KPK sebut pengadilan tak bisa periksa permohonan praperadilan Eddy Rumpoko

Media Online merdeka.com
2017-11-15

Wali Kota Batu nonaktif, Eddy Rumpoko mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Pada 17 September lalu Eddy Rumpoko terjaring OTT KPK di rumah dinasnya di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98, Kota Batu Jawa Timur.

Dalam agenda sidang penyampaian jawaban termohon dalam hal ini KPK di PNJakarta Selatan, lembaga antirasuah itu menyebut PN Jaksel tak berwenang memeriksa gugatan praperadilan Eddy Rumpoko. Alasannya, saat Eddy terjaring OTT, lokasinya bukan di Jakarta melainkan Kota Batu, Jawa Timur. Sehingga yang berwenang menangani gugatan ini adalah PNSurabaya.

Hal itu tertuang dalam eksepsi KPK yang dibacakan Tim Biro Hukum KPK, Efi Laila Kholis di ruang sidang PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (14/11) malam.

"Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa permohonan praperadilan," jelasnya.

Selain itu, alasan PN Jaksel tak berwenang memeriksa gugatan praperadilan ini karena perkara pokok pidanakorupsi yang melibatkan Filipus Djap sebagai pemberi suap telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada 8 November 2017.

"Proses penanganan pokok perkara atas nama pemohon telah masuk ke dalam pemeriksaan pengadilan negeri sehingga dengan demikian atas permohonan praperadilan pemohon haruslah dinyatakan gugur," jelasnya.

OTT, kata Efi, juga bukan termasuk ruang lingkup praperadilan. Praperadilan hanya memeriksa mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan bahwa objek praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

KPK juga meminta hakim menolak gugatan praperadilan yang diajukan Eddy Rumpoko. "Termohon memohon hakim praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan dengan putusan menolak permohonan pemohon praperadilan, menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon sah," jelasnya. [rzk]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-pengadilan-tak-bisa-periksa-permohonan-praperadilan-eddy-rumpoko.html



Original Post

Periksa Airin 8 Jam Lebih, KPK Belum Bisa Beri Informasi Soal Adik Ipar Ratu Atut Ini

Media Online Bisnis.com
2017-11-15

Wali Kota Tangsel Airin Rahmi Diany - Antara Kabar24.com, JAKARTA - Meski memeriksa lebih dari 8 jam, KPK masih belum memberikan informasi secara gamblang soal Airin Rachmi Diany, istri Tubagus "Wawan" Chaeri Wardhana dan adik ipar Ratu Atut tersebut.

KPK meminta keterangan Wali Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Airin Rachmi Diany dalam penyelidikan dugaan korupsi. BACA JUGABank Dunia Indonesia Tujuan Investasi Paling Menjanjikan Presiden Jokowi Minta Uni Eropa Hentikan Diskriminasi Sawit PGAS Terbukti Melakukan Monopoli Gas Di Sumut "Saya belum bisa menyampaikan informasi karena proses perkara ini belum di tingkat penyelidikan, yang bisa dikonfirmasi memang ada kebutuhan klarifikasi yang bersangkutan terkait penanganan perkara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta.

Airin yang menjalani permintaan keterangan sejak sekitar pukul 08.30 sampai 17.30 WIB itu juga tidak menjelaskan mengenai kedatangannya di KPK.

"Tanya penyidik ya," kata Airin yang mengenakan kemeja putih tersebut sambil masuk ke mobilnya, Selasa (14/11/2017).

Bila proses investigasi masih di tahap penyelidikan, Jubir KPK belum dapat menyampaikannya ke publik.

"Kami belum bisa sampaikan, yang pasti dari seluruh jadwal penyidikan hari ini tidak ada nama yang bersangkutan. Kalau prosesnya belum di penyidikan tentu sifat informasinya masih sangat tertutup," kata Febri.

Airin adalah istri dari Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan yang merupakan narapidana sejumlah perkara korupsi yang ditangani KPK.

Wawan sedang menjalani masa penahanan di lembaga pemasyarakan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, setelah pada 25 Februari 2015 lalu, Mahkamah Agung memperberat hukuman Wawan menjadi tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan dalam perkara pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait pengurusan pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Lebak dan Banten.

Wawan di KPK juga menjadi terdakwa dalam tiga perkara lain, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Kedokteran Umum di Puskesmas kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012 yang sudah divonis 18 bulan dan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan provinsi Banten 2011-2013 serta tindak pidana pencucian uang.

Wawan juga merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang masih berada di tahap penyidikan.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20171115/16/709208/periksa-airin-8-jam-lebih-kpk-belum-bisa-beri-informasi-soal-adik-ipar-ratu-atut-ini



Original Post

KPK dukung Dirjen Imigrasi terkait gugatan Setya Novanto

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-15

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus berkoordinasi dan memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, terkait gugatan Setya Novanto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal pencegahan ke luar negeri.

"KPK akan terus berkoordinasi dan memberikan dukungan pada pihak Imigrasi dan mempertimbangkan kemungkinan hukum untuk menjadi pihak terkait dalam kasus ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Febri menyatakan setelah berkoordinasi dengan pihak imigrasi, tim Biro Hukum KPK menghadiri sidang PTUN terkait gugatan terhadap pencegahan Setya Novanto ke luar negeri itu pada Selasa (14/11) siang dengan agenda pembacaan gugatan.

Pihaknya menegaskan bahwa pencegahan ke luar negeri tersebut dilakukan oleh imigrasi berdasarkan perintah KPK dan pelaksanaannya mengacu pada Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang KPK, Undang-Undang Imigrasi, dan aturan lain yang terkait.

"Dalam gugatan ini, KPK tidak turut menjadi pihak yg digugat, padahal pelaksanaan pencegahan ke luar negeri yg dilakukan oleh imigrasi didasarkan pada perintah KPK sesuai Undang-Undang," ucap Febri.

Sidang gugatan Setya Novanto berikutnya akan dilakukan pada Kamis (16/11) dengan agenda pembuktian.

Sebelumnya, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di laman resmi http://ptun-jakarta.go.id, Setya Novanto mengajukan gugatan pada Jumat (20/10) dengan nomor perkara 219/G/2017/PTUN.JKT dengan pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Adapun materi pokok perkara yang diajukan pada gugatan Setya Novanto itu antara lain

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.2. Menyatakan batal atau tidak sah?Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0656, tanggal 2 Oktober 2017, perihal pencegahan ke luar negeri dan penarikan sementara paspor RI atas nama Setya Novanto?(objek sengketa).3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0656, tanggal 2 Oktober 2017, perihal pencegahan ke luar negeri dan penarikan sementara paspor RI atas Nama Setya Novanto.4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

KPK resmi mengajukan perpanjangan permintaan cekal ke luar negeri terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-e pada 2 Oktober 2017 lalu.

https://www.antaranews.com/berita/664884/kpk-dukung-dirjen-imigrasi-terkait-gugatan-setya-novanto



Original Post

Korupsi Dana Hibah, 5 Komisioner KPU Pakpa Barat Divonis 7,5 Tahun Penjara

Media Online okezonecom
2017-11-15

MEDAN \' Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, menjatuhkan pidana penjara 7,5 tahun penjara kepada lima orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara.

Kelimanya adalah Sahtiar Berutu selaku ketua KPU, lalu empat anggota komisioner yakni Daulat Merhukum Solin, Sahrun Kudadiri, Ren Haney Lorawaty Manik dan Tunggul Monang Bancin.

Mereka masing-masing dijatuhi pidana 1,5 tahun penjara dalam kasus korupsi dana hibah untuk keperluan sosialisasi yang berasal dari APBD Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2014.

Pembacaan vonis terhadap kelima komisioner KPU Pakpak Barat itu dilakukan di ruang Cakra VII Pengadilan Negeri Medan, Selasa (14/11/2017).

"Menyatakan kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan hukuman penjara masing-masing selama satu tahun enam bulan penjara, denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan, " ucap Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak, dalam amar putusannya.

Putusan itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Agustini yang sebelumnya menuntut agar kelimanya dihukum masing-masing 4 tahun dengan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun atas keputusan itu, Jaksa Agustini masih menyatakan pikir-pikir. Demikian juga dengan penasehat hukum terdakwa.

"Kami meminta waktu untuk pikir-pikir yang mulia," kata Jaksa Agustini.

Dalam perkara tersebut, kelima terdakwa diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp471 juta dari total anggaran kegiatan sosialisasi sebesar Rp 641 juta. Padahal, dana itu diperuntukkan untuk sosialisasi pemilihan umum DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Kendati para terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp225 juta sesuai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun perbuatan yang memberatkan mereka karena melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga, harus tetap dimintai pertanggungjawabannya.

(wal)

http://news.okezone.com/read/2017/11/15/340/1814190/korupsi-dana-hibah-5-komisioner-kpu-pakpa-barat-divonis-7-5-tahun-penjara



Original Post

Dana Desa Rawan Ditilap di Lembata

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2017-11-15

Dana Desa Rawan Ditilap di Lembata

Dana desa rawan dikorupsi Hampir seluruh kepala

desa di Kabupaten Lembata menyelewengkan dana

itu untuk proyek yang tidak jelas.

Alexander P Taum

alexonder@medioindonesia.com

DANA desa yang digulirkan pemerintah banyak diselewengkan dan dikorupsi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dana desa yang disalahgunakan mencapai Rpl,8 miliar untuk tahun anggaran 2016.

Hasil temuan inspektorat menyebutkan bahwa hampir seluruh desa di Kabupaten Lembata menyelewengkan dana desa.

Data tersebut juga menyebutkan enam desa di Kecamatan Nagawutun, yaitu Desa Bolibean, Ileboli, Atawi, Twaowutung, Pasir Putih, dan Desa Riabao, paling besar menyelewengkan dana desa yakni sebesar Rp450 juta.

Wakil Bupati Lembata Thomas Olay Langoday meminta para kepala desa yang bermasalah segera membereskan laporan penyelewengan dana desa hasil temuan inspektorat.

"Berdasarkan temuan Inspektorat Lembata, setelah melakukan pemeriksaan pengelolaan dana desa 2016. ditemukan penyalahgunaan dana desa sebesar Rpl,8 miliar, dan ini hampir di seluruh Lembata. Saya minta kepala desa bermasalah harus membereskan hasil temuan ini. Jika tidak, kasus ini akan dibawa ke jaksa untuk diproses hukum," kata Olay, kemarin. Saat berbicara di hadapan

Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur serta seluruh kepala desa dan BPD se-Kabupaten Lembata, kemarin. Olay meminta semua kepala desa yang bermasalah agar menandatangani surat pernyataan di atas melerai 6.000 untuk menyelesaikan temuan tersebut sampai akhir 2017.

"Saya minta semua camat untuk memanggil kepala desa yang bermasalah untuk menyelesaikan temuan ini. Saya beri waktu sampai akhir tahun," tegasnya.

Bongkar kios

Masih terkait dengan dana desa, sebanyak 14 kios di Jalan Raya Warungaen, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang dibangun dengan dana desa sebesar Rp260 juta dibongkar paksa. Pembongkaran disebabkan 14 kios itu dibangun di atas lahan sempadan sungai.

"Sudah tiga kali diperingatkan agar menghentikan pembangunan kios di sepadan sungai tersebut karena melanggar Perda Provinsi Jateng Nomor

8 Tahun 2009 terkait irigasi." kata Kepala Seksi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Provinsi Jateng, Siswadi Suryanto.

Kepala Desa Warungasem. Muhammad Huda, yang menyaksikan pembongkaran mengatakan pembangunan kios tersebut telah mendapat izin dari kecamatan.

"Sebelum dibangun telah dikonsultasikan ke inspektorat dan setelah mendapatkan izin baru dilaksanakan pembangunan." ujarnya.

Pada bagian lain, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan sedikitnya 16 peternak sapi dari Pacitan. Mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan kini ditahan di Rutan Medaeng, Sidoarjo.

"Mereka tersangkut kasus korupsi kredit usaha peternak sapi," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan di Surabaya, kemarin.

Mereka melakukan korupsi berawal saat Bank Jatim menyalurkan usaha kredit peternak sapi pada 2010 sebagai program pemerintah. Sebanyak 18 peternak mendirikan kelompok sapi yang terbagi menjadi dua. Total bantuan yang diterima Rp5,3 miliar. Karena tidak memiliki pengalaman dalam beternak, akhirnya banyak sapi yang mati. Para peternak tersebut kemudian panik dan menjual sapi-sapi tersebut. Uang hasil penjualan dipakai untuk kepentingan pribadi.

(AS/FL/BB/TS/N-3/ Alexander P Taum )





Original Post

Ahokers Teriak Keadilan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-11-15

Ahokers Teriak Keadilan

AHOKERS di media sosial meradang begitu mengetahui putusan Pengadilan Negeri Bandung ihwal kasus Buni Yani. Pengunduh video pidato Ahok itu divonis 1,5 tahun bui tapi tidak ditahan. Merasa jagoannya dihukum lebih berat, Ahokers berteriak mempertanyakan keadilan.

Setelah melakoni 19 kali persidangan, majelis hakim akhirnya memutus Buni Yani terbukti melanggar Pasal 32 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Buni dinyatakan bersalah telah mengubah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu, September 2016.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu tahun enam bulan," ujar

ketua majelis hakim. Saptono, saat membacakan amar putusan di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan, Kota Bandung, kemarin. Putusan ini Iebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Buni divonis dua tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider tiga bulan.

Majelis hakim menilai, perbuatan Buni Yani telah menyebabkan keresahan di antara umat beragama. Hal ini menjadi poin yang memberatkan hukuman bagi Buni. Apalagi, Buni dianggap tidak mengakui perbuatannya selama persidangan. "Yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan," sebutnya.

Setelah majelis hakim membacakan vonis, dan menanyakan kepada Buni Yani untuk banding, suasana persidangan langsung riuh. Pendukung Buni sontak berteriak banding. Sependapat dengan pendukungnya, Buni melalui pengacaranya memutuskan untuk banding.

"Kami akan banding karena fakta-fakta persidangan tidak sesuai. Karena tadi ribut, saya tidak mendengar perintah apa pun soal eksekusi," ujar Aldwin Rahadian. pengacara Buni Yani.

Majelis hakim pun mengamini jika pihaknya tidak memerintahkan penahanan terhadap Buni. Pasalnya.

terdakwa mengajukan permohonan banding, sehingga keputusan belum berkekuatan hukum tetap.

"Karena upaya hukum, putusan ini belum keputusan hukum tetap," pung-kas Ketua Majelis Hakim. Sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa.

Seperti diketahui, perkara ini bermula saat Bum Yani mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu, 27 September 2016, di laman Facebook miliknya. Tak hanya mengunggah, Buni pun membubuhi keterangan transkrip video pidato Ahok tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan transkrip yang asli. Buni menghilangkan kata "pakai" saat Ahok menyinggung Surat Al-Maidah.

Dalam perjalanannya. Ahok yang juga pertahana Pilgub DKI Jakarta 2017 dipolisikan gara-gara video yang diunggah Buni Yani ini. Aksi massa berjilid-jilid pun terjadi. Ahok dianggap menista agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menerbitkan fatwa Ahok menista agama.

Ahok ibarat sudah jatuh tertimpa

tangga. Sang pertahana tumbang di putaran kedua Pilgub DKI. Dia kalah oleh Anies-Sandi. Setelah geger Pilkada DKI. Ahok pun diputus bersalah dan divonis dua tahun bui. Bedanya. Ahok menerima kenyataan dan tidak mengajukan banding. Ahok pun langsung ditahan.

Pengacara Ahok, 1 Wajan Sudirta menilai putusan majelis hakim terhadap Buni Yani sangat tidak adil dan terlalu ringan. Tanpa menyebut berapa hukuman yang pantas untuk Buni, eks Senator Bali tni beranggapan seharusnya Buni dihukum lebih berat dari Ahok.

"Sangat tidak adil, harusnya Buni Yani dihukum, dan Ahok dibebaskan. Tapi ini sebaliknya, dihukum ringan dan tidak ditahan." ujar Wayan kepada Rakyat Merdeka.

Wayan menjelaskan, keputusan hakim yang menyebut Buni Yani bersalah justru telah membuktikan bahwa Ahok tidak bersalah. Pasalnya, Buni dianggap telah memotong pidato Ahok yang menimbulkan kegaduhan. Ahok seolah diperspektitkan menghina Agama "Artinya, kalau sudah jelas Buni Yani bersalah mestinya Ahok bebas. Buni Yani yang bertanggungjawab," tegasnya.

Membaca peristiwa ini. Wayan menyatakan pihaknya akan memper-

timbangkan jalur hukum PK atau peninjauan kembali kasus hukum Ahok. Dia menganggap, bersalahnya Buni Yani perlahan-lahan membuktikan jika ada rekayasa yang membuat kliennya menderita. Tidak pernah Ahli menyebut menghina Al Quran, kok dihukum. Artinya ada rekayasa. Ahok dihukum semata-mata agar bisa dikalahkan (Pilgub DKJ),"tudingnya

Teriakan ketidakadilan juga terekam jelas dijejaring sosial Twitter. Ahokers, kompak berteriak mempertanyakan keadilan. Vonis 1.5 tahun bui dianggap tidak adil. Apalagi. Buni Yani secara fisik belum ditahan.

"Divonis 1,5 Tahun Bui, Buni Yani Tak Ditahan. Putusan yang menggelikan, padahal selama di persidangan bertingkah laku tidak sopan terbukti bersalah, gak adil bila dibandingkan dengan kasus Ahok yang langsung ditahan," cuit @GunRomli.

"Putusan Buni Yani yang dianggap terbukti itu pasal 32 ayat 1 ITE ancaman pidananya 8 th, diputus cuma 1,6 tahun penjara kagak ditahan pula, sdgkn @basukibtp ancaman pidana lama 5 tahun malah diputus 2 th langsung ditahan, keadilan macam apa yg sdg dipraktekan dinegeri ini ?" timpal @muannasalaidid.

Akun @nongandah menilik kasus insiden monas pada tahun 2008 yang memutuskan Munarman dan Habib Rizieq dengan vonis yang sama, 1 tahun enam bulan penjara. "Buni Yani divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Iebih rendah dari tuntutan jaksa. Ini mengingatkan saya pada vonis Munarman Rizieq tahun 2008 untuk kasus tragedi Monas," cuitnya.

Namun, tidak semua netizen pro-Ahok banyak juga pendukung Buni Yani. Kebanyakan, mereka mempertanyakan kenapa Buni tidak dibebaskan. Pasalnya, di kasus ini Ahok yang diputus menista agama sudah inkrah dinyatakan bersalah. "Buni Yani divonis 1.5 tahun, sebab memberi tahu temuan penistaan agama, penista agama sendiri sudah terbukti bersalah dan dipenjara, mana keadilan di negeri ini?" cuit @ felixsiauw

Dukungan banding atas keputusan Buni Yani pun menuai dukungan. "Kasus Buni Yani tidak semata kasus pribadi Buni Yani tapi merupakan kasus kehormatan dan harga diri umat Islam Indonesia. Buni Yani harus banding. Umat Islam wajib hukumnya mendukung perjuangan menegakan marwah dan kehormatan umat Islam lndo-nesia," @GreatPribumi.

bsh/net





Original Post

Silo Group Pastikan Izin Tambang Sesuai Aturan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 18
2017-11-15

Silo Group Pastikan Izin Tambang Sesuai Aturan

PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) Group mengungkapkan semua izin tambangnya di Pulau Laut, Kalimantan Selatan, sudah sesuai dengan aturan dan diperkuat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Semua izin seperti IUP (izin usaha pertambangan) produksi, amdal, studi kelayakan, sampai izin pelabuhan sudah lengkap dan sesuai aturan. Bahkan, semua izin sudah diuji di pengadilan dan kami memenanginya," kata Vice President Silo Group Effendy Tios di Jakarta, kemarin.

Menurut dia. pada 2010. izin tambang di Pulau Laut tersebut sempat diperkarakan di pengadilan tata usaha negara oleh satu perusahaan.

Namun, menurut dia. baik di tingkat pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT). Mahkamah Agung (MA), hingga ke tingkat akhir, yakni peninjauan kembali (PK), pihak Silo Group tetap memenangi kasusnya.

Bahkan, lanjutnya. Silo Group tidak hanya mempunyai izin di tingkat kabupaten, tetapi sampai ke pusat, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang prosesnya memakan waktu selama satu tahun.

Tios menambahkan pihaknya siap menjaga kelestarian lingkungan di Pulau Laut. Menurut dia. dari luas Pulau Laut sekitar 200.000 ha, hanya 2.000 ha atau 1% yang berpotensi ditambang selama 15 tahun.

"Dengan demikian, dampaknya tidak besar dan kami siap 100% menjaga kelestarian lingkungannya. Pulau Laut itu pulau besar." ujarnya.

Tios juga mengatakan selama tujuh tahun keberadaannya di Pulau Laut sejak 2010. Silo Group mengeluarkan dana kewajiban sosial perusahaan (CSR) sekitar Rp70 miliar. Dana CSR antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, embung. dan pelabuhan laut yang proses

pembangunannya melalui konsultasi dengan pemda.

Karena itu, Tios mengaku heran dengan penolakan kegiatan tambang akhir-akhir ini. sebab selama tujuh tahun terakhir, tidak ada masalah. "Kenapa saat kami mau produksi awal 2018. ada penola- kan seperti ini."

Aktivitas tambang di Pulau

Laut menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Pada Senin (13/11). DPRD Kabupaten Kotabaru. Kalsel, menggelar rapat dengar pendapat bersama masyarakat pendukung operasional tambang di Pulau Laut yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Investasi Kotabaru.

Dalam forum tersebut mengemuka berbagai argumentasi dari Sejumlah penvakilan petani, kepala desa hingga LSM. Namun intinya berbagai argumentaisi itu mendukung dilakukannya usaha pertambangan di Pulau Laut.

Kepal Desa Sungai Buah, Supian. mengaku setuju dengan adanya penambangan di Pulau Laut, karena berharap tenaga kerja lokal dapat terserap.

Seat Manager Silo Group Johan mengungkapkan bahwa pihaknya masih dalam proses pembangunan pelabuhan. "Penambangan baru akan tahun depan," ujarnya.

(Ant/DY/E-3)





Original Post

Kalah Banding, Eks Sekda Sarolangun Dibui 4 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-15

Kalah Banding, Eks Sekda Sarolangun Dibui 4 Tahun

PENGADILAN Tinggi Jambi memperberat hukuman Hasan Basri Harun, bekas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sarolangun. Hasan divonis empat tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi.

Vonis di tingkat banding itu lebih berat dua tahun dibanding putusan yang diketuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Hasan memutuskan tak mengajukan keberatan atas putusan banding ini. "Putusannya sudah inkracht (berkekuatan hukum tetapored), karena hingga batas waktu telah ditentukan (terdakwa) yang bersangkutan tidak mengajukan kasasi," kata Makaroda Hafat. Humas Pengadilan Tipikor Jambi.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi yang diketuai Banta Saragin menjatuhkan vonis 2 tahun penjara serta denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan

kepada Hasan Basri dalam perkara korupsi pelepasan aset dan pembangunan perumahan PNS Sarolangun.

Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jambi yang meminta majelis menjatuhkan hukuman 7,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kepada Hasan.

Hasan keberatan dengan vonis dan mengajukan banding. "Klien saya tidak pernah terlibat dalam pelepasan aset, kemudian sertifikat tanah yang diagunkan ke bank itu bukan milik pemerintah, tapi milik koperasi," kata Suhairi. kuasa hukum Hasan.

Dalam kasus ini, selain Hasan, ada dua orang tersangka lain yakni Fery Nursanti dan bekas Sekda Sarolangun, Ade Lesmana Syuhada. Namun status tersangka terhadap Fery Nursanti dicabut setelah menang praperadilan.

byu





Original Post

Kepala Dinkes Tangsel Sebut Walikota Terima THR Rp 50 Juta Dari SKPD

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-15

Kepala Dinkes Tangsel Sebut Walikota Terima THR Rp 50 Juta Dari SKPD

NAMA Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany disebut-sebut ikut menerima tunjangan hari raya (THR) dari Dinas Kesehatan Tangsel sebesar Rp 50 juta.

Hal tersebut terungkap saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang. 1 September 2015. Dalam persidangan itu dihadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Dadang M Epid dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kota Tangsel. Mamak Jamaksari.

Keduanya menjadi saksi perkara korupsi pengadaan alat ke-

dokteran umum dengan terdakwa Dadang Prijatna. Dadang adalah Manager Operasional PT Bali Pasific Pragama. Perusahaan ini milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang tak lain suami Airin.

Dalam kesaksiannya. Dadang M Epid menyebut ada "setoran liar" berupa uang THR untuk Walikota Tangsel Airin Rachmy Diany dan sejumlah pejabat di sana.

Selain Airin. Wakil Walikota Tengsel Benjamin Davnie disebut juga mendapat Rp 30 juta. Sekrtaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Dudung Erawan Direja

Rp 20 Juta, dan Ketua DPRD Tangsel Bambang P Rachmadi mendapat Rp20 juta.

"Di rapat ploting besaran setoran sudah ditentukan, ada arahan wali kota, namun terkait prioritas pembangunan saja, infrastruktur, pendidikan, pokoknya ada enam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sudah di-ploting," kata Dadang memberikan kesaksian di sidang yang dipimpin hakim Jasden Purba.

Lebih lanjut Dadang menyebut fee dari proyek pengadaan alat kesehatan APBD-P 2012 sebesar Rp 700 juta disetor-

kan ke Sekda secara bertahan. Setoran pertama Rp 400 juta untuk dibagikan kepada pimpinan pemerintahan Tangsel, dan Rp300 juta untuk THR rumah sakit serta Dinas Kesehatan.

"Sekda mendesak setor. Dinkes dibebani Rp 8 miliar untuk opreasional Sekda. Saya hanya kasih Rp 700 juta dan diberikan bertahap oleh staf, dan saya sendiri sama dengan SKPD besar lainnya," ungkap Dadang.

Dadang menceritakan, dirinya dan sejumlah Kepala SKPD "gemuk" kerap mengeluhkan permintaan jatah dari para pejabat teras tersebut. Namun,

keluhannya tak pernah mendapat respons positif pimpinannya.

"Jatah itu saya tidak tahu untuk apanya, sudah sering mengeluh, bikin pusing kita," katanya menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum KPK Sugeng.

Dalam perkara ini. Dadang didakwa melakukan korupsi karena mengatur proyek-proyek di Dinas Kesehatan Kota Tangsel. Dadang akhirnya divonis bersalah, la dihukum 4 tahun penjara, membayar denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 103,5 juta subsider satu tahun kurungan.

gpg





Original Post

2017, Hutan Sumatera Kalimantan Terbebas Dari Kebakaran

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2017-11-15

2017, Hutan Sumatera Kalimantan Terbebas Dari Kebakaran

SELAMA puluhan tahun. Indonesia mencatatkan babak baru. Di tengah ancaman perubahan iklim di banyak negara di dunia, karena tahun 2017 disebut sebagai tahun terpanas dalam satu abad, justru menjadi tahun kedua Indonesia dapat menghindari bencana Karhutla dan asap.

Presiden Joko Widodo mengatakan. Indonesia selama bertahun-tahun dihadapkan pada bencana Karhutla. terutama di Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan ekonomi terhenti, masyarakat sampai ke negeri tetangga terpapar asap berbahaya, dan lingkungan hidup yang rusak. Melalui akun media sosial facebook miliknya, Jokowi menjelaskan, pemerintah tidak ingin bencana yang sama terus berulang. Karena itu dilakukan berbagai pembenahan sistem mengantisipasi kebakaran.

"Pemerintah juga menegakkan hukum yang tegas kepada pelaku perusakan lingkungan hidup. Baik berupa sanksi administrasi, perdata sampai pidana." tegas Presiden.

Berdasarkan data Ditjen Penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sepanjang 2015-2017 telah dilakukan 1.444 pengawasan izin lingkungan. Adapun sanksi administratif di periode yang sama, telah dilakukan sebanyak 353 kali.

Meliputi tiga sanksi pencabutan izin, 21 sanksi pembekuan izin. 191 sanksi paksaan pemerintantah, 23 sanksi teguran tertulis, dan 115 sanksi berupa surat peringatan.

Adapun total putusan pengadilan yang sudah dinyatakan inkracht untuk ganti kerugian dan pemulihan (perdata), mencapai Rpl7,82 Triliun. Sedangkan untuk nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp36,59 miliar. Angka

ini menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Tidak hanya itu. pemerintah juga mengeluarkan berbagai regulasi perlindungan gambut, memberlakukan siaga darurat dan sistem terpadu penanganan Karhutla dari pusat hingga ke daerah.

"Alhamdulillah, tahun ini kita merasakan perubahan besar. Luas areal karthula menurun 98 persen dibandingkan Karhutla terbesartahun2015," kata nya.

Bahkan jumlah titik panas tahun ini turun drastis hingga 99 persen dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016.

Penanganan Karhutla memang berbeda di era pemerintahan Jokowi-JK. Kementerian yang dipimpin Menteri LHK Siti Nurbaya, mengantisipasi ancaman bencana Karhutla dan asap secara serius. Bahkan meski mulai memasuki musim hujan di berbagai wilayah di Indonesia, KLHK tetap mewaspadai Karhutla. Kerja keras tim di lapangan, terbukti berhasil menurunkan jumlah titik api atau hotspot.

"Ini berkat kerja sama banyak pihak. Termasuk TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat," kata Siti.

Sementara Direktur Pengen-dalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK. Raffles B. Panjaitan menyampaikan pihaknya tetap mengutamakan kewaspadaan melalui upaya-upaya pencegahan. Diantaranya terus menggiatkan patroli, pengecekan lapangan (groundcheck). dan pemadaman dini oleh Manggala Agni.

Patroli terpadu terus dilakukan di delapan provinsi rawan dengan mendirikan dan mengaktifkan 300 posko desa dengan jangkauan 1.204 desa rawan karhuta," jelas Raffles.

NET





Original Post

Pengacara Novanto Dilaporkan ke KPK

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-11-15

Pengacara Novanto Dilaporkan ke KPK

Hak imunitas anggota DPR tidak berlaku untuk kasus korupsi.

JAKARTA - Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fredrich Yunadi diduga melakukan perbuatan menghalangi penyidikan kasus korupsi megaproyek KTP elektronik (KTP-el).

Koordinator Perhimpunan Advokat Pembela KPK, Petrus Seles-tinus mengatakan, Fredrich dinilai berlebihan menjalankan tugasnya sebagai pengacara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto.

"Kami anggap alasan yang terlalu dicari-cari sekadar untuk menghambat jangan sampai KPK melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto. Maka kami putuskan untuk melaporkannya," kata Petrus saat ditemui di gedung KPK, Senin (13/u).

Selain melaporkan Fredrich Yunadi, Perhimpunan Advokat Pembela KPK juga melaporkan anggota tim

kuasa hukum Novanto yang lain Sandy Kurniawan dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Dama- . yanri. Petrus mengatakan, Damayanti dilaporkan karena telah menggunakan institusi negara dalam hal ini DPR RI mengeluarkan surat izin ketidakhadiran Novanto saat pemanggilan KPK. "Penghambatan ini tidak hanya dilakukan oleh pribadi-pribadi, tetapi sudah menggunakan institusi negara," kata Petrus.

Ketiganya diduga menghalangi atau merintangi penyidikan atau obstruction of justice yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Perhimpunan Advokat Pembela KPK menilai, ada dua UU yang mendasari pelaporan terhadap dua pengacara Novanto dan pit sekjen DPR. Yaitu, Pasal 21 UU Tipikor dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang kewajiban menjadi saksi.

"Sebagai penyelenggara negara, Novanto diduga mengabaikan kewajibannya sebagai penyelenggara negara untuk menjadi saksi dalam perkara ini," kata Petrus.

Dalam beberapa kali pemanggilan KPK, Novanto mangkir dengan alasan adanya hak imunitas yang melekat terhadap anggota dewan. Pengacara Novanto mengklaim, KPK harus mendapat izin dari Presiden Joko Widodo dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memanggil Novanto. Mereka merujuk kepada UU Nomor 80 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD-3).

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, ketentuan hak imunitas itu tidak berlaku terkait tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Ayat 3 Poin C UU MD-3. "Apabila ini tindakan khusus memang ada Poin C. Poin C itu menyatakan bahwa kalau tindakan khusus itu bisa dilaksanakan. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dan Pak Setya Novanto," kata dia.

Kabiro Humas KPK Febri Dian-syah menegaskan, hak imunitas anggota DPR yang tertuang dalam UU MD-3 tak bisa digunakan untuk berlindung bagi anggota yang diduga melakukan korupsi. "Hak imunitas tidak mencakup bisa melindungi orang karena diduga melakukan korupsi atau mengetahui informasi terkait korupsi," kata Febri.

KPK khawatir muncul anggapan di masyarakat anggota DPR RI kebal terhadap hukum. "Apalagi untuk dugaan tindak pidana korupsi dan hak imunitas terbatas saya kira karena diatur dalam UUD 1945 sampai UU MD3 lebih terkait pada pelaksanaan tugas atau pernyataan yang disampaikan (anggota DPR)," kata Febri.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun menegaskan, hak imunitas tidak berlaku jika menyangkut kasus korupsi maupun kasus yang disidik oleh KPK. Menurut dia, hak Imunitas hanya terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan anggota DPR, seperti mengeluarkan pernyataan pendapat dan sebagainya dalam rangka melaksanakan tugas dia dilindungi hak imunitas

Dia menilai, tidak tepat jika hak imunitas tersebut kemudian digunakan Novanto untuk mangkir dari pemeriksaan KPK. Refly mengatakan, kasus korupsi digolongkan sebagai kejahatan khusus atau extraordinary crime. "Jadi kalau seorang anggota DPR termasuk ketua DPR melakukan diduga melakukan tindak pidana korupsi maka sama sekali tidak ada yang berlaku Imunitas di sana," katanya.

dian f ath risalah ed agus raharjo

ALI MASUR/FAUZIAH MURSID





Original Post

KPK beri jawaban atas praperadilan Eddy Rumpoko

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-15

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan jawaban atas permohonan praperadilan yang diajukan Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/11).

KPK telah menetapkan Eddy Rumpoko sebagai tersangka suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 pada 17 September 2017 lalu.

"Jawaban dari KPK jelaskan kronologis dan menegaskan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan sah dengan bukti-bukti yang kuat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Selain itu, kata Febri, KPK bahkan sejak Rabu (8/11) juga telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan untuk tersangka Filipus Djap, tersangka pemberi suap dalam kasus tersebut.

"Bahkan sejak minggu lalu, terhadap pihak yang diduga memberikan suap telah dilakukan pelimpahan perkara ke tahap dua sehingga dalam waktu dekat akan disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya," kata Febri.

Sidang perdana praperadilan Eddy Rumpoko telah digelar pada Senin (13/11).

Adapun beberapa poin permohonan praperadilan Eddy Rumpoko antara laintidak adanya barang bukti saat operasi tangkap tangan dilakukan dan juga tidak adanya surat perintah penangkapan saat penangkapan dilakukan.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap.

Sedangkan diduga sebagai pihak penerima, yakni Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian Unit Layanan PengadaanPemkot Batu Edi Setyawan.

Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu di Batu pada Sabtu (16/9), tim KPK mengamankan total uang sebesar Rp300 juta.

Diduga pemberian uang terkait fee 10 persen untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

Diduga diperuntukan pada Eddy Rumpoko uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota.

Sedangkan, Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Filipus Djap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK pun pada Senin (13/11) juga telah memperpanjang masa penahanan terhadap Eddy Rumpoko selama 30 hari ke depan dari 16 November 2017 sampai 15 Desember 2017.

https://www.antaranews.com/berita/664894/kpk-beri-jawaban-atas-praperadilan-eddy-rumpoko



Original Post

Masa penahanan tersangka suap Kota Batu diperpanjang 30 hari

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-15

Jakarta, (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang penahanan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur, Edi Setyawan, yang menjadi tersangka suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2017.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari kedepan dari 15 November 2017 sampai 14 Desember 2017 untuk tersangka Edi Setyawan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap, sedangkan diduga sebagai pihak penerima, yakni Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian Unit Layanan PengadaanPemkot Batu Edi Setyawan.

KPK juga telah memperpanjang masa penahanan terhadap Eddy Rumpoko selama 30 hari ke depan dari 16 November 2017 sampai 15 Desember 2017.

Dalam operasi tangkap tangan terkait kasus itu di Batu pada Sabtu (16/9), tim KPK mengamankan total uang Rp300 juta.

Diduga pemberian uang terkait dengan fee 10 persen untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan mebeler di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

Diduga diperuntukan pada Eddy Rumpoko uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta, sedangkan Rp300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik wali kota itu.

Uang dengan jumlah Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Filipus Djap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Eddy Rumpoko juga mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana telah digelar pada Senin (13/11).

Beberapa poin permohonan praperadilan Eddy Rumpoko, antara laintidak adanya barang bukti saat operasi tangkap tangan dan tidak adanya surat perintah penangkapan saat penangkapan.

https://www.antaranews.com/berita/664893/masa-penahanan-tersangka-suap-kota-batu-diperpanjang-30-hari



Original Post

SILO Sudah Kantongi Izin

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 14
2017-11-15

SILO Sudah Kantongi Izin

PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) Group mengaku heran kenapa saat masuki kegiatan produksi terjadi pro dan kontra kegiatan tambang yang dimiliki perseroan di Pulau Laut. Kalimantan Selatan. Padahal, selama tujuh tahun operasi di sana tidak ada masalah. Selain itu, semua izinnya juga sudah sesuai aturan dan diperkuat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Semua izin seperti IUP(izin usaha pertambangan) produksi, amdal, studi kelayakan.sampai izin pelabuhan sudah lengkap dan sudah sesuai aturan. Bahkan, semua izin sudah diuji di pengadilan dan kami memenangkannya." kata Vice President SILO Group Effendy Tios di Jakarta. Selasa.

Menurut dia. pada 2010. izin tambang di Pulau Laut tersebut sempat diperkarakan di pengadilan tata usaha negara oleh satu perusahaan. Namun, baik di tingkat pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT). Mahkamah Agung (MA), hingga ke tingkat akhir yakni peninjauan kembali (PK), pihak SILO Group berhasil memenangkan kasusnya.

"Artinya, semua perizinan sudah diuji keabsahannya dan kesesuaian dengan aturan yang berlaku di pengadilan. Terbukti, empat kali kami memang di pengadilan mulai dari PN. PT. MA hingga PK. karena memang izinnya lengkap. Putusannya sudah inkrah dari segala sudut." katanya.

Bahkan, lanjutnya. SILO Group tidak hanya mempunyai izin di tingkat kabupaten, namun sampai ke pusat yakni Kementerian Lingkungan Hidup yang prosesnya memakan waktu selama satu tahun. Tios menambahkan, pihaknya siap 100 persen menjaga kelestarian lingkungan di Pulau Laut.

Menurut dia. dari luas Pulau

Laut sekitar 200.000 hektare (ha), hanya 2.000 ha atau satu perseri saja yang berpotensi untuk ditambang selama 15 tahun. "Dengan demikian, dampaknya juga tidak besar. Pulau Laut itu pulau besar." ujarnya.

Tios j uga mengatakan. selama tujuh tahun keberadaannya di Pulau Laut. SILO Group telah mengeluarkan dana kewajiban sosial perusahaan (corporate social respon-sibilitylCSR) sekitar Rp 70 miliar. Dana CSR tersebut diperuntukkan antara lain buat pembangunan jalan .jembatan, embung. dan pelabuhan laut yang proses pembangunannya telah melalui konsultasi dengan pemda.

"Ke depan kami sudah siapkan dana CSR cukup besar lagi antara lain untuk waduk dengan kapasitas besar, sehingga mampu menjadi solusi bagi warga sekitar yang selalu kekurangan air tawar saat musim kemarau tiba." katanya.

Selain itu. dana CSR juga akan digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, dan juga kesehatan warga. Dana tersebut sudah disepakati bersama pemda tidak berbentuk tunai, tapi fisik. Oleh karena itu, Tios mengaku, heran dengan adanya penolakan kegiatan tambang pada 26 Oktober 2017, sebab selama tujuh tahun terakhir, tidak ada masalah.

"Kenapa saat kami mau kegiatan produksi mulai awal tahun depan, malah ada penolakan seperti ini." katanya.

Sebelumnya, pada Senin (13/11), DPRD Kabupaten Kotabaru. Kalimantan Selatan, menggelar rapat dengar pendapat bersama masyarakat pendukung operasional tambang di Pulau Laut, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Investasi Kotabaru (FMPIK).

dit





Original Post

BUMD Diduga Terus Dikorupsi

Media Cetak Kompas Halaman 21
2017-11-15

BUMD Diduga Terus Dikorupsi

PALU, KOMPAS - Sejumlah badan usaha milik daerah di Sulawesi Tengah diduga menjadi ladang korupsi bagi pejabatnya. Hal itu setidaknya terungkap dari empat pejabat BUMD yang terlilit kasus dugaan korupsi dengan total taksiran kerugian negara Rp 3,6 miliar.

Kasus terakhir yang diungkap adalah dugaan korupsi dana penyertaan modal pada PT Pembangunan Sulawesi (Sulteng), BUMD milik Pemerintah Provinsi Sulteng, pada tahun anggaran 2015.

"Dari dana penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulteng ser besar Rp 2,4 miliar pada 2015, diduga kuat sebanyak Rp 1,098 miliar tidak dapat dipertang-

gungjawabkan oleh mantan Direktur Utama HM," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Sulteng Andi Rio Rahmatu di Palu, Sulteng, Selasa (14/11).

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sulteng juga mengusut dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Air Minum Uwe Lino milik Kabupaten Donggala dengan tersangka mantan Direktur Utama AAR. Penyidik menaksir kerugian negara sebesar Rp 700 juta.

Kasus dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Tojo Una-Una juga disidangkan di Pengadilan Tipikor Palu dengan terdakwa mantan Direktur Utama NL. NL diduga merugikan negara Rp 1 miliar.

Tahun lalu, Kejaksaan Negeri Parigi Moutong mengungkap dugaan korupsi pembangunan perumahan oleh Perusahaan Daerah Parigi Moutong sepanjang 2006-2011. Direktur Operasional Perusahaan Daerah Parigi MS Samudin menjadi terdakwa dan divonis 4 tahun penjara.

Aktivis antikorupsi Sulteng, Sumitro, menyatakan, BUMD selama ini tidak diurus dengan profesional. "Ini menjadi momentum agar unsur eksekutif dan legislatif mengontrol BUMD dengan prinsip profesionalisme. Itu bisa dimulai dari perekrutan secara terbuka Odang), mengawasi kinerja perusahaan, hingga audit keuangan," kata Sumitro.

(VDL).





Original Post

Istri Setya Novanto Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2017-11-15

Istri Setya Novanto Mangkir dari Pemeriksaan KPK

JAKARTA - Deisti Astiani Tagor, istri Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus dugaan korupsi e-KTP pada Jumat pekan lalu. "Tidak hadir karena sakit dan mengirimkan surat yang isinya perlu istirahat selama satu pekan," kata juru bicara KPK, Febri Dian-syah, kemarin.

Febri melanjutkan. Deisti akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Suigiana Sudihardjo. Ketika tidak hadir, ucap Febri, ia mengirimkan surat dengan lampiran keterangan sakit dari Aditya Medical Centre. Warkat itu diteken oleh dokter pemeriksa Okky Khadarusman dan dikirimkan kepada KPK pada Jumat pekan lalu..

Selain itu, menurut Febri, lembaganya akan tetap memeriksa Deisti. Waktunya, ucap dia, akan dilakukan pada Senin pekan depan. "Kami ingatkan agar yang bersangkutan memenuhi aturan hukum dan hadir memenuhi panggilan penyidik," kata Febri.

Dugaan keterlibatan Deisti dalam proyek e-KTP mencuat dalam persidangan tindak pidana korupsi untuk terdakwa Andi Agustinus. Ketika itu, jaksa penuntut umum KPK, Taufiq Ibnugroho, memaparkan 50 persen saham PT Mondialin-do Graha Perdana dimiliki Deisy. Sedangkan 30 persennya dikuasai anak Setya, Reza Herwindo.

PT Mondialido merupakan pemegang saham mayoritas PT Muraka-bi Sejahtera. Adapun PT Murakabi ikut tender e-KTP pada awal 2011.

ARKHELAUS WISNU





Original Post

Edi Dicecar dengan 115 Pertanyaan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 19
2017-11-15

Edi Dicecar dengan 115 Pertanyaan

Kepala BPRD DKI Diperiksa soal NJOP Pulau Reklamasi

KEBAYORAN BARU Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi terus berlanjut. Kemarin (14/11) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan. Edi dicecar penyidik dengan 115 pertanyaan. Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombespol Adi Deriyan mengungkapkan, sebelumnya, pemanggilan saksi dijadwalkan pada Rabu (15/11). Namun, pemanggilan dipercepat karena beberapa alasan. Pemeriksaan saksi kemarin masih berkaitan dengan penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan beberapa hal lain terkait dugaan korupsi dalam proyek tersebut

Menanyakan terkait NJOPpulau-pulau reklamasi. Khususnya Pulau C dan D. Ada 115 pertanyaan yang kami berikan," paparnya.

Adi menerangkan, penyidik saat ini mendalami penetapan NJOP

sebesar Rp 3,1 juta per meter di Pulau C dan D. Angka itu dianggap terlalu rendah jika dibandingkan dengan NJOP di sekitarnya. Misalnya, di Partai Indah Kapuk, NJOP mencapai Rp 15 juta per meter persegi.

Soal kemungkinan pemanggilan anggota Komisi C DPRD DW dan

mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidajat, Adi enggan menjawab. Namun, berdasar keterangan Edi, pihak-pihak yang selanjutnya bakal dipanggil dapat diketahui. Sekarang (kemarin, Red) belum dapat disampaikan," ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah meminta Edi mengikuti

penyidikan oleh Polda Metro Jaya. "Harus ikuti dong. Jangan tidak datang lagi," katanya di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin. Namun, saat didesak dengan pertanyaan soal NJOP yang penuh permainan tersebut, Saefullah enggan menjawab. "Pokoknya, Pak Edi harus ikuti

penyidikan," paparnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DM Cinta Mega menyatakan, NJOP Rp 3,1 juta per meter untuk pulau reklamasi di Teluk Jakarta belum mencapai final. Hal tersebut menyusul pencabutan moratorium oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan pada Oktober 2017.

Dengan adanya keputusan itu, menurut politikus PDIP tersebut. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) akan menilai ulang NJOP pulau reklamasi. "Penilaian NJOP sebesar

Rp 3,1 iuta per meter itu kan berdasar KJPR" terang Mega.

Dia menambahkan, hasil tersebut didapat karena pulau-pulau itu bukan objek pajak atau belum menjadi objek pajak. Sebab, wilayah tersebut masih berupa tanah kosong, masih dalam moratorium. "Nah, setelah moratorium dicabut, KJPP akan meng-appraisal ulang," jelas Mega.

Menurut dia, beberapa hal yang menjadi dasar KJPP dalam melakukan penilaian adalah luas daratan,

biaya produksi, dan perbandingan dengan NJOP di wilayah-wilayah sekitar proyek reklamasi. Saat ini, lanjut Mega, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) menunggu keputusan anggaran tahun 2018 untuk membiayai KJPP dalam melakukan penilaian ulang. Rencananya, kajian kembali dilakukan pada Januari 2018. "BPRD sedang menunggu anggaran baru untuk membayar KJPP. Mungkin Januari atau Februari," ungkapnya,

(bry/riz/col/ilo)





Original Post

Polisi Berondong Ketua BPRD DKI 115 Pertanyaan soal Reklamasi

Media Online liputan6com
2017-11-15

Liputan6.com, Jakarta - Polisi memeriksa Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dia diperiksa selama sekitar empat jam.

Dalam pemeriksaan itu, Edi diberondong seratus lebih pertanyaan terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta, terutama soal penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada Pulau C dan D.

"Ya banyak lah, banyak ratusan lebih, sekitar 115 pertanyaan," ujar Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya AKBP Sutarmo saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Namun pemeriksaan selama empat jam itu dianggap belum cukup. Rencananya, polisi bakal memintai keterangan kembali terhadap Edi. Hanya, polisi belum membeberkan jadwal pemeriksaan lanjutan pucuk pimpinan BPRD DKI tersebut.

"Dia mau ada rapat koordinasi dengan gubernur, karena dia kan eselon dua harus hadiri rapat gubernur," kata Sutarmo.

Dalam pemeriksaan tersebut, Edi juga membawa sejumlah dokumen terkait proyek reklamasi. Namun polisi tidak mengungkapkan isi dokumen tersebut.

Rencananya dalam waktu dekat ini, polisi akan memeriksa beberapa saksi lain terkait proyek reklamasi di pesisir Ibu Kota ini. Namun polisi belum menyebut secara gamblang siapa yang akan diperiksa berikutnya.

"Yang akan dipanggil adalah instansi, lembaga, pejabat, yang terkait dengan pelaksanaan reklamasi, baik di dalam pemkot maupun kementerian dan pengembang juga, sudah saya pastikan," ucap Sutarmo.

1 dari 2 halamanUsut Sejak September 2017Penyelidikan kasus reklamasi telah dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sejak September 2017. Penyelidikan dilakukan atas dasar polemik yang ada di masyarakat. Polisi telah memiliki sejumlah data terkait proyek besar itu.

Polisi akhirnya meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi tindak pidana dalam proyek tersebut.

Polisi menduga ada tindak pidana korupsi dalam penetapan NJOP pada Pulau C dan D. Meski begitu, polisi hingga kini belum bisa mengungkapkan total kerugian negara yang diakibatkan pada pelanggaran tersebut.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini

http://news.liputan6.com/read/3162871/polisi-berondong-ketua-bprd-dki-115-pertanyaan-soal-reklamasi



Original Post

Nelayan Pulau Pari Menolak Vonis Bersalah

Media Cetak Koran Tempo Halaman 31
2017-11-15

Nelayan Pulau Pari Menolak Vonis Bersalah

Wuragil

achiil@tempo.co.id

JAKARTA - Tiga nelayan Pulau Pari. Kepulauan Seribu, memilih mengajukan permohonan banding atas vonis bersalah yang mereka terima dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Atas pilihan itu. mereka batal bebas meski mendapat vonis 6 bulan penjara dipotong masa tahanan, yang sudah lewat dari enam bulan.

"Karena tuduhan melakukan pungutan liar dan pemerasan tidak berdasar," kata koordinator Koalisi Selamatkan Pulau Pari yang juga kuasa hukum para terdakwa. Ony Mahardika, menerangkan alasan banding, kemarin.

Ony mengungkapkan. Koalisi meyakini banding mutlak

harus dilakukan karena dakwaan terhadap mereka tidak terbukti. Selain itu, dia menambahkan, putusan pengadilan itu bisa menjadi acuan untuk mengkriminalkan masyarakat pengelola wilayah pesisir seperti halnya ketiga terdakwa di Pantai Perawan. Pulau Pari.

Menurut Ony, tuduhan soal pemerasan dan pungutan liar dimentahkan oleh kesaksian pengunjung pulau yang dihadirkan dalam sidang. Dia menuturkan, saksi tersebut menyatakan tidak mendapat bentakan ataupun, bentuk intimidasi lainnya, termasuk ancaman fisik.

Selain itu, Ony berpendapat, hakim keliru menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi sebagai pertim-

bangan putusan. Ketiadaan izin pengelolaan pantai seharusnya tergolong masalah administrasi. "Sanksi yang diberikan pun selayaknya teguran, dan bukan pidana," ujar Ony.

Ony menambahkan. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pun menyebutkan pantai Pulau Pari tidak termasuk obyek retribusi daerah.

Sebaliknya, masyarakat Pulau Pari disebut telah mengelola kawasan wisata Pantai Perawan secara swadaya selama empat tahun. Selama itu pula, dia menambahkan, pemerintah Kepulauan Seribu tidak pernah mensosialisasi larangan pengelolaan.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis bersalah tiga nelayan Pulau Pari itu pada Selasa pekan lalu. Ketiganya dianggap terbukti memeras wisatawan di pulau berpasir putih di Kepulauan Seribu ter-

sebut secara bersama-sama. "Menjatuhkan vonis kepada terdakwa masing-masing dengan hukuman penjara selama 6 bulan dikurangi masa tahanan." ujar hakim ketua Agusti.

Ketiga nelayan itu adalah Mustaghfirin alias Boby, Mas-tono alias Baok, dan Bachrudin alias Edo. Baok dan Edo didakwa melakukan pungutan liar di Pantai Perawan. Sedangkan Boby ditangkap dengan sangkaan menjadi koordinator.

Mereka sebenarnya bisa langsung bebas karena ditahan sejak ditangkap polisi pada Maret lalu. Mereka ditangkap lewat operasi tangkap tangan oleh polisi di tengah sengketa lahan yang tengah terjadi antara nelayan dan sebuah perusahaan pengembang daerah wisata di pulau itu. "Jika meminta banding, ada kemungkinan mereka tetap akan ditahan," ujar kuasa hukum terdakwa, Matthew Michelle.

saat itu.

MUHAMMAD NAFI/ Wuragil





Original Post

Dipanggil KPK, Kuasa Hukum Kirim Surat Ketidakhadiran Setya Novanto

Media Online okezonecom
2017-11-15

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto, pada hari ini. Novanto akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2012.

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan kliennya tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. Fredrich mengaku telah mengirimkan surat ketidakhadiran Novanto pada Selasa,14 November 2017, kemarin.

"Kami sudah kirim surat ke KPK kita tidak akan hadir (pemeriksaan)," kata Fredrich saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (15/11/2017).

 (Baca juga: )

Fredrich menjelaskan alasan Novanto tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut karena pihaknya sedang menguji materiil atau Judicial Review Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002‎ ke Mahkamah Konstitusi (MK)

"Ini kan yang bikin surat (ketidakhadiran) kantor pengacara saya. Jadi alasannya adalah kita sudah ajukan JR di MK. (kita) menunggu hasil keputusan dari JR," jelasnya.

 (Baca juga: )

Kata Fredrich, kliennya tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK selama belum ada keputusan dari MK terkait uji materiil yang dilayangkan. Hal tersebut, sambung Fredrich, sama seperti KPK ketika beralasan enggan menghadiri rapat pansus DPR.

"Betul. Sama juga kan. Agus (Ketua KPK) kan juga menyatakan melalui media bahwa KPK tidak akan hadir panggilan pansus, menunggu MK. Kan sama. Kita dalam posisi yang sama," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Penetapan tersangka Novanto sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.

Atas perbuatannya, S‎etya Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP

(wal)

http://news.okezone.com/read/2017/11/15/337/1814254/dipanggil-kpk-kuasa-hukum-kirim-surat-ketidakhadiran-setya-novanto



Original Post

Masa Penahanan Tersangka Suap Kota Batu Diperpanjang 30 Hari

Media Online metrotvnews.com
2017-11-15

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang penahanan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur, Edi Setyawan, yang menjadi tersangka suap pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2017.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari kedepan dari 15 November 2017 sampai 14 Desember 2017 untuk tersangka Edi Setyawan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa 14 November 2017.





KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap, sedangkan diduga sebagai pihak penerima, yakni Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan.

KPK juga memperpanjang masa penahanan terhadap Eddy Rumpoko selama 30 hari ke depan dari 16 November 2017 sampai 15 Desember 2017. Dalam operasi tangkap tangan terkait kasus itu di Batu pada Sabtu 16 September lalu, tim KPK mengamankan total uang Rp300 juta.

Baca: Wali Kota Batu Dijanjikan Fee Rp500 Juta

Diduga pemberian uang terkait dengan fee 10 persen untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan mebeler di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

Diduga diperuntukan pada Eddy Rumpoko uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta, sedangkan Rp300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik wali kota itu.

Uang dengan jumlah Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Filipus Djap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Baca: Eddy Rumpoko Praperadilankan KPK

Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Eddy Rumpoko juga mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana telah digelar pada Senin 13 November 2017.

Beberapa poin permohonan praperadilan Eddy Rumpoko, antara lain tidak adanya barang bukti saat operasi tangkap tangan dan tidak adanya surat perintah penangkapan saat penangkapan.

Baca: Penyuap Wali Kota Eddy Rumpoko Segera Diadili

(Des)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ObzvqYZb-masa-penahanan-tersangka-suap-kota-batu-diperpanjang-30-hari



Original Post

Masa Penahanan Tersangka Suap Kota Batu Diperpanjang

Media Online rri.co.id
2017-11-15

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang penahanan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur, Edi Setyawan, yang menjadi tersangka suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2017.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari kedepan dari 15 November 2017 sampai 14 Desember 2017 untuk tersangka Edi Setyawan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap, sedangkan diduga sebagai pihak penerima, yakni Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan.

KPK juga telah memperpanjang masa penahanan terhadap Eddy Rumpoko selama 30 hari ke depan dari 16 November 2017 sampai 15 Desember 2017.

Dalam operasi tangkap tangan terkait kasus itu di Batu pada Sabtu (16/9/2017), tim KPK mengamankan total uang Rp300 juta.

Diduga pemberian uang terkait dengan fee 10 persen untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan mebeler di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

Diduga diperuntukan pada Eddy Rumpoko uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta, sedangkan Rp300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik wali kota itu.

Uang dengan jumlah Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Filipus Djap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Eddy Rumpoko juga mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana telah digelar pada Senin (13/11/2017).

Beberapa poin permohonan praperadilan Eddy Rumpoko, antara lain tidak adanya barang bukti saat operasi tangkap tangan dan tidak adanya surat perintah penangkapan saat penangkapan.(Antara/ARN/AA).

http://rri.co.id/post/berita/457119/nasional/masa_penahanan_tersangka_suap_kota_batu_diperpanjang.html



Original Post

Pengamat Repot Kalau Tangkap Pejabat Harus Izin Presiden

Media Online republika.co.id
2017-11-15

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, KPK bisa memeriksa Ketua DPR Setya Novanto tanpa izin dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya akan sangat tidak adil jika semua pejabat yang melakukan tindak pidana berlindung dibalik alasan \'harus seizin presiden\'.

"Kan repot kalau orang-orang berlindung dibalik jubah presiden," ujarnya, Selasa (14/11).

Pangi menilai, alasan tersebut mengada-ngada jika ditetapkan di negara yang darurat korupsinya tinggi seperti Indonesia. Apalagi Presiden dan aparat penegak hukum menegaskan siap memberantas tegas para pelaku-pelaku korupsi.

"Jadi ini tidak relevan (dengan) nilai-nilai semangat memberantas korupsi," tegasnya.

KPK lanjut Pangi, selama ini dengan kewenanganya seringkali menjeput paksa para pelaku tindak pidana korupsi di hampir seluruh pelosok negeri. Bahkan ketika ada pejabat lain maupun menteri selama ini bisa melakukan pemeriksaan tanpa ada izin dari Presiden terlebih dahulu.

Namun sambungnya, untuk satu orang ini (Setnov) KPK harus mendapatkan izin dari orang nomor satu di Indonesia terlebih dahulu. Pangi menilai upaya mangkir yang dilakukan Setnov kali ini sangat berbahaya bagi masa depan penegakkan hukum Indonesia.

"Tidak ada waktu lagi untuk minta-minta izin, kondisinya kan darurat. Jadi minta izin ke Presiden ini sangat maha berbahaya juga. Aturan seperti ini tidak pas dengan hukum yang mau kita tegakkan," katanya.

Seperti diketahui, tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el Setya Novanto kemungkinan besar tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan dari KPK. Ketidakhadiran Setnov ini disampaikan dalam surat yang dikirimkannya kepada KPK dan ditandatangani oleh Setya Novanto.

"KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS. Alasan yang digunakan adalah terkait izin Presiden, ujar Juru bicara Febri Diansyah melalui pesan singkat, Senin (13/11).

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/15/ozfbmq354-pengamat-repot-kalau-tangkap-pejabat-harus-izin-presiden



Original Post

Dijadwalkan Baca Pidato Pembukaan Sidang DPR, Akankah Novanto Hadir?

Media Online kompascom
2017-11-15

JAKARTA, - KetuaDPR RISetya Novanto dijadwalkan akan menyampaikan pidato pembukaan masa sidang DPR pada Rabu (15/11/2017) pagi.

Namun, pada hari yang sama ia juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Akankah Novanto menghadiri paripurna tersebut?

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto pada Selasa (14/11/2017) belum dapat memastikan kehadiran Novanto.

Menurut dia, pembukaan masa sidang bisa diwakili pimpinan DPR lain jika Novanto tak hadir. Ini termasuk mewakili Novanto dalam membacakan pidato pembukaan masa sidang.

"Seandainya Pak Nov tidak bisa hadir, itu tidak bisa menjadi masalah. Karena pimpinan DPR ini adalah kolektif kolegial, yang penting dalam paripurna minimal dua pimpinan yang hadir," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Agus enggan berkomentar banyak terkait dengan proses hukum yang telah berjalan di KPK terhadap Novanto. Ia berharap, kasus tersebut bisa segera terang dan diselesaikan.

"Kami seluruhnya tentu memberi dukungan supaya penyelesaiannya supaya lebih cepat, transparan, akuntabel dan semuanya selesai dengan hal yang terbaik," tutur politisi Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Staf Khusus Ketua DPR RI Yahya Zaini menuturkan, Novanto kemungkinan akan hadir dalam pembukaan masa sidang DPR jika tak berhalangan maupun sakit.

Menurut dia, Novanto juga sudah kembali dari kunjungan ke daerah pemilihannya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Insya Allah hadir," ujar Yahya.

Adapun soal pemeriksaan Novanto di KPK, Yahya mengaku tak dapat memastikan apakah Novanto akan hadir atau lebih memilih hadir di paripurna.

Ia menilai, Novanto belum akan menghadiri panggilan pemeriksaan jika belum ada izin dari Presiden.

"Setahu saya begitu. Tapi pastinya nanti (tanya) pengacaranya ya," kata Ketua DPP Partai Golkar itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (15/11/2017) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, surat panggilan tersangka sudah disampaikan kepada Novanto. KPK berharap Novanto dapat memenuhi panggilan ini.

KPK telah menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka pada Jumat kemarin. Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangkan gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Namun, Novanto tak menghadiri tiga kali panggilan KPK sebagai saksi pada kasus yang sama. Salah satu alasannya adalah KPK harus mengantongi surat persetujuan dari Presiden RI sebagaimana putusan MK.
Kompas TV Bagaimana suara Partai Golkar menyikapi ketua umum dan jabatannya sebagai ketua DPR saat ini perlukah mendesak mundur?

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/07290131/dijadwalkan-baca-pidato-pembukaan-sidang-dpr-akankah-novanto-hadir



Original Post

Gugatan ke MK jadi jurus baru Setya Novanto coba lepas dari jerat kasus e-KTP

Media Online merdeka.com
2017-11-15

Tersangka kasus dugaankorupsi e-KTP, Setya Novanto telah tiga kali mangkir dari panggilan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Dalam tiga panggilan KPK itu, Ketua Umum Partai Golkar itu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Sultion Anang Sugiana Sudiharjo (ASS) dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dalam surat yang dikirimkannya kepada KPK, Setnov berdalih pemanggilan dirinya sebagai Ketua DPR harus atas seizin Presiden. Karenanya, Setnov tak akan hadir jika KPK belum mendapatkan izin dari Presiden.

Hari ini, KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Setnov. Namun, kali ini Ketua DPR itu bakal diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Belum diketahui apakah Setnov akan menghadiri panggilan KPK hari ini. Namun, berdasarkan keterangan kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi, Setnov tidak akan memenuhi panggilan KPK sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review yang baru saja dilaporkan terkait UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak‎ Pidana Korupsi (UU KPK).

Seperti diketahui, Setnov melalui kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi, Senin (13/11) kemarin, mengajukan gugatan ke MK terkait UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak‎ Pidana Korupsi (UU KPK) pasal 12 dan 46 ayat 1 dan ayat 2.

Pasal 12 ayat (1) huruf b dalam UU KPK tersebut berbunyi "Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri".

Sementara, pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak‎ Pidana Korupsi terkait penyidikan. Ayat 1 dalam pasal tersebut berbunyi "Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini".

Sedangkan ayat 2 dalam pasal tersebut berbunyi, "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka".

Fredrich Yunadi mengatakan salah satu alasan judicial review ke MK untuk menghindari kesalahpahaman atas wewenang KPK terhadap Setnov yang merupakan Ketua DPR.

"Daripada kita ribut lalu debat kusir, lebih baik saya uji di MK biar MK akan memberikan pertimbangan atau putusan sekiranya apa yang sebenarnya jadi acuan penegak hukum baik," kata Fredrich Fredrich di Gedung MK, Senin (13/11) lalu.

Fredrich merujuk kepada UUD 1945 pasal 20 a ayat 3 mengenai hak imunitas terhadap anggota DPR. Pasal 20 a ayat 3 pada UUD 1945 tersebut berbunyi "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas".

Dari pasal tersebut, dia menyebut tidak ada alasan KPK memanggil Setnov. Sebab, yang bersangkutan tengah menjalani tugas legislatif.

"Kami juga sekarang mengatakan bahwa klien kami akan menunggu putusan MK untuk menentukan sikap apakah beliau bisa ditabrak atau dikesampingkan dari UUD hak imunitas daripada Pak Setya Novanto," katanya.

Namun, dua pakar hukum tata negara yakni Yusril Ihza Mahendra dan Refly Harun memiliki pandangan berbeda dengan kubu Setnov.

Yusril Ihza Mahendra menilai, Pasal 46 UU KPK dengan jelas mengesampingkan hak imunitas anggota DPR dari proses hukum. Yusril juga menyatakan penyidikan terhadap Setnov harus terus berjalan tak terpengaruh dengan gugatan yang diajukan. Menurut Yusril, Pasal 46 dalam UU KPK menegaskan Setnov bisa ditarik untuk pemeriksaan.

"Ada prosedur khusus untuk kepentingan penyidikan itu untuk ketentuan menunggu itu dikesampingkan. Sejauh menyangkut korupsi bisa lakukan penyidikan," ujar Yusril ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (14/11) kemarin.

Yusril melihat gugatan yang diajukan pihak Setya Novanto itu proses yang menarik. Sebab, gugatan yang diajukan pihak Setya Novanto sama dengan ketika KPK menolak menghadiri Pansus DPR ketika kewenangan hak angket tengah diuji di MK.

"Biar saja MK nanti kasih seperti apa keputusannya," katanya.

Sementara, Refly Harun mengatakan KPK bisa saja memanggil paksa Setnov untuk diperiksa memiliki hak imunitas. Bahkan, menurutnya, KPK diperbolehkan menahan Setnov jika tidak kooperatif, menghilangkan alat bukti dan berupaya menghalangi proses penyidikan.

"Jangankan pemanggilan paksa, menahan pun tidak ada persoalan," ujar Refly di Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta, kemarin.

Refly menjelaskan, hak imunitas anggota DPR memiliki pengecualian. Hak imunitas itu, kata Refly, tidak berlaku jika anggota DPR membuka perkara yang dinyatakan tertutup ke publik dan terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi.

"Tapi sekali lagi, hak imunitas tidak pernah berlaku untuk kasus korupsi. Itu perlu dicatat. Hak imunitas tidak pernah berlaku untuk kasus korupsi apalagi kasus korupsi yang disidik oleh KPK," katanya.

Oleh karena itu, Refly meminta Setnov untuk memberikan contoh baik dengan hadir dalam pemeriksaan KPK. Setnov disarankan tidak berlindung di izin presiden atau hak imunitas.

Soal Setnov melalui tim kuasa hukumnya menyatakan bakal terus mangkir dari panggilan KPK sampai MK mengeluarkan putusan atas gugatan uji materi UU KPK, Refly menegaskan berdasarkan prosedur di MK, KPK tetap bisa menyidik Setnov meski uji materi UU KPK masih diuji dan belum keluar putusan.

"Kalau misalnya pihak Setya Novanto dalam hal ini membangkang. Maka KPK bisa melakukan upaya paksa. Termasuk menahan. Sampai ada putusan MK yang menyatakan pasal itu tidak berlaku," katanya.

Gugatan Setnov ke MK atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak‎ Pidana Korupsi (UU KPK) pasal 12 dan 46 ayat 1 dan ayat 2 ini menjadi jurus baru Setnov dalam melawan KPK. Sebelumnya, Setnov melakukan perlawanan ke KPK melalui jalur praperadilan.

Seperti diketahui, status tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP yang dikeluarkan KPK terhadap Setnov saat ini merupakan kali kedua. Pada penetapan tersangka untuk pertama kalinya, Setnov melakukan upaya hukum dengan menempuh jalur praperadilan.

Hampir dua minggu berjalan, hakim tunggal Cepi Iskandar memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Setnov dalam praperadilan. Dalam putusan tersebut, Hakim Cepi menyatakan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Setnov tidak sah secara hukum. Setnov pun bebas dari status tersangka.

"Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto yang dikeluarkan terhadap termohon tidak sah," kata Hakim Cepi, Jumat (29/9).

Namun KPK tak mau menyerah. Yakin memiliki bukti kuat, KPK pada Jumat (10/11) lalu kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka di kasus e-KTP untuk kali kedua. [dan]

http://www.merdeka.com/peristiwa/gugatan-ke-mk-jadi-jurus-baru-setya-novanto-lepas-dari-jerat-kasus-e-ktp.html



Original Post

Dulu Munculkan Gerakan Iman dan Takwa, Reward-nya Dipecat

Media Online republika.co.id
2017-11-15

REPUBLIKA.CO.ID, KLATEN -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) sedikit bercerita mengenai ketentuan iman dan takwa yang dulunya tidak diatur dalam Undang-Undang (UU). Hanya saja, sekarang dalam pasal 31 ayat 3, turut mengatur terkait persiapan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan akhlak mulia untuk mencerdaskan bangsa.

"Dulu enggak ada ketentuan iman dan takwa. Bahkan, dulu ada yang munculkan gerakan iman takwa dapat reward, hadiah luar biasa, dipecat," kata dia saat sosialisasi 4 Pilar di Yayasan Ibnu Abbas, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (14/11).

Saat ini ketentuan iman dan takwa, menurutnya, juga mengatur penolakan terhadap sekulerisme, ateisme, komunisme, liberalisme. Pemerintah, melalui UU juga ditegaskan untuk memajukan ilmu pengetahuan teknologi dengan menjunjung tinggi nikai-nilai agama.

"Kalau sekarang ada Perda dan lain-lain bertentangan dengan pemerintah, boleh digugat ke MA/MK, bahkan sekarang ada hakim agung khusus masalah agama Islam," kata dia.

Selain itu, HNW juga bercerita, jaman dulu HAM yang sifatnya begitu terbuka bahkan cenderung liberal, sekarang sudah dikunci di 28 c ayat 2 bahwa HAM dalam rangka menghormati HAM orang lain juga merujuk agama dan nilai budaya di Indonesia. Karenanya, menurut dia, tidak bisa paham komunisme, ateisme, dan lainnya mengatasnamakan HAM.

Dia mencontohkan PKI, marxisme yang dilarang sesuai Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 karena bertentangan dengan agama. "LGBT jga tidak boleh minta ditegakkan dengan alasab HAM. Karena tidak ada agama yang memerintahkan jadilah LGBT untuk masuk surga, justru agama melarang dan bertentangan dengan UUD," ujarnya.

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/15/ozfp9a396-dulu-munculkan-gerakan-iman-dan-takwa-rewardnya-dipecat



Original Post

Novanto Tak Penuhi Panggilan, KPK: Semoga Sinar Kebaikan Datang

Media Online Detikcom
2017-11-15

Jakarta - Pengacara menyatakan Ketua DPR Setya Novanto tak akan memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka kasus e-KTP hari ini. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap Novanto mendapatkan cahaya kebaikan.

Pemanggilan ini merupakan proses hukum lanjutan setelah KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka. Status tersangka Novanto sempat gugur karena Hakim PN Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilannya.

Pimpinan KPK Saut Situmorang menanggapi sikap Novanto secara diplomatis. Kata dia, setiap orang harusnya sadar bahwa memberikan klarifikasi atas suatu dugaan tidak pidana merupakan suatu tanggung jawab.

"Kita berdoalah semoga ada sinar kebaikan datang kepada kita semua, agar dengan demikian kita menyadari bahwa menjelaskan apa yang pernah dan tidak pernah kita lakukan kepada aparat penegak hukum itu bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan kita," papar Saut saat dimintai tanggapan detikcom, Rabu (15/11/2107).

Pengacara Novanto, Fredich Yunadi sendiri mengklaim sudah memberitahu secara resmi ke KPK kalau Novanto tidak memenuhi panggilan. Dia juga mempermasalahkan dasar hukum pemanggilan Novanto.

"(Novanto) nggak hadir. Kita sudah bikin surat tidak hadir. Tanya dia (KPK) saja landasan hukumnya ada apa tidak. Kan kita sudah masukan ke MK. Sudah, sudah (dikirim) ya," kata Fredich saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (14/11/2017) malam.

KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka melalui Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tertanggal 31 Oktober 2017. Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(zak/fjp)

https://news.detik.com/berita/d-3727349/novanto-tak-penuhi-panggilan-kpk-semoga-sinar-kebaikan-datang



Original Post

Media