Selamat Datang Paradise Papers

Media Cetak Tabloid Kontan Halaman 2
2017-11-13

Selamat Datang Paradise Papers

Sekali lagi International Consortium of Investigative Journalist (ICFJ)

membongkar berbagai modus lebih dari

120 tokoh politik dunia untuk menghindari pajak. Terkuaknya berbagai permainan patgulipat para tokoh-tokoh dunia dari Paradise Papers ini juga memperlihatkan betapa sistem keuangan dunia sudah terjebak jauh di dalam permainan para tokoh politik dunia, private wealth management, dan perusahaan-perusahaan raksasa dunia.

Moga-moga Anda belum lupa, sebelum muncul Paradise Papers ada Panama Papers di tahun 2016 yang juga membongkar banyak usaha "gelap"para pejabat dan tokoh di dunia. Panama Paper bahkan sudah "memakan" korban beberapa pejabat yang berkuasa. Waktu itu Perdana Menteri Islandia mengundurkan diri dari jabatannya hanya beberapa hari setelah Panama Papers mengungkap beberapa kecurangannya untuk menyembunyikan aset-asetnya. Selain itu ada juga Perdana Menteri Pakistan yang dilucuti dari jabatannya oleh Mahkamah Agung karena dugaan korupsi dan pencucian uang.

Sayangnya hasil investigasi ICFJ itu tidak selamanya berhasil membuat banyak orang di negara-negara tertentu menuntut para pelaku penghindaran pajak itu mundur dari jabatan strategis. Atau minimal menggugat para pelaku usaha membuat bisnisnya lebih transparan

dan fair dalam pajak. Salah satu contoh nyatanya ada di Indonesia.

Dalam Panama Papers ada lebih dari 1.000 nama orang Indonesia yang disebutkan menyembunyikan asetnya di luar negeri untuk menghindari pajak. Orang-orang ini bukan sembarang nama, karena termasuk juga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia Harry Azhar Aziz, pejabat yang seharusnya paling bersih dan pengusaha Sandiaga Uno yang belakangan terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Waktu itu para pejabat negara, terutama pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya berbahagia mendapatkan tambahan informasi untuk mengejar para pelaku penggelapan pajak, menanggapi bocoran Panama Papers dengan dingin, bahkan cenderung memberikan pernyataan yang tidak konsisten.

Satu hari di April 2016, Direktorat Jenderal Pajak mengatakan lebih memilih untuk memakai data resmi daripada memakai data bocoran dokumen Panama, beberapa hari berikutnya mengatakan beberapa nama di Panama Papers cocok dengan data Ditjen Pajak. Minggu berikutnya mengatakan data di Ditjen Pajak lebih lengkap, bulan berikutnya mengatakan ada ratusan WNI di dokumen Panama tidak teridentifikasi di data Ditjen Pajak. Di Agustus 2016, Ditjen Pajak mengaku kepada Komisi XI DPR tidak punya data Panama Papers. Semua urusan usut mengusut Panama Papers.pun hilang lenyap beserta segala kehebohan politik di negeri ini dan capaian tax amnesti yang luar biasa di tahun 2016. Memasuki tahun 2017, waktu sudah tak ada lagi tax amnesti, Ditjen Pajak harusnya segera melakukan konsolidasi data dan segera menjalankan ancamannya untuk mengejar para penghindar pajak. Tapi ternyata per September lalu perolehan pajak hanya 60% dari target dan Ditjen Pajak belum meluncurkan jurus apa pun men-jela ng akh i r tah u n i n i.

Pengungkapan dokumen dari surga ini seharusnya menjadi momen berharga untuk bisa lebih jauh menggugat orang-orang kaya Indonesia yang terus menyedot kekayaan dari Indonesia tapi enggan membayar pajak kepada negara.

Djumyati Partawidjaja





Original Post

Anomali Dibiarkan Berlarut-larut

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2017-11-13

Anomali Dibiarkan Berlarut-larut

Bersih-bersih Mahkamah Agung belum berjalan karena masih ada aparatur peradilanyang terjerat dalam kasus hukum

HAKIM Agung Gayus Lumbuun mengungkapkan upaya Mahkamah Agung (MA) melakukan bersih-bersih di rubuh peradilan belum berjalan optimal. Itu terlihat dari masih ada aparatur peradilan yang terjerat dalam kasus hukum.

"Bersih-bersih MA masih belum optimal karena masih ada aparaturnya yang ditangkap, tidak hanya satu." kata Gayus saat dihubungi Media Indonesia, akhir pekan lalu.

Bersih-bersih MA seharusnya dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal, bukan lewat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sayangnya, maklumat ataupun peraturan MA pun tidak efektif.

"Tidak efektif karena imbauan yang tujuannya untuk pencegahan. Untuk siapa itu? Aparatur yang seperti apa? (Kalau aparatur) yang seperti hari ini tidak mungkin. Mereka sudah anomali. Anomali terhadap aturan, UU, kode etik dan pedoman perilaku hakim," tuturnya.

Ketidakpatuhan aparatur peradilan terjadi karena sudah berlarut-larut dibiarkan. Bahkan, ada pimpinan peradilan yang ditempatkan oleh MA yang ternyata tidak memiliki rekam jejak yang baik.

"Ini sudah puluhan tahun terjadi, mengendap seperti ini. Sistem pemilihannya tidak transparan, jadilah orang-orang yang memimpin kuasa itu menghasilkan seperti hari ini," kritik dia. Langkah yang tepat agar bersih-bersih di internal peradilan berjalan efektif ialah dengan mengevaluasi pimpinan di peradilan, mulai pengadilan negeri,

pengadilan tinggi, dan MA.

"MA harus introspeksi diri bahwa sebagian besar jajarannya itu sudah anomali, tidak patuh pada pengawasan dan pembinaan yang dilakukan MA. Perlu dibuat tim yang akan mengevaluasi jajaran pimpinan di lingkungan peradilan dan bahkan MA." tegas dia.

Jika pimpinan peradilan adalah orang-orang yang memiliki rekam jejak dan integritas yang baik, mereka nantinya diharapkan bisa membina dan memotivasi jajaran aparatur di bawahnya.

Harus dilakukan evaluasi pimpinan peradilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga MA.

"Hasil evaluasi tersebut nantinya akan mendapatkan pimpinan peradilan yang baru. Maka wajah peradilan pun menjadi baru karena mereka ialah orang terpilih semua," tegasnya. Namun, diakuinya, evaluasi jajaran pimpinan di rubuh peradilan tersebut juga memerlukan niat dari pimpinan MA.

Banyak PR

Juru bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi, menambahkan Komisi Yudisial sangat prihatin dengan banyaknya hakim dan pejabat peradilan yang menjadi pesakitan KPK. Berlangsungnya OTT menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum tuntas.

"Bersih-bersih tersebut kaitannya dalam rangka memastikan proses peradilan yang bermar-

tabat dan agung itu bisa diwujudkan. Untuk itu memang diperlukan upaya pembersihan dalam banyak konteks," terang Farid saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Secara keseluruhan, sejak .Maret 2012, ada 28 orang di lingkungan MA dan peradilan di bawahnya terjerat OTT KPK. Dari jumlah tersebut, 17 diantaranya ialah hakim. Bahkan majelis kehormatan hakim (MKH) yang dibentuk KY dan MA mendapati 22 kasus karena isu suap dan gratifikasi.

Farid menegaskan keteladanan di semua level sangat dibutuhkan agar upaya bersih-bersih berjalan efektif. Pimpinan pengadilan harus jadi role model atau teladan bawahannya untuk menumbuhkan integritas.

Namun, hal itu memang sulit dilakukan, terutama dalam kaitan dengan gaya hidup yang tidak sederhana dari hakim dan pejabat peradilan. "Hal lainnya berkaitan dengan loyalitas pimpinan kepada bawahan ini juga harus dibangun, bukan sebaliknya. Salah satunya termasuk menerapkan pola hidup yang sederhana," lanjutnya.

Menurut dia, KY telah bersinergi dengan pimpinan pengadilan berkomitmen bersama dalam memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi sependapat pembenahan yang dilakukan MA masih belum begitu optimal. Menurutnya, MA harus lebih keras lagi dalam melakukan pembenahan. "Masih banyak yang harus dilakukan, misalnya saja terkait pengawasan. Hakim itu seolah tidak diawasi dan jalan sendiri-sendiri. Di Jakarta saja masih terjadi keputusan-keputusan yang erat dengan uang."

(Dro/P-4) / Nur Aivanni





Original Post

PM Spanyol Sambangi Catalonia

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2017-11-13

PM Spanyol Sambangi Catalonia

SEKITAR 750 ribu orang berunjuk rasa di Barcelona pada Sabtu (11/11) malam. Mereka menuntut agar pemerintah Spanyol membebaskan pemimpin separatis Catalonia dari penjara.

Demonstrasi yang dipelopori kelompok prokemerdekaan berlangsung di ibu kota Catalonia, yaitu Barcelona. Aksi tersebut diwarnai teriakan-teriakan yang menuntut pembebasan tahanan politik.

Sebelum memulai aksi, para demonstran berkumpul di jalan sekitar gedung parlemen daerah. Mereka pun melam-bai-lambaikan bendera kemerdekaan Catalonia dan mengangkat spanduk bertuliskan SOS Democracy".

Anak-anak yang memakai helm terlihat memanjat menara kemanusiaan

tradisional dan yang lainnya memegang plakat yang berisi karikatur beberapa anggota parlemen yang dipenjara.

Polisi Kota Barcelona menyatakan para pengunjuk rasa membentang hingga lebih dari 15 blok di sepanjang jalan raya tersebut. Seperti diketahui, delapan anggota kabinet separatis Catalonia saat ini ditahan dengan tuduhan penghasutan, pemberontakan, dan penyalahgunaan dana publik.

Enam pejabat lainnya yang dipecat termasuk juru bicara parlemen, Carme Forcadell, harus membayar jaminan pada pekan ini atas tuduhan serupa oleh Mahkamah Agung Spanyol.

Pembebasan Forcadell dengan jaminan sebesar 150 ribu euro, atau USS175 ribu, juga menjadi pemicu demonstrasi.

Pemimpin separatis Catalonia, Carles Puigdemont, berada di pengasingan di Belgia sambil menunggu pelaksanaan sidang ekstradisi kembali ke Spanyol setelah surat perintah EU-wide dirilis.

"Situasi saat ini menyedihkan, para politikus belum melakukan pekerjaan mereka," kata seorang demonstran, Robert Murti.

Sementara itu, kemarin, untuk pertama kalinya Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy mengunjungi Catalonia sejak Madrid mengambil alih wilayah itu. Rajoy berada di Barcelona pada pukul 11.00 waktu setempat untuk menunjukkan dukungan atas kampanye Partai Populer menjelang pemungutan suara pada 21 Desember.

Dua minggu sebelumnya, dia menolak Puigdemont dan parlemennya. Rajoy yang akan menghadiri presentasi kandidat partai di sebuah hotel dipastikan tidak akan tampil di depan publik kota.

Bagi Eropa, krisis di Catalonia menimbulkan kekhawatiran karena berkaitan dengan Brexit dan ketidakpastian mengenai nasib 7,5 juta orang di kawasan itu.

(AFP/Ire/1-4)





Original Post

Novanto Dihibur Ical

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-11-13

Novanto Dihibur Ical

HARI INI DIPANGGIL KPK

HARI ini Setya Novanto dipanggil KPK. Bukan diperiksa sebagai tersangka tapi masih sebagai saksi kasus e-KTP. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie pun mencoba menghibur Novanto. Eks Menko Kesra ini bilang, masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh untuk koleganya di Golkar itu.

"Kalau hukum memutuskan nggak bersalah ya nggak bersalah. Itu kalau bersalah kan (proses) hukum mesti dilakukan. Saya kira masih ada upaya hukum," ujar Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, kemarin.

Hari ini Novanto memang akan diperiksa kedua kalinya sebagai saksi atas tersangka Direktur Utama PT Quadra

Solution Anang Sugiana Sudiharjo dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Entah Novanto akan hadir atau tidak, pemanggilan ini menjadi polemik tersendiri. Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan, KPK tidak punya wewenang memanggil kliennya. Menurut dia, KPK membutuhkan izin Presiden untuk memeriksa Novanto. Hal itu tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XII/2014 atas uji materi Pasal 224 Ayat 5 dan Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3).

Terlepas itu, Ical justru mencoba menghibur Novanto yang sedang dirundung

kasus. Dia menyarankan agar kasus ini sepenuhnya diserahkan kepada proses hukum yang berjalan. Tidak hanya itu. ketika desakan Novanto mundur bertubi-tubi menghujam dari kalangan akar rumput Beringin juga dikomentari bijak oleh Ical. Menurutnya, kehendak melengserkan posisi Novanto sebagai Ketum Golkar harus dilakukan sesuai ketentuan.

Adapun aturan mengenai pergantian ketua umum partai berlambang Beringin diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Bagi Ical, Golkar harus solid menyikapi status hukum Novanto. Menurutnya, jika hendak mengganti ketua umum, maka yang memiliki hak suara adalah DPD 1 dan II, bukan DPP.

Ical mengimbau kepada seluruh pengurus Partai Golkar bekerja seperti biasa dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang semakin dekat. "Jangan kita berharap melanggar AD/ ART. Kalau ada harapan boleh saja tapi jangan ada pemaksaan. Yang penting Golkar bersatu," pungkasnya.

Sementara, Novanto santai menanggapi penetapan tersangka kepada dirinya "Kalau masalah hukum saya serahkan semuanya pada mekanisme hukum dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan saya tentu tetap menghormati apa yang sudah diputuskan," ungkapnya

di kantor DPP Golkar, Slipi, kemarin. Dia menegaskan, status tersangka tidak akan mempengaruhi kinerjanya sebagai ketua DPR dan Ketum Golkar. Dia akan tetap bekerja maksimal di Senayan maupun di Golkar, karena sudah ada penasihat hukum yang konsentrasi terhadap kasus hukumnya. "Tentu saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan di DPR semaksimal mungkin dengan tugas-tugas negara dan tugas-tugas kepartaian," tuturnya.

Dia juga belum memikirkan untuk kembali mengajukan praperadilan sebagaimana dilakukan pada saat ditetapkan sebagai tersangka yang pertama. "Belum, surat saja baru saya terima baru saya pelajari. Apa yang menjadikan keputusan tentu yang tahu penasihat hukum saya kenapa dilakukan kembali dengan praperadilan sudah menang tapi masih dilakukan kembali. Tapi semuanya sudah saya serahkan," pungkasnya.

Tepat di hari ulang tahun yang ke-62, kemarin, Novanto juga berharap persoalan hukum yang menimpanya segera selesai. "Doain semoga diberi kesehatan dan umur panjang, dan semua persoalan bisa terselesaikan," katanya.

KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Novanto sempat lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK. Pengumuman penetapanNovanto sebagai tersangka disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di

Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11). "Setelah penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup serta melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR," kata Saut waktu itu.

Dalam kasus ini. Novanto disangka-kan melanggar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam penetapan tersangka sebelumnya, KPK menduga Novanto terlibat dalam korupsi e-KTP. Dia diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, serta ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Apakah Novanto akan menghadiri panggilan pemeriksaan KPK hari ini? Entahlah. Tapi indikasi tidak hadir terlihat dari pengacara Novanto yang justru menyarankan klienn\a tidak datang. "Saya belum tahu beliau hadir atau tidak. Tapi kami memberikan saran, tidak mungkin bisa hadir karena KPK tidak punya wewenang untuk memanggil Pak Novanto," kata Fredrich di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, kemarin. Menurut Fredrich, KPK membutuhkan izin Presiden untuk memeriksa Novanto.

Sementara, Juru Bicara KPK Febri

Diansyah mengatakan, pihaknya telah mengirim surat panggilan pemeriksaan kepada Novanto. "Ya, benar. Surat panggilan sudah kami sampaikan untuk jadwal pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudiharjo)," kata Febri kepada wartawan, kemarin.

Di kasus ini, KPK juga telah menahan Anang Sugiana Sudihardjo untuk 20 hari ke depan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Kamis (9/11). "Setelah penahanan, penyidik masih perlu melakukan pemeriksaan intensif untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo tersebut," kata Febri. Anang ditetapkan tersangka sejak 27 September 2017. Anang diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Indikasi peran Anang terkait kasus itu antara lain diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto dan kawan-kawan. Anang disangkakan melanggar pasal 2 ayat (I) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

bsh





Original Post

Cicak Vs Buaya Tikus Juaranya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-11-13

Cicak Vs Buaya Tikus Juaranya

Cicak Vs Buaya dikhawatirkan kembali terulang setelah Polri menseriusi laporan terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo. Kalau sampai KPK dan Polri "berantem" lagi, yang menang pastinya koruptor. Yang juara tentu "tikus".

PENYIDIKAN terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang diketahui setelah beredarnya foto Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditandatangai Dit Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Heery Rudolf Nahak,

awal November lalu. Surat ini tindak lanjut dari laporan Sandy Kurniawan Singarimbun! atas dugaan pemalsuan surat pencegahan oleh pimpinan KPK. terhadap Setya Novanto. Laporan dibikin 9 Oktober 2017. Laporan terhadap pimpinan KPK ini adalah

respons terhadap kegigihan KPK yang berupaya menarik kembali Novanto ke pusaran kasus e-KTP, setelah Novanto menang di sidang praperadilan.

Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah bersikap bijak, teliti dan hati-hati menyikapi kasus ini. Jokowi dan JK meminta perkara yang menjerat pimpinan KPK dihentikan bila tidak berdasar bukti. Jokowi pun memastikan hubungan antara KPK dan Polri baik-baik saja. Tito pun memastikan penerbitan SPDP tidak akan mengulang drama cicak versus buaya. Tito memastikan, penerbitan SPDP sudah memenuhi prosedur seperti memeriksa saksi ahli dan saksi pelapor. Dia menegaskan meski sudah terbit SPDP, status Agus dan Saut masih sebagai terlapor.

Sekadar tahu saja, drama cicak versus buaya merujuk pada saat sejumlah pemimpin KPK diseret ke dalam kasus hukum lain sebagai respons atas kasus yang ditangani KPK. Drama ini pertama kali muncul saat pimpinan KPK Bibit Samad Riadi dan Chandra Hamzah yang disangka melakukan penyalahgunaan wewenang melanggar

Pasal 421 KUHP. Namun, kasus ini dihentikan karena terbukti merupakan kriminalisasi. Setelah itu muncul kasus yang kurang lebih sama terhadap Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan.

Eks Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto mengimbau pimpinan KPK kompak. Upaya "serangan balik" sebaiknya dilawan. "(Pimpinan KPK) harus tetap solid, harus solid, lawan!" tegas Bibit saat ditanya apa yang sebaiknya dilakukan pimpinan KPK sekarang terkait pelaporan mereka ke polisi. Bibit ditanya usai menjadi juri seleksi kandidat caleg PSI di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, kemarin.

Bibit merasa tidak asing dengan upaya memperkarakan pimpinan KPK. "Aku kan pernah diperkarakan juga, hahahaha," ujar Bibit yang di masa kepemimpinannya pernah dinonaktifkan dengan tuduhan melakukan pelanggaran wewenang.

Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir menyampaikan, drama cicak versus buaya tidak akan terjadi jika KPK dan Polri bertindak profesional dan

independen menyidik dua kasus tersebut. Kata dia, sebab musabab terbitnya SPDP terhadap dua pimpinan KPK ini berawal dari dugaan kasus korupsi e-KTP. KPK tengah menduga, kemudian kembali menyangka, bahwa Novanto sebagai pelaku kejahatan tindak pidana korupsi e-KTP.

Maka dalam menyidik kasus ini, kata dia, KPK harus bersikap profesional. Yang mesti dilakukan adalah mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknyadan selengkap-lengkapnya bahwa Novanto memang memenuhi unsur tindak pidana tersebut. Karena itu, KPK harus menghindari perdebatan di depan publik. KPK harus tetapkonsentrasijanganmudah terpancing apalagi merespons komentar pengacara Nah, di sisi lain, profesionalisme kepolisian juga tengah diuji dalam kasus dugaan pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dua pimpinan KPK. Masyarakat juga menghendaki polisi perofesional dan independen.

Mudzakir berharap KPKdanPolisisama-sama bersikap profesional. Tidak berseteru apalagi sampai terjadi drama cicak versus buaya. Karena akan memberikan tontonan kepada masyarakat yang ujungnya

menimbulkan ketidakpercayaan kepada penegak hukum. Ini jauh lebih berbahaya karena j ika terus menumpuk akan muncul chaos. "Yang diuntungkan adalah yang menangguk untung dari perseteruan penegak hukum. Para koruptor yang jadi juaranya," pungkasnya

Sementara, warga dunia maya ikut menyoroti kasus yang melibatkan pimpinan KPK. Beragam komentar tentang kekhawatiran terjadinya drama cicak versus buaya bermunculan di jagat Twitter. "Cicak, kadal, biawak, dan komodo sekarang saling cakar mencakar," cuit @ kanguca "Cicak vs buaya jilid berapa kek, masa bodoh. Ujung-ujungnya muncul dewa penyelamat seperti kisah yang lalu. Era pencitraan siapa yang mulai," ungkap @aimadhribis. "SPDP dua pimpinan KPK, "kasus cicak dan buaya" jilid 3? kicau @Syarman59. Akun @legaleraindo menilai, ini perbuatan tikus. "Seolah-olah KPK dan Polri sedang diadu oleh "tikus raksasa" dari jauh. Semoga jangan terjadi cicak vs buaya lagi," kicaunya Akun @ AbdulRo39550775 komentar. "Akankan para tikus tertawa girang, ketika dua lembaga penegak hukum berhadapan," kicaunya

bcg/faq





Original Post

PENGUMUMAN SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Nomor 505/PDT.G/2017/PNJKT SEL

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2017-11-13

PENGUMUMAN SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Nomor 505/PDT.G/2017/PNJKT SEL

PENGUMUMAN

IKLAN





Original Post

Tilep Dana PNPM, Dipenjara 5 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-13

Tilep Dana PNPM, Dipenjara 5 Tahun

MAHKAMAH Agung mengabulkan permohonan kasasi |aksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Malili dalam, perkara korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)

Dalam putusannya, majelis hakim MA menghukum Ketua Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Malili. Luwu Timur, Efendi Patinti-ngan dipenjara S tahun dan didenda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Majelis hakim yang terdiri dari HM Syarifuddin sebagai ketua dan Mohamad Askin serta Syamsul Rakan Chaniago sebagai anggota majelis, juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sebesar Rp78I.047.400.

Efendi dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi.

"Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama I tahun dan 6 bulan," sebut putusan MA.

Dalam amar putusan dijelaskan, bahwa terdakwa selaku Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Malili, tidak menyetorkan pengembalian

dana bantuan ke kas PNPM-MP yang seluruhnya sebesar Rp Rp894.093.400,, Dana Rpl05.046.000 telah dikembalikan terdakwa saat menjalani proses penyidikan. Sehingga total kerugian negara Rp781.047.400.

MA mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan putusan di antaranya perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menodai keprihatinan masyarakat yang menghendaki adanya pemberantasan korupsi dan telah menikmati hasil tindak pidana korupsi.

"Sementara hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan telah mengembalikan uang sebesar Rpl05.046.000," timbang majelis.

Putusan tersebut, otomatis memperbaiki putusan Penga-. dilan Tinggi Sulawesi Selatan yang menghukum Effendi dipenjara 4,5 tahun, denda Rp250 juta subsider kurungan selama 3 bulan dan membayar uang pengganti Rp781.047.400 subsider pidana penjara selama 7 bulan.

Vonis tersebut masih jauh di bawah tuntutan jaksa yang meminta terdakwa dihukum 7 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp350 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp781.047.400 subsider 3,5 tahun penjara.

BYU





Original Post

4 Pejabat Bank Jatim Didakwa Lakukan Korupsi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-13

4 Pejabat Bank Jatim Didakwa Lakukan Korupsi

Kasus Kredit Macet Rp125 Miliar

BERKAS empat tersangka korupsi kredit fiktif Bank Jatim senilai Rp 125 miliar segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Keempat tersangka itu adalah bekas Kepala Cabang Pembantu Bank Jatim Bangil Harry Soenarno, bekas Asisten Relationship Manager Bank Jatim Iddo Laksono Hartanto, bekas pimpinan Divisi Kredit KMK Bank Jatim Wonggo Prayitno, dan bekas pimpinan Sub Divisi Kredit KMK Bank Jatim Arya Lelana.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya. Heru Kamarullah mengatakan pihaknya sedang menyempurnakan surat dakwaan untuk keempat tersangka.

Selanjutnya, berkas tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. "Pelimpahan berkas akan dilakukan secara bersama-sama agar lebih efisien pada saat sidang," kata Heru.

Sebelumnya, para tersangka sudah dijebloskan ke dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas 1 Medaeng di Sidoarjo guna mempermudah proses persidangan.

Dalam kasus ini para pejabat Bank Jatim itu ditetapkan sebagai kasus kredit macet PT Surya Graha Semesta (SGS) senilai Rp 147 miliar. Mereka

juga berperan dalam pemberian kredit ke PT SGS yang melanggar SK Direksi Nomor 048/203/KEP/DIR/KRD tertanggal 31 Desember 2010.

Dalam proses pemberian penambahan plafon kredit standby loan kepada PT SGS dari nilai awal Rp80 miliar jadi Rp 125 miliar. Rupanya pemberian kredit itu tidak sesuai dengan DER (Debt Equity Ratio) dan dokumen permohonan kredit.

Selain itu. berdasarkan fakta PT SGS tidak pernah mendapatkan proyek APBD, tapi telah diajukan dalam proses penambahan plafon kredit. Proses itu juga dianggap tidak sesuai dengan ketentuan buku Pedoman Perkreditan Kredit Menengah dan Korporasi SK Nomor 043/031/KEP/DIR/ KRD tanggal 28 Februari 2005 yang kemudian dilakukan perubahan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi SK Dir Nomor 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009.

Akibat perbuatannya, para tersangka dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHPjunctoPasal 64 ayat 1 KUHP.

BYU





Original Post

KPK Bakal Periksa Lagi Pengacara Partai Golkar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-13

KPK Bakal Periksa Lagi Pengacara Partai Golkar

Kasus Merintangi Penyidikan Kasus E-KTP

KPK getol memanggil dan memeriksa Rudi Alfonso, pengacara sekaligus Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar. Ia diduga terkait dengan kasus merintangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP. Pekan ini. Rudi bakal diperiksa lagi.

KEPALA Biro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan, rangkaian pemeriksaan terhadap Rudi lantaran dia dianggap mengetahui perkara yang tengah diusut KPK. "Saksi diperiksa untuk pengembangan perkara proyek e-KTP," katanya.

Rudi sendiri sempat mengaku, pada pemeriksaan pekan lalu memang menjadi saksi untuk perkara yang melibatkan pimpinan DPT? itu. Diperiksa untuk perkara e-KTP yang diduga melibatkan pimpinan DPR itu. "Diperiksa untuk SN," katanya.

Namun, seusai menjalani pemeriksaan selama enam jam, dia menolak menguraikan detail

pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dia memilih bergegas meninggalkan gedung KPK.

Pada pekan lalu. Rudi beberapa kali diperiksa. Ia pernah diperiksa berbareng dengan anggota DPR Miryam S Haryani, Chae-ruman Harahap. Agun Gunandjar Sudarsa, dan Teguh Juwarno. Juga berbarengan dengan politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai.

Rudi diperiksa secara maraton terkait perkara dugaan menghalangi proses penyidikan perkara korupsi e-KTP dengan tersangka Markus Nari, yang juga politisi Partai Golkar.

Yorrys yang pernah menjabat Ketua Bidang Polhukam Partai

Golkar itu menyatakan, pemeriksaan dirinya berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah orang dalam perkara Markus Nari.

"Sebetulnya menyangkut Rudi, Markus Nari kemudian Miryam karena Rudi Alfonso itu adalah ketua bidang hukum di bawah Korbid Polhukam," kata Yorrys, Selasa (31/10).

Yorrys mengungkapkan, penyidik KPK tengah mendalami peran Rudi dalam perkara ini "Mereka cuma tanya saya bagaimana mekanisme organisasi apa yang saya pahami tentang masalah-masalah di dalam bidang hukum di partai. Jadi lebih pada masalah itu saja," ungkapnya.

Yorrys mengaku tidak mengetahui secara detail komunikasi antara Rudi dengan Markus Nari dalam kasus dugaan merintangi penyidikan dan persidangan kasus e-KTP.

"Iya itu tadi ditanyain, tapi

saya jawab mana saya tahu, saya enggak pernah tahu," ucapnya.

Yorrys mengaku hanya mengetahui sedikit tentang Rudi. Menurutnya, Rudi memang memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

"Artinya begini hubungan antara Rudi Alfonso dengan Ketum, yah saya bilang dia memang Ketua Bidang Hukum dan Mahkamah Partai dan ada pengatur pengacara sendiri yang sejak lama selalu menangani masalah advokasi Partai Golkat yah," ungkapnya.

Menurut Yorrys, Rudi selaku Ketua Bidang Hukum Partai Golkar dianggap sebagai orang yang mengetahui kasus ini. "Yah salah satunya, karena dia Ketua Bidang Hukum kan. Tapi hubungan persahabatan dan pekerjaan antara Rudi dan Ketum bukan baru, artinya udah

lama," ucapnya.

Sebagaimana sebelumnya. Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan merintangi proses penyidikan dan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Markus Nari diduga memerintahkan anggota DPR Fraksi Hanura DPR, Miryam ?S Haryani agar memberikan keterangan tidak benar pada persidangan. Selain itu, Markus juga diduga memengaruhi terdakwa" Irman dan Sugiharto pada persidangan perkara korupsi e-KTP.

Atas perbuatannya. Markus disangka melanggar Ppasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana? Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

gpg





Original Post

PENGUMUMAN RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MELALUI PENGUMUMAN KORAN Nomor 19 Pdl.G I 20161 PN Rkb

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2017-11-13

PENGUMUMAN RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MELALUI PENGUMUMAN KORAN Nomor 19 Pdl.G I 20161 PN Rkb

PENGUMUMAN

IKLAN





Original Post

Aparat Hukum, Tolong Pahami Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-11-13

Aparat Hukum, Tolong Pahami Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) no. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana.

PP tersebut terus diperkenalkan kepada aparat penegak hukum, mulai hakim, jaksa dan penyidik dari kepolisian. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menuturkan, PP Restitusi Anak ini masih baru sehingga perlu diketahui penegak hukum sehingga dapat dilaksanakan secara maksimal. Apalagi, PP ini dengan tegas mewajibkan penyidik kepolisian dan jaksa untuk menginformasikan kepada korban melalui orang tua atau walinya bahwa mereka punya hak untuk mengajukan restitusi.

"Adapun bentuk restitusi dimaksud, yaitu ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis," katanya.

Jika pelaku tindak pidana itu adalah anak, maka yang berkewajiban membayar restitusi adalah orang tua, baik ayah maupun ibu kandung, ayah atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. "Kerugian yang diminta ganti bisa material dan immaterial," ujar Semendawai.

Selain PP Restitusi Anak, juga ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) no. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Semendawai menyebutkan, pada sejumlah kasus.

perempuan atau anak perempuan, menjadi korban tindak pidana sehingga lahirnya perma ini sangat relevan, khususnya dalam kasus-kasus dengan perempuan sebagai korban.

Dia memisalkan, anak korban perempuan dalam persidangan berhak didampingi dan pemeriksaan dimungkinkan menggunakan teleconference. Bila anak perempuan korban tersebut mendapatkan rekomendasi dari LPSK untuk diperiksa menggunakan teleconference, jaksa dan hakim harus mengizinkannya, karena pemeriksaan mereka dengan teleconference dianggap sangat penting.

"Sebab, biasanya pada saat anak korban harus berhadapan dengan pelaku di persidangan, mereka akan takut sehingga sulit menjelaskan penderitaan yang diterima. Kondisi demikian dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma baru bagi mereka," tandas Semendawai.

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengatakan, PP Restitusi ini semakin memudahkan anak yang menjadi korban tindak pidana mengajukan ke pengadilan hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan. Karena itu, untuk penerapan dan implementasi dari PP tersebut dalam waktu dekat Komnas PA akan bertemu dan berdiskusi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna membuat Nota kesepemaha-man (MoU), monitoring dan advokasi bagi anak sebagai korban,

osp





Original Post

Hentikan Hukuman Mati, Belajarlah Dari Kasus Yusman

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-11-13

Hentikan Hukuman Mati, Belajarlah Dari Kasus Yusman

KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meluncurkan film dokumenter tentang kisah Yusman Telaumbanua, pemuda asal Nias. Sumatera Utara, yang sempat menjadi terpidana mati meski masih berusia 16 tahun.

Kasus ini patut menjadi pembelajaran bagi aparat penegak hukum lantaran menunjukkan masih banyaknya rekayasa kasus yang melanggar hak-hak tersangka. Bahkan ada yang berujung pada hukuman mati.

Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia mengatakan, kesalahan pada proses hukum dapat membawa seseoran e menjadi terpidana mati. "Jangan sampai ada Yusman lainnya lagi yang sebenarnya tidak ferkait dengan kasus tapi divonis mati," katanya di Jakarta.

Putri menerangkan, saat proses penyidikan di kepolisian.

Yusman dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) tanpa mengetahui isinya. Dia juga mendapatkan penyiksaan oleh penyidik dan tidak diberi bantuan penerjemah bahasa Nias, karena dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Pendidik juga diduga merekayasa usia Yusman, yang saat proses pemeriksaan sebenarnya masih berusia 15-16 tahun.

KontraS sendiri menilai vonis hukuman mati yang sempat menimpa Yusman menjadi bukti, proses hukuman mati masih memiliki berbagai kejanggalan. "Kita harus lihat banyak kejanggalan terjadi. Yusman disiksa, disuruh bohong soal umum)a. Kasus ini sangat baik untuk menambah pengetahuan kita bahwa mereka yang dijadikan terdakwa belum pasti salah," ujar Putri.

Menurutnya, upaya pemaksaan manipulasi umur dan tindak kekerasan j anc dialami Yusman

menjadi bukti bahwa peradilan cenderung gegabah dalam menjatuhkan vonis hukuman mati. Putri menambahkan, saat ini Kontras tengah menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung untuk menentukan strategi dan konsekuensi ke depan dalam kasus Yusman.

Sementara itu, Yusman Telaumbanua menuturkan pada 2013 majelis hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nias menjatuhkan vonis mati terhadap dirinya dan kakak iparnya, Rasula Hia. Yusman mengaku saat dijatuhkannya putusan tersebut, dia belum mengerti bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan Yusman sehari-hari adalah bahasa Nias.

"Waktu putusan itu kan bahasa Indonesia. Sama sekali nggak ngerti bahasa Indonesia. Baru aku ngerti hukuman mati itu hukuman mati ditembak waktu aku di Nusakambangan." ujarnya.

osp





Original Post

KPK Panggil Setnov sebagai Saksi

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-11-13

KPK Panggil Setnov sebagai Saksi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengirimkan surat panggilan kepada Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) untuk menjadi saksi kasus e-KTP dengan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo hari ini

KPK berharap Setnov kali ini menghormati proses hukum dengan memenuhi panggilan sebagai saksi untuk pemeriksaan Dirut PT Quadra Solution itu.

"Surat panggilan sudah kami sampaikan," kata luru Bicara KPK Febri Diansyah kemarin (12/11). Harapan KPK tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, sejak kali pertama ditetapkan sebagai tersangka 17 Juli lalu, Setnov selalu absen dari panggilan lembaga antirasuah itu. "Penyidik perlu melakukan pemeriksaan intensif terangnya.

Tercatat, lebih dari tiga kali KPK mengagendakan pemeriksaan ketua umum DPP Partai Golkar tersebut. Baik untuk penyidikan Setnov sebagai tersangka pada Juli-September lalu maupun pemeriksaan untuk tersangka Anang. Ada beragam alasan di balik ketidakhadiran Setnov. Mulai sakit, menjalani masa pemulihan, hingga ndak bisa meninggalkan agenda sebagai ketua DPR.

Disinggung soal panggilan KPK hari ini, Setnov, yang kemarin meresmikan penutupan atap (topping off) gedung baru DPP Partai Golkar, menyatakan belum bisa memastikan kehadiran. "Kami lihat nanti, sedang dikaji semua berkaitan masalah hukum (di KPK, Red)," kata Setnov, didampingi kuasa hukumnya. Fredrich Yunadi.

Setnov mengaku menghormati apa yang sudah diputuskan KPK. Meski begitu, dia menegaskan tetap berfokus pada tugas-tugas sebagai pimpinan dewan dan Ketum Golkar. "Masalah hukum sudah saya serahkan kepada DPP Partai Golkar dan penasihat hu-

kum," kata politikus yang kemarin berulang tahun ke-62 itu.

Setnov juga menegaskan belum mengambil langkah untuk mengajukan gugatan praperadilan. Menurut dia, semua langkah hukum nanti dikaji secara cermat sebelum keputusan diambil. Setnov secara tidak langsung menyinggung putusan praperadilan pertama. Saat itu majelis hakim memutuskan bahwa penetapan status Setnov sebagai tersangka oleh KPK tidak sah.

Yunadi menambahkan, sampai saat ini kliennya masih konsisten dengan aturan main yang berlaku di UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menurut dia, seorang anggota dewan tidak bisa diperiksa penegak hukum saat menjalankan tugas. Jika dikaitkan dengan putusan MK pada 2014, pemeriksaan terhadap anggota dewan wajib dimintakan izin kepada presiden. "Kalau sekarang kami mendapatkan SPDP dan lain sebagainya, itu jelas melecehkan hukum dan UUD 1945," papar Yunadi.

Menurut Yunadi, KPK memiliki hak untuk melakukan proses hukum. Namun, dia menegaskan bahwa kliennya juga berhak melakukan perlawanan terhadap proses hukum. Dia menilai KPK sudah melawan hukum karena menetapkan lagi Setnov sebagai tersangka. "Hak KPK kalau mereka nekat melakukan perbuatan melawan hukum. Hak kami sebagai tim kuasa hukum adalah melakukan langkah hukum," ujarnya.

Yunadi menuding langkah KPK sudah berbau politis. Sebab, menurut dia, KPK resah dengan perlawanan hukum yang dilakukan pihaknya. Munculnya surat perintah penyidikan atas Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua

KPK Saut Situmorang bisa menjadi indikasi. "Mereka sudah gerah," ujarnya.

Gerak cepat KPK dalam mengusut keterlibatan Setnov dalam korupsi proyek e-KTP memang tengah dinanti publik. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (lima) Ray Rangkuti menyatakan, pengalaman kalah dalam praperadilan oleh Setnov pada 29 September lalu menjadi pelajaran penting bagi KPK. Menurut dia, hal itu bisa saja terulang bila komisi antirasuah tersebut tidak segera membawa Setnov ke pengadilan. "Kalau terlalu lama diproses, akhirnya (Setnov, Red) punya waktu untuk melakukan praperadilan," ujarnya.

Apalagi, tensi antara KPK dan kubu Setnov kian panas. Tidak lama setelah KPK mengumumkan Setnov sebagai tersangka untuk kali kedua, kubu Setnov melaporkan KPK dengan tuduhan melawan putusan pengadilan (pasal 414 KUHP) dan menyalahgunakan kekuasaan (421 KUHP).

Kasus itu dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Jumat malam (10/11). Bukan hanya pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang yang dilaporkan Achmad Rudyansyah, pengacara Setnov, tapi juga Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman dan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Kasus E-KTP Ambarita Damanik.

Atas dasar itu, Ray meminta KPK tidak berlama-lama mengusut kasus Setnov. Selain tidak memberi ruang bagi orang nomor satu di parlemen tersebut untuk melakukan manuver, gerak cepat KPK menunjukkan bahwa alat bukti keterlibatan Setnov dalam kasus e-KTP sangat kuat. "Jangan dilama-lamakan," ujar dia.

(tyo/bay/c11/ oki)





Original Post

Cegah Cicak Vs Buaya Jilid IV

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2017-11-13

Cegah Cicak Vs Buaya Jilid IV

Presiden Joko Widodo sebaiknya segera turun tangan mengatasi masalah yang kembali muncul antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bila dibiarkan, masalah tersebut bisa berkembang menjadi perseteruan cicak vs buaya jilid berikutnya. Presiden tak boleh menganggap enteng masalah ini dan menyatakan hubungan. KPK dan Polri baik-baik saja.

Disharmoni kedua lembaga penegak hukum itu gamblang terlihat polisi baru saja menindaklanjuti laporan kubu Ketua DPR Setya Novanto dengan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas dua pemimpin KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Keduanya dijerat dengan Pasal 263 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 serta Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang.

Polisi menerbitkan SPDP itu pada 7 November, sepekan setelah KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Penerbitan SPDP itu sangat tak tepat dan patut disayangkan. Dengan tindakannya, polisi telah menabrak Pasal 25 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa aparat hukum harus mendahulukan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan perkara korupsi ketimbang kasus lain.

Sesuai dengan aturan yang berlaku. KPK juga punya wewenang untuk kembali menjerat orang yang status tersangkanya sudah dibatalkan lewat praperadilan, asalkan menemukan dua alat bukti baru. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 28 Oktober 2014 atas judicial review Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Karena itu, meski status tersangka Novanto dalam kasus e-KTP-yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun-telah dibatalkan lewat praperadilan pada 29 September, sah-sah saja bila KPK menjeratnya lagi dengan kasus yang sama.

Dalam proses penetapan tersangka baru itu, KPK juga berhak mengajukan surat permintaan cegah ke luar negeri untuk para saksi, termasuk buat Setya Novanto. Surat cegah bagi politikus Golkar itu diajukan ke Imigrasi pada 2 Oktober 2017. Dari sisi ini terlihat, laporan kubu Novanto bahwa pimpinan KPK itu telah melakukan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang dengan pengajuan surat cekal tersebut sangat tak beralasan. Karena itu, sudah seharusnya Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian segera memerintahkan anak buahnya menghentikan perkara pimpinan KPK itu. Bila tidak. Presiden Jokowi sebaiknya turun tangan.

Penyelesaian secepatnya sangat dibutuhkan karena, jika dibiarkan, masalah ini bisa berkembang menjadi konflik besar di antara kedua lembaga itu-biasa disebut "cicak vs buaya"-seperti pada 2009, 2012, dan 2015. Dalam tiga kejadian sebelumnya, pola konflik itu nyaris sama Polri mengkriminalkan pimpinan atau penyidik KPK setelah anggota mereka dijerat dengan pasal korupsi oleh lembaga antirasuah itu. Kini, tanda-tanda yang sama juga terlihat.

Presiden perlu dengan jelas memperlihatkan keberpihakannya kepada pemberantasan korupsi, termasuk dengan memastikan agar konflik dua lembaga ini tidak berlarut-larut, juga agar konflik serupa tidak terulang di masa depan. Jangan sampai KPK dan Polri dibiarkan terus berseteru dan koruptor bisa leluasa menggarong uang negara.

REDAKSI





Original Post

Mahfud MD: Saya Sering Galau Akhir-akhir Ini...

Media Online kompascom
2017-11-13

JEMBER, - Mantan Ketua Mahkamah KonstitusiMahfud MD mengaku bahwa akhir-akhir ini dirinya sering mengalami kegalauan atau pikiran sedang kacau tidak keruan.

Kegalauan Mahfud MD itu tak lain karena dirusaknya prinsip-prinsip hukum oleh orang-orang yang paham hukum demi kepentingan politik semata.

"Saya sering galau akhir-akhir ini. Kadang kala orang-orang yang sudah tahu hukum karena kepentingan politik merusak prinsip-prinsip hukum," ujar Mahfud di Hotel Aston Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017).

Karena kegalauannya itu, ia akhirnya menulis sebuah kolom pada salah satu media. Isinya terkait asas hukum dalam kasus pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Saya sengaja menulis "Jangan Kacaukan Asas Hukum". Benarkah Pemerintah tidak boleh membubarkan HTI. Kata Yusril (Ihza Mahendra) enggak boleh. Kok Mahfud boleh, kan sama-sama ahli hukum," ucap dia.

Menurut Mahfud, pendapat bahwa pemerintah tidak boleh membubarkan HTI sebelum ada putusan pengadilan itu adalah salah.

"Saya bilang itu salah. (Pendapat tidak boleh ditindak sebelum putusan pengadilan) itu di dalam hukum pidana. Tapi kalau di dalam hukum administrasi negara, semua ditindak dulu baru diadili," kata Mahfud.

Mahfud pun lantas menerangkan, perbedaan asas hukum pidana dengan hukum administrasi negara tersebut.

"Di dalam hukum pidana ada asas, orang tidak boleh dihukum kalau belum ada putusan pengadilan. Tapi kalau di dalam hukum administrasi negara tindak dulu," ujar dia.

"Itu yang berlaku selama ini di hukum administrasi negara, tapi kok sekarang dipermasalahkan," kata Mahfud.

Ingatkan akademisi

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara itu juga mengingatkan para akademisi untuk semangat menegakkan hukum di Indonesia.

"Hukum itu dijaga sebelum jadi pejabat. Karena kalau sudah jadi pejabat itu lupa," kata dia.

Ia pun berharap, para akademisi tersebut jika terjun ke dalam pemerintahan atau politik bisa tetap menjaga integritasnya.

"Jangan hukum sampai rusak. Saudara enggak bisa mengabaikan soal politik, dan soal jabatan itu. Tapi keilmuan kita harus tetap dipertahankan dengan berintegritas," ujar Mahfud.

"Karena jabatan itu adalah kekuasan. Kekuasaan adalah sesuatu yang memberikan hak kepada seseorang yang punya kekuasaan untuk membuat keputusan dan kebijakan yang harus ditaati. Makanya orang berebut kekuasaan dalam pemilu," tutur dia.
Kompas TV Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md menilai laporan terhadap penyebar meme menjadi hak Setyo Novanto, namun . . .

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/13/06190021/mahfud-md



Original Post

Keputusan Sidang Etik DKPP Bersifat Final"

Media Cetak Sindo Weekly Halaman 7
2017-11-13

Keputusan Sidang Etik DKPP Bersifat Final"

Ketua DKPP, DR. Harjono S.H., M.C.L.

Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung dalam dua putaran tahun 2017 ini, ternyata memberikan pelajaran berharga bagi publik di tanah air. Terlebih lagi bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP harus merevisi peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11 dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Ada beberapa hal terkait substansi yang direvisi dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang telah diundangkan tanggal 28 September 2017 dengan nomor Berita Negara 1338 ini.

Revisi ini berdasarkan dinamika yang berkembang yakni munculnya persoalan baru terkait kode etik penyelenggara Pemilu, persoalan yang pada lima tahun lalu belum mengemuka yakni terkait pemberian honorarium dari parpol, paslon atau timses kepada penyelenggara yang diundang sebagai narasumber dalam acara internal mereka

Ketua DKPP, Harjono mengatakan, revisi tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu hanya menambah dan menyempurnakan yang sudah ada. Tidak mengubah secara menyeluruh. "Kami revisi untuk proses pemilu lebih baik lagi," ujarnya kepada Sindo Weekly di ruang kerjanya Gedung DKPP lantai 5, Jalan. MH. Thamrin 14, minggu lalu, Berikut petikan wawancara lengkapnya.

Apa substansi revisi kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu?

Penyempurnaan etika. Ada beberapa yang kita perbaiki. Perbaikan ini merupakan akumulasi dari pemikiran yang berkembang. Sebelum saya masuk, pemikiran ini sudah berkembang. Contoh kasusnya adalah Pilkada DKI. Saat itu, Ketua KPU Sumarno sempat dilaporkan ke DKPP salah satunya karena diduga melanggar kode etik dengan hadir dalam acara yang diadakan oleh salah satu paslon dan menerima honorarium dari tim pasangan calon. Sehingga ditambahkan di dalam kode etik ini hal yang menyangkut janji atau menerima sesuatu dari

kepentingan luar, dari calon peserta pemilu.

Kenapa baru sekarang?

Dulu, mungkin belum ada pengalaman untuk diatur atau tidak. Sekarang diaturlah itu. Penyelenggara pemilu tidak boleh menerima janji apapun juga, barang atau uang dari calon maupun peserta pemilu.

Bagaimana masukan dari KPU dan Bawaslu?

Nah, ini satu hal yang baru. Dulu kode etik itu disusun KPU, Bawaslu, dan DKPP bersama-sama. Sekarang ini, diserahkan sepenuhnya ke DKPP. Hanya saja, DKPP juga tetap mendengarkan aspirasi Bawaslu dan KPU Termasuk juga aspirasi DPR. Akhirnya, DKPP putuskan, sama sekali tidak boleh menerima sesuatu apapun dari calon peserta, parpol atau pihak lain.

Bagaimana dengan pemilu tahun 2019 nanti?

Yang paling berat karena sistem Pemilunya serentak. Serentak pasti lebih rumit-lah. Pileg dan Pilpres jadi satu. Apalagi Pilkada juga disatukan. Fersoalan besar dalam Pemilu adalah tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ini harus menjadi fokus. Selanjutnya bagaimana menjaga hubungan baik dan kerja sama dengan pemerintah dan DPR namun tetap dalam koridor menjaga independensi dan kemandirian KPU. Komunikasi dan minta masukan dari DPR dan Pemerintah itu perlu, namun dalam mengambil keputusan, KPU tetap tidak boleh diintervensi.

Apa tantangan dan hambatan DKPP ke depan?

Bangun hubungan psikologis untuk mengurangi tensi-tensi emosi pada Pileg dan Pilpres

ke depan. Dengan terjalinnya hubungan psikologis yang baik, hal Ini akan membawa pada suasana damai dalam masyarak.it dan dapat mengurai hal-hal yang mendatangkan ketegangan. Sikap dari penyelenggara .ikan benar-benar diuji. Tidak hanya terkait apakah mereka berpihak atau tidak. Namun bagaimana mereka memulai keindahan relasi, baik di Internal maupun ke Komisi II, kepada partai partai, serta masyarakat yang aktif sebagai pegiat Pemilu

DKPP juga mengusulkan bagaimana mengelola, memperbaiki dan mereformasikan partai politik. Ada regulasi yang mengatur etika partai politik dan pasangan calon sebagai peserta Pemilu. Bukan hanya inka penyelenggara, tetapi etika peserta dan etika calon harus disusun juga. Yang berintegritas Itu Inikan hanya penyelenggara. Karena, semua etika penyelenggara, polanya itu atau selalu berkaitan dengan etika peserta dan etika calon. Apalagi kalau urusan suap-menyuap. Itu tantangan ke depan

Apd fidiiifitiri Anda untuk proses pemilu itu jujur dan adil?

Kita berharap peradilan tahu clan memahami bahwa keputusan DKPP tentang etik itu bersifat final. Tidak bisa dibatalkan Selamainimasihberbenturan.Padasa.it KPUD memecat penyelenggara pemilu berdasarkan keputusan sidang DKPP, ken md ian dimasalahkan oleh yang dipecat dengan membawa masuk ke PTUN. Terus sampai kasasi. Seringkali kasasi mengatakan pemecatan itu tidak sah

REDAKSI





Original Post

KPK Belum Periksa Setnov Sebagai Tersangka, Ini Alasannya

Media Online republika.co.id
2017-11-13

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat memastikan waktu pemanggilan terhadap Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP-el). KPK beralasan penyidikan kasus KTP-el untuk tersangka Novanto masih membutuhkan keterangan dari banyak saksi.

"Untuk penyidikan dengan tersangka SN (Setya Novanto) kami masih membutuhkan keterangan dari cukup banyak saksi," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada Ahad (12/11).

Karenanya, sebelum meminta keterangan Novanto sebagai tersangka, penyidik KPK akan terlebih dahulu mendalami keterangan saksi-saksi yang menguatkan penyidikan dengan tersangka Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Sementara pemanggilan KPK terhadap Novanto pada Senin (13/11) esok merupakan pemanggilan sebagai saksi untuk tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-el) Anang Sugiana Sudiharja (ASS).

"Saksi-saksi akan kita lakukan pemeriksaan juga dalam proses penyidikan dalam tersangka SN untuk menggali lebih jauh kontruksi dari kasus KTP-el ini dan penetapan tersangka bersama-sama sejumlah pihak," ujar Febri pada Jumat (10/11) kemarin.

Namun Febri menegaskan dalam penetapan tersangka kedua kalinya kepada Novanto tersebut, KPK telah mencermati betul, khususnya putusan praperadilan Hakim Tunggal Cepi Iskandar yang telah membatalkan status tersangka Novanto sebelumnya. Menurutnya, dari amat putusan tersebut menjadi bahan pertimbangan KPK dalam penetapan tersangka.

"Artinya sesuai dengan UU KPK kita sudah pencarian bukti. Bukti-bukti dan kita analisis sudah mencukupi bukti permulaan cukup, dan kemudian untuk proses lebih lanjut di tingkat penyidikan," ujar Febri.

Secara tersirat, KPK tidak terpengaruh dengan dilaporkannya dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang oleh pihak Novanto karena dugaan surat palsu pencegahan ke luar negeri terhadap Novanto. Hal ini disampaikan Febri dengan mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar menghentikan kasus tersebut jika tidak terdapat bukti yang jelas. Febri mengatakan KPK yakin pencegahan ke luar negeri kepada Novanto sudah sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Kami sampaikan juga, tersangka (SN) bukan satu-satunya yang dicegah oleh KPK dalam perkara KTP-el ini. Ada 9 orang total sehingga prinsip semua sama. Prinsip tidak ada yang khusus dan spesial kita terapkan. Dan sama saja dengan kasus yang lain dan berdasarkan KUHP dan UU KPK. Dan kita harap semua pihak memberikan dukungan dalam proses apapun. Agar kita bisa membuktikan perkara korupsi ini. bersama-sama dengan siapa saja dan perannya apa saja," katanya.

Sebelumnya, KPK kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-el). Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah pimpinan dan penyidik mempelajari secara seksama putusan praperadilan yang telah diputus Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Ceppy Iskandar pada (29/9).

Dari situ, KPK melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara KTP-el melalui proses penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti yang relevan.

"Pada (31/10) KPK menerbitkan sprindik atas nama tersangka SN. SN disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1," kata Saut di Gedung KPK Jakarta, Jumat (10/11).

Namun bersamaan dengan itu sebelumnya, dua pimpinan KPK, yainu Ketua KPK Agus Rahardjo dan wakilnya Saut Situmorang dilaporkan oleh kuasa hukum Novantoterkait dugaan pemalsuan surat. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana dugaan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenanf juga saat ini sudah diterina oleh Kejaksaan Agung.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/13/ozbhjm354-kpk-belum-periksa-setnov-sebagai-tersangka-ini-alasannya



Original Post

Cagar Budaya BGC Tunggu SK

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 5
2017-11-13

Cagar Budaya BGC Tunggu SK

BOGOR, (PR).-

Penetapan bangunan Bogor Golf Club (BGC) sebagai cagar budaya masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah Kota Bogor belum mendapatkan kejelasan meski telah mengajukan sejak 2015.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Shah-Ian Rasyidi menilai sarana olah raga golf tertua kedua di Indonesia itu telah memenuhi syarat sebagai cagar budaya.

"Banyak peninggalan-pe-ninggalan Belanda di dalamnya. Seperti saluran drainase dan lainnya," kata Shahlan Rasyidi, Minggu (12/11/2017).

Bangunan pada lahan seluas 18 hektare itu diperkirakan dibangun pada 1953. Menurut

Shahlan Rasyidi, keaslian bangunan itu, sebagian besar masih terjaga.

Sesuai Undang-Undang No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, bangunan, tempat ibadah hingga artefak yang telah berusia lebih dari 50 tahun harus dijaga keasliannya.

Selain BGC, Shahlan menyebutkan bangunan dan lahan yang diajukan menjadi cagar budaya di daerahnya mencapai 487 tempat. Namun, tidak semua tempat yang diusulkan itu akan disetujui menjadi cagar budaya karena keaslian bangunan tidak terjaga.

Shahlan mengakui, pemerintah daerahnya belum memiliki tim ahli yang mengkaji bangunan-bangunan peninggalan masa lalu atau heritage. Ke de-

pan, ia berharap penilaian bisa dilakukan internal Pemkot Bogor, termasuk mengatur pelestarian bangunan tersebut melalui peraturan daerah khusus. "Perdanya belum jadi. Masih dibahas," katanya.

Meski telah ditetapkan sebagai cagar budaya, Shahlan Rasyid menjelaskan, penggunaan bangunan BGC tetap bisa dialihfungsikan.

Lahan saat ini dimiliki secara resmi oleh Kementerian Kesehatan sesuai putusan pengadilan dalam surat nomor 09/-Pdt/Eksi2OO7/PN Bar jo Nomor 02/Pdt/G/2003/PN.Bgr yang ditetapkan 11 Oktober 2011. Namun penggunaannya tetap harus mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah Bogor.

(Hilmi Abdul Halim)





Original Post

Menunggu Kasus Novanto

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 26
2017-11-13

Menunggu Kasus Novanto

PUBLIK ingin tahu bagaimana perkembangan

kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek

pengadaan kartu tanda penduduk berbasis

elektronik yang melibatkan Ketua DPR Setya

Novanto. Bagaimanapun, banyak yang

menganggap Novanto bersalah, sebaiknya publik

bersabar dan memercayakan penanganan

kasusnya kepada pihak yang berwenang.

KOMISI Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan terhadap Setya Novanto. Sprindik ini dikeluarkan sebulan setelah Novanto menang praperadilan pada 29 September 2017. Dalam sprindik yang baru ini, Novanto tidak ditetapkan dulu sebagai tersangka seperti yang dilakukan sebelumnya. Penetapan Novanto mungkin saja dilakukan di akhir penyidikan atau mungkin juga tidak.

KPK rupanya belajar dari kasus sebelumnya ketika Novanto ditetapkan lebih dulu sebagai tersangka pada 17 Juli 2017. Penetapan Novanto sebagai tersangka di awal memang mengacu pada aturan dalam Undang-Undang KPK. Namun, dengan penetapan di awal itu, tersangka bisa melakukan perlawanan dengan menggugat praperadilan. Hasilnya, tanggal 29 September 2017, hakim tunggal Cepi Iskandar yang menangani kasusnya, memutuskan bahwa penetapan Novanto sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. Salah satu pertimbangan hakim adalah penetapan tersangka harusnya di akhir penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukan di awal. Dengan itu pula, penanganan kasus Novanto terhenti.

Namun, dengan mengacu pada KUHAP, penetapan tersangka dilakukan belakangan sebagai muara dari proses penyidikan. Penggunaan KUHAP ini ada keuntungannya. Dengan tidak menetapkan tersangkanya lebih dulu, peluang untuk gugatan praperadilan tertutup. KPK juga punya waktu yang lebih banyak untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat dan memadai lebih dulu. Kalau buktinya sudah lengkap dan kuat, sulit bagi pengadilan untuk tidak memprosesnya lebih lanjut.

Apakah muaranya nanti Setya Novanto atau bukan, belum ada informasi yang jelas. KPK hanya menyebutkan akan adanya tersangka yang baru. Namun, kalau melihat upaya sebelumnya, KPK tampaknya masih menyasar Novanto. Novanto dianggap tak hanya berperan dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran, tetapi juga proses pengadaan barang dan jasa. Melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pengusaha pelaksana proyek, Novanto juga diduga telah mengondisikan peserta dan pemenang proyek e-KTP.

Proyek e-KTP digulirkan saat Novanto menjadi anggota DPR periode 2009-2014 sekaligus ketua Fraksi Partai Golkar. Indikasi kerugian negara Rp 2,3 triliun merupakan hasil penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan data BPKP, total pembayaran kepada konsorium PT Percetakan Negara Republik Indonesia adalah sekitar Rp 4,92 triliun untuk tanggal 21 Oktober

2011sampai dengan 30 Desember 2013. Padahal, harga wajar atau harga riil pelaksanaan proyek e-KTP tahun 2011-

2012sekitar Rp 2,6 triliun.

Publik ingin tahu lebih jauh bagaimana perkembangan kasus KTP elektronik ini. Lebih-lebih bahwa di tengah penanganan kasus itu, dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dilaporkan kepada polisi. Keduanya dilaporkan Sandi Kurniawan dengan tuduhan membuat surat palsu dan menyalahgunakan wewenangnya dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP yang sempat menjerat Novanto. Sandi adalah anggota tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto yang tergabung dalam Yunadi and Associates.

Menindaklanjuti laporan itu, Bareskrim Polri menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kita berharap, selaras dengan pesan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Polri bertindak atas dasar bukti dan fakta dalam mengusut laporan terhadap pimpinan KPK itu. Kalau buktinya memadai, penyidikan bisa dilanjutkan. Sebaliknya, kalau buktinya tak ada, kasusnya sebaiknya tak usah diteruskan.

Lebih-lebih hubungan di antara kedua lembaga itu, KPK dan Polri, selama ini tak selalu mulus. Salah langkah bisa kembali memperburuk hubungan keduanya dan dengan demikian masalah pokoknya yakni pengungkapan kasus e-KTP jadi terabaikan. Kita berharap kedua lembaga itu sependapat mengenai mana hal mendesak yang harus ditangani lebih dulu dan mana hal yang bukan fundamental yang penanganannya bisa menunggu.

Dengan itu, bukan berarti bahwa kita menganggap soal pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang merupakan masalah sepele. Poinnya adalah, mana yang lebih patut dan mendesak didahulukan, itulah yang seharusnya didahulukan. Kalau penanganan secara simultan bisa dilakukan tanpa mengganggu salah satunya, tentu akan jauh lebih baik.

REDAKSI





Original Post

KPK Panggil Setya Novanto

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2017-11-13

KPK Panggil Setya Novanto

Pemeriksaan sebagai Saksi untuk Direktur PT Quadra Solution

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi

kembali memanggil Setya Novanto

untuk menjalani pemeriksaan sebagai

saksi, Senin (13/11/2017). Komisi

antirasywah berharap Novanto

memenuhi kewajiban sebagai pejabat

publik yang telah dipanggil secara

patut. Rencananya, Ketua DPR itu

akan diperiksa untuk tersangka Anang

Sugiana Sudihardjo, Direktur PT

Quadra Solution.

"Ya benar, surat panggilan sudah kami sampaikan untuk jadwal pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka ASS, Senin (hari ini)," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Minggu (12/11/2017).

Ia mengungkapkan, pemeriksaan terhadap Novanto masih diperlukan untuk mengklarifikasi beberapa hal. "Setelah penahanan ASS (sejak Kamis, 9/11/2017 hingga 20 hari ke depan), penyidik masih perlu melakukan pemeriksaan intensif untuk tersangka ASS," ucapnya. "Kami ingatkan agar pejabat publik memahami bahwa hadir sebagai saksi dan memenuhi panggilan adalah kewajiban."

Menurut dia, pemanggilan terhadap Novanto merupakan bagian dari

proses penyidikan untuk tersangka ASS. "Kami membutuhkan keterangan yang bersangkutan sebagai saksi untuk mengklarifikasi beberapa hal. Saya kira bisa dimanfaatkan untuk mengklarifikasi informasi. (KPK berharap) semua orang yang kami panggil sebagai saksi dapat hadir," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, sebelumnya Novanto telah dua kali dipanggil oleh KPK sebagai saksi bagi tersangka ASS. Namun, Novanto mengaku berhalangan hadir karena sibuk menjalankan tugas kenegaraan dan mengklaim bahwa pemeriksaan terhadap dirinya harus atas izin tertulis dari Presiden Joko Widodo.

Pemeriksaan pertama sedianya di-

lakukan pada Senin (30/10/2017). Melalui kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi, Novanto mengaku tak punya waktu untuk memenuhi panggilan KPK karena sibuk menjalankan tugas kenegaraan.

KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan bagi Novanto pada Senin (6/11/2017). Namun, Novanto tetap menolak hadir dengan alasan pemeriksaan harus atas izin tertulis dari presiden. Sejumlah pengamat menilai, alasan Novanto itu keliru dan terkesan mencari-cari alasan agar tak diperiksa. Bahkan, tindakan itu dianggap sebagai bukti bahwa Novanto tak memahami UU Nomor 17 Tahun

2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), terutama Pasal 245.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD mendesak KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara Setya Novanto setelah Ketua DPR itu kembali ditetapkan sebagai tersangka.

"Agar tidak ada waktu untuk praperadilan lagi," katanya di sela-sela Konferensi Hukum Tata Negara di Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017), seperti disitat dari Kantor Berita Antara.

Menurut dia, ketika satu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, praperadilan yang diajukan oleh tersangka akan gugur. "Karena ini sudah masuk ke dalam pokok perkara, bukan prosedur lagi," ujarnya.

Ia mengatakan, KPK berwenang menangkap Setya Novanto, tetapi dengan beberapa syarat. "Bila dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, takut kembali mengulangi perbuatannya dan tidak kooperatif," tutur Mahfud.

Melapor lagi

Di lain pihak, seperti diberitakan Antara, kuasa hukum Novanto kembali melaporkan pimpinan KPK atas dugaan tindakan perlawanan terhadap putusan pengadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Kami dari tim kuasa hukum telah resmi melaporkan para pimpinan KPK ke Bareskrim atas dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 414 juncto Pasal 421," kata Fredrich Yuna-di, beberapa jam setelah peng-

umuman status tersangka terhadap Novanto, Jumat (10/11/2017) malam.

Pihak Novanto melaporkan para pimpinan KPK yang menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) baru, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, dan penyidik KPK Adam Manik. Laporan diterima Bareskrim dengan Nomor LP/1192/XI/-2017/Bareskrim tertanggal 10 November 2017.

"Pasal 414 itu (menyatakan) barangsiapa melawan putusan pengadilan, diancam hukuman penjara 9 tahun. Pasal 421, barangsiapa menyalahgunakan kekuasaannya diancam satu tahun delapan bulan," kata Fredrich.

Ia pun menuding bahwa sprindik baru yang dikeluarkan KPK cacat hukum karena memiliki isi yang sama dengan

sprindik sebelumnya yang penyidikannya telah dihentikan oleh putusan praperadilan. "Apa yang tertera dalam Sprindik 5 telah di-copy paste, dimasukkan ke dalam Sprindik 113 sekarang ini," tuturnya.

Selain itu, kata dia, selama ini, KPK telah mengabaikan Pasal 20a Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR mendapatkan hak imunitas dalam hukum.

Tidak bisa dituntut. Tetapi, mereka melecehkan anggota dewan yang dipilih rakyat," ucapnya. Dalam kesempatan itu, Fredrich kembali menegaskan perlunya izin presiden untuk memeriksa Novanto.

Ia juga mengaku, yakni laporan yang dibuatnya akan diproses oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. "Seribu persen, saya yakin," katanya.

(Ira Vera tika)***





Original Post

Polisi Diminta Bijak Tangani Pelaporan Pimpinan KPK oleh Pihak Novanto Halaman 1

Media Online kompascom
2017-11-13

JEMBER, - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM)Zainal Arifin Mochtarmeminta Kepolisian RI lebih bijak dalam menangani kasus yang dilaporkan ke lembaganya.

Misalnya, terkait kasus pelaporan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang oleh kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, yakni Fredrich Yunadi.

"Saya berharap polisi lebih bijak karena tindakan-tindakan seperti itu kan harus dilihat baik-baik, apakah itu tindakan distortif atau tidak," kata Zainal ketika ditemui di Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017).

Apalagi, kata Zainal, undang-undang mengatur bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi harus didahulukan penanganannya dibanding dengan perkara yang lain.

Aturan itu tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jadi tindak pidana korupsi harus didahulukan. Ada lagi surat edaran Kapolri (Jenderal Tito Karnavian), kalau ada kasus berkaitan dengan korupsi tentu ini yang harus didahulukan. Maka polisi harus bijak, kalau tidak bijak akan ada upaya untuk mendistorsi," kata Zainal.

Terbaru, pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto,Fredrich Yunadi, melaporkan dua pimpinan dan dua penyidik KPK ke Bareskrim Polri pada Jumat (10/11/2017) lalu.

Pelaporan tersebut dilakukan tidak lama setelah lembaga antirasuah itu menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

Terlapor dari laporan ini yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, dan penyidik KPK Ambartita Damanik.

Alasan melaporkan para pihak ini di antaranya karena mereka yang menandatangi surat perintah penyidikan (sprindik), surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan yang mengumumkan Novanto sebagai tersangka.

Page:

12

Show All

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/13/07351551/polisi-diminta-bijak-tangani-pelaporan-pimpinan-kpk-oleh-pihak-novanto



Original Post

Pidana untuk Polisi Perusak Barang Bukti

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 10
2017-11-13

Pidana untuk Polisi Perusak Barang Bukti

DUA penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari kepolisian, yaitu Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun, diduga merusak dan menghilangkan sejumlah barang bukti perkara suap pengusaha Basuki Hariman kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar. Menurut sejumlah sumber, kedua penyidik itu diduga menghapus dan menyobek beberapa lembar catatan keuangan dua perusahaan milik Basuki, yakni PT Impexlndo Pratama dan PT Aman Abadi Nusa Makmur.

Catatan yang berada di tempat penyimpanan di lantai 9 gedung KPK Itu berisi aliran duit ke Individu dan lembaga yang diduga untuk memuluskan Impor daging sapi. Nama sejumlah pejabat dari beberapa kementerian dan kepolisian masuk catatan itu. Tak hanya dituding menghilangkan 15 lembar catatan Itu pada 7 April lalu, Roland dan Harun Juga diduga merekayasa pernyataan saksi untuk menghapus keterangan yang berkaitan dengan catatan pengeluaran itu.

Keduanya dilaporkan kepada Pengawas Internal KPK karena telah membubuhkan Tipp-Ex dan merobek lembaran catatan. Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan tersebut bisa terkena Jerat pidana. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Eko Marjono, menolak berkomentar. Anehnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah adanya barang bukti yang rusak dan hilang. "Tidak ada," ucap mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ini.

Ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I-A

Tangerang, Basuki Hariman menolak berkomentar. "Saya Ingin hidup tenang," tuturnya.

Pada 13 Oktober lalu, KPK memulangkan dua perwira menengah Itu ke Markas Besar Kepolisian RI. Juru bicara KPK, Febri Dlansyah, membantah kabar bahwa Roland dan Harun dipulangkan karena melanggar kode etik. "Keduanya dikembalikan karena sudah mendekati masa tugasnya di KPK," kata Febri. Asisten Sumber Daya Manusia Kepolisian RI Inspektur Jenderal Arief Sullstyanto mengatakan hal yang sama, yaitu masa tugas mereka berakhir per 1 November 2017.

Menurut sumber yang lain, masa tugas keduanya di KPK baru berakhir pada awal tahun depan. Juru bicara kepolisian, Brigadir Jenderal Rlkwanto, mengatakan kepolisian tak mencampuri teknis penanganan perkara di KPK. "Kalau informasi Itu benar, Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) akan menindaklanjuti," ujar Rikwanto.

Alih-alih dikenai sanksi, Harun malah mendapat promosi di kepolisian. Dia diperintahkan mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri. Padahal jatah itu baru bisa didapatnya pada 2018. Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo, mengatakan seharusnya ada sanksi tegas bagi dua penyidik itu. "Ketika ada indikasi pelanggaran pidana, KPK harus bekerja sama dengan penegak hukum untuk memproses," kata Adnan.

Hasil jajak pendapat pembaca Tempo.co menunjukkan mayoritas sepakat penyidik KPK asal kepolisian yang merusak barang bukti catatan suap pengusaha Basuki Hariman dijerat dengan pasal pidana.

REDAKSI





Original Post

SIASAT SETYA MENEKUK HUKUM

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 25
2017-11-13

SIASAT SETYA MENEKUK HUKUM

HUKUM menjadi sedemikr-an rumit menghadapi Setya Novanto. Ketua Umum Partai Golkar ini seolah-olah bisa menekuk-lenturkan aturan. Kesaktiannya kembali terlihat, kini, ketika ia menghadapi kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KIV.

Permainan dimulai setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk Setya, terlibat dalam penggarongan proyek e-KTI hingga merugikan negara Rp 2,3 triliun. Para politikus, dengan "siasat kel tik palu" Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang dekat dengan Setya, membentuk Panitia Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketika KPK menetapkannya sebagai tersangka, Setya mengajukan gugatan praperadilan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, memenuhi gugatan itu dan membatalkan status tersangka Setya pada September lalu. Kekonyolan ini berlanjut ketika pengacara Setya melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Saut Situmorang serta 24 penyidik lembaga itu ke polisi.

Pengacara Setya mempersoalkan surat permintaan pencegahan Setya ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta surat perintah penyidikan yang diteken kedua pemimpin KPK. Menurut mereka, surat-surat tersebut dibuat secara tidak sah dan melanggar kewenangan.

Sayangnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia pun dengan serta-merta meningkatkan laporan itu ke tahap penyidikan. Kesan bahwa polisi menjadi "pelindung" Setya terasa kuat karena hal itu dilakukan hanya beberapa hari setelah KPK kembali menyatakan Setya sebagai tersangka korupsi e-KTI.

Ada dua persoalan pada langkah polisi itu. Pertama, Pasal 25 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur aparat hukum harus mendahulukan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan perkara korupsi dari kasus lain. Kedua, keputusan itu juga akan mengancam banyak penyidik kepolisian sen-diri-mengingat banyaknya tersangka kasus di kepolisian yang memenangi gugatan praperadilan di berbagai daerah.

Pembuatan surat perintah penyidikan dan permintaan pencegahan seseorang yang diduga terlibat kejahatan merupakan kewenangan penyidik. Langkah hukum itu sah meski kemudian di-

gugurkan putusan praperadilan. Jika petugas hukum bisa dipidana setelah perkara yang mereka tangani kalah di praperadilan banyak aparat kpk, kejaksaan, dan kepolisian akan kena perkara.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian sepatutnya memerintahkan anak buahnya menghentikan perkara Itu. Presiden Joko Widodo pun seharusnya menegur Kepala Polri atas kesembronoan penyidik kepolisi an. Apalagi langkah Itu berpotensi mum iisnk hubungan kepolisian dan KPK.

Presiden Jokowi semestinya menunjukkan dengan tegas dukungannya terhadap pemberantasan korupsi. Konflik dua lembaga akibat penanganan sebuah pel kara lak seharusnya berulang. Dalam hal ini, ketegasan Presiden menjadi penting.

Sejarah telah mencatat, betapa kepolisian bereaksi keras ketika KPK mengganggu ke pentingan mereka. Hal ilu memicu ketegangan kedua lembaga, seperti yang terjadi pada 2015, ketika KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka penerimaan grati- fikasi.

Kriminalisasi oleh polisi jelas melelahkan. Tapi pimpinan dan penyidik KPK tidak boleh kendur. Sudah sepatutnya proses hukum perkara e-KTI yang diduga melibatkan Setya dipercepat.

Keputusan KPK menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka sudah tepat. Setya dan para pendukungnya tentu tidak akan tinggal diam. Dia mungkin mengajukan gugatan praperadll an seperti pada penetapan tersangka yang pertama.

Karena itu, komisi antirasuah mesti lebih siap dan bergerak cepat. Jika diperlukan, KPK harus menahan Setya agar dia tidak memiliki kesempatan menghilangkan barang bukti. Apalagi jika penyidik telah mengumpulkan banyak bukti baru, termasuk data aliran dana e-KTI yang diungkap Biro Penyelidik Federal (FBI) Amerika Serikat.

KPK sepatutnya juga memperbaiki pengamanan dokumen -ilo kumennya. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan untuk Setya bocor lebih dulu ke publik. Kebocoran ini sudah selayaknya diselidiki jangan-jangan sengaja dilakukan knlnng.in internal untuk membantu sang tersangka.

KPK perlu bekerja ekstra-termasuk memperketat prosedur hukunl guna menangkal berbagai intervensi untuk bisa mengalahkan siasat-siasat Setya Novanto.

redaksi





Original Post

MODAL JELI SALING MENGUNCI

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 36
2017-11-13

MODAL JELI SALING MENGUNCI

Setya Novanto melakukan banyak cara agar lolos dari jerat KPK. Menyiapkan gugatan praperadilan kedua.

URUSAN surat bocor bisa berdampak pada sengketa hukum dalam perkara Setya Novanto. Fredrich Yu-nadi, pengacara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini, mengaku kesal ketika mengetahui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik menyebardi sejumlah grup WhatsApp wartawan pada Senin pekan lalu.

Surat untuk Setya Novanto tertanggal 3 November 2017 yang ditandatangani Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Aris Budiman itu sekaligus mengabarkan bahwa Setya dijadikan tersangka korupsi KTP elektronik. "Kalau memang surat itu asli, mengapa KPK tak mengakuinya saja?" kata Fredrich pada Jumat pekan lalu.

Komisi antikorupsi telah mengumumkan status baru Setya sebagai tersangka korupsi e-KTP. Namun KPK membantah membocorkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Setya tersebut. "Sumber surat itu dari mana, kami tak bisa menyampaikan," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Fredrich, sebagai pengacara Setya, mengaku tak pernah menerima surat pemberitahuan itu. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang membantahnya dengan mengatakan KPK telah mengirim surat itu ke alamat Setya di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Seorang pejabat di KPK memastikan peredaran surat itu tidak berasal dari lembaganya. Soalnya, dari foto yang beredar, surat itu sudah terlipat bekas dimasukkan ke amplop. Artinya, surat tersebut sudah-terkirim dari KPK ke alamat penerima.

Surat itu menyebutkan Setyadiduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo,

pengusaha Andi Agustinus, dan bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Anang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Kamis pekan lalu. Sedangkan Andi Agustinus masih menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Irman telah divonis bersalah dengan hukuman tujuh tahun penjara.

Bagi Fredrich, pengakuan KPK atas peredaran surat itu penting untuk mengunci prosedur penerbitan surat penyidikan. Ia berencana menggugat surat penetapan tersangka kedua ini ke pengadilan praperadilan. Sebab, menurut dia, penetapan tersangka di awal penyidikan tidak sah, seperti penilaian hakim Cepi Iskandar.

Hakim Cepl menjadi pengadil gugatan praperadilan Setya Novanto pada 29 September lalu. Ia menilai penetapan tersangka Setya pada awal penyidikan membuat penetapan itu melanggar hukum acara pidana. Dengan celah ini, Fredrich berencana menggugat kembali penetapan tersebut dengan dalih yang sama.

Surat tertanggal 3 November 2017 itu dengan jelas menyebut Setya sebagai tersangka. Artinya, kata Fredrich, penetap-

an itu mengulang penetapan pertama ka- rena Setya belum sekali pun datang ber-saksi ke KIK untuk diklarifikasi tentang bukti bukti yang dikumpulkan penyidik

Bukti bukti Itu telah benderang sesung guhnya. Dalam persidangan Andi Agusu nus pada lumal dua pekan lalu, |al I KPK mengungkap peran keluarga S ty i di jumlali perusahaan yang terkii tender proyek e-KTP, Istri Setya, Deisti As iriani Tagor, dan anaknya, Reza Herwin do, menguasai masing masing so persen dan 30 persen saham PT Mondialindo Gra ha Perdana. Mondialindo menguasai42,5 persen saham PT Murakabi Sejahtera, sa lah satu penggarap proyek e KTP.

Jejak keterlibatan Setya juga muncul da lam sidang pada Jinnai pekan lalu. Rekan Setya, eks bos PT Gunung Agung, Made (Ika Masagnng, pernah menerima I IS$ 3,8 juta dari PT Quadra Solution dan PT Bio morf Lone Indonesia Direktur PT Quadra, Anang Sugiana, mengatakan duit ini digu nakan untuk membeli perusahaan Neural tus di Delaware, San Bruno, kawasan b bas pajak di Amerika Serikat.

Fredrich berkukuh putusan prapera dilan telah menggugurkan segala kesa lahan Setya Menurut dia, KIK tak me miliki alasan memulai penyidikan baru Dia akan melaporkan komisioner ke poli si jika KIK menetapkan kliennya sebagai

tersangka lagi.Setya dikawal seratus orang setiap hari. Coba saja kalan KPK berani," ujarnya.

Jumat pekan lalu, pengacara Setya benar-benar melaporkan pimpinan dan penyidik KPK ke Bareskrim Polri atas penetapan kembali Set-va sebagai tersangka. Mereka melaporkan Kelua KIK Agus Rahardjo dan wakilnya, Saut Situmorang. Dua terlapor lainnya adalah Direktur Penyidikan KIK Brigadir Jenderal Aris Budiman dan penyidik senior KPK, A. Damanik.

Pengacara Setya me-laporkan kee mpatnya karena di antara ida y.tug meneken surat penyi- dlkan dan .urai pemberitahuan dimulainya penyidikan Ada pula yang dilapor kan karena mengumumkan penetapan Setya sebagai tersangka. "Biar penyidik polisi yang mengembangkan," ujar Fre- drich

Sel un mangkir saat dipanggil sebagai tersangka, berkali-kali Setya absen dari panggilan KIK sebagai saksi. Pada 30 Ok-lober lalu, ia tak datang untuk bersaksi bagi tersangka AnangSugiana. laberalas-in sibuk menemui konstituennya di Nusa Tenggara Timur.

Setya juga memakai kelembagaan DPR untuk menghindari pemeriksaan. Sekre-I nis Jenderal DPK Damayanti mengirim urat kepada KIK pada Selasa pekan lalu memberitahukan bahwa Setya tak hadir memenuhi panggilan KIK dengan alas-,in harus ada i/in Presiden. Damayanti menyitir pelbagai undang undang untuk menguatkan alasannya

Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk mengakui diajak Selya membicarakan soal panggilan KIK itu. "Saya berdiskusi banyak hal dengan beliau," ujar Johnson. Namun dia tak bersedia menjelaskan lebih detail diskusinya dengan Setya. Setya mendapat sokongan dari polisi.

Sehari setelah surat penyidikannya beredar, polisi menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan terlapor Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, kasus ini dilaporkan Sandy Kurniawan, salah satu pengacara Setya. Surat perintah dimulainya penyidikan untuk keduanya ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Brigadir Jenderal Merry Rudolf Nahak.

Tuduhannya terkesan mengada-ada. Agus dan Saut dituduh sewenang-wenang karena meminta Imigrasi mencegah Setya bepergian ke luar negeri. Surat permohonan pencegahan ditandatangani Saut dan dikirim ke Imigrasi pada 2 Oktober lalu. Keduanya dituduh melanggar Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu dan Pasal 421 KUHP.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan sudah memanggil Herry Rudolf untuk menjelaskan perkara ini pada Kamis pekan lalu. Menurut Tito, sejauh ini Agus dan Saut masih berstatus terlapor, belum menjadi tersangka. Tito menuturkan ingin menjaga hubungan baik antara KPK dan kepolisian. Karena itulah, kata Tito, "Saya sampaikan ke penyidik untuk berhati-hati."

Presiden Joko Widodo juga turun gelanggang ikut berkomentar. Ia mengatakan hubungan KPK dengan kepolisian dalam keadaan baik. Dia juga meminta tidak ada kegaduhan di antara dua institusi penegak hukum tersebut. Soal laporan pengacara Setya, Jokowi meminta proses hukumnya tetap jalan. "Namun jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan fakta dan bukti," ujar Jokowi di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jumat pekan lalu.

SetyaNovantotakberkomentartentang tuduhan kedua ia ikut melakukan korupsi proyek c-KTP. "Serahkan saja kepada mekanisme hukum," katanya di Solo. Lima hari kemudian, ia masih tak mau berbicara, bahkan ketika disinggung soal keberimbangan berita. "Tidak berimbangjuga tidak apa-apa," ujarnya kepada Gadi Ma- kitan dari Tempo.

WAYAN AGUS PURNOMO/AMIRUL L AH SUHADA/BUDIARTI UTAMI PUTRI/ANDITA RAHMA (JAKARTA). AHMAD RAFIQ (SURAKARTA)





Original Post

KPK Diingatkan untuk Segera Lengkapi Berkas Perkara Novanto

Media Online kompascom
2017-11-13

JEMBER, - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada,Zainal Arifin Mochtar, mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) agar segera melengkapi berkas perkara Ketua DPR RI Setya Novanto.

Menurut Zainal, jika berkas perkara tersangka kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) itu lengkap, maka bisa segera dilimpahkan ke pengadilan.

"Yang penting melengkapi berkas dulu. Kalau berkas-berkasnya sudah lengkap, dilimpahkan ke pengadilan. Dengan begitu akan menghilangkan (peluang) praperadilan (Novanto)," kata Zainal ketika ditemui di Jember, Jawa Timur, Minggu (12/11/2017).

"Jadi KPK tentu menghitung kelengkapan berkas-berkasnya. Kalau memang bisa dilimpahkan ya dilimpahkan saja. Yang paling penting adalah berkas lengkap," ujar dia.

Meski demikian, kata Zainal, KPK tak perlu takut jika Ketua Umum Partai Golkar tersebut kembali mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangkanya. Sebab, bisa jadi hasil keputusan praperadilan akan berbeda, apalagi dengan hakim yang berbeda pula.

"Kalau praperadilan itu adalah hak tersangka, dan putusan MK sudah mengatakan hal itu. Jadi kalau pun mau praperadilan ya silakan saja. Karena beda hakim, tentu akan berbeda pula pendapatnya," ujar dia.

Zainal menambahkan, soal penahanan Novanto, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada lembaga antirasuah. Apalagi, jika ada indikasi Novanto menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya.

"Kalau penahanan itu kan subyektif penyidik. Ya silakan saja kalau ada indikasi dia (Novanto) mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti. Karenanya itu kewenangan penyidik," tutur Zainal.

KPK kembali mengumumkan penetapan Novanto sebagai tersangka pada Jumat lalu. Pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," kata Saut.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.
Kompas TV Setya Novanto terus melakukan perlawanan hukum terhadap penetapannya sebagai tersangka kembali dalam kasus korupsi e-KTP.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Dugaan Korupsi Proyek E-KTP

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/13/07100361/kpk-diingatkan-untuk-segera-lengkapi-berkas-perkara-novanto



Original Post

TEROR PENYIDIK PERKARA 07

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 66
2017-11-13

TEROR PENYIDIK PERKARA 07

Penyidik KPK yang menangani kasus suap Basuki Hariman menerima sejumlah ancaman dan teror. Dari pencurian barang pribadi sampai ancaman tabrak lari. Menyimpan bukti aliran dana ke sejumlah kalangan.

SUDAH delapan bulan Surya Tarmiani melaporkan kasus pencurian tas miliknya ke Kepolisian Sektor Metro Setiabudi,Jakarta Selatan. Sampai pekan lalu, polisi masih berkutat di pemeriksaan saksi dan pelapor. Belum ada titik terang mengarah ke pelaku pencurian. "Masih kami selidiki," ujar Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Metro Setiabudi Komisaris Tri Suryawan, Rabu pekan lalu.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi itu melaporkan kasus pencurian tasnya pada 5 April lalu. Dari salinan laporan polisi bernomor LP/13I/K/IV/2017 yang diperoleh Tempo, Surya menyebutkan beberapa barang pentingdi dalam tasyangdicuri itu. Salah satunya komputer jinjing merek HP. Ada juga dompet yang berisi kartu identitas, paspor, kartu pe-ngenalnya sebagai penyidik komisi antikorupsi, dan uang tunai sebesar Rpl,5juta.

Peristiwa pencurian itu terjadi pada malam hari sebelum laporan polisi tersebut dibuat. Lokasi kejadian tak jauh dari rumah kos Surya di Jalan Setiabudi Timur, Jakarta Selatan. Menumpang taksi dari Bandar Udara Soekarno-Hatta seorang diri, malam itu Surya baru pulang dinas dari Yogyakarta.

Kepada koleganya di KPK, Surya mengatakan terbang ke Yogya selama dua hari dalam rangka meminta keterangan ahli untuk penyidikan kasus dugaan suap pengaturan putusan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kasus ini melibatkan pengusaha daging sapi Basuki I lariman dan hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Ahli yang diperiksa Surya di Yogya itu tak lain pengajar linguistik Universitas

Negeri Yogyakarta, Pangesti Wiedarti. Perempuan 37 tahun Itu meminta keterangan Pangesti bersama satu teman penyidik-nya di KPK. Dihubungi Tempo pada Kamis pekan lalu, Pangesti membenarkan pernah dimintai keterangan oleh dua penyidik KPK. "Iya, benar saya diperiksa. Terus mau apa?" katanya.

Ketika pulang dari Yogya, dua penyidik KPK ini berpisah di Bandara Soekarno-Hatta. Surya langsung menuju rumah kosnya menggunakan taksi. Menurut salinan laporan polisi, waktu menunjukkan pukul 23.30 saat Surya tiba di persimpangan akses masuk ke tempat kosnya. Taksi yang mengantarnya harus berhenti di pertigaan jalan masuk menuju

tempat kos yang sudah ditutup portal besi karena telah melewati pukul 23.00.

Seorang saksi mata mengatakan, setelah taksi berhenti, sang sopir tampak keluar dari mobilnya. Ia berjalan ke arah belakang menuju bagasi yang sudah terbuka. Belum sempat sopir sampai ke bibir bagasi, menurut saksi ini, tiba-tiba seorang pria memakai jaket warna gelap berjalan cepat mendekat ke bagasi. Dengan cepat pria itu langsung mengambu tas geudong di dalam bagasi taksi dan buru-buru melarikan diri. Melihat aksi pencurian Itu, sopir taksi ini berteriak. "Ada yang mengambil tas penumpang saya," ucap sopir taksi seperi i ditirukan saksi mata ini.

Lokasi pencurian tas milik seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Setiabudi Timur, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Teriakan sopir itu didengar sejumlah orang yang berada tak jauh dari lokasi kejadian pada malam tersebut. Termasuk para pengunjung Kafe Eunoia, yang berjarak 100 meter dari mulut Jalan Setiabudi Timur. Menurut salah satu dari mereka, setelah mendengar teriakan sopir itu, warga sekitar dan pengunjung kafe berusaha mengejar pencuri ransel yang berlari cepat ke arah barat menuju Jalan Setiabudi Selatan.

Rupanya, di persimpanganjalan Setiabudi Selatan tak jauh dari tempat pembuang-ansampah, pria itu sudah ditunggu lima temannya di atas tiga sepeda motor bebek. Pria pencuri tas itu langsung naik ke mo-

tor yang kosong. Segera setelah itu mereka kabur ke arah Jalan Setiabudi Raya Utara. "Mereka kemudian menghilang," kata saksi mata ini.

Menurut salinan laporan Surya ke polisi, taksi yang ditumpanginya ketika itu adalah taksi Blue Bird dengan nomor pintu GDD 3341. Dari penelusuran Tempo, taksi ini berkandang di salah satu pul di Kota Depok, Jawa Barat. Dari sejumlah sopir taksi di sana diperoleh informasi bahwa pemegang taksi yang ditumpangi Surya itu bernama Asep Saefuddin. Dari kolega Asep sesama sopir taksi, Tempo kemudian memperoleh nomor telepon seluler dan alamat rumah Asep di Depok.

Ketika dihubungi lewat nomor telepon selulernya, Asep membantah mengetahui peristiwa tersebut. Ia baru terbuka setelah didatangi ke rumahnya. Kepada Tem-

po, Asep membenarkan sebagai sopir taksi yang menyaksikan aksi pencurian tas milik Surya, penumpangnya. Tapi ia menolak menjelaskan lebih lanjut peristiwa itu. "Sudah saya ceritakan semua ke polisi," ujarnya.

Seorang anggota Forum Komunika si Anak Betawi (Forkabi) setempat, Yanto, yang malam itu berada di lokasi kejadian, mengaku sempat dimintai keterangan oleh polisi. "Tapi saya tidak melihat peristiwa pencurian itu," katanya.

Selain diusut polisi, peristiwa pencurian ini diusut Pengawas Internal KPK. Di samping meminta keterangan saksi dan pelapor, petugas Pengawas Internal sudah memeriksa rekamankamerapengintai(CCTV) di sekitar tempat kejadian perkara.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan perkara hilangnya tas berikut laptop

ini memang sudah dibahas di lingkup internal Komisi. "Dalam keadaan adanya kehilangan perlengkapan kerja tentu diklarifikasi secara internal," ujar Febri, Jumat pekan lalu.

KASUS pencurian tas Surya Tarmiani menjadi perbincangan hangat di kalangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sumber perbincangannya lebih menjurus pada keberadaan laptop di tas yang dicuri tersebut.

Menurut seorang penegak hukum di KPK, isi laptop itu menyimpan bukti penting kasus Basuki Hariman. Bersama sebelas penyidik KPK yang lain, Surya memegang penyidikan perkara yang diawali dengan operasi tangkap tangan Patrialis Akbar dan Basuki beserta sejumlah pelaku lain. Ada tiga tim yang menangani perkara dengan surat perintah penyidikan bernomor 07/2017 itu.

Ketika menggeledah salah satu kanton Basuki di Sunter, Jakarta Utara, pada Januari lalu, penyidik menemukan dua buku bank bersampul merah dan hitam milik salah satu perusahaan Basuki, PT Impexindo Pratama. Menurut sumber itu, buku tersebuttnemH--at catatan nama-nama yang disinyalir menerima uang dari per-

68 I TEMPO I 19 NOVEMBER 2017

usahaan Basuki. Transaksi aliran dana itu dicatat rapi oleh Kumala Dewi, salah satu anggota staf keuangan perusahaan Basuki. Tempo melihat catatan itu dan menemukan nama-nama panggilan pejabat terkenal, kode nama, dan banyak instansi negara. Catatan itu berupa uang masuk dan keluar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Dalam

empat lembar pertama saja, jumlah kolom "kredit" memuat setidaknya Rp 38 miliar pengeluaran sejak Desember 2015 hingga Oktober 2016. Nilai nominal per transaksi bervariasi, dari puluhan juta rupiah hingga yang terbesar Rp 3,7 miliar untuk setoran kepada satu nama.

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 3 Juli lalu, Kumala mengakui dialah yang membuat buku catatan itu atas perintah Basuki dan atasannya, Ng Fenny, yang menjabat general manager. "Saya mengerjakan sesuai dengan yang diperintahkan saja. Ada di buku bank," kata Kumala.

Dalam dokumen pengadilan terhadap Patrialis Akbar, penyidik mencoba mengorek penjelasan tentang buku itu kepada Ng Fenny. Ia mengakui perusahaannya memiliki buku bank berwarna merah dan hitam berisi catatan transaksi keuangan. Banyak nama dan transaksi lain yang juga ditanyakan kepada Fenny sesuai dengan dokumen pengadilan itu.

Nama-nama itu di antaranya disebutkan berada di Markas Besar Kepolisian RI, Kementerian Pertanian, Bea-Cukai, serta beberapa lembaga pemerintah lain. Me

nurut sejumlah pengusaha yang dekat dengan Basuki, uang tersebut disebar ke banyak lembaga dan instansi untuk memuluskan daging impornya masuk ke pasar dalam negeri.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tak menampik kabar bahwa catatan keuangan itu berisi sejumlah informasi tentang aliran dana ke pejabat dan instansi lain. Menurut dia, Komisi harus berhati-hati mengembangkan perkara ini lantaran nama-nama yang disebut dalam buku bank itu belum tentu menerima fulus. "Itu disebut saja. Kalau enggak bisa dibuktikan, ya, enggak bisa," ucap Saut.

Frans Hendra Winarta, pengacara Ng Fenny dan Basuki Hariman, tidak bersedia mengomentari lagi catatan dalam buku bank tersebut. "Tanya saja langsung," ujarnya. Basuki, yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten, juga tak bersedia menjelaskannya. "Sudahlah, saya ingin hidup tenang. Saya terima vonis ini," kata terpidana tujuh tahun kasus suap kepada Patrialis Akbar ini.

Karena pentingnya bukti ini, menurut seorang pegawai KPK, Surya Tarmiani memindai setiap lembar halaman dua buku tersebut. Ia kemudian menyimpannya di laptop. Buku aslinya kemudian disimpan oleh anggota tim kasus Basuki yang lain. Setelah menyalin isi buku itu ke dalam lap-topnya, menurut sumber ini, Surya mulai menghadapi teror. "Termasuk teror akan ditabrak lari di Yogya," ujarnya.

Tak lama setelah itu, laptop Surya yang berisi bukti penting aliran dana Basuki tersebut dicuri. Saat dihubungi lewat nomor telepon selulernya, Surya tak mau berkomentar tentang upayanya mengamankan barang bukti Basuki dan peristiwa kehilangan laptop tersebut. "Tanya saja ke pimpinan atau humas," katanya.

Setelah laptop Surya dicuri, beberapa penyidik kasus Basuki Hariman menco-

ba mengamankan dua buku asli itu. Tapi upaya itu terlambat. Tiga hari setelah kasus pencurian itu, dua penyidik kasus Basuki yang lain, Harun dan Roland Ronal-dy, diduga menghapus barang bukti catatan pengeluaran yang ditengarai buat para pejabat polisi yang tercantum di dua buku tersebut. Mereka diduga menghilangkan IS lembar catatan pengeluaran.

Selain Roland dan I larun, ada dua penyidik yang menyaksikan tindakan mereka di lantai9gedungKPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, itu. Aksi mereka ini tertuang dalam dokumen dugaan pelanggaran Roland dan Harun di Pengawas Internal KPK. Menurut dokumen ini, mereka diduga menghapus catatan itu dengan cara memberikan Tipp-Ex pada nama-nama penerima uang, lalu merobeknya hingga terpisah dari buku bank tersebut.

Selain itu, menurut dokumen ini, catatan keuangan yang diambil dari buku bank merah atas nama Serang Noor I.R. dengan nomor rekening 4281755*" di Bank BCA cabang Sunter Mall. Serang tak lain anak buah Basuki Hariman yang pernah diperiksa KPK untuk bersaksi atas tuduhan terhadap bosnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Direktorat Pengawas Internal KPK sudah memeriksa dua penyidik polisi itu. Menurut dia, KPK telah menyatakan Komisaris Harun dan Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy bersalah serta memberikan sanksi berat. "Pengembalian ke instansi awal adalah sanksi paling berat yang bisa diberikan terhadap pegawai dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain," ujarnya.

Adapun Harun dan Roland tak terlacak keberadaannya. Juru bicara Mabes Polri, Brigadir Jenderal Rikwanto, yang diminta meneruskan surat konfirmasi untuk keduanya, ketika ditanyai utang mengatakan masih mengeceknya.

Belakangan, diketahui keduanya justru mendapat promosi di Kepolisian. Harun masih mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah di Lembang, Bandung. Namanya ada di urutan ke-110 dari 250 polisi yang mendapat promosi seperti termuat dalam telegram Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian pada 27 Oktober lalu. "Roland sudah mengikuti pendidikan tahun sebelumnya, sekarang sedang menunggu penempatan," kata Rikwanto.

SYAILENDRAPERSADA/ANTON APRIANTO/IRSYAN HASYIM IDEPOKI





Original Post

MAHKAMAH BEBASKAN MANTAN KETUA PARLEMEN KATALUNYA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 90
2017-11-13

MAHKAMAH BEBASKAN MANTAN KETUA PARLEMEN KATALUNYA

MAHKAMAH Agung Spanyol membebaskan Carme Forcadell, mantan Ketua Parlemen Katalunya, dan tiga bekas legislator Kata-lunya dengan uangjaminan pada Kamis pekan lalu. Forcadell harus membayar 150 ribu euro atau Rp 2,3 miliar lebih agar bebas. Adapun tiga bekas legislator masing-masing diwajibkan membayar hampir Rp 400 juta. Mereka didakwa melakukan pemberontakan, penghasutan, dan penyalahgunaan jabatan. Demikian dilaporkan The Guardian, Kamis pekan lalu.

Para legislator itu diadili karena Katalunya memproklamasikan kemerdeka-annya dari Spanyol pada awal Oktober lalu. Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy membubarkan parlemen dan memecat semua pejabat pemerintahan Katalunya. Spanyol juga mengeluarkan perintah penahanan terhadap Carles Puig-demont, Presiden Katalunya yang digulingkan.

Puigdemont dan para bekas menterinya kabur ke Brussels, Belgia, dan ditahan polisi setempat. Mereka kemudian dibebaskan, tapi masih menunggu putusan pengadilan soal ekstradisi mereka ke Madrid. "Hari ini para pemimpin proyek demokrasi ini dituduh melakukan pemberontakan dan menghadapi ancaman hukuman yang paling berat berdasarkan hukum pidana Spanyol, yang sama dengan kasus terorisme dan pembunuhan 30 tahun penjara," kata Puigdemont.

REDAKSI





Original Post

Senin Ini, KPK Panggil Setya Novanto sebagai Saksi Kasus E-KTP

Media Online kompascom
2017-11-13

JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RISetya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik hari ini, Senin (13/11/2017).

Novanto akan diperiksa sebagai saksi dalam pengusutan kasus ini untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

"Ya, benar. Surat panggilan sudah kami sampaikan untuk jadwal pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudiharjo)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Minggu (12/11/2017).

Pemanggilan Novanto sebagai saksi untuk Anang, merupakan kali ketiga. Pemanggilan pertama pernah dilakukan KPK pada 30 Oktober lalu.

Namun, pada saat itu Novanto tidak dapat hadir karena sedang melakukan kegiatan kunjungan ke konstituennya di daerah pemilihan pada masa reses DPR.

Karena tidak hadir, KPK kemudian memanggil kembali Novanto pada 6 November 2017. Kala itu pemanggilannya juga sama, yakni sebagai saksi untuk Anang.

Namun, bukan Novanto yang muncul, tetapi surat dari DPR yang datang ke KPK. DPR mengirimkan surat kepada KPK yang menyatakan bahwa pemanggilan Novanto perlu izin dari Presiden.

Surat tersebut berasal dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, yang diterima bagian persuratan KPK, pagi harinya.

Surat tertanggal 6 November 2017 itu ditandatangani Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI. Novanto pun tidak memenuhi panggilan KPK hari itu.

Sehingga, hari ini merupakan kali ketiga pemanggilan yang sama bagi Ketua Umum Partai Golkar itu.

/Andreas Lukas Altobeli Ketua DPR Setya Novanto saat bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi NarogongMenanti kehadiran Novanto

Soal kehadiran Novanto pada pemanggilan kali ketiga ini dijawab oleh pengacaranya, Fredrich Yunadi.

"Saya belum tahu beliau hadir atau tidak. Tapi kami memberikan saran, tidak mungkin bisa hadir karena KPK tidak punya wewenang untuk memanggil Pak Novanto," kata Fredrich di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2017).

Menurut Fredrich, KPK membutuhkan izin Presiden untuk memeriksa Novanto. Ia menilai bahwa alasan tersebut tertera dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XII/2014 atas uji materi Pasal 224 Ayat 5 dan Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3).

Padahal, dalam amar putusan itu, MK tidak membatalkan Pasal 245 Ayat 3 poin c, di mana pemeriksaan anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana khusus, yakni korupsi, narkoba, dan terorisme, tidak memerlukan izin Presiden.

Sementara itu, saat ditanya apakah akan menghadiri panggilan KPK besok, Novanto tak menjawab secara tegas.

"Kita lihat nanti kita. Kami sedang kaji semua yang berkaitan dengam masalah-masalah hukum," tutur Novanto.

KPK telah menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka pada Jumat kemarin. Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangkan gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.
Kompas TV Setya Novanto terus melakukan perlawanan hukum terhadap penetapannya sebagai tersangka kembali dalam kasus korupsi e-KTP.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Dugaan Korupsi Proyek E-KTP

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/13/06542961/senin-ini-kpk-panggil-setya-novanto-sebagai-saksi-kasus-e-ktp



Original Post

Kasus keterangan palsu, Miryam S Haryani akan hadapi vonis hari ini

Media Online merdeka.com
2017-11-13

Terdakwa memberikan keterangan tidak benar pada persidangankorupsi proyek e-KTP, Miryam S Haryani hari ini akan menghadapi vonis dari majelis hakim. Miryam sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum KPK delapan tahun penjara.

Kuasa hukum Miryam, Aga Khan belum berkomentar mengenai vonis yang akan diberikan kepada Miryam hari ini.

"Kita lihat putusan majelis hakim dulu," ujar Aga, Senin (13/11).

Selain dituntut delapan tahun penjara, mantan anggota komisi II DPR itu juga dituntut denda Rp 300 juta atau subsider 6 bulan kurungan penjara.

"Menuntut Miryam S Haryani pidana penjara delapan tahun denda Rp 300 juta subsider enam bulan," ujar Jaksa Kresno Anto Wibowo saat membacakan surat tuntutan Miryam SHaryani di Pengadilan Negeri Tipikor,Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Dalam tuntutannya, jaksa juga melampirkan hal meringankan dan memberatkan. Ada empat hal yang dianggap jaksa penuntut umum KPK memberatkan Miryam. Pertama perbuatan politikus Hanura itu tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, kedua; perbuatan mantan anggota Komisi II DPR itu dianggap menghambat proses hukum yang sedang dijalani KPK terkait tindak pidana korupsi e-KTP.

"Ketiga, tidak menghormati lembaga peradilan, dan selaku anggota DPR tidak memberikan teladan yang baik," ujar Kresno.

Sementara hal yang meringankan, Miryam masih memiliki tanggungan keluarga.

Sebelum vonis diketok majelis hakim, politikus Hanura itu menyampaikan nota pembelaannya, pledoi. Di dalamnya, Miryam mengatakan pencabutanBerita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukannya tidak untuk keseluruhan.

Dengan dalih awam terhadap hukum, Miryam mengklaim pencabutan keterangannya hanya sekedar meluruskan dan merevisi.

"Secara jujur saya akui bahwa kata mencabut saya gunakan bukan untuk meniadakan isi BAP secara keseluruhan. Kata mencabut saya gunakan karena memang murni ketidakpahaman saya terhadap istilah-istilah hukum," ujar Miryam di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (2/11).

Atas perbuatannya itu, Miryam dituntut melanggar Pasal 22 Jo undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 35 ayat 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Seperti diketahui, Miryam berstatus tersangka setelah dia bersaksi pada persidangan korupsi proyek e-KTP sebanyak dua kali. Dia berulang kali menegaskan mencabut seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Alasannya, Miryam merasa ditekan oleh penyidik KPK saat proses pemeriksaan sebagai saksi berlangsung.

Sempat dikonfrontasi oleh penyidik, namun politikus yang pernah menjadi anggota komisi V DPR itu tetap bergeming mengatakan dipaksa dan merasa tertekan oleh penyidik, meski saat jaksa penuntut umum KPK memutar video proses pemeriksaan Miryam menunjukan tidak ada unsur paksaan apapun. [cob]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-keterangan-palsu-miryam-s-haryani-akan-hadapi-vonis-hari-ini.html



Original Post

Kemarin KRI Bima Suci merapat di Padang, Presiden temui WNI tertua di Filipina

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-13

Jakarta (ANTARA News) - Kemarin, KRI Bima Suci tiba di Tanah Air dan melepas jangkar di Teluk Bayur, Padang, Sumatera Utara, sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Sementara Presiden Joko Widodo bertemu dengan warga negara Indonesia tertua yang tinggal di Manila, Filipina.

Selain itu ada berita tentang perumusan kolom agama dalam data kependudukan dan pengumuman Festival Film Indonesia (FFI) 2017 berikut yang bisa dibaca kembali pagi ini.

1. Kemendagri rumuskan format kolom agama data kependudukanKementerian Dalam Negeri merumuskan format kolom agama dan kepercayaan dalam data kependudukan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga.Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh di Bandung, Minggu, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kementerian Agama guna memperoleh rumusan format pencantuman agama dan kepercayaan dalam data kependudukan.2. KPK panggil Novanto saksi kasus KTP-E SeninKomisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil kembali Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-e) pada Senin (13/11).3. Presiden Jokowi bertemu WNI tertua di FilipinaPresiden RI Joko Widodo bertemu dengan Andy Tarbusala, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) tertua yang tinggal di Filipina, saat tiba di Manila untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-31 di Manila.4. KRI Bima Suci, si putih perkasa penakluk samudraPenerus KRI Dewa Suci, Bima Suci, singgah di Padang, Sumatera Barat, setelah bertolak dari Spanyol dalam operasi penyeberangan Kartika Jala Krida (KJK) 2017. KRI Bima Suci tiba di Tanah Air dan melepas jangkar di Teluk Bayur, Padang, Sumatera Utara, sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta5. Para pemenang FFI 2017Night Bus (NightBus Pictures Kaninga Pictures) menjadi film terbaik dalam ajang FFI tahun ini, sementara Teuku Rifnu Wikana dinobatkan sebagai Pemeran Utama Pria Terbaik untuk dan Putri Marino sebagai Pemeran Utama Wanita Terbaik untuk perannya dalam film "Posesif".

https://www.antaranews.com/berita/664411/kemarin-kri-bima-suci-merapat-di-padang-presiden-temui-wni-tertua-di-filipina



Original Post

Media