Romi Diminta Kembalikan Jabatan Ketua PPP DKI Kepada Haji Lulung

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-12-29

RMOL . Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta menggelar rapat tertutup pada Rabu (27/12). Dari rapat itu, ada tiga poin utama yang disepakati.Pertama, mendukung penuh pernyataan Ketua DPW PPP DKI Abraham Lunggana (Haji Lulung) untuk siap menerima tugas dan perintah dari Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Islah PPP VIII 2016, Pondok Gede, M. Romahurmuziy dan Sekjen Arsul Sani.

Kedua, meminta kepada Ketua Umum Romahurmuzy agar segera mengembalikan dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Bandung kepada DPW PPP DKI Jakarta yang dipimpin Haji Lulung dan Sekretaris DPW PPP DKI Abdul Azis.

"Poin yang ketiga adalah, bilamana Ketum DPP PPP Romahurmuzy tidak dapat memenuhi poin kedua, maka seluruh pengurus PPP se DKI mulai tingkat DPW, DPC, PAC hingga Ranting menyatakan sikap colingdown, pasif dan tiarap untuk tidak bergerak pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang," ujar Ketua DPC PPP Kepulauan Seribu, Fahrul, Kamis (28/12).

Fahrul mengungkapkan tiga poin yang disepakati tersebut merupakan bentuk aspirasi, harapan dan keinginan besar dari kader, simpatisan dan konstituen PPP di DKI agar partai di ibukota segera bersatu padu kembali, serta menjaga dan memelihara suara umat dalam menghadapi Pileg maupun Pilpres 2019.

Dirinya juga mengajak seluruh kader partai di akar rumput untuk tetap tenang dan tidak melakukan langkah-langkah politik ekstrim yang justru merugikan umat.

"Jadi, kami ingin ada upaya rekonsiliasi yang sungguh-sungguh dari DPP PPP terhadap serpihan-serpihan perpecahan akibat konflik elite di tubuh DPP PPP yang sudah berlangsung cukup lama," tandasnya.

Rapat tersebut dihadiri Haji Lulung, Bendahara DPW PPP DKI, Riano P Ahmad, Ketua Fraksi PPP DPRD DKI, Maman Firmansyah, dan sejumlah anggota Fraksi PPP DPRD DKI.

Pertemuan ini dilakukan untuk menyikapi keputusan Mahkamah Agung (MA), yang menolak kasasi kubu Djan Faridz atas dualisme kepengurusan DPP PPP periode 2016-2021.

Selain itu, rapat yang berlangsung di Ruang Fraksi PPP DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini juga dihadiri oleh seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP dari enam wilayah kabupaten/kota se-DKI Jakarta.

Antara lain, Ketua DPC Jakarta Pusat, Ustadz Abdul Hay, Ketua DPC Jakarta Barat, Suhanda, Ketua DPC Jakarta Timur, Belly Billalussalam, Ketua DPC Jakarta Utara, Selamet, Ketua DPC Jakarta Selatan, Hadi, dan Ketua DPC Kepulauan Seribu, Fahrul.â€

Sebelumnya, upaya kasasi yang diajukan Djan Faridz soal dualisme kepengurusan di tubuh PPP ditolak Mahkamah Agung (MA).

Dengan putusan tersebut, M Romahurmuziy (Romy) merupakan Ketum PPP yang sah 2016-2021 dan Arsul Sani sebagai Sekjen hasil Muktamar Islah Pondok Gede. [rus]

http://nusantara.rmol.co/read/2017/12/29/320119/Romi-Diminta-Kembalikan-Jabatan-Ketua-PPP-DKI-Kepada-Haji-Lulung-



Original Post

Diperiksa Kasus BLBI, Ini Kata Boediono

Media Online republika.co.id
2017-12-29

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia 2009-2014 Boediono enggan berkomentar banyak seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/12).

"Saya dimintai keterangan mengenai beberapa hal yang terkait dengan masa jabatan saya sebagai Menteri Keuangan," kata Boediono yang diperiksa sekitar enam jam itu.

KPK memeriksa Boediono sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung yang merupakan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Adapun tindak pidana korupsi yang dilakukan Syafruddin terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

Namun, selanjutnya Boediono tidak menjelaskan lebih lanjut terkait materi pemeriksaannya kali ini dan menyerahkannya kepada KPK. "Kalau substansinya saya serahkan kepada KPK untuk menyampaikan mana yang disampaikan, mana yang tidak," ucap Boediono.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pemeriksaan terhadap Boediono dilakukan dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai mantan Menteri Keuangan 2001-2004 atau pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, KPK baru saja menahan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung pada Kamis (21/12) lalu di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK untuk 20 hari ke depan.

KPK telah menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka pada April 2017 lalu. Adapun tindak pidana korupsi oleh Syafruddin terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

SKL itu diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses litigasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp 4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam perkembangannya, berdasarkan audit investigatif BPK RI kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp 4,58 triliun. KPK telah menerima hasil Audit investigatif itu tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Dari hasil audit investigatif BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan. Nilai Rp 4,8 triliun itu terdiri dari Rp 1,1 triliun yang dinilai "sustainable" dan ditagihkan kepada petani tambak.

Sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan. Sebelumnya berdasarkan perhitungan BPK hanya Rp 220 miliar yang kemudian benar-benar tidak menjadi bagian dari indikasi kerugian keuangan negara tersebut. Sehingga dari total Rp 4,8 triliun, indikasi kerugian keuangan negaranya adalah Rp 4,58 triliun.

Syafruddin pun sempat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Hakim Tunggal Effendi Mukhtar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya dalam pembacaan putusan pada 2 Agustus 2017 lalu.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/29/p1okr4330-diperiksa-kasus-blbi-ini-kata-boediono



Original Post

Kepengurusan Ditentukan Mahkamah Partai, Seharusnya PPP Kubu Djan Faridz yang Sah

Media Online okezonecom
2017-12-29

JAKARTA \' Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengingatkan kepada kepengurusan PPP Romahurmuziy (Romy) bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak buta hukum.

Ia menegaskan bila kepengurusan PPP yang sah merupakan PPP di bawah kepemimpinan Djan Faridz sebagai ketua umum partai berlambang kakbah tersebut.

"Kepengurusan DPP PPP di bawah pimpinan Haji Djan Faridz adalah satu-satunya kepengurusan DPP PPP yang sah," tegas Humphrey dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (28/12/2018).

Humphrey pun menceritakan awal perselisihan kepengurusan PPP kubu Romy maupun Djan Faridz. Kala itu, lanjut dia, kepengurusan PPP kubu Romy meminta pengesahan ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang masih dijabat Amir Syamsuddin, dan saat itu meminta pengesahan melalui Dirjen Administrasi Hukum (AHU).

Namun, kata Humphrey, dengan merujuk pada Pasal 23, 32 dan 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Dirjen AHU melalui surat AHU. AH. 11. 03. 1 tanggal 25 September tahun 2014 menolak permohonan tersebut.

"Karena apabila ada perselisihan, maka harus diselesaikan di Mahkamah Partai atau pengadilan," jelasnya.

Humphrey pun mengakui keanehan muncul saat posisi Menkumham dijabat Yasonna Laoly. Ia mengatakan, Yasonna membuat kebijakan berbeda dari pendahulunya Amir Syamsudin dalam pengesahan kepengurusan di PPP. Politisi PDI Perjuangan itu langsung memberikan Surat Keputusan (SK) kepada pengurusan PPP Romy di hari pertamanya menjabat Menkumham.

"Keputusan gegabah itu pun dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 504 dan putusan Nomor 601," imbuhnya.

Kendati demikian setelah terbukti salah, lanjut Humphrey, tindakan Yasonna malah semakin tak masuk akal lantaran putusan MA Nomor 504 dan Nomor 601 malah dijadikan landasan untuk mengesahkan PPP Romy hasil muktamar ilegal Pondok Gede.

Menurut Humphrey, tindakan Menkumham Yasonna juga telah masuk pada unsur Pidana Pasal 412 dan Pasal 263/266 KUHP serta Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. ‎ Terlebih kepengurusan PPP Kubu Romy yang telah ilegal itu semakin lengkap dengan adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 79, Putusan MA Nomor 491 dan putusan MA Nomor 514.

( )

"Di mana MA menyebut bahwa segala perselisihan sengketa partai mutlak kewenangan mahkamah partai sehingga harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai DPP PPP," jelasnya.

Ia menjelaskan, saat ini hanya PPP kepengurusan Djan Faridz yang dibentuk oleh muktamar dengan prosedur yang ditentukan Mahkamah Partai DPP PPP dalam putusan Nomor 14 Tahun 2014.

( )

"Dengan demikian Menkumham sebagai pelaksana fungsi administrasi seharusnya dapat mengesahkan PPP kepengurusan Pak Djan Faridz," pungkasnya.‎

(erh)

http://index.okezone.com/read/2017/12/28/337/1837191/kepengurusan-ditentukan-mahkamah-partai-seharusnya-ppp-kubu-djan-faridz-yang-sah



Original Post

Pejabat Pemprov Sulsel Tertangkap Tangan Korupsi

Media Online metrotvnews.com
2017-12-29

Makassar: Aparat Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menangkap Kepala UPTD Balai Pelayanan Logistik di Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan, Nur Asikin dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Makassar, Kamis 28 Desember pagi. Tersangka diduga korupsi karena tidak menyetorkan uang sewa gedung Celebes Convention Center (CCC) milik Pemprov ke kas daerah.

Asikin ditangkap di kantornya usai bertransaksi dengan seorang kontraktor pelaksana bernama Malik Arif. Malik disebut mengantarkan langsung uang dalam bentuk tunai.





Ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp350 juta di ruangan kepala UPTD dan di ruangan staf sebesar Rp83,6 juta. Totalnya Rp433,6 juta,kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani saat dihubungi Kamis, 28 Desember 2017.

Selain uang tunai, dari ruangan Malik, Polisi menyita sejumlah dokumen sebagai alat bukti. Di antaranya buku rekening Nur Asikin, dokumen penyewaan gedung CCC, dokumen setoran sewa, serta dokumen SPK.

Dicky menjelaskan, Asikin selaku kepala UPTD juga diduga menyalahgunakan APBD. Dengan wewenangnya, dia memutuskan sejumlah proyek kegiatan penunjukan langsung kepada kontraktor rekanan. Sebagai imbalan, dia ditengarai menerima upah berupa 65 persen dari nilai kontrak.

Setelah dipantau, dia diketahui memotong sendiri setiap nilai kontrak dari proyek penunjukan langsung,ujar Dicky.

Penyidik Polda Sulsel masih mengumpulkan keterangan dua tersangka yang ditangkap. Kasus ini juga masih dalam pengembangan, dan menurut Dicky, tak menutup kemungkinan menyeret tersangka lain.

Tersangka dijerat Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara.
(DMR)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ybDMymRk-pejabat-pemprov-sulsel-tertangkap-tangan-korupsi



Original Post

Jaksa Minta Keberatan Pengacara Setnov Ditolak

Media Online republika.co.id
2017-12-29

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum KPK meminta agar keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-Elektronik ditolak oleh majelis hakim.

"Kami Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, satu, menolak keberatan/eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa," kata Jaksa penuntut Umum KPK Eva Yustisiana dalam sidang pembacaan tanggapan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (28/12).

Selan itu, menyatakan bahwa Surat Dakwaan No Dak-88/24/12/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang telah kami bacakan pada tanggal 13 Desember 2017 telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP dan menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum.

Pada sidang 20 Desember 2017 lalu, tim pengacara Setnov yang dipimpin Maqdir Ismail telah mengajukan sejumlah keberatan terhadap surat dakwaan. Keberatan tersebut antara lain mengenai kerugian keuangan negara tidak nyata dan tidak pasti karena dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto serta Andi AGustinus, kerugan negara adalah senilai Rp 2,31 triliun berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu tidak memperhitungkan penerimaan 7,3 juta dolar AS atau setara Rp 94,9 miliar untuk Setya Novanto, 800 ribu dolar AS atau setara Rp10,4 miliar untuk Charles Sutanto, dan Rp 2 juta untuk Tri Sampurno yang seluruhnya sebesar Rp 105,3 miliar.

Adapun mengenai dalil penasihat hukum mengenai penghitungan kerugian keuangan negara yang tidak nyata dan pasti karena tidak memperhitungkan penerimaan uang yang dilakukan oleh terdakwa, Charles Sutanto Ekapradja dan Tri Sampurno tersebut di atas, hal itu semakin menunjukkan ketidakpahaman Penasihat Hukum akan perbedaan unsur memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan unsur \'merugikan keuangan negara\', serta menunjukkan kegagalan Penasihat Hukum dalam memahami laporan penghitungan kerugian keuangan negara No. SR-338/D6/01/2016 tanggal 11 Mei 2016.

Menurut Eva, dalam audit tersebut, auditor hanya bertugas menghitung kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja. "Perhitungan tersebut untuk mendukung pembuktian unsur \'merugikan keuangan negara\'," menurut Eva.

Dalam praktiknya pengertian kekurangan uang atau kekurangan barang dapat berupa negara telah membayarkan suatu barang/jasa dalam jumlah tertentu, namun tidak mendapatkan barang/jasa tidak sebagaimana mestinya baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Adapun mengenai aliran uang atau pihak-pihak yang diperkaya atau diuntungkan dari berkurangnya uang atau barang tersebut, bukan termasuk wewenang auditor untuk menentukannya melainkan wewenang penegak hukum untuk mencari pihak-pihak yang diperkaya atau diuntungkan tersebut, karena hal ini untuk mendukung pembuktian unsur memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

"Dengan demikian wajar jika audit penghitungan kerugian keuangan negara tidak mencantumkan nama-nama pihak yang menikmati menikmati uang haram tersebut," tambah Eva.

Keberatan lain adalah terkait Setnov didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana namun pihak-pihak yang diperkaya atau diuntungkan jumlahnya berbeda. Sebagai contoh, Gamawan Fauzi dalam dakwaan Irman dan Sugiharto dinyatakan menerima uang sebesar 4,5 juta dolar AS dan Rp 50 juta namun dalam dakwaan Andi Agustinus jumlah "fee" yang diterima oleh Gamawan Fauzi menjadi hanya sebesar Rp 50 juta, bahkan dalam dakwaan Setnov nilainya disebut diubah secara sepihak oleh penuntut umum menjadi bertambah Rp 50 juta, 1 unit ruko di Grand Wijaya dan ditambah sebidang tanah di Jalan Brawijaya III, Jakarta Selatan.

"Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak serta kualifikasinya, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya," ungkap Eva.

Hal-hal tersebut tentu harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah, termasuk pula untuk membuktikan unsur "opzet" dan meeting of mind antara terdakwa dengan pelaku lainnya, yang mekanismenya akan akan dilakukan dalam pembuktian pokok perkara atau dalam ranah sidang pembuktian, sehingga dari pembuktian tersebut akan terlihat pula kualifikasi terdakwa apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

"Dengan kata lain penentuan kualifikasi tersebut masuk dalam ranah materi pokok perkara, sehingga dalil penasihat hukum mengenai hal ini harus dikesampingkan," tambah Eva. Sidang akan dilanjutkan pada 4 Januari dengan agenda putusan sela.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/29/p1oopp396-jaksa-minta-keberatan-pengacara-setnov-ditolak



Original Post

KPK Boediono Diperiksa Terkait Kasus BLBI

Media Online republika.co.id
2017-12-29

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia 2009-2014 Boediono diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Hari ini saksi datang ke KPK untuk diperiksa terkait kasus BLBI dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Febri menyatakan, bahwa pemeriksaan terhadap Boediono dilakukan dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai mantan Menteri Keuangan 2001-2004 atau pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Dia pun menyatakan, Boediono mendatangi gedung KPK atas inisiatifnya sendiri karena sebelumnya yang bersangkutan berhalangan hadir untuk diperiksa.

"Atas inisiatif sendiri meminta diperiksa hari ini karena sebelumnya yang bersangkutan berhalangan," ucap Febri. Boediono sudah mendatangi gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 09.50 WIB dengan mengenakan baju batik lengan pendek warna coklat.

Sebelumnya, KPK baru saja menahan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung pada Kamis (21/12) lalu di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK untuk 20 hari ke depan. KPK telah menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka pada April 2017 lalu.

Adapun tindak pidana korupsi oleh Syafruddin terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

SKL itu diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp 4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam perkembangannya, berdasarkan audit investigatif BPK RI kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp 4,58 triliun.

KPK telah menerima hasil Audit investigatif itu tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Dari hasil audit investigatif BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan.

Nilai Rp 4,8 triliun itu terdiri dari Rp 1,1 triliun yang dinilai "suistanable" dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan.

Sebelumnya berdasarkan perhitungan BPK hanya Rp 220 miliar yang kemudian benar-benar tidak menjadi bagian dari indikasi kerugian keuangan negara tersebut. Sehingga dari total Rp 4,8 triliun, indikasi kerugian keuangan negaranya adalah Rp 4,58 triliun.

Syafruddin pun sempat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Hakim Tunggal Effendi Mukhtar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya dalam pembacaan putusan pada 2 Agustus 2017 lalu.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/29/p1oo7l396-kpk-boediono-diperiksa-terkait-kasus-blbi



Original Post

Sstt, KPK Buka Penyelidikan Baru Kasus e-KTP

Media Online jurnalnasional.com
2017-12-29

E-KTP

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadan e-KTP. Diam-diam lembaga antikorupsi membuka penyelidikan baru terkait kasus megaproyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Ihwal penyelidikan baru itu mengemuka seiring dimintai keterangannya Ketua DPR RI, Setya Novanto dan Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, pada Kamis (28/12/ 2017). Pemeriksaan itu tak dirilis pihak lembaga antikorupsi.

"Anang Sugiana Sudihardjo dan Setya Novanto (diperiksa) dalam rangka pengembangan pe rkara e-KTP," ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Kamis malam.

Meski demikian, Febri belum bisa merinci lebih lanjut mengenai pengembangan dan arah penyelidikan tersebut."Belum bisa dijelaskan lebih jauh lagi karena belum dalam penyidikan,"tutur Febri.

KPK sejauh ini baru menetapkan enam orang tersangka terkait perkara korupsitelah merugikan keuangan negara hampir Rp 2,3 triliun itu. Yakni, mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana Sudihardjo dan Setya Novanto. Irman, Sugiharto dan Andi Narogong diketahui telah divonis terbukti oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

http://www.jurnas.com/artikel/27032/Sstt-KPK-Buka-Penyelidikan-Baru-Kasus-e-KTP/



Original Post

Kasus Novel Baswedan catatan buruk penegakan hukum era Jokowi tahun 2017

Media Online merdeka.com
2017-12-29

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR menyoroti lambannya penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Ketua Fraksi PPP DPR, Reni Marlinawati menilai, belum terungkapnya dalang aksi teror kepada Novel bisa menjadi catatan buruk penegakkan hukum pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di tahun 2017.

"Ini menjadi catatan buruk dalam proses penegakan hukum sepanjang tahun 2017," kata Reni di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis (28/12).

Meski begitu, Reni meyakini kasus teror kepada Novel bisa dituntaskan. Sehingga kasus ini tidak memunculkan opini buruk masyarakat kepada penegak hukum dan pemerintah.

"Saya kira, ini menjadi catatan dan semoga kasus ini tidak menjadi buram," ujarnya.

Selain kasus Novel, PPP juga mengkritisi soal dugaan penyelewengan proses penegakkan hukum. Menurutnya, penyelewengan itu terlihat dari banyaknya mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini.

"Seperti beberapa kasus di antaranya kasus beberapa ulama yang dituduh sebagai anti pancasila, dituduh sebagai mengubar kebencian dan penghinaan terhadap seseorang atau tokoh tertentu, ataupun persekusi ke beberapa tokoh," katanya.

Padahal, lanjut Reni, sebagai negara hukum Indonesia harus mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan secara tertulis menurut Pasal 1 ayat (3) Bab 1 UUD 1945 perubahan ketiga.

Kemudian, lanjut dia, pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga disebutkan bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. [rnd]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-novel-baswedan-catatan-buruk-penegakan-hukum-era-jokowi-tahun-2017.html



Original Post

Lima Poin Tanggapan KPK Atas Eksepsi Novanto

Media Online metrotvnews.com
2017-12-29

Jakarta: Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjawab keberatan (eksepsi) terdakwa kasus korupsi KTP-el, Setya Novanto. Setidaknya ada lima poin yang dititikberatkan KPK dalam tanggapannya.

Eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima





Dalam eksepsinya, kubu Novanto menyatakan surat dakwaan yang diajukan KPK tidak dapat diterima karena berdasarkan penetapan tersangka yang tidak sah serta kerugian negara yang tidak nyata dan tidak pasti. Menanggapi hal tersebut, jaksa KPK mengatakan sah tidaknya status tersangka tidak termasuk dalam ranah eksepsi.

"Dalil mengenai sah tidaknya penetapan tersangka sebenarnya bukan masuk ranah eksepsi, melainkan wewenang dari hakim praperadilan untuk memutusnya," ujar Jaksa KPK, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis 28 Desember 2017.

Jaksa juga menggarisbawahi kemenangan Novanto pada praperadilan jilid I tidak serta merta menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkannya kembali sebagai tersangka. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan MA No. 4 tahun 2016.

Eksepsi Surat Dakwaan Dibatalkan karena Tidak Cermat, Jelas, dan Lengkap.

Dalam poin eksepsinya, kubu Novanto menilai KPK tidak cermat, tidak jelas, serta tidak lengkap dalam menyusun surat dakwaan lantaran isi surat dakwaan Novanto berbeda dengan surat dakwaan terdakwa korupsi KTP-el lainnya, yaitu Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Baca: Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Bukan Ranah Eksepsi

Terkait dengan eksepsi tersebut, Jaksa KPK mengatakan seharusnya tim kuasa hukum Novanto fokus pada surat dakwaan Novanto. Bukan surat dakwaan milik orang lain.

"Dalam perkara aquo, JPU sudah mengajukan surat dakwaan No. Dak 88/24/12/17 atas nama terdakwa Setya Novanto. Penasihat hukum seharusnya lebih concern terhadap surat dakwaan tersebut daripada membuang energi untuk menilai surat dakwaan dalam perkara lainnya yang jelas-jelas tidak dipergunakan dalam perkara ini," terang Jaksa.

Jaksa juga menggarisbawahi bahwa segera setelah surat dakwaan dibacakan, atas pertanyaan majelis hakim, terdakwa menyatakan mengerti atas surat dakwaan yang dibacakan JPU, sehingga dapat disimpulkan JPU telah menyusun surat dakwaan yang mudah dimengerti terdakwa dan memenuhi semua syarat sahnya surat dakwaan.

Eksepsi Mengenai Surat Dakwaan Splitsing yang Namun Tempus Delicti dan Locus Delicti Berbeda.

Dalam poin eksepsinya, kubu Novanto menyinggung perbedaan waktu terjadinya (tempus delicti) dan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) antara dakwaan Irman, Sugiharto, Andi Narogong, dengan surat dakwaan Novanto. Kuasa hukum menilai seharusnya jika keempatnya didakwa bersama-sama, maka tak ada perbedaan tempus dan locus delicti dalam dakwaan.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa KPK menjelaskan apa yang termuat dalam surat dakwaan, sangat tergantung dengan apa yang ditemukan dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, segala argumentasi penasihat hukum mengenai perbedaan beberapa fakta antara surat dakwaan dalam perkara aquo dengan surat dakwaan sebelumnya merupakan argumentasi yang dibangun dengan dasar hukum yang tidak tepat dan logika hukum yang keliru.

Eksepsi terkait Fakta Materil yang Tertuang dalam Dakwaan

Dalam eksepsi, penerimaan uang atau hadiah oleh terdakwa, kesepakatam pemberian fee, dan penyiapan PT Murakabi Sejahtera sebagai peserta pendamping, disebut kubu Novanto tidak benar, tidak jelas, dan tidak dapat dijadikan alasan kesalahan terdakwa.

Terkait dengan eksepsi tersebut, JPU menolak berkomentar lantaran sudah memasuki materi pokok perkara. JPU juga menggarisbawahi hal-hal tersebut telah dijelaskan secara terang dalam putusan perkara dengan terdakwa Andi Narogong.

"Penuntut Umum tidak akan menanggapinya karena sudah masuk pokok perkara. Apalagi fakta-fakta tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan dalam perkara atas terdakwa Andi Narogong, pada tanggal 21 Desember 2017," ujar Jaksa.

Eksepsi Mengenai Unsur Penyertaan (Deelneming).

Dalam eksepsinya, kubu Novanto menyebut kualitas atau kategori terdakwa apakah sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan dalam bentuk penyertaan tersebut tidak disebutkan secara jelas.Menanggapi eksepsi tersebut, Jaksa KPK juga menilai pembuktian tersebut sudah masuk dalam pokok perkara.

"Dengan kata lain, penentuan kualifikasi tersebut masuk dalam ranah materi pokok perkara, sehingga dalil penasihat hukum dalam hal ini harus dikesampingkan," ujar Jaksa.

Kesimpulan

Berdasarkan poin-poin diatas, Jaksa pada KPK menilai surat dakwaan yang telah dibacakan pada 13 Desember 2017 lalu sudah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, oleh karena itu eksepsi terdakwa harus ditolak.

"Penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi penasihat hukum, menyatakan surat dakwaan sudah sesuai KUHAP, dan melanjutkan persidangan ini sesuai dakwaan penuntut umum," ujar Jaksa KPK.

Hakim dijadwalkan akan memberikan keputusannya terkait eksepsi Novanto pada Kamis 4 Januari 2018 mendatang.
(DMR)

http://news.metrotvnews.com/hukum/3NOExWzk-lima-poin-tanggapan-kpk-atas-eksepsi-novanto



Original Post

Soal Tin Zuraida, MA: Pindah ke Kemenpan-RB untuk Perbaikan Karier

Media Online okezonecom
2017-12-29

JAKARTA \' Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali angkat bicara seputar pengangkatan Tin Zuraida sebagai staf ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Sebelum menduduki jabatan tersebut, Tin adalah pegawai eselon II di MA sekaligus istri mantan Sekretaris MA Nurhadi. Suami-istri tersebut dikaitkan dengan kasus korupsi Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution pada April 2016.

Hatta mengatakan, pindahnya Tin ke Kemenpan-RB melalui prosedur legal dan untuk perbaikan karier.

"Memang notabene istri Nurhadi. Jadi dia pindah ke Kemenpan untuk perbaikan karier. Kalau dia di MA menduduki posisi eselon II, di sana eselon I. Namanya manusia wajar saja dia ingin semua mau lebih tinggi," kata Hatta saat acara refleksi akhir tahun di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Diketahui pula, dalam proses kasus Edy Nasution, KPK melakukan penggeledahan di rumah Nurhadi-Tin. Panik, Tin pun menyobek-nyobek berkas dan membuang sejumlah uang sekira Rp 1,7 miliar ke toilet.

Nurhadi dan Tin pun berkali-kali diperiksa KPK. Namun, statusnya hingga kini masih saksi. Nurhadi mengundurkan diri sebagai Sekretaris MA pada awal Agustus 2017.

Hatta melanjutkan, untuk menjadi staf ahli menteri, Tin mengikuti proses open binding yang memungkinkan perpindahan antar kementerian atau lembaga negara. Menurut Hatta, open binding terbuka untuk semua PNS yang memenuhi syarat, bukan hanya bagi Tin saja.

"Orang mau berkarier lebih bagus ya jangan kita halangi. Saya berikan kesempatan, kebetulan dia menduduki eselon I, kebetulan lulus," ujar dia.

( )

Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) sebelumnya mengkritik keputusan pengangkatan Tin sebagai staf ahli Asman Abnur. Ia mengaku akan berbicara dengan Asman terkait pengangkatan Tin sebagai staf ahli yang pernah terseret kasus hukum.

"Ya tentu saya akan bicara, harus ada etikanya. Bersih lah, staf ahli itu, apalagi mengurus SDM harus yang diangkat itu harus bersih," ujar JK di kantornya, Selasa 12 Desember 2017.

(erh)

http://index.okezone.com/read/2017/12/29/337/1837198/soal-tin-zuraida-ma-pindah-ke-kemenpan-rb-untuk-perbaikan-karier



Original Post

Hatta Ali: 2017 Adalah Tahun Bersih-bersih MA

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-12-29

RMOL . Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan sanksi berat kepada 30 hakim dan panitera jajarannya sepanjang 2017. Artinya, hanya 0,1 persen dari total personel MA yang berjumlah 30.480 orang. Sanksi yang diberikan pun dalam bentuk pengawasan dan pembinaan.Demikian diungkapkan Ketua MA RI Muhammad Hatta Ali dalam pemaparan refleksi akhir tahun di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (28/12), seperti dilansir dari KBP .

"Tahun 2017 ini bisa dikatakan sebagai tahun pembersihan bagi MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Karena pada tahun ini MA menitikberatkan pada upaya pembersihan di tubuh lembaga peradilan dari segala tindakan oknum aparatur peradilan yang dapat merusak citra dan martabat lembaga peradilan," urai Hatta.

Rinciannya, 30 pejabat yang dijatuhi sanksi berat oleh MA, yaitu tujuh orang hakim, lima Panitera Pengganti, tiga Jurusita Pengganti, satu pejabat dan enam staf. Termasuk panitera, sekretaris, panitera muda dan jurusita yang masing-masing berjumlah dua orang.

Untuk total keseluruhan jumlah personel yang dijatuhi sanksi oleh MA sepanjang 2017 mencapai 103 orang. Dengan rincian 30 orang dikenai sanksi berat, 11 orang dikenai sanksi ringan dan 62 orang dikenai sanksi ringan.

Sementara itu, jumlah hakim yang mendapat sanksi dari MA pada tahun yang sama berjumlah 38 orang. Meliputi tujuh orang hakim yang ditimpa sanksi berat, lima orang hakim dijatuhi sanksi sedang dan 26 orang hakim dengan sanksi ringan.

Hatta mengklaim bahwa sanksi-sanksi di atas sudah berdasar pada Peraturan MA (Perma) Nomor 8/2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya serta Maklumat MA Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang hal yang sama.

"MA tidak akan memberikan toleransi kepada aparatur peradilan yang terbukti melakukan pelanggaran. Bagi yang tidak bisa dibina, terpaksa akan dibinasakan agar virusnya tidak menyebar kepada yang lain," tegas Hatta.

Di samping itu, Hatta juga menyebutkan "bersih-bersih" ini dilakukan dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, untuk menangkap dan menindak oknum-oknum peradilan yang melakukuan tindakan suap dan juali beli perkara dengan pencari keadilan.

"Hasilnya, dua orang hakim dan seorang panitera pengganti berhasil ditangkap oleh KPK atas pertukaran informasi yang dilakukan antara MA dengan KPK," jelas pria yang menjabat Ketua MA sejak Maret 2012 ini.

Sebagaimana diketahui, dalam rentang waktu September-Oktober lalu, KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dua orang hakim dan seorang panitera pengganti di lokasi yang berbeda. Ketiga orang tersebut ditangkap tangan menerima suap dari pihak yang berkepentingan dengan proses peradilan.

Adalah hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu Dewi Suryana dan panitera PN Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan. Sebulan berikutnya, giliran Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sudiwardono yang di-OTT KPK.

Selain penjatuhan sanksi, Hatta juga menyebut, MA telah menerima pengaduan yang mencapai 2.317 aduan sepanjang 2017. Jumlah ini sendiri diklaimnya lebih rendah dibanding jumlah aduan yang diterima MA pada tahun sebelumnya, yaitu 2.366 aduan. [rus]

http://hukum.rmol.co/read/2017/12/29/320130/Hatta-Ali:-2017-Adalah-Tahun-Bersih-bersih-MA-



Original Post

Jaksa Siap Buktikan Keterlibatan Pelaku Lain

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2017-12-29

Jaksa Siap Buktikan Keterlibatan Pelaku Lain

JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan membuktikan pelaku turut serta dengan terdakwa Setya Novanto (Set-nov) dan para terdugapenerima uang hasil dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Hal tersebut tertuang dalam pendapat (tanggapan) JPU atas nota keberatan (eksepsi) tim penasihat hukum terdakwa ketua DPR nonaktif sekaligus mantan

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. Pendapat tersebut dibacakan secara bergantian oleh JPU yang dipimpin Irene Putrie dengan anggota di antaranya Ahmad Burhanuddin, Eva Yustisiana, Wawan Yunarwanto, Andhi Kurniawan, dan Nur Haris Arhadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

JPU Eva Yustisiana menyatakan, secara keseluruhan, eksepsi tim penasihat hukum Setnov yang dikomandoi Maqdir Ismail

tidak dibangun dengan argumentasi, dasar hukum, dan logika hukum yang tidak tepat dan keliru. Bahkan, hampir keseluruhan materi eksepsi masuk dalam materi pokok yang seharusnya tidak dibahas dalam eksepsi, tapi dalam pembuktian materiil di persidangan.

Sebagai contoh, dalam konteks penyertaan atau pelaku turut serta dengan Setnov dalam melakukan perbuatan korupsi pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek peng-

adaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2013, serta sejumlah pihak yang diduga menerima aliran uang dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, tapi tidak tertuang dalam dakwaan Setnov.

JPU Eva menuturkan, JPU memiliki diskresi dalam pemisahan surat dakwaan Setnov dengan pelaku turut serta yakni sembilan pihak sebagaimana dalam dakwaan. Misalnya dengan dakwaan Irman (terdakwa

divonis 7 tahun penjara), Sugiharto (terdakwa divonis 5 tahun),. Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusumayangjuga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong alias Asiong (divonis 8 tahun penjara), tersangka Direktur Utama PT Quadra Solutions kurun 2012-2013 Anang Sugiana Sudihardjo, ataupun lima orang yangbelum tersangka.

Anggota JPU Wawan Yunar-wantomemaparkan.untuktotal 21 nama politikus yang tidak ada

dalam dakwaan Setnov seperti diungkap tim penasihat hukum Setnov, bagi JPU malah tidak menghilangkan unsur dan perbuatan pidana 21 nama tersebut. Bahkan bagi, tutur JPU Eva, pembuktian diuntungkan atau diperkayanya 21 nama itu serta yang tercantum jelas dalam dakwaan Setnov ada dalam proses di persidangan. Pembuktian tersebut akan dilakukan JPU sebagai sarana untuk memastikan hal tersebut.

Dalam persidangan, baik

Setnov maupun tim penasihat hukumnya mengaku cukup dan sudah mendengar isi jawaban JPU atas eksepsi. Ketua Majelis Hakim Yanto lantas meng-agendakanpembacaanputusan sela pada Kamis (4/1/2018).

Selepaspersidangan.Setnov mengatakan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim tentang bagaimana putusan sela nanti. " Nan ti kita lihat p erkembangan berikutnya," ucap Setnov.

sabir laluhu





Original Post

Boediono Diperiksa atas Kasus SKL BLBI

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 5
2017-12-29

Boediono Diperiksa atas Kasus SKL BLBI

KPKTelusuri Peran Menteri Keuangan

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin memeriksa mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono atas kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Boediono yang juga merupakan mantan wakil presiden itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsjad Temenggungyangjuga mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan Boediono dalam kapasitas selaku menkeu periode 2001-2004 sebenarnya bukan diagendakan kemarin. Namun karena tidak bisa memenuhi jadwal waktu yang diagendakan penyidik, Boediono datang sendiri ke KPK sekitar pukul 09.50 WIB. "Saksi atas inisiatif sendiri meminta diperiksa hari ini (kemarin) karena di jadwal pemanggilan berhalangan. Untuk efektivitas penyidikan dilakukan pemeriksaan hari ini (kemarin)," ungkap Febri di Jakarta kemarin.

Pemeriksaan Boediono, lan-

jut Febri, terkait dengan kasus dugaan korupsi penerbitan dan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham (SPKPS) atau Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada obligor Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004. "Saksi (Boediono) diperiksa tentu terkait dengan jabatan dalam rentang waktu S KL terbit," paparnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo menggariskan, pemeriksaan Boediono sehubungan dengan jabatan yang bersangkutan selaku menkeu saat itu. Pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali bagaimana pengetahuan dan perannya saat penerbitan dan pemberian SKL kepada obligor Sjamsul Nursalim. "(Boediono sebagai) saksi sewaktu beliau menjadi menkeu (menteri keuangan) saat peris-

tiwa itu terjadi," tandas Agus.

Sementara itu Boediono menjalani pemeriksaan sekitar lima jam. Mengenakan ba-tik cokelat lengan panjang, Boediono terlihat muncul di ruang steril Gedung Merah Putih KPK sekitarpukul 15.40 WIB.

"Saya dimintai keterang-an mengenai beberapa hal yang terkait dengan masa jabatan saya sebagai menkeu," ungkap Boediono di depan pintu lobi Gedung Merah Putih KPK.

Namun dia menolak berko-mentartentangbagaimanaposisi dan perannya sebagai menkeu saat itu serta sarannya sebagai anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Boediono tidak mau berkomentar juga tentang pernyataan tersangka Syafruddin yang menyebut menkeu saat itu menjual aset obligor dengan hargamurah.

"Kalau substansinya, saya

serahkan kepada KPK nanti untuk menyampaikan, mana yang disampaikan, mana yang tidak," ujarnya.

Syafruddin Arsjad Temenggung yang merupakan mantan Kepala BPPN sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBIkepadaBPPN.

SKL itu diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No8Tahun2002tentangpembe-rian jaminan kepastian hukum kepada debitoryang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pe-megangSaham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntja-radjakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menye- , lesaikan utang meski baru melunasi 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70% dibayar dengan sertifikat bukti hakkepadaBPPN.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses litigasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun

yang merupakan bagian dari pinjaman BLBI.

Dalam perkembangannya, berdasarkan audit investigatif BPK RI, kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL ter-hadap BDNI menjadi Rp 4,58 triliun. KPK telah menerima hasil audit investigatif itu tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK mengenai perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBIkepadaBPPN.

Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajibanpenyerahanasetoleh obligorBLBIkepadaBPPN sebesar Rp4,8 tribun. Dari hasil

auditinvesfigatifBPKitudisim-pulkanadanyaindikasipenyim-pangan dalam pemberian SKL pada EDHI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajibannya secara keseluruhan.

Nilai Rp 4,8 triliun itu terdiri atas Rp 1,1 triliun yang dinilai suistanable dan ditagihkan kepada petani tambak. Adapun Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan.

Sebelumnya, berdasarkan perhitungan BPKhanya Rp 220 miliar yang kemudian benar-benar tidak menjadi bagian dari indikasi kerugian keuangan negara tersebut. Karena itu dari total Rp4,8 triliun, indikasi kerugian keuangan negaranya adalah Rp 4,58 triliun.

sabir laluhu





Original Post

Pelanggaran HAM di Filipina Selatan Meningkat

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 13
2017-12-29

Pelanggaran HAM di Filipina Selatan Meningkat

JENEWA Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap komunitas muslim di Filipina selatan dapat meningkat saat Presiden Rodrigo Duterte memperpanjang status darurat militer.

Duterte menyebut wilayah Mindanao sebagai titik masalah dan kekerasan oleh militan serta pemberontak. Dia menerapkan darurat militer pada Mei setelah militan mengambilalih Kota Marawi.

Pengepungan dan perang di Marawi menjadi krisis keamanan terbesar di Filipina dalam beberapa dekade terakhir. Konflik Marawi menewaskan lebih dari 1.100 orang.

Anggota parlemen Filipina bulan ini mendukung rencana memperpanjang darurat militer di wilayah itu hingga 2018. Ini merupakan periode darurat militer terpanjang di Filipi-nasejakerapemerintahan Ferdinand Marcos pada 1970-an.

"Militerisasi telah memaksa ribuan warga asli Lumad mengungsi dan beberapa orang tewas," ungkap Victoria Tauli- Corpuz dan Cecilia Jime-nez-Damary, pelapor khusus Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk

hak asasi warga asli dan pengungsi internal.

Kedua orang itu menambahkan, "Mereka mengalami pelanggaran HAM dalam skala luas dan parah. Kami khawatir situasi dapat memburuk jika perpanjangan darurat militer hingga akhir 2018 mengakibatkan militerisasi lebih luas."

Filipina memiliki kewajib-andalamhukum internasional untuk melindungi warga asli dan menjamin tidak terj adi p e-langgaran HAM." Ini termasuk tuduhan pembunuhan dan berbagai serangan yang dilakukan anggota pasukan bersenjata," papar kedua pelapor HAM PBB tersebut seperti dikutip kantorberitafteuters.

Pemerintah Filipina kha-watirwilayahpegunungandan hutan di Mindanao itu dapat menarik para militan asing. Wilayah Mindanao memiliki luas sama dengan Korea Selatan (Korsel).

Para pakar PBB menyatakan, mereka memiliki informasi yang menyatakan 2.500 warga Lumad telah mengungsi sejak Oktober. Para petani Lumad juga dibunuh pas ukan militer pada 3 Desember di Pro-

vinsi Cotabao Selatan.

"Kami khawatir beberapa serangan ini berdasarkan kecurigaan tanpa dasar bahwa Lumad terlibat dengan kelompok militan atau dianggap melawan akti vitas pertambangan di tanah leluhur mereka," papar kedua pelaporPBBitu.

Di Manila, anggota oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan petisi agar Mahkamah Agung (MA) memeriksa legalitas perpanjangan status darurat militer di Filipina selatan. Mereka meminta MA mendeklarasikan bahwa perpanjangan status itu batal demi hukum karena tidak ada cukup alasan nyata adanya invasi atau pemberontakan seperti yang disyaratkan konstitusi.

Jurubicara Dutertemenga-takan, perpanjangan status darurat militer itu diperlukan untuk membersihkan sisa teroris yang berperang di Marawi dan wilayah sekitarnya.

Sejak Duterte menjabat pada Juni tahun lalu, Filipinajuga mendapat kri tik internasional karena membunuh sekitar 3.900 orang dalam operasi antinarkoba oleh kepolisian.

muh s hamil





Original Post

Pengawasan MA Tak Efektif

Media Cetak Kompas Halaman 1
2017-12-29

Pengawasan MA Tak Efektif

Sejak 2012 Ada 14 Hakim Terkena Kasus Korupsi

JAKARTA, KOMPAS - Penangkapan aparat pengadilan yang beruntun dalam beberapa tahun terakhir jadi catatan kelam bagi lembaga peradilan. Tahun 2017, Mahkamah Agung melakukan "pembersihan" dengan memperketat pengawasan. Namun, pengawasan internal MA semata tidak efektif untuk memberantas mafia peradilan.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2012 hingga saat ini atau selama kepemimpinan Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) terdapat 14 hakim dan 7 panitera pengganti terjerat kasus korupsi. Khusus pada 2016, tujuh

hakim dan tujuh pegawai pengadilan ditangkap KPK.

Hatta Ali dalam refleksi akhir tahun, Kamis (28/12), di Jakarta menyebut tahun 2017 sebagai tahun "pembersihan". Sepanjang tahun ini, MA menitikberatkan pada pembersihan badan per-

adilan dari oknum-oknum yang merusak citra dan martabat peradilan, baik yang melanggar prosedur maupun koruptif.

"Mahkamah Agung tidak akan memberikan toleransi kepada aparatur peradilan yang terbukti melakukan pelanggaran. Bagi yang tidak bisa dibina terpaksa akan dibinasakan agar virusnya tidak menyebar ke pegawai yang lain," kata Hatta.

MA membuat sejumlah program, termasuk di antaranya pengintaian diam-diam oleh jajaran unsur pimpinan MA dan

Badan Pengawasan. Program yang disebut mystery shopper ini menyasar pengadilan-pengadilan pertama dan banding. Unsur pimpinan MA menyamar menjadi pencari keadilan untuk melihat sejauh mana pelayanan diberikan.

Tim sudah menemukan sejumlah pelanggaran di beberapa daerah, seperti di Mataram, Nusa Tenggara Barat Aparat-aparat nakal itu langsung ditindak," ujarnya

Tidak cukup

Namun, Hatta mengakui, upaya tersebut tidak bisa menghilangkan praktik pungutan liar dan jual-beli perkara di pengadilan hingga 100 persen. Oleh karena itu, Badan Pengawasan MA juga membentuk tim khusus pengawasan"yang dididik oleh KPK untuk menyusup dan menelusuri praktik jual-beli perkara di pengadilan. Selanjutnya, pertukaran informasi dijalankan antara MA dan KPK.

"Hasilnya sudah kelihatan, yakni dua hakim dan satu panitera pengganti ditangkap (tahun 2017). Ini merupakan hasil pertukaran informasi antara MA dan KPK," kata Hatta.

Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto menambahkan, selain mystery shopper, pihaknya juga mengoptimalkan mekanisme

whistleblowing system yang telah dibangun secara digital. Pegawai MA ataupun orang luar yang melihat ada pelanggaran prosedur dilakukan oleh pegawai MA bisa langsung melaporkannya melalui aplikasi SIWAS. Sunarto menambahkan, pengawasan melekat juga masih menjadi instrumen untuk mencegah pelanggaran aparat peradilan yang dilaksanakan secara serius.

Holistik

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Hibnu Nugroho menilai, pengawasan internal yang dilakukan oleh MA tidak akan efektif untuk memangkas mafia peradilan. Efektivitas pengawasan akan lebih baik jika dilakukan bersama-sama dengan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal. Struktur pengawasan seperti itu, internal dan eksternal, sudah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim.

"Pengawasan dari luar lebih ideal sehingga tidak bisa diintervensi," ujarnya.

Saat ini, RUU Jabatan Hakim tengah dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Pembahasan belum kunjung usai karena ada tarik-menarik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dan pengadilan, yakni MA dan KY.

"Keinginan shared responsibi-

lity system antara MA dan KY ini yang belum bertemu. Padahal, dengan pembagian pengawasan, pengendalian mafia peradilan dapat optimal dan menaikkan wibawa peradilan. UU Jabatan Hakim yang ada selama ini memberikan perlindungan sekali kepada hakim tanpa pengawasan yang mumpuni," kata Hibnu.

Senada dengan Hibnu, Wakil Ketua KY Sukma Violetta mengatakan, RUU Jabatan Hakim diharapkan bisa menjadi salah satu solusi menyeimbangkan kembali independensi hakim dan akuntabilitas peradilan. Tujuannya guna membantu pembenahan peradilan secara holistik.

Poin-poin dalam RUU Jabatan Hakim yang diusulkan untuk mendorong akuntabilitas peradilan antara lain penguatan sifat sanksi yang dijatuhkan KY untuk hakim yang melanggar kode etik dari yang semula hanya rekomendasi menjadi bersifat mengikat MA. Selain itu, KY juga dilibatkan dalam mengawasi sistem promosi dan mutasi hakim.

Namun, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Suhadi mengatakan, poin-poin utama dalam RUU Jabatan Hakim itu telah ditolak kalangan hakim. Dalam Musyawarah Nasional Ikahi tahun lalu, organisasi hakim ini merasa substansi RUU Jabatan Hakim tidak mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan hakim saat ini, yakni terkait dengan

status hakim sebagai pejabat negara.

Ikahi juga mempersoalkan isu pemotongan usia pensiun hakim dan juga penguatan rekomendasi KY dinilai tidak sesuai dengan pesan UU KY.

"Kalau KY bisa menghukum hakim, berarti kami berada di bawah KY. Selain itu, KY juga terlampau jauh mencampuri urusan MA apabila ingin ikut menentukan promosi dan mutasi hakim," ujar Suhadi.

Vonis koruptor

Indonesia Corruption Watch kembali mencatat penjatuhan vonis yang rendah terhadap para koruptor. Periode semester 1-2017, rata-rata vonis yang dijatuhkan hakim dalam perkara korupsi adalah 2 tahun 3 bulan penjara. Angka ini tidak banyak berubah ketimbang 2016, yaitu 2 tahun 1 bulan.

Menanggapi hal ini, Hatta menjelaskan, vonis rendah hakim merupakan respons atas tuntutan jaksa. Putusan hakim umumnya tidak akan berada di atas tuntutan jaksa atau minimal dua pertiga dari tuntutan. Di sisi lain, pertimbangan dan independensi hakim juga berpengaruh.

(REK/IAN)





Original Post

Kinerja MA Tahun 2017

Media Cetak Kompas Halaman 3
2017-12-29

Kinerja MA Tahun 2017

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta AU (tengah). Wakil Ketua MA Syarifuddin (kanan), dan Ketua Kamar Pembinaan MA Takdir Rahmadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait kinerja MA 2017 di Gedung MA, Jakarta, Kamis (28/12). MA menyatakan bahwa 2017 adalah tahun bersih-bersih. Berita di halaman 1

KOMPAS/ WISNU WID1ANTORO





Original Post

Jaksa Menilai Tak Tepat Membandingkan Dakwaan

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-12-29

Jaksa Menilai Tak Tepat Membandingkan Dakwaan

KORUPSI KTP-EL

JAKARTA, KOMPAS - Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi menilai perbedaan isi dakwaan yang dipersoalkan dalam eksepsi mantan Ketua DPR Setya Novanto, terdakwa korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, tidak relevan. Selain itu, logika hukum yang digunakan penasihat hukum Novanto dalam mempersoalkan perbedaan isi dakwaan tersebut juga dianggap keliru.

Penilaian itu disampaikan jaksa pada KPK saat memberikan tanggapan terhadap eksepsi atau nota keberatan tim penasihat hukum Novanto yang dipimpin Maqdir Ismail, Kamis (28/12), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Terhadap dalil keberatan penasihat hukum, penuntut umum menegaskan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini atas nama terdakwa Setya Novanto sehingga tak relevan jika penasihat hukum memberikan penilaian terhadap surat dakwaan lainnya," ujar jaksa pada KPK, Eva Yustisia.

Pada persidangan sebelumnya, Rabu (20/12), tim hukum Novanto mengajukan keberatan terkait adanya perbedaan antara dakwaan kliennya dan dakwaan pelaku-pelaku lain yang telah diadili sebelumnya. Perbedaan itu

antara lain mengenai waktu kejadian, tempat kejadian, kawan peserta pelaku delik, dan pihak yang diuntungkan.

Eva menyampaikan, jaksa memiliki diskresi dalam proses penuntutan, yakni mengajukan beberapa pelaku tindak pidana dengan surat dakwaan terpisah meski dari satu berkas perkara. Hal itu tergolong teknis penuntutan dan bukan merupakan asas dalam Hukum acara pidana, seperti diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Eva melanjutkan, terkait pencantuman nama-nama kawan peserta dalam surat dakwaan, hal itu juga memuat perbuatan orang lain. Namun, orang lain itu belum ditetapkan sebagai tersangka dan tidak menghilangkan unsur penyertaan dalam tindak pidana.

Terkait keberatan atas isi dakwaan bahwa Novanto menerima dana korupsi pengadaan KTP-el, jaksa pada KPK, Wawan Yunar-wanto, menyampaikan, pihaknya tak akan menanggapinya. Sesuai Pasal 156 Ayat 1 KUHAP, keberatan itu sudah memasuki materi pokok perkara.

Ketua majelis hakim Yanto pun memutuskan akan menggelar sidang lanjutan dengan agenda putusan sela pada Kamis, 4 Januari mendatang.,

(MDN)





Original Post

Tahun "Pembersihan" Dunia Peradilan

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-12-29

Tahun "Pembersihan" Dunia Peradilan

YUDIKATIF

Suara parau Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengawali refleksi akhir tahun Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (28/12). Beberapa kali kalimatnya terhenti saat dia berbicara. Terutama ketika dia sedang menyampaikan soal pengawasan di lingkungan lembaga yang ia pimpin.

Tahun 2017 ini bisa dikatakan sebagai tahun "pembersihan" bagi Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya. Upaya ini tidak main-main karena MA langsung melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangkap dan menindak para oknum aparatur peradilan yang melakukan tindakan suap dan jual-beli perkara di pengadilan. Istilah "pembersihan" digunakan Ketua MA Hatta Ali untuk menggambarkan bahwa sepanjang 2017 gelombang penangkapan terhadap aparat peradilan juga terus berlangsung. Sejak 2016, KPK menangkap 14 hakim dan aparatur peradilan terkait suap jual-beli perkara di pengadilan. Tujuh orang di antaranya adalah hakim dan tujuh orang lagi adalah pegawai peradilan, yang meliputi panitera dan panitera pengganti.

Namun, istilah "pembersihan" semata tentu saja tidak cukup dalam upaya memberantas praktik korupsi dan jual-beli perkara di pengadilan. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPD Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam satu survei di lima pengadilan negeri, yakni Medan (Sumatera Utara), Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Ma- lang (Jawa Timur), menemukan masih ada dua titik pungutan liar dalam manajemen perkara di pengadilan, yakni saat pendaftaran surat kuasa dan permintaan salinan putusan.

"Publik kerap harus membayar sejumlah uang di dua proses administrasi peradilan, yakni pendaftaran surat kuasa dan permintaan salinan putusan. Ketidakjelasan proses dan tata cara membuat publik rentan menjadi pihak yang dimanfaatkan oleh pegawai pengadilan, seperti panitera pengganti dan panitera muda hukum," kata peneliti MaPPI, Siska Trisia.

Nilai uang yang diminta kepada pihak yang mendaftarkan surat kuasa ataupun meminta salinan putusan di pengadilan bervariasi di lima daerah tersebut. Nilainya dari Rp 100.000 hingga jutaan rupiah. Bahkan, salah satu kasus yang pernah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta" dengan terdakwa mantan Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata MA Andri Tristianto mengungkap ada suap kepadanya senilai Rp 400 juta dari Ichsan Suaidi, pengusaha asal Sidoarjo, Jawa Timur. Ichsan menyuap Andri agar menunda pengiriman salinan putusan perkaranya kepada jaksa terkait dengan perkara korupsi pembangunan Dermaga Labuan Haji di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Ombudsman Republik Indo-

nesia (ORI) juga pernah melakukan riset berdasarkan peng-aduan masyarakat tentang pelayanan publik yang buruk di lingkungan pengadilan pada 2014 dan 2015. Ombudsman menemukan laporan terkait pelayanan publik di pengadilan meningkat beberapa di antaranya berkait pungutan liar. Ombudsman menerima 240 laporan pada 2014 dan meningkat menjadi 255 laporan pada 2015. Menurut Siska, modus pungli di peradilan sebenarnya sudah bisa dibaca karena selalu terjadi dari tahun ke tahun. Penentuan biaya di luar ketentuan, permintaan "uang lelah", dan alasan tidak ada uang kembalian adalah beberapa saja dari modus yang kerap ditemui di lapangan.

Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto mengatakan, upaya pengintaian dengan penyamaran dilakukan oleh sejumlah pimpinan MA dan tim yang dibentuk Badan Pengawasan (Bawas) MA melalui mekanisme mystery shopper. Tim menyamar sebagai warga pencari keadilan dan menghadapi sendiri bagaimana pelaksanaan administrasi peradilan di lapangan. Tujuan penyamaran itu ialah untuk mengetahui ada tidaknya pungli di lapangan sekaligus menindaknya jika ada temuan.

Sistematis

Hatta Ali mengatakan, pihaknya bertukar informasi dengan KPK untuk membongkar praktik jual-beli perkara Hasilnya, dua hakim dan satu panitera pengganti pun ditangkap KPK.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, mengatakan, pembenahan peradilan harus dilakukan secara sistematis. Hasil riset PSHK menunjukkan, tidak semua panitera pengganti bekerja sama dengan hakim atau masuk dalam jaringan mafia perkara yang lebih besar. Ada juga dari panitera pengganti yang melakukan praktik jual-beli perkara sendiri. Mereka terkadang mencatut nama hakim untuk memastikan pihak yang beperkara percaya. Di sisi lain, tidak tertutup kemungkinan pula ada hakim yang memanfaatkan panitera.

Praktik mafia peradilan dalam sistem pengadilan itu cukup sulit diputus. Apalagi, ekosistem pencarian keadilan kita dikuasai oleh oknum penegak hukum korup dan oknum pengacara yang nekat menghalalkan segala cara demi memenangi perkara.

"Ada hubungan kuat yang saling memerlukan, yakni antara aparat keadilan yang tidak bersih dan pengacara hitam di sisi lainnya lagi. Di mana ada kesempatan, pengacara akan melakukan segala cara untuk memenangi perkara, termasuk jika

ada tawaran untuk menyuap hakim melalui panitera," kata Fajri.

Mutasi berkala

Beberapa hal sebenarnya bisa dilakukan MA untuk mengatasi suap yang merebak di kalangan panitera pengganti. Salah satunya dengan melakukan mutasi pejabat secara berkala di pengadilan. Selama ini, panitera jarang sekali dimutasi dan cenderung bertugas di satu pengadilan dalam waktu yang cukup lama.

Hal ini kemudian membuat panitera pengganti tersebut memiliki waktu yang cukup panjang untuk membangun jaringan dan berinteraksi dengan para pihak yang rutin berurusan di pengadilan. "Interaksi yang intens itu membuka celah tersebut Panitera pun jadi seperti raja kecil di pengadilan itu. Jika MA telah menerapkan disiplin mutasi kepada hakim, sebaiknya mutasi juga dilakukan pada panitera pengadilan untuk memutus rantai mafia peradilan," kata Fajri.

(RINI KUSTIASIH)





Original Post

Nyaris Lolos Lewat Eksepsi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2017-12-29

Nyaris Lolos Lewat Eksepsi

Bukan tidak mungkin para koruptor dapat lolos sejenak lewat putusan sela yang mengembalikan surat dakwaan kepada jaksa penuntut. Majelis hakim dapat mengembalikan dakwaan karena sejumlah alasan. Berikut ini beberapa contohnya. Mieke Henriett Bambang

Bekas sekretaris Gubernur Bank Indonesia ini pernah nyaris lolos dari dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mieke didakwa menghalangi penyidikan kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp 100 miliar yang menjerat bosnya, Burhanuddin Abdullah. Pada Februari 2011, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengabulkan eksepsi Mieke dengan menganggap surat dakwaan tidak cermat. Lima bulan kemudian, Mieke kembali dibawa ke pengadilan oleh jaksa.

Marlina Moha Siahaan Bekas Bupati Bolaang Mongondow ini tiga kali diseret ke Pengadilan Negeri Manado. Dua di antara surat dakwaan itu dibatalkan majelis hakim karena tak cermat dan tidak teliti. Ia akhirnya divonis 5 tahun penjara pada Juli lalu karena terbukti mencuri uang Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa sebesar Rp 1,2 miliar.

I Wayan Sukarja Sastrawan

Pegawai Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Tabanan ini sempat lolos dari dakwaan mengkorupsi dana nasabah sebesar Rp 1,7 miliar. Eksepsinya diterima hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Juni 2016. Jaksa tak pantang menyerah dan kembali mengadilinya. Belakangan, Wayan divonis 1,5 tahun penjara.

indri mauLIdar





Original Post

SETYA DIDAKWA TERIMA SUAP RP 70 MILIAR

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2017-12-29

SETYA DIDAKWA TERIMA SUAP RP 70 MILIAR

Ia juga didakwa mendapat hadiah jam mewah Richard Mille dari proyek e-KTP.

JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi meminta hakim menolak eksepsi terdakwa Setya Novanto. Sidang pemanggilan saksi untuk mengungkap keterlibatan Setya dalam korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e- KTP), menurut jaksa, harus dilanjutkan. "Kami meminta hakim menyatakan surat dakwaan Nomor 88/24/12/2017 yang telah kami bacakan pada tanggal 13 Desember lalu telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," kata jaksa Eva Yustisiana dalam persidangan kemarin.

Kemarin, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang ketiga atas bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Hakim mendengarkan tanggapan jaksa penuntut KPK atas keberatan Setya terhadap dakwaan. Ia didakwa menerima US$ 7,3 juta atau sekitar Rp 70 miliar dan sebuah

jam tangan mewah merek Richard Mille selama 2011 hingga 2012 karena membantu mengatur dan merancang proyek e-KTP tersebut sejak pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat hingga proses lelang.

Menurut jaksa Eva, sejumlah keberatan yang diajukan kuasa hukum terdakwa tidak masuk akal.

Misalnya, kuasa hukum menuding dakwaan cacat yuridis karena nilai kerugian negara yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tidak memperhitungkan jumlah uang yang diterima oleh Setya. Padahal, menurut Eva, auditor hanya bertugas menghitung kekurangan uang. "Sehingga wajar jika

audit tidak mencantumkan nama-nama pihak yang menikmati uang haram tersebut," kata Eva dalam pembelaannya.

Begitu juga.kuasa hukum Setya mempersoalkan perbedaan daftar nama pihak yang turut diperkaya dalam perkara ini. Misalnya bekas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto-bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri yang divonis masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara-Gamawan disebut menerima uang sebesar US$ 4,5 juta. Namun jumlah itu berubah menjadi Rp 50 juta dalam dakwaan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong-perancang proyek e-KTP yang telah divonis 8 tahun penjara.

Belakangan, jatah Gamawan kembali berubah dalam dakwaan Setya menjadi Rp 50 juta, sebuah unit toko di Grand Wijaya, Jakarta Selatan; dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Menurut Eva, pemisahan perkara atau splitsing adalah diskresi jaksa yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP "Kami dapat mengajukan

beberapa pelaku tindak pidana secara terpisah meski dari satu perkara hasil penyidikan yang sama," katanya.

Jaksa KPK, Ahmad Burhanuddin, mengatakan nama-nama penerima uang haram e-KTP yang hilang dari dakwaan Setya akan tetap diproses oleh penyidik. "Mereka memang belum ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak menghilangkan unsur penyertaan- bersama-sama," katanya. Meski demikian, jaksa menolak menanggapi sejumlah keberatan lain yangdiajukankuasahukum Setya, karena sudah masuk pokok perkara. Antara lain mengenai pembuktian jumlah uang dan jam tangan yang diterima terdakwa serta peran PT Murakabi Sejahtera -perusahaan milik keponakan Setya- dalam proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Pengacara Setya, Firman Wijaya, mengatakan tak puas atas tanggapan jaksa KPK. Jaksa hanya menjelaskan kewenangan split-sing namun tidak mengungkapkan alasan penghilangan nama. "Sehingga menjadi anomali dan me-

nunjukkan jaksa tidak transparan," katanya. Adapun Setya menanggapi proses persidangan dengan santai. "Kita serahkan semua pada hakim dan jaksa," kata bekas Ketua Umum Partai Golkar ini.

Hakim akan memutuskan apakah eksepsi diterima atau tidak pada 4 Januari mendatang dalam sidang putusan sela.

Indri Maulidar/ LANI DIANA





Original Post

Komitmen Mahkamah Agung Berantas Korupsi Dipertanyakan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2017-12-29

Komitmen Mahkamah Agung Berantas Korupsi Dipertanyakan

MA mengklaim pengurangan hukuman O.C. Kaligis obyektif.

JAKARTA - Komitmen pemberantasan korupsi oleh Mahkamah Agung semakin dipertanyakan karena terus meringankan hukuman para koruptor. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, mengatakan MA cenderung tidak memberikan terapi kejut lewat hukuman sehingga kasus pidana itu terus terjadi. "Koruptor memanfaatkan peninjauan kembali ke MA untuk bebas, dan banyak yang dikabulkan," kata Emerson, kemarin.

Dalam catatan ICW, selama 10 tahun terakhir sudah ada 85 terpidana korupsi yang dibebaskan di tingkat PK. Padahal korupsi berjenjang menimbulkan dampak mulai dari merugikan rakyat hingga memperlambat pembangunan. "Rasa keadilan terhadap masyarakat tidak ada bila putusan terus meringankan koruptor,"

katanya.

Salah satu PK yang dikabulkan MA dan menjadi sorotan adalah permohonan yang diajukan pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis. Hukuman penjara Kaligis dikurangi dari 10 tahun menjadi 7 tahun penjara setelah Mahkamah mengabulkan permohonan peninjauan kembali pada pekan lalu.

Mahkamah Agung justru menilai pengurangan hukuman pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis sudah tepat dan obyektif. Ketua MA Hatta Ali mengatakan banyak pertimbangan hakim untuk mengurangi hukuman tersebut. Pertama, kata Hatta, uang suap yang diserahkan Kaligis kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan amat sedikit, yakni Rp 150 juta. "Kedua, di persidangan dia juga bilang tidak pernah menyuruh anak buahnya menyerahkan uang, tapi itu atas inisiatif pengacara atau anak buahnya," kata Hatta dalam konferensi

akhir tahun MA, kemarin.

Menurut Hatta, hakim agung yang memutus permohonan PK Kaligis tidak mengurangi

hukumannya, melainkan mengembalikan putusan pidana korupsi Kaligis ke pengadilan tinggi, yakni 7 tahun penjara. "Ini independensi hakim. Tidak berpihak, obyektif, dan melihat fakta hukum sesuai pidana yang dilakukan," katanya.

Pengacara Kaligis dihukum 5,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada akhir 2015. Ia dinilai terbukti menyuap Ketua PTUN Medan sebanyak Rp 245 juta, dua orang majelis hakim sebanyak Rp 91 juta, dan seorang

panitera. Duit diserahkan lewat anak buahnya untuk mengamankan perkara klien Kaligis, yakni Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pudjo Nugroho.

Setelah ia divonis di Pengadilan Tipikor, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia lalu mendapat hukuman 7 tahun penjara. Di tingkat kasasi, hukumannya diperberat menjadi 10 tahun. Dalam putusan PK, hakim agung mengembalikan hukuman Kaligis ke pengadilan tinggi. Bukti baru yang ia ajukan dalam PK antara lain bukti bahwa ia tak pernah menyuruh anak buahnya ke Medan untuk menyuap hakim, serta ia

tak pernah meminta anak buahnya menyiapkan tunjangan hari raya untuk hakim PTUN.

Selain terhadap Kaligis, MA telah beberapa kah meringankan hukuman koruptor. Pegawai pajak Dhana Widyatmika, misal-

nya, dikurangi hukumannya dari 13 tahun menjadi 10 tahun penjara. Ada pula Angelina Sondakh, yang hukumannya diperberat menjadi 12 tahun penjara namun di tingkat PK menjadi hanya 10 tahun penjara.

Indri Maulidar





Original Post

Novanto Dikasih Hakim "Dua Kado"

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-12-29

Novanto Dikasih Hakim "Dua Kado"

JELANG TAHUN BARU

TIGA hari jelang tahun baru, Hakim memberi Setya Novanto dua kado. Pertama, eks Ketum Golkar itu diberikan izin untuk melakukan cek kesehatan. Kado kedua, Novanto kini boleh dijenguk orang lain selain pengacara, istri, dan anaknya.

Dalam sidang ketiga perkara e-KTP dengan agenda tanggapan Jaksa KPK, Novanto tampak prima. Dia tiba di Pengadilan Tipikor pukul 08.35 WIB. Namun, Novanto yang berbatik coklat lengan panjang, baru memasuki ruang sidang pukul 09.50 WIB, beberapa menit setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

yang diketuai Hakim Yanto duduk. Di sana, Novanto melempar senyum lebar.

Di bangku penonton, ada dua "penonton" setia sidang Novanto. Keduanya adalah istri Novanto, Deisti Astriani Tagor, dan politikus Partai Golkar Idrus Marham. Novanto sempat menyapa keduanya sebelum duduk di belakang kursi tim kuasa hukum yang dikepalai Maqdir Ismail.

Lima menit kemudian, Ketua Majelis Hakim Yanto membuka persidangan. Hakim Yanto langsung mempersilakan tim JPU yang dikepalai Jaksa Irene Putri membacakan

tanggapan atas eksepsi Novanto. Bergantian, jaksa membacakan tanggapan sebanyak 23 halaman.

Intinya, jaksa meminta majelis hakim menolak eksepsi Novanto. Serta, menetapkan untuk melanjutkan persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Jaksa Irene menyatakan, dakwaan yang mereka susun telah memenuhi kelengkapan baik formil maupun materil sehingga telah memenuhi syarat dakwaan.

Menurut jaksa KPK, dalil-dalil tim penasihat hukum yang menyebut

penyidikan Novanto tidak sah, keliru. Sebab bukan wewenang Pengadilan Tipikor Jakarta yang memutuskan sah tidaknya penetapan tersangka Novanto, melainkan lembaga praperadilan.

Mereka menilai penasihat hukum Setya Novanto belum move on dengan kemenangannya di praperadilan. Sampai-sampai, kemenangan praperadilan jilid I Novanto dicantumkan dalam nota eksepsi atau surat keberatannya. "Terhadap dalil-dalil penasihat hukum, penuntut umum tak sependapat dan memandang penasihat hukum masih mengalami euforia kemenangan praperadilan," kata jaksa sambil menegaskan perbuatan korupsi e-KTP Novanto bisa dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara di persidangan.

Sekalipun begitu, jaksa juga memuji eksepsi Novanto. Menurutnya, tidak mudah membuat eksepsi seperti jang dibuat tim kuasa hukum Ketua nonaktif DPR itu. Dalam eksepsinya, kubu Novanto membuat perbandingan antara dakwaan satu dengan lainnya.

"Kami meyakini pastilah itu suatu pekerjaan yang cukup berat dan membutuhkan tingkat kecerdasan yang tinggi," puji jaksa.

Untuk diketahui, kubu Novanto membandingkan dakwaannya dengan dakwaan Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong. Dalam dakwaan lain, nilai kerugian negara berbeda. Selain itu, ada beberapa nama penerima duit e-KTP yang hilang dalan dakwaan Novanto. Di antaranya, trio politikus PDIP Ganjar Pranowo, Yasona Laoly, dan Oily Dondokambey. Sayangnya, jaksa tidak menanggapi nama-nama politikus yang hilang itu.

Sepanjang pembacaan tanggapan jaksa itu, Novanto tampak menyimak. Sesekali, dia tampak mencoret-coret buku kecil yang dibawanya dengan pulpen merah.

Pembacaan tanggapan jaksa ini berjalan singkat, hanya satu jam. Pukul 10.30 WIB, sidang sudah memasuki akhir. Hakim Yanto akan memutuskan menolak atau menerima eksepsi Novanto dalam putusan sela pada 4 Januari mendatang.

Sebelum sidang ditutup, Hakim Yanto memberikan "dua kado" bagi Novanto. Kado pertama, hakim mengizinkan politisi Golkar ini melakukan cek kesehatan hari ini di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Sementara kado kedua, adalah dikabulkannya permohonan izin besuk. Untuk diketahui, selama mendekam di Rutan KPK, Novanto hanya bisa dijenguk

oleh istri, anak dan penasihat hukumnya saja. Bahkan, saat sebelum digelar Munaslub Partai Golkar, dia juga tidak diperbolehkan bertemu dengan internal partai yang pernah dipimpinnya. Kini Novanto bebas dijenguk siapa saja.

"Saya beritahukan bahwa permohonan saudara untuk cek kesehatan pada hari Jumat dan juga permohonan izin besuk telah dikabulkan majelis, jadi nanti saudara atau penasehat hukumnya tinggal berhubungan dengan panitera," tutur hakim Yanto.

Usai sidang, Novanto tampak sumringah. Dia sempat melambaikan tangan dan tersenyum kepada wartawan. Sebelum meninggalkan ruang sidang, dia menyempatkan diri berdiskusi sejenak dengan tim kuasa hukumnya.

Setelah itu, dia menjawab beberapa pertanyaan wartawan. Seperti biasa, soal sidang, Novanto tak banyak omong. Dia semangat ketika ditanya soal dinamika di partainya. Tepatnya, soal Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang mencabut Surat Keputusan (SK) dukungan terhadap Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat 2018 dan mengalihkannya kepada Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi. "Kita percayakan kepada Pak Airlangga yang memimpin Partai Golkar," ujar Novanto sambil tersenyum.

Novanto juga berharap agar seluruh kader Golkar serta Dewan Pimpinan

Daerah (DPD) 1 dan DPD 2 dapat bekerja sama dengan baik. "Semua proses kita percayakan kepada partai dan Pak Airlangga. Mudah-mudahan semuanya bekerja sama dengan baik kepada seluruh DPD 1 dan DPD 2," tutur Novanto seraya menaiki mobil tahanan yang membawanya ke rutan KPK.

Ditemui seusai sidang, pengacara Novanto, Finnan Wijaya, berterima kasih atas keputusan majelis hakim. "Ini bukan imajinasi sakitnya. Ada medical record-nya," tutur Firman. "Kami sampaikan supaya masyarakat tahu bahwa Pak Nov memang punya sakit jantung dan gula. Kami ucapkan terima kasih kepada majelis hari ini mempertimbangkan beliau untuk berobat," imbuhnya.

Soal tanggapan jaksa, Firman mengaku kecewa lantaran tak ada penjelasan jaksa mengenai hilangnya beberapa nama. "Kami sangat menyesalkan karena transparansi peradilan itu penting, berkaitan soal keadilan. Nama-nama yang hilang harus ada penjelasannya. Kami sebenarnya menunggu dalam sidang ini namun tadi tidak ada," keluhnya

Tidak dijelaskannya soal nama-nama yang hilang, membuktikan dakwaan jaksa tidak jelas, tidak cermat, dan tidak bisa diterima. Karena itu, Firman berharap, hakim bisa mengabulkan pembelaan Novanto.

OKT





Original Post

ACUNG JEMPO

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2017-12-29

ACUNG JEMPO

Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali (tengah) bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung Indonesia Bidang Yudisial M Syarifuddin (kedua kanan), Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Sunarto (kanan), Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Takdir Rahmadi (kedua kiri), dan Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi (kiri) bersiap menyampaikan paparan capaian kinerja Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, kemarin.

RENO ESNIR





Original Post

Tak Sesuai Spek, Rekanan Rugikan Negara Rp 3,4 M

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-12-29

Tak Sesuai Spek, Rekanan Rugikan Negara Rp 3,4 M

Perkara Korupsi Pembuatan Kapal

JAKSA Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar mendakwa Direktur CV Fuad Pratama Perkasa, Fuad " BachtiaV Bau Agiel melaku-knn korupsi dalam pengadaan kapal Inka Mina.

Jaksa Made Subawa mengungkapkan perbuatan korupsi itu dilakukan Fuad bersama-sama dengan Minhadi Noer Sjamsu. Bambang Adinto Santoso dan Ngadimin.

Kasus yang menjerat Fuad terjadi pada 2014. Saat itu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali mendapat dana tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 10,5 miliar.

Dana itu untuk pengadaan tujuh unit kapal berikut alat menangkap ikan. Kapal Inka Mina itu masing-masing berbobot 30 gross ton. Awalnya, proyek ini dikerjakan PT F-l Perkasa. Namun hingga masa kontrak berakhir, perusahaan itu tak bisa menyelesaikan kapal.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali lalu mengirim surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar melanjutkan pengadaan kapal karena dibutuhkan masyarakat.

Menindaklanjuti permohonan itu. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut tim evaluasi dan audit.

Tim evaluasi dan audit merekomendasikan agar pengadaan kapal dilanjutkan. Kementerian juga kembali mengucurkan dana Rp 4 miliar untuk pengadaan tujuh kapal itu.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali kembali melakukan lelang pengadaan

kapal ini untuk tahun anggaran 2015. Lelang dimenangkan CV Fuad Pratama Perkasa.

Ternyata, Fuad menggandeng perusahaan yang sebelumnya telah gagal merampungkan pembuatan kapal.

Meski kontraktor belum menyelesaikan pembuatan kapal 100 persen, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menandatangani berita acara serah terima pekerjaan pada 2015. Kapal akhirnya bisa diselesaikan pada 2016.

Kapal itu lalu dibawa ke Sumber Kima, Buleleng untuk diserahkan kepada nelayan penerima bantuan. Namun nelayan menolaknya lantaran kapal tak dilengkapi surat izin berlayar.

CV Fuad Pratama Perkasa akhirnya menyerahkan kapal itu kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali. Belakangan, kapal itu bermasalah, dari spesifikasinya hingga proses pengurusan izin di kantor syahbandar.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali, pengadaan kapal ini merugikan negara Rp3,4 miliar.

Fuad pun didakwa melakukan korupsi dengan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

byu





Original Post

Kontraktor Proyek Dam Dihukum Lima Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-12-29

Kontraktor Proyek Dam Dihukum Lima Tahun

MA Kabulkan Kasasi Jaksa

MAHKAMAH Agung (MA) membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang yang membebaskan Yayan Suryana.

MA menyatakan Yayan terbukti melakukan korupsi proyek rehabilitasi dam Batang Lunto, Kota Sawahlunto. Direktur PT Delima Agung Utama itu pun dihukum lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Sunarko membenarkan MA mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU).

Ia mengungkapkan putusan MA yang menghukum Yayan diketuk majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Krisna Harahap.

Menurut Sunarko, dengan terbitnya putusan ini, kejaksaan akan menjebloskan Yayan ke penjara. "Namun kami butuh waktu untuk eksekusi, sebab Yayan ini beralamat di Banten. Kami akan segera melayangkan surat panggilan," katanya.

Sunarko mempersilakan terpidana mengajukan peninjauan kembali (PK) jika keberatan dengan putusan MA. Namun ia menandaskan, upaya hukum tidak bisa menghentikan eksekusi. "Silakan saja PK jika memiliki novum (bukti-red) baru." katanya.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Padang memvonis

bebas Yayan dalam perkara korupsi proyek rehabilitas dam Batang Lunto.

Proyek bernilai Rp6.317243.000 pada 2012 itu dikerjakan PT Delima Agung Utama dengan konsultan pengawas CV Alvizo Limko Konsultan. Dana proyek berasal dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Pemerintah Kota Sawahlunto.

Berdasarkan kontrak, pelaksanaan proyek 150 hari kalender. Namun dalam pengerjaannya, ada beberap item yang tak sesuai kontrak. Yayan dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Bipsan Dwinanda Ruslan ditetapkan sebagai tersangka.

Di persidangan kasus ini, JPU Kejaksaan Negeri Sawahlunto menilai Yayan terbukti melakukan korupsi. JPU menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara, denda Rp25O juta subsider tiga bulan kurungan kepada keduanya.

Khusus untuk Yayan, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp260,7 juta subsider tiga bulan kurungan.

Namun majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang justru menyatakan kedua terdakwa tak terbukti melakukan korupsi. Alhasil, kedua terdakwa bebas.

byu





Original Post

KPK Perpanjang Cekal Anggota Komisi I DPR

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-12-29

KPK Perpanjang Cekal Anggota Komisi I DPR

Buka Penyelidikan Baru Kasus Satmon Bakamla

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan baru kasus korupsi pengadaan satellite monitoring (satmon) Badan Keamanan Laut (Bakamla). Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi kembali dicegah ke luar negeri.

JURU bicara KPK Febri Dian-syah mengungkapkan telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah Fayakhun untuk enam bulan lagi.

Alasannya, keterangan Fayakhun dibutuhkan dalam proses penyelidikan kasus baru yang masih terkait dengan pengadaan satmon Bakamla.

Febri menjelaskan, KPK sudah menuntaskan penyidikan kasus suap pengadaan satmon. Tersangka terakhir, Nofel Hasan Bakri. Kepala Biro Perencana dan Organisasi Bakamla sudah dilimpahkan ke penuntutan.

"Tidak ada tersangka lagi yang kita proses dalam kasus suap Bakamla ini," katanya.

Penyelidikan baru dibuka untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang terungkap di persidangan. "Dalam kasus (suap) Bakamla ada fakta-fakta yang muncul di persidangan, kita proses itu. Sekarang kita membutuhkan beberapa informasi tambahan

untuk kebutuhan pengembangan perkara," kata Febri.

Untuk keperluan itu, KPK kembali memanggil Fayakhun. Ketua Partai Golkar DKI Jakarta itu memenuhi panggilan pemeriksaan pada Rabu, 27 Desember 2017 lalu.

Febri membeberkan, pemeriksaan terhadap Fayakhun untuk menggali proses penganggaran proyek satmon di DPR. "Bagaimana mekanisme pembahasan anggaran proyek itu. Termasuk, kemungkinan adanya fee proyek ke beberapa anggota DPR dan pihak lain seperti yang terpapar dalam sidang," sebutnya.

Selain Fayakhun, KPK bakal memanggil anggota DPR lainnya. "Tentu akan dilakukan klarifikasi," kata Febri. Namun ia belum bersedia mengungkapkan siapa politisi Senayan akan bakal menyusul diperiksa.

Dalam persidangan kasus suap pengadaan satmon Bakamla di Pengadilan Tipikor Jakarta.

terungkap adanya aliran dana ke DPR untuk menggolkan anggaran proyek itu.

Hakim sempat membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Direktur PT Melati Tech-nofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah.

Perusahaan Fahmi Darmawansyah menjadi pemenang tender proyek satmon. Untuk mendapatkan proyek itu, Fahmi Darmawansyah menggelontorkan duit hingga Rp 24 miliar.

Uang itu diserahkan dua anak buahnya, Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus, kepada Fahmi Ali alias Fahmi Habsyi. Fahmi Ali adalah staf ahli bidang anggaran Kepala

Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo.

Dalam BAP, disebutkan Fahmi Ali meminta uang itu memuluskan proses pembahasan anggaran satmon. Uang itu dibagi-bagikan kepada politisi PDIP Eva Sundari, Anggota Komisi Xl DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Bertus Merlas, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakun Andriadi, pejabat Bappenas hingga Kementerian Keuangan.

"Di awal itu Saudara Fahmi Ali menghubungi langsung (Fayakhun). Saya tidak tahu cerita awal hubungi Saudara Fayakhun, entah apa pembicaraannya di pertengahan jalan, sepertinya mereka clash," ungkap Fahmi Darmawansyah.

Fahmi Darmawansyah mengetahui Fahmi Ali memberikan instruksi kepada Fayakhun terkait proyek satmon Bakamla. "Ada instruksi Fahmi Ali entah gimana, tapi di perjalanan terakhir itu ternyata mereka ribut. Banyak konflik itu," kata Fahmi Darmawansyah.

Saat ditanya apakah ada aliran uang ke Fayakhun, Fahmi Darmawansyah tidak menam-piknya. "Sepertinya ada, atas instruksi Fahmi Ali," ungkap suami

artis Inneke Koesherawati itu.

Kasus suap ini terbongkar ketika KPK menangkap tangan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi pada 14 Desember 2016 lalu. KPK juga menangkap Hardy Stefanus dan M Adami Okta, dua anak buah Fahmi Darmawansyah.

Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan Rp2 miliar dalam bentuk mata uang dolar Amerika dan dolar Singapura dari tangan Eko. Uang tersebut diduga terkait pengadaan proyek tersebut.

Eko dan Nofel pun ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Fahmi, Hardy dan Adami tersangka pemberi suap.

Belakangan, Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Udoyo ditetapkan sebagai tersangka oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Laksma Bambang adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan satmon.

Puspom TNI sempat menggeledah kediaman Laksma Bambang dan menemukan uang 80 ribu dolar Singapura dan 1 5 ribu dolar Amerika yang diduga terkait pengadaan satmon.

gpg





Original Post

Pemberantasan Korupsi Masih Jalan Di Tempat...

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2017-12-29

Pemberantasan Korupsi Masih Jalan Di Tempat...

Pemerintah Cuma Utamakan Politik Dan Ekonomi

Sepanjang 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat agenda pemberantasan korupsi bersaing dengan kepentingan ekonomi jangka pendek dan kepentingan politik elite yang cenderung transaksional dan kompromis. Sementara itu, perlawanan terhadap agenda pemberantasan korupsi semakin menguat.

PENELITEI ICW Siti Juliantari menyebutkan, niat negara untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik masih lemah. "Karena itu pula, menjadi tidak terlalu aneh jika pada tahun 2017 kita dihadapkan pada berbagai macam pelecehan norma dan etika yang ditunjukkan oleh banyak elite politik dan pejabat tinggi," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dipaparkan Juliantari, di sektor ekonomi, prioritas pemerintah adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan bersahabat.

"Berbagai proyek deregulasi, pemangkasan proses izin dan biaya berinvestasi serta penyediaan infrastruktur yang mendukung adalah contoh strategi pemerintah," tambahnya.

Pemerintah sendiri memang mencapai keberhasilan di sektor ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya rangking Ease of Doing Business (EODB) Indonesia dari posisi 91 menjadi 72. Proyek deregulasi memang memiliki keterkaitan erat dengan dengan prilaku antikorupsi.

Asumsinya, aturan yang rumit serta proses yang berbelit-belit berpotensi melahirkan rente ekonomi. Untuk itu pemangkasan proses dipandang positif

untuk mengurangi perilaku koruptif.

"Namun sayangnya pemerintah hanya fokus untuk membenahi tata kelola yang berkontribusi langsung terhadap perbaikan sektor ekonomi saja," kritiknya. Sementara dari sisi politik, berkali-kali Presiden Jokowi melontarkan pernyataan bahwa KPK harus diperkuat.

Salah satu tindakan kongkretnya adalah dengan tidak menghendaki revisi Undang-Undang KPK. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Pansus Angket KPK. Kepentingan politik partai dan elitenya untuk melemahkan KPK tampak nyata.

Peneliti ICW Almas Sjafrina menerangkan, KPK pada konteks konsolidasi kepentingan politik dan ekonomi dipandang sebagai gangguan yang serius. Telah banyak politisi yang diproses KPK. Baik mereka yang dalam posisi DPR/DPRD, Kepala Daerah maupun ketua umum partai hingga mereka yang berada di sektor swasta yang yang selama ini membangun kolusi dengan pejabat politik untuk mendapatkan akses anggaran dan proyek.

"Harus diakui bahwa KPK belum bisa menjangkau aktor besar yang selama ini dianggap sebagai oligarki, namun gebrakan KPK tampaknya sudah cukup dianggap merepotkan,"

ujarnya. Selain menggunakan Pansus Angket KPK, Komisi lil DPR bahkan sempat mendorong gagasan pembentukan Densus Tipikor Mabes Polri.

"Secara politis, gagasan ini adalah sebuah strategi untuk mengeser fungsi dan wewenang KPK pada Mabes Polri melalui Densus," sebutnya.

Jika Densus Tipikor terbentuk, maka ada justifikasi baru untuk membubarkan KPK, sementara program pemberantasan korupsi yang akan dikerjakan Densus Tipikor tentu akan lebih mudah dikendalikan oleh parlemen.

Penelitei ICW Lalola Easter menambahkan, selama 2017, hampir tidak ada satu kasus korupsi besar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung maupun Mabes Polri. Situasi penegakan hukum korupsi tertolong oleh gebrakan KPK yang terus menangani kasus cukup besar seperti E-KTP, BLBI, dan berbagai praktik suap yang melibatkan anggota DPR dan pengusaha.

Sementara program untuk mendorong reformasi aparatur sektor penegakan hukum juga tidak tampak, kecuali penggunaan yang lebih intens mereka untuk menyapu bersih praktik pungli, yang secara positif memiliki dampak meski berjangka pendek, dan menempatkan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai pengawas langsung program dana desa.

"Alih-alih menjadikan program dana desa bebas dari masalah korupsi, berbagai keluhan aparatur desa mengemuka karena menjadi korban pemerasan oknum penegak hukum," katanya.

osp





Original Post

KPK OTT Lebih Sulit

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-12-29

KPK OTT Lebih Sulit

MABRUROH

KPK janji membongkar kasus besar.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis capaian pengungkapan kasus sepanjang 207. Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dari banyaknya kasus yang ditangani KPK, OTT merupakan pengungkapan yang paling sulit dan kompleks.

"Sebenarnya melakukan OTT itu lebih sulit dan berisiko tinggi diban 1 ding building case atau pengembangan kasus," ujar Saut kepada Republika, Kamis (28/12).

Dalam OTT, terang Saut, sering kali banyak hal yang harus dilakukan dalam batas waktu 24 jam. Sehingga banyak sekali elemen yang akan terlibat di dalamnya, seperti penyidik, penuntut, pengamanan, serta unit-unit lain di KPK, termasuk menyiapkan ruang tahanan.

"Jadi, banyak yang terdadak dalam tempo 24 jam (dan) kita harus bereskan," jelasnya.

Belum lagi, terang Saut, tidak sedikit juga ada hal-hal yang sering kali di luar kendali KPK. Namun, karena

KPK yakin bahwa ada tindak pidana korupsi di dalamnya, maka KPK harus bisa membuktikan OTT tersebut.

Tapi, sekali lagi karena kita yakin ada peristiwa pidana di dalamnya, maka kita harus kerjakan itu barang OTT," kata Saut.

Dalam pengembangan kasusnya, masih menurut Saut, memang banyak yang tertunda. Namun, Saut pastikan bahwa tertunda bukan berarti tidak dituntaskan hingga akhir.

Kasus-kasus yang tertunda, terang Saut, akan cepat diselesaikan asalkan ada penambahan jumlah pegawai KPK. Saut juga berjanji siap membersihkan Indonesia dari pida-na-pidana korupsi yang merajalela jika ada penambahan pegawai KPK.

"Jadi, persoalannya sederhana saja, kasih saja KPK 8.000 sampai dengan 20 ribu pegawai biar kita lebih bersihkan negeri ini," kata dia menegaskan.

Pasalnya saat ini jumlah pegawai KPK masih kurang dari 100 orang. Sehingga, dengan jumlah yang lebih banyak, harapannya kasus-kasus pelik korupsi bisa segera ditangani dengan cepat.

Sebelumnya, aktivis HAM Hariz Azhar menilai jika KPK hanya berani menangkap kepala daerah, bukan membongkar kejahatan korupsinya.

Harusnya, menurut Haris, KPK mampu mengungkapkan rangkaian kasus korupsi bukan hanya mengandalkan OTT.

"Pimpinan KPK hobi OTT, cari kehebohan, bukan level membongkar. Padahal, kalau dilihat rangkaian korupsi hari ini harusnya KPK membongkar bukan mengandalkan OTT," ujar Haris.

Menanggapi kritikan tersebut, Wakil KetuaKPK Basaria Pandjaitan tidak ambil pusing. Basaria justru mengucapkan terima kasih telah memberikan masukan kepada KPK atas pencapaian kinerja KPK sepanjang 2017 yang dirilisnya pada Rabu (27/12) kemarin.

"Terima kasih, saran diterima," kata Basaria melalui pesan singkat pada Republika, Kamis (28/12).

Kritikan tersebut, menurut Basaria, akan menjadi cambuk bagi anggotanya untuk terus bekerja lebih baik lagi. Bahkan, Basaria juga memastikan jika ke depan selain terus melakukan OTT, KPK juga siap untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang lebih besar lagi.

"Benar, kami siap membongkar kasus-kasus lebih besar lagi," katanya.

Sementara, Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan

empat hal untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air, yang saat ini dinilai masih belum optimal pelaksanaannya.

Peneliti ICW, Emerson Yuntho, menyebutkan, rekomendasi pertama adalah pemerintah harus memperluas cakupan agenda antikorupsi yang tidak sebatas pada sektor ekonomi, tapi juga sektor-sektor strategis bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi kedua adalah pemerintah jangan menggunakan KPK sebagai alat untuk membangun konsensus politik dengan partai politik pendukung maupun partai yang berada di luar kekuasaan.

Rekomendasi ketiga adalah pemerintah harus memiliki kendali dan target atas kerja penegakan hukum korupsi, tidak hanya menggunakan secara pragmatis institusi penegak hukum untuk kepentingan ad hoc belaka seperti Saber Pungli.

"Sedangkan, rekomendasi keempat adalah MK dan MA harus mengambil langkah serius untuk menjaga martabat dan wibawa lembaga peradilan serta menjaga agenda reformasi dengan tidak memberikan ruang sekecil apa pun bagi terjadinya pelanggaran etika dan hukum," kata Emerson.

ed muhammad hafil/ MABRUROH





Original Post

Kepala Daerah, Rasywah, Modus Baru

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2017-12-29

Kepala Daerah, Rasywah, Modus Baru

DI ujung tahun 2017, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diduga menerima grarifikasi sedikitnya Rp 2 miliar pada 15 Desember 2017. Tahun lalu, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyandang status serupa. Taufiqurrahman makin menambah panjang daftar kepala daerah yang terjaring konipsi.

Berdasarkan rilis akhir tahun kinerja KPK, Rabu (27/12/2017), terdapat 12 perkara yang melibatkan kepala daerah, baik bupati/wali kota (atau wakil) dan gubernur. Semua perkara itu terungkap melalui operasi tangkap tangan. Sebagai pemegang kekuasaan di daerah, mereka menjadi pemeran utama karena memiliki kewenangan dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran daerah.

Eks Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, misalnya, dijadikan tersangka karena terindikasi menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin tambang. Bupati dua periode itu dinilai merugikan negara Rp 2,7 triliun karena menjual hasil produksi barang tambang secara melawan hukum.

Tindakan serupa dilakukan oleh Bupati Kutai Kartanegara Rita Widya Sari. Ia dijadikan tersangka pada 28 September 2017 karena diduga menerima suap dan gratifikasi dalam pemberian

perizinan dan pembangunan sejumlah proyek. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi.

Pada September 2017, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Bupati Batubara OK Ana Zulkarnaen juga ditangkap KPK. Eddy menerima/ee 10% dari tiap proyek pengadaan barang dan jasa di Kota Batu. Sementara, Arya menerima suap Rp 4,4 miliar dari tiga proyek senilai Rp 47,2 miliar.

Pada akhir Agustus 2017, Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno juga ditangkap KPK. Ia diduga menerima aliran dana senilai total Rp 5,1 miliar yang kemudian digunakan sebagai makar politik. Siti bermaksud kembali maiu dalam perhelatan Pilkada 2018.

Sementara, pada awal Agustus, KPK terlebih dahulu menciduk Bupati Pamekasan Achmad Syafii. Ia tersandung kasus dugaan suap dalam pengalokasian dana desa.

Walhasil, berdasarkan data dari laman acch.kpk.go.id, dalam kurun waktu 2004 hingga 2017, terdapat 90 kepala daerah yang ditangkap KPK. Perinciannya, 18 gubernur dan 72 bupati/wali kota.

SEPANJANG 2004-2017, dari 618 jenis perkara yang ditangani komisi an-tirasywah, 340 di antaranya merupakan perkara suap. Selanjutnya, 164 kasus dalam pengadaan barang atau jasa, 46 kasus penyalahgunaan anggaran, 21 kasus perizinan, 21 kasus pungutan, 19 kasus pencucian uang, dan 7 kasus perintangan proses di KPK.

Selama 2017, bila dilihat dari jenis perkara, penyuapan masih menjadi tindak pidana korupsi yang paling banyak yaitu 93 perkara. Selanjutnya diikuti oleh pengadaan barang/jasa (15 perkara) dan pencucian uang (5 perkara).

Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik benang merah, secara umum, penyebab utama seseorang terlibat dalam pusaran korupsi karena maraknya praktik rasywah (suap).

Meskipun demikian, di dalam prak-

tiknya, para tersangka tak lagi bertindak secara konvensional, yakni memberikan uang suap secara tunai ataupun transfer. Modus teranyar yang dilakukan adalah pemberian kartu ATM beserta passivord. Modus itu terungkap saat operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Perhubungan, 23-24 Agustus 2017 lalu. Saat itu, KPK menetapkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan sebagai tersangka.

Mereka diduga terlibat kasus suap-menyuap dalam perizinan dan pengadaan proyek pekerjaan pengurukan Tanjung Emas, Semarang.

Dalam operasi tangkap tang-

an itu, KPK mengamankan 33 tas berisi uang Rp 18,9 miliar dan 4 kartu ATM yang temyata bersaldo total Rp 1,174 miliar. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapkan, Adiputra membuka empat rekening dengan nama fiktif lalu kartu ATM-nya diberikan kepada Antonius. Secara terus-menerus, Adiputra menyetor uang ke rekening tersebut.

Modus anyar pun terungkap dalam operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi pada 22 September 2017. Ia menggunakan klub sepak bola sebagai lembaga untuk menerima suap. Aliran uang itu diatasnamakan sebagai dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Padahal, dalam praktiknya, hanya

sebagian uang yang betul-betul digunakan untuk keperluan klub sepak bola tersebut.

Pimpinan KPK Alexander Marwata mengungkapkan, banyaknya kepala daerah yang terjerat dalam operasi tangkap tangan KPK bukan hal baru. Kasus dugaan suap terkait pembangunan sejumlah proyek di daerah memang dominan. Terbukti, 80% korupsi yang terjadi berada di ranah pengadaan barang atau jasa.

Tingginya angka tersebut, kata dia, mengindikasikan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tidak berfungsi. Tantangannya, APIP -dalam hal ini inspektorat daerah- diangkat oleh kepala daerah. Kami sudah berkirim surat (ke Kementerian Dalam Negeri) agar APIP tidak diangkat langsung oleh kepala daerah. Hal ini agar APIP tak bersentuhan dengan kepentingan kepala daerah," tuturnya. Penguatan APIP, kata dia, menjadi faktor utama untuk menekan penyimpangan anggaran.

PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan, dalam rentang waktu 2016-2017, sedikitnya Rp 3,55 triliun uang negara bisa diselamatkan oleh KPK dan lembaga penegakan hukum lainnya. Untuk memperkecil celah korupsi, ia pun berencana menerbitkan peraturan presiden.

Menurut dia, meski sudah banyak pejabat yang ditangkap KPK, tren tindak pidana korupsi nyatanya tak mengalami penurunan signifikan. Tni berarti upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan lebih serius," katanya.

Ia menuturkan, sistem administrasi, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat harus dibenahi dan ditingkatkan. Salah satu pencegahan korupsi adalah deregulasi. Regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat sangat penting. Namun, setiap regulasi pun membuka peluang untuk ditransaksikan menjadi korupsi.

Dia mengungkapkan, berbelitnya perizinan -yang diduga berpotensi untuk jadi ladang korupsi- perlu dibenahi. Terhitung sebanyak 42.000 peraturan yang dinilai berbelit dan tak optimal. Itu semua harus dipangkas. ""Semua urusan administrasi perlu disederhanakan," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan bahwa sistem terintegrasi guna menutup celah korupsi akan segera dituangkan dalam bentuk perpres. "Kami sedang siapkan perpres untuk e-budgeting, e-planning, dan e-procurement yang terintegrasi supaya memperkecil peluang korupsi," ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro pun mengatakan, Bappenas kini telah membangun e-planning dan e-budgeting yang dibuat secara detail sampai perencanaan anggaran dan penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

"Ini merupakan grand design untuk Indonesia satu data. Integrasi aplikasi e-government, antara pemerintah pusat dan daerah, menggunakan pita lebar yang diselenggarakan Kementerian Kominfo. Di dashboard ditampilkan dalam bentuk data, grafik ataupun peta," katanya.

(Ira Vera Tika/"PR")





Original Post

Ganti Rugi Harus Tuntas 3 Hari

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 14
2017-12-29

Ganti Rugi Harus Tuntas 3 Hari

Masih Menyisakan Pembayaran Ganti Rugi untuk Tiga Proyek Besar

MAJALENGKA, (PR).-

Dalam kurun waktu tiga hari,

pemerintah harus tuntaskan

pembayaran ganti rugi lahan untuk

tiga proyek besar yakni lahan untuk

perluasan BUB, ruas jalan lingkar

utara, serta pembangunan ruas jalan

tol dan nontol menuju BUB.

Hal tersebut mengemuka saat rapat pembebasan lahan untuk BUB yang dipimpin Bupati Majalengka Sutrisno, Kamis (28/12/2017). Rapat juga sekaligus menindaklanjuti MOU yang sudah disepakati bersama antara Gubernur Jabar, Pangdam III/Siliwangi, Kanwil BPN, dan Bupati Majalengka sehari sebelumnya.

Menurut Sutrisno, dalam pelaksanaan pembebasan lahan BUB tahun ini, Pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki tugas dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi antara masyarakat dan tim pengadaan lahan serta hambatan lainnya dalam proses ganti rugi lahan hingga adanya ketidaksesuaian data kepemilikan lahan antara masyarakat dan BPN.

"Ada tiga hal yang harus diselesaikan di pengujung tahun ini yang tinggal menyisakan waktu tiga hari yaitu

pembebasan lahan untuk perluasan pembangunan bandara, pembebasan jalan tol, dan nontol. Untuk pembebasan lahan tersebut rencananya dilakukan mulai Jumat (29/12/2017) di Kertajati," ungkap Sutrisno kepada wartawan Kabar Cirebon Tad Pur-nawatL

Anggaran untuk ganti rugi lahan perluasan bandara serta jalan nontol

dan tol disediakan provinsi. Sementara itu, ganti rugi lahan jalan lingkar sepenuhnya ditanggung APBD Kabupaten Majalengka.

"Untuk pembebasan lahan ini walaupun mendesak di akhir tahun, kami tetap sanggup karena itu untuk akses masyarakat. Jika tidak segera dilakukan, masyarakat di beberapa desa akses jalannya akan tertutup dan

mereka akan tersisolasi," ungkap Sutrisno.

Lima proyek

Sementara itu, dari Karawang dilaporkan, lima proyek besar yang merupakan program pemerintah pusat dipastikan bakal dibangun di wilayah Kabupaten Karawang. Namun, proyek-proyek tersebut tidak akan mengganggu lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Hal tersebut mencuat dalam Seminar Hasil Kajian Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW Kabupaten Karawang tahun 2011-2031 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Karawang, Kamis (28/12/-2017).

Kelima proyak raksasa itu adalah pembangunan Bandara Internasional Karawang, Stasiun Transit Kereta Api Cepat, jalan Tol Cikampek II dari Jatiasih hingga Sadang Purwakarta, Pelabuhan Penampung Cilamaya, dan PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap). "Semuanya proyek strategis pusat. Demi proyek tersebut, Kabu-patan Karawang harus menyiapkan ruang yang dituangkan dalam revisi RTRW 2011-2031," ujar Kepala Bappeda Karawang, Eka Sanatha.

Meski begitu, lanjut Eka, revisi RTRW Karawang baru akan disahkan setelah RTRW Jawa Barat disahkan.

(Dodo Rihanto)***





Original Post

Jaksa KPK Minta Sidang Dilanjutkan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2017-12-29

Jaksa KPK Minta Sidang Dilanjutkan

Kasus Korupsi E-KTP, Sebut Kubu Setnov Keliru

JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa surat dakwaan Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) telah memenuhi syarat Baik formil maupun materiil hukum pidana. Mereka pun meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor lakarta untuk menolaknota keberatan (eksepsi) penasihat hukum Setnov dan melanjutkan sidang kasus e-KTP.

Permohonan penolakan eksepsi itu dibacakan tim penuntut umum KPK kemarin (28/12). Jaksa menganggap dalil-dalil eksepsi

yang dibacakan penasihat hukum (PH) Setnov pekan lalu tidak berdasar. Misalnya soal penyidikan yang tidak sah. Menurut jaksa, Setnov bisa kembali ditetapkan sebagai tersangka meski pernah memenangi gugatan praperadilan dalam kasus yang sama.

Begitu pula soal dalil PH bahwa surat dakwaan Setnov tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Jaksa menegaskan, PH seharusnya tidak perlu membuang energi dengan mempelajari surat dakwaan perkara Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai pembanding surat dakwaan Setnov. Sebab, surat dakwaan yang disusun sudah jelas memenuhi delapan unsur syarat materiil. Yakni tindak pidana yang didakwakan, pela-

kunya, tempat tindak pidana dilakukan, waktu terjadinya tindak pidana, akibat tindak pidana, hal yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana, kronologi, dan ketentuan tindak pidana yang diterapkan.

"Surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat sahnya surat dakwaan," kata jaksa KPK Ahmad Burhanudin saat membacakan tanggapan eksepsi.

Pengacara Setnov, Firman Wijaya, menyatakan sudah menduga tanggapan jaksa tersebut. Dia pun menyesalkan tidak adanya penjelasan jaksa soal nama politisi DPR yang hilang dalam tanggapan kemarin. Hal tersebut dinilai berseberangan dengan transparansi peradilan.

(tyo/cll/agm)





Original Post

KINERJA DAN REFLEKSI MA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-12-29

KINERJA DAN REFLEKSI MA

Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung Indonesia Bidang Yudisial M Syarifuddin (kanan) saat menyampaikan paparan capaian kinerja Mahkamah Agung di Gedung MA, Jakarta, kemarin. Tahun 2017 dijadikan sebagai masa pembersihan badan peradilan yang menggandeng KPK untuk menghindari adanya pungutan liar (pungli) atau jual beli perkara yang dilakukan aparat peradilan.

MI/M IRFAN





Original Post

2017 Jadi Tahun Pembersihan bagi MA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2017-12-29

2017 Jadi Tahun Pembersihan bagi MA

Ada dua hakim dan satu panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bengkuluyang ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK

DALAM Refleksi Akhir Tahun 2017, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyampaikan hasil dan, pencapaian yang dilakukan MA selama Januari-Desember 2017. Hatta menyebut hal yang paling terlihat dari kinerja MA tahun ini ialah proses pembersihan bagi MA dan badan peradilan di bawahnya.

Hal itu menyusul fakta bahwa pada 2017 MA memang menitikberatkan pada upaya pembersihan di tubuh lembaga peradilan dari segala tindakan oknum aparatur peradilan yang dapat merusak citra dan martabat lembaga peradilan. "Tahun ini bisa dikatakan se-

bagai tahun pembersihan bagi MA. MA tidak main-main karena untuk melakukan upaya pembersihan tersebut langsung melibatkan KPK dengan tujuan agar bisa menangkap dan menindak para oknum aparatur peradilan yang melakukan tindakan suap dan jual beli perkara di pengadilan. Hasilnya, dua hakim dan satu panitera pengganti ditangkap KPK atas pertukaran informasi yang dilakukan antara MA dan KPK," kata Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun ini ada dua hakim dan satu pani-tera pengganti di Pengadilan Ne-, geri Bengkulu ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada 7 September 2017.

Adapun berdasarkan data Badan Pengawasan Mahkamah Agung sampai dengan 28 Desember 2017, jumlah pengaduan tercatat sebanyak 2.317. Jumlah tersebut meng alami penurunan 49 pengaduan atau sebesar 2,11% dari jumlah di 2016 yang sebanyak 2.366 pengaduan.

Jumlah personel Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang dijatuhi sanksi disiplin pada 2017 sebanyak 103 orang, dengan perincian 30 orang dijatuhi sanksi berat, 11 orang dijatuhi sanksi sedang, dan 62 orang dijatuhi sanksi ringan.

Selain menjatuhkan sanksi, tegas bagi oknum aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran, MA juga berkomitmen untuk mencopot pejabat sebagai atasan langsungnya secara berjenjang jika terbukti lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya.

"Upaya MA tidak cukup sampai situ. Saat ini, MA juga menerapkan sistem pengawasan

terselubung dengan menerjunkan beberapa orang yang telah dilatih secara khusus untuk melakukan penyamaran ke pengadilan-pengadilan sebagai mistery shopper. Orang tersebut diharapkan dapat menyusup dan menangkap tangan para pejabat dan aparatur peradilan yang melakukan pungli dan jual beli perkara," paparnya.

Terendah

Selain melakukan evaluasi terhadap personel yang tertangkap KPK, Hatta Ali juga menyebut 2017 sebagai tahun pertunjukan konsistensi MA. Ia menyebutkan dari total jumlah beban penanganan perkara pada 2017 sebanyak 17.538 perkara, 15.967 perkara di antaranya dapat diputus MA.

Kini, sisa perkara berjumlah 1.571. Jumlah sisa perkara di 2017 itu, menurutnya, merupakan yang paling rendah sepanjang sejarah MA.

Terlebih, jika dibandingkan dengan sisa perkara pada 2004 saat MA berdiri, jumlahnya

ada 20.314 perkara.

"Rata-rata jumlah perkara masuk per bulan pada 2017 sebanyak 1.265 perkara per bulan, sedangkan rata-rata perkara yang diputus per bulan sebanyak 1.331 perkara per bulan," kata Hatta Ali.

Rasio perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dan yang diputus, lanjutnya, ialah sebesar 105,18 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berhasil melakukan pengikisan sisa perkara tahun sebelumnya sebesar 5,18 % atau sekitar 786 perkara.

Adapun perkara yang diterima MA berdasarkan jenis upaya hukum antara lain permohonan kasasi sebanyak 11.145 (73,41%), permohonan peninjauan kembali sebanyak 3.904 (25,72%) permohonan grasi sebanyak 58 (0,38%), permohonan pengujian peraturan di bawah undang-undang sebanyak 67 (0,44%), permohonan uji pendapat sebanyak 3 perkara (0,02%), dan pelanggaran administrasi pemilihan sebanyak 4 perkara (0,03%).

"Dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 15.967 perkara, sebanyak 14.578 perkara atau 91,30% diputuskan kurang dari 3 bulan. Ini berarti penanganan perkara di MA sudah sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara yang diatur dalam SK Ketua MA 214/2014," tandasnya.

(P-5)/ Astri Novaria





Original Post

Jaksa Urai Dalil Hilangnya Nama

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-12-29

Jaksa Urai Dalil Hilangnya Nama

Dalam kasus Setya Novanto, dakwaan yang disusun berdasarkan penyidikan dan bukan dari dakwaan lain.

JAKSA penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan dengan panjang lebar tentang ketiadaan sejumlah nama dalam dakwaan perkara korupsi terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto. Logika kuasa hukum Novanto yang menyatakan hal itu sebagai kegamangan jaksa dinilai keliru. Hal itu terjadi dalam sidang perkara korupsi proyek pengadaan KTP-E dengan terdakwa Setya Novanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Jaksa penuntut umum

KPK Eva Yustisiana menerangkan perbedaan nama-nama yang di-. sebut jika dibandingkan dengan dakwaan terdahulu dalam kasus yang sama merupakan metode splitslng atau pemisahan yang sesuai ketentuan hukum.

Sp/itsin perkara, menurut Eva, merupakan salah satu diskresi penuntut umum dalam proses penuntutan, yakni mengajukan beberapa pelaku tindak pidana dengan surat dakwaan yang terpisah meskipun dari satu berkas perkara (hasil penyidikan). Hal itu masuk ranah teknis penuntutan dan bukan hukum acara pidana

Jaksa menekankan ketentuan

splitsing diatur dalam Pasal 142 KUHAP, yakni dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang ndak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tiap terdakwa secara terpisah.

Eva menjelaskan, dalam kasus Novanto, dakwaan yang disusun berdasarkan penyidikan dan bukan dari dakwaan lain. Pemisahan surat dakwaannya pun berdasarkan berkas penyidikan dan bukan surat dakwaan.

"Sedangkan terkait pencantuman nama dalam surat dakwaan ialah semata-mata karena dalam berkas perkara masing-masing tersangka yang diterima penun-. tut umum memuat perbuatan orang lain selain tersangka. Orang

lain tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun, hal itu tidak menghilangkan unsur penyertaannya yang telah bersama-sama terdakwa mewujudkan delik," terang Eva.

Kuasa hukum Novanto mempermasalahkan hilangnya sejumlah nama dalam dakwaan Novanto. Dalam dakwaan terdakwa sebelumnya, yakni terhadap mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto nama-sama itu, disebut ikut menerima aliran dana korupsi KTP-E.

Nama-nama itu antara lain mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan sejumlah mantan anggota DPR, yakni Yasonna Laoly yang kini menjabat menkum dan HAM, Ganjar Pranowo yang menjabat Gubernur Jawa Tengah, dan OUy Dondokambey yang kini Gubernur Sulawesi Utara.

Bukan surat cinta

Kuasa hukum SetyaNovanto Firman Wijaya, seusai persidangan, tetap berkukuh terdapat anomali dalam argumentasi yang disampaikan pihak jaksa dan menunjukkan adanya kegamangan. Surat dakwaan seperti itu berpotensi untuk dapat dieksaminasi.

"Surat dakwaan itu bukan surat cinta. Itu ialah dasar pemeriksaan perkara karena itu menyebutkan nama orang pasti ada korelasinya dengan pembuktiannya. Ketika nama-nama itu hilang atau dihilangkan, ini punya konsekuensi keabsahaan surat dakwaan," terang Firman.

Dalam sidang kali ini Novanto terlihat sehat dan segar, bahkan sempat tersenyum lebar seusai sidang. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 4 Januari 2018 dengan agenda pembacaan putusan sela.

(P-l)/ Dero Iqbal MahendrA





Original Post

MENGABULKAN PERMOHONAN SETNOV

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2017-12-29

MENGABULKAN PERMOHONAN SETNOV

Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik. Setya Novanto (Setnov), melambaikan tangan seusai menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Ketua majelis hakim pengadilan tipikor mengabulkan permohonan Ketua nonaktif DPR Setya Novanto untuk menjalani perawatan medis.

ANTARA/ROSA PANGGABEAN





Original Post

Menyoal Konflik DPR vs KPK

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 22
2017-12-29

Menyoal Konflik DPR vs KPK

SEPANJANG 2017, begitu banyak kasus hukum yang terjadi di Indonesia. Namun, yang paling menonjol dan menghebohkan adalah kasus benturan antara DPR vs KPK dan puncaknya dipenjarakannya Ketua DPR RI Setya Novanto oleh KPK.

Pakar hukum tata negara dari Unpad, Indra Prawira menyatakan, politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya tidak dilepaskan dari ide awalnya sekaligus sebagai salah satu agenda Reformasi 1998, yaitu terwujudnya suatu penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agenda tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen hukum, yaitu Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Menurut dia, Ketetapan MPR tersebut masih berlaku hingga sekarang, bahkan beberapa pakar hukum menyatakan Ketetapan MPR tersebut tidak boleh dicabut, sebab merupakan sebuah kebijakan dasar. "Setahun kemudian, Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 itu kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)," ujarnya dalam diskusi hukum refleksi akhir tahun yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Hukum Bandung dan Gema 77 di Aula Redaksi Pikiran Rakyat Bandung, Selasa (19/12/2017).

Dalam UU Tipikor ditetapkan kebijakan pembentukan suatu lembaga pemeberantasan korupsi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Konipsi (KPK). Sejalan dengan ide dasar pemerintahan yang bersih tersebut, kewenangan KPK dalam Undang-Undang KPK tersebut tidak hanya terkait dengan upaya penindakan, juga ada wewenang pencegahan dan supervisi. Artinya, KPK dirancang untuk berperan dalam reformasi birokrasi.

Menurut Indra, dalam periode 2002-2006, KPK ikut mengembangkan berbagai gagasan dalam upaya birokrasi pemerintahan yang bersih, dan hanya sedikit terjun dalam penindakan. Kewenangan penindakan hanya ditujukan untuk "the big fish", sedangkan kasus-kasus korupsi biasa dilimpahkan ke kepolisian atau kejaksaan. Namun, selanjutnya

KPK justru mengedepankan upaya penindakan. KPK menangani banyak kasus korupsi seolah bersaing dalam perlombaan dengan kepolisian dan kejaksaan. Perlombaan itu dipicu karena bergesernya paradigma pemberantasan korupsi dari "penegakan hukum" menjadi "penyelamatan kekayaan negara". Prestasi pemberantasan korupsi djukur dari seberapa besar uang negara dikembalikan.

Dalam suasana demikian, menurut Indra Prawira, wajar apabila terjadi benturan atau konflik di antara KPK dengan instansi penegak hukum lainnya. Belakangan konflik malah terjadi antara KPK dan DPR. KPK memeriksa kasus yang melibatkan anggota-anggota DPR. Padahal bagi anggota DPR kasus itu adalah hal biasa dalam tradisi sistem politik kita. Tidak hanya di DPR, di DPRD pun keterlibatan anggota DPRD dalam proyek-proyek pemerintah saat ini sudah menjadi rahasia umum.

Untuk itu, ada baiknya KPK kembali ke gagasan awal, ikut memikirkan dan menggagas bagaimana agar kasus seperti e-KTP, Hambalang, dan lain-lain tidak terjadi di masa depan.

Pencegahan

Indra Prawira menyatakan,

waktu KPK dipimpin Taufiku-rahman Rukki, sudah benar. Mereka lebih pada pencegahan. Saat itu ada sekitar 4.000 laporan dari masyarakat, 3.500 diteruskan ke kepolisian dan kejaksaan sedangkan selebihnya disidik KPK. Namun, itu pun kasus-kasus yang besar dan menyedot perhatian publik. "Kalau sekarang kasus ecek-ecek juga ditangani KPK. Seharusnya tidak begitu," ujarnya.

Ini yang menurut Indra Prawira selalu membuat kegaduhan di negeri ini, sehingga lembaga KPK ini selalu berbenturan dengan lembaga mana pun karena memang sudah keluar dari spirit pembentukan lembaga antirasuah tersebut. "Kalau kasus gede, emang wajar ditangani KPK, tapi kasus kecil mah, lebih baik ditangani kepolisian saja. Kasus 200 juta mah sama polsek saja, tidak oleh KPK," ujarnya.

Indra Prawira pun mengungkapkan soal kerugian negara. Berdasarkan hukum administrasi, bahwa kerugian negara itu belum tentu harus dipidana. Karena .kerugian negara bisa diselesaikan secara administrasi dengan mengganti kerugian negara itu oleh pelakunya.

Pada dasarnya kerugian negara itu untuk mengembalikan atau memulihkan keuangan negara. Akan tetapi, sekarang

ini kerugian negara itu lebih ditarik ke pidana tanpa diketahui dan ditelusuri asal muasalnya.

Praktisi hukum Djndin S Maolani menyatakan memang bukan kali ini saja kasus perseteruan yang melibatkan KPK, sebelumnya ada kasus cicak vs buaya, perseteruan antara lembaga penegak hukum KPK dan Polri. Akan tetapi, justru yang paling mengkhawatirkan sekarang ini karena melibatkan lembaga negara, yang sebenarnya lembaga yang mewakili rakyatnya dan pengontrol jalannya pemerintahan.

Namun, saat ini DPR begitu asyik dengan perlawanannya, seperti membentuk pansus KPK dan membuat strategi strategi untuk melemahkan KPK, dan parahnya mereka lupa akan tugas tugas pokoknya seperti mengontrol jalannya pemerintahan.

"Kami lihat nyaris tidak ada peran dari DPR RI dalam mengontrol pemerintahan sekarang. Mereka terlihat asyik bergelut dengan KPK," ujarnya.

Tentu saja ini akan membahayakan terhadap jalannya pemerintahan dan yang rugi adalah rakyat Indonesia. "Kalau DPR-nya tidak jalan seluruh rakyat Indonesia akan merugi, ini harus segera dikembalikan pada fungsinya lagi," ujarnya.

(Yedi Supriadi)





Original Post

Terima Rp433 Juta Kepala Balai Kena OTT

Media Cetak Media Indonesia Halaman 24
2017-12-29

Terima Rp433 Juta Kepala Balai Kena OTT

NUR Asikin, Kepala Balai Pelayanan Logistik Perdagangan, Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan dan Malik Arif, kontraktor, ditangkap polisi, di Makassar, kemarin. Keduanya diduga melakukan transaksi suap dan pungutan liar.

Dari tangan keduanya, tim Subdit III Tipikor, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, menyita uang tunai Rp433 juta. "Mereka ditangkap di kantor BPLP saat melakukan transaksi," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani.

Dana itu pembayaran atas kontrak penunjukan langsung. Dana itu berasal dari potongan proyek yang mencapai 65% dari nilai

kontrak.

Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mantan Dirut PDAM Bandarmasih, Muslin, dituntut dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp50 juta dalam sidang perkara suap penyusunan Perda Penyertaan Modal di PN Tipikor Banjarmasin. Kasus ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan, September lalu.

Terdakwa lain, Trensis, mantan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih, dituntut 1,5 tahun dan denda Rp50 juta. Seusai sidang, Muslih mengatakan akan mengajukan keberatan dan meminta keringanan.

(LN/DY/LD/RF/BB/N-2)





Original Post

KPK Buka Penyelidikan Baru Kasus E-KTP, Siapa Tersangka Baru?

Media Online liputan6com
2017-12-29

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan baru terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Hal tersebut sempat diisyaratkan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Anang Sugiana Sudihardjo dan Setya Novanto (diperiksa) dalam rangka pengembangan perkara e-KTP," ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis 28 Desember 2017 malam.

Ketua nonaktif DPR Setya Novanto dan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo sempat diperiksa oleh tim penindakan KPK.

Terdakwa dan tersangka kasus e-KTP itu diperiksa pada hari ini, Kamis 28 Januari 2017.

Saat disinggung soal siapa nama calon tersangka baru dalam kasus yang disinyalir merugikan negara Rp 2,3 triliun, Febri masih belum mau membeberkan lebih jauh.

"Belum dapat. Tapi kalau masih proses di penyelidikan itu, aku nggak bisa ngomong detail," Febri Diansyah menandaskan.

1 dari 2 halamanDivonis 7 TahunTerdakwa korupsi proyek E-KTP Setya Novanto saat akan mengikuti lanjutan sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/12). Setya Novanto dinyatakan sehat dan sidang pembacaan dakwaan oleh JPU KPK dilanjutkan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Dalam perkara ini, dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendari Irman dan Sugiharto divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor masing-masing penjara tujuh dan lima tahun. Sedangkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong penjara delapan tahun.

Tersangka lain dalam kasus ini yakni Anang Sugiana Sudihardjo dan politikus Partai Golkar Markus Nari.

Keduanya hingga kini masih dalam tahap penyidikan oleh tim penindakan KPK. Sementara, mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor.

http://news.liputan6.com/read/3209264/kpk-buka-penyelidikan-baru-kasus-e-ktp-siapa-tersangka-baru



Original Post

KPK Pastikan Pemeriksaan Kesehatan Setnov Tetap di RSCM

Media Online liputan6com
2017-12-29

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan kesehatan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto (Setnov) akan tetap dilakukan di RSCM.

"Saya kira sudah jelas ya, pengecekan pertama itu di RSCM, pemeriksaan selanjutnya juga di RSCM," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 28 Desember 2019 malam.

Febri memastikan, pihak lembaga antirasuah tak akan mengizinkan Novanto diperiksa di RSPAD sesuai dengan keinginan tim penasihat hukum. Menurut dia, penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tak menyatakan Novanto harus diperiksa di RSPAD.

"Saya kira hakim tidak menyatakan demikian (pemeriksaan Setnov di RSPAD). Hakim mengabulkan bahwa terdakwa bisa melakukan cek kesehatan, tapi tidak menentukan tempatnya," kata Febri.

Lagipula, menurut Febri pemeriksaan kesehatan di RSCM akan lebih mempermudah bagi Setnov. Sebab, pihak dokter RSCM telah memiliki rekam medis Ketua nonaktif DPR RI tersebut.

"Dan karena proses sebelumnya di RSCM, tentu ada medical record di sana. Kalau pun perlu dilakukan pengecekan lagi, tentu kita akan pertimbangkan di RSCM besok, terang dia.

Terkait waktu untuk pemeriksaan terhadap Setya Novanto, Febri masih belum bisa memastikan. Saya belum dapat informasi soal besok. Besok akan disampaikan, kata dia.

1 dari 2 halamanKabulkan Permintaan PengacaraTerdakwa dugaan korupsi proyek E-KTP Setya Novanto (kedua kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya usai sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/12). Sidang mendengar tanggapan eksepsi dakwaan JPU. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Sebelumnya, saat sidang dengan agenda tanggapan jaksa KPK atas eksepsi Setnov di Pengadilan Tipikor, majelis hakim mengabulkan permintaan tim penasihat hukum agar kesehatan Setnov kembali diperiksa.

Majelis hakim mengabulkan permintaan tersebut tanpa menentukan lokasi pemeriksaan Setnov. Namun tim penasihat hukum beranggapan majelis hakim mengabulkan Setnov akan diperiksa di RSPAD.

Iya mulai besok (menjalani pemeriksaan kesehatan) Di RSPAD, ujar Firman usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

Menurut Firman, mantan Ketua Umum Partai Golkae itu masih harus dirawat oleh dokter terkait penyakit jantung dan gula yang dialami oleh kliennya itu.

Ya memang medical record Pak Setnov kan jelas. Kan kami sudah sampaikan bahwa pemeriksaan kemarin itu kan bukan imajinasi sakitnya. Pak setnov ada medical recordnya, kata dia.

http://news.liputan6.com/read/3209250/kpk-pastikan-pemeriksaan-kesehatan-setnov-tetap-di-rscm



Original Post

KPK 'tangkis' nota keberatan Setya Novanto

Media Online merdeka.com
2017-12-29

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) menanggapi nota eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum terdakwakorupsi proyek e-KTP, Setya Novanto. Salah satu poin yang ditanggapi JPU adalah splitsing atau pemisahan berkas perkara.

Pada pembacaan eksepsi atau keberatan, Rabu (20/12) lalu, tim kuasa hukum Setya Novanto menyoroti pemberkasan mantan ketua DPR itu dengan berkas terdakwa lainnya seperti Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong.

Maqdir Ismail selaku kuasa hukum menyatakan keberatan dengan perbedaan locus dan tempus delicti yang didakwakan pada Setya Novanto, mengingat jaksa mendakwa kliennya tersebut melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama yang mestinya memiliki kesamaan locus dan tempus delicti.

Jaksa Abdul Basir menilai poin eksepsi tersebut sangat bertentangan dengan norma dan logika hukum yang sehat. Menurut jaksa, splitsing baru dapat terjadi ketika jaksa penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana dan beberapa tersangka.

Sementara dalam perkara korupsi e-KTP, jaksa penuntut umum selalu menerima satu berkas perkara dengan satu tindak pidana dan satu tersangka.

"Proses pemisahan surat dakwaan berbasis pada berkas perkara, sehingga dapat disimpulkan dalam surat dakwaan sangat dipengaruhi fakta-fakta penyidikan," ujar jaksa Abdul saat membacakan tanggapan eksepsi, di Pengadilan Tipikor.

Sebagai contoh, jaksa pun menggambarkan dakwaan pria yang akrab disapa Setnov dengan dua orang yang mencuri di rumah kosong. Pada kasus pencurian tersebut, pelaku pertama mengambil uang sebesar Rp 1 juta di kamar. Sementara pelaku kedua mencuri di kamar pembantu.

Pelaku pertama telah tertangkap dan disidik oleh jaksa penuntut umum, sedangkan pelaku kedua belum tertangkap. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum tetap akan mendakwa pelaku pertama melakukan pencurian bersama-sama tanpa menjelaskan detail tentang tindak pidana yang dilakukan pelaku kedua. Setahun kemudian pelaku kedua baru tertangkap dan diketahui mencuri 10 gram perhiasan. Mereka pun disidangkan secara terpisah.

Oleh karena itu, menurut jaksa, segala argumentasi tim kuasa hukum mengenai perbedaan sejumlah fakta dalam dakwaan Setnov dengan terdakwa e-KTP lainnya merupakan dasar hukum yang keliru dan tidak tepat.

Adapun pencantuman sejumlah nama yang muncul maupun hilang dalam dakwaan, lanjut jaksa, tak lantas menghilangkan unsur penyertaannya.

"Pencantuman nama dalam berkas perkara masing-masing tersangka memuat perbuatan orang lain, namun belum tentu tersangka," katanya.

Sementara jaksa enggan menanggapi poin keberatan tim kuasa hukum yang membantah penerimaan uang USD 7,3 juta dan satu buah jam tangan Richard Mille kepada Setnov. Menurut jaksa poin keberatan itu telah memasuki materi pokok perkara.

"Penuntut umum tidak akan menanggapi karena sudah memasuki pokok perkara. Apalagi keberatan itu telah dipertimbangkan dalam putusan Andi Narogong," ujarnya.

Selain itu, mengenai hilangnya sejumlah nama yang diduga turut menerima aliran dana dari proyek e-KTP. JPU menilai ada tidaknya nama-nama dalam surat dakwaan tidak bisa disamaratakan dengan surat dakwaan milik terdakwa lainnya.

Jaksa Wawan Yunarwanto mengatakan, pencantuman nama pihak-pihak dalam sebuah surat dakwaan mengacu dari perbuatan terdakwa dalam satu perkara. Lebih lanjut dia menjelaskan, meski pencantuman nama sejumlah pihak dalam surat dakwaan tidak berstatus tersangka, hal tersebut tidak menghilangkan penyertaannya dalam satu peristiwa.

"Adapun pencantuman nama semata-mata dalam berkas perkara masing-masing tersangka memuat perbuatan orang lain selain tersangka namun orang lain belum tentu tersangka, tidak menghilangkan unsur penyertaannya," ujar Wawan.

Mengenai keberatan Novanto atas audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyimpulkan ada kerugian negara dari proyek senilai Rp 5,6 triliun, JPU menilai BPKP memiliki wewenang dalam melakukan audit.

Wawan Yunarwanto mengatakan wewenang BPKP dalam melakukan audit telah diatur dalam peraturan presiden nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP Pasal 3 huruf b. Dalam Perpres tersebut, ujar Wawan, BPKP berwenang melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara.

Dia menambahkan, dalam proses penanganan perkara korupsi hasil audit BPKP mengenai kerugian keuangan negara telah digunakan dan diterima pada pengadilan serta menjadi best practice.

"Merujuk pada ketentuan dan best practice tersebut maka audit BPKP dalam perkara dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan terdakwa," ucapnya.

Dia mengatakan dalil-dalil tim kuasa hukum Setya Novanto atau akrab disapa Setnov itu tidak berdasar. Atas pertimbangan itu, Wawan berharap agar majelis hakim mengesampingkan eksepsi tim kuasa hukum Setnov.

"Berdasarkan argumentasi tersebut maka dapat disimpulkan dalil-dalil penasehat hukum merupakan dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan," tandasnya.

Dalam eksepsinya juga, Novanto yang mempertanyakan peran dirinya. Wawan Yunarwanto menuturkan, sejatinya peran Setya Novanto telah tercantum dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP tentang turut serta.

Dia menyebut ada tiga bentuk penyertaan seperti yang diatur dalam pasal tersebut yakni; yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan yang turut serta melakukan (medepleger).

"(Pertanyaan tim kuasa hukum) kualifikasi terdakwa diletakan pada forum keliru. Untuk mengetahui pelaku atau turut serta harus dibuktikan terlebih dahulu yang di ranah pembuktian," ujarnya.

Wawan pun memaparkan lima peristiwa yang melibatkan mantan ketua umum Partai Golkar itu.

Pertama, terdakwa melakukan pertemuan di Hotel Grand Melia bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Sugiharto, dan Diah Anggraini. Kedua, PT Murakabi Sejahtera dipersiapkan terdakwa dan Andi sebagai perusahaan pendamping merupakan perusahaan yang dikendalikan terdakwa melalui Irvanto yang tidak lain keponakan Setnov. Serta ada tiga kali pertemuan yang melibatkan dirinya terkait pembahasan e-KTP. [eko]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-tangkis-nota-keberatan-setya-novanto.html



Original Post

Berita menarik kemarin, ramai kampanye CELUP hingga eksepsi Setya Novanto

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2017-12-29

Jakarta (ANTARA News) - Menjelang akhir tahun, warganet dikagetkan oleh kampanya CELUP, kependekan dari cekrek, lapor, upload, mengajak warga net untuk melaporkan dugaan tindakan asusila. Berita ini menjadi salah satu berita menarik kemarin.Berita menarik lainnya adalah Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, yang tersandung kasus korupsi pengadaan KTP-Elektronik.Simak berita terhangat sepanjang Kamis (28/12) dalam rangkuman berikut ini.1. Presiden resmikan terminal Bandara Internasional SupadioPresiden Joko Widodo meresmikan perluasan terminal domestik dan internasional Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Terminal bandara tersebut diperluas dari 13.683 meter persegi kini menjadi 32 ribu meter persegi, jumlah penumpang yang sebelumnya mencapai 1,5 juta orang per tahun kini bisa menampung 3,8 juta penumpang tiap tahun.2. Jaksa penuntut minta hakim tolak eksepsi Setya NovantoJaksa Penuntut Umum KPK meminta agar keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-Elektronik ditolak oleh majelis hakim.3. Ketua Saracen jalani sidang perdanaKetua kelompok Saracen, Jasriadi, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis, dengan agendapembacaan dakwaan.4. Kampanye CELUP berisiko permalukan orang lainAktivis jaringan kebebasan berekspresi South East Asia Freedom of Expression (SAFEnet), Damar Juniarto, mengatakan meskipun pembuat sudah mengklarifikasi kampanye tersebut merupakan tugas kuliah, bisa saja ada yang mengadaptasi ide tersebut dan menggulirkannya kembali.5. Ini jadwal KRL tambahan di malam Tahun BaruPT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) menyiapkan 23 perjalanan KRL tambahan pada malam pergantian tahun yang tinggal menghitung hari itu. KRL tambahan akan tersedia mulai pukul 23.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB. Pewarta: Natisha AndarningtyasEditor: Unggul Tri RatomoCOPYRIGHT ANTARA 2017

https://www.antaranews.com/berita/674045/berita-menarik-kemarin-ramai-kampanye-celup-hingga-eksepsi-setya-novanto



Original Post

Media