Ungkap Penggelapan Dana, Komite Antikorupsi Arab Saudi Tangkap 201 Orang

Media Online okezonecom
2017-11-10

RIYADH \' Sebanyak 201 orang ditangkap oleh Komite Antikorupsi Arab Saudi untuk dimintai keterangan. Otoritas berwenang di Arab Saudi itu memang tengah menyelidiki penyalahgunaan dana lebih dari USD100 miliar atau sekira Rp13,5 triliun dalam beberapa dekade terakhir.

Sebagaimana diwartakan ABC News, Jumat (10/11/2017), Jaksa Agung Arab Saudi, Saud al-Mojeb, mengatakan bahwa 208 orang telah dipanggil untuk diinterogasi sejak Sabtu 4 November malam. Tujuh orang di antaranya telah dibebaskan dari tuduhan. Sementara 201 orang lainnya masih berada di dalam tahanan.

Dalam penangkapan awal, tim Komite Antikorupsi berhasil menangkap 11 pangeran dan 38 pejabat serta pengusaha. Di antara mereka yang ditahan adalah miliarder Arab Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal dan dua putra almarhum Raja Abdullah. Mereka ditahan di Ritz-Carlton di Riyadh.

BACA JUGA:



Penyelidikan ini, dipimpin langsung oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Ia menjadi kepala Komite Antikorupsi yang baru terbentuk.

Putra Mahkota yang akrab disapa MBS ini merupakan menteri pertahanan termuda di dunia. Tak hanya itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Kerajaan Saudi. Saat ini, MBS tengah berusaha mengubah imej negaranya dari konservatif menuju ke arah moderat

"Potensi praktik tindak pidana korupsi yang telah ditemukan sangat besar," kata Jaksa Agung Saud al-Mojeb.

BACA JUGA:



Pemerintah sendiri menolak untuk menyebutkan identitas orang-orang yang telah ditangkap. Menurutnya, hal ini dilakukan guna menghormati privasi mereka selama penyelidikan masih berlangsung.

Diperkirakan, 1.700 rekening bank milik individu dan perusahaan telah dibekukan terkait penyelidikan ini. Al-Mojeb menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan guna menangguhkan rekening bank pribadi. Menurut bankir dan pengacara di Arab Saudi, jumlah rekening yang dibekukan kemungkinan masih akan bertambah karena penyelidikan masih terus dilakukan.

BACA JUGA:

Tak hanya itu, Komisi Antikorupsi Arab Saudi juga memberlakukan larangan terbang kepada sejumlah nama. Bahkan, pihak keamanan di beberapa bandara Arab Saudi juga melarang para pemilik jet pribadi untuk lepas landas tanpa memiliki izin.

Selama bertahun-tahun, pemerintah Arab Saudi mengeluhkan korupsi yang merajalela di negaranya. Para pejabat tinggi telah menyalahgunakan dana publik. (DJI)

(rfa)

http://news.okezone.com/read/2017/11/10/18/1811614/ungkap-penggelapan-dana-komite-antikorupsi-arab-saudi-tangkap-201-orang



Original Post

Diduga korupsi Rp 155 M, 2 Pejabat bank Jatim ditahan

Media Online merdeka.com
2017-11-10

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari)Surabaya melakukan penahanan terhadap Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jatim Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yakni Harry Soenarno. Selain itu, Asistent Relationship and Manager Bank Jatim Iddo Laksono Hartanto juga ikut ditahan.

Kedua Pejabat Bank Jatim ditahan diduga terlibat melakukankorupsi kredit macet PT Bank Jatim ke PT Surya Graha Semesta (SGS) beralamatkan Jalan Mojopahit Komplek Perniagaan Jati Kepuh Blok C 2-4 Celep, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, nilainya Rp 155 miliar.

Sebelum dilakukan penahanan, keduanya menjalani pemeriksaan terlebih dahulu oleh penyidik khusus Kejari Surabaya. Sebab, kasusnya sendiri ditangani Bareskrim Mabes Polri.

Dilimpahkan ke Kejari Surabaya, karena berkas perkaranya memasuki tahap II, yakni penyerahan berkas dan tersangka. Setelah dirasa administrasinya sudah lengkap, penyidik baru melakukan penahanan.

"Penahanannya dilakukan di Rutan Klas I Surabaya, yang ada Medaeng, Sidoarjo, selama 20 hari kedepan," kata Kasi Intel Kejari Surabaya, I Ketut Kasna Dedi, Kamis (9/11).

Alasan penyidik melakukan penahanan, supaya tersangka tidak melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti. Agar saat di persidangan bisa dihadirkan, baik itu tersangka maupun barang bukti.

Pria akrab dipanggil Ketut Kasna Dedi menjelaskan, kedua tersangka dianggap turut serta melakukan korupsi kredit macet nilainya sebesar Rp 155 miliar. Dimana kredit itu dari PT Bank Jatim ke PT Surya Graha Semesta (SGS) Jalan Mojopahit Komplek Perniagaan Jati Kepuh Blok C 2-4 Celep, Sidoarjo.

"Keduanya dijerat Pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP," ujarnya. [ded]

http://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-korupsi-rp-155-m-2-pejabat-bank-jatim-ditahan.html



Original Post

Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Auditor BPK

Media Online metrotvnews.com
2017-11-10

Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rochmadi Saptogiri. Itu artinya majelis hakim bakal melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara.

"Mengadili, menyatakan keberataan dari penasihat hukum dan terdakwa tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Rochmadi Saptogiri," kata Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 9 November 2017.





Dengan ditolaknya eksepsi Rochmadi, maka proses persidangan berikutnya yakni dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, kuasa hukum Rochmadi dalam eksepsinya meminta hakim mengugurkan semua dakwaan jaksa. Tim kuasa hukum saat membacakan eksepsi menilai, dakwaan soal gratifikasi harus digugurkan lantaran perkara itu tidak didahului oleh penyelidikan. Rochmadi juga tak pernah disangkakan maupun diperiksa dalam penyidikan perkara tersebut.

KPK, kata kuasa hukum, sejak awal juga tidak menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terkait kasus gratifikasi. KPK hanya menerbitkan dua sprindik, terkait kasus dugaan suap dan pencucian uang.

Rochmadi Saptogiri sebelumnya didakwa dalam tiga perkara. Pertama, terkait kasus dugaan suap dari dua pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dan Jarot Budi Prabowo sebesar Rp240 juta.

Selain itu, ia juga didakwa telah menerima gratifikasi berupa uang Rp3,5 miliar pada kurun waktu tahun 2014 hingga 2017. Saat itu, Rochmadi menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III.

Setelah menerima gratifikasi Rp3,5 miliar, Rochmadi disebut tidak pernah melapor ke KPK. Perbuatan Rochmadi menerima gratifikasi harus dianggap suap, karena berhubungan dengan jabatannya.

Atas perbuatannya di kasus dugaan gratifikasi, Rochmadi didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/zNA77m8k-hakim-tipikor-tolak-eksepsi-auditor-bpk



Original Post

Langkah Novanto Dinilai Ganggu Proses KTPel

Media Online inilah.com
2017-11-10

INILAHCOM, Jakarta - Langkah yang dilakukan Pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Sandy Kurniawan melaporkan dua pimpinan KPK dinilai beresiko menggangu proses penyidikan kasus dugaan korupsi KTP-el.

"Misalkan kami melakukan penyidikan kemudian dilaporkan, kemudian ditangani tentu itu pasti beresiko mengganggu proses KTP-el," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada INILAHCOM, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Namun begitu, pihaknya berusaha fokus dalam menangani kasus yang ditaksir merugikan uang negara senilai Rp 2,3 triliun ini. Pihaknya pun belum memikirkan upaya lain terkait laporan itu. KPK saat ini fokus menyelesaikan penyidikan kasus KTP-el.

"Sejauh ini kami masih fokus pada penanganan kasusnya, kami belum terlalu mempertimbangan itu. Kaami masih fokus di substansi," ujar Febri.

Dalam kesempatan ini, Febri meyakini pihak kepolisian akan profesional menangani kasus ini. Terlebih, lanjut Febri, ada ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur, bahwa proses penyidikan, penuntutan dan persidangan kasus tindak pidana korupsi harus didahulukan penanganannya dibanding dengan perkara yang lainnya.

Pengacara Novanto, Sandy Kurniawan diketahui melaporkan Agus Rahardjo dan Saut Situmorang karena diduga membuat surat palsu dan menyalahgunakan wewenang ke Bareskrim Polri.

Laporan itu ditindak lanjuti, Bareskrim Polri mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Agus dan Saut.Status keduanya saat ini masih terlapor.

Novanto diketahui pernah menyandang status tersangka kasus KTP-el. Namun status itu lepas melalui gugatan praperadilan.

KPK pun saat ini tengan melakukan penyidikan baru kasus ini. Bahkan dalam waktu dekat KPK akan mengumumkan tersangka baru. ind

ul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2417200/langkah-novanto-dinilai-ganggu-proses-ktp-el



Original Post

Pengacara Aquamarine Didakwa Menyuap Panitera PN Jaksel

Media Online metrotvnews.com
2017-11-10

Jakarta: Penasehat hukum PT Aquamarine Divindo Inspection, Akhmad Zaini, didakwa menyuap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi. Jumlah suap yang diberikan mencapai Rp 425 juta.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Akhmad memberikan suap tersebut agar Tarmizi memengaruhi hakim yang tengah mengadili perkara perdata yang melibatkan PT Aquamarine di PN Jakarta Selatan.





"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan, yaitu memberi atau menjanjikan uang sebesar Rp425 juta kepada Tarmizi selaku panitera pengganti," kata jaksa KPK Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 9 November 2017.

Kepada Tarmizi, Akhmad menyampaikan keinginannya agar majelis hakim menolak gugatan perdata wanprestasi yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service PTE Ltd terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection. Dalam perkara itu, Eastern Jason mengalami kerugian dan menuntut PT Aquamarine membayar ganti rugi USD7,6 juta dan SGD131.000.

Selain itu, rasuah tersebut diberikan oleh Akhmad agar hakim menerima gugatan rekovensi yang diajukan PT Aquamarine. Akhmad berani menyuap lantaran Tarmizi mengaku dipercaya Hakim Ketua, Djoko Indiarto.

Suap yang diberikan kepada Tarmizi tak hanya uang berupa Rp425 juta. Akhmad juga memberikan sejumlah fasilitas seperti hotel, villa, transportasi, hingga dibelikan oleh-oleh saat berkunjung ke Surabaya dan Malang.

"Pada 16 Juli 2017, terdakwa dihubungi Tarmizi yang akan pergi ke Surabaya beserta rombongan keluarga dan teman-temannya," ungkap jaksa.

Akhmad kemudian memesan kamar untuk mengindap di Hotel Garden Palace Surabaya. Ia juga memesan fasilitas hotel dan villa di daerah Batu, Malang.

Jaksa menjelaskan, saat berada di Surabaya, Akhmad kembali meminta Tarmizi untuk memengaruhi hakim untuk memutuskan perkara perdata. Akhmad juga meminta agar hakim menerima gugatan rekonvensi yang diajukan PT Aquamarine dan menyita jaminan yang diajukan PT Aquamarine.

Atas perbuatannya, Akhmad didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
(AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/JKRllqyb-pengacara-aquamarine-didakwa-menyuap-panitera-pn-jaksel



Original Post

Eksepsi Auditor BPK Ditolak

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-11-10

Eksepsi Auditor BPK Ditolak

Majelis hakim menolak eksepsi terdakwa penerima suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rochmadi Saptogiri, yang juga auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (9/11), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Rochmadi keberatan dengan dakwaan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penerimaan suap Rp 240 juta yang merupakan hasil patungan sejumlah pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ia juga keberatan didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total Rp 3,5 miliar dan melakukan pencucian uang dari uang gratifikasi yang diterima. Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki mengatakan, majelis hakim menilai TPPU sebagai upaya menghilangkan jejak sehingga tak diketahui tindak pidana yang menghasilkan uang. Tak mungkin ada TPPU tanpa ada tindak pidana asal.

(MDN)





Original Post

Proses Peradilan Masih Tercederai

Media Cetak Kompas Halaman 4
2017-11-10

Proses Peradilan Masih Tercederai

Pengacara Masih Coba Suap Panitera Pengganti

JAKARTA, KOMPAS - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (9/11), kembali menyidangkan oknum pengacara yang memberikan imbalan kepada panitera pengganti di pengadilan untuk memengaruhi putusan majelis hakim. Hal ini menunjukkan proses peradilan masih tercederai.

Akhmad Zaini, pengacara tersebut, akhirnya didakwa karena mencoba menyuap Tarmizi, panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebesar Rp 425 juta. Upaya penyuapan dilakukan Zaini melalui transfer dana lewat rekening milik tenaga kebersihan di PN Jaksel.

Zaini sebelumnya didakwa berusaha memengaruhi majelis hakim di PN Jaksel yang menangani perkara perdata yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service (EJFS) terhadap PT Aqua Marine Divindo Inspection (AMDI). Dalam gugatan perdata

itu, EJFS menggugat AMDI membayar ganti rugi akibat ingkar janji atau wanprestasi sebesar Rp 7,6 juta dollar Amerika Serikat dan 131.070 dollar Singapura.

Perkara perdata itu ditangani majelis hakim yang diketuai Djoko Indiarto serta anggota majelis yang terdiri dari Tursina Aftianti, yang kemudian digantikan Agus Widodo, dan Sohi yang digantikan Sudjarwanto. Penggantian anggota majelis hakim disertai juga dengan penambahan Tarmizi sebagai panitera pengganti.

Terkait gugatan perdata tersebut, jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Kresno Anto Wibowo, menyatakan dakwaannya bahwa Zaini bersama Yunus Nafik selaku Direktur Utama PT AMDI berusaha memengaruhi majelis hakim perkara perdata tersebut. Tujuannya gugatan EJFS ditolak, dan sebaliknya, gugatan balik atau rekonpensi PT AMDI terhadap EJFS dapat diterima majelis hakim. "Upaya memengaruhi majelis hakim dilakukan dengan bantuan Tarmizi selaku panitera pengganti perdata," ungkap Kresno.

Sebagai imbalannya, tambah Kresno, Tarmizi dijanjikan sejumlah uang oleh Zaini dan Yunus. Saat meminta bantuan pertama kali pada Juni, Zaini memberikan uang muka sebesar Rp 25 juta ke Tarmizi yang dikirim lewat rekening tenaga kebersihan PN Jaksel, Tedy Junaedi. "Untuk mengurus perkara agar dapat memengaruhi majelis hakim, Yunus bersedia siapkan biaya hing-

ga Rp 1,5 miliar apabila majelis hakim menolak gugatan EJFS dan gugatan rekonpensi AMDI bisa diterima," kata Kresno.

Dalam catatan, perkara suap terhadap panitera pengganti pernah terjadi di PN Jakarta Utara. Waktu itu, suap melibatkan artis Saipul Jamil yang meminta bantuan panitera pengganti di PN Jakut, Rohadi, untuk memengaruhi majelis hakim agar vonis hukuman terhadap dirinya terkait perkara pencabutan dapat diringankan. Setelah tawar-menawar, Saipul melalui kerabatnya memberi imbalan kepada Rohadi sebesar Rp 250 juta. Rohadi akhirnya diadili dan divonis. Demikian pula Saipul.

Tak ajukan eksepsi

Dalam perkara Zaini, setelah melalui pembicaraan lebih lanjut, Tarmizi pun meminta imbalan hingga Rp 750 juta, tetapi Yunus menawarnya dengan imbalan lebih rendah. Tarmizi yang sempat menolak membantu karena imbalan yang akan diberikan tak sesuai permintaannya akhirnya menerima tawaran Yunus sebesar Rp 400 juta

Rekening Tedy pun kembali digunakan untuk mentransfer sebagian uang imbalan yang disepakati, yakni Rp 100 juta. Transfer ke Tarmizi dilakukan beberapa kali lewat rekening Tedy hingga total Rp 425 juta.

Perbuatan Zaini pun didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menanggapi dakwaan jaksa, Agus Imam Sarono, penasihat hukum Zaini, menyatakan pihaknya tak akan mengajukan eksepsi. Pekan depan, sidang dilanjutkan kembali.

(MDN)





Original Post

Beda Tafsir

Media Cetak Koran Tempo Halaman 1
2017-11-10

Beda Tafsir

PENYIDIKAN dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang dua pemimpin KPK bisa merintangi proses hukum kasus korupsi. Kepolisian diminta menaati Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tapi polisi memiliki tafsir berbeda tentang pasal itu.

Pasal 25 UU Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam penjara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

m Juru bicara KPK, Febri Diansyah

Kalau KPK atau penegak hukum lain sedang mengusut sebuah kasus korupsi, lalu ada yang melaporkan pidana pimpinan atau penyidik yang menangani kasus tersebut, maka sesuai dengan Pasal 25 UU Tipikor, penanganan kasus korupsinya harus didahulukan. Kalau tidak, akan berbahaya kalau penyidiknya sedang bekerja lalu dijadikan tersangka.

Juru bicara kepolisian, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto

Pasal 25 UU Tipikor itu hanya berlaku untuk penyidik. Kalau ada orang yang melakukan korupsi lalu juga ada tindak pidana (umum), penyidik harus mendahulukan penanganan kasus korupsinya. Kalau di kasus ini (laporan Setya Novanto) kan berbeda. Yang dilaporkan siapa (penyidik KPK), yang menangani kasus juga siapa (penyidik Bareskrim*.

FRANSISCO ROSARIANS /MAYA AYU





Original Post

Ditahan.

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2017-11-10

Ditahan.

Tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution. Anang Sugiana Sudihardjo. resmi ditahan setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin. Anang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP.

TEMPO SUKMA SUKAMTO





Original Post

Pelaporan Pemimpin KPK

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-11-10

Pelaporan Pemimpin KPK

DIREKTORAT Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) untuk dua pemimpin dan puluhan penyidik KPK. Penyidikan itu dilakukan atas laporan kuasa hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang menuduh pimpinan KPK telah menyalahgunakan wewenang dan memalsukan dokumen.

PELAPOR

Sandy Kurniawan, salah satu anggota tim kuasa hukum Setya Novanto

TERLAPOR

Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman

Penyelidik dan penyidik KPK sebanyak 24 orang

PASAL SANGKAAN

Pasal 263 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan Dokumen dan penyalahgunaan Wewenang

DOKUMEN YANG DIDUGA BERMASALAH

Surat pencegahan 10 Apnl 2017

Surat perintah penyidikan 17 Juli 2017

Surat perintah penyitaan dan penggeledahan

Berkas perkara

Surat pencegahan 2 Oktober 2017

BARANG BUKTI

Dokumen penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik

"Suratnya banyak yang tidak benar. Saya yakin penyidik sudah dapatkan bukti autentik semua."

TYA NOVANTO. FREDRICH YUNAOI

"Yang kami lakukan itu sesuai dengan undang-undang."

WAKIL TUA KPK SAUT SITUMORANG

"Penyidik berpandangan bahwa ini dapat ditingkatkan menjadi penyidikan."

JENDERAL TITO KARNAVIA.

"Pasal 25 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur dengan jelas bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain."

JURU BICARA KPK FEBRI DIANSYAH / MAYA AYU PUSPITASARI





Original Post

Advokat Didakwa Suap Panitera PN Jaksel

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2017-11-10

Advokat Didakwa Suap Panitera PN Jaksel

JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Akhmad Zaini telah melakukan suap sebesar Rp450 juta kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Zaini dikatakan Jaksa melakukan suap untuk membuat Tarmizi mempengaruhi hakim yang menyidangkan perkara antara Eastern Jason Fabrication Sen-ices dan PT Aqua Marine Divindo Inspection (AMDI).

"Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang berten-

tangan dengan kewajibannya," ucap Jaksa Kresno Anto Wibowo saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/11).

Jaksa menuturkan runutan kejadian mulai dari perkara masuk ke PN Jaksel, hingga proses penyerahan uang dari Zaini kepada Tarmizi. Penyerahan uang melibatkan Yunus Nafik selaku Direktur Utama PT AMDI sena General Manager PT AMDI Rachmadi Satriya Permana.

"Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," terang Jaksa Kresno.

Perkara itu merupakan perkara perdata Nomor 688/ Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang diajukan Eastern Jason Fabrication Services (PT EJFS) Pte Ltd dan mengabulkan gugatan rekonpensi PT Aqua Marine Divindo Inspection (AMDI) selaku pihak terduga yang diwakili Akhmad Zaini sebagai kuasa hukumnya.

Perkara ditangani Djoko Indiarto (ketua majelis), Tursina Aftianti yang diganti Agus Widodo (anggota I), Soni yang diganti Sudjarwanto (anggota II) dan panitera pengganti adalah Tarmizi.

Sementara untuk dakwaan subsider. Jaksa mendakwa Zaini dengan Pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Zaini melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

(Ric/P-5)





Original Post

Iktikad Pendaftaran Merek Perlu Kisi-Kisi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2017-11-10

Iktikad Pendaftaran Merek Perlu Kisi-Kisi

PENDAFTARAN suatu merek harus dilandasi dengan iktikad baik. Apalagi, permohonan pendaftaran merek tersebut mempunyai persamaan dengan merek terkenal. Karena itu, permohonan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik harus ditolak.

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Soltoni Mohdally menerangkan penolakan permohonan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik memberikan perlindungan tidak hanya kepada pemilik merek, tetapi juga untuk melindungi konsumen dari produk

tidak berkualitas.

Kendati demikian, Soltoni menyebut pemahaman iktikad tidak baik dalam perlindungan merek terkenal sebagaimana tertuang dalam UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis masih berbeda-beda di kalangan hakim. Untuk itu, penting membuat konsep iktikad tidak baik tersebut.

"Kesepahaman itu penting untuk meminimalisasi disparitas," ujarnya dalam Seminar Interpretasi Pengadilan terhadap Prinsip Iktikad Baik dalam Perlindungan Hukum Pemilik bagi Merek Terkenal yang

digelar Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, di Jakarta, kemarin.

Soltoni mengakui hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan iktikad tidak baik tersebut. Namun, kebebasan itu pun perlu ada batasan. Tidak mungkin definisi yang limitatif, tapi minimal hasil seminar ini bisa memberikan kriteria (terhadap iktikad tidak baik) sehingga ketika kasus itu dihadapkan pada hakim, hakim punya pegangan."

Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha sepakat perlu ada batasan definisi terkait kon

sep iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Tidak perlu dirinci secara detail, cukup diberikan kisi-kisi. Kalau diatur secara detail, aturan itu jadi rigid, berikan keleluasaan kepada hakim untuk menafsirkan."

Pemimpin Kantor Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Suryomurcito Co Gunawan Suryomurcito juga menginginkan agar konsep iktikad tidak baik tidak perlu dibatasi secara rigid. "Kalau rigid susah, tidak tercapai keadilan yang dicari oleh pencari keadilan."

(Nur/P-1)





Original Post

Anggota Parlemen Catalonia Bersaksi di Pengadilan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2017-11-10

Anggota Parlemen Catalonia Bersaksi di Pengadilan

JURU bicara Parlemen Catalonia yang telah dipecat. Carme Forcadell. bersama lima mantan anggota parlemen lainnya, kemarin, muncul di Mahkamah Agung Spanyol untuk bersaksi terkait upaya mereka mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia.

Hakim pengadilan dapat memutuskan untuk menahan mereka dengan tuduhan penghasutan, pemberontakan, dan penyalahgunaan dana publik setelah anggota parlemen Catalonia itu memilih berpisah dari Spanyol pada bulan lalu.

Mahkamah Agung juga dapat memutuskan untuk menempatkan Forcadell dan mantan anggota parlemen lainnya dalam tahanan selama pengadilan berlangsung.

Mereka dicurigai telah mengikuti strategi terpadu untuk menyatakan kemerdekaan", sebelum pernyataan resmi parlemen Catalonia pada 27 Oktober.

Namun, pernyataan itu dibatalkan Mahkamah Konstitu-

si Spanyol pada Rabu (8/11).

Pada hari yang sama, serikat prokemerdekaan berdemonstrasi di Catalonia yang menimbulkan kekacruan, memblokade jalan r;.ya u- tama Spanyol menuji. Prancis, Eropa, dan lainn? a serta mengganggu kereta ipi dari Barcelona ke Paris, Marseille, dan Lyon.

Pihak berwenang mengatakan sekitar 150 ribu orang terdampak aksi tersebut.

Meski terjadi kemacetan, demonstrasi itu jauh lebih kecil daripada aksi sebelumnya di wilayah yang sama.

Di luar pengadilan, kemarin, sekelompok kecil demonstran berkumpul, memegang spanduk melawan kemerdekaan dan menyatakan aksi mogok pada Rabu (8/11) merupakan kegagalan total 1 . Ada juga beberapa pendukung prokemerdekaan yang menyerukan Penjara untuk Puigdemont!

Seorang hakim di Madrid, Spanyol, pekan lalu, memerintahkan agar delapan ang-

gota pemerintahan Puigdemont dipecat karena turut dalam upaya pemisahan diri.

Puigdemont dan empat mantan menteri telah melarikan diri ke Brussels dan dijadwalkan hadir di hadapan hakim Belgia pada minggu depan setelah Madrid mengeluarkan surat perintah Uni Eropa untuk ekstradisi mereka.

Pria berusia 54 tahun itu mengabaikan panggilan tersebut dengan menyatakan perlu jaminan bahwa dia akan menerima pengadilan yang adil.

Puigdemont menghadapi sanksi hukuman hingga 30 tahun penjara.

Kehadirannya sempat menimbulkan ketakutan yang memicu ketegangan komunal di Belgia setelah separatis Flemish dalam koalisi yang berkuasa berbicara mendukung kemerdekaan Catalonia.

Perdana Menteri Belgia Charles Michel menyangkal pemerintahannya dalam krisis" akibat krisis tersebut.

(AFP/Ire/I-2)





Original Post

Tersangka Baru KTP-E1 Segera Diumumkan

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-11-10

Tersangka Baru KTP-E1 Segera Diumumkan

DIAN FATH RISALAH

KPK sudah memeriksa 14 saksi untuk tersangka baru.

JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengakui, ada tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el). Agus menegaskan, KPK akan segera mengumumkan nama tersangka baru tersebut dalam waktu dekat. Tapi, dia masih enggan merinci secara detil siapa tersangka baru dalam penyidikan tersebut.

"Nanti, setelah koordinasi dengan penindakan selesai, penyidikan ini akan kami sampaikan secara lebih lengkap," kata Agus saat dikonfirmasi, Kamis (9/11).

Agus menambahkan, saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi untuk melengkapi berkas penyidikan baru tersebut. "Proses penyidikan baru telah dimulai. Sampai hari ini, pemeriksaan

saksi-saksi sedang kita lakukan," ujarnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejak Senin (6/11), penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka baru dalam penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el. "Direncanakan, ada sejumlah saksi untuk penyidikan baru KTP-el pada beberapa hari ini," kata Febri.

Pada Kamis (9/11) KPK memeriksa mantan bos PT Gunung Agung, Made Oka Masagung. Selain memeriksa Oka, penyidik KPK juga memanggil istri pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Inayah, dan Direktur Keuangan PT Quadra Solution Willy Nusantara Najoan.

Sejak Senin (6/11), setidaknya sudah ada 14 saksi yang diperiksa. Mereka, di antaranya, Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK Agun Gunandjar Sudarsa, mantan ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, dan mantan wakil ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno. Tersangka kasus pemberian keterangan palsu Miryam S Haryani, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Rudi Alfonso, pengusaha Andi Agustinus alias

Andi Narogong.

Kemudian, kakak Andi Narogong, Dedi Priyono, adik Andi Narogong, Vidi Gunawan, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, pengacara * Hotma Sitompul. Mantan menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan sekretaris jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini, serta mantan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.

Sebelumnya, Surat

Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan (SPDP) KPK, untuk pengembangan kasus KTP-el terhadap Setya Novanto beredar di kalangan wartawan. Dalam

SPDP tersebut tercatat Sprindik dengan nomor 113/0110/2017 tertanggal 31 Oktober 2017. Novanto disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek KTP-el tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri.

Politikus Partai Golkar itu disangka melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Anang Sugiana Budihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto, dan kawan-kawan. Pasal yang disangkakan kepada Setnov adalah Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ed agus raharjo/ DIAN FATH RISALAH





Original Post

PROSEDUR PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL

Media Cetak Republika Halaman SU19
2017-11-10

PROSEDUR PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jas?, dan Tanda

Kehormatan. Pengertian gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Gelar tertinggi yang diberikan kepada seseorang berupa Pahlawan Nasional. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 bahwa Gelar berupa Pahlawan Nasional dan Pemberian Gelar dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/ atau Tanda Kehormatan.

Asas dan Tujuan

Dalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2009 dalam pemberian Gelar, harus berdasarkan atas asas kebangsaan; kemanusiaan; kerakyatan; keadilan; keteladanan; kehati-hatian; keobjektifan,- keterbukaan; kesetaraan; dan timbal balik. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 disebutkan bahwa tujuan pemberian Gelar adalah

a. menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarma-baktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;

b. menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatnotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan

c. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

Syarat Umum dan Syarat Khusus

Untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan harus memiliki syarat umum dan syarat khusus, sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, syarat umum tersebut terdiri atas 1. WNI atau seseorang yang

berjuang di wilayah yang

sekarang menjadi wilayah NKRI;

2. Memiliki integritas moral dan keteladanan;

3. Berjasa terhadap bangsa dan Negara;

I*. Berkelakuan baik;

5. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, dan

6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima] tahun.

Adapun syarat khusus untuk mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional, yaitu

1. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;

2. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;

3. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;

A. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat

menunjang pembangunan bangsa dan Negara;

5. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

6. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau

7. Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional

Mekanisme Pengusulan Gelar

1. Masyarakat mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional kepada bupati/wali kota setempat.

2. Bupati/wali kota mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional kepada gubernur melalui instansi sosial provinsi setempat.

3. Instansi sosial provinsi menyerahkan usulan Calon Pahlawan Nasional kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar daerah (TP2GD) untuk diadakan penelitian dan pengkajian.

4. Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut rekomendasi TP2GD memenuhi kriteria, kemudian diajukan oleh gubernur selaku ketua TP2GD kepada menteri sosial RI.

5. Menteri sosial RI melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Sosial/ Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial melakukan penelitian administrasi.

6. Usulan Calon Pahlawan Nasional yang telah memenuhi persyaratan administrasi, kemudian diusulkan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) untuk dilakukan penelitian dan pengkajian.

7. Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GP dinilai memenuhi syarat, kemudian oleh Menteri Sosial RI disampaikan kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk kembali diteliti dan dikaji oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

8. Selanjutnya Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memberikan rekomendasi untuk usulan Calon Pahlawan Nasional kepada Presiden RI, untuk mendapatkan persetujuan Penganugerahan Pahlawan Nasional sekaligus tanda kehormatan lainnya.

9. Upacara penganugerahan Pahlawan Nasional dilaksanakan oleh Presiden RI dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November.

Ditjen Dayasos Kemensos





Original Post

Musa Persoalkan JPU Tidak Bisa Tunjukkan Bukti Uang Rp 7 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-10

Musa Persoalkan JPU Tidak Bisa Tunjukkan Bukti Uang Rp 7 Miliar

Perkara Suap Program Aspirasi DPR

PIHAK terdakwa Musa Zainuddin membantah seluruh tuduhan jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam perkara suap program aspirasi DPR. Menurut kuasa hukumnya. Bekas kepala kelompok fraksi (kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi V DPR itu menyatakan tak pernah mengusulkan program infrastruktur di Maluku

"Proyek jalan tersebut sudah menjadi usulan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pada 2015. Terdakwa tidak pernah mengusulkan dan menandatangani rekap usulan kedua jalan tersebut," kata kuasa hukum Musa, Haryo B Wibowo membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pembangunan jalan yang dimaksud adalah Jalan Tani-wel-Saleman dan rekonstruksi Piru-Waisala Provinsi dengan anggaran Rp 108 miliar. Pihak Musa berdalih tak memiliki keterkaitan dengan daerah Maluku karena berasal dari daerah pemilihan (dapil) Lampung.

Mengenai tuduhan Musa menerima suap hingga Rp7 miliar, JPU KPK tak bisa memperlihatkan barang bukti uang itu. "Sejumlah uang dan dua tas hitam tidak bisa dibuktikan dan ditunjukkan dalam persidangan," kata Haryo.

Menurut dakwaan JPU, Musa diduga menerima uang tersebut pada akhir Desember 2015. Penasihat hukum mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, Musa tak sedang berada di rumah dinas DPR Kalibata. Saat itu, sedang reses

dan Musa berada di Lampung.

"Abdul Khoir sebagai pemberi suap j uga menyatakan tidak pernah memberikan dan menyatakan terdakwa meminta. Haj itu sesuai keterangan 22 saksi yang menyebutkan tidak pernah mendengar atau mengetahui terdakwa meminta fee sebesar 8 persen," ujar Haryo.

Abdul Khoir adalah Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama. Ia telah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan penjara karena menyuap anggota DPR terkait program aspirasi di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) IX MaJuku-Maluku Utara.

Kuasa hukum Musa juga menyoroti pengenaan dakwaan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPyang dianggap tidak tepat.

"BilaAbdul Khoir didakwa dengan Pasal 5 ayat 1 a, sudah seharusnya terdakwa (Musa) dituntut dengan Pasal 5 ayat 2 dengan ancaman hukuman satu hingga lima tahun," kata Haryo.

Lantaran itu, penasihat hukum menilai pengenaan dakwaan Pasal 12 huruf a UU Tipikor dengan tuntutan hukuman 12 tahun merupakan penyalahgunaan wewenang, atau bahkan bisa dikategorikan bentuk balas dendam kepada terdakwa.

byu





Original Post

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Auditor BPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-10

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Auditor BPK

PALU HAKIM

Perkara Suap Gratifikasi

AUDITOR Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri siap menjalani proses persidangan usaitnota keberatan atau eksepsinya ditolak majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Eksepsi yang diajukan Rochmadi, terkait tiga dakwaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertama dia didakwa menerima suap, gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam perkara suap. Rochmadi didakwa menerima suap Rp 240 juta dari pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Sementara itu dia juga didakwa menerima gratifikasi Rp 3,5 miliar.

"Itu sudah putusan hakim. Kita hormati saja, kan pengadilan yang memutuskan. Insya Allah siap (menjalani persidangan)," kata Rochmadi usai putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Kamis (9/11).

Dalam putusannya, ketua majelis Hakim Ibnu Basuki Widodo menolak eksepsi atau keberatan yang dilayangkan tim penasihat hukum terdakwa Rochmadi Saptogiri. Di antaranya menolak keberatan mengenai dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tidak diuraikan jaksa tindak pidana asalnya.

Majelis beralasan,TPPU merupakan tindak pidana lanjutan

yang bertujuan menghilangkan jejak tindak pidana korupsinya. Sehingga pengusutan TPPU tidak perlu menunggu hasil tindak pidana asalnya.

"Tidak mungkin ada TPPU kalau tidak ada tindak pidana asal. Bahwa TPPU tidak perlu menunggu hasil perkara harus selesai," kata hakim.

Seperti diketahui, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Rochmadi dengan dakwaan menerima suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

Penerimaan suap yang diterima Rochmadi terkait audit laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Rp240 juta.

Sementara dari gratifikasi dari kurun waktu Desember 2014 dan Januari 2015, Rochmadi disinyalir menerima gratifikasi total Rp3.500.000.000 dengan sembilan kali penerimaan.

Atas tindakan menerima gratifikasi, Rochmadi didakwa melanggar Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dari penerimaan gratifikasi, Rochmadi mengelabui asal-usul hartanya dengan membelikan sejumlah aset. Atas perbuatannya tersebut Rochmadi didakwa dengan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang (TPPU).

byu





Original Post

Kasus Bekas Dirjen Migas Tetap Mandek

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-10

Kasus Bekas Dirjen Migas Tetap Mandek

Sudah Disupervisi KPK

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menetapkan Ahmad Saleh, Kepala Seksi Niaga Gas Bumi. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai tersangka kasus korupsi proyek jaringan instalasi pipa gas (city gas) di Kabupaten Wajo.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Abdul Rahman Morra mengatakan, setelah melalui pemeriksaan dan penyelidikan, pihaknya menemukan alat bukti yang cukup mengenai keterlibatan Ahmad Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.

"Bukti keterlibatan korupsi pejabat di Ditjen Migas ini cu-

kup jelas sehingga ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya 4 Oktober 2014.

Rahman menjelaskan, selaku PPK, Ahmad menyetujui pencairan 100 persen anggaran proyek untuk rekanan. Padahal proyek tersebut belum selesai seluruhnya

Ahmad merupakan tersangka kedua pada proyek tersebut. Sebelumnya Kejati Sulsel telah menetapkan Direktur Utama PT Guntur Persada, Sugianto sebagai tersangka. Penyidik kejaksaan menilai keduanya bekerja sama melakukan tindak pidana korupsi sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Proyek pemasangan instalasi

gas rumah tangga sebanyak 4.172 titik sambungan pada 2012 tersebut menelan anggaran sebesar Rp40 miliar. Proyek ini tersebar di delapan desa dan kelurahan, yakni Kelurahan Maddukelleng, Sengkang.Atakkae, Bulu Pabbulu. Lapongkoda, Padduppa, dan Sitampae, dan Desa Lempa Kecamatan Pammana.

Dari hasil penyelidikan diketahui terdapat beberapa titik yang belum selesai pengerjaannya, sehingga jaringan gas tersebut tidak sepenuhnya dapat difungsikan. Padahal dana yang dicairkan sudah 100 persen. Potensi kerugian negara yang timbul akibat proyek tersebut sekira Rp 1,7 miliar.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kota dari lima kota di Indonesia yang diprogramkan untuk mendapatkan bantuan proyek city gas dari pemerintah pusat. Untuk Kabupaten Wajo, Badan Usaha Milik Daerah, PT Wajo Energy, ditunjuk mengelola pelaksanaan city gas bekerja sama dengan PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES).

Belakangan, Kejati Sulsel menetapkan tersangka baru kasus ini. Yakni Evita Legowo, bekas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

Namun penyidikan kasus ini tak kunjung rampung hingga 2016. Kejati Sulsel berdalih belum menerima hasil perhitun-

gan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun tangan. Lewat supervisi perkara, KPK menyarankan penyidik Kejati Sulsel untuk meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara.

Rahman mengakui adanya surat dari KPK itu. Menurut dia, tim penyidik sebelumnya telah melaporkan perkembangan perkara itu ke KPK. Dalam suratnya, KPK meminta audit segera diselesaikan karena Kejati Sulsel terkendala menaikkan kasus ini ke penuntutan. Hingga kini kasus ini tetap mandek.

gpg





Original Post

Cek Fisik Proyek, Bareskrim Minta Bantuan Tim Ahli Ul

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-10

Cek Fisik Proyek, Bareskrim Minta Bantuan Tim Ahli Ul

Kasus Korupsi Pembangunan Kilang LPG Musi Banyuasin

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meminta bantuan tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (Ul) untuk mengecek proyek pembangunan kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

DIREKTUR Tindak Pidana Korupsi Bareskrim, Brigadir Jenderal Akhmad Wiyagus mengungkapkan, tim ahli dari Ul itu mendampingi penyidik dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan cek fisik proyek yang berada di Lapangan JATA, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin.

"Pada hari Selasa dan Rabu tanggal 7-8 November 2017, penyidik bersama auditor BPK dan tim ahli dari Ul telah melakukan pengecekan fisik lokasi proyek pembangunan kilang LPG Mini Plant," kata Wiyagus.

Tim ahli dari Ul itu yakni Prof Dr Sutrasno Kartohardjoko MSc (ahli proses pengolahan migas), Prof Dr Widjojo Prakoso MSc (ahli sipil dan manajemen proyek) dan Dr Dwi Marta Nurjaya, ST, MSc (ahfi metalurgi).

"Kasus ini sudah ditingkatkan ke penyidikan sejak Oktober 2017," ungkap bekas Direktur Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Penyidikan k-asus dugaan korupsi proyek pembangunan kilang LPG Mini Plant Musi Banyuasin ini ditangani Sub Direktorat I Direktorat Tindak

Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) Bareskrim.

Kepala Subdit I Dittipidkor Bareskrim, Ajun Komisaris Besar Arief Adiharsa menjelaskan, pembangunan kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin ini merupakan proyek Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Tujuan pembangunan kilang ini untuk memanfaatkan sumber gas di Lapangan JATA. Sumber gas itu diolah menjadi LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar Musi Banyuasin.

Anggaran proyek ini berasal dari APBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2013-2014 secara multiyears. Pembangunan dilaksanakan PT Hokasa Mandiri dengan nilai kontrak Rp 99,017 miliar.

Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menemukan bukti-bukti penyimpangan. Mulai dari tahap lelang, pelaksanaan proyek hingga proses pencairan anggaran. Kontraktor PT Hokasa Mandiri ternyata tidak menyelesaikan pekerjaannya.

"Namun pembayaran tetap dilakukan oleh PPK (pejabat pembuatan komitmen) Ditjen Migas Kementerian ESDM sebesar 100 persen," sebut bekas penyidik KPK itu.

Lalu, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dari auditor BPK diperoleh keterangan adanya temuan indikasi kerugian negara dalam pelaksanaan kontrak.

Berdasarkan fakta dan hasil gelar perkara, penyidik pun menetapkan satu orang tersangka. "Tersangka atas nama DC yang bertindak sebagai PPK proyek

itu," kata Arief.

DC diduga melakukan korupsi. Ia disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Arief belum bersedia menjelaskan mengapa penyidik tak menetapkan tersangka dari pihak kontrak pelaksana. iNanti itu masih dikembangkan," kata bekas Kapolres Prabumulih, Sumatera Selatan itu.

Sejauh ini, kata Arief, penyidik telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Mulai dokumen yang berkaitan dengan proyek itu hingga uang fee proyek atau kick back kepada pejabat Kementerian ESDM sebesar Rp 1.086 miliar.

gpg





Original Post

USAP AIR MATA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-10

USAP AIR MATA

Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016, Rochmadi Saptogiri (kanan) berbicara dengan keluarga ketika meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Majelis Hakim memutuskan menolak eksepsi Auditor Utama Keuangan Negara III tersebut dan melanjutkan proses hukumnya.

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A/AWW/17





Original Post

Peradilan Kita Enggak Beres

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-11-10

Peradilan Kita Enggak Beres

Rusak Palang Parkir Senilai Rp 100 Ribu, Divonis 3 Bulan Penjara

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Charles Andrew Korengkeng, pelaku perusakan palang parkir Apartemen Green Pramuka, dengan 3 bulan penjara dan 7 bulan masa percobaan.

KASUS ini sempat menjadi sorotan publik lantaran jumlah kerugiannya hanya Rp 100 ribu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta selaku kuasa hukum pelaku menilai proses peradilan dalam kasus ini bermasalah.

Pengacara publik LBH Jakarta, Ayu Eza Tiara menuturkan, pihaknya menghormati putusan pengadilan dan menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa apakah mau menerima ataupun melakukan upaya banding.

"Namun, yang harus dicatat meski putusan tersebut tidak langsung mengharuskan terdakwa untuk menjalani hukuman penjara namun dalam prosesnya terdakwa telah terlanggar hak-haknya," katanya.

Pelanggaran yang dimaksud mulai dari penundaan berlarut-larut proses peradilan, adanya kesalahan penerapan pasal dalam upaya mempidana terdakwa, hingga diputuskan terdakwa bersalah, meski jaksa hanya dapat menghadirkan satu saksi.

"Satu saksi tersebut bukanlah merupakan alat bukti dalam Hukum Acara Peradilan Pidana Indonesia," ujar Ayu.

Diterangkannya, dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum menguraikan, terdakwa menyebabkan sebuah palang parkir rusak dan akibat perbua-

tan terdakwa pihak pengelola Apartemen Green Pramuka yaitu PT Mitra lnvestama Perdana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.

Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

406ayat (1) KUHPidana. Menurut Ayu, seharusnya jaksa

menggunakan Pasal 407 ayat (1) KUHP. Hal tersebut didasarkan pada pasal 1 Perpu 16/1960, yang mana ketentuan tersebut kemudian diubah lagi dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Pasal itu berbunyi "Kata-kata dua ratus puluh lima rupiah" dalam Pasal 364,373.379,384,

407dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.5 juta.

"Ini berarti apabila memang telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp 2.500.000. perbuatan pengerusakan tersebut dipidana dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP, bukan Pasal 406 KUHP," jelasnya.

Selanjutnya, akibat dari kesalahan penerapan pasal yang

diterapkan jaksa penuntut umum dan tidak berjalannya peran jaksa sebagai pengendali perkara (Dominus Litis),pihak terdakwa telah mengalami sejumlah kerugian.

Di antaranya, kehilangan haknya untuk diperiksa dalam agenda pemeriksaan singkat, kehilangan haknya untuk menempuh penyelesaian perkara secara keadilan restoratif, dan mendapatkan vonis tindak pidana jauh lebih berat yang se-harusnya dia terima.

Menanggapi putusan tersebut, Charles Andrew Korengkeng memutuskan untuk pikir-pikir dulu sebelum memutuskan apakah akan mengajukan upaya hukum banding ataupun menerima putusan tersebut.

"Saya menghormati putusan pengadilan dan upaya pembelaan yang telah dilakukan LBH Jakarta, namun saya butuh waktu untuk berdiskusi dengan keluarga untuk langkah kedepannya, bagaimanapun juga kasus Rp 100.000 ini telah membuat kami sekeluarga merasa tertekan dengan proses hukum yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Titik Tejaningsih menyatakan terdakwa Charles Andrew Korengkeng terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengerusakan sebagaimana yang dimaksud Pasal 406 KUHP dan memutus terdakwa dengan 3 bulan penjara dengan percobaan 7 bulan,

osp





Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 9
2017-11-10

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Nomor 333 / Pdl G . 2017 PN. JM. Brt

FRISKAWATI

IKLAN





Original Post

Kepala Dinas Penyuap Ketua DPRD Malang Resmi Ditahan KPK

Media Online okezonecom
2017-11-10

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan ‎Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang, Jarot Edy Sulistyono. Jarot ditahan usai diperiksa penyidik KPK p‎ada Kamis, 9 November 2017, malam.

"Kami melakukan penahanan terhadap tersangka JES (Jarot Edy Sulistyono) untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Kelas I Jakarta Timur," kata Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 9 November 2017, malam.

Sebelumnya, KPK telah resmi menetapkan Jarot Edy Sulistyono sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Malang, tahun anggaran 2015.

( )

Jarot diduga menyuap Ketua DPRD Kota Malang, M. Arief Wicaksono sebesar Rp700 juta untuk memuluskan APBD-P tahun 2015. Dari pemulusan tersebut Jarot diduga menginginkan mendapat bagian atau jatah lebih dari APBD-P tahun 2015.

KPK pun telah lebih dahulu menahan Ketua DPRD Kota Malang, M. Arief Wicaksono setelah diperiksa sebagai tersangka. Arief diduga telah menerima suap sebesar Rp700 juta dari Kadis PUPPB, Jarot Edy Sulistyono.

Atas perbuatannya, Arief yang diduga sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Sementara Jarot yang diduga sebagai pihak pemberi ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(aky)

http://news.okezone.com/read/2017/11/10/519/1811658/kepala-dinas-penyuap-ketua-dprd-malang-resmi-ditahan-kpk



Original Post

KPK Tahan Satu Tersangka Suap DPRD Kota Malang

Media Online rri.co.id
2017-11-10

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Tahun 2015 Jarot Edy
Sulistyono, tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan
APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

"Hari ini KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Jarot Edy
Sulistyono untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah
Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK," kata Juru Bicara KPK
Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan mantan Ketua DPRD Kota
Malang Moch Arief Wicaksono sebagai tersangka dalam dua kasus, yaitu
terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dan
penganggaran kembali pembangunan Jembatan Kedungkandang.

Kasus pertama, Moch Arief Wicaksono diduga menerima suap Jarot Edy
Sulistyono terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Diduga Moch Arief Wicaksono menerima uang sejumlah Rp700 juta.

Sebagai penerima Moch Arief Wicaksono disangkakan Pasal 12 huruf a
atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah
dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pemberi, Jarot Edy Sulistyono disangkakan pasal 5 ayat 1
huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan pada kasus kedua, Moch Arief Wicaksono diduga menerima
suap dari Komisaris PT ENK Hendarwan Maruszaman terkait penganggaran
kembali proyem pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot
Malang Tahun Anggaran 2016 pada tahun 2015.

Diduga Moch Arief Wicaksono menerima Rp250 juta dari proyek sebesar
Rp98 miliar yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016-2018.

Sebagai penerima Moch Arief Wicaksono disangkakan Pasal 12 huruf a
atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah
dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pemberi Hendarwan Maruszaman disangkakan pasal 5
ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP. (Antara/ARN)

http://rri.co.id/post/berita/455320/nasional/kpk_tahan_satu_tersangka_suap_dprd_kota_malang.html



Original Post

KPK Akan Segera Umumkan Tersangka Baru Kasus E-KTP

Media Online Beritasatu
2017-11-10

Dalam Hitungan Jam, KPK Bakal Umumkan Tersangka Baru Kasus E-KTP

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang masih enggan mengungkapkan identitas dan peran tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Saut menyebut dalam waktu hitungan jam atau hari, KPK akan mengumumkan secara resmi tersangka baru kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun ini.

Meski demikian, Saut tak membantah saat dikonfirmasi tersangka baru itu adalah Ketua DPR, Setya Novanto.

"Nanti kalian tunggu saja beberapa jam ke depan. Nanti kita tunggu lah beberapa hari atau beberapa jam ke depan ya," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/11).

Pada Senin (6/11) beredar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mencantumkan mencantumkan surat perintah penyidikan nomor: Sprin.Dik- 113/01/10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017.

Dalam SPDP dengan nomor B-619/23/11/2017 tanggal 3 November 2017 itu disebutkan, pada Selasa, 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto dan kawan-kawan.

Disinggung pertimbangan KPK untuk tidak segera mengumumkan tersangka baru ini, Saut membantah KPK sengaja menunda pengumuman tersangka baru e-KTP. Saut memastikan KPK hanya ini berhati-hati dalam mengusut kasus ini mulai dari awal penyelidikan sampai penyidikan.

"Makanya itukan kita ulang dari awal kita ulang, baik-baik, hati-hati," katanya.
Sumber: Suara Pembaruan

http://www.beritasatu.com/nasional/462810-kpk-akan-segera-umumkan-tersangka-baru-kasus-ektp.html



Original Post

Suap Panitera untuk Pengaruhi Hakim

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2017-11-10

Suap Panitera untuk Pengaruhi Hakim

JAKARTA- Kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection Akhmad Zaini didakwa menyuap Rp425 juta kepaniterapenggantdPN Jaksel nonaktif Tarmizi. Uang suap itu diduga untuk memengaruhi majelis hakim.

Hal tersebut tertuang dalam surat dakwaan nomor Dak-68/24/10/2017 atas nama Akhmad Zaini yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

JPU yang diketuai Kresno Anto Wibowo dengan anggota Roy Riady, Ikhsan Fernandi Z, dan Luki Dwi Nugroho, menyatakan Zaini bersama-sama pemilik sekaligus Direktur Utama PT Aquamarine Yunus Nafik melakukan perbuatan pidana pada Juni hingga Agustus 2017 di sejumlah tempat.

JPU Kresno membeberkan, Zaini bersama Yunus melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut dengan memberikan uangsuap Rp425jutake-pada Tarmizi selaku panitera pengganti PN Jaksel.

"Supaya Tarmizi memengaruhi hakim yang menyidangkan perkara perdata Nomor 688/ Pdt.G/ 2016/ PN. Jkt.Sel, agar menolak gugatan yang diajukan Eastern Jason Fabrication Services (EJFS) Pte Ltd dan mengabulkan gugatan rekonvensi (gugatan balik) PT Aquamarine Divindo Inspection selaku pihak tergugat/ pihak penggugat rekonvensi yang diwakili terdakwa (Zaini) selaku kuasa hukumnya," tandas Kresno.

Dalam perkara perdata tersebut, Tarmizi duduk sebagai panitera pengganti, sedangkan majelis hakim perkara itu diketuai Djoko Indiarto dengan anggota Tursina Aftiantd yang kemudian diganti Agus Widodo, dan Sohi yang berikutnya diganti dengan Sudjarwanto.

Untuk pemulusannya, Zaini menemui Tarmizi kurun Maret-Mei 2017 di ruang panitera pengganti PN Jaksel. Keduanya bersepakat agar keinginan PT Aquamarine disampaikan ke majelis hakim yang menangani perkara.

"Terdakwa (Zaini) selanjutnya memberikan Rp25 juta kepada Tarmizi dengan cara ditransfer pada 20 Juni 2017 ke rekening atas nama Tedy Junaedi, tenaga honorer kebersihan di PN Jaksel," ungkap Kresno.

Anggota JPU Luki Dwi Nugroho memaparkan, Tarmizi menyanggupi dan meminta disediakan Rp750 juta. Negosiasi Zaini dengan Tarmizi lantas berjalan alothinggaakhirnya disepakati Rp400 juta.

sabirlaluhu





Original Post

Pimpinan KPK Siap Hadapi Penyidikan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2017-11-10

Pimpinan KPK Siap Hadapi Penyidikan

Menko Polhukam Minta Jangan Buat Kegaduhan

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thony Saut Situmorang menyatakan siap menghadapi pemeriksaan atas kasus dugaan pemalsuan surat yang menyeret dirinya.

Saut pun mengaku sudah me- ngetahuiadanyasuratpemberi-tahuan dimulainya penyidikan (SPDP)yangdikeluarkanBares-krim Polri. Saut menegaskan tidak takut akan adanya laporan tersebut. Hal itu, menurutnya, agar publik ataupun masyarakat tidak menganggap bahwa KPK kendur dalam memberantas korupsi hanya karena adanya laporan itu.

"Jadi artinya supaya nanti di luar enggak gaduh melulu, terus negaranya jadi enggak baik-baik, terus korupsinya enggak turun, kemudian orang berpikiran oh temyata gampang yah KPK tuh mundur kalau dita-kutin. Yah kami enggak takut," tandas Saut di Jakarta kemarin.

Bahkan Saut menyatakan

kesiapannya untuk diperiksa apabila Bareskrim membutuhkan keterangannya dalam kasus tersebut. Menurut dia, Bareskrim tidak akan sampai memberikan hukuman mati apabila dirinya benar terbukti bersalah. "Ya kan paling juga saya enggak dihukum mati juga ya. Memang vonisnya berapa tahun buat saya?" tanyanya.

Dia pun menyatakan bahwa suratpencegahan Setya Novan-ta ke luar negeri yang diduga menjadi bahan laporan kuasa hukumnya tersebut ke Mabes Polri sudah sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku. "Ya sudah dong (sesuai prosedur). Emang kita ega-li ternya di sini dan kemudian itu juga pimpinan yang lain setuju.

Cuma kan waktu itu Pak Agus lagi di luar, jadi saya yang tanda tangan, kan begitu,"papamya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KPK sudah menerima SPDP dari Bareskrim Polri pada Rabu (8/11) melalui bagian persuratan KPK. Agus mengungkapkan, jika dibaca SPDP tersebut maka ada pihak tertentu yang melaporkan dua pimpinan KPK sehingga pimpinan KPK di sana disebut sebagai terlapor.

Apa materi laporannya, kami belum tahu. Namun jika itu terkait dengan pelaksanaan tugas KPK, tentu kami pastikan hal tersebut dilakukan sesuai kewenangan yang diberikan oleh UU kepada pimpinan (KPK), ungkap Agus.

Setelah informasi resmi ini diterima maka sangat terbuka kemungkinan KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Polri. Agus mengatakan KPK percaya Polri akan profesional. Di sisi lain, harapannya, Polri tetap memiliki komitmen pem-

berantasan korupsi yang kuat. Termasuk dukungan terhadap operasional KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi, termasuk e-KTP ini, ujarnya.

Agus mengatakan, jika laporan yang diterima Bareskrim kemudian dinaikkan penyidikan itu terkait penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK, tentu semua pihak perlu memperhatikan Pasal 25 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal itu me-

ngatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus korupsi harus didahulukan dari perkara lain.

Untuk kasus e-KTP-nya sendiri, KPK pasti akan jalan terus. Proses penyidikan baru telah dimulai. Sampai hari ini, pemeriksaan saksi-saksi sedang kita lakukan. Nanti setelah koordinasi dengan penindakan selesai, penyidikan ini akan kami sampaikan secara lebih lengkap, tandasnya.

Adapun Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan, meski Bareskrim sudah mengeluarkan SPDP, status kedua pimpinan KPK belumlah tersangka. Titomengakusudahmemanggil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak beserta pe-nyidiknya untuk menanyakan bagaimana proses penyelidikan hingga terbitnya SPDP.

"Saya langsung memanggil penyidik Bareskrim dari Dirti-pidum mengenai kenapa SPDP

itu diterbitkan. Saya tanyakan detail seperti apa karena tidak semuapersoalan saya tahu. Jadi statusnya masih terlapor, belum tersangka," tandas Tito saat menghadiri launching dan workshop "Modernisasi Polantas sebagai Implementasi Tahun Keselamatan dan Kemanusiaan" kemarin di Jakarta.

Menurut penjelasan penyidik, menurut Tito, kasus tersebut dilaporkan Sandi Kurniawan pada 9 Oktober 2017. Laporan itu muncul se telah adanya putusan praperadilan yang dimenangi Ketua DPR Setya Novanto atas status tersangka dalam kasusdugaankorupsi e-KTP.

"Sehingga yang dilaporkan langkah administrasi dan lang-kahhukum yang dikerjakan KPK dengan tidak sahnya status tersangka dianggap melanggar hukum. Administrasi misalnya dianggap sebagai surat palsu, pencekalannya dianggap melanggar hak-hak untuk ke luar negeri. Itu yang dilaporkan," papar mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Tito melanjutkan, penyidik juga telah memeriksa pelapor, saksi-saksi, dan barang bukti yang diserahkan pelapor. Bahkan penyidik telah meminta keterangandarisaksiahli. "Nah, dari keterangan saksi ahli dan dokumen beberapa saksi yang menunjang keterangan pelapor, penyidik berpandangan bahwa ini dapat ditingkatkan menjadi penyidikan," ujarnya.

Sementara itu Menko Polhukam Wiranto meminta publik menunggu dan mengikuti persoalan dari laporan SetyaNovan-totersebut. "Nantipenyelesaian-nyabagaimana, ki ta tunggu saja. Kita enggak usah kemudian ada satupendapatyangsimpangsiur dan bikin gaduh," tandasnya.

Wiranto berharap agar persoalan antara Setya Novanto dan KPKbisa diselesaikan melalui jalur musyawarah sehingga tidak menyebabkan kegaduhan di masyarakat.

sabirlaluhu/m y amin/ binti mufarida





Original Post

Awas Blok Mahakam!

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 7
2017-11-10

Awas Blok Mahakam!

Terhitung 1 Januari 2018, Pertamina akan resmi menjadi operator Blok Mahakam. Penunjukan Pertamina terjadi setelah adanya gerakan advokasi panjang oleh banyak tokoh, aktivis, serikat-serikat pekerja, ormas-ormas, danbadan eksekutif mahasiswa sejak 2010-an. Sebelumnya sikap pejabat-pejabat Kementerian ESDM, terutama Jero Wacik dan Rudi Rubiandini, memang lebih mendukung perusahaan asing, Total dan Inpex, untuk melanjutkan pengelolaan Mahakam dibanding Pertamina. Namun kita bersyukur, pada 2015 Menteri ESDM, Sudirman Said akhirnya menetapkan perusahaan bangsa sendirilah, Pertamina, yang akan menjadi operator Blok Mahakam. Saat itu Sudirman masih memberi kesempatan kepada Total dan Inpex untuk membeli 30% saham Pertamina di Blok Mahakam.

Ternyata persoalan belum selesai. Menteri ESDM pengganti Sudirman Said, yakni Ignatius Jonan bersama Menko Kemaritiman Luhut B Pandjai-tan, menginginkan agar saham Pertamina yang -share-down kepada Total dan Inpex dinaikkan menjadi 39%. Selain itu biaya yangharus dibayarkan Total dan Inpex kepada Pertamina pun belum jelas. Padahal waktu tersisa untuk pengalihan operasi tinggal 2 bulan. Hal-hal ini* dapat saja mengganggu kelancaran produksi migas dan ber-potensimenimbulkankerugian negara, terutama karena potensi moral hazrad/KKN akibat "penyembunyian" besarnya cadangan terbukti dan aset produksi di Blok Mahakam. Publik harus memahami dan mengawal proses ini!

Hingga Sudirman digantikan Jonan, Total dan Inpex dengan arogan tidak pernah menyatakan kesediaan menerima tawaran share-down 30% saham Pertamina. Di sisi lain, karena

merasa seolah-olah "punya kekuatan ekstra", Total justru meminta untuk menguasai 39% saham Blok Mahakam. Temya-ta di luar dugaan, entah karena pertimbangan apa, Luhut dan Jonan memangberkenan meluluskan permintaan kedua perusahaan asing tersebut.

Guna meningkatkan nilai share-down Blok Mahakam menjadi 39%, Pertamina mengaku tidak berwewenang, dan karena itu berharap segera menerima SKdari Menteri ESDM. Dirut Pertamina Elia M Manik mengatakan "Jika di atas itu (30%) maka ranahnya bukan lagi ada di kami. Sewaktu saya join (diangkat menjadi dirut), kebetulan ini sudah dibicarakan dengan Pak Menteri. Instruksi ini pun sampai sekarang masih 30%. Jadi naik atau tidaknya share-down menjadi urusan ESDM", kata Manik di Ruang Rapat Komisi VII, Jakarta, Selasa (6/6).

Hingga saat ini publik belum memperoleh informasi terbuka dari Menteri ESDM perihal rencana penaikan share-down saham Pertamina menjadi 39%. Berdasarkan informasi yang diperoleh IRESS.justruKemente-rian ESDM-lah yang meminta Pertamina segera mengajukan permohonan kepada pemerintah agar diberi izin melakukan share-down 39%.

Terkaithaldiatas, IRESS meminta Kementrian ESDM bersikap konsisten. Jika pada Ja-nuari2015 Sudirman Said sudah memutuskan share-down hanya 30%, mengapa sekarang harus diubah menjadi 39%? Mengapa pula Jonan dan Luhut bertindak seolah mewakili Total yang se mula tidak pernah menggubris surat Sudirman Said? Selain itu, walaupun permintaan tersebut harus dipenuhi, mengapa Menteri ESDM tidak secara terbuka menulis SKkepada Pertamina?

Pada 1 Januari 2018, akan genap setengah abad Total dan

Inpex menguras Mahakam. Untuk dominasi pengelolaan asing yang tidak menyertakan 1% pun saham BUMN tersebut, . keduanya telah menikmati keuntungan lebih dari USD40 miliar. Makin besar saham yang dikuasai, maka makin besar potensi keuntungan yang diperoleh. Dengan berpindahnya peran pengelolaan kepada Pertamina dengan porsi saham yang besar, terbuka kesempatan untuk meraih untung lebih besar. Status Pertamina pun akan meningkat menjadi produsen terbesar migas na-

sional. Karena itu, menjadi tanda tanya besar jika ada pe-j abat pemerin tah yang justru lebih senang membiarkan asing memiliki saham besar (39%) di Blok Mahakam.

Besarnya biaya yang harus dibayar kontraktor dalam akuisisi suatu blok migas secara umum tergantung pada besarnya cadangan terbukti yang tersedia dan nilai aset produksi yang telah beroperasi. Untuk itu, pemerintah (ESDM dan SKK) perlu membuka kepada publik besarnya nilai kedua aset tersebut, setelah dilakukannya assessment oleh lembaga independen (untuk aset cadangan terbukti) dan audit oleh BPK/ auditorindependen(untukaset produksi). Makin besar nilai aset cadangan dan aset produksi, maka makin besar pula biaya yang harus dibayar Total dan Inpex kepada Pertamina untuk akuisisi saham tersebut.

Masalahnya, besar nilai kedua jenis aset tersebut belum

pernah diumumkan pemerintah. Padahal, hal ini adalah kewajiban KESDM, terutama dalam rangka menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, atas dasar nilai aset yang tidak terbuka atau tersembunyi atau sengaja disembunyikan oleh oknum pemburu rente, maka proses akuisisi atau share-down saham Pertamina sangat potensial dimanipulasi dan dikorupsi! Karena itu, sertifikasi cadangan dan audit aset produksi oleh lembaga independen, harus segera dilakukan.

SKK Migas memperkirakan pada 2017, sisa cadangan Blok Mahakam adalah 131 juta barel minyak dan 3,8 TCF gas. Adapun pakar migas Eddy Pur-

wanto pernah mengatakan cadangan gas Blok Mahakam pada akhir 2017 masih sekitar 8 TCF dan dapat bertambah menjadi 10-12,5 TCF jika dilakukan eksplorasi lebih lanjut (Purwanto, 2011). Terlepas dari range cadangan terbukti yang cukup lebar, jika diasumsi-

kan cadangan terbukti gas "hanya" 6 TCF dan minyak 100 juta barel, serta harga gas USD8/ mmBtu dan minyak USD60/ barel. Karenaitu nilai 100% aset cadangan Mahakam adalah USD54 miliar.

Jika diasumsikan nilai akuisisi cadangan terbukti adalah 15% terhadap harga pasar minyak dan gas (Ernst Young, 2012), maka biaya akuisisi 100% saham Mahakam adalah 15% x USD54 miliar = USD8.1 miliar. Jika Total dan Inpex mengakuisisi 30% saham Mahakam, biaya yang harus dibayarkan kepada Pertamina khusus untuk aset cadangan terbukti adalah 30% x USD8.1 miliar=USD2.43 miliar

Saat ini Blok Mahakam telah berproduksi dan memiliki aset produksi bernilai miliaran USD. Pada 1 Januari 2018,100% aset produksi ini menjadi milik Pertamina karena seluruh biaya investasi telah dipulihkan kepada Total dan Inpex melalui mekanisme cost recovery dengan skema depresiasi dipercepat. Oleh sebab itu, nilai aset produksi ini harus dihitung pula secara cermat, untuk kemudian dibayar oleh Total dan Inpex sesuai besar saham yang diakuisisi. IRESS memperkirakan nilai akuisisi aset produksi yang harus dibayar kedua kontraktor minimal USD1 miliar. Dengan demikian, total biaya yang harus dibayar oleh Total dan Inpex un tuk akuisisi 30% saham Mahakam adalah USD2.43 miliar (aset cadangan) + USD1 miliar (aset produksi) = USD3.43 miliar.

Kita tidak tahu berapa biaya yang akhirnya akan dibayarkan Total dan Inpex kepada Pertamina. Biaya tersebut seharusnya bukan sekadar signatory bonus USD100 juta-200 juta seperti diinginkan kedua perusahaan asing. Sejalan dengan

itu, kita pun sangat khawatir ada oknum pejabat negara yang sengaja menyembunyikan atau menyatakan bahwa nilai kedua aset lebih rendah dari semestinya. Hal ini dilakukan terutama guna mengakomodasi kepentingan asing dan untuk membuka kesempatan mengorupsi uang negara secara leluasa.

Potensi terjadinya KKN dalam proses share-down saham Pertamina di Blok M ahakam cukup besar. Kerakusan, moral hazard, perburuan rente, dan upaya memupuk dana guna logistik Pemilu 2019 oleh oknum tertentu akan menjadi pendorong terjadinya KKN tersebut. Oleh sebab itu, IRESS meminta KPK dan DPR RI ikut memantau dan jika perlu, terlibat aktif mengawal proses penyelesaian transfer saham tersebut dalam 2 bulan ke depan. Sebaliknya, demi menghilangkan prasangka buruk, IRESS pun meminta agar Kementerian ESDM dan Kementrian BUMN mengundang KPKdan BPKterlibataktif mengawal secara bersama-samaproses negosiasi yang sedang berlangsung an tara Pertamina dengan Total Inpex.

Terakhir, IRESS ingin menyampaikan kepada Presiden Jokowi tentangpotensi KKN dalam proses akuisisi saham Blok Mahakam. Karena itu Presiden Jokowi diminta un tukmembuk-tikan konsistensi sikap antikorupsi yang terus-menerus disuarakan, bahwa dalam Kabinet Kerja RI saat ini, tindak pidana korupsi dalam proses transfer saham Blok Mahakam tidak akan pernah terjadi. Sebagai bangsa yang bermartabat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip bisnis yang bermoral, pemerintah perlu menunjukkan sikap "satu kata dengan perbuatan" dan semua bentuk tawaran atau upaya suap-menyuap yang dilakukan oleh oknum-oknum asing dan anteknya tidak akan mendapat tempat dalam pemerintahan Jokowi-

MARWAN BATUBARA





Original Post

Media