Korupsi Bidang Kesehatan Masih Marak

Media Cetak Harian Seputar Indonesia Halaman 5
2018-1-8

Korupsi Bidang Kesehatan Masih Marak

Modus Suap Sulit Terdeteksi

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui tindak pidana korupsi di bidang kesehatan masih marak terjadi. Hal itu terbukti dengan tertangkapnya Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel), Abdul Latif.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kasus Abdul Latif terkait dengan korupsi pembangunan rumah sakit. Kasus dengan modus ini, menurut dia, bukanlah kasus pertama yang pernah ditangani KPK. Sebelumnya ada sejumlah kasus sama yang sudah ditangani KPK dengan puluhan pelaku.

Sebagian besar, menurut Febri, terkait dengan suap dan korupsi pengadaan dengan penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian negara. Tempat kejadian perkara tingkat daerah hingga pusat. Pelakunya mulai dari bupati, wali kota, gubernur, se-tingkatdirekturjenderal hingga menteri.

Dari sisi proyek pengadaan anggaran yang dipakai adalah APBDdan APBN. Objekyangdi-korup paling banyak terkait dengan alat kesehatan (alkes), fasilitas kesehatan di rumah sakit, hingga pembangunan rumah sakit. "Itu (korupsi sektor kese-hatanselalu terjadi) karena sistem pengadaannya. Ada yang beralasan pengadaan alat kesehatan karena kebutuhan yang penanggulangan bencana atau sejenisnya. Ada kebutuhan darurat. Ini menjadi salah satu problem juga," tandas Febri kepada KORANSINDO kemarin.

Mantan pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK itu mengatakan, alasan di atas ti-

dak mungkin terjadi lagi baik dalam pengadaan alkes, fasilitas kesehatan lainnya maupun pembangunan rumah sakit jika sistem pengadaan di daerah, kementerian, lembaga maupun rumah sakit sudah transparan.

Atau, lanjut Febri, konsep sistem e-catalog sudah diterapkan secara utuh dan lebih maksimal di tingkat pusat hingga daerah. "Sehingga harga-harga pembelian alat kesehatan atau pengadaan rumah sakit itu didasarkan pada harga yang wajar," paparnya.

Sebelumnya KPK sudah menetapkan Abdul Latif, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Kabupaten HST Fauzan Rifani, dan Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit sebagai tersangka penerima suap Rp3,6 miliar dari Direktur Utama PT Menara Agung Pusaka Donny Witono.lrm; Angka pemberian uang tersebut sesuai dengan dugaan komitmen fee proyek sebesar 7,5% atau sekitar Rp3,6 miliar.

Penerimaan suap tersebut terkait dengan dua proyek masing-masing pada tahun anggaran 2017 dan 2018. Pertama , proyek pembangunan ruang perawatan rawat inap Kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD Damanhur Barabai pada 2017 untuk empat lantai. Kedua, pemberian terkait janji realisasi proyekbesar di 2018 di antaranya pembangunan unit

gawat darurat (UGD) RSUD Damanhuri Barabai.

Febri mengatakan, dari berbagai kasus yangsudah di tangani KPK maupun penegak hukum lainnya, terlihat bahwa korupsi sektor kesehatan punya akibat yang serius bagi masyarakat. Sebab, jika korupsi di bidang kesehatan masih terjadi dalam berbagai delik maupun objek, pasti akan menurunkan kualitas fasilitas danpelayanankesehatan.

Bahkan masa depan masyarakatlah yangdikorbankan. "Jadi, kalau yang dikorupsi itu alat kesehatan, pembangunan rumah sakit, dan hal-hal lain ter-kaitpelayanankeseha tan,kerugiannya pasti dirasakan langsung oleh masyarakat. Keru-

gian masa depan juga akan lebih besar karena terkait pelayanan publik," tandasnya.

Menurut Febri, agar korupsi di sektor kesehatan tidak terulang, perluadakepedulian dari pemerintah pusat hingga daerah maupunpemangkukepen-tingan terkait untuk membentuk tim khusus. Tim khusus ini bertugas mengawasi dan meng-antipasinya. "Saya kira sudah ada inisiatif itu dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan beberapa upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dan pengaturan melalui e-catalog atau pengadaan elektronik sedikit mulai bisa memi-namilkan beberapa potensi ko-rupsiitu," paparnya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, selama kurun beberapa tahun terakhir KPK memang fokus pada sektor kesehatan. Terutama dalam bidang pencegahan korupsi. Bahkan, dalam berbagai sektor yang menjadi national interest, KPK melakukan penindakan dan pencegahan terintegrasi. Tujuannya agar memperbaiki sistemnya. Bahkan KPKsampai masuk pada iuran dan dana BPJS Kesehatan. "Tapi semua tergantung pada orangnya. Kalau sistemnya bagus, tapi orangnya yang mau (berbuat korupsi, ya terjadilah korupsi)," ujar Basaria.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda), Ke-

menterian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono mengakui bahwa suap memang tidak mudah dideteksi. Apalagi saat ini sering kali kesepakatan proyek dan besaran fee dilakukan saat RAPBD dibahas. "Itulah sebabnya sejak dalam kandungan atau belum lahir sudah dikawal. Jadi memang agak sulit. Kecuali ada OTT KPKataupun mungkin pihak-pihak yang membocorkan informasi," ungkapnya.

Pria yang akrab dengan sapaan Soni itu mengatakan, praktik inibiasanya melibatkan pihak-pihak yang telah mendukung saat pencalonan menjadi kepala daerah. Dukungan tersebut dibalas dengan bagi-bagi proyek pembangunan di

daerah. "Jadi saat pembahasan sudah ada ijon. Jadi ini ka-velingnya si A, ini si B, dan sebagainya," sebutnya.

Dia mengatakan bahwa modus bagi-bagi proyek mulai berubah. Menurut dia, saat ini memang cenderung saat perencanaan, sementara sebelumnya saatAPBDsudah disetujui. "Kalau dulu, kalau DI PA turun baru bagi-bagi. Sekarang kan tidak. Semua direncanakan dan melibatkan banyak orang untuk mengamankan," ujarnya.

Kemendagri, lanjutnya, terus melakukan berbagai pencegahan korupsi. Hal ini dilakukan mulai sejak perencanaan sampai pertanggungjawaban.

sabir laluhu/dita angga





Original Post

Belajar dari Kasus KTP-el

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-1-8

Belajar dari Kasus KTP-el

PEMBERANTASAN KORUPSI

Korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik 2011-2012 patut menjadi pelajaran dalam menghadapi tahun politik 2018-2019. Korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu menunjukkan adanya kepentingan kalangan politikus di Senayan.

Hingga saat ini dalam kasus korupsi pengadaan KTP-el, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan se- jumlah politisi sebagai tersangka dan sebagian telah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebut saja mantan Ketua DPR Setya Novanto yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, politisi Golkar Markus Nari, dan lainnya. Beberapa politisi pun dipanggil oleh penyidik KPK untuk dimintai keterangan mengenai proses penganggaran proyek bernilai lebih dari Rp 5 triliun tersebut Mereka didalami juga mengenai keterlibatan pihak swasta (secara ilegal) dalam proses penganggaran proyek tersebut

Selain korupsi, kasus tersebut juga diduga mengandung unsur pencucian uang. Hal ini setidaknya terlihat dari cara mengalirkan imbalan atau jatah fee untuk Novanto. Untuk mengungkap aliran dana yang disamarkan lewat pencucian uang itu, jaksa pada KPK menggunakan sejumlah transaksi perbankan di Singapura Pada persidangan awal kasus tersebut dengan terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemen-dagri Sugiharto, aliran dana ke Novanto itu belum tampak. Dalam dakwaan Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang turut terlibat dalam korupsi ini, juga belum disebutkan aliran dana ke Novanto.

Keterlibatan Novanto dalam kasus ini, di awal persidangan perkara KTP-el, hanya tampak pada peranannya dalam mengawal pembahasan anggaran pengadaan KTP-el yang berlangsung sejak 2010. Keterlibatan Novanto dalam mengawal anggaran itu diungkap oleh Irman dan Sugiharto.

Baru menjelang pemeriksaan Andi seNgai terdakwa, jak-

sa pada KPK menghadirkan dua saksi di luar berita acara pemeriksaan (BAP) untuk mengungkap aliran dana ke Novanto, yakni Muda Ikhsan Harahap dan Made Oka Ma-sagung. Dari keduanya, jaksa menggali sejumlah informasi transaksi perbankan yang mengalir ke sejumlah rekening perusahaan Oka di Singapura.

Salah satu aliran dana ke rekening perusahaan Oka di Singapura itu dikirim dari PT Biomorf Mauritius di Amerika. Aliran dana itu dibuktikan jaksa pada KPK dari bukti sejumlah transaksi perbankan. Jaksa menduga total ada 7 juta dollar Amerika Serikat yang masuk ke rekening perusahaan Oka, dan jumlah itu sesuai dengan pembagian imbalan untuk Novanto yang dijanjikan para pengusaha Konsorsium Percetakan Negara RI, pemenang lelang pengadaan KTP-el.

"Ternyata itu uang (untuk Novanto) yang berputar-putar dari Amerika ke Singapura," ucap ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar saat memimpin persidangan Andi.

Secara global, menurut estimasi United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), pencucian uang terkait sejumlah kejahatan yang melintasi batas negara itu mencapai 2 hingga 5 persen dari GDP (produk domestik bruto) dunia, nilainya sekitar 800 miliar dollar AS hingga 2 triliun dollar AS setiap tahun. Perkembangannya belakangan ini, pencucian uang itu juga menggunakan transaksi di dalam jaringan.

Indonesia termasuk negara dengan tingkat risiko terhadap, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada kategori rae-

nengah-tinggL Menurut Indeks Persepsi Publik Indonesia Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (APUPPT) 2017, pelaku utama TPPU itu berasal dari kalangan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pengurus partai politik.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, ada kesesuaian antara Indeks Persepsi APUPPT dan National Risk Assessment (NRA) Indonesia yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan asal TPPU di peringkat pertama, disusul narkotika, dan perpajakan.

Tahun politik

Di tengah kondisi tersebut mantan Ketua PPATK Yunus Husein mengingatkan tentang kentalnya politik uang di setiap kontestasi politik di Tanah Air. Transaksi uang di setiap pemilu dan pilkada diperkirakan akan tinggi. "Kondisi itu masih akan terjadi selama tahun politik 2018-2019," kata Yunus.

Hingga kini, partai politik memang tak menunjukkan sikap transparan dalam pengelolaan keuangan di internal partai. Menurut Yunus, perilaku partai politik dalam mencari dana pun belum berubah, yakni mereka masih melakukannya dengan berbagai cara.

Belajar pada korupsi pengadaan KTP-el, tentu tahun politik 2018-2019 akan menjadi ujian bangsa ini terhadap korupsi Peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, perlu diantisipasi korupsi yang terjadi sebelum atau sesudah tahun pemilihan. Semua pihak perlu memastikan semua proyek dikelola dengan benar agar anggaran negara tidak diselewengkan untuk misalnya pembiayaan kegiatan politik Apalagi, saat ini banyak dana dikucurkan, seperti dana desa, dan pembangunan infrastruktur gencar dilakukan.

"Itu bisa menjadi peluang untuk pengumpulan dana politik, baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan pemilihan," ujar Emerson.

Tak hanya KPK, hal tersebut menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuk pengawas internal pemerintah dan publik.

(MDN)





Original Post

Empat Larangan bagi Hakim

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-1-8

Empat Larangan bagi Hakim

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mengatur empat larangan bagi hakim yang memeriksa perempuan dalam persidangan. Melalui peraturan ini, hakim diharapkan mampu berperan aktif dalam mengidentifikasi adanya ketidaksetaraan gender, status sosia), relasi kuasa, riwayat kekerasan yang berulang, serta dampak psikis terhadap perempuan.

Berikut ini empat larangan tersebut

1.Hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengirrtimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

2.Hakim tidak boleh membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.

3.Hakim tidak boleh mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.

4.Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Selain empat larangan, perma ini Juga mengatur

Adanya kesempatan untuk pemeriksaan audiovisual jarak jauh.

Hakim dapat menyarankan serta mengabulkan permintaan perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk memiliki pendamping di persidangan.

Tuntutan ganti kerugian dan kebutuhan pemulihan bagi perempuan dan penggabungan perkara.

Maya Ayu Puspitasari





Original Post

Pengadilan Anti-Diskriminasi Perempuan Semakin Mendesak Diterapkan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-1-8

Pengadilan Anti-Diskriminasi Perempuan Semakin Mendesak Diterapkan

Persidangan dinilai masih bias gender.

JAKARTA - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) menagih Mahkamah Agung untuk segera mensosialisasi Peraturan MA (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum.

"Kami ingin seluruh hakim mengimplementasikan peraturan ini, dan agar perempuan tahu bahwa mereka dilindungi," kata peneliti Mappi, Bestha Inatsan, di Jakarta, kema-

Bestha mengapresiasi MA yang sejak Juli lalu telah menerbitkan peraturan tersebut. Pedoman baru bagi para pengadil ini dianggap sebagai angin segar bagi perempuan yang terbelit perkara hukum.

Namun hingga kini masih banyak kasus diskriminasi yang dialami perempuan di persidangan. Dalan perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan misalnya, kata Bestha, banyak hakim justru cenderung memojokkan perempuan yang berstatus korban. "Banyak hakim yang masih bias gender. Apa yang terjadi itu seakan kesalahan perempuan, misal dengan

mengatakan salah sendiri kenapa pakai baju seksi," kata Bestha.

Persoalan gender di persidangan, kata Bestha, juga sering terjadi ketika hakim mengambil putusan. Pada beberapa kasus, pelaku yang memperkosa perempuan perawan dijatuhi hukuman lebih berat ketimbang pelaku yang memperkosa perempuan yang sudah tak perawan. Dalam salah satu pertimbangan, hakim menyebutkan bahwa perempuan yang sudah tak perawan bertabiat buruk sehingga hukuman bagi pelaku lebih ringan. "Itu kan masa lalu, enggak ada hubungannya sama peristiwa yang diadili," ujar dia.

Selain bias gender, norma

hukum di Indonesia masih berfokus pada pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa. Sementara itu, hak korban masih sering diabaikan. Contohnya, korban tidak diberi hak pendampingan ketika bersaksi di persidangan. Padahal, kata Bestha, pendampingan itu sangat diperlukan ketika korban berhadapan dengan pelaku.

Pedoman mengadili perempuan dalam berhadapan dengan hukum ini telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 4 Agustus 2017, tiga pekan setelah Ketua MA Hatta Ali mene-kennya. Peraturan ini merupakan tindak lanjut pertemuan para hakim perempuan se-Asia Tenggara

di Bangkok pada 2016. Beberapa perwakilan hakim perempuan dari masing-masing negara bersepakat membuat regulasi untuk melindungi perempuan.

Setidaknya ada empat larangan bagi hakim saat memeriksa perempuan yang berhadapan dengan hukum. Salah satunya adalah hakim tidak boleh mendiskriminasi perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, maupun praktik tradisional

Juru bicara Mahkamah Agung,Suhadi,mengatakan saat ini lembaganya baru mensosialisasi peraturan soal penanganan perempuan beperkara itu di laman web MA. Sosialisasi secara langsung ke para hakim, kata dia, akan dilaksanakan setelah MA meluncurkan buku saku pedoman mengadili perempuan berperkara. "Kalau untuk evaluasi implementasi, dalam praktik nanti akan dipantau. Ini kan masih baru," ujar dia.

Maya Ayu Puspitasari





Original Post

Seleksi Ketua Pengadilan Diperketat

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-1-8

Seleksi Ketua Pengadilan Diperketat

JAKARTA - Mahkamah Agung berencana memperketat seleksi pemimpin pengadilan untuk mencegah praktik korupsi dan pungutan liar di peradilan. "Pemimpin peradilan itu harus paham, tidak hanya tahu yuridis, tapi juga siap memimpin." kata juru bicara MA, Suhadi, kemarin.

Suhadi mengatakan MA sebenarnya telah banyak

mengatur tentang sikap antikorupsi dan pungutan liar di tubuh peradilan. Namun, dia menilai, aturan-aturan tersebut susah diterapkan karena masih rendahnya komitmen pemimpin pengadilan.

Sedikitnya ada 25 hakim dan anggota staf pengadilan yang terlibat korupsi lima tahun terakhir. Yang terbaru Oktober lalu, keti-

ka Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap

Ketua Pengadilan Tinggi Sudiwardono karena diduga menerima suap dalam mengatur perkara banding Marlina Moha Siahaan, ibu politikus Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha.

Kemarin, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas

Hukum Universitas Indonesia menilai beratnya beban MA pada tahun ini, terutama dalam memberantas korupsi di pengadilan. Peneliti Mappi, Siska Trisia, menyebutkan peraturan pengawasan yang dibuat sejak 2016 terbukti tidak mampu menggerus tingkat pelanggaran para pegawai, pejabat, dan hakim di ling-

kungan peradilan.

Selain korupsi dalam lingkup penanganan perkara, Mappi memetakan praktik pungutan liar pada layanan publik di beberapa pengadilan. "Masih banyak staf pengadilan meminta biaya administrasi di luar ketentuan yang diatur bagi para pihak beperkara," kata Siska.

Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak mencantumkan biaya pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang beperkara di pengadilan hanya sebesar Rp 5.000. Faktanya, di sejumlah pengadilan biayanya membengkak di kisaran Rp 10-100 ribu.

Maya Ayu Puspitasari





Original Post

Minta Rp 5 Juta, Kades Dihukum 14 Bulan Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-8

Minta Rp 5 Juta, Kades Dihukum 14 Bulan Penjara

Pungli Surat Keterangan Ahli Waris

MAJELIS hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis selama 14 bulan penjara kepada Kepala Desa (Kades) Sampali, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, Sri Wardani.

Dalam putusannya, majelis menyatakan Sri Astuti terbukti melakukan pungutan liar (pungli) sejumlah Rp5 juta dari warga yang akan mengurus surat silang sengketa dan surat keterangan ahli waris.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," papar ketua majelis hakim Mian Munte di Pengadilan Negeri Medan.

Majelis hakim juga menjatuhi hukuman terhadap Kepala Urusan (Kaur) Ekonomi Desa Sampali, Deliserdang, Sri Astuti selama satu tahun penjara.

Sri Astuti juga dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan hak yang memberatkan. Perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas aktivitas pungli. Sementara hal yang meringankan karena kedua terdakwa belum pernah dihukum dan sopan selama dalam persidangan.

Menanggapi putusan tersebut, kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) M Arif menyatakan pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. "Pikir-pikir Yang Mulia," ucap terdakwa Sri Astuti dan Sri Wardani.

Sebelumnya JPU menuntut kedua terdakwa dijatuhi hukuman penjara 18 bulan.

Kedua terdakwa yang merupakan kakak beradik itu ditangkap petugas Polrestabes Medan pada Agustus 2017 lalu di kantor Desa Sampali.

Dari keduanya petugas menyita barang bukti berupa uang Rp5 juta milik warga yang akan mengurus surat silang sengketa dan surat keterangan ahli waris.

byu





Original Post

Ngaku PNS, Bobol BPR Delta Artha Sidoarjo Rp 320 Juta

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-8

Ngaku PNS, Bobol BPR Delta Artha Sidoarjo Rp 320 Juta

MAHKAMAH Agung (MA) menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara terhadap Riska Indra Herawati terdakwa kasus pengajuan kredit fiktif pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delta Artha Sidoarjo.Dalam putusannya, majelis hakim kasasi pimpinan hakim Artidjo Alkostar juga menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp200 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan

"Menyatakan terdakwa Riska Indra Herawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," sebut putusan yang dimuat di situs MA.

Selain itu, majelis juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rpl99.219.123 subsider penjara selama 2 tahun.Dalam perkara ini, Riska didakwa berpura-pura menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Nuryatin dan Sri Wahyuni. Dia pun berhasil mendapatkan dana pinjaman yang sebenarnya khusus diperuntukkan bagi PNS sebesar Rp320 juta dari BPR Delta Artha Sidoarjo. Mayoritas saham Delta Artha Sidoarjo dimiliki Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Munawaroh (Ibu Terdakwa) dan Luluq Frida Ishaq (Bendahara UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin, Sidoarjo) dengan menggunakan dokumen berupa KTP, Kartu Susunan Keluarga (KSK), Kartu Pegawai (Karpeg), Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) yang ternyata palsu

dan fiktif.

Akibatnya, keuangan negara dirugikan Rpl99.2I9.123. "Perbuatan terdakwa telah mengacaukan kinerja perbankan PT BPR Delta Artha Sidoarjo milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang didirikan dengan salah satunya tujuan pendirian sebenarnya dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo," pertimbangan majelis. Riska dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat I ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Sidoarjo menuntut Riska dihukum 6,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 3 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rpl99.219.123 subsider 2 tahun 3 bulan.

Namun, Pengadilan Tipikor Sidoarjo menghukum terdakwa dipenjara 4,5 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsider 2 bulan, serta membayar uang pengganti Rpl99.219.123 subsider 2 tahun.

Terdakwa kemudian banding dan hasilnya uang pengganti dikorting menjadi Rp66.406 J74 subsider 6 bulan.

Kejaksaan mengajukan kasasi dan hasilnya putusan kembali seperti putusan pada tingkat pertama. Hanya mengubah mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti,

byu





Original Post

Kejagung Diminta Tetapkan Ahmad Bambang Tersangka

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-1-8

Kejagung Diminta Tetapkan Ahmad Bambang Tersangka

Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Pertamina Trans Kontinental

Kejaksaan Agung diminta menetapkan bekas Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental, Ahmad Bambang sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS).

DALAM persidangan kasus ini terungkap, pria yang kini menjabat Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN itu yang mengusulkan penghapusan denda penalti keterlambatan pengiriman kedua kapa) 910.000 dolar Amerika atau setara dengan Rp 12,5 miliar.

"Fakta-fakta itu semua terungkap dalam persidangan, dimana Ahmad Bambang yang mengusulkan penghapusan denda di rapat-rapat direksi," ungkap Rudianto Manurung, penasihat hukum Suherimanto, bekas Dirut Pertamina Trans Kontinental.

Rudianto menjelaskan,5 Agustus 2012 terjadi pergantian Dirut

Pertamina Trans Kontinental dari Suherimanto kepada Ahmad Bambang. "Kapal itu diserahkan saat Ahmad Bambang sebagai Dirut PT Pertamina Trans Kontinental," sebutnya.

Kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) Transko Andalas diserahkan PT Vries Maritime Shipyard (VMS) kepada Pertamina Trans Kontinental pada 10 Agustus 2012. Sedangkan kapal AHTS Transko Celebes diserahkan pada 8 Oktober 2012.

Penyerahan kedua kapal itu kepada Pertamina Trans Kontinental sudah terlambat, sehingga PT VMS selaku rekanan seharusnya dikenakan denda 5 ribu dolar Amerika per hari.

Penyerahan kapal Transko

Andalas terlambat 77 hari. Sedangkan Transko Celebes terlambat 105 hari. Total denda keterlambatan yang harus dibayarkan PT VMS kepada Pertamina Trans Kontinental 910 ribu dolar Amerika.

"Jadi tindakan Ahmad Bambang yang menghapus denda penalti keterlambatan kapal seharusnya menjadi potensi besar kerugian keuangan negara," lanjut Rudianto.

"Kami meminta penyidik Kejagung untuk melakukan pemeriksaan ulang dalam kasus ini dan melihat secara utuh kasus ini," pintanya.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Warih Sadono menginformasikan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Dua tersangka di antaranya adalah Suherimanto dan Aria Odman, Direktur Utama PT VMS. Satu tersangka lagi belum pernah

diumumkan.

Perkara tersangka Suherimanto dan Aria Odman sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 3 November 2017.

Keduanya didakwa melakukan korupsi. Dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat I juncto Pasal 18 Undang Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tetang Tipikor yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Persidangan perkara Suherimanto dimulai pada 15 November 2017 dengan pembacaan dakwaan. Pihak Suherimanto tak mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa

Penuntut Umum (JPU) TM Pakpahan.

Persidangan sudah sampai tahap pemeriksaan terdakwa pada 20 Desember 2017 lalu. Sidang bakal dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh JPU.

Sementara, persidangan perkara Aria Odman baru dige-lar pada 5 Desember. Saat ini masih tahap pemeriksaan saksi-saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Muhammad Rum mengakui perkara Suherimanto dan Aria Odman sudah disidangkan.

Mengenai permintaan agar Ahmad Bambang juga ikut diseret dalam kasus ini. Rum mengatakan, hal itu tergantung penyidik. "Yang menentukan penetapan status tersangka adalah penyidik," tandasnya.

Ia memastikan penyidik bakal menetapkan tersangka baru jika mengantongi bukti-bukti yang cukup.

gpg





Original Post

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-1-8

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

No 264/PdtG/2017/PN.JM-Sel

PT. LIPPO BANK

iklan





Original Post

PPP Kubu Djari Faridztak Dukung Jokowi

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-1-8

PPP Kubu Djari Faridztak Dukung Jokowi

ANDRIAN SAPUTRA

SOLO - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz memastikan tak akan mendukung Joko Widodo (Jokowi) jika ia kembali maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Hal itu disampaikan oleh seluruh ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP kubu Djan Faridz secara bersama-sama seusai pelaksanan peringatan hari lahir (harlah) ke-45 PPP di GOR Manahan, Solo, Jawa Tengah, Ahad (7/1).

"Kami dizalimi, maka kami sebagai perwakilan PPP DPW seluruh Indonesia menyatakan mendesak dewan pimpinan pusat dan Ketum PPP Djan Faridz menyatakan sikap dan menginstruksikan untuk tak mendukung Jokowi di pilpres mendatang. Desakan ini wajib dilaksanakan PPP," demikian bunyi pernyataan bersama yang disampaikan di hadapan Djan Faridz.

Ketua Umum PPP Djan Faridz mengatakan, pernyataan yang dikeluarkan kader-kader PPP tersebut merupakan

wujud dari kekecewaan terhadap pemerintah, apalagi setelah pemerintah tak mengakui keputusan Mahkamah Agung Nomor 504K/TUN/2015 terkait dualisme kepemimpinan PPP. Menurut Djan, hal tersebut merupakan bentuk penzaliman pemerintah terhadap putusan MA dan PPP.

"Kekecewaan seluruh pengurus, baik tingkat DPW, DPC, dan ranting itu memang merata. Tapi, kita DPP harus bijak. Pemilu masih lama, masih ada kemungkinan berdamai. Ini sebab-musabahnya karena menteri yang tak mengerti hukum," kata Djan.

Dalam haul PPP ke-45 tersebut, Djan kembali menyampaikan dukungannya terhadap Sudirman Said untuk maju dalam Pilgub Jateng 2018. Dalam Rapimnas III PPP yang berlangsung di Jakarta pada Desember lalu, PPP versi mukhtamar Jakarta secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Sudirman Said sebagai calon gubernur Jateng.

Menurut Djan, Sudirman Said merupakan cagub yang mempunyai ko-

mitmen terhadap umat Islam.

Sudirman Said juga sudah bersedia dan menyepakati kontrak politik dengan PPP yang berisi, antara lain, kesiapan mengalokasikan anggaran bagi pembangunan masjid, pesantren, dan kemakmuran pengurus masjid serta para ustaz.

Pada acara tersebut, PPP kubu Djan Faridz juga menyatakan dukungannya kepada putra KH Maimun Zubair, yakni Muhammad Wan" Zubair atau akrab disapa Gus Wafi, agar bisa mendampingi Sudirman Said di Pilkada Jawa Tengah mendatang.

Meski demikian, Djan menyerahkan perihal aspirasi kader-kader PPP tersebut kepada Sudirman Said dan partai pengusung lainnya, yakni Geri-ndra, PAN, dan PKS.

"Sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Sudirman Said. Siapa pun wakil yang beliau pilih, itu tetap kita tidak akan berubah, tetap mendukung beliau. Dan Gus Wafi pun tetap istiqamah pada PPP dan umat Islam," tutur Djan

Faridz.

antara ed eh ismail/ANDRIAN SAPUTRA





Original Post

Apakah Israel Negara Demokratis?

Media Cetak Republika Halaman 8
2018-1-8

Apakah Israel Negara Demokratis?

OLEH IKHWANUL KIRAM MASHURI

Pertanyaan di atas menjadi penting karena beberapa alasan. Salah satunya, dukungan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat IAS), kepada Israel selama ini lantaran negara Zionis itu dilabeli paling demokratis di kawasan Timur Tengah. Khususnya di lingkungan negara-negara Arab. Hal inilah yang juga dikatakan Presiden AS Donald Trump ketika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "(Israel) salah satu negara demokrasi yang paling sukses di dunia," ujar Trump.

Klaim Trump tentu sebuah kebohongan besar seperti beberapa hal yang sering ia katakan selama ini. Pun kebohongan itu sengaja diulang-ulang oleh para pemimpin Israel agar menjadi kebenaran. Sayangnya kebenaran yang bohong itu sudah memengaruhi para politisi Barat, termasuk sebagian dari kita. "Juga telah memengaruhi beberapa orang Arab," tulis Abdul Fatah Madhi, akademisi, peneliti, dan penulis Arab di sebuah kolomnya di media Aljazeera.net.

Sekarang mari kita sepakati apa yang dimaksud dengan demokrasi. Dalam demokrasi modern, rakyat merupakan sumber kekuasaan. Mereka yang memilih, mengawasi, dan menghukum para penguasa. Hak politik dijamin. Kebebasan untuk semua tanpa perkecualian.

Di Israel, hanya orang-orang Yahudi yang menjadi sumber kekuasaan. Mereka membedakan warga atas dasar agama. Warga selain (beragama! Yahudi adalah warga kelas dua atau bahkan tiga. Termasuk ketika mereka mendirikan negara Israel. Bahkan pembentukan negara mereka di tanah Palestina tidak mungkin terjadi tanpa membawa-bawa nama agama. Atas nama agama, mereka menarik orang-orang Yahudi dari seluruh dunia untuk berhijrah ke Palestina. Dengan memanfaatkan simbol-simbol, nilai, dan ajaran agama, mereka lalu menciptakan bangsa Yahudi di negara Israel.

Diskriminasi atas nama agama (Yahudi) ini dituangkan dalam undang-undang atau konstitusi negara. Ada dua undang-undang yang sangat rasis yang mungkin tak tertandingi di dunia. Yaitu Undang-Undang Tahun 1950 tentang Kembali dan Undang-Undang Tahun 1951 tentang Kewarganegaraan. Kedua undang-undang itu memperbolehkan kepada setiap orang Yahudi di seluruh dunia untuk pergi dan menetap di Israel kapan saja dan bisa langsung mendapatkan kewarganegaraan Israel.

Sementara itu, orang-orang Palestina sang empunya tanah air dilarang untuk kembali, apalagi mendapatkan kewarganegaraan. Mereka yang menetap sejak lama bahkan diusir dan diteror. Selain kedua undang-undang tadi, masih ada berbagai undang-undang lain yang sangat rasis berdasarkan agama terhadap orang-orang Palestina.

Dalam sebuah negara demokrasi, hukum adalah panglima. Semua orang atau warga sama di depan hukum tanpa membedakan etnis, golongan, dan agama. Namun, hal ini tidak berlaku bagi orang Yahudi. Israel lebih mengedepankan rasisme eksklusif Yahudi. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Setiap warga harus hidup bersama dan berdampingan dengan orang lain yang didasarkan pada persamaan di depan hukum.

Negara Israel juga tidak memiliki batas geografis yang jelas untuk menjalankan kekuasaan. Ini tentu berlawanan dengan apa yang para ahli hukum dan politik sepakati bahwa kedaulatan negara terkait dengan wilayah tertentu.

Demokrasi membutuhkan partisipasi politik semua warga tanpa diskriminasi atau pengecualian. Namun, di Israel semua itu tidak berlaku. Banyak pembatasan yang ditetapkan oleh hukum maupun dalam praktik sehari-hari.

Sebagai contoh, banyak orang Arab yang sejak 1948 telah menjadi warga negara Israel, tapi hanya memiliki sedikit hak. Mereka tetap saja

merupakan warga kelas dua. Mereka menghadapi berbagai penderitaan akibat diskriminasi. Ada pembatasan kebebasan berekspresi, berorganisasi, pembatasan hak-hak politik dalam pemilu, dan juga pembentukan partai dan asosiasi.

Ada undang-undang yang mengaitkan pengakuan yahudisasi negara dengan pencalonan dalam pemilu, dukungan dana pemerintah, dan mendapatkan hak-hak warga negara. Mahkamah Agung Israel bahkan telah menetapkan keabsahan yahudisasi negara sebagai konstitusi utama yang tidak boleh dilanggar oleh undang-undang lain atau undang-undang di bawahnya.

Kontradiksi lain terjadi di Knesset. Di Lembaga parlemen Israel ini terdapat beberapa hal yang melanggar asas demokrasi. Salah satunya undang-undang yang secara efektif mencegah perwakilan dari partai Arab untuk dapat terlibat dalam komite-komite penting, seperti komite keuangan, luar negeri, dan keamanan.

Partai-partai utama Israel sekarang ini sudah terbentuk sebelum berdirinya Israel. Mereka telah sepakat dengan apa yang disebut sebagai Konsensus Zionis. Intinya, keamanan dan kesejahteraan negara harus didasarkan pada Zionisme. Ciri-ciri partai ini kepemimpinan harus dikuasai oleh kelompok Yahudi yang berasal dari negara-negara Barat. Mereka mendapatkan dukungan finansial yang tak terbatas dari gerakan Zionisme internasional.

Di kelompok Yahudi pun masih ada penggolongan. Mereka yang berasal dari Eropa, disebut Yahudi Ashkenazi, merupakan kelompok elite di Israel. Sedangkan mereka yang berasal dari Amerika Latin, Afrika, dan wilayah lain disebut Yahudi Falasha. Yang terakhir ini dianggap sebagai Yahudi rendahan.

Dari awal berdiri, Israel memang digagas sebagai negara Yahudi. Ini berarti penghapusan terhadap hak-hak orang Palestina dan Arab sejak 1948. Mereka semua, baik Arab Muslim maupun Kristen, secara perlahan dilucuti dari semua identitasnya, termasuk penggunaan bahasa Arab dan lainnya.

Yang lebih menderita lagi adalah orang-orang Arab yang tinggal di wilayah yang diduduki Israel sejak 1967. Mereka setiap hari menghadapi penindasan kekuasaan militer dan mengalami keterbasan akses ekonomi, terutama pekerjaan. Para penguasa Israel bahkan tidak memedulikan lagi Konvensi Jenewa dan puluhan resolusi PBB serta organisasi internasional lainnya.

Lalu, bagaimana sebuah negara bisa dikatakan demokratis dengan semua kontradiksi ini? Bagaimana Israel-satu-satunya negara di dunia yang masih menjajah negara lain-bisa disebut demokratis? Demokrasi untuk dirinya (orang-orang Yahudi) dan tidak untuk orang lain (Arab/Palestina)?

Di sinilah, terkait dengan Israel, kita tidak mungkin menyebut apakah sebuah negara d kratis dan melupakan bagaimana ia terb, Gerakan Zionisme-yang mendirikan Israel- adalah sebuah proyek kolonial yang dibentuk dan dibiayai oleh penjajah Eropa dan didukung Barat.

Karena itu, menjadi wajar bila wilayah geografis negara bentukan gerakan Zionis merupakan hasil dari mengambil paksa dari penduduk asli dengan cara teror dan pembunuhan. Pun, dengan warganya yang merupakan para imigran Yahudi dari Eropa dan belahan dunia lainnya dengan sejarah dan bahasa yang berbeda-beda. Kesamaannya hanya satu; mereka adalah orang Yahudi.

Dengan pembentukan negara seperti ini, menjadi tidak aneh bila ideologi Israel adalah Zionisme. Sebuah ideologi rasis bin ekspansionis bin apartheid yang didasarkan pada pengingkaran terhadap hak warga lain (bangsa Palestina), dengan cara apa pun. termasuk pembantaian, penghancuran, perang, teror, hasutan, dan kampanye kebohongan.

IKHWANUL KIRAM MASHURI





Original Post

Kabulkan Uji Materi dari Wartawan dan Driver Gojek, Ini Pertimbangan MA Soal Pergub DKI

Media Online Bisnis.com
2018-01-08

Sejumlah gabungan para tukang ojek yang tergabung dalam Front Transportasi Jakarta (FrontJak) melakukan aksi unjuk rasa larangan sepada motor melintas di Bunderan HI, Jakarta, Kamis (8/1/2015). - ANTARA JAKARTA -- Seorang wartawan yang pernah ditilang karena melanggar larangan melintas di ruas Jalan MH Thamrin dan seorang pengemudi ojek online Go-Jek akhirnya sukses membatalkan Pergub DKI yang dikeluarkan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Keduanya mengajukan uji materi atas Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKI Jakarta No. 195 tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKI Jakarta No. 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub DKI Jakarta No. 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor ke Mahkamah Agung.

Pemohon adalah Yuliansyah Hamid, wartawan yang tinggal di Cilebut, Kabupaten Bogor, dan Diki Iskandar, warga Menteng yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek berbasis aplikasi, Go-Jek. Permohonan tercatat di MA pada 22 September 2017.

Yuliansyah yang mengendarai Honda Kharisma B 6119 TDE ditilang di Medan Merdeka Barat (dekat Patung Kuda/depan Gedung Indosat) Jakarta Pusat pada 13 September 2017 karena melintas di jalan yang masuk daerah larangan bagi kendaraan roda dua.

Adapun Diki memang tidak menyatakan pernah ditilang karena larangan tersebut. Namun, ia merasa dirugikan karena tak bisa melintas di Medan Merdeka Barat karena sumber nafkahnya dari aktivitas ojek sangat terganggu.

Bagi keduanya, larangan itu melanggar hak asasi manusia dan bersifat diskriminatif. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 9 ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Adapun ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Dan ayat (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Sementara itu, Pasal 11 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak".

Pasal 17 "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

Tiga hakim agung MA, yakni Irfan Fachruddin, Yosran, dan Is Sudaryono, kemudian bermusyawarah atas permohonan uji materi peraturan di bawah undang-undang tersebut. Tentunya setelah mendapat tanggapan tertulis Gubernur DKI Jakarta yang diwakili kuasa hukumnya.

"Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil permohonan dari para pemohon dan jawaban dari termohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil-dalil para pemohon tersebut dapat dibenarkan," kata majelis hakim agung seperti Bisnis kutip dari salinan putusan, Minggu (7/1/2017). Pertimbangan MA

Sejumlah pertimbangan MA antara lain menyatakan bahwa jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Disebutkan, dalam ketentuan PP 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Pasal 60 (1) diatur bahwa Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan tiga kriteria.

Pertama, perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan. Kedua, ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum. Dan ketiga, kualitas lingkungan.

Kemudian pada Pasal 70 ayat (1) ditentukan bahwa pembatasan lalu lintas sepeda motor dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit dua hal.

Pertama, memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,5 (nol koma lima).

Kedua, telah tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.

Menurut hakim agung, poin kedua tersebut belum terpenuhi sehingga peraturan Gubernur DKI soal pembatasan sepeda motor bertentangan dengan peraturan di atasnya.

"Bahwa pemberlakuan objek HUM a quo tidaklah memberikan solusi atas masalah kelancaran dan keterjangkauan lalu lintas pada kawasan pembatasan lalu lintas sepeda motor tersebut yaitu Jalan MH. Thamrin, segmen Bundaran HI, sampai dengan Bundaran Air Mancur Monas dan Jalan Medan Merdeka Barat oleh karena pemberlakuan obyek HUM a quo tanpa memberikan solusi atau alternatif penyelesaian masalah keterjangkauan bagi pengendara kendaraan roda dua untuk mengakses jalan, kawasan, koridor dimaksud," kata hakim agung.

http://kabar24.bisnis.com/read/20180108/16/724116/kabulkan-uji-materi-dari-wartawan-dan-driver-gojek-ini-pertimbangan-ma-soal-pergub-dki



Original Post

Bawa Kasus sampai MA, Siap Bayar Mahal

Media Cetak Jawa Pos Halaman 7
2018-1-8

Bawa Kasus sampai MA, Siap Bayar Mahal

Perjuangan Hazen dan Lynn Tran Mempertahankan Rumah Pohon di Florida,

Rumah pohon dua lantai itu bertengger di

australian pine alias pohon pinus australia.

Dipercantik dengan sejumlah hammock, semacam

ayunan dari kain, di sekitarnya. Menghadap ke

Teluk Meksiko, siapa pun yang melihatnya bakal

angkat jempol. Sayang, Pemerintah Kota Holmes

Beach, Manatee County, Negara Bagian Florida,

Amerika Serikat (AS), justru ingin merobohkannya.

"SAAT hendak membangun rumah pohon itu pada 2011, kami sempat bertanya kepada pemerintah setempat tentang perlu tidaknya izin pembangunan. Saat itu mereka bilang tidak perlu. Sekarang semuanya berbalik," ujar Richard Hazen, pemilik rumah pohon tersebut, sebagaimana dilansir Associated Press kemarin (7/1).

Hazen dan istrinya, Lynn Tran, tidak bisa menerima keputusan tersebut. Mereka terus membela diri. Pasangan yang belum dikaruniai momongan itu tidak mau begitu saja merelakan rumah pohon yang mereka sebut sebagai "sarang pelarian" untuk sejenak lepas dari rutinitas tersebut.

Meski sudah berkali-kali mendapatkan surat peringatan dari pemerintah setempat, mereka

tetap ngotot mempertahankannya. Hazen dan Tran telah membawa kasus itu ke Mahkamah Agung (MA). Berkas yang diajukan David Levin, pengacara suami istri itu, masuk MA sejak Jumat (5/1). Para hakim MA punya waktu sampai hari ini (8/1) untuk memutuskan apakah akan menerima kasus itu atau tidak.

Jika MA tidak mau campur tangan, pupuslah harapan Hazen dan Tran. Mau tidak mau keputusan pemerintah setempat harus dijalankan. Yakni, merobohkan

rumah pohon yang pembangunannya memakan waktu enam bulan dengan biaya sedikitnya USD 30.000 (sekitar Rp 402,6 juta) itu.

"Peluangkamiuntukmendapat-kan perhatian MA memang kecil. Tapi, hak klien saya perlu diperjuangkan," ujar Levin. Tiap tahun MA hanya boleh terlibat dalam 80 kasus yang diajukan kepada mereka secara independen. Padahal, selama 12bulan ada ribuan kasus yang masuk. .

Tran sendiri menyatakan op-

timistis MA akan memperhatikan kasusnya. Bahkan, dia rela membiayai proses hukumnya yang nominalnya hampir mencapai lima kali lipat biaya pembangunan rumah pohon tersebut.

Wali Kota Holmes Beach Bob Johnson menyebut upaya Hazen dan Tran yang dikenal sebagai pebisnis properti sekaligus pemilik Angelinos Sea Lodge di Pulau Anna Maria, Florida, itu sia-sia. "Mereka buang-buang waktu saja," katanya.

Dia yakin rumah pohon terse-

but akan dirobohkan. Setiap hari, menurut Johnson, pasangan suami istri itu harus membayar denda USD 50 atau sekitar Rp 671 ribu karena tidak mau merobohkan rumah pohonnya. Sekarang jumlah dendanya sudah mencapai puluhan ribu USD. "Cepat atau lambat mereka akan kalah," tegasnya. Ironisnya, untuk merobohkan rumah pohon itu, Hazen dan Tran harus punya izin. Padahal, mereka tidak mempunyai izin pemba ngunannya.

(hep/cl5/pri)





Original Post

KPK DKI Bidik RS Sumber Waras

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-1-8

KPK DKI Bidik RS Sumber Waras

Sebagai tim bentukan Gubernur DKIAnies Baswedan, Komite PK (KPK) bertugas memberikan masukan kepadanya ihwal bagaimana cara menyelesaikan kasus yang

sudah ditutup KPK RI tersebut.

KASUS pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras akan kembali iikaji. Kali ini Komite Pencegahan Korupsi alias Komite PK (KPK) DKI Jakarta yang akan melakukan kajian itu. Nantinya, KPK bentukan Gubernur DKI Anies Baswedan itu akan memberikan masukan kepadanya terkait dengan penyelesaian kasus itu.

Anggota KPK DKI Tatak Ujiyati mengatakan kasus Sumber Waras menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta yang harus dituntaskan, sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Isi rekomendasi itu ialah agar Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) mengembalikan dana Rpl91 miliar kepada pemprov sebagai nilai kelebihan bayar pada pembelian lahan.

"Bagaimana menindakJanjuti-nya nanti akan kami bahas lebih lanjut seperti apa penyelesaian

yang paling baik," kata Tatak saat dihubungi Media Indonesia. Pembahasan lebih lanjut itu, menurutnya, juga melibatkan koordinasi secara internal dengan gubernur, wakil Gubernur, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Namun, Tatak menegaskan pihaknya tidak akan masuk sampai ke unsur pidana dalam perkara hukum lahan Sumber Waras.

"Kalau soal pidana, kan, KPK yang berwenang. Kami tidak akan ke sana. Yang menjadi PR kami ialah bagaimana menyelesaikan kasus itu. Tentunya kami akan bantu Gubernur untuk mengkaji dan membantu Gubernur bagaimana menyelesaikannya," papar Tatak.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan tidak ada unsur tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras tersebut. Pun begitu, ia menilai temuan BPK tetap menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI untuk diselesaikan.

"KPK telah melakukan peker-

jaannya, kami mengapresiasi hasilnya. BPK di sisi lain juga telah memberikan hasil pemeriksaan auditnya, yang menyisakan PR untuk pemda. PR itu harus kita tindak lanjuti," jelasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun berkukuh agar YKSW mengembalikan uang Rpl91 miliar tersebut kepada Pemprov DKI. Ia juga menganggap kasus

Sumber Waras itu sebagai salah satu pengganjal status wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi DKI.

Menurut Sandiaga, satu-satunya jalan ialah melakukan pembatalan pembelian. Namun, pembatalan harus dilakukan melalui pengadilan, tidak bisa lewat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAND.

"Ternyata di klausul perjanjian jual belinya enggak ada klausul penyelesaian melalui arbitrase. Jadi, melalui pengadilan," tuturnya.

Sistem baru

Salah satu target awal KPK bentukan pemerintahan Anies-Sandi ialah membentuk sistem integrasi data bernama one map one data. Sistem itu akan memadukan peta spasial DKI Jakarta dengan data penduduk dan badan hukum.

Tujuannya Pemprov DKI bisa memantau aktivitas yang melibatkan pemasukan dan pengeluaran dana di Pemprov DKI. Dengan demikian, menurut Tatak, pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) bisa dimaksimalkan. Sistem

itu juga diharapkan bisa memaksimalkan aktivitas yang mencurigakan.

"Misal ada kasus tanah pemda yang dibeli kembali oleh pemda, akan ketahuan jika kita punya sistem ini," ucapnya.

Sistem itu dibentuk dengan melibatkan sejumlah SKPD, antara lain Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pelayanan Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah, dan Badan Pengelola Aset Daerah.

Pembentukannya dipimpin langsung oleh Anies. "Komite PK membantu Gubernur untuk memaksimalkan koordinasi (antar-SKPD) dan memungkinkan upaya integrasi sistem ini dapat berjalan cepat demi pencegahan korupsi," tuturnya.

Namun, Tatak belum mau menuturkan lebih lanjut konsep sistem data terintegrasi itu. "Nanti akan ditunjukkan ketika launching pilot project-nya. Insya Allah dalam satu-dua minggu ini," ucapnya. (J-4)

Nicky Aulia Widaoio





Original Post

Apakah Israel Negara Demokratis?

Media Online republika.co.id
2018-01-08

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh: Ikhwanul Kiram Mashuri

Pertanyaan di atas menjadi penting karena beberapa alasan. Salah satunya, dukungan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, kepada Israel selama ini lantaran negara Zionis itu dilabeli paling demokratis di kawasan Timur Tengah. Khususnya di lingkungan negara-negara Arab. Hal inilah yang juga dikatakan Presiden AS Donald Trump ketika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "(Israel) salah satu negara demokrasi yang paling sukses di dunia," ujar Trump.

Klaim Trump tentu sebuah kebohongan besar seperti beberapa hal yang sering ia katakan selama ini. Pun kebohongan itu sengaja diulang-ulang oleh para pemimpin Israel agar menjadi . Sayangnya yang bohong itu sudah memengaruhi para politisi Barat, termasuk sebagian dari kita.

"Juga telah memengaruhi beberapa orang Arab," tulis Abdul Fatah Madhi, akademisi, peneliti, dan penulis Arab di sebuah kolomnya di media Aljazeera.net.

Baca Juga: Trump Mempersatukan Dunia untuk Melawannya

Sekarang mari kita sepakati apa yang dimaksud dengan demokrasi. Dalam demokrasi modern, rakyat merupakan sumber kekuasaan. Mereka yang memilih, mengawasi, dan menghukum para penguasa. Hak politik dijamin. Kebebasan untuk semua tanpa perkecualian.

Di Israel, hanya orang-orang Yahudi yang menjadi sumber kekuasaan. Mereka membedakan warga atas dasar agama. Warga selain (beragama) Yahudi adalah warga kelas dua atau bahkan tiga. Termasuk ketika mereka mendirikan negara Israel.

Bahkan pembentukan negara mereka di tanah Palestina tidak mungkin terjadi tanpa membawa-bawa nama agama. Atas nama agama, mereka menarik orang-orang Yahudi dari seluruh dunia untuk berhijrah ke Palestina. Dengan memanfaatkan simbol-simbol, nilai, dan ajaran agama, mereka lalu menciptakan bangsa Yahudi di negara Israel.

Diskriminasi atas nama agama (Yahudi) ini dituangkan dalam undang-undang atau konstitusi negara. Ada dua undang-undang yang sangat rasis yang mungkin tak tertandingi di dunia. Yaitu Undang-Undang Tahun 1950 tentang Kembali dan Undang-Undang Tahun 1951 tentang Kewarganegaraan.

Kedua undang-undang itu memperbolehkan kepada setiap orang Yahudi di seluruh dunia untuk pergi dan menetap di Israel kapan saja dan bisa langsung mendapatkan kewarganegaraan Israel.

Sementara itu, orang-orang Palestina sang empunya tanah air dilarang untuk kembali, apalagi mendapatkan kewarganegaraan. Mereka yang menetap sejak lama bahkan diusir dan diteror. Selain kedua undang-undang tadi, masih ada berbagai undang-undang lain yang sangat rasis berdasarkan agama terhadap orang-orang Palestina.

Dalam sebuah negara demokrasi, hukum adalah panglima. Semua orang atau warga sama di depan hukum tanpa membedakan etnis, golongan, dan agama. Namun, hal ini tidak berlaku bagi orang Yahudi. Israel lebih mengedepankan rasisme eksklusif Yahudi. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Setiap warga harus hidup bersama dan berdampingan dengan orang lain yang didasarkan pada persamaan di depan hukum.

Negara Israel juga tidak memiliki batas geografis yang jelas untuk menjalankan kekuasaan. Ini tentu berlawanan dengan apa yang para ahli hukum dan politik sepakati bahwa kedaulatan negara terkait dengan wilayah tertentu.

Demokrasi membutuhkan partisipasi politik semua warga tanpa diskriminasi atau pengecualian. Namun, di Israel semua itu tidak berlaku. Banyak pembatasan yang ditetapkan oleh hukum maupun dalam praktik sehari-hari.

Sebagai contoh, banyak orang Arab yang sejak 1948 telah menjadi warga negara Israel, tapi hanya memiliki sedikit hak. Mereka tetap saja merupakan warga kelas dua. Mereka menghadapi berbagai penderitaan akibat diskriminasi. Ada pembatasan kebebasan berekspresi, berorganisasi, pembatasan hak-hak politik dalam pemilu, dan juga pembentukan partai dan asosiasi.

Ada undang-undang yang mengaitkan pengakuan yahudisasi negara dengan pencalonan dalam pemilu, dukungan dana pemerintah, dan mendapatkan hak-hak warga negara. Mahkamah Agung Israel bahkan telah menetapkan keabsahan Yahudisasi negara sebagai konstitusi utama yang tidak boleh dilanggar oleh undang-undang lain atau undang-undang di bawahnya.

Kontradiksi lain terjadi di Knesset. Di Lembaga parlemen Israel ini terdapat beberapa hal yang melanggar asas demokrasi. Salah satunya undang-undang yang secara efektif mencegah perwakilan dari partai Arab untuk dapat terlibat dalam komite-komite penting, seperti komite keuangan, luar negeri, dan keamanan.

Partai-patai utama Israel sekarang ini sudah terbentuk sebelum berdirinya Israel. Mereka telah sepakat dengan apa yang disebut sebagai Zionis . Intinya, keamanan dan kesejahteraan negara harus didasarkan pada Zionisme. Ciri-ciri partai ini kepemimpinan harus dikuasai oleh kelompok Yahudi yang berasal dari negara-negara Barat. Mereka mendapatkan dukungan finansial yang tak terbatas dari gerakan Zionisme internasional.

Di kelompok Yahudi pun masih ada penggolongan. Mereka yang berasal dari Eropa, disebut Yahudi Ashkenazi, merupakan kelompok elite di Israel. Sedangkan mereka yang berasal dari Amerika Latin, Afrika, dan wilayah lain disebut Yahudi Falasha. Yang terakhir ini dianggap sebagai Yahudi rendahan.

Dari awal berdiri, Israel memang digagas sebagai negara Yahudi. Ini berarti penghapusan terhadap hak-hak orang Palestina dan Arab sejak 1948. Mereka semua, baik Arab Muslim maupun Kristen, secara perlahan dilucuti dari semua identitasnya, termasuk penggunaan bahasa Arab dan lainnya.

Yang lebih menderita lagi adalah orang-orang Arab yang tinggal di wilayah yang diduduki Israel sejak 1967. Mereka setiap hari menghadapi penindasan kekuasaan militer dan mengalami keterbasan akses ekonomi, terutama pekerjaan. Para penguasa Israel bahkan tidak memedulikan lagi Konvensi Jenewa dan puluhan resolusi PBB serta organisasi internasional lainnya.

Lalu, bagaimana sebuah negara bisa dikatakan demokratis dengan semua kontradiksi ini? Bagaimana Israel--satu-satunya negara di dunia yang masih menjajah negara lain--bisa disebut demokratis? Demokrasi untuk dirinya (orang-orang Yahudi) dan tidak untuk orang lain (Arab/Palestina)?

Di sinilah, terkait dengan Israel, kita tidak mungkin menyebut apakah sebuah negara demokratis dan melupakan bagaimana ia terbentuk. Gerakan Zionisme--yang mendirikan Israel--adalah sebuah proyek kolonial yang dibentuk dan dibiayai oleh penjajah Eropa dan didukung Barat.

Karena itu, menjadi wajar bila wilayah geografis negara bentukan gerakan Zionis merupakah hasil dari mengambil paksa dari penduduk asli dengan cara teror dan pembunuhan. Pun, dengan warganya yang merupakan para imigran Yahudi dari Eropa dan belahan dunia lainnya dengan sejarah dan bahasa yang berbeda-beda. Kesamaannya hanya satu mereka adalah orang Yahudi.

Dengan pembentukan negara seperti ini, menjadi tidak aneh bila ideologi Isreal adalah Zionisme. Sebuah ideologi rasis bin ekspansionis bin apartheid yang didasarkan pada pengingkaran terhadap hak warga lain (bangsa Palestina), dengan cara apa pun. Termasuk pembantaian, penghancuran, perang, teror, hasutan, dan kampanye kebohongan.

http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/18/01/08/p27m4w440-apakah-israel-negara-demokratis



Original Post

HAKIM TOLAK EKSEPSI SETYA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 25
2018-1-8

HAKIM TOLAK EKSEPSI SETYA

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak eksepsi terdakwa kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik, Setya Novanto. Ketua majelis hakim, Yanto, menyatakan materi dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materiil. "Menyatakan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Setya Novanto tidak dapat diterima," kata Yanto, Kamis pekan lalu.

Menurut Yanto, dakwaan jaksa telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a Kitab Un-

dang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena itu, materi dakwaan jaksa sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara Setya. Sidang perkara Setya ini akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Pengacara Setya, Maqdir Ismail, menerima dan menghormati putusan hakim. "Putusan majelis hakim harus kita anggap benar dan kita terima," ujarnya. Ia menyatakan akan menyiapkan pembelaan bagi Setya secara cermat. Maqdir ingin berfokus pada perkara kerugian negara dari kasus ini.

Redaksi





Original Post

TANGAN MENTERI DI KISRUH TRISAKTI

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 70
2018-1-8

TANGAN MENTERI DI KISRUH TRISAKTI

Kisruh internal Universitas Trisakti kembali memanas. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dituding berpihak kepada yayasan.

MESKI sudah lewat dua bulan, Waki) Rektor I Bidang Akademik Universitas Trisakti, Jakarta, Yuswar Zainul Basri, masih terbakar amarah ketika menceritakan kejadian paling memalukan dalam hidupnya dipecat dari jabatannya di tengah acara dies natalis ke-52 Universitas Trisakti. Apalagi pemecatan itu disampaikan dari atas panggung oleh pejabat sementara Rektor Universitas Trisakti, Ali Ghufron Mukti. Pria 74 tahun itu sudah mengira bakal dicopot, tapi tak menduga Ali melakukannya di tengah acara dies natalis. Beberapa hari sebelumnya, Ali memanggil Yuswar ke ruangan rektor di Gedung M Kampus Trisakti, Jakarta. "Saya diancam dipecat dan diumumkan ke hadapan publik dalam acara dies natalis," kata Yuswar dengan nada bergemuruh, Selasa dua pekan lalu.

Dalam pertemuan empat mata itu, Ali meminta Yuswar mundursukarela. Ali menuduh Yuswar arogan dan melakukan nepotisme. Dituding demikian, Yus war menantang Ali untuk mem buktikannya.

Pembicaraan kedua orang itu makin panas. Ali malah mengancam Yuswar akan mengumumkan pemecatannya di depan warga karfrpu*- Berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Yuswar dipecat per 3 November 2017. Menurut Yuswar, tak ada alasan jelas dalam surat pemecatan itu. "Ini soal harga diri, penghinaan kepada saya," ujar Yuswar.

Seusai acara dies natalis, pada saat rung-sing-rungsingnya, ia berpapasan dengan Ali di belakang podium. Sembari mengacungkan tangan, Yuswar menyampaikan akan membawa perkara itu ke proses hukum. "Saudara Bapak Ali Ghufron menja-

tuhkan harga diri saya. Akan saya tuntut." Menurut Yuswar, saat itu Ali hanya mema-tung.

Pada 2 Desember 2017, Yuswar mengutus kuasa hukumnya, Zentoni, mengadu ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI. Yuswar menuduh Ali mencemarkan namanya, memfitnahnya, dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Kasus tersebut ditangani Direktorat Siber Mabes Polri. "Kini dalam tahap penyelidikan," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bri-gadirjenderal Muhammad Fadil Imran.

Melalui kuasa hukumnya yang lain, Yusril Ihza Mahendra, Yuswar juga menggugat surat pemecatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut dia, pemecatannya tidak sah karena Kementerian Pendidikan Tinggi tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat rektor dan wakil rektor di suatu perguruan tinggi yang belum ditetapkan sebagai kampus negeri. Namun Sekretarisjenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Ainun Naim menyatakan surat pemecatan tersebut sah. "Kami sudah sesuai dengan prosedur," ujarnya. Adapun Ali Ghufron bungkam saat dimintai konfirmasi mengenai pelaporannya Vm kepolisi. Pihak senat yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan rektor ataupun wakil rektor tak tahu alasan pemecatan terhadap Yuswar. "Saya tidak tahu. Kalau dengan Prof Ali, itu urusan personal," kata Ketua Senat Universitas Trisakti H.A. Prayitno.

CAMPUR tangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan imbas konflik internal antara Universi-

tas Trisakti dan Yayasan Trisakti. Pertikaian soal pengelolaan kampus terjadi sejak 15 tahun yang lalu. Pada 2002, Thoby Mutis menyatakan diri sebagai calon tunggal Rektor Universitas Trisakti untuk periode kedua. Menurut Yayasan Trisakti, tindakan itu bertentangan dengan peraturan kampus yang menyebutkan calon rektor sekurang-kurangnya terdiri atas tiga kandidat. Thoby tetap melaju dan terpilih secara

aklamasi. Yayasan dan lembaga rektorat pecah kongsi. Semua hal yang berhubungan dengan manajemen kampus ditangani rektorat.

Pada saat kepemimpinan Thoby tersebut, Yuswar Zainul Basri menjabat Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan selama hampir dua periode, yakni 2OOO-2OO8. Pada periode selanjutnya hingga akhir 2017, ia menjabat Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, menggantikan Asri Nugrahanto Adapun Asri digeser sebagai Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Setelah pisah haluan, yayasan tak pernah dilibatkan dalam pengelolaan univer-

sitas. Yayasan menuduh rektorat tak becus mengelola kampus. "Bahkan dana abadi di rekening BNI sebesar Rp 180 miliar juga mereka gunakan," ujar Direktur Operasional Yayasan Trisakti Sulistyowati Toelle.

Pertikaian kian runcing dan berlanjut ke pengadilan. Hingga pada 2012, Mahkamah Agung melalui dua putusannya memulihkan hak Yayasan Trisakti sebagai badan penyelenggara dari Universitas Trisakti yang sah. Setelah itu, yayasan beberapa kali berupaya mengambil alih universitas, tapi selalu mentok.

Pada Juni 2016, Ketua Yayasan Trisakti Djanadi Bimo Prakoso mengeluarkan maklumat. Yayasan mengangkat mantan Rek-

tor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Edy Suandi Hamid, sebagai Rektor Universitas Trisakti. Edy dilantik di kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dalam acara yang dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir.

Punya rektor sendiri, yayasan bermaksud mengambil alih kampus. Tapi upaya itu porak-parik. Saat kubu Yayasan Trisakti berusaha menyelinap ke kampus pada dinihari, 24 Agustus 2016, pihak universitas memblokade kampus dengan barisan mahasiswa dan para pegawai.

Tak berhasil masuk, pihak yayasan mengadu ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Kementerian campur tangan dengan

memblokir pangkalan data Universitas Trisakti. Di tengah kebuntuan itu, Thoby Mutis berhasil dibujuk untuk mundur sebagai rektor oleh Ketua Senat Prayitno.

Setelah itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mahasiswa, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memedia-si yayasan dan universitas. Pertemuan mediasi menyepakati penanganan konflik diserahkan kepada pemerintah, yang kemudian membentuk tim transisi dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Tinggi, serta Komnas HAM. Tim transisi memutuskan perlu ada pejabat sementara Rektor Universitas Trisakti yang akan bekerja selama tiga bulan untuk menyelesaikan masalah yang dianggap mendesak, yakni penandatanganan ijazah.

Pejabat sementara rektor akan dibantu empat wakil rektor yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM, yayasan, universitas, serta perwakilan dosen atau karyawan yang ditunjuk oleh serikat dosen atau karyawan Trisakti. Tapi Kementerian Pendidikan Tinggi tak melaksanakan sepenuhnya keputusan tim transisi pada 2 September itu.

Kementerian Pendidikan Tinggi, atas rekomendasi tim transisi, memang mengangkat Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahu- A an, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ali Ghufron Mukti sebagai pejabaKsementa-ra rektor pada 27 September- 2017. Tapi Kementerian tak sekaligus mengangkat empat wakil rektor sementara sesuai dengan kesepakatan. Mereka hanya memecat Yuswar. Sedangkan tiga wakil rektor lain, yakni Asri, Ujang Gunawan, dan Hein Wangania, tetap menduduki jabatannya.

Yuswar mengatakan tujuannya mempertahankan jabatan bukan lantaran haus kekuasaan. Ia mengklaim bersama Thoby Mutis dan pemimpin universitas lainnya berusaha menyelamatkan aset negara di Trisakti. "Nilainya lebih dari Rp 10 triliun," ucapnya.

Ditilik sampai ke belakang, Universitas Trisakti bermula dari Universitas Res Publica yang disetop sementara oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada 11 Oktober 1965. Sebulan kemudian, pada 29 November, lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki (Badan

Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) itu dibuka kembali dan berganti nama menjadi Universitas Trisakti.

Berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 22Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, penyelenggara perguruan tinggi adalah pemerintah dan swasta yang merupakan badan hukum. Karena itu, diperlukan badan hukum sebagai penyelenggara Universitas Trisakti. Ini yang mendorong Menteri Pendidikan Tinggi kala itu, Sjarif Thayeb, dan Kristoforus Sindhunata mendirikan Yayasan Trisakti dengan akta notaris Eliza Pondaag nomor 31. Sjarif tidak memasukkan akta tanah dalam kepemilikan yayasan untuk menghindari penguasaan perorangan di kemudian hari.

Kampus Trisakti di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta Barat, berdiri di atas tanah seluas 70.345 meter persegi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 206/KM.6/2013 tertanggal 22 Juli 2013, tanah dan bangunan Universitas Trisakti dianggap sebagai aset negara yang diambil dari milik "asing/Cina"-begitu tertulis di surat keputusan tersebut. Baperki merupakan organisasi yang menghimpun keturunan Cina.

Yayasan Trisakti menggugat Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut, tapi selalu kalah di pengadilan. Yang terakhir, berdasarkan putusan peninjauan kembali pada Mei 2017.

Karena itu, Yuswar cs memperjuangkan Universitas Trisakti agar beralih status menjadi kampus negeri. Yuswar dan kawan-kawan tak ingin aset Trisakti jatuh ke tangan yayasan dan dikuasai perorangan. Dia pun sangsi pengurus yayasan bisa mengelola aset.

Berkebalikan dengan Yuswar, Yayasan Trisakti menentang pengajuan menjadi

universitas negeri. "Meski swasta, kalau dikelola dengan bagus, hasilnya juga bagus," kata Sulistyowati.

Ketua Senat H.A. Prayitno mengatakan pengajuan menjadi kampus negeri juga karena Universitas Trisakti didirikan oleh pemerintah, bukan swasta. Menurut dia, semua syarat sudah rampung sejak 2014. "Tapi tak kunjung terjadi karena pihak kementerian sepertinya takut kami banyak menuntut," ujar Prayitno.

Tuntutan itu di antaranya pengangkatan karyawan menjadi pegawai negeri sipil dan permintaan anggaran. Padahal, kata Prayitno, Trisakti mengajukan diri sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Kami otonom, tidak akan mengganggu APBN," tuturnya. "Kualitas pendidikan kami tak begitu terpengaruh oleh konflik yang berkepanjangan. Akreditasi kami dapat A," ucap Wakil Rektor II Itjuk D. Gunawan.

Ihwal alih status tersebut, Sekretarisjenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim irit bicara. Dia malah menudingtata kelola kampus Trisakti belum bagus. "Apa saja yang telah disiapkan Trisakti untuk menjadi universitas negeri?" katanya,

linda trianita





Original Post

Media