miryam keluar pada pukul 12.47. Ia mengaku diperiksa penyidik KPK untuk Novanto dan ditanyai berbagai hal tentang Komisi II. "Pertanyaan sama kayak yang dulu, kenal tidak sama Pak Setnov, bagaimana Komisi n, mitra kerjanya seperti apa," katanya.

"Di surat panggilan, enggak ada status (diperiksa bagi) tersangka Pak Setnov, cuma diduga itu saja. Ada (nama Setya Novanto), tapi tidak ada status tersangkanya".

Ia mengaku bertemu dengan empat saksi yang juga diperiksa kemarin. Walakin, mereka diperiksa tidak dalam satu tempat pemeriksaan. .

Hal senada dinyatakan Chairuman. Di dalam surat panggilan pemeriksaan, KPK tidak mencantumkan tersangka.

"Enggak disebut tersangka baru. Enggak pakai tersangka,

biasanya pakai. Saya juga heran, ini enggak. Jadi, (masih) terduga," ucapnya.

Dalam pemeriksaan, ia mengaku hanya ditanya seputar Novanto dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Su-giana Sudihardjo. "Iya, semua. Soal Setya Novanto, Anang. Iya, sama kayak dulu saja," tuturnya.

Teguh Juwarno pun menyatakan, di dalam surat panggilan, tercantum bahwa dirinya diperiksa bagi Novanto, Anang, dan Markus Nari. "Tidak ada yang baru. Ditanya apakah mengenal Setya Novanto, bagaimana pembahasan anggaran di komisi tersebut, tahapannya bagaimana, itu saja. Pokoknya, pemeriksaan saksi untuk namanama tersebut," ucapnya.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah membenarkan bahwa pemeriksaan kelima saksi tersebut untuk mendalami lebih lanjut peran dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus KTP elektronik. Hal tersebut seiring dengan diterbitkannya sprindik baru.

(Ira Vera Tika/Muhammad Irfan)***





Original Post

Pengacara Ancam Pidanakan KPK jika Setya Novanto Jadi Tersangka Lagi

Media Online kompascom
2017-11-08

JAKARTA, PengacaraSetya Novanto, Fredrich Yunadi, mengancam akan memidanakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila kliennya kembali ditetapkan sebagai tersangka.

"Mungkin saya ajukan praperadilan. Saya bisa pidanakan mereka (pimpinanKPK)," kata Fredrich di kantornya, di Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2017).

Ia menganggap KPK dalam menetapkan Novanto sebagai tersangka pada kasus proyek pengadaan e-KTP kemarin tidak berdasarkan ketentuan KUHAP sebab saksi yang dihadirkan bukan yang melihat dan mendengar langsung tindak pidana korupsi yang dituduhkan.

Terlebih, ia mengatakan, KPK selama ini bekerja sama dengan Federal Bureau Investigation (FBI) dalam mengumpulkan bukti.

Menurut Fredrich, itu tidak sah karena belum ada mutual legal asistance (MLA) di antara kedua lembaga tersebut.

"Ini, kan, masalahnya seperti jadi balas dendam pribadi. Di antara sekian yang ditetapkan sebagai tersangka saksi, yang dicekal di imigrasi hanya Pak Setnov (Seta Novanto). Ini berarti sentimen pribadi, ada permainan politik," lanjut dia.

Sebelumnya, Fredrich membantah pihaknya menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK untuk kliennya.

Seperti diketahui, pada Senin (6/11/2017) beredar SPDP atas nama Setya Novanto.

"Saya tidak pernah menerima SPDP yang dimaksud, belum pernah melihat dan membaca sebagaimana yang diedarkan teman-teman media," kata Fredrich lewat pesan singkat saat dikonfirmasi, Selasa (7/11/2017).

Ia pun menilai SPDP yang beredar tersebut adalah hoaks (berita bohong). Ia mengutip pernyataan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di media massa yang menyatakan belum bisa mengonfirmasi kebenaran isi SPDP itu.

"Dengan ada bantahan dari juru bicara KPK terbukti itu hanya hoaks," ujar Fredrich.

Sebelumnya beredar SPDP bernomor B-619/23/11/2017 berkop surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan tanggal 3 November 2017 yang tertulis ditujukan kepada Novanto.

Dalam surat SPDP tersebut disebutkan, dasar penerbitan SPDP tersebut salah satunya yakni berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

Surat itu menerangkan, per hari Selasa 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011 sampai dengan 2012 pada Kemendagri.

Dalam surat itu, tindak pidana korupsinya tertulis diduga dilakukan Novanto bersama-sama dengan Anang Sugiana Sugihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan.
Kompas TV Setelah menang dalam sidang praperadilan, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Dugaan Korupsi Proyek E-KTP

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/20470061/pengacara-ancam-pidanakan-kpk-jika-setya-novanto-jadi-tersangka-lagi



Original Post

KPK Kebut Panggil Saksi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-11-8

KPK Kebut Panggil Saksi

Penyidikan Baru untuk Setnov

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat untuk menuntaskan penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Sampai kemarin, hampir 10 saksi dipanggil untuk diperiksa terkait dengan Setnov sejak surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) diterbitkan akhir Oktober lalu.

Mayoritas saksi yang kembali dipanggil itu berasal dari kelompok politikus. Antara lain, tiga mantan pimpinan Komisi II DPR, yaitu Chairuman Harahap, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Teguh Juwarno

Penyidik KPK juga memanggil mantan anggota komisi n yang kini duduk di Komisi V DPR, Mir-yam S. Haryani, serta Ketua Bidang Hukum Partai Golkar RudiAlfonso.

Kakak dan adik Andi Agustinus alias Andi Narogong juga diperiksa kemarin. Yakni, Dedi Prijono dan Vidi Gunawan. Semua saksi itu diperiksa secara terpisah. Mereka juga datang ke KPK secara bertahap. Hanya Dedi dan Vidi yang tiba di gedung komisi antirasuah secara bersama-sama.

"(Ditanya) kayak yang lama-lama," ucap Miryam setelah diperiksa.

Politikus Partai Hanura yang berstatus terdakwa kasus pemberian keterangan tidak benar itu mengakui bahwa pemeriksaan kemarin terkait dengan Setnov. Hanya, dia menyebutkan, dalam surat panggilan yang diterimanya, tidak dicantumkan nama Setnov sebagai tersangka. Setnov hanya disebut sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi e-KTP tahun anggaran 2011-2012. "(Nama Setnov) hanya diduga"

Pihak yang kembali dipanggil sebagai saksi kemarin sejatinya tidak tercantum dalam daftar nama terperiksa yang biasa diumumkan KPK di ruang pers. Mereka dipanggil sesuai dengan kebutuhan

penyidik lembaga superbodi tersebut "Di situ (Setnov) tidak disebut tersangka," tutur Rudi Alfonso setelah diperiksa.

Para saksi yang dipanggil memang kompak menyebut Setnov belum berstatus tersangka dalam surat panggilan yang mereka terima. Hanya, mereka mengakui bahwa ada penyidikan baru untuk kasus korupsi e-KTP yang diduga dilakukan politikus dengan total kekayaan Rp 114,7 miliar dan USD 49.150 (Rp 638,9 juta) pada 13 April 2015 tersebut

Korupsi e-KTP yang diduga dilakukan Setnov itu ditengarai dilakukan bersama Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo, Irman, dan Sugiharto. Andi Narogong kini masih menjalani tahap penuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. "Kali ini (di surat panggilan sebagai saksi) tidak pakai tersangka," tegas Chairuman.

luru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, dalam setiap penyidikan yang dilakukan KPK, sudah pasti ada tersangka. Hal itu tertuang dalam pasal 44 UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Dalam aturan itu, KPK sudah mengenal dua alat bukti dalam penyelidikan yang bisa menjadi dasar dimulainya penyidikan. "Setiap proses penyelidikan sudah dikenal alat bukti," terangnya.

Dengan ketentuan itu, KPK bisa

langsung menetapkan tersangka ketika sebuah perkara naik ke penyidikan. Sebab, dua alat bukti yang ditemukan saat penyelidikan merupakan syarat untuk menjerat seseorang sebagai tersangka. "Saat ini kami belum bisa menyampaikan secara rinci. Tapi, kami informasikan dulu, benar ada tersangka baru e-KTP" paparnya.

Kendati demikian, KPK tetap belum mau menyebut Setnov sebagai tersangka baru itu. Sebab, bidang penyidikan dan biro hubungan masyarakat (humas) harus berkoordinasi lebih dahulu sebelum mengumumkan tersangka. "Kami harus berkoordinasi lebih lanjut dan mencari waktu yang tepat kapan pengumuman itu (tersangka) bisa disampaikan," imbuhnya.

Di tempat terpisah, sampai kemarin Fredrich Yunadi selaku kuasa hukum Setnov menyampaikan bahwa dirinya belum menerima SPDP dari KPK. Begitu pula dengan kliennya, Setnov. Karena itu, dia menganggap SPDP yang beredar sejak kemarin tidak benar. "Saya berasumsi itu adalah sesuatu yang hoax" katanya.

Namun, apabila KPK memang sudah menerbitkan SPDP untuk Setnov. dia tidak akan tinggal diam. "Coba sentuh, saya hajar," ujarnya. Artinya, dia bakal melaporkan KPK kepada Polri,

(tyo/syn/bay/c5/ang)





Original Post

Disebut Perlu Izin Presiden Bila Ingin Periksa Ketua DPR, Wapres JK: KPK Punya UU Sendiri

Media Online okezonecom
2017-11-08

Disebut Perlu Izin Presiden Bila Ingin Periksa Ketua DPR, Wapres JK: KPK Punya UU Sendiri
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan, pemanggilan seorang pejabat oleh KPK tak perlu izin presiden.
Pernyataan JK menjawab pertanyaan wartawan terkait pernyataan perlu izin presiden bila ingin memeriksa ketua DPR.
Menurut JK, Setya Novanto sebelumya sudah pernah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi, tanpa persetujuan presiden.
"Penting juga untuk diketahui seperti itu bahwa sebelumnya juga Novanto sudah dipanggil dan diperiksa," lanjut dia.
Mantan ketua umum partai Golkar ini menambahkan, hanya KPK yang bila melakukan pemeriksaan pejabat negara memerlukan izin.
"Kalau KPK tidak butuh, kalau polisi memang membutuhkan izin. Tapi kalau KPK, ada undang-undang tersendiri, kan tipikor itu. Tentu tidak perlu izin presiden daripada itu," tandas JK.
JK yang juga politisi senior Golkar mengimbau Setya Novanto harus taat pada hukum. "Kita kembalikan saja prinsip, pokoknya bahwa semua orang apalagi ketua DPR harus taat hukum," pungkasnya. (feb)
Sebelumnya diberitakan, menanggapi pemanggilan KPK terhadap Setya Novanto untuk menjadi saksi kasus e-KTP, DPR RI mengirim surat yang menyatakan harus ada izin tertulis dari presiden untuk meminta keterangan Ketua DPR itu.

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan, pemanggilan seorang pejabat oleh KPK tak perlu izin presiden.

Pernyataan JK menjawab pertanyaan wartawan terkait pernyataan perlu izin presiden bila ingin memeriksa ketua DPR.

Menurut JK, Setya Novanto sebelumya sudah pernah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi, tanpa persetujuan presiden.

"Penting juga untuk diketahui seperti itu bahwa sebelumnya juga Novanto sudah dipanggil dan diperiksa," lanjut dia.

Mantan ketua umum partai Golkar ini menambahkan, hanya KPK yang bila melakukan pemeriksaan pejabat negara memerlukan izin.

"Kalau KPK tidak butuh, kalau polisi memang membutuhkan izin. Tapi kalau KPK, ada undang-undang tersendiri, kan tipikor itu. Tentu tidak perlu izin presiden daripada itu," tandas JK.

JK yang juga politisi senior Golkar mengimbau Setya Novanto harus taat pada hukum. "Kita kembalikan saja prinsip, pokoknya bahwa semua orang apalagi ketua DPR harus taat hukum," pungkasnya. 

Sebelumnya diberitakan, menanggapi pemanggilan KPK terhadap Setya Novanto untuk menjadi saksi kasus e-KTP, DPR RI mengirim surat yang menyatakan harus ada izin tertulis dari presiden untuk meminta keterangan Ketua DPR itu. (feb)

(amr)

http://news.okezone.com/read/2017/11/07/337/1810005/disebut-perlu-izin-presiden-bila-ingin-periksa-ketua-dpr-wapres-jk-kpk-punya-uu-sendiri



Original Post

Rudi Alfonso Dicecar Soal Kegiatan Novanto di Partai Golkar

Media Online metrotvnews.com
2017-11-08

Jakarta: Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Rudi Alfonso selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksan, Rudi mengaku dicecar soal kegiatan Ketua DPR RI Setya Novanto di Partai Golkar.

"Pertanyaannya soal beliau seperti apa dalam pekerjaan di partai. Kemudian ditanya ada saya diminta pendapat dan lain-lain," kata Rudi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 7 November 2017.






Selain soal kegiatan dan konsultan hukum, Rudi menjelaskan penyidik lebih fokus mengonfirmasi perihal tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Bidang Hukum di partai belambang pohon beringin tersebut.

"Sudah saya jelaskan apa yang harus saya jelaskan," ujarnya.

Rudi mengaku tidak tahu soal status Novanto dalam kasus dugaan korupsi KTP-el tersebut. Dia bahkan enggan berkomentar lebih jauh terkait penetapan tersangka baru dalam kasus ini. Dugaan sementara orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Novanto.

"Beliau kan sudah menunjuk kuasa hukum bukan dari partai. Kan tidak etis saya bidang hukum dari partai itu ikut campur," pungkasnya.

Baca: Ada Tersangka Baru di Kasus KTP-el

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bocor kepada kalangan wartawan sejak Senin 6 November 2017 kemarin. Dalam surat itu, nama Ketua DPR RI Setya Novanto menyandang status tersangka korupsi KTP-el.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Novanto, diduga telah menguntungkan diri sendiri atau korporasi hingga merugikan uang negara dari proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

Dalam SPDP itu, Setnov dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(AZF)

http://news.metrotvnews.com/hukum/lKYXXw3k-rudi-alfonso-dicecar-soal-kegiatan-novanto-di-partai-golkar



Original Post

Bicara di Konferensi UNCAC Anti Korupsi, Yasonna Laoly Tekankan Pentingnya Kerjasama Antar Negara

Media Online okezonecom
2017-11-08

JAKARTA - Pemerintah Indonesia memiliki peran inisiatif yang penting untuk memperkuat badan anti korupsi di tingkat dunia, yang hasilnya berupa pengadopsian Prinsip Jakarta dalam Anti Korupsi (The Jakarta Principles on Anti Corruption, red). Hal itu dikatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly.

"Indonesia sangat percaya bahwa kerjasama internasional tetap merupakan aspek utama dalam melawan korupsi. Khususnya dalam mengenai permasalahan berkaitan dengan pemulihan asset melalui kerjasama internasional," kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/11/2017).

Dikatakan Yasonna, Indonesia telah secara aktif ikut serta dalam kerjasama inter-nasional khususnya di bidang ekstradisi dan bantuan hukum. Hal itu bertujuan untuk dapat menangkap para pelaku dan memulihkan asset yang ditempatkan di luar negeri.

Bagi Indonesia, lanjut Menkumham, kerjasama internasional untuk memulihkan asset hasil kejahatan tetap menjadi tantangan utama.

"Dengan meminta negara seperti Indonesia seringkali ditempatkan kedalam posisi yang sangat sulit karena kita diharapkan untuk secara singkat menetapkan suatu perkara sebelum ada informasi yang dibagikan dengan kita. Terkait dengan informasi yang berkaitan dengan kejahatan dan asset yang ingin kita pulihkan," tambah dia.

Dikatakan Yasonna, kerjasama yang sukses hanya dapat dicapai jika negara yang diminta melakukan upaya yang tulus, untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh negara yang meminta dengan pandangan untuk membantu mereka dan yang paling penting adalah membuka akses komunikasi yang efektif.

Negara-negara tersebut, juga perlu untuk mengadopsi pendekatan pragmatis dalam keadaan bila terdapat bukti prima facie akan kejahatan yang dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mendapatkan manfaat yang besar akan maraknya political will dari sejumlah yurisdiksi yang bekerjasama dengan Indonesia.

"Contohnya Hong Kong, Mauritius, dan Jersey dalam pembagian informasi, pembekuan as-set dan penegakkan putusan pengadilan untuk menyita. Kesuksesan ini telah menunjukkan perbedaan sistem hukum seharusnya tidak mengganggu keefektifitasan dan kesuksesan ker-jasama pemulihan asset internasional. Niat baiklah yang penting," pungkas dia.

(fin)

(amr)

http://news.okezone.com/read/2017/11/07/337/1810204/bicara-di-konferensi-uncac-anti-korupsi-yasonna-laoly-tekankan-pentingnya-kerjasama-antar-negara



Original Post

Mahkamah Agung Angkat Lima Hakim Agung Baru

Media Online kompascom
2017-11-08

JAKARTA, - Mahkamah Agung (MA) mengangkat limaHakim Agung baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim Agung.

Antara lain Hidayat Manao, Kepala Pengadilan Militer Tinggil II, Jakarta (Kamar Militer), Yodi Martono Wahyunandi, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Tata Usaha NegaraMahkamah Agung RI (Kamar TUN).

Gazalba Saleh, Hakim Ad Hoc Tipikor pada pengadilan Negeri Bandung (Kamar Pidana), Yasardi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten (Kamar Agama) dan Muhammad Yunus Wahab, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang (Kamar Perdata).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, MA, Abdullah mengatakan total saat ini ada 49hakim agung dari jumlah semula 44. Ia pun mengungkapkan harapan lembaganya dengan tambahan lima orang hakim agung baru tersebut.

Baca juga:Jelang Pemilihan Ketua Baru, Ini PR Mahkamah Agung

"Diharapkan mampu mempercepat tingkat penyelesaian perkara, baik memutus maupun minutasi perkara," kata Abdullahdalam keterangan tertulisnya, Selasa malam (7/11/2017).

Ia juga menerangkan, beban perkara MA per Januari-Oktober 2017 sejumlah 15.946 perkara. Di mana MA sudah memutus 13.159 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tersebut sebesar 82,52 persen dengan indikator kinerja utama yang dicanangkan adalah 70 persen.

"Prestasi tersebut seolah menjadi hilang seketika, ketika ada aparatur MA yang tertangkap tangan melakukan penyimpangan perilaku atau kejahatan," kata Abdullah.

Sebelumnya, Komisi III DPR meloloskan lima calon hakim agung dalam uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017). Keputusan diambil secara aklamasi.

DPR beralasan meloloskan semua calon karena tingginya kebutuhan untuk mengisi kelima kamar tersebut di MA. Meski demikian, DPR menjamin kelima hakim agung terpilih yang itu memiliki kualitas yang mumpuni.
Kompas TV KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus hukum di Sulawesi Utara.

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/06484551/mahkamah-agung-angkat-lima-hakim-agung-baru



Original Post

Pengacara Tak Ada Alasan KPK Kembali Tetapkan Setnov Tersangka

Media Online liputan6com
2017-11-08

Liputan6.com, Jakarta - Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersifat rahasia. Surat itu hanya bisa diakses oleh penyidik untuk dikirimkan ke jaksa.

"Sehingga apa yang diedarkan itu saya berasumsi itu nggak benar, itu hoax," ujar Fredrich di Kantornya di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa 7 Nopember 2017.

Dia menilai, SPDP yang keluar ini adalah upaya oknum untuk memancing pihak Setya Novanto agar gembar-gembor mengambil tindakan. Yang jelas, pihaknya mengaku memang akan melakukan langkah hukum jika kliennya jadi tersangka lagi.

"Saya selalu memberitahukan tidak ada alasan dan landasan hukum apapun bagi KPK jika mereka ingin memeriksakan ulang atau menetapkan tersangka. Karena putusan (praperadilan) ini sudah mengunci dia," ucap Fredrich.

Putusan praperadilan yang sebelumnya dimenangkan Setya Novanto itu dianggap telah memerintahkan KPK untuk menghentikan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap ketua umum Partai Golkar tersebut. Pihaknya akan menjerat Pasal 216 dan 421 KUHP bagi yang menjadikan Setya Novanto kembali jadi tersangka.

"Intinya barang siapa yang melawan penegakan hukum akan dipenjara 1 tahun 6 bulan, terangnya.

Saksikan video pilihan berikut ini

1 dari 2 halamanSurat SPDPKPK sebelumnya diduga kembali mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Ketua DPR Setya Novanto.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Liputan6.com, Senin 6 November 2011, surat SPDP bernomor B619 23/11/2017 itu dikeluarkan pada Sabtu 3 November 2017 dan ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman.

Dokumen tersebut menyebut bahwa penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, telah dimulai sejak 31 Oktober 2017.

Namun, hal tersebut dibantah oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Ia mengatakan saat ini belum keluar SPDP untuk Setya Novanto.

"Belum ada. Kita masih fokus di lima orang ini dan juga perbuatan kontruksi penanganan perkara. Di sidang kan kita sedang ajukan saksi dan bukti-bukti," kata Febri.

http://news.liputan6.com/read/3155021/pengacara-tak-ada-alasan-kpk-kembali-tetapkan-setnov-tersangka



Original Post

Bunuh 3 Pria Termasuk Suami, \Janda Hitam\ Divonis Mati

Media Online liputan6com
2017-11-08

Liputan6.com, Kyoto - Pengadilan Jepang menjatuhkan vonis mati bagi seorang perempuan berstatus jutawan. Namun, kekayaannya tak didapat dengan cara halal, bahkan menjurus mengerikan.

Pundi-pundi hartanya didapat dengan cara menjerat kekasih-kekasihnya yang lansia, memaksa para korban meminum racun. Setelah semua tewas, ia mendapatkan asuransi jutaan yen dan sejumlah warisan lainnya. Karena itulah ia dijuluki janda hitam (black widow).

Julukan janda hitam yang disandangnyaterinspirasi dari laba-laba betina yang membunuh pasangannya setelah sanggama.

Pengadilan Distrik Kyoto memvonis mati Chisako Kakehi, nama perempuan itu. Hukuman maksimal tersebut dijatuhkan atas kasus pembunuhan tiga orang, termasuk suami pelaku sendiri.

Perempuan 70 tahun itu juga didakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap orang lain.

Kakehi terkenal karena tindakan sadisnya, memakai racun sianida untuk mengirim sejumlahlansia ke akhirat, lalu merampok harta yang ditinggalkan mendiang.

"Terdakwa membuat korban minum senyawa sianida, dengan niat membunuh, dalam keempat kasus tersebut," kata Hakim Ayako Nakagawa, seperti dikutip dari The Guardian pada Selasa (7/11/2017)

Hakim Nakagawa menolak argumen pengacara pembela yang mengatakan, Kakehi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum karena menderita demensia.

Jaksa mengatakan bahwa Kakehi membunuh orang-orang tersebut setelah korban menjadikan si janda hitam itu sebagai penerima manfaat dari asuransi jiwa yang nilainya mencapai jutaan dolar.

Kakehi dilaporkan mengumpulkan satu miliar yen atau US$ 8,8 juta selama lebih dari 10 tahun, namun kemudian kehilangan sebagian besar uangnya dalam spekulasi saham yang gagal.

Dia memiliki hubungan dengan banyak pria, kebanyakan sudah sepuh atau sakit-sakitan. Kakehi menjerat calon korban melalui agen kencan, di mana dia dilaporkan mensyaratkan bahwa calon pasangan yang berminat dengannya harus kaya dan tidak memiliki anak.

Kakehi, yang juga dikenal sebagai "The Poison Lady", dikatakan telah menyimpan beberapa sianida di pot tanaman yang kemudian dibuangnya.

Racun tersebut ditemukan di dalam tubuh setidaknya dua orang yang terlibat hubungan pribadi dengannya dan polisi dilaporkan menemukan jejak sianida di dalam sampah di rumahnya di Kyoto.

Mereka juga menemukan perlengkapan untuk mengelola obat-obatan dan buku-buku medis di sebuah apartemen lain miliknya di selatan Kyoto.

Kakehi awalnya menolak untuk berbicara saat persidangan dimulai pada bulan Juni, namun kemudian mengejutkan pengadilan dengan mengakui membunuh suami keempatnya pada tahun 2013.

"Saya membunuhnya... karena dia memberi wanita lain puluhan juta yen tapi tidak memberi saya sepeser pun," katanya kepada pengadilan, menurut Jiji Press.

Terdakwa sebelumnya mengatakan kepada hakim bahwa dia siap untuk digantung.

"Bahkan jika saya dieksekusi besok, saya akan mati tersenyum," kata Kakehi kepada hakim.

Namun pengacaranya dilaporkan berencana untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

1 dari 2 halamanJanda Hitam Lainnya di JepangMembunuh 3 pria demi uang, Kanae Kijima dituduh sebagai janda hitam (AFP/Japan Focus)Kakehi bukan janda hitam pertama yang mendapat vonis mati. Sebelumnya ada black widow dari Negeri Sakura bernama Kanae Kijima.

Perempuanitudiduga kuat merayu dan memikat tiga pria yang berusia 41, 53, dan 80 lewat dunia maya pada 2009 lalu.

Setelah kopi darat di area Tokyo, pelaku pun membunuh para korbannya. Awalnya Kijima diam-diam memberikan pil tidur, lalu ia membakar briket arang untuk menghasilkan karbon monoksida.

Tiga pria malang tersebut tewas dengan cara yang sama tercekik karbon monoksida saat tak sadarkan diri.

Pembunuhan ketiga korban dilakukan Kijima -- yang pernah dua kali menikah -- dalam kurun waktu delapan bulan pada 2009.

Para pembelanya menepis dakwaan jaksa dengan menyebut bahwa ketiga korban mungkin menghabisi diri mereka sendiri alias bunuh diri.

Namun, jaksa -- dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada -- bersikukuh pelaku menghabisi para pria tersebut agar tak harus membayar kembali uang yang telah diberikan kepadanya.

Pengadilan pada tahun 2012 memutuskan Kijima terbukti bersalah dan menvonis mati terdakwa. Hakim memutuskan tak ada ruang baginya untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Putusan tersebut mendapat dukungan publik. Perhatian pun tercurah atas kasusnya itu. Lebih dari 1.000 orang mengantre dan berebut menempati kursi di ruang pengadilan yang jumlahnya hanya 50 -- demi bisa menyaksikan pembacaan putusan.

Baru-baru ini, Mahkamah Agung Jepang menguatkan vonis mati atas Kanae Kijima.

Pengadilan tertinggi Jepang memutuskan, terpidana bersalah membunuh Takao Terada (53), Kenzo Ando (80), dan Yoshiyuki Oide (41).

Kijima, yang menulis blog di sel tahanannya memposting kalimat pada Kamis 13 April 2017. "Aku berharap bisa menemuimu lagi, di suatu sempat, pada suatu ketika," tulis dia.

http://global.liputan6.com/read/3154588/bunuh-3-pria-termasuk-suami-janda-hitam-divonis-mati



Original Post

SPDP Setnov Bocor ke Publik, Fahri Hamzah Kritik Keras KPK

Media Online okezonecom
2017-11-08

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku kecewa dengan KPK karena surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Setya Novanto "bocor" dan tersebar ke publik, padahal institusi tersebut harus bisa menjaga kerahasiaan surat tersebut.

"Karena KPK telah bertindak secara sembrono dengan membocorkan sprindik atau SPDP dan membocorkan rahasia-rahasia penyidikan," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta.

Dia menilai seharusnya KPK lebih berhati-hati karena bagaimana pun DPR merupakan lembaga yang penting di Indonesia sehingga kalau Ketua DPR mau diperiksa, harus menggunakan etika.

Menurut dia, ada Ketetapan MPR Nomor No VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, khususnya etika politik dan pemerintahan yang sering digunakan KPK namun tidak digunakan kepada Ketua DPR.

"Standar kita tentang cara kerja lembaga negara ini sidah dirusak oleh KPK. Pakai etika seharusnya, sebagaimana mereka menyembunyikan pemeriksaan terhadap banyak pejabat negara namun saya tidak mau menyebutkan namanya," ujarnya.

Menurut dia, tidak tepat status Novanto sebagai Pimpinan DPR yang masih dicekal berpergian ke luar negeri padahal proses praperadilannya menang.

Dia mengatakan apa yang dikatakannya bukan soal hanya terkait Novanto, namun siapapun Ketua DPR dirinya akan tetap mengatakan tindakan KPK itu telah merusak standar etika dalam bekerja di kelembagaan negara.

"Saya tetap mengatakan tindakan KPK ini memuakan karena ini merusak standar etika dalam bekerja kelembagaan negara," ujarnya.

Sebelumnya, sebuah surat yang diduga SPDP KPK terkait Setya Novanto tercatat dengan nomor B.619/23/11/2017 tertanggal 3 November 2017.

Novanto disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek KTP Elektronik tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Novanto disangkakan melakukan perbuatan itu bersama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto, dan kawan-kawan.

(ydp)

(amr)

http://news.okezone.com/read/2017/11/07/337/1810209/spdp-setnov-bocor-ke-publik-fahri-hamzah-kritik-keras-kpk



Original Post

Golkar Diklaim Tetap Solid

Media Online metrotvnews.com
2017-11-08

Jakarta: Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini memastikan Golkar tidak terpengaruh pasca beredarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Ketua Umum Golkar Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Ia mengklaim internal Partai Golkar hingga kini masih tetap solid.

"Kalau ada berita-berita yang terkait Ketua Umum responnya kan beragam. Kan partai demokratis, tapi dari segi konsolidasi organisasi, saya kira tidak ada masalah," ujar Yahya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 7 November 2017.






Yahya menuturkan, Golkar sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah besar. Justru itu akan membuat Golkar semakin solid dalam percaturan politik Indonesia.

"Golkar kan tidak ada masalah dan terbiasa menghadapi masalah, Golkar tetap solid. Apapun masalah dihadapi Golkar tetap solid seperti kemarin," tandasnya.

Baca: Ada Tersangka Baru di Kasus KTP-el

Pria yang juga staf khusus Novanto itu menegaskan, jika ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi saat ini untuk mendorong Munaslub, maka harus sesuai mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam konstitusi partai.

"Semua kita punya aturan dan ada prosedur dan mekanisme partai yang sudah kita sepakati bersama. Apapun kondisi, apapun masalah yang dihadapi partai, kita mengacu pada ketentuan-ketentuan partai. Itulah yang membuat partai Golkar sampai saat ini tetap solid dan survive dalam perpolitikan Indonesia," paparnya.

Menurutnya, Novanto pasti kooperatif dan hadir jika dipanggil KPK. Ia mencontohkan, kehadiran Novanto sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat 3 November. Ia menilai itu membuktikan Novanto kooperatif terhadap penegakan hukum.

"Masih kooperatif. Sebetulnya dia (Novanto) sangat kooperatif dan tidak ada alasan yang mendasar (pasti hadir)," pungkasnya.

Baca: KPK Mengantongi Cukup Bukti Tetapkan Tersangka Baru KTP-el

SPDP bocor kepada kalangan wartawan sejak Senin 6 November 2017 kemarin. Dalam surat itu, nama Ketua DPR RI Setya Novanto menyandang status tersangka korupsi KTP-el.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Novanto, diduga telah menguntungkan diri sendiri atau korporasi hingga merugikan uang negara dari proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

Dalam SPDP itu, Setnov dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(AZF)

http://news.metrotvnews.com/politik/Dkq33lQN-golkar-diklaim-tetap-solid



Original Post

Mantan Gubernur Bengkulu Divonis 1 Tahun 7 Bulan Penjara

Media Online Beritasatu
2017-11-08

Bengkulu - Mantan Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah divonis 1 tahun 7 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi honor pembina dewan pengawas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus setempat.

Vonis tersebut dijatuhkan majelis hakim PN Bengkulu, dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Jonner Manik didampingi hakim anggota Heni Anggaraini dan Nick Samara, di Bengkulu, Selasa (7/11).

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim PN Bengkulu kepada mantan Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah selama 1,7 tahun tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) selama 3 tahun penjara.

Selain dijatuhi vonis 1,7 tahun penjara, Junaidi juga didenda sebanyak Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 32,4 juta senilai jumlah uang honor tim pembina RSUD M Yunus yang diterimanya pada tahun 2011 lalu.

Majelis hakim PN Tipikor Bengkulu mengatakan, atas tanda tangan surat keputusan (SK) Z.17 oleh terdakwa Junaidi Hamsyah yang ketika itu sebagai Gubernur Bengkulu, maka negara dirugikan sebanyak Rp 369 juta.

Hal ini terjadi karena SK Z.17 yang ditandatangani oleh Junaidi Hamsyah selaku Gubernur Bengkulu, bertentangan peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dimana dalam Permedagri tersebut, RSUM Yunus berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak ada lagi honor dewan pengawas.

Namun, Permendagri tersebut dilanggar dengan diterbitkan SK Gubernur Bengkulu Z.17 tentang honor dewan pengawasan RSUD M Yunus. Akibat dari SK tersebut, negara dirugikan miliaran rupiah.

Dengan diterbitkan SK Z.17 tersebut, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut seperti dalam dakwaan JPU, kata majelis hakim Jonner Manik.

Atas vonis majelis hakim tersebut, kuasa hukum terdakwa, Rodiansyah mengatakan, pikir-pikir atas putusan ini banding atau tidak. "Saya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan terdakwa dan keluarganya menerima atau banding atas putusan hakim tersebut," ujarnya.

Keputusan hakim disambut isak tangis keluarga Junaidi yang hadir di persidangan. Ruang sidang PN Tipikor Bengkulu, didapati keluarga dan para pengujung yang sebagian besar berasal dari ibu-ibu majelis taklim. Sebab, Junaidi Hamsyah selama ini berprofesi sebagai ustadz. Setelah putusan, Junaidi langsung meninggalkan ruang sidang dan langsung disambut istri, anak dan keluarga dekat, serta para simpatisan.

Beberapa saat kemudian Junaidi langsung menuju musalah pengadilan setempat berkumpul bersama keluarga dan para simpatisannya untuk melaksanakan ibadah salat Dzuhur bersama.

Seperti diketahui kasus dugaan korupsi dana honor dewan pembina RSUD M Yunus Bengkulu, telah mengirim sejumlah pejabat masuk ke penjara.

Sebelum terdakwa kasus honorer dewan pengawas RSUD M Yunus Bengkulu, yang sudah divonis hakim PN Bengkulu, yakni mantan Direktur RSUD setempat, Zulman, Wakil Direktur Keuangan, Edi Santoni, staf keuangan RSU M Yunus dan beberapa terdakwa lainnya.

Para terdakwa tersebut telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Bentiring, Kota Bengkulu. Bahkan, ada beberapa di antara mereka segera keluar dalam waktu dekat ini, karena masa hukuman habis.

Selain itu, ada sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Bengkulu, yang menerima uang honor sebagai pengawas BLUD M YUnus Bengkulu, tapi lolos dari jeratan hukum karena uang yang mereka terima dikembalikan ke negara.
Sumber: Suara Pembaruan

http://www.beritasatu.com/nasional/462466-mantan-gubernur-bengkulu-divonis-1-tahun-7-bulan-penjara.html



Original Post

Media