Penyidik KPK Geledah dan Sita Dokumen di Kantor Bupati Hulu Sungai

Media Online Bisnis.com
2018-01-07

Juru bicara KPK Febri Diansyah - Antara/Reno Esnir JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dan menyita dokumen di tempat kerja milik Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif.

Informasi yang dihimpun dari KPK, penggeledahan dilakukan di empat tempat yang berbeda yakni di kantor pribadi bupati, rumah dinas bupati, kantor bupati dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri."Sejauh ini telah disita dokumen-dokumen proyek dan pencairan dana serta dokumen perusahaan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Sabtu (6/1/2018).

Selain dokumen, penyidik lembaga antirasuah juga berhasil menemukan mobil mewah yang berada di garasi rumah bupati.

Adapun, saat ini KPK telah menetapkan empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Abdul Latif alias ALA Bupati Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani alias FRI (Ketua KADIN Hulu Sungai Tengah), Abdul Basit alias ABS (Direktur Utama PT Sugriwa Agung), dan Dony Winoto alias DON (Direktur Utama Menara Agung).

Menurut Febri, tersangka ALA, ABS, dan FRI diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp 1,8 miliar dari DON terkait dengan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai tengah Tahun Anggaran 2017. Uang tersebut diduga sebagai fee proyek dari total komitmen Rp 3,6 miliar.

Atas perbuatannya ALA, ABS, dan FRI disangkakan melanggar pasal pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan DON disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

http://kabar24.bisnis.com/read/20180107/16/723874/penyidik-kpk-geledah-dan-sita-dokumen-di-kantor-bupati-hulu-s



Original Post

Siapa Pengganti Novanto? Begini Penjelasan Fadli Zon

Media Online jpnn.com
2018-01-07

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon mengatakan hingga saat ini belum menerima surat dari Fraksi Partai Golkar di DPR terkait nama yang ditunjuk menempati posisi Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto. Untuk diketahui, Novanto telah mengundurkan diri setelah sebelumnya berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Saya belum dengar dan belum menerima surat dari Golkar, tapi sesuai undang-undang itu hak dari Fraksi Golkar. Minggu depan kan katanya. Masa sidang akan dimulai hari Selasa (9/1)," ujar Fadli di sela-sela peluncuran single perdana putrinya Shafa Sabila Fadli di Bilangan Kemang,Jakarta Selatan, Sabtu (6/1).

Saat ditanya pendapatnya, apakah Novanto bersalah dalam kasus pengadaan e-KTP, Fadli menyerahkan pada proses hukum yang tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Kita lihat dulu proses hukum, kan masih berlangsung. Kita tak tahu mana yang benar sampai hasil vonis nanti dibacakan," katanya.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengaku belum pernah menjenguk Novanto yang mendekam di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia beralasan, karena sebelumnya disebut-sebut Novanto belum boleh dijenguk.

"Waktu itu pengacara mengatakan belum bisa dijenguk. Nanti kalau bisa dan tidak memengaruhi proses sidang, ya sebagai kolega kami akan jenguk," pungkas Fadli.(gir/jpnn)SHARES

https://www.jpnn.com/news/siapa-pengganti-novanto-begini-penjelasan-fadli-zon



Original Post

Kasus Suap Bupati Hulu Sungai Tengah, KPK Geledah Empat Lokasi

Media Online kompascom
2018-01-07

JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di empat lokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sejak Sabtu (6/1/2018).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, empat lokasi tersebut adalah kantor pribadi Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif serta kantor dan rumah dinas bupati.

Di samping itu, KPK juga melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri.

"Sejauh ini telah disita dokumen-dokumen proyek dan pencairan dana serta dokumen perusahaan," ujar Febri melalui keterangan tertulis, Sabtu.

Dari hasil penggeledehan, tim KPK juga menemukan sejumlah mobil mewah yang berada di garasi rumah bupati. Belum diketahui tindakan yang diambil KPK setelahnya.

Baca juga : Delapan Mobil Mewah Bupati Hulu Sungai Tengah Disegel KPK

"Sejumlah mobil mewah yang ditemukan di garasi rumah Bupati, tim sedang mencermati di lapangan," ujarnya.

KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka terkait kasus ini. Selain Abdul, lembaga antirasuah juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Barabai, Fauzan Rifani, Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit dan Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto.

Abdul Latif, Fauzan Rifani, dan Abdul Basit diduga menerima komitmen fee dari Donny Winoto.

Komitmen fee itu terkait proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar.

Baca juga : Saat Jadi Pengusaha, Bupati Hulu Sungai Tengah Pernah Ditahan karena Korupsi

Realisasi pemberian fee proyek diduga dilakukan secara bertahap. Pemberian pertama pada rentang September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar, kemudian pemberian kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar.

Sebagai penerima uang suap, Abdul Latif, Abdul Basit, dan Fauzan Rifani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan, sebagai pihak pemberi suap, Donny Winoto disangkakan melanggar Pasal ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

http://nasional.kompas.com/read/2018/01/07/05072661/kasus-suap-bupati-hulu-sungai-tengah-kpk-geledah-empat-lokasi



Original Post

Soal Anggaran Segera Tuntas

Media Cetak Media Indonesia Halaman 8
2018-1-7

Soal Anggaran Segera Tuntas

Pengurangan anggaran akan mengganggu program yang dibuat cabor. Itu bisa berdampak terhadap raihan prestasi atlet di Asian Games 2018.

KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta seluruh pengurus cabang olahraga (cabor) dapat menandatangani akta kerja sama (MoU) terkait dengan dana bantuan pemusatan latihan nasional (pelatnas) Asian Games 2018. Kemenpora menargetkan pekan depan ialah akhir penandatanganan MoU.

Deputi Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Kemenpora Mulyana mengatakan dengan ditandatangani MoU. proses pencairan anggaran bisa dilakukan. "Sekarang sudah ada delapan cabang olahraga yang sepakat. Setelah ditandatangani MoU, setidaknya 10 harilah pencairannya,"

kata Mulyana, kemarin

Ia mengakui ada beberapa pengurus cabor yang keberatan dengan hasil verifikasi proposal kegiatan pelatnas. Mulyana menekankan memang ada arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa hanya 70% dari Rp735 miliar atau sekitar Rp500 miliar yang diperuntukkan sebagai dana pelatnas Asian Games 2018.

Namun, jika hasil verifikasi ternyata masih menyisakan dana, itu akan diberikan kepada cabor yang nomor pertandingannya berpeluang mendapatkan medali. Hitung-hitungan Kemenpora, hanya 12% dari 462 nomor pertandingan yang berpeluang melahirkan medali.

"Kami dalam menentukan berapa yang harus dibagi untuk setiap cabor tentu punya dasar. Kami punya data-

data yang dimiliki Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan data eksternal. Dari situ, misalnya untuk gaji atlet, itu ada yang lebih tinggi dari yang diberikan Satlak Prima," jelasnya.

Lebih lanjut, Mulyana menjanjikan ada dana khusus yang bisa digunakan untuk membayar pelatih asing. Dana tersebut ialah 30% dari Rp735 miliar dan juga bisa dipakai untuk sewa arena dan kontingen saat berlaga pada Agustus mendatang. "Tapi, itu tidak hanya untuk keperluan Asian Games saja, juga Asian Para Games 2018," kata Mulyana.

Tidak Relevan

Ketua Umum Gabungan Asosiasi Bridge Seluruh Indonesia (Gabsi) Eka-wahyu Kasih menilai bantuan yang diberikan Kemenpora untuk keperluan pelatnas tidak relevan. Ia mengatakan dana yang diberikan untuk Gabsi dan cabor lain tidak sesuai dengan agenda try out dan pemusatan latihan demi menggenjot prestasi.

Apalagi, beberapa cabor ditargetkan mendapat emas. Kemenpora hanya bersedia memberi Gabsi sekitar Rp9 miliar. Padahal, kebutuhan Gabsi mencapai Rp23 miliar.

"Tim verifikasi bilang cabor harus mengerti karena peraturan harus diikuti. Memang betul mereka menjalankan tugas sesuai dengan aturan Deputi IV, tapi itu bisa diubah setelah tim verifikasi bertemu cabor dan mendapatkan masukan bahwa apa yang dilakukan kurang tepat dan berpotensi menghilangkan target emas," ucap Ekawahyu.

Senada dengan Ekawahyu, Sekjen Pengurus Pusat Indonesia Jetsport Boating Association (PP IJBA) Rinaldi Duyo juga meminta peninjauan kembali dari hasil verifikasi yang dilakukan Kemenpora. "Kami melihat anggaran tidak masuk akal," ujar dia.

Untuk persiapan menuju Asian Games, cabor jot ski mengajukan anggaran Rp25,7 miliar. Namun, yang disetujui hanya sekitar Rp 5,6 miliar.

Budi Ernanto/ (R-2)





Original Post

Dishub Belum Terima Putusan MA

Media Cetak Jawa Pos Halaman 25
2018-1-7

Dishub Belum Terima Putusan MA

Jakarta Pusat

TANAH ABANG Pemprov DKI belum mengikuti desakan pencabutan markah larangan melintas bagi sepeda motor di ruas Jalan Bundaran HI-Merdeka Barat. Markah-markah tersebut akan tetap ada meski pemprov sudah kalah di peradilan.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko menyatakan, kebijakan larangan sepeda motor melintasi area Bundaran HI-Medan Merdeka Barat masih berlaku dan belum bisa diubah. Dengan demikian, markah tetap harus diikuti pengendara. "Kami masih pegang aturan lama yang berlaku," ujarnya kemarin.

Menurut Sigit sepanjang belum ada salinan putusan MA, pemerintah tidak perlu menyiapkan skenario baru. Larangan melintas bagi sepeda motor dianggap efektif untuk mengurangi kemacetan dan polusi lingkungan di sepanjang jalan tersebut "Sampai sekarang, markah-markah berdiri. Saya belum lihat seperti apa putusannya," ucapnya.

Kebijakan pembatasan sepeda motor, menurut dia, harus bisa dilihat secara positil Sejakkebijakan itu berlaku, kemacetan di ruas jalan tersebut terus berkurang. Udara juga menjadi semakin segar. "Tidak

lagi semrawut jelasnya.

Pada Jumat sore (5/1), sejumlah kelompok warga mendesak pemprov untuk mencabut seluruh markah dan rambu larangan melintas bagi sepeda motor yang dimaksud. Gugatan terhadap peraturan gubernur (pergub) yang mendasari kebijakan itu dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Pergub yang ditandatangani Basuki T. Purnama tersebut dianggap menyusahkan.

Menurut Sigit, sejak awal, perkara itu ditangani Biro Hukum DKI. Dishub DKI hanya institusi teknis yang mengamankan kebijakan gubernur di lapangan. Karena itu, mereka akan

berkonsultasi dengan biro hukum. "Kami harus membaca dan mempelajari materi putusannya lebih dulu," katanya.

Direktur Eksekutif Koalisi Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin menyatakan, kebijakan melarang motor melintas di sana melanggar hak asasi. Sebab, pemilik sepeda motor juga membayar pajak kepada negara.

Menurut dia, untukmengendalikan kendaraan di ruas tersebut pemprov hanya perlu mewujudkan pelaksanaan electronic road pricing (ERP). Selain itu, angkutan masal harus tersedia dan aman," tambahnya

(bad/co3/ydh)





Original Post

Bekas Bendahara KONI Semarang Divonis 4 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-7

Bekas Bendahara KONI Semarang Divonis 4 Tahun

Perkara Korupsi Dana Hibah

MAHKAMAH Agung memvonis Mochtar Hidayat, bekas Wakil Bendahara KONI Semarang dipenjara empat tahun.

Mochtar terbukti melakukan korupsi dana hibah dari Pemerintah Kota Semarang kepada KONI Kota Semarang tahun 2012 dan 2013.

Mochtar juga dihukum membayar denda Rp 150 juta subsider dua bulan penjara serta membayar uang pengganti kerugian negara Rp575 juta subsider satu tahun penjara.

"Sudah turun putusan kasasinya. Tapi baru sebatas petikan amar putusan. Salinan putusan lengkapnya belum dikirim MA," kata Heru Sungkowo, Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Putusan tingkat kasasi yang dikeruk majelis hakim MA yang diketuai Surya Jaya dengan anggota Mohamad Askin dan Leopold Hutagalung itu mengoreksi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor perkara 21 /Pid.Sus-TPK/2016/ PT.Srng*

Putusan banding yang diketuk pada 22 November 2016

menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang nomor perkara 68/Pid. Sus-TPK/2016/PN.Smg.

Putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 6 September 2016 itu menyatakan Mochtar dihukum tiga tahun penjara.

Dalam perkara ini. Mochtar didakwa melakukan korupsi dana hibah Pemkot Semarang kepada KONI Kota Semarang kurun 2012-2013 bersama Djody Aryo Setiawan dan Suhantoro.

Pada 2012, KONI Kota Semarang menerima dana hibah Rp7,9 miliar. Tahun berikutnya Rp 12 miliar. Dana hibah digunakan biaya pembinaan atlet. Ada cabang olah raga yang mendapat jatah Rp50 juta hingga Rp 100 juta.

Modus korupsi yang dilakukan Mochtar cs memotong alokasi anggaran pembinaan atlet 10 cabang olah raga.

Anggaran dipotong berkisar 10 persen hingga 50 persen. Dalihnya untuk membantu operasional KONI Kota Semarang. Perbuatan Mochtar cs dianggap merugikan negara Rp I 51 miliar,

byu





Original Post

Mau Periksa Honggo Di Singapura, Penyidik Pulang Tangan Hampa

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-7

Mau Periksa Honggo Di Singapura, Penyidik Pulang Tangan Hampa

I KILAS 5ALIK

KASUS dugaan korupsi penjualan kondensat jatah negara oleh Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) tak kunjung berujung di meja hijau. Bekas perkara tersangka masih bolak-balik Bareskrim-Kejaksaan Agung.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim, Brigadir Jenderal Agung Setya membenarkan berkas perkara kasus ini dikembalikan untuk dilengkapi.

"Ada beberapa petunjuk dari jaksa yang perlu dilengkapi," katanya pada Februari 2017.

Salah satunya, keterangan tersangka Honggo Wendratno, bekas pemilik TPPI. "Dibutuhkan keterangan lanjutan dari tersangka yang kini sakit di Singapura," kata Agung.

Penyidik Bareskrim, sebut dia, sudah dikirim ke Singapura untuk menemui Honggo. Namun gagal melakukan pemeriksaan tambahan.

Agung juga mengaku belum bisa memulangkan Honggo untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam kasus yang merugikan negara hingga 27 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp 35 triliun.

Honggo kini bermukim di Singapura. Ketika kasus ini masih tahap penyelidikan, dia pergi ke negara tetangga dengan dalih akan berobat. Sejak itu tak pernah kembali.

Bareskrim akhirnya menerbitkan red notice dan meminta bantuan Interpol untuk memantau keberadaan Honggo di luar negeri.

Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Ari Dono mengatakan, berkas perkara akan kembali dilimpahkan ke kejaksaan setelah keluar hasil audit tambahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia menjelaskan, BPK perlu melakukan audit tambahan kerugian negara karena ada perkembangan dalam penyidikan. Kondensat jatah negara ada yang diolah menjadi aromatik lalu dijual TPPI.

"Kan harusnya hanya jual kondensat saja. Tapi hasil kondensat bisa diolah jadi aromatik dan ini dijual. Makanya perlu audit tambahan," kata Ari.

Dalam penyidikan kasus ini. Bareskrim menetapkan tiga orang tersangka. Yakni Honggo,

Raden Priyono (bekas Kepala BP Migas) dan Djoko Harsono (bekas Deputi Finansial dan Pemasaran BP Migas).

Dua tersangka yang berada di dalam negeri, Priyono dan Djoko kemudian ditahan. Namun penahanan terhadap Priyono tak berlangsung lama.

Pada Mei 2016, Bareskrim memberikan penangguhan penahanan terhadap Raden Priyono karena menderita sakit. "Tersangka RP mendapat penangguhan penahanan," kata Agung saat itu.

Menurut dia, penangguhan penahanan itu diberikan atas pertimbangan kemanusiaan. "Sebelum mendapat penangguhan, kondisinya drop. Sakit," ujarnya.

Berdasarkan riwayat medis

yang disampaikan kuasa hukum. Priyono disebutkan mengidap sakit jantung. Tak percaya begitu saja. Bareskrim membentuk tim medis untuk memperoleh second opinion atas kondisi Priyono.

"Hasilnya sama. Tersangka mengidap jantung," kata Agung.

Penyidik gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi sepakat mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum Priyono.

Apa tak khawatir tersangka kabur? Agung mengatakan Priyono sudah dicekal sehingga tak bisa ke luar negeri.

"Kita sudah antisipasi semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi," katanya.

gpg





Original Post

Media