KPK Dalami Peran Mantan Menteri Era Megawati Terkait BLBI

Media Online republika.co.id
2018-01-03

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK mendalami peran mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim terkait pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

"Surat itu ditandatangani saksi (Dorodjatun) sebagai ketua KKSK, KPK ingin tahu bagaimana proses pembuatan surat usulan pengajuan SKL, siapa yang mengusulkan dan juga proses perdebatan seperti apa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Selasa (2/1).

Dorodjatun diperiksa untuk tersangka mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang sudah ditahan sejak 21 Desember 2017. Dorodjatun juga sudah pernah diperiksa dalam kasus yang sama pada 4 Mei 2017 lalu.

"Karena ada tahapan sebelum SKL terbit seperti pengklasifikasian utang dan agar kewajiban utang selesai sehingga SKL terbit, ternyata ada kewajiban utang yang belum selesai dan BPK juga menemukan kerugian negara di sana," tambah Febri.

KPK juga sudah berkoordinasi dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau KPK di Singapura untuk mendapatkan keterangan dari Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim yang berada di Singapura. "Kita berkoordinasi dengan CPIB karena diketahui obligor tersebut ada di Singapura dan sudah dilakukan pemanggilan tapi karena menghadapi 2 wilayah yuridiksi yang berbeda sehinga pengaturannya berbeda, namun hingga saat ini Sjamsul dan istrinya masih di Singapura dan berstatus sebagai saksi," ungkap Febri.

Selain pemeriksaan sejumlah saksi, KPK juga sedang melakukan penelusuran aset termasuk aset-aset Sjamsul yang berada di Indonesia agar dapat dilakukan pengembalian kerugian negara.

KPK sebelumnya juga telah memeriksa mantan Wakil Presiden Boediono sudah diperiksa KPK sebagai saksi pada 28 Desember 2017. Pemeriksaan Boediono tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan 2001-2004 atau pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan merupakan inisiatif Boediono sendiri.

Selain Dorodjatun dan Boediono, KPK sudah memeriksa pengacara Todung Mulya Lubis pada 22 Desember 2017 sebagai saksi dalam kasus yang sama. Todung diketahui adalah kuasa hukum BPPN saat Syafruddin menjabat.

KPK menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim. SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Berdasar Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/03/p1y0a1328-kpk-dalami-peran-mantan-menteri-era-megawati-terkait-blbi



Original Post

Penegakan Hukum Penuh Aib dan Drama

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-1-3

Penegakan Hukum Penuh Aib dan Drama

Sepanjang tahun 2017, Indonesia riuh rendah dengan aib dan drama penegakan hukum yang dipentaskan oleh aparat penegak hukum dan pelaku korupsi. Tak heran jika kasus-kasus hukum yang terjadi selama tahun lalu ada yang dijadikan candaan (dalam bentuk meme satir) di media sosial oleh masyarakat, tidak terkecuali oleh anak-anak muda harapan masa depan bagi bangsa ini.

Penegakan hukum yang seharusnya dijalankan dengan tenang di atas prinsip-prinsip obyektif, transparan, dan akuntabel-sebagaimana diatur dalam hukum acara dan kode etik profesi setiap penegak hukum-malah gaduh dan bising yang dilakukan dengan motif dan cara-cara yang tidak sejalan dengan hukum itu sendiri.

Penetapan sejumlah orang sebagai tersangka pelaku tindak pidana makar, pencemaran nama baik, perbuatan porno, per-sekusi, dan lain-lain lalu berhenti sampai di situ (penetapan sebagai tersangka), tak pelak mengundang spekulasi bahwa langkah penegakan hukum yang demikian itu motifnya untuk balas dendam, menyandera, atau "menenangkan" (membungkam) suara-suara kritis. Jadi, jangan salahkan mereka yang berpendapat bahwa langkah tersebut sama sekali bukan untuk merealisasikan tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Kalau itu benar, berarti bedanya dengan Orde Baru hanya sedikit pada cara. Orde Baru membungkam suara kritis dengan senjata dan undang-undang subversif, maka sekarang "ditenangkan" dengan undang-undang. Kalau itu benar (sekali lagi), berarti negara (sadar atau tidak) sedang mendorong dirinya perlahan-lahan ke jalur berbahaya kembali ke otoritarian. Kalau toh tidak sejauh itu, tetap saja tidak bisa dibenarkan menegakkan hukum di luar kepentingan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan demi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Perlawanan kepada KPK

Selama tahun 2017 wewenang dan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi masih terus di-

hadang oleh perlawanan, keras dari pihak-pihak yang terancam tergulung oleh KPK.

Gerakan perlawanan di tahun 2017 bahkan lebih besar, konkret, dan bergelombang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Ha) itu baik yang dilakukan oleh orang per orang selaku tersangka, terdakwa, narapidana, institusi luar, maupun pihak-pihak lain dengan agenda tertentu, dilakukan serempak dalam waktu hampir bersamaan yang membuat KPK limbung dan nyaris lumpuh.

Penganiayaan berat terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, adalah usaha paling nyata pelumpuhan KPK. Sayang sekali hingga memasuki delapan bulan sejak peristiwa penyiraman air keras itu terjadi (11 April 2017), penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut, mengungkap, dan menangkap pelaku belum menunjukkan indikasi berhasil. Sangat kontras dengan keandalan Polri menegakkan hukum mengungkap pelaku dan jaringan teroris serta pelaku dan jaringan narkoba yang secara teoretis merupakan kejahatan terorganisasi yang tak mudah diungkap.

Keinginan, desakan, dan permohonan sejumlah kalangan agar Presiden membentuk Tim Independen Pencari Fakta tampaknya tidak akan terwujud karena Presiden masih percaya kepada Polri. Kita tentu berharap Polri merespons kepercayaan Presiden itu dengan segera menangkap pelaku dan tidak lagi mengeluarkan sketsa wajah untuk ketiga kalinya.

Drama

Penetapan Setya Novanto (SN) sebagai tersangka tindak pidana korupsi KTP elektronik (KTP-el) telah memunculkan catatan tersendiri dalam penegakan hukum di tahun 2017. Betapa tidak! Yang bersangkutan adalah politisi senior, Ketua DPR, sekaligus ketua umum dari salah satu pSrtai besar dan berpengaruh di Indonesia Partai Golkar!

Pada bagian lain, penetapan SN sebagai tersangka membuktikan KPK masih bisa menjalankan wewenang dan tugasnya sekalipun digempur habis-habisan dalam menangani per-

kara ini. Akan tetapi, di sisi lain, tindakan SN yang beberapa kali mangkir dari pemeriksaan KPK selaku saksi dan tersangka kontras dengan posisinya sebagai pejabat negara dan pemimpin partai besar yang seharusnya menunjukkan ketaatan terhadap proses hukum, sebagaimana ia sering katakan dalam pelbagai kesempatan.

Peristiwa sakit dan dirawat-nya SN di sebuah rumah sakit setelah ditetapkan sebagai tersangka yang pertama, lalu terjadi kecelakaan (menabrak tiang listrik) setelah menjadi tersangka untuk kedua kalinya, tak pelak mengundang antipati masyarakat Tentu ini sangat merugikan SN sendiri karepa semua itu dinilai publik sebagai drama untuk menghindari penegakan hukum.

Lebih-lebih pernyataan penasihat hukumnya yang begitu dramatis tentang akibat dari kecelakaan itu, yang berbeda dengan kenyataan, meski mungkin saja SN benar-benar sakit dan sungguh-sungguh kecelakaan, tetapi malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih, publik sudah telanjur tak percaya.

SN yang relatif saya kenal akan legawa, sabar, dan besar jiwa menghadapi kasus itu dengan kesatria menghadapi persidangan. Namun, sangat, disayangkan peristiwa berulang sehingga persidangan tidak berjalan lancar, dan kembali merugikan SN. Lebih disayangkan lagi kalau penasihat hukum SN tidak menasihati kliennya untuk menjalani persidangan dengan baik dan mengingatkan konsekuensi-konsekuensi hukum dari tindakan tidak kooperatif atau menyulitkan proses persidangan.

Kehadiran penasihat hukum merupakan hak terdakwa untuk memastikan proses peradilan berjalan adil dan hak-hak hukum terdakwa dipenuhi, dilindungi, dan dijalankan sesuai hukum acara pidana. Posisi penasihat hukum adalah kemudi atas kliennya dalam perkara itu karena penasihat hukumlah yang ahli dan mengerti hukum meskipun semua langkah hukum penasihat hukum atas sepengetahuan dan seperse-tujuan klien.

Kita berharap penegakan hukum di masa mendatang tak lagi penuh aib dan drama.

Dosen fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Suparman Marzuki





Original Post

Risiko Membela Lingkungan

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-1-3

Risiko Membela Lingkungan

Di pengujung 2017 lalu. Minggu (17 12), kembali terjadi penangkapan atas tiga orang yang tengah berjuang mempertahankan ruang hidupnya. Mereka (Sawin, Nanto, dan Sukma, warga Desa Mekarsari, Indramayu, Jawa Barat) dituduh melakukan tindak pidana penghinaan terhadap bendera negara.

Kalaupun tindakan itu benar mereka lakukan, meski banyak yang meragukan, penangkapan terhadap diri mereka, ini tak mungkin terjadi dan menjadi hal yang serius jika tidak ada motivasi strategis di balik tuduhan politis ini. Sulit untuk tidak menghubungkan tuduhan tindak pidana itu dengan aktivitas penolakan mereka terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Indramayu yang berlokasi di desa mereka.

Kejadian yang menimpa warga Indramayu itu menambah deretan upaya pembungkaman terhadap pembela lingkungan. Sebelumnya, di Jawa Timur, Heru Budiawan, yang melawan pertambangan emas Tumpang Piru Banyuwangi, ditahan dengan dugaan memasang spanduk bergambar mirip lambang komunisme. Di Bali, Made Wijaya, tetua adat Desa Pakraman, Tanjung Benoa, yang menjadi ujung tombak penolakan pembangunan megaproyek reklamasi Teluk Benoa, baru-baru ini divonis satu tahun penjara oleh hakim PN Denpasar dengan dakwaan merusak kawasan konservasi. Di Jawa Tengah, Joko Prianto juga berhadapan dengan tindakan represif negara melalui mekanisme hukum pidana karena aktivitasnya menolak pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang.

Kasus-kasus pembungkaman, yang dalam kepustakaan hukum lingkungan dikenal dengan nama SLAPP (strategic lawsuit against public participation), di atas tidak bisa dilihat secara terpisah. Ada gambaran penting yang bisa dilihat bagaimana SLAPP ini didup-likasi dari satu kasus ke kasus lain.

Fenomena ini juga menunjukkan adanya permasalahan pada rezim hukum lingkungan kita dalam melindungi setiap orang yang berjuang mempertahankan lingkungan dan ruang hidupnya dari proyek pembangunan. Harus diakui bahwa UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memang telah memberikan jaminan perlindungan pada Pasal 66. Namun, kenyataannya di tataran praktis perlindungan terhadap pembela lingkungan dapat dikatakan tidak memiliki implikasi signifikan.

Anti-SLAPP dan parsialitas negara

Sebuah laporan PBB tahun 2007 menyatakan bahwa pembela lingkungan merupakan kelompok pembela HAM yang kedua paling rentan setelah pembela hak-hak perempuan. Mereka berhadapan dengan korporasi yang sering kali memiliki sumber daya dan jaringan kuat dengan aparat negara ataupun kelompok vigilante- main hakim sendiri, sehingga banyak ancaman bagi mereka terima; mulai dari kekerasan, kriminalisasi dan pembatasan kebebasan, hingga pembunuhan. Menurut Global Witness, secara global pada 2014 saja setidaknya terjadi 166 pembunuhan terhadap pembela lingkungan yang terdokumentasi, dua di antaranya di Indonesia

Besarnya risiko bagi pembela lingkungan juga menjadi latar belakang dimasukkannya aturan tentang anti-SLAPP dalam UU PPLH. Aturan ini merupakan upaya melawan SLAPP terhadap setiap orang yang berjuang untuk kelestarian lingkungan.

Bahkan pengaturan anti-SLAPP dalam UU PPLH dapat dikatakan cukup progresif karena memperluas lingkup aslinya, dari strategic lawsuit menjadi strategic litigation. Jika awalnya SLAPP dimaknai sebagai strategi pembungkaman melalui mekanisme gugatan dlawsuif) di ranah hukum perdata, dalam UU

PPLH makna SLAPP diperluas ini menjadi litigasi mitigation) yang mencakup hukum perdata dan pidana Hal ini penting mengingat dalam konteks Indonesia, pembungkaman atas pembela lingkungan cenderung dilakukan menggunakan mekanisme hukum pidana

Jika pengaturan aturan anti-SLAPP sudah sedemikian progresif, mengapa justru SLAPP terus terjadi dan cenderung meningkat Sejatinya, masalahnya tidak hanya terletak pada lemahnya pemahaman penegak hukum atas hukum lingkungan, alasan institusional yang banyak diungkapkan oleh pengamat terkait lemahnya penegakan hukum lingkungan di negeri ini. Lebih mendasar dari itu, menurut penulis, kasus-kasus SLAPP di Indonesia memperlihatkan kecenderungan adanya keberpihakan (parsialitas) negara melalui aparaturnya kepada korporasi, baik langsung maupun tidak langsung.

Relasi yang tak seimbang

Di negara-negara liberal yang menjunjung tinggi hak kepemilikan individual, strategi kriminalisasi pembela lingkungan biasa menarget tindakan pidana terhadap barang milik (crimes against property) yang merupakan domain privat misalnya trespassing. Dalam hal ini, korporasi sebagai pemilik barang melaporkan pembela lingkungan karena telah mengganggu integritas kepemilikan individu.

Di Indonesia, tindakan pidana yang jadi obyek SLAPP biasanya merupakan tindak pidana terhadap ketertiban umum, misal-

nya penodaan terhadap bendera atau penyebaran ajaran komunisme. Tafsir atas "ketertiban umum" merupakan monopoli negara melalui aparat penegak hukumnya sehingga upaya SLAPP menggunakan alasan "ketertiban umum" secara politis menunjukkan keberpihakan negara atas kepentingan modal.

Pada 2013, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan Ketua MA tentang pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. Di dalamnya, anti-SLAPP menjadi salah satu bahasan dengan penegasan bahwa ada atau tidaknya dugaan SLAPP terhadap seorang pembela lingkungan harus diputuskan terlebih dahulu melalui putusan sela Alih-alih menghentikan upaya SLAPP dari tahap penyidikan, pembela lingkungan yang jadi korban SLAPP harus tetap menjalani proses hukum untuk membuktikan bahwa ia telah menjadi korban SLAPP di depan persidangan.

Penegasan ini tentu saja kontraproduktif dengan semangat diadopsinya aturan anti-SLAPP sendiri. Sebenarnya, upaya SLAPP tidak dimaksudkan untuk membuktikan benar atau tidaknya tindak pidana yang dituduhkan kepada pembela lingkungan yang jadi target Namun, tujuan utama SLAPP adalah upaya strategis guna menghambat atau bahkan menghentikan perlawanan atas sebuah proyek pembangunan dengan jalan membawa fokus perlawanan ke persidangan pidana/perdata dan kemudian menguras energi serta sumber daya yang dimiliki kelompok penentang. Alhasil, perlawanan atas proyek pembangunan yang menjadi masalah utamanya jadi melemah dan bahkan menghilang.

Kehadiran negara dalam kasus-kasus lingkungan hidup saat ini justru sering kali problematik. Alih-alih sebagai pemberdaya posisi masyarakat yang cenderung lebih lemah ketika berhadapan dengan korporasi, kehadiran negara justru sebagai pemain yang membuat relasi kuasa dalam konflik semakin tidak seimbang. Alhasil, kriminalisasi atas masyarakat yang berjuang membela ruang hidup dan lingkungannya di tahun ini masih akan menjadi catatan di tahun-tahun mendatang. Semoga saya salah....

Dosen Departemen Hukum lingkungan fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Agung Wardana





Original Post

KPK IncarTersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi E-KTP

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 14
2018-1-3

KPK IncarTersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi E-KTP

PENYELIDIKAN BARU

JAKARTA Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan baru kasus dugaan korupsi proyek e-KTP menyasar calon tersangka. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pengembangan kasus dugaan korupsi pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2011-2013 masih terus diintensifkan KPK. Satu di antara pengembangan tersebut yakni penyelidikan baru kasus ini.

Menurut Febri, dalam konteks penyelidikan baru, peristiwa pidana diurai hingga kemudian ditemukan bukti awal yang valid. Unsur pelaku yang diusut pada tahap penyelidikan tidak ditentukan atau ditargetkan. "Yang pasti pengembangan perkara KTP elektronikini terkait pihak lain yang terlibat. Apakah itu penyelenggara negara (dari unsur) birokrasi, anggota DPR, ataupun swasta masihada sejumlah nama yang sedang kita da-lami," tandas Febri saat konferensi persdi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Febri menyatakan, nama tersangka baru tentu akan disampaikan jika proses penyelidikan selesai dan sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. "Saya belum bisa bicarabanyak. Kalau sudah ditingkatkan ke tahap lebih lanjut, maka bisa disam-

paikan nanti setelah penyidikan," ungkap dia.

Kemarin penyelidik meminta keterangan Dedi Prijono, kakak kandung terdakwa Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong alias Asiong. Terkait pengembangan kasus atau penyelidikan ini juga, dua terperiksa sudah dimintai keterangan pada 28 Desember 2017. Keduanya adalah tersangka Direktur Utama PT Quadra Solutions kurun 2012-2013 Anang Sugiana Sudi-hardjodanterdakwaKetuaDPR nonaktif sekaligus mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (Setnov).

"Masih ada sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus KTP elektronik ini sehingga kita perlu melakukan pendalaman untuk mencari keterlibatan pihak lain. Apakah dari pihak swasta, sektor politik, ataupun dari birokrasi, tentu nanti hasil dari perkembangan perkara ini akan kita sampaikan," tandas dia.

Febri menambahkan, tim jaksapenuntutumum (JPU) pada KPK sudah selesai mengkaji putusan dan pertimbangan putusan terdakwa Andi Narogong. JPU kemudian menyatakan banding. Saat ini proses penyusunan memori banding sedang dilakukan. Nanti memori banding akan dilayangkan ke Peng-

adilan Tinggi D Kl Jakarta. Yang menjadi fokus utama JPU dalam memori banding adalah penerapan hukum dalam pertimbangan putusan.

Ada tiga hal yang akan menjadi bagian dari memori banding. Pertama, pihak-pihak yang melakukan korupsi bersama-sama dengan Narogong. Kedua, penerapan hukum Pasal 2 dan/ atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Ketiga, jumlah keuntungan yangditerimaataudinik-mati pihak lain. "Jadi (materi banding) termasuk juga pihak yang diperkaya. Materi banding sedang disusun. Setelah selesai baru disampaikan," papar dia. Maqdir Ismail selaku ketua tim kuasa hukum Setya Novanto mengatakan, dirinya sudah membesuk Novanto di Rutan KPK kemarin. Mereka berbincang tentang persiapan sidang pada Kamis(4/1) nanti. Tim kuasa hukum begitu juga Novanto sudah siap mendengarkan putusan sela yang akan dijatuhkan majelis hakim.

Jika majelis memutus menolak eksepsi dan melanjutkan persidangan pembuktian, pihaknya juga sudah siap. "Ya, pokok perkara kita siap. Untuk itu, kita diskusikan. Bisa saja (majelis hakim) menerima eksepsi dan menolak. Artinya kita siap dua-duanya, siap dikabulkan dan (siap) ditolak," tandas Maqdir.

sabir Iaiuhu





Original Post

Polisi Harus Hentikan Pemeriksaan Kasus Jelang Pilkada

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 14
2018-1-3

Polisi Harus Hentikan Pemeriksaan Kasus Jelang Pilkada

Kuasa Hukum Danny Pomanto Persoalkan Alat Bukti

JAKARTAAparat kepolisian diminta untuk menghentikan pemeriksaan sejumlah kasus terhadap para kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2018. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, setiap . warga negara berkedudukan sama di depan hukum, termasuk para kandidat. Karena itu, aparat penegak hukum harus melaksanakan aturan tersebut. "Norma ini yang perlu lebih tegas dalam aturan atau SE kapolri," tandas Robert di Jakarta tadi malam.

Terkait hal ini, lanjut dia, memang dibutuhkan kebijaksanaan dariaparatpenegakhu-kum mengingat telah diatur oleh UU.Tanpaadanorma yang lebih tegas, ada kemungkinan implementasi di lapangan tidak berjalan maksimal. "Se-bagaimanapegawainegerisipil (PNS) jelang pilkada ini perlu diatur tegas soal apa saja yang harus diperhatikan oleh aparat kepolisian," tandas dia.

Menurut dia, kepolisian hanya perlu melakukan pemantauan secara seksama untuk memastikan selama pilkada tidak ada upaya dari yang bersangkutan merusak proses penegakan hukum nanti misalnya melarikan diri ataupun merusak alat bukti. "Saya kira polisi cukup memastikan hal itu. Jika soal waktu diundur (penyidikan), maka itu tidak akan mengganggu proses hukum," ujar dia.

Dia mengakui jelang pilkada banyak kasus hukum yang muncul. Menurut dia, ihwal seperti ini sangatlah sensitif. Meski belum terbukti kebenarannya terkait kasus hukumyangdisidik.sudahbisa berdampak merugikan bagi pihak-pihak tertentu. Apalagi

hal seperti ini bisa dikapitali-sasi untuk kepentingan politik. "Memang suasana bisa menjadi tidak kondusif karena ada pihak yang didiskreditkan. Semuapihakakan memanfaatkan momentum ini," ungkap dia.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sudah menginstruksikan jajaran Polri untuk tetap netral menyikapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Tidak tanggung-tanggung, untuk masalah ini Kapolri meminta pengawas internal dan eksternal turun tangan untuk meyakinkan bahwa Polri netral. "Nah, soal pengawasan ada internal dan eksternal untuk meyakinkan Polri dalam posisi netral," kata Tito saat Laporan Akhir Tahun 2017 di Mabes Polri, Jumat (29/12/2017).

Menurut dia, dari sisi internal pengawasan akan dilakukan oleh Propam dan Inspektorat. Sementara dari eksternal, mantan Kapolda Metro Jaya ini meminta Ombudsman, Kompolnas, dan DPR, termasuk masyarakat, melakukan pengawasan. "DPR orang politik sehingga kalau mengkritik, pasti keras," tandas dia.

Diamenegaskan, unsur lain yang juga turut mengawasi netralitas Polri adalah media massa dan media sosialsehing-ga masyarakat bisa melihat. "Jadi, saya pikir dengan adanya pengawasan internal dan eksternal ini, kita bisa netral. Jadi kalau tidak netral, kita ada sanksinya," ungkap dia.

Meski demikian, kenyataan pahit tetap harus dijalani Wali

Kota Makassar Moh Ramdhan "Danny" Pomanto. Kemarin Danny yang juga akan maju dalamPilkadaSerentak2018itu harus menghadiri panggilan penyidik Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Danny seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pohon ketapang program penghijauan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Namun, Danny diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi program 7 Sanggar Lorong yang berjalan di Dinas Koperasi dan UMKM Makassar. Dalam pemeriksaan ini, Danny Pomanto dicerca 38 pertanyaan oleh penyidik Dit-reskrimsus Polda Sulsel. Danny menjalani pemeriksaan selama enam jam yang dimulai pada pukull0.00hinggal6.00Wita.

Anehnya, kasus dugaan korupsi ini ternyata sudah dalam tahap penyidikan. Karena itu, kuasa hukum Danny Pomanto mempersoalkan kasus ini sebab kasus ini sudah naik di tatap penyidikan tanpa ada tersangka atau minimal dua kelengkapan alat bukti sebagai dasar pengembangan. "Saya tadi tanya soal ini, tapi saya diarahkan ke Direktur Kriminal Khusus. Olehnya itu, sampai sekarang saya belum ketemu beliau, hanya jawaban

penyidik mengaku kasus ini sudah tahap penyidikan. Sebelumnya katanya sudah pernah memeriksa kepala dinas yang bersangkutan dalam kasus ini," ungkap Adnan Buyung selaku kuasa hukum Danny Po-mantodi Makassar kemarin.

Dia menilai, kasus ini diduga ada kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan memasuki tahap pendaftaran calon wali Kota Makassar pada 8 Januari 2018. "Tentu kami sudah tidak bisa berpikir positif dan akan menganggap ini ada sesuatu yang berkaitan dengan Pilkada Makassar. Pencurian saja itu pemeriksaannya berselang, ada jarak waktu, tapi kasus ini cepat sekali masuk penyidik-an.Agakaneh. PadahaL,menurut ACC, kasus poldabukan cumaini saja dan banyak kasus korupsi ternyata penanganannya lambat," ucapAdnan.

Direktorat Kriminal Khusus - Polda Sulsel Kombes Pol Yudhi-yawanengganberkomentarsaat ditanyai penyelidikan hingga penyidikan kasus ini serta cepatnya proses penyelidikan menuju penyidikan.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, wali Kota Makassar diperiksahanyasebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Koperasi dan UMKM Tahun Anggar-an2016. "Jadi benar hari ini (kemarin) Bapak Wali Kota Makassar memenuhi panggilan penyidik dalam penyidikan korupsi Sanggar Kerajinan Lorong. Beliau hanya diperiksa sebatas saksi," ungkap dia.

Dicky mengatakan, kasus tersebut sudah diselidiki sejak 2017 dan resmi masuk tahap penyidikan akhir 2017. Diduga terjadi pelanggaran dalam pengadaan tujuh sanggar kerajinan di kecamatan berbeda sejak Maret hinggaNovember2016.

dita angga/ budi santoso/ mustafa layong





Original Post

KPK Yakin Eksepsi Novanto Ditolak

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-3

KPK Yakin Eksepsi Novanto Ditolak

KPK berharap penolakan bisa dilakukan agar persidangan dapat masuk ke dalam tahap berikutnya.

RlCHALDO YH

richoldo@medioindonesio.com

KPK percaya diri putusan sela yang akan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (4//1) menolak eksepsi yang diajukan mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Optimisme itu ditunjukan dengan seluruh keberatan yang sudah dijawab oleh KPK.

"Karena memang seluruh keberatan sebenarnya bisa terjawab dan setelah itu yang terpenting pokok perkara bisa diuji," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Febri menyatakan KPK berharap penolakan bisa dilakukan agar persidangan dapat masuk ke dalam tahap berikutnya. KPK juga sudah memberikan jawaban dan bukti-bukti yang solid.

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan tidak ada satupun eksepsi yang dapat membatalkan dakwaan Jaksa KPK. Hal itu disimpulkannya dengan melihat tidak adanya error in persona, korupsi KTP-E yang dilakukan secara bersama-sama hingga waktu terjadinya tindak pidana yang jelas. "Sehingga dakwaan tidak kabur."

Mengenai hilangnya beberapa nama, Abdul Fickar optimis-

tis itu akan dibukiiKan diilam persidangan pokok perkara. Dengan demikian-, ia meyakini cukup kuat untuk Majelis Hakim menolak eksepsi Setya Novanto.

Kondisi sehat

Novanto juga dipastikan dalam kondisi sehat saat menjalani persidangan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (4/1).

Hal itu ditegaskan pengacara Maqdir Ismail seusai membesuk Novanto di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, kemarin.

Menurutnya sejauh ini kesehatan kliennya tidak mengalami kendala atau dalam keadaan fit.

"Sehat, tidak ada masalah. (Novanto) siap untuk mendengarkan (proses persidangan) dengan baik, siap mendengarkan putusan sela," ujar Maqdir.

Kehadirannya di Rutan Klas I Jaktim guna berdiskusi terkait sidang lanjutan kasus KTP elektronik yang menyasar mantan Ketua Umum Partai Golkar, itu. Maqdir mengakui tidak memiliki persiapan khusus.

"Paling hanya duduk manis saja. Nanti mendengarkan putusan apakah hakim menerima eksepsi atau justru hakim mengatakan bahwa eksepsi kami banyak pokok perkaranya. Kami akan mendengarkan saja."

Selain itu pihaknya pun siap mendengarkan apapun putusan yang nantinya diberikan majelis hakim, termasuk kemungkinan adanya penolakan terhadap nota keberatan yang disampaikan pihak terdakwa.

"Ya, pokok perkara kita siap untuk kita diskusikan. Bisa saja menerima eksepsi dan bisa juga menolak. Artinya kita siapa dua-

duanya, siap dikabulkan dan ditolak. Itu yang kita bicarakan," terang dia.

Istri Novanto, Deisti Astriani Tagor yang kebetulan hadir di Rutan Klas 1 Jaktim menambahkan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan terhadap suaminya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada Jumat (29/12), telah rampung dengan diagnosis sehat.

Pemeriksaan itu dilakukan oleh 3 dokter spesialis dan dinyatakan tidak mengalami gangguan kesehatan apa pun. "Tidak ada kendala. Alhamdulillah sehat," katanya.

Pemeriksaan kesehatan Novanto sebelumnya telah diizinkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam prosesnya, Novanto diperiksa selama 7 jam oleh dokter ahli jantung, penyakit dalam, dan syarat, serta didampingi psikiater.

RlCHALDO YH /(Gol/Ant/P-2)





Original Post

Pilih Banding agar Konstruksi KTP-E Terkait

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-3

Pilih Banding agar Konstruksi KTP-E Terkait

KPK mengajukan banding atas putusan Andi Agustinus alias Andi Narogong. KPK menilai ada putusan hakim yang tidak sesuai. Pada proses banding ini, KPK fokus pada penerapan hukum, terutama terkait dengan pihak-pihak yang melakukan korupsi bersama-sama dan Pasal 2 dan Pasal 3.

"Terkait dengan pihak yang bersama-sama, jadi perhatian JPU (jaksa penuntut umum) agar konstruksi KTP elektronik lebih saling terkait dan terintegrasi satu sama lain karena ada beberapa keterangan Andi dalam kasus Novanto," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Menurut Febri, pengajuan banding ini agar konstruksi proyek

KTP-E memiliki keterkaitan dengan kasus terdakwa lain, Irman dan Sugiharto, serta sidang terdakwa Setya Novanto. Menurut Febri, keterangan Andi juga memiliki keterkaitan dengan bukti-bukti Setya Novanto.

"Kita juga hargai hakim kabulkan JC (justice collaborator) karena Andi membuka peran pihak lain. Namun, untuk penerapan hukum Pasal 2 atau Pasal 3 dan pihak yang diduga bersama-sama, itu yang sedang jadi perhatian JPU agar konstruksi kasus KTP-E seluruhnya saling terkait dan terintegrasi dengan yang lain. Irman dan Andi serta SN yang sedang berjalan. Karena ada keterkaitan keterangan Andi dengan beberapa bukti Setya Novanto." ujar Febri.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Andi Narogong delapan tahun penjara. Andi juga diwajibkan membayar denda sebesar Rpl miliar subsider enam bulan kurungan. Putusan hakim ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada KPK.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar US$2,5 juta dan Rpl,168 miliar. Uang pengganti wajib dibayar satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, hana benda dan aset milik Andi bakal disita dan dilelang oleh negara.

Kakak Andi Narogong, Dedi Priyono, kemarin juga diperiksa KPK

terkait kasus KTP-E. Nama Dedi sebenarnyaa tak ada dalam jadwal pemeriksaan KPK pada kemarin. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan Dedi diperiksa untuk pengembangan penanganan kasus e-KTP.

"Di hari kerja pertama 2018 ini, tim melakukan pemeriksaan terhadap Dedi Prijono untuk kebutuhan pengembangan dalam penanganan kasus KTP-E. Karena masih ada sejumlah pihak yang diduga terlibat di ksus ini," kata Febri.

Proyek KTP-E yang menimbulkan kerugian negara Rp2,3 triliun ini terjadi dalam rentang waktu 2011-2013 dan melibatkan nama besar mulai dari swasta, Kementerian Dalam Negeri, hingga DPR.

(Ric/P-2)





Original Post

Penanganan Korupsi di Lingkup Pemkot

Media Cetak Media Indonesia Halaman 23
2018-1-3

Penanganan Korupsi di Lingkup Pemkot

Polres Depok Fokus

PENYIDIK tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Depok siap beraksi memberantas korupsi pada 2018. Pasalnya, korupsi dan gratifikasi melalui penyalahgunaan kekuasaan tak juga surut di Kota Depok.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Depok Komisaris Putu Kholis Aryana mengatakan, penyidik tipikor memfokuskan dugaan pelanggaran pidana korupsi dan gratifikasi dana APBD di lingkup Pemkot Kota Depok pada 2018.

Putu menegaskan saat ini pihaknya telah menjadikan tiga aparatur sipil negara (ASN) Kota Depok sebagai tersangka karena dinilai menyalahgunakan kewenangan dan jabatan mereka sehingga merugikan uang negara.

Tiga ASN Kota Depok itu diduga mengorupsi dana untuk proyek peningkatan jalan Pasir Putih, Sawangan, yang berasal dari APBD 2017 sebesar Rp2,6 miliar," ucapnya.

Satu dari tiga ASN Kota Depok yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kepolisian ialah HA, Kepala bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok.

(KG/J-1)





Original Post

Jaksa Banding Putusan atas Andi Narogong

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-1-3

Jaksa Banding Putusan atas Andi Narogong

KPK terus mencari keterlibatan pihak lain dalam kasus e-KTP.

Maya Ayu Puspitasari

maya.puspitasari@tempo. co. id

JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggiatasputusan terdakwa korupsi dalam proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Andi Agustinus alias Andi Narogong. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan fokus banding yang dilayangkan jaksa adalah pada penerapan pasal yang menjerat Andi. "Jadi, bukan tingginya vonis karena itu sudah sama dengan tuntutan," kata Febri di Jakarta, kemarin.

Penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi perhatian jaksa karena masih ada pihak

yang diduga bersama-sama melakukan korupsi. Harapannya, putusan banding bisa memperkuat konstruksi kasus agar lebih saling terintegrasi. "Karena ada keterkaitan keterangan Andi dengan beberapa bukti Setya Novanto," katanya.

Febri belum bersedia membeberkan detail materi banding. Namun, secara umum, hasil koordinasi dengan jaksa menyebutkan tentang konsistensi penerapan hukum terhadap keterlibatan pihak lain yang ikut bersama-sama dan pihak yang turut diperkaya.

Kemarin, KPK kembali memeriksa Dedi Priyono, kakak Andi. Menurut Febri, pemeriksaan itu merupakan bagian dari pengembangan pengusutan perkara e-KTP. Dari konstruksi kasus ini,

KPK menduga masih ada pihak-pihak lain yang terlibat. "Sehingga kami masih perlu pendalaman dan pengembangan untuk mencari keterlibatan pihak lain," tuturnya.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Andi Narogong 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Ia divonis bersalah karena telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pertimbangannya, hakim membeberkan keterlibatan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, dalam korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini. Menurut hakim, ada upaya menutupi pemberian uang dari konsorsium kepada Setya. Konsorsium yang dimaksudkan hakim adalah pemenang tender proyek e- KTP di bawah koordinasi

Perum Percetakan Negara Republik Indonesia pada 2011.

Dakwaan terhadap Setya memaparkan adanya intervensi bekas Ketua Umum Golkar itu terhadap proses penganggaran serta pengadaan barang dan

jasa dalam proyek e-KTP. Namun kuasa hukum Setya, Maqdir Ismail, mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. Menurut dia, dakwaan itu cacat karena dibuat berdasarkan berkas perkara penyidikan yang telah dinyatakan tidak sah

oleh hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar.

Adapun Andi Narogong telah menyatakan tidak akan mengajukan permohonan banding. "Saya sudah terima," kata Andi.

YUSUF MANURUNG/LANI DIANA





Original Post

Koalisi Masyarakat Sipil Gugat PP Holding Tambang

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 19
2018-1-3

Koalisi Masyarakat Sipil Gugat PP Holding Tambang

JAKARTA Koalisi Masyarakat Sipil berencana menggugat Hol ding BUMN Tambang yang telah dibentuk sejak 28 November 2017 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 47/ 2017. Pasalnya, kebijakan holding beberapa BUMN dinilai tidak memiliki desain besar, berpotensi merugikan negara, dan cacat hukum.

Salah seorang inisiator peng-gugatyangtergabungdalam Koalisi Masyarakat Sipil Ahmad Redi menjelaskan, PP No 47 tersebut melanggarUndang-UndangCUU) BUMN dan UU Keuangan Negara, sehingga tidak sesuai dengan tujuan Undang-UndangDa-sar(UUD45)Pasal33ayat2dan3.

" PP 47 ini berten tangan dengan peraturan yang ada. PP ini mengalihkan saham tanpa melalui persetujuan DPR yang se-hamsnyaberperansebagai fungsi pengawas BUMN. Karena itu, kami akan gugat ke Mahkamah Agung (MA) pada mingguperta-ma Januari 2018 ini. Draf materinya sudah kami susun," kata pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas Taruma-negara tersebut dalam keterangan tertulis kemarin.

Sebagaimana diketahui, kebijakan holding tambang terse-

but mengalihkan saham seri B yang terdiri atas PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebesar 65%, PT Bukit Asam (PTBA) Tbk sebesar 65,02%, PT Timah Tbk sebesar 65%, serta 9,36% saham PT Freeport Indonesia yang dimiliki pemerintah kepada PT Inalum.

Artinya, dengan penguasaan saham mayoritas yang dimiliki pemerintah pada An tam, PTBA, PTTimah, dan dialihkan atau diberikan kepada PT Inalum sebagai bentuk penyertaan modal, makaketdga perusahaan tersebut menjadi anak perusahaan Inalum.

Konsekuensinya, kata Ahmad Redi, ketiga PTBA, Antam, dan Timah yang tadinya merupakan perusahaan BUMN yang berdiri sendiri karena sahamnya secara langsung dimiliki oleh pemerintah dan memiliki tugas pengabdian sosial (public service obligation/PSO), sekarang bukan lagi BUMN dan tidak lagi memiliki kewajiban PSO sejak sahamnya dialihkan ke Inalum. "Petlu dipahami, anak usaha BUMN bukan lagi BUMN sehingga dia tidak lagi memiliki kewajiban PSO. Tentu ini sangat merugikan publik," kata dia.

m faizal





Original Post

KPK Ajukan Banding

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2018-1-3

KPK Ajukan Banding

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi

mengajukan banding atas vonis

terhadap Andi Agustinus alias Andi

Narogong dalam kasus korupsi

pengadaan kartu tanda penduduk

elektronik. Jaksa penuntut umum

menyoroti soal aspek penerapan

hukum, terutama untuk mempertajam

keterkaitan pihak lain yang melakukan

korupsi secara bersama-sama dalam

proyek tersebut.

"Jaksa penuntut umum telah menyatakan banding untuk putusan Pengadilan Tipikor (pada 21 Desember 2017 lalu) dengan terdakwa Andi Agustinus," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (2/1/2018).

Ia mengatakan, dalam proses banding tersebut, yang menjadi fokus jaksa KPK adalah penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam amar putusan. Jaksa akan mempertajam pihak-pihak lain yang diduga terlibat dan melakukan korupsi secara bersama-sama. Terutama, terkait dengan pihak-pihak yang melakukan korupsi secara bersama-sama," katanya.

Sebagaimana diberitakan, saat membacakan vonis untuk Andi, hakim menegaskan bahwa ada peran pihak lain yang melakukan korupsi dan menerima keuntungan dari

proyek KTP elektronik. "Dari fakta-fakta hukum di atas, ada rangkaian jelas penyamaran perbuatan penerimaan uang dari konsorsium kepada terdakwa yang bertujuan menjauhkan pelaku dari tindak pidana korupsi," tutur anggota Majelis Hakim Emilia Subagdja, saat itu.

Andi Narogong divonis penjara selama 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Andi - yang diyakini sebagai perpanjangan tangan Setya Novanto sekaligus yang merekayasa proses lelang-- menerima putusan hakim dan tak mengajukan banding.

Sebulan

Selain hukuman penjara, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan bagi Andi berupa pembayaran uang pengganti sebsar 2,5 juta dolar AS

dan Rp 1,186 miliar, dikurangi uang yang sudah dikembalikan sebesar 350.000 dolar AS. Putusan itu berdasarkan dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-i KUHP.

Andi diwajibkan mengembalikan uang selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkuatan hukum tetap. Jika dalam batas waktu itu Andi tak sanggup lakukan penggantian, untuk menutupinya, jaksa berhak menyita dan melelang harta benda Andi serta memenjarakannya selama 2 tahun.

Vonis terhadap Andi sesuai dengan tuntutan jaksa KPK yang me-

nuntut vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Apabila ketentuan denda tidak dibayar, Andi dihukum penjara selama enam bulan. Selain itu, hakim mengabulkan permintaan jaksa yang menuntut uang pengganti.

Oleh majelis hakim, Andi dinyatakan melakukan perbuatan secara terstruktur, sistem, dan masif sehingga menimbulkan kerugian yang besar. Perbuatan Andi juga telah menyengsarakan masyarakat

karena sulit mendapatkan KTP elektronik.

"Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dalam jumlah besar dan masih dirasakan dampaknya di tengah-tengah masyarakat, yakni masih ada warga yang sulit mendapatkan KTP elektronik. Hal yang meringankan, terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang didapat dari tindak pidana ini," tutur hakim Ansyori.

Majelis hakim juga menya-

takan Andi terlibat dalam pemberian suap terkait dengan proses penganggaran proyek KTP elektronik di DPR RI tahun anggaran 2011-2012. Ia pun terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu, yaitu konsorsium PNRI, untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan KTP elektronik.

"Terdakwa memiliki kenalan dekat dengan pejabat, seperti Setya Novanto, Diah Anggraeni, dan Irman. Punya kedekatan menaruh wewenang untuk memen angkan anggaran di DPR. Terdakwa melakukan intervensi agar PNRI, Astra-

graphia, dan Murakabi untuk memenangkan konsorsium tersebut," tutur hakim. Meski divonis 8 tahun penjara, hakim menyetujui permohonan Andi menjadi saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) berdasarkan keputusan pimpinan KPK No KEP 1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017. "Terdakwa mengakui kejahatan yang dilakukannya serta mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya sehingga cukup beralasan bahwa terdakwa ditetapkan sebagai justice collaborator," tutur hakim Ansyori.

(Ira Vera Tika)





Original Post

Mengidentifikasi Suap Gratifikasi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 23
2018-1-3

Mengidentifikasi Suap Gratifikasi

REDAKSI bekerja sama dengan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka

ruang publik bagi masyarakat yang ingin

bertanya seputar masalah hukum dan

hal-hal yang terkait dengan masalah

korupsi. Pertanyaan dikirim ke

suratpembaca@pikiran-rakyat.com dan

akan dijawab oleh Tim KPK.

HALO KPK. Saya ingin bertanya, bagaimana saya bisa mengidentifikasi barang yang saya terima adalah gratifikasi atau bukan? Apa saja tanda-tandanya? Terima kasih.

Koko - Jakarta

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B ayat (1) UUNo 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UUNo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap

pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugas atau kewajibannya...."

Selain itu, Pasal 12C UV No 31 Tahun I9gg sebagaimana telah diubah dengan UUNo 20-Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (j) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 HK terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima."

Jika dilihat dari rumusan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negari adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut menerima gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun

yang berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. Hal itu karena gratifikasi menjadi tindak pidana korupsi ketika unsur pasal 12B terpenuhi ditambah penerima tidak melaporkan dalamjangka waktu paling lambat 30 hari kerja.

Bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang ingin mengidentifikasi dan menilai apakah suatu pemberian yang diterimanya cenderung ke arah gratifikasi yang dianggap suap atau tidak dianggap suap, dapat berpedoman pada beberapa pertanyaan yang sifatnya reflektif berikut ini (dimuat dalam "Buku Saku Memahami Gratifikasi" hal.18-19)

Demikian penjelasan kami. Jika pembaca masih ada pertanyaan tentang gratifikasi dan mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi, dapat mengakses www.-kpkgo.id/gratifikasi, https//gol.kpk.-go.id/ atau pelaporan.gratifikasi@kpk.-go.id atau juga melalui aplikasi Gratis 2 Go melalui App Store dan Google Play dengan memasukkan keywords "Gratifikasi KPK" atau menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telefon (021) 255-78440, (021) 255-78448, atau 0855-88-45678.

Salam Antikorupsi!***

REDAKSI





Original Post

Bekas Kades Sekdes Dipenjara 1,5 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-3

Bekas Kades Sekdes Dipenjara 1,5 Tahun

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Tuban menjebloskan Mulyono, bekas Kepala Desa (Kades) Patihan. dan M Ainul Yakin, Sekretaris Desa ke penjara.

Keduanya merupakan terpidana kasus korupsi dana uang kas desa yang berasal dari uang sewa sawah perangkat dan pengelolaan air irigasi Rp 372 juta.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tuban, Arga Hutagalung mengatakan, keduanya dieksekusi lantaran putusan perkara mereka sudah berkekuatan hukum tetap.

"Kita menjalankan eksekusi sesuai dari putusan dari MA, dan kita telah serahkan ke Lapas Tuban untuk menjalani masa tahanan." kata Arga

Lebih lanjut, ia menuturkan, kasus yang menjerat keduanya telah berlangsung cukup lama dan telah diputus Pengadilan Tipikor Surabaya. Namun, keduanya mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dan telah diputuskan bersalah.

"Ini kasus lama, sudah masuk ranah kasasi. Mereka diputus selama satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan penjara," tambahnya.

Dikonfirmasi secara terpisah. Kasi Intel Kejari Tuban Teguh Basuki Heru membenarkan adanya eksekusi tersebut. "Benar, kita telah tahan keduanya. Kita telah eksekusi dari kediamannya dan dibawa ke lapas," pungkasnya.

Sekedar informasi, uang yang dikorupsi kedua tersangka merupakan kas desa periode tahun 2009-2013. Selama kurun waktu 4 tahun, desa mendapat pemasukan uang dari lelang sawah dan hasil Himpunan Petani Pemakai Air (HIPA) sebesar Rp 3.071.865.998.

Namun di akhir masa jabatannya sebagai kades, Mulyono tidak bisa mempertanggungjawabkan dana kas Rp 372.173.400. - Dalam proses penyelidikan Mulyono mengembalikan Rp 105 juta. Namun tidak mempengaruhi jalannya proses hukum terhadap.

Mulyono disangka melakukan korupsi melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat I ke-1

KUHP.

BYU





Original Post

JPU Keberatan Kepala BPN Maros Divonis Ringan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-3

JPU Keberatan Kepala BPN Maros Divonis Ringan

Perkara Mark Up Lahan Bandara .

KEJAKSAAN Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar yang menjatuhkan vonis ringan terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros, Andi Nuzulia.

Jaksa Penuntut Umum Kejati Sulselbar, Ady Haryadi Annas mengatakan pihaknya menempuh upaya banding karena vonis majelis tidak menunjukan rasa keadilan.

Sebelumnya jaksa menuntut Andi dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rpc200 juta subsider 6 bulan serta memintanya mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 9,4 miliar.

Namun, ketua majelis hakim Bonar Harianja di Pengadilan Tipikor Makassar hanya menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rpc50 juta subsider 2 bulan kurungan kepada Andi.

"Iya tadi tim sudah tandatangan permohonan bandingnya," kata Jaksa Ady Haryadi.

Sementara itu. Andi Nuzulia juga berencana mengajukan banding. Kuasa hukum kedua terdakwa. Andi Azis Maskur menyatakan upaya hukum itu dilakukan karena tidak terima dengan vonis berikut pertimbangan yang diuraikan hakim.

Menurut Azis, kliennya tidak seharusnya dijerat pidana karena tidak terlibat dengan tindak pidana yang disangkakan. "Kalau jaksanya banding, kita juga banding," tegas Azis.

Azis berpendapat, seharusnya majelis hakim berani mengambil langkah hukum progresif dengan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa.

Alasannya Andi Nuzulia selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam pengadaan lahan bandara, tidak pernah melakukan penilaian ganti kerugian.

Kewenangan penilaian ganti kerugian itu, ada pada jasa penilai appraisal yang bertanggungjawab secara hukum atas penilaiannya.

"Putusan ini sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Karena dari awal persidangan sampai selesai pemeriksaan bukti-bukti didepan persidangan. Tidak ada satupun dakwaan jaksa penuntut umum yang dialamatkan ke diri terdakwa terbukti secara materiil," jelas Azis.

Sebelumnya, Andi Nuzulia didakwa bersama-sama Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah, Hamka dan Kepala Sub Seksi Pendaftaran, Hartawan Tahir serta Kasi Survei Pengukuran dan Penataan Kota, Hijaz Zainuddin dan Juru Ukur, Muhtar telah melakukan korupsi dalam pembebasan lahan Bandar Udara (Bandara) Sultan Hasanuddin yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 317 miliar.

Jaksa mengatakan, kelima pejabat BPN Maros dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembebasan lahan bandara sebagaimana dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut jaksa, dalam proyek itu ditemukan ada indikasi mark up atau penggelembungan. Mark up terjadi pada saat traksaksi jual beli lahan seluas 60 hektar. Harga tanah sebenarnya hanya Rp 200 ribu per meter persegi. Sehingga untuk membebaskan hanya 60 hektar itu hanya perlu dana Rp 168 miliar.

Namun harga tanah di lokasi itu digelembungkan hampir tiga kali sehingga biaya pembebasan lahan juga membengkak menjadi Rp 520 miliar.

BYU





Original Post

Irman-Sugiharto Diputus Bukan JC, Jaksa Komisi Anti Rasuah Kasasi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-3

Irman-Sugiharto Diputus Bukan JC, Jaksa Komisi Anti Rasuah Kasasi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dalam perkara kasus korupsi KTP elektronik terdakwa Irman dan Sugiharto.

Juru bicara KPK, Febri Dian-syah mengatakan ada beberapa alasan pihaknya mengajukan kasasi. Salah satunya karena Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta juga tak mengabulkan Irman dan Sugiharto menjadi justice collaborator (JC).

"KPK sudah ajukan kasasi untuk putusan PT DKI terhadap Irman dan Sugiharto, Untuk kasasinya sudah kita ajukan pada akhir bulan November." kata Febri kemarin.

Febri menjelaskan, selama proses persidangan di tingkat pengadilan pertama, Irman dan Sugiharto sudah bersikap kooperatif dan terbuka dalam

mengungkap pelaku lain pada kasus yang merugikan negara mencapai Rp23 triliun itu.

Terkait JC juga kami minta dipertimbangkan. Karena Irman dan Sugiharto telah terbuka se-jak awal dan bersedia membuka peran pihak-pihak yang lebih tinggi," jelas Febri.

Ketika ditanya soal pertim-bangan hukum lainnya, Febri enggan menjelaskan lebih jauh. Namun dia menegaskan KPK memiliki beberapa pertimban-gan hukum yang telah diteliti sebelum mengajukan kasasi.

Tentu sejumlah penerapan hukum sesuai ruang lingkup kasasi akan diajukan." pungkas Febri.

Sebelumnya, majelis hakim PT DKI Jakarta mengabulkan sebagian memori banding Jaksa Penuntut Umum KPK. Yaitu memperberat jumlah uang peng-ganti yang harus dibayarkan para

terdakwa.

Rinciannya, Irman diwajib-kan membayar uang pengganti sebesar US$ 300.000, US$ 200.000, dan Rp 1 miliar. Uang pengganti itu dikurangi sejumlah uang yang telah dikembalikan Irman kepada negara melalui rekening KPK yakni sejumlah

US$ 300.000.

Uang pengganti tersebut se-lambat-lambatnya dibayar satu bulan setelah memperoleh putusan hukum tetap, atau akan dikenai pidana penjara 2 tahun jika tidak memiliki harta benda untuk dilelang jika Irman tidak memiliki uang untuk membayar uang tersebut.

Pada putusan sebelumnya, Irman hanya dikenai pidana tarn bahan US$ 500.000 dikurangi US$ 300.000 dan Rp 50 juta.

Sedangkan Sugiharto dalam petikan putusan PT DKI ini, dikenai pidana tambahan US$ 300.000, US$ 400.000, US$ 20.000 dan Rp 460 juta. Pidana tambahan tersebut dikurangi sejumlah uang yang telah dikembalikan Sugiharto ke negara melalui rekening KPK yakni sejumlah US$ 30.000, US$ 400.000, dan satu unit mobil Honda Jazz se-

nilai Rp 150 juta.

Namun permohonan banding KPK soal keterlibatan Setya Novanto dan Drajat Wisnu Setyawan dalam kasus e-KTP sebagaimana termuat dalam poin A.ditolak hakim.

Majelis hakim banding me-nilai Irman dan Sugiharto ada-lah pelaku utama sehingga tak berhak mendapat perlakuan khusus, berupa keringanan masa hukuman dan status JC.

"Menimbang bahwa berda-sarkan fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa kedua terdakwa merupakan pelaku utama dimana sangat berperan dalam tahapan perencanaan anggaran, tahap pelelangan pekerjaan dan tahapan pelaksanaan proyek e-KTP," demikian vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diketuk ketua majelis hakim. Ester Siregar.

gpg





Original Post

KPK Ajukan Banding Atas Vonis Andi Narogong

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-3

KPK Ajukan Banding Atas Vonis Andi Narogong

Kasus Korupsi Proyek E-KTP

ANDI sebelumnya divonis bersalah dan dihukum 8 tahun penjara. Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Andi terbukti melakukan korupsi dalam proyek e-KTP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor.

"JPU KPK telah menyatakan banding untuk putusan Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Andi Agustinus," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Febri mengakui bahwa hukuman 8 tahun penjara yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan tuntutan KPK. Bahkan Andi pun ditetapkan sebagai justice collaborator karena mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain

dalam kasus e-KTP.

Namun KPK tetap mengajukan banding atas vonis tersebut. Lembaga antirasuah itu mempersoalkan kesalahan penerapan hukum oleh majelis hakim mengenai dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus e-KTP.

"Penerapan hukum Pasal 2 atau Pasal 3 juga terkait dengan pihak yang bersama-sama jadi perhatian JPU agar konstruksi KTP elektronik lebih saling terkait dan terintegrasi satu sama lain karena ada beberapa keterangan Andi dalam kasus Setya Novanto." kata Febri.

"Materi banding masih disusun, jadi finalnya setelah banding baru disampaikan, tapi secara umum terkait pihak lain yang

bersama-sama," imbuh dia.

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Jhon Halasan menyatakan bahwa Andi telah terbukti mengatur dan mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam lelang proyek pengadaan e-KTP.

Dalam melakukan hal tersebut, Andi bersama dengan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR saat itu. Setya Novanto, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni beserta Dirjen Dukcapil Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Sugiharto dan Ketua Tim Teknis Drajat Wisnu Setiawan menginisiasi sejumlah pertemuan dan pembahasan terkait proyek e-KTP.

Selain itu. Andi juga diyakini memanfaatkan posisinya sebagai pemilik dari sejumlah perusahaan. Ia dinilai menyalahgunakan wewenangnya dalam bentuk menginisiasi sejumlah pertemuan

guna melakukan pembahasan terkait proyek e-KTP.

Tak hanya itu. Andi pun dinilai juga telah menyalahgunakan kewenangan Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar saat itu guna memuluskan pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR.

Andi sendiri pada saat putusan usai dibacakan menyatakan bahwa dia menerima vonis. Kuasa hukum Andi, Samsul Huda, menilai vonis ini sudah cukup adil.

"Pertanyaannya kenapa Andi Agustinus langsung menyatakan menerima putusan itu juga bagian dari pertimbangan Andi bahwa bisa jadi 8 tahun dan pidana tambahan dianggap cukup adil bagi dirinya," kata Samsul Huda.

"Kami harus mengikuti apa yang dirasakan, apa yang diinginkan itu juga berkaitan kepentingan yang bersangkutan sebagai klien kami," lanjut Samsul.

Meski permohonan Andi dika-

bulkan sebagai justice collaborator, menurut Samsul, hakim mempertimbangkan hal tersebut secara menyeluruh. Karena itu, menurutnya, tak bisa disebut hakim tak memperhatikan JC dalam putusan perkara ini.

"Saya kira mempertimbangkan tidak sesimpel itu karena hakim juga menyebut JC atau sikap koperatif itu acara overall ya secara keseluruhan, peran dilakukan Andi juga tanggung jawab yang harus dipikul Andi itu bagian dari yang sudah dipertimbangkan JPU, termasuk juga dipertimbangkan hakim," ucap Samsul.

"Dia sudah konsisten kooperatif. Kalau soal membuka atau membongkar tak seekstrem itu, tapi faktanya sudah disampaikan Andi keterangan terdakwa dan juga dipertegas fakta cukup terang dan kuat. Saya kira Andi menyampaikan Andi betul dialami," ucap Samsul.

gpg





Original Post

Menumbuhkan Harapan Reformasi Bidang Hukum

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-1-3

Menumbuhkan Harapan Reformasi Bidang Hukum

HAMPIR 20 tahun pasca reformasi, hukum masih bisa dirasakan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Memang di era reformasi ada banyak pembaruan hukum, tapi sampai hari ini masih banyak kasus orang ditangkap semena-mena, penyiksaan terhadap tahanan, kerusuhan di lembaga pemasyarakatan yang overka-pasitas. hingga pemerintah yang gemar menggelar eksekusi terpidana mati.

Pada Juni 2014. Halaman Suara Oposisi Koran Rakyat Merdeka menurunkan berita soal lambannya revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam berita tersebut. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Supriyadi Widodo Eddyono menyebutkan, ketidakseriusan DPR dalam merevisi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelumnya nama Supriyadi dikenal redaksi RM sebagai tenaga ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Mengkritisi revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi awal dari serbuan kritik Supriyadi dan peneliti ICJR lainnya terhadap kondisi hukum di Indonesia. Melalui pers rilis maupun jumpa pers, mereka mengkritik Pasal 27 ayat 3 UU ITE. aturan Peninjauan Kembali (PK) yang dibatasi

oleh pemerintah, seleksi calon Kapolri, eksekusi terpidana mati, revisi KUHP, kerusuhan akibat lembaga pemasyarakatan yang overkapasitas, hingga Perppu Perlindungan Anak yang memuat aturan kebiri.

Jika masyarakat awam mengeluhkan apesnya berhadapan dengan hukum, maka Supriyadi mengungkapkan adanya masalah hukum yang kronis dan belum juga dituntaskan para pengambil kebijakan. Di Indonesia orang begitu mudah dipidanakan, sementara proses hukum sendiri sangat rumit dan memakan waktu yang panjang.

Luasnya pengetahuan Supriyadi soal keroposnya hukum di Indonesia juga menjadi catatan di kalangan wartawan. Suatu kali dalam jumpa pers diawal tahun 2016, isu yang diangkat adalah masalah korupsi.

Namun perbincangan di akhir jumpa pers malah melebar kemana-mana. Mulai dari masalah di UU Perlindungan Anak, eksekusi terpidana mati yang dianggap sudah tidak relevan, hingga mudahnya netizen dipidana karena unggahan di media sosial.

Pernah saat ditanya wartawan soal maraknya ujaran kebencian dan SARA terhadpa kelompok minoritas di media sosial, Supriyadi menekankan peran pemerintah untuk mengatasi hal ini.

"Itu kewajiban pemerintah dalam melindungi kelompok minoritas, tanpa menunggu kelompok itu sendiri yang membela diri," katanya.

Supriyadi lahir di Medan, 9 September 1976, dan merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di lengah perjuangan dan cita-cita reformasi hukum yang lebih manusiawi, dirinya meninggalkan banyak pekerjaan yang belum tuntas dan harus dilanjutkan oleh para penerusnya. Pendiri dan Direktur Eksekutif ICJR itu meninggal dunia, pada Senin (1/1) lalu pukul 17.00 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat jalan Bung Supriyadi.

osp





Original Post

Kuasa Hukum Optimis Hakim Kabulkan Eksepsi Setnov

Media Online okezonecom
2018-01-03

JAKARTA - Kuasa hukum Setya Novanto (Setnov), Maqir Ismail meyakini Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi kliennya pada putusan sela yang digelar, Kamis siang, 4 Januari 2018, besok.

Sebabnya, kata Maqdir, banyak kejanggalan dalam dakwaan Setya Novanto yang tidak dijawab oleh tim Jaksa KPK saat sidang tanggapan atas eksepsi Mantan Ketua DPR RI tersebut.

"KPK tidak memberikan jawaban yang benar dengan argumen hukum yang memadai," kata Maqdir saat dikonfirmasi, Rabu (3/1/2017).

Maqdir berharap, dengan jawaban yang tidak sesuai dari KPK tersebut, Hakim dapat menerima keberatan‎ dengan berbagai pertimbangannya. Pasalnya, hal tersebut untuk menegakkan hukum acara pidana secara benar.

"Tentu kita berharap eksepsi diterima. Ini penting untuk menegakkan hukum acara pidana secara baik dan benar," terangnya.

"Seharusnya hakim berani untuk memutuskan menerima eksepsi kami, karena KPK sudah melakukan kesalahan yang sangat subsatansial. Dengan begitu kebenaran praktik hukum tidak menjadi milik KPK," sambungnya.

Sebelumnya, Setya Novanto sendiri telah didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(muf)

http://index.okezone.com/read/2018/01/03/337/1839199/kuasa-hukum-optimis-hakim-kabulkan-eksepsi-setnov



Original Post

Pejabat Bakamla Jalani Sidang Perdana di Tipikor

Media Online metrotvnews.com
2018-01-03

Jakarta: Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Nofel Hasan bakal menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Nofel merupakan salah satu tersangka dalam kasus suap pengadaan proyek satelit monitoring di Bakamla.

Sidang perdana Nofel Hasan yang digelar Rabu, 3 Januari 2018, dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).





Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla ditetapkan sebagai tersangka pada 12 April 2017. Penetapan tersangka Nofel merupakan pengembangan kasus suap di Bakamla.

Saat itu Nofel menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen. Dia diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya terkait pengadaan satelit monitoring di Bakamla APBN-P 2016. Pengadaan memakan anggaran hingga Rp220 miliar.

Nofel diduga menerima suap sebesar USD104.500. Atas perbuatannya, Nofel disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK juga sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla juga merangkap pelaksana tugas Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi dan tiga orang pihak swasta Fahmi Darmawansyah M Adami Okta dan Hardy Stefanus.

Keempatnya juga telah divonis bersalah oleh hakim Tipikor. Eko Susilo Hadi dihukum 4 tahhun dan 3 bulan penjara, sedangkan Fahmi divonis 2 tahun 8 bulan, serta Adami Okta dan Hardy Stefanus masing-masing dihukum 1,5 tahun penjara.
(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/eN4xDYwN-pejabat-bakamla-jalani-sidang-perdana-di-tipikor



Original Post

Banding Andi Narogong Jadi Pintu Masuk KPK Jerat Para Penikmat Korupsi E-KTP

Media Online okezonecom
2018-01-03

JAKARTA - Tim Jaksa Penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding terhadap vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas terdakwa kasus korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan, bahwa banding Andi Narogong tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk menjerat pihak-pihak lain yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi proyek e-KTP.

"‎Dalam proses banding ini yang menjadi fokus JPU adalah penerapan hukum, terutama terkait dengan pihak-pihak yang melakukan korupsi bersama-sama dan penerapan hukum di Pasal 2 dan 3," kata Febri melalui pesan singkatnya, Rabu (3/1/2017).

Sebelumnya, Andi Narogong sendiri divonis delapan tahun penjara subsidair enam bulan kurungan dengan denda Rp1 miliar, karena terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP sehingga merugikan negara Rp,2,3 triliun.

 ( )

Kata Febri, dengan proses banding tersebut pihaknya dapat membongkar keterlibatan pihak-pihak lain yang secara bersama-sama memuluskan proyek senilai Rp5,9 triliun ini.

"Diharapkan nanti dalam proses yang sedang berjalan Irman dan Sugiharto juga sedang berjalan dan andi Narogong banding sudah, ini akan menguatkan satu sama lain dalam bongkar kasus e-KTP ini," ucap Febri.

Dalam kasus korupsi ini, Andi Narogong dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)‎ ke-1 KUHP.

(muf)

http://index.okezone.com/read/2018/01/03/337/1839198/banding-andi-narogong-jadi-pintu-masuk-kpk-jerat-para-penikmat-korupsi-e-ktp



Original Post

KPK Hati-hati Usut Kasus BLBI

Media Online metrotvnews.com
2018-01-03

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau buru-buru menyelesaikan perkara dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK berhati-hati mengusut perkara dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung itu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kasus BLBI memang menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan pada tahun ini. Namun, Febri menegaskan penguraian bukti-bukti juga perlu dilakukan secara hati-hati.





"Tapi kapan, apakah Januari atau Februari ini tentu sepenuhnya tergantung pada sejauh mana kecukupan bukti penyidikan yang sedang berjalan ini," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Januari 2018.

Febri mengaku, proses penyidikan kasus dugaan korupsi SKL BLBI cukup panjang. Pasalnya, penyidikan terhadap Syafruddin harus dirangkai satu per satu.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka. Syafruddin sempat mengajukan praperadilan, tapi gugatannya tersebut ditolak oleh pengadilan.

Syafruddin diduga kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang mengakibatkan kerugian negara.

Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/Wb72mvdN-kpk-hati-hati-usut-kasus-blbi



Original Post

Ini Yang Akan Didalami KPK Soal Peran Mantan Menteri Era Megawati Di Kasus BLBI

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-01-03

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mendalami peran mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjoro Djakti.Menteri koordinator perekenomian era Presiden Megawati Soekarnoputri itu diperiksa untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temunggung (SAT) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim terkait pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Surat itu ditandatangani saksi (Dorodjatun) sebagai ketua KKSK, KPK ingin tahu bagaimana proses pembuatan surat usulan pengajuan SKL, siapa yang mengusulkan dan juga proses perdebatan seperti apa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK Jakarta, Selasa (2/1).

Menurut Febri, Dorodjatun juga sudah pernah diperiksa dalam kasus yang sama pada 4 Mei 2017 lalu. Menurut Febri, dari Dorojatun KPK akan menelusuri tahapan sebelum SKL terbit seperti pengklasifikasian utang dan agar kewajiban utang selesai sehingga SKL terbit.

"Ternyata ada kewajiban utang yang belum selesai dan BPK juga menemukan kerugian negara di sana," ungkap Febri.

Untuk mendalami kasus tersebut, imbuh Febri, KPK juga sudah berkoordinasi dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau KPK di Singapura untuk mendapatkan keterangan dari Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim yang berada di Singapura.

"Kita berkoordinasi dengan CPIB karena diketahui obligor tersebut ada di Singapura dan sudah dilakukan pemanggilan tapi karena menghadapi 2 wilayah yuridiksi yang berbeda sehinga pengaturannya berbeda, namun hingga saat ini Sjamsul dan istrinya masih di Singapura dan berstatus sebagai saksi," tegas Febri.

KPK sebelumnya juga telah memeriksa mantan Wakil Presiden Boediono sudah diperiksa KPK sebagai saksi pada 28 Desember 2017. Pemeriksaan Boediono tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan 2001-2004 atau pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan merupakan inisiatif Boediono sendiri. Selain Dorodjatun dan Boediono, KPK sudah memeriksa pengacara Todung Mulya Lubis pada 22 Desember 2017 sebagai saksi dalam kasus yang sama. Todung diketahui adalah kuasa hukum BPPN saat Syafruddin menjabat.

KPK menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim. SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara Djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Berdasar Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. [san]

http://hukum.rmol.co/read/2018/01/03/320687/Ini-Yang-Akan-Didalami-KPK-Soal-Peran-Mantan-Menteri-Era-Megawati-Di-Kasus-BLBI-



Original Post

Sepenggal Kisah di Assam

Media Cetak Republika Halaman 19
2018-1-3

Sepenggal Kisah di Assam

OLEH KAMRAN DIKARMA

Kecemasan menyelimuti hati warga yang tinggal di Negara Bagian Assam, India. Setelah perdebatan berlangsung selama beberapa dekade. Pemerintah India akhirnya memutuskan untuk menerbitkan draf daftar warga Assam pada Ahad, 31 Desember 2017. Daftar tersebut akan digunakan pemerintah untuk mendeportasi warga Assam yang dianggap sebagai imigran ilegal asal Bangladesh.

Draf yang diterbitkan di penghujung 2017 ini pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam National Register of Citizens INRCI setelah dilakukan sensus untuk pertama kalinya sejak 1951. Pemerintah India mengklaim daftar ini akan digunakan untuk mengidentifikasi, kemudian mendeportasi warga Assam yang dinilai sebagai imigran Regal.

Dalam proses pembentukan draf daftar warga tersebut, pemerintah meminta masyarakat Assam menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa mereka atau keluarganya telah tinggal di India sebelum 24 Maret 1971. Keterangan waktu tadi dipilih karena pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut terjadi migrasi besar-besaran penduduk Bangladesh ke India akibat konflik India-Pakistan. Namun, tidak mencakup mereka yang tiba selama dan setelah perang 1971 yang menyebabkan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan.

Namun, keputusan Pemerintah

India menerbitkan draf daftar warga Assam dikritik oleh sejumlah aktivis di negara tersebut. Sebab, menurut mereka, ratusan ribu umat Islam yang tinggal di Assam dapat saja tak dianggap memiliki kewarganegaraan yang sah oleh pemerintah dan akhirnya terpaksa harus hengkang dari sana. Saat ini, sekitar 40 persen dari total populasi di Assam memang beragama Islam.

Hussein Ahmed Madani, pemuda berusia 25 tahun yang tinggal di Baladmari Char, Assam, adalah salah satu Muslim yang mencemaskan diterbitkannya draf daftar warga Assam oleh Pemerintah India. "Pejabat (yang terkait dengan proyek NRC] mengunjungi banyak rumah di desa ini, tetapi melompati rumah kami. Saya takut keluarga saya tidak masuk daftar," ungkapnya, seperti dilaporkan laman aljazirah.

Madani mengaku dirinya tak terima bila harus dicap sebagai imigran ilegal oleh pemerintah. "Saya adalah warga negara India. Ayah saya mengajar di sebuah sekolah di sini, kakek saya memiliki kartu identitas pemilih nasional juga, tetapi saya masih ketakutan," ujarnya.

Ia mengungkapkan, memang sudah cukup banyak warga di desanya yang harus berjuang untuk membuktikan kewarganegaraannya. Perjuangan itu ditempuh melalui jalur hukum hingga ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung India. Tak sedikit pula yang beruntung karena keputusan hukum masih menyatakan mereka adalah warga

negara India dan bukan imigran ilegal.

Namun, menurut Madani, hal tersebut tak cukup untuk menenangkan suasana di desanya. Ada suasana ketakutan di desa, di komunitas kita di sini. Siapa yang tahu siapa yang akan dilempar keluar sebagai orang Bangladesh?" katanya.

Upamanyu Hazarika, pendiri kelompok antiimigrasi Prabayan Virkhi Manch, mengaku cukup sepakat dengan keputusan pemerintah untuk mulai memfilter masyarakat Assam. Ia menilai keberadaan imigran ilegal tak hanya mengancam budaya autentik, tetapi juga menghilangkan kesempatan penduduk asli untuk mengakses pekerjaan dan lahan.

"Dengan menjadi Muslim, mereka menjadi bagian dari populasi Muslim yang lebih besar dan kepentingan mereka dilegitimasi, yang menghadapi fakta bahwa mereka adalah orang-orang asing," kata Hazarika.

Ia mengklaim, dari keseluruahan populasi India saat ini, sekitar 20-25 persen di antaranya adalah imigran ilegal. "Mereka mengambil pekerjaan kita, pekerjaan penduduk asli, dan berkerumun di wilayah Assam yang lebih rendah dalam jumlah besar dan mengusir suku-suku asli kita. Kita menjadi pengungsi di tanah air kita sendiri," ucapnya menjelaskan.

Namun, pandangan bertentangan diutarakan Aman Wadud, seorang advokat riak di ibu kota Negara Bagian Guwahati. Ia menilai, keputusan Pemerintah India menerbitkan draf

daftar penduduk Assam merupakan langkah permusuhan terhadap umat Islam.

"Jika ini daftar yang bebas dan adil, tidak ada nama warga asli yang akan dijatuhkan. Tetapi yang mengeksekusi daftar itu secara langsung atau tidak langsung berada di bawah pemerintahan sayap kanan Bharatiya Janata Party I BJP) yang bermusuhan terhadap umat Islam," tutur Wadud menerangkan.

"Ini adalah pemerintahan yang sama yang naik ke kekuasaan memuntahkan racun melawan Muslim, menuding bahwa 35 daerah pemilihan didominasi oleh orang-orang Muslim Bangladesh. Rakyat khawatir pemerintah ini dapat memanipulasi daftar dan menjatuhkan warga negara yang sah dari daftar yang diperbarui," ungkap Wadud menambahkan.

Pemerintah BJP mengatakan, saat ini terdapat sekitar 20 juta imigran Bangladesh di India. Kendati demikian, angka itu masih banyak menuai perdebatan.

Penerbitan proyek NRC di Assam terjadi setelah sensus pertama lebih dari setengah abad lalu. BJP mengatakan, ini adalah proyek nasional guna mengidentifikasi imigran dan menggagalkan desain perubahan demografis di negara bagian, khususnya di Assam.

"Perubahan demografis di Assam karena imigrasi ilegal orang Bangladesh mengkhawatirkan sejauh banyaknya distrik menjadi daerah penduduk mayoritas Muslim. Daftar NRC ini adalah langkah menuju identifikasi dan isolasi elemen tersebut," kata juru bicara BJP Sudhanshu Mittal.

ed yeyen rosliyani/ KAMRAN DIKARMA





Original Post

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Suap Pengadilan Sulut

Media Online liputan6com
2018-01-03

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan suap penanganan putusan perkara di tingkat pengadilan tinggi Manado, Sulawesi Utara.

Dua tersangka itu adalah Ketua Pengadilan Tinggi Sulut Sudiwardono dan anggota komisi XI DPR fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha.

"Hari ini (kemarin) penyidik melakukan perpanjangan penahanan yang ke-dua untuk dua tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Desember 2017.

Dalam kasus ini, Aditya Moha diduga menjanjikan uang suap sebesar SGD 100 ribu atau setara Rp 1 miliar kepada Sudiwardono untuk meloloskan putusan banding perkara yang menyeret ibunya, yakni Marlina Moha Siahaan.

Febri menambahkan, perpanjangan penahanan oleh penyidik KPK dimaksudkan untuk penyidikan kasus korupsi itu sendiri. Adapun masa perpanjangan penahanan berlaku untuk 30 hari kedepan.

"Selama 30 hari kedepan, mulai 5 januari 2017 sampai dengan 3 Februari 2018," imbuh Jubir KPK itu.

1 dari 2 halamanPemberi SuapAnggota Komisi XI DPR RI FPG Aditya Anugrah Moha berjalan memasuki Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10). Aditya menjalani pemeriksaan perdana, pasca ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Ketua PT Manado. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dalam kasus ini Sudiwardono disangka melanggar Pasal 12 huruf c, atau Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Aditya Moha diduga kuat sebagai pihak yang memberi suap. Dan Aditya disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

http://news.liputan6.com/read/3213526/kpk-perpanjang-penahanan-2-tersangka-suap-pengadilan-sulut



Original Post

Kuasa Hukum Pastikan Setnov Hadir di Sidang Putusan Sela

Media Online okezonecom
2018-01-03

JAKARTA - Maqdir Ismail, kuasa hukum terdakwa perkara korupsi e-KTP, Setya‎ Novanto (Setnov) memastikan kliennya dalam kondisi sehat. Apabila tidak ada halangan, Setnov pun akan menghadiri sidang perkara korupsi yang beragendakan putusan sela.

"Beliau sehat. Semestinya beliau hadir," singkat Maqdir saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (3/1/2018).

 (Baca Juga; )

Sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP untuk terdakwa Setya Novanto rencananya akan digelar pada Kamis, 5 Januari 2018, besok. Sidang tersebut beragendakan putusan sela yang akan ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Maqdir berharap Hakim Pengadilan Tipikor dapat menerima nota keberatan atau eksepsi ‎Setya Novanto. Sebabnya, kata Maqdir, dakwaan untuk kliennya tersebut banyak kejanggalan dan tim Jaksa justru tidak menanggapi hal-hal substansial yang menjadi keberatan Setya Novanto.

"Tentu kita berharap eksepsi diterima, ini penting untuk menegakkan huum acara pidana secara baik dan benar," pungkasnya.

Sebelumnya, Setya Novanto sendiri telah didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(muf)

http://index.okezone.com/read/2018/01/03/337/1839201/kuasa-hukum-pastikan-setnov-hadir-di-sidang-putusan-sela



Original Post

Media