KPK Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Setya Novanto

Media Online liputan6com
2017-11-16

Liputan6.com, Jakarta - Misteri di balik hadirnya sejumlah penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediaman Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhirnya terkuak.

"KPK menerbitkan surat perintah penangkapan bagi SN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kamis dini hari (16/11/2017).

Febri menambahkan, tim KPK masih melaksanakan tugas, melakukan pencarian terhadap Setya Novanto.

"Kami harapkan kalau ada itikad baik, masih terbuka bagi saudara SN untuk menyerahkan diri ke kantor KPK dan proses hukum ini akan berjalan baik," tambah dia.

Mantan aktivis ICW tersebut menambahkan, pihak KPK telah berkoordinasi dengan Kapolri, Wakapolri, dan pimpinan Brimob sebelum melakukan tindakan.

"Terimakasih pada Polri untuk bantuan upaya penindakan yang dilakukan KPK," tambah dia.

Mulai Jumat 10 November 2017, Setya Novanto kembali berstatus tersangka. Itu adalah kali keduanya, KPK memperkarakan Ketua DPR RI tersebut dalam kasus megakorupsi e-KTP.

Sebelumnya, status tersangkanya dalam kasus yang sama dianulir hakim praperadilan.

KPK sebelumnya telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Setya Novanto pada 31 Oktober 2017.

"SN selaku anggota DPR RI periode 2009-2014, bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto, diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

http://news.liputan6.com/read/3164315/kpk-menerbitkan-surat-perintah-penangkapan-setya-novanto



Original Post

Di Mana Setya Novanto Saat Rumahnya Didatangi Penyidik KPK?

Media Online liputan6com
2017-11-16

Liputan6.com, Jakarta - Lima penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kediaman Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu malam 15 November 2017.

Rumah tersangka kasus korupsi megaproyek e-KTP tersebut kemudian dijaga ketat personel Brimob. Hingga berita ini diturunkan, para penyidik masih berada di rumah Setya Novanto.

Kabar yang beredar menyebut, Setya Novanto tak ada di rumahnya. Saat dikonfirmasi, Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin yang datang ke rumah Setnov mengatakan, ia datang untuk membahas masalah pilkada.

"Saya nunggu di dalam nggak ketemu, ya balik. Saya ketemu istri (Setnov), saya nggak menyimak mereka (penyidik)bicara di ruang tamu," kata dia, Rabu malam (15/11/2017).

Aziz menambahkan, selain istri, ada juga para pengacara, dan sejumlah asisten rumah tangga. Namun keberadaan Setya Novanto tidak diketahui.

Mulai Jumat 10 November 2017, Setya Novanto kembali berstatus tersangka. Itu adalah kali keduanya, KPK memperkarakan Ketua DPR RI tersebut dalam kasus megakorupsi e-KTP.

Sebelumnya, status tersangkanya dalam kasus yang sama dianulir hakim praperadilan.

KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Setya Novanto pada 31 Oktober 2017.

"SN selaku anggota DPR RI periode 2009-2014, bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto, diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

http://news.liputan6.com/read/3164304/di-mana-setya-novanto-saat-rumahnya-didatangi-penyidik-kpk



Original Post

KPK: Secara Persuasif Kami Imbau Setya Novanto Menyerahkan Diri

Media Online okezonecom
2017-11-16

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Ketua DPR RI, Setya Novanto untuk menyerahkan diri. Hal tersebut diimbau setelah tim penyidik KPK sudah berada di kediaman Setya Novanto selama sekira dua jam.

"Secara persuasif kami menghimbau SN (Setya Novanto) dapat menyerahkan diri," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017), dini hari.

Febri membenarkan, tim penyidik memang sudah berada di kediaman Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak sekira pukul 21.38 WIB. Kedatangan penyidik diduga untuk melakukan jemput paksa Ketua Umum Golkar tersebut.

"KPK memang mendatangi rumah SN karena sejumlah panggilan sudah dilakukan sebelumnya namun yang bersangkutan tidak menghadiri," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Setya Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah alias mangkir sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, pada hari ini.

Novanto sendiri tercatat sudah pernah mangkir tiga kali panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini. Terakhir, hari ini Novanto kembali mangkir saat dipanggil sebagai tersangka.

‎Sebelumnya, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Penetapan tersangka Novanto sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.

Atas perbuatannya, S‎etya Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP‎.

(kha)

http://news.okezone.com/read/2017/11/16/337/1814830/kpk-secara-persuasif-kami-imbau-setya-novanto-menyerahkan-diri



Original Post

KPK Imbau Setya Novanto Menyerahkan Diri

Media Online Bisnis.com
2017-11-16

Sejumlah anggota polisi berjaga di kediaman Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/11/2017) malam. Sejumlah penyidik KPK mendatangi kediaman Novanto setelah dia mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka kasus KTP elektronik. - Antara/Galih Pradipta Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Setya Novanto kooperatif dan menyerahkan diri.

"Tim KPK masih berada di lapangan dalam konteks pelaksanaan tugas penindakan KPK. Secara persuasif kami imbau SN dapat menyerahkan diri," ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, Rabu (16/11/2017) malam.Tim KPK pada Rabu malam menyambangi rumah Setya Novanto dan hingga berita ini diturunkan belum menyelesaikan rangkaian aktivitas penindakan di rumah Ketua DPR tersebut di Kompleks Jalan Wijaya, Jakarta Selatan.

Febri Diansyah sebelumnya mengatakan bahwa opsi pemanggilan paksa menjadi salah satu pertimbangan lembaga penegak hukum tersebut untuk menyelesaikan penyidikan terhadap Setya Novanto yang pekan lalu kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

Sebelum kembali sebagai tersangka, Setya Novanto pun dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali, namun lagi-lagi Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut menolak hadir dengan alasan tengah melakoni tugasnya sebagai Ketua DPR dan ketua partai.

Setya Novanto, selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman (Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri), serta Sugiharto (Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Dukcapil Kemendagri) dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan KTP elektronik Rp5,9 triliun.

KPK menjeratnya dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No.31/1999 sebagaimana telah diperbarui dalam UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

http://kabar24.bisnis.com/read/20171116/16/709629/kpk-imbau-setya-novanto-menyerahkan-diri



Original Post

Jika Tak Serahkan Diri, Setya Novanto Akan Masuk DPO?

Media Online liputan6com
2017-11-16

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Setya Novanto. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah pada Kamis dini hari, 16 November 2017.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Setya Novanto tak diketahui keberadaannya.

"Sampai dengan tengah malam ini tim masih di lapangan, pencarian masih dilakukan," kata Febri di Gedung KPK, Kamis dini hari (16/11/2017).

Jika Setya Novanto tak kunjung ditemukan, KPK akan mempertimbangkan untuk menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO).

"Kalau belum ditemukan, kami pertimbangkan lebih lanjut dan koordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO," kata Febri. "Karena proses penegakan hukum pemberantasan korupsi harus ditegakkan semaksimal mungkin dan prinsip semua orang sama di mata hukum perlu dilakukan sesuai aturan yang berlaku."

Febri menambahkan, upaya persuasif sebelumnya telah diupayakan KPK. "Kami sudah melakukan total seluruhnya 11 kali pemanggilan, baik pemeriksaan sebagai saksi Sugiharto dalam kasus e-KPT maupun sebagai tersangka," kata dia.

KPK berharap Setya Novanto akan menyerahkan diri. "Kami harapkan kalau ada itikad baik, masih terbuka bagi saudara SN untuk menyerahkan diri ke kantor KPK dan proses hukum ini akan berjalan baik," tambah dia. "Kalau ada bantahan-bantahan yang mau disampaikan silakan disampaikan ke KPK."

Mantan aktivis ICW tersebut menambahkan, pihak KPK telah berkoordinasi dengan Kapolri, Wakapolri, dan pimpinan Brimob sebelum melakukan tindakan.

"Terimakasih pada Polri untuk bantuan upaya penindakan yang dilakukan KPK," tambah dia.

Mulai Jumat 10 November 2017, Setya Novanto kembali berstatus tersangka. Itu adalah kali keduanya, KPK memperkarakan Ketua DPR RI tersebut dalam kasus megakorupsi e-KTP.

Sebelumnya, status tersangkanya dalam kasus yang sama dianulir hakim praperadilan.

KPK sebelumnya telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Setya Novanto pada 31 Oktober 2017.

"SN selaku anggota DPR RI periode 2009-2014, bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto, diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

http://news.liputan6.com/read/3164319/jika-tak-serahkan-diri-setya-novanto-akan-masuk-dpo



Original Post

Tak Ditemukan di Kediamannya, KPK Akan Pertimbangkan Surat DPO untuk Setya Novanto

Media Online okezonecom
2017-11-16

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mempertimbangkan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov). Malam ini, penyidik KPK tengah berada dikediaman Setnov yang berada di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan untuk melakukan upaya penjemputan paksa.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dalam penjemputan paksa itu, ternyata tersangka kasus korupsi e-KTP itu tak berada dirumahnya. Bahkan, keberadaan Setnov hingga kini belum diketahui.

"Sampai dengan tengah malam ini tim masih di lapangan proses pencarian masih terus dilakukan, kalau nanti belum ditemukan, kami akan pertimbangkan lebih lanjut dan koordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017) malam.

( )

Alasan diterbitkannya surat DPO, Febri menegaskan bahwa proses penegakkan hukum dalam memberantas korupsi harus dilakukan semaksimal mungkin. Apalagi, kata dia semua masyarakat memiliki derajat yang sama di mata hukum.

"Perlu dilakukan sesuai aturan yang berlaku," ujar Febri.

Febri mengimbau kepada Setnov belum terlambat untuk menyerahkan diri ke KPK sebelum diterbitkannya surat DPO. Febri menyebut dengan bersikap koperatif, maka akan lebih menguntungkan untuk pihak tersangka.

"Sikap koorperatif akan jauh lebih baik untuk penanganan perkara maupun untuk yang bersangkutan, jika kalau ada bantahan yang mau disampaikan silakan disampaikan kepada tim penyidik KPK," papar Febri.

( )

Diketahui sebelumnya, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Penetapan tersangka Novanto sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.

Atas perbuatannya, S‎etya Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP‎.

(kha)

http://news.okezone.com/read/2017/11/16/337/1814848/tak-ditemukan-di-kediamannya-kpk-akan-pertimbangkan-surat-dpo-untuk-setya-novanto



Original Post

KPK Sudah Terbitkan Surat Penangkapan untuk Setya Novanto

Media Online okezonecom
2017-11-16

JAKARTA -‎ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerbitkan surat perintah penahanan untuk Ketua DPR RI, Setya Novanto. Hal tersebut dilakukan setelah Novanto tiga kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK alias mangkir.

"KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap saudara SN (Setya Novanto) dalam proses tindak pidana dugaan tipikor KTP elektronik," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017), dini hari.

Febri pun tidak menampik bahwa pihaknya sedang melakukan kegiatan penindakan terhadap Ketua Umum Partai‎ Golkar, pada malam ini. Kegiatan penindakan tersebut berupa upaya jemput paksa.

"Jadi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa KPK sudah melakukan segala upaya secara persuasif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," jelasnya.

( )

Sebagaimana diketahui, Setya Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah alias mangkir sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, pada Rabu, 15 November 2017, kemarin.

Novanto sendiri tercatat sudah pernah mangkir tiga kali panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini. Terakhir, hari ini Novanto kembali mangkir saat dipanggil sebagai tersangka.

"Jadi saat ini tim masih melakukan tugas tersebut untuk melakukan pencarian terhadap SN," tandasnya.

Sebelumnya, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Penetapan tersangka Novanto sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.

Atas perbuatannya, S‎etya Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP‎.

(kha)

http://news.okezone.com/read/2017/11/16/337/1814845/kpk-sudah-terbitkan-surat-penangkapan-untuk-setya-novanto



Original Post

KPK Akui Kedatangan Penyidik ke Rumah Setya Novanto untuk Jemput Paksa

Media Online okezonecom
2017-11-16

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah membenarkan tim penyidik tengah melakukan upaya penindakan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto. Penindakan tersebut diduga berupa upaya jemput paksa.

"Tim KPK masih berada di lapangan dalam konteks pelaksanaan tugas penindakan KPK," kata Febri dikantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017).

Mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) tersebut menjelaskan alasan penjemputan paksa terhadap Setya Novanto. Pasalnya, Ketua Umum Golkar tersebut sudah tiga kali mangkir panggilan pemeriksaan KPK.

"KPK mendatangi rumah SN karena sejumlah panggilan‎ sudah dilakukan sebelumnya namun yang bersangkutan tidak menghadiri," jelasnya.

( )

Oleh karenanya, KPK meminta agar Ketua DPR RI, Setya Novanto untuk menyerahkan diri. Hal tersebut diimbau setelah tim penyidik KPK sudah berada di kediaman Setya Novanto selama sekira dua jam.

"Secara persuasif kami menghimbau SN (Setya Novanto) dapat menyerahkan diri,"‎ tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Setya Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah alias mangkir sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, pada hari ini.

Novanto sendiri tercatat sudah pernah mangkir tiga kali panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini. Terakhir, hari ini Novanto kembali mangkir saat dipanggil sebagai tersangka.

‎Sebelumnya, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Penetapan tersangka Novanto sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.

Atas perbuatannya, S‎etya Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP‎.

(kha)

http://news.okezone.com/read/2017/11/16/337/1814833/kpk-akui-kedatangan-penyidik-ke-rumah-setya-novanto-untuk-jemput-paksa



Original Post

KPK: Kami Harapkan Itikad Baik Setya Novanto untuk Menyerahkan Diri

Media Online okezonecom
2017-11-16

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih kesulitan mencari tahu keberadaan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Pasalnya, sudah lebih dari tiga jam, penyidik belum juga dapat bertemu dengan Setya Novanto di kediamannya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyarankan agar Setya Novanto menyerahkan diri agar proses hukum terhadap dirinya dapat berjalan dengan baik.

"Jadi kami harapkan kalau ada itikad baik masih terbuka kemungkinan bagi SN (Setya Novanto) untuk menyerahkan diri ke kantor KPK dan proses hukum ini berjalan lebih baik," kata Febri dikantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017), dini hari.

( )

Namun demikian, apabila Setya Novanto tetap keukeuh bersembunyi dan tidak mau menyerahkan diri‎, maka lembaga antirasuah akan melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengirimkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Polri.

‎"Kami akan pertimbangkan lebih lanjut dan koordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO, karena proses penegakan hukum upaya pemberantasan korupsi harus dilakukam semaksimal mungkin," jelasnya.

Hingga saat ini, penyidik pun masih berada di kediaman Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak sekira pukul 21.38 WIB. ‎Penyidik masih melakukan negosiasi dengan pihak keluarga dan pengacara Novanto.

‎"Jadi sekali lagi kami imbau belum terlambat menyerhakan diri ke KPK, sikap koorperatif akan jauh lebih baik untuk penanganan perkara maupun untuk yang bersangkutan," tandasnya.‎‎

( )

Sebagaimana diketahui, Setya Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah alias mangkir sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, pada Rabu, 15 November 2017, kemarin.

Novanto sendiri tercatat sudah pernah mangkir tiga kali panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini. Terakhir, hari ini Novanto kembali mangkir saat dipanggil sebagai tersangka.

‎Sebelumnya, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Penetapan tersangka Novanto sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.

Atas perbuatannya, S‎etya Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP‎.

(kha)

http://news.okezone.com/read/2017/11/16/337/1814853/kpk-kami-harapkan-itikad-baik-setya-novanto-untuk-menyerahkan-diri



Original Post

Perludem Nilai Putusan Bawaslu Menegasikan Parpol Modern

Media Online metrotvnews.com
2017-11-16

Jakarta: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegasikan arah politik yang lebih modern. Dalam putusan gugatan, Bawaslu menganggap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh Undang-undang Pemilu.

Titi menjelaskan, putusan Bawaslu terkesan janggal jika melihat aturan yang ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Apalagi, Sipol sudah tertera dalam PKPU dan sampai hari ini tidak ada satupun Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Sipol.





"Kan norma dalam PKPU hanya bisa diuji materi melalui MA. Selama Sipol masih diatur dalam PKPU, maka selama itu pula semua pihak harus taat pada PKPU," kata Titi saat dikonfirmasi, Rabu, 15 November 2017.

Titi menjabarkan, sampai saat ini belum ada satupun putusan MA yang membatalkan PKPU Nomor 11 Tahun 2017. Bahkan aturan tersebut sebetulnya juga mengikat Bawaslu dan jajarannya.

Menurut Titi, dalam putusan tersebut selain menerima dokumen partai secara fisik, Bawaslu seharusnya juga menginstruksikan parpol untuk memasukan data ke dalam Sipol. Hal ini agar ada kesetaraan perlakuan dengan 14 parpol lainnya yang juga mendaftar ke Sipol dan sudah lolos verifikasi KPU.

"Disuruh jadi parpol modern via Sipol malah dinegasikan," ucap dia.

Baca:Bawaslu Kabulkan Gugatan Partai Idaman, PKPI, dan PBB

Sebab, kata dia, data tersebut diperlukan KPU sebagai instrumen untuk melakukan verifikasi atas berkas yang diserahkan. Apalagi, 14 parpol yang lengkap berkas juga telah melakukan hal yang sama.

"Dan KPU bisa memberikan asistensi (jika Parpol kesulitan mengisi Sipol)," tegasnya.

Bawaslu mengabulkan gugatan tiga partai: Partai Idaman, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam pertimbangannya, Bawaslu menilai KPU salah menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) saat masa pendaftaran calon peserta pemilu. KPU juga dianggap tidak berwenang menilai syarat-syarat pendaftaran calon peserta pemilu.
(AZF)

http://news.metrotvnews.com/politik/xkEG4yZN-perludem-nilai-putusan-bawaslu-menegasikan-parpol-modern



Original Post

KPK Terbitkan Surat Penangkapan Novanto

Media Online metrotvnews.com
2017-11-16

Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat penangkapan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto. Hal ini dilakukan lantaran Novanto dianggap tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum di Lembaga Antikorupsi.

"Karena ada kebutuhan penyidikan, KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap SN dalam dugaan tipikor KTP-el," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 16 November 2017.





Febri menyebut Novanto sudah empat kali menolak hadir dalam pemeriksaan korupsi KTP-el. Terakhir, Novanto menolak hadir dengan dalil menunggu uji materi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca:Penyidik KPK Datangi Kediaman Novanto

Tak hanya itu, Novanto juga berdalih memiliki hak imunitas sebagai seorang anggota legislatif dan KPK belum mengantongi izin Presiden Joko Widodo. Namun, KPK memandang alasan itu tak bisa menghambat proses penyidikan kepada Ketua Umum Partai Golkar itu.

"Meski sudah disampaikan pemberitahuan ketidakhadiran itu tapi alasan ketidakhadiran terkait hak imunitas dan izin presiden tidak relevan," ujar dia.

Menurut dia, tim penyidik hingga kini masih berupaya menyeret Novanto ke markas Lembaga Antirasuah. KPK pun masih berharap Novanto menghormati proses hukum dan segera menyerahkan diri.

"Kalau ada itikad baik terbuka bagi SN untuk menyerahkan diri ke kantor KPK dan proses hukum ini berjalan baik," pungkasnya.

Novanto tercatat sudah empat kali menolak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa kasus korupsi KTP-el. Tiga kali absen sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan satu kali sebagai tersangka setelah resmi kembali menjadi pesakitan kasus korupsi KTP-el.

KPK sebelumnya kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Tak hanya itu, Novanto dan Andi Narogong juga diduga mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut. Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp574,2 miliar.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(AZF)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ybJM9WWN-kpk-terbitkan-surat-penangkapan-novanto



Original Post

Wakil Ketua Komisi V DPR Segera Disidang

Media Online Bisnis.com
2017-11-16

Wakil Ketua Komisi V DPR Fraksi PKS Yudi Widiana dengan rompi tahanan berada di mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/7/2017). - Antara/Sigid Kurniawan Kabar24.com,JAKARTA- Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana bakal menjalani persidangan kasus penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan bahwa penyidik komisi tersebut telah melakukan pelimpahan tahap II mulai dari berkas, barang bukti dan tersangka Yudi yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut."Dalam waktu tidak terlalu lama lagi, persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera dilakukan. Tersangka saat ini ditahan di Rutan Guntur, Jakarta Selatan," ujarnya, Rabu (15/11/2017).

Yudi Widiana selaku Anggota Komisi V DPR RI periode 2014 - 2019 diduga menerima uang sekitar Rp4 milar dari So Kok Seng alias Aseng selaku Komisaris PT CMP. Uang diduga ditujukan agar Yudi mengupayakan proyek-proyek dari program aspirasi DPR disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Selain itu, diduga uang diberikan agar Yudi Widiana menyepakati Aseng dan pengusaha lainnya, yakni Abdul Khoir, dipilih menjadi pelaksana proyek tersebut. Atas perbuatannya tersebut, Yudi disangkakan melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau pasal 11 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No/20 /2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Januari 2016. KPK menangkap Damayanti Wisnu Putranti, yang saat itu menjabat anggota Komisi V DPR. Hingga saat ini KPK telah menjerat 12 orang sebagai tersangka termasuk Yudi Widiana. Para tersangka berasal dari kalangan DPR, Pejabat Kementerian PUPR dan pihak swasta.

http://kabar24.bisnis.com/read/20171116/16/709546/wakil-ketua-komisi-v-dpr-segera-disidang



Original Post

Penyidik KPK tinggalkan kediaman Setyan Novanto

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-16

Jakarta (ANTARA News) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninggalkan kediaman Ketua DPR RI Setya Novanto, Kamis dini hari sekitar pukul 02.50 WIB, dengan membawa sejumlah tas dan koper "hardcase" berwarna hitam.

Para penyidik KPK tidak diperkenankan memberikan keterangan apa pun kepada media. Setelah keluar dari kediaman Novanto, mereka langsung menuju kendaraan dengan dikawal sejumlah anggota Brimob.

Terlihat ada sedikitnya 10 mobil yang ditumpangi para penyidik KPK meninggalkan kediaman Novanto.

Berdasarkan pantauan, kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi, yang masuk ke rumah sejak Rabu malam belum juga keluar hingga Kamis dini hari.

Para penyidik KPK tiba di kediaman Novanto, Rabu (15/11) malam pukul 21.40 WIB, untuk menjemput Novanto. Namun, menurut kolega Novanto, politikus Golkar Mahyudin yang datang ke rumah Novanto, yang bersangkutan tidak ada di rumah.

Penyidik KPK sempat menyambangi ruang bawah tanah atau "basement" serta pos penjagaan rumah Novanto.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR RI Setya Novanto, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik.

Febri mengatakan bahwa segala upaya persuasif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sudah dilakukan terhadap Setnov untuk pemanggilan, baik sebagai saksi maupun tersangka.

https://www.antaranews.com/berita/665139/penyidik-kpk-tinggalkan-kediaman-setyan-novanto



Original Post

KPK Imbau Novanto Serahkan Diri

Media Online Beritasatu
2017-11-16

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Ketua DPR Setya Novanto untuk menyerahkan diri. Tim penyidik bersama sejumlah aparat kepolisian diketahui mendatangi rumah Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Namun, tim penyidik yang tiba sekitar pukul 21.38 WIB hingga kini masih berada di rumah Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

"Secara persuasif kami imbau SN (Setya Novanto) dapat menyerahkan diri," kata Jubir KPK, Febri Diansyah, Kamis (16/11) dinihari.

Kedatangan tim penyidik ini diduga untuk menjemput paksa Novanto yang telah menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Setnov, sapaan Novanto diketahui mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP hari ini.

Sebelumnya, Novanto telah tiga kali mangkir untuk diperiksa penyidik sebagai saksi kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun itu dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo. Berbagai alasan dikemukaan Novanto untuk menghindari pemeriksaan penyidik, mulai dari menemui konstituen, meminta KPK mengantongi izin presiden, hak imunitas anggota DPR hingga melakukan uji materi UU KPK ke MK.

"KPK mendatangi rumah SN karena panggilan sudah dilakukan sebelumnya, namun yang bersangkutan tidak menghadiri," ungkap Febri.

Febri menyatakan, saat ini tim KPK masih berada di rumah Novanto. Dikatakan, kehadiran tim KPK ini dalam konteks tugas penindakan.

"Tim KPK masih berada di lapangan dalam konteks pelaksanaan tugas penindakan KPK," jelasnya.

Diketahui KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Sebagai anggota DPR periode 2009-2014, Setnov bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong serta dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP.

Akibatnya keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Ketua Umum DPP Partai Golkar itu disangkakan melangar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK sempat menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP pada 17 Juli 2017 lalu. KPK menduga Novanto melalui pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut. Namun, status tersangka itu gugur setelah Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto.
Sumber: Suara Pembaruan

http://www.beritasatu.com/nasional/463817-kpk-imbau-novanto-serahkan-diri.html



Original Post

MA Kabulkan Peninjauan Kembali Rusli Zainal

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2017-11-16

MA Kabulkan Peninjauan Kembali Rusli Zainal

PEKANBARU - Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal terkait dengan perkara korupsi kehutanan dan proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2014. Namun belum diketahui detail isi putusan tersebut. "Benar, Mahkamah Agung telah mengabulkan upaya PK kami," kata Evanora, kuasa hukum Rusli Zainal, kepada Tempo, kemarin.

Eva menyatakan baru sebatas mengutip isi situs MA yang menyebutkan bahwa putusan untuk permohonan peninjauan kembali oleh Rusli Zainal telah dikabulkan oleh hakim agung Timur Manurung dengan didampingi Surya Jaya dan Leopard Luhut Hutagalung pada 14 Agustus lalu. Salinan putusannya belum diterima Evanora.

Namun yang jelas, kata Eva, saat mengajukan PK itu, kuasa hukum meminta hakim agung memvonis bebas atau setidaknya memberikan hukuman seringan-ringannya serta mengembalikan hak politik Rusli Zainal."Kalau hakim agung mengabulkan PK kami untuk bebas, alhamdulillah sekali," tuturnya.

Rush Zainal dijerat dua kasus sekaligus, yakni suap kehutanan dan proyek PON Riau pada 2012. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonisnya dengan hukuman penjara selama 14 tahun serta membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Riau mengurangi masa kurungan Rusli Zainal menjadi 10 tahun pada 7 Agustus 2014. Rusli dianggap bukan aktor utama dalam perkara korupsi itu.

RIYAN NOFITRIA





Original Post

Pengadilan Tinggi Menangkan Pengembang Reklamasi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2017-11-16

Pengadilan Tinggi Menangkan Pengembang Reklamasi

Putusan pengadilan tingkat pertama yang memenangkan nelayan dibatalkan.

JAKARTA - PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan pemerintah DKI Jakarta dan pengembang reklamasi dalam kasus penerbitan izin pelaksanaan

reklamasi Pulau F, I, dan K Teluk Jakarta. Majelis hakim menganggap izin pelaksanaan reklamasi ketiga pulau yang diterbitkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Oktober dan November 2015 itu sudah sesuai dengan prosedur.

Putusan yang diketok pada 18, 20, dan 24

Oktober lalu itu sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan nelayan Teluk Jakarta pada 16 Maret lalu. "Menerima permohonan banding dari tergugat dan tergugat intervensi," demikian tertulis dalam amar putusan. Pihak tergugat adalah pemerintah

DKI Jakarta, sementara tergugat intervensi adalah pengembang reklamasi.

Gubernur Basuki

menerbitkan izin reklamasi Pulau F untuk PT Jakarta Propertindo dan Pulau I untuk PT Jaladri Kartika Pakci pada 22 Oktober 2015. Adapun izin reklamasi Pulau K untuk

PT Pembangunan Jaya Ancol diberikan pada 17 November 2015.

Nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menggugat izin reklamasi itu pada 21 Januari 2016. Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan mereka.

Pengadilan tingkat pertama itu pun memerintahkan pemerintah Jakarta

mencabut izin pelaksanaan reklamasi.

Di tingkat banding, majelishakimyang diketuai Kadar Slamet berpendapat, Gubernur DKI berwenang menerbitkan izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hal itu dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

TEMPO/SUBEKTI

Kecil. Hakim banding pun menilai penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pulau reklamasi tidak menyalahi aturan.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengapresiasi putusan banding itu. "Bukti-bukti yang kami ajukan dianggap benar oleh Pengadilan Tinggi," ujar dia di Balai Kota, kemarin. Masalahnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, menyatakan akan menghentikan proyek reklamasi. Anies-Sandi hanya akan memanfaatkan pulau yang telanjur dibangun, yakni Pulau C, D, dan G, untuk kepentingan publik Jakarta.

Kuasa hukum Koalisi, Tigor Hutapea, mengatakan akan mempelajari lebih dulu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. "Kami tunggu salinan putusan dari pengadilan," tuturnya.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Satya Heragandhi, akan berkoordinasi lebih dulu dengan Gubernur DKI sebelum mereklamasi Pulau F. "Karena untuk membangun pulau ini perlu biaya besar,"tuturnya. Adapun Corporate

Secretary PT Agung Podomoro Land, Justini Omas, irit berkomentar. "Kami hormati putusan pengadilan itu," ujarnya. PT Jaladri Kartika Pakci merupakan anak usaha Agung Podomoro.

Gangsar Parikesit





Original Post

Hakim Cabut Hak Politik Politikus PKB

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2017-11-16

Hakim Cabut Hak Politik Politikus PKB

Anggota DPR, Musa Zainuddin, terbukti menerima suap Rp 7 miliar dalam korupsi proyek jalan Maluku.

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Musa Zainuddin, anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat, terbukti menerima suap Rp 7 miliar dalam penganggaran proyek jalan di Maluku danMaluku Uta ra.Poli tikus Partai Kebangkitan Bangsa itu divonis 9 tahun penjara dan diwajibkan mengembalikan duit yang diterimanya dari kontraktor proyek. "Hak terdakwa untuk dipilih kembali dicabut selama tiga tahun," kata ketua majelis hakim Masud saat membacakan putusan, kemarin. KPK mengungkap kasus

ini pada awal Januari tahun lalu ketika membongkar penyuapan terhadap anggota Komisi Infrastruktur DPR dari FVaksi PDIP oleh Direktur Utama PT Win-dhu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Rasuah disetorkan lewat dua kolega Damayanti, Dessy Ariyanti Edwin dan Julia Prasetyarini.

Penyuapan dilatarbelakangi persetujuan anggaran negara 2016 untuk sejumlah proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku serta Maluku Utara. Damayanti telah dinyatakan bersalah dalam perkara ini dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Begitu pula Abdul Khoir, Dessy, dan Julia yang divonis 4 tahun penjara.

Pengembangan penyidikan KPK mengungkap bahwa suap juga diberikan kepada sejumlah anggota Komisi Infrastruktur DPR. Selain Musa, pengadilan telah menghukum 9 tahun penjara terhadap politikus Partai Amanat Nasional, Andi Taufan Tiro, dan 5 tahun untuk politikus Partai Golkar, Budi Supriyanto.

Rasuah pun merembes ke pejabat kementerian, yakni bekas Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Di Maluku dan Maluku Utara, Amran Hi Mustari, yang., dihukum ti tahun penjara. Adapun duit" suap tak hanya berasal daii Abdul Khoir, tapi j5ga dari So Kok Seng abas Aseng, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, yang telah divonis 4 tahun bui.

Adapun Musa Zainuddin menerima fulus sebesar Rp 7 miliar karena telah mengusulkan program aspirasi

berupa proyek pembangunan Jalan Taniwei-Saleman dan rekonstruksi Jalan Pi-ru-Waisala, Maluku, dalam pembahasan di DPR. Dua proyek senilai total Rp 108 miliar ini akan digarap PT Windhu Tunggal Utama dan PT Cahaya Mas Perkasa.

Dalam putusan kemarin, hakim juga mewajibkan Musa membayar denda Rp 500 juta. Sebagai wakil rakyat, Musa dinilai telah memberikan contoh buruk. Kendati begitu, vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK, yang meminta hakim menghukum Musa 12 tahun bui.

Mendengar putusan hakim, Musa menangis, seperti halnya ketika dia membacakan pembelaan pada Rabu pekan lalu yang menyebut banyak fakta persidangan telah dimanipulasi."Sesuai kesepakatan dengan penasihat hukum, dalam satu minggu ini kami akan mendiskusi-kannya (sikap terhadap putusan)," kata Musa seusai persidangan. Begitu pula jaksa menyatakan akan memikirkan langkah hukum selanjutnya atas vonis yang lebih rendah daripada tuntutan ini.

FAJAR FEBRIANTO | Agoeng Wijaya





Original Post

Pegawai Kementerian Desa Akui Patungan Suap BPK

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2017-11-16

Pegawai Kementerian Desa Akui Patungan Suap BPK

JAKARTA - Enam aparatur negeri sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengakui telah memberikan uang suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka menjadi saksi untuk terdakwa penerima suap dan mantan auditor utama BPK, Rochmadi Saptogiri, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Sebagai ucapan terima kasih kami kepada tim, kami menyampaikan pemberian terima kasih. Wujudnya pada saat itu dalam bentuk uang. Sumbangan semampunya," kata salah seorang saksi, Sekretaris Ditjen Pembangunan Daerah Tertentu, Anisyah Gamawati, kemarin.

Rochmadi didakwa menerima suap dari dua mantan pejabat Kemen-

terian Desa, Sugito serta Jarot Budi Prabowo. Suap Rp 240 juta diduga sebagai fee untuk sejumlah auditor BPK yang mengubah opini "Wajar Dengan Pengecualian" menjadi "WajarTanpa Pengecualian (WTP)" atas laporan keuangan Kementerian Desa tahun anggaran 2016. Sebelumnya, dalam putusan sidang Sugito dan Jarot, hakim mengatakan

adanya bukti sejumlah pertemuan yang mengatur pemberian suap kepada auditor BPK. Salah satunya adalah rapat yang dipimpin Sekretaris Jen-

; deral Kementerian Desa, Anwar, kepada sejumlah

. pejabat eselon kementerian tersebut

Menurut Anisyah, dalam rapat itu disepakati

bahwa seluruh pejabat Kementerian Desa "mesti

menyumbangkan uang. Uang tersebut kemudian dikumpulkan di Jarot. "Tidak ada (protes). Saat itu tidak disampaikan siapanya (pengumpul uang)," kata dia. Lima saksi lainnya -Muklis, Bambang Setiobudi, Harli-na Sulistyorini, Razali, Putut Edy Sasono, dan Jajang Abdullah -membenarkan keterangan Anisyah. Menteri Desa Eko Putro

Sandjojo mengklaim telah memberikan instruksi kepada seluruh pegawainya untuk kooperatif serta membuka seluruh informasi kepada KPK dan hakim. Dia menilai lembaganya berkomitmen untuk memberantas korupsi. "Saya merasa yakin kalau opini WTP itu bukan karena suap. Kami memang sudah memperbaiki banyak hal," kata Eko.

FAJAR PEBRIANTO





Original Post

Novanto Diminta Serahkan Diri

Media Cetak Kompas Halaman 1
2017-11-16

Novanto Diminta Serahkan Diri

Penyidik KPK Bawa Surat Penangkapan

JAKARTA, KOMPAS - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah pribadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto di Jakarta, Rabu (15/11) malam. Mereka menjemput Ketua Umum Partai Golkar yang beberapa kali mangkir untuk diperiksa dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik itu.

Sampai Kamis pukul 01.00, penyidik KPK masih berada di rumah Novanto. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tim KPK membawa surat perintah penangkapan terhadap Novanto. "Secara persuasif kami imbau SN dapat menyerahkan diri," ujar Febri. "Sikap kooperatif akan lebih baik," tambahnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, meski penyidik KPK sudah mendatangi rumahnya untuk menjemput paksa. Novanto beserta kuasa hukumnya dan penyidik KPK dapat mencari kesepakatan dan solusi yang lebih kondusif dan elegan agar Novanto tidak langsung dijemput paksa.

Langkah KPK ini membuktikan bahwa tidak seorang pun yang kebal hukum. Sesuai amanat Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Sedikitnya lima penyidik KPK tiba di rumah pribadi Novanto pukul 21:39. Mereka dikawal sekitar 25 personel Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Negara RI. Tidak lama berselang, kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi, datang dan masuk ke rumah Novanto. Ia kemudian kembali ke mobilnya yang diparkir di seberang jalan untuk mengambil surat kuasa. Sementara di ruang tamu, istri Novanto, Deisti As-triani Tagor, duduk membaca berkas pada pukul -22.27.

Berkedudukan sama

Dihubungi terpisah, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengatakan, setiap warga negara berkedudukan yang sama di depan hukum. Tidak ada orang yang kebal hukum. Sebagai anggota DPR, Novanto memang memiliki hak imunitas, tetapi hak tersebut berlaku saat yang bersangkutan berada dalam lingkup tugasnya sebagai anggota legislatif.

"Kalau melakukan (tindak) kriminal, apalagi korupsi, tidak ada itu hak imunitas meski dia anggota DPR," ujar Mahfud.

Pada Rabu siang. Novanto seharusnya memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, dia memilih memimpin Rapat Paripurna DPR dengan agenda pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2017-2018 di Gedung DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Seusai rapat paripurna, dia bergegas kembali ke ruang kerjanya dengan pengawalan ketat petugas pengamanan dalam DPR Novanto kemudian lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Selain rapat dengan pimpinan DPR hadir pula Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Bendahara Umum Golkar Robert J Kardinal, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir, dan kuasa hukumnya, Yunadi.

Selain perlu izin Presiden dan hak imunitas. Novanto menggunakan alasan lembaga antirasuah yang menolak memenuhi panggilan Panitia Khusus Angket terhadap KPK, yaitu menunggu proses uji materi yang sedang diajukan.

Idrus mengatakan, mengacu pada saran dari Yunadi, Novanto memutuskan tidak memenuhi panggilan KPK. Alasannya sama seperti KPK saat menolak memenuhi panggilan Panitia Angket DPR terhadap KPK. "Kalau konstruksi KPK menolak memenuhi panggilan panitia angket karena menunggu putusan MK, selaku penasihat hukum, Fredrich Yu- nadi menyarankan Novanto tak hadir juga di KPK karena menunggu keluarnya putusan MK," ujarnya.

Senin lalu, Yunadi mendaftarkan gugatan uji materi terhadap Pasal 12 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sepanjang proses berjalan di Mahkamah Konstitusi, Novanto menolak memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan.

Mengikuti aturan

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku, termasuk dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

"Buka undang-undangnya semua, buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti," kata Presiden Jokowi seusai membuka Kongres Ke-20 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Manado, Sulawesi Utara, Rabu, dalam siaran pers yang disiarkan Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey T Machmudin.

Sementara itu, KPK tidak mau terusik. Alasan hak imunitas yang dikedepankan Novanto dan kuasa hukumnya ditampik.

"Dalam penegakan hukum, kami punya tanggung jawab dan tugas untuk menegakkan hukum secara adil dan berlaku sama terhadap semua orang. Jangan sampai ada kesan hukum tidak menyentuh orang-orang tertentu dengan menggunakan hak imunitas," ujar Febri.

Sejak kabar penyidik KPK mendatangi rumah pribadi Novanto di Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Jakarta Selatan, beredar, sejumlah politisi Partai Golkar pun berdatangan. Tampak anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar MPR, Mahyudin.

Mahyudin sempat masuk ke rumah Novanto. Saat keluar, Mahyudin mengatakan, dirinya tidak menyimak pembicaraan istri Novanto. Ia juga mencoba menghubungi telepon seluler Novanto, tetapi tidak terhubung. Menurut dia, ajudan mengatakan, sebelum maghrib, Novanto berada di rumah. "Begitu saya datang, ternyata tidak ada. Tentu DPP Partai Golkar akan membela, menyiapkan bantuan hukum kepada ketua umum. Biarkan proses ini berjalan sesuai hukum secara profesional," tutur Mahyudin.

Berkaitan dengan perkembangan terkini kasus Novanto di KPK, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Sudding, menilai, yang bersangkutan dianggap berhalangan dan tidak bisa lagi menjalankan tugas keseharian sebagai Ketua DPR

Sudding mengatakan, MKD akan mengadakan rapat pleno pada Kamis ini untuk membahas tindak lanjut terkait perkembangan kasus dugaan korupsi KTP-el yang menjerat Novanto.

Sudding mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD, dan DPRD, proses pergantian jabatan pimpinan DPR merupakan wewenang fraksi anggota yang bersangkutan. Dalam hal ini, berarti dikembalikan ke mekanisme internal Partai Golkar jika dirasa Novanto tidak lagi bisa memimpin DPR secara aktif di tengah kasus hukumnya.

Namun, ujarnya, MKD juga dapat memberikan rekomendasi terkait jabatan pimpinan DPR tersebut. Hal serupa pernah dilakukan MKD saat mantan Ketua DPR Ade Komarudin, dulu diduga melanggar kode etik kedewanan. MKD saat itu merekomendasikan pemberhentian Ade.

(IAN/DD17/DD13/DD10/DD08/APA/AGE/NTA)





Original Post

Dijemput KPK, Setnov Menghilang

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-11-16

Dijemput KPK, Setnov Menghilang

Penyidik dan Brimob Menunggu Berjam-jam

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menempuh tindakan tegas dalam menyikapi sikap tidak kooperatif Setya Novanto (Setnov) yang berkali-kali mangkir dari pemeriksaan. Tadi malam (15/11) sejumlah personel KPK bersama anggota Brimob mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Jakarta. Mereka diduga menjemput paksa tersangka konipsi pengadaan e-KTP tersebut.

Delapan penyidik KPK langsung meminta penjaga pintu gerbang untuk masuk. Mereka langsung masuk ke rumah Setnov. Sedangkan para anggota Brimob yang berjumlah sekitar 30 personel menjaga seputar rumah ketua DPR itu. Sebagian di antara mereka berjaga di pintu gerbang rumah pribadi Setnov. Sebagian lagi berjaga di depan pintu rumah serta mobil Lexus yang sehari-hari dipakai Setnov berdinas sebagai ketua DPR.

Dari luar rumah, tidak tampak ada aktivitas Setnov di dalam rumahnya. Namun, ketua umum Partai Golkar itu dipastikan tidak sendirian.

Di depan rumah Setnov tampak terparkir mobil Mercedes-Benz milik Koordinator Bidang Kepartaian Kahar Muzakir.

Sekitar pukul 22.45, tampak aktivitas di ruang depan tepat di sebelah pintu utama rumah Setnov. Tampak sosok Deisti Asdiani Tagor, istri Setnov, tengah duduk berbincang dengan pengacara Setnov, Fredrich Yunadi. Deisti terlihat duduk, sedangkan Fredrich seperti menyodorkan sebuah berkas kepadanya.

Sekitar pukul 23.00, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham tiba di rumah Setnov. Namun, dia tidak masuk ke kediaman Setnov. Idrus hanya bergegas masuk ke Kafe Patio, sebuah kafe yang berlokasi tepat di seberang rumah Setnov. Hingga pukul 23.20, para penyidik KPK belum keluar dari rumah Setnov. Sangat mungkin para penyidik itu tengah bernegosiasi dengan Setnov.

Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin juga mendatangi rumah Setnov pukul 23.25. Tidak banyak komentar yang disampaikan Aziz yang terus berjalan menuju rumah Setnov. "Sabar, sabar," tuturnya.

Dari luar rumah, tidak tampak ada aktivitas Setnov di dalam rumahnya. Namun, ketua umum Partai Golkar itu dipastikan tidak sendirian. Di depan rumah Setnov tampak terparkir mobil Mercedes-Benz milik Koordinator Bidang Kepartaian Kahar Muzakir.

Sekitar pukul 22.45, tampak aktivitas di ruang depan tepat di sebelah pintu utama rumah Setnov. Tampak sosok Deisti Novanto, istri Setnov, tengah duduk berbincang dengan pengacara Setnov, Fredrich Yunadi. Deisti terlihat duduk, sedangkan Fredrich seperti menyodorkan sebuah berkas kepadanya.

Sekitar pukul 23.00, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham tiba di rumah Setnov. Namun, dia tidak masuk ke kediaman Setnov. Idrus hanya bergegas masuk ke Kafe Patio, sebuah kafe yang berlokasi tepat di seberang rumah Setnov. Hingga pukul 23.20, para penyidik KPK belum keluar dari rumah Setnov. Sangat mungkin para penyidik itu tengah bernegosiasi dengan Setnov.

Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin juga mendatangi rumah Setnov pukul 23.25. Tidak banyak komentar yang disampaikan Aziz yang terus berjalan menuju rumah Setnov. "Sabar, sabar," tuturnya.

Sementara itu, KPK sudah menyiapkan ruang tahanan untuk Setnov. Yakni, Rumah Tahanan (Rutan) KPK di gedung baru komisi antirasuah. "Sudah ada (ruang tahanan untuk Setnov, Red)," ujar sumber internal KPK. Rutan di gedung KPK merupakan bangunan baru yang dibuka Oktober lalu.

Sumber itu menambahkan, sebelumnya Andi Agustinus alias Andi Narogong juga ditahan di rutan tersebut. Nah, dia kini dipindah ke Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Keduanya sengaja dipisah untuk kepentingan penyidikan.

Sekitar pukul 23.30 Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin keluar dari rumah Setnov. Mahyudin menyatakan, dirinya datang sebelum para penyidik tiba di rumah Setnov.

"Saya mau bahas soal pilkada. Kata ajudan, Pak Setnov di rumah, tapi tadi saya tunggu tidak ada," kata Mahyudin.

Pria yang juga wakil ketua MPR itu mengaku, di dalam rumah Setnov hanya ada Deisti, didampingi Yunadi selaku kuasa hukum, serta para pembantu. Mahyudin menyebut dirinya sempat bingung karena banyak orang masuk ke rumah Setnov. Ternyata mereka adalah para penyidik KPK dan personel Brimob. "Begitu mereka datang, saya mau pulang, tapi gak enak. Karena gait ada laki-laki di dalam rumah. Terpaksa saya temani," ujar Mahyudin.

Selama di dalam rumah, Mahyudin mengaku lebih banyak diam. Dia tidak ingin mencampuri urusan para penyidik KPK. Sebab, kedatangannya ke rumah Setnov murni untuk membicarakan masalah partai.

"Karena ini kan bukan urusan DPP. Langkah DPP nanti kemungkinan akan memberikan bantuan hukum," tandasnya.

Pada siang kemarin, Setnov bersikukuh menolak untukmemenuhi panggilan KPK. Ketua umum DPP Partai Golkar itu meminta KPK untuk menunggu keputusan hasil uji materi pasal UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum melakukan pemanggilan.

Setnov melalui kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi, mengirim surat pemberitahuan tidak memenuhi panggilan perdana sebagai tersangka untuk kali kedua dalam dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ke KPK kemarin pagi. Dalam surat tersebut, Setnov juga menyinggung soal hak imunitas anggota DPR berdasar pasal 224 ayat (5) dan pasal 245 ayat (1) UU Nomor No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Yang menarik, surat Setnov tersebut tidak hanya ditembuskan ke KPK. Tapi, juga ditujukan ke Presiden Joko Widodo serta sejumlah ketua lembaga negara. Di antaranya, ketua MK, ketua Mahkamah Agung (MA), ketua Komnas HAM, Kapolri, jaksa agung, Kabareskrim, Kapolda Metro Jaya, dan Kajati DKI.

Setelah rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR kemarin, Setnovmengakui bahwa pihaknya kembali mengirim surat ke KPK terkait pemanggilan sebagai tersangka korupsi e-KTP. "Kami sudah kirim surat ke KPK," terang Setnov. Dia menegaskan, surat itu memberitahukan bahwa dirinya tidak bisa memenuhi panggilan sebagai tersangka.

Setnov juga berdalih tidak bisa hadir karena terbentur agenda rapat pimpinan di DPR. Menurut dia, pertemuan itu sangat penting karena membahas program-program awal setelah masa reses. "Tugas-tugas negara harus kita selesaikan," tutur legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Kapan Setnov akan memenuhi panggilan KPK? "Kita lihat saja," jawabnya singkat. Politikus yang juga pengusaha itu menyatakan, dirinya menunggu putusan MK terkait judicial review terhadap Undang-Undang KPK.

Setnov menerangkan, uji materi diperlukan agar tidak ada perbedaan pandangan terhadap aturan yang ada. "Pokoknya, kita uji lah" ucapnya.

Sementara itu, dalam pidatonya di sidang paripurna, Setnov mendorong Pansus Hak Angket DPR atas KPK terus melakukan penyelidikan terhadap aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan aspek tata kelola sumber daya manusia (SDM). "Pada masa persidangan ini, diharapkan segera dilaporkan hasil kerja Pansus Angket KPK," tegas dia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, Setnov menggunakan argumen yang dipakai KPK. Selama ini, komisi antirasuah tersebut selalu berdalih menunggu putusan MK ketika dipanggil Pansus Angket KPK.

Jadi, argumen yang dipakai KPK dan Setnov sama. Komisi yang diketuai Agus Rahardjo itu lebih . dahulu berlindung di balik putusan MK sehingga pansus tidak bisa mendengarkan keterangan dari lembaga yang sudah 15 tahun berdiri tersebut. Sekarang alasan hukum itu digunakan Setnov untuk mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pada pemeriksaan, akan ada evaluasi, "lima pimpinan KPK ini harus membicarakan langkah-langkah berikutnya," jelasnya. KPK bakal mengkaji sejauh mana alasan-alasan hukum Setnov tidak menghadiri panggilan penyidik komisi antirasuah itu.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo tidak banyak berkomentar mengenai keinginan Setnov agar KPK meminta izin presiden untuk memeriksa dirinya. Dia kembali mengisyaratkan bahwa hukum ndak bisa dicampuri. Jokowi meminta semua pihak mengikuti aturan yang ada karena aturan itu sudah disepakati bersama.

"Buka undang-undangnya semua. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti," ujarnya di Manado kemarin.

Penjelasan presiden itu sejalan dengan KPK. Komisi antirasuah tersebut berpedoman pada UU 30/2002 tentang KPK. Pada pasal 46 ayat (1), dijelaskan mengenai sifat lex specialis yang dimiliki KPK. Pasal itu menyebutkan, bagi siapa pun yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, prosedur khusus pemeriksaan tersangka yang diatur dalam UU lainnya otomatis tidak berlaku.

Pasal itulah yang saat ini digugat Setnov melalui pengacaranya, Fredrich Yunadi, ke MK. Alasannya, penggunaan pasal tersebut bertentangan dengan hak imunitas DPR yang diatur oleh UUD 1945.

Senada dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan Setnov menjalani proses hukum di KPK. Selain itu, dia meminta Setnov tidak perlu mencari-cari alasan untuk menghindari panggilan KPK. "Ya, semua kita ini harus taat hukumlah. Jangan mengada-ada aja" ujar dia setelah meresmikan fasilitas ira-diator gamma merah putih milik Hatan kemarin,

(bay/lum/tyo/ idr/byu/jun/c9/clO/c6/agm)





Original Post

Sekretaris Ditjen Kementerian Desa Jadi Saksi

Media Cetak Kompas Halaman 2
2017-11-16

Sekretaris Ditjen Kementerian Desa Jadi Saksi

Setidaknya enam sekretaris di lingkungan direktorat jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk ketiga kalinya dihadirkan sebagai saksi perkara dugaan suap kepada auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan agar laporan keuangan Kementerian Desa PDTT tahun 2016 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (15/11). Kali ini keenam sekretaris itu hadir sebagai saksi untuk terdakwa Rochmadi Saptogiri, auditor utama BPK, yang diduga menerima suap. Para sekretaris ditjen itu ditanya mengenai pengumpulan dana hingga Rp 240 juta untuk membayar imbalan kepada Rochmadi dan Ali Sadli Ali adalah auditor BPK yang juga tengah menjalani persidangan.

(MDN)





Original Post

Musa Divonis 9 Tahun Penjara

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-11-16

Musa Divonis 9 Tahun Penjara

Terbukti Korupsi Proyek Jalan di Maluku

JAKARTA, KOMPAS - Musa Zainuddin, terdakwa penerima suap proyek dana aspirasi untuk pembangunan jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, Rabu (15/11), divonis 9 tahun penjara. Musa terbukti menerima Rp 7 miliar dari kontraktor.

Mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut divonis lebih ringan 3 tahun dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ariawan Agustiarto-no. Dalam persidangan sebelumnya, Ariawan menuntut Musa pidana 12 tahun penjara.

Selain pidana penjara, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang diketuai Masud, juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Musa berupa denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Musa juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 7 miliar. Jika tak dapat membayar dan harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti. Musa akan dikenai pidana 1 tahun penjara.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan lagi berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah Musa selesai menjalani hukuman pidana pokok.

Dalam perkara ini, Musa didakwa menerima suap Rp 7 miliar dari Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary serta dua pengusaha, yakni Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdu] Khoir dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. Pemberian suap itu didahului dengan kesepakatan Musa dengan Amran dan Khoir yang berlangsung di Hotel Grand Mahakam, Jakarta

Dalam pertimbangannya, anggota majelis hakim. Sigit Herman Binaji, menyampaikan, berdasar-

kan fakta hukum. Musa menerima kesepakatan imbalan dari Khoir dan Aseng sebesar 8 persen dari nilai proyek pembangunan jalan Taniwel (Kabupaten Seram Bagian Barat)-Sale-man (Kabupaten Maluku Tengah) senilai Rp 56 miliar dan rekonstruksi Pim (Seram Bagian Barat)-Waisala (Seram Bagian Barat) senilai Rp 52 miliar.

Realisasi imbalan

Sigit kembali mengurai kronologi realisasi imbalan tersebut Kesepakatan imbalan untuk Musa sebesar 8 persen dari nilai proyek direalisasi dalam beberapa kali pembayaran senilai total Rp 8 miliar.

Pembayaran imbalan mulai dilaksanakan bulan Agustus 2015. Irwantoro, anak buah Khoir, mulai menyerahkan imbalan sebesar Rp 3,8 miliar kepada Zaelani, tenaga ahli anggota DPR yang dipercaya Musa. Pe-

nyerahan uang berlangsung di Blok M Square, Jakarta Pembayaran kedua terjadi pada bulan November, Irwantoro menyerahkan Rp 3 miliar kepada Zaelani di area parkir kawasan perkantoran di Jakarta

Pada Desember, Irwantoro menyerahkan Rp 200 juta kepada Zaelani. Sebelumnya Irwantoro juga sudah memberikan Rp 1 miliar kepada Zaelani sehingga total janji imbalan untuk Musa sebesar Rp 8miliar telah diberikan seluruhnya oleh Khoir dan Aseng.

Namun, sebelum menyerahkannya kepada Musa, Zaelani mengambil Rp 1 miliar dari Rp 8 miliar tersebut Uang tersebut sebagian diambil untuknya dan Rp. 500 juta lagi diserahkan kepada Rino Setiawan, pihak yang menjamin Khoir dalam proyek pembangunan jalan di Maluku.

Tambahan

Zaelani juga memperoleh imbalan tambahan sebesar Rp 150 juta dari Andi Taufan Tiro, mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yang juga menerima imbalan untuk dana aspirasi pembangunan jalan di Maluku. Seperti halnya Musa, Andi juga divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi ini.

Zaelani kemudian menyerahkan uang Rp 7 miliar kepada Mutakin, staf Musa. Uang yang terdiri dari mata uang doUar Singapura dan rupiah dan dibawa dalam dua tas ransel itu kemudian disimpan Mutakin di rumah dinas anggota DPR, Jakarta, yang ditempati Musa.

Terhadap vonis dari hakim tersebut jaksa KPK menyatakan akan memikirkan lebih dulu.

Sementara itu, kuasa hukum Musa, Bambang Hartono, juga menyampaikan masih akan pikir-pikir terhadap vonis hukuman yang dijatuhkan majelis hakim tersebut "Pikir-pikir," kata Bambang.

(MDN)





Original Post

Rainsy Kembali, Oposisi Akan Dibubarkan

Media Cetak Kompas Halaman 10
2017-11-16

Rainsy Kembali, Oposisi Akan Dibubarkan

KAMBOJA

PHNOM PENH, RABU - Pemimpin oposisi Kamboja di pengasingan. Sam Rainsy, menyatakan kembali ke panggung politik bersama Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP). Rainsy-yang lari ke Perancis pada 2015-melalui pernyataan di Facebook, Rabu (15/11), menyatakan akan kembali berpolitik.

"Saya mengumumkan bahwa saya, Sam Rainsy, akan menjadi anggota Partai Penyelamat Nasional Kamboja kembali mulai hari ini, terlepas apakah akan dibubarkan atau tidak," katanya. Pernyataan Sam Rainsy, yang mengaku berada di Washington, AS, itu keluar hanya sehari sebelum Mahkamah Agung Kamboja kemungkinan besar memutuskan pembubaran CNRP, Kamis. Pembubaran CNRP-satu-satunya partai oposisi-meru-pakan upaya PM Kamboja Hun Sen menghancurkan lawan-lawan politiknya.

Rainsy pada tahun 2015 dikenai hukuman penjara 2 tahun

karena pencemaran nama baik. Ia mundur sebagai Ketua CNRP setelah Hun Sen menyatakan akan mengubah aturan kepemimpinan partai yang mencegah pesakitan menjadi pemimpin partai. Rainsy kemudian lari keluar Kamboja.

Pimpinan CNRP kemudian digantikan Kem Sokha. Namun, bulan lalu Sokha dituduh bekerja sama dengan Badan Intelijen Pusat AS (CIA) untuk menggulingkan Hun Sen. Ia pun dipenjara. Tuduhan itu didasarkan pada video beberapa tahun lalu yang menunjukkan ia menghadiri seminar dan berbicara tentang bantuan advokasi danAS.

Setelah Sokha dipenjara. Hun Sen kemudian meminta pengadilan membubarkan CNRP. Anak Sokha, Monovithya Kem, beserta 20 anggota parlemen juga lari dari Kamboja setelah pemerintahan Hun Sen menuduh mereka berkonspirasi dengan AS.

Dalam pidatonya pekan lalu. Hun Sen menyatakan sangat yakin pengadilan akan membubarkan CNRP. "Kalau tidak dibubarkan, Anda bisa datang dan saya akan berikan uang," kata Hun Sen.

Diktator

Bukan hanya membungkam oposisi. Hun Sen juga menangkap aktivis dan menutup radio yang memperoleh bantuan dari AS. seperti Radio Free Asia dan Voice of America. Hun Sen juga menyerukan kepada anggota parlemen dari oposisi agar pindah ke partainya sebelum keputusan Mahkamah Agung.

Sejumlah pengamat mengatakan, pembubaran CNRP yang kalah tipis dalam pemilu 2013 dari partai Hun Sen, akan menjadi "lonceng kematian" demokrasi di Kamboja. "Kamboja semakin mengarah ke pemerintahan diktator," kata Phil Robertson dari Human Rights Watch.

(AP/AFP/REUTERS/MYR)





Original Post

KPK minta Setya Novanto serahkan diri

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-16

Jakarta (ANTARA News) - KPK meminta agar Ketua DPR Setya Novanto, tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik dapat menyerahkan diri.

"Secara persuasif kami himbau SN (Setya Novanto) dapat menyerahkan diri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Penyidik KPK mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru sejak Rabu (15/11) malam.

"KPK mendatangi rumah SN karena sejumlah panggilan sudah dilakukan sebelumnya namun yang bersangkutan tidak menghadiri," ungkap Febri.

Saat ini tim KPK masih berada di lapangan dalam konteks pelaksanaan tugas penindakan KPK.

KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) kedua untuk Setnov dalam kasus KTP-E pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka Setya Novanto.

Penerbitan sprindik itu dilakukan KPK setelah mempelajari dengan seksama putusan praperadilan yang diputus pada 29 September 2017 yang membatalkan sprindik untuk Setnov pada 17 Juli 2017 lalu.

Untuk itu KPK pada 5 Oktober 2017 melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara KTP-E dan telah meminta keterangan sejumlah pihak serta mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

Proses penyelidikan tersebut telah disampaikan permintaan keterangan terhadap Setnov sebanyak dua kali pada 13 dan 18 Oktober 2017 namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan ada pelaksanaan tugas kedinasan.

Setelah proses penyelidikan terdapat bukti permulaan yang cukup kemudian pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada akhir Oktober 2017.

KPK lalu memanggil Setnov sebagai tersangka pada Rabu (15/11), namun pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengatakan ketua umum Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi panggilan KPK dengan alasan putusan MK tentang pasal 245 ayat 1 UU MD3 yaitu harus ada izin Presiden dan pasal 20A UUD 1945 yaitu anggota Dewan memiliki hak imunitas, adanya permohonan uji materi tentang wewenang KPK memanggil Setnov selaku Ketua DPR serta adanya tugas untuk memimpin dan membuka sidang Paripurna DPR pada 15 November 2017.

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan.

Mereka diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.

Setnov disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

https://www.antaranews.com/berita/665148/kpk-minta-setya-novanto-serahkan-diri



Original Post

Penyidik KPK di rumah Setya Novanto hingga dinihari

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-16

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berada di dalam kediaman Ketua DPR RI Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Jakarta Selatan, sejak Rabu (15/11) malam hingga Kamis dini hari.

Pada Kamis pukul 02.11 WIB para penyidik KPK yang memakai rompi krem beruliskan KPK, tampak keluar pintu rumah Novanto dan beranjak ke ruang bawah tanah atau " basement" serta memasuki pos penjagaan rumah Ketua Umum Golkar itu.

Setelah itu para penyidik KPK kemudian kembali masuk ke dalam rumah Novanto.

Hingga saat ini awak media masih menunggu di depan kediaman Setya Novanto. Berdasarkan pantauan, kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi yang masuk ke rumah pada Rabu malam juga belum keluar hingga Kamis dini hari.

Penyidik KPK mendatangi rumah kediaman Setya Novanto pada Rabu malam, namun menurut kolega Novanto, politisi Golkar Mahyudin yang datang ke rumah Novanto, yang bersangkutan tidak ada di rumah.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR Setya Novanto, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-E.

Menurut Febri, segala upaya persuasif sesuai aturan hukum yang berlaku sudah dilakukan terhadap Setnov untuk pemanggilan baik sebagai saksi maupun tersangka.

https://www.antaranews.com/berita/665147/penyidik-kpk-di-rumah-setya-novanto-hingga-dinihari



Original Post

KPK belum temukan Setya Novanto

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-16

Jakarta (ANTARA News) - KPK belum menemukan Ketua DPR Setya Novanto, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-E hingga Kamis dini hari.

"Sampai dengan tengah malam ini tim masih di lapangan, pencarian masih dilakukan dan kami belum menemukan yang bersangkutan sampai saat kami datangi kediamannya," kata kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis dini hari.

Penyidik KPK mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru sejak Rabu (15/11) malam.

"Bila tidak juga ditemukan maka KPK akan berkoordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) karena proses penegakan hukum pemberantasan korupsi harus dilakukan semaksimal mungkin dan prinsip semua orang sama di mata hukum perlu dilakukan sesuai aturan yang berlaku," tambah Febri.

KPK pun menyarankan Setnov agar menyerahkan diri ke KPK.

"Koorperatif lebih baik untuk penanganan perkara maupun untuk yang bersangkutan, kalau ada bantahan-bantahan yang mau disampaikan silakan disampaikan ke KPK," ungkap Febri.

Menurut Febri, tim KPK sudah bertemu dengan keluarga dan pengacara Setnov namun belum ada informasi mengenai lokasi keberadaan Setnov.

"Info yang didapat tadi tim sudah bertemu dengan keluarga, ada pengacara juga dan pencarian terus dilakukan tim. Di mana saja pencarian dilakukan tidak bisa kami sampaikan tapi yang pasti ada tim di rumah saudara SN sampai dini hari tadi," tambah Febri.

Pimpinan KPK pun sudah menerbitkan surat penahanan terhadap Setnov.

"Apakah tindak lanjuti dengan pencantuman di DPO (Daftar Pencarian Orang) atau tidak. KPK juga sudah melakukan total 11 kali pemanggilan, baik pemeriksaan sebagai saksi Irman dan Sugiharto di awal penyidikan KTP-e, Andi Agustinus, ASS (Anang Sugiana Sudihardjono), maupun pemanggilan sebagai tersangka, jadi semua upaya persuasif sudah kita lakukan," tegas Febri.

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan.

Mereka diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekitar Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.

https://www.antaranews.com/berita/665144/kpk-belum-temukan-setya-novanto



Original Post

KPK terbitkan surat penangkapan Setya Novanto

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-16

Jakarta (ANTARA News - KPK sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-E.

"KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap SN (Setya Novanto) dalam dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis dini hari.

Penyidik KPK mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru sejak Rabu (15/11) malam.

"Tim masih melakukan tugas tersebut dalam melakukan pencarian terhadap SN. Kami harapkan kalau ada itikad baik terbuka bagi SN untuk menyerahkan diri ke kantor KPK," tambah Febri.

Menurut Febri, segala upaya persuasif sesuai aturan hukum yang berlaku sudah dilakukan terhadap Setnov untuk pemanggilan baik sebagai saksi maupun tersangka.

"KPK sudah pernah memanggil SN 3 kali untuk saksi ASS (Anang Sugiana Sudihardjono), tapi ketiganya tidak datang meski sudah disampaikan pemberitahuan ketidakhadiran, tapi alasan ketidakhadiran terkait hak imunitas dan izin presiden tidak relevan. Pada Rabu (15/11) juga ada agenda pemeriksaan tersangka tapi yang bersangkutan tidak hadir," ungkap Febri.

Sehingga pimpinan KPK sudah berkoordinasi dengan kapolri, wakapolri, kakorbrimob untuk melakukan proses penangkapan tersebut.

"Namun hingga saat ini belum ada status DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk SN, itu adalah alternatif yang akan kita koordinasikan tapi sekarang lebih baik kalau yang bersangkutan datang ke KPK atau melakukan tindakan kooperatif," ungkap Febri.

Penangkapan itu dilakukan karena KPK menduga keras Setnov melakukan tindak pidana karena KPK pasti sudah punya bukti yang kuat dengan menaikkan ke penyidikan.

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan.

Mereka diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.

https://www.antaranews.com/berita/665143/kpk-terbitkan-surat-penangkapan-setya-novanto



Original Post

KPK: Setya Novanto sudah dipanggil 11 kali

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-16

Jakarta (ANTARA News) - KPK sudah memanggil Ketua DPR Setya Novanto sebanyak 11 kali sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) KTP-Elektronik tersebut.

"KPK juga sudah melakukan total seluruhnya 11 kali pemanggilan, baik pemeriksaan sebagai saksi Irman dan Sugiharto di awal penyidikan KTP-e, Andi Agustinus, ASS (Anang Sugiana Sudihardjono), maupun pemanggilan sebagai tersangka, jadi semua upaya persuasif sudah kita lakukan," kata kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis dini hari.

Penyidik KPK mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru sejak Rabu (15/11) malam.

Dari total 11 pemanggilan dalam proses penyidikan, Setya Novanto tercatat 8 kali mangkir dari pemeriksaan.

Pada proses penyidikan, Setya Novanto hanya hadir dalam panggilan pada 13 Desember 2016, 10 Januari 2017, dan 14 Juli 2017.

Panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka terhadap Setya Novanto kembali dilakukan pada 15 November 2017.

Namun pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengatakan ketua umum Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi panggilan KPK dengan alasan putusan MK tentang pasal 245 ayat 1 UU MD3 yaitu harus ada izin Presiden dan pasal 20A UUD 1945 yaitu anggota Dewan memiliki hak imunitas, adanya permohonan uji materi tentang wewenang KPK memanggil Setnov selaku Ketua DPR serta adanya tugas ntuk memimpin dan membuka sidang Paripurna DPR pada 15 November 2017.

Meski belum menemukan Setnov, KPK mempertimbangkan untuk memasukkan Setnov dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan selanjutnya penahanan.

"Cepat atau lambat tersangka pasti ditahan, Kalau tersangka kan jelas alat buktinya cukup, dan pasti sudah ada proses penyidikan sudah naik perkaranya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Rabu (15/11).

Pengecualian penahanan hanya bila ada putusan praperadilan.

"Pasti dong (ditahan), kan sudah tersangka yang bersangkutan. Kan selama ini begitu, cepat atau lambat, karena apa? Tidak mungkin kita mundur, kecuali atas putusan praperadilan," tambah Alexander.

KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) kedua untuk Setnov dalam kasus KTP-E pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka Setya Novanto.

Penerbitan sprindik itu dilakukan KPK setelah mempelajari dengan seksama putusan praperadilan yang diputus pada 29 September 2017 yang membatalkan sprindik untuk Setnov pada 17 Juli 2017 lalu.

https://www.antaranews.com/berita/665141/kpk-setya-novanto-sudah-dipanggil-11-kali



Original Post

Penyidik KPK tinggalkan kediaman Setya Novanto dinihari

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-16

Jakarta (ANTARA News) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninggalkan kediaman Ketua DPR RI Setya Novanto, Kamis dini hari sekitar pukul 02.50 WIB, dengan membawa sejumlah tas dan koper "hardcase" berwarna hitam.

Para penyidik KPK tidak diperkenankan memberikan keterangan apa pun kepada media. Setelah keluar dari kediaman Novanto, mereka langsung menuju kendaraan dengan dikawal sejumlah anggota Brimob.

Terlihat ada sedikitnya 10 mobil yang ditumpangi para penyidik KPK meninggalkan kediaman Novanto.

Berdasarkan pantauan, kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi, yang masuk ke rumah sejak Rabu malam belum juga keluar hingga Kamis dini hari.

Para penyidik KPK tiba di kediaman Novanto, Rabu (15/11) malam pukul 21.40 WIB, untuk menjemput Novanto. Namun, menurut kolega Novanto, politikus Golkar Mahyudin yang datang ke rumah Novanto, yang bersangkutan tidak ada di rumah.

Penyidik KPK sempat menyambangi ruang bawah tanah atau "basement" serta pos penjagaan rumah Novanto.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR RI Setya Novanto, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik.

Febri mengatakan bahwa segala upaya persuasif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sudah dilakukan terhadap Setnov untuk pemanggilan, baik sebagai saksi maupun tersangka.

https://www.antaranews.com/berita/665139/penyidik-kpk-tinggalkan-kediaman-setya-novanto-dinihari



Original Post

Kepala Satker Ditjen Cipta Karya Divonis 1 Tahun 4 Bulan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-16

Kepala Satker Ditjen Cipta Karya Divonis 1 Tahun 4 Bulan

Korupsi Proyek Pengelolaan Sampah

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru menjatuhkan vonis selama 1 tahun 4 bulan penjara kepada Asnil ST.

Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PPLP) Provinsi Riau. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu. terbukti korupsi proyek Pembangunan Pengelolaan Sampah Reduce. Reuse, dan Recycle (3R) tahun 2013.

Majelis hakim menilai, perbuatan Asnil memenuhi unsur dakwaan subsider Pasal 3 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP.

Selain dihukum penjara. Asnil dikenakan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp79.7 juta subsider enam bulan penjara.

Menanggapi vonis yang diketuk ketua majelis hakim Arifin itu. Asnil menyatakan pikir-pikir. Begitu pula dengan Jaksa Penuntut Umum Fuji Dwi Yona. Sebelumnya, JPU menuntut Asnil dihukum penjara dua tahun.

Asnil menjadi terdakwa kasus ini karena bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pembangunan pengelolaan sampah 3R.

Proyek ini berlokasi di Kecamatan Payung Sekaki dengan anggaran Rp3O5 juta dan Kecamatan Pasar Rumbai Rp39O juta. Proyek dikerjakan CV Alam Riau Lestari.

Proyek pembangunan pengelolan sampah ini bermasalah karena lokasi tak sesuai. Pengerjaannya juga tak mengaju petunjuk teknis. CV Alam Riau Lestari dianggap mengerjakan asal-asalan

Proyek ini tak melibatkan masyarakat, sehingga muncul penolakan. Bangunan yang sudah jadi tak dimanfaatkan. Akibatnya negara dirugikan Rp79.7 juta.

Dalam perkara ini. Direktur CV Alam Riau Lestari Elza Masni Binti Bachtiar juga ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, Asnil juga pernah divonis bersalah dalam perkara korupsi pembangunan drainase primer di Pekanbaru, la dihukum penjara 1 tahun 4 bulan. Baru menghirup udara bebas, ia kembali ditahan karena kasus ini.

BYU





Original Post

Hakim Cabut Hak Politik, Pihak Musa Ajukan Keberatan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-16

Hakim Cabut Hak Politik, Pihak Musa Ajukan Keberatan

Perkara Suap Proyek Jalan

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis anggota DPR Musa Zainuddin dihukum 9 tahun penjara. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga dikenakan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan dan harus membayar uang pengganti Rp7 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Majelis hakim menilai. Musa terbukti menerima suap Rp7 miliar terkait proyek jalan di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) IX Maluku-Maluku Utara.

Uang diterima dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Khoir dan Aseng ingin menggarap proyek pembangunan Jalan Taniwel-Saleman senilai Rp56 miliar, dan rekonstruksi Piru-Waisala Provinsi Maluku senilai Rp52 miliar.

Dalam pertimbangan putusan, majelis majelis hakim menilai perbuatan Musa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi.

Sebagai anggota DPR. Musa tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Musa juga dianggap merusak citra DPR sebagai wakil rakyat.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata ketua majelis hakim Masud membacakan putusan.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Musa berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun setelah dia menjalani masa hukuman.

Musa menyatakan pikir-pikir atas vonis ini. Kuasa hukum Musa, Fadli Nasution mengatakan akan menggunakan waktu tujuh hari untuk menentukan sikap banding atau tidak.

Ia mempersoalkan hukuman tambahan pencabutan hak politik kliennya. Menurutnya, kasus ini tak berkaitan dengan masyarakat yang diwakili Musa.

Musa menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Lampung. Sementara kasus yang menjeratnya adalah proyek di Maluku. iKena-pa tidak diserahkan kepada masyarakat sebagai pemilik suara yang telah memilihnya j kata Fadli.

Jika nanti pihaknya memutuskan banding, keberatan atas pencabutan hak politik ini juga akan dicantumkan dalam memori banding.

byu





Original Post

Panggil CEO Muara Wisesa, KPK Minta Dokumen Pulau G

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-16

Panggil CEO Muara Wisesa, KPK Minta Dokumen Pulau G

Kasus Suap Pembahasan Raperda Reklamasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Chief Executive Officer (CEO) PT Muara Wisesa Samudera. Halim Kumala. Ia diperiksa dalam kasus keterlibatan korporasi dalam suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

RAPERDA itu bakal mengatur mengenai reklamasi di Teluk Jakarta. FF Muara Wisesa Samudera adalah pengembang yang mendapat konsesi menggarap reklamasi Pulau G.

Keluar dari gedung KPK. Halim mengaku hanya menyerahkan sejumlah dokumen yang diminta penyelidik.

"Cuma kasih berkas." akunya.

Dia enggan membeberkan dokumen apa yang diberikan. Informasi yang diperoleh, dokumen yang diminta KPK terkait dengan reklamasi Pulau G yang digarap PT Muara Wisesa Samudera.

Halim mengatakan sempat dimintai klarifikasi mengenai dokumen yang diserahkan. "Memang ada pemeriksaan, ya kasih berkas pasti sesuai pemeriksaan. Pemeriksaannya apa? Tanya di dalam," katanya.

Ketika dikonfirmasi mengenai pemanggilan Halim, juru bicara KPK Febri Diansyah enggan memberikan penjelasan.

"Saya belum bisa bicara banyak kalau penanganan perkara itu masih di tingkat penyelidikan." katanya.

Sebelum memanggil Halim. KPK telah meminta keterangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Kepala Biro Tata Kota dan Lingkungan Hidup DK] Vera Re\ina Sari. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Tuty Kusumawati dan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik.

KPK memulai penyelidikan kasus dugaan keterlibatan korporasi dalam suap pembahasan raperda reklamasi dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) Nomor 75/01/07/2017. Dalam Sprin Li-

dik tertanggal 25 Juli 2017 itu tak mencantumkan korporasi yang menjadi obyek penyelidikan.

Sekda DKI Saefullah menyebutkan, penyelidikan ini kasih berhubungan kasus suap anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi. "Ada beberapa hal yang sama terkait keterangan terdahulu, terkait gratifikasi yang diterima anggota DPRD. Pak Sanusi." katanya usai dimintai keterangan 27 Oktober 2017.

Sebagaimana diketahui. Sanusi menerima suap dari Ariesman Widjaja. Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land dan Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudera terkait pembahasan raperda reklamasi.

Ariesman menyuap Sanusi Rp2 miliar agar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPRD DKI itu mempercepat pembahasan raperda reklamasi.

Selain itu agar Sanusi mengakomodasi pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman. Misalnya pasal mengenai besaran tambahan kontribusi bagi pemegang izin prinsip pulau hasil reklamasi.

Ariesman keberatan dengan

usul tambahan kontribusi 15 persen yang diajukan Pemprov DKI. Ia meminta agar ketentuan itu bisa diubah dalam pembahasan raperda.

Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Ariesman dipenjara 3 tahun karena menyuap Sanusi. Perkaranya sudah final lantaran Ariesman dan jaksa penuntut umum (JPU) KPK tak mengajukan banding.

Sanusi juga telah divonis bersalah. Di tingkat banding, adik Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik itu dihukum 10 tahun penjara.

Putusan diketuk majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI yang diketuai Daniel Dalle Pairunan dengan anggota Humuntal Anggarwati, Jeldi Ramadhan dan Anthon Saragih.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider selama 4 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan," putus majelis.

Majelis menyatakan Sanusi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut sebagaimana diatur Pasal 12 huruf a Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Di tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI mengabulkan tuntutan JPU KPK agar mencabut hak politik Sanusi. "Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," putus majelis banding.

Harta Sanusi juga dirampas karena terbukti hasil korupsi. Di antaranya adalah mobil Audi, Jaguar, lima rumah dan apartemen mewah di berbagai tempat seperti di Thamrin Executive Residence,di Perumahan Vimala Hills Villa and Resort Cluster Alpen, dan sebuah apartemen di Soho Pancoran,

gpg





Original Post

CIPIKA-CIPIKI

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-16

CIPIKA-CIPIKI

Terdakwa kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara, Musa Zainuddin (kiri) berpelukan dengan penasihat hukumnya seusai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Eks anggota Komisi V DPR Fraksi PKB itu divonis sembilan tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan

Antara Foto/Hafidz Mubarak A





Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2017-11-16

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Nomor 498/PdtG/2017/PNJkt.Brt

H. SOBUR

IKLAN





Original Post

VONIS MUSA ZAINUDDIN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-11-16

VONIS MUSA ZAINUDDIN

Terdakwa kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara, Musa Zainuddin, berjalan seusai divonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Musa divonis sembilan tahun penjara dengan denda RpSOO juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti menerima suap sebesar Rp7 miliar.

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A





Original Post

Politikus PKB Dihukum 9 Tahun dan Hak Politiknya Dicabut

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-11-16

Politikus PKB Dihukum 9 Tahun dan Hak Politiknya Dicabut

POLITIKUS PKB Musa Zainuddin divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap Rp7 miliar terkait dengan proyek jalan di Maluku.

Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menyatakan hak politik Musa dicabut. Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK. yakni 12 tahun penjara dan denda Rpl miliar subsider 6 bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih selama 3 tahun selesai terdakwa menjalani pidana pokoknya," kata ketua majelis hakim Masud di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Selain itu, majelis hakim mewajibkan Musa membayar uang pengganti sebesar Rp7 miliar. Selama proses hukum berlangsung. Musa belum mengembalikan uang ke negara.

Uang pengganti sebesar Rp7 miliar itu paling lama harus dibayar selama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut ia tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam sidang itu. majelis hakim menyatakan Musa selaku anggota Komisi V terbukti menggerakkan agar mengusulkan program tambahan prioritas atau dana optimalisasi proyek pembangunan dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Berdasarkan fakta hukum. Musa terbukti menerima imbalan fee senilai Rp7 miliar dari pengerjaan proyek Jalan Taniwel-Saleman dan Jalan Piru Waisala di Provinsi Maluku. Uang itu diberikan Abdul Khoir dan Amran melalui staf terdakwa Mutakin.

Musa terbukti menerima imbalan/ee senilai Rp7 miliar dari pengerjaan proyek Jalan Taniwel-Saleman dan Jalan Piru Waisala di Provinsi Maluku.

Musa pun terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Terkait dengan vonis tersebut, Musa mempertimbangkan mengajukan banding. "Hari ini keputusan majelis, sesuai dengan kesepakatan dengan PH (penasihat hukum) tadi dalam satu minggu ini kita mendiskusikan apakah akan banding atau tidak," kata Musa.

Musa tak berkomentar banyak soal putusan hakim itu. Dia terlihat tenang dan sesekali mengumbar senyum saat dikelilingi keluarga dan penasihat hukumnya.

"Mohon doanya semua, ya," ujar Musa sambil berjalan menuju tangga.

(Gol/Ant/Mtvn/P-2)





Original Post

JK Minta Novanto tidak Mengada-ada

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-11-16

JK Minta Novanto tidak Mengada-ada

Jusuf Kalla juga menyindir langkah Setya Novanto yang berupaya menghindari pemeriksaan KPK. Dia melihat hal itu sebagai upaya untuk lepas dari hukuman.

Astri Novaria

O5th@medioindonesio.com

KETUA DPR Setya Novanto kembali tak memenuhi panggilan KPK terkait dengan kasus KTP-E dengan alasan menunggu hasil uji materi Undang-Undang KPK. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Novanto taat kepada hukum yang berlaku.

"Semua kita ini harus taat hukumlah, jangan mengada-ada," kata

Kalla di kawasan Pusat Penelitian dan Teknologi (Puspitek), Serpong, Tangerang Selatan, kemarin.

JK tak bicara banyak soal alasan pihak Novanto sebelumnya, bahwa pemanggilannya harus atas izin Presiden itu. Menurutnya, sudah banyak pembahasan tentang hal itu.

Kemarin, Kalla menyindir langkah Novanto yang berupaya menghindari KPK. Dia melihat hal itu sebagai upaya untuk lepas dari hukuman.

"Itu ya namanya usaha. Banyak

orang berusaha untuk bebas dengan cara macam-macam," kata Kalla (14/11). Novanto sempat melaporkan pimpinan KPK ke Mabes Polri karena memberinya status cegah walau sudah memenangi praperadilan. Selain itu, dia mengajukan uji materi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

JK tidak mempermasalahkan segala manuver yang dilakukan Novanto dalam menghadapi penyidikan KPK. Namun, langkah yang diambil harus halal di mata hukum. Bagi JK, kasus ini dinilai membuat elektabilitas Partai Golkar terus menurun.

Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai menilai Novanto dengan jabatannya sebagai ketua umum ialah simbol Partai Golkar. Yorrys meng-

aku khawatir jika tidak disikapi dengan serius akan semakin membuat elektabilitas partai menurun.

"Kita sudah bikin kajian. Itu sudah kita sampaikan. Itu menjadi gejolak saya dicopot dari korbid Polhukam. Namun, (pencopotan) itu tidak menghentikan karena masalah itu masih terus menjadi berita dan sampai ke bawah, berimplikasi dan ini merusak elektabilitas partai," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung pun sependapat dengan Yorris.

Menurutnya tren partai dinilai terus merosot lantaran Novanto kembali menyandang status tersangka.

Status Novanto yang diduga melakukan tindak pidana korupsi proyek KTP-E itu berdampak langsung pada

opini publik. Kepercayaan masyarakat terhadap Golkar, kata Akbar, cenderung terus merosot.

Uji materi

Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, beralasan klienya tidak hadir di KPK kemarin karena masih menunggu hasil uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

Suratpemberitahuan ketidakhadiran Novanto diklaim Fredrich telah dikirimkan ke pihak KPK.

Tim kuasa hukum telah resmi melayangkan surat ke KPK menunggu hasil sidang MK atas JR terhadap pasal 46 UU 30/2002 tentang KPK."

Ini keempat kalinya Ketua Umum

Partai Golkar itu tidak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa kasus korupsi KTP-E.

Novanto tiga kali absen sebagai saksi untuk tersangka Direktur U-tama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan satu kali sebagai tersangka setelah resmi kembali menjadi pesakitan kasus korupsi KTP-E. Ia akhirnya dijemput paksa oleh penyidik KPK dari kediamannya, tadi malam.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-E itu.

(Gol/Ant/Mtvn/P-2)





Original Post

BKN Minta Kemendikbud Tepat Waktu

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2017-11-16

BKN Minta Kemendikbud Tepat Waktu

Hasil Seleksi CPNS Belum Juga Diumumkan ke Publik

JAKARTA-Tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS)di61 kementerian/lembaga tahun 2017 masih menyisakan masalah. Hingga hari ini masih dua instansi yang belum juga menyelesaikan tahapan seleksi, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Jika akhir bulan ini proses seleksibelum juga selesai maka akan mempersulit proses penetapan nomor identitas pegawai CPNS 2017. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sendiri menargetkan penetapan nomor identitas pegawai CPNS 2017 terhitung mulai tanggal (TMT) iDesember 2017. Tahun ini sebanyak 61 instansi, baik pusat ataupun daerah membuka lowongan CPNS. Setidaknya terdapat 1.295.925 pelamar yang merebutkan 17. 928 formasi.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, sampai pertengahan November ini ada instansi yang belum mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar (SKD). "Ada dua instansi yang belum umumkan SKD, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara),"ungkapnyakemarin.

Keterlambatan pengumuman hasil SKD akan berdampak pada banyak hal. Seperti molornya jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB). Padahal jika melihat tahapan seleksi, tanggal 27 Oktober 2017 lalu seharusnya Kemendikbud sudah mengumumkan hasil SKD dan jadwal pelaksanaan SKB. Sementara pengumuman SKD Kalimantan Utara adalah tanggal 23 Oktober 2017. "BKN mendorong percepatan pengumuman hasil SKD itu terkait taget penetapan NIP CPNS tanggal! Desember 2017,"papar Ridwan.

Ridwan mengaku banyak pelamar yang menanyakan kapan hasil SKD dari kedua instansi tersebut diumumkan ke publik. Menurutnya, BKN sebagai penanggungjawab SKD dengan sistem computers assisted test (CAT) telah menyerahkan seluruh hasilSKD ke Kementerian Pendayagunaan AparaturNegaradan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB.

"BKN telah menyerahkan hasil proses SKD rekrutmen CPNS 2017 periode kedua yang diikuti oleh 60 kementerian/ lembaga dan satu pemerintah provinsi ke KemenPAN-RB untuk nanti memberikan surat persetujuan SKD," katanya.

HasilprosesSKDdanSKB60 K/L dan 1 Pemda selanjutnya diserahkan ke KemenPAN-RB untuk dilakukan integrasi data. Yang mana bobot 40% SKD dan 60% SKB. "Hasil integrasi tersebut yang akan diserahkan kepada masing-masinginstansi untuk diumumkan sebagai hasil final," ucapnya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud Ari Santoso menerangkan, saat ini Kemendikbud masih memproses penilaian. Menurutnya, perlu kehati-hatian agar tidak ada yang dirugikan. "Masih dalam proses. Kita harus cermat memeriksa semuanya," tandasnya.

Dia mengakui kondisi saat ini molor dari apa yang telah ..dijadwalkan. Menurutnya,. wajar saja jika Kemendikbad memerlukan waktu yang lebih lama dibanding instansi lain-

nya. Hal ini mengingat Kemendikbud memiliki jumlah pelamar terbanyak. "Paling banyak pendaftar di Kemendikbud. Jadi prosesnya butuh banyak waktu," ujarnya.

Dia pun menegaskan segala proses seleksi tetap berjalan baik dan sesuai prosedur. Tidak mungkin ada proses yang akan merugikan para pelamar. "Pak Menteri sudah menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi CPNSharusberlangsungsecara transparan dan akuntabel," kata Ari Santoso.

Untuk diketahui, keterlam-batanpengumumanhasilseleksi CPNS sebelumnyajuga terjadi di Mahkamah Agung (MA).

Namun, MA telah menyelesaikan proses tersebut dengan meloloskan 1.607 lolos menjadi calon hakim dan akan mengikuti pendidikan selama dua tahun.

Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengingatkan agar instansi memberikan penjelasan terkait molornya jadwal pengumuman CPNS. "Pansel harus menjelaskan kepada publik. Argumentasi di balik itu harus jelas. Publik bisa melihat dan mendengar. Jangan sampai ada konflik nantinya," katanya saat dihubungi kemarin.

Ninik pun mempertanyakan alasan keterlamBatan pengumuman final tersebut. Seharusnya sebelum membuat

jadwal dan tahapan, pansel telah mempertimbangkan secara matang terkait waktu yang dibutuhkan. Ditambah lagi standar-standar penilaian juga sudah ditetapkan.

"Dari awal sudah keliatan bagus saat CAT. Tapi di ujung kok malah tidak selesai. Pertanyaannya adalah apakah ada persoalan kualifikasi sehingga mempersulit penentuan. Padahal kalau sudah ada standarnya tinggal dikembalikan saja," ucapnya.

dita angga





Original Post

Musa Divonis 9Tahun dan Dicabut Hak Politik

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 14
2017-11-16

Musa Divonis 9Tahun dan Dicabut Hak Politik

KASUS SUAP PROYEK PU PR

JAKARTAAnggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB nonaktif, Musa Zainuddin dihu-kumdengan tiga pidana berlapis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Majelis hakimyangdiketuai Masiuddengan anggota Hariono, Hastoko, Sigit Herman Binaji, dan Titi Sansiwi menilai Musa Zainuddin selaku anggota Komisi V sekaligus Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi V DPR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tipikor dalam delik penerimaan suap Rp7miliar.

Majelis memastikan suap yang diterima Musa un tukpe-mulusan pengusulan dan pengesahan pembangunan Jalan Taniwel-Saleman senilai Rp56 miliar dan rekonstruksi Piru-Waisala Provinsi Maluku Rp52 miliar yang merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016.

"Mengadili, memutuskan, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa

Musa Zainuddin dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sebesar Rp500jutasubsiderpidanaku-rungan selama 3 bulan," kata hakim Masiud saat membacakan amar putusan kemarin.

Selain itu, Musa harus membayar uang pengganti sebesar Rp7miliarpalinglama setelah 1 bulan putusan berkekuatan hukum tetap. Pida-naketiga yang dijatuhkan ma-jelisterhadapKetuaDPWPKB Provinsi Lampung ini adalah pencabutan hakpolitik.

Atas putusan tersebut, baik JPU pada KPK yang dipimpin Wawan Yunarwanto serta Musa dan penasihat hukumnya mengaku akan pikir-pikir selama tujuh hari. Selepas sidang, Musa Zainuddin tampak sedih.

"Hari ini (kemarin) kan putusan majelis kemudian sesuai dengan PH (penasihat hukum) dalam satu minggu ini kita mendiskusikan apakah kita banding atau tidak. Cukup kan? Mohon doanya semua ya ."ujar Musa.

sabirlaluhu





Original Post

KPK Datangi Kediaman Setya Novanto

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 14
2017-11-16

KPK Datangi Kediaman Setya Novanto

JAKARTA -Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kediaman Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) di rumahnya, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Melawai, Jakarta Selatan, tadi malam.

Hingga pukul 01.00 dini hari tadi, tim KPK belum bertemu Setnov. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, tim penyidik KPK yang menangani kasusdugaankorupsiproyeke-KTP saat ini masih berada di la-pangan dalam konteks pelaksanaan tugaspenin dakan KPK.

Dia membenarkan ada tim KPK yang turun ke rumah Setya Novanto (Setnov) atau SN pada Rabu (15/11) malam hingga Kamis (16/11) dini hari kemarin.

Tujuannya untuk melakukan panggilan pemeriksaan dengan perintah membawa Setnov ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

"Secara persuasif kami imbau SN dapat menyerahkan diri. KPK mendatangi rumah SN karena sejumlah panggilan sudah dilakukan sebelumnya, namun yang bersangkutan tidak menghadiri," tutur Febri di Gedung Merah Putih KPK kemarin.

Mantan pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK ini membeberkan, KPK pernah

memanggil Setnov guna diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solutions kurun 2012-2013 Anang Sugiana Sudi-hardjo.

Pemanggilan tersebut sebanyak tiga kali. Masing-masing Senin (30/10), Senin (6/11), dan Senin (13/11). Agenda pemeriksaan sebagai tersangka padaRabu(15/ll),Setnovjuga tidak hadir dengan sejumlah alasan.

"Seharusnya SN kooperatif. Pasal 112 KUHAP itu memang mengatur bahwa tersangka dan saksi wajib hadir memenuhi panggilan penyidik. Dan itusudah ki ta sampaikan suratnya secara patut," tegas dia.

Informasi yang berhasil

diperoleh KORAN SINDO, tim KPK bergerak selepas Setnov tidakhadir di KPKsampai batas kehadiran pemanggilan yakni pukul 17.00 WIB. Tim KPKdi-pecah dalam beberapa bagian. Ada yang turun di DPR dan ada yang turun ke rumah Setnov di Jalan Wijaya, Melawai, Kebayoran Baru.

Tim lain memantau tempat yang berpotensi dituju Setnov selepas pulang dari Gedung DPR. Komponen tim KPKyang turun ke lapangan membawa surat berisi panggilan pemeriksaan disertai surat perintah membawa Setnov.

Tim KPK di-backup oleh petugas kepolisian seperti langkah yang pernah dilakukan terhadap pihak sebe-

lumnya. "Kita sudah siap," tegas sumber di KPK

Atas hal tersebut, Febri tidak mau mengomentari lebih jauh sebab saat ini tim KPK masih berada di lapangan. Dia mengaku akan menyampaikan perkembangan informasi setelah prosesnyajelas.

Sebagaimana diketahui, Setya Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah alias mangkir sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP pada hari ini.-Novanto tercatatsudahpemah mangkir tiga kab panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini. Terakhir, hari ini Novanto kembali mangkir

saat akan diperiksa s ebagai tersangka.

Sebelumnya KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Penetapan tersangka Novanto sejalan dengan telah diterbitkan surat perintah penyidikan (sprin-dik) P ada31Oktober2017.

Atas perbuatan itu, Setya Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

sabirlaluhu





Original Post

Bawaslu Tolak Aduan PKPI Haris Sudarno Soal Proses Sipol KPU

Media Online Detikcom
2017-11-16

Jakarta - Bawaslu menolak gugatan pelanggaran administrasi proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai PKPI Haris Sudarno. Bawaslu memutuskan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU tidak terbukti.

"Menyatakan laporan nomor 005/ADM/BWSL/2017 atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh KPU, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan," ujar Ketua Majelis Pemeriksa Abhan, dalam sidang pengambilan keputusan di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakpus, Rabu (15/11/2017).

Anggota majelis pemeriksa Fritz Edward Siregar mengatakan kepengurusan partai yang sah adalah yang memiliki SK Menkumham. Berdasarkan hal itu maka KPU hanya dapat menerima pendaftaran partai politik (parpol) yang telah ditetapkan oleh SK.

"KPU dalam menerima pendaftaran parpol calon peserta pemilu hanya dapat menerima surat pendaftaran beserta dokumen persyaratan yang ditandantangani dan diajukan oleh pengurus yang ditetapkan dengan SK Menkumham RI," ujar Fritz.

"Dengan demikian KPU tidak berwenang atau berkewajiban untuk menerima pendaftaran selain dari pengurus yang ditetapkan dengan SK Menkumham," sambungnya.

Frizt juga menjelaskan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) belum memenuhi kekuatan hukum yang final. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 Ayat 1 UU 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

"Bahwa jika suatu SK Menkumham tentang kepengurusan parpol digugat di PTUN dan putusan PTUN belum memenuhi kekuatan hukum yang final, maka kepengurusan menteri tersebut masih tetap sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 67 Ayat 1 UU 5 tahun 1986," kata Fritz.

Sebelumnya PKPI Haris Sudarno menggugat KPU karena adanya dugaan pelanggaran administrasi karena menerima kepengurusan PKPI Hendropriyono sebagai parpol calon peserta pemilu 2019.
(lkw/lkw)

https://news.detik.com/berita/d-3729009/bawaslu-tolak-aduan-pkpi-haris-sudarno-soal-proses-sipol-kpu



Original Post

Hakim Cabut Hak Politik Kader PKB

Media Cetak Republika Halaman 2
2017-11-16

Hakim Cabut Hak Politik Kader PKB

JAKARTA ” Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memutus bersalah politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainuddin atas kasus korupsi. Hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Bahkan, majelis hakim juga mencabut hak politik anggota Komisi V Fraksi PKB di DPR RI tersebut.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Ketua Majelis Hakim Masud di ruang persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/11).

Hakim Masud menuturkan, pencabutan hak politik sebagai hukuman pidana tambahan. Hak dipilih Musa dalam jabatan publik berlaku selama tiga tahun setelah pidana pokok selesai dijalani. Hakim menilai, politikus PKB itu telah menyimpang dari amanat rakyat yang seharusnya dipilih rakyat untuk memperjuangkan aspirasi. "Perbuatan terdakwa telah mencederai demokrasi dan kepercayaan rakyat," kata Masud.

Menurut majelis hakim, Musa terbukti bersama-sama dengan Amran Hi Mustary selaku kepala Balai pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara menerima hadiah uang sejumlah Rp 7 miliar dari Abdul Khoir selaku direktur utama PT Windhu Tunggal Utama. Hadiah uang itu untuk mengusulkan program prioritas dalam proyek pembangunan infrastruktur Jalan Taniwel-Saleman dan rekonstruksi Jalan Piru-Saisala di BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.

Dengan begitu, majelis hakim menilai, Musa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsijo Pasal 55 Ayat 1 ke-i KUHP. Selain menjatuhkan vonis 9 tahun, majelis hakim juga mewajibkan Musa membayar uang pengganti sebesar Rp 7 miliar yang wajib dibayarkan pada satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Jumlah ini disesuai-

kan dengan besaran hadiah yang diterima Musa dalam kasus suap ini.

Apabila tidak dibayar, harta benda milik Musa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Namun, apabila nilai harta benda tidak mencukupi, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan Musa tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Musa selaku anggota DPR dinilai tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Selain itu, Musa dinilai merusak citra . DPR sebagai wakil rakyat. Anggota Komisi V DPR itu juga memberikan keterangan secara berbelit-helit dan tidak mau berterus terang.

Vonis pengadilan Tipikor terhadap politikus PKB ini lebih ringan dibandingkan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK). Jaksa menuntut Musa dengan ancaman pidana 12 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Mendengar putusan majelis hakim, baik pihak JPU KPK dan kuasa hukum Musa akan pikir-pikir apakah akan mengajukan banding. Terkait perkara ini, delapan orang dijatuhi vonis penjara, yaitu anggota Komisi

V Damayanti Wisnu Putrani yang divonis 4,5 tahun penjara, dua rekan Damayanti, yaitu Dessy Ariyati Edwin dan Julia Prasetyarini, divonis masing-masing 4 tahun penjara.

Selain itu, bekas anggota Komisi

Vdari Golkar Budi Supriyanto divonis 5 tahun penjara, bekas anggota Komisi V dari Fraksi Partai PAN Andi Taufan Tiro divonis 9 tahun penjara, serta Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary divonis 6 tahun penjara.

Sedangkan, Abdul Khoir sudah divonis 4 tahun penjara dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng divonis 4 tahun penjara. Sedangkan, satu orang masih berstatus tersangka di KPK, yaitu Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PKS Yudi Widiana

Adia.

  antara ed agus raharjo/ ¢ DIN FATH RISALAH





Original Post

Pemda Rekrutmen CPNS Tahun Depan tapi Ada Syaratnya

Media Online jpnn.com
2017-11-16

jpnn.com, JAKARTA - Rekrutmen CPNS baru khusus untuk pemerintah daerah (pemda) direncanakan akan dilakukan tahun depan.

Sementara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadwalkan pengurusan nomor induk kepegawaian (NIK) CPNS hasil rekrutmen 2017, keluar per 1 Desember 2017.

Sehingga tahun depan sudah tidak disibukkan dengan urusan pemberkasan.

Laporan BKN menyebutkan rekrutmen CPNS untuk periode pertama yakni Mahkamah Agung dan Kemenkum HAM sudah selesai.

Kemudian untuk rekrutmen CPNS periode kedua, yang terdiri dari 60 instansi pusat dan Pemprov Kalimantan Utara, belum beres.

"Mayoritas sudah mengumumkan seleksi kompetensi dasar (SKD, red)," kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan di Jakarta kemarin (15/11).

BKN mencatat saat ini tinggal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemprov Kalimantan Utara yang belum mengumumkan SKD.

BKN terus mendorong supaya kedua instansi itu segera mengumumkan kelulusan SKD.

https://www.jpnn.com/news/pemda-rekrutmen-cpns-tahun-depan-tapi-ada-syaratnya



Original Post

KPK Minta Setya Novanto Serahkan Diri

Media Online rri.co.id
2017-11-16

KBRN, Jakarta : KPK meminta agar Ketua DPR Setya Novanto, tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik dapat menyerahkan diri.

"Secara persuasif kami himbau SN (Setya Novanto) dapat menyerahkan diri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Penyidik KPK mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru sejak Rabu (15/11) malam.

"KPK mendatangi rumah SN karena sejumlah panggilan sudah dilakukan sebelumnya namun yang bersangkutan tidak menghadiri," ungkap Febri.

Saat ini tim KPK masih berada di lapangan dalam konteks pelaksanaan tugas penindakan KPK.

KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) kedua untuk Setnov dalam kasus KTP-E pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka Setya Novanto.

Penerbitan sprindik itu dilakukan KPK setelah mempelajari dengan seksama putusan praperadilan yang diputus pada 29 September 2017 yang membatalkan sprindik untuk Setnov pada 17 Juli 2017 lalu.

Untuk itu KPK pada 5 Oktober 2017 melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara KTP-E dan telah meminta keterangan sejumlah pihak serta mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

Proses penyelidikan tersebut telah disampaikan permintaan keterangan terhadap Setnov sebanyak dua kali pada 13 dan 18 Oktober 2017 namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan ada pelaksanaan tugas kedinasan.

Setelah proses penyelidikan terdapat bukti permulaan yang cukup kemudian pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada akhir Oktober 2017.

KPK lalu memanggil Setnov sebagai tersangka pada Rabu (15/11), namun pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengatakan ketua umum Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi panggilan KPK dengan alasan putusan MK tentang pasal 245 ayat 1 UU MD3 yaitu harus ada izin Presiden dan pasal 20A UUD 1945 yaitu anggota Dewan memiliki hak imunitas, adanya permohonan uji materi tentang wewenang KPK memanggil Setnov selaku Ketua DPR serta adanya tugas untuk memimpin dan membuka sidang Paripurna DPR pada 15 November 2017.

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan.

Mereka diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.

Setnov disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Antara/DS)

http://rri.co.id/post/berita/457522/nasional/kpk_minta_setya_novanto_serahkan_diri.html



Original Post

Penyidik KPK Tinggalkan Kediaman Setya Novanto Dinihari

Media Online rri.co.id
2017-11-16

KBRN, Jakarta : Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninggalkan kediaman Ketua DPR RI Setya Novanto, Kamis (16/11/2017) dini hari sekitar pukul 02.50 WIB, dengan membawa sejumlah tas dan koper "hardcase" berwarna hitam.

Para penyidik KPK tidak diperkenankan memberikan keterangan apa pun kepada media. Setelah keluar dari kediaman Novanto, mereka langsung menuju kendaraan dengan dikawal sejumlah anggota Brimob.

Terlihat ada sedikitnya 10 mobil yang ditumpangi para penyidik KPK meninggalkan kediaman Novanto.

Berdasarkan pantauan, kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi, yang masuk ke rumah sejak Rabu malam belum juga keluar hingga Kamis dini hari.

Para penyidik KPK tiba di kediaman Novanto, Rabu (15/11/2017) malam pukul 21.40 WIB, untuk menjemput Novanto. Namun, menurut kolega Novanto, politikus Golkar Mahyudin yang datang ke rumah Novanto, yang bersangkutan tidak ada di rumah.

Penyidik KPK sempat menyambangi ruang bawah tanah atau "basement" serta pos penjagaan rumah Novanto.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR RI Setya Novanto, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik.

Febri mengatakan bahwa segala upaya persuasif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sudah dilakukan terhadap Setnov untuk pemanggilan, baik sebagai saksi maupun tersangka.(Antara/ARN)

http://rri.co.id/post/berita/457510/nasional/penyidik_kpk_tinggalkan_kediaman_setya_novanto_dinihari.html



Original Post

Kemarin, Setya Novanto mangkir dan rumahnya didatangi KPK

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-16

Jakarta (ANTARA News) - Kemarin, politikus Setya Novanto kembali tidak memeuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.Simak berita selengkapnya dan peristiwa lainnya dalam rangkuman berikut ini.1. KPK soal Setya Novanto tak hadiri panggilanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengevaluasi langkah berikutnya terkait ketidakhadiran Ketua DPR Setya Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik.2. Presiden inginkan suasana tenang saat pemiluPresiden Joko Widodo menginginkan suasana tetap tenang selama perhelatan pemilu kepala daerah, pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung dua tahun ke depan.3. Cerita lucu Kaesang jadi penyulih suara animasiKaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, menyumbangkan suaranya untuk menghidupkan karakter Yuda di film animasi "Knight Kris".4. Hukuman layak untuk muda-mudi usil pencekok miras pada hewanPerlakuan usil muda-mudi memberikan minuman keras pada hewan secara sengaja dan menjadi yang viral sontak membuat geram banyak warganet. 5. KPK datangi rumah Setya NovantoTim penyidik KPK mendatangi rumah Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII.

https://www.antaranews.com/berita/665159/kemarin-setya-novanto-mangkir-dan-rumahnya-didatangi-kpk



Original Post

Kamis Dini Hari, KPK Sita Rekaman CCTV dari Rumah Setya Novanto

Media Online Bisnis.com
2017-11-16

Sejumlah anggota polisi berjaga di kediaman Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/11/2017) malam. Sejumlah penyidik KPK mendatangi kediaman Novanto setelah dia mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka kasus KTP elektronik. - Antara/Galih Pradipta Kabar24.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengungkapkan bahwa para penyidik KPK hanya mengambil rekaman kamera pemantau (CCTV) dari pos penjagaan di kediaman kliennya di Jalan WIjaya XIII Nomor 19, Jakarta Selatan.

"Hanya mengambil CCTV, itu decoder kecil saja, tidak ada mengambil yang lain," kata Fredrich kepada awak media di depan kediaman Novanto, Kamis (16/11/2017) dini hari. BACA JUGAKPK Pertimbangkan Setya Novanto Masuk DPO KPK Imbau Setya Novanto Menyerahkan Diri Penyidik KPK Sambangi Rumah Setya Novanto Fredrich mengakui para penyidik KPK datang ke kediaman Novanto Rabu (15/11/2017) malam dengan menunjukkan surat perintah penangkapan Novanto, serta surat tugas penggeledahan kediaman kliennya yang saat ini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Penyidik KPK meninggalkan kediaman Setya Novanto, Kamis (16/11/2017) dini hari sekitar pukul 02.50 WIB, dengan membawa sejumlah tas dan koper "hardcase" berwarna hitam.

Para penyidik KPK tidak diperkenankan memberi keterangan apa pun kepada media. Setelah keluar dari kediaman Novanto, mereka langsung menuju kendaraan dengan dikawal sejumlah anggota Brimob.

Terlihat ada sedikitnya 10 mobil yang ditumpangi para penyidik KPK meninggalkan kediaman Novanto.

Para penyidik KPK tiba di kediaman Novanto, Rabu (15/11/2017) malam pukul 21.40 WIB, untuk menjemput Novanto. Namun, menurut kolega Novanto, politikus Golkar Mahyudin yang datang ke rumah Novanto, yang bersangkutan tidak ada di rumah.

Penyidik KPK sempat menyambangi ruang bawah tanah atau "basement" serta pos penjagaan rumah Novanto.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR Setya Novanto, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20171116/16/709640/kamis-dini-hari-kpk-sita-rekaman-cctv-dari-rumah-setya-novanto



Original Post

HEADLINE KPK Datang, Setya Novanto Menghilang

Media Online liputan6com
2017-11-16

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Sejumlah penyidik langsung mendatangi kediaman tersangka kasus korupsi megaproyek e-KTP itu di Jalan Wijaya Nomor 19, Jakarta Selatan, Rabu 15 November malam.

"KPK menerbitkan surat perintah penangkapan bagi SN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kamis dini hari (16/11/2017).

Para penyidik KPK tiba di rumah Novanto sekitar pukul 21.38 WIB. Namun mereka tidak menemukan keberadaan Setya Novanto di kediamannya.

"Sampai dengan tengah malam ini tim masih di lapangan, pencarian masih dilakukan," kata Febri.

Jika Setya Novanto tak kunjung ditemukan, KPK akan mempertimbangkan untuk menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO).

"Kalau belum ditemukan, kami pertimbangkan lebih lanjut dan koordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO," kata Febri.

Febri mengatakan, pihaknya sudah 11 kali memanggil Setya Novanto dalam proses penyidikan KPK, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Pemanggilan itumulai pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto, Andi Agustinus, Anang Sugiana Sudihardjo, hingga memanggil Setya Novanto sebagai tersangka.

"Segala semua upaya persuasif sudah kita lakukan," ucap Febri.

Dari 11 panggilan itu, Setya Novanto hanya tiga kali memenuhi panggilan, yakni sebagai saksi untuk Sugiharto pada 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017, serta sebagai saksi Andi Agustinus alias Andi Narogong pada 14 Juli 2017.

KPK berharap Setya Novanto akan menyerahkan diri. "Kami harapkan kalau ada iktikad baik, masih terbuka bagi saudara SN untuk menyerahkan diri ke kantor KPK dan proses hukum ini akan berjalan baik," tambah dia.

Mantan aktivis ICW tersebut menambahkan, pihak KPK telah berkoordinasi dengan Kapolri, Wakapolri, dan pimpinan Brimob sebelum melakukan tindakan.

"Terima kasih pada Polri untuk bantuan upaya penindakan yang dilakukan KPK," tambah dia.

Pihak Setya Novanto memiliki alasan tak menghadiri pemanggilan KPK pada Rabu 15 November 2017. Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan, alasan ketidakhadiran Setnov adalah lantaran pihaknya tengah menunggu hasil uji materi UU KPK.

"Betul. Sama juga kan. Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) kan juga menyatakan melalui media bahwa KPK tidak akan hadir panggilan Pansus (Angket KPK), menunggu (putusan) MK. Kan sama. Kita dalam posisi yang sama," kata Fredrich.

Terdapat dua pasal dalam UU KPK yang dipermasalahkan Fredrich. Dua Pasal tersebut yakni Pasal 12 dan Pasal 46 Ayat 1 dan 2.

Dalam Pasal 12, KPK dapat memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pencegahan ke luar negeri maupun pencekalan. Menurut Fredrich, pasal itu bertentangan dengan putusan MK tentang gugatan Pasal 16 Ayat 1 huruf b UU Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian.

Sementara dalam Pasal 46 yang berkaitan dengan penyidikan, menurut dia telah bertentangan dan terkesan mengabaikan UUD 1945.

1 dari 3 halamanDijemput Pria MisteriusSejumlah aparat kepolisian Brimob berjaga di depan gerbang rumah tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto di Jalan Wijaya 13 No 19, Jakarta Selatan, Rabu (15/11). (Liputan6.com/Johan Tallo)Hingga Kamis dini hari, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berada di kediaman Ketua DPR RI Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pantauan Liputan6.com di lokasi, penyidik lembaga anti rasuah itu masih mondar-mandir di dalam kediaman rumah ketua DPR itu. Ada tiga penyidik pria dan seorang penyidik wanita terlihat berada di halaman kediaman Novanto.

Setiap keluar dari dalam rumah sambil membawa berkas, para penyidik KPK langsung menuju ke dalam ruang pos keamanan yang ada di sebelah kiri depan rumah Novanto.

Sesekali para penyidik memperhatikan layar televisi, yang menurut informasi di lapangan, terhubung dengan kamera CCTV di setiap sudut rumah. Kamera CCTV utama terdapat di atas gerbang pintu rumah Novanto.

Namun sayang, saat dikonfirmasi, salah satu penyidik yang sebelumnya keluar dari rumah Novanto memilih bungkam dan hanya memberi salam lima jari.

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan, sampai saat ini pihaknya juga tidak mengetahui keberadaan Ketua DPR RI itu.

Dia menuturkan, Setya Novanto sempat pulang ke rumahnya di jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan usai memimpin sidang paripurna di DPR RI. Berdasarkan cerita pengamanan dalam atau Pamdal, Setnov dijemput tamu.

"Pulang tadi. Terus dihubungi seseorang ya bisa saja. Itu juga kata Pamdalnya tadi Pak Setnov dijemput tamu. Saya nggak tau tamunya masuk atau hanya di depan. Yang tahu ya Pamdal tadi," kata Fredrich di depan kediaman Setya Novanto, Jakarta, Kamis (16/11/2017) dinihari.

Fredrich mengungkapkan, seorang Pamdal yang diduga mengetahui ke mana perginya Ketua Umum Golkar itu juga ikut dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

"Tadi ditanyain juga Pamdalnya sama penyidik. Lah pamdal juga bilang tidak tahu pergi sama siapa. Apalagi saya," ujar dia.

Dia menuturkan, dirinya terakhir kali bertatap muka dengan kliennya di gedung DPR RI. Saat itu, pria yang akrab disapa Setnov itu meminta dirinya untuk datang ke rumah sekitar pukul 19.00 WIB.

"Waktu di parlemen kan saya sempat turun. Terakhir saya ke atas, beliau bilang mau rapat, mau salat. Saya disiapkan makan bakso terus beliau bilang nyusul jam 7 ke rumah ya," kata Fredrich.

Dia melanjutkan, dalam perjalanan ke rumah Setnov dirinya sempat menghubungi salah satu ajudannya. Saat itu sekitar pukul 18.30 WIB. Dia mengaku menghubungi salah satu ajudan untuk menanyakan posisi Setnov dan bertanya soal pertemuan yang dijanjikan.

"Sebelum saya tiba di sini, saya telepon ajudan Pak Setya Novanto jam 6.30 WIB kurang lebih, itu sudah nggak diangkat. Terus saya tanya ajudannya suruh tunggu saja," ujar dia.

Setibanya di kediaman Ketua Umum Golkar itu, kata Fredrich, dirinya diberitahu oleh salah satu ajudannya agar menunggu.

"Keluarga ibu masih tidur. Yang jelas ajudan yang lebih tahu, terus bapak pesen jangan pulang dulu," imbuh dia.

Namun bukannya Setnov yang datang, dia mengaku justru dikagetkan dengan kedatangan penyidik KPK.

"Tahu-tahu geruduk banyak manusia datang. Kalau Brimob pertama masuk, ya permisi kan seharusnya tapi saya masih toleransi karena pakai seragam. Terus ada penyidik KPK tanya Pak SN lah, saya justru disuruh nyusul saya juga lagi nunggu ke rumah, tanya aja sama sopirnya, pamdalnya di mana, saya bilang begitu," dia memungkasi.

2 dari 3 halamanSetya Novanto ke Luar Negeri?Suasana di dalam rumah tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto jelang penjemputan paksa oleh KPK di Jalan Wijaya 13 No 19, Jakarta Selatan, Rabu (15/11). (Liputan6.com/Johan Tallo)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin, Ketua DPR RI Setya Novanto masih berada di dalam negeri.

Hal tersebut diyakinkan KPK lantaran pihaknya sudah mengirimkan surat pencekalan ke luar negeri terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut ke pihak Imigrasi.

"Sejak 2 Oktober 2017 kami sudah mengeluarkan surat ke Imigrasi permintaan SN (Setya Novanto) pelarangan ke luar negeri," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis 16 November 2017.

Meski demikian, Febri mengatakan tim penindakan KPK masih belum mengetahui keberadaan Ketua Umum Partai Golkar itu. Tim penindakan masih melakukan pencarian.

"Sejauh ini kami belum menemukan dan pencarian masih dilakukan. Jadi yang diterbitkan pimpinan adalah surat penahanan," kata Febri.

Febri mengaku, pihak lembaga antirasuah sudah berada dalam posisi yang diduga menjadi lokasi persembunyian Novanto.

"Tim di mana saja tidak bisa kami sampaikan, tapi yang pasti ada tim di rumah saudara SN sampai dini hari tadi," terang Febri.

Febri pun berharap agar Setnov menyerahkan diri ke Gedung KPK. Febri sempat mengatakan, KPK kemungkinan akan menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) jika Setnov tak kooperatif.

"Secara persuasif kami imbau SN (Setya Novanto) dapat menyerahkan diri," kata Febri.

Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi menyesali tindakan KPK yang ingin menangkap Ketua DPR RI di rumahnya, Jalan Wijaya XIII, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tindakan KPK tersebut dianggap menyalahi dan mencoreng Undang-Undang Dasar 1945.

"Kita akan menemui pimpinan negara yaitu presiden, jadi marwah UUD bisa dilecehkan," kata Fredrich di di depan kediaman Setya Novanto, Jakarta, Kamis (16/11/2017) dinihari.

Menurut dia, Setya Novanto akan mematuhi proses hukum yang menjeratnya. Karena itu, lanjut dia, Ketua Umum Partai Golkar itu tidak akan melarikan diri.

"Beliau tidak sembunyi, saya persilakan sampai kolong bawah cari-cari sana. Karena yakin beliau patuh," kata dia.

Mulai Jumat 10 November 2017, Setya Novanto kembali berstatus tersangka. Itu adalah kali keduanya, KPK memperkarakan Ketua DPR RI tersebut dalam kasus megakorupsi e-KTP.

Sebelumnya, status tersangkanya dalam kasus yang sama dianulir hakim praperadilan. KPK menerbitkansurat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Setya Novanto pada 31 Oktober 2017.

"SN selaku anggota DPR RI periode 2009-2014, bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto, diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

http://news.liputan6.com/read/3164420/headline-kpk-datang-setya-novanto-menghilang



Original Post

KABAR PASAR 16 NOVEMBER: Utak-atik Kontrak Listrik, Impor Bahan Baku Mendominasi

Media Online Bisnis.com
2017-11-16

Petugas mengerjakan perawatan jaringan kabel listrik di Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (20/10). - ANTARA/Mohammad Ayudha Berita mengenai rencana peninjauan kembali kontrak jual peli pembangkit listrik serta impor bahan baku yang mendominasi menjadi sorotan sejumlah media massa hari ini, Kamis (16/11/2017).



Berikut ringkasan topik utama di sejumlah media nasional hari ini

Utak-atik Kontrak Listrik. Pemerintah berencana menerapkan peninjauan kembali kontrak atau perjanjian jual beli setrum pembangkit listrik tenaga uap secara nasional. (Bisnis Indonesia)Impor Bahan Baku Mendominasi, Industri Siap Ekspansi. Pelaku industri memanfaatkan jatah kuota impor pada akhir tahun ini dengan meningkatkan impor bahan baku yang dapat dipergunakan mereka untuk melakukan ekspansi mulai awal tahun depan. (Bisnis Indonesia)

Jepang Kucurkan Dana Rp14,3 Triliun. Pemerintah me neken perjanjian pin jaman lunak dengan Badan Kerjasama Inter na sional Jepang atau JICA atas dua proyek yang ditetapkan dalam proyek prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015. (Bisnis Indonesia)

Reformasi Pajak Perlu Diperkuat. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menilai Indonesia perlu memperkuat reformasi pajak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah. (Bisnis Indonesia)

7DRR Diperkirakan Stagnan. Konsensus ekonom memperkirakan Bank Indonesia kembali akan mempertahankan suku bunga, 7 Day Repo Rate (7DRR), kendati laju inflasi hingga akhir tahun ini diperkirakan cukup rendah atau berada di bawah 4%. (Bisnis Indonesia)

BI Berpeluang Menahan Suku Bunga Acuan. Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) diperkirakan sudah di jalur yang tepat. Dengan bunga acuan sebesar 4,25%, posisi Indonesia sudah pas jika Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed melakukan pengetatan kebijakan moneter pada akhir tahun nanti. (Kontan)

Impor Naik, Titik Bangkit Ekonomi? Ekspor impor Indonesia pada Oktober 2017 melanjutkan tren penguatan. Bahkan, nilai impor bulan lalu merupakan yang tertinggi selama dua tahun terakhir. Peningkatan impor bisa menjadi pertanda semakin cepatnya laju perekonomian nasional, mengingat sebagian besar komoditas impor adalah barang-barang kebutuhan industri dalam negeri. (Kontan)

Harga Jual Listrik Swasta Direvisi. Kepastian hukum dan jaminan kontrak di Indonesia tampaknya sulit dipegang. Itulah yang terlihat dari perintah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). (Kontan)

http://finansial.bisnis.com/read/20171116/9/709659/kabar-pasar-16-november-utak-atik-kontrak-listrik-impor-bahan-baku-mendominasi



Original Post

Setya Novanto Kabur Sebelum Penyidik KPK Tiba?

Media Online Bisnis.com
2017-11-16

Ketua DPR Setya Novanto memberikan pidato dalam Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay Kabar24.com, JAKARTA - KPK belum menemukan Ketua DPR Setya Novanto, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik hingga Kamis (16/11/2017) dini hari.

"Sampai dengan tengah malam ini tim masih di lapangan, pencarian masih dilakukan dan kami belum menemukan yang bersangkutan sampai saat kami datangi kediamannya," kata kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta. BACA JUGASeorang Tamu Jemput Setya Novanto Sebelum Penyidik KPK Tiba Sambut Setya Novanto, KPK Tak Siapkan Pengamanan Khusus Begini Prosesi Adat Pemberian Marga Siregar untuk Kahiyang Ayu Penyidik KPK mendatangi rumah Setya Novanto (Setnov) di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru sejak Rabu (15/11/2017) malam.

"Bila tidak juga ditemukan, maka KPK akan berkoordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) karena proses penegakan hukum pemberantasan korupsi harus dilakukan semaksimal mungkin dan prinsip semua orang sama di mata hukum perlu dilakukan sesuai aturan yang berlaku," tambah Febri.

KPK pun menyarankan Setya Novanto agar menyerahkan diri ke KPK.

"Koorperatif lebih baik untuk penanganan perkara maupun untuk yang bersangkutan, kalau ada bantahan-bantahan yang mau disampaikan silakan disampaikan ke KPK," ungkap Febri.

Menurut Febri tim KPK sudah bertemu dengan keluarga dan pengacara Setya Novanto, namun belum ada informasi mengenai lokasi keberadaan Setya Novanto.

"Info yang didapat tadi tim sudah bertemu dengan keluarga, ada pengacara juga dan pencarian terus dilakukan tim. Di mana saja pencarian dilakukan tidak bisa kami sampaikan, tapi yang pasti ada tim di rumah saudara SN sampai dini hari tadi," tambah Febri.

Pimpinan KPK pun sudah menerbitkan surat penahanan terhadap Setnov.

"Apakah tindak lanjuti dengan pencantuman di DPO (Daftar Pencarian Orang) atau tidak. KPK juga sudah melakukan total 11 kali pemanggilan, baik pemeriksaan sebagai saksi Irman dan Sugiharto di awal penyidikan KTP-e, Andi Agustinus, ASS (Anang Sugiana Sudihardjono), maupun pemanggilan sebagai tersangka, jadi semua upaya persuasif sudah kita lakukan," tegas Febri.

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan.

Mereka diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekitar Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20171116/15/709662/setya-novanto-kabur-sebelum-penyidik-kpk-tiba



Original Post

Media