Juru Sumpah: Mayoritas Terdakwa Kasus Korupsi Gemetar

Media Online jpnn.com
2017-12-31

jpnn.com - Seto Atmono memiliki peran penting dalam setiap sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Yakni, menjadi juru sumpah saksi dan terdakwa. Tanpa dia, persidangan yang menyeret banyak tokoh besar itu tidak bisa dimulai.

AGUS DWI PRASETYO, Jakarta

DUA petugas berpakaian safari sibuk memeriksa satu per satu pengunjung yang hendak masuk ke salah satu ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pagi itu.

Seorang petugas memelototi setiap jengkal anggota tubuh orang yang diperiksa. Petugas lainnya mengarahkan alat pendeteksi logam (metal detector) ke barang bawaan pengunjung.

Seto Atmono tidak mengerti apa yang dilakukan dua petugas berbadan tegap dan berambut cepak tersebut. Dia hanya melihat pemandangan di pintu masuk ruang sidang dari kejauhan.

Tak berselang lama, handphone (HP) di saku kanan kemeja yang dia kenakan berdering. Suaranya cukup kencang. "Iya, Pak. Siap, Pak," katanya, menjawab lawan bicaranya di seberang telepon.

Setelah menutup telepon, Seto beranjak dari tempat duduk, menuju ruang sidang yang dijaga dua petugas tersebut.

Saat tiba di ambang pintu, petugas itu menanyakan maksud dan tujuan Seto. Dengan lugas dia menjawab, "Saya mau nyumpah saksi di dalam."

https://www.jpnn.com/news/juru-sumpah-mayoritas-terdakwa-kasus-korupsi-gemetar



Original Post

BNI Syariah Sediakan Layanan e-Collection untuk Mahkamah

Media Online republika.co.id
2017-12-31

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bertempat di Mahkamah Agung, BNI Syariah bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan penandatanganan kerja sama tentang penggunaan layanan e-Collection. Penandatanganan tersebut dihadiri oleh Direktur Bisnis BNI Syariah Dhias Widhiyati dan Panitera mahkamah Agung Made Rawa Aryawan

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Demi menegakan hukum di Indonesia, BNI syariah memandang MA memiliki visi yang sama untuk menjunjung tinggi Hasanah di Indonesia.

Maka dari itu, BNI Syariah menyediakan Layanan BNI e-Collection yang terintegrasi dengan platform BNI Virtual Account untuk keperluan penerimaan pembayaran biaya perkara dari pihak yang berperkara dalam pengajuan upaya hukum kasasi, permohonan peninjauan kembali, dan permohonan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung.

"Merupakan suatu kehormatan bagi BNI Syariah menjadi solusi bagi Mahkamah Agung dalam melakukan transaksi sesuai prinsip syariah. Kami berharap sinergi ini tidak terbatas pada layanan e saja, melainkan dapat diperluas kepada bisnis-bisnis lainnya yang dimiliki BNI Syariah mengingat BNI Syariah memiliki Kantor Cabang Pembantu di kawasan kantor MA sehingga diharapkan dapat memudahkan transaksi keuangan MA, ujar Dhias Widhiyati melalui siaran pers.

Sebagai bank yang mengangkat corporate value Hasanah Banking Partner, BNI Syariah senantiasa berupaya menjadi solusi perbankan syariah bagi seluruh masyarakat yang universal dan modern, sehingga keberadaan BNI Syariah dapat menjadi partner yang Hasanah untuk nasabah, tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, melainkan juga memberikan kebaikan (Hasanah) untuk kehidupan akhirat (Hasanah Way).

BNI e-Collection dan Virtual Account

Virtual Account adalah rekening virtual yang dibuka untuk mendukung pengelolaan transaksi penerimaan (collection) perusahaan atau institusi agar berjalan efektif dan efisien. BNI Virtual Account menawarkan kemudahan mengidentifikasi mitra atau pelanggan yang melakukan pembayaran, pemantauan dan pelaporan yang akurat, serta kemudahan dan kecepatan proses rekonsiliasi.

Virtual Account dalam hal ini digunakan sebagai identifikasi pelanggan atau penyetor, dimana setiap setoran pada virtual account tersebut otomatis akan terbuku ke dalam rekening utama yang menjadi tujuan setoran.

Fitur lengkap BNI Virtual Account terakomodir dalam platform BNI e-Collection yang merupakan solusi lebih lanjut dari BNI Virtual Account, di mana dapat mengintegrasikan antara berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis melalui satu platform (one stop collection for producers, buyers, couriers, e-commerce). Hal ini diharapkan dapat menjawab berbagai kebutuhan pengelolaan penerimaan dana (collection management) sesuai kebutuhan nasabah.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/12/30/p1rv2y423-bni-syariah-sediakan-layanan-ecollection-untuk-mahkamah



Original Post

Kasus KTP-el, KPK akan Kembali Jerat Pihak Swasta

Media Online republika.co.id
2017-12-31

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkapkan, dalam waktu dekat bakal ada calon tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el. Calon tersangka baru kasus megakorupsi tersebut menurut Syarif dari pihak swasta.

"Saya belum bisa konfirmasi tentang penyidikan baru di KPK. Yang jelas proses penyelidikan yang berhubungan dengan KTP-el sedang berlanjut. Oke sebagai hadiah ulang tahun, mungkin dari pihak swasta (tersangka baru)," kata Syarif saat ditanyakan dari pihak mana tersangka baru KTP-el di Gedung KPK Jakarta, Jumat (29/12).

Namun, Syarif enggan menyebut secara rinci siapa pihak swasta yang dibidik oleh lembaga antirasuah tersebut. "Tidak bisa saya menyebut potential suspect nanti saja," ujar dia.

Diketahui sejauh ini KPK pada perkara korupsi yang telah merugikan keuangan negara hampir Rp 2,3 triliun itu baru menjerat enam orang tersangka. Para tersangka itu adalah mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Setya Novanto. Dari nama-nama tersebut, baru Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong yang sudah divonis terbukti oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/30/p1s99w438-kasus-ktpel-kpk-akan-kembali-jerat-pihak-swasta



Original Post

Anggota FPI Ditahan karena Dugaan Persekusi, Pengacara Keberatan

Media Online Detikcom
2017-12-31

Jakarta -
4 anggota FPI Bekasi berurusan dengan kepolisian lantaran diduga melakukan persekusi terhadap penjual toko obat di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pendamping hukum FPI Bekasi, Aziz Yanuar keberatan dengan proses hukum ini karena dia menganggap para anggota FPI dipanggil tanpa melalui prosedur yang sah.

"Jadi ada anggota masyarakat sekaligus dia juga anggota FPI ditersangkakan, ditahan juga. Kemarin awalnya 4 orang, tapi sekarang tinggal satu yang ditahan. Statusnya yang 3 itu saya belum update tersangka atau bukan. Yang satu (anggota) lagi berkasnya saya pegang. Kena di Pasal 170 KUHP. Yang 3 anggota lainnya kalau nggak salah masalahnya pasal persekusi. Semuanya orang FPI," jelas Aziz kepada detikcom saat dikonfirmasi, Sabtu (30/12/2017).

Aziz menceritakan asal muasal anggota FPI terjerat masalah di kepolisian adalah kegiatan penindakan toko obat. Menurut Aziz ada toko obat yang tak berizin, menjual obat-obatan jenis G atau obat keras dan obat kedaluwarsa. Masyarakat bersama FPI melaporkan temuan tersebut ke Polsek Pondok Gede.

"Rabu, 27 Desember kemarin ada penindakan. Jadi warga masyarakat resah karena ada toko obat yang tidak berizin menjual obat-obatan jenis tipe G yang masuk kategori obat terlarang sekaligus banyak obat kadaluarsa. Maka warga masyarakat berinisiatif menghubungi Polsek Pondok Gede," ujar Aziz.

"Saat dihubungi, Polsek beralasan tidak bisa mendampingi karena sedang menjaga iring-iringan Presiden yang lewat. Tapi ternyata mereka menjaganya dekat toko obat itu. Nah setelah itu mereka datang bersama-sama dengan Polsek Pondok Gede, personelnya 3 orang ke lokasi, TKP yang jual," imbuh Aziz.

Setelah FPI dan Polsek Pondok Gede mendatangi toko tersebut, ujar Aziz. Mereka kemudian menemukan obat-obatan tipe G dan yang kedaluwarsa. Setelah barang bukti ditemukan, lanjut Aziz, seorang anggota FPI meminta pedagang obat untuk membuat surat pernyataan.

"Lalu ditemukanlah barang-barang itu. Nah setelah itu ada anggota masyarakat yang juga anggota FPI berinisiatif membuat surat pernyataan, pengedar sekaligus penjual obatnya diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya itu kembali," kata Aziz.

"Nah saat itu ada mungkin warga masyarakat yang ikut dalam kegiatan itu memegang-megang obatnya. Tidak semua obat. Tapi ada obat yang jatuh ke ember berisi air. Setelah itu dua penjual obat dibawa ke polsek," lanjut Aziz.

Masih kata Aziz, keempat anggota FPI yang ikut kegiatan penindakan toko obat dipanggil untuk menjadi saksi kasus penjualan obat keras dan obat kadaluarsa itu oleh kepolisian pada Kamis, 28 Desember 2017 kemarin. Aziz menuturkan setelah seharian diperiksa, keempat anggota FPI dipindah pemeriksaannya ke Polres Bekasi Kota dan diperiksa untuk objek hukum persekusi.

"Nah besoknya, hari Kamisnya, 4 orang anggota FPI dan beberapa masyarakat dipanggil untuk bersaksi tentang kegiatan itu. Mereka dipanggil tanpa surat, perlu digaris bawahi pemanggilan saksi tanpa surat sudah menyalahi prosedur pemeriksaan saksi dalam KUHP kan. Jadi lewat telepon. Nah mereka datang kan karena ingin bersaksi untuk kasus peredaran dan penjualan obat-obatan terlarang itu," terang Aziz

"Mereka diperiksa seharian. Setelah itu mereka dibawa ke polres. Karena mereka taat hukum, mereka nurut saja ikut ke polres. Di polres mereka diperiksa atas objek hukum yang berbeda yaitu perbuatan tidak menyenangkan, kalau tidak salah pengerusakan dan persekusi. Pengerusakan yang dimaksud pengerusakan obat yang jatuh ke ember itu. Dan dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Pelapornya si penjual toko obat itu," sambung Aziz.

Setelah keempatnya ditahan, Aziz menersngkan pihak bantuan hukum FPI membuat surat penangguhan. 3 orang dipulangkan, sementara satunya lagi kini dibawa ke Polda Metro Jaya.

"Mereka berempat yang anggota FPI akhirnya ditahan. 3 orang sudah dipulangkan dengan surat penangguhan yang kami buat. Tadi kami mau jemput satu lagi ke Polres karena kan sudah ada omongan, komunikasilah dengan polisinya. tetapi katanya tidak bisa karena sudah di bawa ke polda," ucap Aziz.

detikcom Mengkonfirmasi perihal kasus hukum yang menjerat FPI kepada Kapolres Bekasi Kota Kombes Indarto. Mantan Kasubdit V Direktorat Tipikor Bareskrim itu membenarkan penyidiknya penetapkan anggota FPI sebagai tersangka.

"Yes, tapi lebih jelasnya tanya Bu Erna (Kasubbag Humas Polres Bekasi Kota AKP Erna). Aturannya di sini lewat humas, aturan Humas Polda," tutur Indarto kepada detikcom.

Sementara itu AKP Erna belum dapat dihubungi via telepon hingga saat ini oleh detikcom.
(aud/jor)

https://news.detik.com/berita/d-3792416/anggota-fpi-ditahan-karena-dugaan-persekusi-pengacara-keberatan



Original Post

KY Akan Awasi Sejumlah Nama Hilang dari Dakwaan Setya Novanto

Media Online okezonecom
2017-12-31

JAKARTA - Sejumlah nama politisi tak disebutkan terkait dengan kasus korupsi e-KTP dalam dakwaan Setya Novanto. Padahal, nama-nama besar seperti Gamawan Fauzi, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly dan Olly Dondokambey tertera dalam surat dakwaan terpidana e-KTP Irman dan Sugiharto.

Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi mengatakan, sejak awal dimulainya persidangan kasus ini, pihaknya turun tangan melakukan pengawasan.

"Kami pastikan Komisi Yudisial turun kembali utk melakukan proses pemantauan sidang tipikor dalam SN tersebut," ujar Farid kepada Okezone, Minggu (31/12/2017).

 (Baca: )

Soal nama-nama yang tidak dimunculkan dalam dakwaan Setya, Farid mengatakan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan jaksa. Meski demikian, langkah pengawasan tetap dilakukan sepanjang proses persidangan.

"Pemantaun dapat dilakukan baik secara terbuka, kepatuhan mengikuti ketentuan hukum acara dalam persidangan, maupun tertutup yaitu perilaku di luar persidangan," jelasnya.

Farid berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak independen dan tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Dalam proses hukum kasus ini, KPK juga ditantang untuk tidak tebang pilih dalam mengusut keterlibatan politisi tertentu.

 (Baca juga: )

"Jangan terpengaruh intervensi manapun, dalam maupun luar. Independen juga tidak berarti mengabaikan perhatian publik dan perkembangan hukum. Kepada publik kami ajak untuk tetap fokus pada upaya hukum dan menghormati proses tersebut sesuai dengan proporsinya," ujar Farid.

(ulu)

http://index.okezone.com/read/2017/12/31/337/1838070/ky-akan-awasi-sejumlah-nama-hilang-dari-dakwaan-setya-novanto



Original Post

Perusahaannya Sudah Bangkrut, Bekas Dirut CV SAS Divonis Bebas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-12-31

Perusahaannya Sudah Bangkrut, Bekas Dirut CV SAS Divonis Bebas

Perkara Pengemplangan Pajak

PENGADILAN Negeri Semarang memvonis bebas Direktur Utama CV Sumber Alam Sakti (SAS), Theng Hong Sioe alias Soso dalam kasus dugaan pengemplangan pajak.

Majelis hakim yang dipimpin M Sutarwadi menyatakan Soso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf e, e. f. Pasal 39 ayat 1 huruf e, d, g dan Pasal 39 ayat I huruf c.d dan g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan terdakwa adalah Direktur CV Sumber Alam Sakti, perusahaan yang bergerak dalam bidang impor kopi.

Majelis hakim juga membenarkan terdakwa tidak membayarkan pajak sejak 2007 sesuai dakwaan JPU. Akan tetapi dalam persidangan terungkap fakta terdakwa tidak membayar pajak karena perusahaan yang ia pimpin merugi dan akhirnya tutup. "Terdakwa memiliki tanggungan utang Rpl miliar kepada para penyetor kopi," kata hakim M. Sutarwadi dalam pertimbangannya. Majelis juga menyebut-

kan terdakwa telah menjual gudang dan aset-asetnya untuk menutup utang tersebut. Terdakwa tidak membayarkan pajak karena terdakwa memang merugi dan bangkrut. Sehingga, hal itu merupakan kelalaian yang bukan didasari unsur kesengajaan.

Untuk itu, dakwaan JPU terkait unsur kesengajaan, jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak terpenuhi." sebut majelis.

"Membebaskan terdakwa Soso dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara kepada negara." putus majelis hakim.

Majelis juga memerintahkan agat terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan memulihkan nama baik serta harkat martabat terdakwa.

Soso menerima putusan ini. Sedangkan JPU Kejati Jateng Endeono Wahyudi menyatakan pikir-pikir. "Minta waktu seminggu apakah akan kasasi atau tidak. Kami kordinasi dengan pimpinan terlebih dahulu," katanya.

Sebelumnya, JPU menuntut Soso dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp4,9 miliar. Soso dianggap sengaja tak membayar pajak kepada negara Rp 2,4 miliar.

byu





Original Post

Bekas Kadis Perhubungan Padang Sidempuan Dihukum 12 Bulan Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-12-31

Bekas Kadis Perhubungan Padang Sidempuan Dihukum 12 Bulan Penjara

Korupsi Proyek Terminal

BEKAS Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidempuan Ahmad Bestari Lubis divonis bersalah dalam perkara korupsi proyek renovasi Terminal Batunadua.

Majelis Tiakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menghukum Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Terminal Batunadua itu dipenjara 12 bulan dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Selain Ahmad, majelis juga menghukum Lusiana Metaria Harahap selaku Direktur CV Panbar Perkasa dan Roy Sultan Siregar selaku Direktur CV Maysah Permata dengan pidana masing-masing 12 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

"Menyatakan ketiga terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu," putus ketua majelis hakim. Wahyu Prasetyo Wibowo.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta para terdakwa dihukum masing-masing 18 bulan pen-

jara dan denda Rp50 juta sub-Miler 3 bulan kurungan,.

Atas, vonis ini JPU Sulaiman menyatakan pikir-pikir. Begitu pula dengan ketiga terdakwa. "Kami pikir-pikir yang majelis," bilang ketiga terdakwa kompak.

Selama menjalani proses persidangan, ketiganya tidak ditahan karena sudah mengembalikan uang kerugian negara ke rekening Kejari Padang Sidempuan. Namun ketiganya akan dieksekusi apabila putusan majelis hakim sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Kasus korupsi proyek renovasi Terminal Batunadua itu terjadi pada 2016 silam. Saat itu, pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan terhadap dana proyek tersebut.

Guna mengusut kasus ini, kepolisian bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil diaudit BPKP menemukan kerugian negara Rp300juta.

Kerugian negara timbul lantaran mutu pekerjaan yang tidak sesuai spek di kontrak. Seperti triplek dan kaca yang dalam kontrak dinyatakan 5 milimeter namun yang dipasang ukurannya 3,5 milimeter. Begitu juga dengan pagar, yang sesuai kontrak ada, namun kenyataannya tidak ada, serta sejumlah penyimpangan lainnya,

byu





Original Post

Pemilik Showroom Mobil Di Medan Jadi Perantara Suap

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2017-12-31

Pemilik Showroom Mobil Di Medan Jadi Perantara Suap

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan mulai menyidangkan perkara dua pe-nyuap Bupati Batubara. Maringan Situmorang dan Syaiful Azwar didakwa memberikan uang Rp4.1 miliar untuk mendapatkan proyek di tahun anggaran 2017.

Menurut jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Maringan mendapatkan dua proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batubara setelah menyerahkan uang Rp3,7 miliar kepada Bupati OK Arya Zulkarnain.

Penyerahan uang dilakukan bertahap melalui perantara Su-jendi Tarsono alias Ayen, pemilik showroom mobil di Medan kurun Desember 2016 hingga Agustus 2017.

"Pada tahap pertama dan kedua. Maringan memberikan cek senilai Rpl.5 miliar dan tahap ketiga transfer uang Rp700 juta kepada Sujendi yang merupakan teman dekat Bupati Batubara." kata JPU Ikhsan di PN Tipikor Medan.

Jaksa menyebutkan, uang itu diberikan agar Bupati Batubara memberikan proyek pemban-

gunan jembatan Sei Magung Kecamatan Medang Deras dan jembatan Sentang di perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku menuju Desa Sentangagar, kepada Maringan.

Sebelum penyerahan uang mereka telah beberapa kali melakukan pertemuan di sejumlah tempat di Kota Medan.

Sedangkan Syaiful memberikan uang Rp400 juta untuk Bupati OK Arya Zulkarnain melalui Helman Herdadi. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batubara.

Penyerahan uang itu agar Syaiful bisa mendapatkan pro-

yek lanjutan peningkatan Jalan Labuhan Ruku menuju Mesjid Lama Kecamatan Talawi tahun anggaran 2017.

Atas perbuatannya, Maringan dan Syaiful didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat I KUHP.

Usai mendengarkan surat dakwaan, kedua terdakwa tidak mengajukan nota keberatan

(eksepsi). Majelis hakim pun memutuskan sidang berikutnya langsung masuk pemeriksaan saksi-saksi.

Untuk diketahui, kasus suap ini terbongkar setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 September 2017 di Medan dan Kabupaten Batubara.

Dalam OTT ini, KPK menciduk Maringan, Syaiful, Bupati Batubara, Sujendi dan Helman Herdadi. Hingga kini. KPK masih melengkapi berkas perkara Sujendi, Helman dan Bupati Batubara,

gpg





Original Post

Nasib politikus Golkar Balikpapan, iseng sebar foto bugil 'pacar' berujung di bui

Media Online merdeka.com
2017-12-31

Sejak terpilih menjadi ketua umum, Airlangga Hartanto, ingin Partai Golkar tampil lebih baik. Dia mengajak seluruh kader bekerja keras untuk mewujudkan Golkar sebagai partai bersih dan berintegritas.

Semangat berbenah diri itu muncul setelah sepanjang tahun 2017 ini ragam kemelut mewarnai partai berlambang pohon beringin itu. Salah satu yang paling menonjol adalah kasus dugaankorupsi Setya Novanto dalam proyek e-KTP.

"Dengan yakin kami akan kembali jadi partai papan atas yang solid dan tangguh. Tekad kami sudah bulat, hati kami sudah menyatu. Lewat Munaslub kami akan meraih momentum baru untuk itu menyambut Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," kata Airlangga saat pembukaan Munaslub di JCC, Senayan,Jakarta Pusat, Senin 18 Desember silam.

Di tengah semangat Airlangga memperbaiki citra Golkar, ternyata tak semua kader bisa patuh atas perintah tersebut. Ada saja kader yang melakukan pelanggaran.

Seperti yang dilakukan AW, anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi Golkar. Dia harus berurusan dengan polisi karena kasus pornografi.

AW menjadi tersangka setelah ketahuan memotret teman wanitanya yang tengah bugil dan menyebarkan foto hot itu ke temannya.

"Foto wanita itu dikasih lihat ke teman-temannya oleh pelaku, dan pernah dibagikan ke temannya juga. Hingga korban tahu, korban tidak terima," kata Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Firta, dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (29/12).

Foto itu diambil Januari 2017 di salah satu kamar hotel di Balikpapan. AW dan korban sedang berduaan di kamar itu. Belakangan, AW diduga memotret teman wanitanya itu saat bugil dan menyimpan di telepon selularnya.

Teman wanita AW berang dan melaporkan AW ke Polres Balikpapan. "Yang dilaporkan AW diduga memotret korban (saat telanjang) tanpa izin, tanpa hak dan segala macam," ujar Wiwin.

Diperlukan waktu kurang lebih 9 bulan bagi kepolisian untuk mengusut kasus itu. Tidak hanya melakukan uji forensik foto sang wanita yang juga saksi korban, penyidik juga meminta keterangan saksi ahli lainnya.

"Diperlukan waktu untuk penyelidikan. Kita perlu lakukan uji forensik dari Labfor diSurabaya, ahli pidana, ahli dari Kemenkominfo. Ya, akhirnya dipastikan benar itu foto korban," terang Wiwin.

Saat penyidik menilai sudah cukup bukti, AW langsung ditetapkan sebagai tersangka dan melakukan penahanan.

"Ya, ditetapkan tersangka dan kita periksa sebagai tersangka mulai Kamis (28/12) kemarin, berdasarkan hasil gelar perkara. Alat bukti cukup, kemudian unsur pidana terpenuhi," jelas Wiwin.

Wiwin mengungkap penyidik belum mengetahui hubungan antara pelaku dan korban. Namun, yang bisa dipastikan adalah pelaku sudah mempunyai istri.

"Mereka (korban dan pelaku) sudah berteman sejak lama. Diduga keduanya sudah pernah check in sebelumnya," tuturnya.

Motif pelaku memotret korban dan menyebarkannya, menurut pengakuannya adalah iseng.

"Motif pelaku lebih kepada iseng. Mungkin saja dia ingin sekadar menunjukkan teman wanitanya itu ke teman-temannya," ungkap Wiwin.

Ditegaskan Wiwin, tidak ada kesulitan bagi penyidik, untuk menahan AW di sel Polres Balikpapan.

"Mulai hari ini kita lakukan penahanan. Barang buktinya foto pelaku, ponsel pelaku, ponsel temannya yang menerima foto itu. Juga print out foto korban," terang Wiwin.

Terpisah, Ketua DPD Golkar Balikpapan, Rahmat Masud, menegaskan pihaknya menyerahkan kasus itu ke pihak berwajib dan menghormati proses hukum yang sedang dijalankan AW.

"Tentunya kami prihatin, tapi biarkan proses hukum berjalan. Biarkan ini jadi pelajaran bagi kader-kader kami," tegas Rahmat. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (30/12).

Walaupun AW terlibat kasus pornografi, Partai Golkar tetap akan menyediakan bantuan hukum untuk kadernya tersebut. Bahkan posisi AW sebagai anggota DPRD Balikpapan juga tidak akan diutak-atik sampai sampai nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Meskipun ini persoalan pribadi, bukan partai," sambung Rahmat Masud yang juga Wakil Wali Kota Balikpapan itu.

Akibat perbuatannya, AW dijerat menggunakan UU ITE dan UU Pornografi. Saat tiba di kantor polisi untuk ditahan, AW memilih tidak menjawab pertanyaan awak media dan masuk ke dalam gulungan sarung berwarna biru saat ditanya media, sebelum kemudian digiring masuk selnya di Polres Balikpapan. [lia]

http://www.merdeka.com/peristiwa/nasib-politikus-golkar-balikpapan-iseng-sebar-foto-bugil-pacar-berujung-di-bui.html



Original Post

Media