Demi Kepentingan Penyidikan, KPK Diminta Segera Tahan Setnov

Media Online republika.co.id
2017-11-12

REPUBLIKA.CO.ID, -- Penetapan Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka oleh KPK untuk kedua kalinya dianggap beberapa kalangan sudah tepat. Karena, Ketua Umum Golkar ini diduga terseret dalam tindak pidana korupsi pada kasus KTP-elektronik.

"Langkah yang paling tepat saat ini pasca setnov ditetapkan menjadi tersangka adalah segera melakukan penahanan," kata Ketua Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, Faisal, Sabtu (11/11).

Terlebih, kali ini, KPK menegaskan telah mengantongi bukti yang cukup untuk menetapkan kembali setnov sebagai tersangka. Penahanan ini, menurutnya, penting demi menjamin kelancaran proses penyidikan. Ia berharap KPK tidak melakukan blunder untuk kedua kalinya.

"Segera lakukan penahanan, demi kepentingan penyidikan," kata Faisal menambahkan.

Apalagi, kata dia, Setnov beberapa kali selalu mangkir saat dipanggil KPK. Dalih yang digunakan, pemeriksaan Setnov harus terlebih dahulu memerlukan izin Presiden berdasar pada pasal 245 UU MD3.

"Jelas ini manuver hukum yang tak cukup berdasar," terangnya.

Karena didalam UU MD3 tersebut izin tidak berlaku terhadap tindak pidana khusus. Begitu jelas bahwa korupsi termasuk dalam klasifikasi tindak pidana khusus. Karena itu, menurutnya, sudah sepatutnya KPK bisa melakukan penahanan kepada Setnov. Langkah ini dilakukan demi kepentingan penyidikan. Dan status tersangka Setya Novanto ia anggap menjadi alasan yang cukup kuat untuk dilakukannya penahanan.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/12/oz9mow348-demi-kepentingan-penyidikan-kpk-diminta-segera-tahan-setnov



Original Post

Diduga lakukan pungutan liar, tiga PNS di Rejang Lebong diamankan Tim Saber Pungli

Media Online merdeka.com
2017-11-12

Tiga oknum PNS di Pemkab Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Sabtu siang diamankan tim Saber Pungli Polres setempat karena diduga melakukan pungutan liar. Kapolres Rejang Lebong AKBP Napitupulu Yogi Yusuf mengatakan, pemeriksaan dan penggeledahan dilakukan petugas di kantor badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) Rejang Lebong.

Yogi mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang melakukan pengusutan dugaan pungutan liar dalam pembayaran uang beban kinerja PNS di daerah itu.

"Saat ini kita sedang melakukan pengusutan dugaan pungutan liar terhadap uang beban kinerja PNS, ada pemotongan, semua pejabat dari semua eselon ada pemotongan," katanya seperti dilansir dari Antara, Sabtu (11/11).

Dalam pemeriksaan kasus yang dilakukan petugas Polres Rejang Lebong ini, kata dia, selain mengamankan sejumlah barang bukti juga beberapa orang yang masih sebagai terperiksa dan statusnya ketiganya akan ditentukan dalam 1x24 jam ke depan.

Sedangkan untuk keterangan lebih lanjut, Yogi demikian panggilan Kapolres Rejang Lebong ini mempersilakan wartawan untuk menunggu hasil pemeriksaan petugas penyidik.

Pantauan di lapangan, rombongan petugas dari Polres Rejang Lebong yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Chusnul Qomar bersama dengan Kanit Tipikor Ipda Joko S, membawa oknum PNS yang berinisial Rp dan tiba di Kantor BPKD Rejang Lebong sekitar pukul 11.15 WIB.

Setelah lebih kurang satu jam kemudian, oknum PNS ini kemudian dibawa rombongan penyidik ke ruangan bagian umum yang berada di lantai III Pemkab Rejang, yang selama ini menjadi tempat Rp bertugas sebagai staf bendahara umum Sekretariat Pemkab Rejang Lebong.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung beberapa jam ini, petugas pemeriksaan selanjutnya menggiring Rp bersama dengan rekannya Ag yang juga bertugas dibagian bendahara umum Sekretariat Pemkab Rejang Lebong.

Sejurus kemudian setelah keduanya dibawa ke Mapolres Rejang Lebong, petugas penyidik melakukan pemeriksaan kepada S, kepala BPKD setempat, dan pada pukul 14.20 WIB oknum PNS berinisial S juga dibawa petugas ke Mapolres Rejang Lebong.

Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, kasus OTT PNS Pemkab Rejang Lebong ini bermula ada laporan tentang dugaan pemotongan uang tunjangan beban kerja terhadap ratusan PNS di daerah itu terhitung sejak beberapa tahun belakangan, dimana nilainya mencapai ratusan juta. [fik]

http://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-lakukan-pungutan-liar-tiga-pns-di-rejang-lebong-diamankan-tim-saber-pungli.html



Original Post

Kasus Novanto Psikologi Penegakkan Hukum Terganggu

Media Online inilah.com
2017-11-12

INILAHCOM, Jakarta - Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengaku pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan yang kembali menyeret Ketua DPR Setya Novanto pada proses hukum yang tengah berjalan.

"Kita kembalikan kepada proses hukum," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (11/11/2017).

Meski demikian ia mengakui persoalan ini jelas mempengaruhi penegakkan hukum di Indonesia dari sisi psikologis.

"Yang jelas ini secara psikologis berpengaruh terhadap penegakan hukum di negeri ini," ulasnya.

Sebelumnya, Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi resmi melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri usai menetapkan Novanto sebagai tersangka lagi pada Jumat (10/11/2017) malam.

"Kami dari tim kuasa hukum telah resmi melaporkan ke Bareskrim. Disini yang kita laporkan ada Agus Rahardjo, Aris Budiman (Dirdik KPK), Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK), Adam Manik," katanya di Bareskrim.

Ia menjelaskan pihaknya melaporkan dugaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 juncto Pasal 421, dimana isi dari Pasal 414 adalah barang siapa melawan putusan pengadilan diancam hukuman penjara 9 tahun. Lalu, Pasal 421 itu menyalahgunakan kekuasaannya diancam satu tahun penjara.

"Mereka yang tanda tangani surat itu semua (penetapak tersangka Novanto). Kami sudah berikan bukti dimana SPDP yang diumumkan itu bukti dimana oknum KPK melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan," ujarnya.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

"KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014," kata Saut, Jumat (10/11/2017). hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2417542/kasus-novanto-psikologi-penegakkan-hukum-terganggu



Original Post

MA Lacak Isu Pungli di Seleksi Calon Hakim 2017

Media Online liputan6com
2017-11-12

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Agung kembali menepis adanya isu adanya pungutan liar dalam seleksi calon hakim. Mereka pun langsung meminta Badan Pengawasan mencari tahu tentang isu tersebut.

"Informasi pungli maupun suap, MA tidak tinggal diam. Langsung perintahkan Kepala Badan Pengawasan tindak lanjuti dan usut secara tuntas. Cari informasi darimanapun," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, Jumat 10 November 2017.

Menurut dia,isu ini tidak hanya membuat rekrutmen tercemar. Tapi juga menciderai panitia seleksi nasional hakim 2017.

Dia menjelaskan, memang ada penundaan pengumuman calon hakim yang lolos. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan pungli. Ini sepenuhnya karena memang belum ada surat dari Kementerian PANRB.

Sebelumnya, MA telah mengumumkan para peserta yang lolos sebagai calon hakim 2017. Total 1.607 dinyatakan lulus. Pengumuman tersebut sempat tertunda, dari 31 Oktober 2017 menjadi 3 November.

"Pengumuman seleksi calon hakim memang ada penundaan, tapi yang tunda Panselnas, surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan alasan belum selesai integritasikan hasil nilai SKB (Seleksi Kemampuan Bidang) dan SKD (Seleksi Kompetensi Dasar). Penundaan ini bukan karena MA," jelas Abdullah.

Saksikan video pilihan di bawah ini

1 dari 2 halamanTerbukaDia menuturkan, selama seleksi berlangsung, semua pihak bisa ikuti prosesnya. Ada dari kementerian, Polri, dari pihak militer, bahkan Banwas sudah kerja sama dengan KPK, serta LSM.

Oleh karena itu, dia berani menjamin tidak ada pungli sama sekali. MA juga tidak mengenakan biaya apapunkepada peserta.

"Kalau terjadi, pasti semua akan terdengar, karena dalam proses seleksi dipantau beberapa lembaga. Siaapun peserta kalau nilai tinggi punya harapan besar diterima," tutur dia.

http://news.liputan6.com/read/3159555/ma-lacak-isu-pungli-di-seleksi-calon-hakim-2017



Original Post

Bermodal Permen, KD Cabuli Siswi SD

Media Online republika.co.id
2017-11-12

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Bermodal dua permen sebagai iming-iming, KD (25) berhasil mencabuli F (7), anak perempuan yang masih duduk di kelas dua sekolah dasar di wilayah Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalsel.

Kapolsek Tapin Selatan IPTU Embang Pramono di Rantau, Sabtu (11/11), mengatakan, pelaku warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertangkap basah saat melakukan aksinya di kebun karet di belakang sebuah Pondok Pesantren pada Rabu (8/11) pagi, pukul 11.30 WITA.

"Pelaku sehari-hari bekerja di koperasi simpan pinjam di wilayah Kabupaten Tapin," ujarnya.

Terus dikatakannya, aksi bejat pelaku berawal saat melihat F berjalan sendiri pulang dari sekolah. Melihat korban berjalan sendiri, pelaku mengajak korban berkeliling dengan motor dan mengiming-imingi korban permen.

"Ternyata pelaku mengajak korban ke kebun karet tempat kejadian dan mencabuli korban yang saat itu masih berbaju sekolah," ucap Embang.

Dalam aksi bejat tersebut, ada saksi yang melihat kejadian bernama Mursya. Ia menceritakan bahwa saat menjemput anaknya yang satu sekolah dengan F, ia sempat mengajak korban, namun ditolak.

"Saat di jalan mau pulang, tiba-tiba motor saya mogok kehabisan bensin. Saat itu saya melihat korban dibonceng oleh pelaku dan awalnya saya kira pelaku adalah keluarga F," ujarnya.

Namun sesampainya dirumah, Mursya mencoba menanyakan ke keluarga F, dan ternyata korban belum balik ke rumah dan keluarga korban tidak mengenal ciri-ciri pelaku yang diceritakannya.

Maka dengan demikian, keluarga korban bersama Mursya pun pergi mencari F, dan ternyata F terlihat di kebun karet bersama pelaku yang sedah menggerayangi korban.

Sementara dari pengakuan pelaku KD, bahwa saat ingin melakukan hubungan badan, korban kesakitan dan menangis, sehingga untuk mendiamkannya pelaku memberikan korban permen.

Ditambahkan Kapolsek, pelaku beserta barang bukti berupa satu lembar celana panjang hitam, dua lembar celana dalam milik pelaku dan saat ini pelaku kami amankan dan langsung diserahkan ke Polres Tapin.

"Selain itu, kami juga menemukan obat kuat yang disimpan pelaku di dalam celananya," tutut pria yang pernah menjabat sebagai Kanit Tipikor Polresta Banjarmasin itu.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/12/oz9sqq348-bermodal-permen-kd-cabuli-siswi-sd



Original Post

Novanto Tersangka, Pengaruhi Citra Institusi DPR

Media Online inilah.com
2017-11-12

INILAHCOM, Jakarta - Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan kembali terseretnya Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi, memberi pengaruh psikologis pada penegakkan hukum di Indonesia.

Tidak hanya itu, kasus yang menyeret Novanto ini dianggap menambah citra buruk lembaga legislatif di mata publik.

"Ini pengaruhi psikologi penegakkan hukum, termasuk ke institusi DPR juga sedikit terpengaruh. Terlebih dalam hal citra kepada publik," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (11/11/2017).

Ia menjelaskan, kembali terseretnya Novanto dalam kasus korupsi eKTP jelas membuat publik gerah. Pasalnya pemerintah dianggap tengah berupaya keras memerangi korupsi sedangkan Ketua DPR justru dua kali terseret kasus korupsi.

"Ini jelas pengaruhi institusi DPR karena sudah dua kali ketua DPR tersangka," jelasnya.

Sebelumnya, Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi resmi melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri usai menetapkan Novanto sebagai tersangka lagi pada Jumat (10/11/2017) malam.

"Kami dari tim kuasa hukum telah resmi melaporkan ke Bareskrim. Disini yang kita laporkan ada Agus Rahardjo, Aris Budiman (Dirdik KPK), Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK), Adam Manik," katanya di Bareskrim.

Ia menjelaskan pihaknya melaporkan dugaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 juncto Pasal 421, dimana isi dari Pasal 414 adalah barang siapa melawan putusan pengadilan diancam hukuman penjara 9 tahun. Lalu, Pasal 421 itu menyalahgunakan kekuasaannya diancam satu tahun penjara.

"Mereka yang tanda tangani surat itu semua (penetapak tersangka Novanto). Kami sudah berikan bukti dimana SPDP yang diumumkan itu bukti dimana oknum KPK melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan," ujarnya.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

"KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014," kata Saut, Jumat (10/11/2017). hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2417543/novanto-tersangka-pengaruhi-citra-institusi-dpr



Original Post

Agung Laksono Minta Pengurus Golkar tak Gegabah Ambil Keputusan

Media Online metrotvnews.com
2017-11-12

Jakarta: Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono angkat bicara terkait penetapan kembali Ketua Umum Partao Golkar Setya Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agung mengakui, kasus yang melanda Setya Novanto membuat roda partai sedikit terganggu, terutama menjelang pilkada 2018 dan Pileg 2019. Namun menurut dirinya, kasus-kasus besar sering menimpa Partai Golkar selama ini, tetapi pengurus selalu dapat mencari solusi terbaik untuk kepentingan partai.





Oleh karenanya, Agung meminta kader dan pengurus Partai Golkar di daerah untuk menahan diri dan tidak terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan pascakeputusan KPK tersebut.

"Tak boleh mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok. Demi kepentingan partai, ambil langkah yang arif dan bijaksana." Kata Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar setelah membuka Musda Kosgoro 1957 Sumatra Barat di Kota Padang, Sumatra Barat, Sabtu 11 Novermber 2017.

Senada, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan, penetapan tersangka korupsi KTP-el yang membidik Setya Novanto sedikit banyak mempengaruhi internal partai Golkar. Mengacu pada putusan praperadilan yang mencabut status tersangka Ketua Umumnya beberapa waktu lalu. Untuk itu, Partai Golkar meminta KPK untuk berhati-hati dalam melempar status tersangka.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (MetroTV-Bonar Harahap)
(SCI)

http://news.metrotvnews.com/politik/8koJrBdb-agung-laksono-minta-pengurus-golkar-tak-gegabah-ambil-keputusan



Original Post

Wali Kota Barcelona Klaim Kemerdekaan Catalunya adalah Sebuah Bencana

Media Online okezonecom
2017-11-12

BARCELONA - Wali Kota Barcelona Ada Colau mengatakan bahwa usaha pemerintahan Carles Puigdemont untuk melepaskan diri dari Spanyol adalah sebuah bencana. Hal tersebut ia sampaikan beberapa jam sebelum menghadiri aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan ribu warga Catalunya di Barcelona.

Ada Colau menyatakan bahwa Puidgemont melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan telah menyebabkan Spanyol mengalami krisis politik.

"Mereka telah memicu ketegangan dan melakukan deklarasi kemerdekaan sepihak yang mayoritas dari mereka tidak menginginkannya. Mereka telah menipu penduduk untuk kepentingan mereka sendiri," kata Colau, dilansir dari France 24, Minggu (12/11/2017).

Anggota parlemen Catalunya pada 27 Oktober mendeklarasikan kemerdekaannya setelah melakukan referendum. Dalam referendum tersebut, suara "ya" menjadi suara mayoritas untuk membebaskan diri dari Spanyol.

BACA JUGA:

Namun pendeklarasian kemerdekaan tersebut kini memunculkan permasalahan lain. Anti-kemerdekaan mengatakan bahwa referendum Catalunya yang dilakukan pada 1 Oktober, yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung Spanyol sebagai tindakan yang tidak konstitusional, diboikot oleh mereka yang menentang pemisahan diri tersebut.

BACA JUGA:

Wali Kota Colau sendiri sebenarnya tergabung dalam kelompok anti-kemerdekaan, namun ia menyatakan bahwa ia akan mendukung sebuah referendum kebebasan yang resmi.

Sekadar diketahui, ratusan ribu pendukung kemerdekaan Catalunya memblokir salah satu jalan utama di Barcelona untuk menuntut pembebasan delapan petinggi karena peran mereka dalam usaha memerdekakan Catalunya.

Mengenakan pita kuning di kerah mereka untuk menandakan dukungan, mereka memenuhi sepanjang Avenue Marina yang membentang dari pantai ke Gereja Sagrada Familia yang merupakan ikon Barcelona, sementara keluarga pemimpin yang dipenjara menyampaikan berpidato.

(pai)

(rfa)

http://news.okezone.com/read/2017/11/12/18/1812619/wali-kota-barcelona-klaim-kemerdekaan-catalunya-adalah-sebuah-bencana



Original Post

Xi tegaskan ke Duterte akan damai di Laut China Selatan

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-12

Danang (ANTARA News) - China akan bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menjaga perdamaian di Laut China Selatan, kata Presiden Xi Jinping kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte di sela-sela Pertemuan Puncak Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Danang, Vietnam, Sabtu (11/11).

Xi  juga berjanji akan menangani berbagai masalah di perairan itu secara bilateral.

China mengklaim hampir seluruh jalur pelayaran strategis itu, yang menjadi wilayah penyeberangan perdagangan senilai tiga miliar dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahunnya. China juga melakukan pembangunan dan menggunakan pulau-pulau buatan untuk kepentingan militer.

Sejumlah negara lainnya, yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam, juga mengklaim wilayah di Laut China Selatan.

"China akan terus bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan wilayah Laut China Selatan," kata Xi kepada Duterte seperti dikutip kantor berita resmi Xinhua.

Xinhua mengutip Duterte yang mengatakan bahwa Filipina, menurut kesepakatan yang dicapai kedua pihak, akan bekerja melalui saluran bilateral untuk menangani masalah-masalah maritim secara tepat.

Pada pekan ini Duterte sempat mengatakan bahwa berencana meminta China agar menjelaskan niatnya di Laut China Selatan.

Sejak menjabat sebagai presiden 16 bulan lalu, Duterte bersikap damai terhadap Beijing, kendati putusan pengadilan arbitrase internasional mendukung Filipina dalam persengketaannya dengan China.

Pada masa lalu Duterte telah berkali-kali mengatakan akan membahas masalah kelautan pada saat yang tepat. Duterte menghindari masalah itu ketika Manila dua kali menjadi tuan rumah pertemuan kawasan tahun ini.

AS telah mengecam pembangunan pulau dan pendirian fasilitas militer oleh China di Laut China Selatan, yang dikhawatirkan dapat membatasi pergerakan pelayaran internasional secara bebas.

Kapal-kapal Angkatan Laut AS telah menjalankan kebebasan untuk melakukan pelayaran patroli di wilayah tersebut hingga mengundang kemarahan dari China.

China menegaskan bahwa masalah kewilayahan harus langsung ditangani oleh negara-negara di kawasan Laut China Selatan.

https://www.antaranews.com/berita/664254/xi-tegaskan-ke-duterte-akan-damai-di-laut-china-selatan



Original Post

Xi Jinping Bertemu Duterte Bicara Laut China Selatan

Media Online Bisnis.com
2017-11-12

Xi Jinping bertemu Duterte di APEC. Kabar24.com, DA NANG, Vietnam - China akan bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menjaga perdamaian di Laut China Selatan, kata Presiden Xi Jinping kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte di sela-sela Pertemuan Puncak Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Danang, Vietnam, Sabtu (11/11).

Xi juga berjanji akan menangani berbagai masalah di perairan itu secara bilateral.China mengklaim hampir seluruh jalur pelayaran strategis itu, yang menjadi wilayah penyeberangan perdagangan senilai tiga miliar dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahunnya. China juga melakukan pembangunan dan menggunakan pulau-pulau buatan untuk kepentingan militer.

Sejumlah negara lainnya, yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam, juga mengklaim wilayah di Laut China Selatan.

"China akan terus bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan wilayah Laut China Selatan," kata Xi kepada Duterte seperti dikutip kantor berita resmi Xinhua.

Xinhua mengutip Duterte yang mengatakan bahwa Filipina, menurut kesepakatan yang dicapai kedua pihak, akan bekerja melalui saluran bilateral untuk menangani masalah-masalah maritim secara tepat.

Pada pekan ini Duterte sempat mengatakan bahwa berencana meminta China agar menjelaskan niatnya di Laut China Selatan.

Sejak menjabat sebagai presiden 16 bulan lalu, Duterte bersikap damai terhadap Beijing, kendati putusan pengadilan arbitrase internasional mendukung Filipina dalam persengketaannya dengan China.

Pada masa lalu Duterte telah berkali-kali mengatakan akan membahas masalah kelautan pada saat yang tepat. Duterte menghindari masalah itu ketika Manila dua kali menjadi tuan rumah pertemuan kawasan tahun ini.

AS telah mengecam pembangunan pulau dan pendirian fasilitas militer oleh China di Laut China Selatan, yang dikhawatirkan dapat membatasi pergerakan pelayaran internasional secara bebas.

Kapal-kapal Angkatan Laut AS telah menjalankan kebebasan untuk melakukan pelayaran patroli di wilayah tersebut hingga mengundang kemarahan dari China.

China menegaskan bahwa masalah kewilayahan harus langsung ditangani oleh negara-negara di kawasan Laut China Selatan.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20171112/19/708240/xi-jinping-bertemu-duterte-bicara-laut-china-selatan



Original Post

Novanto Tersangka, KPK Punya Pertimbangan Hukum

Media Online inilah.com
2017-11-12

INILAHCOM, Jakarta - Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan wajar bila pihak Ketua DPR Setya Novanto menduga pimpinan KPK langgar hukum saat menetapkan kliennya sebagai tersangka. Itu adalah hak Novanto.

"Itu hak mereka mengklaim seperti itu," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (11/11/2017).

Ia menjelaskan, pihaknya percaya KPK tidak akan mengeluarkan keputusan tanpa pertimbangan bahkan landasan hukum yang jelas.

"KPK tentu memiliki pertimbangan hukum sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi resmi melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri usai menetapkan Novanto sebagai tersangka lagi pada Jumat (10/11/2017) malam.

"Kami dari tim kuasa hukum telah resmi melaporkan ke Bareskrim. Disini yang kita laporkan ada Agus Rahardjo, Aris Budiman (Dirdik KPK), Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK), Adam Manik," katanya di Bareskrim.

Ia menjelaskan pihaknya melaporkan dugaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 juncto Pasal 421, dimana isi dari Pasal 414 adalah barang siapa melawan putusan pengadilan diancam hukuman penjara 9 tahun. Lalu, Pasal 421 itu menyalahgunakan kekuasaannya diancam satu tahun penjara.

"Mereka yang tanda tangani surat itu semua (penetapak tersangka Novanto). Kami sudah berikan bukti dimana SPDP yang diumumkan itu bukti dimana oknum KPK melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan," ujarnya.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

"KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014," kata Saut, Jumat (10/11/2017). hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2417544/novanto-tersangka-kpk-punya-pertimbangan-hukum



Original Post

Kembali Tersangka, Novanto Korban Kekesalan KPK?

Media Online inilah.com
2017-11-12

INILAHCOM, Jakarta - Waketum Partai Gerindra Arief Poyuwono mengatakan salah satu cara yang harus dilakukan Ketua DPR Setya Novanto pasca kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi eKTP adalah dengan menempuh sidang praperadilan.

"Ya Setnov harus lakukan praperadilan lagi aja agar tidak jadi tersangka," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (11/11/2017).

Meski demikian ia menilai memang ada kejanggalan dalam penetapan kembali Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Menurutnya, kali ini langkah KPK didasari rasa kesal.

"Tapi memang aneh sih sepertinya ada penetapan tersangaka Setnov lebih sebagai rasa kesal KPK atas kekalahan di PN Jaksel oleh Setnov ya," ulasnya.

Sebelumnya, Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi resmi melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri usai menetapkan Novanto sebagai tersangka lagi pada Jumat (10/11/2017) malam.

"Kami dari tim kuasa hukum telah resmi melaporkan ke Bareskrim. Disini yang kita laporkan ada Agus Rahardjo, Aris Budiman (Dirdik KPK), Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK), Adam Manik," katanya di Bareskrim.

Ia menjelaskan pihaknya melaporkan dugaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 juncto Pasal 421, dimana isi dari Pasal 414 adalah barang siapa melawan putusan pengadilan diancam hukuman penjara 9 tahun. Lalu, Pasal 421 itu menyalahgunakan kekuasaannya diancam satu tahun penjara.

"Mereka yang tanda tangani surat itu semua (penetapak tersangka Novanto). Kami sudah berikan bukti dimana SPDP yang diumumkan itu bukti dimana oknum KPK melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan," ujarnya.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

"KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014," kata Saut, Jumat (10/11/2017). hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2417545/kembali-tersangka-novanto-korban-kekesalan-kpk



Original Post

Langkah KPK Dipandang Lebih Cepat dari Pengacara Setnov

Media Online republika.co.id
2017-11-12

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manuver pengacara Setya Novanto (Setnov) dengan melaporkan dua pimpinan KPK, dianggap tidak akan mampu menghambat lembaga antirasuah ini mengusut tuntas keterkaitan Setnov dengan korupsi KTP-Elektronik (KTP-El). Karena langkah KPK kali ini dianggap memiliki bukti jauh lebih kuat. Sehingga menetapkan tersangka kembali Setnov menjadi langkah cepat KPK setelah ia menang di praperadilan.

"Kecenderungan langkah KPK membuat tersangka Setnov yang kedua sekarang jauh lebih baik," ungkap pengamat Hukum Tindak pidana Korupsi Universitas Indonesia, Junaedi, Sabtu (11/11).

Junaedi mengatakan kali ini pengacara Setnov harus lebih cerdas kalau mau melawan KPK. Karena ia yakin, para penasihat hukum akan kalah kalau selalu berdalih penyidikan Setnov hanya bisa dilakukan bila seizin presiden.

"Padahal sebenarnya izin presiden tersebut tidak perlu," tegas dosen Ilmu Hukum Universitas Indonesia ini. Karena Undang Undang (UU) KPK menyebut tidak perlu izin, kecuali yang memeriksa selain KPK, maka perlu izin presiden.

Begitu pula dengan langkah pengacara Setnov mempolisikan dua pimpinan KPK. Ia yakin tidak akan mengganggu KPK mengungkap keterkaitan Setnov dengan kasus korupsi KTP-El.

Dan bila pengacara Setnov untuk kedua kalinya akan mengajukan praperadilan status tersangka Setnov. Junaedi yakin KPK akan memiliki bukti cukup kuat untuk mengalahkan praperadilan kali ini.

"Silakan kalau ada praperadilan lagi. Karena pasti ada hal baru bagi pengacara Setnov untuk kembali membatalkan status tersangka itu. Dan KPK pasti belajar banyak dari putusan praperadilan sebelumnya," katanya.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/12/oza0ie328-langkah-kpk-dipandang-lebih-cepat-dari-pengacara-setnov



Original Post

Saatnya Golkar Perbaiki Citra dan Dongkrak Elektabilitas

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2017-11-12

Saatnya Golkar Perbaiki Citra dan Dongkrak Elektabilitas

Tidak ada cara lain untuk memperbaiki citra dan elektabilitas partai selain dengan mengganti Setya Novanto dalam munas Partai Golkar.

Nur Aivanni

aivonni@mediomdonesio.com

ANGGOTA Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Mirwan BZ Vauly meminta DPP Partai Golkar agar mengevaluasi keberadaan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus KTP-E lagi.

"Tidak ada cara Iain untuk memperbaiki citra dan elektabilitas partai, selain dengan mengganti kepemimpinan partai dalam munas Golkar/ jelas Mirwan dalam diskusi bertajuk Setya Novanto Tersangka Lagi?, di Jakarta, kemarin.

Menurut Mirwan, semakin lama Golkar membiarkan kasus Novanto, tidak baik pula bagi citra partai tersebut. ."Saatnya Partai Golkar untuk sadar. Ini waktunya untuk berpikir bagaimana mempersiapkan diri untuk munas dan mencari ketua umum baru. Tidak ada lagi caranya. Kalau mau terus mempertahankan satu orang, partai ini taruhannya."

GMPG berencana akan mengunjungi kembali senior-senior Partai Golkar untuk membahas pergantian ketua umum baru tersebut. Setelah penetapan tersangka yang pertama pun. GMPG telah melakukan roadshow yang serupa. "Kami mengonsolidasikan dengan senior-senior, menemui Pak BJ Habibibe, Pak Akbar Tandjung," tambahnya.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan suara-suara yang menginginkan pergantian ketua umum itu harus dipertimbangkan Golkar. Apalagi tahun depan sudah memasuki tahun politik di saat akan digelar pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Apalagi ada beberapa daerah ketika Golkar berambisi untuk menguasainya seperti pilkada Jawa Barat. Tak hanya itu, target Golkar dalam Pemilu 2019 sulit tercapai jika ada kasus hukum yang menjerat ketua umumnya.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan dalam waktu dekat akan menggelar rapat internal untuk membahas posisi Novanto. Melihat putusan

praperadilan sebelumnya yang menganulir penetapan tersangka Novanto, menurutnya, Golkar akan berjalan seperti sebelumnya.

"Kita mengambil pelajaran dari proses yang kasus sebelumnya, penetapan tersangka pertama yang dianulir praperadilan. Mungkin kurang lebih akan seperti (sebelumnya) itu, yaitu fungsi operasional (partai) ini akan diserahkan kepada ketua harian dan sekjen," terangnya.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menilai penetapan Novanto sebagai tersangka kali ini didasari bukti yang kuat. Sebelum memulai penyelidikan baru, KPK juga sudah menelaah putusan praperadilan Novanto, termasuk mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU MD3.

KPK juga telah memberi sinyal akan langsung menahan Novanto. Penahanan bisa dilakukan setelah lembaga antikorupsi menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Kasus ini juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Itu tugas KPK untuk memberantas korupsi. Jadi serahkan saja ke proses hukum," kata JK seusai membuka Muktamar Ke-VII Dewan Masjid Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin.

Ketua Asosiasi Peng-ajar Hukum Tata Negara Mahfud MD menambahkan KPK

perlu segera melimpahkan berkas perkara Novanto ke pengadilan agar tidak ada waktu untuk praperadilan lagi.

Dilaporkan

Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, yakni Fredrich Yunadi, tak terima kliennya dijadikan tersangka lagi. Ia melaporkan pimpinan KPK ke Bareskrim Polri atas dugaan tindakan perlawanan pada putusan pengadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam laporannya, Fredrich melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Dirdik KPK Aris Budiman, dan penyidik KPK Adam Manik. Mereka dilaporkan karena menandatangani sprindik untuk Novanto.

(Gol/Ant/Mtvn/P-2)/ Nur Aivanni





Original Post

Jaksa KPK Kasasi, Bupati Rokan Hulu Dipenjara 4,5 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-12

Jaksa KPK Kasasi, Bupati Rokan Hulu Dipenjara 4,5 Tahun

HAKIM Agung Artidjo Alkostar memutuskan menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara suap Bupati Rokan Hulu (Ro-hul). Suparman.

Dalam putusannya, majelis mengabulkan tuntutan Jaksa Tri Hanggoro yang meminta Suparman dihukum penjara 4.5 tahun.

Sedangkan untuk perkara Ketua DPRD Riau periode 2009-2014, Johar Firdaus, majelis hakim kasasi yang beranggotakan MS Lumme dan Krisna Harahap, memutuskan menolak perbaikan JPU dan tetap pada vonis di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru, yakni 5,5 tahun penjara.

Juru bicara Mahkamah Agung, Abdullah, membenarkan perkara tersebut telah diputus. Hanya saja salinan putusannya belum dimasukkan ke website MA karena masih di majelis hakim. "Amar putusannya saya belum tahu. Yang jelas kasasinya jaksa dikabul-

kan," jelas Abdullah.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, memvonis bebas Bupati Rokan Hulu, Suparman.

Ketua majelis hakim, Ri-naldo Triandiko berpendapat, dakwaan terhadap Suparman tidak terbukti secara sah ataupun bersalah dalam kasus dugaan suap pengesahan APBD-P Riau 2014 dan APBD Riau 2015 silam.

Tak terima, jaksa KPK mengajukan kasasi perkara terdakwa Suparman dan Johar. Permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung (MA) 26 September 2017, dan didistribusikan ke majelis hakim 27 Oktober 2017.

Sebagai pihak Termohon adalah Terdakwa 1 Johar Firdaus dan Suparman Terdakwa H. Amar putusan terhadap Terdakwa II Suparman majelis hakim mengabulkan tuntutan JPU, sedangkan terhadap Terdakwa 1, majelis hakim menolak perbaikan

JPU

BYU





Original Post

Sunat Bansos Majelis Taklim, Elvi Sukaesih Divonis 2 Tahun Bui

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-12

Sunat Bansos Majelis Taklim, Elvi Sukaesih Divonis 2 Tahun Bui

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Korupsi) Serang menyatakan Rohman dan Elvi Sukaesih bersalah melakukan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Pandeglang.

Pasangan suami-istri itu dihukum penjara masing-masing selama dua tahun karena memotong dana bansos untuk 22 majelis taklim.

"Menetapkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp34 juta subsider 3 bulan penjara," putus ketua majelis hakim Emy Tjahjani Widiastoeti.

Pasutri itu dinilai telah memenuhi unsur dakwaan subsider. Yakni, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (I) ke-I Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kedua terdakwa diberikan kewenangan oleh saksi Arifin tanpa hak mengordinir dan memotong dana bansos dari majelis taklim," kata Emy membacakan pertimbangan putusan.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pandeglang menyatakan pikir-pikir atas putusan ini. Pasalnya hukuman yang dijatuhkan terhadap kedua terdakwa lebih ringan dua tahun dibandingkan tuntutan JPU

Sebelumnya, pasutri ini oleh JPU dituntut pidana penjara masing-masing selama empat tahun. Selain itu, dituntut pidana denda masing-masing Rp 200 juta subsider 2 tahun kurungan dan uang pengganti Rp 70 juta subsider 2 tahun penjara.

JPU dalam tuntutannya berpendapat kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal

2ayat (1) juncto Pasal 18 UU

3V/1999 juncto Pasal 55 ayat (I ) ke 1 KUH Pidana.

Diketahui, pada 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan bansos pendidikan dengan jumlah mencapai Rp 175,73 miliar.

Penyaluran dana bansos itu berpedoman pada Per-mendikbud Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bansos di Lingkungan Kemendikbud dan Permenkeu Nomor 81 / PM K.05/2012 tentang Belanja Bansos pada Kementerian Negara atau Lembaga.

Pada Februari 2015, Asep Saefudin mendatangi kantor Kemendikbud di Jakarta. Dia berencana mencari bantuan untuk menambah dana pembangunan sekolah dasar (SD) miliknya.

Namun, Kemendikbud tidak menyediakan bantuan tersebut. Asep kemudian bertemu Staf Kemendikbud bernama Amelia. Dari mulut mendiang Amelia, Asep mengetahui Kemendikbud memiliki program bansos untuk lembaga pendidikan dan kebudayan berkisar Rp 10 juta sampai Rp 20 juta. Amelia menjelaskan syarat pengajuan permohonan dana bansos.

Setelah mengetahui persyaratan itu. Asep memerintahkan lembaga pendidikan yang dipimpinnya mengajukan proposal permohonan tersebut.

Beberapa waktu kemudian, Amelia bertamu ke kediaman Asep. Amelia meminta Asep Saefudin mengumpulkan proposal lembaga pendidikan yang ingin mendapatkan dana bansos dari Kemendikbud.

Syaratnya, pemohon bersedia hanya menerima 50 persen dana bansos yang dicairkan. Sementara, 50 persen lainnya dipotong untuk Amelia 40 persen dan 10 persen untuk Asep.

Byu





Original Post

Setelah Dikuasai Swasta 3 Dekade, Lahan 7 Hektare Kembali Ke KAI

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-12

Setelah Dikuasai Swasta 3 Dekade, Lahan 7 Hektare Kembali Ke KAI

PT Kereta Api Indonesia (Persero) perlu berjuang lama untuk bisa mendapatkan kembali lahan 7,3 hektare di Jalan Jawa (Gang Buntu), Medan. Sumatera. Lahan itu dikuasai PT Arga Citra Kharisma (ACK). Di atasnya telah berdiri mal Center Point, hotel, apartemen, ruko dan rumah sakit.

MA mengabulkan tuntutan PT KAI untuk mengambil alih kembali asetnya itu. Kabar ini disambut gembira BUMN yang menangani transportasi massal ini.

"KAI Sumut selanjutnya menunggu kebijakan dari Pusat," kata Vice President Divisi Regional 1 Sumatera Utara PT KAI

(Persero), Saridal.

"Kalau diperintahkan dirun-tuhkan, maka manajemen siap melakukan atas semua bangunan yang ada di atas lahan KAI seluas 13 hektaree itu," kata Saridal yang didampingi Manager Corporate Communication PT KAI (Persero) Divre 1 Sumut, Rapino Situmorang.

Menurut dia, keluarnya keputusan MA itu semakin melegakan setelah sebelumnya ada keputusan dan tindakan penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung untuk menahan Direktur PT ACK, Handoko Lie.

Selain Handoko, du.a tersangka lainnya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi

pengalihan tanah milik PT KAI itu adalah bekas Wali Kota Medan, Abdillah dan Ruhudman Harahap.

"KAI menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung atas upaya penanganan kasus aset PT KAI di Gang Buntu, Medan itu," kata Saridal.

Rapino menjelaskan, kasus ini bermula ketika pada 1981, PT KAI ingin membangun perumahan karyawan dan fasilitas umum lainnya di atas lahan Gang Buntu. Namun tak punya modal. PT KAI lalu menjalin kerja sama dengan PT lnanda.

Pemerintah tidak mengizinkan

lahan PT KAI itu dilepas ke swasta. Akhirnya lahan itu dilepas kepada Pemkot Medan. Pada 1982, Pemkot Medan mengajukan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan disetujui Menteri Dalam Negeri.

Dalam perjalanan waktu, antara tahun 1982 hingga tahun 1994 ..terjadi perubahan-perubahan atas perjanjian kerja sama. Salah satu perubahannya yakni pengalihan hak dan kewajiban PT Inanta kepada PT Bonauli pada tahun 1989, kemudian perubahan lokasi pembangunan perumahan karyawan pada tahun 1990.

Hingga tahun 1994, PT Bonauli yang telah menerima

pengalihan hak dan kewajiban dari PT Inanta tersebut tidak juga melakukan pembangunan perumahan karyawan sebagaimana dajam perjanjian.

Namun, anehnya, PT Bonauli pada waktu itu dapat memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL. Padahal, perjanjiannya, PT Bonauli tidak dapat memperoleh HGB apabila kewajiban para pihak yaitu untuk membangun Tanpa persetujuan PT KAI, pada tahun 2002 PT Bonauli kemudian mengalihkan hak dan kewajibannya kepada PT ACK hingga saat ini. Kasus itulah yang kemudian dilaporkan KAI ke kepolisian.

gpg





Original Post

Cari Dokumen Tanah, Kejagung Geledah Kantor Bupati Deli Serdang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-12

Cari Dokumen Tanah, Kejagung Geledah Kantor Bupati Deli Serdang

Tim Kejaksaan Agung menggeledah Kantor Bupati Deli Serdang. Penggeledahan untuk mencari barang bukti kasus penjualan lahan negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

TIM dari Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Korupsi Kejagung dibantu Kejaksaan Negeri Deli Serdang menyasar sejumlah ruangan. Di antaranya ruang Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Kepala Pemerintahan dan Otonomi Daerah Binsar Sitanggang menerima tim Kejagung yang akan menggeledah instansinya.

Usai dari kantor bupati, tim Kejagung meluncur menuju kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Deli Serdang yang berada di Kompleks Perkantoran Deli Serdang di Jalan Mawar, Lubukpakam.

Tim tersebut terlihat menggeledah beberapa ruangan, disaksikan Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan, Misran Sihaloho.

Salah satu anggota tim Kejagung saat diwawancarai menyebutkan, penggeledahan dua

instansi pemerintahan ini terkait kasus penjualan tanah eks HGU PTPN II.

"Ini terkait kasus yang menjerat Tamin Sukardi sebagai tersangka penjualan tanah Eks HGU PTPN II," sebutnya singkat sambil masuk ke dalam mobil.

Tim Penyidik Kejagung membawa dua berkas dokumen yang disita dari Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan. Hal itu di-benarkanMisran Sihaloho.

"Ada dua berkas dokumen tadi yang dibawa mereka, dokumen arsip tahun 1953 dan arsip tahun 1954 dan ada berita acaranya tadi kok," kata Misran.

Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung menetapkan Tamin Sukardi sebagai tersangka penjualan tanah eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Hel-

vetia, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang.

Penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-77/F.2/Fd .1/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

Tak hanya itu, penyidik gedung bundar juga menahan Tamin Sukardi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Untuk tahap pertama, Tamin Sukardi ditahan selama 20 hari terhitung mulai 30 Oktober 2017 sampai 18 November 2017, berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Tenyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-27/ F.2/Fd.l/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

Alasan objektif penahanan, karena Tamin Sukardi diancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Sedangkan alasan subjektif adalah, karena tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi

tindak pidana.

Tersangka Tamin Sukardi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus tersebut bermula saat tanah HGU PTPN II seluas 106 hektaree di Deli Serdang, Sumatera Utara telah diserobot oleh pihak yang mengatasnamakan masyarakat.

Sebanyaj 65 orang yang mengaku sebagai pewaris hak garap dari orangtuanya di lokasi tanah tersebut mengklaim dokumen yang seolah-olah diterbitkan tahun 1954.

Pada sekitar 2006 masyarakat memberikan kuasa kepada Tasman Aminoto (Alm) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Deli Serdang. Gugatan masyarakat tersebut dikabulkan pengadilan dan dikuatkan sampai dengan Peninjauan Kembali (PK).

Setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama, pada

2007 Tasman Aminoto melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Tamin Sukardi dengan biaya ganti rugi sebesar Rp 7.000.000.000 dan akte di bawah tangan kemudian didaftarkan ke Notaris Ika Asnika (waarmerk-ing).

Selanjutnya, atas dasar akte di bawah tangan dan putusan tingkat pertama tersebut, pada 2011 Tamin Sukardi tanpa mengurus peralihan hak atas tanah tersebut dan tanpa melalui ketentuan UU Agraria langsung menjual tanah tersebut kepada PT Agung Cemara Realiti sebesar Rp 236250.000.000.

Padahal status tanah yang menjadi objek jual-beli antara Tamin Sukardi dengan PT Agung Cemara Realiti adalah tanah negara dan tidak ada rekomendasi pelepasan hak negara dimaksud dari Menteri BUMN yang membawahi PTPN II wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara.

Perhitungan sementara kerugian negara diperkirakan mencapai kurang lebih Rp 236.250.000.000.

gpg





Original Post

Tersangka, Tak Ada Bukti Kuat Novanto Terima Uang

Media Online inilah.com
2017-11-12

INILAHCOM, Jakarta - Waketum Partai Gerindra Arief Poyuwono mengatakan jika memang penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka korupsi eKTP didasari bukti kuat, KPK harus berani jemput paksa Novanto jika kembali mangkir pemeriksaan.

"Kalau memang penetapan tersangka sudah cukup bukti dirasa oleh KPK, segera aja KPK jangan ragu untuk menjemput paksa dan tahan Setnov jika saat diperiksa mangkir lagi," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (11/11/2017).

Meski demikian, ia mengaku selama ini dalam pengamatannya dalam proses sidang korupsi eKTP, memang tidak ada bukti kuat bahwa Ketua DPR itu menerima sejumlah uang hasil korupsi dana eKTP.

"Tapi kalau yang saya ikuti ya jalannya sidang kasus korupsi e-KTP memang tidak Ada bukti yang kuat ya kalau Setnov itu menerima uang hasil korupsi e-KTP," ulasnya.

Sebelumnya, Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi resmi melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri usai menetapkan Novanto sebagai tersangka lagi pada Jumat (10/11/2017) malam.

"Kami dari tim kuasa hukum telah resmi melaporkan ke Bareskrim. Disini yang kita laporkan ada Agus Rahardjo, Aris Budiman (Dirdik KPK), Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK), Adam Manik," katanya di Bareskrim.

Ia menjelaskan pihaknya melaporkan dugaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 juncto Pasal 421, dimana isi dari Pasal 414 adalah barang siapa melawan putusan pengadilan diancam hukuman penjara 9 tahun. Lalu, Pasal 421 itu menyalahgunakan kekuasaannya diancam satu tahun penjara.

"Mereka yang tanda tangani surat itu semua (penetapak tersangka Novanto). Kami sudah berikan bukti dimana SPDP yang diumumkan itu bukti dimana oknum KPK melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan," ujarnya.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

"KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014," kata Saut, Jumat (10/11/2017). hpyul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2417546/tersangka-tak-ada-bukti-kuat-novanto-terima-uang



Original Post

Wapres Ingatkan Arahan Presiden agar Hindari Polemik

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-11-12

Wapres Ingatkan Arahan Presiden agar Hindari Polemik

KORUPSI KTP ELEKTRONIK

JAKARTA, KOMPAS - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo agar menghindari polemik yang terjadi seputar penyidikan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang jika memang tidak ditemukan bukti dan fakta hukum.

"Kan, Presiden sudah memberikan arahan. Kepala Polri juga sudah memberikan arahan. Kalau memang ada buktinya, silakan (dilanjutkan proses hukumnya). Jika tidak, dihentikan," kata Kalla di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (11/11).

Kalla yakin arahan Presiden diperhatikan dan dilaksanakan oleh lembaga negara di bawah kendalinya. Pasalnya, dalam struktur pemerintahan, Presiden yang juga Kepala Negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sendiri sudah meminta jajaran penyidik di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memperhatikan arahan Presiden. "Presiden adalah pemimpin tertinggi Polri. Tentu apa pun arahan beliau, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum, harus dicermati jajaran Polri," ujar Tito (Kompas. 11/11).

Pada Jumat lalu, seusai memberi nama pesawat N219 di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Jokowi menginstruksikan penyidikan terhadap dua pimpinan KPK tersebut dihentikan jika tidak ditemukan bukti dan fakta. Sebelumnya, Bareskrim mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) untuk Agus dan Saut Kedua unsur pimpinan KPK itu dituduh membuat surat keterangan seolah benar dan menyalahgunakan kekuasaan dalam menjalankan tugas tindak pidana korupsi ketika mencegah Setya Novanto ke luar negeri.

SPDP terhadap Agus dan Saut diterbitkan setelah Sandy Kurniawan, advokat dari firma hukum Yunadi Associates, melaporkan Agus dan Saut yang mengeluarkan surat permohonan pencegahan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kliennya, Setya Novanto, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

Sandy mendasarkan pengadu-annya ke Bareskrim Polri dengan putusan praperadilan Novanto yang sebelumnya dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait tidak sahnya pene-

tapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus KTP elektronik tersebut

Terkait penetapan untuk kedua kalinya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik, Kalla enggan berkomentar lebih jauh. Penetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik dinilainya menjadi kewenangan KPK.

"Biasa saja, itu kan tugas KPK untuk memberantas korupsi. Kalau ada situasi begini, ya biarkan KPK-lah yang mengatur," kata Kalla. KPK sebelumnya juga me-

netapkan Novanto sebagai tersangka kasus KTP elektronik pada 17 Juli lalu.

Novanto diperiksa Senin

KPK kembali menjadwalkan Novanto untuk dimintai keterangannya pada Senin (13/11). Pe- , meriksaan terhadap Novanto dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardja.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi secara terpisah di Jakarta. Novanto yang kini kembali berstatus tersangka semestinya akan diperiksa lagi sebagai saksi untuk Anang pada pekan depan. Novanto pernah menolak hadir dengan mengirim pesan dari Sekretariat Jenderal DPR yang meminta KPK mengantongi izin terlebih dahulu dari Presiden jika ingin memeriksanya.

"Pemanggilan secara patut sudah disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa pada awal pekan depan. Kami mengimbau agar semua pihak yang dipanggil untuk diminta keterangannya tak terkecuali, bersikap kooperatif untuk membantu pengungkapan perkara ini." kata Febri.

(NDY/IAN)





Original Post

Pesan Jokowi dan JK agar kasus pimpinan KPK dihentikan jika tak ada bukti

Media Online merdeka.com
2017-11-12

Penyidik kepolisian telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Kasus itu dilaporkan Sandi Kurniawan, salah seorang kuasa hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto.

Sandi mempermasalahkan terbitnya surat permintaan cegah ke luar negeri terhadap Setnov kepada pihak Imigrasi pada 2 Oktober lalu. Agus dan Saut dianggap menyalahgunakan wewenang dengan terbitnya surat tersebut. Surat itu dikeluarkan justru setelah hakim tunggal praperadilan, Cepi Iskandar, menggugurkan status tersangka Setnov.

Presiden Joko Widodo mengingatkan agar penyelidikan kasus tersebut dilakukan seobyektif mungkin. Mantan gubernur DKI itu bahkan meminta kasus dihentikan jika tidak memiliki bukti yang kuat.

"Yang tidak berdasarkan bukti dan fakta, saya sudah minta dihentikan," tegasnya di Halim Perdanakusuma,Jakarta Timur, Jumat (10/11).

Mantan wali kota Solo ini menegaskan, penegakkan hukum di Tanah Air tidak boleh memicu kegaduhan. "Ada proses hukum tapi jangan sampai ada tindakan kegaduhan," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga memastikan hubungan KPK dan Polri tetap baik-baik saja. "Hubungan KPK polri baik-baik saja, saya minta tidak ada kegaduhan," ujarnya.

Wapres JK mempersilakan proses hukum itu berjalan. Namun, apabila tidak ada bukti dia mendorong kasus dihentikan. Sampai saat ini status Agus dan Saut masih terlapor.

"Kan presiden sudah memberikan arahan, Kapolri juga sudah memberikan arahan, ya kalau memang ada buktinya silakan, jangan tanpa itu," tegasnya Asrama Haji Pondok Gede, Sabtu (11/11).

Lebih lanjut ia menjamin semua lembaga hukum mengikuti arahan presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bisa memberikan perintah kepada bawahannya. "Iya pasti. Presiden kan tertinggi, pasti dijalankan," tuturnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan anak buahnya berhati-hati dalam mengusut kasus tersebut. Dia minta agar penyidik menggali keterangan dari berbagai ahli agar kasus ditangani secara obyektif.

"Ini suatu yang permasalahan hukum yang menarik. Saya minta penyidik hati-hati betul. Ini masalah celah hukum, yang interpretasi hukumnya bisa berbeda-beda‎ dari satu ahli ke lainnya. Harus dilakukan secara imbang," kata Tito Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/11).

Menurut Saut, pernyataan Presiden adalah nawacita yang sudah tercantum terkait pemberantasankorupsi. Saut juga mengatakan negara hadir dalam tindakan antikorupsi.

"Jadi saya pribadi beranggapan bahwa tidak aneh kalau Presiden menyatakan itu, jadi artinya sejalan dengan pemikiran yang ada di KPK (harus sesuai bukti dan fakta)," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

Namun Saut mempersilakan lembaganya terus dikritik. "Kami juga bisa salah, kami juga punya kelemahan, kami juga punya kekurangan. Oleh karena itu karena ini hukum tempatnya ya di pengadilan, di hukum juga," ungkap Saut.

Setnov sendiri meyakini SPDP dari Polri sudah tepat. Dia meminta Kepolisian melanjutkan proses hukum terhadap kasus tersebut. Hal ini diungkapkannya menyikapi permintaan Presiden agar kasus dihentikan jika tak cukup bukti.

"Kalau enggak salah bukan begitu. Jadi beliau minta masalah hukum itu diserahkan kepada mekanisme hukum gitu ya," kata Setnov Kantor PPK Kosgoro 57, Jalan Hang Lekiu I Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (10/11).

Menurut Setnov, Kepolisian telah melakukan proses yang panjang sebelum memulai penyidikan atas kasus Agus dan Saut.

"Tapi semuanya kan kita tahu bahwa Polri melakukan secara profesional lah, kita beri. Kalau melakukan penyidikan kan berarti sudah melalui proses yang sangat panjang," ujarnya.

KPK kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka. Lembaga antirasuah yakin politikus Golkar itu terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 UU Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1. Status tersangka ini merupakan kali kedua bagi Setnov.

Menanggapi itu, kuasa hukum Senov, Fredrich Yunadi bakal mengambil langkah hukum dengan melaporkan KPK ke polisi dan kembali mengajukan praperadilan.

"Pertama hak KPK mengambil sikap apa pun, saya kuasa hukum juga bisa ambil langkah hukum yaitu melaporkan ke polisi," kata Fredrich kepada merdeka.com, Jumat (10/11).

Fredrich beralasan KPK melanggar putusan praperadilan. Menurut dia, dalam putusan praperadilan Setnov saat itu, salah satu poin adalah menghentikan penyidikan dan sprindik kasus e-KTP lantaran penetapan Setnov atas pengembangan tersangka Irman dan Sugiharto.

"Jadi kan untuk menghentikan kasus itu. Mereka melanggar ancaman pidana 9 tahun," kata dia.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan soal putusan praperadilan memang ada beberapa bagian yang dipertimbangkan sampai amar putusan membuat kaitan tadi.

"Namun kita mempelajari putusan MK dan kita pelajari aturan hukum yang lainnya seperti UU KPK. Dari keseluruhan tersebut kita melakukan proses penyelidikan di proses penyelidikan kita sejumlah pihak," ucapnya.

Febri menambahkan, sesuai dengan UU, KPK sudah melakukan pencarian bukti.

"Bukti-bukti dan kita analisis sudah mencukupi bukti permulaan cukup. Dan kemudian untuk proses lebih lanjut di tingkat penyidikan," tandasnya. [did]

http://www.merdeka.com/peristiwa/pesan-jokowi-dan-jk-agar-kasus-pimpinan-kpk-dihentikan-jika-tak-ada-bukti.html



Original Post

Jadi Tersangka Lagi, Novanto Belum Ajukan Praperadilan

Media Online Detikcom
2017-11-12

Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto kembali ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi e-KTP. Hingga saat ini, Novanto belum berencana mengajukan praperadilan terkait kasusnya.

"Sementara belum ada," ujar Penasehat Hukum (PH) Novanto Fredrich Yunadi saat dikonfirmasi, Sabtu (11/11/2017) malam.

Fredrich juga belum mendapatkan arahan dari Novanto untuk mengajukan praperadilan. "Sebagai PH pasif hanya tunggu instruksi," kata Fredrich.

Perkembangan terakhir yang dilakukan pihak Novanto adalah mempolisikan dua pimpinan dan dua penyidik KPK ke Bareskrim Polri. Fredrich melaporkan Agus Raharjo, Aris Budiman, Saut Situmorang, dan A. Damanik pada hari Jumat (10/11) lalu.

"Sudah dilakukan dengan membuat laporan polisi semalam (Jumat, 10 November)," kata dia.

KPK mengumumkan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada Jumat (10/11). Ini merupakan kedua kalinya KPK menjerat Novanto setelah kalah melalui praperadilan.

Surat perintah penyidikan atas nama Novanto diterbitkan KPK pada 31 Oktober 2017. Novanto disangka terlibat tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto.

"SN disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

KPK sebelumnya pada Juli 2017, pernah menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun Novanto mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Hakim tunggal Cepi Iskandar yang mengadili gugatan praperadilan itu mengabulkan sebagian permohonan Novanto. Status tersangka Novanto pun lepas.
(dkp/aud)

https://news.detik.com/berita/d-3723405/jadi-tersangka-lagi-novanto-belum-ajukan-praperadilan



Original Post

BEBAS DARI PENJARA

Media Cetak Republika Halaman 4
2017-11-12

BEBAS DARI PENJARA

Juru Bicara Parlemen Regional Katalunya. Carme Forcadell (kanan) saat tiba di Mahkamah Agung di Madrid, Spanyol, Kamis (9/11). Dia kemudian ditahan dan Sabtu (11/11) dibebaskan dari salah satu penjara di Madrid.

ZIP / EPA





Original Post

Novanto Tersangka, Langkah KPK Masih Disangsikan

Media Online inilah.com
2017-11-12

INILAHCOM, Jakarta - Waketum Partai Gerindra Arief Poyuwono mengatakan dalam pengamatannya dalam proses sidang korupsi eKTP, memang tidak ada bukti kuat Ketua DPR Setya Novanto menerima sejumlah uang.

Untuk itu ia menilai kualitas putusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bisa disangksikan. Untuk itu KPK harus memiliki bukti yang kuat untuk menjerat Novanto.

"Jadi disangsikan juga sih secara kualitas nya KPK dalam menentukan Setnov sebagai tersangka," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (11/11/2017).

Ia menjelaskan, dalam persidangan jelas belum ada satupun bukti yang betul-betul menguatkan Ketua DPR RI itu menerima uang dari korupsi eKTP. Selama ini masih terus menggunakan inisial.

"Disangsikan kenapa, karena aliran dana tidak ada ke Setnov pribadi ya. Semua hanya berdasarkan rekaman dan pengakuan itupun pakai initial S ya," ulasnya.

Sebelumnya, Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi resmi melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri usai menetapkan Novanto sebagai tersangka lagi pada Jumat (10/11/2017) malam.

"Kami dari tim kuasa hukum telah resmi melaporkan ke Bareskrim. Disini yang kita laporkan ada Agus Rahardjo, Aris Budiman (Dirdik KPK), Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK), Adam Manik," katanya di Bareskrim.

Ia menjelaskan pihaknya melaporkan dugaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 414 juncto Pasal 421, dimana isi dari Pasal 414 adalah barang siapa melawan putusan pengadilan diancam hukuman penjara 9 tahun. Lalu, Pasal 421 itu menyalahgunakan kekuasaannya diancam satu tahun penjara.

"Mereka yang tanda tangani surat itu semua (penetapak tersangka Novanto). Kami sudah berikan bukti dimana SPDP yang diumumkan itu bukti dimana oknum KPK melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan," ujarnya.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

"KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014," kata Saut, Jumat (10/11/2017). hpy



ul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2417547/novanto-tersangka-langkah-kpk-masih-disangsikan



Original Post

Media