Bek Swansea diskors tiga pertandingan usai menginjak lawan

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-01-02

London (ANTARA News) - Bek Swansea, Kyle Naughton, dijatuhi hukuman skors larangan tampil di tiga pertandingan berikutnya di Liga Inggris oleh badan sepak bola Inggris, FA.Putusan itu diambil setelah FA melakukan peninjauan kembali terhadap insiden Naughton menginjak pemain lawan saat Swansea menang 2-1 atas Watford di Liga Inggris pada Sabtu (30/12).
Gambar-gambar televisi memperlihatkan Naughton terlihat menapak ke kaki penyerang Watford Stefano Okaka, dan ia didakwa dengan perilaku kasar oleh FA setelah pertandingan di Vicarage Road.

Swansea mengatakan Naughton menerima hukuman tersebut dan akan absen pada pertandingan liga melawan Tottenham Hotspur dan Newcastle United, serta pertandingan putaran ketiga Piala FA akhir pekan mendatang di markas Wolverhampton Wanderers.

Klub Wales itu menghuni dasar klasemen liga dengan 16 poin dari 21 pertandingan, dan baru mencatatkan kemenangan pertamanya dalam lima pertandingan pada debut manajer baru Carlos Carvalhal pada Sabtu.Pewarta: A. RaufEditor: Gilang GaliarthaCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/674675/bek-swansea-diskors-tiga-pertandingan-usai-menginjak-lawan



Original Post

Bek Swansea Dihukum Tiga Laga karena Menginjak Lawan

Media Online republika.co.id
2018-01-02

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemain bertahan Swansea City Kyle Naughton akan menjalani skorsing untuk tiga pertandingan berikutnya. Ia didakwa bersalah setelah diadakan peninjauan kembali terhadap insiden penginjakan saat timnya menang 2-1 atas Watford di Liga Primer Inggris akhir pekan lalu.

Gambar-gambar televisi memperlihatkan Naughton terlihat menginjak kaki penyerang Watford Stefano Okaka. FA mendakwanya berbuat kekerasan setelah pertandingan di Vicarage Road.

Seperti dikutip Reuters, Senin (1/1), Swansea mengatakan, Naughton menerima hukuman tersebut dan akan absen pada pertandingan liga melawan Tottenham Hotspur dan Newcastle United, serta pertandingan putaran ketiga Piala FA akhir pekan mendatang di markas Wolverhampton Wanderers.

Hukuman itu menjadi cela bagi debut pelatih baru Carlos Carvalhal yang berhasil mempersembahkan kemenangan bagi Swansea. Akan tetapi klub Wales itu masih menghuni dasar klasemen liga dengan 16 poin dari 21 pertandingan.

http://bola.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-inggris/18/01/02/p1w9hu348-bek-swansea-dihukum-tiga-laga-karena-menginjak-lawan



Original Post

Demi Transparansi Peradilan, KPK Gandeng 33 Perguruan Tinggi

Media Online republika.co.id
2018-01-02

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, dalam rangka mendukung transparansi peradilan, pada 2017 KPK bekerja sama dengan 33 perguruan tinggi. Diketahui selama 2017, terdapat 217 perkara. 182 perkara tahun 2017 dan 35 perkara dari tahun sebelumnya yang direkam oleh tim perekaman persidangan dari universitas yang meliputi perkara yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan, perkara pra peradilan, perkara Peninjauan Kembali (PK), dan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Pemanfaatan hasil rekam persidangan ini digunakan oleh pengadilan tipikor, kampus dan CSO sebagai bahan pembelajaran dan eksaminasi putusan," jelas Syarif, Senin (1/1).

Ia melanjutkan, untuk mendorong dan mewujudkan peradilan bersih dan antikorupsi, KPK juga melakukan koordinasi dengan jaringan pemantau peradilan di daerah dengan menggandeng Penghubung Komisi Yudisial

dan CSO di 5 (lima) kota yaitu Mataram, Medan, Makassar, Manado dan Samarinda.

"Kerja sama dengan perguruan tinggi tidak terlepas dari pentingnya kampus sebagai poros pemberantasan korupsi," ucapnya.

Syarif menuturkan, selama 2017, KPK berhasil mendorong terbentuknya pusat kajian antikorupsi di Universitas Atma Jaya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Padang dan Universitas Sam Ratulangi Manado. Pararel dengan itu, KPK juga melakukan pendampingan yang sama kepada setidaknya 15 (lima belas) perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

"Harapannya, tercipta konsolidasi gerakan bersama antara perguruan tinggi dan masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Syarif.

Ia menambahkan, di sektor penegakan hukum, pascaterbitnya Perma Nomor 13 tahun 2016 KPK dan Mahkamah Agung RI, membentuk Forum Komunikasi Penegak Hukum di wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jabodetabek, dan Bali dalam rangka mendiseminasikan dan meningkatkan kapasitas penegak hukum, baik penyidik, penuntut dan hakim terkait pemidanaan korporasi.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/01/p1vt89409-demi-transparansi-peradilan-kpk-gandeng-33-perguruan-tinggi



Original Post

KPK PERCEPAT PENGUSUTAN KASUS E-KTP DAN BLBI

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-1-2

KPK PERCEPAT PENGUSUTAN KASUS E-KTP DAN BLBI

Kasus korupsi yang melibatkan korporasi juga bakal menjadi prioritas.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mempercepat penyelesaian pengusutan kasus dugaan korupsi dalam proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) pada tahun ini. Kasus besar lain yang bakal dipercepat pengusutannya adalah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan dua kasus itu menjadi prioritas lantaran merupakan kasus lama dan menimbulkan kerugian besar terhadap negara. "Semoga Tuhan membantu dalam penyelesaiannya," kata dia melalui pesan pendek, kemarin.

Lembaga antirasuah mulai menangani kasus korupsi e-KTP pada 2014. Sejak itu, KPK telah menetapkan enam tersangka. Tiga orang sudah divonis bersalah, yakni dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto; serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Satu orang tengah menjalani-sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yakni mantan Ketua DPR Setya Novanto. Sementara itu, dua orang lainnya, yaitu anggota DPR Markus Nari dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, masih dalam tahap penyidikan.

Menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, nilai kerugian yang disebabkan tindak korupsi ini mencapai Rp 2,3 triliun, separuh dari nilai proyek yang mencapai Rp 5,84 triliun. KPK menduga tindak korupsi ini sudah direkayasa sejak tahap penganggaran di DPR pada 2011 hingga tahap pengadaan. Sejumlah nama besar juga diduga terlibat.

Untuk skandal BLBI, sejak diselidiki pada 2013 hingga kini, KPK baru menetapkan satu tersangka, yakni Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Syafruddin Arsyad Temenggung. Syafruddin diduga memaksakan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) untuk Sjamsul meski piutang negara masih tersisa Rp 3,7 triliun. Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kerugian negara

akibat kasus ini mencapai Rp 4,58 triliun.

Penanganan kasus BLBI masih berjalan di tahap penyidikan. Pada Kamis pekan lalu, KPK memeriksa mantan wakil presiden Boediono sebagai saksi untuk Syafruddin. Ia diperiksa dalam kapasitas sebagai Menteri Keuangan periode 2001-2004. Saat kasus tersebut terjadi, sebagai menteri. Boediono memberikan masukan atas dikeluarkannya SKL bagi Bank Dagang Negara Indonesia milik Sjamsul.

Selain dua kasus itu, kata Syarif, KPK akan fokus

menindak korupsi kor-

1

porasi dan korupsi sumber daya alam. Targetnya, tahun ini kasus-kasus itu sudah banyak yang sampai pada tahap penuntutan.

Peneliti pada Pusat Studi Komunikasi, Feri Amsari, mengatakan resolusi yang ditargetkan KPK terkait dengan penanganan dua kasus besar itu sudah sesuai dengan harapan publik. Meski begitu, kata Feri, semestinya KPK juga memikirkan resolusi terkait dengan upaya pencegahan korupsi. Ia berpendapat sudah saatnya KPK juga menargetkan pembenahan terhadap minimal satu lembaga. "Kalau penanganan kasus kan sudah dilakukan bertahun-tahun. Saatnya 2018 target pembenahan," katanya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, selain berfokus menangani dua kasus besar, penguatan dalam pencegahan korupsi menjadi target utama KPK tahun ini. Ia menyebutkan sektor pencegahan yang menjadi prioritas antara lain pendidikan, sumber daya alam, infrastruktur, kesehatan, energi, dan pangan. "Ada banyak yang harus dikerjakan," ujarnya.

Maya Ayu Puspitasari





Original Post

MA Kekurangan Hakim Pajak

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-1-2

MA Kekurangan Hakim Pajak

Suasana di pengadilan pajak, Jakarta, April 2015.

Sebagian besar berkas PK yang masuk ke MA adalah PK atas perkara yang diputus pengadilan pajak.

JAKARTA Mahkamah

Agung mengatakan jumlah hakim agung yang ada saat ini tidak mencukupi untuk menangani sengketa pajak. Dari 44 hakim agung, hanya ada satu hakim yang menangani persoalan peninjauan kembali (PK) sengketa pajak. "Kami sudah berulang kah meminta tambahan hakim agung di bidang ini," kata Ketua MA Hatta Ali, pekan lalu.

Menurut Hatta, memang ada kesulitan untuk merekrut hakim agung di bidang perpajakan. Sebab, undang-undang menyatakan bahwa hakim di bidang pajak hanya dapat direkrut bila sudah berkarier sebagai hakim selama 20 tahun. Sedangkan pengadilan pajak baru dibentuk pada 2002 dan kebanyakan diisi pensiunan pegawai Kementerian Keuangan yang baru menjadi hakim selama 10 tahun terakhir.

Karena itu, Hatta me-

minta agar Undang-Undang Mahkamah Agung maupun Undang-Undang Pengadilan Pajak direvisi. Sejak 2010, MA telah mengusulkan revisi aturan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat. Namun rencana revisi itu tak kunjung masuk Program Legislasi Nasional. Hatta mengatakan telah mengusulkan pula ke Komisi Hukum DPR dan Komisi Yudisial untuk merekrut hakim agung yang ahli di bidang pajak.

Selama 2017, MA mencatat ada 3.904 berkas PK yang masuk. Sebagian besar di antaranya, yakni 2.187 berkas, adalah PK atas perkara yang diputus pengadilan pajak. Ribuan perkara itu jelas terlalu berat untuk dirampungkan oleh satu orang hakim.

Anggota Komisi Hukum DPR, Aziz Syamsuddin, mengatakan revisi Undang-Undang MA hingga kini belum menjadi prioritas Dewan. Menurut dia, Indonesia masih memiliki akademikus di bidang pajak yang berpotensi menjadi hakim agung lewat jalur nonkarier. "Kalau jalur karier dirasa berat, ada jalur profesional," katanya.

Meski demikian, ia

sepakat MA memerlukan tambahan hakim agung di bidang pajak. Setidaknya perlu tambahan tiga hakim lagi agar proses sengketa perpajakan dapat diselesaikan dengan cepat. "Sehingga investor enggak waswas karena ada kepastian hukum," kata politikus Partai Golkar ini.

Mantan Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung, Widayanto Sastra Hardjono, juga sepakat harus ada penambahan hakim agung yang ahli di bidang pajak. Kurangnya jumlah hakim akan berimbas pada penerimaan negara, apalagi sengketa di pengadilan pajak tercatat semakin bertambah setiap tahun. Adapun anggota Komisi Yudisial, Farid Wajdi. tak dapat dihubungi hingga kemarin untuk menanggapi permintaan penambahan hakim agung bidang pajak.

Wajib pajak jang memiliki sengketa pajak dengan pemerintah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Tiga bulan setelah putusan diterima, baik wajib pajak maupun Kementerian Keuangan dapat mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung.

Indri Maulidar





Original Post

PPP Belum Sepenuhnya Islah

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-1-2

PPP Belum Sepenuhnya Islah

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan masih terpecah, meski Mahkamah Agung telah menolak gugatan kasasi yang diajukan Djan Faridz-Achmad Dimyati Natakusumah. Walaupun putusan tersebut memperkuat legalitas kepengurusan kubu Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy, kubu Djan Faridz belum sepenuhnya menerimanya. Bahkan, Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah, disebut-sebut akan pindah menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera.

Sekretaris Jenderal kubu Romahurmuziy, Arsul Sani, mengaku kecewa atas sikap Dimyati itu. Menurut dia, Dimyati tidak pernah berkomunikasi dengan PPP ihwal keputusannya untuk pindah ke PKS.

Romi menambahkan, partainya sudah mengirimkan surat ke Dimyati untuk klarifikasi kabar pindah partai tersebut. Ia pun memberikan tenggat kepada Dimyati untuk membalas warkat itu. "Kalau sudah terkomfirmasi pindah partai, Dimyati harus mundur sebagai anggota DPR dari PPP," ujar dia, akhir pekan lalu.

Sementara itu, Dimyati mengakui telah menye-

berang dan bergabung dengan PKS. Saat ini, ia sedang menunggu penetapan keanggotaan dari PKS. Ia berharap Romi, sapaan Muhammad Romahurmuziy, dan Djan segera mengakhiri perseteruan mereka, "ndak nyaman bila konflik terus," kata Dimyati. Adapun ihwal posisinya sebagai anggota DPR, ia belum bersedia berkomentar banyak. "Lihat saja nanti, saya masih anggota DPR dari PPR"

Ketua DPP PKS, Ledia Hanifa, mengatakan partainya masih mengevaluasi Dimyati. Menurut dia, Dimyatilah yang mendaftarkan diri untuk menjadi bakal calon legislator PKS. "Kalau sudah resmi, baru gabung dari PKS," kata Ledia.

PPP terbelah sejak pemilihan presiden 2014 lalu. Ketika itu, Djan Faridz mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan wakil presiden. Di sisi lain kubu Romi, sapaan Muhammad Romahurmuziy, mengusung mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meski akhirnya pasangan Jokowi-Kalla memenangi pemilihan presiden, perpecahan di tubuh PPP terus berlanjut.

HUSSEIN ABRI DONGORAN / PRIBADI WICAKSONO /AHMAD FAIZ





Original Post

Kurangnya Etika Politik Berbangsa dan Bernegara

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 6
2018-1-2

Kurangnya Etika Politik Berbangsa dan Bernegara

Sering kali kita bertanya-tanya jika membaca berita mengenai mundurnya seorang politikus , ataupun pejabat negara di Jepang dari jabatannya setelah serangkaian skandalatauberita mengenai suatukegagalan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya, antara lain mengapa "pengunduran diri" merupakan metode yang banyak ditempuh oleh politisi ataupun pejabat negara di Jepang yang terlibat skandal, serta apa alasan orang Jepang menempuh metode tersebut.

Di dalam bukunya yang berjudul "Comparing Asian Politics India, China, and Japan" (2015), Sue Ellen M Charlton menyebutkan bahwa di era pemerintahan Tokugawa (zaman Edo) dahulu, orang Jepang terkenal memiliki nilai-nilai pengorbanan diri dan dedikasi yang tinggi terhadap komunitasnya. Nilai lain yang dimiliki oleh mereka adalah loyalitas, di mana seseorang memberikan loyalitasnya kepada keluarga, kampung halaman, komunitas, serta kepada negara. Di masa tersebut, loyalitas juga dapat berbentuk tindakan seppuku (harakiri) yang dilakukan oleh

I seorang samurai (prajurit) dengan menusuk perutnya meng-

gunakan pedang.

Di era modern Jepang saat ini, nilai-nilai tradisional tersebut diwariskan dan diwujudkan dalam bentuk lain seperti kerja keras, rasa hormat, pelayanan, kinerja nyata, serta moral yang tinggi kepada komunitas dan negaranya. Nilai-nilai tersebut masih mendarah daging dan sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Jepang pada umumnya. Oleh karena itu, di dalam etika politik dan pemerintahan dapat dikatakan bahwa metode pengunduran diri seorang politisi ataupun pejabat negara di Jepang dianggap sebagai bentuk rasa tanggung jawab yang bersangkutan karena telah merugikan kepentingan bersama dan malah mengutamakan kepentingan pribadi.

Indonesia Saat Ini

Indonesia sebenarnya memiliki nilai-nilai tradisional yang juga ditanamkan sejak dahulu, seperti nilai-nilaibudaya, agama, dan adat istiadat yang bermacam-macam bentuknya dari Sabang hingga Merauke. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain seperti kejujuran, keteladanan, sportivitas, toleransi, tanggung jawab, reputasi, disiplin, etos kerja,gotongroyong. Nilai-nilai tersebut sangat dihormati dan dipatuhi oleh segenap elemen masyarakat hingga saat ini dan juga diimplementasikan di da-lampemerintahan. Bahkan mengenai etika politik dan pemerintahan yang diatur di dalam perundangan, secara khusus ada juga aturan yang menegaskan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada publik, seorang pejabat negara harus siap mundur dari jabatannya apa-

bila merasa dirinya telah me-. langgar kaidah dan sistem nilai, ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Apayangterjadidilndonesia saat ini masih jauh jika dibandingkan dengan keadaan di negara Jepang. Meskipun tidak dapat dibandingkan secara fair (apple to apple ) karena kedua negara memiliki kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hukum (ekosospolbudh.uk) yang sangat berbeda, namun jika menyoroti secara khusus terkait etika politik dan pemerintahan di kalangan elite politisi dan pejabat negara di Indonesia, nilai-nilai tradisional Indonesiayang tertanam yangtelah disebutkan tadi tidak nampak terlihat pada diri mereka seperti apa yang nampak terlihat pada kalangan politisi dan pejabat negara di Jepang.

Seorang politisi maupun pejabat negara yang terlibat dalam kasus hukum, hendaknya dengan berjiwa ksatria dapat menghadapinya sesuai dengan nilai-nilai etika dan budaya yang tertanam di bangsa ini. Apalagimelihatrita-citabangsa Indonesia adalah menuju kepada negara hukum (rechtsstaat) di mana dalam prosesnya penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan tidak tebang pilih demi mencapai kepastian hukum. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak yang sama di hadapan hukum (equality before the law ) untuk mendapatkan proses peradilan yang jujur dan terbuka (fair trial ) serta imparsial, sehingga pada akhirnya tidak berpotensi melakukan tindakan menghalangi proses hukum (obstruction of justice).

Jika kita menyalakan televisi, ada sebuah kasus hukum yangterjadi akhir-akhir ini yang menjerat seorang pejabat negara. Yang bersangkutan seharusnya mengikuti proses hukum yang berlaku, namun pada faktanya dirinya tidak menunjukkan sikap kepatuhan tersebut. Bahkan atas kasus hukum yang menimpa dirinya, banyak kejadian unik yang akhirnya menggagalkan proses hukum yang seharusnya bisa dilaksanakan lebih cepat.

Terdengar kabar di media massa bahwa kasus tersebut akan dibawa penasihat hukumnya kepada Pengadilan HAM I n-ternasional. Pernyataan tersebut membuat para ahli hukum bertanya-tanya, apalagi melihat bahwa kasus hukum yang menimpa pejabat negara tersebut bukan merupakan kasus pelanggaran HAM (seperti kejahatan atas kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi menurut Statuta Roma), melainkan merupakan tuduhan atas tindak pidana korupsi yang sedang diproses oleh KPK. Tidak ada pengabaian atas due process of law antara lain yang ber-sangkutan dibela oleh penasihat hukum, diberi kesempatan mengajukan praperadilan, mengajukan saksi fakta dan ahli dan hak untuk membela diri.

Jika yang dipersoalkan adalah hak asasi manusia, proses praperadilan sendiri pada dasarnya dilaksanakan dengan ruh penghormatan atas hak asasi manusia terhadap tersangka/terdakwa, dengan lebih mempersoalkan proses penangkapan, penyidikan, dan penyelidikan dan bukan bukti-bukti material perkara. Secara umum, tuduhan atas kasus

hukum ini tidak berdampak signifikan secara internasional melainkan merupakan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang bisa diselesaikan melalui pengadilan tipikor di dalam negeri.

Masyarakat Indonesia tentunya dapat menilai melalui apa yang terpapar di media massa, apakah hukum berjalan dengan sepatutnya ataukah masih berada di titik nadirnya. Hingga kini belum terdengar berita apakah pejabat negara yang terlibat kasus hukum tersebut akan mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan etika politik dan pemerintahan sebagaimana mestinya. Melalui banyaknya tayangan yang menampilkan tingkah akrobatik kalangan elite politisi dan pejabat negara Indonesia, masyarakat Indonesia dapat segera menyimpulkan bahwa meskipun nilai-nilai tradisional Indonesia telah tertanam sejak dahulu namun budaya kepatuhan serta jiwa sportivitas rupanya belum mendarah daging dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika kita melihat kepada apa yangterjadi padanegara Jepang, memang sepertinya masih terasa jauh bagi politisi serta pej abat negara ini untuk menuju ke arah sana. Namun, selalu ada kesempatan bagi siapa pun yang memiliki keinginan untuk maju demi kepentingan bangsa dan negara. Atas dasar ketertinggalan dengan bangsa lain, In-donesia harus bisa mengej ar untuk menjadi negara modern yang dapat berpolitik dengan nilai-nilai tradisional yang dibanggakan. Tentunya, semua berawal dari niat yang mulia dari para politisi dan pejabat negara Indonesia.

PROF. DR. FRANSH WINARTA, SH. MH





Original Post

KPK Janji Lebih Baik

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-1-2

KPK Janji Lebih Baik

DIAN FATH RISALAH, UMI NUR FADILAH

ICW menilai KPK tak melakukan lompatan besar.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif berharap KPK pada 2018 akan jauh lebih baik dibandingkan 2017, termasuk dalam pencapaian kinerja lembaga antirasuah tersebut.

"Apabila selama tahun 2017 masyarakat merasa ada kekurangan yang kami kerjakan di KPK, kekhilafan, pasti itu tidak disengaja Oleh karena itu, kami mohon maaf dan mengucapkan selamat tahun baru untuk seluruh rakyat Indonesia," ujar Syarif, Ahad (31/12).

Syarif menuturkan banyak pencapaian KPK pada 2017, misalnya penyelesaian beberapa kasus besar, seperti korupsi KTP elektronik ataupun kasus yang berhubungan dengan BLBI. Bahkan, 18 operasi tangkap tangan yang dilakukan pada tahun ini

merupakan yang terbanyak sepanjang 14 tahun KPK berdiri.

Namun, sambung Syarif, meski banyak pencapaian yang didapatkan pada 2017, dirinya masih merasa prihatin karena belum pulihnya kesehatan penyidik senior KPK Novel Bas-wedan setelah penyerangan air keras pada awal tahun. Bahkan, kepolisian sampai saat ini belum menemukan dua pelaku penyerangan tersebut.

Novel pun masih harus menjalani perawatan mata di Singapura karena mata kirinya belum sembuh. Syarif pun memohon doa masyarakat untuk kesembuhan mata kiri Novel agar bisa segera kembali bergabung ke KPK.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti sejumlah hal untuk perbaikan kinerja KPK pada 2018. Peneliti Divisi Korupsi ICW Almas Sjafrina menilai KPK dapat mulai masuk ke sektor pelayanan publik dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Pun tak ketinggalan sektor pengadaan barang dan jasa harus mendapatkan sorotan. "Itu masih menjadi sarang korupsi, serta reformasi birokrasi," kata Almas.

Almas mendorong pemerintah

menegaskan wacana penguatan KPK dalam kebijakan politik. Namun, ia mengingatkan, pemerintah tak boleh menggunakan KPK sebagai alat membangun konsensus politik dengan partai politik pendukung maupun partai di luar kekuasaan.

Almas mengusulkan, pemerintah harus memiliki kendali dan target atas kerja penegakan hukum korupsi. Hal itu tak semata-mata hanya menggunakan secara pragmatis institusi penegak hukum untuk kepentingan ad hoc belaka.

Selain itu, menurut dia, keputusan pemerintah meminta aparat penegak hukum menjadi pengawas langsung bagi penyaluran dan penggunaan dana desa harus dibarengi perbaikan integritas dan profesionalisme. Terkait kuasa yudikatif, Almas meminta Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah serius menjaga martabat dan wibawa lembaga peradilan.

"MA dan MK harus menjaga agenda reformasi dengan tidak memberikan ruang sekecil apa pun bagi terjadinya pelanggaran etika dan hukum," ujar dia.

Almas menilai program pembe-

rantasan korupsi di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jo-kowi-JK) sebatas faktor pendorong pemulihan sektor ekonomi. Artinya, KPK hanya menjadi media pendekatan reformasi teknokratis, yakni deregulasi, pemangkasan proses bisnis, dan revisi atas tarif dan biaya investasi.

Almas beranggapan, kemauan politik memberantas korupsi sangat lemah. Alasannya, wacana penguatan KPK tidak pernah diterjemahkan dalam aksi dan kebijakan konkret pemerintah dan parlemen. "Sektor politik menjadi episentrum korupsi yang membuat KPK tak pernah berhenti menghadapi teror dan serangan politik," jelasnya.

Sepanjang 2017, Almas menilai KPK tak mengalami lompatan besar melakukan penegakan hukum korupsi. Hampir tidak ada korupsi kelas kakap yang ditangani penegak hukum.

Ia menilai politik anggaran pemerintah melalui pengurangan anggaran penegakan hukum turut menurunkan kinerja penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.

ed muhammad halil/ DIAN FATH RISALAH,





Original Post

Target KPK Tuntaskan Kasus KTP-E dan BLBI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-1-2

Target KPK Tuntaskan Kasus KTP-E dan BLBI

KPK juga diharapkan lebih agresif dalam menuntaskan kasus-kasus yang berhubungan dengan korporasi hingga tahap penuntutan.

Dero Iqbal Mahendra

dero@mediaindonesia.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang target tak main-main pada 2018. Mereka bertekad semakin garang memberantas korupsi, termasuk menuntaskan dua megakorupsi, yakni kasus KTP elektronik dan surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

"Resolusi KPK 2018, kasus KTP-E dan BLBI bisa diselesaikan tuntas," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Jakarta di hari pertama 2018, kemarin.

Untuk perkara KTP-E yang merugikan negara Rp2,3 triliun, KPK telah menjerat sejumlah pejabat dari eksekutif dan legislatif, serta pihak pengusaha.

Mantan dua petinggi Kementerian Dalam Negeri, yakni Irman dan Sugiharto, bahkan sudah diajukan ke meja hijau dan divonis. Begitu juga pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dalam perkara itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus bekas Ketua DPR Setya Novanto tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sederet nama yang disebut-sebut menerima gelontoran uang masih bebas melenggang.

Kerugian negara akibat korupsi SKL BLBI terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), bahkan jauh lebih besar, yakni Rp4,58 triliun. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka.

Kasus tersebut terjadi pada April 2004 saat Syafruddin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Untuk menuntaskan kasus korupsi BLBI. KPK juga telah memeriksa mantan Wapres Boediono sebagai saksi. Boediono dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai eks menteri keuangan.

Laode mengatakan dua kasus

besar tersebut termasuk prioritas untuk diselesaikan pada 2018. Ia pun berharap KPK lebih agresif menuntaskan kasus-kasus yang berhubungan dengan korporasi hingga tahap penuntutan. Nyatanya di sektor itu KPK baru menjerat PT Duta Graha Indah yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring.

"Saya juga ingin agar kasus-kasus korupsi sumber daya alam lebih tuntas dan sampai pada tingkat penuntutan. Kasus-kasus itu umumnya terjadi di sektor pertambangan maupun migas," ucap Laode.

Tambah personel

Mantan Ketua KPK Abraham Samad memandang resolusi tersebut masih kurang. Menurutnya, selain KTP-E dan BLBI, KPK mesti lebih sigap menuntaskan perkara-perkara besar lainnya yang mangkrak seperti kasus Bank Century dan Pelindo II. Persoalannya lembaga antirasywah itu masih saja kekurangan tenaga.

"Saya memahami kendala KPK ialah kekurangan personel sebagaimana di era saya dulu. Penambahan penyidik dan penyelidik harus diperhatikan jika memang KPK ingin menuntaskan kasus-kasus yang tertunggak. Tanpa itu, KPK akan terus mengalami situasi yang sama dari tahun ke tahun, yakni penumpukan kasus," ujar Samad.

Resolusi lain yang perlu dilakukan KPK, imbuh dia. ialah pimpinan harus memperkuat KPK secara internal. KPK juga mesti terus mengembangkan sistem pencegahan di lembaga-lembaga pemerintahan agar korupsi tidak semakin masif. Pun demikian dengan pemberian pendidikan anti korupsi di semua level, mulai anak usia dini hingga universitas.

(X-8)





Original Post

Memberangus Nafsu (Kuasa) Tahun Baru

Media Cetak Kompas Halaman 15
2018-1-2

Memberangus Nafsu (Kuasa) Tahun Baru

Tahun 2018 adalah tahun Politik. Lugasnya, tahun pertarungan kekuatan para elite politik berebut kekuasaan. Arena politik lebih bernuansa menampilkan para petugas partai yang haus kemenangan, bukan kompetisi kesatria adu siasat bertujuan memuliakan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan. Kalaupun terdapat kekecualian, jumlahnya hanya hitungan jari. Pilkada serentak 2018 dikhawatirkan hanya repetisi pilkada sebelumnya. Wacana publik akan ditaburi oleh kebohongan, kebencian, dan permusuhan.

Bahkan, tidak mustahil, didorong nafsu kuasa yang menggebu, elite politik akan copy paste mempergunakan strategi politik identitas sebagai senjata pamungkas untuk menekuk lawan politiknya. Bayang-bayang trauma keterbelahan publik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menghantui berbagai kalangan masyarakat Publik tidak dapat menyembunyikan kecemasan .karena ancaman semburan polusi beracun yang diproduksi para pemburu dan pembiak kekuasaan. Kompetisi politik menjadi ajang mengumbar nafsu kuasa, memanipulasi politik identitas, memelintir kata dan penggalan fakta; yang selalu siap menenggelamkan akal sehat manusia

Peristiwa tersebut dapat menjadikan orang baik terbelah karena religi dan politik, sebagaimana diungkapkan Jonathan Haidt (The Righteous Mind Why Good People are-Divided by Politics and Religion, 2012). Ia menyimpulkan standar moralitas manusia pertama-tama dibentuk oleh intuisi nilai-nilai moral komunal, antara lain kepercayaan, keyakinan dan religi, dan baru kemudian akal budi. memberikan justifikasi, merelativisasi atau menolak nilai-nilai tersebut Jika ke-warasan opini publik diobrak-abrik oleh politik identitas, potensi konflik horizontal besar sekali.

Meski demikian, tahun 2018 tetap memantulkan secercah harapan. Pertama, ketahanan publik cukup tangguh melawan serbuan politik identitas yang mengeksploitasi insting primer manusia demi nikmat kuasa. Tingkat kewarasan publik masih cukup prima sehingga tidak hanyut menjadi kemelut

Kedua, masyarakat sipil tidak bosan-bosan menyerukan agar Pilkada 2018 dilakukan secaia tertib dan tidak mengeksploitasi sentimen primordial. Bahkan, Rapat Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia (MUD di Bogor (Kompas, 1/12/2017) menyerukan agar kontestan pilkada mengutamakan kesantunan dan tidak provokatif. KH Zainut Tauhid Saadi, Wakil Ketua Umum MUI, menegaskan, pilkada mengedepankan kepentingan umum, tidak menggunakan segala cara tanpa menghiraukan dampak buruk bagi masyarakat. Mengingat tensi politik Pilkada 2018, jika tidak dikelola baik, dapat memicu konflik horizontal (Kompas, 22/12/2017).

Ketiga, relasi yang semakin harmonis antara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Panglima TNI dapat dipastikan kukuh dengan tekad agar TNI tidak berpolitik praktis. Perintah tersebut pasti dilaksanakan di semua tingkat dan jajaran TNI karena Panglima TNI sendiri steril dari aroma perpolitikan. Sementara itu, Kapolri lebih mantap dalam menegakkan hukum, terutama berkaitan dengan para pelaku yang mengumbar kebencian dan permusuhan yang menggerogoti pilar-pilar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terakhir, terbongkarnya kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) berkat kegigihan yang luar biasa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dukungan publik telah mengantarkan Setya Novanto duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. KPK diharapkan dapat mengurai jaringan para koruptor dalam megaskandal korupsi tersebut Pengalaman buruk penguasa yang jumlahnya sudah ratusan bahkan mungkin ribuan menjadi pesakitan KPK dan penegak

hukum lainnya dapat mengerem para pemburu kuasa mempergunakan kedudukannya menguras kekayaan negara.

Untuk jangka panjang diharapkan kampanye lebih mengutamakan kualitas kader yang mewacanakan perdebatan kebijakan daripada menghamburkan uang untuk pencitraan. Iklim politik pun akan lebih teduh apabila Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru menarik kader-kader Partai Golkar dari Panitia Angket DPR terhadap KPK. Sekiranya harapan tersebut dapat diwujudkan, pemilu serentak tahun 2019 diharapkan dapat menghasilkan lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas daripada DPR periode 2014-2019. Sementara itu, pemilihan presiden (pilpres) yang dipilih secara konkuren dengan pemilu legislatif diharapkan memproduksi pemerintahan yang efektif.

Dengan menapak tahun baru, rakyat bersama para elite politik yang berkehendak mulia secara bahu-membahu memberangus nafsu kuasa para penikmat kekuasaan agar perpolitikan semakin beradab. Kolaborasi sangat memungkinkan karena tidak sedikit elite politik yang gerah dan gelisah terhadap praktik politik yang menghalalkan segala cara, terutama tega meluluhlantakkan negara-bangsa dengan memanfaatkan titik paling rawan manusia, yakni eksploitasi maksimum intuisi primitif.

Mengingat pemberangusan nafsu kuasa adalah upaya mengelola gejolak jiwa manusia, negara harus mempunyai politik pendidikan yang jelas. Ringkasnya, mendidik adalah membangun karakter manusia muda, bukan hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan. Dua hal terakhir tersebut dengan mudah diperoleh di Google dan Youtube.

J KRISTIADI Peneliti Senior CSIS

J KRISTIADI





Original Post

Perizinan dan Kemudahan Berusaha 2018

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2018-1-2

Perizinan dan Kemudahan Berusaha 2018

THE easy way out usually leads back in. (Peter Senge)

Peringkat Indonesia dalam memudahkan pihak swasta -termasuk UMKM- dalam membuka lapangan usaha senantiasa membaik dari tahun ke tahun. Menurut survei Bank Dunia dalam Ease of Doing Business, Indonesia saat ini berada di rankingke-72 dari 190 negara. Hal itu melonjak pesat jika diban -dingkan dengan sebelumnya, misalnya 2009 (peringkat ke-129) atau 2014 (ranking ke-120).

Ada lOparameterdalammenen-tukan peringkat suatu negara. Seperti kemudahan prosedur dalam membuka usaha, kemudahan mendapatkan kredit perbankan, dan kemudahan mendapatkan pasokan listrik. Survei Bank Dunia juga me- ranking masing-masing parameter. Kumpulan ranking itulah yang kemudian memengaruhi nilai akhir dari peringkat suatu negara.

Sayang, sekalipun dipandang lumayan baik untuk mendapatkan kredit dan pasokan listrik, Indonesia masih dipandang buruk untuk urusan kemudahan prosedur dalam membuka usaha, yaitu ranking ke-144. Prosedur untuk membuka usaha secara legal dianggap terlampau banyak, terlampau lama, dan tidak efisien.

Perizinan yang berbelit-belit kemudian dipandang sebagai salah satu penyebab hal di atas. Maka, pemerintah (pusat) berikhtiar untuk mengatasinya dengan menghapus aturan tentang "izin gangguan"

Izin itu untuk mengendalikan dan memastikan bahwa jika suatu usaha akan berdiri, usaha tersebut telah patuh dengan standar tertentu sehingga aneka gangguan dan bahaya seperti kebakaran, kebisingan, atau bau dapat dihindari. Izin gangguan juga untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar telah menerima beroperasinya kegiatan usaha tersebut, misalnya, untuk usaha seperti panti pijat atau tempat hiburan malam.

Langkah Blunder

Upaya menghapus regulasi izin gangguan dilakukan pada 29 Maret 2017; pemerintah pusat mencabut Permendagri 19/2017 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah. Pemerintah pusat berharap daerah kemudian akan mengikuti dengan mencabut aneka perda izin gangguan beserta retribusinya.

Nyatanya, sekalipun ada daerah yang kemudian menghapus, ada juga daerah yang kukuh tetap mempertahankan perda tentang

izin gangguan. .

Bahkan, belum lama ini penulis juga mendengar rencana akal-akalan suatu kabupaten yang memilih jalan memutar. Mereka berusaha mengesankan patuh dengan menghapus perda izin gangguan. Namun, mereka juga berencana merevisi aturan daerah tentang izin lingkungan untuk kemudian membadankan ketentuan izin gangguan di dalam izin lingkungan.

Mencermati situasi di lapangan, Kemendagri menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri 500/3231/ SI pada 19 Juni 2017. Tujuannya, kembali mem-push pemerintah daerah agar mengahapus izin gangguan. Namun, hingga saat ini masih banyak daerah yang tetap tidak mengindahkan SE tersebut.

Argumentasi antuk Resistan

Penulis dapat memahami keengganan pemda untuk patuh pada niat pemerintah pusat. Diyakini, terdapat setidaknya tiga alasan yang kuat yang dimiliki daerah.

Pertama, pada pertangahan 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Mendagri tidak lagi berwenang untuk mencabut perda provinsi dan gubernur tidak lagi dapat mencabut perda kabupaten/kota; jika ada perda bermasalah harus dibawa ke Mahkamah Agung (MA) untuk diujimaterikan. Dengan demikian, mungkin saja ada daerah" yang menganggap bahwa tekanan Kemendagri tidak lagi cukup "sakti".

Kedua, ada kemungkinan di mana daerah masih menilai izin gangguan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Apalagi, UU Pajak dan Retribusi Daerah masih mengakomodasi kewenangan daerah untuk memungut retribusi atas izin gangguan. Lebih dari itu, UU tentang hinder ordonnantie (izin gangguan) juga masih berlaku hingga saat ini. Artinya, fakta di mana Mendagri mencabut Permendagri 19/2017 tidak dapat langsung diartikan bahwa daerah

tidak boleh mengatur tentang izin gangguan.

Ketiga, boleh jadi ada daerah yang menganggap bahwa izin gangguan masih tetap diperlukan untuk memastikan ketertiban di masyarakat. Ditinjau dari sisi hak masyarakat, dihapuskannya izin gangguan mengancam hak warga untuk dapat berpartisipasi dalam mengontrol situasi kawasan. Usaha panti pijat, pangkalan gas, atau pabrik olahan kulit, misalnya, dapat saja tiba-tiba berdiri di suatu permukiman tanpa meminta persetujuan dari masyarakat sekitar.

Situasi di atas mengingatkan kita terhadap pemikiran Peter Senge yang dikutip di awal tulisan ini. Jalan pintas cenderung membawa kita untuk kembali kepada permasalahan yang sama. Bukannya menghilangkan izin gangguan; yang terjadi justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sayang, potret buram di atas masih akan terus terjadi pada 2018. (*)

) Dosen Hukum

Administrasi Negara

Fakultas Hukum UGM

RICHO ANDI WIBOWO*





Original Post

Kerja Sama BNI Syariah dan MA

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 17
2018-1-2

Kerja Sama BNI Syariah dan MA

DIREKTUR BNI Syariah Dhias Widhiyati (kanan) dan Panitera Mahkamah Agung (MA) Made Rawa Aryawan bersalaman setelah menandatangani perjanjian kerja sama terkait penggunaan layanan "e-collection" di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (29/12/2017). Layanan ini untuk keperluan penerimaan pembayaran biaya perkara di MA.

DOK BNI SYARIAH





Original Post

Pimpinan KPK Fokus Tuntaskan Kasus E-KTP dan BLBI di Tahun 2018

Media Online okezonecom
2018-01-02

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarief m‎emastikan pihaknya akan menuntaskan dua kasus besar di 2018. Dua kasus yang merugikan negara cukup besar tersebut yakni terkait proyek e-KTP dan penerbitan SKL BLBI.

"Resolusi di 2018, kasus e-KTP dan BLBI bisa diselesaikan tuntas," kata Syarief melalui pesan singkat yang diterima Okezone, Selasa (2/1/2018).

Sejauh ini, KPK baru menjerat enam orang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013. Keenam orang tersebut yakni, Irman; Sugiharto; Andi Agustinus alias Andi Narogong; Markus Nari; Anang Sugiana Sudihardjo; dan Setya Novanto.

Dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sudah divonis terbukti bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kemudian, untuk Setya Novanto ‎masih dalam proses persidangan.

Sementara itu, Anang Sugiana Sudihardjo dan Markus Nari masih dalam proses penyidikan di KPK. Keenamnya diduga secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Sedangkan dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Ket‎erangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), KPK baru menetapkan satu orang sebagai tersangka. Satu tersangka tersebut yakni, Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsjad Temenggung.

Syafruddin diduga menyalahgunakan jabatannya ketika menjabat Kepala BPPN dengan menerbitkan SKL BLBI terhadap obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mengakibatkan kerugian negara sekira Rp4,58 triliun. Syafruddin sendiri telah ditahan oleh KPK pada Kamis, 21 Desember 2017.

Tidak hanya dua kasus besar tersebut, Syarief juga berjanji akan menuntaskan sejumlah kasus yang saat ini masih di proses penyidikan‎. Mulai dari kasus korporasi hingga korupsi di bidang sumber daya alam.

"Tindak pidana korporasi dan korupsi sumber daya alam lebih banyak yang sampai ke penuntutan," pungkasnya.

(muf)

http://index.okezone.com/read/2018/01/02/337/1838653/pimpinan-kpk-fokus-tuntaskan-kasus-e-ktp-dan-blbi-di-tahun-2018



Original Post

Target KPK Tuntaskan Kasus KTP-el dan BLBI

Media Online metrotvnews.com
2018-01-02

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang target tak main-main pada 2018. Mereka bertekad semakin garang memberantas korupsi, termasuk menuntaskan dua megakorupsi, yakni kasus KTP elektronik dan surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

"Resolusi KPK 2018, kasus KTP-el dan BLBI bisa diselesaikan tuntas," tegas Wakil Ketua KPK Laode M Syarief seperti dilansir Media Indonesia, Selasa, 2 Januari 2018.





KPK telah menjerat sejumlah pejabat dari eksekutif dan legislatif, serta pihak pengusaha dalam perkara KTP-el yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Mantan dua petinggi Kementerian Dalam Negeri, yakni Irman dan Sugiharto, bahkan sudah diajukan ke meja hijau dan divonis.

Baca: Lima Poin Tanggapan KPK Atas Eksepsi Novanto

Begitu juga pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam perkara yang sama, mantan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus bekas Ketua DPR Setya Novanto tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sederet nama yang disebut-sebut menerima gelontoran uang masih bebas melenggang.

Kerugian negara akibat korupsi SKL BLBI terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), bahkan jauh lebih besar, yakni Rp4,58 triliun. KPK telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka.

Baca: Boediono Dicecar Soal Penerbitan SKL BLBI

Kasus tersebut terjadi pada April 2004 saat Syafruddin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Untuk menuntaskan kasus korupsi BLBI, KPK juga telah memeriksa mantan Wapres Boediono sebagai saksi. Boediono dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai eks menteri keuangan.

Laode mengatakan dua kasus besar tersebut termasuk prioritas untuk diselesaikan pada 2018. Ia berharap KPK lebih agresif menuntaskan kasus-kasus yang berhubungan dengan korporasi hingga tahap penuntutan.

Nyatanya di sektor itu KPK baru menjerat PT Duta Graha Indah yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring.

"Saya juga ingin agar kasus-kasus korupsi sumber daya alam lebih tuntas dan sampai pada tingkat penuntutan. Kasus-kasus itu umumnya terjadi di sektor pertambangan maupun migas," ucap Laode.

Tambah personel

Mantan Ketua KPK Abraham Samad memandang resolusi tersebut masih kurang. Menurutnya, selain KTP-E dan BLBI, KPK mesti lebih sigap menuntaskan perkara-perkara besar lainnya yang mangkrak seperti kasus Bank Century dan Pelindo II.

Persoalannya lembaga antirasuah itu masih saja kekurangan tenaga. "Saya memahami kendala KPK ialah kekurangan personel sebagaimana di era saya dulu. Penambahan penyidik dan penyelidik harus diperhatikan jika memang KPK ingin menuntaskan kasus-kasus yang tertunggak. Tanpa itu, KPK akan terus mengalami situasi yang sama dari tahun ke tahun, yakni penumpukan kasus," ujar Samad.

Resolusi lain yang perlu dilakukan KPK, imbuh dia, ialah pimpinan harus memperkuat KPK secara internal.

KPK juga mesti terus mengembangkan sistem pencegahan di lembaga-lembaga pemerintahan agar korupsi tidak semakin masif.

Pun demikian dengan pemberian pendidikan anti korupsi di semua level, mulai anak usia dini hingga universitas.
(OJE)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ob3ALzPK-target-kpk-tuntaskan-kasus-ktp-el-dan-blbi



Original Post

Keterbukaan Informasi di Jawa Barat 2017

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 22
2018-1-2

Keterbukaan Informasi di Jawa Barat 2017

kOMISI

Informas i Prtninsi Jawa Barat sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (UU KIP) mempunyai tugas mene- tapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi Publik.

Sepanjang tahun 2017 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan kegiatan sosisalisasi melalui media massa dan sosialisasi tatap muka. Pada kegiatan monitoring dan evaluasi tahun 2017 terjadi peningkatan partisipasi oleh KPU Daerah Kabupaten/kota, perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun instansi vertikal. Sebaliknya, pemerintah kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP jumlahnya menu-

run. Hanya 16 pemerintah ka bupaten/kota yang bersedia mengikuti monitoring dan evaluasi penerapan UUKIP.

Dari 16 pemerintah kabupaten/kota tersebut tercatat hanya 4 kabupaten/kota yang mencapai persentase kelengkapan di atas 90% dalam pembentukan kelembagaan dan dukungan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PP1D). Selanjutnya hanya 2 kabupaten/kota yang mencapai persentase kelengkapan di atas 90% dalam mengumumkan informasi publik yang wajib disediakan secara berkala. Pencapaian paling rendah terlihat dalam menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Hanya 1 kabupaten/kota yang mencapai persentase kelengkapan di atas 90%, yaitu Kabupaten Bogor.

Persentase kelengkapan lebih rendah lagi terlihat dalam

penerapan keterbukaan informasi pada unit kerja masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Hanya 4 kabupaten/kota yang memperoleh angka prosentase kelengkapan penerapan UU KIP di unit kerja. Itu pun dengan persentase kelengkapan paling tinggi sebesar 55,56%. Sedangkan unit kerja pada 11 kabupaten-, /kota lainnya tidak dapat memenuhi seluruh indikator kelengkapan yang dimonitor.

Kondisi kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik yang masih rendah tersebut berkorelasi dengan sengketa informasi publik. Tercatat 94% dari pengajuan sengketa informasi publik ditujukan terhadap badan publik di lingkup pemerintah kabupaten/kota sebagai Termohon. Jumlah terbanyak ditujukan terhadap badan publik di lingkup pemerintah Kabupaten Bekasi yang mencapai 64% dari seluruh permohonan sengketa informasi publik tahun 2017.

Lebih jauh lagi, sekira 91% alasan sengketa informasi publik karena atasan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Sebagian besar sengketa informasi terkait permohonan rencana dan realisasi program pembangun-

an. Pengajuan terkait permohonan tersebut mencapai 145 permohonan atau sekira 70% dari seluruh permohonan permohonan yang diterima sampai bulan November tahun 2017.

Pengadilan

Sebagaimana diatur dalam T UU KIP, para pihak dapat, mengajukan keberatan ter hadap putusan Komisi Infor- masi melalui pengadilan yang berwenang. Pada tahun 2017 terdapat 13 putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diajukan keberatan oleh para pihak. Sebanyak 11 putusan telah dikuatkan PTUN Bandung dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sedangkan 2 putusan lain berlanjut pada proses kasasi ke MA yang hasilnya menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, sebenarnya sistem penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi maupun pengadilan berwenang sudah berjalan berkesinambungan dengan baik.

Kepastian

Salah satu hal yang masih terjadi dalam proses penyelesaian sengketa tahun 2017 ini

adalah pemohon yang melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus. Untuk memberikan kepastian penanganan sengketa dalam diajukan dalamjumlah besar, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah meminta Komisi Informasi Pusat memberikan keputusan sesuai de-

. ngan PeraturanJKojnjsi Informasi Nomor, 1 Tahun 2013

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Berdasarkan seluruh catatan di atas, maka terdapat pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian di tahun 2018. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan maupun penyelesaian sengketa informasi publik. Kedua, mendorong kepastian penyelesaian sengketa di pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Keempat, mendorong penerapan keterbukaan informasi badan publik dan unit kerja yang memberikan pelayanan publik secara langsung. Kelima, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan peran koordinasi dan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi di pemerintah kabupaten/kota.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Dan Satriana





Original Post

Ini Daftar Lengkap 19 OTT KPK Sepanjang 2017

Media Online republika.co.id
2018-01-02

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017 sangat gencar menangkap tangan sejumlah penyelenggara pemerintah dan kepala daerah lantaran bertransaksi suap. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, jumlah kasus tangkap tangan pada 2017 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri.

Sebanyak 19 kasus merupakan hasil dari operasi tangkap tangan (OTT). Bahkan, dalam pertengahan Agustus hingga September 2017, ada enam OTT dilakukan dalam waktu berdekatan.

"KPK telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah. Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkankemudian dari hasil pengembangan perkara," ujar Basaria pada akhir Desember lalu.

Diketahui, pada 2017 KPK melakukan 114 kegiatan penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu, juga melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 93 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 15 perkara, serta TPPU sebanyak lima perkara. Sementara, data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 43 perkara yang melibatkan pejabat eselon I hingga IV dan 27 perkara melibatkan swasta serta 20 perkara melibatkan anggota DPR atau DPRD. Selain itu, terdapat 12 perkara lainnya yang melibatkan bupati atau walikota dan wakilnya.

Dari 19 OTT tersebut, salah satunya adalah hakim konstitusi Patrialis Akbar pada awal 2017. Kemudian penangkapan sejumlah kepala daerah hingga pejabat negara. Berikut adalah daftar 19 kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK selama tahun 2017.

1. Pada (25/1) KPK menangkap tangan mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, karena diduga menerima suap terkait judicial review Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mantan Menkumham tersebut divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidair tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta

2. Selang tiga bulan atau pada (30/3), KPK menangkap tangan Direktur Utama (Dirut) PT PAL M Firmansyah Arifin terkait suap dalam pembelian kapal perang oleh pemerintah Filipina. Ia divonis empat tahun dan pidana tambahan berupa membayar uang denda sebesar Rp 200 juta.

3. Kemudian pada (26/5), KPK menangkap auditor BPK Ali Sadli dan Irjen Kemendes PDTT Rochmadi Saptogiri terkait suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kemendes PDTT.

4. Pada (5/6), KPK melakukan operasi tangkap tangan di DPRD Jawa Timur. Total ada enam orang tersangka yang ditetapkan termasuk Bambang Heryanto selaku Kadis Pertanian Jatim, Rohayati selaku Kadis Peternakan Jatim dan M Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim.

5. Selang empat hari pada (9/6) KPK melakukan OTT di Bengkulu dan menetapkan jaksa yaitu Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba sebagai tersangka karena terbukti menerima suapterkait suap proyek-proyek Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra VII Bengkulu.

6. Pada (16/6) , KPK kembali melakukan OTT di DPRD Mojokerto. Dalam operasi senyap tersebut sebanyak 4 orang dijadikan tersangka yaitu Purnomo (Ketua DPRD Mojokerto), Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD Mojokerto) dan Wiwiet Febryanto (Kadis PUPR Mojokerto).

7. Kemudian pada (20/6) KPK menangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari. Ridwan Mukti dan Lily Maddari diringkus KPK karena menerima uang suap Rp 1 miliar dari orang dekatnya, Rico Diansari. Saat itu Rico Diansari membawa uang Rp 1 miliar dari seorang kontraktor, Jhoni Wijaya, yang menginginkan salah satu proyek di Pemprov Bengkulu.

8. Pada (2/8), KPK menangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Kepala Desa Dassok bernama Agus, dan Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan Noer Solehhoddin. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka.

9. Pada (21/8), KPK melakukan OTT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebanyak dua orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu panitera pengganti Pengadilan Negeri Jaksel Tarmizi dan pengacara bernama Akhmad Zaini.

10. Pada (23/8) , KPK kembali melakukan OTT terhadap Dirjen Perhubungan Laut A Tonny Budiono. Ia diduga menerima suap sebesar Rp 20,74 miliar dari Komisaris PT AGK Adiputra Kurniawani hwal keperluan perizinan pengerjaan proyek di Pelabuhan Tanjung Mas dan beberapa daerah lainnya.

11. Pada (29/8) , KPK melakukan OTT di tiga kota yaitu Tegal, Jakarta dan Balikpapan. Sebanyak tiga orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno alias Bunda Sitha, pengusaha Amir Mirza Hutagalung dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal, Cahyo Supardi. Ketiganya terlibat dalam tindak pidana korupsi suap terkait pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah kota Tegal pada 2017 dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan kota pada tahun anggaran 2017.

12. Tak sampai sepekan, KPK kembali melakukan OTT lagi di Bengkulu pada (6/9). Tiga tersangka ditetapkan yaitu Dewi Suryana (hakim tipikor PN Bengkulu), Hendra Kurniawan dan Syuhadatul Islamy. Dewi Suryana diduga menerima suap dalam vonis terkait persidangan korupsi di Dinas Pengelolaan Aset Bengkulu.

13. Pada (11/9), KPK melakukan OTT dan menetapkan empat orang yaitu tersangka Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Andi Effendi, Direktur Utama PDAM Bandarmasin Muslih dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Trensis. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap persetujuan Perda tentang penanaman penyertaan modal PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin

14. Pada (12/9), KPK melakukan OTT dan menetapkan lima orang tersangka yaitu Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady, pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar. Mereka diduga terlibat dalamkasus suap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

15. Pada (16/9), KPK melakukan OTT di wilayah Pemkot Batu, Jawa Timur. Sebanyak tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan, dan pengusaha Filipus Djap. Mereka diduga terlibattindak pidana korupsi dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Batu tahun anggaran 2017.

16. Pada (22/9), KPK melakukan OTT di Cilegon. Dalam OTT itu, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 1,5 miliar terkait izin pembangunan Transmart. Iman menyerahkan diri pada malam harinya dan setelah menjalani pemeriksaan intensif ia langsung ditahan oleh KPK.

17. Pada (6/10) KPK melakukan OTT dan menetapkan anggota DPR Komisi XI Aditya Anugrah Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara Sudiwardono sebagai tersangka kasus suap. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait penanganan putusan banding ibu dari Aditya, Marlina Moha Siahaan.

18. Pada (25/10), KPK melakukan OTT di Nganjuk dan menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka tersangka jual-beli jabatan. KPK menemukan indikasi praktik ini sudah lama terjadi di Kabupaten Nganjuk. Sebanyak lima orang tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus ini.

19. Terakhir pada (28/11), KPK melakukan OTT dan menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan Rancangan APBD tahun 2018 Provinsi Jambi. Keempat tersangka tersebut yakni Plt Sekda Jambi Erwan Malik, Asisten III Pemprov Jambi Saifuddin, Plt Kepala Dinas PU Arfan dan anggota DPRD Jambi Supriono.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/01/p1vv1h409-ini-daftar-lengkap-19-ott-kpk-sepanjang-2017



Original Post

KPK Obral Janji

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-1-2

KPK Obral Janji

Mau Tuntaskan BLBI, Century, E-KTP

Memasuki tahun 2018, KPK lagi-lagi obral janji. Komisi antirasuah berjanji bakal menuntaskan kasus-kasus yang masih mangkrak. Di antaranya, kasus SKL BLBI dan Century. Selain itu, KPK juga akan memenjarakan RJ Lino tahun ini. Beneran nih?

WAKIL Ketua KPK Laode M Syarif optimis tahun ini dua kasus besar bakal dituntaskan komisinya. Keduanya adalah kasus korupsi e-KTP dan SKL BLBI. "Resolusi 2018, kasus e-KTP dan BLBI bisa diselesaikan tuntas. Tindak pidana korupsi korporasi dan korupsi sumber daya alam juga lebih banyak

yang akan sampai ke penuntutan," ujar Laode melalui pesan singkat kepada wartawan, kemarin.

Dalam kasus BLBI, KPK telah melangkah ke babak baru setelah menjebloskan eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung ke dalam bui.

KPK juga mengalami kemajuan ketika memeriksa eks Wakil Presiden Boediono sebagai saksi, pekan lalu. Boediono diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan menteri keuangan sesuai Keppres Nomor 177 Tahun 1999 tentang KKSK.

Sebelumnya, dalam konferensi pers akhir tahun di gedung KPK, Rabu 27 Desember 2017, Laode juga menyatakan kasus Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo 11 yang menyeret RJ Lino sebagai tersangka menjadi prioritas KPK tahun ini.

Untuk diketahui, Lino ditetapkan tersangka sejak 15 Desember 2015. Dia diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung perusahaan asal Tiongkok, PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd., dalam pengadaan tiga alat berat tersebut. Dalam kasus ini, KPK menyebut kerugian negara mencapai Rp 60 miliar. Lino sempat mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK, namun kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

26 Januari 2016. Komisi antirasuah juga sudah memeriksa 60 saksi dalam kasus ini. Namun, tak ada titik terang penyelesaian kasus tersebut hingga kini.

Menurut Laode, KPK masih menghitung kerugian negara dalam kasus ini. "Pak RJ Lino, sekarang sedang dihitung (kerugian negara), bekerja sama juga dengan PPATK. Ya, kita jadikan prioritas 2018, jangan sampai kelamaan juga. Kerjaan hukum itu tidak bisa diburu-buru," katanya.

Di tempat dan waktu yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo juga menyatakan, kasus RJ Lino akan diteruskan tahun ini. Agus mengklaim, KPK telah melakukan gelar perkara bersama BPKf beberapa aktu lalu. RJ Lino berjalan terus. Kalau tidak salah, dua hari sebelum kita liburan pun ada gelar bersama antar BPK dan KPK. Pekerjaan tidak mandek semoga tidak lama lagi kita akan temukan langkah-langkah lebih lanjut," tegasnya.

Selain kasus RJ Lino, Agus juga menyatakan KPK bakal melanjutkan kasus dana talangan Bank Century. Agus berjanji akan mengembangkan kasus ini dengan menjerat pihak lain yang disebutkan oleh putusan Pengadilan turut bersama-sama mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya yang divonis 12 tahun penjara.

Malah, Agus sesumbar, saat ini KPK sedang mengkaji pihak lain yang akan dijadikan tersangka selanjutnya.

"Kita sudah melakukan ada satu orang kan. Kalau yang lain tinggal tunggu giliran. Kita akan kaji lagi, tapi hari ini kita masih disibukkan pada hal-hal yang tidak semuanya tidak bisa kita sentuh karena ada prioritas penyidik," jelasnya. Untuk menuntaskan kasus-kasus mangkrak itu, Agus berencana akan menambah jumlah Satuan Tugas (Satgas). Selain menambah personil, Agus berencana merampingkan struktur tim Satgas.

Namun, janji KPK dianggap hanya omdo alias omong doang. Sebab, tiap awal tahun, KPK obral janji serupa. "Itu penyakitnya, sudah tahu, tidak perlu ditanya lagi," ujar pakar hukum pidana Prof Romli Artasasmita saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Untuk diingat, dalam rapat kerja bersama Komisi lil DPR Rabu, 18 Januari 2017, Ketua KPK Agus Rahardjo juga pernah menyatakan bakal menuntaskan kasus-kasus mangkrak. "Kasus seperti Century, Pelindo, Sumber Waras akan diselesaikan," ujar Agus Rahardjo saat itu. Nyatanya, ketiga kasus itu tetap jalan di tempat hingga tahun 2017 berakhir. Malah, hingga akhir tahun kemarin, kasus Sumber Waras tak kunjung naik ke tahap penyidikan.

Romli pun ragu, KPK bakal menuntaskan kasus-kasus itu. Apalagi, mengembalikan uang negara dari suatu kasus. "Yang rakyat tunggu-tunggu adalah uang negara kembali untuk biaya kesehatan, pendidikan dan perumahan rakyat, bukan sebanyak-banyaknya orang dibui," sindirnya.

okt





Original Post

PK Diterima, Ketua STAIN Divonis Bebas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-2

PK Diterima, Ketua STAIN Divonis Bebas

Perkara Korupsi Dana DIPA

MAHKAMAH Agung (MA) memvonis bebas Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M Djamil Djambek, Ismail Novel dalam kasus dugaan korupsi pengalihan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKS-KL) tahun 2007-2010.

Vonis bebas itu dijatuhkan di tingkat peninjauan kembali (PK). Majelis hakim MA yang diketuai Hakim Agung Timur P Manurung dengan hakim anggota Surya Jaya dan Leopold Luhut Hutagalung mengabulkan permohonan PK yang diajukan Ismail.

Dalam putusannya, majelis PK menilai Ismail terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Tetapi, perbuatan tersebut dinilai bukan merupakan tindak pidana.

"Mengadili kembali. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya," sebut majelis.

Dalam uraian putusan majelis PK menjelaskan perbuatan Ismail yang menggunakan dana DIPA tahun 2007 dan 2008 untuk honor dosen dan

beasiswa mahasiswa telah merugikan keuangan negara.

Hal tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Namun majelis menyatakan terdakwa tidak dapat dipidana atau dihukum, karena perbuatan terdakwa dilakukan untuk kepentingan umum atau masyarakat.

Majelis mengatakan terdakwa tidak mendapat keuntungan dan negara tidak dirugikan, karena uang disalurkan untuk kemajuan Pendidikan Tinggi Islam di daerah setempat.

"Oleh karenanya, perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang meskipun telah terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana, namun perbuatan Terpidana tersebut tidak bersifat melawan hukum, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum," demikian pendapat majelis.

Sebelumnya, jaksa mendakwa Ismail telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyetujui usul pengeluaran biaya-biaya yang dibebankan pada DIPA STAIN M. Djamil Djambek tahun anggaran 2007 dan 2008.

byu





Original Post

Kasasi JPU Ditolak, Pejabat Dinas PU Dinilai Tak Bersalah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-2

Kasasi JPU Ditolak, Pejabat Dinas PU Dinilai Tak Bersalah

Perkara Korupsi Proyek Jalan

MAHKAMAH Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bintuhan dalam perkara korupsi proyek jalan di Kabupaten Kaur tahun 2011.

Dengan demikian, terdakwa Muhammad Edian, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek jalan pusaka menuju sentral produksi Kecamatan Mejelis tetap divonis bebas.

Sebelumnya, Edian yang menjabat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur yang juga kuasa pengguna anggaran (KPA) didakwa melakukan korupsi dalam proyek jalan itu.

Perbuatan itu dilakukan dengan melakukan penunjukkan langsung PT Sinar Intan Papua Permai sebagai pemenang tender proyek jalan yang berang-garan Rpl 1.480.630.000.

Meskipun pembangunan jalan masih terdapat kekurang-an pekerjaan atau belum rampung 100 persen, Edian bersama Lenusdin (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPTK) dan Ade Irawan selaku kontraktor pelaksana PT Sinar Intan Papua Permai telah menyepakati bahwa pekerjaan telah selesai.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, PT Sinar Intan Papua Permai berhak mendapat pembayaran pekerjaan penuh. Akibatnya, negara dirugikan Rp2.191.488.456.

Jaksa menganggap perbuatan Edian merupakan pelanggaran hukum menguntungkan korporasi yang menyebabkan kerugian negara.

Jaksa menyimpulkan perbuatan Edian memenuhi unsur Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menuntut pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama I tahun dan 6 bulan dan denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa dalam surat tuntutan.

Namun Pengadilan Tipikor Bengkulu tak sepakat dengan kesimpulan JPU. Majelis hakim justru menyatakan Edian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa.

Majelis pun membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Juga memerintahkan jaksa membebaskan terdakwa dari tahanan serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Tak terima Edian di vonis bebas. jaksa mengajukan kasasi. Namun, majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang dipimpin Hakim Agung Surya Jaya dengan anggota Mohamad Askin dan Leopold Luhut Hutagalung sepakat dengan putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu.

"Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tersebut. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara," sebut putusan MA.

BYU





Original Post

Prihatin, Kesejahteraan Wakil Tuhan Minim Sekali

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2018-1-2

Prihatin, Kesejahteraan Wakil Tuhan Minim Sekali

Adies Kadir

WAKIL Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Adies Kadir miris melihat kesejahteraan hakim di Indonesia. Kesejahteraan para wakil Tuhan selama tahun 2017 masih jauh dari ideal. Diharapkan 2018 kesejahteraan hakim ada perbaikan.

Adies mengakui bahwa penegakkan hukum di Republik ini masih menyisakan berbagai persoalan tersendiri, terutama terkait kinerja para hakim.

Betapa tidak, para pemutus keadilan tersebut selama ini cenderung dinilai tak mencerminkan rasa keadilan oleh sebagian masyarakat.

"Jujur hal tersebut tentu membuat saya miris akan anggapan publik yang sedemikian kepada lembaga peradilan. Sehingga terbersit di benak saya ada apa dengan Wakil Tuhan di bumi Nusantara ini?" katanya kepada wartawan, kemarin.

Adies mengatakan, masyarakat perlu tahu bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus sesuai dengan hati nuraninya yang paling

dalam. Di sinilah Wakil tuhan di bumi ini diuji Integritas dan kapabilitasnya dalam memutus suatu perkara.

"Padahal banyak sekali keputusan MA yang menghukum para koruptor bahkan memperberat- nya, tapi hal itu akan tertutup dengan satu atau dua putusan yang memotong masa tahanan koruptor atau membebaskannya," katanya.

Dia berujar, seorang Hakim Agung Artidjo Alkostar Hakim Agung selalu menghukum koruptor tanpa tedeng aling- aling, dan sudah tidak terhitung banyaknya putusan tersebut. Masih pantaskah kita menuding lembaga peradilan tak mencerminkan rasa keadilan?

"Sungguh naif sekali jika setiap kesalahan oknum hakim disematkan pada semuanya bahkan institusinya, ini menyedihkan," ujarnya.

Adies menceritakan, ada seorang Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyampaikan unek-uneknya pada saat kunjungan Komisi III DPR. Saat itu sang hakim menyampaikan pertanyaan, yakni adakah yang tahu kalau Hakim di Pengadilan Kelas I Surabaya tinggal di kamar kos-kosan seluas 4x3 m2, hidup sendiri jauh dari suami/ istri dan anak-anaknya.

Adakah yang tahu kalau ada hakim ke kantornya naik bemo atau naik angkot? adakah yang tahu kalau Hakim ini menangis karena bingung bayar cicilan rumah dan biaya kuliah anaknya kalau masa pensiunnya dipangkas?

"Hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus diperhatikan juga oleh para pemerhati dunia peradilan dan juga Pemerintah," katanya.

kal





Original Post

Transgender Diizinkan Mendaftar Di Militer AS Per Awal Tahun Ini

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-01-02

RMOL. Per 1 Januari 2018, orang-orang transgender akan diizinkan untuk pertama kalinya mendaftar di militer Amerika Serikat.Langkah ini berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan federal. Keputusan ini juga diumumkan oleh Pentagon pekan lalu setelah pemerintahan Presiden Donald Trump memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Dua pengadilan banding federal, satu di Washington dan satu lagi di Virginia, pekan lalu menolak permintaan pemerintah untuk menunda perintah hakim pengadilan rendah yang mengharuskan militer untuk mulai menerima anggota transgender pada 1 Januari 2018.

Pengacara yang mewakili anggota layanan transgender yang saat ini melayani dan calon rekrutan mengatakan bahwa mereka telah memperkirakan pemerintah akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung konservatif, namun berharap hal itu tidak akan terjadi.

"Seperti yang dimandatkan oleh perintah pengadilan, Departemen Pertahanan siap untuk mulai mengakses pelamar transgender untuk dinas militer 1 Januari. Semua pemohon harus memenuhi semua standar aksesi," kata juru bicara Pentagon Heather Babb dalam sebuah pernyataan seperti dimuat Reuters . [mel]

http://dunia.rmol.co/read/2018/01/02/320565/Transgender-Diizinkan-Mendaftar-Di-Militer-AS-Per-Awal-Tahun-Ini-



Original Post

2018, KPK Fokus Tuntaskan Kasus E-KTP dan BLBI

Media Online Beritasatu
2018-01-02

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji bakal menuntaskan dua kasus yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, yakni e-KTP dan SKL BLBI. Bahkan, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief menyatakan, penuntasan dua kasus ini menjadi resolusi pihaknya di tahun 2018.

"Resolusi di 2018, kasus e-KTP dan BLBI bisa diselesaikan tuntas," kata Syarief saat dikonfirmasi awak media, Selasa (2/1).

Tidak hanya dua kasus besar tersebut, Syarief juga berjanji akan menuntaskan sejumlah kasus yang saat ini masih di proses penyidikan. Mulai dari kasus korporasi hingga korupsi di bidang sumber daya alam.

"Tindak pidana korporasi dan korupsi sumber daya alam lebih banyak yang sampai ke penuntutan," katanya.

Untuk kasus BLBI yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun, KPK baru menetapkan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka. Syafruddin diduga menyalahgunakan jabatannya ketika menjabat Ketua BPPN dengan menerbitkan SKL BLBI terhadap obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Dalam kasus e-KTP, KPK baru menjerat enam orang, yakni dua mantan pejabat Kemdagri Irman dan Sugiharto, pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto dan politikus Golkar, Markus Nari.

Irman dan Sugiharto telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sementara Setya Novanto menjalani proses persidangan. Sedangan Anang Sugiana dan Markus Nari masih dalam proses penyidikan. Keenamnya diduga secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Selain enam nama yang telah dijerat, terdapat sejumlah nama lain yang turut disebut terlibat atau kecipratan aliran dana proyek e-KTP yang menelan anggaran hingga sekitar Rp 5,8 triliun.

Dalam surat dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto tercantum nama yang turut menikmati aliran dana e-KTP. Diantara nama-nama tersebut merupakan anggota DPR RI periode 2009-2014, yakni, Melcias Marchus Mekeng menerima sebesar USD1,4 juta, Olly Dondokambey sebesar USD1,2 juta, Tamsil Lirung senilai USD700.000.

Terdapat juga nama Mirwan Amir yang disebut menerima sebesar USD1,2 juta, Arief Wibowo USD108.000, Chaeruman Harahap USD 584.000 dan Rp 26 miliar, Ganjar Pranowo sebanyak USD 520.000, Agun Gunandjar Sudarsa senilai USD1,047 juta, Mustoko Weni sebesar USD 408.000, Ignatius Mulyono senilai USD 258.000.

Tak hanya itu, disebutkan juga nama Taufik Effendi yang menerima senilai USD 103.000, Teguh Djuwarno senilai USD167.000, Rindoko Dahono Wingit, Nu, Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini masing-masing senilai USD37.000.

Selanjutnya, Yasona Laoly senilai USD84 ribu, Khatibul Umam Wiranu senilai USD400.000, Marzuki Ali sebanyak Rp20 miliar, serta Anas Urbaningrum sebesar USD5,5 juta. , dalam surat dakwaan terhadap Setya Novanto, nama-nama itu tak disebut alias hilang. Dalam dakwaan Novanto hanya beberapa anggota DPR dan kalangan kader partai politik yang diduga diperkaya dari korupsi e-KTP. Yakni, Miryam S Haryani, Markus Nari, Ade Komarudin, dan M Jafar Hafsah.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang memastikan pihaknya tidak akan berhenti mendalami keterlibatan para penikmat uang haram proyek e-KTP. Termasuk para politikus yang namanya tak disebut dalam dakwaan terhadap Novanto. Saut menyatakan, KPK tidak menghilangkan nama-nama yang diduga sebagai penerima uang panas e-KTP dalam dakwaan Setnov, sapaan Novanto. Hanya saja, saat ini, nama-nama tersebut sedang dikembangkan dan didalami oleh KPK.

"Nanti kita lihat setelah proses lebih lanjut pendalamannya dan pengembangan kasus tersebut seperti apa, termasuk sejumlah nama yang pernah disebut," kata Saut.

Se itu, Jubir KPK, Febri Diansyah membantah nama-nama politikus itu dihilangkan. Febri menyatakan, dalam dakwaan terhadap Novanto, tim Jaksa KPK hanya mengelompokkan para pihak yang diduga menerima uang panas proyek e-KTP.

"Tidak ada yang hilang sebenarnya. Yang terjadi adalah, sejumlah pihak yang diperkaya dikelompokkan," katanya.

Dikatakan Febri, dalam surat dakwaan Novanto, pihaknya mengelompokkan nama-nama politikus itu dengan menyebut sejumlah anggota DPR RI disebut diperkaya USD12,8 juta dan juga lebih dari Rp 44 miliar. Dijelaskan, nama-nama itu tak disebut secara rinci karena pihakna ingin fokus pada dugaan korupsi Novanto. Meski demikian, Febri berjanji para legislator yang diduga menerima uang tetap akan dibeberkan dalam persidangan Ketua DPR nonaktif itu.

"Jadi ada pengelompokan. Misalnya sejumlah anggota DPR RI diduga diperkaya jutaan USD dan juga lebih dari Rp 4 miliar. Tentu saja nanti ini akan diuraikan," tegasnya.

Click here to Reply, Reply to all or Forward
Sumber: Suara Pembaruan

http://www.beritasatu.com/nasional/471355-2018-kpk-fokus-tuntaskan-kasus-ektp-dan-blbi.html



Original Post

Media