Laode sebut masih butuh waktu tuntaskan kasus e-KTP

Media Online merdeka.com
2017-12-30

Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) terus melakukan pengembangan kasuskorupsi proyek e-KTP. Guna tindak lanjut pengembangan tersebut, KPK melakukan penyelidikan.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif membenarkan adanya pengembangan kasus tersebut. Hanya karena proses tersebut masih pada tahap penyelidikan, Laode enggan membeberkan lebih detil perihal penyelidikan tersebut.

"Saya belum bisa konfirmasi tentang penyidikan baru di KPK yang jelas proses penyelidikan yang berhubungan dengan e-KTP sedang berlanjut," ujar Laode, si gedung KPK, Jumat (29/12).

Dia sempat menuturkan dalam kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut, seluruh pihak; eksekutif, legislatif, dan swasta, terlibat dalam kasus proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Namun, penyusun kode etik di Mahkamah Agung itu menjelaskan proses pengembangan untuk berlanjut ke tingkat penyidikan butuh waktu. Sehingga, imbuhnya, pihaknya tidak serta merta menetapkan tersangka baru meski ada penyelidikan pada kasus tersebut.

"Jadi ada swasta ada penyelenggara negara tetapi ini sedang seperti yang saya katakan bahwa kasus ini bukan kasus lari jarak dekat tapi lari jarak jauh. Ini marathon. Dan saya enggak bisa menyebut potensial suspect," ujarnya.

Sebelumnya, Kamis (28/12) Setya Novanto jalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Meski nama mantan ketua DPR itu tidak masuk dalam daftar pemeriksaan saksi. Sementara itu, penyidik KPK, Febri Diansyah mengatakan Setya Novanto diperiksa dalam rangka penyelidikan.

"Anang Sugiana Sudihardjo dan Setya Novanto (diperiksa) dalam rangka pengembangan pe‎rkara e-KTP," ujar Febri.

Disinggung siapa calon tersangka e-KTP berikutnya, Febri mengaku belum bisa memberikan penjelasan secara rinci, karena proses penyelidikan masih berjalan saat ini. Febri juga tak menjawab saat dikonfirmasi apakah penyelidikan ini berdasarkan putusan hakim ataupun hal lainnya.

"Belum bisa dijelaskan lebih jauh lagi karena belum dalam penyidikan," ujarnya. [gil]

http://www.merdeka.com/peristiwa/laode-sebut-masih-butuh-waktu-tuntaskan-kasus-e-ktp.html



Original Post

Kasus KTP-El, KPK Akan Kembali Jerat Pihak Swasta

Media Online republika.co.id
2017-12-30

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkapkan, dalam waktu dekat bakal ada calon tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el. Calon tersangka baru kasus megakorupsi tersebut, menurut Syarif, dari pihak swasta.

"Saya belum bisa konfirmasi tentang penyidikan baru di KPK. Yang jelas proses penyelidikan yang berhubungan dengan KTP-el sedang berlanjut.Oke sebagai hadiah ulang tahun, mungkin dari pihak swasta," kata Syarif saat ditanyakan dari pihak mana tersangka baru KTP-el di Gedung KPK Jakarta, Jumat (29/12).

Namun, Syarif enggan menyebut secara rinci siapa pihak swasta yang dibidik oleh lembaga antirasuah tersebut. "Tidak bisa saya menyebut potential suspect nanti saja," ujar dia.

Diketahui sejauh ini, KPK pada perkara korupsi yang telah merugikan keuangan negara hampir Rp 2,3 triliun itu baru menjerat enam orang tersangka. Mereka mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana Sudihardjo dan Setya Novanto.

Dari nama-nama tersebut, baru Irman, Sugiharto dan Andi Narogong yang sudah divonis terbukti oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/30/p1qgly377-kasus-ktpel-kpk-akan-kembali-jerat-pihak-swasta



Original Post

Undang-Undang Tipikor Dan Komitmen MA

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-12-30

RMOL. Mahkamah Agung (MA) menyatakan â€permasalahan pedoman pemidanaan terkait perkara korupsi telah tercantum di dalam ancaman pidana itu sendiri.Ketua MA Muhammad Hatta Ali mengatakan, di dalam Undang-undang (UU) sendiri sudah mengatur pasal terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ia mencontohkan, misalnya dalam pasal 3, yang ancaman hukumannya minimal satu tahun dan maksimal 4 tahun.

"Kalau di dakwa pasal 2 minimal 4 tahun, sampai seumur hidup. Bahkan sampai hukuman mati dengan syarat-syarat tertentu," kata Hatta dalam penyampaian kinerja sepanjang 2017 di gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (28/12) lalu.

Kemudian, Hatta mengaku â€bahwa untuk membreakdown pasal yang mengatur Tipikor, maka di dalam sistem kamar setiap tahun mengadakan rapat pleno membahas setiap perkara. Baik pidana khusus, maupun pidana umum. â€

"Di situ diatur lagi seandainya korupsi yang ternyata dibawah Rp 100 juta apakah kita menerapkan pasal 2 atau Pasal 3," tuturnya.

Hatta menjelaskan, kalau pasal 2 diterapkan minimal hukuman 4 tahun. Sedangkan, pasal 3 minimal satu tahun. Lantas mana yang mau diterapkan? Padahal korupsi nggak sampai Rp 100 juta.

"Ini ada komitmen di antara kamar perkara korupsi, katakanlah misalkan kalau di bawah Rp 100 juta ya cukup dikenakan pasal 3, jangan pasal 2," papar Hatta.

Lebih lanjut dikatakannya, â€perkara korupsi sudah di breakdown kembali sampai kepada jumlah yang dikorupsi.

"Jadi kembali kepada hakim, kadang kala ada masyarakat yang tidak tahu, kok ini korupsi diputus ringan satu tahun," ucapnya. â€

Selain itu, lanjut dia, ada juga terdakwa yang didakwa pasal 2 yang ancaman hukuman minimal 4 tahun dan dendanya Rp 200 juta.
"Dia (terdakwa) melakukan korupsi dibawah Rp 100 juta, dihukum dendanya Rp 200 juta, kan tidak adil," sambungnya.

Hal tersebut dalam rangka komitmen MA dalam hal penegakkan hukum terkait perkara korupsi yang melibat sejumlah penyelenggara negara, dan para wakil rakyat.
â€

Seperti hanya Ir Zulfadhli yang merupakan Anggota DPR yang perkara dugaan korupsi korupsi dana bantuan sosial (bansos) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat 2006-2008 saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kalbar yang merugikan negara kurang lebih sejumlah Rp 20 miliar.

Alokasi dana bansos tersebut untuk KONI Kalbar dan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, berdasarkan surat Kejati Kalbar Nomor B-2021/Q.15/Ft.1 /08/2016 tanggal 23 Agustus 2016.â€

Selain itu juga â€Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur periode 2014-2019, Dody Rondonuwu. Berdasarkan surat yang dikeluarkan setelah MA menolak kasasi yang diajukan Dody dalam kasus korupsi â€dana asuransi untuk anggota DPRD Kota Bontang. [tsr]â€

http://hukum.rmol.co/read/2017/12/30/320250/Undang-Undang-Tipikor-Dan-Komitmen-MA-



Original Post

PPP Kubu Djan Tidak Baca Putusan MA Pakai Mata Hati

Media Online Rakyat Merdeka Online
2017-12-30

RMOL. PPP kubu Djan Faridz diminta untuk memahami putusan Mahkamah Agung (MA) secara utuh. Dimana sebelumnya, MA sudah menolak kasasi yang diajukan oleh PPP kubu Djan terkait sengketa kepengurusan partai berlambang Ka\'bah itu.Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romi), Arsul Sani.

Asrul bahkan meminta Djan untuk membaca putusan itu dengan menggunakan mata hati yang terbuka lebar.

"Tanpa mata hati terbuka dan pikiran jernih maka kesimpulan dan sikap yang keluar cenderung menyesatkan publik dan melenceng dari prinsip-prinsip hukum yang benar," kata Arsul dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat (29/12).

Pasalnya menurut dia, semua orang yang pernah belajar hukum tentu bakal membaca semua putusan pengadilan dengan melihat bunyi amar putusannya terlebih dahulu. Nah, jika amar putusannya sudah jelas, maka ditegaskannya bahwa putusan sudah tak perlu ditafsirkan lagi.

"Tidak perlu ditafsir-tafsirkan sepihak secara mengada-ada," tegasnya.

Terlebih, tambahnya, Putusan MA-RI Nomor 79/2017 yang dikeluarkan pada bulan Juni 2017 secara tegas membatalkan Putusan Kasasi MA-RI Nomor 601/2015. Putusan kasasi Nomor 601/2015 inilah yang selama ini menjadi dasar Djan Faridz cs untuk mengklaim legalitas kepengurusannya.

"Artinya kalau dasar hukum yang menjadi klaim legalitasnya sudah dibatalkan sendiri oleh lembaga peradilan tertinggi tersebut maka menjadi tiada lagi dasar untuk mengklaim Djan cs sebagai pengurus PPP yang sah. Sah atas dasar apa, wong SK Menkumham tidak punya dan Putusan PK MA membatalkan putusan kasasi sebelumnya?" ketus Anggota Komisi III DRP RI ini.

Lenyapnya dasar bagi Djan untuk mengklaim legalitas kepengurusan PPP katanya menjadi tambah nyata setelah permintaan kasasi Djan Faridz untuk membatalkan SK Menkumham tentang kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016 dibawah Ketua Umum Romahurmuziy juga ditolak MA.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP yang juga kuasa hukum kubu Djan Faridz, Humphrey Djemat mengklaim PPP dibawah kepengurusan Djan lah yang sah. Arsul tak terima dengan itu.

"Saya menyarankan kepada Humphrey Djemat agar tidak memberikan pendapat hukum kepada Djan, cs secara keliru agar reputasinya sebagai seorang advokat tidak rusak," pungkasnya. [tsr]

http://politik.rmol.co/read/2017/12/30/320254/PPP-Kubu-Djan-Tidak-Baca-Putusan-MA-Pakai-Mata-Hati-



Original Post

4 Petugas KAI Terluka Saat Kosongkan Sebuah Rumah di Surabaya

Media Online liputan6com
2017-12-30

Liputan6.com, Surabaya - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya menertibkan sebuah rumah di Jalan Kalasan Nomor 16, Surabaya. Penertiban tersebut berujung ricuh lantaran ratusan massa mengadang petugas KAI hingga aksi dorong dan pukul tidak terelakkan.

Tidak hanya itu, lemparan batu dan air mineral kepada petugas KA juga menyebabkan empat petugas mengalami luka-luka. Beruntung aksi dapat diredam setelah ratusan pegawai KAI memilih mundur.

"Ricuh, bentrok, tangga saya kena lemparan batu. Untung cuma tangan, bukan kepala saya," ucap Benz, wartawan RRI Surabaya, yang meliput kericuhan itu kepada Liputan6.com, Kamis, 28 Desember 2017.

Sekretaris Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN) Jatim, Usman, mengatakan tindakan penertiban aset yang dilakukan PT KAI dengan memaksa itu tidak berdasar. Ia menyebut lahan yang menjadi objek sengketa dalam posisi status quo. Dengan begitu, siapa pun tidak boleh merasa memiliki tanah.

"Sudah ada putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 8 September 2015. Yang jelas kedua belah pihak harus menghormati. Padahal dalam gugatan, tidak pernah di situ ada klausul yang menyatakan Kalasan 16 itu harus dikosongkan," ujarnya.

Ia menegaskan, warga akan terus melawan sebab tindakan penertiban aset yang dilakukan PT KAI melawan hukum. Jika objek yang disengketakan ini dikosongkan, PT KAI juga tidak perlu datang dengan massa banyak.

"Kalau ini memang ada klausul yang menyatakan harus dikosongkan, kan tidak perlu KAI yang melaksanakan. Cukup mengajukan ke Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi, karena PN sebagai eksekutornya," ucapnya.

1 dari 2 halamanJawaban PT KAIRumah di Jalan Kalasan 16, Surabaya, menjadi objek sengketa warga dan PT KAI. (Liputan6.com/Dian Kurniawan)Dia juga mempertanyakan surat legalitas yang dimiliki PT KAI atas aset di jalan Kalasan 16. Terlebih di sekitar kawasan ada bukti bisa dijadikan sertifikat pribadi.

"Selama ini yang dibuktikan Pt KAI bahwa memiliki sertifikat itu bukan sertifikat, tapi surat hak pengelolaan (SHP). Nah, hak pengelolaan itu ada waktunya. Yang kami curigai saat ini ada Kalasan 31 sampai 37, bahwa ketentuan SKP itu tidak boleh diperjualbelika. Tapi kenyataannya saya punya bukti, salah satunya Kalasan 37 itu jadi sertifikat pribadi," katanya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Gatut Sutiyatmoko, membantah status quo aset tersebut. Dia menyampaikan, apa yang diklaim warga tidak beralasan. Ia menjelaskan gugatan perdata yang diajukan oleh warga ditolak pengadilan.

"Kita juga diperkuat putusan pidana dari Mahkamah Agung yang memperkuat putusan pidana Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang menerangkan penghuni rumah dinas dinyatakan bersalah. Kalau segi perdata gugatannya itu ditolak," tutur Gatut.

Mediasi yang dilakukan PT KAI lanjut Gatut juga tidak membuahkan hasil. Pertemuan di Kecamatan Pasar Keling untuk menyepakati titik temu tidak mendapatkan respons warga. Dengan tidak hadirnya warga, penertiban untuk sementara ditunda.

Saksikan video pilihan berikut ini

http://regional.liputan6.com/read/3209499/4-petugas-kai-terluka-saat-kosongkan-sebuah-rumah-di-surabaya



Original Post

Eksekusi Eks Pejabat BRI Tunggu Putusan Resmi

Media Online inilah.com
2017-12-30

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Jaksa Agung, Arminsyah memerintahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk melakukan eksekusi terhadap mantan pejabat BRI yang menggelapkan emas seberat 59 kilogram milik nasabah Ratna Dewi.

Sebab, ketiga terpidana dari BRI itu yakni mantan Kepala Administrasi Kredit BRI Jakarta II Rotua Anastasia, mantan Junior Account Officer I BRI Wilayah Jakarta II Agus Mardianto dan mantan Wakil Pimpinan BRI Jakarta II Rahman Arif sudah divonis tingkat Mahkamah Agung atau Kasasi.

Namun, sampai saat ini Kejari Jakarta Selatan belum mengeksekusi tiga terpidana tersebut. "Kita cek dulu apakah resmi salinan putusannya sudah diserahkan belum, nanti saya cek. Kalau resmi salinan putusannya diserahkan, eksekusi," kata Arminsyah di Kantor Ombudsman, Jumat (29/12/2017).

Menurut dia, memang kadang-kadang biasanya informasi berita itu dari media atau mungkin dari Mahkamah Agung. Sehingga, perlu dicek lagi apakah salinan putusannya yang resmi sudah diserahkan ke kejaksaan atau belum.

"Yang resmi pegangan dari jaksa adalah salinan putusan yang diterima langsung dari panitera," ujarnya.

Sementara, Arminsyah mengatakan eksekusi terhadap seorang pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dieksekusi tanpa menunggu Peninjauan Kembali (PK).

"Eksekusi, tidak (tunggu PK). Kecuali hukuman mati, baru ditunda," jelasnya.

Sedangkan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Syarifuddin mengatakan biasanya pihaknya mengirimkan petikan putusan Mahkamah Agung terhadap suatu perkara agar cepat dilakukan eksekusi oleh kejaksaan.

"Biasanya itu kita kirim petikan, petikan lebih dulu dikirim dengan maksud supaya lebih cepat dieksekusi," katanya.

Sementara pengacara Ratna Dewi, Petrus Bala Pattyona mempertanyakan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang belum mengeksekusi tiga pejabat BRI itu padahal surat perintah eksekusi telah diterbitkan pada Kamis (28/12).

"Ada apa kejaksaan hingga saat ini belum mengeksekusi ketiga terpidana BRI itu," ucap Petrus.

Petrus menjelaskan pihaknya telah mengirimkan dua kali surat perihal permohonan eksekusi kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang ditembuskan ke pimpinan Kejaksaan Agung. tonul.spt list-style-type none margin 0 padding 0 overflow hidden ul.spt li float left ul.spt li span display block width 60px height 60px margin-right 5px /background-color green/ border1px solid silver .spt-text font-weight 700

http://nasional.inilah.com/read/detail/2427452/eksekusi-eks-pejabat-bri-tunggu-putusan-resmi



Original Post

KPK Akan Tetapkan Tersangka Baru

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-12-30

KPK Akan Tetapkan Tersangka Baru

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik 2011-2012. Tersangka itu akan menjadi yang ketujuh dan dipastikan datang dari kalangan swasta.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif saat memberikan ucapan selamat udang tahun ke-14 kepada KPK, Jumat (29/12). "Sebagai hadiah ulang tahun KPK, yang disidik sekarang adalah swasta," ucap Laode.

Sejak awal 2017 perkara ini disidik, sudah ada enam tersangka dan beberapa di antaranya telah dijatuhi vonis, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk Kemendagri Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dari sejumlah orang yang disebutkan bersama-sama Novanto terlibat dalam korupsi itu, ada empat orang yang datang dari kalangan swasta. Dua di antaranya telah melalui proses hukum, yakni Andi dan Anang. Dua orang lainnya yang belum diproses hukum adalah Oka dan Irvanto.

Novanto ke RSPAD

Sementara itu, Novanto menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai permintaannya yang dikabulkan ketua majelis hakim Yanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat Menurut Laode, Novanto pergi ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Seusai menjalani pemeriksaan di RSPAD, Novanto langsung kembali ke tahanan KPK.

"Pemeriksaan itu kontrol biasa. Sebenarnya kami ingin dia (Novanto) diperiksa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Itu juga dalam pengawasan dokter KPK. Kami berikan akses kepada beliau," kata Laode.

(MDN)





Original Post

Melawan Musuh yang Tak Berubah

Media Cetak Kompas Halaman 5
2017-12-30

Melawan Musuh yang Tak Berubah

Serangan balik terhadap upaya pemberantasan korupsi rupanya belum berhenti. Obyeknya tidak hanya terhadap lembaganya, tetapi juga personal. Tidak cukup dengan menggugat melalui jalur hukum, tetapi serangan melalui jalur politik juga dilakukan terang-terangan. Selama 15 tahun berdiri sejak disahkannya UU KPK pada Desember 2002, upaya ini terus digulirkan untuk menggoyahkan pemberantasan korupsi yang masih didukung dengan setengah hati.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas terkait citra lembaga negara dalam Evaluasi Kinerja 3 Tahun Jokowi-Kalla menunjukkan, 87,3 persen responden, menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dipercaya dan pantas didukung. Begitu pula hasil survei Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) 2017, tingkat kepercayaan terhadap KPK mencapai 86 persen.

Namun, fakta tersebut harus berhadapan dengan kekuatan lain di negeri ini yang justru menginginkan KPK sebagai motor pemberantas korupsi tidak lagi beroperasi. Kondisi ini pernah diungkap oleh ICW dan Transparency International Indonesia (TII) melalui Independent Report pada United Nation Convention Against Corruption (UNCAQ ke-4 tahun 2011.

Hal ini pun pernah disinggung mantan Ketua KPK Ta-ufiequrachman Ruki pada peringatan Hari Wang Tahun Ke-2 KPK dalam pidato berjudul "Gerakan Antikorupsi, Sebuah Perang Sunyi di Belantara Curiga".

Saat itu. Ruki menggarisbawahi serangan yang diterima KPK dan lembaga antikorupsi yang dibentuk sebelumnya terjadi karena upaya pemberantasan korupsi mulai mengganggu kepentingan orang atau kelompok tertentu. "Waktu pula telah mengajarkan bahwa hanya segelintir orang saja yang bermimpi Indonesia bebas korupsi," kata Taufieq (Kompas, 30 Desember

2005).

Kini, sudah 15 tahun KPK hadir di negeri ini. Meskipun telah bekerja secara maksimal hingga publik mengapresiasi positif sepak terjang KPK, publik (sekitar 65 persen responden) tetap memandang level korupsi di Indonesia kian meningkat Ini terbaca dari data Global Corruption Barometer 2017 yang diluncurkan Transparency International (TQ.

Kenaikan level korupsi ini kadang dimanfaatkan pihak tertentu yang ingin membungkam KPK. Padahal, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan

durasi panjang dan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan, baik eksekutif maupun legislatif, tak hanya dari publik.

Negara lain

Jalan menuju bebas korupsi memang tak mudah. Corrupt Practices Investigation Bureau Singapura, misalnya, berdiri sejak 1952. Artinya, sudah 65 tahun berkiprah memerangi korupsi hingga Singapura menjadi salah satu negara yang paling bersih di Asia. Sebelumnya, suap dan pungutan liar marak terjadi sejalan dengan penyelundupan barang dari sejumlah negara, mengingat Singapura menjadi simpul perdagangan.

Begitu pula dengan Independent Commission Against Corruption (ICAQ Hong Kong yang perlu waktu 43 tahun melawan para pejabat korup. Pemicu awal adalah perdagangan narkoba yang melibatkan polisi setempat Tanpa pandang bulu dan

dengan dukungan politik yang tak tanggung-tanggung, lembaga antirasuah ini bekerja sampai akhirnya tingkat korupsi di negara tersebut turun signifikan.

Peter Carey dalam buku berjudul Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia dari Daendels (1808-1811) sampai Era Reformasi mengungkap, Inggris butuh waktu 150 tahun untuk keluar dari belenggu korupsi.

Bagaimana dengan Indonesia? KPK saat ini telah berusia 15 tahun. Terlalu naif jika berharap korupsi yang sudah ada sejak Orde Lama dan menggurita lewat para pemain lama yang saling berkelindan bisa langsung dihilangkan begitu saja hingga akarnya.

Ditambah lagi, serangan demi serangan terhadap pemberantasan korupsi dan lembaganya yang masih belia susah dibendung. Apalagi, KPK juga harus berhadapan dengan para pemegang kebijakan dan oligark yang punya kuasa demi mempertahankan kepentingannya

Data KPK menunjukkan, 144

anggota DPR dan DPRD telah diproses hukum sejak 2004 hingga 2017. Selain itu, ada 87 kepala daerah, 175 pejabat eselon I/II/III, dan 25 kepala lem-baga/kementerian yang dihadapkan ke meja pengadilan.

Tantangan

Sejumlah upaya pelemahan pemberantasan korupsi tercatat dilakukan melalui banyak instrumen sejak berdiri hingga sekarang. Revisi Undang-Undang No 30/2002 tentang KPK menjadi senjata paling laris untuk memangkas kewenangan lembaga antirasuah. Tahun ini, KPK dihadapkan pada Panitia Angket DPR terhadap KPK bersamaan dengan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Dalam perkara ini, mantan Ketua DPR Setya Novanto kini tengah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Selain itu, uji materi undang-undang juga dimanfaatkan untuk melemahkan lembaga antirasuah ini. Mahkamah Konsti-

tusi mencatat ada 23 pengajuan uji materi UU KPK sejak KPK berdiri hingga saat ini. Yang terbaru, uji materi diajukan oleh Setya Novanto terhadap upaya penetapan tersangka dan pencekalan.

Serangan personal juga masih dialami. Pada 2017, penyidik senior Novel Baswedan disiram air keras oleh oknum seusai menunaikan shalat Subuh di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Puluhan penyidik KPK yang menangani kasus KTP elektronik juga harus berurusan dengan Polda Metro Jaya Dua unsur pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, tak luput dari upaya pelaporan ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan surat.

Namun, di tengah badai serangan tersebut, capaian kinerja KPK terus menanjak. Pada 2017, KPK menangani 118 penyidikan dan 19 perkara berasal dari operasi tangkap tangan. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan 2016, yaitu 99 penyidikan dan 17 perkara operasi tangkap

tangan. Penyelamatan uang negara juga meningkat dari Rp 628,5 miliar menjadi sekitar Rp 2,9 triliun.

Perolehan gratifikasi juga naik pesat Pada 2016, pengembalian gratifikasi tercatat Rp 14,6 miliar. Jumlah ini naik pada 2017, mencapai lebih dari Rp 114 miliar. Hal ini menunjukkan keberhasilan KPK mengajak pejabat, pegawai negeri sipil, dan pegawai swasta untuk patuh tak menerima gratifikasi, baik dalam bentuk uang maupun barang.

Kendati demikian, jalan sunyi dan sendiri masih harus ditempuh untuk melawan korupsi. Keberhasilan ini hanya bagian kecil dari perjuangan yang belum usai. Setidaknya, meski terjal, langkah ini sudah berada di jalur yang benar.

Florence + The Machine dalam lagunya, "Shake It Out" menuliskan lirik, "its always darkest before the dawn". Akan ada terang, setelah gelap. Begitu pula dengan asa pemberantasan korupsi.

(RIANA A IBRAHIM)





Original Post

Dibina" atau "Dibiasakan"

Media Cetak Kompas Halaman 6
2017-12-30

Dibina" atau "Dibiasakan"

Ada tren menarik di setiap pengujung tahun. Tiap lembaga membuat evaluasi atau catatan akhir tahun atau refleksi akhir tahun.

Lembaga itu mengevaluasi dirinya sendiri dan mengumumkannya kepada publik tentang apa yang dilakukannya. Mungkin itulah bentuk akuntabilitas. Kemarin, Mahkamah Agung membuat refleksi akhir tahun. Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyebut tahun 2017 adalah tahun "pembersihan". MA mengklaim sepanjang tahun 2017.MA menitikberatkan pada pembersihan badan peradilan.

Kekuasaan kehakiman memunculkan wajahnya yang hitam ketika keadilan diperjualbelikan. Ketika putusan dengan irah-irah, "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dalam realitasnya berubah menjadi "keuangan yang mahakuasa". Keuangan bisa membeli segala, termasuk keadilan! Kekuatan uang bisa menentukan berat ringannya tuntutan.

1 tu bukan cerita baru. Prof Gary Goodpaster, Guru Besar Emeritus Universitas California, dalam buku suntingan Prof Tim Lindsey, mengatakan, "Sistem hukum Indonesia tidak bisa dipercaya-sungguh tidak bisa digunakan untuk dapat memberikan keputusan jujur-tetapi boleh jadi bisa dipercaya untuk melindungi kegiatan korup."

Hatta menyebut semasa kepemimpinannya terdapat 14 hakim dan 7 panitera pengganti ditangkap KPK. Hatta Ali bereaksi keras, "Bagi yang tidak bisa dibina terpaksa akan dibinasakan agar virusnya tidak menyebar ke pegawai yang lain." Diksi "dibinasakan" yang dilontarkan Hatta terbilang keras meski harian ini tidak mengelaborasi lebih jauh definisi operasional soal "dibinasakan" yang diucapkan Hatta Ali.

Kita memaknainya, diksi "dibinasakan" dalam arti kesempatan orang itu tertutup kariernya sebagai hakim. Orang yang korup, orang yang integritasnya diragukan, orang yang punya rekam jejak mengeluarkan memo atau katebelece, orang yang punya hobi melobi kekuasaan untuk mendapatkan jabatan hakim, sebenarnya secara moral tidak pantas menjadi hakim.

Kekuasaan kehakiman yang mandiri harus betul-betul dibersihkan dari hakim yang rakus akan harta dan kekuasaan politik. Namun, itu semua menuntut keteladanan. Pimpinan juga harus menunjukkan sikap moralnya yang sederhana dan tidak bergaya hidup hedonis. Pimpinan peradilan harus punya tanggung jawab moral dan berani bertanggung jawab secara moral ketika ada pimpinan peradilan di bawah terjebak kasus korupsi

Pembersihan peradilan tak bisa hanya keras-kerasan diksi, tetapi harus ada kekuatan politik untuk "mem-binasakan" hakim korup yang tak bisa lagi dibina. RUU Jabatan Hakim bisa menjadi jalan untuk membersihkan peradilan.

REDAKSI





Original Post

Negeri Ramah terhadap Koruptor

Media Cetak Kompas Halaman 6
2017-12-30

Negeri Ramah terhadap Koruptor

Jajak pendapat harian Kompas (7-9 Juni 2017) mengungkap bahwa masalah terbesar bangsa Indonesia ialah korupsi (42,8 persen), penegakan hukum (17,7 persen), kemiskinan (12,9 persen), dan masalah SARA (10 persen). Yang membuat Indonesia mundur ialah korupsi makin meningkat (26,9 persen), ekonomi memburuk (22,7 persen), hukum tebang pilih (12,6 persen), sum-. ber daya alam dikuasai luar negeri (8,4 persen), dan konflik SARA meningkat (8,4 persen).

Sebaliknya jajak pendapat Transparency Indonesia terhadap pengusaha mengungkap bahwa 60 persen responden menganggap korupsi bukanlah masalah penting.

Pendapat masyarakat bahwa korupsi adalah masalah terbesar bangsa Indonesia dan bahwa yang membuat Indonesia mundur ialah korupsi yang semakin meningkat ternyata tidak membuat pejabat jera melakukan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap ratusan pejabat negara, baik di kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Kasus KTP elektronik yang merugikan negara lebih dari Rp 2 triliun dan melibatkan banyak pejabat negara yang masih menjabat membuat masyarakat bertanya-tanya, kok semudah itu para pejabat eksekutif dan legislatif mengeruk uang negara dalam jumlah yang amat besar.

Selama ini disebutkan bahwa koruptor adalah orang yang diduga korupsi dan tertangkap atau dibuktikan telah melakukan tindak pidana korupsi. Yang melakukan korupsi, tetapi tidak tertangkap atau tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi bukan koruptor. Wajar kalau banyak yang menduga bahwa yang

tertangkap adalah puncak dari gunung es pelaku tindak korupsi yang tidak tertangkap. Yang tidak tertangkap jauh lebih banyak daripada yang tertangkap.

Mengapa para pejabat negara tidak jera melakukan korupsi? Menurut saya, para pejabat yang melakukan korupsi (dan juga pengusaha yang terlibat) sudah tidak merasa malu, tidak merasa bersalah, dan tidak merasa takut kepada Tuhan. Tidak ada tersangka yang ditangkap KPK yang terlihat merasa malu saat muncul di depan jurnalis televisi

Setya Novanto tidak merasa malu dan merasa bersalah melakukan tindakan menghindar dari panggilan KPK sehingga mengalami kecelakaan. Yang mereka takuti hanya dimiskinkan. Kalau hanya dihukum ringan dan tidak dimiskinkan, setelah bebas mereka masih bisa menikmati harta haram mereka.

Penyebab lain ialah karena bangsa Indonesia ramah terhadap koruptor. Tidak ada sanksi sosia] terhadap para koruptor atau mereka yang layak diduga korupsi atau pejabat yang sudah disebutkan mempunyai rekening gendut Mereka masih dihormati masyarakat Kita juga tidak berhasil menyelesaikan banyak kasus dugaan korupsi sejumlah pemimpin tertinggi di negeri kita pada masa lalu.

Pengalaman negara lain

Di Korea Selatan, Presiden Syngman Rhee didesak untuk mundur dari melarikan diri ke Hawaii pada 1960. Chun Doo-hwan yang memimpin tahun 1979-1988 dijatuhi hukuman mati. Penggantinya, Roh Tae-woo, dijatuhi hukuman lebih dari 20 tahun karena korupsi dan pengkhianatan. Kedua pemimpin itu diampuni pada 1997. Kim Yong-sam yang memerintah pada 1993-1998 dituduh membawa Korea Selatan ke dalam krisis keuangan Asia, tapi juga menyaksikan putranya dipenjara karena memperdagangkan kekuasaan.

Kim Dae-jung yang memerintah pada 1998-2003 menerima Hadiah Nobel pada 2000 karena pendekatan lunak terhadap Korea Utara, tetapi putranya me-

rusak reputasi itu karena menerima suap dari kalangan pengusaha. Roh Moo-hyun yang memerintah pada 2003-2008 bunuh diri pada 2009 di tengah dugaan anggota keluarganya menerima suap dan kakaknya dijatuhi hukuman pada tahun yang sama.

Lee Myung-bak yang memerintah pada 2008-2013 dipermalukan oleh anak tunggal dan dua saudara lelakinya yang korupsi dana untuk kaum miskin.

Tahun ini Presiden Park Geun-hye, putri Presiden Park Chung-hee, dimakzulkan dan menghadapi hukuman seumur hidup. Dia mengulangi tragedi ayahnya pada 1979 yang ditembak mati oleh kepala intelijennya sendiri dalam sebuah pesta karena Park Chung-hee dianggap sebagai diktator.

Pada awal November 2017, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman menangkap sejumlah besar pangeran dalam keluarga besar Ibnu Saud. Pangeran Abdel Aziz bin Abdullah, salah satu putra mendiang Raja Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud, dilaporkan meminta suaka ke Perancis. Kakak kandungnya, yaitu Pangeran Miteb bin Abdullah, yang menjabat sebagai komandan pasukan elite Garda Nasional, ikut ditangkap pada awal November karena tuduhan korupsi. Selanjutnya diberitakan bahwa Pangeran Miteb dilepaskan setelah bersedia mengembalikan sekitar 1 miliar dolar AS ke kas negara

Kejaksaan Agung Arab Saudi menyatakan telah membekukan rekening bank milik 367 orang. Pemerintah juga melarang pesawat pribadi ke luar negeri. Kebanyakan dari 320 pangeran, menteri, dan mantan menteri yang ditangkap memilih kompromi dan bersedia mengembalikan harta dan aset mereka kepada pemerintah. Diperkirakan Pemerintah Arab Saudi akan memperoleh dana 50 miliar dollar AS hingga 100 miliar dollar AS dari pengembalian harta itu.

Masih adakah harapan?

Jajak pendapat lain dari harian Kompas (10-13 Oktober 2017) mengungkap bahwa 50,7

persen responden menganggap bahwa perilaku plagiat, korupsi, dan suap di dalam masyarakat amat parah dan 43,1 persen menganggap hal itu parah. Terhadap pernyataan bahwa kasus korupsi dan plagiat sering terjadi karena tak adanya sanksi yang berat dan membuat jera, 88 persen responden setuja

Pertanyaan lain ialah "apakah tindakan menyuap dan korupsi dipicu kebiasaan berbohong di masyarakat?" Yang setuju 74,9 persen dan yang tak setuju 23,9 persen. Pertanyaan lain ialah tentang tingkat kebohongan di beberapa kalangan. Di kalangan aparat penyelenggara negara yang selalu dan yang sering jujur sebanyak 10,5 persen, yang selalu dan sering bohong sebanyak 38,9 persen, yang kadang jujur sebanyak 45,5 persen.

Di kalangan penegak hukum yang selalu dan yang sering jujur sebanyak 7,5 persen, yang selalu dan yang sering bohong mencapai 43,7 persen, yang kadang jujur 45,3 persen. Di kalangan agamawan yang selalu dan sering jujur sebanyak 45,7 persen, yang selalu dan sering bohong 9,3 persen, yang kadang jujur sebanyak 38,7 persen.

KPK dibentuk karena dianggap bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak cukup mampu untuk memerangi korupsi. Anggapan itu tampaknya sesuai dengan hasil jajak pendapat di atas yang mengungkap bahwa di kalangan aparat penegak hukum, yang sering dan selalu jujur hanya mencapai 7,5 persen. Kini ada gagasan untuk membentuk Densus Tipikor.

Apakah dalam waktu belasan tahun terakhir telah terjadi perbaikan yang amat berarti dalam lingkungan aparat penegak hukum sehingga kita yakin kepolisian dapat menjalankan tugas di dalam Densus Tipikor dengan baik? Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak terlalu tinggi. Apakah Densus Tipikor dapat bersikap independen dan profesional kalau harus menangani korupsi di dalam kalangan kepolisian?

Dalam jajak pendapat tentang kejujuran di atas, di kalangan pel-ajar/mahasiswa yang selalu dan

sering jujur mencapai 9,8 persen, yang selalu dan sering bohong sebanyak 36,6 persen, yang kadang jujur sebanyak 50,5 persen. Kita juga harus berusaha menaikkan tingkat kejujuran pelajar/ mahasiswa jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang selalu dan sering bohong.

SALAHUDDIN WAHID

Pengasuh Pesantren

Tebuireng

SALAHUDDIN WAHID





Original Post

Sektor Swasta kembali Dibidik Terkait KTP-E

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2017-12-30

Sektor Swasta kembali Dibidik Terkait KTP-E

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief membenarkan bahwa pihaknya memang sedang melakukan penyelidikan baru dalam pengembangan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Kali ini pihaknya mengincar pelaku dari pihak swasta.

"Sebagai hadiah ulang tahun KPK, saya informasikan bahwa ada penyelidikan baru terkait kasus KTP-E, berikutnya dari pihak swasta," ungkap Laode saat didesak pewarta di gedung KPK Jakarta, Jumat (29/12).

Dirinya menegaskan bahwa dalam penyelidikan baru kasus KTP-E ini pihaknya juga tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain yang diincar, seperti dari sektor penyelenggara negara. Meski demikian, penetapan tersangka baru tidak akan dilakukan dalam waktu dekat karena KPK bekerja dengan hati-hati dalam kasus ini.

Sebelumnya dari pihak swasta, KPK sudah mendapatkan sejumlah pihak, mulai Andi Agustinus hingga Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo (ASS), sebagai tersangka.

Hingga saat ini untuk Andi Agustinus sedang dalam proses persidangan dan tinggal menunggu agenda sidang putusan pengadilan. Adapun untuk ASS hingga saat ini pihak KPK masih terus memeriksa sejumlah saksi guna melengkapi berkas pemeriksaan dari ASS.

Tersangka KTP-E dari sektor penyelenggara negara ialah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan Tipikor Jakarta. Keduanya saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Dari sektor politik, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni Miryam S Haryani, Markus Nari, dan Setya Novanto yang berasal dari partai politik Hanura dan juga Golkar. Miryam saat masih menjalani sidang di pengadilan tipikor dengan kasus pernyataan tidak benar, begitu juga dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto yang baru menjalani persidangannya. Adapun untuk Markus Nari, dirinya masih dalam proses pengumpulan berkas pemeriksaan dari sejumlah saksi.

Dalam kasus KTP-E ini diduga negara dirugikan sebesar sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-E pada Kemendagri.

(Dro/P-5)





Original Post

Kasus Korupsi Naik, Aset Dikembalikan Melonjak

Media Cetak Media Indonesia Halaman 15
2017-12-30

Kasus Korupsi Naik, Aset Dikembalikan Melonjak

BARESKRIM Polri pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi menangani 1.472 kasus sepanjang 2017. Jumlah itu meningkat bila dibandingkan dengan 2016 yang hanya 1.360 kasus. Meski peningkatan kasus hanya 8%, pengembalian aset yang dikorupsi mencapai 926%. "Memang kasus korupsi yang ditangani Polri pada 2017 naik hanya 8%. Namun, nilai pengembalian aset mencapai Rpl.9 triliun dari jumlah sebelumnya Rpl88 miliar. Itu naik sebanyak 926%," ungkap Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menyampaikan Laporan Tahunan Polri kepada wartawan, di Mabes Polri, kemarin.

Tito menuturkan, dari 1.472 perkara yang ditangani Bareskrim pada tahun ini, total kerugian negara mencapai Rp3,2 triliun. Jumlah itu naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rpl,6 triliun.

Kasus kejahatan umum, ungkap Tito, tahun ini relatif menurun. Kasus kejahatan tersebut dikategorikan menjadi empat golongan, yakni kejahatan konvensional, transnasional, kekayaan negara, dan implikasi kontingensi. Berdasarkan data Polri, jumlah kejahatan 2016 mencapai 380.826 kasus. Pada 2017 mencapai 291.748 kasus kejahatan.

"Jika dibandingkan dengan ta-

hun lalu, tahun ini turun 23%."

Kinerja

Untuk kinerja Polri tahun ini, tercatat S.995 personel melanggar dalam melaksanakan tugas. Ada 222 polisi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH). Jenis pelanggaran itu dibagi menjadi tiga golongan, yakni pelanggaran disiplin, kode etik profesi (KEP), dan tindak pidana. Kendati demikian, jumlah pelanggaran kinerja itu cenderung menurun jika dibandingkan dengan 2016.

"Pada tahun ini, polisi yang melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 5.067, kode etik profesi 749, dan pelanggaran pidana se-

banyak 179," ungkapnya

Berdasarkan kepangkatan, setidaknya ada 4 tamtama Polri yang diberhentikan, perwira menengah (pamen) 8 orang, perwira pertama Polri (Pama) 13 o-rang, dan terbanyak berpangkat brigadir 197 personel.

Tito memerinci jenis pelanggaran disiplin di antaranya 254 kasus tidak melaksanakan dinas dengan baik, menghindar dari tanggungjawab dinas 329 kasus, meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan 352 kasus, tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku berhubungan dengan kedinasan 1.857 kasus, menurunkan kehormatan dan martabat negara 1.553 kasus, dan kasus lainnya 722.

Jenis pelanggaran kode etik profesi, etika kepribadian sebanyak 347 kasus, etika kemasyarakatan 108 kasus, etika kelembagaan 254 kasus, dan tidak terbukti 40 kasus.

(Sru/J-3)





Original Post

KPK Awasi Pejabat Daerah

Media Cetak Republika Halaman 3
2017-12-30

KPK Awasi Pejabat Daerah

Polri ajak KPK bentuk satgas politik uang.

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pejabat di pemerintahan daerah menjelang pilkada serentak 2018. Lembaga antikorupsi itu tak segan untuk menindak pejabat yang terlibat politik uang.

"Bila ditemukan adanya pejabat yang bermain politik transaksional, KPK tidak segan-segan akan melakukan penindakan sesuai dengan kewenangan KPK," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Jumat (29/12).

Menurut KPK, pada sisi penindakan, sudah barang tentu kewenangan KPK itu sesuai Undang-Undang KPK. Yakni, membawa penyelenggara nega-

ra yang melanggar Undang-Undang Tipikor ke pengadilan.

Terkait pengawasan tersebut, Saut mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan jajaran Polri. Kerja sama tersebut dilakukan untuk mengantisipasi politik transaksional pada pilkada serentak 2018.

"Segala potensi transaksional yang mungkin muncul kita tentu akan koordinasikan dengan KPU, Bawaslu, dan Polri," ujar Saut.

Saut menuturkan, koordinasi dilakukan mulai dari aspek pencegahan hingga penindakan. Untuk koordinasi supervisi dan monitoring, akan mulai diintensifkan pada 2018 dengan melakukan pengawasan pencegahan terhadap politik transaksional yang muncul, baik sebelum, sesaat, maupun se-

sudah pelaksanaan gelaran pilkada serentak 2018.

Sementara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Polri akan menyiapkan pembentukan satuan tugas untuk mengantisipasi politik uang menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 2018 mendatang. Bahkan, Tito mengaku telah membuka komunikasi dengan KPK untuk pembentukan satgas ini.

"Saya sudah sampaikan ke pimpinan KPK, kita buat tim bersama Mabes Polri buat khusus satgas pungli untuk money politics," kata Tito.

Rencananya, satgas ini akan berada di bawah Badan Reserse Kriminal Polri. Tito pun akan menginstruksikan Kepala Bareskrim, Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto, untuk merekrut personel-personel terbaiknya. "Kabareskrim akan menarik beberapa anggota yang memiliki idealisme kuat

nanti, kita kasih anggaran khusus nanti ditetapkan Januari kita bergerak sama," ujar dia.

Polri dan KPK, lanjut Tito, akan berkoordinasi untuk mengamati figur- figur atau aktor siapa saja yang nantinya bisa ditangani oleh KPK maupun Polri. "Nanti menyangkut sosok yang tidak bisa kena UU KPK, ditangkap oleh KPK serahkan kepada kami. Begitu juga kalau yang ditangkap kami bisa ditangani KPK, kami serahkan," kata dia.

Polisi akan menganalisis wilayah yang rawan politik uang. Pembentuk-

an satgas khusus politik uang ini diharapkan dapat membuat masyarakat takut menyuap ataupun menerima suap untuk kepentingan pemilihan kepala daerah.

Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan, penindakan atas pelanggaran politik uang dalam pilkada akan diperketat. Aturan ini telah disepakati masuk pada revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk pilkada serentak 2018. Abhan mengatakan, ada dua hal penting atas revisi Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016.

ed muhammad hafil/ DIAN FATH RISALAH





Original Post

Hatta Ali Minta Hakim Tulis Status Positif

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-12-30

Hatta Ali Minta Hakim Tulis Status Positif

JAKARTA Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan akan mengeluarkan aturan kode etik di media sosial bila perilaku hakim di dunia maya semakin tak terkontrol. Namun hingga kini, kata Hatta, aturan itu masih belum diperlukan karena Badan Pengawasan MA belum menemukan kasus fatal hakim yang melanggar etik lewat pernyataan publiknya. Kalau sudah fatal dan dirasa perlu, akan dikeluarkan," kata Hatta.

Di luar negeri, ada beberapa kasus hakim yang dipecat karena pernyataan mereka di media sosial. James Oakley, misalnya. Ia adalah hakim di pengadilan Texas, Amerika Serikat Pada November 2016. Oakley membagikan unggahan kepolisian setempat yang baru saja menangkap seorang pria berkulit hitam karena membunuh polisi. Oakley membagikan foto pria itu dengan tambahan komentar, "Saatnya dia digantung di pohon."

Oakley menghapusnya, tapi unggahan itu keburu menyebar. Ia lalu diberi sanksi menjalani pelatihan rasial. Selain Oakley, hakim Mabel Jansen di Afrika Selatan diberi sanksi berat, yakni diskors, karena menulis komentar dengan sentimen rasial di akun Face-book-nya. Ia lalu mengundurkan diri karena tekanan publik.

Hatta mengungkapkan, sejauh ini belum ada hakim di Indonesia yang dipecat karena status di media sosial. Namun ia mewanti-wanti agar kejadian serupa tidak sampai menimpa hakim di Indonesia. "Kalau mau posting, yang positif saja." ujar Hatta. Sepanjang 2017, tujuh hakim di Indonesia menerima sanksi berat karena menerima suap, selingkuh, atau menggunakan narkoba.

INDRI MAULIDAR | FRANSISCO ROASRIAH





Original Post

Hakim Sepakat Jaga Etika di Media Sosial

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-12-30

Hakim Sepakat Jaga Etika di Media Sosial

JAKARTA - Para hakim sepakat membatasi penggunaan media sosial demi menjaga etika. Hakim di Pengadilan Agama Tanggamus, Lampung, Ade Firman Fathony, mengatakan masih menemukan sejumlah koleganya mengomentari isu politik yang sedang hangat di Facebook. "Tidak salah memang, tapi jangan di ruang publik dan ucapannya vulgar," kata dia, kemarin.

Menurut Ade, etika profesi mengatur para hakim saat mengemukakan pendapat dan berperilaku. Sebab, kata dia, hakim harus melihat semua perkara secara jernih dan tanpa bias, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. "Jadilah hakim pengguna media sosial yang beretika, jangan menjadi hakim di media sosial," tutur hakim kelahiran 1982 itu.

Mahkamah Agung akan

mengawasi penggunaan media sosial oleh para hakim. Hal ini dilakukan setelah MA menemukan sejumlah hakim yang kerap mengomentari putusan hakim lainnya di media sosial. Oktober lalu, seorang hakim muda Pengadilan Negeri Jambi ditegur Badan Pengawasan MA karena menulis status Facebook yang menyoroti gaya hidup mewah hakim agung. Hakim itu menyoal

sikap pengadilan yang memfasilitasi hakim agung dengan mobil mewah dan tempat bermain tenis saat berkunjung ke daerah.

Karena itu, MA dan Komisi Yudisial (KY) gencar mensosialisasi ulang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dua lembaga ini sudah menyambangi beberapa kota, antara lain Banjarmasin, Mataram,Yogyakarta, serta Palembang, untuk meng-

ingatkan ihwal kode etik yang bisa terlanggar bila hakim tak mengontrol diri di media sosial.

Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dio Ashar Wicaksana, sepakat hakim harus menjaga etika di media sosial. Dia mengatakan hakim bisa mengkritik MA melalui Badan Pengawasan MA maupun KY.

Menurut Dio, kode etik

yang ada saat ini cukup jelas mengatur perilaku hakim. Kode etik itu antara lain mewajibkan perilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, serta profesional. Karena itu, Dio merasa KY dan MA belum perlu membuat kode etik atau aturan baru mengenai penggunaan media sosial oleh hakim. "Kode etik yang ada saat ini sudah cukup jelas,"katanya.

INDRI MAUUDWI | FRANCISCO ROSWIM





Original Post

Mahkamah Agung Awasi Akun Media Sosial Hakim

Media Cetak Koran Tempo Halaman 4
2017-12-30

Mahkamah Agung Awasi Akun Media Sosial Hakim

Seorang hakim ditegur karena mengkritik Mahkamah di Facebook.

Indri Maulidar

indri.mautidar@tempo.co.id

JAKARTA- Lambaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung (MA), akan mengawasi penggunaan media sosial oleh para hakim. Ketua MA Hatta Ali menjelaskan, hal ini dilakukan agar etika hakim tetap terjaga. "Kami ingin mereka menggunakan Facebook, misalnya, untuk hal-hal positif," kata Hatta kepada Tempo, Kamis lalu.

Menurut Hatta, dari hasil pemantauan selama ini, sejumlah hakim didapati mengomentari putusan hakim lainnya lewat status Facebook. Padahal Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim melarang hal tersebut. Hatta mengatakan jumlah hakim yang kedapatan mengomentari putusan itu tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah hakim lain yang berperilaku baik. Karena itulah, menurut dia, MA belum akan mem-

buat aturan khusus untuk mengatur etika hakim di media sosial. "Kami belum menemukan hal yang sifatnya fatal. Kalau ada, baru akan kami buat aturan itu," ucapnya.

Selain mengawasi komentar hakim, MA memantau kritik hakim terhadap lembaga tersebut. Oktober lalu, seorang hakim muda Pengadilan Negeri Jambi ditegur Badan Pengawasan MA karena mengkritik Mahkamah. Hakim yang identitasnya dirahasiakan MA itu menulis status Facebook yang menyoroti gaya hidup mewah hakim agung. Sebab, ada maklumat MA yang mengha-

"Kami belum menemukan hal yang sifatnya fatal. Kalau ada, baru akan kami buat aturan itu,"HATTA ALI

Ketua MA

ruskan pengadilan setempat memfasilitasi hakim agung yang melakukan kunjungan dengan mobil mewah dan tempat bermain tenis.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA, Abdullah, membenarkan adanya teguran terhadap hakim yang mengkritik

Mahkamah. Menurut dia, bila tidak setuju dengan maklumat yang diterbitkan MA, hakim dapat melapor ke Badan Pengawasan. "Jangan justru memberikan pernyataan di media sosial," ujarnya.

Menurut Abdullah, maklumat tentang kunjungan hakim agung ke daerah adalah hal biasa. "Tidak ada fasilitas yang berlebihan," katanya. Ia menyatakan lembaganya tidak antikritik, tapi kritik harus ditempatkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus, mengatakan lembaganya dan MA sedang mempertimbangkan pembuatan aturan tentang etika hakim di media sosial. Namun, kata Jaja, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang berlaku saat ini sudah cukup mengatur hal terse-

but sehingga hakim seharusnya berkelakuan pantas di Facebook, Twitter, maupun Instagram.

Menurut Jaja, apabila tidak bijak menggunakan media sosial, hakim rentan melanggar butir ketiga KEPPH, yaitu berkelakuan arif dan bijaksana. "Bila melanggar, sanksinya dari teguran sampai pemecatan," ucap Jaja.

Sejak kasus hakim di Jambi tersebut, KY dan MA gencar mensosialisasi ulang KEPPH. Sudah belasan kota disambangi kedua lembaga ini, termasuk Banjarmasin, Mataram, dan Yogyakarta. Dalam road show itu, hakim-hakim diingatkan kembali ihwal kode etik yang mungkin dilanggar bila tak mengontrol diri di media sosial. "Hakim telah diawasi terus-menerus baik dari internal maupun eksternal, sehingga harus arif," kata nya.

FRANCISCO ROSARIAH





Original Post

Penetapan Tersangka Petani Penolak Pabrik Semen Dipersoalkan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2017-12-30

Penetapan Tersangka Petani Penolak Pabrik Semen Dipersoalkan

PT Semen Indonesia membuka peluang mediasi dengan warga.

Danang Firmanto

danang.firmanto@tempo.co.id

JAKARTA - Langkah Kepolisian Daerah Jawa Tengah menetapkan Joko Prianto, petani penolak pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, sebagai tersangka mendapat protes sejumlah kalangan. Kuasa hukum Joko

Prianto, Kahar Muamal-syah, mengatakan protes akan terus berlanjut ke PT Semen Indonesia dan kepolisian sampai kasus yang menimpa kliennya jelas. "Perjuangan kawan-kawan penolak pabrik semen tetap, melawan kriminalisasi itu," kata dia kepada Tempo, kemarin. Joko adalah koordinator

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, kelompok masyarakat yang menolak pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena dituding memalsukan dokumen gugatan peninjauan kembali izin lingkungan pabrik PT Semen Indonesia.

Kasus itu bermula pada 5 Oktober 2016 saat Mahkamah Agung meme-

nangkan gugatan warga Rembang terhadap PT Semen Indonesia. Mahkamah meminta PT Semen Indonesia tidak melanjutkan kegiatan operasionalnya karena izin lingkungan bermasalah. Tapi perusahaan itu menuding dokumen tentang pernyataan penolakan warga terhadap pendirian pabrik semen tidak valid. Kuasa hukum PT Semen Indonesia, Yudi Taqdir, lantas melaporkan enam penggugat, termasuk Joko, ke Polda Jawa Tengah pada 16 Desember

2016. Selanjutnya, pada Februari lalu, Polda Jawa Tengah menetapkan Joko sebagai tersangka.

Menurut Kahar, Joko tidak bersalah. Penetapan polisi terhadap kliennya juga tidak didasari bukti yang cukup. Hal itulah yang menyebabkan kasus ini mandek di kepolisian. Polda Jawa Tengah hingga kini belum melimpahkan kasus itu ke kejaksaan.

KoordinatorProgramPer-himpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Julius Ibrani, menilai perkara Joko sarat kepentingan politik. Sebab, kasus ini berkaitan dengan kepentingan pemerintah dalam hal pembangunan. "Kasus ini sudah berlarut-larut, terpaksa kami dorong segera dilimpahkan agar segera masuk pengadilan," kata dia.

Salah seorang petani Pegunungan Kendeng, Ngatiban, mengatakan dia dan para petani lainnya memang menolak pendirian pabrik semen sejak 2012. Alasannya.pendirian pabrik

itu berpotensi mengancam kelestarian Pegunungan Kendeng, terutama merusak sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan oleh banyak warga. "Kami akan terus bergerak melawan," kata dia.

Penambangan bahan baku semen di cekurigan air tanah Watuputih itu memang berpotensi merusak lingkungan. Penambangan di sana bisa menggerus batu gamping, bahan utama semen, sehingga menyebabkan penurunan kemampuan lingkungan menyerap air hujan.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia, Agung Winarto, mengatakan perusahaan membuka peluang untuk menempuh jalan mediasi dengan para penolak pabrik semen. PT Semen bersedia mencabut laporan terhadap Joko asalkan ada kesepakatan perusahaan dengan para penggugat. "Kalau kita duduk bareng, sama-sama berpikir substansi mengenai lingkungan, saya rasa tidak masalah," kata dia.

ROFIUDDIN/ Danang Firmanto





Original Post

Unlucky Year Reshuffle Kabinet

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2017-12-30

Unlucky Year Reshuffle Kabinet

TAHUN 2017 yang sebentar lagi akan berlalu dapat dikatakan sebagai tahun kekurang-beruntungan (unlucky year), bukan saja bagi dunia, tetapi juga bagi Indonesia.

Sebagai kaledos-

kop singkat berikut ini sebagian catatannya

1. Pernyataan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel bukan saja telah membangkitkan gelombang kemarahan di berbagai lapisan masyarakat dunia, tetapi juga telah merusak upaya perdamaian atas konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung sekian lama, mencederai penghormatan terhadap hak azasi manusia, bahkan terkesan memprovokasi bagi kemunculan sikap-sikap radikal. Di balik itu semua adalah egoisme Trump yang menyatakan

sikapnya itu tak lain adalah untuk menepati janjinya kepada para cukong Yahudi yang telah membiayainya saat Pilpres AS yang baru lalu.

2.Terjadinya megaskandal korupsi yang melibatkan kolega Trump di Indonesia, yaitu Setya Novanto, dalam kasus yang sangat memalukan yang dampak buruknya dirasakan langsung oleh masyarakat kecil pada saat mengurus KTP saat ini, yaitu skandal E-KTP.

3. Persoalan kemanusiaan di Myanmar sebagaimana yang dialami oleh etnis Rohingya telah menimbulkan goncangan batin masyarakat dunia sekaligus juga membuat kita mengelus dada atas ketidaktegasan Aung San Syuu Ki (sang penerima Nobel Perdamaian itu) yang seharusnya mengambil inisiatif solutif.

4.Kemelut Korea Utara yang melibatkan Trump (Amerika), Korsel, Jepang, dan China, serta Rusia dicemaskan bakal memicu terjadina Perang Dunia Ketiga.

5. Munculnya rentetan dampak dari kasus Ahok yang secara laten masih berimplikasi kepada suasana kebatinan masyarakat dan konteks kerukunan beragama. Sehingga misalnya belum lama ini ketersinggungan terhadap Ahok yang telah menistakan agama antara lain masih terespon seperti forum reuni 212.

6. Lemahnya tim ekonomi di ka-

binet di bawah asuhan Sri Mulyani, Darmin, dan juga Rini Sumarno bukan saja telah berdampak buruk terhadap daya beli masyarakat, tidak tercapainya target perolehan pajak, berbagai kebijakan yang blunder dan ceroboh seperti mindset "jual aset" dan munculnya RUU PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) malah telah menggerogoti elektabilitas Presiden Jokovvi yang hendak mewujudkan Nawa Cita dan Tri Sakti.

Menteri-menteri tersebut jadi faktor penghambat dan ganjalan bagi jalannya pemerintahan Presiden Jokowi yang ingin menaikkan pertumbuhan perekonomian nasional dari yang hanya lima persenan belaka ke persentase pertumbuhan yang lebih bermartabat.

7. Masih belum dilakukannya reshuffle kabinet untuk mencopot menteri-menteri tersebut di atas dikhawatirkan akan semakin merusak fokus Presiden Jokowi dalam memperbaiki kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sisa durasi yang hanya sekitar satu setengah tahun lagi menjelang Pilpres 2019.

Para menteri ekonomi bermazhab neoliberal tersebut tampaknya tidak memahami bahwa persoalan perekonomian bukan sekedar soal hitung-hitungan belaka, tetapi juga persoalan keberpihakan.

Dalam konteks ini adalah berpihak kepada kepentingan rakyat. Terutama rakyat golongan lemah yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini.

Arief Gunawan





Original Post

Penyidikan Rampung, Bareskrim Limpahkan Tersangka Ke Polres

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-12-30

Penyidikan Rampung, Bareskrim Limpahkan Tersangka Ke Polres

Perkara Korupsi Alkes RSUD Batam

TERSANGKA kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batam. Fransisca Ida Sofia Prayitno segera menjalani persidangan.

Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara Fransisca sudah lengkap atau P21. Dengan demikian, kasus yang menjerat beberapa pejabat Pemkot Batam tersebut masuk ke tahap penuntutan untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang, Komisaris Besar mengabarkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) sudah menyelesaikan penyidikan terhadap tersangka Fransisca.

Berkas perkaranya lalu dilimpahkan ke Kejagung dan dinyatakan lengkap. Untuk penuntutan terhadap terhadap Fransisca, Kejagung menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri Batam.

Sebelumnya. Fransisca ditangkap Bareskrim di Jalan Selat Sunda Raya, Blok E 11/12, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kamis 12 Desember 2017.

Fransisca menghilang setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan alkes RSUD Embung Fatimah tahun 2011. Ia pun dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO).

Polresta Barelang meminta

bantuan Bareskrim untuk memburu Fransisca. Sempat buron, keberadaan tersangka terdeteksi di ibukota. Fransisca pun dicokok di rumah persembunyiannya.

"Saat ini Fransisca Ida Sofia Prayitno dalam tahanan sementara kita. Minggu depan akan kita limpahkan ke Kejaksaan," kata Hengki.

Hengki menjelaskan Fransisca Ida Sofia Prayitno ini berperan sebagai pelaksana proyek pengadaan alkes. Tersangka diduga kongkalikong dengan Direktur RSUD Embung Fatimah, yang sudah ditahan terlebih dahulu.

"Perkara ini merupakan pengembangan perkara tindak pidana korupsi dengan terpidana Fadila Ratna Dumila Mallarangan, yang sudah di vonis 3,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Tipikor Kepulauan Riau tahun lalu." papar Hengki.

Pengadaan alkes itu merugikan negara mencapai Rp5.6 miliar. Fransisca pun disangka melakukan korupsi melanggar Pasal 2 ayat I, atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Mereka diancam pidana dengan acaman paling kurang selama 5 tahun kurungan penjara dan denda hingga Rp2 miliar subsider 6 bulan penjara," pungkas Hengki.

byd





Original Post

Mark Up Harga Tanah, 5 Pejabat BPN Maros Divonis Korupsi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-12-30

Mark Up Harga Tanah, 5 Pejabat BPN Maros Divonis Korupsi

Perkara Lahan Bandara Sultan Hasanuddin

LIMA pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) divonis bersalah dalam kasus korupsi pembebasan lahan perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Terhadap Kepala BPN Kabupaten Maros Andi Nuzulia, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta serta subsider dua bulan kurungan.

Sementara kepada empat terdakwa lainya yakni Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Hamka, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hartawan Tahir, Kasi Survei Pengukuran dan Penataan Kota Hijaz Zainuddin serta Juru Ukur Muhtar masing-masing dijatuhi pidana dua tahun penjara dan denda Rp50 juta.

"Mereka semuanya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 KUHP," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ady Haryadi Annas, di Pengadilan Tipikor Makassar, kemarin.

Sebelumnya jaksa menuntut para terdakwa yang menjadi Panitia Pengadaan Tanah (P2T) itu dijatuhi hukuman masing-masing tujuh tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Jaksa juga menuntut ter-

dakwa Andi Nuzulia, Hamka dan Hartawan Tahir membayar uang pengganti kerugian negara Rp 9,4 miliar. Sedangkan terhadap terdakwa Hijaz dan Muhtar dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 33 miliar.

Kelima pejabat BPN itu diseret ke meja hijau lantaran diduga menggelembungkan harga lahan yang akan dibebaskan untuk keperluan perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Lahan yang akan dibebaskan seluas 60 hektar. Harga lahan per meter persegi hanya Rp200 ribu. Sehingga pembebasan lahan itu hanya akan menghabiskan dana kurang lebih Rp 168 miliar.

Namun para terdakwa justru menggelembungkan harga tanah hampir tiga kali lipat. Akibatnya, biaya pembebasan lahan pun membengkak menjadi Rp520 miliar.

Para pejabat BPN itu didakwa melakukan korupsi. Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair.

Adapun dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

byd





Original Post

Kepala Kanwil Pemprov Jambi Diduga Mengetahui Aliran Suap

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-12-30

Kepala Kanwil Pemprov Jambi Diduga Mengetahui Aliran Suap

Kasus Suap RAPBD Jambi 2018

KPK memeriksa Kepala Kantor Perwakilan Pemprov Jambi, Amidy. Saksi diperiksa untuk tersangka Saifudin (SAI), Asisten Daerah III Provinsi Jambi.

"Saksi diperiksa dalam perkara suap pengesahan RAPBD Jambi 2018," kata Kepala Biro (Karo) Humas KPK Febri Diansyah, kemarin. Saksi Diketahui merupakan orang yang ikut diamankan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jambi, pada akhir November lalu.

"Saksi diduga mengetahui banyak perihal perkara suap ini," ujarnya. Hal itu terbukti dari hasil OTT KPK yang berujung penetapan status empat orang sebagai tersangka.

Para tersangka itu antara Iain Saifuddin, Arfan, pelaksana tugas (pit) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Erwan Malik, pit Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dan Supriono (SUP), anggota Komisi I DPRD Jambi dari fraksi PAN.

"Banyak hal yang diklarifikasi dari saksi," tandasnya. Namun dia belum bersedia memberikan pernyataan ikhwal pemeriksaan yang dilakoni saksi.

Sebelumnya, Ketua Presidium Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia Akhiruddin Mahjuddin menilai, langkah hukum yang ditempuh KPK sudah tepat. "Rangkaian upaya yang dilakukan penyidik menunjukan adanya tahapan yang pasti.

"Secara umum setiap perkara hukum yang melibatkan politisi

itu bisa berdampak terhadap elektabilitas seseorang maupun partai," katanya. Hal tersebut paling bisa dirasakan secara langsung oleh setiap calon pimpinan daerah, serta pimpinan partai di tingkat daerah, maupun pusat.

Namun demikian, biasanya efek dari penegakan hukum terhadap kredibilitas partai sifatnya hanya sementara alias sebentar. Sebab ibarat mesin, kader partai pasti bekerja optimal untuk senantiasa menjaga citra partai.

"Terdapat berbagai upaya untuk melakukan perbaikan guna menjaga elektabilitas partai;"

Jadi sambungnya, efektivitas penegakan hukum seperti yang menimpa sederet politisi PAN di Jambi sedikit banyak memberikan efek terhadap partai. Terlebih, daerah Jambi menjadi salah satu kantong penyumbang suara yang besar bagi partai besutan Zulkifli Hasan.

KPK terus menyingkap dugaan keterlibatan sejumlah pihak di kasus suap pengesahan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi 2018.

"Kita terus menggali semua bukti yang diduga melibatkan pihak lainnya," bebernya. Pernyataan itu disampaikan menyusul penetapan status cegah bepergian ke luar negeri pada

dua pengusaha asal Jambi, Selasa (12/12) lalu.

Dua pengusaha itu berasal dari PT Sumber Swarna Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang. Keduanya dicegah bepergian ke luar negeri lantaran diduga mengetahui teknis pemberian suap. "Untuk memudahkan pemeriksaan kepada kedua saksi."

Febri mengungkapkan, surat pencegahan telah dikirim KPK ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada Jumat (8/12). Pencegahan dilakukan untuk enam bulan ke depan.

Pencegahan dilaksanakan lantaran dugaan bahwa Joe dan Ali mengetahui soal pemberian suap yang diduga dilakukan Erwan Cs kepada Anggota DPRD Jambi. Suap ditujukan, untuk mengesahkan rancangan APBD Jambi 2018.

Selain mencegah dua saksi, lanjut Febri, penyidik KPK juga memeriksa empat politisi asal Jambi. Ketiganya adalah Ketua Komisi I DPRD Jambi Tadjuddin Hasan, Anggota Komisi HI DPRD Jambi Cek Man dan Parlagutan, serta Anggota Komisi IV DPRD Jambi Juber.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAI," ucapnya. Diketahui, pada kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Tersangka sebagai penerima adalah Supriono, anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019. S uap diberikan oleh tersangka Erwan pelaksana tugas Sekretaris Daerah (PU Sekda), Arfan selaku Pit

Kepala Dinas PU Provinsi Jambi, dan Saifudin Asisten Daerah Bidang IH Provinsi Jambi.

Pasal yang disangkaakan kepada para pemberi Erwan, Arfan dan Saifudin adalah pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Lalu sebagai pihak yang diduga sebagi penerima suap, yakni Supriono disangkaka melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP?

"Dugaan keterlibatan semua pihak ditelusuri secara seksama oleh penyidik," katanya kemarin.

Untuk mendukung hal tersebut, penyidik pun menggeledah sejumlah ruangan di kantor Gubernur Jambi, Zumi Zola. Menurut Febri, penggeledahan dilaksanakan Jumat (1/12) siang. Lepas Jumatan, penyidik me-nyatroni ruangan gubernur guna mencari dokumen-dokumen pendukung tindak pidana suap dan korupsi ini.

Sudah ada sejumlah dokumen yang disita dari tiga ruangan di Kantor Pemerintah Provinsi Jambi. Dokumen itu antara lain berbentuk dokumen

tertulis serta dokumen elektronik. Dokumen berisi data seputar anggaran yang disusun Pemerintah Provinsi Jambi itu diduga mempunyai korelasi dengan perkara suap ketok palu RAPBD Jambi 2018.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah tiga lokasi di Kota Jambi. Tiga lokasi tersebut antara Iain Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, rumah Pelaksana tugas (Pit) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, Erwan Malik, di Jalan Cemara, Kota Jambi, dan rumah Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Arfan di Jalan Kukuh, Kota Jambi.

Adapun dari ketiga lokasi terpisah tersebut. Febri memastikan, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan anggaran. "Nanti akan drcek. Juga dikonfirmasi kepada tersangka tentang penyusunan dan pemanfaatan anggaran-anggaran tersebut."

Uang suap sebesar Rp 4,7 miliar yang ditemukan KPK dalam operasi tangkap tangan ini diduga diberikan agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan RAPBD Jambi 2018. Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, uang suap disiapkan untuk semua fraksi di DPRD Jambi.

Uang itu ditujukan agar seluruh fraksi DPRD menyetujui RAPBD Jambi 2018 yang dibahas dewan setempat. "Kita telusuri siapa inisiator pemberian suap tersebut," tegasnya.

gpg





Original Post

Kejahatan di Jabar Menurun

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 2
2017-12-30

Kejahatan di Jabar Menurun

Polda Musnahkan Narkoba Senilai Rp 11 Miliar

BANDUNG, (PR).-

Di penghujung tahun 2017,

Kepolisian Daerah Jawa Barat

memusnahkan berbagai jenis narkoba

dengan nilai total sekitar Rp 11 miliar.

Narkoba ini merupakan bagian dari

barang bukti atas pengungkapan

delapan kasus beberapa waktu silam.

"Pemusnahan barang bukti ini menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba terus dilakukan," kata Kapolda Jawa Barat Agung Budi Maryoto, saat pemusnahan di halaman Mapolda Jawa Barat, Jumat (29/12/2017). Agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian rilis akhir tahun Polda Jawa Barat 2017.

Barang bukti yang dimusnahkan di antaranya 5 kg sabu, 53 kg ganja, 324

butir ekstasi, serta 1.367 butir obat-obatan terlarang. Masing-masing dimusnahkan dengan cara berbeda. Ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sabu dilarutkan ke dalam cairan kimia, ekstasi, dan obat terlarang diblender terlebih dahulu sebelum dilarutkan ke dalam cairan kimia.

Agung mengatakan, narkoba tersebut merupakan barang bukti dari pengungkapan delapan kasus sejak September hingga November 2017. Ada 18 tersangka yang diamankan.

Sepanjang tahun 2017, tercatat 2.699 perkara yang berkaitan dengan narkoba. Angka tersebut menurun sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 3469 perkara. Dari pengungkapan itu, pada 2017 ditangkap 3.984 tersangka, menurun 16 persen dibandingkan 2016, sebanyak 3.343 tersangka.

Agung menuturkan, angka kejahatan di Jawa Barat pada tahun ini cen-

derung menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2016, tercatat 25.591 perkara yang ditangani. Sementara pada 2017, angkanya menjadi 25.230 perkara. Dengan demikian, terjadi penurunan sekitar 2,93 persen.

Dari 25.230 tindak pidana, 13.895 di antaranya dapat diselesaikan. Maka penyelesaian perkara tindak pidana pada tahun 2017 mencapai 55 persen. Pada tahun sebelumnya, tingkat penyelesaian sebesar 44 persen. Dari 25.991 perkara, 14.186 perkara dapat diselesaikan.

Dilihat dari lokasi atau wilayah hukum, tingkat kriminalitas tertinggi berada di wilayah Polrestabes Bandung dengan 3.072 kasus, diikuti Polres Bogor 3.031 kasus, serta Polres Karawang 2.687 kasus.

Korupsi

Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan adalah kejahatan ter-

hadap kekayaan negara atau korupsi. Tindak pidana korupsi pada tahun 2017 tercatat 43 perkara, naik 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, 33 perkara. Jumlah tersangka pada 2017 sebanyak 65 orang, atau naik 124 persen dibandingkan 2016 sebanyak 29 tersangka.

Kasus korupsi yang terbilang menonjol di antaranya terkait dengan pungutan liar di Kantor Imigrasi Kabupaten Sukabumi. Dari kasus yang ditangani, sebagian besar sudah diselesaikan. "Tahun ini dari 43 perkara korupsi, 31 di antaranya diselesaikan, sisanya masih dalam proses," ujar Agung.

Atas pengungkapan kasus korupsi ini, Polda Jawa Barat menyelamatkan uang negara sekitar Rp 14 miliar. Angka tersebut meningkat jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebesar Rp 281 juta.

(Joko Pambudi)





Original Post

Ada 99 Temuan Dana Desa

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 15
2017-12-30

Ada 99 Temuan Dana Desa

Berpotensi Rugikan Negara Sebesar Rp 2,8 Miliar

GARUT, (PR).-

Inspektorat Kabupaten Garut

menemukan 99 temuan terkait dana

desa 2016 yang berpotensi

merugikan negara sebesar Rp 2,8

miliar. Potensi kerugian itu muncul

karena volume pengerjaan proyek

tidak sesuai dengan rencana semula.

Selain itu, pajak atas pengerjaan proyek juga belum dibayar. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Garut Widiyana mengatakan, potensi kerugian negara terbesar yakni pada temuan belum dibayarnya pajak pengadaan barang dan jasa oleh aparat desa. Nilainya mencapai Rp 2,1 miliar.

Salah satu desa yang belum membayar pajak, yaitu Desa Linggarjati dengan nilai pajak Rp 47,1 juta. Desa lainnya yakni Desa Samarang. Nilai PPN dan PPh yang belum dipungut

sebesar Rp 40 juta. Adapun, temuan pajak yang belum terbayar di Desa Sadang sebesar Rp 26 juta.

Sementara itu, terkait dengan temuan kekurangan volume pengerjaan proyek, nilai potensi kerugian negara mencapai Rp 722 juta. "Aparat desa diberikan kesempatan untuk membayar potensi kerugian negara tersebut," kata Widiyana kepada "PR", Jumat (29/12/2017).

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Garut, Asep Mulyana mengatakan bahwa pajak yang belum dibayar menjadi tanggungjawab bendahara dan kepala desa. "Pajak harus dibayar oleh kepala desa bagaimanapun caranya, walaupun dana desa sudah terpakai habis," katanya.

Berdasarkan klarifikasi, kepala desa beralasan tidak membayar pajak karena tidak mengganggarkannya dalam rencana pembiayaan proyek

dana desa.

Terkait dengan volume proyek yang kurang dari perencanaan, Asep meminta kepala desa untuk menambah kekurangan tersebut. Asep pun menerima beberapa keluhan dari masyarakat atas kurangnya pengerjaan proyek yang didanai dana desa. Contohnya, Desa Wangunjaya, Kecamatan Bungbulang.

Keluhan masyarakat juga datang dari masyarakat di Desa Tegalpan-jang, Kecamatan Sucinaraja dan Desa Karyajaya, Kecamatan Bayongbong.

Kades korupsi

Sementara itu, dari Kabupaten Sukabumi seperti dilaporkan personel unit Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse dan Kriminalitas (Satreskrim), Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Sukabumi telah menyerahkan dua orang kades di Kabupaten Sukabumi yang diduga kuat terlibat tindakan pidana korupsi.

Petugas bersenjata lengkap menyerahkan kedua kepala desa asal Kabupaten Sukabumi ke kantor Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat di Bandung.

Kedua kades tersebut diduga kuat telah melakukan serangkaian penyelewengan bantuan dari pemerintah pusat. Kepala Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, SBW diduga melakukan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I dan II tahun 2016 sebesar Rp 400 juta.

Begitu pula Kepala Desa Balekam-bang, Kecamatan Nagrak, ASB diduga melakukan tindakan serupa senilai Rp 185 juta. "Keduanya telah diserahkan ke PT Bandung untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebelum sidang tipikor berlangsung. Semua berkas telah lengkap," kata Kepala Unit Tindakan Pidana Korupsi Mapolres Sukabumi, Deni Miharja.

(Ahmad Rayadie, Rani Ummi Fadila)





Original Post

PPP Kubu Djan Faridz Diminta Baca Putusan MA dengan Pikiran Jernih

Media Online okezonecom
2017-12-30

JAKARTA \' Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy, Arsul Sani, meminta kubu Djan Faridz membaca putusan Mahkamah Agung terkait perselisihan internal partainya dengan mata hati yang terbuka dan pikiran yang jernih.

Hal tersebut menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PPP sekaligus kuasa hukum PPP kubu Djan Faridz, Humphrey Djemat.

"Tanpa mata hati terbuka dan pikiran jernih maka kesimpulan dan sikap yang keluar cenderung menyesatkan publik dan melenceng dari prinsip-prinsip hukum yang benar," ujar Arsul dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Sabtu (30/12/2017).

Arsul menambahkan, siapapun yang pernah belajar hukum dan kemudian mata hati dan pikirannya terbuka akan membaca semua putusan pengadilan dengan melihat bunyi amar putusannya terlebih dahulu.

"Jika amar putusannya jelas, maka tidak perlu ditafsir-tafsirkan sepihak secara mengada-ada," tutur Arsul.

Arsul menerangkan, dalam persoalan PPP, Putusan MA-RI No. 79/2017 yang dikeluarkan pada Juni 2017 secara tegas membatalkan Putusan Kasasi MA-RI no. 601/2015. Putusan kasasi inilah, lanjut Arsul, yang selama ini menjadi dasar kubu Djan Faridz untuk mengklaim legalitas kepengurusan PPP.

"Artinya kalau dasar hukum yang menjadi klaim legalitasnya sudah dibatalkan sendiri oleh lembaga peradilan tertinggi tersebut maka menjadi tiada lagi dasar untuk mengklaim Djan cs sebagai pengurus PPP yang sah," ungkap Arsul.

( )

"Sah atas dasar apa, wong SK Menkumham tidak punya dan Putusan PK MA membatalkan putusan kasasi sebelumnya?!", imbuh Arsul.

Arsul menambahkan, lenyapnya dasar bagi Djan Faridz untuk mengklaim legalitas kepengurusan PPP menjadi tambah nyata setelah permintaan kasasi Djan Faridz untuk membatalkan SK Menkumham tentang kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016 di bawah Ketua Umum Romahurmuziy juga ditolak MA.

"Kepada Humphrey Djemat agar tidak memberikan pendapat hukum kepada Djan Faridz Cs secara keliru agar reputasinya sebagai seorang advokat tidak rusak," pungkas Arsul.

(erh)

http://index.okezone.com/read/2017/12/30/337/1837790/ppp-kubu-djan-faridz-diminta-baca-putusan-ma-dengan-pikiran-jernih



Original Post

Kasus penistaan agama oleh Ahok hingga dibui 2 tahun

Media Online merdeka.com
2017-12-30

Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) divonis dua tahun penjara atas kasus penistaan agama, Selasa (9/5) lalu. Kini Ahok masih mendekam di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Kasus yang menyeret Ahok bermula ketika mantan politikus Golkar dan Gerindra ini melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu,Jakarta, pada 27 September 2016 lalu. Di sana, dia menggelar dialog dengan masyarakat setempat, sekaligus menebar 4.000 benih ikan.

Dalam video resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Youtube, Ahok meminta warga tidak khawatir terhadap kebijakan yang diambil pemerintahannya jika dia tak terpilih kembali. Namun, dia menyisipkan Surah Al Maidah ayat 51.

Rupanya, kalimat yang disampaikannya menuai polemik. Semua media online bernama MediaNKRI menyebarkan video tersebut melalui media sosial. Hal itu juga memantik perhatian seorang dosen, Buni Yani.

Buni lantas men-download video tersebut, menerjemahkannya dan mengunggahnya kembali lewat akunFacebook miliknya. Unggahan Budi Yani lantas menjadi viral dan dia jadi tersangka memantik permusuhan bernuansa suku, agama, dan ras.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan video Ahok yang menyinggung surah Al-Maidah 51 saat berbicara di Pulau Seribu adalah penistaan agama. Setelah melakukan kajian, MUI menyebut ucapan Ahok memiliki konsekuensi hukum.

Fatwa MUI itu membuat sejumlah umat Muslim juga melaporkan Ahok ke polisi. Mereka menganggap Ahok telah melakukan penistaan agama melalui kata-katanya. Salah satunya Front Pembela Islam (FPI).

Di bawah kepemimpinan Muhammad Rizieq Syihab, FPI menjadi garda terdepan untuk meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Mereka menggelar demo di depan Balai Kota DKI Jakarta pada 14 Oktober 2016 lalu. Merasa tidak ditanggapi, mereka lantas mengumumkan akan menggelar Demo lanjutan, aksi ini diberi nama Demo Bela Islam jilid II, yang digelar 4 November 2016 lalu.

Demo pun digelar, masyarakat memenuhi jalan protokol di pusat pemerintahan. Seputar jalan Medan Merdeka, hingga MH Thamrin dipenuhi lautan manusia.

Para pendemo mendesak agar Presiden Jokowi hadir dan menemui mereka, namun hingga malam permintaan itu tak dipenuhi. Sayangnya, aksi damai yang berlangsung pada siang harinya dirusak dengan kericuhan di depan Istana. Polisi dan pendemo terlibat bentrokan fisik, mulai dari lemparan batu, botol hingga dibalas dengan tembakan gas air mata.

Melihat aksi mulai berlangsung anarkis, Jokowi kembali ke Istana jelang tengah malam. Dia menggelar rapat terbatas secara mendadak. Lewat tengah malam, dia meminta rakyat agar tenang dan tetap beraktivitas.

Di hari yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengumumkan gelar perkara akan dilakukan secara terbuka. Kebijakan itu diambil berdasarkan permintaan Jokowi. Gelar perkara pun dilaksanakan Selasa (15/11). Semua pihak dipanggil, termasuk anggota DPR. Dimulai pukul 09.15 WIB, gelar perkara resmi ditutup pukul 20.30 WIB.

Esok harinya, Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan penistaan agama dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidik juga menetapkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka.

Kehebohan kasus Ahok tak sampai di situ. Usai ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah eleman masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mendesak kasus Ahok segera disidangkan.

Aksi ini berlanjut dengan Aksi Bela Islam Jilid 2 yang digelar 2 Desember 2017 atau disebut 212. Inilah aksi terbesar selama ini dengan pengikut mencapai jutaan orang. Demo berikutnya masih digelar hingga Aksi 505 yang digelar Sabtu, (5/5) kemarin.

Kasus dugaan penistaan agama ini membuat perolehan suara Ahok-Djarot amblas. Pada putaran kedua,Anies Baswedan-Sandiaga Uno berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta.

Sidang kasus Ahok berlangsung lebih dari 20 kali. Mengundang berbagai macam ahli, mulai ahli komunikasi sampai ahli agama.

Pada sidang ke-21 yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto. Ahok divonis lebih berat dari tuntutan. Dalam penuntutan, Ahok dituntut jaksa satu tahun penjara dengan dua tahun percobaan.

"Terbukti secara sah melakukan tindak pidana penodaan agama, penjara 2 tahun," kata Dwiarso, Selasa (9/5).

Ahok sempat menyatakan akan banding, namun urung dilakukan. Ahok malah menyatakan mundur dari jabatan Gubernur DKI. Permohonan pengunduran diri tersebut telah ditandatangani mantan Bupati Belitung Timur itu tertanggal 23 Mei 2017.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, Basuki atau akrab disapa Ahok itu langsung mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo.

"Sudah, surat dari Pak Ahok ke Presiden langsung dengan tembusan ke Pak Mendagri," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (24/5). [ded]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html



Original Post

Gaduh e-money di tahun ayam api

Media Online merdeka.com
2017-12-30

Sejak diperkenalkan pada 2009, penetrasi uang elektronik atau e-money di Indonesia cukup signifikan. Namun memang butuh waktu panjang meyakinkan masyarakat akan keuntungan hijrah ke transaksi menggunakan kartu debit, kredit maupun jenis kartu lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat mendorong penggunaan e-money untuk memajukan standard kehidupan. Maka dari itu, secara massif, sistemik dan terstruktur, Bank Indonesia (BI) bersama perbankan serta pemerintah memaksa masyarakat mulai beralih menggunakan uang elektronik untuk transaksi nontunai.

Salah satunya, di jalan tol. Disediakan gerbang khusus untuk pengguna e-toll. Tak perlu repot mencari uang, cukup menempelkan kartu di tempat yang disediakan, kendaraan bisa melaju mulus melewati gerbang tol. Hanya hitungan kurang dari 3 detik untuk transaksi di gerbang tol.

Pemaksaan pun dilakukan dengan mengurangi gerbang transaksi tunai dengan hanya menyisakan satu loket. Atas nama penghilangan kemacetan, aturan terus jalan.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa negara lain sudah menerapkan pelayanan pembayaran tol non tunai tersebut. "Semua negara juga melakukan hal yang sama. Kita kan maunya maju, bukan mundur," katanya.

Berdasarkan data BI, tiap tahun jumlah uang elektronik beredar meningkat. Hingga Agustus 2017, tercatat sudah mencapai 68,84 juta. Kenaikan ini drastis. Bila dibanding masa awal diperkenalkan ke publik pada 2010 lalu. Kala itu hanya jumlah uang elektronik beredar hanya mencapai 7,91 juta.

Gaduh biaya isi ulang

Tahun ini, Bank Indonesia (BI) menetapkan aturan isi ulang e-money. Salah satunya mengenai besaran biaya saat isi ulang.

Atas rencana tersebut, pengacara perlindungan konsumen sekaligus anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI, David Maruhum L. Tobing, melaporkan Gubernur Bank Indonesia ke Ombudsman Republik Indonesia. Menurutnya, pengenaan biaya Rp 1.500 sampai Rp 2.000 untuk isi ulang menunjukkan BI hanya berpihak pada pengusaha. Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi konsumen.

"Harusnya yang diterima konsumen adalah efisiensi bukan dikenakan biaya top up. Ini kebijakan yang salah dan justru pro kepada pelaku usaha," tuturnya.

Kepala Program Sistem Pembayaran Bank Indonesia Aribowo mengatakan rencana sebenarnya bank sentral ingin meratakan biaya pada setiap tempat top up e-money. Sebab, selama ini biaya top up sangat variatif baik di bank maupun di tempat-tempat pengisian e-money.

Biaya top up ini akan dibuat wajar dan semurah mungkin. "Kebijakan ini utamanya untuk perlindungan konsumen juga," ujar Aribowo.

Sebagai gambaran, jika masyarakat ingin isi ulang uang elektronik keluaran Bank Mandiri yaitu e-money, tak akan dikenakan biaya alias gratis jika dilakukan di bank yang sama.

Namun, apabila ingin isi ulang di toko-toko ritel, pengguna akan dikenakan biaya sebesar Rp 2.500. Misalnya, pengguna ingin isi ulang e-money sebesar Rp 100.000, maka harus membayar Rp 102.500.

Beda lagi, jika pengguna ingin isi ulang di bank lainnya seperi BNI, BCA, BTN dan BRI. Maka, pengguna dikenakan biaya setara transfer antar bank atau kliring sebesar Rp 6.500. Jadi, pengguna harus membayar Rp 106.500, jika ingin isi ulang elektronik Rp 100.000.

Aturan uang elektronik digugat

Selain ke Ombudsman, gugatan juga disampaikan ke Mahkamah Agung (MA). Ialah Forum Warga KotaJakarta mendaftarkan upaya Uji Materil peraturan tersebut ke MA. Alasannya, Peraturan BI bernomor 16/8/PBI bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU 7/2011 tentang Mata Uang.

Namun, gugatan ini kandas. Permohonan keberatan hak uji materil Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik) ditolak.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Desember 2017. Dengan demikian, PBI Uang Elektronik masih dinyatakan berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya terutama UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Mereka menguji materi karena mereka merasa ini bertentangan dengan UU mata uang dan kami dianggap menciptakan uang jenis baru di luar uang logam dan uang kertas. Selain itu kami juga dianggap memaksa uang elektronik di jalan tol dan disebut sebagai diskriminasi hak rakyat," ujar Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia (BI) Rosalia Suci.

"Di Mahkamah Agung 5 Desember 2017 lalu, sudah diputuskan uji materi ditolak. Jadi PBI tetap berlaku sebagaimana adanya," lanjutnya.

Deputi Direktur Grup Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel dan Keuangan Inklusif Bank Indonesia, Apep M Komarna mengatakan, gugatan beberapa warga terkait Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik ke Mahkamah Agung dikhawatirkan mengganggu persepsi masyarakat.

Apep menilai protes itu tidaklah tepat. "Secara teknis di lapangan tidak terganggu. Tapi saya takutnya ini ganggu persepsi masyarakat saja sebenarnya. Penetrasi di lapangan kan bagus," kata Apep.

[bim]

http://www.merdeka.com/uang/gaduh-e-money-di-tahun-ayam-api.html



Original Post

Kapolri Sebut Pembentukan Densus Tipikor Tunggu Isu Pansus KPK Mereda

Media Online kompascom
2017-12-30

JAKARTA, - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi oleh Polri bukannya batal.

Pembahasannya sementara ini ditahan dulu menunggu situasi yang tepat. Sebab, menurut dia, situasi yang ada belum tepat untuk melanjutkan pembentukan unit baru tersebut.

"Timing-nya tidak tepat karena ada Pansus (hak angket KPK), dianggap ini akan mematikan KPK," ujar Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Wacana pembentukanDensus Tipikor memang bersamaan dengan munculnya hak angket terhadap KPK oleh DPR RI. Apalagi, Pansus tersebut sangat mendukung pembentukan Densus Tipikor.

Baca juga : Jokowi Tunda Rencana Pembentukan Densus Tipikor

Namun, bagi sebagian kalangan, pembentukan Densus Tipikor dianggap mendiskreditkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Padahal, kata Tito, pembahasan pembentukan Densus Tipikor sudah hampir setahun terakhir dilakukan.

"Biarkanlah isu pansus ini selesai dulu. Pada saat yang tepat kita akan bentuk," kata Tito.

Tito mengatakan, keberadaan Densus Tipikor justru bisa memperkuat pemberantasan korupsi. Detasemen ini dinilai menjadi solusi bagi keterbatasan yang dimiliki KPK.

KPK hanya memiliki 100 penyidik, sementara kasus korupsi yang ditangani terus bertambah. Sementara personel Polri, terutama penyidik, jumlahnya jauh lebih besar daripada KPK.

Menurut Tito, akan lebih baik jika ada sinergi antara Polri dan KPK, bahkan juga dengan kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara korupsi.

Baca juga : Menurut Gerindra, Jokowi Sudah Tak Tertarik dengan Densus Tipikor

"Ini hutan belantara kasus korupsi, luas sekali di Indonesia dan akan sulit ditangani oleh satu institusi KPK sendiri," kata Tito.

Tito mengatakan, di awal berdiri, tugas penyidik KPK merangkap mulai sebagai penyelidik, penyidik, yang bertanggung jawab pada barang bukti, hingga penangkapan tersangka. Kemudian, KPK mencontoh sistem kerja Densus 88 Antiteror di mana personelnya memiliki pembagian tugas masing-masing.

Nantinya, Densus Tipikor akan mengadaptasi manajemen seruoa Densus 88.

"Sehingga penanganan korupsi akan masif. Bukan untuk mematikan KPK, cuma salah kaprah, terlanjur isunya begitu," kata Tito.

Kompas TV Presiden tunda rencana pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Polri Bentuk Densus Tipikor

http://nasional.kompas.com/read/2017/12/30/07183801/kapolri-sebut-pembentukan-densus-tipikor-tunggu-isu-pansus-kpk-mereda



Original Post

Paling Berkesan ketika Nyumpah Wapres Boediono

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2017-12-30

Paling Berkesan ketika Nyumpah Wapres Boediono

Seto Atmono, dari Tenaga Sekuriti Menjadi Juru Sumpah Pengadilan Tipikor

Mengawali karir sebagai

petugas keamanan

perumahan hakim, kini

Seto Atmono memiliki

peran penting dalam

setiap sidang di Pengadilan

Tipikor Jakarta. Yakni,

menjadi juru sumpah saksi

dan terdakwa. Tanpa dia,

persidangan yang menyeret

banyak tokoh besar itu

tidak bisa dimulai.

AGUS DWI PRASETYO, Jakarta

DUA petugas berpakaian safari sibuk memeriksa satu per satu pengunjung yang hendak masuk

ke salah satu ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pagi itu. Seorang petugas memelototi setiap jengkal anggota tubuh orang yang

diperiksa. Petugas lainnya mengarahkan alat pendeteksi logam (metal detector) ke barang bawaan pengunjung.

Seto Atmono tidak mengerti apa yang dilakukan dua petugas berbadan tegap dan berambut cepak tersebut

Dia hanya melihat pemandangan di pintu masuk ruang sidang dari kejauhan. Tak berselang lama, handphone (HP) di saku kanan kemeja yang dia kenakan berdering. Suaranya cukup kencang. "Iya, Pak. Siap, Pak," katanya, menjawab lawan bicaranya di seberang telepon.

Setelah menutup telepon, Seto beranjak dari tempat duduk, menuju ruang sidang yang dijaga dua petugas tersebut Saat tiba di ambang pintu, petugas itu menanyakan maksud dan tujuan Seto. Dengan lugas dia menjawab, "Saya mau nyiimpah saksi di dalam." Namun, jawaban itu tidak menjadikan dia istimewa di hadapan dua petugas tersebut. Sebab, Seto tetap saja digeledah layaknya pengunjung Iain.

Ketika melihat daftar saksi yang diperiksa, Seto baru menyadari tujuan penggeledahan tersebut Ya, salah seorang saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono.

Pengalaman tersebut paling membekas di memori Seto. Sebab, selama menjadi juru sumpah, baru kali itu dia digeledah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sebelum masuk ruang sidang. "Pengamanannya ketat sekali. CCTV (closed circuit television) dipasang di mana-mana," ungkap Seto, mengingat peristiwa 9 Mei 2014 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Rasuna Said, itu.

Sudah tujuh tahun atau sejak 2010 Seto mengemban tugas sebagai juru sumpah Pengadilan Tipikor Jakarta. Mulai pengadilan masih berada di gedung Uppindo, Jalan HR Rasuna Said, hingga kini berpindah di Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran. Sampai saat ini, mayoritas hakim pengadilan tipikor menggunakan jasa Seto sebagai juru sumpah.

Tugas Seto itu sebenarnya tidak diatur secara khusus di hukum acara pidana (KUHAP) tentang pemeriksaan di pengadilan. Hanya, sesuai ketentuan KUHAP, setiap saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Tanpa tahapan tersebut, persidangan tidak sah. Nah, aturan itulah yangmembutuhkan juru sumpah dalam sidang.

"Saya ini hanya membantu hakim," ungkap pria 48 tahun tersebut saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat (22/12).

Status Seto saat ini adalah pegawai honorer

di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain menjadi

juru sumpah, dia diminta untuk membantu

menyiapkan kelengkapan persidangan seperti

kursi saksi hingga sound system.

Secara profesi, tugas Seto memang sangat

sepele. Namun, tidak semua orang punya ke-

sempatan menjadi juru sumpah kasus korupsi yang ditangani KPK. Apalagi, yang disumpah adalah tokoh-tokoh besar. "Memang banyak yang bilang tugas saya sepele. Tapi, ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya," tutur bapak dua anak tersebut

Boediono merupakan salah satu tokoh besar yang pernah disumpah Seto. Kala itu dalam kasus korupsi Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya. Selain Boediono, dalam sidang kasus tersebut juga hadir Jusuf Kalla, yang saat itu merupakan mantan Wapres. Ada pula Sri Mulyani yang berkapasitas sebagai mantan menteri keuangan. "Semuanya saya yang nyumpah" ungkap Seto.

Bukan hanya mereka tokoh populer yang pernah merasakan jasa sumpah Seto. Di kasus korupsi Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P2SON) Hamba-lang, misalnya, banyak nama besar yang bersaksi. Salah satunya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. "Kalau dia (Nazaruddin, Red) nggak kehitung lagi (disumpah, Red)," ucap suami Maryanti itu.

Selain Nazar, ada sederet nama besar lagi dalam kasus yang bergulir sejak 2011 hingga sekarang itu. Mulai mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh, sampai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng. "Kalau Anas, juga berkali-kali saya yang sumpah," terangnya.

Saking banyaknya orang yang disumpah, Seto tidak hafal jumlahnya. Namun, untuk sekelas saksi, dia menyebut lebih dari seribu orang. Semuanya merupakan saksi kasus korupsi yang ditangani dan diajukan ke pengadilan oleh KPK. Sedangkan untuk terdakwa, hanya beberapa orang yang dia ingat. Antara lain mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, mantan Kakorlantas Djoko Susilo, mantan Ketua MK Akil Mochtar, dan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Juga pengacara kondang Otto Cornelis (O.C.) Kaligis, mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, mantan Ketua Umum PKS Luthfi Hasan Ishaaq, hingga pengusaha top Siti Hartati Murdaya.

Seto mengaku tidak memiliki ritual khusus sebelum menyumpah saksi dan terdakwa. Namun, dia selalu mengambil air wudu sebelum menaruh kitab Alquran di atas kepala saksi yang beragama Islam. Sedangkan untuk agama lain, tidak ada persiapan khusus. "Kalau agama lain, tangannya diletakkan di atas kitab," jelasnya.

Tugas Seto hanya memegang peranti sumpah. Pengucapan sumpah atau janji dilakukan hakim, kemudian diikuti saksi. Selama menjadi juru sumpah, Seto berkali-kali melihat saksi

yang gemetar ketika mengucapkan sumpah. Sebagian besar merupakan terdakwa kasus korupsi. "Kalau sayatan biasa (tidak gemetar, Red). Mungkin dia takut berbohong, jadi gemetar," ucapnya.

Seto menceritakan, awalnya dirinya menjadi juru sumpah lantaran diminta ketua pengadilan pada 2010. Sebelum menekuni profesi itu, dia merupakan petugas keamanan di kompleks perumahan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berada di kawasan Ampera Raya, Pasar Minggu.

"Waktu itu KPN Selatan (ketua PN Jakarta Selatan, Red) minta saya bantu jadi juru sumpah di sini (PN Jakarta Pusat, Red). Kebetulan, dia (ketua PN Jaksel, Red) dipindah menjadi KPN di sini (PN Jakarta Pusat, Red)," tutur dia. Sebelum Seto, hakim tipikor menyuruh orang seadanya sebagai juru sumpah. Mulai office boy (OB) hingga pengawal tahanan.

Nah, kehadiran Seto waktu itu sangat membantu hakim. Sebab, mereka tidak perlu lagi mencari orang sebagai juru sumpah. Kondisi itu pun bertahan sampai sekarang. Seto selalu menjadi juru sumpah utama. "Kalau saya nggak bisa, biasanya diganti teman OB. Tapi, kalau saya ada, ya saya yang diminta bantu," bebernya.

Soal gaji, profesi juru sumpah tidak begitu banyak membantu. Sebab, sampai saat ini Seto hanya menerima UMP. Namun, Seto berupaya mencari pemasukan lain. Paling sering, dia menjadi makelar tanah dan rumah. "Bini sambil berjualan sembako kecil-kecilan di rumah," ungkap pria kelahiran Cilacap, Jateng, itu.

Meski demikian. Seto tetap ikhlas diperbantukan di pengadilan tersebut. Saat ini anak sulung Seto, Novi Cahyan Seto, baru saja lulus kuliah dari jurusan hukum dan ikut membantu di pengadilan tipikor tersebut. Sedangkan anak kedua, Niko Cahyan Seto, baru saja masuk universitas dan mengambu jurusan yang sama. "Yang penting, saya kerja ikhlas saja," terangnya.

Di balik itu semua, Seto tetap bangga menjadi juru sumpah. Sebab, dia tidak jarang tersorot kamera televisi. Nah, saat itulah kebanggaan muncul. Apalagi jika keluarga dan tetangga di Pondok Daun, Depok, Jawa Barat turut menyaksikan. "Istri bilang, orang-orang terkenal yang disumpah di tipikor, pasti muncul (Seto, Red)," ucap dia.

Dia pun ingin tetap membantu hakim se-mampunya. Seto juga berharap bisa kembali menjadi juru sumpah tokoh besar. Misalnya Setya Novanto (Setnov) yang kini menjadi terdakwa kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). "Ini yang lagi ramai kan si Setnov. Pengin jadi juru sumpah dia (Setnov, Red) juga," pungkasnya, lantas tertawa.

(/ cll/nw)





Original Post

Korupsi Sepatu, Hanya Kena Setahun Penjara

Media Cetak Jawa Pos Halaman 10
2017-12-30

Korupsi Sepatu, Hanya Kena Setahun Penjara

MAGETAN

PENANGANAN perkara dugaan korupsi pengadaan sepatu PNS 2014 memasuki babak akhir. Kemarin (29/12) fnajelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memutus terdakwa Sumarjoko setahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni enam tahun penjara.

Informasi yang dihimpun, dalam amar putusannya, hakim menilai Sumarjoko melanggar pasal 3 Undang-Undang (UU) 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU 20/2001. Mantan kepala bappeda litbang itu dinyatakan bersalah lantaran menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang melekat dalam dirinya. Dalam hal ini perencanaan dengan melakukan pemecahan pengadaan sepatu di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Kasipidsus Kejari Achmad Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya memilih pikir-pikir atas vonis hakim dalam persidangan kemarin.

(cor/isd/c!9/end)





Original Post

Kerja seperti Jelangkung

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2017-12-30

Kerja seperti Jelangkung

SUNARTO

DATANG tak dijemput pulang tak diantar. Begitulah kutipan terkenal dari film lailang-kung. Prinsip tersebut temyata juga dijalankan Sunarto yang men jabat ketua KamarPengawas Mahkamah Agung (MA).

"Saya dengan ajudan cuma naik taksi dari bandara. Tidak ada yang menjem-put," ujar Sunarto di gedung Mahkamah Agung Kamis (28/12). Itu dia lakukan saat melakukan kunjungan kerja ke daerah atau In!.i ada penugasan.

"Standar pengawasan itu datang tak

dijemput pulang tak diantar seperti jelangkung," imbuh dia.

Bahkan, bila dalam rangka pengawasan, dia tidak ingin diketahui kapan datang ke suatu daerah dan kapan kembali ke Jakarta. Dengan setengah bercanda, dia menuturkan, bila diketahui waktunya kembali ke Jakarta, bisa tiba-tiba oleh-oleh akan dimasukkan bagasi. "Datang bawa satu koper, pulang juga satu koper. Ukuran juga tetap sama," ungkap dia.

(Jun/clO/nw)





Original Post

Media