Pemberi Suap Panitera Dituntut 3,5 Tahun

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-1-5

Pemberi Suap Panitera Dituntut 3,5 Tahun

Yunus Nafik, Direktur Utama PT Aqua Marine Divindo Inspection, terdakwa pemberi suap kepada panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dituntut pidana 3 tahun 6 bulan penjara dan tambahan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Jaksa pada KPK, Kresno Anto Wibowo, saat menyampaikan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/1), menyatakan. Yunus terbukti bersalah memberi uang dan fasilitas senilai Rp 425 juta kepada panitera PN Jaksel, Tarmizi. Pemberian itu dilakukan bersama Akhmad Zaini, kuasa hukum PT Aqua Marine Divindo Inspection (AMDI), untuk memengaruhi keputusan hakim dalam menangani perkara perdata Eastern Jason Fabrication Service terhadap AMDI.

(MDN)





Original Post

PNS Disuap Rp 3,7 Miliar

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-5

PNS Disuap Rp 3,7 Miliar

Jaksa Komisi Pemberantasan Kompsi menuntut Adi Putra Kurniawan. Komisaris PT Adhiguna Keruktama, pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan penjara. Jaksa KPK menyatakan, Adi menyuap pejabat Kementerian Perhubungan untuk memenangi proyek.

JAKARTA, KOMPAS - Selain mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono, 11 pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan juga menerima suap senilai total Rp 3,7 miliar. Suap itu diberikan Adi Putra Kurniawan, Komisaris PT Adhiguna Keruktama, agar perusahaannya memenangi lelang pengerukan pelabuhan dan memperoleh surat izin kerja keruk dari Kementerian Perhubungan.

Penyuapan sejumlah PNS di Kemenhub diungkapkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu pertimbangan tuntutan pidana terhadap Adi yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/1). Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani tersebut menghadirkan Adi sebagai terdakwa pemberi suap kepada Antonius untuk beberapa pekerjaan pengerukan pelabuhan di Jawa dan Kalimantan.

Untuk menyalurkan suap itu, Adi menyiapkan rekening tabungan lengkap dengan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Mandiri Cabang Pekalongan, Jawa Tengah, yang diberikan kepada Antonius. Rekening itu dibuat dengan identitas palsu bernama Joko Prabowo, lalu ditransfer dari rekening Bank Mandiri lain yang dibuat menggunakan identitas palsu bernama Yongkie Goldwing.

Dengan modus serupa, Adi menyuap 11 PNS Kemenhub senilai total Rp 3,7 miliar. Pemberian suap itu sebagai ucapan terima kasih karena perusahaannya memenangi lelang penge-

rukan pelabuhan dan kemudahan mendapat surat izin kerja keruk (SIKK).

Menurut jaksa KPK, Muhammad Takdir Subhan, imbalan atau suap senilai Rp 3,7 miliar itu di antaranya disalurkan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas, Semarang, tahun 2016, Marwansyah, sebesar Rp 341,5 juta; Kepala KSOP Tanjung Emas tahun 2017, Gajah Roose-no, sebesar Rp 1,1 miliar; dan Kepala Subdirektorat Kepelabuhanan Kemenhub Wisnoe Wi-handani sebesar Rp 440 juta.

"Selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa tak hanya memberikan sejumlah uang kepada Antonius, tetapi juga kepada sejumlah orang," kata Takdir.

Jaksa menuntut majelis hakim menghukum Adi 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Selain itu, jaksa KPK menolak permohonan Adi menjadi justice collaborator atau

pelaku yang bekerja sama dalam pengungkapan perkara dengan pertimbangan Adi adalah pelaku utamanya.

Dalam pertimbangannya, Takdir mengatakan, dari fakta persidangan telah terbukti Adi beberapa kali memberi suap senilai total Rp 2,3 miliar kepada Antonius. Atas bantuan Antonius dan sejumlah PNS Kemenhub pula, Adi memenangi lelang pengerukan tiga pelabuhan, yakni pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau (Kalimantan Tengah) dan Pelabuhan Samarinda (Kalimantan Timur) tahun 2016 serta Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah) pada 2017.

Modus baru

Berkaitan dengan surat izin, ada lima SIKK PT Adhiguna Keruktama yang diterbitkan Antonius, antara lain tiga SIKK untuk pengerukan di Pelabuhan Pulang Pisau, Samarinda, dan Tanjung Emas. Dua SIKK lagi untuk pengerukan alur pelayaran PT Indominco Mandiri di Bontang, Kalimantan Timur, dan alur pelayaran PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Uap Banten.

Dalam pertimbangannya, jaksa KPK lainnya, Mohamad Helmi, menyampaikan, modus suap yang dilakukan Adi tergolong baru dan jarang terjadi. Apalagi, Adi menggunakan sarana perbankan yang dapat mempersulit proses pengungkapan tindak pidana.

Selain itu, modus suap yang digunakan Adi dapat diikuti pelaku lain. "Modus operandi yang dilakukan terdakwa dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap jasa perbankan," ujarnya.

(MDN)





Original Post

Korupsi KTP Elektronik

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-5

Terdakwa Kasus dugaan korupsi KTP elektronik, Setya Novanto, meninggalkan ruang sidang seusai menghadiri sidang dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/1). Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan mantan Ketua DPR dan juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut

KOMPAS/ALIF ICHWAN





Original Post

Persidangan Novanto Dilanjutkan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-5

Persidangan Novanto Dilanjutkan

KORUPSI KTP ELEKTRONIK

JAKARTA, KOMPAS - Persidangan kasus korupsi mantan Ketua DPR Setya Novanto akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, pada pekan depan, setelah eksepsi atau nota keberatan tim hukum Novanto ditolak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Dalam putusan sela yang dibacakan Kamis (4/1), majelis hakim yang diketuai Yanto menilai dakwaan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa Novanto terlibat korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), telah memenuhi syarat formal dan materiil.

Sebelumnya, tim hukum Novanto menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum karena Novanto didakwa bersama dengan teman-teman yang berbeda dari perkara sebelumnya Demikian pula jumlah uang

yang menguntungkan sejumlah pihak, jumlah yang disebut di dakwaan berbeda

Selain itu, tim hukum Novanto juga mempersoalkan hilangnya sejumlah nama yang disebut menerima uang dalam dakwaan Novanto. Nama-nama itu antara lain Melchias Marcus Mekeng, Olly Dondokambey, dan Anas Urbaningrum.

Terkait hal tersebut, menurut salah satu hakim anggota An-

war, hal itu sudah memasuki domain perkara yang harus dibuktikan dalam pokok perkara

Soal kegelisahan penasihat hukum Novanto dengan hilangnya sejumlah nama, Anwar menyampaikan, "Hilangnya namanama yang menerima uang itu tentunya tidak membuat surat dakwaan jaksa jadi batal demi hukum, karena tidak dicantumkannya nama-nama tersebut sudah menjadi kewenangan jaksa"

Setelah persidangan, Maqdir Ismail, selaku penasihat hukum Novanto, menyampaikan, pihaknya akan menggali informasi lebih mendalam terkait kerugian negara dalam kasus tersebut.

Sementara itu, KPK terus melanjutkan penyidikan perkara korupsi KTP-el. Kemarin, KPK memeriksa mantan anggota DPR Mirwan Amir, sebagai

saksi untuk tersangka Markus Nari. Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan politisi Partai Keadilan Sejahtera Tamsil Linrung. Namun, Olly meminta pemeriksaan dijadwal ulang karena berhalangan hadir, sedangkan Tamsil tidak hadir tanpa keterangan.

Pada Rabu (3/1), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan politisi Golkar Melchias Markus Mekeng juga diagendakan diperiksa tetapi meminta penjadwalan ulang.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah mengatakan, pemeriksaan terhadap sejumlah politisi ini berkaitan dengan proses pembahasan anggaran proyek bernilai Rp 5,9 triliun ita Mekeng, Mirwan, Olly, dan Tamsil berada di Badan Anggaran DPR saat pembahasan anggaran proyek KTP-el bergulir.

(MDN/IAN)





Original Post

Sanksi Keras Layak untuk Hakim Nakal

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-1-5

Sanksi Keras Layak untuk Hakim Nakal

Kasus suap dan gratifikasi

masih melilit lembaga

peradilan. Seiring dengan itu,

jumlah pelanggaran etik berupa

perselingkuhan cenderung

makin mendominasi.

Putri Anisa Yuliani putrianiso@mediaindonesia.com

EVALUASI kasus pelanggaran etik hakim sepanjang 2017 menunjukkan hampir separuh laporan terkait dengan suap dan gratifikasi. Mahkamah Agung diminta memberi sanksi lebih tegas kepada hakim-hakim yang melanggar etik.

"Dari 49 sidang Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH) yang telah dilaksanakan, ada 22 laporan karena praktik suap dan gratifikasi, yaitu sekitar 44,9%. Praktik suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya," kata juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi, di Jakarta, kemarin.

KY pun telah mengimbau para hakim untuk memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sebagai mitra kerja, KY juga mengapresiasi langkah pembinaan dan pembenahan yang telah dilakukan MA. "KY berharap MA lebih tegas terhadap oknum yang telah mencederai kemuliaan lembaga peradilan," ujar Farid.

Di sisi lain, perselingkuhan-pelecehan juga termasuk banyak disidangkan dalam MKH, yakni 17 perkara (34,6%). Pada 2009 dan 2010 kasus perselingkuhan belum pernah digelar di sidang MKH. Namun, sejak 2011 laporan itu selalu ada. Bahkan, di 2013 dan 2014 laporan tersebut mendominasi.

Jauhnya penempatan tugas seorang hakim dari keluarganya ditengarai menjadi salah satu sebab maraknya pelanggaran kode etik berupa perselingkuhan di kalangan para hakim. Farid pun mengungkapkan ada baiknya penempatan hakim disesuaikan dan tidak terlampau jauh dari domisili keluarga atau kerabat.

"Oleh karena itu, pola mutasi dan promosi hakim sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan agar tidak terlalu jauh dari keluarganya. Selain itu, kenaikan tunjangan dan fasilitas para hakim juga ditengarai

menjadi penyebab meningkatnya kasus perselingkuhan," paparnya.

Kasus lain yang disidangkan di MKH, antara lain, bersikap indisipliner (5 laporan), mengonsumsi narkoba (3 laporan), memanipulasi putusan kasasi (1 laporan), dan pemalsuan dokumen (1 laporan). Khusus di 2017, KY dan MA menggelar tiga kali sidang MKH karena kasus penyuapan (1 laporan) dan perselingkuhan (2 laporan).

Farid menuturkan sepanjang tahun sidang MKH dilaksanakan pada 2009-2017, sebanyak 31 hakim telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap.

Sebaran sanksi MKH menunjukkan 16 hakim dijatuhi sanksi berupa nonpalu 3 bulan-2 tahun, satu orang dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis dengan akibat pengurangan tunjangan kinerja 75% selama tiga bulan, dan satu mengun- durkan diri sebelum MKH.

"Penjatuhan sanksi ini merupakan upaya KY dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, layak diberikan sanksi untuk menjerakan," tegas Farid.

Sinergi pengawasan

Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari sebelumnya menyatakan perlu ada pendekatan yang lebih spesifik agar KY dan MA bisa bersinergi menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk baik yang menyangkut perilaku murni ataupun perilaku yudisial seorang hakim. Dengan demikian, pengawasan hakim menjadi lebih efektif.

"Terakhir ini muncul ada sedikit saya kira sangat signifikan kemauan untuk MA terbuka untuk melakukan pembahasan bersama," ujarnya.

Sehubungan dengan itu, Aidul sangat berharap Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang saat ini menjadi salah satu RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2018 turut mengatur soal hubungan KY dan MA.

(Nov/P-1)





Original Post

KPK Tolak Beri Keringanan untuk Adi Putra

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-1-5

KPK Tolak Beri Keringanan untuk Adi Putra

JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Komisaris PT Adhiguna Keruk-tama, Adi Putra Kurniawan, dengan hukuman pidana 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider S bulan kurungan. Jaksa juga menolak permohon-an terdakwa untuk menjadi Justice Collaborator (JC) dalam kasus suap yang dilakukannya di Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang bisa meringankan hukumannya kelak.

"Menyatakan Terdakwa Adi Putra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

berlanjut," ucap Jaksa Dian Hamisena saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (4/1).

Jaksa menilai modus operandi terdakwa memberi suap dengan menggunakan sarana perbankan (ATM) merupakan hal yang relatif baru. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan yang memberatkan karena dapat mempersulit proses pengungkapan tindak pidana oleh aparat penegak hukum serta dikhawatirkan dapat diikuti pelaku lainnya.

Dalam surat tuntutan, Jaksa menyebutkan terdapat 11 orang selain Mantan Dirjen Hubla Kemenhub, Antonius

Tonny Budiono, yang mene-rim.a pemberian uang dari Adi Putra dengan menggunakan ATM atas nama rekening Joko Prabowo dengan nilai mencapai Rp3.671.900.000. Untuk Antonius sendiri, suap mencapai Rp2,3 miliar.

Sementara itu, permohonan Adi Putra untuk menjadi JC juga mentah. Jaksa Mochammad Takdir Suhan menyatakan Adi Putra tidak memenuhi persyaratan.

Pasalnya, Jaksa menilai Adi Putra selaku pemberi suap dan Antonius selaku penerima suap masing-masing adalah pelaku utama dalam perkara tersebut. Selain itu, pada saat tuntutan dibacakan, Adi Putra belum memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara terpisah di persidangan Antonius.

"Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa permohonan justice collaborator Adi Putra Kurniawan tidak dapat

dika-buikan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan," ucap Jaksa Takdir.

Ditemui seusai sidang, Jaksa Takdir membuka kemungkinan untuk mengembangkan kasus terhadap 11 nama yang disebut menerima sejumlah uang dari Adi Putra. Dikatakan dia, dalih sebagai ucapan terima kasih dikesampingkan jaksa penuntut umum.

Dirinya menyatakan dalam surat tuntutan jaksa mencantumkan wewenang KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara a quo yang dapat menjai penguat untuk pengembangan kasus.

(Ric/P-5)





Original Post

Motor Harley dan Hiburan Malam untuk Auditor BPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-1-5

Motor Harley dan Hiburan Malam untuk Auditor BPK

MANTAN General Manager PT Jasa Marga Cabang Pur-balenyi. Setia Budi, didakwa memberi satu unit motor Harley Davidson kepada auditor madya pada Sub-Auditorat VII Badan pemeriksa Keuangan, Sigit Yugo-harto. Selain itu, dirinya juga didakwa memberi sejumlah fasilitas hiburan kepada Sigit dan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lainnya.

Pemberian itu diduga diberikan karena Sigit selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK yang melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi pada PT Jasa Marga. Sigit diduga mengubah hasil temuan sementara dari tim pemeriksa pada PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi tahun 2015 dan 2016.

"Yang bertentangan dengan kewajibannya selaku pemeriksa BPK, yaitu dilarang meminta dan atau menerima uang, barang, dan atau fasilitas lainnya baik langsung ataupun tidak langsung yang berhubung- an dengan jabatan dan atau pekerjaannya," ucap jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rony Yusuf saat membacakan dakwaan terhadap Setia Budi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kp "s(4/1).

\al, terdapat temuan pembayaran se-

besar Rp3,144 miliar untuk pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan, dan pengecatan marka jalan pada cabang Purbaleunyi pada tahun 2015. Sementara . di tahun 2016 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp5,942 miliar.

Pemberian motor Harley dilakukan dengan cara membeli dari Indra Kharisma Rahardi di Bandung senilai Rpll5 juta. Motor pabrikan Amerika Serikat itu kemudian diantar langsung ke kediaman Sigit di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sementara itu, pemberian fasilitas karaoke dan hiburan malam dilakukan dua kali. Pertama, Janudin dari PT Giendra Putra membayar biaya hiburan di Havana Spa karaoke, Bandung, sebesar Rp41.721.200.

Hiburan malam kedua dibayar oleh Setia Budi dan Sucandra selaku Deputi GM Maintenance dan Service Management PT Jasa Marga Cabang CTC. "Untuk karaoke di Las Vegas Plaza Semanggi, Jakarta, sebesar Rp34 juta," ucap Jaksa Rony.

Atas perbuatannya tersebut, Setia Budi diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal S ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Ric/P-5)





Original Post

Kasus Gratifikasi Dominasi Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Media Online republika.co.id
2018-01-05

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) digelar oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) pertama kali di tahun 2009, kasus suap dan gratifikasi cukup mendominasi hingga sekarang. Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan dari 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan, ada 22 laporan karena praktik suap dan gratifikasi, yaitu sekitar 44,9 persen.

"Praktik suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya," katanya dalam keterangan pers, Kamis (4/1).

Farid melanjutkan, hal ini tentunya menjadi keprihatinan dan sudah sepatutnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. KY mengimbau para hakim untuk senantiasa memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Sebagai mitra kerja, KY juga mengapresiasi langkah pembinaan dan pembenahan yang telah dilakukan MA. Namun, KY berharap agar MA lebih tegas terhadap oknum yang telah mencederai kemuliaan lembaga peradilan.

KY mengajak untuk sama-sama menjauhi perilaku korupsi. Dengan menjadikan pengadilan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dengan sendirinya dapat mengembalikan kepercayaan publik sehingga peradilan bersih, bermartabat dan agung dapat terwujud.

Selain kedua kasus tersebut, perselingkuhan-pelecehan juga termasuk yang banyak disidangkan dalam MKH, yaitu 17 perkara (34,6 persen). Pada tahun 2009 dan 2010 kasus perselingkuhan belum pernah digelar di sidang MKH. Namun, sejak tahun 2011-2017 laporan ini selalu ada. Bahkan, di tahun 2013 dan 2014 laporan ini mendominasi.

Jauhnya penempatan tugas seorang hakim dari keluarganya ditengarai menjadi salah satu sebab maraknya pelanggaran kode etik berupa perselingkuhan di kalangan para hakim.

Karena itu, pola mutasi dan promosi hakim sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan agar tidak terlalu jauh dari keluarganya. "Selain itu, kenaikan tunjangan dan fasilitas para hakim juga ditengarai menjadi penyebab meningkatnya kasus perselingkuhan," lanjutnya.

Kasus lainnya yang disidangkan di MKH, antara lain, bersikap indisipliner (5 laporan), mengonsumsi narkoba (tiga laporan), memanipulasi putusan kasasi (satu laporan), dan pemalsuan dokumen (satu laporan). Khusus 2017, KY dan MA menggelar tiga kali sidang MKH karena kasus penyuapan (satu laporan) dan perselingkuhan (dua laporan).

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/05/p21jtj354-kasus-gratifikasi-dominasi-sidang-majelis-kehormatan-hakim



Original Post

Setya Novanto Janji Tertib Jalani Sidang Usai Eksepsi Ditolak

Media Online liputan6com
2018-01-05

Liputan6.com, Jakarta - Usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Setya Novanto datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kembali menjalani pemeriksaan. Dia diperiksa masih dalam kaitan kasus e-KTP.

Pukul19.30WIB, Ketua nonaktif DPR itu selesai menjalani pemeriksaan.

Saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK menuju mobil tahanan untuk kembali ke Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta Timur atau Rutan KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, mukanya sayu. Namun, diatetap tersenyum kepada awak media.

Setya Novanto sempat memberi tanggapan atas penolakan majelis hakim atas eksepsinya.

"Saya sudah serahkan kepada hakim, saya sangat menghormati, dan saya akan tertib menjalankan proses di persidangan, " ujar Setya Novanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Quadra Solution Anang Sugiana pada hari ini.

"Siang ini dibutuhkan pemeriksaan terhadap SN sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo)," kata Febri.

1 dari 2 halamanPutusan SelaTerdakwa kasus korupsi KTP Elektronik (E-KTP), Setya Novanto menjalani sidang beragenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/1). Majelis Hakim memutuskan kasus korupsi E-KTP dilanjutkan. (Liputan6.com/Johan Tallo)Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi Setya Novanto. Putusan selaitu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Yanto hari ini.

"Eksepsi keberatan terdakwaSetya Novanto tidak bisa terima," ucap Yanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Atas hal itu, Setya Novanto mengaku menghormati keputusan itu. Pihaknya akan mengikuti proses persidangan berikutnya yang beragendakan pemeriksaan para saksi. Oleh karena itu, majelis akan melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.

"Terdakwa menghormasti putusan sela, dan akan mengikuti proses selanjutnya. Persidangan berikutnya akan berlangsung pada Kamis 11 Januari 2018 dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum," ujar Yanto.

Saksikan video pilihan di bawah ini

http://news.liputan6.com/read/3215757/setya-novanto-janji-tertib-jalani-sidang-usai-eksepsi-ditolak



Original Post

PPP: Pak Yasonna, Jangan Benturkan Jokowi Dengan Umat Muslim!

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-01-05

RMOL. Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat meminta agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku.Dia menilai, kunci untuk menghentikan konflik kepengurusan PPP saat ini berada di tangan politisi PDI Perjuangan itu.

"Karena akar permasalahannya disitu ketika PPP kubu Romy meminta surat pengesahan Ke Kementerian Hukum dan HAM yang saat itu di jabat Amir Syamsuddin, Pak Menteri dan Dirjen Administrasi Hukum (AHU) menolak karena konsisten pada pasal 23, 32 dan 33 UU nomor 2 tahun 2011," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (4/1).

Dalam pasal-pasal tersebut, kata Humphrey secara tegas menolak melalui surat dirjen AHU pada tanggal 25 September 2014 yang menyebut bahwa konflik kepengurusan partai harus diselesaikan Mahkamah Partai dan Pengadilan.

"Namun hal itu berubah setelah Pak Yasonna resmi menjabat. Karena ternyata dia mengasahkan PPP kubu Romy," sambungnya.

Humphrey menjelaskan, dari situlah awal mula konflik PPP terjadi dan semakin berbelit-berbelit hingga saat ini. Atas dasar itu dia meminta agar Menkumham bisa berlaku adil dengan mematuhi peraturan yang ada.

Pasca keputusan sepihak Menkumham tersebut, PPP Djan Faridz memenangkan putusan Mahkamah Agung 504 dan 601 yang mana dalam putusan tersebut mengembalikan seluruh sengketa partai politik ke mahkamah partai. PPP Djan Faridz juga merupakan PPP yang di bentuk oleh muktamar dengan prosedur yang ditentukan oleh Mahkamah Partai DPP PPP dalam putusan nomor 14/2014.

"Saya mengingatkan bahwa sebagai menteri dalam kabinet Presiden Jokowi, Pak Yasonna dapat loyal dan mematuhi hukum pengadilan terutama yang berkaitan dengan partai. Sebab salah satu program nawa cita Presiden Jokowi adalah memberikan prioritas pada upaya kepercayaan publik pada instansi-instansi demokrasi melalui sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan," jelasnya.

Tidak hanya itu, kata Humphrey, tindakan Yasonna yang membuat rumit dan berbelit-berbelit konflik PPP ini secara tidak langsung juga telah membuat stigma Presiden Jokowi sebagai anti umat Islam, lantaran ada menteri di kabinetnya yang sengaja ingin memecah belah umat Islam.

"Saya mau berpesan kepada Pak Menteri yang terhormat tolong jangan benturkan pak Jokowi dengan umat muslim. Tegakah bapak (Yasonna) melihat Presiden yang menanggung hal tersebut. Padahal keputusan bapak yang telah memecah belah umat Islam," demikian Humphrey. [san]

http://politik.rmol.co/read/2018/01/05/320947/PPP:-Pak-Yasonna,-Jangan-Benturkan-Jokowi-Dengan-Umat-Muslim!-



Original Post

Eksepsi Kandas, UrungBebas

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-1-5

Eksepsi Kandas, UrungBebas

Hakim Lanjutkan Sidang Setnov

JAKARTA - Sidang pokok perkara kasus korupsi e-KTP untuk terdakwa Setya Novanto (Setnov) bakal berlangsung mulai Kamis (11/1). Kepastian itu diperoleh setelah majelis hakim dalam sidang pembacaan putusan sela menolak eksepsi (nota keberatan atas dakwaan) yang diajukan Setnov dalam sidang kemarin (4/1).

Hakim Yanto selaku ketua majelis hakim menyampaikan bahwa eksepsi Setnov tidak dapat diterima

Dia pun menuturkan, surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK bernomor DAK/ 88/24/12/2017 tertanggal 6 Desember 2017 telah memenuhi syarat formal dan materiil. "Sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP dan sah menurut hukum serta dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan," terangnya.

Berdasar putusan sela tersebut, Pengadilan Tipikor Jakarta memberikan lampu hijau kepada JPU KPK untuk melaksanakan sidang pokok perkara. "Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas nama terdakwa Setya Novanto," ucap Yanto. Pria yang juga menjabat ketua PN Jakarta Pusat itu menjelaskan, sidang pokok perkara tersebut bakal dilaksanakan seminggu dua kali. Jadwalnya setiap Senin dan Kamis.

Dalam sidang pokok perkara pekan depan, agenda persidangan adalah pemeriksaan saksi. "Yang akan diajukan oleh penuntut umum," imbuhnya. Berkaitan dengan sejumlah nama yang hilang dalam dakwaan Setnov, majelis hakim tidak mempersoalkan itu. Hakim anggota Franky Tambuwun menyampaikan, keberatan atas hal tersebut tidak bisa menjadi pertimbangan.

Franky turut menjelaskan bahwa pengajuan terdakwa serta namanama yang tidak dicantumkan dalam dakwaan Setnov merupakan kewenangan dan tanggung jawab JPU KPK. "Terkait namanama yang hilang tentunya tidak menyebabkan batal demi hukum," terangnya. "Karena yang diadili adalah perkara Setya Novanto, bukan nama-nama yang hilang tersebut. Maka, keberatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima," tambah dia.

Dalam persidangan kemarin, Setnov tampak serius men-

dengarkan putusan sela yang dibacakan majelis hakim. Serupa, istrinya, Deisty Astriani Tagor, menyimak putusan tersebut. Sebelum sidang berakhir, pria yang pernah menduduki kursi ketua umum Golkar itu lantas buka suara. "Terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua Pak Yanto dan juga JPU beserta para penasihat hukum karena sudah mendengarkan," ungkapnya.

Sesuai keterangannya ketika diperiksa KPK dua hari lalu (3/1), Setnov menyampaikan bahwa dirinya menghormati putusan sela yang dibacakan kemarin. "Saya akan ikuti secara tertib dan tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Setnov juga sempat berbincang dengan JPU KPK Irene Putri sebelum meninggalkan ruang sidang. Namun, dia memilih bungkam saat ditanyai awak media.

Sebagai penasihat hukum Setnov, Maqdir Ismail menjelaskan bahwa keterangan yang disampaikan kliennya dalam persidangan patut dilihat secara baik. Meski demikian, itu tidak lantas bisa diartikan bahwa pria kelahiran Bandung tersebut bakal mengajukan diri menjadi justice collaborator. Dia menegaskan, sampai kemarin belum ada arah ke sana. "Belum, belum, belum. Nanti ya, sabar ya," ucap Maqdir.

Menurut Maqdir, pihaknya tidak akan gegabah. Apalagi untuk menjadi justice collaborator. "Untuk jadi JC (C(justicecollaborator) itu kami tidak mau menimbulkan fitnah," imbuhnya. Melainkan, sambung dia, harus ada fakta, bukti, serta saksi yang kuat. Sebab, jika tidak, keputusan itu bisa jadi malah berdampak buruk terhadap Setnov. "Jadi, kalau andaikata apa pun (yang disampaikan Setnov, Red) nanti harus ada faktanya," tutur dia.

Berkaitan dengan putusan sela yang sudah dibacakan majelis hakim, Maqdir menyampaikan

bahwa semua pihak harus menganggap putusan tersebut benar serta harus diterima. Diajuga memastikan, pihaknya sudah bersiap diri guna memastikan sidang pokok perkara berjalan sesuai aturan dan ketentuan. "Bisa dilakukan secara cermat," kata dia.

Salah satu yang menjadi sorotan Maqdir dan timnya adalah kerugian keuangan negara. Hal itu, sambung dia, akan ditanyakan kepada para saksi yang diperiksa dalam sidang pokok perkara. "Apakah memang betul ada kerugian keuangan negara atau tidak," ucap dia.

Dia menyoroti hal itu lantaran timnya menilai ada kejanggalan terkait dengan penghitungan kerugian negara. Yakni, hasil penghitungan yang bersumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Akan tetapi, BPKP pula yang menyetujui jumlah angka pengadaan dari e-KTP ini," ungkap Maqdir. Menurut dia, itu patut dipertanyakan kepada BPKP. "Kenapa kok ada perbedaan, kesalahannya itu ada di mana," tambahnya.

Lebih lanjut, Maqdir menyampaikan bahwa pihaknya juga bakal menghadirkan saksi-saksi yang dapat menguntungkan Setnov. Termasuk para ahli. Namun, dia belum bisa menyebutkan siapa saja saksi dan ahli tersebut. "Saya belum bisa memprediksi sekarang," tuturnya. Yang pasti, saksi maupun ahli itu harus bisa membenarkan dalil pembelaan yang disampaikan timnya.

Meski belum bisa menyebutkan nama-nama saksi dan ahli yang bakal dihadirkan untuk meringankan Setnov, Maqdir menyebutkan bahwa lewat ahli tersebut, pihaknya bakal mendalami model serta cara penghitungan keuangan negara yang dilakukan BPKP. "Benar atau tidak menurut akuntansi Indonesia," imbuhnya. Sebab, itu penting untuk membuktikan kerugian keuangan negara yang dia pertanyakan.

(syn/c 10/agm)





Original Post

Pemkot Solo Sudah Siapkan Anggaran Untuk Perawatan, Pelatihan Kurator

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-1-5

Pemkot Solo Sudah Siapkan Anggaran Untuk Perawatan, Pelatihan Kurator

TANAH dan bangunan milik bekas Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Djoko Susilo dihibahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, Selasa (17/10).

Penyerahan aset senilai Rp 49 miliar itu, berdasarkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017. hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Kepada Pemkot Solo. Rencananya, bangunan seluas 3.077 meter persegi di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 70, Son-dakan Laweyan ini, akan dimanfaatkan sebagai museum batik.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyatakan, hibah ini merupakan sebuah hal yang luar biasa bagi Kota Solo. Sebab, bangunan tersebut merupakan sesuatu yang legal dan bermanfaat. "Kami akan buat menjadi Museum Batik," ujar Rudi.

Menurut Rudi, keputusan untuk mengalihfungsikan lahan dan bangunan ini menjadi Museum Batik, di antaranya adalah sebagai ajang promosi Kota Solo bagi wisatawan asing maupun lokal.

Ia menambahkan, telah me-

nyiapkan dana operasional untuk mengelola bangunan tersebut. "APBD 2018 sudah ada anggaran untuk perawatan, pelatihan dan kurator," tandasnya.

Selain untuk museum, kata dia, bangunan tersebut juga akan digunakan sebagai lokasi workshop proses membatik."Ekstrakurikuler anak sekolah bisa ditarik ke sini. Segera kita lakukan pengadaan peralatan," ucapnya.

Selain itu. Rudi mengaku tidak mau ambil pusing dengan adanya proses hukum dari keluarga Djoko Susilo. "Sudah jelas disita KPK dan kasusnya sudah inkracht," tegasnya.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, tanah dan bangunan milik Djoko Susilo merupakan barang rampasan, karena putusannya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA), Nomor 537/.ka/Pid-sus/2004 atau tanggal per 4 Juni 2014 dan barang milik negara.

"Gedung tersebut awalnya milik Pak Djoko Susilo, kemudian tersandung kasus korupsi, dan diinventarisasi asetnya, salah satunya gedung ini," jelas Agus.

Menurut Agus, bila lahan dan bangunan tersebut dihibahkan kepada siapapun tentu ada

prosesnya, yaitu persetujuan dari Presiden dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan keluarnya surat Diretur Jenderal milik Negara atas nama Menkeu No.S324/ MK.6/2017, tanggal 15 September 2017. "Jadi, secara sah barang milik negara itu, diserahkan ke Pemerintah Kota Surakarta," tandasnya.

Dia berharap, bangunan tersebut bermanfaat bagi masyarakat Solo dan Indonesia, karena akan digunakan sebagai museum batik.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, KPK akan tetap melakukan proses hibah rumah Djoko Susilo kepada Pemkot Surakarta. "Gugatan perdata tidak memengaruhi putusan pidana, sehingga kami menjalankan sesuai putusan yang ada," tegas Febri.

Koodinator Unit Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK Irene menambahkan, barang yang dirampas negara hanya tanah dan bangunan, tetapi seperti kursi, meja dan perabotan tidak termasuk dirampas.

"Nanti akan diambil tim penyidik dan diinventarisasi. Barang tidak masuk yang kami rampas." ujar Irene.

tif/NET





Original Post

Polisi Sita Rpl Miliar di Laci Pemkot Makassar

Media Cetak Media Indonesia Halaman 13
2018-1-5

Polisi Sita Rpl Miliar di Laci Pemkot Makassar

Polda Sulawesi Selatan bergerak maraton menyidik dua dugaan korupsi di Pemkot Makassar. Sang wali kota sudah dua kali diperiksa.

Lina Herlina

lino@mecliomdonesia.com

PENYIDIK Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyita uang tunai lebih dari Rpl miliar saat menggeledah ruangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, Rabu (3/1). Selain Rupiah, uang sitaan itu juga berupa dolar Amerika Serikat.

"Kami masih mengembangkan penyitaan uang tunai ini dengan memeriksa sejumlah saksi, di antaranya bendahara dan staf honorer bidang anggaran di badan tersebut," kata Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Dicky Sondani, kemarin.

Kemarin, penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Sulawesi Selatan juga memeriksa Gani Sirman yang pernah menjabat sebagai Pit Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ia diperiksa seba-

gai saksi proyek pengadaan ketapang kencana.

"Pertanyaan yang diajukan ke saya berkaitan dengan tugas sebagai pit. Tidak terlalu banyak, karena posisi saya saat menjabat hanya sebagai penerus, dan semua perencanaan proyek disusun pejabat sebelumnya," papar Gani.

Saat ini Polda Sulawesi Selatan tengah menyidik dua kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Kasus pertama terkait dengan dugaan pengelembungan anggaran pengadaan barang pada sanggar kerajinan lorong, yang digulirkan Dinas Koperasi dan UKM Makassar pada 2016.

Kasus kedua ialah dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan bibit ketapang yang digulirkan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Makassar pada 2016.

Untuk kedua kasus itu, penyidik sudah memeriksa Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Danny Pomanto.

"Bapak tidak pernah menerima laporan soal proyek itu. Yang kami ketahui, sesuai hasil laporan BPKP tidak pernah ada masalah," kata Ram-syah Tabraman, kuasa hukum Danny Pomanto.

Pungutan Prona

Kemarin, Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menahan tersangka kasus dugaan pungutan liar dalam proyek Operasi Agraria Nasional 2016 di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara. "Kami menahan Kepala Desa Bayan. Raden Madikusuma, karena memungut dana dari 499 warga. Totalnya mencapai Rpl76 juta," ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mataram Andritama Anasiska.

Madikusuma mengaku dana kutipan itu sudah habis digunakan untuk kepentingan desa, di antaranya untuk membayar honor perangkat desa, pembelian alat tulis kantor dan melerai untuk sertifikat. "Secepatnya kami akan merampungkan berkas kasus ini dan melimpahkannya ke pengadilan," lanjut Andritama.

Dari Kabupaten Lebak, Banten, pemerintah kabupaten menyatakan selama 2017 sudah memberhentikan tujuh aparatur sipil negara. "Mereka melakukan pelanggaran berat, yakni korupsi," kata Kepala Bidang Pembinaan, Badan Kepegawaian Kabupaten Lebak, Fuad Lutfi.

Dari ketujuh ASN itu, lima orang dipecat dengan tidak hormat karena terjerat kasus pidana korupsi. Dua di antara mereka merupakan kepala dinas. Dua ASN lain dipecat dengan hormat karena kasus tidak disiplin dalam bekerja.

Sanksi juga diberikan kepada 34 ASN yang melakukan sejumlah pelanggaran. Sanksi berupa penurunan pangkat dan penundaan kenaikan gaji. "Mereka tidak disiplin bekerja dan sering bolos," ungkap Fuad.

Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Katura AR, maestro batik dari Trusmi, menciptakan karya motif batik yang menggambarkan perlawanan negara terhadap para koruptor. "Ide awalnya ya apa yang kami de-ngar, lihat, dan menjadi isu nasional," kata Katura.

(LN/YR/UL/WB/Ant/N-2)





Original Post

Setya Tolak Ungkap Korupsi KTP Elektronik

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-1-5

Setya Tolak Ungkap Korupsi KTP Elektronik

JAKARTA - Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail, mengatakan kliennya tak akan mengajukan diri sebagai pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator. Dia mengklaim Setya, yang saat itu menjabat Ketua EVaksi Partai Golkar, tak pernah ikut campur dalam pembahasan dan pengaturan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik.

"Kami tak mau, karena JC itu menyebut nama orang. Kami tak mau jadi sumber fitnah," kata Maqdir seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. "Saya kira itu harus ada fakta, bukti, saksi."

Menurut Maqdir, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut juga tak bisa dikategorikan sebagai pelaku utama. Dia menilai, pengatur dan pelaku utama dari korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri yang memegang dan menggunakan anggaran. "Beliau ini DPR, itu mulai ikut di tengah, bahkan bagian akhir," kata dia.

Wacana menjadi justice collaborator muncul setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak keberatan atau eksepsi Setya Novanto dalam putusan sela. Majelis menilai dakwaan yang diajukan jaksa KPK telah memenuhi syarat kelengkapan dan akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan saksi serta pembuktian mulai 11 Januari mendatang.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, juga membuka kemungkinan Setya mengajukan permohonan men-

jadi justice collaborator dengan syarat turut membantu mengungkap seluruh kasus tersebut secara utuh. Toh, menurut dia, jaksa KPK sendiri akan membeberkan seluruh peran Setya secara rinci di pengadilan. Dia menilai, upaya Setya untuk membantah dan mengelak akan sia-sia. "Termasuk dugaan penerimaan sejumlah uang terkait kasus ini," kata Ftebri.

Dalam dakwaan, Setya diduga mendapat keuntungan US$ 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille senilai US$ 135 ribu dari proyek KTP elektronik. KPK pun mengklaim memiliki sejumlah informasi dan rekaman komunikasi tentang pengaturan korupsi proyek tersebut. Salah satunya, pertemuan di kediaman Setya yang dihadiri petinggi konsorsium dan vendor pemenang proyek serta mantan bos Gunung Agung, Made Oka Masagung.

Setya sendiri tak berkomentar banyak seusai pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Dia mengklaim akan menjalani proses sidang dengan hormat dan tertib. "Saya sudah mendengar putusannya dan saya menghormati putusan ini," kata dia.

LANI DIANA L FRANSISCO





Original Post

Penyuap Dirjen Dituntut 4 Tahun Penjara

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-1-5

Penyuap Dirjen Dituntut 4 Tahun Penjara

Jaksa menolak pengajuan status justice collaborator Komisaris PT Adhiguna Keruktama.

JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan, 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan penjara. Jaksa menilai Adi terbukti menyuap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (saat itu), Antonius Tonny Budiono, sebesar Rp 2,3 nuli ar.

Jaksa menilai tindak pidana korupsi yang dilakukan Adi dapat memberikan efek buruk kepada masyarakat. Hal ini merujuk pada modus operandi yang dilakukan Adi saat menyuap Tonny dengan menggunakan sarana perbankan, yaitu kartu anjungan tunai mandiri (ATM).

"Mempersulit proses pengungkapan tindak pidana oleh aparat penegak hukum serta dikhawatirkan dapat diikuti oleh pelaku lainnya sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perbankan nasional," kata jaksa penuntut umum KPK, Dian Hamisena, kemarin.

Dalam perkara ini, Adi memberikan suap kepada Tonny agar mendapatkan proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; dan pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Dia terbukti membuka beberapa

rekening di Bank Mandiri menggunakan KTP palsu dengan nama Yongkie Gol-dwing dan Joko Prabowo pada 2015-2016.

Berdasarkan data yang diperoleh KPK, Adi membuat 21 rekening di Bank Mandiri cabang Pekalongan dengan nama Joko Prabowo. Dia kemudian menggunakan kartu ATM dari rekening-rekening tersebut untuk mengalirkan uang kepada anggota lembaga swadaya masyarakat, wartawan, preman di proyek lapangan, rekan wanita, dan beberapa pejabat di Kementerian Perhubungan, termasuk Tonny.

Adi memberikan uang kepada Tonny karena mendapat arahan agar

Adhiguna dapat memenangi sejumlah proyek dan mendapat persetujuan penerbitan SIKK. KPK setidaknya mencatat ada. empat paket proyek Kementerian Perhubungan yang jatuh ke Adhiguna.

Fakta persidangan ini membuat jaksa KPK menolak pengajuan menjadi justice collaborator oleh Adi pada 21 Desember lalu. Jaksa menilai Adi sangat aktif menyuap sejumlah pihak demi kepentingan usahanya. Selain itu, menurut jaksa KPK, Adi dan Tonny adalah pelaku utama dari kasus suap proyek Kementerian Perhubungan tersebut.

"Adi juga belum memberikan keterangan seba-

gai saksi dalam perkara Tonny. Permohonan justice collaborator-nya tak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan," ujar jaksa KPK, Takdir Suhan.

Kuasa hukum Adi Putra, Muhammad Riza, mengatakan kliennya memang siap untuk turut membuka aliran uang kepada seluruh pejabat di Kementerian Perhubungan. Dia mengklaim permohonan JC baru disampaikan menjelang sidang tuntutan setelah Adi menunjukkan sikap kooperatif sejak penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan. "Memang sudah niat dari awal, tapi baru terealisasi saja," kata dia. LANI DIANA

Fransisco Rosarians





Original Post

EKSEPSI DITOLAK

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-1-5

EKSEPSI DITOLAK

Terdakwa kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik, Setya Novanto, tersenyum saat memasuki ruangan persidangan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/1). Majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Setya Novanto terhadap dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi proyek KTP elektronik.

IMAN FIRMANSYAH/REPUBLIKA





Original Post

Novanto Tak Ngeluh

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-1-5

Novanto Tak Ngeluh

HABIS SIDANG DIPERIKSA KPK

DALAM persidangan ke-4 kasus korupsi e-KTP kemarin, hakim Pengadilan Tipikor menolak eksepsi Setya Novanto. Sekalipun begitu, Novanto "nrimo" saja. Usai sidang dan langsung diperiksa di KPK selama 5,5 jam, bekas ketua DPR tni juga tetap tenang, tak ngeluh.

Sidang dengan agenda putusan sela itu dibuka Ketua Majelis Hakim Yanto pukul 09.30 WIB. Novanto duduk di kursi terdakwa. Mengenakan kemeja batik coklat lengan panjang, Novanto tampak segar bugar. Dia fokus menyimak jalannya persidangan yang berlangsung sekitar 45 menit ini. Raut

mukanya sersan; serius, tapi santai. Yang terlihat tegang justru istrinya, Deisti Astiani Tagor yang duduk di barisan paling depan di sebelah kanan dari hadapan majelis hakim. Sesekali dia bertopang dagu, tampak gelisah.

Dalam putusan sela, hakim Yanto cs menolak seluruh nota pembelaan eks Ketum Golkar itu. "Menyatakan keberatan eksepsi penasehat hukum terdakwa Setya Novanto tidak dapat diterima," ujar Hakim Yanto.

Majelis hakim menyatakan, surat dakwaan penuntut umum dengan

nomor dak/88/24/12/2017 tertanggal 6 Desember telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP. Dengan begitu, surat dakwaan sah dijadikan dasar pemeriksaan perkara.

Keberatan-keberatan yang dituangkan Novanto dalam eksepsinya pun dikesampingkan hakim. Di antaranya, soal perbedaan penghitungan kerugian negara. Menurutnya, hal itu sudah sesuai penghitungan BPKP.

Sementara soal angka pasti kerugian negara, majelis hakim berpendapat hal itu sudah memasuki ranah pokok perkara yang nantinya harus dibuktikan dalam persidangan.

Selain itu, majelis hakim tak menerima eksepsi terdakwa yang meminta hakim menyatakan surat dakwaan Novanto batal demi hukum lantaran tem-pus delicti berbeda dari surat dakwaan pihak yang disebut bersama-sama Novanto dalam korupsi e-KTP.

Menurut majelis hakim, yang diajukan dalam perkara a quo adalah Novanto, bukan Irman, Sugiharto maupun Andi Narogong. Maka berkas perkara yang difokuskan adalah milik Novanto. Lagipula, sebelum sidang digelar, hakim telah memelajari berkas perkara apakah telah memenuhi unsur formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP.

Keberatan lain kubu Novanto soal hilangnya sejumlah nama dalam dak-

waan juga diabaikan majelis hakim.

Majelis hakim menilai, hal itu tidak tepat dijadikan dasar eksepsi. Hakim Yanto menegaskan, jaksa memiliki wewenang mutlak mengajukan terdakwa. Karena itu, kalaupun ada pihak yang tidak dicantumkan dalam surat dakwaan hal itu tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum. Dengan ditolaknya eksepsi itu, majelis hakim menyatakan melanjutkan sidang dengan agenda pembuktian.

Usai pembacaan putusan sela, Hakim Yanto memberi kesempatan Novanto untuk menanggapinya. Dengan ksatria, Ketua DPR non aktif itu menyatakan menghormati putusan hakim. "Kami sudah mendengarkan dan saya sangat menghormati dan saya akan mengikuti secara tertib," tutur Novanto dengan santun.

Setelah itu, majelis hakim memerintahkan jaksa untuk mempersiapkan pemeriksaan Novanto dalam sidang selanjutnya. Sidang akan dilanjutkan pada Kam i s pekan depan (11/1) dengan agenda pemeriksaan saksi.

Majelis hakim meminta kubu Novanto menyiapkan pembuktian. Putusan ini disambut KPK. Jubir KPK Febri Diansyah menganalogikan putusan itu sebagai lembaran baru dari sebuah buku. Setelah putusan sela itu, KPK akan masuk ke lembar berikutnya dalam penanganan kasus e-KTP. "KPK akan membuktikan secara lebih rinci perbuatan terdakwa, termasuk dugaan penerimaan sejumlah uang terkait kasus ini," ujarnya kemarin.

Usai menjalani persidangan, Novanto

kembali diperiksa KPK sebagai saksi bagi tersangka e-KTP lainnya, Anang Sugiana Sudihardjo, Dirut PT Quadra Solution. Novanto tiba di markas komisi antirasuah pukul 13.45 WIB. Dia sudah berganti baju. Batik coklat lengan panjangnya sudah berganti kemeja putih lengan pendek yang dibalut rompi tahanan oranye KPK.

Dihadang wartawan, Novanto melemparkan senyum. "Sehat," ujar Novanto saat ditanya kondisinya. Novanto baru keluar dari gedung KPK pukul 19.30 WIB. Kepada wartawan, dia kembali menyatakan menghormati putusan sela majelis hakim Pengadilan Tipikor. "Saya sangat menghormati, dan saya akan tertib menjalankan proses di persidangan," kata Novanto.

Novanto Takut Jadi Sumber Fitnah

Kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail, belum memastikan apakah kliennya akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, terkait kasus e-KTP. Menurutnya, menjadi JC, berarti akan menyebut nama-nama pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.

"Saya kira kami tidak ingin menjadikan Pak Novanto sebagai bulan-bulanan tukang fitnah, seperti sidang-sidang yang lain dulu," ungkap Maqdir.

Menurut Maqdir, untuk mengungkap pihak lain dalam kasus itu memerlukan fakta, bukti, dan saksi-saksi Iain. Hal ini juga harus diikuti fakta pendukung yang menerangkan kebenaran yang

disampaikan Novanto. Paling tidak, jika ada orang yang mengatakan itu, Novanto akan menyampaikannya. Namun, Maqdir menjelaskan, bukan berarti Novanto sudah menutup pintu menjadi JC. Hal itu akan dipertimbangkan Novanto dan keluarga. "Karena semuanya ini beliau dan keluarga yang akan menerima segala akibat baik dan akibat buruk," imbuhnya.

Yang pasti, Maqdir menegaskan, Novanto memenuhi syarat sebagai JC karena bukan pelaku utama dalam perkara yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun itu. Novanto, sebagai anggota DPR, mulai terlibat dalam kasus itu di bagian akhir. Lalu siapa pelaku utamanya? "Orang-orang Kemendagri dong. Kan yang merancang biaya itu kan Kemendagri. Dengan rancangan biaya itu disampaikan, diminta, diperiksa BPKP, BPKP membuat persetujuan," tandas Maqdir.

Jubir KPK Febri Diansyah mempersilakan Novanto mengajukan JC. "Jika terdakwa memiliki iktikad baik menjadi JC, silakan ajukan ke KPK. Tentu dipertimbangkan dan dipelajari dulu," ujar Febri.

Namun Febri mengingatkanjika ingin menjadi JC, Novanto harus mengakui perbuatannya dan kooperatif dengan KPK. "Nanti akan dinilai siapa pelaku lain yang lebih besar yang diungkap," tuturnya. "JC tidak bisa diberikan pada pelaku utama." Jika permintaan sebagai JC itu dikabulkan, ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun yang membayangi Novanto, dapat diturunkan.

OKT





Original Post

Tersangka BLBI Nyeret Boediono

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-1-5

Tersangka BLBI Nyeret Boediono

BEKAS wapres Boediono diseret-seret tersangka kasus surat keterangan lunas (SKL) BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung.

Syafruddin menyeret nama Boediono usai diperiksa selama 6,5 jam di gedung KPK, kemarin. Dia menyebut, dirinya sebagai Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sudah menyelesaikan urusannya ketika menyerahkan hak tagih BDNI kepada Boediono yang saat itu menjabat sebagai Menkeu.

"Semua sudah saya sampaikan semua. Dan hak tagih ada di sini. Kalau mau dilihatin juga boleh. Saya sudah serahkan hak tagih Rp 4,8 triliun kepada Menteri Keuangan Pak Boediono tahun 2004," ungkap Syafruddin.

Selain Boediono, Syafruddin juga melempar bola kepada Sri Mulyani. Menurutnya, Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menkeu pada 2007 melakukan penjualan aset BDNI. "Menteri Keuangan 2007 menjual aset jadi Rp 220 miliar. Jadi ya silakan saja diinikan. Sudah selesai kok urusan saya," tandasnya seraya masuk ke dalam mobil tahanan.

Untuk diketahui, KPK menyebut Syafruddin mengusulkan disetujuinya KKSK perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun.

Dalam audit terbaru BPK, KPK menyebut nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini menjadi Rp4,58 triliun. Nilai itu disebabkan Rp 1,1 triliun yang dinilai sustainable, kemudian dilelang dan didapatkan hanya Rp220 miliar. Sisanya, Rp4,58 triliun, menjadi kerugian negara.

KPK sendiri sudah memeriksa Boediono pada Kamis (28/12/2017). Eks wapres itu diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Syafruddin. Boediono diperiksa dalam kapasitasnya saat itu sebagai Menkeu.

Untuk diketahui, selama periode 9 Agustus 2001 hingga 20 Oktober 2004 Boediono menjabat sebagai menteri keuangan dan sekaligus sebagai anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). KKSK merupakan komite pengambil keputusan atas kebijakan BPPN di atas Rpl triliun.

Nah, Menkeu, sebagai anggota KKSK terlibat langsung dalam setiap penambahan biaya rekapitalisasi perbankan di BPPN.

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi (Boediono) sehubungan dengan kapasitasnya saat itu sebagai menteri

keuangan, yang sesuai dengan Keppres Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) adalah sebagai anggota KKSK," ungkap Jubir KPK Febri Diansyah.

Pemeriksaan Boediono merupakan kemajuan bagi KPK. Ini kali pertama eks Wapres itu diperiksa. Sebelumnya, KPK sudah memeriksa eks Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, eks Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie, dan eks Menteri Koordinator Perekonomian Dorojatun Kuntjoro. Kemudian, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, eks Menteri BUMN Rini M Soemarno, serta Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 1 Putu Gede Ary Suta.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif optimis tahun ini, kasus BLBI, dan kasus e-KTP tuntas.

"Resolusi 2018, kasus e-KTP dan BLBI bisa diselesaikan tuntas. Tindak pidana korupsi korporasi dan korupsi sumber daya alam juga lebih banyak yang akan sampai ke penuntutan," ujar Syarif melalui pesan singkat kepada wartawan, 1 Januari lalu,

okt





Original Post

NYENGIR

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 12
2018-1-5

NYENGIR

Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto mengikuti sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan bekas ketua DPR itu.

REDAKSI





Original Post

Penyuap Dirjen Hubla Dituntut 4Tahun Penjara

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-1-5

Penyuap Dirjen Hubla Dituntut 4Tahun Penjara

KASUS DUGAAN SUAP KEMENH UB

JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Adi Putra Kurniawan alias Yongkie alias Yeyen dengan pidana penjara selama empat tahun. Adi Putra merupakan penyuap Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub nonaktif Antonius Tonny Budiono.

JPU yang dipimpin Haerudin dengan anggota Dian Ha-misena, M Takdir Suhan, Moh Helmi Syarif, dan Putra Iskandar menilai, Adi Putra Kurniawan alias Yongkie abas Yeyen terbukti sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam delik pemberian suap.

Yongkie terbukti memberikan suap bersandi ucapan terima kasih, biaya operasional, sarung, telur asin, hingga kalender dengan total Rp2,3 miliar kepada Antonius Tonny Budiono. Yongkie melakukan perbuatan pidananya dengan membuka rekening melalui KTP dan identitas palsu. Pemberian suap dilakukan dengan didahului penyerahan kartu ATM disertai PIN maupun buku tabungan kepada Tonny.

Suap terhadap Tonny terbukti untuk lima kepentingan terkait dengan pelabuhan yang terkoneksi tol laut. Pertama, proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah Tahun Anggaran (TA) 2016. Kedua, pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur TA 2016. Ketiga, persetujuan penerbitan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri guna pelaksanaan proyek pekerjaan pengerukan dermaga milik perusahaan tersebut di

Bontang, Kalimantan Timur, yang pengerukannya dikerjakan PTAdhiguna Keruktama.

Keempat, persetujuan penerbitan SIKK PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten III terkait pekerjaan pengerukan di Lontar Banten yang dikerjakan PT Adhiguna Keruktama. Kelima, SIKK untuk KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, terkait proyek pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas TA 2017 yang pengerukannya dilaksanakan PT Adiguna Keruktama.

"Menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Adi Putra Kurniawan dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider lima bulan kurungan," ungkap JPU Dian Hamisena saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

JPU menilai, perbuatan Yongkie sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tipikor jo Pas al 64ayat 1 KUHPidana. Pertimbangan meringankan bagi Yongkie, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Pertimbangan memberatkan ada tiga. Pertama, tidak mendukung upaya dan program pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah. Kedua , modus operandi Yongkie tergolong . baru dengan pemberian ATM. "Terdakwa melakukan beberapa kali pemberian kepada beberapa orang berbeda," ujar JPU Dian.

JPU M Takdir Suhan menggariskan, KPK juga menolak surat permohonan menjadi jus- tice collaborator (JC) yang diajukan Yongkie.

sabirlaluhu





Original Post

Eksepsi Ditolak, Novanto Pasrah

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 3
2018-1-5

Eksepsi Ditolak, Novanto Pasrah

Kuasa Hukum Akan Ajukan Saksi Meringankan

JAKARTATerdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e- KTP) yang juga mantan Ketua DPR Setya Novanto mengaku pasrah putusan majelis hakimyang menolak eksepsi atas dakwaan yang ditujukan kepadanya.

Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu mengaku menghormati putusan sela majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dan siap mengikuti persidangan berikutnya. "Terima kasih Yang Mulia, Hakim Ketua Pak Yanto, juga JPU beserta para penasihat. Kami sudah mendengarkan dan saya sangat menghormati dan saya akan mengikuti secara tertib," tandas Novanto menanggapi putusan sela kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Selama persidangan berlangsung, turut hadir Deisti Astiani Tagor, istri Novanto. Deisti duduk di bangku pengunjung paling depan. Deisti terlihat fokus dan serius. Bahkan raut wajah tampak sedikit tegang saat mendengar pertimbangan bagian akhir dan amar putusan sela.

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipimpin Yanto bersama empat anggota majelis hakim FrangkiTambuwun, Emilia Dja-

jasubagja, Anwar, dan Ansyori Saifudin menolak berbagai ar-gumentasiyangdisodorkantim penasihat hukum Novanto.

Secara tegas majelis hakim sepakat dan bulat menolak semua eksepsi tim penasihat hukum Novanto yang dipimpin Maqdir Ismail atas dakwaan yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebaliknya majelis hakim mengamini surat dakwaan dan jawaban JPU atas eksepsi. Satu per satu personel majelis hakim membacakan secara gamblang seluruh pertimbangan dalamputusansela.Yantoyang juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan suara terang dan jelas membacakanbagian akhirper-timbangan dan amarputusan.

Yanto menggariskan, surat dakwaan nomor DAK-88/24/ 12/2017 atas nama Setya No-. vanto dalam korupsi pemba-

hasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2013 adalah sah menurut hukum.

Menurut Yanto, majelis telah mempertimbangkan seluruh keberatan tim penasihat hukum Novanto. Setelah dipertimbangkan, majelis menyimpulkan, eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis hakim berpendapat, surat dakwaan telah memenuhi syarat formi] dan materiil sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf adanbKUHAPidana.

Karena itu, Yanto memastikan, surat dakwaan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. Dengan begitu, pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Seluruh pertimbangan tersebut kemudian disarikan dalam amar putusan sela pada dua bagian dari total empat yang dinyatakan. Dua

lainnya tentang perintah kepada JPU danbiaya perkara.

"Mengadili, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas terdakwa Setya Novanto. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir," tandas Yanto saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakartakemarin.

Setelah putusan sela diketuk, Yanto menyampaikan, persidangan berikutnya diagendakan dua kali dalam sepekan, Senin dan Kamis. Namun untuk persidangan pembuktian akan diawali dari Ka-mis(ll/l). Pasalnya.jika dimulai Senin (8/1), ada kemungkinan saksi yang dipanggil tidak hadir. "Saudara penasihat hukum bisa mempersiapkan juga pembuktian. Jadi kita beri ruang yang sama dalam pembuktian perkara ini," ujarnya.

Maqdir Ismail selaku kuasa hukum Novanto akan mengha-dirkan saksi-saksi yang ber-

kompeten dalam bidangnya untuk membuktikan kejanggalan kerugian negara dalam dakwaan kliennya. Sebab keterangan saksi itu nantinya akan menjadi rujukan Novanto untuk membela diri. "Saya belum bisa prediksi sekarang siapa saksinya karena saksi yang menguntungkan itu harus betul-betul untuk menerangkan sesuatu yang membenarkan dalil-dalil yang akan kami sampaikan dalam pembelaan nanti," kata Maqdir.

Sementara itu, masih terkait kasus e-KTP, kemarin Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Oily Dondokambey dan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Kedua mantan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR tersebut sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari. "Dua saksi MN (Markus Nari) terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik tidak hadir," ungkap Juru Bicara KP K Febri Diansyah.

Oily Dondokambey sendiri telah mengirimkan surat kepada KPKuntukmemintapenjad-walan ulang atas ketidakhadir-annyapadapemeriksaankema-rin. Berdasarkan surat tersebut, menurut Febri, Oily mengaku sedang melaksanakan tugas dinas. "Yang bersangkutan mengirimkan surat permintaan penjadwalan ulang pada Senin (8/1). Alasannya, penerimaan surat panggilan dan ada tugas dinas," ungkap Febri.

Adapun untuk Tamsil Linrung, Febri mengaku belum mendapatkan informasi. "Untuk Tamsil Linrung, kami belum peroleh informasiketidak-hadirannya," ujarnya.

sabir laluhu





Original Post

Tim Auditor BPK Dijamu Hiburan Malam Rp 73 Juta

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-5

Tim Auditor BPK Dijamu Hiburan Malam Rp 73 Juta

Perkara Suap GM Jasa Marga Purbaleunyi

BEKAS General Manager PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Setia Budi didakwa memberikan motor Harley Davidson dan fasilitas hiburan malam kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sigit Yugoharto.

Sigit adalah Auditor Madya pada Sub Auditorat VII B2 BPK yang menjadi Ketua Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Setia Budi memberikan suap kepada Sigit karena dalam audit tim PDTT memberikan adanya kelebihan pembayaran yang menyebabkan kerugian negara. Yakni pada proyek pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan cabang Purbaleunyi 2015. Terjadi kelebihan pembayaran Rp 3,14 miliar.

Hal serupa ditemukan dalam pengerjaan proyek tahun 2016. Terjadi kelebihan pembayaran Rp 5,9 miliar.

"Pada 2 Agustus 2017 terdakwa memberikan arahan agar temuan tim pemeriksa BPK dikawal sehingga tidak ada temuan," Jaksa KPK Subari Kurniawan membacakan surat dakwaan terhadap Setia Budi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

Setia Budi juga memerintahkan anak buahnya untuk mendukung pemeriksaan yang dilakukan tim BPK. "Termasuk dukungan dana supaya tidak ada temuan pemeriksaan," lanjut Subari.

Akhirnya, temuan kelebihan pembayaran itu dihapus dari hasil pemeriksaan. Sebagai imbalannya. Setia Budi memberi-

kan motor Harley Davidson Sportster 883 tahun 2000 ber-nopol B 5662 JS senilai Rp 115 juta dan memberikan biaya entertainment kepada Sigit dan tim BPK.

Tim auditor yang ikut menikmati fasilitas itu adalah Dadang Ahmad Rifai, Epi Sopian, Kurnia Setiawan Sutarto, Imam Sutaya,Roy Steven, Muhammad Zakky Fathany, Fahsin Pratama, Andry Yustono, Bemat S Turnip dan Caceilia Ajeng Nindyaningrum.

Service yang diberikan berupa fasilitas menginap selama tiga hari di Hotel Santika Bandung yang seluruhnya senilai Rp 7,09 juta saat tim melakukan audit. Kemudian menginap di Hotel Best Western Premier The Hive Jakarta Timur dengan biaya Rp 32,6 juta.

Setia Budi juga menjamu tim auditor dengan hiburan malam yang menghabiskan biaya Rp73 juta. Yakni di Havana Spa Karoke di Jalan Sukajadi Nomor 206 Bandung Rp 41,721 juta.

Di Jakarta, tim auditor kembali dijamu karaoke di Karaoka Las Vegas, Plaza Semanggi Jakarta Pusat yang menghabiskan Rp 32,156 juta.

Atas perbuatannya itu, Setia Budi didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Usai mendengar dakwaan, Setia Budi menyatakan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Majelis hakim pun memutuskan sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada 11 Januari 2017. Agendanya langsung mendengarkan keterangan saksi-saksi.

byu





Original Post

Bupati Hulu Sungai Tengah Kontraktor Dicokok KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-5

Bupati Hulu Sungai Tengah Kontraktor Dicokok KPK

Kasus Suap Proyek RSUD Barabai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif. Ia diduga menerima suap terkait proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri, Barabai.

"Telah terjadi transaksi penerimaan hadiah atau janji. Penerimaan uang diduga lebih dari Rp I miliar terkait proyek pembangunan RS di daerah tersebut," kata juru bicara KPK. Febri Diansyah.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK menciduk enam orang. "Termasuk satu kepala daerah, pejabat daerah setempat dan pejabat swasta," ungkap Febri.

Penangkapan terduga pelaku suap itu dilakukan di dua tempat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Surabaya, Jawa Timur.

"Kami amankan uang ratusan juta (penangkapan) di daerah Kalsel," kata Febri.

Mereka yang ditangkap di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibawa ke Markas Korps Brimob Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Banjarbaru, untuk

menjalani pemeriksaan.

Hingga tadi malam, mereka masih diperiksa intensif. "Direncanakan mereka yang diamankan di Kalsel akan dibawa ke kantor KPK untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut," kata Febri.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk status orang-orang yang ditangkap. Febri mengatakan penetapan tersangka akan diumumkan dalam keterangan pers hari ini.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan,Brigadir Jenderal Rachmat Mulyana membenarkan penangkapan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif.

Ia mendapat informasi Abdul Latif ditangkap bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Hulu Sungai Tengah, Fauzan. "Lanjut tim melakukan penggeledahan di Barabai," kata

Febri Diansyah

Rachmat kepada wartawan.

Terduga pihak swasta lain yang ikut dicokok adalah Direktur PT Cipta Persada Barabai, Abdul Hasill, Rudi dari PT Menara Agung Pusaka, dan Tukiman dari PT Delta Buana.

Rachmat membenarkan penangkapan Bupati Hulu Sungai Tengah terkait proyek pemba-

ngunan RSUD Damanhuri di Barabai.

Proyek senilai Rp54,45 miliar itu dikerjakan PT Menara Agung Pusaka. Dalam kontrak yang diteken 14 April 2017 disebutkan, pengerjaan proyek 265 hari.

Proyek itu meliputi penambahan ruang perawatan kelas 1, 2, VIP, dan Super VIP. PT

Delta Buana ditunjuk sebagai konsultan pengawas proyek. Perusahaan ini berdomisili di Wonokromo, Surabaya.

Sedangkan PT Menara Agung Pusaka berdomisili di Kalideres, Jakarta Barat. Perusahaan ini didirikan di Banjarmasin dan banyak mengarap proyek di Kalimantan Selatan.

Donny Witono, Direktur Utama PT Menara Agung Pusaka pernah terjerat kasus korupsi proyek pembangunan stadion sepakbola Murakata, Barabai tahun 2003.

Penyidikan kasus ini dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Barabai pada 2009. Donny bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Hulu Sungai Tengah saat itu. Ahmad Ispani lalu ditetapkan sebagai tersangka.

Namun tak jelas kelanjutan penyidikan kasus itu. Di situs putusan perkara Mahkamah Agung (MA) tak tercantum perkara pidana atas nama Donny Witono maupun Ahmad Ispani.

GPG





Original Post

BNI Syariah Buka Layanan E-Collection

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 18
2018-1-5

BNI Syariah Buka Layanan E-Collection

Kerja Sama Dengan MA

PT BNI Syariah dan Mahkamah Agung (MA) menjalin kerja sama tentang penggunaan layanan e-Collection. Layanan ini nantinya dapat digunakan untuk keperluan penerimaan pembayaran biaya perkara dari pihak yang berperkara dalam pengajuan upaya hukum kasasi-, permohonan peninjauan kembali,dan permohonan hak uji materiil ke MA.

Direktur Bisnis BNI Syariah Dhias Widhiyati menuturkan, layanan e-Collection ini terintegrasi dengan platform BNI Virtual Account. Menurutnya, merupakan suatu kehormatan bagi BNI Syariah menjadi solusi bagi MA dalam melakukan transaksi sesuai prinsip syariah.

"Kami berharap sinergi ini tidak terbatas pada layanan e-Collection, melainkan dapat diperluas kepada bisnis-bisnis lainnya yang dimiliki BNI Syariah. BNI Syariah memiliki Kantor Cabang Pembantu di kawasan kantor MA sehingga diharapkan dapat memudahkan transaksi keuangan MA." tutur Dhias.

Kata Dhias, sebagai bank yang mengangkat corporate value Hasanah Banking Partner, BNI Syariah senantiasa

berupaya menjadi solusi perbankan syariah bagi seluruh masyarakat yang universal dan modem. "Kami berharap, keberadaan BNI Syariah dapat menjadi partner yang Hasanah untuk nasabah, tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, melainkan juga memberikan kebaikan (Hasanah) untuk kehidupan akhirat (Hasanah Way)," kata Dhias.

Virtual Account dalam layanan e-Collection merupakan rekening virtual yang dibuka untuk mendukung pengelolaan transaksi penerimaan (collection) perusahaan/ institusi agar berjalan efektif dan efisien. BNI Virtual Account menawarkan kemudahan mengidentifikasi mitra/ pelanggan yang melakukan pembayaran, pemantauan dan pelaporan yang akurat, serta kemudahan dan kecepatan proses rekonsiliasi.

Dalam layanan tersebut, Virtual Account digunakan sebagai identifikasi pelanggan atau penyetor. Setiap setoran pada Virtual Account tersebut otomatis akan terbuku ke dalam rekening utama yang menjadi tujuan setoran.

dwi





Original Post

Komisi Yudisial Buka Tambahan Usulan Calon Hakim Agung

Media Online republika.co.id
2018-01-05

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) secara resmi menutup penerimaan usulan calon hakim agung (CHA) periode II 2017 pada 28 Desember tahun lalu. Sampai Rabu 3 Januari kemarin, tercatat KY telah menerima 67 usulan nama CHA yang berasal dari 35 orang jalur karir dan 32 jalur nonkarir.

Seleksi itu untuk mengisi enam hakim agung di kamar perdata, kamar pidana, kamar militer dan kamar tata usaha negara. "Dua orang di kamar perdata, kamar pidana satu orang, kamar militer dua orang, dan kamar tata usaha negara satu orang, yang memiliki keahlian hukum perpajakan," ujar Juru Bicara KY Farid Wajdi dalam keterangan pers, Kamis (4/1).

Selain itu, Farid mengatakan, KY juga membuka tambahan usulan CHA Periode II Tahun 2017 untuk mengisi dua posisi hakim agung. Di antaranya satu orang CHA untuk mengisi kamar perdata dan satu orang untuk mengisi kamar agama. Hal ini berdasarkan surat Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial Nomor 40/Wk.MA.Y/X/2017 tentang Tambahan Pengusulan Calon Hakim Agung 2017.

KY pun membuka kesempatan kepada MA, pemerintah, dan masyarakat untuk mengajukan usulan CHA yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CHA Periode II Tahun 2017. Proses pengajuan usulan akan dibuka selama 15 hari, mulai dari 3 sampai 23 Januari 2018.

Selain itu, KY secara resmi telah mengumumkan kelulusan 14 calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) pada Seleksi Tahap III Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA Tahun 2017. Ini berdasarkan keputusan Rapat Pleno Komisi Yudisial (KY) yang dipimpin oleh Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari, Rabu (3/1) kemarin.

Mereka yang lolos seleksi kualitas berasal dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebanyak 5 orang dan 9 orang dari unsur Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB). Selanjutnya, calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA yang dinyatakan lulus seleksi Tahap III akan menjalani seleksi Tahap IV, yaitu wawancara terbuka pada Selasa-Kamis, 16-18 Januari 2018 di Auditorium KY Lantai 4, Jalan Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat.

Pada wawancara terbuka, KY melibatkan tim pakar dan negarawan. KY juga meminta kepada peserta seleksi untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi. Seleksi ini untuk mencari 8 orang calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA dengan komposisi 4 orang dari unsur APINDO dan 4 orang dari unsur SP/SB.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/05/p21pdf354-komisi-yudisial-buka-tambahan-usulan-calon-hakim-agung



Original Post

KPK Kadis PUPR Malang Segera Disidang

Media Online liputan6com
2018-01-05

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan berkas, barang bukti, dan tersangka kasus suap dalam pembahasan APBDP Pemerintah Kota Malang tahun anggaran2015, Jarot Edy Sulistyono, ke jaksa.

Jarot Edy Sulistyono merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (PUPR) Pemkot Malang.

"Hari ini telah dilakukan pelimpahan tahap kedua untuk tersangka JES (Jarot Edy Sulistyono), Kepala Dinas PU, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. Setelah berkas lengkap dilakukan penyerahan dari penyidik ke penuntut umum, berkas dan tersangka diserahkan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018).

Menurut dia, KPK pun sudah memindahkan Edy ke Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya. Sebab, rencananya sidang yang bersangkutan diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur.

"Rencana akan disidangkan pada pengadilan Tipikor di pengadilan negeri Surabaya. Untuk kebutuhan proses persiapan persidangan itu dilakukan pemindahan ke rutan negara kelas I di Surabaya, " kata Febri.

1 dari 2 halamanSeparuh Anggota DPRDIlustrasi Korupsi (Liputan6.com/Andri Wiranuari)Hampir separuh anggotaDPRD Kota Malang, Jawa Timur, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pembahasan APBD Perubahan Kota Malang 2015 ini.

Penyidik KPK sebelumnya menyebut ada kode pokir atau pokok pikiran agar pembahasan APBD Perubahan Kota Malang 2015 berjalan lancar. Hari ini, sekitar 11 anggota DPRD Kota Malang diperiksa di ruang pertemuan utama Mapolres Malang Kota.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, proses penyidikan berjalan dinamis sehingga ketika ada informasi baru maka perlu dikonfirmasi dengan pemanggilan saksi.

"Prinsipnya, siapa saja yang keterangannya dianggap perlu oleh penyidik tentu akan dimintai kesaksiannya," kata Priharsa dikonfirmasi di Malang, Kamis (19/10/2017).

Saksikan video pilihan di bawah ini

http://news.liputan6.com/read/3215782/kpk-kadis-pupr-malang-segera-disidang



Original Post

PDIP Purworejo sosialisasikan"status" Ganjar soal e-KTP

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-01-05

Semarang (ANTARA News) - DPC PDIP Purworejo telah menyosialisasikan status Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diyakini tidak tersangkut dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek E-KTP kepada kader di tingkat bawah.

"Banyak pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan hal itu, tentu kami harus jelaskan ke kader," kata Ketua DPC PDIP Purworejo Luhur Pambudi ketika dihubungi di Semarang, Kamis.

Menurut dia, tuduhan yang dialamatkan kepada Ganjar Pranowo tersebut dinilai tidak berdasar.

Ia meyakini Ganjar tidak akan melakukan tindakan semacam itu.

"Tentu menjadi tugas kami untuk `mewangikan`," katanya.

Terlebih lagi jika nantinya Ganjar memperoleh rekomendasi sebagai bakal calon gubernur PDIP, menurut dia, tugas untuk memenangi Pilkada 2018 akan semakin mudah.

"Di Pilkada 2018 kami targetkan perolehan suara 68 hingga 70 persen untuk wilayah Purworejo," katanya.

Sementara itu, rekomendasi bakal calon Gubernur Jawa Tengah akan segera diumumkan PDIP.

Rekomendasi yang sedianya disampaikan pada Kamis siang ternyata ditunda.Pewarta: Immanuel Citra SenjayaEditor: Tasrief TarmiziCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/675402/pdip-purworejo-sosialisasikan-status-ganjar-soal-e-ktp



Original Post

Mirwan Amir Dikonfirmasi Soal Pembahasan Anggaran KTP-El

Media Online republika.co.id
2018-01-05

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mirwan Amir mengaku dikonfirmasi soal pembahasan anggaran proyek KTP-elektronik (KTP-el) saat diperiksa menjadi saksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (4/1). KPK memeriksa Mirwan sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP-e dengan tersangka Markus Nari.

"Saya jelaskan saya kenal lama, saya tahu Markus Nari, pernah ngobrol dengan Markus Nari. Terus ditanya masalah anggaran, kebetulan saya kan Wakil Pimpinan Banggar. Jadi saya jelaskan masalah pembahasan APBN, postur APBN itu saja," kata Mirwan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/1).

Mirwan yang saat ini merupakan politisi Partai Hanura itu menyatakan tidak ada lobi dari Markus Nari soal pengurusan penambahan anggaran proyek KTP-el saat itu. "Tidak, tidak pernah sama sekali karena memang tidak dibahas di Badan Anggaran dan itu semua ada di Komisi II," katanya.

Markus Nari yang saat itu anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar disebut menerima Rp 4 miliar dan 13 ribu dolar AS dalam dakwaan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Ia pun mengaku tidak mengetahui apakah ada kejanggalan dalam penhasan anggaran proyek KTP-el itu.

"Tidak ada, tidak ada karena itu semua di Komisi II. Badan Anggaran tidak mengetahui itu," ucap Mirwan yang juga mantan anggota DPR RI 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Mirwan Amir juga disebut menerima sejumlah 1,2 juta dolar AS dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Ia pun membantah telah menerima uang tersebut. "Sama sekali tidak pernah saya terima," ungkap Mirwan.

KPK telah menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-el).

Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-el.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta.

Selain itu, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-el) 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/04/p21h09330-mirwan-amir-dikonfirmasi-soal-pembahasan-anggaran-ktpel



Original Post

Petinggi Jasa Marga Didakwa Beri Suap Hiburan Malam Auditor BPK

Media Online liputan6com
2018-01-05

Liputan6.com, Jakarta - Setia Budi selaku General Manager PT Jasa Marga Tbk cabang Purbaleunyi didakwa menyuap auditor BPK Sigit Yugoharto.Setia menyuap Sigit dengan memberikan satu unit motor gede Harley Davidson Sportster.

Jaksa juga menyebut Setia menyuap Sigit dengan memfasilitasinya saat menikmati hiburan malam di karaoke Las Vegas di Semanggi pada 2017.

"Melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut," kata Jaksa Afni Carolina saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis 4 Januari 2018.

Menurut dia, suap itu diberikan dengan maksud agar Sigit mengubah temuannya terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi pada PT Jasa Marga.

"Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya," Afni menjelaskan.

Suap itu bermula pada 3 April 2017. Saat itu, tim pemeriksa BPK yakni, Sigit Yugoharto dengan jajaran Direksi dan manajemen PT Jasa Marga menggelar pertemuan di Kantor Pusat PT Jasa Marga, TMII, Jakarta Timur.

Hadir pada pertemuan itu, penanggung jawab tim pemeriksa BPK, Dadang Ahmad Rifai. Kalaitu, Dadang bermaksud menyampaikan metode, tujuan, jadwal dan periode pemeriksaan yang dilakukan BPK.

"Akhirnya ditunjuk Laviana Sri Hardini (sebagai PIC Jasa Marga) untuk penyerahan dokumen maupun data kepada tim pemeriksa BPK dilakukan satuan pengawas internal (SPI)," tutur Jaksa Afni.

Selanjutnya, Sigit Yugoharto kembali mengadakan pertemuan dengan Laviana Sri Hardini serta tim pemeriksa BPK di Kantor Pusat PT Jasa Marga.

Pertemuan itu tidak lain untuk menjelaskan adanya temuan kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pengerjaan Scrapping, Filling, Overlay (SFO) PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi tahun 2015-2016.

"Untuk itu tim pemeriksa BPK meminta PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi memberikan tanggapan dengan menyiapkan dokumen pendukungnya," ungkap jaksa Afni.

1 dari 2 halamanPermintaan SigitIlustrasi Korupsi (Liputan6.com/Andri Wiranuari)Setelah dipersiapkan, Sigit bertemu Deputi GM Maintenance Service Management PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Saga Hayyu Suyanto Putra serta beberapa pejabat PT Jasa Marga untuk memberikan arahan agar temuan dikawal.

"Pada 11 Agustus 2017, saat Saga Hayyu bertemu dengan Sigit Yugoharto di Hotel Best Western Premier The Hive Jakarta Timur, Sigit Yugoharto meminta Saga Hayyu mengecek 1 unit sepeda motor Harley Davidson seharga Rp 95 juta di Lapas Sukamiskin Bandung sekaligus membayarkan uang mukanya," ujar Jaksa Afni.

Saga Hayyu pun melaporkan permintaan atau arahan dari Sigit kepada Setia Budi. Dari situ Setia pun langsung memberi instruksi pada Saga Hayyu untuk menindaklanjuti permintaan Sigit.

"Namun Saga Hayyu tidak menindaklanjuti permintaan Sigit Yugoharto dan Saga Hayyu justru meminta Sigit Yugoharto menghubungi Setia Budi terkait motor Harley Davidson. Terdakwa Setia Budi kemudian menyanggupi," beber Jaksa Afni.

Setia Budi didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Saksikan video pilihan di bawah ini

http://news.liputan6.com/read/3215837/petinggi-jasa-marga-didakwa-beri-suap-hiburan-malam-auditor-bpk



Original Post

Kemarin, putusan sela Setnov hingga sebagian pengungsi Gunung Agung dipulangkan

Media Online Antaranewscom / LKBN Antara
2018-01-05

Jakarta (ANTARA News) - Putusan sela Setya Novanto, Presiden janji cari solusi persoalan keraton-keraton Nusantara, pengungsi di luar kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Agung dipulangkan, Maudy Koesnaedi, Zara JKT48 dan Asri Welas gabung di "Keluarga Cemara," hingga tips belajar ala Iqbaal "Dilan" menjadi berita kemarin yang layak baca.

1. Putusan Sela Setya NovantoTerdakwa kasus dugaan korupsi KTP elektronik Setya Novanto memejamkan mata dalam sidang dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa.

Lebih lengkap di sini.

Baca juga: KPK menyilakan Setya Novanto jadi "justice collaborator"

2. Presiden janji cari solusi persoalan keraton-keraton NusantaraBogor (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo berjanji akan mencarikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dialami keraton, kerajaan, atau kesultanan di berbagai pelosok Nusantara.

Sejumlah raja dan sultan se-Nusantara hadir di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, untuk melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya telah mencatat banyak sekali dan mungkin juga dalam bentuk tulisan sudah saya terima, nantinya secara khusus saya akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang secepatnya bisa diimplementasikan," ucap Presiden.

Baca beritanya di sini.

3. BNPB: pengungsi di luar KRB Gunung Agung dipulangkanDenpasar (ANTARA News) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan pengungsi di luar kawasan rawan bencana (KRB) akan dipulangkan setelah daerah berbahaya Gunung Agung diturunkan dari radius 8-10 kilometer menjadi 6 kilometer.

"Kami bersama Satgas Tanggap Darurat Penanganan Erupsi Gunung Agung terus melakukan koordinasi. Pendataan diperlukan untuk pemulangan pengungsi," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat dihubungi dari Denpasar, Kamis.

Berita lengkapnya di sini.

4. Maudy Koesnaedi, Zara JKT48 dan Asri Welas gabung di "Keluarga Cemara"Jakarta (ANTARA News) - Setelah Ringgo Agus Rahman dan Nirina Zubir, para pemain lainnya dalam film "Keluarga Cemara" akhirnya terungkap. Tiga di antaranya adalah aktris Maudy Koesnaedi, Zara JKT48 dan Asri Welas.

Dalam film yang merupakan reboot dari serial televisi yang berjudul sama itu, Maudy akan memerankan karakter Tante Pressier, Zara sebagai Euis dan Asri menjadi Ceu Salmah.

"Bukan hanya pemain tetapi sutradara juga baru. Saya saja baru menjadi produser. Kami membuka ruang untuk aktor," ujar produser Gina S. Noer dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Baca berita lengkapnya di sini.5. Tips belajar ala Iqbaal "Dilan": banyak bertanyaJakarta (ANTARA News) - Menjaga prestasi akademik bagi pelajar yang juga musisi dan aktor, Iqbaal Ramadhan, tidak mudah, ia harus pandai membagi waktu untuk belajar dan bekerja.

"Saya ikuti kata ayah saya, harus bisa membagi pikiran," kata Iqbaal, yang ditunjuk menjadi duta platform belajar online, Ruangguru, Kamis malam.

Selengkapnya di sini.Pewarta: Arindra MeodiaEditor: Fitri SupratiwiCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/675429/kemarin-putusan-sela-setnov-hingga-sebagian-pengungsi-gunung-agung-dipulangkan



Original Post

Media