KPK Pelajari Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI

Media Online metrotvnews.com
2017-11-09

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mempelajari hasil putusan banding Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusan itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi menolak keterlibatan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik (KTP-el).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, saat ini pihaknya secara resmi belum memegang hasil putusan tersebut. Namun, Febri menjamin pihaknya akan menelaah putusan tersebut.





"Memang ada beberapa perubahan, tentu kami akan cermati lebih lanjut apakah kemudian akan masih perlu dilakukan upaya hukum lebih lanjut," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 8 November 2017.

Febri mengatakan, beberapa permohonan KPK pada saat banding masih belum cukup jelas dikabulkan di Pengadilan Tinggi. Namun, ada penanganan soal uang pengganti serta soal Justice collaborator yang disebut oleh hakim.

Baca: KPK Ajukan Banding Putusan Irman dan Sugiharto

Menurut Febri, pihaknya tak mau terburu-buru mengambil sikap atas putusan Pengadilan Tinggi itu. Lembaga antirasuah membutuhkan waktu untuk mempelajari hal tersebut.

"Tentu kita butuh waktu untuk mempelajari lebih lanjut terkait hal itu, karena memang ada beberapa materi banding yang kita ajukan yang belum dipertimbangkan secara maksimal di situ," ungkapnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding jaksa penuntut umum KPK terkait keterlibatan Novanto dalam kasus KTP-el. Dalam pertimbangannya, hakim memutuskan Novanto tak terlibat dalam kasus proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

"Majelis hakim tingkat banding berpendapat keberatan-keberatan JPU pada KPK yang termuat dalam memorinya poin a s/d c tidak beralasan untuk dipertimbangkan," demikian bunyi vonis PT DKI terkait banding Irman dan Sugiharto, Rabu, 8 November 2017.

Poin a sampai c yang diajukan jaksa antara lain; Menyatakan Setya Novanto dan Drajat Wisnu Setyawan sebagai kawan peserta; Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam uraian di atas sebagai pihak yang diuntungkan karena perbuatan terdakwa; dan Menyatakan tidak mempertimbangkan pencabutan BAP Miryam S Haryani dan tetap menggunakan keterangan Miryam S Hariyani yang diberikan di depan penyidik sebagai alat bukti yang sah.
(CIT)

http://news.metrotvnews.com/hukum/GbmJJmyk-kpk-pelajari-putusan-banding-pengadilan-tinggi-dki



Original Post

Tersangka pemberi suap Eddy Rumpoko segera disidang

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-09

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Filipus Djap, tersangka pemberi suap dalam kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017.

"Hari ini dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka Filipus Djap seorang wiraswasta dalam tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 ke penuntutan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu.

Guna kepentingan persidangan, kata Febri, Filipus mulai Rabu (8/11), dititipkan penahanannya di Rumah Tahanan Kelas I Madaeng Surabaya untuk menunggu jadwal sidang.

Menurut Febri, hingga Rabu (8/11) total 40 saksi telah diperiksa dalam perkara tersebut.

Unsur saksi itu, antara lain dosen Fakultas Ekonomi Universitas Barwijaya, wakil wali kota Batu atau plt wali kota Batu, komisaris utama PT Agit Perkasa, pegawai PT Dailbana Prima Indonesia, kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, staf Bank Rakyat Indonesia (BRI) Malang, manajemen Hotel Ijen Suites, dan unsur swasta lainnya.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Pihak yang diduga sebagai pihak pemberi yaitu pengusaha Filipus Djap.

Sedangkan diduga sebagai pihak penerima, yakni Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan.

Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu di Batu pada Sabtu (16/9), tim KPK mengamankan total uang sebesar Rp300 juta.

Diduga pemberian uang terkait fee 10 persen untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan mebeler di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

Diduga diperuntukkan pada Eddy Rumpoko uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Alphard milik wali kota.

Sedangkan Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Eddy Rumpoko pun telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang perdana yang sedianya digelar pada Senin (6/11) ditunda hingga Senin (13/11) karena pihak termohon dalam hal ini KPK meminta penundaan.

"Karena termohon tidak hadir, maka majelis hakim akan memanggil termohon dan juru sita Pengadilan Jakarta Selatan untuk hadir pada 13 November 2017. Sidang selesai dan dinyatakan ditutup," kata hakim tunggal R Iim Nurohim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/11).Editor: B Kunto Wibisono

http://www.antaranews.com/berita/663753/tersangka-pemberi-suap-eddy-rumpoko-segera-disidang



Original Post

KPK Pelajari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Terkait Setnov

Media Online republika.co.id
2017-11-09

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari lebih lanjut terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengenai keterlibatan Setya Novanto dalam perkara KTP-elektronik. Termasuk upaya hukum apa yang akan diambil KPK pascapenolakan memori banding tersebut

"Putusan dalam format tercetak atau resminya belum diterima. Jadi, tadi sudah saya cek ke penuntutan itu belum diterima, namun tentu sudah bisa kami baca di tahap awal dari putusan yang dipublikasikan di website Mahkamah Agung tersebut, memang ada beberapa perubahan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (9/11).

Untuk langkah selanjutnya, kata Febri, pihaknya akan mencermati lebih lanjut cermati lebih lanjut. Salah satunya apakah kemudian masih perlu dilakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Karena beberapa permohonan atau permintaan KPK, argumentasi kami pada saat banding kemarin masih belum cukup jelas dikabulkan di sana. Namun, ada penanganan soal uang pengganti tadi disebutkan, ada soal \'justice collaborator\' juga yang kami simak di sana," kata Febri.

Dalam putusan yang dikutip dari laman Mahkamah Agung di putusan.mahkamahagung.go.id di Jakarta, Rabu, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat keberatan-keberatan JPU pada KPK yang termuat dalam memorinya poin a sampai dengan c tidak beralasan untuk dipertimbangkan sedangkan keberatan di poin d dan e majelis tingkat banding sudah mempertimgbankan di atas yang mana para terkadwa dihukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti.

Putusan banding itu adalah vonis banding terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto yang diputuskan pada 2 November 2017. Adapun butir a hingga c memori banding JPU adalah: a. Menyatakan Setya Novanto dan Drajat Wisnu Setyawan sebagai kawan peserta.

Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam uraian di atas sebagai pihak yang diuntungkan karena perbuatan terdakwa. Menyatakan tidak mempertimbangkan pencabutan BAP Miryam S Haryani dan tetap menggunakan keterangan Miryam S Hariyani yang diberikan di depan penyidik sebagai alat bukti yang sah.

Lebih lanjut, majelis hakim diketuai oleh Ester Siregar dengan anggota Elnawisah, I Nyoman Sutama, Hening Tyastanto dan Rusydi menilai bahwa Irman dan Sugiharto adalah pelaku utama.

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa kedua terdakwa merupakan pelaku utama dimana sangat berperan dalam tahapan perencanaan anggaran, tahap pelelangan pekerjaan dan tahapan pelaksanaan proyek E-KTP," demikian tertulis.

Dalam putusan itu juga disebutkan karena kedua terdakwa bertindak sebagai pelaku utama dalam perkara a quo para terdakwa tidak berhak mendapat perlakuan khusus berupa keringanan masa hukuman selain itu karena peran aktif kedua terdakwa relatif sama maka lamanya hukuman penjara kedua terdakwa harus pula disamakan.

Namun hakim PT DKI Jakarta menambah beban uang pengganti terhadap Irman dan Sugiharto seperti yang diminta jaksa dalam memori banding yaitu kepada Irman sebesar 300 ribu dolar AS, 200 ribu dolar AS dan Rp1 miliar dikurangi dengan yang sudah dikembalikan kepada KPK sebesar 300 ribu dolar AS subsider 2 tahun kurungan.

Sedangkan kepada Sugiharto sebanyak 30 ribu dolar AS, 400 ribu dolar AS, 20 ribu dolar AS dan Rp460 juta dikurangi dengan yang sudah dikembalikan ke KPK sebesar 30 ribu dolar AS, 400 ribu dolar AS dan harta benda berupa 1 unit kendaraan roda empat Honda Jazz senilai Rp150 juta subsider 1 tahun kurungan.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/09/oz47qx354-kpk-pelajari-putusan-pengadilan-tinggi-dki-terkait-setnov



Original Post

Fahri Hamzah: Bocorkan SPDP, KPK Langgar Hukum

Media Online Bisnis.com
2017-11-09

Ketua DPR Setya Novanto (kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah - Antara Kabar24.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melanggar hukum dengan membocorkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP.



Menurutnya, seharusnya sebagai lembaga supervisi, KPK tidak boleh seenaknya membocorkan SPDP Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.



Bahkan dia menilai KPK tidak saja melanggar hukum, tapi punya strategi pembocoran penyidikan untuk menjatuhkan harkat dan martabat Setya Novanto.



"Itu saya bilang, KPK punya strategi pembocoran itu kan. Itu melanggar hukum tapi bagi KPK itu kan ga ada hukum karena orang KPK itu nggak boleh dihukum. Dia harus bersih dari hukum," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Rabu (8/11)



Dengan demikian dia mengaku tidak heran bila banyak orang-orang KPK yang tidak pernah tersangkut kasus hukum meski telah melakukan pelanggaran hukum seperti pembocoran SPDP.



Lebih jauh, Fahri pun membeberkan sejumlah kasus maupun pelaporan terhadap pimpinan KPK maupun penyidik-penyidik KPK yang tidak pernah ditindaklanjuti hingga tuntas.



"Karena itu kalau melaporkan orang KPK ya aman. Ada indikasi korupsi aman. Polisi juga takut. Apa yang menurut KPK benarlah pokoknya," ujarnya.



Sebelumnya beredarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.



Adapun dalam SPDP beredar tersebut, tertulis nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Penyidik pun menjerat Novanto sebagai tersangka terhitung sejak dikeluarkannya sprindik tersebut.



Novanto diduga kuat bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudiharjo (ASS), Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto melakukan tindak pidana korupsi atas megaproyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

http://kabar24.bisnis.com/read/20171109/16/707434/fahri-hamzah-bocorkan-spdp-kpk-langgar-hukum



Original Post

Nawaz Sharif Hadapi Tiga Dakwaan Terpisah

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2017-11-9

Nawaz Sharif Hadapi Tiga Dakwaan Terpisah

ISLAMABAD - Pengadilan Pakistan menolak permintaan mantan perdana menteri Nawaz Sharif yang didakwa tiga kasus korupsi untuk menggabungkan persidangannya menjadi satu. Tiga kasus tersebut mencakup dakwaan terhadap dia dan anggota keluarganya.

Dengan penolakan permohonan tersebut, Sharif harus menjalani tiga persidangan secara terpisah. Dengan demikian, persidangan terpisah itu bisa berlangsung selama berbulan-bulan.

Keputusan Mohammad Bashir, hakim yang menyidangkan perkara tersebut, memungkinkan menyeret Sharif; putrinya, Maryani Nawaz; dan menantunya yang sudah pensiun, Kapten Mohammad Safdar. Kasus Sharif dan keluarga berasal dari paparan Panama Papers pada 2016. Dokumen itu menunjukkan bahwa Maryam, anak Sharif, bersama kedua saudaranya memiliki perusahaan cangkang yang terdaftar di British Virgin Islands dan menggunakannya untuk membeli flat mewah di kawasan Park Lane, Mayfair, London.

Sharif, 67 tahun, tiga kali menjabat Perdana Menteri Pakistan. Ia kemudian digulingkan karena didakwa korupsi. Pada Juli lalu, Mahkamah Agung mendiskualifikasi dia dari jabatannya karena tuduhan korupsi tersebut.

Adapun Sharif seusai sidang mengatakan sudah tahu bahwa keputusan pengadilan dalam kasus Panama Papers tidak akan pernah mengun tungkannya.

"Hakim-hakim ini penuh dendam dan kemarahan yang mereka keluarkan dengan kata-kata," kata Sharif.

ABC NEWS I DAWN | SUKMA LOPPIES





Original Post

Kriminalisasi KPK Semakin Marak

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-11-9

Kriminalisasi KPK Semakin Marak

Kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun ini marak terjadi. Sejak September lalu, dua pemimpin, tiga penyidik, dan seorang penyelidik telah dilaporkan ke polisi dengan berbagai tuduhan.

13 Agustus

Penyidik Novel Baswedan dilaporkan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman dan Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Komisaris Besar Erwanto ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama.

3 Oktober

Ketua KPK Agus Rahardjo dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Madun Hariyadi atas dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi, radio trunking, mesin induk MTU beserta suku cadangnya, serta pembangunan ISS dan BAS gedung baru KPK.

9 Oktober

Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh kuasa hukum Setya Novanto atas tuduhan membuat surat palsu dan menyalahgunakan wewenang.

30 Oktober

Tiga pegawai KPK, yakni Ario Bilowo, Arend Arthur Duma, dan Edy Kurniawan, dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ario dituding menyalahgunakan wewenang.

Adapun Arend dan Edy dituduh melakukan pemaksaan dan perbuatan tidak menyenangkan.

MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Tito Minta Penjelasan Kepala Bareskrim

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-11-9

Tito Minta Penjelasan Kepala Bareskrim

Laporan pidana terhadap pemimpin KPK tak menghentikan proses hukum Setya Novanto.

JAKARTA - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan tidak mengetahui keputusan Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri memulai penyidikan terhadap dua pemimpin dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus

pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan wewenang. "Saya sebagai Kapolri tidak tahu adanya SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) tersebut," ujar Tito melalui pesan pendek kepada Tempo, kemarin.

Dia mengatakan akan memanggil Kepala Bareskrim, Komisaris Jenderal Ari Dono, untuk meminta penjelasan ihwal kasus

yang dilaporkan kuasa hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novan to.Sandy Kurniawan, pada 9 Oktober lalu tersebut. Perihal status Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Tito menyebutkan keduanya masih menjadi terlapor.

"Di SPDP tersebut, Saut Situmorang dan Agus Rahardjo disebut sebagai terlapor, bukan tersangka," kata dia.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Setya melaporkan sejumlah pemimpin dan penyidik KPK ke Polri.

Mereka menuduh para terlapor telah membuat dan menggunakan surat palsu, juga menyalahgunakan kewenangan.

Kemarin, tim yang sama mengedarkan SPDP untuk para pemimpin dan penyidik KPK. Surat tersebut ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak, pada 7 November lalu. Di sana tercantum nama Agus Rahardjo dan Saut Situmorang sebagai terlapor. Pasal yang dikenakan terhadap mereka

adalah Pasal 263 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 serta Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang.

Hern Rudolf Nahak enggan berkomentar mengenai SPDP yang ia tandatangani itu. "Tanyakan saja dulu ke humas Polri," katanya. Namun hingga kemarin juru bicara Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, belum bersedia memberikan pernyataan.

Ketua tim pengacara Setya, Fredrich Yunadi, mengatakan berkas yang menjadi barang bukti dan rujukan laporan mereka adalah surat permintaan pencekalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, surat perintah penyidikan, serta berkas perkara kasus kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) terhadap kliennya. Dia mengklaim semua surat tersebut tak sah dan diduga berasal dari keputusan yang melanggar kewenangan. "Selain dua pemimpin, ada 24 penyidik, termasuk Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman," kata Fredrich.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan KPK sudah biasa mengalami serangan dalam proses penuntasan kasus korupsi. Dia menegaskan, pemidanaan pemimpin dan penyidik KPK tidak akan menghentikan proses hukum Setya. "Penyidikan baru kasus e-KTP masih berjalan," ujarnya. Ia mengingatkan Polri agar mematuhi Pasal 25 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain atau pidana umum.

FAJAR PEBRIAKTO | ANDHITA RAHMA





Original Post

MA Rampungkan Pemeriksaan Hakim Cepi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2017-11-9

MA Rampungkan Pemeriksaan Hakim Cepi

JAKARTA - Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah memeriksa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar. Hasil pemeriksaan yang dilakukan beberapa hari lalu itu kini masih berada di tangan tim Badan Pengawasan. "Kami sampaikan kepada publik begitu sudah selesai," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Abdullah, kemarin, kepada Tempo.

Cepi Iskandar adalah hakim dalam gugatan praperadilan tersangka korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e- KTP), Setya Novanto. Menurut Abdullah, dalam pemeriksaan Cepi, tim pengawasan bertanya seputar tudingan pelanggaran etik dalam pengambilan putusan praperadilan yang meloloskan Ketua Umum Partai Golkar itu. "Kami hanya mengklarifikasi itu. Karena, kalau masuk ranah yuridis, pendapatnya tidak boleh dihukum," katanya.

Putusan Cepi yang menggugurkan status tersangka Novanto dibacakan pada akhirSeptemberlalusetelah sidang maraton selama sepekan. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi, yang terdiri atas Indonesia Corruption Watch (ICW), MadrasahAnti-KorupsiMu-hammadiyah, dan Tangerang Public Transparency Watch, melaporkan Cepi ke Badan Pengawasan MA. Mereka menduga putusan Cepi bertentangan dengan aturan hukum yang ada.

Dalam putusan praperadilan tersebut, Cepi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi tak bisa menggunakan bukti dari tersangka atau terdakwa lain untuk menjerat Novanto. Cepi juga menilai penetapan tersangka seharusnya dilakukanpadaakhirpenyi-dikan agar tidak tergesa-gesa mengusut kasus. Meski lolos lewat Cepi, KPK bertekad akan tetap menjerat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu. Pekan lalu, Komisi telah meneken surat perintah penyidikan baru dalam kasus korupsi e- KTP yang telah merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Abdullah mengatakan Badan Pengawas telah memeriksa pula para pelapor dalamkasusCepipadaakhir Oktober lalu. Tim tengah memutuskan apakah laporan membuktikan adanya pelanggaran etik. Bila nanti Cepi terbukti tidak bersalah, Mahkamah Agung akan merehabilitasi namanya. Bila sebaliknya, ujar Abdullah, sanksi tegas akan diberikan.

Hakim Cepi Iskandar hingga kini masih bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Juru bicara PN Jakarta Selatan, Made Sutrisna, tak dapat dihubungi untuk dimintai konfirmasi mengenai pemeriksaan hakim berusia 58 tahun itu.

Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik hakim Cepi juga berlanjut di Komisi Yudisial. Ketua BidangSumberDaya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan KomisiYudisial, Su-martoyo, mengatakan lembaganya telah menerima laporan dugaan adanya upaya intervensi dalam sidang praperadilan itu. Dalam laporan oleh kader

Partai Golkar, Ahmad Doh Kurnia, itu, sejumlah pihak diduga mempengaruhi Cepi Iskandar untuk mengabulkan gugatan Novanto.

Menurut Sumartoyo, hingga kini pemeriksaan terhadap laporan itu masih berlangsung. Namun Komisi belum memanggil Cepi. "Kami masih mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan," katanya. Bila terbukti putusan Cepi melanggar etika, ia bisa disidang oleh Majelis Kehormatan Hakim.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhan, berharap pemeriksaan oleh Badan Pengawasan MA dan KY tak berlarut-larut, Apalagi, saat diperiksa Badan

Pengawasan, ICW telah memberikan banyak bukti dalam kasus dugaan pelanggaran etika Cepi. "Publik menanti langkah tegas dari Badan Pengawasan MA jika ada kejanggalan sepanjang sidang praperadilan Setya Novanto," ujar Kurnia.

Kurnia memastikan ICW akan terus menagih penyelesaian laporan terhadap Cepi. Sebab, putusan praperadilan Cepi dikhawatirkan meloloskan tersangka korupsi lain. "Kami akan koordinasi di internal ICW untuk menanyakan perkembangan laporan di Badan Pengawasan MA secara resmi," katanya.

MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

KY Awasi Gugatan Pembakar Hutan Aceh

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2017-11-9

KY Awasi Gugatan Pembakar Hutan Aceh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai ada kejanggalan dalam penundaan eksekusi PT Kallista Alam.

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) akan mengawasi persidangan gugatan perdata yang diajukan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Kallista Alam, terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pengadilan Negeri Meulaboh, Provinsi Aceh. Sidang perdana hari ini menarik perhatian lantaran gugatan perdata menjadi alasan tertundanya eksekusi hukuman ganti rugi Rp 365 miliar terhadap Kallista Alam karena terbukti membuka lahan dengan cara pembakaran hutan di Aceh.

Juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajidi, mengatakan tim dari lembaganya sedang mempelajari perkara ini. Termasuk, kata dia, terhadap dasar hukum perlindungan hukum yang diberikan pengadilan kepada Kallista. "Perlindungan hukum boleh diberikan, tapi harus jelas dasarnya," kata Farid, kemarin.

Gugatan perdata dilayangkan Kallista setelah Mahkamah Agung menolak upaya kasasi mereka terhadap putusan kewajiban membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lahan sebesar Rp 365 miliar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuntut Kallista karena membakar lahan gambut Rawa Tripa seluas 1.000 hektare di Kabupaten Nagan Raya pada 2012.

Meski MA telah menolak upaya peninjauan kembali oleh Kallista pada April lalu, eksekusi hukuman tak kunjung dilakukan. Pengadilan Negeri Meulaboh malah mengabulkan permohonan perlindungan hukum dalam rangka eksekusi yang diajukan Kallista. Belakangan pengadilan berdalih eksekusi tak bisa dilakukan lantaran Kallista menggugat balik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kallista, lewat Kantor Hukum Duta Keadilan, juga menggugat Kementerian Agraria, Badan Pertanahan Nasional Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh, serta Koperasi Bina Usaha Kita. Perseroan berdalih ko-

ordinat yang dipakai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam gugatan sebelumnya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jasmin Ragil Utomo, menilai janggal keputusan Pengadilan Negeri Meulaboh mengeluarkan perlindungan hukum dan penundaan eksekusi. "Penundaan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan," ujarnya. Dia mengatakan Kementerian telah mengadu kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan KY ihwal kejanggalan tersebut. Jasmin pun mengapresiasi rencana Komisi Yudisial mengawasi persidangan dalam gugatan terbaru ini. "Sudah seharusnya KY melakukan pemantauan sidang," katanya.

Nurul Ikhsan, dari tim advokasi hukum Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, mendesak eksekusi terhadap Kallista segera dilakukan. Mereka menilai gugatan balik dari perusahaan mengada-ada. "Ini cara untuk mengulur waktu agar tak dieksekusi," katanya.

Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, Said Hasan, mempersilakan Komisi Yudisial memantau persidangan. "Kami selalu terbuka. Sidang pun terbuka untuk umum," ujarnya. Said juga membantah jika disebut melindungi Kallista karena sebelumnya telah mengeluarkan perlindungan hukum dan penundaan eksekusi. "Tidak ada eksekusi karena perusahaan menggugat Kementerian."

Kuasa hukum PT Kallista dari kantor Hukum Duta Keadilan, Hakim Tua Harap, tidak merespons Tempo. Dua nomor teleponnya tidak aktif. Tempo juga menghubungi kantor Hukum Duta Keadilan di Medan. Seorang resepsionis bernama Andri menjanjikan tim lain yang menangani Kallista akan memberikan penjelasan dalam waktu dekat. "Saat ini tidak bisa karena Pak Hakim Tua sedang ada acara di luar kantor," ujar nya.

HUSSEIN ABRI DONGORAN





Original Post

Penyuap Gubernur Ridwan Mukti Divonis Bersalah

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2017-11-9

Penyuap Gubernur Ridwan Mukti Divonis Bersalah

BENGKULU - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu memvonis Jhoni Wijaya, pengusaha yang didakwa menyuap Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti, dengan pidana penjara 3 tahun 7 bulan. Putusan majelis hakim yang dipimpin Admiral itu juga mewajibkan Jhoni membayar denda Rp 200 juta. "Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan memberi fee proyek senilai Rp 1 miliar sesuai dengan

bukti dan fakta persidangan." kata Admiral, kemarin.

Vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memohon agar Jhoni dihukum 4 tahun penjara. Hakim menilai sikap Jhoni yang mengakui semua perbuatannya sebagai pertimbangan yang meringankan.

KPK menangkap Jhoni, bos PT Statika Mitra Sa-

rana, pada 20 Juni lalu. Pada hari yang sama, penyidik komisi antirasuah itu mencokok Rico Dian Sari selepas menyerahkan kardus berisi duit Rp 1 miliar kepada Lily Martiani Maddari, istri Gubernur Ridwan. Tak lama kemudian. Ridwan menyerahkan diri.

Uang yang disetor Rico merupakan titipan Jhoni. Fulus itu diduga berkaitan dengan tender dua proyek jalan lintas provinsi di

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yang dimenangi PT Statika, April lalu. Kedua proyek menelan anggaran Rp 57,9 miliar.

Jhoni didakwa lebih awal dengan tuduhan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a/b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Sedangkan Ridwan Mukti, Lily Martiani. dan Rico akan dijerat dengan Pasal 12 huruf a/b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Proses sidang terhadap ketiganya masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Kuasa hukum Jhoni Wijaya, Marthen Pongrekun, menyatakan kliennya belum memutuskan apakah

akan mengajukan banding terhadap putusan hakim, kemarin."Kami akan pikir-pikir dulu seminggu ini," katanya.

Adapun Ridwan sejak awal menampik keterlibatannya dalam pengaturan komisi proyek yang digarap Jhoni. "Saya harus bertanggung jawab terhadap kekhilafan istri saya," kata bekas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Bengkulu ini.

phesi ester julikawati





Original Post

Hukuman Irman dan Sugiharto Ditambah

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2017-11-9

Hukuman Irman dan Sugiharto Ditambah

KASUS KORUPSI E-KTP

JAKARTA Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjatuhkan pidana tambahan berupa uangpenggantd un tuk dua terdakwa perkara dugaan korupsi proyek e- KTP Irman dan Sugiharto.

Hal tersebut tertuang dalam putusan nomor 33/Pid. Sus-TPK/2017/PT DKI atas nama Irman dan Sugiharto pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan dijatuhkan majelis hakim banding PT DKI yang diketuai Ester Siregar dengan anggota Elnawisah, I Nyoman Sutama, Hening Tyastanto, dan Rusydi berdasarkan musyawarah hakim pada Senin (30/10) dan dibacakan pada Kamis (2/11).

Majelis hakim banding menyatakan menerima sebagian memori bandingyang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. Majelis kemudian mengeluarkan delapan amar putusan. Iimadiantaranya.per- tama, menyatakan Irman selaku pit dirjen Dukcapil dan dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Sugiharto pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan e-KTP yang juga Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri terbukti secarasahdanmeyakinkanber-salah menurut hukum melakukan tipikor dalam korupsi pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan kartu tanda pen-duduk elektronik (e-KTP) di Kemendagri tahun 2011-2012 hingga pembayaran adendum kesembilan tahun 2013.

Perbuatan Irman dan Sugiharto terbukti dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan Pasal3;o Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor/o Pasal55ayat(l) ke-(l) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaankedua.

Kedua dan ketiga, pidana penjara dan denda yang dijatuhkan untuk Irman dan Sugiharto sama seperti putusan Pengadilan Tipikor Jakarta. Irman dengan pidana 7 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Su-giharto dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp400 juta subsider pidanakurungan 6 bulan.

"Keempat, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa I Irman sebesar USD300.000, USD200.000, dan Rpl miliar dikurangi dengan yang sudah dikembalikan kepada KPK sebesar

USD300.000 selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap," demikian bunyi petikan putusan banding tersebut.

Jika dalamjangka waktuter-sebut Irman tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.Apabilaharta Irman tidak mencukupi diganti dengan pidana selama 2 tahun. "Kelima, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa II Sugiharto sebesar USD30.000, USD400.000, USD20.000, dan Rp460 juta dikurangi dengan yang sudah dikembalikan kepada KPKsebe-sar USD30.000, USD400.000, dan harta benda berupa 1 unit kendaraan roda empat Honda Jazz senilai Rpl50 juta selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap," demikian petikan putusan tingkat banding.

Jika dalam batas waktu itu Sugiharto tidak membayar uang pengganti, harta benda-nyadisitaolehjaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta Sugiharto tidak mencukupi, hal itu diganti dengan pidana selama 1 tahun.

Irman mengatakan, dirinya baru mendengar adanya putusan banding yang dijatuhkan majelis hakim banding PT DKI Jakarta dari para jumalis. Karenanya Irman memastikan belum menerima salinan putusan banding resmi dari pengadilan. Untuk itu dia belum bisa menanggapi putusan banding yang mewajibkan dirinya dan Sugiharto membayaruangpenggantL

Untuk langkah lebih lanjut apakah akan kasasi atau tidak, dia mengaku akan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya dulu. "Nanti ya. Nanti dilihat dulu, saya belum baca. Nanti dulu saya konsultasi dengan pe-nasihathukumduluya,"ungkap Irman.

sabir Ial uhu





Original Post

Polri Terbitkan SPDP Dua Pimpinan KPK

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2017-11-9

Polri Terbitkan SPDP Dua Pimpinan KPK

KPK Siapkan Pendampingan Hukum

JAKARTA -Penyidik Bareskrim Polri telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Keduanya dilaporkan Sandi Kurniawan karena diduga telah membuat surat palsu dan menyalahgunakan wewenang dalam penyidikan kasus Ketua DPR Setya Novanto.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen PolSetyo Wasisto membenarkan terbitnya SPDP tersebut. Menurut Setyo, perkara yang dimaksud adalah tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Saut Situmorang dan Agus Rahardjo.

"Surat yang dimaksud adalah permohonan pencegahan Novanto bepergian ke luar negeri tertanggal 2 Oktober 2017. Surat tersebut dikeluarkan setelah adanya putusan praperadilan yang dimenangkan Novanto," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Menurut Setyo, atas laporan tersebut, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli, yakni ahli bahasa, pidana, dan hukum tata negara, selanjutnya dilakukan gelar per-

kara. "Dari situ, kemudian melakukan penyidikan tanggal 7 November 2017. Nah, sejak kemarin sudah dinaikkan menjadi tingkatnya penyidikan," ungkapnya.

Jampidum Kejagung Noor Rachmat mengaku sudah menerima SPDP tersebut. Dia membenarkan nama dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang sebagai terlapor dalam kasus tersebut. "Jadi ini sudah masuk penyidikan, hanya sgdang dilengkapi alat buk ti un tukpenetapan tersangkanya," kata Rachmat.

SPDP tersebut juga telah diterima pengacara Novanto, Fredrich Yunadi. Dalam SPDP tertulis bahwa penyidikan dimulai padaSelasa (7/11). Saut dan Agus diduga melanggar Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPdan/atau Pasal 421.

Menurut Friedrich, SPDPini juga telah diserahkan kepada pihak KPK. Dia pun berharap dengan adanya peningkatan ke ta-happenyidikan.berkas tersebut bisa segera diselesaikan dan di-

limpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). "Kami mengapresiasi kinerja Polri atas dikeluarkannya surat tersebut. Mereka telah begitu serius, begitu profesional untuk mendalami la-poranpolisi kami. Yangkini statusnya sudah penyidikan dengan diduga dilakukan oleh Saut dan Agus," ujarnya.

Fredrich berharap Polri tidak memerlukan waktu lama untuk menetapkan tersangka dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan. Dia meyakini, penyidik memiliki bukti autentik untuk membuktikan perkara tersebut.

Kasus ini bermula dari tuduhan pemalsuan surat masa perpanjangan pencekalan ke luar negeri Ketua DPRSetya Novanto oleh KPK. Hal ini muncul polemik seusai Novanto menang dalam praperadilan atas status penetapan tersangka dirinya dalam dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Friedrich tidak menampik bahwa pelaporan ini semua berkaitan dengan pencekalan Novanto. Bagi dia, pengeluaran surat pencekalan itu tidak benar dan palsu. "Karena saya yakin, penyidik sudah mendapatkan bukti autentik semua," ungkapnya.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah mengaku KPK sudah me-nerimaSPDP tersebut pada Rabu (8/11) sore. Dalam SPDP tersebut, ungkap Febri, tercantum secara jelas nama dua pimpinan KPK, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebagai pihak terlapor. Hanya saja, menurut Febri, dalam SPDP itu tidak termaktub apa sebenarnya objek yangdipersoalkan dalam penyidikan berdasarkan laporan Sandy Kurniawan Singarimbun (advokat pada Kantor Hukum Yunadi Associates).

"Tentu kami akan pelajari lebih lanjut, termasuk juga apa yang dipersoalkan di sana tidak tercantum. Kalau itu terkait dengan pelaksanaan tugas di KPK, misalnya dalam kasus penanganan perkara, tentu kita perlu ingat Pasal 25 UU Pemberan-

tasan Tipikor," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi sore.

Menurutdia, dalam Pasal25 UU Pemberantasan Tipikor mengatur bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) didahulukan dibandingkan dengan perkara lain. Tujuannya guna penyelesaian kasus korupsi tersebut lebih cepat. "Ini kan bukan terjadi kali ini saja. Jadi, kami pastikan KPK akan menghadapi hal tersebut. Kami percaya polisi akan profesional dalam menanganinya. Saya kira, baik KPK, Polri, ataupun kejaksaan, memahami ketentuan di Pasal 25 UU (Pemberantasan) Tipikor tersebut," katanya.

KPK secara lembaga meyakini dan percaya bahwa Polri dalam hal ini Bareskrim akan pro-

fesional menangani penyidikan kasus berdasarkan laporan Sandy Kurniawan Singarumbun berhubungan dengan terlapor Agus RahardjodanThony Saut Situmorang.

KPK juga meyakini bahwa Polri akan memperhatikan Pasal 25 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait penyidikan kasus tersebut. Dengan begitu, tentu sebagai sesama institusi penegak hukum, Polri dan KP K serta Kejaksaan Agung bisa melakukan koordinasi lebih lanjut. Tujuannya agar upaya penanganan korupsi termasukpenanganan kasus korupsi saat ini yang dilakukan KPKbisa maksimal dan menjadi prioritasbersama.

Jika yang dipermasalahkan sebagai surat palsu oleh pelapor Sandy Kurniawan Singarum-bunadalahsuratpencegahanke luar negeri atas nama Setya Novanto dilayangkan KPK ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham, maka pelaporan itu salah besar.

Pasalnya, menurut Febri, berdasarkan Pasal 12 UU No-mor30/2002 tentang KPK.ber-wenang meminta pihak terkait dalam hal ini Menkumham melalui Ditjen Imigrasi melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap seseorang, baik padatahappenyelidikan.penyi-

dikan, bahkan penuntutan.

Lebih lanjut dia menggariskan, Ditjen Imigrasi berdasarkan Pasal 91 UU Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian berwenang melakukan pencegahan atas permintaan dan atau perintah sejumlah pihak. "Termasuk di sana berdasarkan perintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, UU yang menjadi dasar hukumnya sebenarnya sudah sangat kuat," ujarnya.

KPK secara kelembagaan sudah siap menghadapi penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri. Ada dua hal dilakukan KPK. Pertama , mempelajari secara intensif terkait dengan kasus tersebut berdasarkan SPDP yang dilayangkan Bareskrim dan sudah diterima Agus dan Saut. Kedua, KPK pasti memberikan bantuan dan pendampingan hukum terhadap Agus dan Saut, sama seperti langkah atas kasus yang menimpa pimpinan dan pegawai sebelumnya.

"Kalau soal bantuan hukum kan standar, yang pasti diberikan kepada apakah pimpinan, penasihat, ataupun pegawai di KPK. Namun, pegawai yang paling krusial," ujarnya.

m yamin/ sabirlaluhu





Original Post

Jadi Berapa Agama Yang Diakui Negara?

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-11-9

Jadi Berapa Agama Yang Diakui Negara?

PENGHAYAT KEAGAMAAN MASUK KTP

PENGANUT Penghayat Keagamaan tengah naik daun. Selasa lalu. Mahkamah Agung memutuskan, para Penghayat Keagamaan ini bisa memasukkan agamanya di KTP. Dunia maya pun terbelah.

Yang setuju bersyukur akhirnya penganut kepercayaan seperti Sunda Wiwitan. Batak Parmalim, Ugamo Bangsa Batak. Sapto Darmo dan banyak lagi aliran kepercayaan lainnya, diakui. Yang tidak setuju khawatir, bisajadi penganut kepercayaan tambah banyak.

Seperti diketahui, permohonan uji materi dengan perkara 97 PUU-XTV 2016 itu diajukan oleh Ngga) Menang Tana, Pagar Demanra Sirait, Amoi Purba, dan Carlim. Para pemohon yang merupakan penghayat kepercayaan dari berbagai komunitas kepercayaan di Indonesia ini mempersoalkan aturan Undang-Undang (UU) Administrasi Penduduk yang mengakibatkan status mereka sebagai penghayat kepercay aan tidak diakui dalam sistem administrasi kependudukan.

Dalam Pasal 61 ayat UU Adminduk misalnya, disebutkan bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.Aturan ini menyebabkan kolom agama pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) milik penghayat kosong.

Ketua MK Arief Hidayat berpendapat pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut juga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat MK menyatakan, kata agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat "Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," begitu bunyi putusan yang dibacakan Ketua MK Arief Hidayat saat memutuskan perkaran ini di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Selasa lalu.

Di Twitter, netizen riuh menanggapi ini. Akun Twitter @abdulhazieq berbahagia akhirnya penganut kepercayaan diakui. "Syukurlah., saya turut gembira," kicau dia senada dengan akun aktivis LBH Jakarta @alldofj. "Berita baik. Kini masyarakat penghayat kepercayaan dapat mencatumkan keyakinannya pada kolom agama di KTP."

Kolumnis Goenawan Muhammad lewat akunnya @gmgm juga mengicaukan hal serupa "Hakasasi itu diakui! MK Putuskan Penghayat Kepercayaan Masuk Kolom Agama di KTP."

Selebtwit @PartaiSocmed memberi ucapan selamat kepada para pemeluk kepercayaan yang selama ini dinilai didiskriminasi. "Selamat untuk saudara-saudara penganut Aliran Kepercayaan karena sudah bisa masuk di kolom agama KTP," cuitnya disamber @ArrantBihar. "Setelah 70 tahun merdeka kaum minoritas dapat sedikit hak nya. Kolom agama akhirnya bisa ditulis yang asli."

Tweeps @putrabhineka menimpali. "Tembaikk. Saya kira ini kemerdekaan berkeyakinan setelah terendam kobokan orba," pujinya disambut imbauan @Psambadha. "Selamat untuk saudara-saudara kita Penghayat Kepercayaan. Birokrat wajib patuh dan menjalankan putusan MK ini."

Politisi PDIP (gbudimandjatmiko memposting fotonya bersama penganut kepercayaan. "Bersama Ki Mitro Komunitas Penghayat Bonokeling, Banyumas. Sedang membicarakan keputusan MK yang mengakui Kepercayaan sebagai identitas dalam KTP mereka," cuit dia dibalas @Gyou-cancallme. "Seandainya mama ku masih ada. Tentu beliau bahagia sekali. Kepercayaan nya akhirnya dapat pengakuan dari pemerintah."

Meski demikian, ada juga yang tak setuju dengan putusan MK. Akun @ rigenzl23 berburuk sangka. "Buat cari suara di pilkada dan di pilpres nanti. Sampai bela-belain penghayat kepercayaan Agama. Ini pembodohan publik yang diresmikan #Gila," ke-camnya disamber @Hfahrieza "Sudah pada keblinger apa? Sekalian aja para penganut satanis diberi hak juga. Udah pada lupa ideologi bangsa ya"

Akun @ekslo serius bertanya. "Terus jadi berapa Agama yang diakui disahkan pemerintah ke depannya di negeri ini?" tanya dia

faq





Original Post

Cicak Buaya Duel Lagi Nih?

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-11-9

Cicak Buaya Duel Lagi Nih?

Ketua KPK Dibidik Polri

Dua pimpinan KPK dibidik Polri dalam kasus dugaan pemalsuan surat. Korps baju coklat menaikkan kasus itu ke tingkat penyidikan. Akankah terjadi kembali duel cicak vs buaya?

SURAT Pemberitahuan Dimulainva Penyidikan (SPDP) kasus itu ditunjukkan oleh pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi di Bareskrim Mabes Polri, kemarin. Untuk diketahui, dua pimpinan KPK yakni Ketua Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Saut Situmorang dilaporkan Sandy Kurniawan dengan nomor LP/1028/ X/2017/Bareskrim. Keduanya

dilaporkan atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu serta menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat I ke-I KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP. "Ini sudah ada SPDP. Terlapornya siapa di sini bisa lihat sendiri. Maksudnya diduga siapa bisa dilihat," kata Fredrich sambil memamerkan surat itu.

Dalam SPDP bernomor B/263/ XI/2017/Dittipidum itu tertulis. Selasa 7 November 2017 sudah dimulai penyidikan terhadap dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan/atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor Saut Situmorang, Agus Rahardjo Dkk.

Pada bagian bawah surat terdapat tembusan kepada Jaksa Agung. Kabareskrim Polri, Karowassidik Bareskrim Polri, Sandy Kurniawan (pelapor). Saut Situmorang (Terlapor) dan Agus Rahardjo (Terlapor). "Membuat surat keterangan seolah-olah benar. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Dan dalam menjalankan tugas tindak pidana korupsi melanggar Pasal 421, ancaman hukumnya 6 tahun penjara," beber Fredrich.

Ditanya soal pemalsuan surat keterangan apa yang dilaporkan. Fredrich hanya menyebut terkait surat permohonan pencegahan berpergian keluar negeri kepada pihak Imigrasi dan SPDP dari KPK. Namun, dia enggan menjelaskan lebih jauh dengan alasan bagian dari penyidikan. "Oh ya jelas semuanya. Semua suratnya banyak yang tidak benar. Karena saya yakin penyidik sudah mendapatkan bukti ontentik semua," ujarnya.

Dikonfirmasi, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengakui kasus itu sudah naik ke tingkat penyidikan. Namun, status Agus dan Saut masih terlapor. "Statusnya belum tersangka, masih terlapor." ujarnya di Mabes Polri, kemarin. Tim penyidik, menurut dia, sudah memeriksa sejumlah saksi dan ahli. Sedangkan Agus dan Saut belum dipanggil penyidik. "Sejauh ini belum memanggil terlapor, baru saksi-saksi dulu," tutur Setyo.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Kejagung Noor Rachmad mengaku sudah menerima SPDP itu, kemarin siang. "Jadi ini sudah penyidikan. Hanya sedang dilengkapi alat bukti untuk menetapkan tersangkanya," ujar Noor.

KPK juga sudah menerima SPDP itu. kemarin sore. Jubir KPK Febri Diansyah menyatakan, komisi antira-suah siap menghadapi. Diajuga meyakini polisi akan profesional dalam menangani laporan tersebut. "Saya kira baik KPK, Polri atau pun Kejaksaan memahami ketentuan di pasal 25 UU Tipikor. Kami percaya Polri akan profesional dalam menangani hal itu," ujarnya di Gedung KPK. tadi malam.

KPK juga akan memberikan bantuan hukum kepada dua pimpinannya. Bagaimana jika Agus dan Saut jadi tersangka? Febri tak mau berandai-andai. Namun, dia berharap, "masa lalu" tidak terulang lagi. KPK disebutnya punya sejarah yang tidak bagus dengan pemberhentian pimpinan di tengah jalan ketika komisi itu tengah menangani kasus-kasus besar. "Kita berharap hal tersebut tidak terjadi lagi saat ini. Karena kita semua punya komitmen dan konsistensi dalam pemberantasan korupsi." ujarnya.

Pengamat hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan kepolisian tak bertindak reaktif. Seharusnya, ada semacam etika antar penegak hukum. Toh. yang dilakukan Agus dan Saut bukan tindakan preman. Tetapi didasarkan pada kewenangan atributif yang diberikan undang-undang. Karena itu. berdasarkan asas legalitas keduanya berwenang melakukan pekerjaannya. "Jika kepolisian bertindak reaktif masyarakat akan bertam a ada apa ini pimpinan lembaga pemberantasan korupsi tiba-tiba dijadikan tersangka?" ujarnya, tadi malam.

Sikap reaktif polisi ini. menurut Fickar, juga berpotensi menjadikan duel "cicak vs buaya" terulang lagi. Dia pun meminta Presiden Jokowi turun tangan. "Saya kira Presiden harus turun tangan agar pakem penegakan hukum di Indonesia tidak terkesan semrawut cuma karena kepentingan seseorang saja," tandasnya.

Sekadar mengingat, sudah ada dua jilid duel "cicak vs buaya" sebelumnya Perseteruan jilid pertama terjadi pada 2009. berawal dari tudingan Kabareskrim saat itu. Komjen Susno Duadji yang mengatakan ada lembaga yang telah secara sewenang-wenang menyadap telepon selulernya. Dari Susno pula, keluar personifikasi "cicak dan buaya". Cicak diibaratkan sebagai KPK, sementara buaya adalah Polri. Personifikasi itu dilontarkan Susno saat diwawancara majalah Tempo. 2 Juli 2009. "Cicak kok mau melawan buaya..."

Sementara, duel "Cicak \-s Buaya" Jilid II terjadi Juli 2012. Konflik berawal saat KPK menetapkan Kakorlantas Polri saat itu. Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi di proyek simulator SIM. Setelah itu. 5 Oktober 2012, sejumlah aparat kepolisian mengepung Gedung KPK untuk menangkap salah satu penyidik KPK sang berasal dari Polri. Kompol Novel Baswedan. Polri beralasan hendak menangkap Novel karena pada 2004, ketika bertugas di Bengkulu, dia pernah melakukan penganiayaan berat terhadap beberapa tersangka pencuri sarang burung walet di sana. SBY pun turun tangan lagi.

OKT





Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 270/PDT.G/2017/PN.JKT.PST

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-11-9

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 270/PDT.G/2017/PN.JKT.PST

PENGADILAN NEGERI /NIAGA HAM JAKARTA PUSAT

YASISCA MELISA WIBOWO HO

KELVIN DICAPRIO ,JAP

ROMAMSYAH.SH

IKLAN





Original Post

Penyuap Gubernur Bengkulu Divonis 3 Tahun 7 Bulan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-9

Penyuap Gubernur Bengkulu Divonis 3 Tahun 7 Bulan

Perkara "Fee" Proyek Jalan

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu menghukum Jhoni Wijaya dipenjara 3 tahun 7 bulan. Kepala Perwakilan PT Statika Mitra Sarana di Bengkulu itu juga dikenakan denda Rp 200 juta atau bisa diganti empat bulan kurungan.

Ketua majelis hakim Admiral dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bengkulu kemarin menyatakan. Jhoni Wijaya terbukti menyuap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya. Lily Mar-tiani Maddari Rp 1 miliar.

Perbuatan Jhoni Wijaya memenuhi unsur Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Terdakwa (Jhoni Wijaya) terbukti sah dan meyakinkan memberi fee proyek senilai Rpl miliar sesuai dengan bukti dan fakta persidangan," kata ketua majelis Admiral membacakan putusan.

Majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman Jhoni Wijaya. "Hal yang memberatkan, terdakwa karena perbuatan tersebut tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak korupsi. Adapun hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya." sebut Admiral.

Menanggapi putusan ini. pihak Jhoni Wijaya dan jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari. Sebelumnya JPU KPK menuntut Jhoni Wijaya dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 2 bulan karena terbukti

memberi fee Rpl miliar kepada Gubernur Bengkulu terkait proyek jalan.

PT Statika Mitra Sarana adalah pemenang proyek peningkatan jalan- Tes-Muara Aman (Air Dingin-Tes) dengan nilai kontrak Rp 37.072.160.000 dan proyek peningkatan jalan Curup-Air Dingin Rp 16.875.983.000.

Jhoni Wijaya menyerahkan uang Rpl miliar untuk gu-bemur lewat Rico Dian Sari. Penyerahan uang itu atas permintaan Gubernur Bengkulu Ridwan dan Lily Mardani Maddari agar pemenang proyek di Bengkulu menyetor dana 10 persen dari nilai kontrak.

Pada 5 Juni 2017. Ridwan mengundang rapat yang dihadiri para pemenang proyek. Menindaklanjuti pertemuan itu. Rico meminta Jhoni memberikan fee proyek 10 persen.

Pada 19 Juni 2017, Jhoni mengantar uang Rp 1 miliar ke kantor Rico untuk diberikan kepada gubernur. "Ini titip Pak." kata Jhoni kepada Rico.

Sebagai tanda terima. Rico membuat kuitansi dengan keterangan untuk ipembelian material!. Kuitansi diserahkan ke Jhoni.

Esok harinya Rico datang ke rumah gubernur untuk menyerahkan uang titipan Jhoni. Uang diserahkan ke Lily. "Ini, Yuk. Ada dari Curup. Dari Pak Jhoni. Jumlahnya satu," kata Rico.

Lily bertanya, "Aman enggak? Takut Ayuk." Rico menjawab aman. Uang pun diterima dan dimasukkan ke dalam brankas.

Tak lama. Rico diringkus KPK dan dibawa ke rumah Ridwan untuk menunjukkan uang yang baru saja diserahkan ke Lily,

gpg





Original Post

Rekanan BKKBN Dipenjara 8 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-9

Rekanan BKKBN Dipenjara 8 Tahun

Korupsi Pengadaan IUD Rp 27 Miliar

SEBELUMNYA. Kejaksaan Agung pernah menangani kasus dugaan korupsi pengadaan alat kontrasepsi jenis Intrauterine Device (IUD) yang dilakukan BKKBN.

Dalam kasus ini. penyidik menetapkan enam tersangka. Yakni. Direktur CV Bulao Kencana Mukti (BKM) Haruan Suarsono. Direktur Utama PT HakayoKridanusa(HK) Sudarto; -Manajer PT Kimia Farma Slamet Purwanto, dan Kepala Cabang PT Rajawali Nusindo Sukardi.

Dua tersangka lagi dari kalangan BKKBN. Yakni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan IUD tahun anggaran 2013. Sobri Wijaya, dan PPK tahun anggaran 2014, Wiwit Ayu Wulandari.

Dalam kasus ini. Kejagung juga sempat mengorek keterangan saksi Sekretaris Utama BKKBN, Ambar Rahayu dan Julianto Witjaksono, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN.

Dalam penyidikan terungkap bahwa proyek pengadaan IUD BKKBN dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama Rp 5 miliar, tahap kedua Rp 13 miliar dan tahap ketiga Rp 14 miliar. Total anggaran proyek tersebut Rp 32 miliar.

Penyidik menduga, proses pengadaan alat IUD KB sarat manipulasi lantaran tak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen proyek. "Modus pe-nyimpangannya diduga memanipulasi pengadaan barang sehingga tidak sesuai standar kesehatan," beber Sarjono Turin, Kepala Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung saat itu.

Pada 7 Agustus 2015. penyidik memutuskan menahan tersangka Haruan Suarsono,Ae (HS). Sedangkan lima tersangka tersangka lainnya yakni Sukardi, Sudarto. Slamet Purwanto, Sobri Wijaya dan Wiwit Ayu Wulandari lebih dulu dijebloskan ke sel.

"Akibat pengadaan IUD Kit di BKKBN,diperkirakan kerugian negara sebesar Rp 27 miliar untuk tiga tahap dari tahun 2013-2014." ungkap Tony Spontana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung saat itu.

Pada 2 Maret 2016, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Sudarto dan mewajibkan Sudarto mengembalikan uang yang dikorupsi Rp 27 miliar. Apabila tidak mau membayar uang pengganti, maka hartanya dirampas. Jika tidak cukup hartanya membayar uang pengganti itu maka hukumannya ditambah 2 tahun penjara.

Atas vonis itu. Sudarto tidak terima dan mengajukan banding. Tapi bukannya dapat keringanan, hukuman Sudarto malah diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

"Menjatuhkan pidana karenanya selama 8 tahun penjara," ucap majelis sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA). Hukuman uang pengganti Rp 27 miliar juga dikuatkan PT Jakarta.

Menurut majelis, perbuatan Sudarto yang mengedarkan IUD KIT tanpa izin edar, merupakan contoh buruk bagi masyarakat. Patut disadari tidak hanya berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara tetapi berdampak langsung pada kesehatan kaum ibu di Bumi Pertiwi.

"Majelis hakim tingkat banding menilai lamanya pidana penjara pidana yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan dan tidak berdampak pada efek jera pada terdakwa khususnya, dan secara umum kepada masyarakat luas terutama atas program pemerintah dalam memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa," demikian putus majelis yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Humuntal Pane.Siswandriyono, Reny Halida Ilham Malik dan Anthon Saragih pada 11 Juli 2016.

gpg





Original Post

Hukuman Uang Pengganti Irman Sugiharto Ditambah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-9

Hukuman Uang Pengganti Irman Sugiharto Ditambah

Perkara Korupsi E-KTP

PENGADILAN Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara korupsi e-KTP. Pengadilan tingkat banding itu menambah uang pengganti kerugian -negara yang harus dibayar terdakwa Irman dan Sugiharto. "Mengadili, menerima permintaan banding dari penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41 /Pid.Sus-Tpk/2017/PN Jkt. Pst tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang besarnya uang pengganti." demikian amar putusan banding yang diunggah ke situs MA, kemarin.

Dalam putusan yang diketuk 2 November 2017 lalu itu. majelis hakim yang diketuai Ester Siregar dengan anggota Elnawisah. I Nyoman Sutama, Hening Tyastanto dan Rusydi itu menyatakan. Irman tetap dihukum 7 tahun penjara dan didenda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Sedangkan Sugiharto 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider enam bulan penjara. Majelis hakim kemudian menghukum Irman membayar uang pengganti 300 ribu dolar

Amerika, 200 ribu dolar AS dan Rpl miliar, dikurangi yang sudah dikembalikan ke KPK sebesar 300 ribu dolar AS. Sementara terhadap Sugiharto harus membayar uang pengganti 30 ribu dolar AS, 400 ribu dolar AS, 20 ribu dolar ASdanRp460juta.

"Dikurangi dengan yang sudah dikembalikan kepada KPK sebesar 30 ribu dolar AS, 400 ribu dolar AS dan harta benda berupa satu unit Honda Jazz senilai Rpl50juta," putus majelis dalam perkara nomor 33/PidSus.TPK/2017/ PTDKI itu.

"Selambat-lambat satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalamjangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta bendara terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti," perintah majelis hakim.

Jika Irman tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama dua tahun. Sedangkan Sugiharto bakal ditambah hukumannya 1 tahun penjara.

"Menetapkan masa penahanan para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan para terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan." perintah majelis hakim.

GPG





Original Post

TINGGALKAN RUANG SIDANG

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-9

TINGGALKAN RUANG SIDANG

Terdakwa kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara Musa Zainuddin meninggalkan ruangan seusai sidang dengan agenda pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut anggota Komisi V DPR (nonaktif) tersebut dengan hukuman 12 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar.

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI/KYE/17





Original Post

Pimpinan KPK Disidik Polri Terkait Cegah Novanto

Media Cetak Republika Halaman 1
2017-11-9

Pimpinan KPK Disidik Polri Terkait Cegah Novanto

JAKARTA - Bareskrim Polri resmi meningkatkan status kasus dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ke tahap penyidikan. Keduanya dilaporkan terkait permintaan perpanjangan pencegahan ke luar negeri atas Ketua DPR Setya Novanto yang dilayangkan awal bulan lalu.

"Perkara yang dimaksud adalah tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan/atau penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Saut Situmorang

dan Agus Rahardjo dan kawan-kawan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Rabu (8/n).

Setyo menjelaskan, secara kronologis, Saut Situmorang selaku pimpinan KPK telah mengirimkan surat permintaan larangan bepergian keluar negeri untuk Novanto kepada dirjen imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 2 Oktober 2017. Surat itu dikirimkan setelah keluarnya putusan PN Jakarta Selatan terkait praperadilan Nomor 97/pid/prap/2Oi7 PN Jaksel tertanggal 29 September 2017.

Setyo menambahkan, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. "Satu ahli bahasa, tiga ahli pidana, dan satu ahli hukum tata negara," kata Setyo. Seusai melakukan pemeriksaan saksi, polisi pun melaksanakan gelar perkara dan memutuskan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tertanggal 7 November 2017. "Jadi, semenjak kemarin sudah dinaikkan ting-katnya menjadi penyidikan," kata Setyo. Terlepas dari penerbitan SPDP kemarin, Saut dan Agus belum ditetap-

kan sebagai tersangka. Setyo menyatakan, Polri akan memeriksa saksi-saksi terlebih dahulu sebelum memanggil terlapor, yakni Saut Situmorang dan Agus Rahardjo. "Rencana tindak lanjut penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan akan mengumpulkan alat bukti lainnya," kata dia.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad mengiyakan, pihaknya telah menerima SPDP dari kepolisian. Ia menyebutkan, nama Agus dan Saut masih berstatus sebagai terlapor.

Namun, dengan adanya surat tersebut maka kasus pelaporan Saut dan Agus telah dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Bareskrim Polri. "Jadi ini sudah penyidikan. Hanya sedang dilengkapi alat bukti untuk menetapkan tersangkanya," kata Noor, kemarin.

Kejakgung akan menerbitkan surat perintah untuk mengikuti perkembangan kasus itu Ta saya selaku penanggungjawab, segera menerbitkan surat perintah, namanya P16 utnuk menunjuk siapa yang akan mengikuti perkembangan kasus penyidikan," ujar Noor.

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el) tahun 2011- 2012 di Kemendagri pada 17 Juh 2017. Nama Setya Novanto sempat disebut dalam dakwaan terhadap terdakwa KTP-el, Andi Narogong, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Agustus lalu.

Dalam dakwaan, Novanto disebut mengatur pertemuan pihak-pihak yang terlibat korupsi pengadaan KTP-el, juga disebut mendapat jatah fee dari dana APBN yang dikeluarkan guna pembiayaan proyek pengadaan senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Ketua Umum Golkar itu selanjutnya mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 September 2017. Pada 29 September lalu, Hakim Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan itu.

Sebelum menetapkan sebagai tersangka pada Juli 2017,

KPK telah mengeluarkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri atas nama Setya Novanto pada April 2017. Surat itu berlaku hingga 18 Oktober 2017. Namun, KPK kembali mengirimkan permintaan cegah ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada 2 Oktober 2017.

Surat permintaan cegah tersebut kemudian dilaporkan oleh seseorang bernama Sandy Kurniawan ke Bareskrim Polri pada 9 Oktober 2017. Yang dilaporkan saat itu adalah pimpinan KPK Saut Situmorang dengan tudingan memalsukan dokumen surat permintaan pencegahan terhadap Novanto. Kepolisian memeriksa Sandy pada 13 Oktober 2017 kemudian melakukan penyelidikan.

Penerbitan SPDP oleh kepolisian atas terlapor Saut dan Agus ini tak lama selepas beredarnya SPDP dari KPK terkait penetapan kembali terhadap Novanto terkait kasus korupsi KTP-el Senin (6/n).

Sikap profesional

Juru bicara KPK Febri Dian-syah meyakini Polri bersikap profesional dalam laporan dua pimpinan KPK yang telah dinaikkan statusnya jadi penyidikan. "Ini kan bukan terjadi kali ini saja, jadi kami pastikan KPK akan menghadapi hal tersebut. Dan kami percaya polisi akan profesional dalam menanganinya," kata Febri di gedung KPK Jakarta, Rabu (8/11).

Menurut Febri, bila pelaporan terhadap dua pimpinan KPK terkait dengan pelaksanaan tugas di KPK, para penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan dapat mengingat kembali

Pasal 25 UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal itu, diatur bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi didahulukan dibanding dengan perkara lain. "Jadi saya kira baik KPK, Polri, maupun Kejaksaan memahami ketentuan di Pasal 25 UU Tipikor tersebut. Jadi kami percaya bahwa Polri akan profesional dalam menangani hal itu," ucapnya.

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi terlebih dulu melansir soal penaikan status laporan terhadap pimpinan KPK, kemarin. "Dan saya harap dalam waktu tidak terlalu lama berkas ini bisa dilimpahkan ke kejaksaan dan segera disidangkan," kata Fredrich menambahkan.

Fredrich menuding terlapor dengan Pasal 263 dan pasal 421 jo 23 KUHP, dengan tuduhan membuat surat keterangan seolah benar dan penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan tugas tindak pidana korupsi. Fredrich mengklaim telah menyertakan bukti-bukti kasus tersebut "Kita tidak bisa buka itu karena memengaruhi pemeriksaan. Yang penting sekarang ini tidak ada kekebalan hukum di sini. Saya bisa buktikan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum KPK," kata dia.

Kasus penyalahgunaan jabatan dan pembuatan surat itu, menurut Fredrich, juga berkaitan terhadap kasus dugaan korupsi KTP-el yang menyeret Setya Novanto. Fredrich juga mengklaim SPDP Bareskrim terkait penyidikan Saut dan Agus telah diteruskan ke KPK.

arif satrio nugroho/ mabruroh/dian fath risalah ed fithyan





Original Post

KPK Periksa Gamawan

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-11-9

KPK Periksa Gamawan

DIAN FATH RISALAH

KPK dinilai tak kapok kejar Novanto.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pemeriksaan terkait penyidikan baru dalam kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el). Pada Rabu (8/n), KPK melakukan pemeriksaan terhadap mantan menteri dalam negeri Gamawan Fauzi dan pengacara Hotma Sitompul. Keduanya terlihat hadir menyambangi gedung KPK Jakarta.

Usai diperiksa, Gamawan menuturkan, dia dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo dan Ketua DPR Setya Novanto dalam proyek pengadaan KTP-el. Kepada penyidik, Gamawan mengaku tak kenal dengan Anang dan tak pernah bertemu dengan Anang. "Saya bilang, saya tidak kenal dan belum pernah ketemu orangnya," ujar Gamawan, Rabu (8/11).

Terkait Novanto, Gamawan mengaku tak mengenal dekat. Dia mengaku hanya bertemu saat Sidang Paripurna di DPR. "Saya bilang, saya tidak pernah bicara sama Pak Novanto, ketemunya paling di paripurna.

Itu saja," kata dia.

Gamawan juga membantah kalau dia pernah ikut dalam pembahasan anggaran proyek KTP-el. "Saya kan tidak pernah bahas anggaran. KPK tahu, saya tidak pernah bahas anggaran KTP-el," ucapnya.

Pengacara Hotma Sitompul juga mengaku dicecar penyidik KPK ihwal sosok Novanto dalam proyek KTP-el. Selain Novanto, Hotma juga mendapat cecaran pertanyaan terkait beberapa pihak yang terlibat kasus korupsi KTP-el. "Kalau ditanya siTj, kenal Anang, kenal Novanto, kenal siapa, ya saya jawab, ada yang kenal, ada yang tidak," tuturnya.

Hotma juga mengaku ikut dikonfirmasi terkait tugas-tugas sebagai pengacara. "Ditanya sebagai saksi tahu apa tidak tugasnya sebagai lawyer apa? Sudah begitu saja. Tidak ada istimewa deh," ujar Hotma.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya pemeriksaan saksi terkait penyidikan baru yang dilakukan KPK dalam kasus korupsi KTP-el. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan saksi yang sudah dilakukan sejak Senin (6/11). Febri mengatakan, untuk Gamawan, penyidik KPK mendalami peran dan pengetahuan mantan menteri dalam negeri itu saat masih menjabat. Karena, saat proyek KTP-el bergulir,

ada peran dari Kemendagri terkait proses dan pengambilan keputusan, baik dari pembahasan anggaran sampai pengadaan. "Kurang lebih masih sama informasi yang kami dalami," ujarnya.

Febri menambahkan, KPK sudah memiliki dua bukti permulaan yang cukup dalam menjerat tersangka baru ini. "Sebelum proses penyidikan dilakukan, sudah ada bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti. Kami yakin punya lebih dua alat bukti," kata dia.

Sebelumnya, KPKjuga sudah memeriksa sejumlah politikus dan pengacara terkait Setya Novanto. Mereka adalah beberapa politikus Golkar dan anggota DPR. Seluruh saksi yang diperiksa KPK diduga memilki keterkaitan dengan kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el. Ada lima orang yang menyambangi gedung KPK. Mereka adalah Ketua bidang Hukum dan HAM Partai Golkar Rudi Alfonso, politikus Partai Hanura Miryam S Haryani, Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK Agun Gunandjar Sudarsa, mantan ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, dan mantan wakil ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno.

Saat dikonfirmasi wartawan, Rudi mengaku datang untuk memberikan keterangan untuk Ketua DPR RI Setya

Novanto. "(Diperiksa untuk) SN," ucap Rudi singkat Hal senada diungkapkan oleh Miryam. "Untuk Setya Novanto," ujarnya.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Setya Novanto beredar. Dalam SPDP tersebut memuat Sprindik Setya Novanto dengan nomor 113/0110/2017 tertanggal 31 Oktober 2017. Novanto disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek KTP- el tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri. Sprindik baru KPK ini membuat Novanto kembali menjadi tersangka untuk kali kedua.

Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita menilai, KPK tidak kapok terkait penetapan kembali Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Menurutnya, keluarnya SPDP yang kedua itu hampir sama dengan yang pertama.

"Dalam KUHAP dibedakan ruh, lid (penyelidikan) ini, dik (penyidikan) itu. Polisi dan jaksa mengikuti itu, kalau KPK tidak. UU KPK menyatakan lid, dik, dan tut di satu tangan KPK," ungkap Romli.

Romli menilai KPK seenaknya mengatur tahapan. Kalau sudah ada bukti, ke penyelidikan, masuk ke penyidikan, langsung dijadikan tersangka. ronggo astungkoro ed agus raharjo

DIAN FATH RISALAH





Original Post

BPK Digandeng Hitung Kasus Pulau Reklamasi

Media Cetak Republika Halaman 13
2017-11-9

BPK Digandeng Hitung Kasus Pulau Reklamasi

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya akan menggandengkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menghitung nilai kerugian negara terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyatakan, data audit BPK diperlukan sebagai .patokan penyidik dalam mengusut kerugian negara dalam penetapan nilai jual objek pajak (NJOP). "Kami akan membuat keterangan BPK untuk mengetahui berapa kerugian negara," kata Argo di Jakarta, Rabu (8/11).

Argo menuturkan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan tiga karyawan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI untuk mengetahui penetapan NJOP pulau reklamasi pada Rabu. Argo memastikan, ketiga saksi itu mengonfirmasi hadir untuk memenuhi panggilan penyidik.

Dia mengatakan, penyidik Polda Metro Jaya juga akan meminta keterangan Kepala BPRD DKI Jakarta Edi Sumantri dan Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryanto Agustinus Tamba pada Kamis (9/11). Argo menjelaskan, penyidik berusaha menelusuri apakah ada peberdaan atau tidak terkait nilai penetapan harga lahan. "Tentunya soal NJOP alan kami tanyakan ke sana," ujar Argo.

Sebelumnya, penyidik meningkatkan status laporan perkara proyek pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewenangan anggaran negara. Dugaan penyelewengan anggaran pada NJOP pengganti di Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI senilai Rp 3,1 juta per meter persegi (m2). Namun, realisasinya mencapai Rp 25 juta per m2 hingga Rp 30 juta per m2.

Kasubdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Sutarmo membenarkan tiga pegawai BPRD DKI dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Jakarta. Dia menerangkan, ketiganya dimintai pertanyaan oleh penyidik perihal penentuan NJOP Pulau C dan D.

"Mereka datang dan kooperatif. Itu (penentuan NJOP), menjadi salah satu tafsir pemeriksaan yang akan ditanyakan. Jadi, nanti kita lihat hasilnya," katanya, Rabu.

antara/rahma sulistya ed erik purnama putra





Original Post

Potensi Konflik Mesti Dihindari

Media Cetak Kompas Halaman 1
2017-11-9

Potensi Konflik Mesti Dihindari

Polri Sidik Kasus yang Libatkan Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS Potensi konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian, terkait langkah Polri menyidik kasus yang diduga dilakukan dua unsur pimpinan KPK, mesti dihindari. Konflik itu hanya akan merugikan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara umum.

Potensi konflik ini muncul setelah Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bernomor B/263/XI/ 2017/Dittipidum yang diserahkan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo. SPDP yang dikeluarkan pada 7 November dan ditandatangani Direktur Tindak Pidana

Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rudolf Nahak ini berkaitan dengan dugaan pembuatan surat palsu atau penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

SPDP ini keluar empat hari setelah KPK mengirimkan SPDP kepada Ketua DPR Setya Novan-

to. Dalam SPDP yang dikeluarkan* 3 November itu antara lain ditulis bahwa pada 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang diduga dilakukan Novanto bersama dengan Anang Sugiana, Andi Agustinus, Irman, dari Sugiharto.

Pencegahan

SPDP yang dikeluarkan Polri pada 7 November itu bermula dari laporan Sandy Kurniawan, advokat dari firma hukum Yuna-di Associates, pada 9 Oktober lalu. Laporan itu didasari oleh surat oermohonan pencegahan

yang diajukan KPK ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Novanto pada 2 Oktober 2017. Sebelumnya, pada 29 September, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan, penetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP-el tidak sah.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menerangkan, laporan Sandy ditingkatkan jadi penyidikan setelah Bareskrim memeriksa 6 saksi, 3 ahli pidana, 1 ahli bahasa, dan 1 ahli hukum tata negara. "Penyidik juga melakukan gelar perkara. Hasilnya, sejak 7 November, laporan itu dinaikkan jadi penyidikan, tetapi belum ada penetapan tersangka," katanya di Jakarta, Rabu (8/11).

Untuk menentukan tersangka, Polri akan kembali memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti Setelan tahapan itu, kata Setyo, penyidik akan memanggil kedua terlapor.

Ketika menerima SPDP itu di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu siang, Fredrich Yunadi, pengacara Novanto, mengapresiasi langkah Polri yang segera menyidik kasus itu.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah menyatakan percaya bahwa Polri mampu obyektif menangani perkara tersebut "KPK punya sejarah yang tidak cukup bagus terkait dengan pemberhentian pimpinan di tengah jalan ketika sedang menangani kasus besar. Kami berharap hal itu kini tidak terjadi lagi," ujarnya.

Tahun 2009, Wakil Ketua KPK

Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang oleh Polri. Kasus yang menjadi perhatian publik dan disebut dengan istilah "cicak-buaya" ini dipicu surat permohonan pencegahan yang dikeluarkan Bibit dan Chandra.

Pengajar ilmu kepolisian di Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, mengingatkan, penyidikan kasus yang diduga melibatkan Agus dan Saut berpotensi menghadirkan konflik baru antara Polri dan KPK. Oleh karena itu, ia berharap pimpinan Polri berkoordinasi dengan pimpinan KPK untuk membicarakan secara detail kasus itu sehingga kedua pihak mengetahui duduk persoalan dalam kasus itu. "Kalau tidak ada koordinasi di antara dua pimpinan lembaga itu, perkara ini bisa mengulangi peristiwa Bibit dan Chandra," kata Bambang.

Pemeriksaan

Setelah akhir Oktober lalu mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk kasus KTP-el, KPK terus meminta keterangan dari sejumlah saksi. Kemarin, KPK meminta keterangan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan advokat Hotma Sitompul. Keduanya antara lain ditanya hubungan mereka dengan Setya Novanto dan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharja

Sementara itu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui hakim ketua Ester Siregar mengeluarkan putusan banding untuk dua terdakwa perkara KTP-el,

yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Ke-mendagri Sugiharto.

Sebelumnya, di pengadilan tingkat pertama. Irman divonis 7 tahun penjara dan Sugiharto 5 tahun penjara. Dalam putusan banding, hukuman keduanya ditambah uang pengganti Rp 500 juta untuk Irman dan Rp 400 juta untuk Sugiharto.

Putusan tersebut juga memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak memasukkan nama Novanto sebagai pihak yang bersama-sama melakukan kejahatan dengan Irman dan Sugiharto.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Bara Hasibuan, menyatakan, kasus yang diduga melibatkan Novanto ini telah membuat DPR tersandera "Apa pun yang kami lakukan untuk memperbaiki citra DPR di mata publik menjadi sia-sia. Publik akan melihat DPR buruk karena ketuanya bermasalah," katanya.

Menurut Bara, masih banyak anggota DPR yang rajin bekerja menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dan rajin menghadiri rapat-rapat penting di DPR "Namun, semua itu jadi tertutup oleh ulah Novanto. Kami jadi tersandera," katanya.

(AGE/APA/SAN/IAN)





Original Post

2 Pimpinan KPK Akan Jadi Tersangka

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2017-11-9

2 Pimpinan KPK Akan Jadi Tersangka

JAKARTA, (PR).-

Kejaksaan Agung telah menerima surat

pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari

Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri.

SPDP itu ditujukan untuk dua pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi, yakni Agus Rahardjo dan

Saut Situmorang. Mereka diduga terlibat dalam kasus

pembuatan/penggunaan surat palsu atau

penyalahgunaan wewenang.

"SPDP tersebut dikeluarkan pada 7 November 2017 oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Sementara, surat ini baru masuk ke Kejaksaan Agung hari ini (kemarin)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum di Jakarta, Rabu (8/11/2017). Meskipun demikian, ia belum bersedia memberikan keterangan secara detail karena akan terlebih dahulu menelaah SPDP tersebut.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Setyo Wasisto mengungkapkan, dugaan pembuatan surat palsu atau penyalahgunaan wewenang yang dimaksud adalah penerbitan surat cekal bepergian ke luar negeri terhadap Ketua DPR Setya Novanto tertanggal 2 Oktober 2017. Surat pencekalan tersebut dinilai

bermasalah. Hal itu mengingat Setya Novanto telah memenangi praperadilan atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik yang ditangani KPK.

Setelah ada laporan dari pihak Setya Novanto, Bareskrim Polri mengkaji surat yang diterbitkan KPK tersebut dengan melibatkan sejumlah ahli, yakni ahli hukum pidana, hukum tata negara, dan ahli bahasa. Polisi pun menyatakan sudah menggelar perkara tersebut. Pada 7 Oktober 2017, penyelidikan terhadap kasus tersebut naik menjadi penyidikan. Setelah proses tersebut, polisi akan memanggil saksi dan mengumpulkan barang bukti.

Kuasa hukum Setya Novan-

to, Fredrich Yunadi mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang telah mengeluarkan SPDP. Setelah berkas tersebut masuk ke kejaksaan, ia berharap, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan majelis hakim.

"Apa jang dilakukan oleh kedua komisioner KPK tersebut telah melanggar Pasal 263 dan Pasal 421 juncto Pasal 23 KUHP dengan membuat surat yang menurut mereka seolah-olah benar dan telah menyalahgunakan kekuasaan. Mereka seakan-akan menjadi legislator dalam setiap keputusan hukum. Padahal, mereka adalah pelaksana undang-undang sehingga segala tindakan hukum harus tunduk pada undang-undang," katanya.

Selain menganggap pencekalan terhadap Novanto telah melanggar hukum, Fredrich ju-

ga menganggap, tindakan KPK yang menjadikan kliennja sebagai tersangka dalam kasus KTP elektronik merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan. Pihak Novanto akan berupaya melawan segala bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Akan dihadapi

KPK mengaku telah menerima SPDP yang diterbitkan oleh Bareskrim Polri. Juru Bicara KPK Febri Dianvah mengungkapkan, surat bernomor B/263/XI/2Oi7/Dit Tipidum tertanggal 7 November itu perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap terlapor Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Pelapor dalam kasus itu adalah Sandy Kurniawan.

Tadi sore Ckemarin), sudah kami terima SPDP yang isinya itu ada dua pimpinan KPK sebagai pihak terlapor," katanya di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Menurut dia, KPK terlebih dahulu akan mempelajari isi SPDP, termasuk apa yang dipersoalkan, sebab tidak tercantum dalam surat itu.

KPK percaya bahwa polisi akan bersikap profesional dalam menangani laporan tersebut. Apalagi, jika itu terkait dengan pelaksanaan tugas KPK. Dalam penanganan perkara, kata dia, semua institusi penegak hukum -yakni KPK, Polri ataupun kejaksaan- pasti memahami ketentuan Pasal 25 UU Tipikor. "Kami pastikan, KPK akan menghadapi hal itu. Tentu perlu diingat Pasal 25 UU Tipikor yang mengatur bahwa proses penyidikan, lUHtuta n, dan persidangan kasus tipikor didahulukan," tuturnya.

KPK akan segera berkoordinasi dengan Polri. Hal itu agar penanganan kasus dugaan korupsi, termasuk proyek pengadaan KTP elektronik, bisa lebih maksimal dan menjadi prioritas bersama. "Kalau soal bantuan hukum, itu standar. Yang pasti, akan diberikan," ujarnya.

Febri menyatakan, KPK tak ingin berandai-andai jika kedua pimpinan itu nanti ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan surat yang diterima, saat ini, status kedua pimpinan KPK adalah terlapor. Namun, ia berharap, ketimpangan di tubuh KPK (dengan penetapan sebagai tersangka) tidak terjadi.

"KPK punya sejarah yang tidak cukup bagus terkait dengan pemberhentian pimpinan di tengah jalan ketika sedang menangani kasus-kasus besar. Kami berharap, hal itu tidak terjadi lagi. Kita semua punya komitmen dalam pemberantasan korupsi," ucapnya. - Pitam j soal "adanyaupaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, menurut Febri, KPK belum bisa menyimpulkan hingga sejauh itu. Namun, jika dalam ruang publik mengemuka wacana tersebut, patut dicermati lebih lanjut. "Saya juga belum tahu secara persis, siapa dan bagaimana profil dari pihak pelapor," katanya.

(Ira Vera Tika/ Puga Hilal Bayhaqie)





Original Post

Istilah Korban, Pecandu Pengguna Harus Jelas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-11-9

Istilah Korban, Pecandu Pengguna Harus Jelas

ICJR Bela Pengguna Narkoba

PENELITI Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu mengkritik pendekatan yang keras terhadap pengguna narkotika menyebabkan hilangnya hak para pengguna dan pecandu narkotika untuk mendapatkan akses pada rehabilitasi, beberapa di antaranya bahkan berakhir di penjara.

Pihaknya melihat, aturan dalam UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum tegas mengatur mengenai rehabilitasi pengguna narkoba. "Meski ada pengaturan dajam Pasal 128 Undang-Undang Narkotika, dimana peserta rehabilitasi wajib tidak dituntut pidana, dalam kenyatannya. mayoritas peserta rehabilitasi tetap dijerat pidana," katanya di Jakarta.

Berdasarkan riset yang dilakukan LBH Masyarakat pada 2016, sebanyak 75.8 persen peserta rehabilitasi tetap dijerat pidana meskipun sudah menunjukkan bukti keikutsertaan dalam rehabilitasi wajib. Selain itu, pengadilan juga turut memberikan perlakuan keras kepada para pengguna narkotika.

Berdasarkan riset yang dilakukan ICJR pada 2012, hanya 10 persen putusan hakim agung yang memberikan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Bahkan, di Pengadilan Negeri Surabaya pada 2015, hanya enam persen putusan hakim yang menempatkan pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi.

"Pada 2015. dari 522 putusan hakim se-Jabodetabek terhadap pengguna sepanjang 2014. hanya 43 orang yang diberikan putusan rehabilitasi." ungkap Erasmus. Sementara, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan

sampai Oktober 2017, terdapat 8.354 terpidana yang dikategorikan sebagai pengguna narkotika harus dipenjara.

Terkait hal ini, ICJR mendorong agar revisi UU Narkotika yang tengah digodok pemerintah lebih berpihak pada proses rehabilitasi bagi para pencandu. "Perlu sinkronisasi istilah terkait pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika. Dengan begitu,kesimpangsiuran istilah dan terminologi yang berakibat pada tercerabutnya hak-hak pecandu narkotika dapat dikurangi." tandasnya.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).Totok Yuliyanto menyebutkan, revisi UU Narkotika harus bisa menyelesaikan masalah tanpa melanggar HAM.

Dia mencontohkan, saat Badan Narkotika Nasional (BNN) merazia lokasi-lokasi yang diduga* ada transaksi atau pemakai narkotika, aparat BNN bisa memaksa orang lain untuk menyerahkan sampel urin. darah atau rambut.

"Orang yang memberikan urin harus dengan kerelaan. Sebab, memaksa bisa tergolong pelanggaran HAM. Nah jika mereka tidak mau, BNN mau apa?" ujarnya.

Sementara itu. pemerintah menjamin Revisi UU Narkotika tidak akan mempi-danakan para pengguna barang terlarang tersebut. Dalam revisi tersebut, para pengguna narkotika akan dimasukkan ke pusat rehabilitasi.

"Kami jamin dalam undang-undang yang baru akan kami pisahkan antara mereka yang terbukti kriminal dan hanya penyalah guna," kata Staf Direktorat Pascarehabilitasi BNN Yoseph Yody.

osp





Original Post

Terbantu Transportasi Online

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 20
2017-11-9

Terbantu Transportasi Online

Nikita Mirzani

SEGUDANG sensasi dan kontroversi dibuat oleh Nikita Mirzani. Publik boleh rajin menyindir, namun ia tetap banjir tawaran kerja. Lantaran sibuk mondar-mandir ke lokasi syuting, janda dua anak ini merasa terbantu oleh transportasi online. Sehingga bisa datang tepat waktu tak terlalu terkendala kemacetan.

"Iya, Niki terbantu sekali dengan transportasi online. Kadang kalau lagi terburu-buru atau lagi nggak bisa bawa mobil sendiri, Niki pakai itu," kata Nikita.

Terkait peraturan baru mengenai taksi online sebagai pengganti aturan lama yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA), bintang film Drakula Cinta ini mendukung Pemerintah dalam menertibkan transportasi berbasis aplikasi itu.

Seperti diketahui, dalam Peraturan Menteri (PM) 108/2017 juga mengatur tentang pengawasan dan pelanggaran taksi online, serta mengatur perusahaan penyedia layanan aplikasi taksi online.

"Setuju taksi online tetap beroperasi, soalnya ngebantu banget kayak bisa di-track gitu, ada mapnya, dia dimana sudah sampai mana terus karena murah juga," demikian respons Nikita.

Menurut artis yang mengklaim bakal tampil bugil di Playboy ini, pengenaan stiker pada kendaraan taksi online dalam aturan merupakan suatu keharusan yang dipenuhi.

"Ya kalau pemerintah mau bikin peraturan baru, seperti taksi onlie pakai stiker khusus ya nggak apa-apa juga, toh cuma stiker doang, nggak ganggu banget," ucap Nikita, yakin.

Sejauh ini, lanjut Niki, dirinya tak pernah mengalami kejadian buruk saat menumpang taksi atau gojek online.

"Selama ini bagus-bagus aja nggak ada masalah, mereka datang sesuai di aplikasi, lima menit ya lima menit," tandasnya.

Sekadar informasi, belum lama seorang ojek online bernama Irjii Rodiatam Mardiah mengunggah foto pose bareng Nikita di Fa-cebook. Rupanya, dia habis mengantarkan wanita bertato itu ke sebuah stasiun televisi swasta untuk syuting. Mungkin saking senangnya, si pengojek mengung- gahnya dengan caption sedikit nakal, "Gurih, gurih, gurih ,,,enyoyyyyy."

REDAKSI





Original Post

Maaf, Jokowi Sedang Mantu

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-11-9

Maaf, Jokowi Sedang Mantu

CATATAN POLITIK HUKUM

Dari tayangan langsung televisi, di Solo Ketua DPR Setya Novanto terlihat sehat saat menghadiri acara pernikahan putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayiyde-ngan Bobby Afif Nasution, Rabu (8/11). Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini hadir di antara para undangan. Tampak sehat Jauh dari penampakan saat ia terbaring di RS Premier Jatinegara, Jakarta, akhir September. Kala itu Novanto sakit sehingga mangkir dari panggilan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP elektronik pada Juli lalu.

Ketika dirawat di rumah sakit, beredar luas foto Novanto. Kondisinya memprihatinkan. Tubuhnya tergolek lemah di ranjang pasien. Di wajahnya terlihat masker dan selang-selang. Kelihatannya sakitnya parah sekali Tetapi, ada yang jeli melihat kejanggalan di foto itu Terlihat alat detak jantung EKG yang menunjukkan garis lurus (flat). Nah, itulah yang langsung viral dan terus direproduksi menjadi meme lucu-lucu. Sekarang ini meme itulah di antaranya yang diperkarakan Novanto.

Saat dirawat di rumah sakit itu, praperadilan yang diajukan Novanto terhadap penetapan tersangka dirinya berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9), hakim tunggal Cepi Iskandar memutuskan penetapan tersangka Novanto dalam kasus dugaan korupsi KTP-el oleh KPK tidak sah. KPK pun diminta menghentikan penyidikan terhadap Novanto.

Banyak orang menang taruhan karena tebakannya tepat Novanto lolos dari belitan kasus KTP-el. Lalu kembali kicauan di media sosial (Twitter) yang viral dengan tagar #ThePo-werOfSetnov. Lucu, kritis, menggelitik, agak sarkas. Novanto memang politikus kuat, lihai, piawai John Foster (2011) berpuisi menggoda, "politikus lihai tahu kapan menarik pukulan dan kapan memetik dawai-da-wai indah". Kini dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, diperkarakan di kepolisian atas dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang.

Pekan-pekan itu pula tersiar kabar Yorrys Raweyai dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar. Yorrys juga Ketua Tim Kajian Elektabilitas Partai Golkar. Menurut kajian tim, kasus KTP-el berdampak besar terhadap penurunan elektabilitas Partai Golkar. Yorrys dianggap bermanuver dan kritis terhadap penonaktifan Novanto. Dua hari setelah putusan praperadilan, Novanto pulang dari rumah sakit Sudah membaik.

Sepekan ini beredar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) berkop KPK yang ditujukan kepada Novanto. Namun, Novanto menolak diperiksa KPK walaupun hadir dalam sidang terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (3/11), yang justru terungkap " keluarganya adalah pemilik salah satu perusahaan pemenang lelang proyek KTP-el.

Bahkan, lewat Sekretariat Jenderal DPR, KPK dikirimi surat bahwa pemeriksaan ketua DPR harus seizin presiden seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi, tunggu dulu. Saat uji materi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah Konstitusi hanya memutus Pasal 245 Ayat L Ayat 3 Huruf c menyebutkan, izin dari presiden tidak berlaku apabila tindak pidana khusus. Korupsi itu tindak pidana khusus, loh!

Maaf, Presiden Jokowi sedang mantu. Jangan usik kebahagiaan Presidea..

Oleh M SUBHAN SD





Original Post

Dudung Bantah Memperkaya Korporasi

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-11-9

Dudung Bantah Memperkaya Korporasi

KORUPSI WISMA ATLET

JAKARTA, KOMPAS - Mantan Direktur Utama FT Duta Graha Indah, Dudung Purwadi, membantah telah memperkaya PT DGI dan juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari dana proyek pembangunan Wisma Atlet Sumatera Selatan dan Rumah Sakit Universitas Udayana Bantahan itu disampaikan dalam nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (8/11).

"Pembangunan Wisma Atlet dan Rumah Sakit Universitas Udayana pun dapat berjalan dengan singkat dan bangunan yang didirikan berkualitas baik," kata Dudung saat membacakan plei-doi dalam sidang yang dipimpin oleh Haryono.

Sebelumnya, jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Dudung dengan pidana 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama korupsi secara berlanjut dalam proyek pembangunan Wisma Atlet Sumsel 2010-2011 serta Rumah Sakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana 2009-2010. Besaran korupsi itu diduga mencapai 30 persen dari total nilai proyek yang mencapai Rp 293,9 miliar.

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menyatakan Dudung terbukti memperkaya PT DGI hingga Rp 67,3 miliar dan Nazaruddin Rp 14,8 miliar. Selain itu, PT DGI juga memberikan im-

balan kepada Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet (KPWA) Rizal Abdullah Rp 400 juta dan lebih dari Rp 600 juta untuk sejumlah pihak di KPWA di Sum-seL Total imbalan untuk Rizal dan rekan-rekannya di KPWA mencapai Rp 1 miliar. Rizal telah dipidana 3 tahun penjara pada 2015.

Dudung juga memberikan imbalan Rp 3,2 miliar dalam proyek Wisma Atlet kepada mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Wafid telah dipidana dalam perkara ini karena tertangkap tangan saat menerima imbalan itu dari Mohammad El Idris dari PT DGI dan Mindo Rosalina Manulang, orang kepercayaan Nazaruddin di PT Anugerah Group.

Proyek tetap selesai

Menanggapi tuntutan jaksa. Dudung membantah pernah bertemu dengan pihak-pihak terkait proyek pembangunan Rumah Sa-

kit Universitas Udayana, termasuk terhadap Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Ma-regawa yang telah dipidana dalam perkara yang sama. Saat menjalankan proyek Wisma Atlet Sumsel, diajuga mengatakan hanya bertemu dengan Rizal selaku Ketua KPWA.

"Saat proyek Wisma Atlet berjalan lima bulan, pada April 2011, Mindo bersama El Idris dan Wafid kena operasi tangkap tangan KPK. Namun, PT DGI tetap dapat menyelesaikan pembangunan Wisma Atlet selama 10 bulan," ujarnya.

Hanya saja, Dudung mengakui, sebelum memperoleh kedua proyek tersebut, ia menghadiri undangan PT Anugerah Group milik Nazaruddin. PT Anugerah merupakan perusahaan yang membagi-bagikan proyek pemerintah kepada kontraktor badan usaha milik negara. Dalam pertemuan itu, diakui Dudung, PT DGI menjadi satu-satunya perusahaan swasta yang dilibatkan. Pertemuan menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan penerima proyek memberikan keuntungan 10-15 persen kepada perusahaan guidance, yakni PT Anugerah Group.

Kepada majelis hakim. Dudung meminta agar dapat menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin jika memang dipidana Majelis hakim menurut rencana membacakan putusan dalam persidangan berikutnya.

(MDN)





Original Post

Musa Menilai Jaksa Berspekulasi

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-11-9

Musa Menilai Jaksa Berspekulasi

PEMBERANTASAN KORUPSI

JAKARTA, KOMPAS - Musa Zainuddin, mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang juga terdakwa penerima suap proyek dana aspirasi untuk pembangunan jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional DC Maluku dan Maluku Utara, keberatan terhadap tuntutan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi

"Jaksa telah mengarang cerita terhadap perkara saya," kata Musa saat menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (8/11)-

Dalam persidangan sebelumnya, Musa dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Musa juga dituntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 7 miliar. Jaksa menilai Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap Rp 7 miliar dalam proyek pembangunan Jalan Taniwel-Sa-leman senilai Rp 56 miliar dan rekonstruksi Piru-Waisala senilai Rp 42 miliar.

Uang itu diterima dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku

Utara Amran HI Bustary serta dua pengusaha, yakni Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. Suap dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara Musa dengan Amran dan Khoir dalam sebuah pertemuan di Jakarta.

Namun, Musa menyatakan, pertemuannya dengan Amran dan Khoir itu hanya pertemuan biasa dan tidak diikuti dengan pertemuan-pertemuan lainnya.

"Bahwa benar ada pertemuan Abdul Khoir, Amran, dan saya. Namun, berdasarkan keterangan Abdul Khoir dan Amran dalam persidangan, pada pertemuan itu tak ada pembicaraan terkait kesepakatan tentang program terdakwa (usulan pembangunan jalan di Maluku) yang akan dilaksanakan Abdul Khoir dan So Kok Seng," kata Musa.

Musa juga membantah pernah membuat kesepakatan dengan So Kok Seng atau pihak lain terkait pembangunan jalan di Maluku. Menurut Musa, pihaknya merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung sehingga proyek jalan yang pernah dia

usulkan itu berada di Lampung.

"Faktanya di persidangan, jaksa tak pernah tunjukkan usulan tersebut (usulan proyek di Lampung). Yang ada, jaksa hanya menunjukkan rekap Hanggar tambahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," katanya.

Musa sempat menangis ter-isak saat membacakan nota pembelaan. Ia bersikukuh tak terlibat dalam korupsi ini dan tak pernah memperoleh janji imbalan dari Khoir maupun. Amran.

Dalam perkara suap untuk proyek pembangunan jalan di Maluku dari dana aspirasi itu, selain Musa, empat anggota Komisi V DPR lain sudah ditetapkan sebagai tersangka ataupun sudah dipidana. Mereka adalah Damayanti Wisnu Putranti yang telah dipidana 4,5 tahun penjara. Budi Supriyanto yang divonis 5 tahun penjara, dan Andi Taufan Tiro yang divonis 9 tahun penjara, serta Yudi Widiana Adia yang masih menjalani penyidikan di KPK.

Dalam perkara Musa, majelis hakim yang diketuai Masud akan menjatuhkan vonis dalam persidangan berikutnya.

(MDN)





Original Post

Bogor Golf Club Jadi Milik Kemenkes

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 7
2017-11-9

Bogor Golf Club Jadi Milik Kemenkes

BOGOR, (PR).-

Lahan dan bangunan Bogor Golf Club di Jalan Semeru Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dieksekusi, Rabu (8/11/2017). Lahan seluas 18 hektare tersebut resmi dimiliki Kementerian Kesehatan sesuai putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor.

Putusan itu tertuang dalam surat No. O9/Pdt/Eksi2OO7/PN Bar jo No. O2/Pdt/G/2OO3-/PN.Bgr yang ditetapkan n Oktober 2011 lalu. Pihak Bogor Golf Club akhirnya merelakan eksekusi tersebut, tetapi penggunaannya tidak berubah sebagai sarana olah raga golf.

Dewan Pembina Bogor Golf Club Nuli Rahman menceritakan, tempat tersebut sudah berdiri sejak 1935 sehingga dianggap memiliki nilai sejarah yang berharga bagi masyarakat setempat. "Kami ataupun masyarakat sekitar tidak menghendaki lapangan golf ini berubah fungsi," katanya di lokasi eksekusi.

Menurut kabar yang beredar, Nuli menuding Kementerian Kesehatan akan mengubah fungsinya menjadi rumah sakit. Setelah kedua belah pihak dipertemukan oleh pengadilan negeri setempat, ia mengakui kesepakatannya lahan tersebut tetap digunakan sebagai sarana olah raga.

Tapi kalau hanya sebatas omongan sulit dibuktikan. Saya ingin ada surat tertulis sebagai bukti. Bisa saja nanti berubah fungsi, lima atau sepuluh tahun kemudian," kata Nuh.

Mengingat nilai sejarahnya, ia meminta Pemerintah Kota Bogor segera menjadikan lokasi tersebut sebagai kawasan cagar budaya.

Diambil alih

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Sundoyo mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Bogor Golf Club sejak sebulan sebelum eksekusi

tersebut.

"Memang sempat ada per-lawanan-perlawanan melalui gugatan, tetapi urusan ini sudah selesai," katanya.

Pihak Kementerian Kesehatan, menurut dia, masih menunggu keputusan Pemerintah Kota Bogor menjadikan lokasi tersebut sebagai cagar budaya. Namun, sejak hari eksekusi Sundoyo menvatakan, pengelolaan tempat tersebut diambil alih dan tidak beroperasi sementara hingga ada keputusan lebih lanjut terkait penggunaannya.

"Kalau ditetapkan sebagai cagar budaya, Kemenkes tidak mungkin memanfaatkan tanah ini di luar apa yang sudah ditentukan," kata Sundoyo.

Kalaupun tidak dijadikan rumah sakit, ia mengatakan, ruang terbuka seperti itu bisa digunakan tempat pelayanan promotif dan preventif Kementerian Kesehatan.

(Hilmi Abdul Halim)





Original Post

Rusuh di Nusakambangan, Seorang Napi Tewas

Media Cetak Jawa Pos Halaman 3
2017-11-9

Rusuh di Nusakambangan, Seorang Napi Tewas

CILACAP Kerusuhan antar-narapidana terjadi dj Lembaga Pemasyarakatan Kelas n Permisan, Nusakambangan, sekitar pukul 10.30, Selasa (7/11). Seorang narapidana yang bernama Tumbur Biondy tewas dalam insiden tersebut. Tiga narapidana lainnya mengalami luka-luka.

Kapolres Cilacap AKBP Djoko Julianto yang diwakili Kasat Polair Polres Cilacap AKP Huda Syafii membenarkan adanya kerusuhan di Lapas Permisan. "Benar. Magrib saya masih di lapas. Alhamdulillah, kondisi berangsur-angsur terkendali," katanya saat dihubungi Radar Banyumas {Jawa Pos Group).

Kalapas Permisan Yan Rusmanto menyatakan, kondisi lapas kondusif sejak sore. "Petugas bertindak cepat. Bantuan dari Polres Cilacap juga cepat sehingga kondisi langsung bisa dikuasai," jelasnya.

Yan mengungkapkan, 11 pelaku kerusuhan sudah diamankan. Hingga kini, mereka masih menjalani pemeriksaan oleh petugas di Lapas Permisan. "Sementara diduga penyebabnya adalah perselihan sehingga terjadi perkelahian. Nanti pihak kepolisian memberikan keterangan soal penyebab pasti serta motifnya. Kami masih fokus menjaga kon-dusivitas lapas," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah Ibnu Choldun menuturkan, kerusuhan terjadi setelah ada pemukulan oleh

sejumlah napi kepada penghuni lapas yang lain. Aksi jtu memicu pembalasan. "Ada dua kubu yang berselisih," jelasnya

Ibnu menyatakan, kejadian itu merupakan bagian dari risiko yang harus dihadapi petugas. "Risiko di lapas. Apalagi rata-rata napi menerima hukuman cukup lama," tuturnya.

Mengenai 11 pelaku yang masih menjalani pemeriksaan, Ibnu menyatakan hal itu menjadi wilayah petugas kepolisian. "Kami sudah mengutus Kadirpas Pak Jhoni Pri-yatno untuk melihat langsung kondisi lapas dan segera melakukan evaluasi," tandasnya.

Pengamanan lapas sebenarnya berlangsung normal. Hanya, kerusuhan terjadi saat para tahanan berada di luar sel. Karena itu, situasi lebih susah dikendalikan. Petugas sudah melakukan upaya dengan memasukkan napi ke dalam sel. Saat terjadi insiden pemukulan pertama ketika pagi, napi dimasukkan ke dalam sel. Namun, setelah mereka keluar dan bertemu, terjadi pengeroyokan. Kerusuhan terjadi di Blok C Nomor 20 yang merupakan kamar napi tamping alias tahanan pendamping.

Sementara itu, korban tewas Tumbur Biondy Alyian Partahi Siburian dikenal juga sebagai On-dy Bin Robert FreddySiburian. Dia adalah salah seorang anggota kelompok John Kei. Hal itu dibenarkan Kasat Polair Polres Cilacap

AKP Huda Syafii. Namun, dia tidak mau berkomentar banyak

John Kei adalah narapidana yang didakwa membunuh Tan Harry Tantono, direktur Sanex Steel, pada 2012. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada 27 Desember 2012, dia divonis 12 tahun penjara. Namun, di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), John Kei dijatuhi hukuman yang Iebih berat, yakni 16 tahun dari sebelumnya 12 tahun penjara.

(yda/yan/sus/c5/ami)





Original Post

Pemprov Mesti Bantu Warga Pulau Pari

Media Cetak Jawa Pos Halaman 23
2017-11-9

Pemprov Mesti Bantu Warga Pulau Pari

GAMBIR Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus vonis enam bulan penjara kepada tiga nelayan Pulau Pari. Mereka dianggap melakukan pungutan liar kepada wisatawan di Pantai Perawan. Namun, putusan tersebut dinilai tidak beralasan karena status hukum kepemilikan tanah masih simpang siur.

Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Tigor Gemdita Hutapea menyayangkan putusan tersebut. Putusan itu dinilai tidak sesuai pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, putusan pengadilan bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

UU tersebut menyatakan, lanjut Tigor, masyarakat pesisir memiliki hak untuk mengelola dan mendapat manfaat dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut dia, warga Pulau Pari telah berpuluh-puluh tahun menetap, membuka wisata,

dan mengelola pulau secara mandiri. Uang hasil dari wisatawan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana Pantai Perawan. Sisanya dipakai untuk membayar petugas kebersihan, membangun musala, dan membantu anak yatim.

"Ini dilakukan mandiri tanpa keterlibatan pemerintah," ujarnya. Menurut Tigor, putusan pengadilan menjadi catatan merah gagalnya negara dalam memastikan perlindungan hak-hak nelayan. Negara tidak bisa melindungi wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil dari ancaman privatisasi dari investasi dan korporasi. "Negara gagal mengakui dan melindungi hak-hak nelayan untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau kecil," ungkapnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Tubagus Arif menyayangkan

putusan tersebut. Menurut dia, majelis hakim harus melihat bahwa kepemilikan tanah di Pulau Pari masih sengketa. Dengan begitu, masyarakat sekitar melalui RT dan RW memiliki kewenangan dalam mengelola pulau. "Apakah pemda telah menentukan bahwa wilayah tersebut harus ada retribusinya? Apakah pemda mengeluarkan SK bahwa itu wilayah pemda? Seharusnya, pihak pengadilan mencermati bahwa sebenarnya itu adalah tanah tak bertuan yang di tinggalkan pemiliknya," jelasnya. Politikus PKS tersebut menjelaskan, pengelolaan serta pembangunan Pulau Pari tidak menggunakan APBD. Untuk memajukan pariwisata di pulau itu, masyarakat menggunakan dana sendiri. Seharusnya, pemprov melakukan bantuan hukum karena mereka merupakan masyarakat DKI. "Bahkan, bisa jadi pemprov dalam tanda kutip meminta aparat terkait untuk menangguhkan hukuman sampai status Pulau Pari jelas," terang Arif.

(dom/co5/fai)





Original Post

Pimpinan KPK Disidik Polri Terkait Cekal Novanto

Media Online republika.co.id
2017-11-09

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bareskrim Polri resmi meningkatkan status kasus dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ke tahap penyidikan. Keduanya dilaporkan terkait permintaan perpanjangan pencegahan ke luar negeri atas Ketua DPR Setya Novanto yang dilayangkan awal bulan lalu.

"Perkara yang dimaksud adalah tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan atau penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Saut Situmorang dan Agus Rahardjo dan kawan-kawan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Rabu (8/11).

Setyo menjelaskan, secara kronologis, Saut Situmorang, selaku pimpinan KPK telah mengirimkan surat permintaan larangan bepergian keluar negeri untuk Novanto kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 2 Oktober 2017. Surat itu dikirimkan setelah keluarnya putusan PN Jakarta Selatan terkait praperadilan Nomor 97/pid/prap/2017 PN Jaksel tertanggal 29 September 2017.

Setyo menambahkan, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. "Satu ahli bahasa, tiga ahli pidana, dan satu ahli hukum tata negara," kata Setyo.

Seusai melakukan pemeriksaan saksi, polisi pun melaksanakan gelar perkara dan memutuskan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 7 November 2017. "Jadi semenjak kemarin sudah dinaikkan tingkatnya menjadi penyidikan," kata Setyo.

Terlepas dari penerbitan SPDP kemarin, Saut dan Agus belum ditetapkan sebagai tersangka. Setyo menyatakan, Polri akan memeriksa saksi-saksi terlebih dahulu sebuah memanggil terlapor, yakni Saut Situmorang dan Agus Raharjo.

"Rencana tindak lanjut penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan akan mengumpulkan alat bukti lainnya," kata dia.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Noor Rachmad mengiyakan, pihaknya telah menerima SPDP dari kepolisian. Ia menyebutkan, nama Agus dan Saut masih berstatus sebagai terlapor.

Namun, dengan adanya surat tersebut maka kasus pelaporan Saut dan Agus telah dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Bareskrim Polri. "Jadi ini sudah penyidikan. Hanya sedang dilengkapi alat bukti untuk menetapkan tersangkanya," kata Noor, kemarin.

Kejakgung akan menerbitkan surat perintah untuk mengikuti perkembangan kasus tersebut "Ya saya selaku penanggung jawab, segera menerbitkan surat perintah, namanya P16 utnuk menunjuk siapa yang akan mengikuti perkembangan kasus penyidikan," ujar Noor.

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el) tahun 2011- 2012 di Kemendagri pada 17 Juli 2017. Nama Setya Novanto sempat disebut dalam dakwaan terhadap terdakwa KTP-el, Andi Narogong, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Agustus lalu.

Dalam dakwaan, Novanto disebut mengatur pertemuan pihak-pihak yang terlibat korupsi pengadaan KTP-el, juga disebut mendapat jatah fee dari dana APBN yang dikeluarkan guna pembiayaan proyek pengadaan senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Ketua Umum Golkar itu selanjutnya mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 September 2017. Pada 29 September lalu, Hakim Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan tersebut.

Sebelum menetapkan sebagai tersangka pada Juli 2017, KPK telah mengeluarkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri atas nama Setya Novanto pada April 2017. Surat itu berlaku hingga 18 Oktober 2017. Namun, KPK kembali mengirimkan permintaan cegah ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada 2 Oktober 2017.

Surat permintaan cegah tersebut kemudian dilaporkan oleh seseorang bernama Sandy Kurniawan ke Bareskrim Polri pada 9 Oktober 2017. Yang dilaporkan saat itu adalah pimpinan KPK Saut Situmorang dengan tudingan memalsukan dokumen surat permintaan pencegahan terhadap Novanto. Kepolisian memeriksa Sandy pada 13 Oktober 2017 kemudian melakukan penyelidikan.

Penerbitan SPDP oleh kepolisian atas terlapor Saut Situmorang dan Agus Rahardjo ini tak lama selepas beredarnya SPDP dari KPK terkait penetapan kembali terhadap Novanto terkait kasus korupsi KTP-el pada Senin (6/11) lalu.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/09/oz3zk1440-pimpinan-kpk-disidik-polri-terkait-cekal-novanto



Original Post

KPK Belum Simpulkan Ada Kriminalisasi Terhadap Agus dan Saut

Media Online republika.co.id
2017-11-09

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau terburu-buru menyimpulkan adanya bentuk kriminalisasi terhadap Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, yang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan surat. KPK masih akan mencermati terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri.

"Kami tentu belum bisa menyimpulkan sejauh itu tetapi kalau itu kemudian menjadi diskusi di publik tentu itu patut dicermati lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (9/11).

Sebelumnya, Fredrich Yunadi, kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sejak Selasa (7/11).

Kedua petinggi KPK tersebut dituduh telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

"Saya juga belum tahu secara persis siapa dan bagaimana profil dari pihak pelapor tersebut tetapi yang pasti tentu kami berpatokan dan berpegangan pada Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," kata Febri.

Terkait hal itu, ia pun mengingatkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi itu didahulukan dibanding dengan perkara yang lain.

"Kalau itu terkait dengan pelaksanaan tugas di KPK, misalnya dalam kasus penanganan perkara, tentu kami perlu ingat pasal 25 Undang-Undang Tipikor. Jadi, saya kira baik KPK, Polri atau pun Kejaksaan memahami ketentuan di Pasal 25 Undang-Undang Tipikor tersebut," ujarnya.

Febri pun mengaku lembaganya telah menerima SPDP dari Bareskrim Polri tersebut pada Rabu (8/11) sore.

Soal adanya SPDP terhadap dua pimpinan KPK itu, ia pun menyatakan bahwa KPK memang mempunyai sejarah yang tidak cukup bagus dengan pemberhentian pimpinan di tengah jalan.

"Kami berharap hal tersebut tidak terjadi lagi saat ini karena kami semua punya komitmen dan konsistensi dalam pemberantasan korupsi. Saya kira sesuai Pasal 25 Tindak Pidana Korupsi, bagaimana penanganan kasus korupsi diselesaikan terlebih dahulu," ungkap Febri.

Dikeluarkannya SPDP tersebut bermula dari seorang warga bernama Sandy Kurniawan melaporkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ke Bareskrim Polri dengan tuduhan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

Laporan tersebut teregister dalam laporan polisi Nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim tertanggal 9 Oktober 2017.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/09/oz4740354-kpk-belum-simpulkan-ada-kriminalisasi-terhadap-agus-dan-saut



Original Post

KPK belum Simpulkan Adanya Kriminalisasi Pimpinan Dilaporkan

Media Online rri.co.id
2017-11-09

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa menyimpulkan adanya bentuk
kriminalisasi terkait dua pimpinan, yaitu Agus Rahardjo dan Saut
Situmorang yang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan
memalsukan surat.

"Kami tentu belum bisa menyimpulkan sejauh itu tetapi kalau itu
kemudian menjadi diskusi di publik tentu itu patut dicermati lebih
lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (9/11/2017).

Sebelumnya, Fredrich Yunadi, kuasa hukum Ketua DPR RI Setya
Novanto mengatakan bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum
Bareskrim Polri telah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
(SPDP) dengan terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut
Situmorang sejak Selasa (7/11/2017).

Kedua petinggi KPK tersebut dituduh telah melakukan tindak pidana
membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu
dan atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263
KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

"Saya juga belum tahu secara persis siapa dan bagaimana profil dari
pihak pelapor tersebut tetapi yang pasti tentu kami berpatokan dan
berpegangan pada Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," kata
Febri.

Terkait hal itu, ia pun mengingatkan ketentuan dalam Pasal 25
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur proses penyidikan,
penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi itu didahulukan
dibanding dengan perkara yang lain.

"Kalau itu terkait dengan pelaksanaan tugas di KPK, misalnya dalam
kasus penanganan perkara, tentu kami perlu ingat pasal 25 Undang-Undang
Tipikor. Jadi, saya kira baik KPK, Polri atau pun Kejaksaan memahami
ketentuan di Pasal 25 Undang-Undang Tipikor tersebut," ujarnya.

Febri pun mengaku lembaganya telah menerima SPDP dari Bareskrim Polri tersebut pada Rabu (8/11/2017) sore.

Soal adanya SPDP terhadap dua pimpinan KPK itu, ia pun menyatakan
bahwa KPK memang mempunyai sejarah yang tidak cukup bagus dengan
pemberhentian pimpinan di tengah jalan.

"Kami berharap hal tersebut tidak terjadi lagi saat ini karena
kami semua punya komitmen dan konsistensi dalam pemberantasan korupsi.
Saya kira sesuai Pasal 25 Tindak Pidana Korupsi, bagaimana penanganan
kasus korupsi diselesaikan terlebih dahulu," ungkap Febri.

Dikeluarkannya SPDP tersebut bermula dari seorang warga bernama
Sandy Kurniawan melaporkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ke Bareskrim
Polri dengan tuduhan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan
surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

Laporan tersebut teregister dalam laporan polisi Nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim tertanggal 9 Oktober 2017.(Antara/ARN/DS)

http://rri.co.id/post/berita/454967/nasional/kpk_belum_simpulkan_adanya_kriminalisasi_pimpinan_dilaporkan.html



Original Post

KKP setujui peledakan kapal ikan eks asing di Mimika

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-09

Timika (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyetujui usulan Kejaksaan Negeri Timika untuk segera meledakkan kapal pencuri ikan KM Laut Maluku di perairan Mimika pada pertengahan Desember mendatang.

Kepala Kejaksaan Negeri Timika Alex Sumarna, di Timika, Kamis, mengatakan peledakan KM Laut Maluku akan dilakukan bersamaan dengan peledakan salah satu kapal pencuri ikan di wilayah Merauke.

"Tanggal pastinya belum kami tentukan. Namun yang jelas sudah ada persetujuan dari KKP untuk melakukan eksekusi kapal itu," ujar Sumarna.

Eksekusi peledakan KM Laut Maluku nantinya akan melibatkan pihak Pangkalan TNI AL Timika dan Kepolisian Sektor Perairan Mimika.

KM Laut Maluku tertangkap oleh Satuan Polisi Perairan Polda Papua saat sedang mencuri ikan di kawasan perairan Mimika pada 2014.

Kasus itu sudah diproses secara hukum hingga ke tingkat Mahkamah Agung RI hingga kasusnya berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusan kasasi MA belum lama ini, pengadilan memerintahkan agar kapal tersebut disita oleh negara untuk dimusnahkan.

Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon beberapa waktu lalu mengatakan proses peledakan KM Laut Maluku tersebut membutuhkan penanganan khusus.

Kapal berbobot sekitar 155 grosstone (GT) tersebut terbuat dari besi, sehingga proses peledakannya harus mempertimbangkan keamanan lingkungan kawasan sekitar.

Kapolsek Perairan Polres Mimika Iptu Barnabas mengatakan KM Laut Maluku tersebut sejak 2014 hingga kini masih berlabuh di Pelabuhan Sungai Wania, samping Kampung Cenderawasih, Distrik Mimika Timur.

"Dari laporan teman-teman, kapal itu masih beroperasi menangkap ikan di perairan Mimika saat sudah ada kebijakan moratorium penangkapan ikan oleh kapal-kapal eks asing yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Proses hukumnya sudah selesai sampai di tingkat Mahkamah Agung," kata Barnabas.Editor: B Kunto Wibisono

http://www.antaranews.com/berita/663767/kkp-setujui-peledakan-kapal-ikan-eks-asing-di-mimika



Original Post

Pimpinan KPK Dibidik

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2017-11-9

Pimpinan KPK Dibidik

Polri mengaku menaikkan laporan ke tahap penyidikan,

namun terlapor belum tersangka. Polri telah meminta

keterangan ahli hukum dan ahli bahasa.

Sri Utami

ami@medidindonesio. com

Bareskrim Polri mulai menyidik dugaan pemalsuan surat perintah penyidikan "(sprindik) dan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang dikeluarkan KPK.

Dua petinggi KPK, Saut Situmorang dan Agus Rahardjo, yang menandatangani kedua surat tersebut dinilai melakukan pemalsuan dan menyalahgunakan wewenang.

"Saut Situmorang selaku pimpinan KPK menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri untuk Setya Novanto pada 2 Oktober 2017 setelah PN Jaksel memutus praperadilan yang dimenangkan Novanto pada 2? September 2017," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo

Wasisto, kemarin.

Setyo menambahkan, setelah menerima laporan dari anggota tim kuasa hukum Novanto, Sandy Kurniawan, pada Senin (9/10), pihaknya langsung menindaklanjutinya dengan mengumpulkan keterangan dari enam saksi, yakni ahli hukum tata negara, pakar hukum pidana, dan ahli bahasa.

Setelah pemeriksaan di tahap penyelidikan, lanjut Setyo, Bareskrim melakukan gelar perkara lalu menaikkan laporan ke tingkat penyidikan pada 7 November. "Tahapnya sudah penyidikan, tetapi statusnya belum tersangka, masih

terlapor."

Menurut pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, kedua pimpinan KPK tersebut dianggap memberikan keputusan tidak sesuai dengan proses penyidikan dan status yang diperiksa. Selain itu, surat itu dinilai tidak sesuai aturan pengambilan keputusan kolegial yang menjadi aturan di KPK.

"Suratnya asli, tetapi isinya palsu. Seharusnya statusnya saksi dan barang bukti tidak

ada, oleh dia dibuat surat pencekalan, dibuat jadi tersangka. Padahal, saksi tidak boleh dicekal," ujar Fredrich.

Agus dan Saut disangkakan melanggar Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 421 KUHP terkait tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu atau penyalahgunaan wewenang.

Kemarin, Kejaksaan Agung

telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap pimpinan KPK. Saut Situmorang dan Agus Rahardjo.

"Kejaksaan mengeluarkan Surat P16A yang menunjuk jaksa peneliti untuk kasus itu," ungkap Kepala Puspenkum Kejaksaan Agung Mohammad Rum.

Punya kewenangan

Juru bicara KPK Febri Dian-

syah mengakui pelaporan pimpinan KPK ke kepolisian bukan baru kali ini terjadi. Hanya, kali ini Febri belum memiliki informasi lengkap terkait surat yang dipersoalkan pelapor.

"Soal pencegahan ke luar negeri, KPK punya kewenangan sesuai Pasal 12 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memerintahkan instansi terkait mencegah seseorang ke luar negeri. Itu bisa dilakukan di penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. UU Imigrasi menegaskan hal itu dapat dilakukan karena beberapa sebab, termasuk perintah dari KPK," tandas Febri.

Febri berkeyakinan aparat Polri dan kejaksaaan memahami hal tersebut sehingga dapat bekerja secara profesional. Ke depan, KPK akan terus menuntaskan kasus megakorupsi KTP-E tanpa menghentikan proses penyidikan terhadap tersangka baru.

KPK sudah memanggil sejumlah saksi untuk penyidikan baru kasus KTP-E sejak Senin (6/11). KPK akan terus melakukan pola pemeriksaan tersebut sebelum menyampaikannya secara lebih lengkap kepada publik.

Adapun Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menilai pelaporan pimpinan KPK itu menunjukkan belum kukuh-nya tekad untuk memberantas praktik lancung di negara ini.

(Gol/Dro/Ant/X-3)





Original Post

Pemerintah Benahi Administrasi Penduduk

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-11-9

Pemerintah Benahi Administrasi Penduduk

Perlu revisi UU agar ada panduan hukum terhadap putusan tersebut.

ASTRI NOVARIA ostri@mediaindonesia.com

DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri segera membenahi aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (siak) dan melakukan sosialisasi ke daerah menyusul putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada Selasa (7/11), MK mengabulkan gugatan mengenai pencantuman penghayat kepercayaan dalam kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP). "Saya perlu waktu kira-kira satu bulan untuk pembenahan aplikasi siak dan sosialisasi ke Dukcapil se-Indonesia, dan menyiapkan form-nya," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, kemarin.

Kemendagri pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait data kelompok penghayat kepercayaan yang terdaftar di kedua kementerian itu.

"Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil akan memasukkan kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan. Setelah itu, Kemendagri akan memperbaiki aplikasi siak dan dara base serta sosialisasi ke 514 kabupaten/kota se-Indonesia," jelas Mendagri Tjahjo Kumolo.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan atas permohonan pencantuman penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP. Amar putusan MK menilai perbedaan pengaturan antarwarga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional.

Hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan selama ini penganut agama resmi dan penghayat kepercayaan diberlakukan berbeda dengan tidak adanya keterangan kepercayaan bagi para penghayatnya di KTP. "Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundangan dalam mengakses pelayanan publik," ujar Saldi.

Revisi UU

. Berkenaan dengan itu pula. Komisi II DPR mewacanakan revisi Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menindaklanjuti putusan MK. "Kalau saya melihat berdasarkan UU dan ketentuan di dalam pasal-pasalnya, tentu harus ada revisi dan perubahan UU," kata Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali.

Dia mengatakan mengingat keputusan MK bersifat final dan mengikat, tidak bisa diajukan peninjauan kembali atau judicial review sehingga yang paling memungkinkan ialah revisi agar ke depan ada panduan hukum dalam melaksanakan putusan tersebut.

amwmii ni ii him vjiiwii

Dirjen Dukcapil

"Kalau tidak direvisi bagaimana mau melaksanakan putusan itu? Kan harus ada panduan undang-undangnya, karena undang-undang sekarang tidak memungkinkan," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan Komisi II akan memanggil Kemendagri guna menindaklanjuti putusan MK. "Keputusan MK itu final dan mengikat, kami harus mematuhi dan akan bicara dengan Kemendagri bagaimana teknis pelaksanaanya."

Dia mengatakan rapat dengan Kemendagri akan diadakan setelah masa reses selesai. Pihaknya, antara lain, akan menanyakan bagaimana cara Kemendagri menindaklanjuti putusan MK tersebut.

Anggota Komisi II Ace Hasan Syadzily mengatakan semua masyarakat harus menghormati putusan tersebut, karena MK telah memutuskan berdasarkan landasan Ifonstitusi negara.

(Ant/P-3)





Original Post

Kepala BKKBN Dibui untuk Mudahkan Penyidikan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-11-9

Kepala BKKBN Dibui untuk Mudahkan Penyidikan

PENYIDIK pidana khusus Kejaksaan Agung resmi menahan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty. Chandra ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, Jakarta.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Warih Sadono mengatakan penahanan tersebut bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan yang sedang berlangsung, termasuk mengantisipasi tersangka menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya.

Chandra tersandung kasus

dugaan tindak pidana korupsi pengadaan susuk KB II batang/ impian tiga tahunan plus inserter tahun anggaran 2014-2015 di BKKBN. "Penahanan selama 20 hari ke depan terhitung dari 8 November 2017," ujar Warih.

Penetapan status tersangka dan penahanan dilakukan setelah tim penyidik merampungkan pemeriksaan dari sejumlah saksi yang dikuatkan dengan barang bukti. Korps Adhyaksa pun siap membeberkan seluruh bukti tersebut di meja persidangan.

Menurut dia, tersangka terbukti bersalah karena mengintervensi proses pengadaan susuk KB II batang/implan tiga

tahunan plus inserter tahun anggaran 2014-2015. Saat ini penyidik telah menyita uang tunai Rp5 miliar dari tangan tersangka. Dalam perkara itu penyidik

juga menetapkan tiga tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Tryasa Nagamas Farma Yenny Wiriawaty, Direktur PT Djaja Bima Agung Luanna Wiriawaty, dan Kasi Penyediaan Sarana Biro Program/Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN Karnasih Tjiptaningrum.

Posisi kasus bermula saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan susuk KB II. Dana yang dialokasikan Rpl91.340.325.000 bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN.

"Pada saat proses pelelang-

an berlangsung temyata ada penawaran yang dimasukkan oleh peserta lelang ialah berada dalam satu kendali, yakni PT PT Djaja Bima Agung. Harga tersebut ialah harga-harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi," tambah Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mohammad Rum.

Sebelumnya JAM-Pidsus Arminsyah mengatakan Surya ikut memainkan harga dan terlibat dalam penyertaan serta penentuan harga penawaran. Tersangka juga mengabaikan hasil kajian cepat BPKP meski sebelumnya telah memberikan peringatan.

(Gol/P-2)





Original Post

PEMBELAAN MUSA ZAINUDDIN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-11-9

PEMBELAAN MUSA ZAINUDDIN

Terdakwa Musa Zainuddin berjalan keluar seusai menyampaikan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Mantan anggota Komisi V DPR itu membantah menerima suap uang Rp7 miliar terkait dengan proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Sebelumnya, Musa dituntut 12 tahun penjara dan dituntut membayar denda Rp1 miliar. Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan Musa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.

SUSANTO





Original Post

Pengadilan Tinggi DKI Tolak Keterlibatan Novanto

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-11-9

Pengadilan Tinggi DKI Tolak Keterlibatan Novanto

KPK akan mempelajari putusan PT DKI . yang menolak keterlibatan Setya Novanto dalam kasus KTP Elektronik.

Dero Iqbal Mahendra

dero@medioindonesio.com

KPK mempelajari hasil putusan banding Irman dan Sugiharto di Peng-idilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusan itu majelis hakim pengadilan tinggi menolak keterlibatan Setya Novanto dalam kasus KTP-E.

"Majelis hakim tingkat banding berpendapat keberatan-keberatan jaksa penuntut umum pada KPK yang termuat dalam memori poin a sampai dengan c tidak beralasan untuk dipertimbangkan," demikian bunyi vonis PT DKI tentang banding Irman dan Sugiharto, kemarin.

Poin a sampai c yang diajukan jaksa, antara lain, menyatakan Setya Novanto dan Drajat Wisnu Setyawan sebagai kawan peserta, menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam

uraian di atas sebagai pihak yang diuntungkan karena perbuatan terdakwa, dan menyatakan tidak mempertimbangkan pencabutan BAP Miryam S Haryani dan tetap menggunakan keterangan Miryam S Hariyani yang diberikan di depan penyidik sebagai alat bukti yang sah.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan saat ini pihaknya belum memegang hasil putusan itu. Namun, Febri menjamin pihaknya bakal mempelajari pu-, tusan tersebut.

"Memang ada beberapa perubahan, tentu kami akan cermati lebih lanjut apakah kemudian akan masih perlu dilakukan upaya hukum lebih lanjut," kata Febri.

Febri mengaku beberapa permohonan KPK pada saat banding masih belum cukup jelas dikabulkan di pengadilan tinggi.

Namun, ada penanganan soal

uang pengganti serta soal justice collaborator yang disebut hakim.

Menurut Febri, KPK tak mau terburu-buru menganggapi putusan pengadilan tinggi terkait dengan Novanto. KPK membutuhkan waktu lebih lanjut untuk mempelajari hal tersebut.

Diperiksa

Di Gedung KPK, kemarin, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga kembali diperiksa dalam kasus KTP-E. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo (ASS), mantan Direktur Quadra Solution dan Novanto.

"Saya ditanyadua hal, pertama kenal atau tidak sama Anang dan kedua tentang Pak Novanto," ujar Gamawan.

Selama 45 menit pemeriksaan, Gamawan mengaku dirinya tidak mengenal Anang dan bahkan tak pernah bertemu dan tidak mengetahui wajahnya. Begitu juga terkait dengan Novanto, ia mengaku hanya mengetahui Novanto sebatas nama.

"Saya enggak pernah bicara

dengan Novanto, ketemunya juga paling di (rapat) paripurna saja, itu pun lihat dari jauh. Saya hanya tahu saja." terang Gunawan.

Gamawan diperiksa penyidik KPK bersama dengan pengacara Hotma Sitompul. Hotma juga mengaku diperiksa sebagai saksi untuk Novanto. Meski begitu. Hotma mengaku tidak ada yang baru dalam pemeriksaannya.

Pemeriksaan maraton itu dilakukan dalam rangka pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E.

Kabar teranyar ialah soal beredarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diduga untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto. Dalam surat itu Novanto telah menyandang status tersangka dugaan korupsi KTP-E menyusul keluarnya surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik-113 /01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

Untuk diketahui, Anang menjadi tersangka karena diduga merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun dari nilai paket KTP-E sebesar Rp5,9 triliun.

(P-2)





Original Post

Hun Sen Optimistis Oposisi Dibubarkan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 15
2017-11-9

Hun Sen Optimistis Oposisi Dibubarkan

PERDANA Menteri Kamboja Hun Sen, kemarin, mengatakan siap bertaruh pengadilan akan membubarkan partai oposisi utama negara itu, Partai Rescue Nasional Kamboja (CNRP). Keputusan itu akan memuluskan jalan Hun Sen untuk memenangi Pemilihan Umum 2018.

Hun Sen, yang telah menguasai demokrasi di Kamboja selama 32 tahun, menghabiskan sepanjang 2016 untuk menggulingkan CNRP yang merupakan rival terberatnya dalam pemilu tahun depan.

Tindakan keras untuk menggulingkan CNRP meningkat beberapa bulan terakhir. Keberhasilan otoritas memenjarakan ketua CNRP telah memicu sejumlah anggota parlemen meninggalkan negara itu dengan alasan ta-

kut ditangkap.

Bulan lalu, pemerintahan Hun Sen meminta Mahkamah Agung untuk membubarkan partai oposisi itu karena diduga melanggar hukum baru yang melarang partai politik melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan nasional.

Terkait dengan sepak terjang Hun Sen, kelompok hak asasi manusia (HAM) menilai tindakan itu sebagai pelucut-an kekuasaan tanpa senjata oleh Hun Sen yang merupakan salah satu perdana menteri yang paling lama menjabat di dunia.

Berbicara di depan kerumunan, kemarin, Hun Sen mengatakan dirinya siap bertaruh dari angka 1-100 terkait dengan pembubaran CNRP.

(AFP/*/I-2)





Original Post

Realisasi PLTSa Rawa Kucing Mendesak

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2017-11-9

Realisasi PLTSa Rawa Kucing Mendesak

TANGERANG

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tangerang meminta pemerintah pusat segera melaksanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Rawa Kucing, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten.

Pasalnya, selain pelaksanaan proyek tersebut tertunda dua tahun, aroma sampah di TPA kerap menimbulkan bau yang tidak sedap hingga ke area Bandara Soekarno-Hatta. Itu memalukan sebab Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia di mata dunia.

"Kami harap proyek ini segera direalisasikan, mengingat aroma sampah yang ada di TPA Rawa Kucing sudah cukup mengganggu Baunya bisa tercium hingga ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta," pinta Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, kemarin.

Aroma tidak sedap itu, jelas Arief,

bukan hanya tercium di sekitar Rawa Kucing, Neglasari, Kota Tangerang. Kawasan Bandara Soekarno-Hatta yang berjarak sekitar 1.8 kilometer dari lokasi TPA Rawa Kucing juga terimbas dengan bau tak sedap. Apalagi saat angin berembus ke arah bandara, aroma tak sedap sangat terasa.

Anggaran pembangunan mega-royek itu, kata Arief, mencapai Rpl triliun. Biaya pembangunan proyek PLTSa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pihaknya sangat berharap proyek ini segera direalisasikan sebab timbunan sampah di TPA Rawa Kucing sudah cukup mengganggu.

Putusan MA

Sebelumnya, pembangunan megaproyek PLTSa di Rawa Kucing, Negla-. sari, Kota Tangerang, sempat terhenti karena adanya tuntutan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ke Mahkamah Agung (MA). Walhi

menilai keberadaan PLTSa dapat mengancam lingkungan hidup di Tangerang.

Namun, setelah MA membatalkan tuntutan Perpres Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di tujuh kota di Indonesia yang menjadi proyek percontohan PLTSa itu, keluarlah Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang di dalamnya terdapat Kota Tangerang, Semarang, dan Makasar yang dapat melaksanakan pembangunan PLTSa itu.

Harapan akan dibangunnya PLTSa di Rawa Kucing juga datang dari PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta.

"Kami sangat mendukung. Bahkan, beberapa kali sudah bertemu dengan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah agar pelaksanaan proyek PLTSa bisa segera dilaksanakan," kata Senior General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Suriawan Wakan, kemarin.

Suriawan yakin, dengan dibangun-

nya PLTSa di Kota Tangerang, keluhan aroma tak sedap dari TPA Rawa Kucing tidak ada lagi.

Selama ini, menjelang sore hingga malam, aroma sampah dari TPA sangat mengganggu para pengguna jasa di bandara internasional tersebut, baik penumpang yang datang maupun akan berangkat.

"Kami sering menerima keluhan dari penumpang, khususnya mereka yang datang dari luar negeri yang mempertanyakan dari mana asalnya aroma busuk itu," ungkap Suriawan.

Saat musim hujan, aroma busuk tidak terlalu menusuk hidung. Namun, saat musim kemarau dan tumpukan sampah terbakar, bau busuk sangat terasa. Oleh karena itu, dia berharap pembangunan PLTSa segera dilaksanakan agar persoalan polusi udara akibat bau busuk dari sampah di TPA Rawa Kucing itu cepat teratasi.

(SM/J-3)





Original Post

Kejagung Tunjuk Jaksa Peneliti Soal Kasus 2 Pimpinan KPK

Media Online republika.co.id
2017-11-09

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung mengaku telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang dan Agus Rahadjo yang dilaporkan Sandi Kurniawan terkait tindak pidana membuat surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang.

"Ya sudah kami terima SPDP tersebut. Intinya, penyidik kepolisian melakukan penyidikan dan kita terima SPDP-nya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Jakarta, Rabu (8/11).

Dikatakan, kejaksaan sudah menunjuk jaksa peneliti untuk menangani kasus tersebut dan selanjutnya disampaikan ke pihak kepolisian. "Kita menunjuk jaksa yang menangani kasus itu supaya nanti kalau mau berkoordinasi, ya penyidik Polri bisa langsung menghubungi ke jaksa peneliti. Begitu prosesnya," katanya.

Polri juga menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/1728/XI/2017/Dit Tipidum tanggal 7 November 2017. Kedua pimpinan dilaporkan melanggar Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 421 KUHP terkait tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu atau penyalahgunaan wewenang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercayai Bareskrim Mabes Polri bersikap profesional terkait adanya laporan terhadap dua pimpinan KPK, yaitu Agus Rahardjo dan Saut Situmorang atas dugaan memalsukan surat.

"Ini kan bukan terjadi kali ini saja, jadi kami pastikan KPK akan menghadapi hal tersebut dan kami percaya polisi akan profesional dalam menanganinya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Terkait hal itu, ia pun mengingatkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi itu didahulukan dibanding dengan perkara yang lain.

"Kalau itu terkait dengan pelaksanaan tugas di KPK, misalnya dalam kasus penanganan perkara, tentu kami perlu ingat pasal 25 Undang-Undang Tipikor. Jadi, saya kira baik KPK, Polri atau pun Kejaksaan memahami ketentuan di Pasal 25 Undang-Undang Tipikor tersebut," ucap Febri.

Sebelumnya, Fredrich Yunadi, kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sejak Selasa (7/11).

Kedua petinggi KPK tersebut dituduh telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/08/oz3wre330-kejagung-tunjuk-jaksa-peneliti-soal-kasus-2-pimpinan-kpk



Original Post

Penyuap Gubernur Bengkulu Dihukum 43 Bulan Penjara

Media Online Beritasatu
2017-11-09

Bengkulu - Terdakwa Jhoni Wijaya--penyuap Gubernur Bengkulu (nonaktif) Ridwan Mukti--, divonis majelis hakim PN Tipikor Bengkulu selama 43 bulan atau 3 tahun 7 bulan penjara karena terbukti secara sah bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Sidang yang dipimpin hakim ketua, Admiral didampingi hakim Rahmat dan Nich Samara, di Bengkulu, Rabu (8/11), juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Jhoni Wijaya sebesar Rp 200 juta, dan jika denda tidak dibayar diganti kurungan empat bulan penjara.

Majelis hakim mengatakan Kepala Cabang PT Statika Mitra Sarana, Jhoni Wijaya secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi seperti diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Tipikor Bengkulu kepada terdakwa Jhoni Wijaya tersebut lebih ringan lima bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, yakni selama empat tahun penjara.

Atas putusan tersebut, majelis hakim PN Bengkulu memberikan kesempatan kepada terdakwa selama tujuh hari untuk berpikir apakah menerima atau banding atas hukuman tersebut.

Terdakwa Jhoni Wijaya mengatakan dirinya akan berpikir dahulu atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada dirinya.

"Saya pikir-pikir dahulu yang mulia atas putusan tersebut," ujarnya.

Seperti diketahui, Jhoni Wijaya merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan suap proyek jalan sebesar Rp 1 miliar yang terjaring OTT KPK pada 20 Juli 2017 dengan melibatkan Gubernur Bengkulu (nonaktif), Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari, serta pengusaha Rico Dian Sari.

Terdakwa Ridwan Mukti, Lily Martiani Maddari, dan Rico Dian Sari, saat ini masih menjalani proses persidangan di PN Tipikor Bengkulu dengan mendengarkan keterangan sejumlah saksi terkait kasus suap proyek pembangunan jalan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2017.

PT Statika Mitra Sarana cabang Bengkulu pada tahun anggaran 2017 mendapat pekerjaan pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) setempat sebanyak 3 paket senilai Rp 54 miliar. Paket proyek pembangunan jalan provinsi yang dikerjakan perusahaan tersebut berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
Sumber: Suara Pembaruan

http://www.beritasatu.com/nasional/462645-penyuap-gubernur-bengkulu-dihukum-43-bulan-penjara.html



Original Post

KPK Pimpinan dan Penyidik Melaksanakan Tugas UU

Media Online inilah.com
2017-11-09

INILAHCOM, Jakarta - Selain dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, pengacara Ketua DPR Setya Novanto juga melaporkan sejumlah penyidiknya.

Setidaknya 24 penyidik KPK ikut dilaporkan oleh pengacara Novanto ke Bareskrim Polri. Penyidik yang dilaporkan adalah yang menyidik kasus dugaan korupsi Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi KTP-el.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, yang dilakukan oleh pimpinan dan penyidik dalam menangani kasus korupsi adalah melaksanakan tugas undang-undang. Untuk itu, pihaknya pun menyerahkan kasus ini pada polisi.

"Kami percaya Polri akan profesional menangani ini," kata Febri pada INILAHCOM, Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Terlebih, lanjut Febri, ada ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur, bahwa proses penyidikan, penuntutan dan persidangan kasus tindak pidana korupsi harus didahulukan penanganannya dibanding dengan perkara yang lainnya.

"Di Pasal 25 UU 31/1999 jelas sekali disebut bahwa penanganan kasus korupsinya yang didahulukan dibanding perkara lain," ujar dia.

Diketahui sebelumnya, pengacara Setya Novanto, Sandi Kurniawan melaporkan dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Keduanya dilaporkan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pembuatan surat palsu.

Surat Pemberutahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Agus Rahardjo dan Saut Situmorang pun sudah dikeluarkan Bareskrim Polri atas laporan Pengacara Setya Novanto, Sandy.

Meski sudah ada SPDP, status keduanya sampai saat ini masih terlapor. indul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2416911/kpk-pimpinan-dan-penyidik-melaksanakan-tugas-uu



Original Post

Media