KPK Sembunyikan Setnov dan Halangi Hukum Bisa Dipidana

Media Online republika.co.id
2017-11-18

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK menyatakan pihak yang ikut menyembunyikan atau menghalangi proses penyidikan KTP elektronik dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto dapat terancam hukuman pidana.

"Kalau ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan atau menghalangi proses KTP elektronik atau penyidikan yang lainnya maka ada risiko pidana yang diatur Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (17/11).

Setya Novanto saat ini sedang menjalani perawatan di RSCM setelah dipindahkan dari RS Medika Permata Hijau setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Berlian Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) malam.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

"Namun, saat ini KPK fokus kepada bagimana penanganan perkara lebih efektif terutama pokoknya. Secara normatif kami juga sudah ingatkan agar pihak-pihak tertentu tidak berupaya melindungi tersangka atau melakukan hal-hal lain dalam kasus KTP-e karena ancamannya 3-12 tahun penjara," tambah Febri.

Febri juga mengaku bahwa KPK sudah menerima pengaduan masyarakat terkait pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 itu dan dilakukan telaah dan didalami fakta-fakta yang ada. KPK juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dirlantas Mabes Polri yang sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan.

"Tidak tertutup kemunginan pihak-pihak yang tahu akan dipanggil sebagai saksi tapi penyidik akan bicarakan lebih dulu apakah hal ini relevan atau tidak dalam penyidikan karena dalam KTP-e ini kami harus punya strategi dan upaya-upaya penanganan secara efektif," ungkap Febri.

Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan kontributor salah satu televisi swasta Hilman Mattauch sebagai pengemudi kendaraan yang ditumpangi Setya Novanto sebagai tersangka kasus kelalaian dalam berlalu lintas.

Hilman dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat Pasal 283 tentang melakukan kegiatan lain saat mengemudi dan Pasal 310 tentang kelalaian yang menyebabkan orang terluka atau meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Saat ini polisi telah meminta keterangan empat saksi, yakni Suwandi yang mendengar benturan dari jarak sekitar 30 meter kemudian mendekat menuju lokasi melihat mobil bernomor polisi B-1732-ZLO menabrak tiang listrik. Kepada penyidik, Suwandi mengungkapkan kondisi jalan beraspal, cuaca hujan gerimis dan lampu penerangan jalan menyala saat kejadian.

Saksi kedua Akrom yang sedang menunggu penumpang berjarak sekitar 5 meter melihat kendaraan yang ditumpangi Novanto menikung menabrak pohon dan tiang listrik. Saksi ketiga Arafik melihat posisi mobil telah menempel pada tiang listrik kemudian petugas menderek kendaraan berwarna hitam itu.

Arafik juga melihat mobil dalam kondisi rusak pada bagian depan penutup mesin, roda depan pelek pecah dan rusak, kaca samping kiri bagian pintu tengah pecah, serta kendaraan menghadap ke utara dengan ketiga ban di atas trotoar dan ban kiri belakang di atas aspal.

Saksi keempat pengemudi mobil yang ditumpangi Novanto, yakni Hilman Matauch yang berprofesi sebagai wartawan beralamat di Karang Tengah Kota Tangerang Banten.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/18/ozktm5335-kpk-sembunyikan-setnov-dan-halangi-hukum-bisa-dipidana



Original Post

Jokowi Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2017-11-18

Jokowi Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

JAKARTA- Perjalanan kasus Ketua DPR Setya Novanto semakin menyita perhatian publik Tanah Air. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mulai memberikan perhatian khususatas kasus ini.

Kemarin Kepala Negara meminta Novanto mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto yang sejak kemarin resmi berstatus sebagai tahanan KPK belum juga bersedia memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada," kata Presiden di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya di berbagai kesempatan, Presiden juga selalu menyampaikan agar semua pihak menghormati proses hukum. Presiden berkeyakinan bahwa hukum di Indonesia terus b erj alan dengan baik.

KPK belum bisa memeriksa Novanto karena masih harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan mobil tunggal pada Kamis (16/11) di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Kondisi Novanto belum juga membaik. Kemarin dia bahkan dipindahkan dari R S Medika Per-mata Hijau, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat. Alasan pemindahan karena peralatan medis di RSCM lebih lengkap.

Kuasa hukum Novanto Fredrich Yunadi menyebut kliennya harus dipindahkan ke RSCMkarenaalatCT-scan yang dibutuhkan di RSMedika rusak, sedangkan perawatan cedera kepala Novanto tak bisa ditunda lagi. "Tadi sampai kakinya bengkak. Beliau matanya tak bisa dibuka karena kalau dibuka berputar, dadanya sesak," ujarnya kepada wartawan

di RS Medika Permata Hijau kemarin.

DiRSCM.Novantodirawatdi kamar VIP nomor 705 dan di-tanganiseorangdokterbemama Freddy Sitorus. Selain istri dan pengacaranya, sebanyak 15 penyidik KPK juga mendampingi Novan to s elama dirawat

KPK Resmi Tahan Novanto

Di lain pihak, kemarin KPK menerbitkan surat perintah penahanan terhadap Novanto selama 20 hari ke depan. Dalam surat penahanan itu, Novanto sedianya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. Namun penahanan Ketua Umum Partai Golkar tersebut dibantarkan karena masih harus menjalani perawatan di RSCM.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syahmengungkapkan, penahanan dilakukan lantaran berdasarkan serangkaian bukti yang dimiliki KPK, Novanto diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dalam kasus e-KTP. "Menahan selama 20 hari terhitung mulai 17 November 2017 sampai 6 Desember 2017," kata Febri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, kemarin.

Febri menyatakan bahwa sejak awal Novanto telah diminta untuk kooperatif. Namun Novanto justru beberapa kali mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK.

Febri menjelaskan, selama proses pembantaran, Novanto akan menjalani perawatan di RSCMdengandijagatimKPKdan Polri. "Soal perkembangan kesehatannya, KPK berkoordinasi dengan RSCM dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia)," katanya.

Menyikapi langkah KPK tersebut, Fredrich Yunadi meni-

lainya sebagai bentuk pelanggaran HAM. Menurutdia, penahanan terhadap kliennya tidak bisa dilakukan karena sebelumnya belum pernah diperiksa sebagai tersangka. "Sejakkapan penahanan dilakukan tanpa pemeriksaan dan dalam kondisi (Novanto) sakit serius. Itu pelanggaran HAM internasional," ujar Fredrich dalamperbincang-an dengan iNews di halaman RSCM Jakarta tadi malam.

Diketahui, Novanto mengalami kecelakaan tunggal dalam j sebuah mobil Fortuner berno- ; mor polisi B1732 ZLQbersama s duaoranglainnya.Duaorangter- ; sebut adalah ajudan pribadinya j Reza dan seorang sopir yang tak i lain seorangkontributortelevisi swasta Hilman Mattauch.

Mobil warna hitam yang di-tumpangitersebutmenabrakse-buah tianglistrikhingga rusak di bagian depan. Kuasa hukum Novanto menyebut kliennya mengalami luka cukup parah di bagian kepala saat kejadian.

Sementara itu kemarin Polda Metro Jaya menetapkan Hilman Mattauch sebagai tersangka karena dianggap lalai saat mengemudi yang menyebab-kankecelakaan. Hilman dikenai Undang-Undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor22/2009."Kitakenakan UU Lalu Lintas, spesialis ini di Pasal 283, kemudian juncto Pasal 310 dengan ancaman 3 bulan. Namanya seseorang ditilang, ya tersangka," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, kemarin.

neneng zubaidah/r ratna purnama/ sindonews/okoezone





Original Post

Jokowi Kalem, JK Galak

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-11-18

Jokowi Kalem, JK Galak

Di Kasus Novanto

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla ikut mengomentari kejadian yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto. Jokowi menanggapinya dengan kalem, sementara JK terlihat galak dengan melontarkan kritikan pedas.

APA yang disampaikan Jokowi? Seperti biasa, soal kasus Novanto Jokowi irit bicara."Saya minta Pak SetyaNovanto mengikuti proses hukum yang ada," kata Jokowi usai menghadiri acara sarasehan DPD, di Jakarta, kemarin. Omongan Jokowi cukup tegas jika dibanding komentar sebelum-sebelumnya yang dinilai bersayap. Sebelumnya, saat ditanya tentang pemanggilan pemeriksaan Novanto oleh KPK harus mendapat izin Presiden, Jokowi menjawab bahwa semua sudah diatur menurut undang-undang. "Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti," kata Jokowi di Manado, Rabu kemarin.

Berbeda dengan JK. Eks Ketum Golkar ini selalu berkomentar banyak jika ditanya soal Novanto. Isinya sindiran dan kritikan. Kemarin, JK kembali menyoroti rumah sakit yang memeriksa Novanto usai mengalami kecelakaan. Dia minta KPK memastikan kebenaran informasi kesehatan Novanto dengan cara memeriksa sejumlah rumah sakit yang pernah dihuni tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP itu. "Pernyataan sakit itu selalu harus juga dicek oleh KPK sendiri, tidak sembarang orang, dan menurut saya perlu juga diperiksa rumah sakit yang apa itu, tentang kebenaran daripada informasi itu," kata JK, kemarin.

JK bilang, etika dan kredibilitas rumah sakit dipertaruhkan dalam memberikan informasi kesehatan seorang tersangka korupsi yang berulang kali mangkir dari pemeriksaan KPK, meskipun fungsi fasilitas kesehatan adalah memberikan perawatan kepada orang yang membutuhkan. "Jangan rumah sakit dipakai karena nanti etika rumah sakitnya hilang karena banyak yang bersembunyi di balik surat keterangan dokter," tegas JK.

Sebelumya, usai menyampaikan kuliah di depan kader Nasdem Kamis lalu, JK menilai Golkar perlu ketua umum baru menyusul kasus yang melihat Novanto yang sempat menghilang setelah akan dijemput paksa KPK. "Ya harus segera kalau ketua menghilang. Masa kapten menghilang tidak diganti kaptennya. Ketua umum menghilang bagaimana partainya," kata JK. Dia menyerahkan masalah pergantian ketua umum Golkar ini kepada pengurus. Sebab, masalah ini merupakan masalah internal Golkar. "Itu urusan Golkar lah. Tapi harus segera sekarang ada yang pimpin Golkar. Kalau pimpinannya lari harus ada yang pimpin ya," katanya lagi.

JK juga menyindir sikap orang partai pasti berdampak pada raihan parpol dalam Pemilu. Dia pun berpesan semua mematuhi hukum yang berlaku. "Kalau dibutuhkan ya harus siap, kalau apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Jangan seperti ini, ini kan tindakan yang menjadi tanda tanya untuk semua masyarakat, bagaimana kewibawaan seorang pemimpin," ujarnya.

Sementara, KPK resmi menahan Novanto sejak kemarin. Novanto ditahan selama 20 hari ke depan. Menurut Jubir KPK Febri Diansyah, berdasarkan bukti yang cukup. Novanto diduga keras melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pihak lain dalam kasus e-KTP. Surat penahanan diberikan penyidik KPK saat Novanto masih dirawat di RS Medika Permata Hijau. "Tapi pihak SN menolak menandatangani berita acara penahanan," ungkap Febri dalam konferensi pers di gedung KPK, tadi malam.

Tapi penolakan itu tak berpengaruh. KPK tetap menahan Novanto. Berita acara penahanan tersebut pun hanya ditandatangani tim penyidik dan dua saksi dari RS Medika Permata Hijau. Berita acara penahanan sudah diserahkan kepada istri Novanto, Deisti Astriani Tagor.

Tim penyidik pun menyiapkan berita acara penolakan penandatanganan berita acara penahanan.

Menurut Febri, Novanto ditahan di rutan KPK. Namun, dia dibantarkan di RSCM. "Hasil pemeriksan di RSCM, sampai hari ini masih dibutuhkan perawatan lebih lanjut atau rawat inap observasi lebih lanjut maka KPK melakukan pembantaran Novanto sehingga perawatan akan dilakukan di RSCM," tutur Febri.

Novanto dipindahkan dari RS Medika Permata Hijau ke RSCM Kencana, kemarin siang, pukul 12.48 WIB oleh tim penyidik KPK. Suasananya begitu riuh. Novanto keluar dari kamar perawatan di lantai 3 rumah sakit dengan pengawalan ketat polisi. Tampak Novanto terbaring di kasur dorong dengan perban putih menutupi kepala bagian kirinya. Tubuhnya diselimut bedcover berwarna cokelat muda campur cokelat tua. Dengan cepat. Novanto dibawa masuk ke ambulans.

Novanto disebut Febri, menjalani proses CT scan di RSCM. Eks Bendum Golkar ini tiba di RSCM Kencana pukul 13.10 WIB. Dia langsung dibawa masuk ke dalam gedung.

Febri melanjutkan, Novanto juga tidak mau menandatangani berita acara pembantaran penahanan. "Jadi baik berita acara penahanan maupun berita acara pembantaran tidak ditandatangani pihak SN. Sesuai KUHAP, maka penyidik membuat berita acara lanjutan," tuturnya. Selama pembantaran penahanan itu, Novanto yang menjalani proses perawatan di RSCM akan dijaga tim penyidik KPK dan personel Polri. Izin membesuk disesuaikan dengan jadwal rumah sakit. Tapi siapa saja yang bisa datangi tersangka harus seizin KPK. Ini sama seperti perlakuan kepada yang lain dalam masa penahanan.

Tim komisi antirasuah juga bakal melakukan koordinasi lebih lanjut dengan dokter di RSCM dan IDI. "Kalau sudah fit to be questioned atau fit to stand in trial berdasarkan putusan dokter proses pemeriksaan bisa dilakukan termasuk dalam persidangan," tegas Febri.

Selain itu, KPK juga memburu pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan atau menghalang-halangi proses penyidikan kasus e-KTP ini. Risiko pidana diatur pasal 21 UU Tipikor. "Ancamannya 3 sampai 12 tahun penjara. Jadi tindak pidana yang serius dan KPK akan mempelajari hal-hal itu," tegas Febri lagi.

Penahanan itu menuai protes dari kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi. "Undang-undang mana yang menyatakan KPK punya wewenang (untuk) menahan orang dalam keadaan sakit dan belum pernah diperiksa?" tanyanya dengan nada sinis. Karena itu, pihaknya menolak menandatangani surat penahanan dan pembantaran. Fredrich bilang, kondisi kliennya kian memburuk. "Jadi nggak cuma karena kecelakaan ya kondisinya memburuk. Kenyataannya kan ada penyakit banyak, penyakitnya apa saya tidak tahu," ujarnya. Saking lemahnya Novanto, dia belum bisa diajak berkomunikasi. "Tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi, komplikasi. Suaranya pelan sekali, jadi belum bisa lancar komunikasi," imbuhnya.

okt/bcg





Original Post

Hukuman Rekanan Pengadaan IUD BKKBN Ditambah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-18

Hukuman Rekanan Pengadaan IUD BKKBN Ditambah

Ajukan Banding

SEBELUMNYA, Kejaksaan Agung pernah menangani kasus dugaan korupsi pengadaan alat kontrasepsi jenis Intrauterine Device (IUD) yang dilakukan BKKBN.

Dalam kasus ini. penyidik menetapkan enam tersangka. Yakni, Direktur CV Bulao Kencana Mukti (BKM) Haruan Suar-sono, Direktur Utama PT Ha-kayo Kridanusa (HK) Sudarto, Manajer PT Kimia Farma Slamet Purwanto, dan Kepala Cabang PT Rajawali Nusindo Sukardi.

Dua tersangka lagi dari kalangan BKKBN. Yakni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan IUD tahun anggaran 2013, Sobri Wijaya, dan PPK tahun anggaran 2014, Wi wit Ayu Wulandari.

Dalam kasus ini. Kejagung ju-

ga sempat mengorek keterangan saksi Sekretaris Utama BKKBN, Ambar Rahayu dan Julianto Witjaksono, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN.

Dalam penyidikan terungkap bahwa proyek pengadaan IUD BKKBN dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama Rp 5 miliar, tahap kedua Rp 13 miliar dan tahap ketiga Rp 14 miliar. Total anggaran proyek tersebut Rp 32 miliar.

Penyidik menduga, proses pengadaan alat IUD KB sarat manipulasi lantaran tak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen proyek.

"Modus penyimpangannya diduga memanipulasi pengadaan barang sehingga tidak se-

suai standar kesehatan," beber Sarjono Turin, Kepala Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung saat itu.

Pada 7 Agustus 2015, penyidik memutuskan menahan tersangka Haruan Suarsono, (HS). Sedangkan lima tersangka tersangka lainnya yakni Sukardi, Sudarto, Slamet Purwanto, Sobri Wijaya dan Wi wit Ayu Wulandari lebih dulu dijebloskan ke sel.

"Akibat pengadaan IUD Kit di BKKBN,diperkirakan kerugian negara sebesar Rp 27 miliar untuk tiga tahap dari tahun 2013-2014," ungkap Tony Spontana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung saat itu.

Pada 2 Maret 2016, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Sudarto dan mewajibkan

Sudarto mengembalikan uang yang dikorupsi Rp 27 miliar. Apabila tidak mau membayar uang pengganti, maka hartanya dirampas. Jika tidak cukup hartanya membayar uang pengganti itu maka hukumannya ditambah 2 tahun penjara.

Atas vonis itu. Sudarto tidak terima dan mengajukan banding. Tapi bukannya dapat keringanan, hukuman Sudarto malah diper-beratoleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. "Menjatuhkan pidana karenanya selama 8 tahun penjara," ucap majelis sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA). Hukuman uang pengganti Rp 27 miliar juga dikuatkan PT Jakarta.

Menurut majelis, perbuatan Sudarto yang mengedarkan IUD KIT tanpa izin edar, merupakan

contoh buruk bagi masyarakat. Patut disadari tidak hanya berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara tetapi berdampak langsung pada kesehatan kaum ibu di Bumi Pertiwi. "Majelis hakim tingkat banding menilai lamanya pidana penjara pidana yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan dan tidak berdampak pada efek jera pada terdakwa khususnya, dan secara umum kepada masyarakat luas terutama atas program pemerintah dalam memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa," demikian putus majelis yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, Humun-tal Pane, Siswandriyono, Reny Halida Ilham Malik dan Anthon Saragih pada 11 Juli 2016.

gpg





Original Post

Kejaksaan Agung Sita Uang Rp 6 Miliar Dari Tersangka

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-11-18

Kejaksaan Agung Sita Uang Rp 6 Miliar Dari Tersangka

Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kontrasepsi BKKBN

Kejaksaan Agung menyita uang Rp 6 miliar dari tersangka kasus korupsi pengadaan alat kontrasepsi KB ll/implan tiga tahun plus inserter Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

UANG Rp 3 miliar disita dari tersangka Yenny Wiriawaty, Direktur PT Triyasa Nagamas Farma. Perusahaan ini adalah produsen atau pabrikan alat KB susuk yang dipakai dalam pengadaan ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, M Rum menjelaskan, penyitaan uang itu dari tersangka Yenny Wiriawaty itu berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor B-96/F.2/Fd.1/11/2017 yang ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada 16 November 2017.

Kemudian, uang Rp3 miliar lagi disita dari tersangka Luanna

Wiriawaty, Direktur PT Djaja Bima Agung. Perusahaan Luanna adalah penyedia barang dalam pengadaan alat KB ini.

Menurut Rum, penyitaan uang itu dari tersangka Luanna Wiriawaty itu berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor B-97/F.2/Fd.1/11/2017 yang ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada 16 November 2017.

Uang sitaan itu telah dititipkan di rekening penampungan di Bank BRI atas nama Kejaksaan Agung.

Rum menegaskan, pengembalian uang yang dilakukan para tersangka tidak bisa menghapus

tuntutan pidana terhadap mereka. "Mereka tetap disangka telah melakukan korupsi," katanya.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (]) dan atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Berdasarkan audit, pengadaan alat KB II impian tiga tahun plus inserter di BKKBN tahun anggaran 2014-2015 menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rpl 11.261.298.154.

Penyidik gedung bundar Kejaksaan Agung pun menelusuri aset-aset tersangka untuk disita guna menutupi kerugian negara itu. "Sampai sejauh ini masih dicari," kata Rum.

Pasalnya, aset yang disita dari tersangka masih jauh dari nilai kerugian dalam pengadaan ini.

Penangguhan Penahanan

Kejaksaan Agung kemungkinan menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, tersangka kasus ini.

Jaksa Agung M Prasetyo menilai, penyelenggaraan Konferensi BKKBN di Yogyakarta, bisa diwakilkan pejabat Iain. "Kalau pun dia tidak ada, kan ada yang lain," katanya.

Kendati demikian, Prasetyo menyatakan akan mengecek dahulu apakah permohonan penangguhan penahanan itu memenuhi syarat atau tidak.

"Kita pun kalau menahan ada syarat-syaratnya juga demikian juga dengan penangguhan ada syarat-syaratnya. Layak dikabulkan atau tidak," katanya.

Prasetyo mengatakan, penyidik punya alasan untuk menahan Surya Chandra. Selain un-

tuk mempercepat penyidikan, juga untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi-saksi.

Saat ini, Surya Chandra ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Ia ditahan sejak 8 November 2017.

Sebelumnya Edi Utama, kuasa hukum Surya Chandra menyampaikan akan meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Edi berharap meski berstatus tersangka. Surya Chandra bisa tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala BKKBN.

Menurutnya, Surya Chandra seharusnya tak dijerat dalam perkara ini. "Tanggung jawab kalau dalam proses tender, menurut Perpres 54/2010 (tentang Pengadaan Barang dan Jasaored) tidak harus sampai kepala, hanya sampai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)," sebutnya.

gpg





Original Post

Kamboja Menuju Otoritarian

Media Cetak Kompas Halaman 6
2017-11-18

Kamboja Menuju Otoritarian

Keputusan Mahkamah Agung Kamboja untuk membubarkan partai oposisi akan membawa negeri ini pada pemerintahan otoriter.

Pembubaran partai oposisi, Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), sudah diprediksi mengingat kesembilan hakim agung dan ketuanya adalah loyalis PM Hun Sen.

Keinginan Hun Sen untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya tak lain karena ia merasa terancam setelah CNRP nyaris mengalahkannya dalam pemilu 2013. Menjelang pemilu tahun depan, kekuatan oposisi temyata semakin solid. Hal itu terlihat dari hasil pilkada Juni lalu ketika CNRP menempatkan kandidatnya di lebih dari sepertiga jabatan pemerintah.

Hun Sen yang sudah berkuasa 32 tahun kemudian membabat habis suara oposisi. Ketua CNRP Kem Sokha dipenjarakan dengan tuduhan absurd. Ia dituduh merencanakan penggulingan pemerintahan yang sah bersama Amerika Serikat Hun Sen juga membungkam surat kabar dan organisasi-organisasi kemasyarakatan independen, termasuk menangkapi anggota parlemen dan para aktivis.

Pembubaran satu-satunya partai oposisi ini merupakan langkah yang mengkhawatirkan karena akan menjadikan kekuasaan Hun Sen absolut Bukan hanya kebebasan rakyat yang terancam, melainkan juga cita-cita untuk menjadikan Kamboja sebagai negara yang demokratis setelah era kelam perang saudara pada tahun 1970-an.

Sepatutnya persoalan ini juga menjadi keprihatinan ASEAN, blok yang menaungi 10 negara di Asia Tenggara. Prinsip non-interference (saling tidak mencampuri) yang dipegang teguh ASEAN tidak berarti negara-negara itu bisa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi universal.

Selama ini, ASEAN dipuji karena mampu menjaga stabilitas kawasan, tetapi apalah artinya jika kualitas demokrasi yang dihadapi rakyat negara anggotanya mengalami kemerosotan. Seperti yang terjadi di Myanmar, misalnya, krisis pengungsi Rohingya telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk saat ini. Namun, sungguh mengecewakan ketika semua pemimpin ASEAN sepakat untuk tidak menyebut kata Rohingya, tetapi "orang-orang terdampak".

Apa yang terjadi di Kamboja memang tak langsung berdampak terhadap kawasan. Namun, belajar dari kasus Myanmar, akankah kita tetap berdiam diri ketika tetangga semakin jauh terperosok sampai akhirnya situasinya tak bisa terkontrol lagi?

Begitu juga dengan Kamboja yang pernah mengalami era kelam perang saudara saat Khmer Merah pimpinan Pol Pot merebut kekuasaan tahun 1975. Kekejaman luar biasa pemerintahan Pol Pot telah menewaskan 2 juta-3 juta warga Kamboja hanya dalam waktu empat tahun. Jangan sampai sejarah kelam itu terulang kembali.

REDAKSI





Original Post

AS dan UE Kecam Langkah Hun Sen

Media Cetak Kompas Halaman 8
2017-11-18

AS dan UE Kecam Langkah Hun Sen

PHNOM PENH, JUMAT -Amerika Serikat dan Uni Eropa mengecam pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen yang membubarkan satu-satunya partai oposisi di Kamboja Namun, China mendukung langkah yang dilakukan Hun Sen.

Pembubaran partai oposisi, Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), oleh Mahkamah Agung Kamboja atas tuduhan upaya penggulingan pemerintah yang sah, Kamis lalu, membuat Hun Sen tidak memiliki lawan dalam pemilu 2018.

Selain membubarkan CNRP, Hun Sen juga memenjarakan Pemimpin CNRP Kem Sokha dan sejumlah politisi ataupun aktivis. Lebih dari 40 anggota parlemen dari CNRP lari keluar Kamboja, sementara sisanya dicabut hak politik mereka selama lima tahun.

Dalam pernyataannya, Washington menegaskan, tanpa kehadiran partai oposisi, pemilihan umum tahun depan tidak akan sah, bebas, dan adil. AS akan mengambil langkah konkret terkait perkembangan di Kamboja.

"Sebagai langkah pertama, ka-

mi akan menghentikan dukungan terhadap Komite Pemilihan Nasional Kamboja dan pemerintahannya," kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee.

Sejak tahun 1993, negara-negara donor telah menyumbang miliaran dollar AS untuk membangun sistem multipartai di Kamboja setelah perang saudara berkepanjangan di negeri itu.

Tidak sah

Kecaman juga datang dari Uni Eropa (UE) yang menegaskan, pemilu tahun depan tidak akan sah tanpa kehadiran partai oposisi "Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan persyaratan bagi Kamboja untuk memiliki akses ke pasar Uni Eropa," kata seorang jubir UE.

Sejauh ini, Kamboja menikmati skema berupa akses ke pasar Eropa tanpa tarif. Hal serupa juga diperoleh Kamboja dari AS. Langkah ini telah membantu Kamboja, antara lain membangun industri garmen dengan biaya buruh yang rendah. Baik AS maupun Uni Eropa menampung 60 persen ekspor Kamboja.

Sejalan dengan itu. Senat AS

kemarin meloloskan resolusi yang menyerukan Departemen Keuangan dan Kementerian Luar Negeri AS untuk memasukkan pejabat Kamboja ke dalam daftar yang asetnya dibekukan dan dilarang memasuki AS.

Senator Republik, John McCain, meminta Pemerintah AS segera menerapkan sanksi terhadap semua pejabat Kamboja yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan sabotase kebebasan.

Hal senada dinyatakan anggota Kongres, Steve Chabot, dari Kaukus "House Cambodia", yang menyebut pemilu Kamboja tahun depan adalah "palsu".

"Ketika Anda memenjarakan rival Anda dan hampir separuh pejabat terpilih dari kubu oposisi harus lari ke luar negeri demi keselamatan mereka. Anda telah mendiskualifikasi diri Anda sebagai pemimpin," kata Chabot.

Di Beijing, Jubir Kemlu China Geng Shuang menyatakan, China mendukung Kamboja menjalani keputusannya. China merupakan negara donor terbesar, sekaligus investor terbesar, bagi Kamboja.

(AP/AFP/REUTERS/MYR)





Original Post

KPK Tahan Novanto

Media Cetak Republika Halaman 1
2017-11-18

KPK Tahan Novanto

Jokowi meminta Novanto taati proses hukum.

JAKARTA - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengeluarkan surat penahanan terhadap Ketua DPR Setya Novanto, terkait statusnya sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el. Sehubungan kondisinya yang tengah dirawat, KPK menerapkan pembantaran penahanan dengan pengawasan penuh penyidik KPK di RS Cipto Mangunkusum, Salemba, Jakarta Pusat.

"KPK melakukan penahanan kepada SN (Setya Novanto) karena diduga keras disertai bukti yang cukup kuat telah melakukan tindak pidana korupsi kasus KTP elektronik," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2017). Menurut dia, penahanan itu terhitung dari 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017.

Penyidik KPK sebelumnya menempel ketat Ketua DPR Setya saat tengah di rawat di RS Medika Permata Hijau, Kebayoran Lama, akibat mengalami kecelakaan pada Kamis (16/11) petang. Saat dipindahkan ke RS Cipto Mangunkusumo, Salemba, para dokter dan penyidik KPK tak melepaskan pengawasan terhadap tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el itu.

"Setelah dilakukan pengecekan sejumlah kondisi kesehatan SN, siang ini untuk kebutuhan yang lebih lanjut, seperti CT scan, maka yang bersangkutan dibawa ke RSCM," ujar Febri Diansyah kemarin. Saat dibawa keluar, Novanto tampak dalam keadaan tak sadar dan wajahnya ditutupi kain.

Sebelum dipindahkan itulah, menurut Febri, penyidik KPK menunjukkan surat penahanan yang ditandatangani dua saksi dan seorang saksi kepada pihak keluarga Novanto. Surat penahanan tersebut kemudian ditolak kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi.

Pihak kuasa hukum juga menolak menandatangani surat penolakan penahanan yang diajukan KPK. Akhirnya, berita acara penahanan tersebut kemudian diserahkan kepada Destri Astriani Tagor, istri

Novanto.

Menurut Febri, hasil pemeriksaan di RSCM kemudian menunjukkan bahwa yang bersangkutan masih membutuhkan perawatan lebih lanjut. Sebab itu, KPK kemudian melanjutkan proses penahanan dengan mengeluarkan surat pembantaran penahanan meski surat pembantaran itu lagi-lagi ditolak kuasa hukum.

Terkait pembantaran penahanan tersebut, menurut Febri, Novanto akan dijaga petugas KPK dan kepolisian di RSCM.

Sebelumnya, Setya Novanto dikabarkan mengalami kecelakaan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (16/11) malam. Ia dilaporkan mengalami kecelakaan saat menuju ke kantor Metro TV guna menjalani sesi wawancara dengan stasiun televisi tersebut. Mobil itu mengalami kecelakaan tunggal menabrak tiang listrik.

Ia telah diburu penyidik KPK sejak Rabu (15/11) malam karena mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi KTP-el yang terjadi 2010 silam. Pihak KPK menduga, Novanto ikut mengatur persetujuan dan proses tender proyek yang merugikan negara senilai Rp 2,3 triliun itu.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut, kondisi Novanto telah dinyatakan tidak mengkhawatirkan. Meski begitu , penyidik masih menunggu Setnov sembuh sepenuhnya untuk melanjutkan pemeriksaan. "Karena sudah ditahan, kita lihat dia sembuh dulu. Karena pertanyaan penyidik pertama itu kan, apakah anda sehat hari ini?" ujar dia.

Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi mengiyakan para penyidik KPK telah datang ke RS Medika Permata Hijau sambil membawa surat penangkapan. "Sudah dikoordinasi dokter sana (RSCM), tiba-tiba KPK mengeluarkan surat Pak SN ditahan, bilang sekarang adalah wewenang KPK 1 ," ujar Fredrich di RS Medika Permata Hijau, kemarin.

Fredrich mempermasalahkan hal tersebut karena Novanto belum pernah diperiksa oleh KPK. Terlebih, menurut dia, Novanto sedang sakit. Fredrich menambahkan, sejauh ini komunikasi antara KPK dan Novanto juga tidak terjadi.

Terkait kondisi kesehatan Novanto, pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah membentuk tim yang mulai melakukan pemeriksaan di RSCM, kemarin. "Saya enggak bisa sebutkan jumlahnya (dokter IDI yang

ikut memeriksa), tapi yang jelas tim sudah mulai bekerja mulai dari hari ini," kata Sekjen IDI, Adib Khumaidi, saat dihubungi Republika, Jumat (17/12).

Adib juga mengakui sudah menerima permintaan dari KPK agar IDI ikut memeriksa kondisi Novanto sebagai perbandingan atas kondisi yang disampaikan dokter rumah sakit. Adib Khumaidi menuturkan, tim dokternya akan memeriksa secara langsung kondisi kesehatan Setya Novanto. "Kita enggak bisa lihat dari foto. Kita harus melihat secara langsung. Enggak bisa dari foto medsos, namanya ilmu kedokteran itu harus memeriksa secara langsung, enggak bisa dari foto-foto seperti itu," kata dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut angkat suara terkait kondisi terkini Novanto, kemarin. "Saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada, saya yakin proses hukum yang ada di negara kita ini harus berjalan dengan baik," kata Jokowi seusai ditemui pada acara DPD di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin. Terkait usulan pergantian ketua DPR karena Novanto sakit, Jokowi menyerahkan proses tersebut kepada DPR.

umar mukhtar/arif satrio nugroho/debbie sutrisno ed fitriyan zamzami/ DIAN PATH RISALAH/ISSA HARRUMA





Original Post

Mencari Keadilan dalam Hukum

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-11-18

Mencari Keadilan dalam Hukum

Aco Nur

HUKUM yang tidak adil bukanlah hukum," kata St Agustinus (354-430). Meski kalimat itu diucapkan pada abad ke-5 Masehi, banyak yang menganggap adagium itu relevan sampai kapan pun. Jika ada proses hukum yang dinilai tidak berkeadilan, hukum kehilangan peran hakiki.

Berita pemailitan pabrik jamu PT Nyonya Meneer memunculkan kehebohan di masyarakat. Berita ini mengejutkan, memunculkan pertanyaan tak percaya. Pasalnya, perusahaan jamu legendaris itu akan berusia satu abad pada 2019. Bahkan, pengusaha Rachmat Gobel, menteri perdagangan pertama Kabi-net Kerja, turun tangan mengatasi kemelut PT Nyonya Meneer.

Putusan pailit terhadap PT Nyonya Meneer disampaikan dalam si- dang majelis hakim PN Semarang, 3 Agustus 2017. Putusan diambil majelis hakim setelah perusahaan gagal membayar utang Rp7 miliar kepada seorang kreditornya. Dalam purusannya, majelis hakim sepakat mengabulkan gugatan kreditor, ya- itu bahwa perjanjian perdamaian yang disepakati debitor, kreditor, dan pihak kurator dinyatakan batal dan karena dibatalkan, perusahaan harus dinyatakan pailit.

Angka Rp7 miliar sesungguhnya bukan angka fantastis untuk peru­sahaan sebesar PT Nyonya Meneer. Untuk sekelas perusahaan jamu pa-pan atas. mestinya itu bukan sesuaru yang berat. Akan tetapi, masalah kepailitan tidak pada angka utang. Masalahnya pada ringannya syarat pemaiKtan. Adilkah pemailitan PT Nyonya Meneer menurut hukum kita? Man kita javvab judul di atas yang terkesan ironis dan paradoks itu.

Pembuktian sumir

Putusan pailit PT Nyonya Meneer tidak akan mengejutkan jika kita memahami UU yang mendasarinya, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No 37/2004 tentang Pembuktian Kepailitan se- cara Sederhana, yang juga disebut pembuktian sumir. Pada pasal itu, pembuktian kepailitan sangat ringan persyaratannya. Pasal itu memung- kinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila ia memiliki paling sedikit dua kreditor dan salah satu di antara mereka mampu membuk- tikan piutangnya jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pasal 2 ayat (1) itu berbunyi. Debi­ tor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya saru utang yang telah jaruh tempo dan dapat ditagih. dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Syarat adanya dua (atau lebih) kreditor ini, dalam hukum kepailitan, dikenal dengan istilah concursus creditorium.

Menurut Pasal 8 ayat (4) dari UU yang sama, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terda- pat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan dinyatakan pailit sebagaimana di- maksud Pasal 2 ayat (1) dipenuhi. Da­ lam penjelasan pasal itu disebutkan, yang dimaksud "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana ialah fakta dua (atau lebih) kreditor dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar.

KuantitasVs kualitas

Ringannya persyaratan pembuk­tian kepailitan tak ayal menimbul-kan korban yang tidak perlu. Yang dipersyaratkan Pasal 2 ayat (1) UU No 37/2004 bukan besar piutang, melainkan banyaknya kreditor, ya­itu minimal dua. Kecilnya piutang yang didalilkan salah satu kreditor pemohon pailit tidak menghalangi putusan pailit.

Akibat kemudahan pembuktian,

putusan yang dibuat pengadilan ting- kat pertama yang didasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No 37/2004 banyak yang dibatalkan MA. Hal itu terbukti dari perkara yang masuk wilayah pe­ ngadilan niaga dan MA. Dari perkara- perkara gugatan pailit yang masuk ke pengadilan niaga, sebagian besar gugatannya dikabulkan. Akan tetapi, kemudian gugatan-gugatan itu se­ bagian besar ditolak di tingkat kasasi, dengan alasan pembuktiannya tidak bisa dilakukan secara sumir.

Ada perbedaan penafsiran di an­ tara para hakim niaga pada pengadil­ an tingkat pertama dan para hakim

di tingkat kasasi tentang pembuktian sumir. Menurut hakim tingkat per­tama, sebuah kasus dapat dibuktikan secara sederhana karena telah ada fakta dua kreditor yang salah satu utangnya jatuh tempo tidak dibayar sehingga permohonan pailit dapat dikabulkan.

Namun, sebaliknya, hakim tingkat kasasi menganggap kasus yang sama tidak dapat dibuktikan secara sumir. Alasannya. antara lain utangnya disangkal debitor atau masih harus dibuktikan lanjut.

Dalam sejarah peradilan, hal se-rupa pernah terjadi sebelum lahirnya

UU kepailitan yang baru, yakni putusan perkara PT Asuransi Jiwa Manulife dan putusan perkara PT Prudential Life Assurance. Menurut majelis hakim pengadilan niaga, kedua perkara itu dapat dibuktikan secara sederhana adanya dua kredi­tor yang salah satu utangnya jatuh tempo dan dapat ditagih. Maka kedua perusahaan asuransi itu dipailitkan majelis hakim pengadilan niaga.

Akan tetapi, sebaliknya, menurut majelis hakim agung, kedua kasus itu tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena masih ada sang-gahan pihak kreditor. Padahal, perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan pemohon pailit dan termohon pailit seharusnya tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit iru. Hal ini sejaian dengan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No 37/2004.

Sebab utama mengapa MA mem- batalkan putusan pailit yang dijatuh- kan pengadilan niaga adalah penaf­siran dan analisis tentang penerapan UU No 37/2004. khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3) tentang Pembuktian Sumir (Sederhana).

Pengadilan tingkat pertama, dalam menjatuhkan putusan pailit dengan pembuktian sederhana, tidak meli-hat perusahaan itu sehat atau tidak. Nyatanya, banyak perusahaan yang sebenarnya sehat, tetapi dipailitkan hanya karena adanya dua debitor dan salah satu piutangnya dibukti­kan dapat ditagih. Padahal, debitor-debitor lainnya mungkin saja tidak keberatan kalau perusahaan itu tidak dipailitkan.

Tinjau ulang

Karena ketidakjelasan itu, penger-tian pembuktian sumir perlu ditinjau dan diteliti lebih lanjut agar dalam perkembangan penerapan hukum kepailitan yang akan datang ada kepastian hukum. Peninjauan ulang tentang pembuktian sederhana sangat mendesak mengingat kepen-tingan para investor yang menanam- kan modal di RI. Mereka membutuhkan kepastian hukum terkait dengan nasib usaha mereka.

Untuk menghindari jatuhnya kor­ban yang tidak perlu dari perusa-haan-perusahaan yang masih sehat, dalam revisi UU Kepailitan harus dibuat aruran pembuktian yang tidak terlalu sederhana. Persyaratannya harus lebih berat. Seperti di negara lain, sebuah perusahaan baru dapat dipailitkan apabila perusahaan itu sudah menyatakan tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan usahanya, sudah menyerah. Harus ada rapat umum pemegang saham (RUPS) dan mayoritas suara pemegang saham menyetujui perusahaan dipailitkan. Kalau persyaratan dipenuhi, barulah putusan dapat dijatuhkan.

Tenru saja dalam revisi harus di-atur penilaian mengenai objekti vitas pernyataan debitor. Kalau sebuah perusahaan yang terancam pailit ma­sih menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya, penilaian mengenai objektivitas kesanggupannya harus diatur dalam revisi UU Kepailitan. "Misalnya dengan persyaratan ada pernyataan resmi dari RUPS. Seba­liknya, apabila ada pernyataan tidak sanggup, harus ada keputusan resmi dalam RUPS.

Esensi pembuktian sebuah peru­sahaan sudah tidak sehat lagi adalah sifat merugikan dari perusahaan itu. Kalau dibiarkan berjalan terus, perusahaan diperkirakan akan me­rugikan para kreditornya.

Sebagai langkah antisipasi, harus dihindari pengambilan putusan peradilan yang hanya memperhati-kan satu atau dua debitor yang tidak dapat dibayar. Antisipasi harus di-tingkatkan ke beberapa debitor yang mempunyai kualitas tertentu, yaitu yang asetnya tidak kecil.

Jangan sampai kreditor yang hanya mempunyai piutang kecil, misalnya Rpl miliar, dapat memailitkan peru­ sahaan yang memiliki aset ratusan miliar atau bahkan triliunan. Jangan pula hanya dua debitor menentu- kan pailitnya perusahaan kreditor, melainkan harus ditentukan ber- dasarkan persentase total piutang kreditor, misalnya 51% dari total aset kreditor. Untuk itu perlu ada klasifi- kasi mengenai kreditor yang dapat mengajukan gugatan pailit.




Original Post

AS Desak Kamboja tidak Hadang Oposisi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 10
2017-11-18

AS Desak Kamboja tidak Hadang Oposisi

AMERIKA Serikat (AS) mendesak Kamboja membatalkan larangan-larangan yang ditujukan kepada oposisi utama di negara itu. Menurut AS, pembubaran partai oposisi tersebut akan melucuti legitimasi pemilihan umum di 2018 mendatang.

Hal itu disampaikan pemerintah AS setelah Mahkamah Agung Kamboja yang berada di bawah otoritas Perdana Menteri Hun Sen melarang lebih dari 100 politikus Cambodia National Rescue Party (CNRP) untuk bekerja selama 5 tahun. Tidak hanya itu, partai tersebut juga dituding merencanakan penggulingan pemerintahan Hun Sen.

Menurut analis, langkah itu akan membuat partai Hun Sen menjadi tidak terkalahkan dalam pemilihan tahun depan. Namun, pascapelarang-an, pemerintah Kamboja harus menghadapi kritikan pedas dari AS, Uni Eropa, dan PBB.

Sebagai informasi, terbitnya larangan terhadap partai oposisi merupakan puncak dari rangkaian perseteruan di antara kedua partai. Pertikaian semakin panas setelah pemerintah menahan Presiden CNRP. Kem Sokha, pada September lalu.

Hal lain yang dilakukan pemerintahan Hun Sen ialah tindakan keras yang dibarengi dengan pembung-kaman terhadap media, memenjarakan wartawan, serta melecehkan para aktivis.

Dalam merespons hal itu, pemerintah AS mengeluarkan pernyataan bahwa negeri adidaya itu mengecam

keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi di Kamboja.

Kami meminta pemerintah Kamboja membatalkan tindakannya baru-baru ini terhadap CNRP dan membebaskan Kem Sokha, pemimpin CNRP yang dipenjara. Karena dengan kondisi seperti ini. pemilihan tahun depan tidak akan sah, bebas, atau adil, tulis pemerintah AS dalam sebuah pernyataan.

AS menyatakan akan menarik dukungan terhadap Komite Pemilu Nasional Kamboja jika pelarangan terhadap oposisi tidak dicabut. Sebelumnya, Washington telah membantah tuduhan Kamboja yang mengatakan AS terlibat dalam rencana kudeta terhadap pemerintahan Hun Sen.

Pemerintah AS menganggap tuduhan itu tidak masuk akal. Meskipun Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Hun Sen pada KTT APEC pekan lalu, pemimpin Negeri Paman Sam itu enggan berkomentar mengenai krisis politik yang tengah dihadapi Kamboja.

Senada, juru bicara Uni Eropa mengingatkan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai syarat bagi kedaulatan Kamboja. "Diperlukan situasi bagi CNRP dan para pemimpin serta pendukung mereka untuk dapat melaksanakan secara bebas tugas dan fungsi mereka. Hal ini harus segera terwujud." ungkap juru bicara Uni Eropa dalam sebuah pernyataan terkait pembubaran partai CNRP.

(*/AFP/I-4)





Original Post

Presiden Ikuti Proses Hukum

Media Cetak Kompas Halaman 1
2017-11-18

Presiden Ikuti Proses Hukum

Novanto Jalani Pemeriksaan CT-scan dan MRI

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Ketua DPR Setya Novanto untuk 20 hari ke depan. Penahanan itu kemudian ditangguhkan karena Novanto sakit. Berkait dengan hal itu, Presiden Joko Widodo meminta agar Novanto mau mengikuti proses hukum yang ada

"Saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada. Saya yakin proses hukum yang ada di negara kita ini terus berjalan dengan baik," ujar Presiden Jokowi seusai menghadiri Sarasehan Dewan di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Jumat (17/11).

Harapan serupa disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai meresmikan Masjid At-Taqwa, Markas Komando Korps Marinir, Jakarta, Jumat "(Proses hukum) jangan terganggu, biasanya juga (Novanto) cepat sembuh," katanya.

Wapres menegaskan, hukum

harus ditegakkan. Setiap warga negara harus menaati hukum, termasuk Novanto. "Pernyataan sakit itu harus dicek oleh KPK sendiri. Informasi dari rumah sakit juga perlu dicek kebenarannya karena banyak (tersangka) yang bersembunyi di balik keterangan dokter," katanya.

i Surat perintah penahanan terhadap Novanto dibawa tim KPK saat hendak memindahkan Novanto dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, ke RS Cipto Mangunkusumo. Novanto dirawat setelah mengalami kecelakaan mobil, Kamis malam.

Penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK mendapat penolakan dari kuasa hukum Novanto sehingga berita acara penahanan yang ditandatangani penyidik KPK dan dua saksi dari RS Medika Permata Hijau diserahkan kepada istri Novanto, Deisti Astriani Tagor.

Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan, KPK tidak dapat menahan seseorang tanpa pemeriksaan, apalagi ketika orang tersebut dalam keadaan sakit. "Ini berarti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) internasional," kata Yunadi.

Atas sikap ini, penyidik kemudian membuat berita acara penolakan penahanan, yang juga tak mau ditandatangani pihak Novanto. Ketika diputuskan untuk dibantarkan saat sudah berada di RSCM, pihak Novanto kembali menolak menandatangani berita acara pembantaran sehingga dikeluarkan berita acara penolakan pembantaran yang juga tidak ditandatangani.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak dokter dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) mengenai perkembangan dari yang bersangkutan. Saat kondisinya ./ft to be questioned dan fit to be stand trial, langkah lanjutan akan dilakukan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK. Selama dirawat di RSCM, Novanto menjalani pemeriksaan computed tomography scan (CT-Scan) dan magnetic resonance imaging (MRI).

Bimanesh Sutarjo, dokter penanggung jawab Novanto di RS Medika Permata Hijau, mengatakan, selain menderita luka di bagian pelipis kiri dan lecet pada leher dan tangan, Novanto masuk ke RS Medika Permata Hijau dalam keadaan tekanan darah tinggi yang parah.

Yunadi mengatakan, tidak ada rencana memindahkan perawatan Novanto ke rumah sakit di luar negeri. "Karena RSCM di Indonesia itu tipe A, alat di sini paling canggih di Indonesia dan

dokternya jauh lebih hebat daripada dokter di luar negeri," ujarnya.

Merintangi penyidikan

Berkait proses hukum terhadap Novanto, Febri kembali mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan upaya yang berpotensi merintangi jalannya penyidikan. Sebab, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur untuk menindak orang-orang yang berupaya menghalangi proses penyidikan dengan berbagai cara.

"Kami sudah menerima peng-aduan masyarakat terkait pihak yang melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kami akan telaah dan analisis informasi yang diberikan tersebut," tutur Febri.

Sementara itu, desakan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar segera mengambil langkah penyelamatan partai guna menyikapi kasus hukum yang menimpa Novanto, Ketua Umum Partai Golkar, mulai disuarakan oleh pengurus tingkat provinsi.

"Kasus hukum yang menimpa Novanto telah menurunkan elek-tabilitas Golkar. Di Jawa Barat, dalam satu bulan terakhir, elek-tabilitas turun sampai 6 persen. Ditambah lagi opini publik yang dialamatkan ke Golkar selalu negatif. Maka, kalau mencintai partai, semua unsur di partai harus bersama-sama menempuh langkah penyelamatan partai," ujar Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, DPP sama sekali belum menggelar rapat khusus membahas perkembangan terakhir kasus Novanto. DPP

Golkar masih mencermati perkembangan kesehatan Novanto, proses hukum, hingga upaya hukum yang ditempuh Novanto.

Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Mahyudin mengatakan, DPP kemungkinan baru rapat pekan depan untuk mengambil langkah-langkah strategis. Namun, menurut Mahyudin, bukan untuk membicarakan penggantian ketua umum, melainkan untuk membahas

langkah-langkah strategis guna memastikan partai tetap solid.

"Bukan kali ini Golkar mengalami masalah seperti Novanto. Saat dipimpin Akbar Tandjung, Golkar juga pernah mengalami hal serupa Jadi, sekarang bijak kalau partai tetap solid dan memberikan kesempatan kepada Novanto untuk berjuang secara prosedural hukum," ujarnya.

(IAN/DD17/INA/APA/NTA/WER/DD13/MDN)





Original Post

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Minta KPK Jerat Kuasa Hukum Novanto

Media Online metrotvnews.com
2017-11-18

Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meminta KPK menyelidiki aksi kuasa hukum Setya Novanto. Tim kuasa hukum Novanto dinilai melakukan tindakan obstruction of justice atauperbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima pelanggaran obstruction of justice yang dilakukan tim kuasa hukum Novanto lantaran mereka menyarankan Novanto tidak menghadiri agenda pemanggilan KPK karena harus menunggu izin tertulis dari Presiden.





Tertera dalam pasal 245 ayat (1), anggota DPR harus mendapatkan izin dari Presiden. Namun sebagaimana pasal 245 ayat (3) huruf d UU MD3, mematahkan alasan tersebut.

"Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR disangka melakukan tindak pidana khusus," tulis keterangan itu, Jumat, 17 November 2017.

Pelanggaran kedua adalah pascapenetapan tersangka Novanto oleh KPK, tim kuasa hukum Novanto melaporkan dua orang pimpinan KPK dan dua orang penyidik karena diduga tidak patuh terhadap perintah pengadilan.

Namun berdasar peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan, alasan itu berhasil dipatahkan. Sebab, pasal itu menyebut putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah.
(HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/9K5REJxN-koalisi-masyarakat-sipil-anti-korupsi-minta-kpk-jerat-kuasa-hukum-novanto



Original Post

Kapan Setnov Disidang, Ini Kata KPK

Media Online republika.co.id
2017-11-18

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi akan menunggu Ketua DPR RI Setya Novanto agar sehat dan dapat menjalani pemeriksaan maupun persidangan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik.

"Kami berkoordinasi lebih lanjut dengan dokter bagaimana perkembangan kesehatan yang bersangkutan. Saat SN (Setya Novanto) sudah fit to be questioned atau fit to stand in trial berdasarkan putusan dokter, pemeriksaan bisa dilakukan, termasuk dalam persidangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, pihaknya percaya dengan objektivitas RSCM dan koordinasi dengan IDI. Setya Novanto saat ini sedang menjalani perawatan di RSCM setelah dipindahkan dari RS Medika Permata Hijau setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Berlian Jakarta Selatan, Kamis (16/11) malam.

KPK juga sudah mengeluarkan surat penahanan kepada Setnov sejak 17 November 2017 sampai dengan 6 Desember 2017. Namun, karena Setnov sedang sakit, dia menjalani pembantaran atau perawatan inap di rumah sakit karena bila dalam dalam keadaan tidak ditahan pun yang bersangkutan menjalani perawatan yang sama.

Febri menegaskan bahwa masa pembantaran tidak mengurangi masa tahanan dan tidak memiliki jangka waktu.

"Pembantaran penahanan secara hukum menghilangkan hitungan masa tahanan karena dihitung sejak menjalani proses medis atau perawatan di RS, jadi konsekuensi hukum tidak menambah masa penahan tersebut," ungkap Febri.

Ia berharap seluruh proses hukum KTP-el bisa dibawa ke persidangan. Hal itu agar bisa diujji lebih lanjut substansi materi perkaranya. Kalau hanya diuji di praperadilan saja, tidak ada ruang untuk menguji pokok perkara.

"Padahal, kami harus memerinci siapa yang melakukan korupsi dan siapa yang wajib mengembalikan uang negara. Jadi, kalau sudah masuk di Pengadilan Tipikor, upaya pengembalian keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun bisa dimaksimalkan," kata Febri.

Koordinasi dilakukan dengan baik dan dilakukan pengecekan umum, termasuk tes jantung dan tensi. Namun, karena ada kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut, seperti MRI dan CT Scan, pasien dibawa ke RSCM. Pada pukul 12.48 WIB tim penyidik dan dokter meninggalkan RS Permata Hijau, kemudian yang bersangkutan dibawa ke RSCM untuk pemeriksaan medis secara umum dan tes MRI.

KPK, menurut Febri, akan terus melanjutkan penyidikan dalam kasus KTP-el karena sejak awal kami mengimbau SN agar kooperatif, memenuhi kewajiban saat dipanggil sebagai tersangka, bahkan imbauan agar menyerahan diri tetapi tidak dilakukan sehingga penahanan terus dilakukan

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/11/18/ozl4ac377-kapan-setnov-disidang-ini-kata-kpk



Original Post

Novanto Berstatus Tahanan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2017-11-18

Novanto Berstatus Tahanan

Dokter Menyatakan, Ketua DPR Itu Masih Harus Dirawat

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi

resmi menerbitkan surat

penahanan terhadap Setya

Novanto untuk 20 hari ke depan.

Walakin, berdasarkan hasil

pemeriksaan dokter, Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat itu masih

memerlukan perawatan intensif

sehingga KPK mengeluarkan

pembantaran masa penahanan.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers, Jumat (17/11/2017) malam. Meskipun Novanto tetap menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), pengawasan terhadapnya tetap seperti di rumah tahanan. Siapa pun yang hendak menandangi Novanto harus terlebih dulu mendapat izin KPK.

"KPK melakukan penahanan SN selama 20 hari ke depan, terhitung sampai 6 Desember 2017, di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Namun, hasil pemeriksaan malam ini (semalam) menunjukkan, masih dibutuhkan perawatan lebih lanjut. Maka, KPK lakukan pembantaran (masa) penahanan dan (ia) dirawat jalan di RSCM. Ini merupakan

hasil koordinasi dengan RSCM dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia)," katanya.

Ia mengungkapkan, sebelum surat penahanan dan pembantaran masa penahanan diterbitkan, pihak Novanto -baik keluarga maupun kuasa hukum- menolaknya. Atas penolakan itu, penyidik pun mengeluarkan berita acara ketiga, yaitu berita acara penolakan penandatanganan terhadap berita acara penahanan ataupun pembantaran. Dalam ha] ini, secara sah dan pasti, seturut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik dapat menandatangani berita acara itu beserta dua orang saksi.

"Sangat tidak logis, misalnya penyidik lakukan proses penahanan, tetapi yang akan ditahan atau kuasa

hukumnya tidak mau menandatangani. Penahanan ini merupakan kewenangan yang dimiliki penyidik. Maka, wajib dibuatkan berita acara penolakan penandatanganan berita acara penahanan," tuturnya.

Febri memastikan, penandatanganan berita acara penahanan dan pembantaran masa penahanan yang dilakukan penyidik tersebut sah secara hukum. "KPK memastikan itu sejak surat perintah penahanan diterbitkan. Kamijuga menyerahkan satu rangkap berita acara kepada istri tersangka. Pembantarannya pun demikian," ujarnya.

Ia menuturkan, surat penahanan terhadap Novanto dikeluarkan atas alasan objektif dan subjektif. Objektif tentunya berpatokan pada aturan

hukum. Sementara, alasan subjektif berdasarkan pertimbangan penyidik. Sedikitnya tiga hal yang dipertimbangkan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. "Bukti-bukti yang dimiliki KPK sudah lebih dari cukup untuk menetapkan tersangka dan menerbitkan surat penahanan," katanya.

Komisi antirasywah pun, kata dia, telah menerima pengaduan dari masyarakat soal dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan upaya merintangi penanganan perkara yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

Presiden Joko Widodo meminta

Novanto untuk mengikuti proses hukum terkait dengan penanganan kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik. Ia mengucapkan itu setelah menghadiri acara Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. "Saya yakin, proses hukum yang ada di negara kita ini terus berjalan dengan baik," katanya.

Saat itu, dia ditanya soal wacana penggantian Ketua DPR seiring dengan status Novanto sebagai tersangka. Walakin, Jokowi enggan berkomentar. Ia menjawab singkat, "Itu wilayah DPR".

Upaya perintangan

Sebagaimana kabar yang santer beredar, Novanto bersembunyi di apartemen salah seorang wartawan stasiun televisi swasta. Tak hanya itu, beredar kabar bahwa pria bernama Hilman Mattauch itu turut membantu Novanto lari dari kejaran KPK. Namun, saat disinggung soal itu, Febri enggan berkomentar banyak. Walakin, ia memastikan bahwa KPK memang menerima aduan dari masyarakat tentang itu. "(Dugaan ada pihak yang) melakukan tindak pidana soal pasal itu (Pasal 21UU Tindak Pidana Korupsi). Akan kami telaah dan analisis," ucapnya.

Seturut aturan, KPK telah mengingatkan kepada semua pihak agar tak melakukan upaya perintangan, baik melindungi atau menyembunyikan Setya Novanto. Soalnya, tindakan itu merupakan pidana, sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 UU Tipikor dengan ancaman pidana 3 hingga 12 tahun penjara.

"Maka, ada risiko hukum pidana. Hal itu kami (sudah) ingatkan agar pihak-pihak tertentu tidak melindungi tersangka. Tindakan itu adalah tindak pidana yang serius. Hal-hal (dugaan adanya pihak yang diadukan telah lakukan upaya perintangan) itu tentu akan kami pelajari," ucapnya.

Soal persembunyian Novanto selama masa pencarian, Febri mengatakan, tim KPK telah melakukan uji validitas soal posisi Novanto. Sejumlah catatan pun ditemukan, termasuk pula kronologi kecelakaan Novanto dan kebenaran peristiwanya. Soal ini, KPK terus berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polri.

"Informasi keberadaan SN (saat menghilang) belum bisa disampaikan secara terperinci, posisinya di mana. Soal kronologi kecelakaan pun, KPK (masih) berkoordinasi lebih lanjut dengan Ditlantas Mabes Polri. Jika nanti dibutuhkan

kronologi lebih terperinci, tidak menutup kemungkinan pihak itu (ajudan Novanto, Reza dan Hilman, wartawan televisi yang berada di mobil) dipanggil sebagai saksi. Tapi, dilihat relevan atau tidaknya," katanya.

Dalam kesempatan itu. Febri juga menyatakan bahwa KPK siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan pihak Novanto. Rencananya, persidangan akan berlangsung pada 30 November 2017 nanti. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa penyidikan kasus korupsi dalam proyek pengadaan KTP elektronik terus berjalan. "Berkasnya (praperadilan) sudah kami terima, tentunya kami pelajari. Pemidikan akan berjalan secara paralel," tuturnya.

Klarifikasi Metro TV

Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun angkat bicara soal Hilman Mattauch yang berada satu mobil dengan Novanto. Menurut dia, Hilman memang beroleh akses untuk mewawancarai Novanto secara eksklusif. Melalui sambungan telefon, wawancara itu ditayangkan pada Program Prime-time News.

"Setelah melalui berbagai upaya untuk mencari tahu keberadaan Setya Novanto, Hilman Mattauch -yang berstatus sebagai kontributor Metro TV-- melapor kepada koordinator liputan bahwa ia telah menghubungi Setya Novanto. (Ia)

menyampaikan bahwa Setya Novanto merencanakan untuk memenuhi panggilan KPK pada malam harinya," katanya melalui keterangan tertulis.

Don Bosco mengatakan, hingga kini, Metro TV masih menelusuri, apakah Hilman melanggar Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas jurnalistik terkait dengan wawancara eksklusif tersebut. Jika terbukti melanggar, Metro TV tidak akan memberi toleransi dan akan mengambil tindakan tegas.

Saat ini, Hilman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena lalai mengemudikan mobil yang ditumpangi Novanto. Hilman merupakan jumalis Metro TV yang sehari-hari bertugas di DPR. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen periode 2014-2016. Hilman disebut-sebut kerap berada di dekat Novanto, baik ketika di DPR maupun di Partai Golkar.

Menunggu inkrah

Status kepemimpinan Setya Novanto di DPR akan ditentukan ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi kasus hukum yangtengah menjerat Novanto. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). "Kita

ikut undang-undang saja. Menurut UU MD3 begitu," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Ia menyebutkan, ketentuan tentang pergantian tersebut tertuang di dalam Pasal 86 Ayat (5) UU MD3. Di dalam pasal itu dinyatakan, jika pimpinan DPR tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pimpinan DPR kembali bertugas.

"Pasal 36 Tatib DPR juga menyebut pergantian ditentukan lebih dahulu lewat verifikasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)," katanya.

Nantinya, verifikasi itu akan diputuskan dalam rapat paripurna lalu disampaikan kepada fraksi bersangkutan. Jika rapat paripurna menetapkan seorang pimpinan DPR berstatus terdakwa diberhentikan sementara, digelar rapat paripurna untuk menetapkan salah seorang pimpinan DPR yang tersisa untuk menjadi Ketua DPR. "Dipilih sebagai pelaksana tugas sampai ditetapkannya pimpinan definitif," tuturnya.

Meskipun kemungkinan pergantian akan terjadi, Fahri menegaskan, saat ini, pimpinan DPR masih tetap solid. "DPR akan tetap bekerja kolektif kolegial dalam mengambil keputusan," ucapnya.

(Ira Ve ra Tika, Muhammad Ashari, Muhammad Ir fan)"





Original Post

Kemarin, soal Setya Novanto klarifikasi Metro TV hingga tindaklanjut Kominfo soal konten mengandung pornografi

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-11-18

Jakarta (ANTARA News) - Berikut lima berita kemarin yang masih menarik Anda simak hari ini

1. Presiden Jokowi minta Setnov ikuti proses hukum

Presiden Joko Widodo meminta agar Ketua DPR Setya Novanto bersedia mengikuti seluruh proses hukum di KPK pasca mengalami kecelakaan lalu lintas.

"Saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada," kata Presiden Joko Widodo seusai menghadiri sarasehan DPD di gedung Nusantara IV DPR Jakarta, Jumat.

Setya Novanto saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau setelah kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Hijau Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) malam.

Presiden juga yakin proses hukum di KPK akan terus dilakukan.

"Saya yakin proses hukum yang ada di negara kira ini terus berjalan dengan baik," ungkap Presiden.

2. KPK tahan Setya NovantoKPK menahan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik, namun karena sakit maka ia dibantarkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

"KPK melakukan penahanan terhadap SN (Setya Novanto) karena berdasarkan bukti yang cukup tersangka SN diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pihak lain dalam kasus KTP-e dan menahan selama 20 hari terhintung 17 November sampai 6 Desember di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur cab KPK," kata Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Setya Novanto saat ini sedang menjalani perawatan di RSCM setelah dipindahkan dari RS Medika Permata Hijau setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Berlian Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) malam.

3. Metro TV klarifikasi kaitan kontributornya dengan Setya Novanto Manajemen Metro TV mengklarifikasi informasi perihal upaya kontributor Hilman Mattauch membujuk tersangka kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik, Ketua DPR Setya Novanto, untuk menjadi narasumber dalam wawancara khusus.

"Metro TV tidak mentolerir dan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran kode etik jurnalistik terkait dengan tindakan Saudara Hilman dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya sebagai Kontributor Metro TV," kata Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun dalam siaran pers, Jumat.

Don Bosco menjelaskan awalnya tim peliputan Metro TV menugaskan beberapa reporter dan kontributor berupaya mendapatkan wawancara atau peliputan eksklusif Setya Novanto, yang keberadaannya tidak diketahui sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha menjemput paksa dia di rumahnya pada Rabu (15/11).

Selanjutnya di sini

4. JK: Setya Novanto biasanya cepat sembuh

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan Setya Novanto, yang sedang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas, bisa cepat sembuh sebagaimana biasanya.

"Ya, mudah-mudahan cepat sembuh, biasanya juga cepat sembuh," kata JK di Kompleks Markas Komando Korps Marinir, Jakarta Pusat, Jumat.

Komentar Wapres tersebut disampaikan terkait kabar kecelakaan tersangka kasus korupsi KTP-El yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto di kawasan Permata Hijau Jakarta Barat pada Kamis malam (16/11). Dia telah dipindahkan ke RSCM Jakarta.

Saat ini Setya Novanto dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebelum dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramatjati di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait kemungkinan akan menjenguk Setya Novanto, JK mengatakan kemungkinan tersebut sulit mengingat KPK juga susah menemui ketua DPR itu.

"KPK saja susah jenguk apalagi kita ini," kata dia.

5. Setelah konten porno WhatsApp, Kominfo akan panggil platform lain

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menindaklanjuti konten yang mengandung pornografi di platform berbasis internet lainnya, setelah temuan GIF pornografi di aplikasi berbagi pesan WhatsApp.

Salah satu permasalahan dengan mesin pencari, menurut Semuel, adalah konten pornografi sudah terblokir jika melakukan pencarian untuk website.

Tetapi, hal yang berbeda terjadi ketika pencarian untuk gambar.

"Tapi, begitu masuk ke gambar itu akan keluar karena itu masuknya ke cache. Itu maunya akan kita bersihkan," kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

Selain mesin pencari seperti Google, mereka juga akan memanggil Telegram dan Facebook Messenger karena kedua platform tersebut juga terhubung dengan Tenor, situs penyedia GIF yang dipakai oleh WhatsApp, yang diblokir Kemenkominfo terkait konten pornografi.

https://www.antaranews.com/berita/665613/kemarin-soal-setya-novanto-klarifikasi-metro-tv-hingga-tindaklanjut-kominfo-soal-konten-mengandung-pornografi



Original Post

Media