Hakim Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Helikopter AW 101, KPK Apresiasi

Media Online okezonecom
2017-11-11

JAKARTA \' Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak seluruh permohonan praperadilan Irfan Kurnia Saleh, tersangka korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU Tahun 2016-2017.

Irfan Kurnia Saleh merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dari unsur swasta pada kasus tersebut.

"Mengapresiasi putusan dari hakim praperadilan, jadi memang penetapan tersangka sudah dilakukan berdasarkan alat bukti yang cocok," kata anggota tim Biro Hukum KPK Efi Laila di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

( )

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Kusno pada Jumat (10/11) membacakan putusan praperadilan yang diajukan Irfan Kurnia Saleh.

Sementara itu, Marbun anggota tim kuasa hukum Irfan Kurnia Saleh menghargai putusan praperadilan itu, meskipun pihaknya banyak yang tak sependapat dengan putusan hakim.

"Jadi, putusan praperadilan itu sudah final. Saya kalau memberi komentar terhadap putusan hakim itu rasanya tak etis, banyak kami yang tak sependapat," kata Marbun.

( )

Salah satu yang tidak sependapat itu, kata Marbun, soal kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

"Unsur keuangan negara itu kan penting tetapi menurut hakim itu sudah masuk pokok perkara, kami berbeda pendapat. Kalau menurut kami ini perkara korupsi itu unsur pentingnya adalah melakukan kerugian negara ada atau tidak, harus ada hasil audit dari lembaga yang berwenang," tuturnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Kusno menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Irfan Kurnia Saleh.

"Mengadili dalam provisi, menolak provisi pemohon, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon untuk seluruhnya Membebankan biaya perkara untuk pemohon sebesar nihil," kata Hakim Kusno saat membacakan putusan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

Dalam putusannya, Hakim Kusno menilai penetapan tersangka terhadap Irfan Kurnia Saleh sah secara hukum.

"Hakim praperadilan telah meneliti bukti surat dari perkara ini. Bukti surat di tahap penyelidikan dan Berita Acara Pemeriksaan yang mengarah ke penyidikan dapat dijadikan bukti permulaan sehingga telah ada bukti permulaan yang cukup," kata Hakim Kusno.

Selain itu dalam putusannya, Hakim Kusno juga menilai telah ada pemeriksaan calon tersangka sehingga penetapan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka sah secara hukum.

"Telah ada pemeriksaan calon tersangka. Ada bukti Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 dan 20 Mei atas nama Irfan Kurnia Saleh sedangkan pemohon ditetapkan menjadi tersangka pada 13 Juni karena ada laporan kejadian tindak pidana korupsi sehingga petitum pemohon yang menyatakan penyidikan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum harus ditolak," ucap Hakim Kusno.

Selanjutnya, Hakim Kusno juga menolak dalil pemohon yang menyebutkan KPK tidak berwenang untuk mengangkat penyelidik yang tidak berasal dari instansi Kepolisian.

"Berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan penyelidik harus diangkat dari Kepolisian harus ditolak," kata Hakim Kusno.

Irfan Kurnia Saleh diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016-2017.

Akibatnya, diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp224 miliar.

Irfan Kurnia Saleh disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, POM TNI sendiri telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI Angkutan Udara Tahun 2016-2017.

Lima tersangka itu, yakni anggota TNI AU yaitu atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol admisitrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu letnan dua) SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara.

(erh)

http://news.okezone.com/read/2017/11/11/337/1812226/hakim-tolak-praperadilan-tersangka-kasus-helikopter-aw-101-kpk-apresiasi



Original Post

Kuasa Hukum Setnov Laporkan 4 Nama Orang KPK ke Bareskrim

Media Online republika.co.id
2017-11-11

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, resmi melaporkan oknum-oknum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ia melaporkan empat nama orang KPK yang ikut andil dalam mengeluarkan dan menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Keempat orang yang Fredrich laporkan itu adalah Agus Raharjo, Aris Budiman, Saut Situmorang, dan A Damanik. Pemohon laporan polisi bernomor LP/1192/XI/2017/Bareskrim itu adalah Achmad Rudyansyah.

"Kami tim kuasa hukum telah resmi melaporkan ke Bareskrim dengan tindak pidana Pasal 414 juncto 421," ungkap Fredrich usai melakukan pelaporan di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/11).

Ia menjelaskan, Pasal 414 itu mengatakan, barang siapa melawan putusan pengadilan diancam hukuman penjara 9 tahun. Untuk Pasal 421, barang siapa menyalahgunakan kekuasaannya akan diancam dengan pidana satu tahun delapan bulan. "Kami sudah memberikan bukti-buktinya. SPDP yang tadi diumumkan itu adalah bukti di mana oknum KPK, bukan lembaga, melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan," tutur dia.

Fredrich beralasan, dalam putusan praperadilan lalu, pada poin ketiga itu menyatakan, memerintahkan termohon, yaitu KPK, untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto sebagaimana Sprindik nomor 56. Menurutnya, yang dihentikan itu adalah apa yang tertera dalam Sprindik tersebut, bukan hanya nomornya.

"Yang dihentikan itu bukan nomor. Tolong diingat, kita ini bisa bahasa Indonesia, yang dihentikan itu adalah isi yang tertera di dalam Sprindik nomor 56," jelas dia.

Sebagaimana dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 dan Pasal 55 KUHP, lanjut dia, apa yang tertera pada Sprindik 56 telah disalin-tempel dan dimasukkan pada Sprindik 113 yang baru dikeluarkan sore tadi. Karena itu, Frederich menilai, sudah terbukti secara sempurna dan tak perlu dibuktikan lagi, pihak KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Betul (putusan praperadilan MK memperbolehkan mengeluarkan sprindik baru, Red). Tapi ingat, setiap kasus praperadilan putusannya itu berbeda," kata dia.

Menurut Fredrich, jika putusan praperadilan hanya mengatakan penetapan tersangka tidak sah, maka silakan untuk dimulai lagi. Tapi, dalam kasus Setya Novanto itu berbeda. "Ada perintah untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto tadi. Ini kan ada perintah, ingat, \'memerintahkan\'. Perintah pengadilan itu perintah Undang-undang. Itu harus diperhatikan," ujarnya menegaskan.

Kemudian, Fredrich juga meminta, dengan pelaporan itu, agar memberikan kesempatan kepada penyidik untuk mempelajari dan mengembangkan laporannya. Menurutnya, setiap warga negara mendapatkan jaminan hukum berdasarkan UUD 1945.

"Berilah kesempatan pada penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana mestinya. Mohon jangan ada yang mengatakan mengadu domba. Setiap warga negara dilindungi pemerintah, mendapatkan kesamaan duduk hukum di depan hukum, mendapatkan kepastian hukum," terang dia.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/11/oz7ork384-kuasa-hukum-setnov-laporkan-4-nama-orang-kpk-ke-bareskrim



Original Post

HEADLINE Setya Novanto Tersangka Lagi, Apa Amunisi Baru KPK?

Media Online liputan6com
2017-11-11

Liputan6.com, Jakarta - Mulai Jumat 10 November 2017, Setya Novanto kembali berstatus tersangka. Itu adalah kali keduanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkarakan Ketua DPR RI tersebut dalam kasus megakorupsi e-KTP.

KPK sebelumnya telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Setya Novanto pada 31 Oktober 2017.

"SN selaku anggota DPR RI periode 2009-2014, bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto, diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

Setya Novanto didugaikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun, dari nilai proyek e-KTP yang jumlahnya Rp 5,9 triliun.

Sebelumnya, upaya pertama KPK untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka, dianulir hakim tunggal Cepi Iskandar, dalam sidang praperadilan pada 29 September 2017.

Saat itu, hakim memutuskan, KPK tidak bisa menggunakan bukti-bukti terkait tersangka sebelumnya untuk menjerat Novanto.

Alasannya, karena penetapan tersangka tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara ketentuan perundang-undangan tentang KPK, KUHAP, serta standar operasional dan prosedur KPK.

Kali ini, apa yang membuatKPK yakin Setya Novanto tak akan lolos dari jerat hukum?

KPK mengaku punya amunisi. Strategi baru pun dilakukan, dengan caramengulang proses penyelidikan terhadap Setya Novanto.

"Ada bukti-bukti baru yang juga kita dapatkan, sehingga syarat bukti permulaan yang cukup itu sudah terpenuhi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

KPK meyakini, kali ini tidak akan ada celah bagi Setya Novanto. Lembaga antirasuah itu juga telah mempelajari putusan praperadilan Hakim Cepi yang memenangkan kubu politisi Golkar tersebut.

Penyidik KPK, lanjut dia, sudah memeriksa beberapa saksi. Saksi-saksi tersebut dari unsur anggota DPR, kementerian, dan pihak swasta.

"Nanti kami sampaikan lebih lanjut update-nya secara lebih rinci. Saat ini kami masih membutuhkan beberapa kegiatan dalam proses penyidikan, sehingga kita belum bisa bicara hal-hal yang sifatnya teknis," kata Febri.

PenahananPaksa

Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai, ditetapkannya kembali Setya Novanto sebagai tersangkaadalah langkah tepat, sekaligus pertaruhan bagi KPK.

Menurut dia, KPK harus bergerak cepat."Seharusnya begitu ditetapkan (tersangka) langsung dilakukan upaya paksa penahanan, agar tidak ada manuver-manuver lain lagi," ucap Fickar kepada Liputan6.com.

Dia menambahkan, penetapan Novanto sebagai tersangka adalah konsekuensi dari dugaankorupsi e-KTP yang diduga dilakukan secara berjamaah.

"Dakwaan korupsinya penyertaan sehingga logika hukumnya setiap nama yang disebut sebagai penyerta akan menjadi tersangka, hanya berbeda peran saja," ujar Fickar.

Dia menambahkan, untuk memanggil paksa Setya Novanto, bahkan menahannya, itu bisa langsung dilakukan KPK tanpa harus meminta izin atau persetujuan dulu ke Presiden Joko Widodo.

Fickar menilai, dalih kuasa hukum Novanto yang berpegangan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), untuk mangkir dari panggilan kedua KPK, sangat keliru.

"Karena untuk tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, terorisme tidak membutuhkan izin presiden. Dasarnya UU MD3," kata dia.

"Ini kan perkara korupsi biasa yang penyelidikannya sudah sejak tahun 2012, hanya saja status pelaku dan besarnya kerugian negaranya sangat besar Rp 2,5 triliun, yang jika dibagikan kepada 1.000 orang, masing-masing orang akan mendapatkan Rp 2,5 miliar," ucap Fickar.

KPK juga tak boleh mengulang kesalahan yang membuatnya kalah di praperadilan.

"Soal praperadilan, itu hak hukum yang tidak bisa dihalangi, karena itu KPK harus gerak cepat begitu akan praperadilan, perkaranya segera dilimpahkan ke pengadilan. Dengan perkara masuk ke pengadilan, maka praperadilan gugur dengan sendirinya," tutur Fickar.

Belum ada komentar Setya Novanto soal penetapannya kembali jadi tersangka. Sebelum status barunya itu diumumkan, ia hadir dalam acara peringatan hari jadike-60 Kosgoro 1957 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Setelah itu, ia bergegas kembali ke rumahnya. Kondisi Setya Novanto diketahui lewat keterangan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yang mengunjunginya di rumah. "Sehat seperti biasa," kata dia.

Sebelumnya, Setya Novanto dilarikan ke RS Premier Jatinegara bertepatan dengan jadwalnya diperiksa KPK sebagai tersangka kasus e-KTP.

Perlawanan pria 61 tahun itu diwakili para pengacaranya. Pada Jumat malam, tim pengacaranyamelaporkan dua pimpinan dan dua penyidik KPK ke Bareskrim Polri,

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi menunjukkan laporan bernomor LP/1192/XI/2017/. "Di sini yang kami laporkan ada Agus Rahardjo, Aris Budiman, Saut Situmorang, dan A Damanik," kata dia.

http://news.liputan6.com/read/3158742/headline-setya-novanto-tersangka-lagi-apa-amunisi-baru-kpk



Original Post

Novanto Laporkan 4 Petinggi KPK ke Bareskrim Polri

Media Online metrotvnews.com
2017-11-11

Jakarta: Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi melaporkan pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri. Empat nama yang dilaporkan Novanto adalah Agus Rahardjo, Aris Budiman, Saut Situmorang, dan Ambarita Damanik

Kuasa hukum Novanto, Frederich Yunadi mengatakan, KPK telah melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan yang telah dimenangkan Novanto beberapa waktu lalu.





"Kami dari tim kuasa hukum, telah resmi melaporkan ke Bareskrim. Jadi kami sudah berikan bukti, di mana SPDP yang diumumkan, itu bukti di mana oknum KPK, bukan lembaga, melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan," kata Frederich di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 10 November 2017.

Laporan yan dibuat pihak Novanto sudah diterima Bareskrim dengan nomor TBL/825/XI/2017/Bareskrim dengan nomor laporan : LP/1192/XI/2017/Bareskrim tertanggal 10 November 2017.

Frederich menjelaskan, dalam putusan praperadilan beberapa waktu lalu, nomor 3 termohon dalam hal ini KPK untuk menghentikan penyelidikan terhadap Novanto.

"Nah yang dihentikan itu bukan nomor. Kita tahu bahasa Indonesia, yang dihentikan itu isi yang tertera di dalam sprindik nomor 56. Sprindik 56 itu apa? Sprindik itu adalah di mana Pak Setya Novanto dituduh bersama-sama dengan Andi, Irman dansebagainya, melakukan tindak pidana e-ktp yang merugikan negara, yang nenurut KPK merugikan 2 sekian triliun," jelas Frederich.

Menurut Frederich, KPK telah melakukan perbutan melawan hukum. "Dimana sesuai pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 dan pasal 55 kuhp. Disana apa yang tertera dalam sprindik 56, telah di kopi paste, masukkan pada sprindik 113 sekarang ini. Dengan demikian sudah terbukti secara sempurna dan tidak dibuktikan lagi, pihak KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum," tuturnya

KPK resmi kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-el). Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(DEN)

http://news.metrotvnews.com/hukum/dN6rEdpN-novanto-laporkan-4-petinggi-kpk-ke-bareskrim-polri



Original Post

MA Kabulkan Kasasi JPU KPK Atas Vonis Bebas Suparman

Media Online jpnn.com
2017-11-11

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) mengabulkan pemohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) terhadap vonis di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang membebaskan Suparman dari tuntutan JPU.

Hal tersebut tercantum dalam Putusan MA Nomor 2233 K/PID.SUS/2017 yang diputuskan hakim M.S Lumme, Krisna Harahap, Artidjo Alkostar dengan Panitera Pengganti Retno Murni Susanti. Putusan dibuat 8 November 2017.

Juru bicara MA, Abdullah, membenarkan bahwa perkara tersebut telah diputus. Hanya saja salinan putusannya belum diupload ke website MA karena masih di majelis hakim. Tapi dia memastikan bahwa permohonan kasasi JPU untuk terdakwa yang juga Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Riau, kabul.

"Amar putusan belum tahu saya. Yang jelas kasasinya jaksa dikabulkan. Dan jaksa mesti tidak terima toh, dibebaskan ndak terima toh. Nah, kalau dikabulkan biasanya sebaliknya," ujar Abdullah menjawab jpnn.com, Jumat (10/11).

Dia mengaku tidak bisa berandai-andai saat ditanya apakah artinya putusan tersebut menganulir vonis bebas terhadap Suparman yang kini sudah kembali aktif sebagai Bupati Rohul.

"Saya ndak tahu juga. Kita tidak boleh mengandai-andai, itu nasibnya orang. Lebih baik tunggu Senin, nanti saya tanya majelis yang mutus perkara," pungkas Abdullah, mengakhiri pembicaraan.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim MA juga memutuskan permohonan kasasi untuk terdakwa/termohon 1 atas nama Johar Firdaus. Hanya saja dalam putusan, majelis menolak perbaikan JPU.(fat/jpnn)

Perjalanan kasus Suparman dan Johar Firdaus

https://www.jpnn.com/news/ma-kabulkan-kasasi-jpu-kpk-atas-vonis-bebas-suparman



Original Post

Pengacara Setnov kembali laporkan pimpinan KPK

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-11

Jakarta (ANTARA News) - Kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) kembali melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindakan perlawanan terhadap putusan pengadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Kami dari tim kuasa hukum telah resmi melaporkan para pimpinan KPK ke Bareskrim atas dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 414 jo Pasal 421," kata Fredrich Yunadi sebagai pengacara Setya Novanto, di Kantor Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri), yang bertempat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat malam (10/11).

Dalam laporannya, pihak Setnov melaporkan para pimpinan KPK yang menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) baru dari KPK untuk Setya Novanto, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Aris Budiman dan penyidik KPK Adam Manik.

"Yang kami laporkan Agus Rahardjo, Aris Budiman, Saut Situmorang, Adam Manik karena mereka yang tanda tangani surat itu semua," katanya.

Laporan diterima Bareskrim dengan nomor LP/1192/XI/2017/Bareskrim tertanggal 10 November 2017.

(Baca juga: KPK percaya Polri profesional dua pimpinan dilaporkan)

"Dimana Pasal 414 itu barangsiapa melawan putusan pengadilan, diancam hukuman penjara 9 tahun. Pasal 421, barangsiapa menyalahgunakan kekuasaannya diancam satu tahun delapan bulan," katanya.

Fredrich menuding sprindik baru yang dikeluarkan KPK cacat hukum karena memiliki isi yang sama dengan sprindik sebelumnya yang penyidikannya telah dihentikan oleh putusan pra-peradilan.

"Apa yang tertera dalam Sprindik 56, telah di-copy paste, dimasukkan pada Sprindik 113 sekarang ini," katanya.

Ia menilai bahwa KPK selama ini telah mengabaikan Pasal 20a Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang isinya berbunyi anggota DPR mendapatkan hak imunitas dalam hukum.

(Baca juga:KPK benarkan ada sprindik baru kasus ktp-e)

"Pasal 20a Ayat 3 menyatakan anggota dewan mendapat imun. Tidak bisa dituntut. Tapi, mereka melecehkan anggota dewan yang dipilih rakyat," katanya.

Ia pun kembali menegaskan bahwa bila KPK hendak memeriksa Setya Novanto, yang Ketua DPR RI dan juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Golkar), maka harus atas izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Anggota dewan itu imun, tidak bisa diperiksa, sudah diberikan kesempatan untuk minta izin pada presiden. Kenapa sih? Kok begitu berat, kok begitu takut minta izin kepada presiden?" katanya.

(Baca juga: Pemeriksaan Setnov tak perlu izin Presiden, kata Wapres)

Fredrich bahkan menuduh ada intervensi politik di tubuh KPK karena banyaknya kader Partai Golongan Karya (Golkar) yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyindir kinerja KPK yang tidak mampu bekerja dengan baik untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia dan hanya menghabiskan anggaran.

"Apa yang dilakukan selama ini? Tidak ada. Dalam hal ini seperti sinetron saja. Kalau ada apa-apa panggil wartawan ribut-ribut. Kerja tidak ada buktinya. Berapa uang yang diselamatin selama 12 tahun keberadaan KPK? Rp1,2 triliun. Berapa anggaran pemerintah yang dihabiskan setiap tahun untuk KPK? Rp800 juta sampai Rp900 juta," paparnya.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa laporan yang dibuatnya akan dilanjutkan proses hukumnya oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri.

"Seribu persen, saya yakin," demikian Fredrich Yunadi.

https://www.antaranews.com/berita/664129/pengacara-setnov-kembali-laporkan-pimpinan-kpk



Original Post

Tim Pengacara Novanto Dianggap Ganggu Proses Pembuktian Kejahatan

Media Online Detikcom
2017-11-11

Jakarta - Eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto memandang tim pengacara Setya Novanto sudah tak lagi melindungi kliennya. Apa yang dilakukan tim pengacara setya novanto sudah mengganggu proses pembuktian kejahatan.

"Kalau melihat pernyataan dari lawyer-lawyernya SN sebenarnya sebagian unsur-unsur yang ada dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi Obstruction of Justice itu menurut saya sudah terpenuhi," ujar mantan Pimpinan KPK Bambang Widjajanto di Jl. Kemang Raya, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

Bambang mengatakan sudah saatnya menggunakan pasal Obstruction of Justice untuk bertindak sebagai gatekeeper. Menurutnya, tim pengacara sudah mengganggu proses pembuktian.

"Sudah saatnya juga menggunakan pasal itu karena dia sudah bertindak sebagai gatekeeper, sebenernya tidak lagi sekedar melindungi kepentingan kliennya tapi mengganggu proses untuk membuktikan kejahatan itu," tegasnya.

Bambang menegaskan KPK dalam mengahadapi serangan dari Tim Pengacara Setya Novanto harus bertindak dengan \'call emergency\'. Hal ini dilakukan untuk komite etik, yang dinilai objektif dan independen.

"Ya, harus call emergency untuk komite etik karena komite etik itulah yang menurut saya lebih independen dan objektif untuk menentukan, itu langkah pertama dan sekarang yang juga jadi penting call emergency pada publik karena KPK sudah berada di ujung sakaratul maut," imbuhnya.

Sementara itu, KPK harus memfokuskan diri dengan ti pengacara ini. Menurutnya berbagai pernyataan dan tindakan pengacara sudah mengarah kepada Obstruction of Justice.

"Kalau menurut saya hari ini persoalannya bukan di kepolisian, di lawyer-lawyernya SN. Konsentrasinya harus di situ sebenarnya, karena berbagai pernyataan tindakan itu sudah mengarah pada Obstruction of Justice, ini sudah bisa jadi gatekeeper orang yang berupaya untuk mengelabui, melindungi yang ujungnya sebenernya mengganggu proses persidangan," tambahnya.
(cim/nvl)

https://news.detik.com/berita/d-3722585/tim-pengacara-novanto-dianggap-ganggu-proses-pembuktian-kejahatan



Original Post

Novanto Tersangka, KPK Harus Punya Bukti Baru

Media Online inilah.com
2017-11-11

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya memiliki alat bukti baru saat kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi eKTP.

"Bukti harus baru," katanya kepada INILAHCOM, Jumat (10/11/2017).

Ia menjelaskan sesuai aturan KPK memang harus memiliki paling tidak dua alat bukti baru untuk menjerat Novanto pada kasus yang sama. Pasalnya dalam kasus ini Novanto sudah pernah menang di sidang Praperadilan.

"Kalo tidak ada bukti baru, tidak bisa (tetapkan tersangka) harus hormati putusan prapradilan," jelas Politikus Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan akan melawan putusan KPK ini. Pihaknya kembali akan menyeret persoalan ini ke ranah hukum.

"Saya pernah sampaikan pada wartawan sebulan lalu, jika KPK nekat menerbitkan Sprindik/SPDP baru (kepada Setya Novanto) dengan kasus yang sama, tim kuasa hukum akan mengambil langka hukum," kata Fredich.

Tim hukum Novanto akan kembali melaporkan pimpinan KPK dengan dugaan melawan putusan pengadilan atas putusan praperadilan yang sudah dikeluarkan.

"Kita akan melaporkan (KPK) tindak pidana sebagaimana pasal 414, 421, pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang melawan putusan pengadilan," tambahnya.

Selain itu, Fredich menyebut akan menempuh jalur Praperadilan atas ditetapkannya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.

"Kami juga akan ajukan praperadilan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

"KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014," kata Saut, Jumat (10/11/2017). hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2417419/novanto-tersangka-kpk-harus-punya-bukti-baru



Original Post

Novanto Tersangka, Nusron Percaya KPK Profesional

Media Online inilah.com
2017-11-11

INILAHCOM, Jakarta - Politikus Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan ia menghormati sepenuhnya proses hukum yang kembali menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Kita hormati proses hukum yang ada," katanya kepada INILAHCOM, Jumat (10/11/2017).

Ia mengaku yakin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan profesional dalam menangani kasus yang menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Saya yakin KPK pasti profesional dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan akan melawan putusan KPK ini. Pihaknya kembali akan menyeret persoalan ini ke ranah hukum.

"Saya pernah sampaikan pada wartawan sebulan lalu, jika KPK nekat menerbitkan Sprindik/SPDP baru (kepada Setya Novanto) dengan kasus yang sama, tim kuasa hukum akan mengambil langka hukum," kata Fredich.

Tim hukum Novanto akan kembali melaporkan pimpinan KPK dengan dugaan melawan putusan pengadilan atas putusan praperadilan yang sudah dikeluarkan.

"Kita akan melaporkan (KPK) tindak pidana sebagaimana pasal 414, 421, pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang melawan putusan pengadilan," tambahnya.

Selain itu, Fredich menyebut akan menempuh jalur Praperadilan atas ditetapkannya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.

"Kami juga akan ajukan praperadilan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

"KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014," kata Saut, Jumat (10/11/2017). hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2417417/novanto-tersangka-nusron-percaya-kpk-profesional



Original Post

Pancasila Sumber Norma

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 1
2017-11-11

Pancasila Sumber Norma

Sering ditanyakan, "Apakah kalau kita melanggar Pancasila bisa dijatuhi sanksi atau dihukum?" Jawabannya, jika yang dimaksud dihukum itu adalah dipenjarakan maka orang yang melanggar Pancasila belum tentu bisa dihukum. Yang bisa dihukum itu adalah mereka yang melanggar nilai-nilai Pancasila yang sudah dituangkan ke dalam undang-undang (UU) sebagai norma hukum. Namun, pelanggaran atas nilai-nilai Pancasila yang belum menjadi norma hukum bisa dijatuhi sanksi lain yang bersifat oto-

nom. Jadi, sanksi atas pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila bergantung pada penuangan nilai-nilai tersebut ke dalam jenis norma.

Penuangan Pancasila ke dalam norma itu pun bergantung pada fungsi Pancasila itu akan dilihat sebagai apa; apakah akan dilihat Pancasila sebagai dasar negara atau selain sebagai dasar negara. Pancasila itu kan mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai dasar negara dan selain sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara melahirkan hukum-hukum yang tersusun secara hierarkis sebagai peraturan perundang-undangan mulai UUD, Tap MPR, UU/ perppu, PP, perpres, perda provinsi, hingga perda kabupaten/kota.

Adapun Pancasila selain sebagai dasar negara, menjadi sumberpedoman perilaku yang tidak berbentuk hukum, tetapi berupa norma-norma lain yakni norma-norma agama, norma

kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma-norma yang bukan hukum atau belum menjadi hukum itu pada umumnya disebut moral dan etika.

Perbedaan pokok antara norma hukum dan nonhukum terletak pada cara pemberlakuannya. Kalau hukum adalah norma atau pedoman tingkah lalu yang ditetapkan secara resmi keberlakuannya oleh lembaga yang berwenang, sedangkan norma-norma selain hukum adalah pedoman tingkah laku yang keberlakuannya tidakatau belum ditetapkan oleh negara tetapi secara umum ditaati.

Dalam hubungan gradual antara norma hukum dan norma-norma nonhukum tersebut maka norma hukum penegakannya bisa dipaksakan melalui sanksi heteronom, yakni dilakukan oleh kekuatan negara.

Sementara norma-norma lain yang bukan hukum, penegakannya hanya berdasar pada kesadaran pribadi dengan sanksi otonom yakni sanksi yang datang dari hati nurani masing-masing pelaku, misalnya rasa berdosa, rasa malu, rasa takut terkenakarma.

Dengan demikian, hukum-hukum agama tidak bisa dipaksakan keberlakuannya oleh negara sebelum norma agama tersebut disahkan keberlakuannya menjadi hukum. Fatwa agama atau kewajiban dan larangan agama yang disebut fikih, misalnya, tidak bisa ditegakkan oleh aparat penegak hukum negara. Orang Islam yang tidak membayar zakat, misalnya, tidakbisa dihukum dan dipaksa oleh negara untuk memenuhinya, tetapi orang yang tidak membayar pajak bisa dipaksa oleh negara

untuk memenuhinya dengan ancaman hukuman.

Meskipun begitu harus diingat, norma-norma yang bukan hukum yakni moral dan etika itu tetaplah penting, bahkan bisa dikatakan lebih penting daripada hukum, karena ia menjadi sumber hukum materiil ataubahan pembuatan hukum. Sumber hukum materiil seperti ajaran agama, kesusilaan, dan kesopanan memang belum tentu menjadi hukum itu sendiri. Norma-norma itu baru menjadi norma hukum jika sudah disahkan keberlakuannya oleh negara, selebihnya hanya menjadi nilai etik dan moral.

Ada kesimpulan penting dari uraian di at as, yakni hukum nasional kita yang disahkan keberlakuannya oleh negara merupakan produk eklektisasi (pencampuran) dari berbagai

sumber hukum materiil yang ditetapkan keberlakuannya oleh negara. Hukum yang merupakan produk eklektisasi dari sumber materiil seperti dari agama-agama, budaya, dan sebagainya itulah yang menjadi hukumnasionalsebagaihukum bersama.

Masalah yang sedang menjangkiti bangsa kitabelakangan ini adalah sering kalinya terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran etika dan moral, namun pelakunya tampak tidak merasahersalah. Hukum sering kali dilepaskan dari sukmanya, yakni moral dan etika yang merupakan pedoman nilai-nilai dari norma-norma yang belum menjadi hukum itu sendiri. Dalam realitas kehidupan kita, banyak orang melanggar moral dan etika tetapi merasa atau tidak mau mengakui kesalahan-

nya hanya karena norma yang dilanggarnya belum menjadi hukum. Banyak juga orangyang secara moral, etik, dan public common sense telah melakukan korupsi, tetapikarena kasusnya secara hukum tidak atau belum diputus oleh pengadilan maka mereka merasa dan mengaku tidak bersalah dengan muka badak.Ituterjadikarenahukum dilepaskan dari sukmanya sehingga hukum dan etika serta moral diperlakukan sebagai hal berdiri sendiri-sendiri. Banyak tokoh kita yang sebenarnya sudah cacat moral, tetapi tetap bergeming bahwa dirinya tidak bersalah karena belum ada putusan pengadilan atau karena yang dianggamyabelum disahkan sebagai hukum.

Itulah sebabnya pada tahun 2001, MPR mengeluarkan dua Ketetapan MPR yang masih

berlaku sampai sekarang, yakni Ketetapan MPR No VI/MPR/ 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Ketetapan MPR No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut Tap MPR No Vl/MPR/2001, pejabat publik yang bersalah secara erik dan moral sehingga mendapat sorotan negatif dari publik harus bersedia mengundurkan diri jabatannya tanpa harus menunggu vonis pengadilan. Dan menurut Tap MPR No VIU/MPR/2001, pegawai negeri sipil yang terlibat dalam kasus hukum bisa dikenakan tindakan administratif atau dijatuhi sanksi disiplin sebelum kasusnya diputus oleh pengadilan. Namun, kedua Tap MPR yang masih sah berlaku ini tidak pernah dilirik.

MOH MAHFUD MD





Original Post

Ketua Parlemen Catalonia Bayar Jaminan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2017-11-11

Ketua Parlemen Catalonia Bayar Jaminan

KETUA Parlemen Catalonia Carrhe Forcadell, kemarin, bersiap meninggalkan penjara di dekat Kota Madrid setelah para pendukungnya mengumpulkan dana sebesar 150 ribu euro untuk membayar jaminannya. Forcadell ditahan terkait dengan upaya Catalonia meraih kemerdekaan.

Hakim Mahkamah Agung Spanyol, Kamis (9/11), memerintahkan Forcadell ditahan atas tuduhan melakukan pemberontakan. Jika terbukti bersalah, Forcadell terancam hukuman maksimal 30 tahun.

Forcadell ialah satu dari sejumlah pejabat Catalonia yang ditahan setelah pada bulan lalu, mereka menyatakan wilayah berpenduduk 7,5 juta jiwa itu melepaskan diri dari Spanyol. Seorang juru bicara pengadilan, kemarin, mengatakan uang jaminan sebesar 150 ribu euro telah dibayarkan.

"Kami kini tengah menunggu perintah hakim untuk

membebaskannya," ungkap juru bicara yang tidak disebutkan namanya itu.

Kelompok prokemerdekaan Catalonia, ANC, merupakan pihak yang bertanggung jawab mengumpulkan sumbangan untuk membayar jaminan Forcadell. Krisis Catalonia telah mengejutkan Uni Eropa dan menyebabkan ratusan perusahaan mendaftarkan diri di luar wilayah dengan ibu kota Barcelona itu.

Pemerintahan Catalonia memutuskan memisahkan diri dari Spanyol setelah pada referendum yang digelar 1 Oktober, 90% suara yang masuk menyatakan ingin merdeka. Sebagai tanggapan atas pernyataan kemerdekaan Catalonia itu, Madrid memecat presiden Catalonia dan memecat seluruh anggota parlemen, mencabut otonomi wilayah itu, dan memerintahkan digelarnya pemilu pada bulan depan.

(AFP/Ire/I-2)





Original Post

Novanto Tersangka (Lagi)

Media Cetak Republika Halaman 1
2017-11-11

Novanto Tersangka (Lagi)

DIAN FATH RISALAH. UMAR MUKHTAR

Kuasa hukum Novanto akan segera mengajukan praperadilan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el.

Dalam pengumuman yang disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11), diketahui bahwa surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama tersangka telah diterbitkan pada Selasa (31/10) lalu.

"Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengantar surat pada Jumat (3/11) perihal SPDP. Diantar ke rumah SN di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, pada sore hari," ujar Saut.

Saut menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Novanto dilakukan setelah pimpinan dan penyidik mempelajari secara saksama putusan praperadilan -ang telah diputus hakim tunggal Ceppy Iskandar pada (29/9) serta aturan-aturan hukum lainnya. Sebagaimana putusan Ceppy, status tersangka yang disandang Novanto pun gugur ketika itu.

Sehingga, menurut Saut, KPK melakukan penyelidikan baru awal Oktober 2017 untuk pengembangan perkara KTP-el melalui serangkaian proses dengan meminta keterangan

sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti yang relevan. Novanto pun sudah dua kali dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus masing-masing pada Jumat (13/10) dan Rabu (18/10). Namun, yang bersangkutan tidak hadir lantaran sedang dalam tugas kedinasan.

Penyidik, kata Saut, juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lainnya pada tahap penyidikan. Dimulai dari unsur anggota DPR, swasta, hingga pejabat Kemendagri. Setelah proses penyelidikan dan ada bukti permulaan yang cukup, kemudian pimpinan dan penyelidik melakukan gelar perkara pada Sabtu (28/10). Tiga hari berselang, SPDP pun diterbitkan. "SN disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-i,"ujar. Ancaman hukuman dalam pasal ini, yaitu 4-20 tahun penjara dan denda antara Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar.

Novanto yang pada saat proyek KTP-el bergulir menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014 bersama-sama dengan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharja, Andi, dan dua pejabat Kemendagri, yaitu Irman dan Sugiharto, diduga menyalahgunakan jabatan atau kewenangan dan kedudukan. Akibatnya, terdapat kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan proyek KTP-el senilai Rp 5,9 triliun.

Menanggapi pengumuman KPK, kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyatakan,

pihaknya bakal mengambil langkah serupa sebagaimana penetapan Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama pada 18 Juli lalu. Kemudian pada 4 September 2017, dia mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. "Kita akan mengajukan gugatan praperadilan," kata Fredrich saat dikonfirmasi Republika di Jakarta, Jumat (10/11).

Tidak hanya itu, Fredrich mengatakan, tim kuasa hukum Novanto juga melaporkan KPK ke Bareskrim Polri atas dugaan melakukan tindak pidana melawan putusan pengadilan praperadilan di PN Jakarta Selatan 29 September lalu. Dia mengungkapkan, putusan praperadilan saat itu sudah memerintahkan KPK untuk tidak menyidik Setya Novanto dalam kasus KTP-el.

Menurut Friedrich, meski KPK memiliki bukti yang baru, kuat, dan jumlahnya mencapai jutaan sekalipun, tetap tidak bisa menjerat Novanto. "Putusan praperadilan sudah sangat tegas," katanya. Jika KPK melanjutkan penyidikan itu, kata dia, artinya lembaga itu telah melawan putusan pengadilan. "Efeknya, dia (KPK) akan saya jerat dengan tindak pidana. Begitu saja. Simple, kan?" ujar Friedrich.

Suara Golkar

Internal Partai Golkar terbelah menanggapi penetapan kembali Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek KTP-el.

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan, Partai Golkar akan mempelajari penetapan tersangka atas Novanto. Oleh karena itu, dia mengaku belum dapat mengumumkan tindak lanjut dari partai berlambang pohon beringin tersebut. "Gini ya, kita kan belum terima suratnya. Saya tunggu dulu seperti apa. Kita pelajari. Kita lihat langkah hukum yang bisa kita lakukan berikutnya seperti apa," ujar Dave saat dihubungi, Jumat (10/11).

Sedangkan, Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menilai, penetapan kembali Novanto sebagai tersangka harus diikuti langkah tegas.

"Dengan pengalaman sebelumnya kemarin, KPK harus segera bisa menangkap SN. Bila perlu jemput paksa. Hal itu perlu dilakukan segera sebelum SN melakukan banyak lagi manuver menghalang-halangi penyidikan, bisa menghilangkan barang bukti, bahkan menyerang kembali KPK dengan kewenangan yang masih dimilikinya saat ini," ujar Doli.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku belum bisa memastikan apakah akan melakukan pemanggilan paksa serta penahanan dalam waktu dekat terhadap Novanto. Sebab, dalam sejumlah kesempatan, ketua umum Partai Golkar itu selalu mangkir. "Nanti kami informasikan lebih lanjut (pemanggilan paksa). Yang pasti saat ini KPK masih terus menyidik kasus ini dan mengkaji UU MD3 yang dijadikan alasan ketika yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi," katanya.

fauziah mursid/mabruroh/ronggo astungkoro ed muhammad iqbal/ DIAN FATH RISALAH. UMAR MUKHTAR





Original Post

Uang untuk Teman Novanto

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-11-11

Uang untuk Teman Novanto

3,8 Juta Dollar AS Mengalir dari Konsorsium PNRI

JAKARTA, KOMPAS -Uang 3,8 juta dollar AS dari dua pengusaha yang terlibat dalam proyek KTP elektronik mengalir ke rekening perusahaan milik Made Oka Masagung, teman Setya Novanto sejak 1990-an. Keduanya dulu aktif di Kosgoro, organisasi kemasyarakatan di bawah Partai Golkar.

Aliran dana itu terungkap dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2012 dengan terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (10/11). Dalam persidangan itu, Oka dihadirkan sebagai saksi.

Selain aliran dana, di ujung persidangan, Andi pun mengaku pernah bertemu dengan Oka di rumah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Jalan Wijaya, Jakarta. Pertemuan terjadi saat pengadaan KTP elektronik berlangsung.

. Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eva Yusti-siana, mengungkapkan, ada dua transaksi pengiriman uang sebesar 3,8 juta dollar AS atau setara Rp 38 miliar ke rekening perusahaan milik Oka di Singapura selama 2012.

Pengiriman pertama terjadi pada 4 Juni 2012. PT Biomorf Mauritius, perusahaan subkontraktor Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang merupakan pemenang pengadaan KTP elektronik, mengirimkan uang 1,8 juta dollar AS ke rekening PT OEM Investment di Bank OCBC, Singapura.

Pengiriman kedua terjadi pada 5 Desember 2012 ke rekening Oka senilai 2 juta dollar AS dari PT Mulricom Investment per-

usahaan milik Anang S Sugihar-djo. Anang adalah Direktur PT Quadra Solution, salah satu perusahaan Konsorsium PNRI.

Oka mengaku uang 2 juta dollar AS dari PT Multicom Investment itu merupakan pembayaran untuk pembelian saham Neoralrus Pharmaceutical yang sebelumnya dimiliki Delta Energy, salah satu perusahaan milik Oka di Singapura. Menurut Oka, saham yang dijual sebanyak 100.000 lembar senilai 3 juta dollar AS. Sementara Neoraltus Pharmaceutical pun berada di Amerika.

Saat transaksi saham itu terjadi, baik PT Multicom Investment milik Anang maupun PT Delta Energy milik Oka berkantor di

gedung yang sama di Singapura, yakni di ASO Building.

"Namun, penjualan saham itu pada akhirnya dibatalkan karena uang yang disetorkan Anang baru 2 juta dollar AS, padahal total nilai sahamnya 3 juta dollar AS," kata Oka.

Uang 2 juta dollar AS yang dikirimkan PT Multicom baru dikembalikan pada 2014. Pengembalian uang itu terjadi pada tahun yang sama saat KPK memulai penyidikan kasus korupsi KTP elektronik.

Lupa

Jaksa lainnya, Abdul Basir, kemudian memperjelas transaksi yang terjadi selanjutnya setelah uang 3,8 juta dollar AS dari dua

perusahaan yang terlibat di pengadaan KTP elektronik itu diterima Oka. Berdasarkan bukti transaksi perbankan yang dimiliki KPK, setelah menerima 1,8 juta dollar AS dari PT Biomorf, sehari kemudian Oka menarik uang itu beberapa kali. Sebesar 315.000 dollar AS di antaranya dikirim ke Muda Ikhsan Harahap, pengusaha yang merupakan kolega Andi Narogong.

Basir menyebutkan, Oka juga menarik uang pada 8 Juni 2012 sebesar 100.000 hingga 400.000 dollar AS. Uang itu di antaranya juga dikirim ke rekening anaknya, Hendra Raharja Agung dan Putri Melati Masagung.

Namun, saat transaksi-transaksi tersebut ditanyakan, ham-

pir sebagian besar dijawab lupa Bahkan, pengiriman 1,8 juta dollar AS dari PT Biomorf pada 4 Juni 2012 itu diakui Oka baru diketahui saat dia diperiksa KPK belum lama ini

"Saya lupa kenapa uang itu dikirim (ke Ikhsan dan anaknya). Saya coba me-recall ingatan saya," kata Oka.

Saat ditanya apakah kenal Andi (terdakwa), Oka mengaku tidak. Namun, saat Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar mengonfrontasi jawaban itu kepada Andi, Andi mengaku pernah bertemu dengan Oka di rumah Novanto di Jalan Wijaya. "Pernah (ketemu Oka dan Novanto), sesuai penjelasan jaksa," kata Andi

(MDN)





Original Post

Jangan Kacaukan Asas Hukum

Media Cetak Kompas Halaman 6
2017-11-11

Jangan Kacaukan Asas Hukum

Pemerintah tidak boleh menjatuhkan sanksi sebe-lum ada putusan pengadilan bahwa seseorang atau organisasi benar-benar bersalah. Kalau itu dilakukan berarti pemerintah melakukan tindakan melanggar hukum, menyalahgunakan kekuasaan, dan bertindak sewenang-wenang".

Pernyataan itu menjadi bagian dari polemik panas di tengah-tengah masyarakat terkait dengan Undang-Undang (UU) Ormas yang kemudian agak mengacaukan pemahaman masyarakat tentang asas-asas hukum. Polemik terjadi sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian disusul pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan perppu yang sekarang sudah disetujui menjadi UU Ormas.

Mengacaukan asas hukum

Banyak yang mengatakan berdasar asas legalitas dan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) pemerintah tidak bisa menjatuhkan sanksi atau menghukum sebelum subyek hukum yang bersangkutan diajukan ke (dan diputus bersalah oleh) pengadilan. Akan tetapi, pihak pemerintah dan beberapa ahli hukum lain mengatakan, berdasarkan asas contrarius actus boleh saja pemerintah menjatuhkan sanksi administratif tanpa harus menunggu putusan pengadilan lebih dula

Atas pernyataan tentang asas contrarius actus, ada yang membantahnya lagi disertai contoh tentang akta nikah. Dikatakan, sungguh berbahaya kalau mengikuti asas contrarius actus karena ia bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Kemudian ada yang mencontohkan bahayanya asas tersebut dengan menyebut kemungkinan terjadinya pemerintah secara sepihak mencabut akta nikah yang telah dimiliki oleh sepasang suami-istri. "Bahaya kalau itu dilakukan oleh pemerintah. Jadi harus lewat vonis pengadilan dulu," demikian argumennya.

Dalam catatan saya silang pendapat seperti itu terjadi karena banyak orang yang mengacaukan pemahaman atas

asas-asas hukum. Dalam konteks UU Ormas, misalnya, telah dikacaukan pemahaman atas asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas contrarius actus, dan asas kon-sesual. Benar bahwa berdasarkan asas legalitas setiap tindakan pemerintah ataupun warga masyarakat harus berdasarkan UU yang ada lebih dahulu. Berdasarkan asas legalitas seseorang atau badan hukum (organisasi") tidak boleh dijatuhi sanksi atau dihukum tanpa ada UU yang mengaturnya lebih dahulu.

Dari pengertian

itu sebenarnya asas legalitas tidak berbicara, apakah penjatuhan sanksi bisa dilakukan sebelum atau sesudah ada vonis pengadilan. Asas legalitas hanya menegaskan bahwa setiap tindakan, baik dilakukan pemerintah maupun oleh warga masyarakat, harus berdasarkan aturan hukum yang ada lebih dulu.

Adapun masalah soal waktu dan cara penjatuhan sanksinya tergantung pada bidang hukumnya sebab setiap bidang hukum asasnya bisa berbeda-beda. Asas-asas hukum pidana, hukum administrasi negara, perdata, dan lain-lain itu tidaklah selalu sama.

Kalau di dalam hukum pidana berlaku asas praduga tak bersalah yang menentukan bahwa seseorang tak bisa dijatuhi sanksi atau dihukum sebelum diputus oleh pengadilan bahwa yang bersangkutan bersalah. Asas praduga tak bersalah tak boleh diartikan bahwa kita tidak boleh menduga atau membahas dan mendiskusikan di media massa bahkan menyimpulkan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan. Itu boleh saja dilakukan. Nyatanya, aparat penegak hukum juga memproses pidana melalui dugaan (terduga) kemudian sangkaan (tersangka) dan seterusnya.

Asas praduga tak bersalah mempunyai

arti tertentu, yakni seseorang tak boleh dirampas hak-haknya sebagai sanksi pidana sebelum ada putusan pengadilan. Misalnya, yang bersangkutan tak boleh disebut sebagai narapidana, hartanya tak boleh dirampas (tapi boleh disita), pengurungannya tidak disebut dipenjarakan (tetapi ditahan), hak gajinya tidak boleh dicabut (tapi ditangguhkan), dan sebagainya. Kalau mendiskusikan dan menduga, menyangka, dan menyimpulkan secara sosial bahwa seseorang telah me-

hand.nino lakukan tindak pi-

dana itu boleh saja,

bukan melanggar asas praduga tak bersalah.

Beda bidang, beda asas

Di dalam hukum administrasi negara asas yang berlaku berbeda lagi, yakni, asas contrarius actus yang berarti sebuah keputusan administrasi, seperti izin usaha, pengangkatan pegawai, dan sebagainya hanya boleh dicabut oleh pejabat atau instansi yang mengeluarkannya. Kalau yang mengeluarkan keputusan itu Menteri Hukum dan HAM, yang boleh mencabutnya juga Menteri Hukum dan HAM. Di dalam hukum administrasi negara tidak ada keharusan bahwa pencabutan sebuah keputusan sebagai sanksi itu harus menunggu putusan pengadilan lebih dahulu.

Bahkan, dapat dikatakan, dalam hukum administrasi negara kita, hampir semua pencabutan keputusan sebagai sanksi dijatuhkan lebih dahulu sebelum ada pur tusan pengadilan. Jika yang dijatuhi sanksi merasa dirugikan haknya barulah yang bersangkutan bisa menggugat pejabat atau pemerintah ke pengadilan. Makanya kita mempunyai Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang juga disebut sebagai Peradilan Administrasi Negara, yakni lembaga peradilan yang berwenang mengadili ke-

putusan, termasuk sanksi, yang telah ditetapkan lebih dahulu oleh badan/pejaba{ tata usaha negara

Dalam hal ini bisa disebut banyak contoh, misalnya, pencabutan izin usaha hiburan, pencabutan izin pengelolaan hutan, pencabutan izin pertambangan. Itu bisa dilakukan tanpa harus ada putusan pengadilan lebih dahulu. Pencabutan keputusan tentang status badan hukum ormas berdasar Perppu No 2/2017 yang sekarang sudah disahkan menjadi UU termasuk dalam pengertian ini. Memang dalam hal tertentu yang ditentukan khusus oleh Konstitusi dan UU asas contrarius actus ini tak berlaku, misalnya, pembubaran parpol yang hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.

Asas yang berlaku di dalam hukum perdata berbeda lagi. Bidang hukum perdata tidak mengenal asas praduga tak bersalah atau contrarius actus. Di dalam hukum perdata yang berlaku adalah asas konsensual atau kesepakatan dan kesu-karelaan antarpihak. Di dalam asas ini berlaku bahwa keputusan tentang ikatan keperdataan yang dibuat dan diperoleh secara sah berlaku sebagai UU dan mengikat selama pihak-pihak yang bersangkutan tidak mengakhiri atau membatalkannya secara sepakat Kalau salah satu pihak merasa dirugikan dan ingin membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, masalahnya harus diputus oleh pengadilan yang bisa juga atas kesepakatan, diselesaikan melalui arbitrase.

Dalam hukum perdata aparat penegak hukum atau pemerintah tak boleh mengambil tindakan selama pihak-pihak yang bersangkutan tak memerkarakannya. Dalam konteks inilah kita harus memahami, pernikahan yang merupakan perikatan atau perjanjian dalam hukum perdata yang dituangkan dalam "akta nikah" yang dikeluarkan pemerintah hanya bisa dicabut atau dibatalkan atas permintaan salah satu pihak melalui putusan pengadilan lebih dulu, tak boleh dicabut secara sepihak oleh pemerintah. Alhasil, beda bidang hukum, ya, beda asas. Jangan dikacaukan.

MOH MAHFUD MD

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata

Negara dan Hukum Administrasi Negara;

Ketua Mahkamah Konstitusi

Periode 2008-2013.

Oleh MOH MAHFUD MD





Original Post

Ketua Parlemen Catalonia Ditahan

Media Cetak Kompas Halaman 10
2017-11-11

Ketua Parlemen Catalonia Ditahan

MADRID. JUMAT - Ketua Parlemen Catalonia Carme For-cadell. Kamis (9/U). diperintahkan untuk ditahan karena dituduh terlibat dalam upaya kemerdekaan Catalonia dari Spanyol. Hakim Mahkamah Agung Spanyol, Pablo LJarena, juga menahan empat anggota parlemen lain dengan jaminan.

Masing-masing dari empat anggota parlemen itu diberi waktu satu pekan untuk membayar 25.000 euro agar terhindar dari penahanan. Adapun Forcadell harus membayar 150.000 euro supaya bisa bebas.

Juru bicara Forcadell menyatakan, sebagai ketua parlemen. Forcadell tak memiliki kebebasan untuk menghentikan pemungutan suara di parlemen. Disebutkan juga, dalam sidang par- lemen, Forcadell mengatakan, f

kemerdekaan Catalonia hanya bersifat simbolik.

Pada hari Jumat, Forcadell bersiap-siap untuk meninggalkan tahanan karena pendukungnya berhasil mengumpulkan 150.000 euro untuk membayar jaminan atas dirinya.

Krisis politik terburuk di Spanyol ini diawali ketika Presiden Catalonia Carles Puigdemont berkeras melaksanakan referendum kemerdekaan yang dinyatakan ilegal oleh Madrid pada 1 Oktober. Sejak itu, krisis memanas dan puncaknya adalah deklarasi kemerdekaan Catalonia pada 27 Oktober.

Secara bersamaan, Senat Spanyol menerapkan Pasal 155 konstitusi tentang pembubaran parlemen dan pemerintahan Catalonia. Maka, Madrid mengambil alih kekuasaan di Catalonia.

Delapan pejabat Catalonia, termasuk Wakil Presiden Oriol Junqueras, langsung ditahan ketika dimintai keterangan oleh pengadilan Madrid. Adapun Puigdemont dan empat mantan menterinya lari ke Belgia

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy lalu mengeluarkan surat penangkapan dan ekstradisi, tetapi Brussels tak memenjarakan mereka. Kemungkinan ekstradisi ditentukan dalam sidang 17 November di Brussels.

Puigdemont berkomentar

Puigdemont mengomentari pemenjaraan Forcadell melalui Twitter-nya "Carme Forcadell harus dipenjara karena mengizinkan debat demokratis, karena mengizinkan pernyataan pendapat dan pemungutan suara! Itulah demokrasi Spanyol."

Kepada harian Catalonia, El Punt Avui, Puigdemont menyerukan pembebasan tahanan politik. Namun, Amnesty International melalui Twitter menyatakan, para menteri Catalonia yang dipenjara tidak bisa disebut sebagai tahanan politik karena mereka dituduh melakukan tindakan yang mengandung pelanggaran kriminal.

Meskipun Spanyol diliputi krisis, kemarin Uni Eropa (UE) menaikkan target pertumbuhan negara itu menjadi 3,1 persen. Komisioner UE, Pierre Moscovici, mengatakan, krisis kemerdekaan tidak berdampak besar bagi keseluruhan ekonomi Spanyol.

Sejak krisis berlangsung, banyak perusahaan memindahkan kantor pusat mereka dari Catalonia ke wilayah-wilayah lain.

(AP/AFP/REUTERS/MYR)





Original Post

Presiden Stop Tindakan Hukum tanpa Fakta

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2017-11-11

Presiden Stop Tindakan Hukum tanpa Fakta

KPK mengingatkan perjuangan melawan korupsi tak gampang.

Fransisco Rosarians

franasco@tempo.co.id

JAKARTA Presiden Joko Widodo meminta kepolisian agar menghentikan tindakan hukum yang tak berdasar pada bukti. Jokowi menyatakan hal itu menanggapi pertanyaan wartawan atas terbitnya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) . terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan pemimpin KPK lainnya. Saut Situmorang. "Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasar bukti dan fakta. Saya sudah minta hal seperti itu dihentikan." kata Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin.

Polisi menerbitkan SPDP, Selasa lalu, setelah Sandy Koerniawan melaporkan Agus dan Saut atas dugaan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang. Sandy merupakan kolega kuasa hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, Fredrich Yunadi. SPDP ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal, Brigadir Jenderal Hem Rudolf Nahak. Pada SPDP ditulis bahwa penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana.

Tim kuasa hukum Setya menyerahkan 1.028 berkas penyidikan dan pencegahan KPK terhadap

kliennya pada 9 Oktober lalu. Fredrich mengatakan berkas itu merupakan bukti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan KPK. Sandy memasukkan laporan tersebut setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, mengabulkan gugatan praperadilan atas status tersangka Setya pada 29 September lalu. Status tersangka Setya pun, ketika itu, lepas.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Agung Sampurno, mengatakan surat pencegahan terhadap Set-

ya telah sesuai dengan ketentuan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencegahan dilakukan setelah surat permintaan dari KPK memenuhi syarat. "Surat itu sudah sesuai dengan syarat," kata Agung.

Juru bicara kepolisian. Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, menyatakan tak ada dasar hukum untuk menghentikan kasus ini. Ia juga menyatakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang meminta mendahulukan penanganan kasus korupsi dibanding pidana umum tak bisa diterapkan dalam laporan ini. "Pasal itu ha-

nya bisa dipakai kalau ada orang yang melakukan kejahatan korupsi dan pidana umum sekaligus. Kasus ini berbeda," kata Setyo. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan seluruh proses hukum yang ditempuh lembaganya telah sesuai dengan kewenangan. Menurut dia, laporan terhadap pimpinan dan penyidik KPK merupakan gejala umum yang terjadi di masyarakat. "Kami harus mengingatkan semua barisan bahwa perjuangan ini tidak gampang. Kami harus berani, tidak takut, bertanggung jawab, dan tekun." ucap Saut.

Fransisco Rosarian/N UR HADI/ KARTIKA ANGGRAENI / BUDIARTI UTAMI PUTRI





Original Post

Rekan Setya Diduga Tampung Duit E-KTP

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2017-11-11

Rekan Setya Diduga Tampung Duit E-KTP

Made Oka Masagung diduga menerima dan mengalirkan US$ 3,8 juta.

Indri Maulidar

indri. maulidar@tempo.co.id

JAKARTA - Bekas bos PT Gunung Agung, Made Oka Masagung. mengakui pernah menerima uang hingga USS 3,8 juta pada 2012 dari PT Quadra Solution dan PT Biomorf Lone Indonesia, dua perusahaan pemenang proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang atas terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Oka menjelaskan, sebagian uang tersebut merupakan hasil penjualan saham perusahaan senilai USS 3 juta kepada mantan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardja. "Namun baru ditransfer USS 2 juta." ujarnya.

Ia juga menerima USS 1,8 juta dari Biomorf. Meski begitu. Oka menyatakan tidak pemahpunya hubungan bisnis dengan Biomorf. "Saya juga kaget ."ucapnya. Selanjutnya, Oka menarik seluruh duit di rekeningnya itu. Kepada majelis hakim, ia mengaku lupa uang tersebut ia gunakan untuk apa. "Uangnya saya tarik semua dari rekening setelah tiga hari. Saya lupa ke mana," kata dia.

Made Oka Masagung adalah rekan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. "Saya kenal (Setya) sudah sejak tahun 1990-an, melalui Pak Haryono di Kosgoro (salah satu organisasi sayap partai Golkar)," ujar Oka.

Pada masa itu, Setya bahkan pernah menjadi komisaris PT Gunung Agung. Ia terakhir kali berjumpa dengan Setya tiga tahun lalu. Dalam sidang sebelumnya. Setya mengaku sudah puluhan tahun tidakbertemu dengan Oka. Andi juga menyatakan Oka dan Setya pernah bertemu. Bos Biomorf, Johannes Marliem, juga pernah

mengatakan pada akhir 2011 ia menemui Setya, Oka. dan Andi di rumah Setya. Dalam pertemuan. Setya dan Andi menetapkan harga per keping e-KTP dan meminta "diskon" kepada Marliem. Uang tersebut diduga ditam-

pung Oka.

KPK tengah mendalami keterkaitan dana yang ditampung Oka dengan Setya.Masih kami telusuri," kata jaksa penuntut umum KPK, Abdul Basir. Dalam sidang, Abdul Basir juga sempat meminta

penegasan kepada Oka mengenai uang yang ia tampung. "Apakah ada yang menyuruh Bapak menampung duit-duit ini?" Namun Oka hanya menjawab. "Tidak ada."

Dalam sidang, kemarin, Oka mengenakan baju batik warna cokelat. Sebelum sidang dimulai, ia sempat memberikan surat keterangan sakit kepada majelis hakim. Dan, selama sidang berlangsung, ia lebih banyak mengatakan "lupa" atau "tidak ingat" ketika menjawab pertanyaan. Pada akhir sidang, ketua majelis hakim Jhon Halasan Butar Butar meminta Oka dihadirkan kembali dalam sidang berikutnya pada Senin pekan depan.

FVedrich Yunadi, pengacara Setya Novanto, membantah uang dari Oka sampai ke rekening kliennya. Menurut dia, uang yang diterima Oka tak berkaitan dengan Setya. "Apakah salah kalau Oka itu menerima uang dari perusahaan e-KTP?" ujarnya.

Indri Maulidar/ FAJAR FEBRIANTO





Original Post

Novanto Tersangka (Lagi)

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2017-11-11

Novanto Tersangka (Lagi)

KPK Menyatakan Siap Menghadapi Perlawanan

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi

kembali menetapkan Setya Novanto

sebagai tersangka dalam kasus

dugaan korupsi proyek pengadaan

kartu tanda penduduk elektronik

tahun 2011-2012. Diperkirakan,

kasus itu telah menyebabkan

kerugian negara hingga mencapai Rp

2,3 triliun. Komisi antirasywah

mengaku siap menghadapi upaya

hukum yang ditempuh pihak Novanto,

termasuk praperadilan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat konferensi pers, Jumat (lo/n/-2017), mengungkapkan, penetapan Novanto sebagai tersangka setelah KPK mempelajari semua putusan praperadilan serta aturan hukum yang terkait. Mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun Peraturan Mahkamah Agung yang secara tegas mengatur soal praperadilan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat " perintah penyidikan (sprindik) baru.

Sebelumnya, pada 17 Juli 2017, Novanto ditetapkan sebagai tersangka. Walakin, status itu gugur setelah hakim praperadilan memenangkan Novanto pada 29 September 2017.

Ia mengungkapkan, per tanggal 5 Oktober 2017, seusai praperadilan yang dimenangi Novanto, KPK melakukan penyelidikan baru guna pengembangan perkara dugaan korupsi

KTP elektronik. Mengacu kepada aturan hukum yang berlaku, KPK menerbitkan sprindik baru per tanggal 31 Oktober 2017 dengan Nomor 113/01/-10/2017 atas nama tersangka Seha Novanto. Ketika kasus itu terjadi, ia menjabat anggota DPR periode 2009-2014 sekaligus ketua Fraksi Partai Golkar.

"SN, selaku anggota DPR periode 2009-2014, bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman (selaku Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ke-mendagri), Sugiharto (selaku pejabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri), dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukannya sehingga mengakibatkan kerugian uang negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun," tutur Saut.

Sebelum menetapkan kembali Novanto jadi tersangka, penyelidikan telah dilakukan. Pemidik KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Bahkan, dalam penyelidikan, kata Saut, KPK telah duakali memanggil Novanto untuk diperiksa, yakni pada 13 dan 18 Oktober 2017. Namun, Ketua DPR itu tidak hadir dengan alasan tengah melaksanakan tugas kenegaraan.

"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup, pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik, dan penuntut umum

melakukan gelar perkara pada akhir Oktober 2017. KPK menerbitkan sprindik pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN," ujarnya.

Kepada Novanto, KPK men-jeratkan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHP. "Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengantarkan surat tertanggal 3 November 2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap SN," katanya.

Siap menghadapi

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah menuturkan, langkah hukum lanjutan, seperti praperadilan, tentu bisa saja dilakukan oleh pihak mana pun, termasuk Novanto. Komisi an-tirasywah, kata dia, akan menghadapi semuanya seturut substansi hukum yang berlaku.

"Setelah putusan praperadilan dibacakan, tentu kami pela-

jari lebih lanjut. (Jika mengajukan praperadilan) bisa saja dilakukan oleh pihak mana pun. Tersedia jalur hukumnya. KPK akan menghadapi sesuai substansi sambil proses penyidikan terus dilakukan, mulai dari dugaan peran tersangka dari sejumlah pihak dan lainnya," tuturnya.

Seperti diberitakan, sejak Selasa (7/11/2017), KPK memanggil sejumlah saksi bagi Novanto. Mereka adalah Mir-yam S Haryani (mantan politikus Hanura sekaligus terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus KTP elektronik), tiga anggota/mantan anggota DPR Agun Gunandjar Sudarsa, Teguh Juwarno, dan Chairu-man Harahap, Rudi Alfonso (Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar), Ga-mawan Fauzi (mantan Menteri Dalam Negeri), dan Hotma Sitompul (pengacara).

Saat penetapan tersangka pada 17 Juli- 2017, Novanto diduga memiliki peran intelektual dalam perencanaan dan pembahasan anggaran proyek

KTP elektronik senilai Rp 5,9 triliun. Ia juga berperan dalam pengadaan barang dan jasa dalam proyek tersebut. No\an-to --melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha pelaksana proyek- pun diduga telah mengondisikan peserta dan pemenang proyek pengadaan KTP elektronik.

Seperti terungkap dalam persidangan, korupsi KTP elektronik ini diduga sudah direncanakan sejak perencanaan yang dilakukan dalam dua tahap, yakni penganggaran serta pengadaan barang dan jasa.

Indikasi kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun merupakan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kerugian negara disebabkan oleh pembayaran lebih mahal daripada harga wajar atau harga riil dari barang-barang yang diperlukan. Berdasarkan data BPKP, total pembayaran kepada konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia, periode tanggal 21 Oktober 2011 hingga 30 Desember 2013, mencapai Rp 4,92 triliun. Padahal, harga wajar atau harga riil pelaksanaan proyek itu hanya Rp 2,3 tri liun.

(Ira Vera Tika)





Original Post

Komwas Demokrat Janji Kaji Putusan MA

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2017-11-11

Komwas Demokrat Janji Kaji Putusan MA

Rebutan Kursi DPR

KASUS sengketa pemilu 2014 antara Ketua DPP Demokrat Lucy Kurniasari dan Ketua DPP Demokrat Fandi Utomo masih berlangsung. Kasus ini sekarang ditangani Mahkamah Agung (MA).

Kedua pengurus Demokrat ini ribut mengenai hasil Pemilu Anggota Legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) 1 tahun 2014-2019.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang, Lucy Kurniasari memenangkan gugatan sengketa pemilu legislatif di tingkat kasasterhadap Fandi Utomo. Putusan MA final dan mengikat. Artinya, sudah tidak ada lagi Peninjauan Kembali (PK) kasus serupa.

Saat ini Fandi sebagai anggota DPR sesuai dengan putusan MA nomor 375 K/pdt.sus-parpol/2017 Mei lalu.

Sesuai ketentuan, 14 hari setelah putusan MA. Demokrat harus sudah melakukan eksekusi putusan MA dengan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Fandi.

Menanggapi hal ini. Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai

Demokrat, Darmizal mengatakan, pihaknya akan mengkaji lebih mendalam mengenai putusan MA tersebut.

"Kami dari sisi Komwas sedang mengkaji hasil keputusan MA itu, bagaimana dan kapannya? Kan sebagai partai yang taat azas dan taat hukum kita akan menjalankan dan mematuhi segala keputusan itu," ungkapnya kepada wartawan, kemarin.

Ditegaskan Darmizal, setiap keputusan hukum Partai Demokrat akan mentaatinya, apalagi putusan MA. Komwas mengkaji apakah benar putusan MA itu benar adanya atau seperti apa. "Kan harus ada kajiannya. Komwas akan melakukan konsolidasi untuk melihat putusan MA itu. Insya Allah dalam waktu dekat," katanya.

Kata Darmizal, Komwas perlu kajian karena hingga saat ini belum melihat secara fisik putusan MA.

Lucy mengatakan tetap setia menunggu DPP Partai Demokrat mengeksekusi putusan MA tersebut. "Setelah lima bulan putusan MA berkekuatan hukum

tetap, saya tidak pernah berbicara kepada pihak luar, termasuk media massa terkait kasus ini." ujarnya.

Lucy yakin, partai segera melaksanakan putusan MA setelah mendapat perintah eksekusi dari pengadilan. Sebab, lanjut Lucy, putusan akhir sengketa Parpol adalah kasasi, tidak ada peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya.

"Saya berprinsip, tidak ada gunanya persoalan internal dibicarakan dengan orang lain. Kalau itu dilakukan, selain membuka rahasia rumah tangga partai, kasus ini bisa saja dimanfaatkan pihak luar yang tidak suka kepada Partai Demokrat," tegasnya.

Apalagi, lanjut Lucy, tahun depan sudah memasuki tahun politik. Lawan-lawan politik yang ingin menghancurkan Partai Demokrat sudah pasti akan memanfaatkan situasi seperti ini. "Jangankan ada kasus, ngak ada kasus saja lawan berusaha mencari-cari kelemahan kita untuk kepentingan mereka," kata Lucy.

ren





Original Post

Eks Bos Gunung Agung Terima 1,8 Juta Dolar AS Dari Johanes Marliem

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-11

Eks Bos Gunung Agung Terima 1,8 Juta Dolar AS Dari Johanes Marliem

Perkara Korupsi Proyek E-KTP

BEKAS Bos Gunung Agung, Made Oka Masagung mengaku pernah menerima uang 1.8 juta dolar Amerika dari Biomorf Lone LCC. Anehnya, Oka tidak ingat uang itu diberikan kepadanya untuk keperluan apa.

Pengakuan itu disampaikan Oka ketika menjadi saksi kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

"Saya baru ingat setelah diberitahu penyidik. Saya sudah kasih bank statement pada penyidik ."ujar Oka menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelum memberikan kesaksian. Oka sempat menunjukkan surat keterangan rumah sakit yang menyatakan kesehatannya terganggu. Disebutkan, Oka mengalami gangguan atensi memori dan kelancaran berbahasa.

Ketika jaksa menanyakan untuk keperluan apa menerima uang 1,8 juta dolar dari perusahaan yang dipimpin Johanes Mariem. Oka menjawab lupa.

Jaksa lalu membeberkan uang itu dikirim ke rekening Bank OCBC atas nama OEM Investment, perusahaan milik Oka di Singapura pada 14 Juni 2012. Lalu uang itu ditarik melalui cek dan transfer.

Dalam catatan keuangan, pengiriman uang tersebut ditulis untuk keperluan "soft-

ware Development". Jaksa pun mencecar perusahaan Oka tidak ada yang berhubungan dengan teknologi informasi (TI) maupun perangkat lunak atau software.

Apa dalih Oka? "Saya juga lupa. Bingung saya," jawabnya.

Majelis hakim pun geram dengan sikap Oka yang kerap menjawab lupa dan tidak tahu. "Bapak gimana semua jawaban lupa?" tegur ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar

"Memang seingat saya begitu Yang Mulia," dalih Oka.

Jhon meminta Oka menjawab dengan jujur pertanyaan jaksa mengenai penggunaan uang 1,8 juta dolar dari Biomorf. "Pertanyaan Pak Jaksa sederhana, mudah diingat. Masak Bapak terima duit transfer 1,8 juta dolar, masak lupa?" tanya Jhon.

"Nggak ingat, terus terang," jawab Oka.

Jhon menegur Oka agar tak main-main di persidangan. "Anda sudah lihat sampai saya ngantuk-ngantuk karena bersidang dipaksakan, itu karena penting persidangan ini. Jadi jangan dipermainkan dengan alasan lupa. Kebiasaan Saudara memang begitu?" kata Jhon.

"Tidak Yang Mulia," kata Oka.

"Saya mencoba me-recall semua. Meski terus dikasih barang bukti, tapi lupa terus," kata Made Oka.

byu





Original Post

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Tersangka Kasus Heli AW 101

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-11

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Tersangka Kasus Heli AW 101

PENGADILAN Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Irfan Kurnia Saleh, tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101.

Dalam pertimbangannya, hakim menganggap petitum yang diajukan pihak termohon tidak beralasan secara hukum. "Mengingat, seluruh petitum pemohon telah ditolak karena tidak beralasan hukum maka permohonan praperadilan juga harus ditolak seluruhnya." kata hakim tunggal Kusno dalam sidang pembacaan putusan kemarin.

Dalam permohonannya, tim pengacara Irfan mempermasalahkan penyelidik yang menangani perkara tersebut karena bukan berasal dari kepolisian dan kejaksaan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Dalam dalilnya, pemohon menggunakan dasar putusan praperadilan atas nama bekas Ketua BPK Hadi Purnomo, dimana gugatannya alas status penyidik KPK dikabulkan.

Namun, menurut Kusno, putusan itu telah dibatalkan putusan Mahkamah Agung sehingga putusan tersebut tidak bisa dijadikan alasan hukum, la pun menolak petitum pemohon atas status penyidik.

Kemudian, tim pengacara Irfan juga menganggap penetapan tersangka tidak sah karena tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka.

KPK kemudian membeberkan bukti-bukti berupa Berita

Acara Permintaan Keterangan sejumlah saksi.ahli dan dokumen yang menguatkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan heli.

Dokumen tersebut meliputi surat kontrak kerja antara TNI Angkatan Udara dengan PT Diratama Jaya Mandiri, surat kontrak jual-beli heli, hingga surat pernyataan pembatalan pembelian heli oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Irfan juga pernah dimintai keterangan di tingkat penyelidikan. Men urut haki m, bukti-bukti tersebut dapat dianggap memenuhi bukti permulaan yang mengarah ke tindak pidana.

"Dengan demikian, saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah menemukan bukti permulaan dan ada pemeriksaan atas pemohon berupa berita acara," kata Kusno.

"Sehingga penetapan tersangka oleh KPK telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan MK," lanjut dia.

Selain itu, pihak Irfan menganggap penetapan tersangka tidak sah karena tidak didahului dengan penghitungan kerugian negara. Dalam hal ini, hakim dapat menerima tanggapan KPK yang menyatakan bahwa sebelum penetapan tersangka, telah ada pertemuan antara KPK dengan BPK yang juga dihadiri Polisi Militer TNI dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan heli AW 101 pada 30 Maret 2017.

byu





Original Post

Sering Naik Taksi Online Untuk Syuting

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 20
2017-11-11

Sering Naik Taksi Online Untuk Syuting

HARI-HARI Dewi Perssik kini lebih indah ditemani Angga Wijaya, suami baru sekaligus Road Manager-nya sendiri. Sayang, mobilitas Depe sangat tinggi. Tidak bisa setiap waktu Angga menyopiri. Apalagi Depe kian sibuk dengan tambahan syuting sinetron Ada Si Manis Di Jembatan.

Alhasil, pedangdut asal Jember ini memerlukan bantuan transportasi lain agartidak terlalu capek dan bisa mengejar waktu. Pilihan Depe jatuh pada taksi online.

"Setuju dong pastinya kalau tetap eksis. Karena dengan adanya taksi online ini, kita dibantu dan lebih menghemat waktu. Dengan menggunakan jasa ini, kita bisa akses dimana dan kapan saja. Dan lebih praktisnya, kita sudah tahu tarif dari jarak yang akan kita tempuh tanpa harus khawatir argo bengkak karena kemacetan Jakarta," beber pelantun Indah Pada Waktunya ini.

Ada peraturan baru mengenai taksi online sebagai pengganti aturan lama yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Pernah mendengarnya, Depe mendukung Pemerintah dalam menertibkan transportasi berbasis aplikasi itu. "Setuju-setuju aja. Mungkin seperti sudah resmi dan lebih diakui saja kali ya kalau sudah menggunakan logo atau stiker yang diterbitkan pemerintah," nilai bekas istri Saipul Jamil ini.

Memang, dalam Peraturan Menteri (PM) 108/2017, mengatur tentang pengawasan dan pelanggaran serta perusahaan penyedia layanan aplikasi taksi online. Lebih jauh, pengenaan stiker di kendaraan harus dipatuhi.

Meski sudah cukup puas beberapa kali naik taksi online, Depe mengingatkan lagi kepada para driver untuk memperhatikan kebersihan dalam kabin.

"Lebih menjaga kebersihan mobilnya aja kali ya, karena saya pernah menemukan mobil yang jorok, bau asap rokok. Itu bikin nggak nyaman khususnya bagi wanita kan. Pengennya mobil bersih, wangi, enak jadi bisa istirahat," tutup pemilik nama asli Dewi Murya Agung ini.

cr-5





Original Post

Novanto Tersangka Golkar Harus Konsolidasikan Diri

Media Online inilah.com
2017-11-11

INILAHCOM, Jakarta - Politkus Partai Golkar Andi Sinulingga mengaku perihatin dengan persoalan hukum yang kembali menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Pertama itu prihatin. Yang kedua kita harus hormati proses hukum," katanya kepada INILAHCOM, Jumat (10/11/2017).

Selain itu, ia menilai ini jadi ajang Partai Golkar untuk melihat lebih ke dalam tubuh partai. Partai Golkar dinilai harus segera melakukan konsolidasi. Meski ia tidak merinci konsolidasi dalam bentuk dan mengarah ke mana.

"Yang ketiga Golkar harus mengkonsolidasi diri," ujarnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan akan melawan putusan KPK ini. Pihaknya kembali akan menyeret persoalan ini ke ranah hukum.

"Saya pernah sampaikan pada wartawan sebulan lalu, jika KPK nekat menerbitkan Sprindik/SPDP baru (kepada Setya Novanto) dengan kasus yang sama, tim kuasa hukum akan mengambil langka hukum," kata Fredich.

Tim hukum Novanto akan kembali melaporkan pimpinan KPK dengan dugaan melawan putusan pengadilan atas putusan praperadilan yang sudah dikeluarkan.

"Kita akan melaporkan (KPK) tindak pidana sebagaimana pasal 414, 421, pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang melawan putusan pengadilan," tambahnya.

Selain itu, Fredich menyebut akan menempuh jalur Praperadilan atas ditetapkannya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.

"Kami juga akan ajukan praperadilan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

"KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014," kata Saut, Jumat (10/11/2017). hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2417422/novanto-tersangka-golkar-harus-konsolidasikan-diri



Original Post

Novanto Tersangka, KPK Bisa Kena Pidana?

Media Online inilah.com
2017-11-11

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw mengatakan KPK seharusnya miliki alat bukti baru untuk menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka korupsi dana eKTP.

Jika tidak, ia sependapat dengan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi yang menduga adanya pelanggaran unsur pidana dalam penetapan kliennya sebagai tersangka. KPK dianggap langar pasal 414, 421, pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang melawan putusan pengadilan.

"Ya itu bisa Kena pidana," katanya kepada INILAHCOM, Jumat (10/11/2017).

Ia menjelaskan, ini harus dipersiapkan betul oleh KPK. Intinya agar jika nanti diminta pertanggungjawaban hukum, KPK bisa menjelskan dengan gamblang. Jangan sampai jika nanti dibawa ke ranah hukum lewat praperadilan, KPK kembali kalah.

"Nanti kalo praperadilan dan kalah lagi gimana?" ujarnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan akan melawan putusan KPK ini. Pihaknya kembali akan menyeret persoalan ini ke ranah hukum.

"Saya pernah sampaikan pada wartawan sebulan lalu, jika KPK nekat menerbitkan Sprindik/SPDP baru (kepada Setya Novanto) dengan kasus yang sama, tim kuasa hukum akan mengambil langka hukum," kata Fredich.

Tim hukum Novanto akan kembali melaporkan pimpinan KPK dengan dugaan melawan putusan pengadilan atas putusan praperadilan yang sudah dikeluarkan.

"Kita akan melaporkan (KPK) tindak pidana sebagaimana pasal 414, 421, pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang melawan putusan pengadilan," tambahnya.

Selain itu, Fredich menyebut akan menempuh jalur Praperadilan atas ditetapkannya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.

"Kami juga akan ajukan praperadilan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

"KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014," kata Saut, Jumat (10/11/2017). hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2417421/novanto-tersangka-kpk-bisa-kena-pidana



Original Post

Mahfud MD Anggap KPK Perlu Segera Tahan Setya Novanto

Media Online kompascom
2017-11-11

JEMBER, - Pakar hukum tata negaraMahfud MD menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya segera menahan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Apalagi, pasca-Novanto ditetapkan kembali sebagai tersangka korupsi kasus dugaan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk kedua kalinya.

"Semestinya iya. Tapi itu terserah KPK juga. Memang tidak harus, tapi semestinya perlu," kata Mahfud di aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam (10/11/2017).

Menurut Mahfud, KPK bisa langsung menahan Novanto dengan alasan seperti khawatir menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan tidak kooperatif dengan lembaga antirasuah.

"Jadi bisa bisa ditahan," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Dari tiga alasan yang ia ungkapkan tersebut, kata Mahfud, KPK bisa menggunakan dua alasan yang ada untuk menahan Ketua Umum Partai Golkar itu.

"Nah itu potensi menghilangkan barang bukti dan kooperatif itu bisa jadi alasan (Novanto ditahan)," kata Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara itu.

KPK kembali mengumumkan penetapan Novanto sebagai tersangka pada Jumat sore ini. Ketua Umum Partai Golkar itu kembali dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," kata Saut.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.
Kompas TV KPK menerbitkan SPDP pada 31 Oktober 2017 atas nama SN.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Dugaan Korupsi Proyek E-KTP

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/11/06340081/mahfud-md-anggap-kpk-perlu-segera-tahan-setya-novanto



Original Post

Pengacara Novanto Dinilai Bisa Kena Pasal "Obstruction of Justice"

Media Online kompascom
2017-11-11

JAKARTA, - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Bambang Widjojanto menuturkan, KPK bisa menerapkan pasal obstruction of justice (perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum) terhadap pengacara Ketua DPR Setya Novanto.

Pasal yang dimaksud adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan pengacara Novanto, sebagian unsur yang ada pada Pasal 21 tersebut telah terpenuhi. Namun, Bambang tidak merinci pernyataan-pernyataan yang dimaksud.

"Sudah saatnya juga menggunakan pasal obstruction of justice, karena dia sudah bertindak sebagai gate keeper sebenarnya," ujar Bambang seusai acara diskusi di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

Para pengacara Novanto, menurut Bambang, sudah bukan sekadar melindungi Novanto sebagai kliennya. Namun, mereka juga dianggap mengganggu proses hukum dalam pembuktian kejahatan yang dilakukan Novanto.

"Orang yang berupaya untuk mengelabui, melindungi yang ujungnya sebenarnya mengganggu proses persidangan," kata dia.

Adapun, langkah kontroversial yang telah dilakukan pengacara Setya Novanto, di antaranya adalah melaporkan pimpinan dan penyidik KPK ke Bareskrim Polri.

Terakhir, pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, melaporkan dua pimpinan dan dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri, Jumat (10/11/2017).

Pelaporan tersebut dilakukan tidak lama setelah lembaga antirasuah itu menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus e-KTP pada Jumat sore ini.

Pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," kata Saut.

Kompas.com/Robertus Belarminus Fredrich Yunadi, pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto melaporkan dua pimpinan dan dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri ke Bareskrim Polri, Jumat (10/11/2017). Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Pasal yang disangkakan terhadap Novanto yakni Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK sebelumnya juga pernah menetapkan Novanto sebagai tersangka. Namun, putusan praperadilan oleh hakim Cepi Iskandar membatalkan penetapan Novanto sebagai tersangka.
Kompas TV KPK menerbitkan SPDP pada 31 Oktober 2017 atas nama SN.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Dugaan Korupsi Proyek E-KTP

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/11/06060091/pengacara-novanto-dinilai-bisa-kena-pasal-obstruction-of-justice



Original Post

Jadi Tersangka Lagi, Golkar Pastikan Setya Novanto Kooperatif

Media Online liputan6com
2017-11-11

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sejumlah pimpinan Partai Golkar pun langsung menggelar konsolidasi di rumah pribadi Novanto.

Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku. Idrus juga memastikan Novanto kooperatif terhadap kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK.

"Ya kami punya keyakinan, semua akan kooperatif. Kami punya keyakinan tadi itu kami menghargai seluruh proses hukum dan tentu Pak Nov nanti juga akan kooperatif untuk proses-proses yang ada sesuai dengan hukum yang ada. Sesuai dengan aturan yang ada. Itulah yang sejatinya kita lakukan," ujar Idrus di kediaman Novanto, Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017) malam.

Idrus berharap, penetapan tersangka terhadap Setya Novanto yang dilakukan KPK untuk kedua kalinya ini tidak mengada-ada.

"Makanya tadi kita sudah menyampaikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh KPK kita hormati sepenuhnya dan kita harapkan ini berdasarkan pada fakta-fakta yang ada," ucap dia.

Dia memastikan, pucuk pimpinan Partai Golkar tidak akan berubah meski Setya Novanto kembali berstatus tersangka dugaan korupsi. "Enggak ada. Golkar jalan terus," tandas Idrus.

Saksikan video pilihan di bawah ini

1 dari 2 halamanPenetapan TersangkaKPK kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus megakorupsi e-KTP. Status tersebut diumumkan pada Jumat (10/11/2017) di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Setelah proses penyelidikan dan ada bukti permulaan yang cukup, kemudian pimpinan KPK, penyelidik, penyidik, dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada 28 Oktober KPK menerbitkan sprindik atas nama tersangka SN, sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) pada 31 Oktober 2017. Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari total paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.

Penetapan tersangka oleh KPK ini tidak diterima oleh pihak Setya Novanto. Melalui pengacaranya, Fredrich Yunadi, politikus Partai Golkar itu menyatakan perlawanannya.

"Kami akan melaporkan KPK ke Bareskrim Polri malam ini dengan dasar melawan keputusan praperadilan Setya Novanto. Terkait rilis KPK sore ini (penetapan Setnov tersangka) itu hak mereka. Cuma yang kami bawa bukan soal rilis KPK," kata Fredrich kepada Liputan6.com, Jumat petang.

Setya Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 sub Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

http://news.liputan6.com/read/3158761/jadi-tersangka-lagi-golkar-pastikan-setya-novanto-kooperatif



Original Post

Perang kasus KPK vs Setya Novanto

Media Online merdeka.com
2017-11-11

Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) resmi mengumumkan status tersangka Setya Novanto dalam kasus dugaankorupsi proyek e-KTP. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan KPK memiliki bukti yang relevan atas penetapan status tersangka terhadap Setya Novanto.

"Setelah proses penyelidikan kemudian pimpinan KPK bersama tim penyelidik melakukan gelar perkara akhir Oktober. KPK menerbitkan SPDP 31 Oktober atas nama tersangka SN," kata Saut dalam jumpa pers di Kantor KPK.

Menurutnya, Setya Novanto selaku anggota DPR bersama-sama dengan Anang Sudiharjo, Andi Agustinus, Irman dan Sugiharto, diduga menguntungkan orang lain, korporasi karena jabatan atau kewenangan.

"Sehingga diduga atau sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket Rp 5,9 triliun penerapan KTP elektronik pada Kementerian Dalam Negeri," katanya.

Setya Novanto yang juga ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar itu disangka melanggar pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Status tersangka ini merupakan kali kedua bagi Setya Novanto. Sebelumnya, KPK juga pernah menjadikan Setya Novanto menjadi tersangka. Namun status itu batal setelah Setya Novanto menang praperadilan.

Usai penetapan tersangka yang pertama, Novanto melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Saut Situmorang. Selain itu sejumlah penyidik juga dilaporkan ke Polri. Bahkan, SPDP Agus dan Saut telah keluar.

SPDP itu kelanjutan dari pelaporan kuasa hukum Setya Novanto Sandi Kurniawan dengan nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim.

Agus dan Saut dilaporkan pada Oktober 2017 atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP. Agus dan Saut dianggap menyalahgunakan wewenang setelah menerbitkan surat permintaan cegah ke luar negeri terhadap Setnov kepada pihak Imigrasi pada 2 Oktober lalu.

Penertiban surat pencegahan ke luar negeri itu dinilai kuasa hukum melangggar hukum setelah Setya Novanto memenangkan praperadilan atas status tersangka kasus proyek e-KTP. Kendati SPDP telah dikeluarkan, status Agus dan Saut bukan sebagai tersangka melainkan terlapor.

Kini, usai ditetapkan sebagai tersangka kembali, Novanto lagi-lagi melaporkan KPK ke Polri. Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi resmi melaporkan pada Jumat malam.

Sebelumnya usai penetapan, Fredrich mengatakan bakal mengambil langkah hukum dengan melaporkan KPK ke polisi dan kembali mengajukan praperadilan.

"Pertama hak KPK mengambil sikap apa pun, saya kuasa hukum juga bisa ambil langkah hukum yaitu melaporkan ke polisi," kata Fredrich kepada merdeka.com.

Fredrich beralasan KPK melanggar putusan praperadilan. Menurut dia, dalam putusan praperadilan Novanto saat itu, salah satu poin adalah menghentikan penyidikan dan sprindik kasus e-KTP lantaran penetapan Novanto atas pengembangan tersangka Irman dan Sugiharto.

"Jadi kan untuk menghentikan kasus itu. Mereka melanggar ancaman pidana 9 tahun," kata dia.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan soal putusan praperadilan memang ada beberapa bagian yang dipertimbangkan sampai amar putusan membuat kaitan tadi.

"Namun kita mempelajari putusan MK dan kita pelajari aturan hukum yang lainnya seperti UU KPK. Dari keseluruhan tersebut kita melakukan proses penyelidikan di proses penyelidikan kita sejumlah pihak," ucapnya.

Febri menambahkan, sesuai dengan UU, KPK sudah melakukan pencarian bukti.

"Bukti-bukti dan kita analisis sudah mencukupi bukti permulaan cukup. Dan kemudian untuk proses lebih lanjut di tingkat penyidikan," imbuhnya.

Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan NegeriJakarta Selatan Cepi Iskandar memutuskan penetapan tersangka kasus korupsi e-KTP terhadap Setya Novanto tidak sah. Putusan ini diambil setelah hakim mengabulkan tiga dari tujuh poin gugatan yang dilayangkan Ketua DPR Setya Novanto.

Salah satu poin gugatan yang dikabulkan yaitu penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah. Cepi Iskandar berkesimpulan, KPK tidak menjalankan prosedur dan tata cara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kedua, Cepi mengabulkan permohonan Novanto yang menyatakan, jika penetapan tersangka oleh KPK berdasarkan surat nomor 310/23/07/2017 tertanggal 18 Juli 2017, dilakukan secara tidak sah.

"Maka penetapan termohon kepada Setya Novanto sebagai tersangka adalah tidak sah," kata Cepi saat membacakan putusan sidang praperadilan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Poin ketiga, Cepi mengabulkan penghentian penyidikan terhadap Novanto atas Surat Perintah Penyidikan dengan No.Sprin.Dik-56/01/07/2017, tertanggal 17 Juli 2017. Selain itu, Cepi memutuskan bukti yang telah digunakan oleh KPK atas perkara sebelumnya tak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

"Menimbang setelah diperiksa bukti-bukti merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain yaitu Irman dan Sugiharto," tuturnya. [eko]

http://www.merdeka.com/peristiwa/perang-kasus-kpk-vs-setya-novanto.html



Original Post

Setnov Tersangka Lagi, Ini Alasan KPK

Media Online republika.co.id
2017-11-11

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el. Dalam pengumuman yang disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11), diketahui bahwa surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama tersangka telah diterbitkan pada Selasa (31/10) lalu.

"Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengantar surat pada Jumat (3/11) perihal SPDP. Diantar ke rumah SN di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, pada sore hari," ujar Saut.

Saut menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Novanto dilakukan setelah pimpinan dan penyidik mempelajari secara saksama putusan praperadilan yang telah diputus hakim tunggal Ceppy Iskandar pada (29/9) serta aturan-aturan hukum lainnya. Sebagaimana putusan Ceppy, status tersangka yang disandang Novanto pun gugur ketika itu.

Sehingga, menurut Saut, KPK melakukan penyelidikan baru awal Oktober 2017 untuk pengembangan perkara KTP-el melalui serangkaian proses dengan meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti yang relevan. Novanto pun sudah dua kali dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus masing-masing pada Jumat (13/10) dan Rabu (18/10). Namun, yang bersangkutan tidak hadir lantaran sedang dalam tugas kedinasan.

Penyidik, kata Saut, juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lainnya pada tahap penyidikan. Dimulai dari unsur anggota DPR, swasta, hingga pejabat Kemendagri. Setelah proses penyelidikan dan ada bukti permulaan yang cukup, kemudian pimpinan dan penyelidik melakukan gelar perkara pada Sabtu (28/10). Tiga hari berselang, SPDP pun diterbitkan.

"SN disangka melangar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1," ungkap Saut.

Novanto yang pada saat proyek KTP-el bergulir menjabat sebagai anggota DPR periode 2009-2014 bersama-sama dengan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharja, Andi, dan dua pejabat Kemendagri, yaitu Irman dan Sugiharto, diduga menyalahgunakan jabatan atau kewenangan dan kedudukan. Akibatnya, terdapat kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan proyek KTP-el senilai Rp 5,9 triliun.

Menanggapi pengumuman KPK, kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyatakan, pihaknya bakal mengambil langkah serupa sebagaimana penetapan Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama pada 18 Juli lalu. Kemudian pada 4 September 2017, dia mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

"Kita akan mengajukan gugatan praperadilan," kata Fredrich, Jumat (10/11).

Tidak hanya itu, Fredrich mengatakan, tim kuasa hukum Novanto juga melaporkan KPK ke Bareskrim Polri atas dugaan melakukan tindak pidana melawan putusan pengadilan praperadilan di PN Jakarta Selatan 29 September lalu. Dia mengungkapkan, putusan praperadilan saat itu sudah memerintahkan KPK untuk tidak menyidik Setya Novanto dalam kasus KTP-el.

Menurut Friedrich, meski KPK memiliki bukti yang baru, kuat, dan jumlahnya mencapai jutaan sekalipun, tetap tidak bisa menjerat Novanto. "Putusan praperadilan sudah sangat tegas," katanya.

Jika KPK melanjutkan penyidikan itu, kata dia, artinya lembaga itu telah melawan putusan pengadilan. "Efeknya, dia (KPK) akan saya jerat dengan tindak pidana. Begitu saja. Simple, kan?" ujar Friedrich.

Suara Golkar

Internal Partai Golkar terbelah menanggapi penetapan kembali Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek KTP-el. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno mengatakan, Partai Golkar akan mempelajari penetapan tersangka atas Novanto. Oleh karena itu, dia mengaku belum dapat mengumumkan tindak lanjut dari partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Gini ya, kita kan belum terima suratnya. Saya tunggu dulu seperti apa. Kita pelajari. Kita lihat langkah hukum yang bisa kita lakukan berikutnya seperti apa," ujar Dave.

Sedangkan, Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menilai, penetapan kembali Novanto sebagai tersangka harus diikuti langkah tegas. "Dengan pengalaman sebelumnya kemarin, KPK harus segera bisa menangkap SN. Bila perlu jemput paksa. Hal itu perlu dilakukan segera sebelum SN melakukan banyak lagi manuver menghalang-halangi penyidikan, bisa menghilangkan barang bukti, bahkan menyerang kembali KPK dengan kewenangan yang masih dimilikinya saat ini," ujar Doli.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku belum bisa memastikan apakah akan melakukan pemanggilan paksa serta penahanan dalam waktu dekat terhadap Novanto. Sebab, dalam sejumlah kesempatan, ketua umum Partai Golkar itu selalu mangkir.

"Nanti kami informasikan lebih lanjut (pemanggilan paksa). Yang pasti saat ini KPK masih terus menyidik kasus ini dan mengkaji UU MD3 yang dijadikan alasan ketika yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi," kata Febri.

(Fauziah Mursid/Mabruroh/Ronggo Astungkoro, Tulisan diolah oleh Muhammad Iqbal).

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/11/oz80v7440-setnov-tersangka-lagi-ini-alasan-kpk



Original Post

Novanto Tersangka, Benny Harman Biasa Saja

Media Online inilah.com
2017-11-11

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengatakan tidak ada yang spesial dari penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kedua kalinya dalam kasus dugaan korupsi eKTP. Ini dianggapnya sebagai hal yang biasa.

"Biasa saja. Itu hal biasa," katanya kepada INILAHCOM, Jumat (10/11/2017).

Meski demikian ia enggan mengomentari terkait dugaan pelanggaran pidanya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang disampaikan Kuasa Hukum Setya Novanto yang menduga KPK melanggar pasal 414, 421, pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang melawan putusan pengadilan

"Tanya hakim soal itu," singkatnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan akan melawan putusan KPK ini. Pihaknya kembali akan menyeret persoalan ini ke ranah hukum.

"Saya pernah sampaikan pada wartawan sebulan lalu, jika KPK nekat menerbitkan Sprindik/SPDP baru (kepada Setya Novanto) dengan kasus yang sama, tim kuasa hukum akan mengambil langka hukum," kata Fredich.

Tim hukum Novanto akan kembali melaporkan pimpinan KPK dengan dugaan melawan putusan pengadilan atas putusan praperadilan yang sudah dikeluarkan.

"Kita akan melaporkan (KPK) tindak pidana sebagaimana pasal 414, 421, pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang melawan putusan pengadilan," tambahnya.

Selain itu, Fredich menyebut akan menempuh jalur Praperadilan atas ditetapkannya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.

"Kami juga akan ajukan praperadilan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

"KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014," kata Saut, Jumat (10/11/2017). hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2417431/novanto-tersangka-benny-harman-biasa-saja



Original Post

Pesan Mahfud MD untuk Para Hakim, Jaga Moral

Media Online kompascom
2017-11-11

JEMBER, - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Mahfud MD mengatakan bahwa penyebab paling parah terjadinya kekacauan hukum di Indonesia adalah karena persoalan moral.

"Hukum sebagai ilmu itu gampang, tapi hukum sebagai moral itu yang paling susah," kata Mahfud dalam pidatonya saat pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4 tahun 2017 di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (10/11/2017) malam.

Menurut Mahfud, persoalan moral tersebut yang sering menjadi penyebab jual beli hukum di Indonesia sering terjadi.

"Jangan lupa mendidik calon sarjana hukum untuk mempunyai moral, yang baik dan bertanggungjawab," kata Mahfud.

"Saya optimistis untuk itu, di kampus-kampus itu sudah mulai bergairah orang-orang menyuarakan soal tegaknya hukum," tambahnya.

Mahfud memberi contoh bagaimana praktek jual beli hukum itu terjadi. Misalnya, sarjana hukum yang duduk sebagai hakim.

"Saya hakimnya, kalau saya sarjana hukum saya bisa mencari dalil untuk menyatakan A pemenang, B salah," kata dia.

"Ini loh A menang menurut pasal ini, UU ini, B kalah. Tapi saya juga bisa mengatakan B menang dan A kalah. Dalilnya UU nomor sekian, A kalah," lanjut dia.

Karenanya, kata Mahfud, praktek jual beli hukum selamanya akan tetap terjadi jika para sarjana hukum yang duduk sebagai hakim tak memiliki moral yang baik.

"Orang kalau tidak bermoral, A mau bayar berapa?Saya Hakim, saya Jaksa, mau bayar berapa? Berani Rp 10 miliar, kalau enggak berani saya jual ke B. Berani berapa?," kata dia.

"Bapak bisa diancam dengan UU tindak pidana korupsi (Tipikor) pasal sekian, buktinya ini. Bapak juga bisa dikenakan UU tindak pidana pencucian uang," terang Mahfud.

"Tipikor mungkin 4-5 tahun, tapi kalau pencucian uang seumur hidup, atau 20 tahun, bapak mau bayar enggak? Kalau enggak saya tutup saya pakai pasal ini, kalau mau bapak mau bayar saya pakai pasal ini," lanjut mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu.

Menurut Mahfud, apa yang ia beberkan tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Ia tahu segala praktek hitam peradilan di Tanah Air lantaran pernah menjadi Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013.

"Bisa, wong saya ini Hakim tahu caranya untuk memenangkan dan mengalahkan orang. Nah, di situ lah pentingnya moral. Disamping teknis-teknis hukum itu," ujar Mahfud.

"Anda bisa belajar hukum jauh lebih pandai dari saya, buka internet baca sendiri. Tapi kalau moral tidak bisa. Moral tak bisa dibuka di internet," tutup pakar hukum tata negara tersebut.

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/11/07200021/pesan-mahfud-md-untuk-para-hakim-jaga-moral



Original Post

Mendiang Dokter Letty Dikenal Sosok yang Ramah dan Baik Hati

Media Online liputan6com
2017-11-11

Liputan6.com, Jakarta Isak tangis mewarnai proses pemakaman dokter Letty Sultri saat jenazah dimasukkan ke liang lahat di TPU Kemiri Rawamangun, Jakarta Timur. Sepanjang prosesi pemakaman, adik almarhum yang baru tiba dari Bengkulu bahkan tak henti menangis meratapi kepergian sang kakak.

Seperti ditayangkan Liputan6 Pagi SCTV, Sabtu (11/11/2017), bela sungkawa juga terus mengalir di kediaman dokter Letty Sultri. Letty dikenal sebagai sosok yang ramah dan baik hati. Sementara kakak korban, Afif Bachtiar, menyebut bahwa adiknya memang kerap mengalami KDRT sejak tahun kedua pernikahan.

Polisi masih mendalami kepemilikan senjata api, jenis fn, dan revolver yang digunakan dokter Helmy menembak istrinya,Letty. Sampai saat ini tersangka masih bungkam soal asal senjata.

Dokter Letty tewas usai ditembak suaminya di tempat ia bekerja di Klinik Azzahra Medical Center, Jakarta Timur, pada Kamis siang. Penembakan diduga buntut pertengkaran panjang dari pasangan yang tengah menghadapi putusan sidang perceraian itu.

http://news.liputan6.com/read/3158973/mendiang-dokter-letty-dikenal-sosok-yang-ramah-dan-baik-hati



Original Post

KPK Miliki Bukti Kuat Keterlibatan Setnov di Kasus E-KTP

Media Online Beritasatu
2017-11-11

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan memiliki bukti kuat mengenai keterlibatan Ketua DPR, Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP (KTP elektronik). Bukti permulaan yang cukup menjadi landasan KPK untuk kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

"Bukti permulaan yang cukup yang disyaratkan oleh undang-undang itu sudah kita dapatkan dan tentu saja ketika proses penyidikan itu dilakukan kami yakin dengan kekuatan bukti yang dimiliki oleh KPK," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11).

KPK sempat menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP pada 17 Juli 2017 lalu. KPK menduga Novanto melalui pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp574,2 miliar.

Namun, status tersangka itu gugur setelah hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto. Dalam salah satu pertimbangannya, Cepi menyatakan penetapan Novanto sebagai tersangka tidak sah karena alat bukti yang menjadi dasar penetapannya sudah digunakan dalam perkara sebelumnya.

Febri menegaskan, praperadilan bukan ajang menguji substansi bukti-bukti yang dimiliki KPK. Praperadilan, katanya hanya menguji aspek formil dari penyidikan yang dilakukan lembaga antikorupsi.

"Sedangkan dari aspek substansi bukti-bukti atau materi pembuktian kami meyakini memiliki bukti yang cukup, atau bukti permulaan yang cukup tersebut bahkan dalam penyelidikan sejumlah pihak juga kita lakukan permintaan keterangan dan kita sudah memiliki bukti-bukti untuk dilimpahkan ke penyidikan," tegasnya.

Penyelidikan baru kasus e-KTP ini dimulai 5 Oktober 2017 setelah KPK mempelajari putusan praperadilan dan aturan perundang-undang yang berlaku. Dalam proses penyelidikan ini, KPK telah dua kali meminta keterangan terhadap Novanto, yakni pada 13 Oktober dan 18 Oktober. Namun Setnov, sapaan Novanto tidak hadir lantaran sedang dalam tugas kedinasan.

Mangkirnya Novanto tak menyurutkan KPK untuk terus menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah pihak lainnya. Dari proses penyelidikan tersebut, KPK telah mengantongi bukti-bukti baru yang memperkuat keterlibatan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu dalam kasus e-KTP.

"Ada sejumlah bukti yang sudah ada sebelumnya, ada bukti-bukti baru yang juga kita dapatkan, sehingga syarat dan bukti baru yang cukup itu sudah terpenuhi," jelasnya.

Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan gelar perkara yang dihadiri pimpinan, penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada akhir Oktober. Dalam gelar perkara tersebut, KPK meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan dan menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 31 Oktober 2017.

Sebagai pemenuhan hak tersangka, pada Jumat (3/11), KPK pun telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi proyek e-KTP kepada Novanto. Meski demikian, KPK baru mengumumkan penetapan kembali Novanto sebagai tersangka pada Jumat (10/11).

Disinggung mengenai hal ini, KPK membantah sengaja menunda pengumuman Novanto sebagai tersangka. Febri menyatakan, tidak langsung diumumkannya status tersangka Novanto ini lantaran masih adanya kebutuhan penyidikan. "Pengumuman ini sama seperti kasus yang lain sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK kepada publik. (Terkait) kapan diumumkannya tentu dikoordinasikan sesuai kebutuhan penyidikan," katanya.

Setelah menetapkan Novanto sebagai tersangka, KPK memiliki kewenangan untuk menahan mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR itu. Tekait hal ini, Febri menyatakan, KPK akan menahan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tak terkecuali Novanto.

"Penahanan itu sama seperti semua kasus," katanya.

Namun, Febri enggan memastikan waktu dilakukannya upaya hukum tersebut. Menurut Febri, KPK saat ini masih fokus pada pemeriksaan sejumlah saksi atau tersangka."Tapi saat ini kami fokus dulu pada pemeriksaan saksi ataupun pemeriksaan tersangka nantinya," jelasnya.Febri memastikan proses penyidikan akan terus dilakukan pihaknya. Proses penyidikan ini termasuk dengan memeriksa Novanto sebagai tersangka.

"Terkait pemeriksaan tersangka SN, tentu saja dalam penyidikan kasus ini akan dilakukan penyidik. Namun kapanpemeriksaan tersangka itu dilakukan tentu nanti kami sampaikan lebih lanjut," katanya. Novanto dua kali mangkir saat akan dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. Novanto juga dua kali mangkir saat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi melengkapi berkas penyidikan Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo yang lebih dulu menyandang status tersangka.

Melalui surat yang dikirimkan Setjen DPR, Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik pada Senin (6/11) lantaran menilai pemeriksaanya harus berdasar persetujuan Presiden merujuk pada UU MD3. Febri mengatakan, KPK masih mengkaji alasan tersebut.

"Sesuai jadwal pemeriksaannya yang pasti saat ini harus melakukan penyidikan kasus e-KTP ini dan kami sedang mempelajari UU MD3 terkait izin presiden yang menjadi alasan yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi," katanya.

Diketahui KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Sebagai anggota DPR periode 2009-2014, Setnov, sapaan Novanto bersama-sama Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong serta dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP.

Akibatnya keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Ketua Umum DPP Partai Golkar itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. F-5
Sumber: Suara Pembaruan

http://www.beritasatu.com/nasional/462997-kpk-miliki-bukti-kuat-keterlibatan-setnov-di-kasus-ektp.html



Original Post

Rakyat Dinilai Bisa Bedakan Mana Politis dan Hukum

Media Online inilah.com
2017-11-11

INILAHCOM, Jakarta - Politikus Partai Golkar Indra Bambang Utoyo berharap dalam kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto, hukum dapat ditegakkan demi kepentingan masyarakat.

"Biarkan hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena rakyat Indonesia sekarang sudah bisa membedakan mana yang politis dan mana yang hukum," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (11/11/2017) pagi.

Ia mengaku saat ini biarkan proses hukum berjalan. Publik dianggap pasti objektif. Golkar juga mengaku sangat menghormati proses hukum yang menjerat ketua umummnya itu.

"Biarkan proses hukum berjalan sebagai mana mestinya. Publik punya preferensi yang jernih dan obyektif. Kita hormat proses hukum dengan prinsip atau asas praduga tak bersalah," tandasnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan akan melawan putusan KPK ini. Pihaknya kembali akan menyeret persoalan ini ke ranah hukum.

"Saya pernah sampaikan pada wartawan sebulan lalu, jika KPK nekat menerbitkan Sprindik/SPDP baru (kepada Setya Novanto) dengan kasus yang sama, tim kuasa hukum akan mengambil langka hukum," kata Fredich.

Tim hukum Novanto akan kembali melaporkan pimpinan KPK dengan dugaan melawan putusan pengadilan atas putusan praperadilan yang sudah dikeluarkan.

"Kita akan melaporkan (KPK) tindak pidana sebagaimana pasal 414, 421, pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang melawan putusan pengadilan," tambahnya.

Selain itu, Fredich menyebut akan menempuh jalur Praperadilan atas ditetapkannya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.

"Kami juga akan ajukan praperadilan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

"KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014," kata Saut, Jumat (10/11/2017). hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2417456/rakyat-dinilai-bisa-bedakan-mana-politis-dan-hukum



Original Post

Media