KPK sambut positif pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi DKI Jakarta

Media Online merdeka.com
2018-01-04

Pemprov DKIJakarta membentuk Komite PemberantasanKorupsi yang merupakan bagian dari TGUPP yang dibentuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta,Anies Baswedan- Sandiaga Uno. Komite ini diketuai mantan komisioner KPK, Bambang Widjojanto.

Pembentukan komite ini disambut positif KPK, sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (3/1) malam.

"Ketika ada sebuah daerah yang punya inisiatif untuk melakukan sebuah pencegahan tindak pidanakorupsi, apapun bentuknya itu tentu harus dilihat secara positif," ujarnya.

Banyak kepala daerah yang ditangkap KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi baik melalui jalur OTT atau penanganan perkara lainnya. Dengan berbagai kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya agar meningkatkan upaya pencegahan korupsi di wilayah masing-masing.

"Ketika ada daerah yang punya inisiatif untuk membentuk semacam tim pencegahan dan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi tentu itu dilihat secara positif tapi dengan catatan jangan sampai komitmen pencegahan itu selesai di atas kertas, tapi kepala daerahnya terkena proses hukum," terang Febri.

Hal itu hendaknya jadi perhatian bagi kepala daerah dan pimpinan kementerian atau lembaga lainnya. Febri berharap ada langkah lebih konkret dari pembentukan komite tersebut seperti penyelamatan APBD, menghindari konflik kepentingan dalam setiap proses pengambilan keputusan, pengendalian gratifikasi, kewajiban pelaporan LHKPN dan proses pengadaan barang dan jasa yang benar.

"Inilah yang biasanya terkait dengan kasus-kasus yang pernah ditangani KPK di beberapa daerah yang lain," kata mantan pegiat ICW ini. [rnd]

http://www.merdeka.com/jakarta/kpk-sambut-positif-pembentukan-komite-pemberantasan-korupsi-dki-jakarta.html



Original Post

KPK Tak Berpikir Hakim Akan Terima Eksepsi Setnov

Media Online okezonecom
2018-01-04

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan menggelar sidang lanjutan korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto (Setnov), pada Kamis 4 Januari 2018. Majelis Hakim akan membaca putusan sela menerima atau menolak eksepsi terdakwa.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan bahwa Jaksa Penuntut lembaga antirasuah tidak memiliki pikiran sedikitpun bahwa Hakim akan menerima nota keberatan yang diajukan oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

"Sejak KPK menuangkan jawaban dari eksepsi tentu saja subtansi hukum yakin dengan jawaban," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018).

Febri menyebut bahwa, Jaksa Penuntut KPK telah menjawab seluruh materi eksepsi yang diajukan oleh Setnov. Namun, untuk materi pembuktian, Febri menegaskan hal itu akan dilakukan dalam proses persidangan kedepannya.

 (Baca juga: Belum Bisa Penuhi Panggilan, KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Ganjar Pranowo)

Dalam eksepsinya, penasihat hukum Setnov, sempat mempermasalhkan beberapa poin dalam dakwaan Jaksa Penuntut KPK. Antara lain, selisih kerugian keuangan negara dalam 3 dakwaan perkara korupsi e-KTP yang berbeda-beda dan hilangnya beberapa nama-nama sejumlah pihak yang sebelumnya diduga menerima uang panas tersebut.

Diantaranya yang paling menyorot perhatian adalah, menghilangnya nama dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonganan Laoly, dan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey. Namun, pihak KPK sudah membantah telah sengaja menghilangkan nama dari tiga politikus PDIP itu.

"Pembuktian apakah benar SN (Setnov) menrima USD7,3 juta tentu waktu yang tepat buktikan di proses persidangan nanti," ujar Febri.

 (Baca juga: Setya Novanto Siap Hadapi Sidang Putusan Sela Besok)

Sementara itu, terdakwa Setnov mengaku siap untuk menghadapi persidangan besok dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal tersebut disampaikan Setnov saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK hari ini.

"Kami serahkan semua ke penyidik, JPU kami percayakan semuanya," ujar Setnov.

Selain itu, penasihat hukum Setnov, Maqdir Ismail juga merasa optimis bahwa, eksepsi yang diajukan oleh pihaknya juga akan diterima oleh Majelis Hakim.

Setya Novanto didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)

http://index.okezone.com/read/2018/01/04/337/1839731/kpk-tak-berpikir-hakim-akan-terima-eksepsi-setnov



Original Post

Politikus PKS Peringati Aseng Soal Diawasi KPK

Media Online metrotvnews.com
2018-01-04

Jakarta: Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia disebut sempat memperingatkan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng jika keduanya tengah dipantau Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Ia juga meminta Aseng untuk tidak menghubunginya terlebih dulu.

Hal tersebut terungkap saat jaksa pada KPK menghadirkan Muhammad Kurniawan, kolega Yudi di PKS sebagai saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Awalnya, jaksa mengonfirmasi soal uang pemberian Aseng untuk mengamankan KPK.





"Bukan uang yang akan mengurus masalah di KPK?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Januari 2017.

Baca juga: Yudi Widiana Terima Dakwaan Jaksa

Kurniawan membantah jika uang dari Aseng untuk mengamankan KPK. Menurutnya, ia tidak memiliki kemampuan untuk mengamankan KPK sejauh itu.

Ia menambahkan, informasi terkait KPK didapatkannya dari Yudi. Lalu, jaksa kembali bertanya, apakah informasi dari Yudi tersebut disampaikan ke Aseng.

"Pak Yudi bilang telepon bahwa itu ada yang sedang diawasi dan jangan banyak komunikasi. Itu yang saya sampaikan," ucapnya.

Baca juga: Yudi Widiana Didakwa Terima Suap Rp11 Miliar

Namun demikian Kurniawan tidak membantah jika dirinya pernah menerima uang pada 17 Januari 2016 dari Aseng. Uang sejumlah USD140.000 dari Aseng diterimanya di Surabaya. Tapi, ia menyebut, uang itu untuk commitment fee Yudi.

Dalam surat dakwaan terhadap Yudi, Kurniawan disebut ikut menerima uang Rp11,1 miliar yang diberikan oleh Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Kurniawan juga berperan sebagai perantara suap antara Yudi dan Aseng.

Uang tersebut diberikan agar Yudi selaku anggota Komisi V DPR RI untuk mengusulkan proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan di wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (BPJN IX) Maluku dan Maluku Utara pada tahun anggaran 2015 dan 2016.
(CIT)

http://news.metrotvnews.com/hukum/yNLQgovb-politikus-pks-peringati-aseng-soal-diawasi-kpk



Original Post

KPK Bersiap Jelang Putusan Sela Novanto

Media Online Bisnis.com
2018-01-04

Foto kombo ekspresi terdakwa kasus dugaan korupsi KTP elektronik Setya Novanto mengikuti sidang perdana di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum serta secara otomatis sidang praperadilan yang diajukan oleh Novanto di PN Jaksel gugur karena pokok perkara sidang sudah dibacakan. - Antara/Wahyu Putro Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan soal sidang lanjutan Setya Novanto dengan agenda putusan sela Majelis Hakim atas nota keberatan atau eksepsi pihak Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

"Sejak KPK menuangkan jawaban dari eksepsi dan menyampaikan kepada pengadilan tentu saja subtansi hukum kami yakin dengan jawaban yang sudah disampaikan itu. Semuanya sudah kami jawab yang sesuai dengan materi eksepsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/1/2018).Namun, kata Febri, jika terkait pembuktian apakah benar terdakwa Setya Novanto menerima US$7,3 juta, hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara. "Tentu itu waktu yang tepat membuktikannya adalah pada proses persidangan nanti."

Dia pun menyatakan bahwa lembaganya tidak mau berandai-andai apakah eksepsi dari Novanto itu diterima atau ditolak oleh majelis hakim.

"Sebaiknya kalau bicara soal apa yang menjadi sikap hakim besok pada putusan sela kita tunggu saja agenda putusan sela besok," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK meminta agar keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-Elektronik ditolak oleh majelis hakim.

"Kami Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, satu, menolak keberatan/eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa dua menyatakan bahwa Surat Dakwaan No Dak-88/24/12/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang telah kami bacakan pada tanggal 13 Desember 2017 telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP tiga menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum," kata Jaksa penuntut Umum KPK Eva Yustisiana dalam sidang pembacaan tanggapan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/12).

Pada sidang 20 Desember 2017 lalu, tim pengacara Novanto yang dipimpin Maqdir Ismail telah mengajukan sejumlah keberatan terhadap surat dakwaan.

Keberatan tersebut antara lain mengenai kerugian keuangan negara tidak nyata dan tidak pasti karena dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto serta Andi Agustinus, kerugan negara adalah senilai Rp2,31 triliun berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu tidak memperhitungkan penerimaan US$7,3 juta atau setara Rp94,9 miliar untuk Setya Novanto, US$800.000 atau setara Rp10,4 miliar untuk Charles Sutanto dan Rp2 juta untuk Tri Sampurno yang seluruhnya Rp105,3 miliar.

"Adapun mengenai dalil penasihat hukum mengenai penghitungan kerugian keuangan negara yang tidak nyata dan pasti karena tidak memperhitungkan penerimaan uang yang dilakukan oleh terdakwa, Charles Sutanto Ekapradja dan Tri Sampurno tersebut diatas, hal itu semakin menunjukkan ketidakpahaman Penasihat Hukum akan perbedaan unsur memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan unsur merugikan keuangan negara, serta menunjukkan kegagalan Penasihat Hukum dalam memahami laporan penghitungan kerugian keuangan negara No. SR-338/D6/01/2016 tanggal 11 Mei 2016," kata jaksa Eva.

Novanto didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek e-KTP.

Dalam perkara ini, Novanto didakwakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20180104/16/723171/kpk-bersiap-jelang-putusan-sela-novanto



Original Post

Perkara Kasus Kondensat Dinyatakan Lengkap

Media Online metrotvnews.com
2018-01-04

Jakarta: Setelah empat kali bolak-balik, kini berkas perkara dugaan korupsi kondensat PT Trans Pasific petrochemical Indotama (TPPI) dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Adi Toegarisman menyebut, berkas tersebut dinyatakan lengkap Rabu 3 Januari 2018.





"Alhamdulillah dari hasil penelitian, bahwa berkas perkara yang sering sidebut kondensat itu bisa dinyatakan lengkap atau P21," terang Adi di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2018.

Adi menerangkan, pihaknya menghabiskan waktu sekitar 16 hari setelah berkas dari penyidik Mabes Polri diterima jaksa. Kemudian, tim jaksa penuntut umum (JPU) lantas meneliti berkas tersebut.

"Terus terang memakan waktu yang cukup lama karena berkas perkaranya cukup tebal. Saksi yang diperiksa sekitar 75 orang dan ahlinya pun 12 orang," paparnya.

Baca juga: Ari Dono akan Tuntaskan Kasus Kondensat

Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen itu menerangkan, dari kasus tersebut terdapat dua tersangka yakni Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usayia hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono dan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono.

Berkas keduanya, dijadikan satu. Sedangkan berkas milik Honggo Wendratn selaku Presiden Direktur Trans-Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI) dipisahkan. "Dua-duanya dinyatakan lengkap," ujar dia.

Baca juga: Berkas Kasus Dugaan Korupsi Kondensat Dilimpahkan ke Kejaksaan

Mantan Kajati DKI ini menerangkan, mulanya kasus ini yakni kala PT TPPI ditunjuk BP Migas untuk mengelola kondensat periode 2009-2011. Namun, saat melaksanakan lifting pertama pada Mei 2009 belum ada kontrak.

"Jadi dengan adanya surat dari BP Migas langsung dia lifting. Langsung mengolah. Baru 11 bulan kemudian dibuat kontrak kerjanya itu dimundur tanggalnya. Baru dilanjutkan kembali sampai 2011," bebernya.

Dalam kontrak PT TPPI harus menjual kondensat pada PT Pertamina. Tapi belakangan diketahui PT TPPI tidak menjual kondensat ke Pertamina melainkan ke pihak lain.

Proses tersebut diduga melanggar leputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensar Bagian Negara. Selain itu, tindakan ini tak sesuai Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Walhasil negara dirugikan, Adi mengungkap, berdasar perhitungan BPK kerugian negara mencapai USD 2,716 miliar. Dari kasus ini pun telah disita sejumlah dokumen juga aset berupa tanah dan bangunan yang berada di kawasan TPPI di Jalan Tanjung Dusun Awar-awar, Desa Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

Para tersangka dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Tipikor.

(CIT)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ob3A1nPK-perkara-kasus-kondensat-dinyatakan-lengkap



Original Post

Kejagung Bakal Sidik Dugaan TPPU Kasus Kondensat

Media Online metrotvnews.com
2018-01-04

Jakarta: Berkas perkara kasus dugaan korupsi kondensat yang melibatkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan SKK Migas dinyatakan lengkap atau P21. Kejaksaan Agung tak tutup kemungkinan bakal menyidik dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Korporasi (TPPU) dalam kasus tersebut.

"Berkas perkara ini enggak ada TPPU atau belum," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2017.





Dia menyebut, hingga kini pihaknya terus berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri. Pihaknya dengan penyidik pun berkomitmen untuk melakukan pengembangan untuk menangani dugaan TPPU.

"Dalam sidangnya lihat nanti. Kalau memang tidak ditangani, kalau ada fakta ke sana kami akan turun sendiri juga," ujarnya.

Baca juga: Kejagung Menanti Tersangka Kondensat Disidang

Tak hanya dugaan TPPU, Kejagung juga akan manilik dugaan pidana korporasi bakal dilihat perkembangannya di pengadilan.

"Lihat perkembangannya nanti. Kalau ada fakta, kita ke sana," tandasnya.

Diketahui, kasus ini bermula ketika SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondesat pada Oktober 2008. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009.

Dalam kontrak PT TPPI harus menjual kondensat pada PT Pertamina. Tapi belakangan diketahui PT TPPI tidak menjual kondensar ke Pertamina melainkan ke pihak lain.

Baca juga: Perkara Kasus Kondensat Dinyatakan Lengkap

Proses tersebut diduga melanggar leputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensar Bagian Negara. Selain itu, tindakan ini tak sesuai Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Walhasil negara dirugikan, Adi mengungkap, berdasar perhitungan BPK kerugian negara mencapai USD 2,716 miliar. Dari kasus ini pun telah disita sejumlah dokumen juga aset berupa tanah dan bangunan yang berada di kawasan TPPI di Jalan Tanjung Dusun Awar-awar, Desa Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

Kini para tersangka yakni Kepala Badan Pelaksanan Kegiatan Usaha BP Migas Raden Priyono dan Mantan Deputi Finansial BP Migas Djoko Harsono juga Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratno dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Tipikor.
(CIT)

http://news.metrotvnews.com/hukum/GNlJ9DVk-kejagung-bakal-sidik-dugaan-tppu-kasus-kondensat



Original Post

Kejagung Menanti Tersangka Kondensat Disidang

Media Online metrotvnews.com
2018-01-04

Jakarta: Berkas perkara kasus dugaan korupsi kondensat PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI) telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 3 Januari 2017. Kini, Kejagung tengah menunggu tahap dua yakni penyerahan barang bukti dan tersangka kasus tersebut untuk segera disidangkan.

"Ini yang kami tunggu, karena baru hari ini P21," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Adi Toegarisman, di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2017.





Dia menyebut, pihaknya segera mengirim surat pemberitahuan kepada penyidik Bareskrim Polri untuk menyampaikan bahwa perkara tersebut telah P21.

"Berikutnya kita tunggu penyerahan tahap kedua dari penyidik, untuk selanjutnya kami bawa ke pengadilan," tandas dia.

Baca juga: Perkara Kasus Kondensat Dinyatakan Lengkap

Diketahui, kasus ini bermula ketika SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondesar pada Oktober 2008. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009.

Dalam kontrak PT TPPI harus menjual kondensat pada PT Pertamina. Tapi belakangan diketahui PT TPPI tidak menjual kondensar ke Pertamina melainkan ke pihak lain.

Proses tersebut diduga melanggar leputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensar Bagian Negara. Selain itu, tindakan ini tak sesuai Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Baca juga: Ari Dono akan Tuntaskan Kasus Kondensat

Walhasil negara dirugikan. Adi mengungkap, berdasarkan perhitungan BPK kerugian negara mencapai US2,716 miliar. Dari kasus ini pun telah disita sejumlah dokumen juga aset berupa tanah dan bangunan yang berada di kawasan TPPI di Jalan Tanjung Dusun Awar-awar, Desa Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

Kini para tersangka yakni Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial BP Migas Djoko Harsono juga Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratno dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Tipikor.
(CIT)

http://news.metrotvnews.com/hukum/wkBng9vk-kejagung-menanti-tersangka-kondensat-disidang



Original Post

Mantan KSAU Kasus Korupsi Helikopter Jangan Dibuat Gaduh

Media Online republika.co.id
2018-01-04

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Purnawirawan Agus Supriatna, meminta agar kasus tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU Tahun 2016-2017 jangan dibuat gaduh. KPK memeriksa Agus sebagai saksi dalam penyidikan kasus tesebut dengan tersangka Irfan Kurnia Saleh di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

"Jadi, saya minta terutama kepada teman-teman. Ini yang penting permasalahan ini jangan sampai dibuat gaduh ya," kata Agus yang diperiksa sekitar 2 jam 30 menit itu.

Ia pun tidak memberikan penjelasan secara spesifik soal pemeriksaannya kali ini. Agus menyerahkannya kepada KPK.

"Segala sesuatu kan ini sudah tugas dan tanggung jawabnya KPK,\'\' katanya. \'\'Jadi, saya sudah jelaskan apa yang bisa saya jelaskan di sana.\'\'

Sebagai seorang prajurut, dirinya mengaku tidak boleh mengeluarkan pernyataan sembarangan. Termasuk soal materi pemeriksaannya kali ini.

"Ini semua sudah ada aturannya ya. Ada perundang-undangan ada aturan, ada doktrin, ada sumpah prajurit itu. Jadi, ke mana-mana tidak boleh asal mengeluarkan \'statement\' ya," ungkap Agus.

Ia pun sempat menunjukkan buku saku soal sumpah prajurit tersebut kepada awak media. "Prajurit itu punya sumpah prajurit. Sumpah prajurit yang kelima memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Jadi, saya sampai sudah pensiun kemana-mana saya bawa ini, ini buku kecil ini pasti di bawa sama prajurit," tuturnya.

Irfan Kurnia Saleh merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dari unsur swasta pada kasus tersebut. Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, POM TNI sendiri telah menetapkan lima tersangka terkait kasus itu. Lima tersangka itu, yakni anggota TNI AU yaitu atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol admisitrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu letnan dua) SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/03/p1zeo2257-mantan-ksau-kasus-korupsi-helikopter-jangan-dibuat-gaduh



Original Post

KPK Akan Tuntaskan Kasus Korupsi Pengadaan Helikopter

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-1-4

KPK Akan Tuntaskan Kasus Korupsi Pengadaan Helikopter

Marsekal (Purnawirawan) Agus Supriatna mengklaim harga beli melonjak karena peningkatan kemampuan.

Fransisco Rosarians francisco@tempo.co.id

JAKARTA ” Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya kembali memanggil dan memeriksa mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purnawirawan) Agus Supriatna sebagai saksi kasus tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland AW101. Pemeriksaan ini merupakan wujud koordinasi antara KPK dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk menuntaskan kasus korupsi yang telah menyeret lima tersangka dari kalangan militer dan satu tersangka sipil itu.

"Prinsipnya, KPK dan TNI saling mendukung," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.

Kasus ini berawal ketika Agus Supriatna melanjutkan rencana pembelian helikopter angkut AW101 dari AgustaWestland, 29 Juli 2016. Padahal Presiden Joko Widodo telah meminta rencana pembelian tersebut dihentikan dengan alasan penghematan anggaran sekaligus memanfaatkan alat utama sistem persenjataan hasil dalam negeri. Panglima TNI saat itu, Jenderal Gatot Nurmantyo, pun sudah melayangkan perintah penghentian proses pembelian kepada Markas Besar TNI AU. Namun surat tersebut tak mendapat respons.

TNI dan KPK kemudian menggelar penyelidikan bersama setelah Puspom TNI memperoleh data evaluasi pembelian dan menemukan indikasi korupsi. Mabes TNI AU diduga sengaja menunjuk PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang tender se-nilai Rp 738 miliar untuk pengadaan helikopter AW 101. Belakangan diketahui bahwa PT Diratama telah menjalin kesepakatan pembelian dengan perusahaan asal Amerika tersebut untuk membeli AWI 01 dengan harga Rp 518 miliar. Walhasil, pembelian helikopter ini diduga merugikan negara hingga Rp 220 miliar.

Menurut Febri, sesuai dengan kesepakatan bersama dan aturan yang berlaku, KPK hanya akan menelusuri peran tindak

pidana korupsi yang dilakukan warga sipil. Hal inilah yang menyebabkan KPK kemudian menetapkan Direktur Utama PT Diratama, Irfan Kurnia Saleh, sebagai tersangka pada 16 Juni 2016.

Sedangkan pemeriksaan pelaku dari lingkungan militer menjadi domain Puspom TNI, yang telah menetapkan lima tersangka, yaitu Marsekal Pertama Fachri Adamy, Marsekal Madya Supriyanto Basuki, kolonel berinisial FTS, Letnan Kolonel Wisnu Wicaksono, dan pembantu letnan dua berinisial SS. "Kami percaya komitmen TNI untuk menjadi bagian dari pencegahan dan pem-

bersihan korupsi," kata Febri. Menurut dia, pemeriksaan mantan KSAU kemarin bertujuan mendalami peran bos PT Diratama dalam pembelian.

Sebelumnya, rencana pemeriksaan Agus memunculkan polemik mengenai penerapan hukum pidana umum bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana di luar kode etik dan peraturan prajurit. Agus pun sudah mangkir dua kah, yaitu pada 2? November dan 15 Desember lalu. "Kami sudah sampaikan ke penyidik KPK, klien kami belum bisa hadir karena masih umrah," ucap kuasa hukum Agus, Pahrozy.

Agus mengklaim telah menjelaskan semua prosedur dan proses pengadaan helikopter angkut AW101. Dia mengatakan harga beli helikopter tersebut sama dengan anggaran yang dicairkan pemerintah, yaitu Rp 738 miliar. Sedangkan harga beli yang tercatat sebesar Rp 518 miliar adalah biaya pembelian helikopter tanpa modifikasi atau peningkatan kemampuan tempur. "Setiap pembelian pasti menyesuaikan kebutuhan. Kemudian mereka menyediakan butuh apa-apa. Itu ditambahkan," kata Agus seusai pemeriksaan. "Jadi jangan dibuat gaduh."

LANI DIANA





Original Post

KPK Bidik Pelaku Lain Korupsi KTP Elektronik

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-1-4

KPK Bidik Pelaku Lain Korupsi KTP Elektronik

Jaksa penuntut umum menyiapkan bukti untuk sidang lanjutan Setya Novanto.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA ” Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil dan memeriksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini masih harus berulang kali menyambangi kantor penyidik meski saat ini sudah berstatus terdakwa dan duduk di kursi pesakitan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Setya Novanto dimintai keterangan untuk keperluan pengembangan perkara e-KTP terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus ini," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.

Perkara Setya Novanto memang membuka sejumlah petunjuk dalam kasus megakorupsi proyek senilai Rp 5.9 triliun tersebut. Jaksa penuntut umum KPK dalam dakwaan terhadap Setya memasukkan sejumlah informasi dan nama baru yang diduga terlibat

dalam rentetan proses pengaturan korupsi tersebut.

Selain para anggota DPR, berkas Setya memunculkan sejumlah nama dari lingkar dekat politikus Golkar tersebut. Salah satunya adalah keterlibatan keluarga inti Setya, yaitu istrinya, Deis-ti Astriani Tagor dan dua anaknya, yaitu Rheza Her-windo serta Dwina Michae-lla. Ketiganya diduga berkaitan dengan keberadaan perusahaan PT Murakabi Sejahtera yang dibawa keponakan Setya, Irvanto Pambudi, sebagai salah satu konsorsium peserta tender e-KTP.

Jaksa KPK juga mencatat peran nama lain, seperti Direktur Utama PT

Sandipala Artha Putra Paullus Tannos. Direktur PT Biomorf Lone Johannes Marliem, dan Made Oka Masagung.

Menurut Febri, saat ini penyidik berfokus pada pengembangan kasus, sedangkan jaksa tengah menunggu putusan sela majelis hakim tindak pidana korupsi Jakarta yang akan diketok hari ini. Dia menilai KPK optimistis hakim tipikor Jakarta akan menolak eksepsi Setya dan melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. "KPK sudah siapkan bukti pertemuan, pembicaraan, termasuk aliran dana," kata Febri.

Setya tak berkomentar banyak setelah menjalani

pemeriksaan selama empat jam kemarin. "Kami serahkan semua ke penyidik, JPU. Kami percayakan semuanya," kata Setya. Sedangkan istri dan kedua anak Setya selalu menghindar dari permintaan konfirmasi. Ketiganya selalu memilih untuk menjawab normatif mengenai dugaan keterlibatan masing-masing dalam kasus korupsi KTP elektronik. "Kalau soal itu, saya tak mau ngomong," kata Deis-ti.

Sedangkan Masa-

gung membantah keterlibatannya dalam kasus KTP elektronik meski telah terkonfirmasi oleh terpidana Andi Narogong. Dia mengatakan memang pernah menerima surat tanda terima uang sebesar Rp 1 miliar dari Setya. Tapi, menurut dia, Setya belum pernah mengirim uang tersebut meski sudah ditandatangani. "Suratnya ada. Tapi baru saya saja yang pegang," kata dia.

LANI DIANA





Original Post

Menjadi Jendela Dunia

Media Cetak Republika Halaman 8
2018-1-4

Menjadi Jendela Dunia

Berita internasional di Republika adalah jendela mereka untuk melihat dunia luar.

Berita internasional termasuk deretan berita unggulan untuk edisi Harian Republika. Tak heran jika dalam perjalanannya, berita-berita internasional sempat memperoleh "jatah" dua halaman per hari, sebelum akhirnya kini satu halaman ditambah edisi liputan khusus setiap pekannya.

Mantan pemimpin redaksi Republika, Asro Kamal Rokan, pernah mengutip ujaran responden dalam survei mengenai berita internasional di Republika. "Pembaca menilai, berita internasional di Republika adalah jendela mereka untuk melihat dunia luar," ujar Asro.

Sebagai media yang kerap menyajikan berita Islam dan umatnya di berbagai belahan dunia, Republika kerap diduga hanya berkiblat ke media-media Timur Tengah. Padahal, sumber-sumber berita kami memiliki spektrum yang luas. Saat ini saja, Republika berlangganan kantor berita .Reuters dan Associated Press, dan European Pressphoto Agency. Media ini juga pernah berlangganan kantor berita Agence France-Presse.

Penulisan berita-berita internasional kebanyakan menggunakan sumber tangan kedua. Maka kekuatan riset untuk membandingkan sumber-sumber berita untuk setiap isu amatlah penting dalam menguji kesahihan berita. Tidak hanya mengandalkan kantor berita langganan, kamijuga memantau pemberitaan di laman berita berbagai negara lain. Tradisi inilah yang terus dipertahankan selama seperempat abad Republika.

Begitu banyak isu internasional yang dikawal oleh Republika sepanjang kehadirannya. Namun, di antara deretan tersebut, berikut adalah isu-isu utama yang terus dikawal ketat oleh media ini.

Palestina

Pemberitaan Palestina tak hanya mengandalkan sumber berita tangan kedua, tapi juga dari lapangan. Aneka aktivitas masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan pembelaan terhadap Palestina, mendapat porsi penting dalam pemberitaan Republika. \

"Isu Palestina adalah masalah kemanusiaan dan kedaulatan negara. Pembelaan terhadap Palestina sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. yaitu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kepada Republika, Juli 2017.

Sepanjang 2017, terdapat beberapa peristiwa yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina. Peristiwa ini semakin memperparah konflik kedua negara yang menyebabkan kesepakatan untuk berdamai semakin jauh dari kenyataan.

Pada Juli 2017, polisi Israel menutup Kompleks al-Aqsha di Yerusalem setelah dua polisi Israel ditembak mati oleh tiga pria bersenjata di area masjid. Mereka juga melarang Muslim Palestina untuk shalat Jumat di masjid itu. Warga Palestina melakukan demonstrasi terus-menerus selama 12 hari melawan penempatan detektor logam Israel dan sistem pengawasan di pintu masuk Masjid al-Aqsa.

Akibatnya lima orang Palestina terbunuh dalam 10 hari setelah penutupan dan 1.090 terluka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, penutupan al-Aqsa terkait dengan alasan keamanan. Kompleks al-Aqsa kembali dibuka setelah Israel mendapat kecaman dari dunia internasional.

Peristiwa yang semakin menambah ketegangan, yakni terkait keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada awal Desember 2017. Dilansir Aljazirah, keputusan Trump ini mendapat kecaman dari dunia. Hal ini terbukti dengan adanya resolusi dari Majelis Umum PBB. Resolusi ini disepakati oleh 128 negara. Sementara sembilan negara menolaknya dan 35 negara lainnya memilih abstain.

Rancangan resolusi PBB menegaskan, setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah, komposisi karakter, status atau demografis Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi yang relevan dari Dewan Keamanan PBB.

Israel mengklaim, seluruh Yerusalem sebagai ibu kota "bersatu" dan aneksasi Yerusalem Timur secara efektif menempatkan seluruh kota di bawah kendali Israel secara de facto. Namun, orang-orang Palestina melihat Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan (LCS) adalah wilayah mencakup banyak negara di Asia Tenggara, menjadi sepertiga lalu lintas maritim global. LCS menyimpan perikanan yang menggiurkan cadangan minyak dan gas yang diperkirakan Amerika Serikat (AS) setidaknya setara dengan cadangan minyak di Meksiko dan mungkin cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Laut ini salah satu laut yang paling penting secara strategis dan paling diperebutkan pada abad ke-21.

Kini, wilayah yang diklaim Cina meliputi wilayah yang dikurung sembilan garis putus-putus {nine-dash lines). Itulah yang dijadikan sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan seluas sekitar 3 juta kilometer persegi tersebut. Total, ada enam negara yang mengklaim LCS, yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia.

Lalu, pada Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag memutuskan untuk menolak klaim Cina atas LCS. Keputusan tersebut mengatakan, tidak ada bukti Cina secara historis memiliki kendali eksklusif atas perairan atau sumber daya di LCS. Cina langsung menerbitkan buku putih dengan judul China Adheres to the Position of Settling Through Negotiation the Relevant Disputes Between China and the Philippines in the South China Sea. . Menurut guru besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam buku putih tersebut, klaim Cina didasarkan pada penguasaan kepulauan Nanhai Zhudao atau yang lebih populer sebagai Kepulauan Spratly selama 2.000 tahun. Menurut buku putih ini, Filipinalah yang melakukan pendudukan atas kepulauan Nanhai Zhudao. "Dalam buku putih ini Cina juga mengklaim adanya maritime rights and interests. Istilah maritime rights and inteiests digunakan Cina terhadap Indonesia saat terjadi insiden penegakan hukum di ZEE Indonesia di Natuna atas nelayan Cina pada Juni lalu," ujarnya. Indonesia harus waspada karena selain tidak mengakui putusan Pengadilan Arbitrase Internasional, Cina juga melakukan klaim baru. Kali ini klaim dimirip-miripkan dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Pada Juli 2017, Indonesia mengumumkan secara resmi nama baru perairan di utara kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan LCS, yaitu Laut Natuna Utara. Pemerintah memilih nama itu berdasarkan penamaan yang lebih dahulu digunakan industri migas untuk perairan tersebut. Selama ini, sudah ada sejumlah kegiatan migas dengan nama Natuna Utara dan Natuna Selatan.

Nama baru ini diprotes Kementerian Luar Negeri Cina karena dianggap tidak kondusif dalam upaya mendorong standardisasi penamaan geografi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, penamaan ini hanya untuk penyebutan lokal. Karena laut tersebut berada di sekitar wilayah Natuna. Menteri Koordinator Bidang Ke-maritiman Luhut Binsar Pandjaitan ketika itu mengatakan, penamaan itu vital untuk mengamankan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut.

ASEAN

Pada 8 Agustus 2017, ASEAN telah merayakan hari jadinya yang ke-50. Salah satu tonggak penting ASEAN adalah mengukuhkan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) sebagai tujuan utama dalam integrasi perilaku ekonomi di kawasan dan diterapkan pada 2020. Namun, setelah sebuah KTT lanjutan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2006, tercetus sebuah konsensus baru yang mempercepat diberlakukannya MEA, yakni menjadi 2015.

Tujuan utama MEA adalah menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN, sekaligus pusat produksi dengan kaitannya pada elemen produk aktivitas ekonomi bebas. Selain itu, MEA bertujuan mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global.

Salah satu pencapaian kerja sama ASEAN dalam pemberantasan terorisme adalah ASEAN Convention on Counter Terorism (ACCT) yang ditandatangani seluruh kepala negara anggota ASEAN saat KTT ke-12 ASEAN digelar di Filipina pada Januari 2007. Pada Mei 2011, ACCT diberlakukan setelah enam negara anggota ASEAN, yakni Kamboja, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam meratifikasinya. Pada Januari 2013, seluruh negara ASEAN telah meratifikasi ACCT yang ditandai dengan penyerahan instrumen ratifikasi oleh Laos dan Malaysia kepada Sekretariat ASEAN.

Isu yang masih berkembang di lingkup ASEAN saat ini adalah Laut Cina Selatan, krisis kemanusiaan Rohingya, dan ekstremisme di sejumlah titik, termasuk di Marawi, Filipina.

Isu-isu tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi ASEAN sebagai sebuah perhimpunan negara yang telah berusia setengah abad. Kematangan dan kedewasaan ASEAN diuji dalam proses penyelesaian masalah dan isu

yang melingkupinya.

MARNIATI. CRYSTAL LIESTIA PURNAMA/ reulers/ap/kamran dikarma ed yeyen rostiyani





Original Post

Ganj ar Tak Penuhi Panggilan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 3
2018-1-4

Ganj ar Tak Penuhi Panggilan

Penyidik Dalami Keterlibatan Pihak Lain

JAKARTA Kasus megakorupsi proyek e-KTP menjadi salah satu fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini. Selain sibuk menangani persidangan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dan memproses dua tersangka lainnya, penyidik tengah berupaya menelusuri keterlibatan pihak lain. Untuk itu, serangkaian pemeriksaan terus dilakukan.

KPK kemarin (3/1) menjadwalkan pemeriksaan dua mantan anggota DPR (periode 2009-2014) Ganjar Pranowo (PDIP) dan Melchias Marcus Mekeng (Golkar). Mereka rencananya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus e-KTP Markus Nan (Golkar). Namun, Ganjar maupun Melchias tidak memenuhi panggilan penyidik. Ganjar diduga sibuk dengan kegiatan persiapan dalam pilkada Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah mengungkapkan, keduanya sudah menyampaikan surat berkaitan dengan ketidakhadiran mereka di GedungMerah Putih KPK. "Pemeriksaan terhadap keduanya akan dijadwalkan ulang," ujar dia kemarin. Febri tidak menjelaskan secara detail alasan ketidakhadiran Ganjar maupun Melchias. Hanya, dia berharap keduanya bisa hadir pada pemeriksaan ulang nanti.

Sementara itu, meski tidak masuk jadwal pemeriksaan yang disampaikan KPK kepada media massa, Setnov datang ke Gedung Merah Putih KPK kemarin. Dia datang sekitar pukul 13.00. Febri mengatakan, Setnov dipanggil untuk dimintai keterangan penyidik. "Untuk keperluan pengembangan perkara e-KTP," ungkap dia. Keterangan Setnov diperlukan karena adanya indikasi keterlibatan pihak lain dalam kasus e-KTP.

Meski begitu, Febri belum bisa menyampaikan secara terperinci siapa yang dimaksud pihak lain tersebut. Dia hanya menyampaikan, pihak lain itu bisa berlatar belakang penyelenggara negara, bisa pula politikus. Untuk memastikan hal itu, KPK perlu mengklarifikasi satu per satu fakta yang mereka temukan. "Dalam konteks itulah, kami perlu klarifikasi terhadap sejumlah orang," imbuhnya.

Ditemui setelah pemeriksaan, Setnov memilih irit bicara ketika ditanyai awak media. Begitu keluar kantor KPK, dia langsung naik mobil tahanan untuk kembali ke rutan KPK. "Klarifikasi," jawab dia saat ditanya soal pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya kemarin.

Berkaitan dengan sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini (4/1), dia menyiratkan bahwa dirinya sudah pasrah. "Kita percayakan semuanya," ucap dia. Sesuai agenda, dalam sidang hari ini majelis hakim membacakan putusan sela atas eksepsi dari Setnov.

(syn/clO/agm)





Original Post

Yudi Dinilai Tahu Proyek PUPR Diincar KPK

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 2
2018-1-4

Yudi Dinilai Tahu Proyek PUPR Diincar KPK

DUGAAN SUAP PUPR

JAKARTA Terdakwa Yudi WidianaAdiadidugasejakawal mengetahui adanya operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mem-bongkardugaansuapKomisiV, pengusaha, dan Kementerian PUPR. Faktaituterungkapsaat jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK menghadirkan anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS sekaligus mantan tenaga honorer Fraksi PKS di DPR, Muhammad Kurniawan Eka Nugraha, di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Kurniawan alias Iwan bersaksi dalam persidangan terdakwa Wakil Ketua Komisi V DPRdari Fraksi PKS yangdiro-tasi menjadi anggota KomisiVl

nonaktif Yudi Widiana Adia. Kurniawan menuturkan, Yudi sudah bersepakat dengan terpidana pemberi suap Komisaris Utama PT Cahayamas Perkasa So Kok Seng alias Tan Frenky Tanaya alias Aseng (divonis 4 tahun penjara) untuk memasukkan berbagai proyek yang diminta Aseng menjadi usulan program aspirasi milik Yudi. Kurniawan bertindak sebagai penghubung dan perantara Yudi dengan Aseng.

Usulan tersebut disampaikan ke Kementerian PUPR untuk ditempatkan di Maluku. Setelah dibahas di DPR, usulan anggaran itu kemudian disahkan dan masuk dalam APBN Kementerian PUPR, baik

untuk 2015 maupun 2016. Satu di antaranya proyek pembangunan Jembatan Way Satu di Ambon.

Dari keseluruhan proyek program aspirasi, Yudi mematok jatah fee 5%. Singkat cerita uang suap dengan sandi juz, brosur, oleh-oleh, barang, dan bungkusan itu diterima Yudi dengan nilai Rpll,5 miliar.

Dari nilai itu ada dua pemberian yang menjadi fokus JPU. Masing-masing USD140.000 pada 17 Januari 2016 dan Rp500 juta pada Januari 2016.

"Yang saya sampaikan itu commitment fee tahun 2016.. Itu yang sebenarnya. Informasi terkait KPK saya

dapatkan dari Pak Yudi. Tapi, itu (USD140.000) commitment fee untuk Pak Yudi," kata Kurniawan.

Untuk uang sebesar Rp500 juta, kata Kurniawan, Aseng menyerahkannya kepada Kurniawan lebih dulu. Kemudian Kurniawan menyampaikannya kepada Yudi bahwa Aseng sudah memberikan RpSOO juta.

Dalam persidangan yang sama, JPU juga menghadirkan Asep alias Paroli dan Yono. Paroli dan Yono memastikan pernah menerima barang atau oleh-oleh dari Kurniawan yang diperuntukkan bagi Yudi.

sabirlaluhu





Original Post

KPK Cari Bukti Tambahan Penerima Uang E-KTP

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-1-4

KPK Cari Bukti Tambahan Penerima Uang E-KTP

Ganjar dan MekengTak Hadiri Panggilan Penyidik

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui masih melakukan pencarian lanjutan bukti-bukti tambahan para pihak yang diduga menerima uang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah mengatakan, penanganan kasus dugaan korupsi pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2013 (pembayaran adendum kontrak kesembilan) ditangani dalam empat tahap.

Pertama, sedang dibuka penyelidikan baru. Kedua, penyidikan dengan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solutions kurun 2012-2013 Anang Sugiana Sudihardjo dan tersangka anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari. Ketiga, tahap persidangan dengan terdakwa Ketua DPR nonaktif yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto.

Keempat, banding atas nama Irman (divonis 7 tahun penjara) dan Sugiharto (divonis 5 tahun) sudah diputus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sementaramemoribanding JPU atas putusan terdakwa Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong alias Asiongdalam wak tudekat

dilayangkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Febri mengatakan, atas kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan dua saksi untuk tersangka Narikemarin. Mereka adalah mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Golkar yang kini Ketua Komisi XI Melcias Marchus Mekengdan mantan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP yang kini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Hanya saja Ganjar dan Mekengsudah menyampaikan pemberitahuan ke penyidik bahwa keduanya tidak bisa hadir dan akan dijadwalkan ulang. Febri menggariskan, dalam pengembangan kasus e-KTPini, KPKjugasedangfokus menelusuri dan mencaribukrj-bukti tambahan para pihak yang diduga sebagai penerima uang atau yang menikmati uang.

Baik nama yang tercantum secara jelas dalam putusan tiga terdakwa sebelumnya, muncul dalam fakta persidangan tapi tidak masuk dalam pertimbangan putusan maupun yang ditemukan KPK dalam tahap penyidikan.

"Memang masih ada dugaan keterlibatan pihak lain. Bisa dari swasta atau pemerintah, baik sektor politik (atau sektor lain), tentu kita perhatikan fakta-fakta tersebut. Ada pihak-pihak lain diduga menerima aliran dana. Di KTP elektronik ini kita juga mulai melakukan pengembangan perkara (dengan pencarian bukti) untuk menjerat keterlibatan pihak lain," ungkap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam.

Mantan pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK itu mengatakan, hal tersebut juga masuk dalam materi penyelidikan baru yang sedang ditangani KPK. Untuk penyelidikan tersebut, penyelidik sudah memintai keterangan Novanto kemarin. "Kami cermati pihak lain yang diduga terlibat. Pengembangan perkara tentu kita fokus pada peristiwa, lalu

kronologi, dan melihat siapa saja pihak lain yang terlibat," ujarnya.

Selain itu masih ada dua tindak pidana lain yang beririsan dengan kasus e-KTP. Pertama, dugaan menghalangi penyidikan hingga penuntutan di persidangan dugaan korupsi e-KTP dengan memengaruhi sejumlah saksi.

Kedua, delik pemberian keterangan tidak benar atau keterangan bohong atau keterangan palsu dalam terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sementara itu dalam surat pemberitahuannya Ganjar menyebutkan bahwa dia harus menjalani tugas kedinasan sebagai gubernur Jawa Tengah. Ganjar pun menghormati pemanggilan KPK sebagai saksi, hanya saja belum bisa memenuhinya karena ada tugas kedinasan yang tak bisa diwakilkan.

"Sedianya dilaksanakan (pemeriksaan) pada hari Rabu, 3 Januari 2018, pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor KPK RI Jakarta. (Namun itu) dapat dijadwalkan ulang karena pada hari dan tanggal tersebut kami sedang melaksanakan tugas kedinasan yang tidak dapat diwakilkan," ungkap Ganjar melalui surat resminya yang ditujukan kepada pimpinan KPK tertanggal 2 Januari 2018. "Selanjutnya untuk wak tu dan tempat pemeriksaan berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada KPK," imbuhnya.

Sabir Ialuhu





Original Post

Tahun Politik, MK Diminta Berbenah

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 4
2018-1-4

Tahun Politik, MK Diminta Berbenah

Tren Pengajuan Sengketa Pemilu Diprediksi Meningkat

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mendapatkan tantangan berat sepanjang tahun 2018. Jumlah perkara yang masuk, baik perkara yang berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pengujian Undang-undang (UU) yang berkaitan dengan kepemiluan diprediksi meningkatsignifikan.

Tahun ini memang banyak momentum politik yang bakal terjadi mulai dari pemilihan kepala daerah serentak, verifikasi faktual partai peserta pemilu, hingga persiapan tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019. Berbagai momentum politik tersebut diprediksi bakal banyak menghasilkan gesekan mengingat ketatnya persaingan baik antar partai politik, calon kepala daerah, maupun para calon anggota legislatif. MK sebagai pengadil berbagai sengketa pemilu pun diminta untuk segera memperbaiki manajemen penyelesaian perkara mengingat potensi banyaknya perkara yang harus ditangani.

"Kita melihat MK memang harus mulai berbenah, kita prediksi di 2018 tren pengajuan (perkara) ke M K bisa naik mengingat selalu ada kenaikan dari tahun sebelumnya 2014,2015, 2017," ujar Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi usai menggelar diskusi di Jakarta kemarin.

Veri mengatakan ditahun politik sekarang ini M K tidak lagi boleh mengabaikan manajemen waktupenyelesaianperkara.Per-mohonan yang menjadi tunggakan tahun lalu harus segera diselesaikan sebelum menumpuk dengan perkara baru yang akan muncul. "Karena akhirtahun M K (pasti) akan fokus dipenanganan sengketa. Oleh karena itu menjelang pertengahan tahun MK harus bekerja keras menyelesaikan perkara pengujian, kalau ada yang sudah selesai tapi belum diputus segera diputus," ucap Veri.

Veri sendiri menilai ada penurunan performa dari MK saat menyelesaikan permohonan

pengujian UU. Apabila dulu rata-rata penyelesaian permohonan paling lambat lima bulan, maka yang terjadi akhir-akhir ini permohonan perkara baru tuntas hingga 10,8 bulan dari pertama kali diajukan. "Ini harus jadi perhatian MK, manajemen perkara semestinya harus segera diselesaikan," tutur Veri

Lebih jauh Veri mengingatkan, ditahun politik godaan terhadap integritas M Kakan bertambah. Khususnya terhadap hakim yang dapat digoda dengan kepentingan dan kebutuhannya tertentu. Dia pun meminta kepada Majelis Kehormatan MK untuk memberikan putusan yang keras apabila ada hakim yang terbukti bermain-main dalam menjalankan tugas.

"Ini kan sudah terlihat pada saat pemilihan hakim MK baru untuk menggantikan Arief, itu kan memperlihatkan godaan politik yang besar. Ada dugaan barter putusan, inikan terkait dari statement yang muncul ini terkait pengujian UU pemilu, jadi godaan politiknya lebih berat," tambah Veri.

Seperti diketahui sejumlah permohonan perkara yang masuk 2017 ke MK masih tersisa atau belum diputus hingga awal tahun. Salah satu yang belum tuntas terkait uji materi UU 7/2017 tentang pemilihan umum, khususnya pasal tentang kewajiban verifikasi partai politik serta ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay berharap MK dapat segera memutus permohonan yang diajukannya dalam waktu dekat. Dia mengatakan proses persidangan

sesungguhnya telah tuntas namun putusan belum juga dibacakan. "Tinggal menunggu putusan," ujar Hadar.

Hadar sendiri adalah salah satu pemohon uji materi pasal 222 UU 7/2017, dia berharap putusan terkait permohonannya itu dapat dibacakan sesegera mungkin mengingat 17 Februari 2018 adalah waktupe-netapan partai politik peserta pemilu."Iniwaktuyangpendek, maka kami minta MK segera putuskan," lanjut Hadar.

Sementara itu peneliti

Kemitraan, Wahidah Suaib berharap memasuki tahun politik MKdapathadirdengan tampilan bersih tanpa ada kecurigaan terkait integritas dan independensi hakim. Oleh karena itu kasus dugaan etik yang menimpa salah satu hakim harus segera diselesaikan. "Patut disayangkan kalau ditahun politik yang sangat sensitif kasus pimpinan yang diduga melang-

gar etikbelumjugaselesai,"ka ta Wahidah.

Menurut Wahidah berlarutnya penyelesaian kasus dugaan pelanggaran etik hakim akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap MK dan yang paling disayangkan apabila sampai menggerus integritas hakim. "Padahal kita tahu MK ini garda terakhir mendapatkan keadilan," tutur dia.

Seperti diketahui sebelumnya koalisi masyarakat sipil selamatkan MK melaporkan Ketua MK Arief Hidayat atas dugaan pelanggaran etik. Yang bersangkutan diduga melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR untuk memuluskan keinginannya kembali menjabat sebagai hakim konstitusi.

dian ram dhani





Original Post

Mantan Pejabat Bakamla Didakwa Terima 104.500 Dolar Singapura

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 14
2018-1-4

Mantan Pejabat Bakamla Didakwa Terima 104.500 Dolar Singapura

KASUS DUGAAN SUAP BAKAMLA

JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Nofel Hasan selaku kepala Biro Perencana an dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) menerima suap sebesar 104.500 dolarSingapura.

Surat dakwaan nomor DAK-91/24/12/2017 atas nama Nofel Hasan dibaca secara bergantian oleh JPU yang diketuai Kiki Ahmad Yani dengan anggota I Wayan Riana, Ferdian Adi Nugroho, dan Amir Nurdianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

JPU Amir Nurdianto mengatakan, Nofel Hasan selaku kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla melakukan perbuatan secara sama-sama dengan dua pihak lain terkait dua proyek di Bakamla.

Dua pihak tersebut yakni pertama , terpidana penerima suap Eko Susilo Hadi (divonis empat tahun tiga bulan penjara) selaku deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama yang merangkap pelaksana tugas sekretaris utama Bakamla dan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) Satuan Kerja Bakamla Tahun Anggaran 2016.

Kedua , Laksamana Perta-

maTNI BambangUdoyo (divonis empat tahun enam bulan oleh Pengadilan Militer) selaku direktur Data dan Informasi pada deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi Hukum dan Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Laut Bakamla 2016.

Secara khusus, perbuatan pidana Nofel karena dia telah menyusun dan mengajukan anggaran pengadaan drone dan satelit monitoring Bakamla yang masuk dalam APBN Perubahan 2016.

Dua proyek ini dimenangkan oleh perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan terpidana PT Meria Esa dan PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah alias Emi (divonis dua tahun delapan bulan). "Terdakwa (Nofel Hasan) menerima pemberian berupa uang 104.500 dolar Singapura dari Fahmi Darmawansyah diserahkan melalui Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus," ungkap JPU Amir.

Adami adalah pegawai Bagian Operasional PT Me-rial Esa, sedangkan Hardy merupakan marketing operasional PT Merial Esa.

Adami dan Hardy kini menjadi terpidana pemberi suap dengan vonis satu tahun enambulan.

JPU Amirmelanjutkan, penyerahan 104.500 dolar Singapura ke Nofel terjadi pada Jumat, 25 November2016. Sebelum penyerahan, Adami dan Hardy datang ke ruang kerja Nofel di Gedung Bakamla, Jalan DR Soetomo, Nomor 11, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.00 WIB pada hari yang sama. "Adami menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Hardy," ungkap dia.

Atas perbuatan itu, JPU mendakwa Nofel dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(l) KUHPidana. Selepas pembacaan surat dakwaan, Nofel Hasan menyatakan tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Nofel lantas mengajukan dan menyampaikan surat permohonan menjadi justice collaborator (JC) ke majelis hakim. "Kami tidak akan melakukan eksepsi, tetapi kami akan sampaikan surat;usfice collabolator ," ungkap Nofel kemudian berdiri menyerahkan surat kepada majelis hakim.

sabir laluhu





Original Post

Polri Diminta Netral dan Tidak Berpolitik

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 14
2018-1-4

Polri Diminta Netral dan Tidak Berpolitik

Periksa Danny Pomanto, Perhitungan Kerugian Negara Nihil

JAKARTA - Komisi III DPR meminta kepada institusi Polri untuk berlaku netral dan tidak politis pada tahun politik dan gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak ini.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukri-yanto yang merespons ada dugaan perlakuan yang bermuatan politis dengan pemeriksaan Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto oleh Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait sejumlah kasus. Pemeriksaan itu dinilai bermuatan politis karena bertepatan dengan rencana Danny - panggilan akrab Ramdhan Pomanto-yang akan maju pada Pilkada Serentak mendatang.

"Dalam penegakan hukum, patron yang diharapkan adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang sifatnya tidak boleh subjektif dan ada kepentingan apa pun di baliknya, apalagi kepentingan politik termasuk pilkada," tandas Didik di Jakarta kemarin.

Untuk menjaga hal itu, sambung dia, dalam penegakan hukum harus memegang prinsip tidak tebang pilih, tidak pandang bulu, transparan, in-

dependen, profesional, proporsional, dan akuntabel. Penegakan hukum mutlak tidak boleh beraroma pesanan kepentingan, apalagi politik. "Dalam konteks ini, saya berharap polisi bisa menghindarkan diri dari tekanan politik ataupun pesanan politik," ujar dia.

Pada standing itulah, lanjutnya, tentu Polriharusber-diri pada posisi kelembagaannya yang harus netral dan terbebas dari kepentingan politik kalau ingin mendapat kepercayaan sepenuhnya dari publik. "Kecuali OTT (operasi tangkap tangan), mestinya polisi mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan di lain waktu atau setelah pilkada kalau memang ditemukan dugaan yang kuat seperti yang dilakukan masa-masa sebelumnya tentang ada komitmen Polri yang akan menunda pelaksanaan pemeriksaan apabila menjelang pilkada," ungkap dia.

Senada disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi

PKS Nasir Djamil. Menurut dia; penegakan hukum memang harus dijalankan walau dalam keadaan pilkada. Namun, jika penegakan hukum tersebut dilakukan pada saat yang tidak tepat dan terkesan dipaksakan, justru akan mengganggu. Apalagi, dilakukan menjelang pilkada seperti sekarang ini. "Ti-dakbisadisalahkankalaupublik beranggapan bahwa penegakan hukum tersebut syarat dengan kepentingan politik," tandas dia.

Meski ada desakan untuk menghentikan pemeriksaan sejumlah kasus jelang pelaksanaan pilkada, Danny Pomanto kemarin tetap memenuhi panggilan penyidik Polda Sulsel. Danny diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pohon/bibit ketapang di Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Makassar.

Adnan Buyung Aziz selaku kuasa hukum Danny Pomanto mengatakan.dalam pemeriksaan kemarin tidak membahas nilai kerugian negara. Penyidik hanya mengonfirmasi spesifikasi pengadaan barang dan jasa proyek Ketapang Kencana. Penyidik menanyakan sekitar 21 pertanyaan. "Kalau kemarin (dugaan korupsi sanggar ke-ra-

jinan) ada disebutkan dugaan kerugian negara dari pagu Rpl.025.850.000. Sementara ini tidak ada kerugian negara. Hanya ditanya soal spesifikasi pengadaan seperti apa. Tanya sama penyidik teknisnya," ungkap Adnan.

Kuasa hukum Danny Pomanto lain, RamzaTabraman, mengatakan, secara umum kliennya dimintai keterangan terkait pengadaan proyek Ketapang Kencana. "Apakah terjadi ihwal yang dapat merugikan negara atau tidak, yang jelas bahwa persoalan Ketapang Kencana sudah diaudit BPKdan tidak ada kerugian negara," sebut dia.

Ramza mengatakan, kedatangan Danny ke Mapolda Sulsel sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum. Apalagi, kasus Ketapang Kencana sebe-lumnyalebihduludilaporkanke KPK sehingga berdasarkan kesepakatan tigainstitusipenega-kan hukum, kepolisian mestinya tidak menimbulkan tumpang tindih.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani membenarkan Danny Pomanto kembali diperiksa kemarin. Menurut dia, Danny diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pekerjaan, pemeliharaan taman, dan jalurdenganpenanamanpohon ketapang pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Pemkot Makassar Tahun Anggaran 2016.

Dicky mengakui pihaknya belum mengantongi nilai kerugian negara dari BPKP. Namun, sejauh ini hasil penyidikan Tim Subdit III Tipikor memperkirakan kerugian sementara mencapai Rpl miliar. Perkiraan tersebut didapatkan dari hasil APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 dengan pagu Rp6.918.000.000 dan realisasi anggaran sebesar

Rp5.027.263.000. "Indikasidu-

gaan tindak pidana korupsi terjadi mark - up harga di pohon ketapang dan adanya pengurangan volume item pekerjaan dan pohonnya," terang dia.

Geledah Kantor Balai Kota

SelainmemeriksaDannyPo-manto, pada hari yang sama penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel juga menggeledah Gedung Balai Kota Makassar di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang.

Tim penyidik tiba di Gedung Balai Kota sekitar pukul 13.00 Wita. Penyidik langsung menyasarbeberapa ruangan di Balai Kota. Di antaranya ruangan Dinas Koperasi dan UKM yang terletak di lantai dasar dan dua ruangan bidang lain yangberada di lantai II, yaitu ruangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) dan ruangan Bidang Akuntansi.

Penggeledahan dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Yu-dhiawan Wibisono. Namun, saat dikonfirmasi di sela-sela penggeledahan, mantan penyi-

dik KPK ini enggan berkomentar. "Silakan ke Kabid Humas (Kombes Pol Dicky Sondani) yah. Saya kan penyidik dan penyidik tidak bisa berkomentar," ungkap dia.

Dari penggeledahan yang berlangsung hingga pukul 17.35 Wita itu, penyidik membawa dua unit komputer dari ruangan BPKA dan beberapa berkas lain dari tiga ruangan, yaitu ruangan BPKA, Bidang Akuntansi, dan Dinas Koperasi dan UKM. Berkas tersebut kemudian dikumpulkan dalam kardus, boks, dan bahkan ada yang disimpan di dalam tas ranselberwarna hitam.

KepalaBPKAKotaMakassar Erwin Haija membenarkan ada penggeledahan itu. Erwin mengatakan, pihaknya hanya menunggu hasil pemeriksaan polisi. Terlebih yang dilakukan pihak kepolisian sudah sesuai prosedur karena memperlihatkan surat perintah dari pengadilan. "Kita hanya mendampingi, silakan masuk di semua ruangan BPKA. Untuk hasilnya kita tunggu proses hukum yang ada," ucap dia.

mula akmal/ mustafa layon g/ vivi ri ski ind ri a ni / budi santoso





Original Post

Kapolri Akui Sulit Berantas Pundi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-1-4

Kapolri Akui Sulit Berantas Pundi

Banyaknya kasus yang masuk, 2.000 kasus per hari, di tengah keterbatasan anggaran acap memicu pungli

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian akan mengevaluasi dan bertindak tegas terhadap kinerja polres yang masih melakukan pungutan liar serta layanan publik yang buruk.

Punguatan liar itu, lanjut Tito, terjadi pada layanan publik seperti pembuatan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian), STNK, dan SIM. "Jika kendalanya ada pada leadership, akan saya ganti. Kalau masalahnya infrastruktur, kami perbaiki," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Dari laporan yang disampaikan Ombudsman kemarin, 20% dari 170 polres di seluruh daerah kedapatan melakukan pungutan liar serta pelayanan publik yang buruk, sedangkan sisanya atau 80% kerja polres sudah dinilai baik.

"Ini yang sudah diteliti dan diperiksa oleh Ombudsman. Ini menjadi catatan merah dan harus diperbaiki. Namun, 80% kerja dan pelayanannya sudah baik," ungkapnya.

Hasil survei itu disampaikan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, yang didampingi anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam menemui Kapolri di Mabes Polri, kemarin.

Pada November 2016, Ombudsman

menyurvei kinerja pelayanan publik di sejumlah lembaga dan instansi, termasuk Polri.

Di Polri, ada 170 polres yang disurvei. Dari jumlah itu, sebanyak 20% di berkinerja buruk.

Tito tidak menampik kasus yang ditangani cukup banyak yang mangkrak. Penegakan hukum oleh anggotanya itu banyak dilaporkan masyarakat karena tidak jelas penyelesaiannya.

Namun, menurutnya, hal itu juga disebabkan anggaran yang tidak seimbang dengan kasus yang ditangani anggotanya. Hingga kini Polri belum memiliki manajemen

teknologi yang mumpuni sehingga pengawasan tidak maksimal karena masih dilakukan secara manual.

"Banyak yang komplain tentang penegakan hukum lalu pemberantasan penyuapan. Kerja aparat harus didukung dengan anggaran cukup dan teknologi yang canggih," imbuhnya.

Berujung pungli

Kelemahan ini berujung pada sikap anggotanya yang melakukan pungutan liar terhadap pelaporan kasus dan tersangka. Hal ini sulit dipantau Tito sebagai pemimpin tertinggi Polri. Kasus yang masuk mencapai 2.000 kasus

per hari, atau 34 ribu kasus setiap bulan, dan 400 ribu dalam setahun.

"Jadi sulit memantaunya. Sistem anggaran kami juga masih berdasarkan indeks. Kalau KPK sistem added cost sama seperti Polisi Federal Australia, FBI juga sama, sedangkan kami masih pakai indeks, mana bisa maksimal bekerja," cetusnya

Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga mengatakan, dalam pengungkapan kasus dengan kategori sangat sulit, anggaran senilai Rp70 juta tidak cukup untuk menggerakkan anggotanya yang berjumlah 160 orang. Untuk kasus yang melibatkan negara lain atau tersangka yang berada di luar negeri, Polri membutuhkan dana lebih dari RplSO juta. "Kalau di FBI dikasih kartu kredit, tinggal gesek," terangnya. .

Karopenmas Polri Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya mengantongi polres dan polda yang dilaporkan Ombudsman, di Polda Metro Jaya, Polda Bengkulu, Sumatra Selatan, Papua, dan Sulawesi Selatan. Di tempat-tempat itu mereka diduga melakukan pembiaran pungutan liar penerbitan SKCK.

Terkait dengan pungli di kepolisian, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan akar korupsi itu ialah kekuasaan. "Sekecil apa pun kekuasaan akan melahirkan korupsi penyalahgunaan kewenangan jika tanpa dibarengi akuntabilitas atau pertanggungjawaban," ujarnya, tadi malam.

Begitulah kepolisian, kata dia, aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat sangat rentan dan potensial melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana temuan Ombudsman.

Karena itu, lanjut Fickar, selain tugas yang memang rutin, seharusnya tugas utama lainnya kepolisian ialah membersihkan diri. "Inilah salah satu alasan belum waktanya polisi membentuk densus tipikor. Di samping masih harus membersihkan dirinya, juga menghindari potensi penyalahgunaan wewenang jika densus tipikor dibentuk pada saat ini," pungkasnya.

Sri Utami/ (X4)





Original Post

Beli Heli AW-101 bak Beli Ferrari

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-1-4

Beli Heli AW-101 bak Beli Ferrari

MANTAN Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna menganalogikan pembelian helikopter angkut AgustaWest-land (AW)-101 di TNI-AU dengan pembelian .mobil sport asal Italia, Ferrari. Dipilihnya AW-101 karena multifungsi.

Hal itu dikemukakan Agus seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan heli AW-101 di TNI-AU Tahun 2016-2017 dengan tersangka Irfan Kurnia

Saleh.

"Saya ingin menjelaskan sekarang kepada teman-teman karena sampai sekarang kan masih ada yang curiga ini kenapa, ini ke mana kan mungkin, gitu ya. Nah, sekarang saya istilahkannya begini, saya ini pernah datang ke showroom, showroom mobil Ferrari," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

"Ini Ferrari buat apa, nih? Ini buat jalan-jalan. Pak. Ini Ferrari berapa nih, segini. Tetap, saya menginginkan

Ferrari ini bisa dipakai suatu saat untuk balap-balapan," lanjutnya.

Menurut Agus, mobil Ferrari itu multifungsi sehingga bisa disesuaikan kelengkapannya dengan keinginan pembeli. Namun. Agus tidak memberikan penjelasan lebih detail terkait kelengkapan helikopter angkut AW-101 tersebut.

"Rahasia ya. Jadi, alat pertahanan sistem senjata untuk militer. Pengguna pengelolanya itu pasti prajurit," ujar

Agus.

Ia meminta kasus korupsi pengadaan heli AW-101 di TNI-AU itu jangan dibuat gaduh. "Jadi, saya minta terutama kepada teman teman. Ini yang penting permasalahan ini jangan sampai dibuat gaduh, ya," kata Agus yang diperiksa sekitar dua jam 30 menit itu.

Irfan Kurnia Saleh merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dari unsur swasta pada kasus yang menimbulkan kerugian ke-

uangan negara sekitar Rp224 miliar itu.

POM TNI pun telah menetapkan lima tersangka, yakni Kol Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Letkol Administrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pe-kas, Pelda SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsda SB selaku Asisten Perencanaan KSAU.

(Ant/P-1)





Original Post

KPK Dalami Kasus KTP-E via Novanto

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-1-4

KPK Dalami Kasus KTP-E via Novanto

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Setya Novanto untuk pengembangan perkara KTP elektronik (KTP-E) yang diper-kirakan melibatkan pihak lain.

"Setya Novanto dimintai keterangan untuk keperluan pengembangan perkara KTP-E terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Saat tiba di gedung KPK, Novanto menyatakan sehat untuk dimintakan keterangan soal pengembangan perkara KTP-E itu. "Sehat," kata Novanto singkat.

Saat dikonfirmasi wartawan soal kesiapan pihaknya dan harapannya dalam sidang

perkara KTP-E pada hari ini, Novanto juga hanya menjawab singkat.

"Kami serahkan semua kepada penyidik, JPU. Kami percayakan semuanya," ucap Novanto.

Agenda sidang lanjutan itu ialah putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas nota keberatan atau eksepsi dari pihak Novanto.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK meminta agar keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E ditolak oleh majelis hakim.

Jaksa juga berharap majelis hakim menyatakan bahwa

Surat Dakwaan No Dak-88 /24/12/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang telah dibacakan pada 13 Desember 2017 telah

memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP. Kemudian, menetapkan untuk melanjutkan persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum.

Novanto didakwa mendapat keuntungan US$7,3 juta dan jam tangan Richard Mille senilai US$135 ribu dari proyek KTP-E.

Dalam perkara ini, Novanto didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu memuat ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rpl miliar.

(Ant/P1)





Original Post

SIDANG DAKWAAN NOFEL HASAN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-4

SIDANG DAKWAAN NOFEL HASAN

Terdakwa kasus dugaan suap proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Nofel Hasan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Nofel didakwa bersama Eko Susilo Hadi dan Bambang Udoyo menerima uang sebesar US$104,500 dari Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah.

MI.BARY FATHILAH





Original Post

Mantan Pejabat Bakamla Siap Buka-bukaan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-4

Mantan Pejabat Bakamla Siap Buka-bukaan

Nofel didakwa bersama-sama dengan dua pejabat Bakamla

lainnya menerima suap untuk memuluskan proyek. Ia tidak

keberatan dengan dakwaan jaksa bahkan ingin menjadi

justice collaborator.

MANTAN Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) Nofel Hasan didakwa menerima suap sebesar SS104.500. Nofel tidak keberatan dengan dakwaan itu bahkan bersedia menjadi justice collaborator.

Ia sampaikan keinginan menjadi justice collaborator itu dalam persidangan yang mengagendakan pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. Nofel didakwa menerima suap dari Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah.

Uang panas diberikan Fahmi untuk mempersiapkan dan mengusahakan pembukaan tanda bintang pada anggaran pengadaan drone dan monitoring satelitte di Bakamla. Fahmi sudah divonis oleh pengadilan tipikor berupa hukuman 2 tahun 8 bulan penjara pada 24 Mei 2017.

"Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," ucap jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Amir Nurdianto, kemarin.

Dalam kasus itu, Nofel dikatakan bersama-sama dengan Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi dan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksma Bambang Udoyo. Jaksa menyatakan tuntutan perkara terhadap Eko dan Bambang dilakukan secara terpisah.

Main proyek

Surat dakwaan Nofel Hasan juga mengungkapkan peran mantan politikus PDIP Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang juga Staf Khusus Bidang Perencanaan dan Anggaran Kepala Bakamla Arie Soedewo dalam perkara pengadaan monitoring satelitte di Bakamla.

Ali Fahmi pada suatu waktu mendatangi kantor PT Merial Esa yang merupakan perusahaan pelaksana pengadaan monitoring satelitte dan drone di Bakamla. "Ali Fahmi menawarkan kepada Fahmi Darmawansyah untuk main proyek di Bakamla," kata Jaksa Kiki Ahmad Yani.

Jika Fahmi Darmawansyah bersedia main proyek, yang bersangkutan harus mengikuti arahan Ali Fahmi supaya dapat memenangkan pengadaan di Bakamla. Syaratnya Fahmi Darmawansyah memberikan fee sebesar 15% dari nilai pengadaan.

Sekitar April atau Mei 2016, Ali Fahmi kembali bertemu dengan Fahmi Darmawansyah, Adami Okta, dan Hardy Stefanus. Dalam pertemuan itu, Ali Fahmi menyampaikan anggaran untuk pengadaan monitoring satelitte di Bakamla disetujui sebesar RP400 miliar.

Pengadaan drone akhirnya dimenangkan PT Merial Esa, Namun, untuk anggaran drone masih dibintangi. Anggaran itu tidak dapat digunakan sebelum syarat-syarat terpenuhi.

Ali Fahmi bersama dengan Nofel mengurus hal itu ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk membuka tanda bintang.

Pada 28 Oktober 2016, Nofel menghubungi Ali Fahmi dan menyampaikan Hardy Stefanus, salah seorang staf PT Merial Esa ingin membicarakan masalah penting mengenai pembukaan blocking anggaran pengadaan drone.

Saat menanggapi dakwaan jaksa. Nofel menyatakan tidak keberatan. "Tidak akan mengajukan eksepsi, tetapi mohon izin kami setelah ini akan mengajukan justice collaborator," terang Nofel.

Perkara itu akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi pada Rabu (10/1) depan. Nofel pun memilih bungkam pada saat ditanya mengenai nama-nama yang akan ia buka.

Richaldo Y Hariandja/ (P4)





Original Post

Politikus PKS Bocorkan Info soal KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-4

Politikus PKS Bocorkan Info soal KPK

POLITIKUS Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia sempat memperingatkan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng bahwa mereka berdua tengah dipantau Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Ia kemudian melarang Aseng untuk menghubunginya selama beberapa saat.

Hal tersebut diungkapkan kolega Yudi di PKS, Muhammad Kurniawan, yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Awalnya, jaksa mengonfirmasi soal uang pemberian Aseng untuk mengamankan KPK.

"Bukan uang yang akan mengurus masalah di KPK?" tanya jaksa pada KPK, Arin Karniasari, dalam persidangan untuk terdakwa Yudi Widiana. Pertanyaan tersebut mengacu pada perkataan Aseng di persidangan terdahulu bahwa uang itu dipakai untuk mengamankan KPK.

Kurniawan membantah uang dari Aseng untuk mengamankan KPK. Ia mengaku tidak memiliki kemampuan untuk mengamankan KPK.

Menurutnya, informasi mengenai KPK yang sedang melakukan pengawasan justru didapatnya dari Yudi.

Lalu, jaksa kembali bertanya, apakah informasi dari

Yudi tersebut disampaikan ke Aseng. "Pak Yudi telepon bahwa itu ada yang sedang diawasi dan jangan banyak komunikasi. Itu yang saya sampaikan," ucapnya.

Kurniawan tidak membantah dirinya pernah menerima uang pada 17 Januari 2016 dari Aseng. Uang sejumlah US$140 ribu dari Aseng diterimanya di Surabaya. Namun, ia menyebut, uang itu untuk commitment fee dari Yudi.

Kurniawan malah masih menerima parfum merek Hermes dan jam tangan merek Panerai yang disimpan dalam kotak goody bag warna putih.

Sebelumnya, Yudi yang merupakan mantan anggota

Komisi V DPR periode 2014-2019 didakwa menerima Rp6!5 miliar dan US$354,300 (sekitar Rp4,6 miliar) atau totalnya sekitar Rpll.l miliar dari Aseng terkait dengan program aspirasi untuk pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016.

Dalam persidangan terdahulu terungkap bahwa Aseng pernah menyerahkan uang Rp2 miliar dalam bentuk rupiah dan dolar AS pada Mei 2015 kepada Kurniawan dan selanjutnya diberikan kepada Paroli yang mengantarkan uang ke Yudi.

(Ric/P4)





Original Post

SIDANG LANJUTAN ROCHMADI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-4

SIDANG LANJUTAN ROCHMADI

Terdakwa kasus suap terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Kemendes PDTT Rochmadi Saptogiri bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Sidang lanjutan mantan auditor utama keuangan negara III BPK tersebut menghadirkan tiga auditor BPK untuk dimintai keterangan tentang proses pemberian WTP.

MI/BARY FATHAHILAH





Original Post

Kasus Beda, Wali Kota Makassar Diperiksa Lagi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 12
2018-1-4

Kasus Beda, Wali Kota Makassar Diperiksa Lagi

WALI Kota Makassar Mohammad Ramdhan Danny Pomanto kembali diperiksa Tim Tipikor Polda Sulawesi Selatan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan bibit ketapang di Makassar tahun anggaran 2016.

Padahal, sehari sebelumnya, Selasa (2/1), Danny diperiksa terkait penggelembungan anggaran dana bergulir UMKM untuk tujuh sanggar yang diduga merugikan negara sekitar Rp50 juta.

Juru bicara hukum dan komunikasi Pemkot Makassar Ramsyah Tabraman, kemarin, menilai pemeriksaan dalam kasus pengadaan bibit ketapang tidak harusnya ada karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan Polri menyepakati tidak ada kerugian negara dalam kasus itu.

"Intinya, Wali Kota dimintai keterangan terkait bagaimana sebenarnya program itu," tegas Ransyah.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama lima jam, kemarin, Danny dicecar dengan 21 jam pertanyaan.

Kabid Humas Polda Sulsel Dicky Sondani mengungkapkan, Danny diperiksa atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pemeliharaan taman dan jalur (penanaman pohon ketapang) Kota Makassar pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan tahun anggara 2016 hingga sekarang.

"Untuk pelaksanaannya yang hanya enam bulan, jumlah pagunya Rp6,9 miliar sementara realisasi hanya Rp5 miliar sehingga ada kerugian negara Rpl,9 miliar. Kami menduga terjadi mark up harga pohon ketapang dan volume item pekerjaan dan jumlah pohon," urai Dicky.

Di saat Danny diperiksa di Polda, secara paralel tim

Tipikor Polda Sulsel menggeledah sejumlah ruangan di Balai Kota Makassar.

Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar tiga jam, tim memeriksa Kantor Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UKM dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA).

Seusai penggeledahan, tim Tipikor mengamankan sejumlah barang, seperti dua unit komputer, satu kotak plastik merah besar berisi berkas, satu kantong kresek berisi berkas, server CCTV, uang tunai, dan beberapa kardus.

"Ada kerugian negara Rp1,9 miliar. Kami menduga terjadi mark up harga pohon ketapang dan volume item pekerjaan, dan jumlah pohon."

Kombes Dicky Sondani

Kabid Humas Polda Sulsel

Mereka juga mengamankan dua orang, satu pegawai BPKA Makassar dan satu pegawai Dinas Koperasi.

"Sampai sekarang masih dimintai keterangan," kata Dicky.

Dicky menambahkan, penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel kembali mengembangkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan (BPLP) Sulsel.

Menurut Dicky, penyidik bakal mulai memanggil sejumlah saksi tambahan termasuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hadi Basalamah.

(LN/N1)





Original Post

PENGUMUMAN PENERIMAAN TAMBAHAN USULAN CALON HAKIM AGUNG PERIODE II TAHUN 2017

Media Cetak Republika Halaman 28
2018-1-4

PENGUMUMAN PENERIMAAN TAMBAHAN USULAN CALON HAKIM AGUNG PERIODE II TAHUN 2017

Prof. Dr. Aldul Fltriciada Azhari, S.H , M.Hum.

IKLAN





Original Post

Ditahan 3 Bulan, Wakil Presiden Lengser

Media Cetak Media Indonesia Halaman 15
2018-1-4

Ditahan 3 Bulan, Wakil Presiden Lengser

WAKIL Presiden Ekuador. Jorge Glas, pada Selasa (2/1) malam secara konstitusional telah lengser dari jabatannya. Dia absen dari tugas di pemerintahan selama lebih dari tiga bulan sejak menjalani masa tahanan dan vonis 6 tahun penjara atas kasus korupsi.

Hal itu menobatkan Glas, 48, sebagai politikus Amerika Latin dengan posisi tertinggi yang digelandang ke pengadilan dan kemudian dijebloskan ke penjara. Dia dituduh menerima suap dari kelompok perusahaan kon-

struksi Brasil, Odebrecht, dalam kontrak pembangunan prasarana publik.

Hukuman penjara selama 6 tahun dijatuhkan Mahkamah Agung Ekuador pada 13 Desember 2017 setelah dia dinyatakan terbukti bersalah atas penerimaan suap US$13,5 juta dari Odebrecht. Namun, Glas berkukuh tidak bersalah dan siap mengajukan banding.

Glas mulai ditahan pada 2 Oktober 2017. Dengan begitu, selama masa penahanan hingga saat ini praktis dia tidak bisa melaksanakan tugas

pemerintahan. Itu berarti pada malam Selasa waktu setempat, Glas dinyatakan gagal menjalankan fungsinya sebagai wakil presiden.

Menurut undang-undang dasar negara itu, jika selama tiga bulan pejebat negara tidak menjalankan tugasnya di pemerintahan, otomatis dia akan kehilangan jabatan.

Sekretaris Eksekutif Aliansi Negara Ricardo Zambrano, mengatakan Presiden Ekuador, Lenin Moreno, harus mendapat restu kongres untuk memilih pengganti Glas.

(AFP/4)





Original Post

Mantan

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-1-4

Mantan

auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rochmadi Saptogiri, menjalani sidang lanjutan dugaan suap dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (3/1). Sidang terkait dugaan suap untuk memuluskan pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu menghadirkan tiga auditor BPK sebagai saksi.

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Auditor BPK Diminta Mengawal WTP

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-1-4

Auditor BPK Diminta Mengawal WTP

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan pernah diminta mantan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito untuk mengawal agar laporan keuangan Kemendesa memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Permintaan itu diakui oleh salah seorang auditor BPK, Chaerul Anam, saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara suap terhadap auditor utama BPK, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli, senilai Rp 240 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (3/1). Permintaan itu disampaikan Sugito kepada Anam dalam obrolan di aplikasi Whatsapp. Menanggapi permintaan Sugito, Anam menyampaikan bahwa hal itu bergantung kepada bos. Namun, Anam tidak menjelaskan secara spesifik siapa bos yang dimaksud.

(MDN)





Original Post

Politikus PKS Ingatkan Ada yang Diawasi KPK

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-4

Politikus PKS Ingatkan Ada yang Diawasi KPK

JAKARTA, KOMPAS - Mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yudi Widiana Adia, sempat memperingatkan rekannya, Muhammad Kurniawan, bahwa pemberian imbalan untuk penyaluran usulan proyek pembangunan jalan di Maluku pada 2015 diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kurniawan pun diminta agar tak terlampau banyak berkomunikasi.

Peringatan tersebut diungkapkan Kurniawan saat dihadirkan sebagai saksi dalam dugaan korupsi program aspirasi pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dengan terdakwa Yudi, Rabu (3/1), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

"Seperti Pak Yudi sampaikan kepada saya bahwa ada yang sedang diawasi dan dia mengingatkan (agar saya) jangan banyak berkomunikasi," kata Kurniawan yang juga anggota DPRD Bekasi dari Fraksi PKS.

Dalam perkara ini, Yudi didakwa menerima imbalan dari So Kok Seng alias Aseng, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Rp U miliar dalam bentuk rupiah dan dollar Amerika Serikat Imbalan diberikan atas jasanya mengajukan usulan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai

Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara pada 2015-2016. Usulan yang semula berasal dari Aseng itu diajukan sebagai usulan program aspirasi dan program optimalisasi yang dimiliki Yudi selaku anggota Komisi V DPR.

Jaksa pada KPK, Arin Karnia-sari, mempertanyakan apakah benar Kurniawan akan mengurus perkara ini ke KPK. Namun, Kurniawan mengatakan bahwa dia tak punya kemampuan untuk mengurus perkara. Hanya saja, ia mengakui telah bertemu Aseng pada Januari 2016 antara lain untuk menyampaikan pesan bahwa KPK sedang mengawasi pembangunan jalan dan jembatan di Maluku. Pesan yang disampaikan itu sesuai dengan peringatan Yudi

Pada pertemuan di Surabaya itu, Kurniawan mengakui ada penyerahan uang yang murni untuk memenuhi komitmen imbalan dari Aseng ke Yudi. Saat itu, ia mengaku memperoleh uang pelunasan komitmen imbalan 140.000 dollar AS dari Aseng untuk Yudi Sebelumnya, akhir Desember 2015, Kurniawan mengaku. Aseng juga memberikan 214.000 dollar AS di Mal Senayan City untuk Yudi.

(MDN)





Original Post

Kepala Bakamla Bahas Pembagian Imbalan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-4

Kepala Bakamla Bahas Pembagian Imbalan

JAKARTA, KOMPAS - Keterlibatan Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Arie Soedewo terkait pembagian imbalan (fee) dalam pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla tahun 2016 kembali diungkap dalam persidangan. Pembahasan terkait pembagian imbalan itu pun bahkan dilakukan di ruang kerja Arie.

"Bertempat di ruangan Kepala Bakamla dilakukan pertemuan antara Kepala Bakamla Arie Soedewo dan Eko Susilo Hadi (mantan Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla)mem-bahas jatah 7,5 persen untuk Bakamla dari pengadaan satelit monitoring yang dimenangi PT MTI. Bagian imbalan 2 persen diberikan kepada Eko," kata Amir Nurdianto, jaksa pada KPK, saat membacakan dakwaan terhadap Nofel Hasan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (3/1).

Nofel adalah mantan Kepala Biro Perencana dan Organisasi Bakamla. Dengan adanya pemberian imbalan itu, pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla dapat dimenangi oleh dua perusahaan milik Fahmi Darmawansyah, yakni PT Melati Technofo Indonesia (MTQ dan

PT Merial Esa

Main proyek

Dalam pembagian imbalan itu, Amir menyampaikan, pada mulanya Nofel bersama Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber atau Staf Khusus Bidang Perencanaan dan Anggaran Kepala Bakamla mengusulkan anggaran pengadaan drone dan satelit monitoring pada APBN Perubahan 2016. Anggaran untuk pengadaan satelit monitoring sebesar Rp 402,7 miliar dan pengadaan drone Rp 580,4 miliar.

Ali Fahmi kemudian menawari Fahmi Darmansyah untuk "main proyek" di Bakamla Ajakan itu pun diikuti Fahmi Darmawansyah dengan syarat dia memberikan imbalan 15 persen dari nilai proyek. Ali Fahmi kemudian meminta Fahmi Darmawasyah untuk menyerahkan uang muka imbalan sebesar 6 persen dari nilai anggaran.

Terkait proyek tersebut, Nofel didakwa menerima uang senilai Rp 1 miliar. Menanggapi dakwaan jaksa Nofel mengatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Ia pun akan mengajukan diri sebagai justice collaborator atau pihak . yang bekerja sama untuk pengungkapan perkara

(MDN)





Original Post

Beban Tugas Polri Semakin Besar

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-1-4

Beban Tugas Polri Semakin Besar

Patroli siber tews ditingkatkan untuk mencegah konflik sosial akibat penyebaran hoaks di media sosial, terutama

berkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah. Upaya menjaga stabilitas harga pangan

dan memberantas pungutan liar dalam pelayanan publik juga terus bei jalan di seluruh Indonesia.

Tahun 2017 menunjukkan, tugas dan peran Kepolisian Negara RI semakin luas. Tidak hanya menjamin keamanan dan ketertiban dengan mencegah sekaligus mengatasi tindak kejahatan, Polri juga harus turut menjaga stabilitas harga pangan dari spekulasi pedagang hingga meminimalkan praktik pungutan liar terhadap publik.

Secara perlahan Polri telah menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik, terutama dalam menjalankan dua peran tambahan itu. Pertama, Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk mengungkap kartel perdagangan bahan pangan dan monopoli bahan pangan yang merugikan masyarakat

Sejak bertugas pada Mei 2017, Satgas Pangan Polri telah mengungkap 407 kasus terkait spekulasi pangan dengan menangkap 379 tersangka. Salah satu hasil kinerja satgas itu ialah harga ba-han pokok yang relatif stabil pada Idul Fitri lalu serta jelang akhir tahun. Dalam jajak pendapat Kompas, Juli 2017, sebanyak 61,6 persen responden puas dengan kinerja pemerintah untuk mengendalikan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok selama Lebaran 2017.

Kedua, Polri juga menjadi koordinator Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Satgas ini bertugas membasmi praktik pungli yang jamak terjadi dalam pelayanan publik. Hasilnya, selama tahun 2017, Satgas Saber Pungli melakukan L340 operasi tangkap tangan (OTT) dengan menangkap 2.719 orang.

Dari jumlah itu, 533 OTT dilakukan kepada masyarakat, 150 operasi dilakukan kepada petugas kecamatan, 114 OTT mtlibatkan petugas dinas perhubungan, serta 109 penangkapan dilakukan kepada oknum kepolisian. Jumlah uang sekitar Rp 315 miliar menjadi barang bukti praktik pungli.

Polri juga mendapatkan sorotan pada periode-Septem-ber-Oktober 2017 karena beredar wacana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sontak sejumlah pihak, mulai dari masyarakat sipil hingga akademisi, satu suara menentangnya. Hanya satu pihak yang mendukung pembentukan Densus Tipikor Polri, yakni DPR.

Kehadiran unit kerja baru itu dikhawatirkan menjadi alat menegasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, pembahasan Densus Tipikor dilakukan ketika Panitia Angket DPR terhadap KPK tengah gencar mencari kelemahan dan kelalaian lembaga antirasuah yang berdiri 15 tahun silam tersebut Kepala Polri Jenderal (Pol)

Tito Karnavian mengatakan, pembahasan Densus Tipikor muncul pada waktu yang tidak tepat Ketika Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk mengkaji ulang usulan tersebut. Oktober lalu. Polri pun patuh.

Polri kemudian mematangkan kembali rencana pembentukan Densus Tipikor, terutama dengan melakukan kajian internal. Alhasil, wacana Densus Tipikor dapat dipastikan akan kembali mengemuka pada 2018.

Densus Tipikor, lanjut Tito, hanya memperkuat dan meningkatkan status Direktorat Tipikor Badan Reserse Kriminal Polri. Selain tampuk pimpinan yang ditingkatkan dari brigadir jenderal menjadi inspektur jenderal atau jenderal bintang dua, Densus Tipikor juga akan memiliki satuan wilayah di semua kepolisian daerah.

"Biarkan panitia angket menyelesaikan tugas. Nanti pada waktu yang tepat, kami akan naikkan status (Direktorat Tipi-

kor). Densus Tipikor akan membantu KPK untuk menangani hutan belantara korupsi," kata Tifa

Adapun pada 2017, Polri menangani 1.472 kasus korupsi. Jumlah itu meningkat 8 persen dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 1.360 kasus. Dari 1.472 kasus korupsi itu, jajaran kepolisian berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp 1,9 triliun atau meningkat 926 persen daripada Rp 188 miliar tahun 2016.

Politik uang

Selain tugas-tugas yang telah disebutkan, memasuki 2018, tanggungjawab Polri akan semakin besar. Kepolisian tentu menjadi tulang punggung negara untuk menjamin kondisi keamanan pada dua agenda akbar, yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 dan Asian Games.

Untuk mengantisipasi kecurangan pada pilkada 2018, Polri bersama KPK akan membentuk Satgas Politik Uang. Pada awal

Januari 2018, Bareskrim Polri akan menyiapkan tim untuk membentuk satgas itu serta menentukan wilayah rawan. Satgas Politik Uang tersebut memang tidak serta-merta bekerja di 31 provinsi yang akan melaksanakan pilkada Satgas tersebut hanya akan bekerja intensif di daerah-daerah yang dinilai rawan terjadi politik uang.

Khusus untuk pilkada, Polri juga menjadikan penyalahgunaan media sosial sebagai pokok pengawasan, terutama kehadir-

an pesan-pesan provokatif yang mengandung isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Patroli siber terus ditingkatkan untuk mencegah konflik sosial akibat penyebaran hoaks di dunia maya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Merujuk pada Pilkada DKI Jakarta pada Februari 2017, provokasi hoaks dengan konten SARA bakal menjadi "jualan" lagi dalam hajatan demokrasi itu. Tak diragukan lagi. Polri bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika-harus bekerja keras mencegah penyebaran hoaks agar tidak membentuk opini publik yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Meskipun dalam jajak pendapat Kompas sebanyak 84,6 persen responden setuju agar para penyebar hoaks di dunia maya dipidanakan, langkah preventif sesungguhnya lebih dibutuhkan.

Dalam buku When Police KHI (2017), Franklin E Zimring menekankan, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tidak melulu melalui penindakan tegas. Alhasil, kepolisian masa kini perlu menyisihkan waktu, dana, dan manajemen untuk meningkatkan pencegahan.

Citra

Pada tahun 2018, kinerja Satgas Pangan dan Satgas Saber Pungli akan semakin menjadi perhatian publik. Di tengah kondisi politik yang menghangat karena berlangsungnya pilkada serentak 2018 serta penetapan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2019, tentu kedua satgas itu dapat menghadirkan oase di kehidupan masyarakat Sebab, keduanya memiliki peran penting untuk menjamin kebutuhan pokok publik sekaligus memastikan pelayanan publik semakin baik.

Selain kasus menonjol, seperti terorisme, narkoba, korupsi, dan penanganan hoaks, kedua satgas itu juga menjadi faktor pendongkrak citra Polri di mata publik. Sejak dipimpin Tito, citra Polri bertahap meningkat

Berdasarkan jajak pendapat Kompas, kepercayaan publik kepada Polri berada di angka 63,2 persen pada Juni 2016 dan naik menjadi 70,7 persen pada Oktober 2017.

Beban tugas yang bertambah tentu harus konsisten dikerjakan secara maksimal pada masa mendatang. Sebab, hanya hasil kerja nyata yang mampu mendongkrak citra Polri di mata publik, selain pembenahan organisasi dan operasional yang terus dilakukan oleh Tito.

Tahun 2018 merupakan masa paling tepat bagi Polri untuk membuktikan diri sebagai lembaga yang profesional, modern, dan tepercaya.

(MUHAMMAD IKHSAN MAHAR)





Original Post

Senja Kala Pengungkap Korupsi

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-1-4

Senja Kala Pengungkap Korupsi

RezaSyawawi

Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia

Hasil riset Transparency International Indonesia (2017) menyebutkan bahwa selama lebih dari satu dekade terakhir, intensitas dan kualitas serangan balik terhadap para pengungkap korupsi semakin sistematis.

Masyarakat yang berperan dalam pemberantasan korupsi, baik posisinya sebagai pelapor, saksi, maupun akademisi, sering kali mendapatkan ancaman, penganiayaan, pembunuhan, hingga serangan balik melalui penggunaan instrumen pelaporan pidana. Sebutlah seperti pencemaran nama baik, penghinaan, ataupun melalui kasus-kasus yang direproduksi sedemikian rupa.

Fakta ini secara tidak langsung memberikan pesan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi sedang berada di titik nadir. Padahal, dalam banyak kasus, korupsi yang diungkap penegak hukum (khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) berasal dari informasi dan pengaduan masyarakat

Dari sisi yang lain, agaknya pola-pola ancaman dan serangan tersebut juga telah diarahkan kepada penegak hukum, khususnya KPK. Ada pimpinan KPK/penyi-dik/penuntut/pegawai yang di-kriminalisasi. ditabrak, dibuntuti, diancam, bahkan disiram dengan air keras.

Sistem proteksi

Tindakan pembalasan dengan segala bentuknya itu mengafir-masi dampak korupsi sebagai kejahatan yang terorganisasi {organized crime). Dalam kasus-kasus tertentu dengan risiko politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang tinggi, bisa dipastikan tindakan pembalasan juga akan semakin terbuka.

Hal inilah yang kemudian mengilhami munculnya sistem

proteksi/perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakat yang terlibat dalam pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999/0 UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam satu bab khusus mengatur tentang bagaimana peran serta masyarakat serta sistem perlindungan yang wajib diberikan oleh penegak hukum (Pasal 41 dan Pasal 42). Secara garis besar, sistem perlindungan tersebut meliputi perlindungan untuk mendapatkan informasi dan melaporkan kasus korupsi, serta memperoleh perlindungan hukum.

Pada 2016 muncul aturan dan lembaga baru yangJdiusus memberikan perlindungan terhadap pelapor, saksi, korban, dan pihak lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana korupsi. UU No 13/2006 jo UU No 31/2014 membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diberikan tanggung jawab untuk menangani perlindungan tersebut Bahkan, undang-undang memberikan intensi yang cukup kuat terhadap kejahatan transnasional dan terorganisasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara regulasi telah cukup mengatur sistem perlindungan. Sementara dari sisi kelembagaan juga ada begitu banyak lembaga yang ditugaskan untuk melindungi masyarakat yang terlibat dalam penanganan tindak korupsi.

Maka, jika menggunakan basis UU Tipikor, semua lembaga penegak hukum yang mengusut kasus korupsi wajib memberikan perlindungan, yaitu KPK, kepolisian, kejaksaan, dan hakim di pengadilan, sesuai kewenangan masing-masing. Ditambah lagi dengan keberadaan LPSK, sebagai mitra dari seluruh penegak

hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat

Inkonsistensi

Lalu, muncul pertanyaan reflektif, mengapa ancaman, serangan, dan tindakan balasan lain masih saja terjadi terhadap mereka yang terlibat dalam pemberantasan korupsi?

Faktanya, dalam beberapa kasus yang terjadi terhadap para pelapor/saksi tindak pidana korupsi, mereka dihadapkan pada pelaporan balik dan diproses secara hukum hingga diputus oleh pengadilan. Padahal, ada klausul bahwa seseorang tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

Kalaupun muncul tuntutan hukum, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 10 UU No 31/2014). Sebaliknya, kasus korupsi yang dilaporkan tidak pernah selesai, tetapi kasus laporan balik justru .diproses oleh penegak hukum (penyidik, penuntut hakim).

Tidak berhenti sampai di situ, di sisi lain pelaporan balik oleh pihak tertentu juga digunakan untuk menyandera status hukum seseorang. Misalnya yang terjadi terhadap beberapa aktivis antikorupsi, aktivis lingkungan, dan aktivis hak asasi manusia yang menyandang status tersangka sampai hari ini. Maka, muncul kesan bahwa penegak hukum justru menjadi bagian dari alat untuk menyebarkan ketakutan dan rasa tidak aman terhadap masyarakat yang aktif dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, dari sisi penegak hukum-khususnya KPK-juga mengalami tindakan pembalasan, baik dalam bentuk pelaporan balik maupun menjadi korban tindakan kriminal, seperti penganiayaan, pembunuhan, ataupun ancaman lainnya. Hal ini bukan tidak mungkin juga akan terjadi terhadap penegak hukum lain yang menangani kasus korupsi, seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Rekomendasi

Untuk mengatasi persoalan tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, KPK, polisi, jaksa, hakim, dan LPSK perlu membuat kesepakatan dan standar yang sama tentang bagaimana mekanisme dan kriteria untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal ataupun perlawanan hukum sebagai akibat dari aktivitasnya melawan korupsi. Kesepakatan dan standar itu harus dituangkan dalam aturan-aturan yang lebih operasional dan mengikat di internal lembaga masing-masing. Hal ini tak lain untuk memastikan bahwa kesepakatan antarlembaga ini tidak hanya berhenti dalam bentuk MOU atau kesepakatan saja, tetapi memang ditindaklanjuti melalui regulasi teknis yang dipatuhi hingga ke tingkat paling bawah.

Kedua, untuk kepentingan jangka pendek, kasus-kasus kriminalisasi segera dihentikan dan kasus-kasus pidana, seperti penganiayaan yang menimpa masyarakat dan penegak hukum, segera diselesaikan.

Ketiga, KPK. polisi, jaksa, hakim, dan LPSK perlu merumuskan instrumen perlindungan secara preventif terhadap penyidik, penuntut hakim ataupun personel yang terlibat dalam penanganan dan perlindungan dalam kasus korupsi

Perbaikan sistem proteksi di internal lembaga yang berpedo-

man pada undang-undang akan berdampak secara langsung terhadap perlindungan kepada masyarakat yang terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Reza Syawawi





Original Post

Dalami Peran Markus Nan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2018-1-4

Dalami Peran Markus Nan

Ganjar dan Melchias Minta Pemeriksaan Dijadwal Ulang

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi

terus memperdalam peran para

tersangka dan dugaan keterlibatan

pihak lain dalam kasus korupsi

pengadaan KTP elektronik. Kali ini,

langkah itu dilakukan terhadap

tersangka Markus Nari, anggota

DPR periode 2009-2014 dari Partai

Golkar. Untuk keperluan itu, KPK

menjadwalkan pemeriksaan

terhadap Ganjar Pranowo dan

Melchias Marcus Mekeng, Rabu

(3/1/2018). Namun, mereka

berhalangan hadir.

Markus Nari, yang berstatus tersangka sejak 19 Juli 2017, diduga berperan dalam meluluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek pengadaan KTP elektronik. Hal itu sebagaimana terungkap dalam persidangan dua eks pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Setidaknya terdapat empat indikasi peran yang dilakukan Markus --bersama sejumlah pihak lain- dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Untuk memperdalam peran Markus, KPK menjadwalkan pemeriksaan dua saksi, Rabu (3/1/2018). Mereka adalah Ganjar Pranowo (eks anggota DPR RI dan kini menjabat Gubernur Jawa Tengah) dan Melchias Marcus Mekeng (eks Ketua Badan Anggaran DPR). Namun, mereka tak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

menuturkan, keduanya berhalangan hadir. Menurut dia, Melchias berkirim surat untuk meminta penjadwalan ulang pemeriksaan. Sementara, Ganjar menginformasikan bahwa dirinya menjalankan tugas kedinasan. "Yang bersangkutan (Ganjar) mengirimkan surat bahwa sedang ada tugas kedinasan yang tidak bisa diwakilkan," katanya, kemarin. "Pemeriksaan terhadap keduanya akan dijadwalkan ulang."

Sebagaimana diberitakan, di dalam dakwaan untuk Irman dan Sugiharto, disebutkan bahwa Melchias diduga menerima aliran dana 1,4 juta dolar AS. Uang itu diberikan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Namun, Melchias membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan itu seusai pemeriksaan di Gedung KPK, medio Juli 2017.

Hal senada pernah diungkapkan Ganjar Pranowo, eks Wakil Ketua

Komisi II DPR. Ia mengungkapkan, selama proses penganggaran proyek pengadaan KTP elektronik, semua berlangsung wajar. Namun, dia menegaskan, urusan "di belakang meja" atau terkait adanya dugaan bagi-bagi uang, dirinya tak tahu-menahu.

Di dalam dakwaan untuk Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut-sebut menerima rasywah sebesar 500.000 dolar AS. Namun, ia membantah. Ganjar pun menepis tukasan Muhammad Nazaruddin (eks Bendahara Umum Partai Demokrat) bahwa dirinya menolak suap karena jumlahnya kecil.

Empat indikasi

Febri mengungkapkan, Markus diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan ang-

garan. Sebagaimana terungkap sebagai fakta persidangan, setidaknya terdapat empat indikasi peran yang dilakukannya bersama sejumlah pihak lain. Markus diduga memperkaya sejumlah korporasi.

Pada 2012, saat sedang dilakukan pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2013, diduga ada penambahan anggaran Rp 1,49 triliun. Markus juga diduga meminta uang kepada Irman Rp 5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut,

diduga telah terjadi penyerahan uang Rp 4 miliar terhadap Markus. Dalam surat dakwaan, Markus memang disebut-sebut menerima aliran dana Rp 4 miliar dan 13.000 dolar AS.

Febri menuturkan, karena telah memiliki bukti permulaan yang cukup, KPK pun menetapkan anggota DPR RI periode 2009-2014 itu sebagai tersangka.

Tersangka MN disangkakan telah melanggar aturan Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-i KUHPidana," tuturnya.

Ia mengatakan, berdasarkan fakta persidangan, penyidik KPK menemukan adanya indikasi sejumlah pihak yang menikmati aliran dana. "Kami tentu akan menguraikan (nanti dalam persidangan tentang) dilakukannya proses penambahan anggaran Rp 1,49 triliun," ujarnya.

Menurut dia, proses pembahasan anggaran itu tentu melibatkan banyak pihak dan itu merupakan kewenangan dari DPR RI. "Apakah ada pihak-pihak lain, tentu kami akan da-

lami lebih lanjut dan itu salah satu pekerjaan penyidikan ini," ucap Febri.

Terhadap Markus, KPK juga telah menerapkan Pasal 21 UU Tipikor. Pasalnya, ia diduga secara sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan -secara langsung ataupun tidak langsung- proses pemeriksaan dan penyidikan di KPK.

Pertama, Markus diduga memengaruhi terdakwa Irman dan Sugiharto untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Kedua, ia diduga menekan Miryam S Haryani - saat diperiksa oleh penyidik KPK- untuk menyampaikan keterangan palsu.

(Ira Vera Tika)





Original Post

Putusan sela Setya Novanto, KPK yakin hakim independen

Media Online merdeka.com
2018-01-04

Majelis Hakim sidang kasuskorupsi proyek E-KTP akan memutuskan putusan sela atas terdakwa Setya Novanto. Jelang putusan tersebut, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) yakin independensi majelis hakim terhadap putusan sela yang akan digelar hari ini.

"KPK percaya independensi majelis hakim dan KPK fokus pada proses persidangan," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (4/1).

Lebih lanjut, dia menuturkan, perihal pembuktian keterlibatan Setya Novanto dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu tidak bisa ditanggapi seluruhnya. Sebab, segala pembuktian akan dibuktikan saat proses persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi.

"Kalau terkait substansi perkara nanti lebih lanjut. KPK siap pembuktian setelah putusan sela kita lihat Setya Novanto punya apa tapi KPK juga punya bukti pertemuan pertemuan dan termasuk dugaan aliran dana dan tidak tertutup kemungkinan dalam proses persidangan nanti jika terdakwa mau buka pihak lain itu akan ditunggu," tukasnya.

Seperti diketahui, mantan ketua umum Partai Golkar tersebut didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013. Sia memperkaya diri sendiri sebesar USD 7.300.000 dan mendapat sebuah jam tangan mewah merek Richard Mille seharga Rp 1,3 miliar.

Pria yang kerap disapa Setnov tersebut didakwa oleh jaksa penuntut umum pada KPK dengan pasal 2 ayat 1 huruf a atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [rzk]

http://www.merdeka.com/peristiwa/putusan-sela-setya-novanto-kpk-yakin-hakim-independen.html



Original Post

Kejagung Tunggu Pelimpahan Tahap II Kasus Penjualan Aset Pertamina

Media Online metrotvnews.com
2018-01-04

Jakarta: Kejaksaan Agung kini tengah menanti penyerahan tahap dua, yakni tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi penjualan aset Pertamina. Diketahui tersangka dari kasus ini adalah Senior Vice President Asset Management PT Pertamina Gathot Harsono.

"Kami juga sedang menunggu limpah tahap kedua kasus penjualan aset Pertamina Simprug," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2018.





Adi menjelaskan berkas perkara kasus tersebut telah dinyatakan lengkap sebulan lalu. Sementara, hingga kini, pihaknya belum juga menerima pelimpahan tahap kedua. "Kan sudah P21 sebulan lalu atas nama Gathot Harsono," tandas dia.

Baca juga: Bareskrim akan Sita Tanah Pertamina di Simprug

Diketahui, Gathot kini berstatus buron sejak Agustus 2017. Pihak Polri pun telah meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap Gathot.

Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus menyebut Gathot masih berada di Indonesia. Terlebih, Gathot pun telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri sejak ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Mayjen Haposan akan Diperiksa Kasus Aset Pertamina

Gathot ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset Pertamina yang dilakukan pada tahun 2011. Gathot diduga telah merugikan negara sekitar Rp40,9 miliar. Aset yang dijual berupa tanah seluas 1.088 meter persegi di kawasan Simprug, Jakarta.
(CIT)

http://news.metrotvnews.com/hukum/VNnJ9VEN-kejagung-tunggu-pelimpahan-tahap-ii-kasus-penjualan-aset-pertamina



Original Post

Pelihara Konflik PPP, Presiden Jokowi Jadi Harus Tanggung Stigma Anti Islam

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-1-4

Pelihara Konflik PPP, Presiden Jokowi Jadi Harus Tanggung Stigma Anti Islam

HUMPREY DJEMAT, Wakil Ketua Umum PPP Kubu Djan Faridz

TIGA tahun sudah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpecah. Kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy tetap sama-sama meyakini sebagai pengurus sah. Kedua kubu sama-sama merasa memiliki dasar hukum untuk mengelola partai berlambang kabah tersebut.

Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz, Humprey Djemat meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bersikap sesuai aturan yang ada. Dia menilai, kunci untuk menyelesaikan konflik kepengurusan PPP ada di Menkumham. Mengapa demikian? Berikut penuturan lengkapnya;

Sebenarnya apa sih yang menyebabkan konflik kepengurusan PPP tak selesai-selesai?

Karena akar masalahnya kan ada di sana (keputusan Ke-menkumham). Awalnya kan kepengurusan PPP sempalan di bawah pimpinan Romahurmuziy memohon keputusan pengesahan. Tapi Menkumham saat itu. Pak Amir Syamsudin dan Dirjen AHU konsisten pada ketentuan Pasal 23, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Mereka secara tegas menolak melalui surat Dirjen AHU tang-

gal 25 September 2014, dan mengarahkan perselisihan diselesaikan melalui mahkamah partai dan pengadilan.

Namun, sehari setelah Pak Yasonna menduduki jabatan Menkumham, dia temyata langsung memberikan pengesahan pada kubu Romahurmuziy, tanpa melihat putusan mahkamah partai maupun menunggu putusan pengadilan sebagaimana arahan surat Dirjen AHU. Keputusan itu pun akhirnya berbuah badai, sampai kemudian keputusan dia (Menkumham Yasonna Laoly) dinyatakan salah dan batal oleh Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Nomor 504, dan Putusan Nomor 601 tanpa ampun sedikit pun.

Lantas mengapa setelah ada putusan itu konflik masih juga berlanjut?

Setelah terbukti keputusan itu salah, kami berharap beliau kembali pada jalan yang benar (mengikuti keputusan hukum), dan memberikan pengesahan bagi kepengurusan kami yang dinyatakan sah oleh MA. Namun betapa kagetnya kami, tatkala Putusan Nomor 504 dan Putusan Nomor 601 yang seharusnya menjadi cermin introspeksi, malah dijadikan dasar untuk mengesahkan kepengurusan

kubu Romahurmuziy hasil muktamar ilegal Pondok Gede.

Memang harusnya tidak boleh?

Ya tidak boleh dong. Putusan Mahkamah Partai PPP Nomor 49 tahun 2014 kan jelas menyatakan, kalau Muktamar Jakarta tahun 2014 yang menghasilkan

kepengurusan di bawah Bapak Djan Faridz, merupakan satu-satunya muktamar yang dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam putusan Mahkamah Partai PPP.

Artinya tindakan tersebut diduga memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 421 dan Pasal 263 atai 266 KUHP, serta Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang- Undang Tipikor.

Tapi kan kemudian MA mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) kubu Romi sehingga menguatkan pengesahan kepengurusan tersebut?

Tapi putusan PK MA Nomor 79 itu, lalu putusan MA Nomor 491, dan putusan MA Nomor 514 juga menyatakan perselisihan internal partai merupakan kewenangan mutlak mahkamah partai.

Dan seperti yang tadi saya katakan, putusan Mahkamah Partai PPP Nomor 49 tahun 2014 jelas menyatakan, kalau Muktamar Jakarta 2014 yang menghasilkan kepengurusan di bawah bapak Haji Djan Faridz, merupakan satu-satunya muktamar yang dilaksanakan sesuai prosedur. Artinya, berdasarkan PK tersebut kepengurusan Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy dinyatakan tidak sah.

Lalu kalau konfliknya sudah berbelit-belit seperti ini pemerintah harus melakukan cara apa untuk menyelesaikannya?

Seyogyanya Menkumham memberikan pengesahan kepada kepengurusan PPP Djan Faridz. Karena kepengurusan DPP PPP di bawah pimpinan Haji Djan Faridz adalah satu-satunya kepengurusan DPP PPP yang sah.

Dalam suatu keputusan yang telah dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara selalu tercantum klausula yang berbunyi , keputusan ini dapat diperbaiki, apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan atau kesalahan. Berdasarkan hal tersebut, Menkumham dapat mencabut SK Muktamar Pondok Gede terhadap kepengurusan Romahurmuziy yang telah dikeluarkannya karena adanya kesalahan atau kekeliruan.

Kalau Menkumham tetap tidak mau melakukannya bagaimana?

Dalam hal ini saya cuma mau mengingatkan, bahwa sebagai menteri pada kabinet Presiden Joko Widodo, adalah kewajibannya untuk loyal dan selalu mendukung pemerintah, dengan cara mematuhi segala ketentuan hukum dan putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan kepartaian. Sebab salah satu

isi program Nawacita Presiden Jokowi adalah memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Apalagi akibat perbuatan yang terus "memelihara" sengkarut dan pecah belah PPP ini, pribadi dan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kami cintai harus menanggung stigma sebagai anti umat Islam? Suatu stigma yang semakin terang dan disampaikan pula secara terbuka oleh bapak Prof. Amien Rais saat acara Reuni 212 yang menyebutkan "Hei Pak Presiden jangan jualan murah negeri kita di Beijing, jangan jual aset BUMN kita keluar negeri, jangan pecah belah umat Islam, jangan pecah belah PPP.

Dalam kesempatan ini apa yang mau Anda sampaikan kepada Menteri Yasonna?

Saya mau berpesan, agar Pak Menteri yang terhormat, mematuhi hukum yang kami yakini telah bapak pahami dengan terang. Jangan terus benturkan umat Islam dengan Bapak Presiden Jokowi. Tegakah bapak melihat Presiden kita yang harus menanggung hal tersebut?

nda





Original Post

Auditor BPK Ngaku Disuruh Ali Sadli Minta "Atensi"

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-4

Auditor BPK Ngaku Disuruh Ali Sadli Minta "Atensi"

Suap Opini WTP Kemende

KETUA Sub Tim I Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Choirul Anam mengaku diperintah atasannya Ali Sadli menyampaikan pesan kepada Sekjen dan Irjen Kementerian Desa agar memberikan perhatian atau ateiisi kepada tim auditor.

Pasalnya, tim telah membantu Kemendes mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2016.

Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Anam menyampaikan pesan dari Ali secara lisan kepada Sekjen Kemendes Anwar Sanusi dan Irjen Sugito di ruanganya Sekjen. "Benar saat itu saya sampaikan pesan dari Pak Ali agar tim BPK diberikan perhatian." akunya.

Kesaksian itu klop dengan pengakuan Sugito dalam sidang sebelumnya. Sugito menyampaikan dalam pertemuan di ruangan Sekjen itu. Anam menginformasikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan Kemendes tahun 2016 akan memperoleh WTP.

Anam lalu meminta meminta agar Kemendes memberikan

atens kepada Rochmadi Sap-togiri (Auditor Utama Keuangan Negara lil BPK) dan Ali Sadli (Pelaksana Kepala Auditorat III B).

Kemudian Anwar Sanusi bertanya kepada maksudnya atensi itu. Anam menjawab uang Rp250 juta. Sugito dan Anwar Sanusi menyanggupinya.

Untuk mengumpulkan uang itu, Sugito mengumpulkan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen), Sekretaris Badan (Sesbadan), Sekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) serta Kepala Biro Keuangan.

"Karena saya tidak punya uang akhirnya saya koordinasi dengan teman-teman, Sesditjen. Lalu mengundang rapat.kumpullah para Sesditjen ada juga Kabiro Keuangan," tutur Sugito.

Dalam kasus ini, Rochmadi Saptogiri, didakwa menerima suap Rp240 juta terkait pemeriksaan laporan keuangan Kemendes tahun 2016.

Suap diberikan Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo. Suap diberikan bertahap melalui Ali Sadli.

byu





Original Post

Kabiro Perencanaan Bakal Bongkar Peran Stafsus Kepala Bakamla

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-4

Kabiro Perencanaan Bakal Bongkar Peran Stafsus Kepala Bakamla

Perkara Suap Pengadaan Satmon

NAMA politisi PDIP Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi kembali disebut-sebut dalam persidangan kasus suap pengadaan satellite monitoring dan drone Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Kali ini dalam pembacaan surat dakwaan terhadap Nofel Hasan Bakri. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Nofel didakwa menerima uang 104.500 dolar Singapura karena telah menyusun dan mengajukan anggaran pengadaan satmon dan drone untuk dimenangkan Fahmi Darmawansyah, selaku pemilik PTMerial Esa (PT ME) dan PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI).

"Sekaligus uang tersebut untuk mempersiapkan dan mengusulkan pembukaan tanda bintang pada anggaran pengadaan drone." kata jaksa Penuntut Umum KPK Kiki Ahmad Yani saat membacakan dakwaan.

Jaksa menjelaskan, terdakwa bersama-sama dengan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku Staf Khusus (Stafsus) Perencanaan dan Anggaran Kepala Bakamla Arie Soe-dewo, telah membuat mata anggaran pengadaan satmon Rp402.710.273.350 dan drone Rp58O.468.020.OO0.

Angka itu kemudian dibawa Ali Fahmi kepada Fahmi Darmawansyah agar ikut bermain dalam proyek tersebut. Jika Fahiiii Darmawansyah bersedia, kata jaksa, dia harus mengikuti perintah Ali Fahmi supaya perusahaannya bisa memenangkan proyek. "Dengan syarat Fahmi Darmawansyah memberikan fee sebesar 15 persen dari nilai pengadaan," sebut jaksa.

Selanjutnya,kata jaksa. Fahmi Darmawansyah meminta anak buahnya yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus untuk mengurus proses lelang proyek tersebut.

Pada September 2016, Ali Fahmi memberitahu Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus bahwa PT MTI akan memenangkan pengadaan satmon, sedangkan PT ME mendapatkan proyek drone.

Masih di bulan yang sama, PT MTI ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek pengadaan satmon dengan nilai Rp222.438.2O8.743 akibat adanya pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan.

Sementara pengadaan drone kontraknya belum ditandatangani, karena masih terganjal proses administrasi di Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu dengan diberi tanda bintang.

Perbuatan Nofel dianggap melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (dakwaan pri rn air).

Sedangkan dakwaan subsiU- sai mendengarkan dakwaan, Nofel menyatakan tidak akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. "Yang Mulia,setelah diskusi dengan penasihat hukum saya tidak akan mengajukan eksepsi, tapi setelah ini saya akan mengajukan permohonan menjadi justice collaborator," ujarnya.

Penasihat hukum Nofel, Choirul Huda mengatakan, kliennya akan membongkar keterlibatan Ali Fahmi atau Ali Habsy dalam perkara tersebut.

byu





Original Post

Nasdem Sewot Terdakwa Cuma Divonis Satu Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2018-1-4

Nasdem Sewot Terdakwa Cuma Divonis Satu Tahun

Kasus Narkoba Pejabat Pajak

ANGGOTA Komisi IH DPR Ahmad Sahroni geleng-geleng kepala atas vonis ringan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado terhadap Wahyu Nugroho, eks Kepala bidang Pendaftaran Ekstensifikasi Penilaian Ditjen Pajak Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil Suluttenggomalut). Politisi Partai Nasdem ini heran, kenapa Wahyu, yang ditangkap karena memiliki 30 gram sabu-sabu hanya divonis 1 tahun penjara. Wahyu ditangkap Resmob Polda Sulut di kawasan Mal Manado pada 19 Oktober lalu. Dalam penangkapan itu. Wahyu kedapatan memiliki sabu-sabu lebih dari 30 gram. Tengah Desember lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang diketuai Vincentius Banar T menjatuhi hukuman bagi Waktu

satu tahun penjara dikurangi masa penahanan.

Kata Sahroni, putusan ini agak janggal. Sebab, jumlah barang bukti dalam penangkapan Wahyu cukup banyak dan tergolong kelompok bandar. Vonis bagi Wahyu harusnya lebih berat. Sebagai perbandingan, artis Jennifer Dunn pada April 2010 divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 4 tahun penjara atas kepemilikan 7 butir ekstasi.

Menurut Sahroni, seharusnya vonis bagi Wahyu juga lebih tinggi karena yang bersangkutan merupakan pejabat di lingkungan Ditjen Pajak.Terlebih, Indonesia secara tegas menyatakan perang terhadap narkoba.

"Dengan barang bukti lebih dari 30 gram seperti dinyatakan Polri saat penangkapan, seharusnya vonis diterima lebih tinggi. Indonesia berstatus daru-

rat narkoba, seharusnya putusan pengadilan terhadap pengedar ataupun bandar menggambarkan bagaimana sikap kita atas perang narkoba," tegasnya.

"Terdakwa juga berstatus pimpinan di lingkungan kerja Ditjen Pajak. Vonis rendah ini bisa menggambarkan adanya perbedaaan pemberian putusan terhadap terdakwa kasus serupa dengan jumlah barang bukti yang sama," keluhnya.

Sahroni mengapresiasi langkah Kejari Manado yang mengajukan banding yang hanya berselang empat hari setelah vonis tersebut. Kata dia, hal itu menandakan sikap tegas Kejaksaan yang menyatakan perang terhadap narkoba. Selama ini. Korps Adhyaksa di bawah pimpinan Jaksa Agung M Prasetyo memang telah melakukan beberapa gelombang eksekusi mati terhadap terpidana narkoba.

ren





Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-1-4

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Nomor 484 Pdt G/ 2017 PN. JKT BRT

R.A.J EMMY S,

IKLAN





Original Post

Berkas Kasus Korupsi Senilai Rp 35 Triliun Lengkap, Kejagung: Lama Karena Tebal

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-01-04

RMOL. Berkas kasus dugaan korupsi kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dinyatakan telah lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung.Jampidsus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman mengakui jika kasus ini memakan waktu yang cukup lama.

"Terus terang ini memakan waktu begitu lama karena memang berkas perkaranya begitu tebal. Kita saksi ada 75 orang, ahlinya 12 orang," kata Adi kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/1).

Adi menegaskan tak menutup kemungkinan ada pengembangan penyidikan dugaan pencucian uang dalam kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

"Nilai dugaan kerugian negara sangat besar, yakni 2,716 miliar dollar AS atau setara Rp 35 triliun. Dari hasil koordinasi kami, ada komitmen dari kepolisian bahwa dalam pengembangannya juga akan ditangani TPPU-nya," kata Adi.

Adi menambahkan ada dua berkas perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, ada dua orang yang jadi tersangka, yaitu Raden Priyono dan Honggo.

"Perlu saya jelaskan ini ada dua berkas perkara, satu atas nama Raden Priyono, kemudian yang kedua Joko Harsono. Berkas lainnya ada Presiden Direktur PT TPPI Saudara Honggo. Dua-duanya sudah dinyatakan lengkap," ungkap Adi.

Sebagaimana diberitakan, penyidik Bareskrim Polri telah menyita pabrik beserta kilang yang digunakan PT TPPI untuk memproduksi LPG. Pabrik tersebut terletak di daerah Tuban, Jawa Timur. Kejaksaan menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi kondensat ini telah lengkap dan tinggal menunggu pelimpahan dari penyidik.

Polisi memisahkan berkas perkara menjadi dua. Berkas pertama terdiri dari dua tersangka, yaitu mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono. Sementara berkas kedua untuk tersangka mantan Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratmo.

Pengusutan perkara dugaan korupsi lewat penjualan kondensat dilakukan Bareskrim Polri sejak 2015. Korupsi itu melibatkan SKK Migas (dulu bernama BP Migas), PT TPPI, dan Kementerian ESDM. Penyidik menemukan sejumlah dugaan tindak pidana.

Pertama, yakni penunjukan langsung PT TPPI oleh SKK Migas untuk menjual kondensat. Kedua, PT TPPI telah melanggar kebijakan wakil presiden untuk menjual kondensat ke Pertamina. TPPI justru menjualnya ke perusahaan lain.

Penyidik juga menemukan bahwa meski kontrak kerja sama SKK Migas dengan PT TPPI ditandatangani Maret 2009, tetapi PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual. Komitmen awal kontrak kerja mereka adalah memproduksi bahan bakar untuk dijual Pertamina. Namun, PT TPPI mengolahnya menjadi LPG. Selain itu, PT TPPI juga diduga tidak menyerahkan hasil penjualan kondensat ke kas negara. [san]

http://hukum.rmol.co/read/2018/01/04/320805/Berkas-Kasus-Korupsi-Senilai-Rp-35-Triliun-Lengkap,-Kejagung:-Lama-Karena-Tebal-



Original Post

KPU Pamekasan Sebut Calon Bupati tak Boleh Pailit

Media Online republika.co.id
2018-01-04

REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN --Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Moh Hamzah menjelaskan, bakal pasangan calon bupati-cawabup tidak boleh pailit atau sedang dalam kondisi bangkrut. "Penegasan tentang pailit ini, harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan diserahkan bakal pasangan calon bupati-cawabup saat mendaftar di KPU," ujar Hamzah di Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, Rabu (3/12).

Hamzah mengemukakan hal ini, dan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi Bakal Pasangan Calon Bupati-Cawabup Pamekasan pada pendaftaran yang akan dibuka tanggal 8-10 Januari 2018. Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Wali kota/Wakil Wali Kota ketentuan tidak sedang pailit itu, merupakan bagian dari persyaratan diri pribadi bakal pasangan calon bupati dan cawabup, selain kesehatan dan bebas narkoba.

Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus, yakni "Pengadilan Niaga". Khusus untuk Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, ketentuan pailit nantinya dari Pengadilan Niaga yang berkantor di Surabaya.

Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan ketentuan tentang pailit sebagai prasyarat diri pribadi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada Pamekasan 2018 ini kepada pengurus partai politik pengusul pasangan calon, pada pelaksanaan bimbingan teknik dan sosialisasi pendaftaran yang digelar, Selasa (2/1). "Para pengurus parpol pengusung saya rasa telah paham mengenai ketentuan pailit ini, termasuk ketentuan lainnya seperti bebas narkoba dan tidak pernah terlibat kasus tindak pidana kriminal," ujar Hamzah.

Menurut dia, dalam pendaftaran nanti, ada dua kategori syarat yang harus dilengkapi, yakni syarat pencalonan dan syarat calon. Yang dimaksud syarat pencalonan, menurut dia, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon harus mendapat 20 persen dari akumulasi perolehan kursi di DPRD.

Di Kabupaten Pamekasan ini, sambung Hamzah, jumlah kursi di DPRD sebanyak 45 kursi. Sehingga dukungan minimal bagi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati minimal harus mendapatkan dukungan 9 kursi. "Paling sedikit memperoleh 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilu Legislatif 2014," katanya.

Selain itu, rekomendasi partai pengusung juga harus ada ketika mendaftar serta harus ditandatangani ketua dan sekretaris parpol. "Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati juga harus hadir ketika mendaftar ke kantor KPU," katanya.

Sementara yang dimaksud dengan syarat calon, salah satunya, ketika mendaftar tidak berstatus sebagai pejabat. Kemudian, yang bersangkutan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan sebelumnya. Misalnya, sebagai anggota DPRD, PNS, BUMN, BUMD, dan institusi lainnya.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/01/04/p1zomv384-kpu-pamekasan-sebut-calon-bupati-tak-boleh-pailit



Original Post

Sidang Putusan Sela, Hakim Pilih Argumen KPK atau Novanto?

Media Online Detikcom
2018-01-04

Jakarta -
Setya Novanto akan mendengarkan putusan sela atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukannya. Putusan sela itu akan menentukan nasib kelanjutan sidang perkara korupsi proyek e-KTP itu.

Novanto mempermasalahkan banyak hal dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap dirinya. Salah satu poinnya yaitu Novanto menyebut bila surat dakwaan KPK disusun secara tidak cermat.

"Tempus delicti terdakwa Irman dan Sugiharto November 2009-Mei 2015. Namun dalam perkara Andi Agustinus November 2009-Mei 2015. Tempus delicti Setya Novanto November 2009-Desember 2013," kata salah satu pengacara Novanto, Firman Wijaya, ketika membacakan eksepsi atas dakwaan Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Selain itu, Novanto juga mempersoalkan tentang penerimaan aliran uang sebesar USD 7,3 juta. Menurutnya, angka itu tidak pernah muncul dalam surat dakwaan terhadap terdakwa sebelumnya yaitu Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto dan Andi Rp 2,3 triliun kerugian negara ini sesuai hasil penghitungan BPKP. Akan tetapi kerugian negara, BPKP tidak memperhitungkan penerimaan uang sebagai berikut 7,3 juta dolar atau setara Rp 94 miliar untuk terdakwa," kata pengacara Novanto lainnya, Maqdir Ismail.

Tak hanya itu, Novanto mempermasalahkan tentang nama-nama politikus lain yang sempat disebut dalam surat dakwaan terdakwa lain, namun dalam surat dakwaanya, nama-nama itu hilang. Nama-nama yang hilang itu seperti Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, dan Olly Dondokambey.

Menjawab eksepsi itu, jaksa KPK membahas tentang dakwaan splitsing atau pemisahan berkas perkara pidana yang dipermasalahkan tim kuasa hukum Setya Novanto. Menurut jaksa, tim kuasa hukum Novanto terlalu cepat menyimpulkan.

"Bahwa dalam perkara a quo, penuntut umum telah menerima berkas perkara dari penyidik pada 22 November 2017 yang merupakan hasil penyidikan pada 31 Oktober 2017. Dalam berkas tersebut hanya memuat satu uraian tindak pidana dan juga hanya memuat satu tersangka yaitu Setya Novanto," ujar jaksa saat membacakan tanggapan atas eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

"Apakah relevan dianggap splitsing? Tentu dengan kondisi tersebut, kuasa hukum telah keliru memaknai Pasal 142 KUHAP," imbuh jaksa.

Namun untuk penerimaan uang, jaksa KPK enggan menanggapi. Menurut jaksa, hal itu sudah masuk dalam pokok perkara.

"Bahwa merujuk argumentasi penuntut umum sebagaimana tersebut di atas dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP keberatan penasihat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara," ujar jaksa

"Untuk itu mengenai fakta apakah terdakwa benar-benar menerima sejumlah uang atau hadiah, apakah PT Murakabi Sejahtera relevansi atau tidak dengan perbuatan terdakwa serta mengenai siapa kesepakatan pembagian fee. Penuntut umum tidak akan menanggapi karena sudah memasuki pokok perkara," imbuh jaksa.

Menurut jaksa, fakta penerimaan tersebut sudah diuraikan atau disampaikan dalam sidang terdakwa Andi Narogong. Fakta persidangan Novanto disebut menerima hadiah atau uang.

"Apalagi fakta-fakta tersebut telah dipertimbangkan secara terang dalam putusan Andi Narogong," ucap jaksa.

Lalu bagaimana putusan sela hakim nanti? Akankah sependapat pada Novanto atau mengambil sisi KPK serta melanjutkan sidang ke pokok perkara?


(dha/dnu)

https://news.detik.com/berita/d-3798002/sidang-putusan-sela-hakim-pilih-argumen-kpk-atau-novanto



Original Post

Putusan Sela Setya Novanto akan Dibacakan Hari Ini

Media Online Detikcom
2018-01-04

Jakarta -
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan membacakan putusan sela terdakwa Setya Novanto hari ini. Putusan sela itu berkaitan dengan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Novanto.

Pembacaan putusan sela itu akan dilakukan pada hari ini, Kamis (4/1/2018) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.

KPK yakin hakim akan menolak eksepsi tersebut. Menurut KPK, ada beberapa poin dalam eksepsi yang masuk ke dalam pokok perkara, yang tentu saja bukan termasuk materi eksepsi.

"Tentu saja secara substansi hukum, kami yakin dengan jawaban yang sudah disampaikan itu. Semuanya sudah kita jawab yang sesuai dengan materi eksepsi," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018).

"Kalau terkait dengan pokok perkara, soal pembuktian, apakah benar terdakwa SN (Setya Novanto) menerima USD 7,3 juta atau tidak, tentu waktu yang tepat untuk membuktikannya pada proses persidangan nanti," imbuh Febri.

Terkait perkara korupsi proyek e-KTP, Novanto didakwa menerima USD 7,3 juta yang berasal dari pembayaran konsorsium proyek e-KTP. Novanto disebut mengintervensi proses penganggaran dan pengadaan proyek e-KTP.

Namun Novanto menilai bila surat dakwaan Novanto disusun secara tidak cermat. Dia pun menilai banyak unsur-unsur di dalam surat dakwaan tersebut yang tidak sesuai.


(dhn/dnu)

https://news.detik.com/berita/d-3797994/putusan-sela-setya-novanto-akan-dibacakan-hari-ini



Original Post

Inalum Kantongi Mandat Kuasai Sumber Daya Energi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 15
2018-1-4

Inalum Kantongi Mandat Kuasai Sumber Daya Energi

Pasca Pimpin Holding BUMN

PEMERINTAH telah resmi membentuk holding industri pertambangan dengan menunjuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero sebagai induk perusahaan. Ketakutan banyak pihak bahwa holding BUMN Tambang akan dijual ke pihak asing sangat tidak beralasan.

Adapun anggota holding sebagai anak perusahaannya terdiri dari PT Timah Tbk (TINS). PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menegaskan. Pembentukan holding Industri Pertambangan bukan untuk menjual BUMN.

"Ini komunikasinya yang perlu disampaikan kepada DPR. Kenapa holding dibentuk? Untuk mengembalikan second laig-est coper miningan first largest gold mining d\ dunia (Freeport) ke negara. Kenapa kami mau ini? Karena sudah saatnya setelah 50 tahun. Kita harus bawa Papua kembali ke Ibu Pertiwi. Pembentukan ini sebenarnya arahnya ke sana, divestasi itu. Saya tidak bisa bicara banyak soal ini karena proses masih

berlangsung," jelas Budi dalam diskusi bertema "Jangan Jual BUMN" di Jakarta, kemarin.

Pembentukan holding industri pertambangan agar Inalum dan anak-anak perusahaan anggota holding dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Mandat utama pembentukan holding ini adalah penguasaan dan pengelolaan BUMN terhadap sumber daya mineral (SDM) di Indonesia, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

"Kami marwahnya dibentuk itu untuk demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan. Justru ini kebablasan, kok (Freeport) sampai dikuasai asing. Harta ini milik seluruh rakyat Indonesia. Kami hanya pegawai dan pemiliknya rakyat. Ini demokrasi kerakyatan. Selama ini persepsi yang muncul berbeda, makanya kita perlu komunikasi," jelas Budi.

Sebelumnya, pemerintah meluruskan adanya kekhawatiran DPR akan kehilangan tugas melakukan pengawasan terhadap tiga BUMN anggota holding tersebut.

"Kehadiran saham seri A dwi

warna pada tiga perusahaan anggota holding BUMN Industri Pertambangan membuktikan bahwa tiga perusahaan BUMN ini tetap milik negara. Jika ada penjualan atau pelepasan aset, tentu harus lewat DPR. Jadi ini tidak melepaskan pengawasan dari DPR," jelas Fajar Harry Sampurno, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN.

Mau Digugat

Koalisi Masyarakat Sipil bakal menggugat holding sektor pertambangan yang dibentuk sejak 28 November 2017 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Inalum.

Inisiator penggugat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Ahmad Redi, menjelaskan beleid tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) BUMN dan UU Keuangan Negara, sehingga tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar (UUD 45) pasal 33 ayat 2 dan 3.

"Kami akan gugat ke Mahkamah Agung (MA) pada pekan pertama Januari 2018. Draf materinya sudah kami susun," tutur Ahmad, (2/1/2018).

Ahmad, yang juga pengamat hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara, menyampaikan bahwasnnya Koalisi Masyarakat Sipil bersikap terbuka bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi bergabung menggugat PP tersebut. Pasalnya, regulasi itu dinilai merugikan negara.

Selain Ahmad Redi, beberapa tokoh dan lembaga yang telah bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil di antaranya pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, Ketua Departemen Riset Teknologi dan Energi Sumber Daya Mineral KAHMI Lukman Malanuang, dan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP).

Seperti diketahui, kebijakan holding tambang mengalihkan saham seri B yang terdiri atas PT Aneka Tambang Tbk. sebesar 65 persen, PT Bukit Asam Tbk. sebesar 65,02 persen, PT Timah Tbk sebesar 65 persen, serta 936

persen saham PT Freeport Indonesia yang dimiliki pemerintah kepada PT Inalum (Persero).

Konsekuensinya, lanjut Ahmad, ketiga perusahaan yakni PTBA, Antam dan Timah yang tadinya merupakan perusahaan BUMN (berdiri sendiri karena sahamnya secara langsung dimiliki oleh pemerintah) dan memiliki tugas pengabdian sosial (Public Service Obligation/PSO), sekarang bukan lagi BUMN dan tidak lagi memiliki kewajiban PSO sejak sahamnya dialihkan ke Inalum.

"Perlu dipahami, anak BUMN bukan lagi BUMN, sehingga dia tidak lagi memiliki kewajiban PSO. Tentu ini sangat merugikan publik," katanya.

Tidak hanya itu, karena bukan lagi perusahaan BUMN maka ketiga perusahaan tersebut terhindar dari pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "KPK nggak bisa masuk, BPK juga nggak bisa masuk, tentu ini sangat rentan terjadi penyimpangan. Kita akan segera gugat, legal standing kita jelas secara hukum." katanya.

ima/jar





Original Post

Penyuap Dirjen Hubla Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

Media Online Detikcom
2018-01-04

Jakarta -
Terdakwa Adiputra Kurniawan menjalani sidang tuntutan kasus suap eks Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono pada Kamis (4/1) hari ini. Sidang tuntutan akan digelar di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 13.00 WIB.

"Iya besok (hari ini) sidang tuntutan Adiputra," ujar jaksa pada KPK M Takdir saat dihubungi detikcom, Rabu (3/1/2018).

Dalam perkara ini, Adiputra Kurniawan didakwa menyuap Dirjen Hubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tony Budiono sebesar Rp 2,3 miliar. Suap itu dilakukan untuk memuluskan perizinan pengadaan proyek-proyek di Ditjen Hubla.

Uang suap itu diberikan agar Tony memuluskan perizinan PT AGK dan memenangkan PT AGK sebagai pelaksana proyek di Ditjen Hubla. Proyek-proyek itu di antaranya Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten, dan KsOP kelas I Tanjung Emas Semarang.

Adiputra juga memiliki 21 rekening dengan identitas palsu. Rekening-rekening itu sengaja diberikan sebagai media untuk memberikan suap.

"Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memberi sesuatu berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan Rp 2,3 miliar, yang ditempatkan di Bank Mandiri Pekalongan berikut pin dan kartu ATM Mandiri debit kepada PNS atau penyelenggara negara kepada Antonius Tony Budiono selaku Dirjen Hubla, Kemenhub," kata jaksa pada KPK Moch Helmi Syarif di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/11) lampau.
(fai/dnu)

https://news.detik.com/berita/d-3798012/penyuap-dirjen-hubla-jalani-sidang-tuntutan-hari-ini



Original Post

Media