Reaksi KPK soal kubu Setnov gugat pasal pencekalan & penyidikan ke MK

Media Online merdeka.com
2017-11-14

Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) angkat suara terkait langkah kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 12 dan 46 ayat 1 dan ayat 2 UU KPK. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mempersilakan pihak Novanto mengajukan hal tersebut sepanjang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Sepanjang ada aturan hukumnya, tindakan yang dilakukan silakan saja. tapi kami pastikan hal itu tak akan memperlambat atau mengurangi keseriusan KPK untuk menangani kasus proyek e-KTP," kata Febri di Gedung KPK,Jakarta Selatan, Senin (13/11).

Febri mengatakan apabila pihaknya dipanggil pada persidangan MK terkait hal tersebut maka dipastikan akan hadir.

"Silakan saja kalo mau judicial review di MK, tentu berbeda ya antara hukum acara dalam proses pidana dengan ketentuan yang ada dalam ranah politik di DPR. Bagi KPK pegangan kami sederhana saja, ada di KUHAP, di KUHAP itu diatur kewajiban tersangka dan saksi datang dan ada banyak lagi kewenangan lain," kata Febri.

"Ada juga ketentuan yang bersifat khusus di UU TPK dan UU KPK, termasuk juga terkait perintah untuk mencegah seseorang bepergian ke luar Negeri. jadi itulah pijakan KPK dan semacam pedoman bagi KPK dalam menangani kasus ini," tambah Febri.

Untuk pasal 12 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pelarangan seseorang ke luar negeri terhadap UUD 1945. Kemudian pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penyidikan.

Ayat 1 berbunyi dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

Sedangkan ayat 2 berbunyi, Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.

Menurut Febri, bagian yang diuji terkait dengan batas waktu perpanjangan 6 bulan. MK telah memberikan tafsir terkait hal tersebut.

"Sekarang kalau benar yang diuji pasal 12 khusus untuk pencegahan ke luar negeri silakan saja nanti MK akan melihat konstitusionalitas dari pasal tersebut sebelum putusannya dijatuhkan tentu saja kewenangannya masih tetap melekat dan pencegahan ke luar negeri masih dapat dilaksanakan," tegas Febri.

Diketahui sebelumnya, Kuasa Hukum Ketua DPR Setya Novanto Fredrich Yunadi mengajukan uji materil atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 12 dan 46 ayat 1 dan ayat 2 UU KPK. Menurut Fredrich, hal itu terkait pemanggilan KPK terhadap Setya Novanto sebagai tersangka.

"Jadi saya untuk menghindari daripada kesalahpahaman antara statement-statement yang di-blowup teman-teman media masalah soal wewenang daripada KPK untuk memanggil klien kami pak Setya Novanto, maka kami mengajukan permohonan Judicial Review terhadap pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 UU KPK," kata Fredrich di Gedung MK, Senin (13/11). [rzk]

http://www.merdeka.com/peristiwa/reaksi-kpk-soal-kubu-setnov-gugat-pasal-pencekalan-penyidikan-ke-mk.html



Original Post

Hanura Pecat Miryam Sebagai Kader Usai Divonis Penjara

Media Online liputan6com
2017-11-14

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO menegaskan, partainya resmi memecat Miryam S Haryani mulai Senin ini.

Putusan ini dijatuhkan usai Miryam dijatuhi vonis atas kasus keterangan palsu dalam persidangan perkara korupsi proyek e-KTP saat bersaksi atas terdakwa Irman dan Sugiharto.

Berhentikan (Miryam), tegas Oesman Sapta di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/11/2017).

Dia menegaskan, Pergantian Antar Waktu atau PAW Miryam sebagai anggota DPR juga akan segera dilaksanakan.

PAW-nya akan dilaksanakan. (Segera perintahkan) kepada fraksi, kata dia.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada terdakwa Miryam S Haryani. Majelis hakim menilai Miryam terbukti secara sah dan meyakinkan telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan perkara korupsi proyek e-KTP saat bersaksi atas terdakwa Irman dan Sugiharto.

"Menjatuhkan pidana terdakwa Miryam S Haryani dengan pidana penjara 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta. Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata Ketua majelis hakim Frangki Tambuwun.

Dalam amar putusan, majelis hakim menilai dakwaan JPU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 juncto Pasal 35 UU no 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU no 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

1 dari 2 halamanBelum Putuskan BandingMajelis dalam pertimbangannya melihat Miryam sebagai anggota DPR tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dia juga dianggap tidak mengakui perbuatannya. Adapun yang meringankan Miryam belum pernah dihukum dan sopan saat menjalani persidangan.

Mendengar putusan tersebut, Miryam mengaku masih pikir-pikir sebelum memutuskan langkah banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut. Begitu juga dari jaksa penuntut umum KPK terkait vonis Miryam.

"Pikir-pikir dulu yang Mulia," ujar Miryam.

Hukuman Miryam ini lebih rendah 3 tahun. Miryam sebelumnya dituntut hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini

http://news.liputan6.com/read/3161510/hanura-pecat-miryam-sebagai-kader-usai-divonis-penjara



Original Post

KPK perpanjang penahanan Wali Kota Batu nonaktif hingga satu bulan ke depan

Media Online merdeka.com
2017-11-14

Komisi PemberantasanKorupsi(KPK) memperpanjang penahanan Wali Kota, Batu,Malang, Eddy Rumpoko dalam kasus suat terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun 2017. Eddy Rumpoko akan ditahan hingga satu bulan ke depan terhitung (16/11) hingga (15/12).

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan dari tanggal 16 November 2017-15 Desember 2017 untuk tersangka ERP dalam TPK suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu TA 2017," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (13/11).

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian Unit Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan, dan Filipus di Batu, Malang, Jawa Timur, Sabtu 16 September. Dari operasi senyap itu, KPK menyita uang Rp 200 juta yang diduga akan diberikan Filipus kepada Eddy Rumpoko dan Rp 100 juta dari tangan Eddi Setiawan.

Uang itu diduga berkaitan dengan free proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tahun anggaran 2017. Total fee yang diterima Eddy Rumpoko dari proyek tersebut diduga Rp 500 juta. Sebanyak Rp 200 juta dalam bentuk tunai dan Rp 300 juta untuk pelunasan mobil Toyota Alphard.

Atas perbuatannya, Eddy Rumpoko dan Eddi Setiawan sebagai penerima diduga dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. [rzk]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-perpanjang-penahanan-wali-kota-batu-nonaktif-hingga-satu-bulan-ke-depan.html



Original Post

Jatah Setnov Rp100 Miliar, Marliem Sanggup Rp60 Miliar

Media Online jurnalnasional.com
2017-11-14

Setya Novanto

Jakarta - Keterlibatan Setya Novanto dalam proyek pengadaan sarana E-KTP dan adanya penerimaan uang suap kian terkuak. Misalnya diungkapkan terdakwa korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong yang ernah meminta jatah uang Rp 100 miliar kepada Direktur Biomorf Lone LLC, Johannes Marliem yang akan diberikan untuk Setya Novanto.Hal itu terungkap saat jaksa KPK memutar rekaman milik Johannes Marliem dalam sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Andi Narogong, di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11/2017). Marliem dalam rekaman yang diperdengarkan itu sedang berbincang dengan beberapa pihak, di antaranya Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.Perusahaan Marliem merupakan pemasok produk Automated Fingerprint Identification Systems (AFIS) merek L-1 untuk Konsorsium PNRI, pelaksana proyek e-KTP. Sementara perusahaan yang dipimpin Anang, PT Quadra Solution menjadi salah satu amggota Konsorsium PNRI. Rekaman itu kemudian dikonfirmasi oleh Jaksa kepada Sugiharto yang duduk di kursi saksi. Sugiharto tak membantah hal tersebut. "Permintaan uang untuk andi. Andi untuk bos nya, Setya Novanto. Pokoknya belum pasti, tapi yang jelas kalau bisa Rp100 miliar," ucap Sugiharto saat bersaksi. Menurut Sugiharto perbincangan dengan Marliem dan Anang itu di ruang kerjanya. Namun, dia tak menyebut kapan persisnya pembicaraan itu terjadi. Dikatakan Sugiharto, dalam pertemuan tersebut, dirinya bersama Marliem dan Anang membicarakan masalah proyek pengadaan e-KTP.Dikatakan Sugiharto, jatah uang proyek e-KTP dari Anang yang ada di dalam rekaman itu ditujukan untuk Novanto. Jatah uang itu diambil dari pengerjaan pokok proyek e-KTP. Saat itu, kata Sugiharto, Marliem hanya bisa menyediakan Rp 60 miliar. Sugiharto pun menawarkan untuk meyakini Andi Narogong bahwa Marliem bersedia Rp 60 miliar. "Ya enam dulu, enam puluh miliar rupiah," ujar Sugiharto. Dalam rekaman pembicaraan, Sugiharto menawarkan agar Marliem menunggu perhitungan pengeluaran biaya dengan Direktur PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo."Pekerjaan supaya diselesaikan dulu. Anang sama Marliem ada hitungan yang masih belum jelas. Antara Anang sama Marliem itu ada hitungan di lapangan yang belum dihitung," terang Sugiharto.Dalam persidangan, Sugiharto juga mengaku mendapat arahan dari Marliem untuk memberikan uang kepada Novanto. Sugiharto tak bisa menjelaskan secara rinci alasan Marliem memintanya menyerahkan fee untuk bosnya Andi Narogong dalam pelaksanaan proyek e-KTP ini.

Namun, ia menduga uang tersebut dijatahkan karena Novanto telah membantu memuluskan anggaran proyek e-KTP di DPR. "Katanya JM gitu, bosnya Andi Narogong. Ya mungkin (Setya Novanto) melancarkan anggaran," tandas Sugiharto.

http://www.jurnas.com/artikel/24718/Jatah-Setnov--Rp100-Miliar-Marliem-Sanggup-Rp60-Miliar/



Original Post

Imbalan Lebih dari Rp 70 Miliar

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-11-14

Imbalan Lebih dari Rp 70 Miliar

Rabu, KPK Panggil Novanto sebagai Tersangka

JAKARTA, KOMPAS - Janji imbalan untuk Setya Novanto dari pengadaan kartu tanda penduduk elektronik diduga tak kurang dari Rp 70 miliar. Jumlah itu sesuai dengan uang dari beberapa pengusaha pemenang lelang KTP elektronik yang masuk ke rekening rekan Novanto, yakni Made Oka Masagung, sebesar 6 juta dollar AS.

Besarnya janji imbalan itu terungkap setelah sejumlah saksi dikonfrontasi dalam sidang lanjutan korupsi pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (13/11).

Beberapa saksi itu adalah Oka, Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, dan Muda Ikhsan Harahap yang merupakan rekan Andi. Keterangan mereka juga dikonfrontasi dengan rekaman percakapan yang melibatkan almarhum Johanes Marliem, pemilik PT Bio-morf Mauritius, dengan Anang dan Sugiharto.

Sementara itu, Novanto, yang kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP elektronik, kemarin menolak memenuhi panggilan KPK guna diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang. Ia memilih pergi ke Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Selama berada di Kupang, yaitu pukul 09.00-13.00 Wita, Novanto mengunjungi rumah Pembina Kelompok Pemulung di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang Kelompok Tani "Usaha Bersama Air Sagu" di Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang; serta Panti Asuhan Sonaf Manekam di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Melalui surat tertanggal 13 November yang berkop DPR dan ditandatangani dirinya sendiri selaku Ketua DPR, Novanto memasukkan tujuh poin alasan ketidakhadirannya. Inti dari tujuh poin, tersebut perlunya persetujuan Presiden untuk memeriksanya dan adanya hak imunitas yang dimiliki Ketua DPR

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan kemungkinan memanggil paksa Novanto. "Kami sudah memanggil dengan patut Kalau pada panggilan ketiga tidak hadir, sesuai hukum bisa dipanggil paksa. Alasan itu (izin Presiden) mengada-ada," katanya.

KPK pun akan memanggil kembali Novanto, kali ini sebagai tersangka, pada Rabu esok.

Sementara itu, kuasa hukum Novanto, Frederich Yunadi, akan menguji konstitusionalitas Pasal 46 dan Pasal 12 Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi. Pasal itu mengatur wewenang KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. "Selama proses uji materi, kami menolak hadir (di KPK)," ujarnya.

Transfer uang

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin, janji imbalan untuk Novanto dalam kasus KTP elektronik mulanya terungkap melalui percakapan Johanes

Marliem dengan Sugiharto. Dalam percakapan itu Sugiharto menyampaikan bahwa Johanes dapat memberikan jatah untuk bosnya Andi sebesar 70 jika belum dapat memenuhi 100.

Menurut Sugiharto, yang dimaksud dengan bosnya Andi adalah Novanto, sementara yang dimaksud 70 adalah Rp 70 miliar.

Besarnya janji imbalan itu kemudian dikonfrontasi jaksa Abdul Basir kepada Anang. "Kenapa Rp 70 miliar itu hampir sama dengan uang yang masuk ke rekening Oka? kata Basir. Atas pertanyaan itu, Anang mengaku tak tahu.

Dalam sidang sebelumnya telah diungkap aliran dana dari Johanes ke rekening Oka sebesar 1,8 juta dollar AS dan uang dari Anang untuk pembelian saham Neoraltus Pharmaceutical sebesar 2 juta doUar AS Jumlah itu masih ditambah dengan transfer dari beberapa perusahaan asing lainnya, sehingga total uang yang masuk ke rekening Oka di Singapura mencapai sekitar 6 juta dollar AS

Basir pun kembali merinci bahwa sebagian uang yang masuk ke rekening Oka kemudian dialirkan kembali oleh Oka ke sejumlah pihak. Salah satunya, pada 11 Desember 2012. Oka mentransfer 300.000 dollar AS atau setara Rp 3 miliar ke Muda Ikhsan Harahap, kolega Andi. Terkait sejumlah transfer tersebut Oka mengaku belum dapat mengingat tujuan sejumlah uang masuk ke rekeningnya.

Sementara itu, Muda mengaku memperoleh informasi dari Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Direktur PT Murakabi Sejahtera, bahwa ada uang yang akan dikirim ke rekening bank miliknya di Singapura pada 11 Desember 2012. "

(MDN-/IAN/SAN/KOR/APA/AGE)





Original Post

Miryam Sengaja Beri Keterangan Tak Benar

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-11-14

Miryam Sengaja Beri Keterangan Tak Benar

JAKARTA, KOMPAS - Miryam S Haryani, mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura, terbukti sengaja memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi dalam sidang korupsi pengadaan KTP elektronik, 23 Maret lala Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pun menjatuhkan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Miryam, Senin (13/11).

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Frangki Tambuwun itu lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Pada 23 Maret lalu, saat diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta Direktur Pengelolaan Informasi Kependudukan Miryam mencabut berita acara pemeriksaan (BAP)-nya di KPK. BAP yang dicabut adalah pemeriksaan tanggal 14 Desember 2016 dan 24 Januari 2017. Alasannya. Miryam mengalami tekanan dan ancaman dari penyidik saat diperiksa.

Terkait dengan hal itu, menurut hakim anggota Anwar, majelis hakim perkara Irman dan Sugiharto menghadirkan tiga penyidik yang memeriksa Miryam, yakni Novel Baswedan, Irwan Susanto, dan A Damanik. Keterangan mereka berbanding terbalik dengan Miryam. Ketiga penyidik tersebut mengaku telah memberikan kesempatan Miryam beristirahat saat pemeriksaan. Di akhir pemeriksaan pun, Miryam diberikan kesempatan membaca dan menandatangani BAP.

Sementara dari hasil analisis psikologis terhadap video rekaman pemeriksaan Miryam di KPK yang diajukan sebagai barang bukti elektronik, majelis hakim tidak menemukan adanya tekanan dari penyidik terhadap Miryam. Dari hasil analisis, kata Anwar, ditemukan banyak pertanyaan pendek yang diajukan penyidik dijawab oleh Miryam secara panjang lebar.

Tim psikologi yang diketuai Reni Kusumawardono pun menyimpulkan tak ada tekanan selama pemeriksaan berlangsung. "Dengan demikian, laporan hasil psikologi terhadap Miryam menunjukkan bahwa tak ada tekanan terhadap Miryam. Maka, pencabutan BAP tak memenuhi alasan hukum," kata Anwar.

Terkait keterangan Miryam yang membantah menerima uang dari Sugiharto, menurut Anwar, hal itu bertentangan dengan keterangan sejumlah saksi, yakni Irman, Sugiharto, dan Vidi Gunawan. Pemberian uang terhadap Miryam terjadi empat kali sebanyak 500.000 doUar -AS, 100.000 dollar AS, Rp 5 miliar, dan Rp 1 miliar. "Maka, bantahan itu tak ada alasan hukum," ujar Anwar.

Dengan mempertimbangkan sejumlah fakta persidangan tersebut, Anwar mengatakan, dapat disimpulkan unsur sengaja memberikan keterangan tak benar telah dipenuhi dilakukan Miryam.

Menanggapi putusan itu, baik jaksa pada KPK, Kresno Anto Wibowo, maupun Miryam bersama tim penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir.

Seusai persidangan, Miryam mengaku keberatan dengan vonis itu dan mempertimbangkan untuk banding. "Jangankan vonis 5 tahun, jadi tersangka saja saya keberatan," ucapnya

(MDN)





Original Post

MA Batalkan Vonis Bebas Bupati Rokan Hulu

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2017-11-14

MA Batalkan Vonis Bebas Bupati Rokan Hulu

JAKARTA - Majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atas vonis bebas Bupati Rokan Hulu, Suparman, dalam kasus -suap, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 Riau. Majelis hakim yang terdiri atas Artidjo Alkostar, M.S. Lumme. dan Krisna Harahap itu menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah. mengatakan belum mendapat salinan putusan kasasi tersebut. Tapi, dia menerangkan, lembaganya mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang diketok pada 8 November lalu tersebut. "Putusan resmi belum kami terima. Setelah diterima, akan dilakukan eksekusi segera," kata Febri melalui pesan pendek, kemarin.

Sebelumnya, hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rinaldi Triandoko, menjatuhkan vonis bebas kepada Suparman, 3 Februari lalu. Dia menilai. Suparman tak terbukti menerima hadiah dan janji dari tersangka lain kasus korupsi ini, Gubernur Riau Annas Maamun, berupa uang Rp 155 juta.

Kasus suap pembahasan APBD Riau mencuat sejak 2015. KPK lebih dulu menyeret bekas Gubernur Riau Annas Maamun dan bekas anggota DPRD Riau dari Fraksi SAN, Ahmad Kirjuhari, ke kursi pesakitan. Pengadilan Negeri Pekanbaru kemudian menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kirjuhari dan 5 tahun 6 bulan bui kepada mantan Ketua DPRD Riau.

Kuasa humun Suparman, Evanora, mengklaim belum mengetahui sama sekali perihal putusan kasasi terhadap kliennya. Dia mengatakan baru mengetahui informasi iii dari media massa. Dia juga belum berkoordinasi "dengan kliennya. "Kami akan cari dan pelajari dulu putusannya seperti apa," kata Evanora.

RIYAN NOFITRA





Original Post

Jatah Rp 60 Miliar untuk Bos Andi Narogong

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2017-11-14

Jatah Rp 60 Miliar untuk Bos Andi Narogong

JAKARTA - Sidang kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, kembali mengungkap dugaan peran Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi membuka rekaman pembicaraan Direktur Utama Biomorf Lone, Johannes Marliem. dengan pejabat pembuat komitmen

proyek e-KTP. Sugiharto.

Dalam rekaman tersebut. Marliem mengungkapkan kepada Sugiharto ihwal kesulitan menyediakan duit hingga Rp 100 miliar. Selanjutnya, Marliem mengatakan hanya sanggup menyediakan Rp 60 miliar. Sugiharto lantas menawarkan agar Marliem menghitung ulang dengan Direktur PT Quadra Solution. Anang Sugiana Sudihardjo. untuk mencari solusi menutupi kekurang-

an dana tersebut.

"Permintaan uang itu untuk Andi. Andi untuk bosnya, Setya Novanto," kata Sugiharto dalam

rogong, mengakui pernah berbicara dengan Marliem tentang upaya menyediakan uang Rp 100 miliar. Tapi, menurut dia, Marliem

sidang lanjutan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Anang, yang juga hadir memberikan kesaksian dalam sidang Andi Na-

hanya mengatakan uang tersebut akan digunakan sebagai dana tak terduga selama pelaksanaan proyek e-KTP. "Saya tidak tahu uang diberikan kepada

siapa," ujar dia.

Jaksa KPK, Abdul Basir, mengatakan penuntut umum melihat adanya persiapan khusus yang dilakukan para pelaku untuk menyisihkan uang proyek e-KTP. Ia menduga ada kesepakatan yang mengharuskan para pelaksanaan proyek memberi uang untuk Setya. Uang tersebut dikumpulkan Sugiharto dari konsorsium Percetakan Negara RI yang kemudian diserahkan

melalui Andi. "Kami masih telusuri," kata dia.

Andi Narogong kembali bungkam dalam persidangannya. Dia tak memberikan tanggapan terhadap kesaksian Anang, Sugiharto, dan Oka. Adapun Setya dalam sejumlah kesempatan membantah terlibat dalam pengaturan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. "Tak ada (menerima uang proyek KTP elektronik)." kata Setya.

ARKHELAUS W





Original Post

Miryam Terbukti Berbohong dalam Kasus E-KTP

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2017-11-14

Miryam Terbukti Berbohong dalam Kasus E-KTP

Selain divonis 5 tahun penjara oleh pengadilan, Miryam dipecat partainya.

Maya Ayu Puspitasari

maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menilai Miryam S. Haryani terbukti berbohong ketika mengaku ditekan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaan kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 itu divonis 5 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 200 juta. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam kasus tindak pidana korupsi."kata ketua majelis hakim. FrangkyTambuwun. saat membacakan putusan, kemarin.

Dalam putusannya, hakim juga menyatakan Miryam terbukti menerima aliran dana dalam kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP. Bantahan Miryam. kata anggota majelis hakim Anwar, berbeda dengan keterangan empat saksi yang memberikan konfirmasi adanva

pemberian dana tersebut. Empat saksi yang dimaksudkan adalah dua orang terpidana korupsi e-KTP yang juga bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri. Irman dan Sugiharto; pengusaha Vidi Gunawan serta staf Kementerian Dalam Negeri Yosep Sumartono.

Merujuk keterangan para saksi, Miryam empat kali menerima fulus, yang totalnya mencapai Rp 6 miliar dan USS 600 ribu. "Bantahan terdakwa tidak memiliki alasan hukum," kata hakim Anwar.

Jaksa pada KPKmendak-wa Miryam dalam perkara kesaksian palsu. Dia mengklaim ditekan penyidik KPK saat memberikan keterangan dalam penyidikan kasus e-KTP. Klaim tersebut dijadikan dalil oleh Miryam saat. menarik berita acara pemeriksaan (BAP) dalam persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Dalam keterangan awal kepada penyidik, Miryam mengungkapkan sebagian duit yang diterimanya juga diberikan kepada sejumlah koleganya di DPR. Menurut penyidik. Miryam justru mengaku ditekan oleh sejumlah anggota Komisi

Hukum DPR sebelum memenuhi panggilan KPK. Tudingan Miryam bahwa dirinya ditekan penyidik juga terbantahkan oleh video pemeriksaan yang diputar dalam persidangan. Dalam rekaman. Miryam justru tampak beberapa kali tertawa.

Putusan hakim kemarin lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK yang meminta hakim menghukum Miryam dengan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Jaksa pun mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan ini.

Adapun Miryam bersikap sama. Dia berkeberatan terhadap putusan hakim karena tidak merasa menerima aliran duit."Saya dikenai pasal tunggal, pasal 22, clear tidak terjadi (pemberian). Saksi juga tidak mengatakan begitu," kata Miryam yang juga politikus Partai Hanura itu.

Ketua Umum Partai Hanura. Oesman Sapta Odang. mengatakan partainya akan segera mencoret Miryam dari keanggotaan partainya. "Berhentikan." kata Oesman, yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu. Menurut dia. proses penghentian Miryam akan segera dibahas pimpinan Fraksi Hanura di DPR.

AHKHELAUS WISNU /AHMAD FAIZ/ Maya Ayu Puspitasari





Original Post

KPK Buru Penerima Duit Miryam

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2017-11-14

KPK Buru Penerima Duit Miryam

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan kembali menelisik aliran dana korupsi e-KTP kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang termuat dalam berita acara pemenksaan (BAP). Miryam S. Haryani. Sebanyak 30 lebih anggota DPR yang diduga ikut menerima aliran dana korupsi selama ini lolos dan pertimbangan majelis hakim karena BAP tersebut dicabut oleh Miryam.

Juru bicara KPK. Febri Diansyah. mengatakan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menyatakan Miryam telah memberikan kesaksian palsu saat mencabut BAP tersebut telah memperkuat dugaan adanya persekongkolan dalam proyek e-KTP. Penyidik, kata dia. akan segera menganalisis

putusan hakim. Fakta-fakta yang muncul di BAP sebelumnya, baik dugaan penerimaan uang atau dugaan aliran dana pada sejumlah pihak lain, tentu akan menjadi bagian penting yang kami cermati kembali," kata Febri.

Dalam berita pemenksaan yang dicabut dengan alasan ditekan penyidik. Miryam mengakui telah menerima duit yang berhubungan dengan proyek e-KTP. Kepada penyidik, Miryam juga mengaku bahwa uang yang diterimanya dibagikan kepada semua anggota Komisi Pemerintahan. Jatah untuk anggota masing-masing sebesar Rp 30 juta; kepala kelompok fraksi Rp 75 juta; dan pimpinan komisi Rp 100 juta.

Namun saat bersaksi pertama kali di persidangan terdakwa Irman dan Sugi-

harto- dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang telah dipidana dalam kasus ini. Miryam menyatakan keterangan tersebut disampaikan dalam tekanan penyidik. Dia pun mencabut semua keterangannya selama penyidikan. Kemarin, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Miryam terbukti memberikan kesaksian palsu dan divonis 5 tahun penjara.

Miryam keberatan atas vonis hakim. Ia berkukuh tak bersalah. Sejak pertama sudah saya katakan, jangankan jadi terdakwa atau terpidana, jadi tersangka saja sejak awal saya keberatan, kata Miryam. membantah ikut menenma duit korupsi dan membagikannya kepada anggota DPR.

MAYA AYU/ARKHELAUS WISNU





Original Post

MiryamTerbukti Beri Keterangan Palsu

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-11-14

MiryamTerbukti Beri Keterangan Palsu

DIAN FATH RISALAH UMAR MUKHTAR

Miryam mengaku akan terus mengejar Novel Baswedan.

JAKARTA - Terdakwa Miryam S Haryani terbukti memberikan keterangan tidak benar (palsu). Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan kepada anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani.

Hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Miryam dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Majelis hakim menilai, Miryam secara sah terbukti melakukan tindakan pidana dengan sengaja memberikan keterangan palsu.

"Menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun denda 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan pidana selama tiga bulan," ujar Ketua majelis hakim Franky Tambuwun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11).

Majelis hakim menilai, dakwaan JPU KPK sebagaimana dalam Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Miryam terbukti menerima uang dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el dan menilai pengakuan Miryam yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang sesungguhnya.

"Bantahan terdakwa tidak punya alasan hukum," kata hakim Anwar.

Majelis hakim menilai, keterangan Miryam yang membantah mene-.rima uang berbeda dengan pengakuan dua terdakwa KTP-el Irman dan Sugiharto. Selain itu, keterangan Miryam juga berbeda dengan keterangan dua saksi staf di Ditjen Dukcapil Ke-mendagri, Yosep Sumartono, ataupun saksi Vidi Gunawan yang menyatakan Miryam menerima aliran dana proyek KTP-el yakni 500 ribu dolar AS, 100 ribu dolar AS, Rp 5 miliar dan Rp 1 miliar yang diantar oleh Sugiharto ke rumah terdakwa.

Hakim Anwar mengatakan, Miryam tidak mendapatkan tekanan ataupun ancaman saat diperiksa oleh tiga penyidik KPK. Ketiganya, Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan M Irwan Susanto memeriksa Miryam di KPK pada 1 Desember 2016, 7 Desember 2016,14 Desember 2016, dan 24 Januari 2017. Majelis hakim menilai, keterangan Miryam soal ancaman dan tekanan dari penyidik

KPK tidak benar.

"Hal itu bertentangan dengan fakta, saksi dan alat bukti lain," ujar hakim Anwar saat membacakan pertimbangan putusan.

Adapun hal-hal yang memberatkan Miryam adalah dianggap tidak membantu program pemerintah memberantas korupsi. Miryam juga tak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang meringankan menurut hakim yaitu, Miryam berlaku sopan selama di persidangan dan belum pernah dihukum.

Usai mendengar putusan Pengadilan Tipikor, Miryam mengaku tidak menerima vonis dari majelis hakim. Miryam mengaku secara pribadi sejak awal keberatan dijadikan tersangka. Terlebih, KPK menetapkannya sebagai terdakwa dan sekarang menjadi terpidana. Namun, dia masih pikir-pikir sebelum memutuskan langkah banding atas vonis tersebut.

"Nanti saya akan berpikir selama tujuh hari dengan tim lawyer. Nanti dipikir dulu, hukumnya bagaimana," ujar Miryam, usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Senin (13/11).

Miryam juga mengaku masih tak terima dengan tekanan yang diterimanya dari para penyidik KPK saat diperiksa. Dia kembali mengklaim telah menerima intimidasi dari penyidik senior KPK, Novel Baswedan. "Saya ditekan, diintimidasi oleh saudara Novel Baswedan. Saya katakan itu di Pengadilan, apa yang dirasa saya ungkapkan di Pengadilan, kalau saya

mengungkapkan itu kesalahan saya, saya nggak tahu," ujarnya.

Miryam justru menyebut Novel telah memberikan keterangan palsu di persidangan Irman dan Sugiharto. "Sekarang begini, memberikan keterangan tidak benar, ada satu penyidik yang memberikan keterangan tidak benar yaitu Novel Baswedan. Saya akan kejar kemanapun," katanya.

Pansus Angket

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, vonis hakim Tipikor terhadap Miryam S Haryani membuktikan bahwa sejak awal Pansus Angket KPK memang berdiri pada pijakan kebohongan Miryam. Menurut Dahnil, kebohongan pansus untuk mendelegitimasi kerja pemberantasan korupsi dan untuk membela sesama anggota DPR.

Dahnil mengatakan, berdasarkan vonis hakim terhadap Miryam maka apa yang dilakukan oleh DPR adalah upaya obstruction of justice, yaitu mengganggu proses hukum terkait penyidikan kasus korupsi. "Bagi saya, persekongkolan sempurna untuk melemahkan KPK ini diduga melibatkan banyak pihak, eksekutif, legislatif, dan penegak hukum lainnya yang memang tidak mau agenda pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan dengan baik," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Republika,

Senin (13/n).

ed agus raharjo/ DIAN FATH RISALAH/UMAR MUKHTAR





Original Post

Novanto Disebut Terima Rp 60 M

Media Cetak Republika Halaman 8
2017-11-14

Novanto Disebut Terima Rp 60 M

DIAN FATH RISALAH, ALI MANSUR

KPK bisa memanggil paksa Novanto.

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) KPK kembali memutarkan rekaman suara dari Direktur Biomorf Lone LLC mendiang Johannes Marliem dalam sidang lanjutan terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el Andi Agustinus atau Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11). Rekaman itu mengindikasikan jatah/ee untuk tersangka kasus KTP-el Setya Novanto senilai Rp 60 miliar.

Dalam rekaman yang diputarkan JPU KPK terdengar percakapan proyek pengadaan KTP-el antara Marliem dengan beberapa pihak pada 2010. Di antara yang diajak bicara yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharja.

Kepada majelis hakim, Sugiharto yang dihadirkan JPU KPK sebagai saksi mengungkapkan percakapan tersebut dilakukan di ruang kerjanya, tetapi ia lupa waktu pasti perbincangan tersebut terjadi. Dalam rekaman percakapan yang diputar terungkap adanya konflik antara Marliem dan Anang terkait pembagian jatah uang proyek KTP-el yang disetorkan untuk Andi Narogong.

"Apakah pertemuan ini sebetulnya pertemuan awal untuk mencarikan solusi adanya konflik antara terdakwa dengan Anang?" tanya JPU KPK Ariawan Agustriantono di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. "Jadi begini, setiap Johannes ketemu saya dan

tidak ada Anang, selalu nagih saya untuk minta saya tagihkan utangnya ke Anang. Tapi, kalau ketemu bertiga, diam saja, enggak ada ngomong masalah utang. Itu saja masalahnya," jawab Sugiharto.

Diketahui, perusahaan Marliem merupakan pemasok produk automated fingerprint identification systems (AFIS) merek L-i untuk konsorsium PNRI, pelaksana proyek KTP-el. Sementara, perusahaan yang dipimpin Anang, PT Quadra Solution, menjadi salah satu anggota konsorsium PNRI.

Dalam percakapan yang diputarkan JPU KPK, terdengar inisial AN. Kepada Jaksa, Sugiharto pun menjelaskan bahwa AN adalah terdakwa Andi Narogong. Pembicaraan yang diputarkan pun tentang utang berupa jatah yang harus diberikan Anang kepada Andi terkait proyek KTP-el yang akan disetorkan ke seorang anggota DPR RI saat itu yang disebut-sebut merupakan bos dari Andi.

"Di sini ada omongan bosnya Andi," tanya Jaksa lagi. Kepada jaksa, Sugiharto langsung mengatakan bahwa bos dari Andi Narogong adalah Setya Novanto. "Bosnya Andi itu SN, Setya Novanto, dan itu (jatah uang) untuk SN," papar Sugiharto.

Sugiharto mengungkapkan kepada majelis hakim, jatah uang yang disiapkan untuk Novanto adalah Rp 100 miliar. Namun, lantaran adanya beberapa kendala dalam pengerjaan proyek KTP-el, jatah untuk Novanto menjadi Rp 60 miliar.

Saat ditanyakan mengapa harus memberikan jatah kepada Novanto, Sugiharto tak bisa menjelaskan karena dirinya hanya mendapatkan arahan dari Marliem. Sugiharto menduga uang tersebut diberikan kepada Novanto

yang merupakan ketua Fraksi Partai Golkar pada saat itu yang diduga telah memuluskan anggaran proyek KTP-el di DPR.

Panggil paksa

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan panggilan paksa terhadap Novanto karena mangkir dalam pemanggilan ketiganya sebagai saksi tersangka Anang Sugiana Sudiharja. "Kalau pada panggilan ketiga tidak hadir maka KPK berdasarkan hukum kan bisa memanggil dengan paksa seperti itu. Tapi, mudah-mudahan beliau kooperatif," kata Syarif di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Pihak KPK juga menjadwalkan kembali pemanggilan Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka pada Rabu pekan depan. Meski demikian, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum bisa memastikan langkah-langkah yang bakal dilakukan jika Novanto kembali mangkir. "Kita tidak ingin berandai-andai, termasuk pemanggilan paksa," kata Febri, kemarin.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, KPK bisa menangkap Novanto kalau dianggap mempersulit pemeriksaan. Dikatakan Mahfud, ada tiga alasan untuk menahan orang, yaitu tidak mau bekerja sama dengan mencari berbagai alasan, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dan berpotensi mengulangi perbuatan.

Menurut dia, alasan menahan Novanto itu bisa dilakukan dengan indikasi menghilangkan barang bukti dengan menyuruh orang mengakui tidak kenal dengannya. "Tetapi, terserah KPK, ya, saya tidak ingin memengaruhi," kata Mahfud.

neni ridarineni ed fitriyan zamzami/ DIAN FATH RISALAH, ALI MANSUR





Original Post

Berbohong, Miryam Divonis 5 Tahun

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2017-11-14

Berbohong, Miryam Divonis 5 Tahun

MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai politikus Partai Hanura Miryam S Haryani terbukti bersalah dalam pemberian kesaksian palsu sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

Miryam juga dikatakan hakim terbukti menerima uang dalam proyek tersebut.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang tindak pidana korupsi," ujar . ketua majelis hakim, Franky Tam- buwun, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Atas perbuatannya tersebut, Miryam divonis dengan hukuman 5 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Miryam dianggap melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mantan anggota Komisi II DPR itu dinyatakan tidak mendapat tekanan sebagaimana yang dijadikan alasannya untuk mencabut berita acara pemeriksaan (BAP).

Hakim Anwar juga menyatakan Miryam terbukti menerima uang dalam proyek pengadaan KTP elektronik hingga empat kali, yakni US$500 ribu dan US$100 ribu dan Rp5 miliar dan Rpl miliar. "Bantahan tidak punya alasan hukum," ucap Anwar.

Miryam yang menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut saat ditemui seusai persidangan tetap membantah soal aliran dana yang diterimanya.

Terkait dengan vonis itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Pansus Angket KPK yang dibentuk DPR bermula dari kesaksian Miryam yang menyatakan dia ditekan penyidik KPK Novel Baswedan. Akan tetapi, di persidangan justru yang ditemukan ialah dugaan Miryam ditekan kolega-koleganya di DPR terkait dengan kasus pengadaan KTP elektronik.

"Ini membuktikan bahwa sejak awal Pansus Angket KPK memang berdiri pada pijakan kebohongan Miryam dan terus memproduksi kebohongan-kebohongan baru," ujar Dahnil, kemarin.

Tujuan kebohongan itu, kata dia, mendelegitimasi kerja-kerja pemberantasan korupsi untuk membela kawan sejawat.

"Apa yang dilakukan DPR ialah upaya obstruction of justice, meng ganggu proses hukum terkait dengan penyidikan kasus korupsi," jelasnya.

Menurut dia, persekongkolan sempurna untuk melemahkan KPK itu diduga melibatkan banyak pihak, eksekutif, legislatif, dan penegak hukum lainnya.

(Ric/X-4)





Original Post

DIVONIS 5 TAHUN PENJARA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2017-11-14

DIVONIS 5 TAHUN PENJARA

Terdakwa kasus pemberian keterangan palsu saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi pengadaan KTP-E, Miryam S Haryani, keluar ruang sidang seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Mantan anggota DPR dari Fraksi Hanura itu divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

MI/RAMDANI





Original Post

Hanura Resmi Pecat Miryam

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-11-14

Hanura Resmi Pecat Miryam

Selain dikeluarkan dari partai Miryam juga akan segera diberhentikan sebagai anggota DPR melalui proses pergantian antarwaktu.

SETELAH divonis Pengadilan Tipikor Jakarta dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan, Miryam S Haryani langsung dipecat Partai Hanura.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan langkah itu ditempuh setelah sebelumnya memberikan peringatan keras. Miryam dipecat dari keanggotaan partai.

"(Telah) diberhentikan," kata OSO di Gedung Nusantara

V, Senayan, Jakarta, kemarin. Menurutnya, pemberhentian Miryam itu berlaku mulai Senin (13/11). Selanjutnya, akan dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap posisi Miryam sebagai anggota DPR. Ia akan digantikan caleg yang meraih suara di bawahnya dari dapil yang sama. "PAW-nya akan dilaksanakan. Ya (segera) diproses fraksi (Hanura)," jelasnya.

Laporkan Novel

Seusai sidang, Miryam menyatakan akan melaporkan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan ke polisi. Ia menu-

ding Novel telah memberikan keterangan tidak benar saat bersaksi dalam persidangan perkara KTP-E di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Dia sudah memberikan keterangan tidak benar pada 23 Maret," ujar Miryam.

Namun, ia belum dapat memastikan kapan akan melaporkan Novel. Dia mengaku masih akan berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya. Politikus Partai Hanura itu memastikan bakal memperkarakan Novel hingga tuntas. "Saya akan kejar ke mana pun," tegasnya.

Miryam dan Novel sempat berdebat dalam sidang perkara

pemberian keterangan palsu terkait dengan kasus KTP-E di pengadilan tipikor pada 30 Maret 2017.

Dalam sidang itu Miryam mengaku mendapatkan tekanan saat kondisi fisiknya sedang tidak fit. Tekanan itu dialami saat diperiksasebagai

saksi dalam kasus dugaan korupsi KTP-E di KPK.

Namun, pernyataan Miryam itu dibantah Novel. Novel memastikan ruangan pemeriksaan yang digunakan saat memeriksa Miryam sudah cukup besar. Dengan begitu, keterangan Miryam dinilai tidak benar.

Dalam persidangan kemarin, majelis hakim menyebut dari empat video rekaman yang diajukan sebagai alat bukti elektronik, tidak ditemukan adanya tekanan terhadap Miryam selama pemeriksaan. Hal itu diperkuat dengan analisis tim forensik psikologi dan forensik asosiasi.

Karena itu, majelis hakim berkesimpulan keterangan Miryam yang merasa ditekan penyidik selama pemeriksaan merupakan pernyataan yang tidak benar.

"(Pernyataan Miryam) bertentangan dengan fakta, saksi, dan alat bukti lain," ucap hakim Anwar.

Miryam terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam vonis, majelis hakim memberikan pertimbangan

yang meringankan dan memberatkan bagi Miryam. Hal yang meringankan ialah Miryam bersikap sopan selama persidangan dan tak pernah dihukum.

Hal yang memberatkan, Miryam dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan selama persidangan tidak mengakui perbuatannya.

Berkenaan dengan putusan tersebut, Miryam mengaku akan memikirkan kesempatan banding yang diberikan majelis hakim. Ia akan memutuskan hal itu selama tujuh hari ke depan. "Saya pikir-pikir dulu," ujarnya.

Richaldo Y Hariandja/ (Mtvn/P-3)





Original Post

Johannes Marliem Buka-bukaan lewat Rekaman

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-11-14

Johannes Marliem Buka-bukaan lewat Rekaman

JAKSA penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya jatah pemberian uang buat Ketua DPR Setya Novanto. Hal itu terungkap dari hasil pemutaran rekaman pembicaraan milik Direktur Biomorf Lone LLC, Johannes Marliem.

Marliem yang disebut-sebut merupakan saksi kunci kasus korupsi KTP-E ditemukan tewas di Amerika Serikat pada Agus-

tus lalu. Rekaman ini diputar dalam persidangan terhadap terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Dalam rekaman itu Marliem tengah berbicara dengan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan

dan Pencatatan Sipil, Sugiharto. Sugiharto yang dihadirkan sebagai saksi dari terdakwa Andi Narogong pun membenarkan isi percakapan itu.

"Itu pembicaraan di ruang kerja saya," kata Sugiharto.

Sugiharto mengatakan, saat itu dirinya dan Marliem membicarakan soal pembayaran

jatah untuk Novanto. Pasalnya, Novanto disebut sebagai orang yang ada di balik Andi Narogong. "Bosnya Andi ya SN, Setya Novanto. Jatah untuk Setya Novanto," kata Sugiharto.

Sugiharto menjelaskan awalnya Andi Narogong meminta agar Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar

diberikan jatah sebesar RplOO miliar. Akan tetapi, Marliem pada saat itu baru memiliki Rp60 miliar. "Jatahnya kalau bisa RplOO miliar (untuk Novanto)," lanjutnya.

Dalam rekaman pembicaraan. Sugiharto juga terbukti menawarkan agar Marliem menunggu perhitungan penge-

luaran biayadengan Direktur PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo.

"Pekerjaan supaya diselesaikan dulu. Anang sama Marliem ada hitungan yang masih belum jelas. Antara Anang sama Marliem itu ada hitungan di lapangan yang belum dihitung," kata Sugiharto.

Dalam surat dakwaan atas Andi Narogong disebutkan bahwa Novanto mendapat jatah Rp574,2 miliar. Jatah itu sebagai imbalan karena Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPR periode 2009-2014 membantu meloloskan proyek KTP-E.

Saat ini, Novanto pun telah ditetapkan menjadi tersangka kasus KTP-E untuk kedua kalinya oleh KPK.

(Ant/P-5)





Original Post

Dihukum Lima Tahun, Miryam Keberatan

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-11-14

Dihukum Lima Tahun, Miryam Keberatan

JAKARTA- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin menjatuhkan vonis pidana penjara selama lima tahun terhadap Miryam S Har-nyani. Atas putusan itu, Miryam S Haryani menyatakan keberatan.

Dia mengungkapkan, sejak pertama kali sudah dikatakan bahwa jangankan menjadi terdakwa atau terpidana, menjadi tersangka saja keberatan. Meski demikian, Miryam mengaku menghormati proses hukum dan putusan pengadilan karena ini proses pengadilan.

"Karena ada jalan lain, saya sama tim lawyer akan berpikir dalam waktu tujuh hari untuk banding atau tidak. Saya secara pribadi keberatan, nanti akan berpikir dengan tim lawyer saya. Nantidipikirduluhukum-nya bagaimana. Jangankan vonis lima tahun, j adi tersangka saja saya keberatan," kata Miryam di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Keberatan tersebut, menurut dia, karena dirinya mengalami penyidikan yang tidak baik dilakukan oleh penyidik KPK. Lagi-lagi, Miryam mengklaim ditekan dan diintimidasi penyidik KPK, Novel Baswedan. Bahkan, dia menyebutkan sudah mengatakan itu dalam proses persidangan di pengadilan. "Apa yang saya rasa, saya ungkapkan dipengadilan. Kalausaya mengungkapkan, itu kesalahan saya, saya nggak tahu," ujarnya.

Tentang video-video empat pemeriksaannya sebagai saksi di KPK yang diputarkan dalam persidangan, Miryam mengaku sudah beberapa kali memprotes. Sebab video yang diputarkan tersebut hanya sekitar dua menit. "Sedangkan saksi-saksi dari penyidik itu juga bilang Bu Miryam diperiksa 7-8 jam. Ke-

napa nggak dibuka 7-8 jam? Jadi tidak harus mulut saya yang ngomong saya terancam atau tidak. Itu dibuka saja dari awal-awal," kata Miryam.

Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai Franki Tambu-wun menilai, mantan anggota Komisi II DPRyangkini anggota Komisi V dari Fraksi Partai Ha-nura Miryam S Haryani terbukti sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tipikor dalam delik pemberian keterangan tidak benar atau keterangan bohong atau keterangan palsu.

Pemberian keterangan palsu tersebut menurutmajelis, dilakukan Miryam sebagai saksi di bawah sumpah saat dihadirkan bersaksi dalam dua persidangan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Irman (divonis tujuh tahun) dan Sugiharto (divonis lima tahun) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Keterangan palsu tersebut disampaikan Miryam meski sudah dikonfrontasi dengan tiga penyidik KPK, yakni Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan M Irwan atas proses pemeriksaan selama di KPK. Bahkan, Miryam mencabut hampir seluruh isi berita acara pemeriksaan (BAP) selama empat kali pemeriksaan sebagai saksi meski sudah diputarkan video-video pemeriksaannyaselamadiKPK.

"Memutuskan, menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa Miryam S Haryani dengan pidana penjara lima tahun danpidanadendase-

besar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata hakim Frangki saat membacakan amarputusan.

Vonis pidanapenjara ini lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. Sebelumnya, Miryam dituntut dengan pidana penjara selama delapan tahun dan ditambah pidana denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan. Meski demikian, majelis hakim memastikan sepakat dengan dakwaan dan tuntutan

JPU bahwa Miryam terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64ayat(l) KUHPidana.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan hal-hal meringankan dan memberatkan. Hal yang meringankan, Miryam belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan. Pertimbangan memberatkan, Miryam tidakmendukungprogram pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Miryam juga tidak mengakui perbuatannya.

Hakim anggota Anwarmeng-

gariskan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti, petunjuk, dan keterangan terdakwa Miryam, maka didapati kesimpulan bahwa pernyataan Miryam yang mengatakan dirinya mendapat tekanan dari tiga penyidik KPK selama pemeriksaan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Pasalnya, saat pemeriksaan Miryam, bahkan diberikan kesempatan istirahat dan makan siang. Miryam juga diberikan kesempatan membaca, memeriksa, dan mengoreksi isi BAP setiap kali pemeriksaan. Berikutnya video-video dalam em-

pat kali pemeriksaan Miryam sebagai saksi di KPK pun membuktikan sebaliknya dari pernyataan Miryam yang mengaku tertekan. Ditambah lagi, video rekaman pemeriksaan sebagai alat bukti elektronik itu sudah dianalisis ahli dari tim psikologi forensik dan asosiasi forensik.

Hasil analisis dituangkan ahli dalam laporan tertulis yang memastikan tidak menemukan adanya tekanan. Karenabanyak pertanyaan pendek dari penyidik malah di j awab pan j ang lebar oleh Miryam. Ahli pun mengatakan bisa disimpulkan tidak ditemukan tekanan dari penyidik

kepada Miryam.

"Keterangan terdakwa yang diberikan saat penyidikan mengatakan ditekan dan diancam adalah keterangan yang tidak benar. Bertentangan dengan fakta, saksi, dan alat bukti lain," ka ta hakim Anwar.

Anwarmengatakan.pemya-taan terdakwa Miryam bahwa tidak pernah menerima uang terkait dengan proyek e-KTP jugabertentangandengankete-rangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Ada empat saksi menguatkan penerimaan uang oleh Miryam.

sabir laluhu





Original Post

Mengintip Komisi Pendapilan di Amerika Serikat

Media Cetak Republika Halaman 19
2017-11-14

Mengintip Komisi Pendapilan di Amerika Serikat

Dulu, tugas melakukan pendapilan atau redis-tricting di Amerika Serikat, sepenuhnya berada di tangan DPR negara bagian. Baik untuk redis-tricting terhadap distrik pemilihan 435 anggota DPR Federal/ Kongres Amerika Serikat, maupun redistricting dapil DPR negara bagian. Tapi, sejak tahun 1960-an, seiring turunnya putusan Mahkamah Agung yang meneguhkan prinsip oni-person, one-vote, hampir separuh negara bagian di negara Paman Sam kemudian memindahkan kewenangan tersebut kepada komisi atau badan tertentu, untuk mengurangi permainan politik dalam penyusunan dapil, yang dikenal dengan istilan gerrymandering.

Hingga tahun 2017 ini, tercatat sebanyak 23 komisi/badan pendapilan dibentuk untuk mengurus redistricting DPR negara bagian, dan 14 komisi/badan yang dibentuk yang mengurus pendapilan DPR Federal (Kongres). Dengan demikian, ada negara bagian yang mendirikan komisi/badan yang mengurus keduanya (pendapilan DPR Federal dan DPR negara bagian), dan ada pula yang ha-

nya untuk mengurus pendapilan DPR negara bagian -sedangkan untuk DPR Federal diserahkan kepada DPR negara bagian atau kombinasi lainnya.

National Conference of State Legislatures (NSCL), membagi komisi dan/ atau badan pendapilan di Amerika menjadi tiga. Pertama, komisi yang tanggungjawab utamanya melakukan redistricting. Kedua, komisi/badan yang fungsinya sebagai penasihat terhadap pendapilan yang dilakukan oleh DPR negara bagian, yaitu dengan mengajukan rancangan pendapilan kepada DPR negara bagian. Ketiga, komisi/badan yang menjadi bacJt up jika ternyata pendapilan yang dilakukan DPR negara bagian gagal memenuhi tenggat.

Untuk pendapilan DPR Federal, ada tujuh negara bagian yang memiliki komisi/badan yang khusus melakukan pendapilan yaitu Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, New Jersey, dan Washington; lima negara bagian yang memiliki komisi/badan penasihat pendapilan yaitu Maine, New York, Ohio, Rhode Island, dan Virginia; dan dua negara bagian yang memiliki komisi/badan pendapilan cadangan, yaitu Connecticut dan Indiana.

Montana memiliki komisi khusus pendapilan, tapi sesungguhnya tidak terlalu bermanfaat, karena jumlah kursi untuk DPR Federal atau Kongres, hanya satu. Negara bagian lainnya yang kursi kongresnya hanya satu adalah Alaska, Delaware, North Dakota, South Dakota, Vermont, dan Wyoming. Meski tak terlalu berguna untuk pendapilan DPR Federal, komisi khusus pendapilan di Montana tersebut tetap bermanfaat banyak dalam pendapilan untuk DPR negara bagian.

Para anggota badan/komisi pendapilan DPR Federal maupun DPR negara bagian, dipilih dengan berbagai macam cara. Di California, dari 14 anggota komisi terdiri atas 5 dari Partai Demokrat, 5 dari Partai Republik, dan 4 dari partai lain; di Arkansas, komisi beranggotakan gubernur, menlu negara bagian, dan jaksa agung; di Montana, pimpinan faksi mayoritas di DPR negara bagian memilih satu orang, pimpinan faksi minoritas di DPR negara bagian memilih satu orang, pimpinan faksi mayoritas Senat negara bagian memilih satu orang, pimpinan faksi minoritas di Senat negara bagian memilih satu orang, dan keempatnya memilih calon yang kelima. Kelima komisioner di Montana ini tidak boleh menduduki jabatan pu-

blik dua tahun sejak melakukan redistricting.

Namun, menurut NSCL ada sedikit perbedaan. Iowa, misalnya, dinilai mempunyai cara redistricting yang berbeda dengan negara bagian lainnya di AS. Iowa tidak memberikan kewenangan itu kepada komisi atau badan khusus, tapi pendapUan dipercayakan kepada staf DPR negara yang nonpartisan, kemudian anggota DPR negara bagian Iowa menyetujui atau menolak rancangan itu melalui pemungutan suara (.voting). Sementara, negara bagian lainnya di Amerika, masih tetap menjalankan pendapilan dengan cara lain, baik yaitu dikerjakan oleh DPR negara bagian maupun kombinasi lainnya.

Meski praktik redistricting di Amerika masih dilakukan oleh berbagai lembaga, dan anggotanya dipilih dengan berbagai cara, namun pendapilan tidak lagi didominasi oleh partai tertentu, dan cara pendapilan itu harus mematuhi prinsip-prinsip pendapilan, yaitu compactness, contiguity, equal population, preservation of existing political communities, partisan fairness, dan racial fairness.

Berikut data negara-negara bagian di Amerika yang telah menyerahkan urusan pendapilan kepada komisi/badan tertentu.

REDAKSI





Original Post

Proses Reposisi Penegerian Usakti

Media Cetak Media Indonesia Halaman 22
2017-11-14

Proses Reposisi Penegerian Usakti

PROSES Reposisi Universitas Trisakti (Usakti) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) Otonom hingga kini masih belum diputuskan. Namun, kini upaya pengembalian aset negara yang tengah dilakukan seluruh Sivitas Akademika Usakti selama 5 tahun tersebut semakin menemukan titik terang, dengan dikeluarkannya surat keputusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan Mahkamah Agung (K/IA) baru-baru ini.

Ketua Senat Usakti, Prayitno, melalui rilisnya mengemukakan salah satu hambatan proses reposisi Usakti dimungkinkan karena adanya silang pendapat antara Pihak Universitas dan Yayasan Trisakti. Sivitas Akademika Usakti kini sedang berjuang mengembalikan seluruh aset yang dimiliki Usakti kepada negara, namun Yayasan Trisakti justru menggunakan SK Mendikbud No 0281 //1979 untuk mengklaim kepemilikan atas universitas yang sebenarnya didirikan negara pada 1965 tersebut. "Namun, berdasarkan putusan PK dari Mahkamah Agung, SK Mendibud tersebut telah dibatalkan, sehingga artinya Usakti adalah milik negara," Ketua Senat Universitas Trisakti, Prayitno, Minggu, (11/11).

(Bay/H-5)





Original Post

Bupati Bekasi Sediakan Pengacara Gratis

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 22
2017-11-14

Bupati Bekasi Sediakan Pengacara Gratis

BEKASI Selama ini warga miskin di Kabupaten Bekasi kesulitan mendapatkan pengacara saat menghadapi persidangan di pengadilan. Pasalnya, warga miskin tidak memiliki dana untuk membayar jasa pengacara. Tapi, kini, Pemkab Bekasi membuat terobosan dengan menyediakan bantuan hukum gratis.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengatakan, pemerintah daerah telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Orang Miskin. Menurut dia, Perda ini merupakan implementasi dan UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pemerintah wajib memben jaminan bagi warganya terutama masyarakat miskin. "Ini bukti komitmen pemerintah daerah untuk membantu warganya bila terjerat kasus pidana maupun perdata," kata Neneng, di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin (13/11).

Berkaca pada pengalaman tahun lalu, setidaknya ada sekitar 1.000 warga miskin yang kesulitan untuk mendapat pembelaan di mata hukum. Mereka tidak mampu menyewa pengacara karena ketiadaan uang. Tak jarang, mereka pasrah begitu kasus membelitnya.

Namun, beberapa ada yang minta perlindungan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH). "Atas persoalan itu, kami bersama DPRD Kabupaten Bekasi membuat produk hukum ini sehingga masyarakat miskin terbantu saat menghadapi persidangan di meja hijau," ujarnya.

Sampai saat ini, kata dia, ada sekitar 70

warga miskin yang mendapat bantuan hukum secara gratis dari pemerintah. Untuk anggarannya sendiri, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp600 juta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Dalam APBD Perubahan, pihaknya tidak menambah dana tersebut karena anggarannya masih sisa sekitar Rp250 jutaan. Adapun setiap satu kasus, pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp5 juta sampai putusan itu inkrah. "Tahun 2018 akan kami anggarkan lagi, tapi masih dalam pembahasan," ujarnya.

Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja

mengatakan, alokasi dana yang dikucurkan pemerintah juga bisa digunakan untuk upaya hukum kembali berupa banding dan kasasi. Untuk banding, dana yang disediakan Rp3juta, sedangkan kasasi Rp2 juta. "Kalau yang bersangkutan tidak puas, bisa dilanjutkan ke banding hingga kasasi," tandasnya.

Menurut Eka, warga miskin yang ingin mendapat bantuan hukum gratis wajib memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)yang diterbitkan kelurahan maupun Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Surat tersebut kemudian dibawa ke Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah menjalin

kerja sama dengan daerah. "Oleh OBH nanti bantuan hukumnya langsung diproses. Selain harus memiliki SKTM, mereka juga harus tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bekasi," katanya.

Eka pun mengatakan sejauh ini baru ada satu OBH yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka mendapat kuasa dari pemerintah untuk membantu warga miskin yang terjerat kasus pidana maupun perdata. Pemerintah membuka peluang bagi OBH yang lam untuk menjalin kerja sama itu. Dengan catatan, mereka harus memiliki akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). "Bukan hanya terakreditasi, tapi mereka harus bersedia dengan pagu anggaran yang kami tawarkan, yaitu Rp5 juta sampai kasus itu inkrah," ungkapnya.

Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Alex Satudy mengatakan, pihaknya telah menyosialisasikan adanya bantuan hukum ini ke masyarakat. Caranya dengan mendatangi ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kabupaten Bekasi. "Sudah kami sampaikan juga ke rumah-rumah warga. Sayang, kalau kesempatan ini tidak dimanfaatkan," katanya.

Menurutnya, bantuan hukum ini juga menjunjung asas praduga tidak bersalah bagi warga miskin yang terjerat kasus. Bahkan, sekalipun nyatanya mereka bersalah, namun tetap berhak mendapat pembelaan di mata hukum." Kami tidak melihat apakah dia salah atau benar. Karena, sejauh belum putusan inkrah, mereka belum dikatakan bersalah," tandasnya.

abdullah m surjaya





Original Post

Novanto Cari Keadilan Ke MK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-11-14

Novanto Cari Keadilan Ke MK

TAK TERIMA DITERSANGKAKAN KPK

SETYA Novanto terus mencari keadilan. Setelah melaporkan dua pimpinan KPK ke Bareskrim Polri atas penetapan tersangka terhadap dirinya, Ketua DPR itu mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dua pasal Undang-Undang KPK digugatnya

Kemarin sore, pengacara Novanto, Fredrich Yunadi mendatangi Gedung MK untuk mengajukan judicial review terhadap dua pasal dalam Undang-Undang KPK. Dua pasal itu berkaitan dengan syarat pemanggilan terhadap seseorang dan soal pencegahan terhadap seseorang.

Sesuai surat tanda terima pengaduan bernomor 1735/PAN.MK/XI/2017, pasal pertama yang digugat yaitu Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2). Sementara sesuai surat nomor kedua bernomor 1735/PAN.MK/XI/2017, pasal kedua yang digugat Pasal 12 ayat (1) huruf b. Pasal 46 ayat (1) dan (2) dianggap bertentangan dengan Pasal 20 A ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 80 F UU MD3 yang mengatur soal hak imunitas anggota DPR. "Ini terkesan mengabaikan dtau mengesampingkan masalah Undang-Undang Dasar. Apakah termasuk mengesampingkan Undang-Undang Dasar? Ini perlu kita uji supaya tidak ada kesalahpahaman baik dari KPK maupun kuasa hukum," tutur Fredrich.

Selain itu, menurut Fredrich, pemanggilan kliennya oleh KPK harus seizin presiden. Acuannya, Pasal 224 ayat 5 Undang-UndangNomor 17Tahun2014 tentang MD3, yang oleh MK melalui putusan nomor 76 tahun 2014, diubah bahwa pemanggilan anggota MPR, DPR, DPRD, DPD, wajib meminta izin dari presiden. Sementara Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK dianggap Fredrich bertentangan dengan putusan MK tentang gugatan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

MK memutuskan bahwa kata penyelidikan dan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 6 Tahun 2016 Keimigrasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan itu keluar pada Februari 2012. Sehingga, Pasal 16 ayat (1) huruf b itu berbunyi diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang. Pasal 16 ini berisi tentang pejabat imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut.

"Tapi KPK kan masih ngotot dengan alasan dia punya wewenang penuh mengesampingkan segala undang-undang. Dari pada ribut lalu debat kusir, lebih baik saya uji di MK, biar MK akan mempertimbangkan atau putusan sekiranya apa yang sebenarnya jadi acuan penegak hukum," beber Fredrich lagi.

Fredrich mengaku sudah menunjukkan bukti-bukti sebanyak 12 set. Dia meminta MK segera menyidangkan gugatan uji materi dua pasal dalam UU KPK itu.

"Agar tidak menjadi sesuatu kasus yang menggantung yang dalam hal ini masyarakat nanti bingung siapa sebenarnya yang benar," ucapnya.

Diajuga meminta komisi antirasuah tidak memeriksa Novanto sampai MK mengeluarkan putusan. Fredrich pun menyindir KPK juga pernah memakai alasan itu untuk "mangkir" dari panggilan panitia khusus angket KPK di DPR. "Kami kembalikan apa yang dilakukan KPK terhadap Pansus," sindirnya. "Klien kamijuga wajib diperlakukan sama dengan dirinya sendiri. Kalau tidak berarti kan ada pilih kasih, menang sendiri," imbuh Fredrich.

Novanto, kemarin, dipanggil KPK sebagai saksi atas tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo dalam kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP. Dia menolak hadir dan hanya mengirimkan surat ke KPK. Surat itu bertanda kop DPR dan ditandatanganinya.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai tidak perlu izin Presiden untuk memanggil Novanto. Dia merujuk MK Nomor 76/PUU-XI1/2014 atas uji materi Pasal 224 Ayat 5 dan Pasal 245 Ayat 1 UU MD3, tidak membatalkan Pasal 245 Ayat 3 Poin c. "Tidak sama sekali kok, tidak harus izin. Baca saja aturannya kan itu juga sudah ada putusan MK tidak mewajibkan adanya izin dari Presiden," tegas Syarif di Gedung KPK, kemarin.

Apalagi, lanjutnya, sebelumnya Novanto pernah dipanggil KPK dan memenuhi panggilan tanpa izin Presiden. "Kenapa sekarang hadir harus mendapat izin dari Presiden? Ini suatu yang mengada-ada," ujarnya. KPK menggertak bakal menjemput paksa Novanto. Sebab, Ketum Golkar itu sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan sebagai saksi untuk Anang.

Novanto sudah tiga kali hadir dalam pemanggilan KPK sebagai saksi untuk Anang Sugiana Sudihardjo. Pada pemanggilan pertama Senin 30 Oktober 2017 dia tidak hadir karena ada kegiatan lain di daerah pada masa reses DPR. Sementara pada pemanggilan kedua dan ketiga, Senin 6 November 2017 dan Senin 13 November 2017, Novanto bersikukuh pemanggilan terhadap dirinya harus ada izin tertulis dari Presiden. "Itu (pemanggilan paksa) salah satu yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, memanggil secara paksa," ancam Syarif.

Tapi Syarif masih berharap Novanto kooperatif dan akan memenuhi panggilan penyidik. "Kami berharap beliau bisa hadir tanpa harus ada paksaan," tandasnya.

Novanto kembali disandangkan status tersangka pada 31 Oktober 2017. Dia disangkakan terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto.

okt





Original Post

SALAMAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-14

SALAMAN

Terdakwa kasus pemberian keterangan tidak benar perkara korupsi pengadaan e-KTP, Miryam S Haryani menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

RANDI TRI KURNIAWAN/RM





Original Post

Miryam Divonis 5 Tahun, Minta Tujuh Hari Untuk Ajukan Banding

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-14

Miryam Divonis 5 Tahun, Minta Tujuh Hari Untuk Ajukan Banding

Terbukti Bohong Di Sidang E-KTP

Anggota DPR Miryam S Haryani divonis bersalah karena berbohong dalam persidangan kasus korupsi e-KTP. Politisi Partai Hanura itu pun dihukum 5 tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang tindak pidana korupsi," putus ketua majelis hakim Pengadifan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Franky Tambuwun.

Majelis hakim menilai Miryam tidak terbukti mendapat tekanan

selama menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi kasus korupsi e-KTP.

Menurut majelis hakim, pernyataan Miryam bahwa dirinya mendapatkan tekanan terbantahkan dengan kesaksian tiga penyidik KPK Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan Irwan Susanto.

Ketiga penyidik itu pernah memeriksa Miryam dan juga

dikonfrontir dengan Miryam dalam persidangan perkara e-KTP terdakwa Irman dan Sugiharto pada 30 Maret 2017.

Lantaran itu, majelis hakim menilai Miryam sengaja mencabut semua keterangan yang pernah dia berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Salah satunya mengenai pengakuan penerimaan uang dari Sugiharto, bekas Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Majelis hakim menyatakan, perbuatan Miryam terbukti melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan Miryam tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Selain itu, Miryam tidak mau mengakui perbuatan yang didakwakan.

Menanggapi putusan tersebut, Miryam menyatakan keberatan dan meminta waktu selama 7 hari untuk menentukan apakah pihaknya akan mengajukan banding atau tidak.

"Saya sejak pertama sudah sampaikan jangankan jadi terdakwa atau terpidana, menjadi tersangka saja keberatan. Tapi saya hanya menghormati proses hukum karena ini adalah pengadilan. Saya bersama tim kuasa hukum akan berpikir dalam 7 hari untuk melakukan banding atau tidak," kata Miryam.

Sementara jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan pikir-pikir atas putusan ini. Pasalnya, vonis yang dijatuhkan kepada Miryam Iebih dari rendah tuntutan. JPU meminta Miryam dihukum 8 tahun penjara dan didenda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan,

byu





Original Post

Kembalikan Usakti Kepada Negara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-11-14

Kembalikan Usakti Kepada Negara

PROSES reposisi Universitas Trisakti (Usakti) untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) otonom semakin menemukan titik terang. Terutama dengan dikeluarkannya surat keputusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini.

Salah satu penghambat proses reposisi Usakti adalah masih adanya silang pendapat antara Pihak Universitas dan Yayasan Trisakti, dimana Sivitas Akademika Usakti sedang berjuang mengembalikan seluruh aset milik Usakti kepada Negara.

Namun, Yayasan Trisakti justru menggunakan SK Mendikbud No.0281 //1979 untuk mengklaim kepemilikan atas universitas yang sebenarnya didirikan oleh negara pada tahun 1965 tersebut. Hal ini dinyatakan Ketua Senat Universitas Trisakti, Prayitno.

"Berdasarkan putusan PK dari Mahkamah Agung, SK Men-dibud tersebut telah dibatalkan, sehingga Usakti adalah milik negara dan antara Universitas Trisakti dengan Yayasan Trisakti tidak ada hubungan hukum dalam menyelenggarakan, mengelola, apalagi memiliki Universitas Trisakti yang seyogianya adalah milik negara ini," ujarnya,di sela-sela rangkaian acara Dies Natalis Usakti ke-52 di Universitas Trisakti, Minggu, (11/11) lalu.

Selain itu, lanjut Prayitno, Putusan PK Mahkamah Agung juga memperkuat penetapan dari Menteri Keuangan, bahwa Universitas Trisakti adalah Barang Milik Negara (BMN). "Penetapan ini juga sebelumnya digugat Yayasan Trisakti .namun Mahkamah Agung menolak dan menetapkan, peraturan Menteri Keuangan tersebut tetap berlaku," ujarnya.

Ketua Tim Reposisi dan Penegerian Usakti, Dadan Umar Daihani menilai,dengan putusan Mahkamah Agung ini, jalan bagi Universitas Trisakti untuk menjadi PTN-BH Otonom akan semakin terbuka.

Menurutnya, putusan ini ada-

lah jawaban dari segala jerih payah Sivitas Akademika Usakti dalam meluruskan sejarah Universitas Trisakti yang seyogyanya terbentuk sejak awal sebagai PTN.

"Terlebih kini pemerintah sudah hadir di Universitas Trisakti dengan ditempatkannya salah satu Dirjen Kemenristek Dikti yang diberikan tugas khusus oleh Negara, sebagai Pejabat Rektor Sementara di Universitas Trisakti. Salah satu tugasnya adalah menjaga aset negara, dalam hal ini adalah Universitas Trisakti," ujar Dadan.

Melihat berbagai fakta di atas, dengan telah ditetapkannya aset Usakti sebagai BMN, kemudian kehadiran pemerintah guna menjaga aset negara tersebut, paparnya, jelas menunjukkan pertanda adanya dukungan pemerintah yang turut membantu terwujudnya status Usakti menjadi PTN-BH Otonom.

"Sekarang kita tinggal menunggu bola yang kini sedang berada di tangan pemerintah bergulir. Kami telah menjadi mandiri sejak pertama kali kami berdiri, sejarah telah memperlihatkan hal tersebut. Ini merupakan formalisasi dari jati diri subyek hukum otonom yang melekat pada Usakti sejak kelahirannya," tegasnya.

Keberhasilan peralihan status Usakti menjadi PTN-BH Otonom juga disebutkan Dadan, merupakan salah satu indikasi kesuksesan Nawa Cita Presiden Jokowi, terutama dalam hal kemandirian serta revolusi karakter bangsa.

Karena jika Usakti menjadi PTN-BH Otonom, ujarnya,kampus ini dapat menjadi role model sebagai sebuah universitas yang mandiri, tidak membebani APBN, dan hal ini telah dibuktikan selama 52 tahun.

"Apalagi Usakti juga turut mendukung revolusi dan pendidikan karakter, karena Usakti selalu mendidik mahasiswanya bertindak sesuai nilai-nilai ke-Trisak-tian, yaitu berdaulat, mandiri dan berbudaya," tutup Dadan.

JON





Original Post

Mangkir Lagi, Setnov Malah Gugat UU KPK

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-11-14

Mangkir Lagi, Setnov Malah Gugat UU KPK

KPK dituntut putar otak menghadapi Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Sebab, hingga kemarin (13/11), ketua umum DPP Partai Golkar itu tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang diusut lembaga tersebut.

Setnov kemarin diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo

Namun, lagi-lagi dia memilih absen. Dia meminta KPK menyertakan izin tertulis dari presiden sebelum melakukan pemanggilan. Alasan itu sebelumnya juga menjadi dasar Setnov tidak memenuhi panggilan KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya masih mempelajari surat ketidakhadiran yang dikirim Setnov. Menurut dia, selain meminta KPK untuk lebih dulu mengajukan izin ke presiden, Setnov beralasan tengah menghadiri HUT Ke-53 Golkar tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Surat disampaikan pagi tadi (kemarin, Red)," jelasnya. Disinggung soal opsi jemput paksa untuk menghadirkan Setnov di pemeriksaan KPK, Febri belum mau berkomentar. Menurut dia, pemanggilan secara patut bakal kembali dilakukan.

Sementara itu, perlawanan kembali dilancarkan Setnov. Kali ini lewat jalur Mahkamah Konstitusi (MK). Kemarin Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setnov, mengajukan judical review (JR) alias uji materiil terhadap dua pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Yakni, pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 12 ayat (1) huruf b. "Ya, itu tadi kan daftar," ungkapnya di gedung MK kemarin.

Dua pasal dalam UU KPK tersebut diuji dengan UUD 1945. Kemarin pengajuan uji materiil oleh Setnov diterima MK dengan tanda terima bernomor 1734/ PAN.MK/XI/2017 (untuk pasal 46) dan 1735/PAN.MK/XI/2017 (untuk pasal 12).

Menurut Fredrich, keputusan mengajukan permohonan uji materiil diambil lantaran pihaknya menilai KPK sudah melampaui ketentuan. Misalnya, soal pemanggilan Setnov sebagai ketua DPR. "Saya selalu mengatakan wajib meminta izin presiden."

Fredrich menyatakan, dirinya berani menyampaikan hal itu lantaran UUD 1945 mengatur hak imunitas anggota DPR. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Aturan serupa tertulis dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Bahkan, lanjut dia, putusan MK tahun 2014 menyatakan, pemanggilan legislator oleh KPK harus seizin presiden. "Menurut norma hukum, UU apa pun tidak boleh bersentuhan atau melampaui UUD 1945," terangnya.

Fredrich menegaskan, Setnov tidak akan memenuhi panggilan KPK sebelum ada putusan MK soal uji materiil yang diajukannya. Menurut dia, hal seperti itu juga dilakukan KPK yang menolak panggilan Pansus Hak Angket KPK di DPR dengan alasan menunggu hasil uji materiil soal kewenangan pansus tersebut.

"Mereka (KPK) kan selalu mengabaikan panggilan pansus dengan alasan menunggu putusan MK," beber Fredrich. Hal serupa bakal dilakukan Setnov. "Bahwa klien kami akan menunggu putusan MK untuk menentukan sikap," imbuhnya.

Keterangan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Setnov tidak akan memenuhi panggilan KPK sebelum ada putusan MK dari uji materiil yang diajukannya. "Saya harap semua orang menghormati hukum," ucapnya.

Dia menegaskan, pihaknya sudah taat hukum. Juga sudah meminta MK segera menyidangkan permohonan uji materiil yang mereka ajukan. Tujuannya, kasus itu tidak menggantung serta tidak lagi membuat masyarakat bingung.

Soal kemungkinan Setnov dipanggil paksa oleh KPK, Fredrich pun menyampaikan kembali bahwa hal serupa bisa dilakukan DPR. "Berarti sama dong, pansus juga boleh panggil paksa dia (KPK) dong," imbuhnya.

Sikap Setnov tersebut ditanggapi serius oleh kader muda Golkar. "Apabila Setnov masih terus di luar, dia pasti akan melakukan manuver apa saja untuk menghabisi KPK," ungkap Koordinator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia kemarin.

Menurut dia, upaya Setnov dan Fredrich Yunadi selama ini merupakan manuver untuk menyerang KPK atau pihak lain yang berseberangan dengan KPK. "Tak hanya pimpinan KPK, wakil presiden pun diserang. Seenaknya pula mau menarik-narik TNI, Polri, bahkan presiden untuk melindungi Setnov" tegasnya.

Doli menilai, yang ditampilkan pihak Setnov melalui kuasa hukumnya itu menggambarkan nga situasi. Pertama, Setnov akan habis-habisan melawan KPK. Selaku.pimpinan lembaga tinggi negara, tampaknya, dia tidak menghormati Indonesia sebagai negara hukum serta tidak peduli lagi tentang etika berbangsa dan bernegara.

"Dia sudah menganggap dirinya kuat, bisa mengatur institusi penegak hukum lainnya untuk bersama dia berhadapan dengan KPK. Bahkan, pernyataan presiden yang menolak secara tegas upaya kriminalisasi pimpinan KPK pun tak dihiraukannya," jelas mantan wakil Sekjen Partai Golkar itu.

Kedua, keberanian melakukan kegaduhan seperti itu didasari kemampuan dan keyakinan bahwa posisi Setnov masih kuat dan mendapat dukungan dari kekuasaan. Dalam hal ini, bisa jadi Fredrich mendapat perintah langsung dari oknum pro-Setnov. "Oknum ini, tampaknya, beririsan dengan kepentingan Setnov dan berada di lingkaran kekuasaan atau istana," ujar Doli.

Terakhir, pernyataan-pernyataan Fredrich tampak seperti parodi yang membolak-balikkan logika. Hal itu justru mengajari masyarakat ke arah sesat pikir dalam memahami hukum. "Suka mengarang, mengutip informasi yang keliru, analisis yang ngawur, dan kesimpulannya pun jadi tak kontekstual, tapi tetap merasa paling pintar," ujarnya.

Di sisi lain, KPK terus menguatkan bukti dan keterangan kasus e-KTP dari para saksi dalam sidang Andi Agustinus alias Andi Narogong. Jaksa menghadirkan pemilik Delta Energy Investment Company Made Oka Masagung, Komisaris PT Softorb Technology Muji Rakhmat Kurniawan, mantan Direktur Pengelolaan Informasi AdministrasiKepen-dudukan Kemendagri Sugiharto, pengusaha asal Singapura Muda Ikhsan Harahap, dan Anang Sugiana Sudihardjo.

Jaksa KPK mengonfrontasi keterangan Oka Masagung yang merupakan teman Setnov dengan Anang, Muji Rakhmat, dan Muda Ikhsan soal aliran uang yang ditengarai berhubungan dengan proyek e-KTP. Dalam sidang sebelumnya, Oka mengakui pernah menerima USD 1,8 juta dari Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem yang meninggal di Amerika beberapa waktu lalu.

Meski dikonfrontasi dengan saksi lain mengenai indikasi uang yang mengalir ke Andi Narogong dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakan Setnov), Oka tetap mengaku tidak tahu. Distribusi duit tersebut diduga keluar masuk di rekening Oka pada medio Desember 2012. "Saya betul-betul belum ingat," katanya.

(bay/tyo/syn/c5/nw)





Original Post

Terbukti, Miryam Divonis 5 Tahun

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-11-14

Terbukti, Miryam Divonis 5 Tahun

Tak Ada Tekanan Penyidik dalam Kasus E-KTP

JAKARTA - Berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani yang sempat dicabut pada sidang Irman dan Sugiharto pada 23 Maret lalu dipastikan bisa kembali menjadi alat bukti KPK. Itu bisa terjadi setelah Pengadilan Tipikor lakarta menjatuhkan vonis bersalah kepada politikus Partai Hanura itu kemarin (13/11).

Miryam dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan diminta membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh hakim. Sebab, dia terbukti memberikan keterangan tidak benar dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Vonis itu lebih

ringan daripada tuntutan jaksa KPK yang meminta hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Mengadili, dinyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang tindak pidana korupsi," tegas Franky Tambuwun, ketua majelis hakim, saat membacakan amar putusan.

Putusan itu juga membuktikan bahwa Miryam tidak pernah mendapat tekanan dari penyidik KPK selama pemeriksaan di komisi antirasuah tersebut 1, 7, dan iDesember2016serta24 Januari 2017. Para penyidik tersebut adalah Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan M. Irwan Susanto. "Pernyataan Miryam berbanding terbalik dengan kesaksian tiga penyidik KPK yang dihadirkan saat persidangan Irman dan Sugiharto pada 30 Maret 2017 dan dikonfrontasi," jelas hakim.

Miryam seusai sidang mengatakan masih pikir-pikir atas putusan hakim. Hanya, dia sempat menyatakan keberatan sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga berstatus terdakwa. "Jangankan vonis lima tahun, jadi tersangka saja saya keberatan. Tapi, saya menghormati proses hukum karena ini proses pengadilan. Saya sama tim lawyer akan berpikir dalam waktu tujuh hari untuk banding atau tidaknya," papar mantan anggota Komisi 11 DPR itu.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman menyatakan, KPK bisa kembali mempelajari BAP Miryam untuk mengungkap indikasi duit ijon proyek e-KTP yang disebut-sebut mengalir ke sejumlah anggota DPRperiode 2009-2014. "Sangat bisa kembali (BAP Miryam, Red) menjadi alat bukti," tuturnya.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, putusan hakim kemarin juga membuktikan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk KPK selama ini berdiri di pijakan kebohongan Miryam. Sebab, pembentukan pansus bermula dari kesaksian Miryam yang mengaku ditekan Novel. "Di persidangan Miryam justru yang ditemukan dugaan Miryam ditekan kolega-koleganya di DPR," ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang langsung merespons putusan pengadilan tipikor terkait kasus Miryam. Tak tanggung-tanggung, OSO (sapaan akrabnya) memerintah DPP

Hanura segera menggelar prosedur pencopotan Miryam dari keanggotaan partai. "Berhentikan!" tegas OSO kepada wartawan.

Menurut OSO, Hanura tidak menoleransi kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Dalam hal ini, setelah pemecatan dilakukan, Hanura segera memproses pergantian antarwaktu (PAW) untuk Miryam sebagai anggota DPR. "PAW-nya akan dilaksanakan," tandasnya,

(tyo/bay/cfl/agm)





Original Post

OTT Mantan Kepala KSOP Ternate, Polisi Sita Uang Ratusan Juta Rupiah

Media Online kompascom
2017-11-14

TERNATE, - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Maluku Utara meringkus mantan Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kota Ternate inisial HM alias Hengky dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT).

Padahal Hengky rencananya akan menempati jabatan barunya sebagai Kepala KSOP Tenau Kupang, NTT.

Selain Hengky, polisi juga mengamankan dua orang lainnya dalam OTT dugaan kasus gratifikasi proyek docking kapal perintis R-65 Pangkalan Ternate tersebut. Mereka ditangkap saat petugasSaber Pungli melakukan operasi, Kamis (9/11/2017).

"Petugas melakukan operasi di salah satu kamar Menara Archie Hotel Ternate, dan berhasil menangkap HM alias Hengky yang merupakan Kepala KSOP Ternate, AR alias Abdul staf KSOP Ternate, dan BS alias Bonefasius sebagai kontraktor," kata Ketua Tim Saber Pungli Polda Malut, Kombes Pol Sam Y K dalam keterangan persnya, Senin (13/ 11/ 2017).

Dalam OTT itu, selain ketiga tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti (BB), di antaranya uang tunai senilai Rp 190.420.000 yang diduga uang gratifikasi, 2 rangkap dokumen dan 5 buah telepon genggam.

"Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi menaikkan kasus tersebut ke penyidikan dan kini telah ditahan di sel tahanan Polda Malut," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka Hengki dan Abdul menerima suap.

Berdasarkan pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP, diancam pidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Sementara tersangka Bonefasisus (kontraktor) selaku pemberi atau perantara dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a, serta pasal 5 ayat 1 huruf b serta pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun.

Data Kompas.com, kasus gratifikasi tersebut terkait dengan proyek docking kapal perintis R-65 Pangkalan Ternate yang dikerjakan di pangkalan Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebesar Rp 2.424.663.000.

Adapun nilai penawaran docking kapal tersebut sebesar Rp 2.357.300.000, dan nilai terkoreksi/nilai kontrak sebesar Rp 2.357.300.000. Proyek tersebut bersumber dari ABPN 2017, dengan pemenang tender PT Kelincimas Perdana.
Kompas TV KPK menetapkan Bupati Nganjuk Taufikurahman sebagai tersangka dalam operasi penangkapan di Kabupaten Nganjuk dan Jakarta.

http://regional.kompas.com/read/2017/11/14/05384851/ott-mantan-kepala-ksop-ternate-polisi-sita-uang-ratusan-juta-rupiah



Original Post

Saat izin Jokowi jadi 'benteng pertahanan' Setya Novanto tak hadiri panggilan KPK

Media Online merdeka.com
2017-11-14

Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto kembali mangkir dari panggilan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Senin (13/11) kemarin. Tersangka kasuskorupsi proyek e-KTP itu harusnya diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Sultion Anang Sugiana Sudiharjo (ASS) dalam kasus proyek e-KTP.

Setnov mengirimkan surat ke KPK atas ketidakhadirannya. Dalam surat itu, Setnov beralasan tidak hadir karena belum ada izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS. Alasan yang digunakan adalah terkait izin Presiden," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.

Tercatat, Setya Novanto sudah mangkir 3 kali dari panggilan KPK sebagai saksi Direktur Utama PT Quadra Sultion Anang Sugiana Sudiharjo (ASS), yaitu pada Senin, 30 Oktober 2017 lantaran menghadiri HUT Partai Golkar. Kemudian pada Senin, 6 November 2017, dengan alasan pihak Presiden Jokowi belum memberikan izin kepada KPK untuk memeriksanya, dan Senin (13/11) kemarin dengan alasan yang sama, belum ada izin dari Presiden Jokowi.

Setnov sendiri membantah mangkir dari panggilan KPK, kemarin. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar ini berdalih sedang melakukan tugas negara dan partai dengan mengunjungi konstituennya di daerah pemilihan NTT.

"Ya saya sekarang menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas partai. Saya sambil mempelajari masalah-masalah yang diberikan kepada saya, yang tentu di luar dugaan saya dengan putusan praperadilan (KPK) masih melakukan upaya-upaya yang tentu saya tetap menghormati proses hukum dan nanti kita lihat perkembangan perkembangan berikut," ujarnya di Kupang.

Bersama sejumlah petinggi Golkar lain, Setnov kemarin melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Sonaf Manekan Lasiana Kota Kupang dan menghadiri panen raya padi di Desa Noelbaki Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Usai menghadiri panen raya padi, Setya Novanto langsung bertolak keJakarta melalui Bandara El Tari Kupang.

Sehari sebelumnya, Minggu (12/11), kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi menyarankan kliennya itu tidak perlu memenuhi panggilan KPK. Frederich bersikukuh pemanggilan Setnov oleh KPK harus mendapat persetujuan dan izin dari Presiden Jokowi.

"Kami memberikan saran tidak perlu hadir karena tidak punya kewenangan KPK untuk memanggil," ujar Frederich di kantor DPP Golkar.

Frederich merujuk Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20 a Ayat 3 mengenai hak imunitas terhadap anggota DPR. Dari pasal tersebut, dia menjelaskan tidak ada alasan KPK memanggil Setnov sementara yang bersangkutan tengah menjalani tugas sebagai legislatif.

Dia juga mengutip putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang-undang MD3 Pasal 245 Ayat 1 dan 225 Ayat 1 sampai 5, yang mengatur tentang izin pemeriksaan terhadap anggota dewan.

Enggan disebut tidak taat hukum, Frederich justru menuding KPK telah melakukan perbuatan melawan konstitusi jika tetap memaksa melakukan pemanggilan terhadap Setnov.

"Kalau sekarang kami mendapatkan SPDP dan lain sebagainya itu jelas suatu pelecehan terhadap hukum," katanya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pun angkat bicara atas mangkirnya Setya Novanto, Senin kemarin. Dia menegaskan KPK tidak harus meminta izin Presiden Jokowi untuk memeriksa Setya Novanto.

"Tidak sama sekali kok, tidak harus izin baca saja aturannya kan itu juga sudah ada putusan MK tidak mewajibkan adanya izin dari Presiden," kata Laode M Syarif di Gedung KPK, kemarin.

Diketahui peraturan tersebut berlandaskan pada Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 atas uji materi Pasal 224 Ayat 5 dan Pasal 245 Ayat 1 UU MD3, tidak membatalkan Pasal 245 Ayat 3 Poin c. Dengan demikian, pemeriksaan anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana khusus, yakni korupsi, narkoba, dan terorisme, tidak memerlukan izin dari Presiden.

Laode juga mengatakan alasan Setnov mengada-ngada. Menurut dia, Setnov pernah hadir di KPK tanpa alasan tersebut. Diketahui Setnov pernah hadir sebagai saksi untuk beberapa tersangka kasus proyek e-KTP di KPK tanpa surat izin Presiden Jokowi.

Setnov pernah hadir pada Kamis, 13 Desember 2016 untuk mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, Sugiharto. Pada Selasa, 10 Januari 2017, Setnov dipanggil kembali sebagai saksi Sugiharto. Lalu pada Kamis 6 April 2017, Setnov dipanggil sebagai saksi untuk mantan Dirjen Dukcapil, Irman dan Sugiharto. Kemudian pada Jumat 14 April 2017 diperiksa sebagai saksi, Andi Narogong.

"Iya alasan itu alasan mengada-ngada. Dengar aja dulu, pertama beliau kan pernah hadir beberapa kali dipanggil saat itu beliau hadir tanpa surat izin Presiden kenapa sekarang hadir harus kami mendapat izin dari presiden. Ini suatu mengada-ngada," kata Laode.

Pihaknya akan mempertimbangkan panggil paksa untuk Setnov jika tidak memenuhi panggilan tim penyidik. Hal tersebut terdapat pada Pasal 112 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Kemudian ayat ke (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika dia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

"Itu salah satu yang dibolehkan oleh peraturan per UU memanggil secara paksa," kata Laode.

Presiden Jokowi sendiri belum pernah berkomentar soal izin Presiden yang dijadikan argumen Setnov tidak memenuhi panggilan KPK. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu menegaskan, KPK tidak perlu meminta izin Presiden untuk memeriksa Setnov. Sebab, KPK adalah lembaga independen yang memiliki undang-undang khusus, yakni Undang-undang Tipikor.

"KPK tidak butuh (izin presiden). Kalau polisi memang butuh, KPK tidak karena ada UU sendiri kan tipikor itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (7/11) lalu.

Saat itu, Wapres JK menyarankan, Setnov sebaiknya memenuhi panggilan KPK jika memang ada pemanggilan.

"Sebelumnya juga Setnov sudah dipanggil, sudah diperiksa kan," katanya.

Juru Bicara Wapres JK, Husain Abdullah meminta Setnov dan kuasa hukumnya tidak menyesatkan publik. Menurutnya, sikap menunggu izin Presiden untuk memenuhi panggilan KPK adalah sikap menyesatkan.

"Pengacara Novanto ini kan cenderung menyesatkan sebenarnya. Membangun opini seolah-olah bahwa untuk memeriksa ketua DPR itu harus izin Presiden," kata Husain di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, kemarin.

Husain menekankan, Wapres JK telah menegaskan bahwa KPK bisa memeriksa Setnov sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP tanpa izin Presiden. Sebab, kasus yang membelit Ketua DPR itu bukan delik umum melainkan delik khusus.

"Pak JK meletakkan sesuatu itu pada koridor yang sebenarnya, supaya jangan menyesatkan. Ini harus publik ketahui bahwa Ketua DPR yang menjadi tersangka kasus pidana khusus itu tak harus izin presiden. Boleh KPK periksa tanpa izin (Presiden)," katanya. [dan]

http://www.merdeka.com/politik/saat-izin-jokowi-jadi-benteng-pertahanan-setya-novanto-tak-hadiri-panggilan-kpk.html



Original Post

Hak Imunitas Tidak Bisa Jadi Alasan Novanto Mangkir Pemeriksaan

Media Online metrotvnews.com
2017-11-14

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Ketua DPR RI Setya Novanto untuk tidak salah mengartikan hak imunitas. Lembaga Antikorupsi itu menegaskan, arti dari hak imunitas bukan berarti seorang anggota dewan kebal terhadap hukum.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, imunitas anggota DPR terbatas, hanya terkait pelaksanaan tugas atau pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan tugasnya. Sementara, anggota DPR yang diduga melakukan korupsi tidak dapat berlindung kepada hak imunitas tersebut.





"Tentu jangan sampai itu dipahami ada orang orang yang kebal secara hukum sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau ada batasan. Apalagi untuk dugaan tindak pidana korupsi dan hak imunitas terbatas saya kira," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin 13 November 2017.

Febri mengatakan, hak imunitas lebih kepada pelaksanaan tugas atau pernyataan yang disampaikan itu jelas tertuang dalam UUD sampai UU MD3. "Hak imunitas tidak mencakup bisa melindungi orang karena diduga melakukan korupsi atau mengetahui informasi terkait korupsi," ujarnya.

Di samping itu, Febri juga menegaskan pemeriksaan Novanto tidak perlu meminta izin Presiden. Febri mengatakan, ketentuan izin Presiden yang diatur dalam UU MD3 tidak berlaku jika pemanggilan anggota DPR terkait tindak pidana khusus seperti korupsi.

"Misalnya terkait apa dibutuhkan persetujuan Presiden atau tidak, saya kira itu cukup jelas. Banyak ahli juga mengatakan ketentuan UU MD3 itu tidak bisa diterapkan dalam konteks dugaan kasus KTP elektronik (KTP-el). Apalagi pemanggilan sebagai saksi," ujarnya.

Febri melanjutkan, saat ini pihaknya tengah mempelajari alasan Novanto mangkir untuk ketiga kalinya. Novanto menolak diperiksa dalam kasus dugaan korupsi KTP-el dengan dalil Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Selain itu, melalui surat berkop DPR RI yang dikirim kepada penyidik, Novanto mengklaim KPK tidak dapat memeriksanya karena memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR.

KPK sebelumnya, resmi kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(DHI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/1bV4GxLK-hak-imunitas-tidak-bisa-jadi-alasan-novanto-mangkir-pemeriksaan



Original Post

PP Pemuda Muhammadiyah Sebut Upaya Pelemahan KPK Libatkan Banyak Pihak

Media Online okezonecom
2017-11-14

JAKARTA - Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menduga ada upaya dari pelbagai pihak untuk melemahkan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu menyusul vonis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Anggota Komisi II DPR RI, Miryam S.Haryani, yang dinyatakan terbukti bersalah pada persidangan dan proses penyidikan E-KTP.

"Bagi saya, persekongkolan sempurna untuk melemahkan KPK ini diduga melibatkan banyak pihak, dan eksekutif, legislatif dan penegak hukum lainnya yang memang tidak mau agenda pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan dengan baik," ujar Dahnil dalam keterangannya, Selasa (14/11/2017).

Pria asal Langkat ini juga berharap KPK segera diperbaiki agar terlindung dari ancaman-acaman pelemahan. "Saya sepakat bila banyak yang harus diperbaiki di KPK, khususnya ancaman "kuda Troya" yang merusak dari dalam KPK, yang sudah banyak disebut, termasuk oleh Miryam terkait dugaan penyidik yang berkomunikasi intens dengan anggota DPR," tandasnya.

"Termasuk, dugaan perusakan barang bukti yang diduga dilakukan oleh 2 penyidik KPK asal kepolisian yang sampai dengan detik ini tidak jelas penyelesaiannya," tambah dia.

Apa yang dilakukan oleh Pansus Angket KPK, lanjut Dahnil, justru tidak menyasar masalah itu, mereka justru aktif menyasar Novel Baswedan dan penyidik-penyidik yang sedang menyelesaikan kasus-kasus besar korupsi.

"Jadi, berangkat dari fakta ini saya berulangkali mengingatkan KPK untuk tampil lebih berani baik membersihkan diri dari dalam maupun berani melawan dengan terang dan tegas terkait dengan pelemahan dari luar," pungkasnya.

(fin)

(amr)

http://news.okezone.com/read/2017/11/13/337/1813298/pp-pemuda-muhammadiyah-sebut-upaya-pelemahan-kpk-libatkan-banyak-pihak



Original Post

Tadinya Setnov Disebut Rp 100 Miliar, tapi Jadi Rp 60 Miliar

Media Online republika.co.id
2017-11-14

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum (JPU) KPK kembali memutarkan rekaman suara dari Direktur Biomorf Lone LLC mendiang Johannes Marliem dalam sidang lanjutan terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el Andi Agustinus atau Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/11). Rekaman itu mengindikasikan jatah fee untuk tersangka kasus KTP-el Setya Novanto senilai Rp 60 miliar.

Dalam rekaman yang diputarkan JPU KPK terdengar percakapan proyek pengadaan KTP-el antara Marliem dengan beberapa pihak pada 2010. Di antara yang diajak bicara yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharja.

Kepada majelis hakim, Sugiharto yang dihadirkan JPU KPK sebagai saksi mengungkapkan percakapan tersebut dilakukan di ruang kerjanya, tetapi ia lupa waktu pasti perbincangan tersebut terjadi.

Sugiharto mengungkapkan kepada majelis hakim, jatah uang yang disiapkan untuk Novanto adalah Rp 100 miliar. Namun, lantaran adanya beberapa kendala dalam pengerjaan proyek KTP-el, jatah untuk Novanto menjadi Rp 60 miliar.

Saat ditanyakan mengapa harus memberikan jatah kepada Novanto, Sugiharto tak bisa menjelaskan karena dirinya hanya mendapatkan arahan dari Marliem. Sugiharto menduga uang tersebut diberikan kepada Novanto yang merupakan ketua Fraksi Partai Golkar pada saat itu yang diduga telah memuluskan anggaran proyek KTP-el di DPR.

Dalam rekaman percakapan yang diputar terungkap adanya konflik antara Marliem dan Anang terkait pembagian jatah uang proyek KTP-el yang disetorkan untuk Andi Narogong.

"Apakah pertemuan ini sebetulnya pertemuan awal untuk mencarikan solusi adanya konflik antara terdakwa dengan Anang?" tanya JPU KPK Ariawan Agustriantono di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Jadi begini, setiap Johannes ketemu saya dan tidak ada Anang, selalu nagih saya untuk minta saya tagihkan utangnya ke Anang. Tapi, kalau ketemu bertiga, diam saja, enggak ada ngomong masalah utang. Itu saja masalahnya," jawab Sugiharto.

Diketahui, perusahaan Marliem merupakan pemasok produk automated fingerprint identification systems (AFIS) merek L-1 untuk konsorsium PNRI, pelaksana proyek KTP-el. Sementara, perusahaan yang dipimpin Anang, PT Quadra Solution, menjadi salah satu anggota konsorsium PNRI.

Dalam percakapan yang diputarkan JPU KPK, terdengar inisial AN. Kepada Jaksa, Sugiharto pun menjelaskan bahwa AN adalah terdakwa Andi Narogong. Pembicaraan yang diputarkan pun tentang utang berupa jatah yang harus diberikan Anang kepada Andi terkait proyek KTP-el yang akan disetorkan ke seorang anggota DPR RI saat itu yang disebut-sebut merupakan bos dari Andi.

"Di sini ada omongan bosnya Andi," tanya Jaksa lagi. Kepada jaksa, Sugiharto langsung mengatakan bahwa bos dari Andi Narogong adalah Setya Novanto. "Bosnya Andi itu SN, Setya Novanto, dan itu (jatah uang) untuk SN," papar Sugiharto.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/14/ozdar2440-tadinya-setnov-disebut-rp-100-miliar-tapi-jadi-rp-60-miliar



Original Post

Menelusuri Dugaan Aliran Uang Proyek E-KTP untuk Setya Novanto Halaman 1

Media Online kompascom
2017-11-14

JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkanSetya Novanto sebagai tersangka. Ketua DPR RI itu diduga terlibat kasus korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) saat menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar.

Fakta-fakta persidangan yang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengungkap banyak hal terkait Novanto. Ini termasuk mengenai aliran uang korupsi yang diduga dinikmati Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Diputar hingga ke Singapura

Setya Novanto diduga tidak secara langsung menerima uang dalam proyek pemerintah senilai Rp 5,9 triliun itu. Bahkan, bagian jatah Novanto yang diberikan oleh para pengusaha diduga diputar ke luar negeri hingga akhirnya kembali ke Indonesia.

Setidaknya ada dua aliran dana yang mengarah pada Novanto. Pertama, diberikan oleh Direktur Biomorf Lone LLC, Johannes Marliem.

Dalam persidangan untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, Senin (13/11/2017), jaksa KPK kembali memutar rekaman pembicaraan milik Johannes Marliem.

Rekaman pembicaraan itu berisi percakapan antara Marliem dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto.

Sugiharto yang dihadirkan sebagai saksi membenarkan percakapan itu.

"Itu pembicaraan di ruang kerja saya," kata Sugiharto.

Dalam rekaman, terungkap bahwa Setya Novanto mendapat jatah Rp 60 miliar dalam proyek pengadaan e-KTP.

Menurut Sugiharto, Marliem diminta untuk membayarkan uang kepada orang di balik Andi Narogong, yakni Setya Novanto.

"Bosnya Andi ya SN, Setya Novanto. Jatah untuk Setya Novanto," kata Sugiharto.

Menurut Sugiharto, awalnya Andi meminta agar jatah untuk Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar diberikan sebesar Rp 100 miliar. Namun, Marliem baru memiliki Rp 60 miliar.

Page:

123

Show All

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Dugaan Korupsi Proyek E-KTP

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/14/07100431/menelusuri-dugaan-aliran-uang-proyek-e-ktp-untuk-setya-novanto



Original Post

Hak Imunitas tak Bisa Jadi Alasan Novanto Tolak Pemeriksaan

Media Online metrotvnews.com
2017-11-14

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Ketua DPR RI Setya Novanto untuk tidak salah mengartikan hak imunitas. Lembaga Antikorupsi itu menegaskan, arti dari hak imunitas bukan berarti seorang anggota dewan kebal terhadap hukum.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, imunitas anggota DPR terbatas, hanya terkait pelaksanaan tugas atau pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan tugasnya. Sementara, anggota DPR yang diduga melakukan korupsi tidak dapat berlindung kepada hak imunitas tersebut.





"Tentu jangan sampai itu dipahami ada orang orang yang kebal secara hukum sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau ada batasan. Apalagi untuk dugaan tindak pidana korupsi dan hak imunitas terbatas saya kira," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin 13 November 2017.

Febri mengatakan, hak imunitas lebih kepada pelaksanaan tugas atau pernyataan yang disampaikan itu jelas tertuang dalam UUD sampai UU MD3. "Hak imunitas tidak mencakup bisa melindungi orang karena diduga melakukan korupsi atau mengetahui informasi terkait korupsi," ujarnya.

Di samping itu, Febri juga menegaskan pemeriksaan Novanto tidak perlu meminta izin Presiden. Febri mengatakan, ketentuan izin Presiden yang diatur dalam UU MD3 tidak berlaku jika pemanggilan anggota DPR terkait tindak pidana khusus seperti korupsi.

"Misalnya terkait apa dibutuhkan persetujuan Presiden atau tidak, saya kira itu cukup jelas. Banyak ahli juga mengatakan ketentuan UU MD3 itu tidak bisa diterapkan dalam konteks dugaan kasus KTP elektronik (KTP-el). Apalagi pemanggilan sebagai saksi," ujarnya.

Febri melanjutkan, saat ini pihaknya tengah mempelajari alasan Novanto mangkir untuk ketiga kalinya. Novanto menolak diperiksa dalam kasus dugaan korupsi KTP-el dengan dalil Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Selain itu, melalui surat berkop DPR RI yang dikirim kepada penyidik, Novanto mengklaim KPK tidak dapat memeriksanya karena memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR.

KPK sebelumnya, resmi kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(DHI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/1bV4GxLK-hak-imunitas-tak-bisa-jadi-alasan-novanto-tolak-pemeriksaan



Original Post

Kabut Asap Berancun di India Menebal 10 Kali Lipat

Media Online republika.co.id
2017-11-14

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Kabut asap beracun menebal sepuluh kali lipat dari batas ketentuan, menyelimuti ibu kota India, New Delhi, pada Senin (13/11). Pengukuran dari kedutaan Amerika Serikat menunjukkan tingkat zarah udara beracun, yang dikenal sebagai PM 2,5, mencapai 498 pada Senin sore, sementara batas udara bermutu baik adalah 50.

Kantor cuaca India mengatakan bahwa hujan diperkirakan berlangsung dalam tiga hari ke depan, yang dapat membantu membersihkan kabut asap tersebut. "Curah hujan ringan kemungkinan terjadi di negara bagian sekitar Delhi dan di Delhi dalam tiga hari ke depan dan itu dapat mengakibatkan perubahan pola angin di wilayah ini," kata Charan Singh, ilmuwan di Departemen Meteorologi India.

Namun, Skymet, badan peramal cuaca swasta India, mengatakan asap tebal akan berlanjut di Delhi dan sekitarnya, setidaknya selama dua hari ke depan. Mahkamah Agung akan mendengar sebuah petisi yang diajukan oleh seorang pengacara New Delhi untuk memerintahkan pejabat pemerintah mengatasi polusi udara yang tidak dapat ditoleransi dan tak tertahankan.

Pemerintah negara bagian di Delhi mengumumkan keadaan darurat kesehatan masyarakat pekan lalu setelah tingkat polusi melonjak, fenomena tahunan yang diakibatkan kombinasi dari pembakaran tanaman ilegal di negara bagian utara, knalpot kendaraan dan debu.

Selama akhir pekan, pihak berwenang mulai menggunakan truk pemadam kebakaran untuk menyiram air di beberapa bagian ibu kota untuk menjaga debu dan partikel udara lainnya turun, namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh. Seorang pejabat senior pemerintah federal mengatakan ada hal lain lagi yang bisa mengatasinya.

"Kita hanya bisa melakukan sebatas ini, dan sekarang kita harus menunggu hujan untuk membersihkan atmosfer," ujar Prashant Gargava, pejabat di Dewan Pengawas Polusi Pusat.

Gargava, yang bertugas memantau mutu udara, mengatakan bahwa udara di Delhi secara tetap berada di daerah berbahaya, meskipun ada langkah, seperti, penghentian pembangunan dan kenaikan biaya parkir empat kali lipat untuk mendorong orang menggunakan pengangkutan umum.

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/11/14/ozdtnk335-kabut-asap-berancun-di-india-menebal-10-kali-lipat



Original Post

Media